text
stringlengths 0
4.35M
|
|---|
at>ol s retensi keterangan at>ol s keterangan formasi pegawai unit inci t v cb vfb lill ull cic lct u.il lgguiui xvepaia ictxiun lcictxi lctiiuii diiggcti nnn cb vbb b crf t*q f*l ttf tfi n&h uajuajui ct. gii giuiiacui ft^t* 1ali lcu.xu.li ocl cld.ll cell uxu sici llg iie cell xgg xielll rebel col ivexuxusaxx clip uii cil ciri ucl ulctllgivc tahun icl xll kertas xcxaxt x iierxnia pembinaan karir pegawai jenis series arsip retensi keterangan jenis series arsip aktif inaktif keterangan l*" \ t"*<n penyelesaian pengelolaan keberatan pegawai mutasi pegawai to, icon lco calcio fnl cro jenis series arsip retensi keterangan jenis series arsip aktif inaktif keterangan administrasi pegawai kesejahteraan pegawai jenis series arsip retensi keterangan jenis series arsip aktif inaktif keterangan pemberhentian pegawai tanpa hak pensiun perselisihan sengketa kepegawaian usul pemberhentian dan penetapan pensiun pegawai and a dud dan pns yang tewas berkas perseorangan pegawai negeri sipil jenis series arsip retensi aktif inaktif keterangan |
ngelolaan keuangan desa maka beberapa ketentul pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata milik pembangunan rehabilitasi peningkatan sarana tataran artman min desa ajoeribos pengembangan pariwisata tingkat desa dao biban o1llatihan kesiapsiagaan tanggap bencana skala lokal bantuan hukum untuk aparatur desa dan masyarakat pelatihan penyuluhan sosialisasi kepada masyarakat bidang hukum dan pelindungan nanaginya, babinkamtibmas) ajo) isun bidang kebudayaan pemeliharaan sarana dan prasarana utayaanf rumah hat keagamaanala melestarikan dan mengembangkan gotong royong (ip sms dukungan pengelolaan sarana dan prasarana saja) sab sidang kepemudaan dan olah raga o1l.) penyelenggaraan festival lomba kepemudaan dan olah pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan pembangunan rehabilitasi peningkatan sarana (ea sarana kepemudaan dan raga desa pembinaan karang taruna klub kepemudaan klub saja) sab bidang kelembagaan masyarakat pembentukan lembaga kemasyarakatan dan lembaga pembentukan dan dukungan fasilitasi kader eraoangunan pemberdayaan manyar man nt(aj) sub bidang kelantan dan perikanan o1l pemeliharaan keramba kolam perikanan darat milik ara pemeliharaan pelabuhan perikanan sungai kecil milik pembangunan rehabilitasi peningkatan (ralambay tam perikanan darat mie dosa" pembangunan rehabilitasi peningkatan pelabuhan pelatihan bintik pengenalan tekonologi tepat guna pertama darat nelayan pelaksanaan penanggulangan ramadan penyakit sana page pemeliharaan tambatan perahu tempat pelelangan ikan pembangunan rehabilitasi peningkatan tambatan daya) sab bidang pertanian dan peternakan o1l peningkatan produksi tanaman pangan alat produksi aan perkotaan pertanian pengasingan pal agung peningkatan produksi peternakan alat produksi ngengat peternakan kandang penguatan ketahanan pangan tingkat desa lumbung pelatihan bintik pengenalan tekonologi tepat guna peningkatan produksi tanaman perkebunan alat ata pengobatan pertemanan pembangunan rehabilitasi peningkatan balai pera kempot tami casos|o sup bidang peningkatan kapasitas aparatur desa sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak nga pelatihan dan penguatan penyandang difabel keoavandang tata fasilitasi penguatan kelembagaan pengarusutamaan fasilitasi upaya perlindungan perempuan dan anak map mantan kotoran sah ata peningkatan kapasitas kelompok pemerhati dan sub bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah mdscbanandanaa pelatihan manajemen pengelolaan koperasi kud tee mal pengembangan sarana prasarana usaha mikro, kecil dan pengadaan teknologi tepat guna untuk (perkembangan ekonomi pedoman ron pertanian pengembangan promosi produk unggulan dae) sub bidang dukungan penanaman modal pembentukan bum desa persiapan dan pembentukan den bean pelatihan pengelolaan bum desa pelatihan yang lakakaanatamoten desa pembangunan rehabilitasi kantor bum arkafarana prasarana desa meja aset besa pelaksanaan audit keuangan bum desa, evaluasi fkmtembangam pan dera joo2 penyertaan modal bum desa damon|o sub bidang perdagangan dan perindustrian pembangunan rehabilitasi peningkatan pasarnaa anos| sub bidang penanggulangan kemiskinan cabe pelaksanaan verifikasi dan validasi data penduduk miskin pelaksanaan muses hasil verifikasi dan validasi data pemetaan naa bo3 pembentukan posko kesejahteraan sosial possess) pena nggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan nan ana "e|ox| sab bidang penanggulangan bencana) penanggulangan bencana (di dikonsultasikan san eja| idwp bidang keadaan darurat s2 |keadaan darurat 5js| sub bidang keadaan mendesak "sos |boo keadaan mendesak daftar kode rekening pendapatan, belanja, dan pembiayaan |pemaparan pendapatan asli desa aji1| hasil usaha aji bagi hasil bum des bersama '')') | hasil aset ane ester pegangan ang dikeotaokn bsa afi jenis fremantaatan lapangan sarana olahraga dekatnya ajijejoofhasit badan kreatbesa hasil wisata tempat rekreasi makam dan atau petilasan ip. afijeise hasil kerjasama antar desa aji|s swadaya, partisipasi dan gotong royong aja seo bantuan masyarakat berupa uang aja maintain pendapatan asti desa aja joo hasi penjualan kekayaan desa yang tidak dipisahk aje task aaa pama psk bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah . atas) alokasi dana desa afejap (bantuan keuangan provinsi afajaoo tanam bantuan keuangan dar apbd prov afeksi bantuan keuangan apel kabupaten kota aja soo (kaitan bantuan keuangan dari apbd kabupaten kota aja rendapatantatadain asa penerimaan dari hasil kerjasama desa aaa penerimaan dari hasil kerjasama desa dengan pihak ketiga aaa penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi desa asa l lama mma loh koreksi kesalahan belanja tahun tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan kas desa .c.i a|8j6| bunga bank isis| bunga bank lain lain pendapatan desayangsah bantuan dari pemerintah kementerian ja| hasil penerimaan atas tuntutan ganti kerugian desa ' ) | sbb sjajop baja pegawai sjxjxp penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa sjijxfoo tunjangan purna tugas kepala desa jje penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa sjijefoo (kompensasi purna tugas perangkat desa s5i1| tambahan tunjangan perangkat desa berdasarkan hak asal sjxjso |jaminan sosial kepala desa dan perangkat desa jala sumbangan bpd sja belanja barang bangsa slip belanja barang perlengkapan belanja perlengkapan alat alat rumah tangga peralatan dan kama belanja bahan bakar minyak gas isi ulang tabung pemadam kan belanja perlengkapan cetak penggandaan belanja barang ketan ema belanja perlengkapan barang konsumsi makan minum) dan lena daring kemauan men sjajxos fbaanja bendera umbulumbul spanduk sjaiiyos (belanja pakatan dinas seragam atribut sjajapoof baja dokumentasi slave belanja jasa honorarium ss| belanja jasa honorarium pembantu tugas umum belanja jasa honorarium insentif pelayanan desa, kader hit jebakan kato ketan desa dan kate masyrakat desa ss| belanja jasa honorarium petugas( diberikan kepada guru paud, ra, tpa tpo, tenaga kesehatan yang milik desa, sama, sjajabe belanja jasa honorarium petugas pemungut pajak ss| belanja jasa honorarium panitia tim koordinasi dini |ekanegtangan kematian sja|s| belanja perjalanan dinas saja ieelmnja jasa sewa sjajaoo (etana jasa sewa mesin dan alat berat safe) belanja operasional perkantoran sjafsibe ibaanja jasa kurir pos giro sj |oo belanja jasa service peralatan elektronik dan listrik belanja jasa transaksi keuangan administrasi bank, pajak pam score hanja pemeliharaan siamo| belanja pemeliharaan mesin dan peralatan berat safe2 belanja pemeliharaan kendaraan bermotor states( baja pemeliharaan peralatan sjafoja belanja pemeliharaan bangunan sjajejspelanja pemeliharaan jalan slafeje baja pemeliharaan jembatan staff belanja pemeliharaan irigasi saluran sungai embung jaringan limbah persamaan belanja pemeliharaan jaringan dan instalasi listrik, telepon, maa pan aan jajejoo belanja pemeliharaan lapangan olahraga belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada daan sapa belanja bantuan mesin kendaraan bermotor peralatan yang dini merana pena iso peetamamopa, s|sjp (hanja modal pengadaan tanah (sja belanja modal peralatan, mesin, dan alat berat s|sjejoeelanja modal peralatan alat kur s|ajajos belanja modal peralatan khusus kesehatan belanja modal peralatan khusus didi) (ektamanyrentamanfrowmatan sisa belanja modal kendaraan s|sjah belanja modal gedung, bangunan dan taman missy (belanja modal jalan prasarana jalan pama mam site emmsanama (se jor belanja modal honor tim yang melaksanakan kegiatan s|seo2 belanja modal upah tenaga kerja si3ekor belanja modal bahan baku sisjejos belanja modal sewa peralatan belanja modal irigasi embung air sungai drainase air seram iss (belanja modal jaringan instalasi saja belanja modal honor tim yang melaksanakan kegiatan s|jojo2 belanja modal upah tenaga kerja si3|sos belanja modal bahan baku sisjsjos belanja modal sewa peralatan bishop belanja mogallainnya shoot belanja modal khusus pendidikan dan perpustakaan s|soo2 belanja modal khusus olahraga (ajo belanja modal khusus kesenian kebudayaan keagamaan sisjofoa belanja modal tumbuhan tanaman sisfojos belanja modal hewan saja pertanda tak terduga saji belanja tak terduga pembentukan pos desa daun rrt soo sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial eme disimreran penyediaan alat pematung din masker ojo penyediaan antiseptik disinfektan penyiapan ruang isolasi karantina mandi bantuan pangan (sembako) bagi masyarakat dalam isolasi aman penyediaan peralatan cuci tangan beserta sabun cucitangan cooantuan langsung tunai kegiatan tain lain sesuai dengan kebutuhan desa semua 'elpiji penerimaan pembiayaan fifa spa tahun sebelumnya ofifrhorf sea tahun sebelumya ecija pencairan dana cadangan ofifeforf pecahan dana cadangan lia hasi' penjualan kekayaan disayang dipisahkan 'ojijajot hasi penjualan kekayaan desa yang dipisahkan ojifsf penerimaan pembiayaan tanya pppe|l2lj9|o pengeluaran pembiayaan lainnya le| pengeluaran pembiayaan lainnyadoman penyusunan peratur. ketentuan lampiraftarsub bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan kepala desa dan perangkat desa, tunjangan dan penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat penyediaan jaminan sosial bagi kepala desa danistrik telpon, perjalanan dinas) penyediaan penerimaan lainnya yang sah kepala desa perangkat desa sumber dana berasal dari pendapatan asas eta ijo) isap bidang sarana dan prasarana pemerintahan desa penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran kaca pembangunan rehabilitasi peningkatan gedung parang kantor esa sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, stan komp pelayanan administrasi umum dan kependudukan surat ojo memgamartayanan rr, ata ketawa, kutu rear, akta kematian, sim, pindah datang, dan keterangan nga penyusunan pendataan pemutakhiran profil desa pepotihepenataukan dan potensi onar pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang ojo kepemauukan dan pencatatan pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara baal sub bidang tata praja pemerintahan, oli edancanaan kenangan dan , yang bersifat regulerdesa) penyusunan dokumen perencanaan desa mabestebenan penyusunan dokumen keuangan desa apb des apb des ubahan? des, dan surah dokumen nat pengelolaan administrasi inventarisasi penilaian aset bad "esa penyusunan kebijakan desa pemdes perkakas atur namen rencana pembangunan tangan)ijo b" dukungan pelaksanaan dan sosialisasi pilkades, pengisian perangkat desa, dan pemilihan bpd (yang peta maa penyelenggaraan lomba antar kewilayahan dan pengaman ttingen tam manga lomba dea penyusunan dan penetapan standar satuan harga desa hijos sub bidang pertanahan oo administrasi pertanahan pendaftaran tanah, dan koor rotasi agenda pertanahan. jos administrasi pajak bumi dan bangunan pbb) penentuan penegasan pembangunan batas patok soo pengadaan pelepasan tanah kas besar ajdao sab bidang pendidikan)pemeliharaan sarana dan prasarana perpustakaan taman bacaan desa sanggar belajar milik taattaka pengelolaan perpustakaan milik desa pengadaan buku buku bacaan, honor penjaga untuk ajo bos pengembangan dan pembinaan sanggar sent dan belajar pengelolaan dan pembinaan anak sekolah melalui endian makanan tambahan anak seolah tas). dukungan sarana prasina pendidikan paud tk tpa tka tpo madrasah non formal bukan ala dao) sub bidang kesehatan milik desa obat obatan, tambahan insentif bidan desa perawat desa, penyediaan pelayanan dan alat penyelenggaraan posyandu makanan tambahan, kelas mittat kas lang, nanti kar posyandu) penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan atu masyarkat tenaga kesenian, kader kepenatan ros pengasuhan bersama atau bina keluarga balita bkb) pemeliharaan sarana prasarana wraandnfpotnasa p rd movies pembangunan rehabilitasi peningkatan pengadaan sana prasarana perang rounds pkd kontinu pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba fasilitasi pelayanan pencegahan dan penanggulangan kayak memutar bag fasilitasi pelayanan bagi masyarakat anak kesemutan penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan kap bea tan penyediaan fasilitas kesehatan mobil siaga ambulans maa ea pemeliharaan fasilitas kesehatan mobil siaga ambulans aan papa pemtan pera pemeliharaan gedung prasarana balai papa kemasyarakatan pemeliharaan pemakaman milik desa situs bersejarah anie peta dena jospembangunan rehabilitasi peningkatan pengerasan angkatan permukaan gang pembangunan rehabilitasi peningkatan pengerasan pembangunan rehabilitasi peningkatan pengerasrehabilitasi peningkatan balai barbata kemanyartatane pembangunan rehabilitasi peningkatan pemakaman desa dorgaran dea petasan pembangunan rehabilitasi peningkatan kamamenf ompuray batan dow) pemeliharaan trap brondong talud pama besar kemenangan desy pemeliharaan sarana prasarana olah raga gedung pembangunan rehabilitasi peningkatan trap brondong talud tanggul desa (kewenangan desa) pembangunan rehabilitasi peningkatan sarana errarana tan tag gedung sort guna pembangunan rehabilitasi peningkatan (eraungitvasarana esai basi komasyarsatan pembangunan rehabilitasi peningkatan jaringan listrik esa data| sup s pemeliharaan sumber air bersih milik desa mata mandor penampungan jan sumur bor pemeliharaan sambungan air bersih panam mangga ipamsaaty pemeliharaan sanitasi permukiman gorong gorong, akan, pan, prasarana atm ajo bos pemeliharaan sistem pembuangan air limbah drainase, kabah rama tangga pemeliharaan taman taman bermain anak wikimbungan air raman tangga pantangban umam mormmm anak desa aman dukungan pelaksanaan program jambanisasi untuk penyediaan kendaraan pengangkut sampah, gerobak apa, tong sampah, mean ingatan sampah pembangunan rehabilitasi peningkatan jaringan penerangan desa dan aje isap bidang kehutanan dan lingkungan hidup pelatihan sosialisasi penyuluhan penyadaran tentang lengkungan dan kehutanan aje pembangunan terasering pada daerah rawan longsor ale sub bidang perhubungan, komunikasi, dan informatika aje pembuatan rambu rambu jalan desa) penyelenggaraan informasi publik desa misal pembuatan poster baliho informasi penetapan lpj apb aka pengelolaan dan pembuatan jaringan instalasi munisi dan intrusi lot desa damon|o isap bidang energi dan sumber daya mineral o1l pemeliharaan sarana dan prasarana energi alternatif pembangunan rehabilitasi peningkatan sarana dan sarana energi atematttngiat dosa tee pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana kai das bidang pariwisata |
bela andagangan, koperasi, usaha kecil dan menengahpengelolaan pasar daerah, subkoordinator bina pasar daerah: dan subkoordinator sarana dan prasarana pasar daerah. subkoordinator sebagaimana dimaksud pada bertanggung jawab kepada kepala bidang pasar daerah. bagian keenam bidang koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah bidang koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengkoperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh seorang kepala bidang. bidang koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengahbina usaha koperasi, kelembagaan dan pengawasankoperasi, usaha mikro, kecil,na usaha koperasi, kelembagaan dan pengawasan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, pengelolaan dan penyelenggaraan pada bina usaha koperasi, kelembagaan dan pengawasan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas perdagangan,na usaha koperasi, kelembagaan dan pengawasan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, dan pelaksanaan fungsi kedinasan lain sesuai perintah atasan. susunan organisasi bidang koperasi dan usaha mikro, kecil,bina usaha koperasi, subkoordinator kelembagaan dan pengawasan koperasi, dan cc. subkoordinator usaha mikro, kecil dan menengah, subkoordinator sebagaimana dimaksud pada bertanggung jawab kepada kepala bidang koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah. bagian ketujuhdibawah dan bertanggungagan susunan organisasi dinas perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah kabupaten blora kepala dinas subbagian program subbagian dan keuangan umum dan kepegawaian bidang koperasi, usaha bidang perdagangan bidang pasar daerah mikro, kecil dan menengah kelompok jabatan kelompok jabatan kelompok jabatan fungsional fungsional fungsional dna dna kenabidang perdagangan subkoordinator distribusi dan perlindungan konsumedistribusi dan perlindungan konsumeistribusi dan perlindungan konsumembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat, melaksanakan koordinasi pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi dan melaporkan hasilnya pimpinan, menyusun bahan pelaksanaan pengawasan barang dalam kemasan tertutup serta barang beredar pasar, melaksanakan kegiatan metrologi legal, melaksanakan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan bidang metrologi legal dan perlindungan konsumistribusi dan perlindungan konsumedistribusi dan perlindungan konsumeromosi dan informasi pasar subkoordinator promosi dan informasi pasar mempunyai tugas: menyusun program dan rencana kerja serta rencana kegiatan promosi dan informasi pasinformasi pasar sesuai dengan peraturan perundang undangan atasnya sebagai bahan kajian pimpinan, menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting daerah delaksanakan pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting daerah melalui pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting, melaksanakan operasi pasar reguler dan pasar khusus untuk menjamin kestabilan harga barang kebutuhan pokok, melaksanakan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan daerah, baik berskala lokal, nasional, maupun internasional, serta melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha ekspor, melaksanakan promosi, pemasaran, dan peningkatan penggunaan produk dalam neginformasi pasardan informasi pasbina usaha dan pemasaran subkoordinator bina usaha dan pemasaran mempunyai tugas: menyusun program dan rencana kerja serta rencana kegiatan bina usaha dan pemasdan pemasarok swalayan melalui sistem pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik, melaksanakan fasilitasi penerbitan tanda daftar gudang dan fasilitasi perizinan surat tanda pendaftaran dan atau lanjutan waralaba spw) dari waralaba dalam negeri, melaksanakanelektronik luar negeriblora. melaksanakan fasilitasi penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan dan dan melakukan pengendalian penyimpanan dan distribusinya, melaksanakan fasilitasi pemenuhan komitmen, pemeriksaan distribusi bahan berbahaya bagi produsen bahan berbahaya b2) dan pengguna akhir bahan berbahaya pa b2), pengawasan distribusi, serta pengemasan dan pelabuhannya, j . melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi layanan penerbitan surat keterangan asal skabina usahaasar daerah subkoordinator pengelolaan pasar daerah subkoordinator pengelolaan pasar daerah mempunyai tugas: menyusun program dan rencana kerja serta rencana kegiatan pengelolaan daerah dan ruko kios, melaksanakan sosialisasi kebijakan pengawasan, pembinaan kesadaran hak dan kewajiban pedagangksi, mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan pengelolaan pasalolaansesuai perintah atasan. subkoordinator bina pasar daerah subkoordinator bina pasar daerah mempunyai tugas: menyusun program dan rencana kerja serta rencana kegiatan bindalian pengelola dan pedagang pasar daerah, melaksanakan koordinasi pengelolaan kebersihan pasar daerah, melaksanakan koordinasi atas penataan pedagang dan barang dagarana dan prasarana pasar daerah subkoordinator sarana dan prasarana pasar daerah mempunyai tugas: menyusun program dan rencana kerja serta rencana kegiatan sarana dan prasaradan prasarangadakan inventarisasi, pemeliharaan, pengembangan sarana dan prasarana pasar daerah dan ruko kios, melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana pasar daerah dan ruko kios, melaksanakan pemeliharaan pasar daerah dan ruko kios, melaksanakan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi penggunaan sarana dan prasaranadan prasaradan prasarakoperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah subkoordinator bina usaha koperasi subkoordinator bina usaha koperasi mempunyai tugas: menyusun program dan rencana kerja serta rencana kegiatan bina usahakoperasi sesuai dengan peraturan perundang undangan diatasnya sebagai bahan kajian pimpinwilayah keanggotaan, melaksanakan pemberdayaan peningkatan produktivitas koperasi wilayah keanggotaan, melaksanakan pemberdayaan nilai tambah produk koperasi wilayah keanggotaan, melaksanakan fasilitasi akses pasar produk dan pembiayaan koperasi wilayah keanggotaan, melaksanakan penguatan kelembagaan dan penataan manajemen koperasi wilayah keanggotaan, j . melaksanakan standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi wilayah keanggotusaha koperasibina usahalembagaan dan pengawasan koperasi subkoordinator kelembagaan dan pengawasan koperasi mempunyai tugas: menyusun program dan rencana kerja serta rencana kegiatan kelembagaan dan pengawasanlembagaan dan pengawasan koperasi sesuai dengan peraturan perundang undangan diatasnya sebagai bahan kajian pimpinan, melayani konsultasi akta pendirian, perubahan anggaran dasar, penggabungan, pembagian, peleburan dan pembubaran koperasi yang wilayah keanggotaan, melaksanakan fasilitasi pemenuhan izin usaha simpan pinjam dan kabupaten kota, melaksanakan fasilitasi pemenuhan izin usaha, melaksanakan pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten kota kota, melaksanakan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam ksp) unit simpan pinjam usp): menyusun bahan updating database kelembagaan koperlembagaan dan pengawasan kopeembagaan dan pengawasanusaha mikro, kecil dan menengah subkoordinator usaha mikro, kecil dan menengah mempunyai tugas: menyusun program dan rencana kerja serta rencana kegiatan usaha mikro, kecil dan menenmikro, kecil dan menengpotensi dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, melaksanakan pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro, kecil dan menengah, melaksanakan fasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro, kecil dan menengah, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengahmikro, kecil dan menengahusaha mikro, kecil dan menengdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengahdagangan, koperasi,bidangdagangan, bidang pasar daerah, bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengahdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah bahan informasi dinas.dagangan bidang perdagangan bidang perdagangan sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh seorang kepala bidang. bidang perdaga. dalampengelolaan dan penyelenggaraan distribusi dan perlindungan konsumen, promosi dan informasi pasar, bina usaha dan pemasarandan pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuaidistribusi dan perlindungan konsumen, subkoordinator promosi dan informasi pasar: dan subkoordinator bina usaha dan pemasaran. subkoordinator sebagaimana dimaksud pada bertanggung jawab kepada kepala bidang perdagangan. bagian kelima bidang pasar daerah bidang pasar daerpasar daerah sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh seorang kepala bidang.pengelolaan pasar daerah, bina pasar daerah dan sarana prasarana pasar daerah. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang pasarpengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan pasar daerah, bina pasar daerah, sarana dan prasarana pasar daerahdan pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai |
bupati kapuas hulu provinsi kalimantan barat peraturan bupati kapuas hulu nomor tahun tentang segubernur kalimantan barapa desember bpa arus hulu tp see anhui uas diundangkan putussibau pada tanggal desember "ih kal jepretan ral kabupaten kata! 5as hulun (seto tanaman suri berita#)ita sesuaiua dan wakil ketua dewan perwakilan rakyat daerahbahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pemberian, ketatausahaan dan pertanggungjawaban dana operasional bagi pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten blora tahun anggaran perlu disusunsekretaris dprd adalah sekretaris dprd kabupaten blobendahara pengeluaran pada sekretariat dprd kabupaten blormberian dana operasional dana operasional tahun anggaran diberikan kepada pimpinan dprd berdasarkan kemampuan keuangan daerah untuk kategori sedang. perhitungan besaran dana operasional sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sebagai berikut: ketua dprd (empat) kali uang representasi ketua dprd sebesar rp2. (dua juta seratus ribu rupiah) rp. (delapan juta empat ratus ribu rupiah), dan wakil ketua dprd (dua koma lima) kali uang representasi sakit ketua dprd sebesar rp1. (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) rp. (penganggaran dana operasional sebagaimana dimaksud dalam dianggarkan pada sekretariat dprd. penganggaran dana operasional sebagaimana dimaksud pada disusun secara kolektif dalam rekening belanja tidak langsung. tata cara penganggaran danggunaan dana operasional dana operasional sebagaimana dimaksud dalam ditidak dapat bab tata cara pembayarspp ls)pp ls)spm ls)pm ls)sp2d) untuk dana operasional berdasarkan surat perintah membayar langsung spm ls) sebagaimana dimaksud pada rekening bendahara pengeluaranmenyetorkan sisa dana operasional kas daerah. penyetoran sisa dana operasional sebagaimana dimaksud pada paling lambat |
ana,3. (tiga juta lima ratusbesaran penghasilan tetap perangkat desa lainnya sebesar rp2. (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah). ketentuan diubah: tahap sebesar (lima puluh persen), dan tahap sebesar (lima puluh persen). pengajuan pencairan add sebagaimana dimaksud dikecualikan untuk pembayaran: siap kepala desa dan perangkat desa, dan iuran jaminan kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa. pencairan add sebagaimana dimaksud pada dilakukan setiap bulan dalam satu tahun anggaran. ketentuan diubahngajuan permohonan pencairan add sebagaimana dimaksud melalui camat dengan dihampiri kelengkapan persyaratan sebagai berikut: rekening kas desa yang masih aktif, daftar penerimaan siap kepala desa dan perangkat desa, rincian penggunaan dana, dan data kepala desa dan perangkat desa yang terbaru dan diketahui oleh kepala desadalam hal pembayaran iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud hurufsebagaimana dimaksud padamberdayaan masyarakat dan desmberdayaan masyarakat dan desingkatan kapasitas dan perencanaan pemerintahan desa: subkoordinator tata pemerintahan desa, dan subkoordinator regulasi, data dan informasi desa. subkoordinator sebagaimana dimaksud pada bertanggung jawab kepada kepala bidang administrasi pemerintahan desa. bagian keenammasyarakat desa sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh seorang kepala bidang. bidang pemberdayaan masyarakat dessebagaimana dimaksud pada bidang pemberdayaan masyarakatmberdayaan masyarakatmberdayaan lembaga masyarakat, adat dan sosial budaya, subkoordinator kerjasama dan penguatan usaha ekonomi masyarakat desa, dan subkoordinator pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna. subkoordinator sebagaimana dimaksud pada bertanggung jawab kepada kepala bidang pemberdayaan masyarakat desragan susunan organisasi dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten blora kepala dinas subbagian program subbagian dan keuangan umum dan kepegawaian bidang penataan, pengembangan dan bidang administrasi bidang pemberdayaan pengelolaan keuangan pemerintahan desa masyarakat desa desa kelompok jabatan kelompok jabatan kelompok jabatan fungsional fungsional fungsional til ti1uraian tugas subkoordinator pada dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten blora uraian tugas subkoordinator pada bidang penataan, pengembangan dan pengelolaan keuangan desa subkoordinator penataan sarana dan prasarana desa subkoordinator penataan sarana dan prasarana desa, mempunyai tugas menyusun program dan rencana kerja serta rencana kegiatan pada penataan sarana dan prasaranataan sarana dan prasaranangembangan sarana dan prasarana desa, melaksanakan fasilitasi bantuan keuangan sarana dan prasaranataan sarana dan prasaranataan sarana dan prasaranadan penataan keuangan desa subkoordinator pengelolaan dan penataan keuangan desa, mempunyai tugas menyusun program dan rencana kerja serta rencana kegiatan pada pengelolaan dan penataan keuangdan penataan keuangterkait dengan pengelolaan dan penataan keuangan desa, melaksanakan fasilitasi alokasi dana desa, melaksanakan pembinaan, pengawasan dan supervisi pengelolaan dan penataan keuangdan penataan keuangdan penataan keuanglora. kepala dinas adalah kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten blora. subkoordinator pengembangan dan profil desa subkoordinator pengembangan dan profil desa, mempunyai tugas menyusun program dan rencana kerja serta rencana kegiatan pada pengembangan dan profildan profillam pelaksanaan kegiatan lomba desa, melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyusunan dan pemutakhiran profil desa, melaksanakan fasilitasi dan evaluasi penyusunan profildan profilmbangan dan profiladministrasi pemerintahan desa subkoordinator peningkatan kapasitas dan perencanaan pemerintahan desa subkoordinator peningkatan kapasitas dan perencanaan pemerintahan desa, mempunyai tugas menyusun program dan rencana kerja serta rencana kegiatan pada peningkatan kapasitas dan perencanaandan perencanaanpeningkatlaksanakan bimbingan teknis bagi pemerintahan desa, melaksanakan penyusunan bahan pembinaan penyusunan pedoman standarisasi pelatihan dan fasilitasi peningkatan kemampuan aparatur perangkat desa, melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pendidikan dan pelatihan bagi aparatur perangkat desa, melaksanakan pemberdayaan fungsi badan permusyawaratan desa,pembangundan perencanaandan perencanaantata pemerintahan desa subkoordinator tata pemerintahan desa, mempunyai tugas menyusun program dan rencana kerja serta rencana kegiatan padausun bahan sosialisasi kepada aparatur pemerintahan desa dan kelembagaan desa,usun bahusun pedoman pemberian penghasilan tetap dan tunjangan bagi aparatur pemerintahan desa, il.tata pemerintahan desaregulasi, data dan informasi desa subkoordinator regulasi, data dan informasi desa, mempunyai tugas: menyusun program dan rencana kerja serta rencana kegiatan pada regulasi, data dan informasiregulasi, data dan informasilaksanakan pengelolaan jaringan sistem informasi manajemen pemerintahan desa simpemdes): menyusun bahmelaksanakan klarifikasi produk hukum desa, j .nyusu(skpd) dan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa (ipad), il. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dalam pengembangan dan pengelolaan aset desa, melaksanakan inventarisasi aset desa dan kekayaan desa lainnya, mengadakan pembinaan tentang tata cara pemeliharaan dan pelestarian kekayaan desa, oo. melaksanakan inventarisasi dan fasilitasiregulasi, data dan informasiregulasi, data dan informasii. uraian tugas subkoordinator pada bidang pemberdayaan masyarakat desa subkoordinator pemberdayaan lembaga masyarakat, adat dan sosial budaya subkoordinator pemberdayaan lembaga masyarakat, adat dan sosial budaya, mempunyai tugas menyusun program dan rencana kerja serta rencana kegiatan pada pemberdayaan lembaga masyarakat, adat dan sosiallembaga masyarakat, adat dan sosial budakoordinasi dan fasilitasi pemberdayaan adat dan sosial budaya, melaksanakan fasilitasi pemberdayaan adat istiadat dan sosial budaya masyarakat, melaksanakan kegiatan bulan bakti gotong royong masyarakat bbcom), melaksanakan pelestarian adat istiadat dan budaya masyarakat, melaksanakan kegiatan dan pembinaan gerakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga (pkk) dan pos pelayanan terpadu posyandu), melaksanakan fasilitasi bantuan keuangan bidang pemberderdayaan lembaga masyarakat, adat dan sosial budaylembaga masyarakat, adat dan sosial budayrjasama dan penguatan usaha ekonomi masyarakat desa subkoordinator kerjasama dan penguatan usaha ekonomi masyarakat desa, mempunyai tugas menyusun program dan rencana kerja serta rencana kegiatan pada kerjasama dan penguatan usaha ekonomi masyarakatrjasama dan penguatan usaha ekonomi masyarakaterdayaan usaha ekonomi masyarakat desa, melaksanakan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pengembangan usaha ekonomi masyarakat, kelompok, serta lembaga keuangan mikro perdesaan, melaksanakan kegiatan pelatihan kepada kelompok perempuan perdesaan, melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kerjasama desa, melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pengembangan bagi kawasan perdesaan, j . melaksanakan koordinasi dengan dinas terkait mengenai regulasi pembentukan kawasan perdesaan, melaksanakan fasilitasi bantuan keuangan bidang ekonomi masyarakatrjasama dan penguatan usaha ekonomi masyarakatpenguatan usaha ekonomi masyarakatalam dan teknologi tepat guna subkoordinator pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna mempunyai tugas: menyusun program dan rencana kerja serta rencana kegiatan pada pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat gualam dan teknologi tepat gu, dan supervisi pemeliharaan sarana prasarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan berbasis masyarakat, menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna, pekan inovasi, pameran potensi desa dan pos pelayanan teknologi, melaksanakan kegiatan fasilitasi pemasyarakatan serta kerja sama teknologi pedesalam dan teknologi tepat gunumber daya alam dan teknologi tepat gunataan, pengembangan dan pengelolaan keuangan desa, bidang administrasi pemerintahan desa, bidang pemberdayaan masyarakat desanataan, pengembangan dan pengelolaan keuangan desa bidang penataan, pengembangan dan pengelolaan keuangnataan, pengembangan dan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh seorang kepala bidang. bidang penataan, pengembangan dan pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala dinas dalam merumuskan dan kebijakan teknisdalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang penataan, pengembangan dan pengelolaan keuangnataan, pengembangan dan pengelolaan keuanganataan sarana dan prasarana desa, subkoordinator pengelolaan dan penataan keuangan desa, dan subkoordinator pengembangan dan profil desa. subkoordinator sebagaimana dimaksud pada bertanggung jawab kepada kepala bidang penataan, pengembangan dan pengelolaan keuangadministrasi pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh seorang kepala bidang. bidang administrasi pemerintahan desa. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang administrasi pemerintahpengelolaan dan penyelenggara: dan pelaksanaan fungsi kedinasan lain sesuai perintah atasan. susunan organisasi bidangtahun tentang penurunan stuntingbanyak wilayah kabupaten kapuas hulucc.urunan stuntigerakan masyarakat hidup sehat, peraturan presiden nomorkapuas hulu kepada dinas. wewenang dan tanggung jawab penurunan stunting kabupaten kapuas hulu sebagaimana dimaksud pada dibantu tim penurunan stunting kabupaten kapuas hulupenurunan stunting kabupaten kapuas huluapuas hulu, merencanakan tujuan, sasaran, prioritas, strategi dan program penurunan stunting kabupaten kapuas hulu, melaksanakan dan mengalokasikan program penurunan stunting kabupaten kapuas hulu dalam bentuk kegiatan kegiatan yang berkelanjutan, melakukan monitoring dan evaluasi program penurunan stunting kabupaten kapuas hulupuas hulupuas hulu, dan menyampaikan laporan kepada bupati secara berkala. s5)puas hulu, danpada tanggal desember bup rias hulu hen wind kane ska lmy nasir ay) yy, usu diundangkan putussibau pada tanggal desember sekretaris daerah kabupaten kapuas hulu spn nya mad suri puas berita daerah kabupaten kapuas hulunomor tahun tentang standar tablet tambah darah ttd)yi, balita dan ibu nifas, peraturan menteri kesehatan nomor tahun tentang standar produk suplemen gizi, peraturan daerah kabupaten kapuas hulu nomor tahun tentang pemberian air susu ibu eksklusif: memutuskan menetapkan peraturan bupati tentangapuas hulutunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat dari kekurangan gizi kronis, sehingga tinggi badan lebih rendah dari tinggi badan rata rata anak seusianya atau tinggi badan seharusdan pada umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan sertabnya dalam suatu kelompok masyarakat tertentu untuk kepentingan pencegahan dan penanggulangannya dan sebagainya. tenaga pelaksana gizi terlatih adalah tenagakesehatan lain yang ditugaskan untuk mengelola program giziair susu ibu yang selanjutnya disingkat asi adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu,an daerah dan masyarakat, mendorong kebijakan nutritional food security, dan pemantauan dan evaluasi, mengatasi kekurangan zat besi(i) |
bupati mamasa peraturan daerah kabupaten mamasa nomor tahun tentang retribusi pelayanan pasarrtapasar daerah, perlu diatur retribusi pelayanan pasar, bahwa retribusi pasarserta peningkatan kesejahteraan masyarakatsatuan kerja perangkat daerah adalah satuan kerja perangkat daerah kabupaten mamasabertemunya penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi, pasar ikan dan pasar hewan, yang khusus disediakan untuk pedagangyang menyangkut pengelolaan manajemen secara langslingkungan pasar adalah tempat berjualan berdagang yang berada disekitar pasretribusinya. surat setoran retribusi daerah yang selanjutnyadengan nama retribusi pelayanan pasar dipungut retribusi atas penggunaan pemanfaatan jasa pelayanan pasarn penggunaan fasilitas lingkung. retribusi pelayanan pasaangka waktu dan kelas serta sewa tempat berjualan yang digunakan. bab prinsip dan sasaran prinsip dan sasaran penetapanjasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada meliputi penertiban: pengamanan: kebersihan: persamaan: pemeliharaan, dan. struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut tipe tarif rp) pabar jenis usaha bulanan harian bangunan bertingkat (ruko) i2. kios (3mx3m) los meja panjang los kolam ikanmed pemakaian pelataran pengguna tenda payung tempat bongkar muat barang, (ditetapkan berdasarkan tonase kendaraan angkut yang diperlukan): tonase bawah bongkar muat tonase antara bongkar muat bab wilayah pemungutan retribusi yang terutang dipungut daerah kabupaten mamasa. bab vii masa retribusi masa retribusi pelayanan pasar adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi pelayanan pasar untuk memanfaatkan jasa pelayanan, fasilitas dan atau memperoleh manfaat dari pemerint. tempat pembayaran retribusi dilakukan kas daerahatau tempat lain yang ditunjuktata cara pembayaran retribusi, tempat pembayaran dan penyetoran retribusi serta persyaratan untuk dapat menganggur retribusi terutang diatur dengan peraturan bupati. semua penerimaan retribusi disetor kas daerah paling lambat (satu) hari kerj, pembebasanlangsung dengan penyelenggaraan pelayanan pasar. ketentuan alokasi mengenadaerah ancam denganperaturan daerah kabupaten muara enim nomor tahun tentang perusahaan daerah hotel griya serapan perundang dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati muara enim, menimbang bahwa untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna dari hotel griya serapan perundang kabupaten muara enim, agar lebih mampu untuk mandiri, handal dan berdaya saing, serta untuk peningkatan pendapatan asli daerah khususnya dari sektor kepariwisataan, maka terhadap status hotel griya serapan perundang muara enim perlu diubah menjadi perusahaan daerahsahaan daerah hotel griya serapan perundangprd kabupaten muara enim. perusahaan daerah hotel griya serapan perundang yang selanjutnya disebut perusahaan daerah adalah perusahaan daerah milik pemerintah kabupaten muara enim. direksi. direksi adalah direksi. perusahaan daerah. badan pengawas adalah badan pengawas perusahaan daerah. bab pendirian dengan peraturan daerah ini didirikan perusahaan daerah hotel griya serapan perundang. bab iii kedudukan hukum, tujuan dan bidang usaha perusahaan daerahdaerah dimaksud pada berlaku segala ketentuan hukum indonesia yang tidak bertentangan dengan askedudukan muara enim dan dapat mendirikan unit unit usaha dan atau cabang cabang usaha diwilayah kabupaten muara enimngaturan mengenai unit unit usaha dan atau cabang cabang usaha akan diatur lebih lanjut oleh bupati. perusahaan daerah ini bertujuan untuk peningkatan perekonomian daerah dan pendapatan asli daerah, berperan serta memperluas meningkatkan kesempatan berusaha dan lapangan kerja. perusahaan daerah bergerak dalam bidang usaha jasa perhotelan, pariwisata dan perdagangan umum. dalam melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud perusahaan daerah dapat bekerjasama dengan pihak lain pihak ketiga. dalam hal perusahaan daerah akan bekerjasama dengan pihak lain pihak ketiga sebagaimana diatur dalam perusahaan daerah wajib berkoordinasi dengan badan pengawas bab laniniwniiesta naa bab modal modal dasar perusahaan daerah terdiri dari kekayaan pemerintah daerah yang dipisahkan yang terdiri dari aset aset, inventaris dan dana yang ada pada tabungan hotel yang telah ada sebelumnya ditetapkan dengan nilai uang sebesar rp. (tujuh belas milyar enam puluh dua juta rupiah)yang ditunjuk oleh pemerintah daerah. penambahan modal perusahaan daerah dapat diperoleh dari pemupukan dana perusahaan daerah: anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai penyertaan modal: cc. pinjaman yang diperoleh dari pemerintah pusat, perintah daerah propinsi, pemerintah daerah dan perbankan: bantuan dan atau hibah dari pihak ketiga: penambahan modal perusahaan daerah sebagai::. dimaksud huruf diatur dengan peraturan daerah. penambahan modal perusahaan daerah sebagaimana :maksud huruf dan huruf dilakukan setelah mendapatkan persetujuan d.: badan pengawas. dalam hal penambahan modal sebagaimana dimaksud diatur melalui naskah perjanjian pinjaman, bantuan atau hibah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.. bab direksi direksi diangkat oleh bupati atas usulan badan pengawas. direksi paling banyak empat) orang dan satu) orang diantaranya diangkat sebagai direktur utamaarjana s1): baanrasrs1n same bagi calon direksi dari luar pegawai negeri sipildan atau dengan anggota direksi lain dandinilai mampu meningkatkan kinerja perusahaan daerah setiap tahun. direksirencana kerja (lima) tahunan dan rencana anggaran perusahaan daerah kepada badan pengawas untuk mendapat persetuju'atautidak bergerak dan atau benda bergerak milik perusahaan daerah: penyertaan modal dalam perusahaan lain. penghasilan direksi terdiri dari gaji, tunjangan. besarnya. besarnya gaji pokok.direksi selama melaksanakan cuti mendapat penghasilan penuh dari perusahaan daerah. direksi diberhentikan dengan alasan berakhir masa jabatan: permintaan sendiri: meninggal dunia,rencana kerja dan rencana anggaranbesar (lima) kali penghasilan yang diterimanysebagaimana dimaksud huruf diberikan uang penghargaan sesuai dengan kemampuan perusahaan daerah. vowel,ab vii badan pengawas badan pengawas diangkat olehdan atau dengan badan pengawas lainnya dan keahlian bidang tugasnyarrugi: memberikan pendapat dan saran atas laporan kinerja perusahaan daerah:: memeriksa direksi yang diduga merugikan perusahaan: cc. memberikan pertimbangan kepada bupati untuk mengesahkan rencana kerja dan rencana anggaran perusahaan daerah:badan pengawas dapat diberhentikan dengan alasan berakhir masa jabatannya, permintaan sendiri, .&.mengeluarkan keputusan bupati tentang pemberhentian sebagai badan pengawas. bab viiuntuk kemudian diteruskan dprdda bupati melalui badan pengawas untuk mendapat persetujuan. apabila sampai pada tanggal desember tahun berjalan bupati belum mengesahkan rencana kerja dan anggaran perusahaan daerah yang diajukan dan tidak mengemukakan keberatan atau penolakan maka rencana kerja dan anggaran perusahaan daerah tersebut dianggap telah disyahkan. bab ix.voodoo.o. bab tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi direksibagi perusahaan daerah, dapat dituntut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diwajibkan pula mengganti seluruh kerugian yang ditimbulkan bagi perusahaan daerah. ketentuan ketentuan tentang ganti rugi terhadap pegawai negeri daerah berlaku sepenuhnya bagi direksi dan pegawai perusahaan daerah. bab pengelolaan barang milik perusahaan daerah tata cara pengelolaan barang milik perusahaan:. serah dilakukan dengan berpedoman kepada peraturan perundang undangan yang berl:: bab kerjasama perusahaan d , perusahaan daerah dapat mengadakan kerjasama akan badan usaha milik negara badan usaha milik daerah, koperasi dan spasi. kerjasama sebagaimana dimaksud dilakukan oleh direksi berdasarkan persetujuan bupati atas pertimbangan badan dengan. lengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku bab xii dana pensiun perusahaan daerah wajib mengadakan dana pensiun dan jaminan hari tua untuk direksi dan pegawai, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan perusahaan daerah dan akan diatur lebih lanjut oleh direksi dengan persetujuan badan pengawas. bab xiii pembagian keuntungan pasai laba bersih perusahaan daerah setelah dikurangi pajak dibagi |a. rekening kas daerah nomor (lima puluh lima persen lb. cadangan umum (lima belas persen jasa produksi (lima belas persen) karyawan direksi dan badan pengawas pendidikan, sosial, pensiun, tunjangan hari tua (lima belas persen) dan asuransi bab xiv. bab xiv likuidasi likuidasi perusahaan daerah ditetapkan dengan peraturan daerah. sebelum likuidasi dilakukan terlebih dahulu diadakan penelitian dan penilaian harta kekayaan perusahaan daerah oleh suatu tim likuidasi yang dibentuk dengan keputusan bupati. dalam melaksanakan tugasnya tim tersebut bertanggung jawab kepada bupati. dengan disampaikannya pertanggung jawaban tim kepada bupati, likuidator dibebaskan dari tanggung jawab mengenai pekerjaan yang telah diselesaikannya. sisa kekayaan perusahaan daerah setelah diadakannya likuidasi menjadi milik pemerintah daerah. bab ketentuan lain lain untuk membantu tugas badan pengawas, dibentuk sekretariat yang terdiri dari esarnya jasa produksi sebagaimana dimaksud huruf ditetapkan dari laba bersih tahun bersangkutan setelah diaudit. pembagian jasa produksi lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh direksidalammae bab raturan pelaksanaannya. pa. pada saat berlakunya peraturan daerah ini, maka peraturan daerah kabupaten muara enim nomor tahun tentang pendirian perseroan terbatas hotel griya serapan perundang lembaran daerah kabupaten muara enim tahun nomor seri dj)enim mutakhir sai solar diundangkan muara enim pada tanggal juy sekret daerah kabur ara enim abdul wahab bahari lembaran daerah kabupaten muara enim tahun nomor seri |
tan) lai bupati musi rawas peraturan daerah kabupaten musi rawaspajak: ccpajak mineral bukan logam dan batggege: batu apung: batu permata: 9g. bentonit: dolomit: feldspar, garam batu (halte), grafit: granit andesit,: zz. prostat, aa. talk:: hh. zeolit: ii. basal: pageyang mempunyai kewajiban membayar pajak. bab iiilokasi penambanganadalah harga rata rata yang berlaku lokasi tambang atau lokasi penjualan dikurangi ongkos angkut dan ditetapkan dengan peraturan bupati. page tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan sebesarselama (satu) bulan kalender. bab penetapan pemungutan pajak tidak dapat digolongkan. wajib pajak yanggepagesurat tagihan gogeageaggetaiageagagepagepageerakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. pageenzimana dimaksud pada dan hanya dilakukan alas pengaduan arang yang kerahasiaannya dilanggar. tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayah dan ayah sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan:: denda sebagaimana dimaksud dalam pasat dan adalah merupakan penerimaan negara. ba2 xixalihan kanan galian golongan lembaran daerah kabupaten musi rawas tahun nomor seri masih dapat ditagih selama jangka waktu (lima) tahun terhitung siak saat terutangusi rawas tahun nomor seri a! april bupati musi rawas, ridwan muka: diundangkan lubuklinggau pada tanggal april! rawas kepala bagian hukum, s.h.m.h. penata tingkat nip. page |
masa class hakil)|'pisang, ) pembiayaan ja. penerimaan rp. pengeluaran rp. surplus ( defisit) rp. b'a.ec. bantuan.keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya sejumlah rp. i., belanja bunga sejumlah rp. belanja subsidi sejumlah rp. a@wa. belanja pegawai sejumlah rp. belanja barang dan jasa sejumlah rp. belanja modal sejumlah rp. asam lipjvii lampiran daftar penyertaan modal (investasi) daerah viixii lampiran daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah. mawardi yahya undangan indralaya tanggal, desember sekretaris daerah kabupaten ogan ilir, vs. h.a. narrow, membina utama muda frp, lembaran daerah kabupaten ogan ilir tahun nomor seri |
rtanjung jabung barat nomor tahun tentang penyelengaraan administrasi kependudukankantor urusan agama kecamatan,jung jabung barat. surat keterangan tempat tinggal,nmerupakan pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari suatu perkawinan yang telah syyah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah syah menurut hukum negara. perubahan nama adalah bertambah, berkurangnyacial dan buday dan ditambah (satu)a1,diangkat dan diberhentikan oleh bupati atas usul dinas,dihapus ketentuan dan diubah, dan dihapus ibu. dihapusdihapus. ketentuan dan diubah dakta pengakuan anak. dihapus. persyaratan dan tataan diubah dan dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tuanya dinasketentuan ditambahkan (empat) huruf yakni huruf bb, huruf cc, huruf dd, dan huruf serta ditambahkan (satu)data lainnya yang merupakan aib seseorangn kemente sehingga berbunyi sebagai berikut a7dan diubahtentangkan (satu) huruf yakni huruf sehingga berbunyi sebagai berikut register akta pencatatan sipil atas kelahiran, kematian: perkawinan, perceraian, pengakuan anak, dan pengesahananak dan pengesahananak. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikubaik provinsi maupun kabupaten kota dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. diantara dan disisipkan (satu) yakni 82a yang berbunyi sebagai berikut 82a pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya. ketentuan bab xiv dan dihapus. ketentuan huruf dan huruf diubah sehingga berbunyi sebagai berikut pada saat peraturan daerah ini berlaku: semuattd usman bermula diundangkan kuala tunggal pada tanggalpara bupati tebo provinsi jambi peraturan daerah kabupaten tebo nomor tahun tentang penambahan penyertaan modal pemerintah kabupaten tebo pada perusahaan perseroan persero) pt. bank jambi dengan rahmat tuhan yang maha esa, bupati tebkabupaten tebo pada perusahaan perseroan persero) pt.mbahan penyertaan modal pemerintah kabupaten tebo pada perseroan (persero) pt. bank jambi. pemerintah kabupaten tebo melakukan penambahan penyertaan modal kedalam modal saham perusahaan perseroan persero) pt. bank jambi yang didirikan berdasarkan akte notaris adipura perlindungan nomor tanggal februari dengan nama bank pembangunan daerah jambi yang kemudian disempurnakan melalui akte notaris hasbro purwanto nomor tanggal oktober dan mendapat pengesahan dari menteri kehakiman republik indonesia nomor j.a tanggal november dimuat pada tambahan berita negara republik indonesia nomor tanggal desember sejak tanggal november berubah status menjadi perseroan terbatas pt) bank pembangunan daerah jambi disebut bank jambi berdasarkan peraturan daerah provinsi jambi nomor tahun dan berdasarkan akta notaris robert faisal, nomor tanggal februari kemudian disahkan oleh menteri kehakiman dan hak asasi manusia melalui surat nomor w20000061 nomor tanggal juli serta keputusan gubernur bank indonesia nomor kep.gbi tanggal november penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerahbagaimana dimaksud pada dilakukan dalam bentuk uang tunai dengan rinciansepuluhambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada dilakukan dalam bentuk aset yang dapat dinilai dengan uang dengan rincian: tanah yang berlokasi jalan taher nomor kelurahan muara tebo kecamatan tebo tengah kabupaten tebo dengan luas sebesar rp. empat milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah). tanah yang berlokasi kelurahan wirthi agung kecamatan rimba bujang kabupaten tebo dengan luas sebesar rp. empat milyar delapan ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh ribu rupiah). tanah yang berlokasi kelurahan sungai bengkel kecamatan tebo ilir kabupaten tebo dengan luas sebesar rp. tiga ratus satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah). jumlah penyertaan modal daerah kabupaten tebo pada pt. bank jambi dalam bentuk aset dan uang adalah sebesar rp. tiga puluh milyar delapan juta lima puluh lima ribulaksanaan penambahan penyertaan modal pemerintah kabupaten tebo kedalam modal saham perusahaan perseroan (desember bupati tebo, dto standar diundangkan muara tebo pada tanggal des provinsi jambi tahun |
(aa nah walikota serang provinsi banten peraturan daerah kota serangserangserang.kelolaperusahaan yang baik, menciptakan lapangan kerja,sertasebagai pendorong pembangunan kota serang, bahwa berdasarkan ketentuan dan undang undang nomor tahun tentang pemerintah daerah, dinyatakan bahwa daerah dapat mendirikan bumi dan pendirian bumo.o.erang. walikota adalah walikota serusahaan perseroan daerahorangha. bab maksud dan tujuan maksud didirikannya bumi adalah:cc. meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat. bab iii pembentukan dengan peraturan daerah ini dibentuk bumi sebagai perusahaan induk holding company) yang berbentuk perusahaan perseroan daerah dengan nama, pt. serang guna sarana. perseroan daerah dapat membentuk anak perusahaan yang berbentuk perseroan daerah dan perusahaan umum daerah. pembentukan sebagaimana dimaksud pada disahkan dengan akta pendirian oleh notaris yang memuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. bab kedudukanab bidang usahabidang usaha air bersih, bidang usaha jasa pengelolaan sampah dan kebersihan, bidang usaha perikanan, d.bidang. bidang usaha pertanian, bidang usaha transportasi. bidang usaha perdagangan, bidang usaha pembangunan, bidang usaha infrastruktur, bidang usaha jasa keuangan, dan bidang usaha jasa umum. bab organ perusahaan organ perseroan daerah terdiri atas walikota selaku wakil daerah sebagai pemilik modal, direksi, dan dewan pengawas. direksi sebagaimana dimaksud pada huruf diangkat oleh walikota. ketentuan lebih lanjut mengenai organ perseroan daerah sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan walikotalaporan pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada walikota dan dprd. bab viii modal dan saham bagian kesatu modal dasar modal dasar pendirian bumi dapat diberikan dalam bentuk uang dan atau bentuk lainnya berupa kekayaan pemerintah daerah yang dinilai secara ekonomis. modal dasar yang berbentuk uang untuk penetapan besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan peraturan walikota. jumlah modal ditempatkan adalah sebesar (dua bagian kedua . bagian kedua penyertaan modal penyertaan modal. ketentuan mengenai penyertaan modal diatur dengan peraturan daerah tersendiri. bagian ketiga saham modal bumi terbagi atas saham saham.lalah walikota berdasarkan uji kelayakan dan kepatutan oleh lembaga tim seleksi. tata cara pemilihan dan penetapan direksi sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dalam peraturan walikota. prosedur dan persyaratan pemilihproseduruntuk pertama kalinya dewan komisaris diangkat oleh walikota. tata cara pengangkatan dewan komisaris sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dalam peraturanketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan keuangan bumi diatur dengan peraturan walikota puluh keseratus): dana investasi dan pengembangan usaha sebesar (limabelas keseratus),dengan berlakunya peraturan daerah ini maka segala ketentuan terkait peraturan daerah kota serang nomor tahun tentang perusahaan daerah air bersih kota serang, perlu dilakukan penyesuaian penyesuaian sebagaimana dimaksud pada berlaku paling lama (satu) tahun terhitung sejak peraturan daerah ini diundangkan. peraturan daerah pembentukan dab sebagaimana dimaksud pada dan merupakan bagian anak perusahaan dari pt. serang guna sarana. persiapan pelaksanaan kegiatan operasional bumi yang ditetapkan dengan peraturan daerah ini dilaksanakan paling lama (satu) tahun terhitung sejak peraturan daerah ini diundangkan. penetapan dan perhitungan modal dan saham dan atau penyertaan modal ditetapkan paling lama (satu) tahun terhitung sejak peraturan daerah ini diundangkan. bab xvii .ooooooooooo) ( tahun penjelasan peraturan daerah kota serang nomor tahun tentang pembentukan badan usaha milik daerah umum dalam rangka mengantisipasi perkembangan ekonomi globalmanagemen usaha pemerintah kota serang yang berorientasi bisnis, mandiri dan mempunyai daya sangat tinggi tingkat nasional dan internasional. untuk mewujudkan visi dan misi kota serang serta untuk menyongsong era informasikota serang dengan meningkatkan pembangunan bidang ekonomi, diantaranya daya saing bumi yang dimiliki oleh kota serang yaitu dengan cara menciptakan kebijaksanaan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. posisi kota serang dengan letak yang strategis serta mempunyai kekayaan alam yang melimpah memberi kesempatan yang cukup besar untuk pengembangan dan menciptakan peluang usaha dengan orientasi bisnis guna mewujudkan good corporate governance dalam rangka menghadapi persaingan bisnis yang semakin kompetitif era globalisasi. saat ini pemerintah kota serang melakukan pembinaan dan pengembangan sehingga dapat menjadikan bumi sebagai lokomotif pembangunan kota serang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota serang, menciptakan lapangan kerja untuk seluruh masyarakat kota serang, sekaligus memberikan dukungan terhadap percepatan laju perekonomian daerah. selanjutnya untuk mengantisipasi era globalisasi dan pasar bebas serta mendukung perwujudan visi kota serang. pemerintah kota serang memandang perlu adanya upaya untuk melakukan pengembangan bumi dengan membentuk badan usah milik daerah yang memiliki visi dan tujuan untuk melakukan pengembangan, pengawasan serta peningkatan nilai (value) dari bumi kota serang. ii. demiserang nomorpenyelenggaraan pelatihan kerja dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota jambi, menimbang bahwa seiring dengan kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi iptek) pada era globalisasi saat ini dibutuhkan tenaga kerja yang profesional dan berkualitas: bahwa tenaga kerja profesional dan berkualitas tersebut akan terwujud apabila dilatih oleh lembaga pelatihan kerja yang berkualitas dan memenuhi standar, bahwa untuk memenuhi tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan perlu adanya pembinaan, penyusunan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pelatihan kerja: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan perlu membentuk peraturan daerah kota jambi tentang izin penyelenggaraan pelatihan kernaga binaan kursus dan lembaga pelatihan kerjtenaga kerja nomor kep. men tentang tata cara perizinan lembaga pelatihan kerjizin penyelenggarainas tenaga kerja, kependudukan dan catatan sipil adalah dinas tenaga kerja, kependudukan dan catatan sipil kota jambi: kepala dinas adalah kepala dinas tenaga kerja, kependudukan dan catatan sipil kota jambi: kas daerah adalah kas daerah kota jambi:dan jasa dengan menggunakan keterampilan tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberikan,memperoleh,, pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberikan,fikasi jabatan atau pekerjaan, lembaga latihan kerja adalah suatu badan,organisasi,instansi atau lembaga yang menyelenggarakan latihan kerja bagi angkatan kerjahitu, penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pendpelatihan setiap orang atau badan berhak menyelenggarakan pelatihan kerja. pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam digolongkan dalam beberapa jenis, yang terdiri dari pelatihan otomotif. pelatihan elektronika. pelatihan tata rias. pelatihan teknisi komputer. pelatihan teknisi mekanik. pelatihan perhotelan. pelatihan tata boga. pelatihan mengemudi. pelatihan telekomunikasi. pelatihan kesehatan. pelatihan baby sitter. bab iii ketentuan perizinan setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha pelatihan kerja bagi masyarakat umumdinas tenaga kerja, kependudukan dan catatan sipil dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut foto copy akte notaris pendirian lembaga bagi yang berbadan hukum. foto copy surat izin tempat usaha situ). cc. tanda bukti kepemilikan sarana dan prasarana pelatihan kerja. kurikulum dan silabus pelatihan kerja. struktur organisasi dan tata kerja. daftar riw hidup penanggung jawab pelatihan kerja. daftar riw hidup instruktur pelatihan kerja. pas photo penanggung jawab pelatihan sebanyak lembar. sebelum izin penyelenggaraan pelatihan kerja dikeluarkan diterbitkan, terlebih dahulu dilakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan izin sebagaimana dimaksud dalam apabila persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam dinyatakan lengkap maka dilakukan penelitian lapangan. penelitian lapangan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh petugas setelah persyaratan diterima secara lengkap. hasil penelitian lapangan sebagaimana dimaksud dalam dibuat dalam berita acara sebagai bahan pertimbangan bagi kepala daerah dalam penertiban izin. dalam jangka waktu paling lama (tujuh) hari kerja sejak dilakukan penelitian lapangan, maka kepala daerah melalui dinas tenaga kerja, kependudukan dan catatan sipilsebagaimana dimaksud dalam tidak disampaikan jawaban tertulis yang menyatakan dikabulkan, ditolak dan disempurnakannya permohonan, maka permohonan dengan sendirinya dikabulkan. izin penyelenggaraan pelatihan kerja keluarkan terbitkan paling lama (tujuh) hari kerja sejak permohonan dinyatakan kabulkan. apabila dalam jangka waktu (tujuh) hari kerja sejak pernyataan dikabulkan tetapi surat izin penyelenggaraan belum diterbitkan, maka surat izin dianggap telah diterbitkan. izin penyelenggaraan pelatihan kerja ditandatangani oleh kepala daerah dan dapat didelegasikan kepada kepala dinas tenaga kerja kependudukan dan catatan sipil atauyelenggaraan pelatihan kerja berlaku selama (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali apabila habis masa berlakunya. perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam harus melampirkan persyaratan sebagaimana persyaratan izin dimaksud. izin penyelenggaraan pelatihan kerja tidak dapat dialihkan kepada pihak lain atau lokasi lain, kecuali setelah mendapat persetujuan tertulis dari kepala daerah. bagi lembaga pelatihan kerja yang akan menambah jenis pelatihan kerjanya terlebih dahulu harus mendapat izin dari kepala daerah. untuk memperoleh izin penambahan jenis pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut kurikulum dan silabus pelatihan kerja yang baru. daftar nama dan riw hidup instruktur pelatihan kerja untuk program baru. cc. tanda bukti kepemilikan atau penguasaan sarana dan prasarana pelatihan kerja untuk program baru. apabila pemegang izin menghentikan ata, kependudukan dan catatan sipil. pemberitahuan dan pengembalian izin sebagaimana dimaksud dalam dilakukan paling lambat (satu) bulan sejak penghentian kegiatannyabitan terhadap kegiatan penyelenggaraan pelatihan kerja terhadap pelanggartenaga kerja, kependudukan dan catatan sipil bekerja untuk mempermudah pembinaan, pengawasan dan penertiban terhadap izin yang diberikan maka setiap pemegang izin harus melakukan pendaftaran ulang satu. setiap pendaftaran ulang dikenakan retribusi sesuai dengan ketentuan dalam peraturan ini. keterlambatan pendaftaran ulangpenyelenggara pelatihan kerja, dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin. objek retribusi adalah pelayanan pemberian izin penyelenggaraan pelatihan kerjapelatihan kerja. retribusi izin menyelenggarakan pelatihan kerjabiaya pelayanan administrasi dan operasional. bagian keempat struktur dan besarnya tarif retribusi setiap orang atau badan yang menyelenggarakan pelatihan kerja wajib membayar retribusi. besarnya tarif retribusi baik izin baru maupun pendaftaran ulang pertahun ditetapkan sebagai berikut pelatihan otomotif rp. pelatihan elektronik rp. pelatihan tata rias rp. pelatihan teknisi komputer rp. pelatihan teknisi mekanik rp. pelatihan perhotelan rp. pelatihan tata boga rp. pelatihan mengemudi rp. pelatihan baby sitter rp. pelatihan telekomunikasi rp. pelatihan kesehatan rpisetor secara bruto kas daerah paling lama jam. instansi pemungut adalah dinas tenaga kerja, kependudukan dan catatan sipil. bagiantenaga kerja, kependudukan dan catatan sipilyelenggarakan pelatihan kerja diwajibkan melaksanakan kegiatan atau usahanya sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam surat izin. melakukan kegiatannya paling lama (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan izin. menyediakan tempat pembuangan limbah atau sampah. menjaga norma kesopanan dan norma kesusilaan. menempatkan surat izin pada tempat yang mudah terlihat. mentaati ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. melakukan kegiatan pelatihan sesuai dengan kurikulum. setiap orang atau badan yang menyelenggarakan pelatihan kerja dilarang melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan izin yang telah diberikan. membuang limbah atau sampah sembarangan tempat. cc. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan kesopanan dan kesusilaan. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan ketertiban umum. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. melakukan tindakan cara cara yang tidak menyenangkan peserta pelatihan atau yang mengakibatkan yang bersangkutan rugi. bab vii sanksi administrasi setiap orang atau badan yang menyelenggarakan pelatihan kerja yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian kegiatan secara paksa. diwajibkan untuk mengurus izin sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku. denda rp. , ( dua juta lima ratus ribu rupiah). setiap orang atau badan yang menyelenggarakan pelatihan kerja tidak melakukan pendaftaran ulang selama (dua) tahun berturut turut, dikenakan denda sebesar rp. dua juta rupiah). denda sebagaimana dimaksud dalam dan disetor kas daerahdahului dengan peringatandalam tidak diindahkan, maka dilakukan pencabutan izin dan penghentian kegiatan secara paksa. bagi pengusaha yang izinnya telah dicabut, tidak dibenarkan melakukan kegiatan usahanya lagizin penyelenggaraan pelatihan kerjanyelenggaraan pelatihan kerjpenyelenggaraan pelatihan kerjizin penyelenggaraan pelatihan kerja. memeriksa buku buku catatan dan dokumen dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang penyelenggaraan pelatihan kerjpelatihan kerjyelenggaraan pelatihan kerjapelatihan kerjbagi penyelenggara pelatihan kerja yang izinnya telah diterbitkan sebelum peraturan daerah ini diundangkan, dinyatakan masih tetap berlaku dengan ketentuan harus menyesuaikan dengan peraturan daerah ini paling lambat (enam) bulan sejak diundangkan. babatau tidak sesuai dengan peraturan daerah ini dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota jambi, menimbang bahwa perusahaan daerah air minum tirta mayang kota jambi yang telah berdiri sejak tahun berdasarkan peraturan daerah kotamadya dati jambi nomor tahun tentang pendirian perusahaan daerah air minum kotamadya jambi yang telah diubahsudah tidak sesuai lagi dengan nomor tahun tentang pemerintahan daerah dan permendagri nomor tahun tentang kepengurusan perusahaan daerah air minum. bahwa untuk penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf perlu dilakukan perubahan kembali peraturan daerah kotamadya jambi nomor tahun tentang pendirian dam kotamadya jambi yang telah diubah pertama kali dengan peraturan daerah dati jambi nomor tahubeberapa ketentuan dalamyang diubah untuk pertama kalidiubah untuk kedua kalinyaperusahaan adalah perusahaan daerah air minum tirta mayang kota jambi. direksi adalah direktur utama dan direktur pada perusahaan daerah air minum tirta mayang kota jambi. badan pengawas adalah badan pengawas perusahaan daerah air minum tirta mayang kota jambi. peraturan daerah adalah peraturan daerah kota jambi. ketentuan diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut perusahaan ini bernama perusahaan daerah air minum tirta mayang kota jambi ketentuan dan diubah, sehingga keseluruhan dan berbunyi sebagai berikut perusahaan daerah air minum tirta mayang kota jambi dipimpin oleh direksi yang terdiri dari (satu) orang direktur utama. (dua) orang direkturseorang direktur diangkat menjadi direktur utama . ketentuan diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut anggota badan pengawas dapat terdiri dari pejabat daerah, perorangan dan masyarakat konsumen yangkepala daerah atau dengan anggota badan pengawas da . ketentuan diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut metode penetapan biaya penyusutan ditetapkan berdasarkan undang undang perpajak.adya nip. |
peraturan daerah kota palembang nomor tahun tentang izin usaha jasa konstruksiperlu membentuk peraturan daerah secara, kedudukan dan ataudibidang jasa konstruksi yang berbentuk usaha orang perorangan atau badan usaha. proses penilaian kompetensi dan kemampuan profesi dan keterampilan kerja dan keahlian kerja seseorang, keterampilan tertentu,menurut disiplin keilmuan, keterampilan tertentu,ijii jenis, bentuk dan bidang usaha jasa konstruksi usaha jasa konstruksi meliputi:terdiri atassarana pembinaan usaha jasa konstruksi. walikota berwenang menerbitkan ijuk kepada badan usaha yang telah memenuhi persyaratan. kewenangan penerbitan ijuk sebagaimana dimaksud pada dapat didelegasikan kepada skpd. ijuk diberikan dalam bentuk sertifikat yang ditandatangani oleh walikota atau kepala skpd yang ditunjuk atas nama walikotatim pembina jasa konstruksi atau pejabat yang ditunjuk dan jin gangguan situteknis yang membidangiluieliputi: melampirlampirkan daftar riw pekerjaan, melampirkan rekaman kartu tanda penduduk, melampirkan rekaman nomor pokok wajib pajak, melampirkan rekaman surat keterangan pemberdayaan penanggung jawab teknik, dan surat pernyataan penanggung jawab teknik tidak merangkap sebagai tenaga tetap badan usaha lainnya bidang jasa konstruksi yang samlampirkan rekaman akta pendirian buk, melampirkan rekaman pengesahan kehakiman perusahaan bagi bujuk yang berbentuk perseroan, melampirkan rekaman sertifikat badan usaha sbu) yang masih berlaku dan telah registrasi lembaga, melampirkan rekaman kartu penanggungjawab teknik badan usaha pjt bu), melampirlampirkan daftar riw hidup penanggungjawab badan usaha, melampirkan rekaman kartu tanda penduduk penanggungjawab badan usaha, melampirlampirlampirkan rekaman surat keterangan domisili buk yang berlaku dan dilepas kelurahan, dan il. melampir sertifikat badan usaha sbu) yang masih berlaku dan telah registrasi oleh lembaga, melampirkan rekaman kartu penanggung jawab teknik badan usaha pjt bu), melampirlampirkan rekaman kartu tanda penduduklampirkan rekaman nomor pokok wajib pajak npp) perusahaan, melampirkan sertifikat ijuk asli, dan j . melampirlampirkan ijuk asli, dan melampirlampirkan ijuk yang asli, dan melampirpejabatlamdimaksud dalam ditetapkan dengan peraturan walikotatiga puluhbab laporan pertanggungjawabanumatera selataninformasi mengenaitetapkan oleh walikota. dalam melakukan pengawasan, walikota atau pejabat yang ditunjuk berwenang melaksanakan pengawasan penerbitan ijuk dan penggunaannya setiap pekerjaan konstruksi, membuat suatu pedoman sebagai acuan untuk melakukan pengawasan,membekukan ijuk untuk diperbaikidanlebih lanjut mengenaiadministratif berupa peringatan tertulis. buk dikenakan sanksi pembekuan ijuk jikaatijiklima juta rupiah). bab mekanisme pemberlakuan kembali ijuk ijuk yang dibekukan dapat diberlakukan kembali jikoleh walikotjasa konstruksi, jjasa konstruksi, memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana bidang usaha jasa konstrukjasa konstrujuk yang diberikan sebelum diterbitdapat mengteknis yangsatu) tahun. bab ketentuan penutup dengan berlakunya peraturan daerah ini,secara teknis belum diatur dalam peraturan daerah i halaman depan ijuk nasional logo pemerintah daerahanannann kanan aan aan nama kananananannanaananan aan nama kanananananan nanas anna aan n.p.w.p badan usaha bonkanaanannannanaonanaanannanaanannanaanaan dikeluarkan di. pada tanggal . j.iii. cap dan tandatangpn, lampiran kepada yth. kepala . joke palembota. . provinsi. . untuk klasifikasi pekerjaan sebagai berikut: klasifikasi kemampuan dasar nomor( ) coret yang tidak sesuai catatiii peraturan daerah kota palembang nomor tahun tanggal tentang izin usaha jasa konstruksi nomor manan knanananananannan lampiran (satu) berkas kepada yth. kepala kantor pelayanan pajak. aaota palembang dengan sertifikat modan tandatangankop surat skpd teknis nomor donnanannnannann nana enannanaanannaaaan lampiran (satu) berkas kepada yth. kepala skpd pemberi ijuk) palembangmemperhatikan peraturan daerah kota palembang nomor . tahun . tanggal bee tentang izin usaha jasa konstruksiota palembangpalembangnomo:onakaanannenn nana nana propinsi doonakaanannenn nana nana tempat tanggal lahir doonakaanannenn nana nana ska skt doonakaanannenn nana nana pilihan kualifikasi subkualifikasi pilihan klasifikasi subklasifikasi ke, tanggal ttd pemohon (nama jelas pemohonseriempatan dan pemasangan rambu lalu lintbentuknya kota sungai penuh sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang undang nomor tahun tentang pembentukan kota sungai penuh provinsi jambi, maka dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah kota sungai penuh, pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakatpenempatan dan pemasangan rambu lalu linmasangan rambu lalu lintas jalan dalamempatan dan pemasangan rambu lalu lintperhubungan, yang disingkat dengan skpd adalah. kepala satuan kerja perangkat daerah perhubungan, yang disingkat kepala skpd adalah kepalacara penempatan dan pemasangan penempatan rambu lalu lintas tempatkan sebelah kiri menurut arah lalu lintas kendaraan atau pejalan kaki dengan ketentuanlalu lintas, rambu dapat ditempatkan sebelah kanan jalan atau atas daerah milik jalan dmj). jarak penempatan rambu dengan tepi paling luar bahu jalan, ketinggian rambu menurut fungsinya disesuaikan dengan standar teknis yang berlaku. pemasangan rambu lalu lintas dilakukan menurut ketentuan teknis yang berlaku dengan ketentuan dengan tidak membahayakan dan atau merintangi pemakai jalan, terlihat jelas dan mudah dipahami. pemasangan dan penempatan rambu lalu lintas dalam kota sungai penuh, sebagaimana lampiran danbab iii ketentuan hukum rambu setiap rambu lalu lintas yang akan atau telah dipasang pada tempat tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini, dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sah dan mengikat. bab penyelenggara rambu perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu dilakukan oleh skpd dan instansi terkait yang berwenang. bab ketentuan peralihan penempatan dan pemasangan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ketentuan lampiran peraturan daerah ini dilaksanakan paling lambat tahun anggararambu lalu lintas dalam kota sungai penubupati lahat peraturan daerah kabupaten lahat nomor tahun tentang kota terpadu mandiri kikim dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati lahat, menimbangsekitarnya dan meningkatkan pemerataan pembangunan daerah diwujudkan melalui pengembangan pusat pertumbuhan baru wilayah pengembangan transmigrasi berupa pembentukan kota terpadu mandiri kikim, bahwa untuk keamanan, kenyamanan dan estetika penetapan kawasan kota terpadu mandiri kikim perlu pengaturan, penataan dan pengendalota terpadu mandiri kikkota terpadu mandiri kikim bupati adalah bupati lahat. kota terpadu mandiri yang selanjutnya disebut ktm adalah kawasan transmigrasi dan desa sekitarnyawilayah pengembangan transmigrasi yang selanjutnya disebubab pembentukan, tujuan dan sasaran dengan peraturan daerah ini dibentuk ktm kikim. pembangunan dan pengembangan ktm kikim bertujuan untuk menciptakan sentra sentra agribisnis dan agroindustri yang mampu menarik investasi, cc. meningkatkan kemudahan transmigran dan penduduk sekitar untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar. sasaran pembangunan dan pengembangan ktm kikim adalah peningkatan investasi budidaya dan industri pertanian, jasa dan perdagangan, peningkatan produktivitas transmigran dan penduduk sekitar, peningkatan efektivitas pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan, perluasan kesempatan kerja, peningkatan jaringan infrastruktur, peningkatan pendapatan asli daerah. bab iii wilayah kota terpadu mandiri kikim ktm kikim sebagaimana dimaksud dalam mempunyai luas wilayah (sembilan puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh hektar). kawasan ktm kikim sebagaimana dimaksud pada meliputi (tiga) wilayah kecamatan yaitu kecamatan kikim selatan, kecamatan kikim barat, kecamatan kikim tengah. pusat ktm kikim terletak desa kebun agung kecamatan kikim selatan seluas (seratus dua puluh lima hektar), dengan batas wilayah sebagai berikut sebelah utara berbatasan dengan sungai resik, sebelah selatan berbatasan dengan desa pandan arang kecamatan kikim selatan: sebelah timur berbatasan dengan upt kebun jaya kecamatan kikim selatan: sebelah barat berbatasan dengan sungai jernih. pembangunan dan pengembangan ktm kikim dilaksanakan dengan pendekatan pengembangan wpt pada kawasan yang sudah terdapat pembangunan transmigrasi, terdiri atas permukiman transmigrasi yang sudah diserahkan (ptd), permukiman transmigrasi yang ada dan masih dibina (pta), permukiman transmigrasi baru (ptb), cc. calon permukiman transmigrasi, desa sekitar. bab program dan kegiatan program dan kegiatan pembangunan dan pengembangan ktm kikim melalui pendekatan pengembangan wpt sebagaimana dimaksud dalam dilakupembangunan dan pengembangan ktm kikim sebagaimana dimaksud dalam meliputi pengembangan usahaagroindustri dari hulu hilir bekerja sama dengan investor, bidang usaha pertanian dan non pertanian jasa dan perdagangan. pengembangan masyarakat pengembangan masyarakat diarahkan untuk membentuk masyarakat pertanian modern yang rencananya disusun dengan pendekatan partisipatif, berbasis kebutuhan serta melibatkan pelaku usaha dan pemerintah kabupaten, pengembangan masyarakat diarahkan untuk mencapai perilaku masyarakat yang produktif, efisien, berwawasan luas, peduli lingkungan, berpikiran modern dan mandiri menuju masyarakat madani. bidang pengembangan masyarakat terdiri dari bidang ekonomi, sosial budaya, mental spiritual, kelembagaan dan bidang keamananumber daya manusia, pengembangan kemitraan dan pelayanan jasa pemerintahan. pengembangan sarana dan prasarana kawasan pengembangan sarana dan prasarana infrastruktur kawasan adalah untuk mendukung kelancaran transportasi menumbuhkembangkan kelembagaan masyarakat sehingga dapat mengelola ktm kikipusat ktm kikim. bab pengelolaan untuk pengendalian pelaksanaan pembangunan dan pengembangan ktm kikim dibentuk kelompok kerjasumatera selatan dan kelompok kerja pemerintah pusat. struktur organisasi kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada terdiri dari koordinator bupati pelaksana harian kepala badan perencanaan pembangunan daerah sekretaris kepala skpd yang menangani ketransmigrasian anggota kepala skpd terkait. pengelolaan ktm kikimkikim. lembaga pengelola sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas menyelenggarakanmelaksanakan monitoring dan evaluasi pembangunan dan pengembangan ktm kikimcc. menyusun rekomendasi atas hasil monitoring dan evaluasikikim kepada sektor terkait melalui bupati. melaksanakan fasilitasi terhadap para pemangku kepentinganmelaksanakan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tanah untuk pembangunan, baik yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten, swasta maupun masyarakat, melaksanakan pengaturan dan perumusan rumah tangga lembaga pengelola ktm kikisumatera selatan dan menteri terkait, menyusun laporan berkala dan laporan tahunan hasil kegiatan lembaga pengelola ktm kikilembaga pengelola ktm kikim sebagaimana dimaksud dan ditetapkan dengan keputusan bupati. bab pembiayaan pembiayaan pembangunan dan pengembangan ktm kikim dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten lahatdan atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikatperaturan daerah kabupaten minahasa tenggara nomor tahun telembang bahwa peraturan daerah tentang anggaran. pendapatan dan belanja daerah laba) yang diajukan merupakan perwujudan dari rencana kerhb, bahwa berdasarkan percap ed) kabupaten minahasa tenggara tahun anggaran mengingat: undang undang,republik indonesia camat. tahun tentang pajak bumi dan bangunan lembaran menara republik katanb2, tambahan lembaran negara regu baik indonesia nomor asg6h kia uunbangurnueng kep udik. indonesiaemnta" deh saka pemerintah nomor:p9), peraturan pemerintah nomor tahun tentang kedudukan protdata republik indonesia tahun nomor se, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4540p. peraturan pemerintah nomor tahun tentang pengelolaan kenangan nas lembaran negara.repenguatan desentralisasi fiskal dan percepatan pembangunan daerah pdf dan prp) sejumlah rp. . dana tambahan penghasilan guru sejumlah ro. dana biaya operasional sekolah, belanja hibah sejumlah ro. belanja bantuan sosial sejumlah rp. belanja bantuan keuangan kepada parpol sejumlah rp. belanja bantuan keuangan sejumlah rp. belanja tidak terduga sejumlah rp, gee, belanja modal sejumlah rp. daiberasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sejumlah rp! heat dati menetapkan peraturan tentang penjabaran artogatan pendapatan dan belanja rah sebagai landasan operasional pelaksanaan apbd, 13an ten san peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. (ld! acar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini ngan penempatannya dalam lembaran daerah. "fi ditetapkan di: patahan pada tanggal: januari2011 tina bupati minahasa tenggara, tai tulis gulung perda ini dinyatakan sah pada tanggal januari #l11 sedangkan patahan tanggal januari sekretaris daerah a23 kabupaten ah: tenggara drs, freddy lend pembina utama muda ana nip. masalah lembaran daerah kabupaten minahasa tenggara tahun nomor tanggal jani pemerintah kabupaten minahasa tenggara ringkasan apbd tahun anggaran uraian jumlah pendapatan sel snp,on pendapatan asli daerah pendapatan pasak daerah ih. hasi detritus: daerah esa. toko lair lan pendapatan as! daerah sang sali .i00000, pama pertimbangan ,a0 btn kino eta atau segi hiasi pundak ang hasil bukan pajak dang akses umum ati.oni, dana lokasi khusus ena lain lain pendapatan daerah yang sah basa ta,on peringatan hibah a00, moto dara bagi hasi! pajak dar crowns' dar perrenat basah aired eotkttatto lana perbuatan dasarrgelisasi roket dan percepatan perbarguat resah keran maki pte) dan sps dara tambahan fenghesilah guru belo dara 2laya operasional seolah bas rona belanja belanja tidak langsung tol belanja penari belanja subsidi ask 01a selada hibah as, be'anja bantuan sosial mo,o1 adanya bantuan keuangan kepada formal lol. or, belanja banten keuangan kepada posisi kabupaten kore dan kenerntahar rlemaoan dasa belanda tidak tard.ga belanja langsung. mau belanja berawal belah barang car jasa ef, .09h, es'arja medal e3e lol, surplus (defisit nama dan rena pembiayaan daerah penerimaan pembiayaan sisa les perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya fapl gel00 hata aman pembiayaan nett ep3. kala dan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan cia pena pal bar kar na: bana dadang ne: ara sean laga: tema" an. perlu tia sulung pukau ane ln:imbangan sebagaimana dimaksud pada huruf maka perlu membentukrp. jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan setelah perubahan rp. lain lain pendapatan asli daerah yang dipisahkan semula rp. bertambah (berkurang) rp. jumlah lain lain pendapatan aslikurang rpbasrin aca krn alerahdak s.h nip.kesejahteraan sosial bandung presiden republik indonesia, menimbang:kesejahteraan sosial dipandang perlu mendirikan sekolah tinggi kesejahteraan sosial bandung sebagai perguruan tinggi kedinasan lingkungan departemen kesehatan dan kesejahteraan sosialpresiden republik ndo kesia memutuskan: menetapkan keputusan presiden tentang pendirian sekolah tinggi kesejahteraan sosial bandung. (l) mendirikan sekolah tinggi kesejahteraan sosial bandung. sekolah tinggi kesejahteraan sosial bandung merupakan perguruan tinggi kedinasan lingkungan departemen kesehatan dan kesejahteraan sosial. sekolah tinggi kesejahteraan sosial bandung dipimpin oleh ketua yang berkedudukan bawah dan bertanggung jawab langsung kepada menteri kesehatan dan kesejahteraan sosikesehatan dan kesejahteraan sosialrutin tahun anggaran . mulan yes way! presiden republik indonesia (l)peiniresiden republik indonesiamengesahka nya ny) wat presiden republik ndo kesia agarn wat presiden republik ndo kesiaemerintah republik indonesia dan pemerintah kerajaan yordania (selanjutnya disebut para pihak), berhasrat untuk mengembangkan hubungan persahabatan dan kerjasama antara bangsa kedua negara bidang bidang ilmu pengetahuan, pendidikan, kebudayaan dan penerangan, kesehatan, kesenian, kepemudaan dan keolahragaan, dan mengakui pentingnya azas azas kedaulatan, kemerdekaan nasional, kesamaan berdaulat dan manfaat bersama telah menyetujui sebagai berikut kedua belah pihak akan mempertimbangkan kerjasama antara kedua negara bidang bidang kebudayaan, ilmu pengetahuan, pendidikan, penerangan, kesehatan, kesenian, kepemudaan dan keolahragaan. kedua belah pihak akan memajukan kerjasama antar (a) sistim pers, radio dan televisi kedua negara, (b) lembaga lembaga penelitian kedua negara, (c) musium musium, perpustakaan perpustakaan dan lembaga lembaga kebudayaan yang lain, (d) lembaga lembaga akademis kedua negara, (e) lembaga lembaga kepemudaan dan keolahragaan kedua negara. kedua belah pihak akan memajukan (a) pertukaran kebudayaan, (b) pertukaran profesor profesor, sarjana sarjana, guru guru, ilmuwan ilmuwan dan penelitian peneliti, ahli ahli bidang bidang kebudayaan, kepemudaan, ahli ahli bidang bidang kebudayaan, kepemudaan dan keolahragaan, kesusasteraan, kesenian dan pendidikan, (c) pertukaran buku buku dan bahan bahan lain bidang bidang kebudayaan, kesenian, kepemudaan dan keolahragaan, kesusasteraan, musik, ilmu pengetahuan, pendidikan, politik dan ekonomi dari kedua negara. kedua belah pihak akan berusaha mendorong kehadiran orang orang dan ahli ahli dari masing masing negara pada konperensi konperensi internasional, seminar seminar, sy) nya x1y wat presiden republik ndo kesia pertemuan pertemuan festival festival dan pertandingan pertandingan olahraga yang diselenggarakan oleh negara pihak lain. kedua belah pihak akan memajukan dan membantu kerjasama dalam mempromosikan kepariwisataan dan keolahragaan kedua negara. kedua belah pihak akan mengadakan konsultasi jika dianggap perlu mengenai pelaksanaan persetujuan ini. untuk memudahkan pelaksanaan persetujuan ini kedua belah pihak dapat membuat pengaturan pengaturan yang akan meliputi bidang bidang kegiatan berdasarkan syarat syarat persetujuan ini. persetujuan ini tunduk pada ratifikasi oleh setiap pihak sesuai dengan ketentuan ketentuan konstitusional masing masing dan akan mulai berlaku setelah pertukaran piagam ratifikasi. setiap perselisihan yang timbul karena penafsiran atau pelaksanaan persetujuan ini diselesaikan secara bersahabat melalui musyawarah atau perundingan antara kedua belah pihak persetujuan ini akan berlaku untuk jangka waktu lima tahun dan selanjutnya diperpanjang secara diam diam berturut turut untuk jangka waktu dua tahun kecuali persetujuan ini dibatalkan secara tertulis oleh salah satu pihak enam bulan sebelumnya. sebagai bukti, para penandatangan bawah ini yang telahbelas mei tahun seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan, dalam rangkap enam asli, masing masing dua dalam bahasa indonesia, arab dan inggris, semua naskah tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama. dalam hal penafsiran yang berada dari naskah bahasa indonesia dan bahasa arab, maka naskah bahasa inggris yang berlaku. untuk pemerintah untuk pemerintah kerajaan yordania republik indonesia ttd. ttd. namee nabla ali alatas duta besar menteri luar negeri catatan redaksi lampiran dalam bahasa inggris arab tidak dimuat dan proyek,mulan yes presiden republik indonesia (l) dan program departemen lembaga bersangkutan sebagaimana tercantum dalam lampiran a.l, dan lampiran keputusan presiden ini. peann sea ny) muladewan perwakilan rakyat dalam suratnya nomor pw. dpr ri tanggal novembermemutuskan: menetapkan pertama memberikan amnesti kepada: sdr. amir syam, sh., sdr. ridwan abbas, bsc., sdr. drs. abdullah hasen sdr. taher daud, sm. hk. kedua dengan pemberian amnesti ini, maka semua akibat hukum pidana terhadap keempatparaperindustrian dan perdagangan terdiri dari: menteri perindustrian dan perdagangan, sekretariat jenderal, inspektorat jenderal, direktorat jenderal industri kimia, agro, dan hasil hutan, direktorat jenderal industri logam, mesin, elektronika,. mulan yes pip presiden republik indonesialaksana bursa komoditi: pusat: instansi vertikaluntuk merehabilitasi nama baik seseorang bekas narapidana, bahwa setelah memperhatikan pendapatuntuk memberikan rehabilitasi kepada sdr. drs. nurdin ar. mengingat dan undang undang dasar memutuskan: menetapkan pertama memberikan rehabilitasi kepada sdr. drs. nurdin ar. kedua dengan pemberian rehabilitasi ini, maka hak sdr. drs. nurdin ar.untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna pembinaan dan pembangunan administrasi negara bidang kepegawaian, dipandang perlu mengatur kembali kedudukan, tugas pokokbadan administrasi kepegawaian negara. babi . mulan yes sat presiden republik indonesia babi kedudukan, tugas pokokbank mempunyai tugas pokok membantu presiden dalam menyempurnakan, memelihara, membina umum dan pembangunan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bank menyelenggarakan fungsi: perencanaan dan pembinaan administrasi kepegawaian sesuai dengan kebijaksanaan presiden, perencanaan peraturan perundang undangan bidang kepegawaian, cc. penentuan kebijaksanaan teknis pelaksanaan administrasi negara bidang kepegawaian, pemberian . mulan yes presiden republik indonesia bab iii tata kerja semua pejabat yang diberi tugas bidang kepegawaian pada instansi pemerintah menerima bimbingan teknis kepegawaian dari kepala bank. semua pejabatankpejabat eselon lainnya diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul kepala bank. pejabat . mulan yes pip presiden republik indonesia pejabat eselon bawah diangkat dan diberhentikan oleh kepala bank. bab anggaran belanja pembiayaan untuk pelaksanaan tugas bank dan tata kerja bank ditetapkanrat presiden republik indonesia pemberian pertimbangan, persetujuan dan atau penetapan mutasi kepegawaian dan pensiun, koordinasi dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang kepegawaian dengan instansi pemerintah, pengelolaan dan pengolahan data serta penyajian informasi kepegawaian, pengawasan, koordinasi, pengendalian, bimbingan, dan pemberian petunjuk teknis pelaksanaan peraturan perundang undangan bidang kepegawaian lingkungan instansi pemerintahbank terdiri dari: kepala, sekretariat utama: deputi bidang pembinaan, deputi bidang mutasi: deputi bidang informasi kepegawaian, inspektur . mulan yes sat presiden republik indonesia inspektur utama, kantor wilayahnk sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah digariskan dan membina aparatur bank agar lebih berdaya guna dan berhasil guna. bagian ketiga sekretariat utama sekretaris utama adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi bank dan pembinaan serta pelayanan administrasi untuk penunjang tugas pokok dan fungsi seluruh satuan organisasi lingkungan bank. . mulan yes presiden republik indonesia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada sekretariat utama menyelenggarakan fungsi: pembinaan aparatur dan pelayanan administrasi lingkungan bank: koordinasi perencanaan program kerja bank, penyelenggaraan dan pengelolaan kepegawaian, keuangan rumah tangga, dan perlengkapan lingkungan bank, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala. bagian keempat deputi bidang pembinaan deputi bidangbidang pembinaan mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan, pembinaan, pengembangan sistem, pertimbangan hukum, dan perumusan peraturan perundang undangan bidang kepegawaian. . mulan yes presiden republik indonesia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada deputi bidang pembinaan menyelenggarakan fungsi: penyiapan rencana pembinaan dan pengembangan sistem kepegawaian, penyiapan pemberian pertimbangan, pengolahan dan penyusunan jabatan struktural dan fungsional, cc. penyiapan rancangan peraturan dan petunjuk teknis hukum dan perundang undangan bidang kepegawaian, pemberian pertimbangan dan penetapan masalah kepegawaian, kedudukan hukum serta kewajiban dan hak pegawai, penyiapan perencanaan, koordinasi, penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan bidang kepegawaian dengan instansi pemerintah, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala. bagian kelima deputi bidang mutasi deputi bidang mutasi adalah unsur pelaksanaan. mulan yes rat presiden republik indonesia deputi bidang mutasi mempunyai tugas menyelenggarpada deputi bidang mutasi menyelenggarakan fungsi:, penetapan pemberian pensiun pegawai negeri sipil dan pensiun janda duda pejabat negara serta menyelenggarakan tata usaha pensiun, penetapan nomor induk pegawai, kartu pegawai dan pensiun pegawai negeri sipil, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala. bagian keenam . mulan yes snp pip presiden republik indonesia bagian keenamank, dan pengembangan pusat informasi data kepegawaianpada deputi bidang informasi kepegawaian menyelenggarakan fungsi:,, mengevaluasi . mulan yes rat presiden republik indonesia mengevaluasi keakuratan, kelengkapan dan kekinian informasi kepegawaian dengan informasi pendukungnya, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala. bagian ketujuh inspektur utama inspektur utama adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi bank bidang pengawasan, berada bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala. inspektur. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada inspektur utama menyelenggarakan fungsi: pengawasan terhadap pelaksanaan dan penerapan peraturan perundang undangan bidang kepegawaian pada instansi pemerintah, pemberian . mulan yes sat presiden republik indonesia pemberian bimbingan dan atau petunjuk teknis tentang pengawasan bidang kepegawaian,: pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala. bagian kedelapan kantor wilayah bank kantor wilayah bank adalah instansi vertikal bank yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi bank wilayah kerjanya berdasarkan kebijaksanaan kepala bank dan peraturan perundang undangan yang berlaku. apabila dianggap perlu, disetiap propinsi dapat dibentuk kantor wilayah bank. pelaksanaan pembentukan kantor wilayah sebagaimana dimaksud pada. |
sehubungan dengan penyusunan kembali kabinet persatuan nasional periode dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap susunan keanggotaan komite kebijakan sektor keuangan, bahwa berdasarkan hal tersebut, perlu ditingat undang undang dasar sebagaimana diubah dengan perubahan kedua undang undang dasar keputusan presiden nomor tahun tentang komite kebijakan sektor keuangubah ketentuan keputusan presiden nomor tahun tentang komite kebijakan sektor keuangan, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut: membentuk komite kebijakan sektor keuangan yang susunan keanggotaannya terdiri dari: ketua menteri koordinator bidang perekonomian, anggota menteri keuangan, menteri perindustrian dan perdagangan, menteri muda urusan restrukturisasi ekonomi nasional: kepala badan perencanaan pembangunan nasional"bragakehakiman terdiri dari: menteri kehakimanatasbahwa situasi dan kondisi keamanan yang kurang mendukung dalam pelaksanaan pemilihan umum pada kabupaten pidie dan kabupaten aceh utara, dan tidak dapat dilaksanakannya pemilihan umum susulan bagi daerah bersangkutan, mengakibatkan pembentukan dewan perwakilan rakyat daerah yang definitif yang sesuai dengan aspirasi rakyat belum dapat dilaksanakan bahwa keberadaan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten pidie dan dewan perwakilan rakyat daerah aceh utara tahun bersifat sebagaimana ditetapkan dalam keputusan presiden nomor tahun dan sesuai kesepakatan partai partai politik kabupaten pidie dan aceh utara yang didukung oleh dewan pimpinan wilayah dan dewan pimpinan daerah masing masing partai politik, perlu ditetapkan pembagian kursi dengan menerapkan komposisi perolehan suara pemilihan umum tahun propinsi daerah istimewa aceh bahwa dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf dan untuk pengisian keanggotayang definitif, perlu:, memperhatikan kesepakatan partai politik kabupaten pidie yang didukung oleh dpw dan dpd masing masing partai politik, dengan surat nomor istimewa pb pidie tanggal januari 2000j kesepakatan partai politik kabupaten aceh utara yang didukung oleh dpw dan dpd masing masing partai politik, dengan surat nomor istimewa tanggal maretaceh utara tanggal agustuspidie tanggal juli. pertama mengubah dictum kedua keputusan presiden nomor tahun sehingga berbunyi menetapkan perolehan kursi untukberdasarkan komposisi daerah istimewa aceh untuk diterapkan dalam pembentuksebagaimana tercantum dalam lampiran dan keputusan inimpiran lihat fisi. membentuk (dua belas) pengadilan agama masing masing: pengadilan agama natuna, berkedudukan natuna, pengadilan agama tulang bawang, berkedudukan tulang bawang, pengadilan agama tanggamus, berkedudukan tanggamus, pengadilan agama cikarang, kedudukan cikarang, pengadilan agama kajen, berkedudukan kajen, pengadilan agama giri menang, berkedudukan giri menang, pengadilan agama badung, berkedudukan badung, pengadilan agama camera, berkedudukan camera, pengadilan agama manatuto, berkedudukan manatuto, pengadilan agama sentani, berkedudukan sentani, pengadilan . mulan yes snp presiden republik indonesia pengadilan agama mimika, berkedudukan mimika, pengadilan agama paniai, berkedudukan paniai. daerah hukum pengadilan agama natuna meliputi wilayah kecamatan natuna, propinsi daerah tingkat riau, daerah hukum pengadilan agama tulang bawang meliputi wilayah kabupaten daerah tingkat tulang bawang, propinsi daerah tingkat bandar lampung: daerah hukum pengadilan agama tanggamus meliputi wilayah kabupaten daerah tingkat tanggamus, propinsi daerah tingkat bandar lampung, daerah hukum pengadilan agama cikarang meliputi wilayah kabupaten daerah tingkat bekasi, propinsi daerah tingkat jawa barat, daerah hukum pengadilan agama kajen meliputi wilayah kabupaten daerah tingkat pekalongan, propinsi daerah tingkat jawa tengah: daerah hukum pengadilan agama giri menang meliputi wilayah kabupaten daerah tingkat lombok barat, propinsi daerah tingkat nusa tenggara barat, daerah hukum pengadilan agama badung meliputi wilayah kabupaten daerah tingkat badung, propinsi daerah tingkat bali, daerah . mulan yes rat presiden republik indonesia daerah hukum pengadilan agama camera meliputi wilayah kabupaten daerah tingkat camera, propinsi daerah tingkat nusa tenggara timur, daerah hukum pengadilan agama manututo meliputi wilayah kabupaten daerah tingkat manatuto, propinsi daerah tingkat nusa tenggara timur, daerah hukum pengadilan agama sentani meliputi wilayah kabupaten daerah tingkat jayapura, propinsi daerah tingkat irian jaya, il) daerah hukum pengadilan agama mimika meliputi wilayah kabupaten mimika, propinsi daerah tingkat irian jaya, daerah hukum pengadilan agama paniai meliputi wilayah kabupaten paniai, propinsi daerah tingkat irian jaya. dengan terbentuknyamaka: wilayah kecamatan natuna dikeluarkan dari daerah hukum pengadilan agama arema, wilayah kabupaten daerah tingkat tulang bawang dikeluarkan dari daerah hukum pengadilan agama kotabumi, wilayah kabupaten daerah tingkat tanggamus dikeluarkan dari daerah hukum pengadilan agama kalinya, wilayah . mulan yes wat presiden republik indonesia wilayah kabupaten daerah tingkat bekasi dikeluarkan dari daerah hukum pengadilan agama bekasi, wilayah kabupaten daerah tingkat pekalongan dikeluarkan dari daerah hukum pengadilan agama pekalongan, wilayah kabupaten daerah tingkat lombok barat dikeluarkan dari daerah hukum pengadilan agama mataram, wilayah kabupaten daerah tingkat badung dikeluarkan dari daerah hukum pengadilan agama denpasar, wilayah kabupaten daerah tingkat former dikeluarkan dari daerah hukum pengadilan agama dili, wilayah kabupaten daerah tingkat manatuto dikeluarkan dari daerah hukum pengadilan agama dili, wilayah kabupaten daerah tingkat jayapura dikeluarkan dari daerah hukum pengadilan agama jayapura, wilayah kabupaten daerah tingkat mimika dikeluarkan dari daerah hukum pengadilan agama fak fak, wilayah kabupaten daerah tingkat paniai dikeluarkan dari daerah hukum pengadilan agama fak fak, dengan terbentuknya pengadilan agama cikarang sebagaimana dimaksud dalam angka maka pengadilan agama bekasi statusnya menjadi pengadilan agama kotamadya bekasi, yang daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya daerah tingkat bekasi. dengan . wat presiden republik indonesia dengan terbentuknya pengadilan agama kajen sebagaimana dimaksud dalam angka maka pengadilan agama pekalongan statusnya menjadi pengadilan agama kotamadya pekalongan, yang daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya daerah tingkat pekalongan. dengan terbentuknya pengadilan agama giri menang sebagaimana dimaksud dalam angka maka pengadilan agama mataram statusnya menjadi pengadilan agama kotamadya mataram, yang daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya daerah tingkat mataram. dengan terbentuknya pengadilan agama badung sebagaimana dimaksud dalam angka maka pengadilan agama denpasar statusnya menjadi pengadilan agama kotamadya denpasar, yang daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya daerah tingkat denpasar. s5) dengan terbentuknya pengadilan agama sentani sebagaimana dimaksud dalam angka maka pengadilan agama jayapura statusnya menjadi pengadilan agama kotamadya jayapura, yang daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya daerah tingkat jayapura. pengadilan agama natuna sebagaimana dimaksud dalam angka termasuk dalam daerah hukum pengadilan tinggi agama pekanbaru. pengadilan agama tulang bawang. mulan yes eat presiden republik indonesia pengadilan agama tanggamusagama cikarang sebagaimana dimaksud dalam angka termasuk dalam daerah hukum pengadilan tinggi agama bandung. pengadilan agama kajen sebagaimana dimaksud dalam angka termasuk dalam daerah hukum pengadilan tinggi agama semarang. pengadilan agama giri menabaduformermanatutosentaniagama mimika. wat presiden republik indonesia pengadilan agama paniai sebagaimana dimaksud dalam angka termasuk dalam daerah hukum pengadilan tinggi agama jayapura. perkara perkara yang menjadi kewenangan peradilan agama sebelum tetap diperiksa dan diputus oleh pengadilan agama tersebut: telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh masing masing, dilimpahkan masing masing kepada. .nugasan wakil presiden melaksanakan tugas presiden keputusan presiden republik indonesia (keppres)oktober sampai dengan tanggal oktoberabdurrahman wahid |
ye presiden republik indonesiausududan pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik sudan, selanjutnya disebut sebagai para pihak pada persetujuan".da pihak pada persetujuan sepakat untuk memberikan perlakuan yang menguntungkan tidak kurang dari pada keuntungan keuntungan dan pengecualian pengecualian yang diberikan oleh salah satu dari para pihak pada persetujuan kepada negara negara tetangga dalam rangka kemudahan perdagangan lintas batas. keuntungan keuntungan dan pengecualian pengecualian yang berasal dari suatu uni pabean dan atau suatu kawasan perdagangan bebas, yang salah satu dari pihak para persetujuan adalah anggota atau dapat menjadi anggota. kapal kapal niaga dari salah satu negara, dengan atau tamistimewa yang dijamin oleh hukum yang berlaku, ketentuan ketentuan dan peraturan peraturan untuk berlayar dibawah bendera negara ketiga. prinsip ini bagaimanapun, tidak berlaku terhadap kapal kapal yang berlayar daerah wilayah pantai. impor dan ekspor barang dan jasa akan dilakukan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku dinegara para pihak pada persetujuan, praktek praktek perdagangan internasional atas dasar kontrak kontrak yang akan diputuskan antara individu individu dan badan hukum dari kedua negara. para pihak pada persetujuan tidak bertanggung jawab atas kewajiban kewajiban ataupun kerugian kerugian pada individu individu dan badan hukum sebagai akibat dari pada transaksi perdagangan tersebut. semua pembayaran yang timbul dari perjanjian ini harus dilakukan dalam mata uang internasional yang bebas dipertukarkan sesuai dengan hukum dan peraturan dimasing masing pihak pada persetujuan. para pihak pada persetujuan akan mendorong partisipasi pelaku pelaku ekonomi dalam kegiatan kegiatan promosi perdagangan seperti pameran, kunjungan kunjungan dan seminar seminar yang diorganisir kedua negara untuk mengembangkan hubungan hubungan perdagangan yang saling menguntungkan. sesuai dengan hukum dan peraturan nasional yang berlaku kedua negara, para pihak pada persetujuan akan membebaskan, barang barang dibawah ini dari bea masuk, pajak pajak dan pungutan lainnya atas barang yang diimpor dan diekspor sebagai berikut contoh barang dan barang untuk keperluan iklan yang tidak mempunyai nilai komersial. alat alat dan komponen komponen yang diimpor untuk dirakit atau diperbaiki, dengan syarat alat alat ataupun komponen tadi dire ekspor. barang barang untuk keperluan pameran baik yang bersifat tetap maupun sementara, dengan syarat barang barang tersebut dire setiap perselisihan diantara para pihak pada persetujuan mengenai penafsiran dan pelaksanaanpemberitahuan terakhir dimana para pihak pada persetujuan(lima) tahun. kecuali salah satu pihak pada persetujuan telah memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya mengenai keinginannya untuk mengakhiri persetujuan ini (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu (lima) tahun tersebut, persetujuan harus dianggap secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu (satu) tahun berikutnya dan sesudahnya, dengan prosedur yang sama mengenai pengakhiran persetujuan, setiap (satu) tahun secara berturut turut. persetujuan ini dapat dirubah atau diakhiri dengan persetujuan bersama dari para pihak pada persetujuan. perubahan atau pengakhiran persetujuan ini tidak akan mempengaruhi keabsahan kontrak kontrak yang telah dadakan antara individual individual dan badan hukum dari kedua negara. sebagai bukti, yang bertandatangan dikhartoum pada tanggal pebruari dalam rangkap duanori kalsel direktur jenderal direktur jenderal hubungan ekonomi luar negeri kerjasama internasional departemen luar negeri kementerian hubungan luar negeri |
setan sy)tunjangan pustakawan sebagaimana ditetapk:pustakawan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. setan sy) sea ny) wadalah sebagai berikut: terhitung mulai bulan april sampai dengan bulan mei adalah sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan presiden ini, terhitung mulai bulan juni sampai dengan ditetapkannya keputusan presiden ini adalah sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan presiden ini: terhitung mulai bulan novemberustakawa yang salinan naskah aslinya dalam bahasa indonesia, rodividen tersebut dapat juga dikenakan pajak negara pihak pada persetujuan mana perseroan yang membayarkan dividen itu berkedudukan dan sesuai dengan perundang undangan negara tersebut, tetapi apabila penerima adalah pemilik saham yang menikmati dividen tersebut, maka pajak yang dikenakan tidak akan melebihi: (a) persen dari jumlah kotor dividen, jika penerima dividen adalah suatu perseroan yang memiliki secara langsung sekurang kurangnya persen dari modal perseroan yang membayarkan dividen itu, (b) dalam hal lainnya, persen dari jumlah kotor dividen. ketentuan ketentuan dalam ini tidak akan mempengaruhi pengenaan pajak terhadap perseroan atas laba yang menjadi dasar pembayaran dividen. istilah "dividen" yang dipergunakan dalam ini berarti penghasilan dari saham saham, "jouissance", atau hak hak. "joussance", saham saham pertambangan, saham saham pendiri atau hak hak lainnya, yang bukan merupakan surat tagihanyang dalam pengenaan pajaknya diperlakukan sebagai penghasilan dari saham saham oleh undang undang perpajakan negara mana perseroan yang melakukan pembagian laba itu mempunyai suatu bentuk usaha tetap atau suatu tempat tetap negara pihak lainya pada persetujuan dimana pembayar dividen berkedudukantersebut. dalam hak demikianmaka negara lainnya itu tidak boleh mengenakan pajak apapun atas dividen yang dibayarkan oleh perseroan, tersebut, kecuali apabila dividen itu dibayarkan kepada penduduk negara lainnya atau apabila penguasaannya itu, demikian pula tidak boleh mengenakan pajak atas laba perseroan yang belum dibagikan, sekalipun jika dividen yang dibayarkan ataupun laba yang belum dibagikan terdiri seluruh atau sebagian dari laba atau penghasilan yang berasal dari negaraitu, tetapi tari pajak tambahan yang dikenakan tersebut tidak akan melebihi persenbunga tersebut dapat pula dikenakan pajak negara pihak pada persetujuan mana bunga itu timbul berdasarkan undang undang negara itu, tapi apabila penerima bunga adalah pemberi pinjaman yang menikmati bunga tersebut, maka pajak yang dikenakan tidak akan melebihi persen dari jumlah kotor bunga itu. menyimpang dari ketentuan pada ini, bunga yang berasal dari negara pihak pada persetujuan akan dibebaskan dari pengenaan pajak negara tersebut apabila (a) pembayar bunga adalah negara pihak pada persetujuan, suatu unit administrasi teritorial atau oleh pemerintah daerah: atau (b) bunga itu dibayarkan kepada negara pihak pada persetujuan lainnya, suatu unit administrasi teritorial, atau pemerintah daerah atau setiap lembaga keuangan yang dimiliki sepenuhnya oleh negara pihak lainnya pada persetujuan, atau unit administrasi territorial atau pemerintah daerahnya, atau (c) bunga itu dibayar, dalam hal indonesia kepada bank indonesia bank sentral indonesia), dan dalam hal romania kepada national bank romania dan kepada romanian bank for foreign trade, atau (d) bunga itu dibayarkan kepada setiap lembaga lembaga keuangan lainnya yang seluruhnya dimiliki oleh pemerintah dari negara negara pihak pada persetujuan dalam hubungannya dengan pinjaman yang diadakan dalam melaksanakan suatu persetujuan yang disepakati oleh pemerintah dari kedu tidak baik yang mempunyai hak atas pembagian laba atau tidak, dan pada khususnya, penghasilan dari surat surat berharga pemerintah dan penghasilan dari obligasi atau surat surat utang termasuk premi dan hadiah yang terikat pada obligasi maupun surat surat hutang tersebuttimbul termasuk bunga atas pembayaran untuk penjualan muka. denda yang dibebankan atas keterlambatan pembayaran pembayaran pinjaman tidak boleh dianggap sebagai bunga untuk kepentingan ini. ketentuan ketentuan pada dan tidak berlaku apabila pemberi pinjaman yang menikmati bunga, yang menjadiatau menjalankan pekerjaan bebas dari suatu tempat tetap yang berada sana, dan tagihan pitersebut, atau dengan kegiatan usaha lainnya yang berhubungan dengan bentuk usaha tetap atau tempat tetap tersebutkomisi komiskomisi tersebut dapat pula dikenakan pajak negara pihak pada persetujuan mana komisi itu berasal berdasarkan undang undang negara itu tetapi apabila penerima komisi memperoleh hasil tersebut dari pemilik komisi, maka pajak yang dikenakan tidak akan melebihi persen dari jumlah kotor komisi tersebut. istilah "komisi" yang digunakan dalam ini berarti pembayaran yang diberikan kepada makelar, komisioner atau orang lain yang oleh undang undang perpajakan negara pihak pada persetujuan tempat timbulnya pembayaran tersebut dianggap sebagai makelar atau komisioner. ketentuan ketentuan pada dan tidak berlaku apabila pelaku kegiatan yang menimbulkan komisi itu, yang menjadi penduduk suatu negara pihak pada persetujuan, mempunyai bentuk usaha tetap negara pihak lainnya pada persetujuan mana komisi itu timbul, yang mempunyai hubungan yang efektif dengan kegiatan yang menimbulkan komisi tersebut. dalam hal demikian berlaku ketentuan ketentuan komisi dianggap timbul suatu negara pihak pada persetujuan apabila yang membayarkan komisi itukomisi itu, apakah menjadi penduduk atau tidak menjadi penduduk negara pihak pada persetujuan, memiliki suatu bentuk usaha tetap negara pihak pada persetujuan dalam hubungan mana kegiatan kegiatan yang menimbulkan pembayaran itu dilakukan, dan komisi itu menjadi beban bentuk usaha tetap tersebut, maka komisi itu dianggap timbul negara pihak pada persetujuan mana bentuk usaha tetap itu berada. apabila karena hubungan istimewa antara pembayar dan pelaku kegiatan yang menimbulkan komisi atau antara kedua duanya dengan orang dan badan lain, dengan memperhatikan kegiatan kegiatan yang menimbulkan komisi tersebut, jumlah komisi yang dibayarkan itu melebihi jumlah yang seharusnya disepakati oleh pembayar dan pelaku kegiatan yang menimbulkan komisi itu seandainya tidak ada hubungan istimewa semacam itu, maka ketentuan ketentuan ini hanya berlaku untuk jumlah yang disebut terakhir. dalam hak demikian, jumlah kelebihan pembayaranroyalti itu dapat pula dikenakan pajak negara pihak pada persetujuan a) persen dari jumlah kotor royalti tersebut, jika royalti tersebut terdiri dari pembayaran yang diterima sebagai balas jasa atas penggunaan atau hak untuk menggunakan setiap hakuntuk informasi mengenai pengalaman bidang industri, perdagangan atau ilmu pengetahuan, atau penggunaan atau hak menggunakan perlengkapan industri, perdagangan atau ilmu pengetahuan, film sinematografi atau tape untuk televisi atau penyiaran. (b) persen dari jumlah kotor royalti, jika royalti tersebut terdiri dari pembayaran yang diterima sebagai balas jasa atau penggunaan atau hak untuk menggunakan, setiap hak cipta kesusasteraan, kesenian atau karya ilmiah. istilah royalti yang digunakan dalam ini berarti semua bentuk pembayaran yang diterima sebagai balas jasa atas penggunaan,atau film atau tape untuk siaran radio atau televisi, setiappenggunaan ataupun halpada dan tidak berlaku apabila pemilik hak yang menjadiitu timbul melalui bentuk usaha tetap atau menjalankan pekerjaan bebas darlain yang berhubungan dengan bentuk usaha tetap atau tempat tetap tersebut. dalam hal demikian tergantung pada masalahnya berlaku ketentuan ketentuan pada atau royalti dianggap timbul suatu negara pihak pada persetujuan jika pembayar royalti adalah negara itu sendiri, suatu unit administrasi teritorialroyalti itu, baik yang menjadi penduduk suatu negara pihak pada persetujuan ataupun tidak, mempunyai bentuk usaha tetap atau tempat tetap negara pihak lainnya pada persetujuan mana kewajiban membayar royalti itu timbul, dan royalti tersebut dibebankan kepada bentuk usaha tetap atau tempat tetap itu, maka royalti tersebut dianggap timbul negara mana bentuk usaha tetap atau tempat tetap itu berada. apabila dikarenakan adanya suatu hubungan istimewa antara pembayar dan pemilik hak atau antara kedua duanya dengan pihak ketiga lainnya dengan memperhatikan penggunaan, hak atau informasi yang mengakibatkan pembayaran royalti itu, jumlahnya melebihi jumlah yang seharusnya disepakati oleh pembayar dan yang memperoleh hasil dari hak yang dimilikinya itu seandainya hubungan istimewa itu tidak ada maka ketentuan ketentuan dalam ini hanya berlaku bagi jumlah royalti yang disebut terakhir. dalam hal demikian, jumlah kelebihan pembayaran, dengan memperhatikan ketentuan ketentuan lainnya dalam persetujuan ini, akan tetap dikenakan pajak menurut undang undang masing masing negara. keuntungan dari pemindah tanganan harta keuntungan dari pemindahtanganan harta tak gerak sebagaimana dimaksud dalam dapat dikenakan pajak negara pihak pada persetujuan mana harta tersebut beradalaimilikdari pemindahtanganan tempat tetap dapat dikenakan pajak negara lainnya itu. keuntungan yang diperoleh dari pemindahtanganan setiap harta selain dari yang dimaksudkan dalam dan hanya akan dikenakan pajak negara pihak pada persetujuan mana yang memindahtangankan berkedudukan. keuntungan yang diperolehdan dari harta gerak yang berkenaan dengan pengoperasian kapal laut atau pesawat udara tersebut, hanya akan dikenakan pajak negara pihak pada persetujuan mana perusahaan yang mengoperasikan kapal laut dan pesawat udara tersebut, dihitung dari kedatangan hari pertama salah satu negara pihak pada persetujuan. jika mempunyai tempat tetap atau berada negara lain itu untuk masa atau masa masa seperti tersebut atas, penghasilanbalas jasa yang diperoleh penduduk suatu negara pihak pada persetujuan dari suatu hubungan kerja yang dilaksanaberada negara lainnya untuk masa atau masa masa yang tidak melebihi jumlah hari dalam masa bulan, dihitung sejak hari pertama kedatangannya salah satu negara pihak pada persetujuan: dan (b) balas jasa itu dibayarkan oleh, atau atas nama pemberi kerja yang bulainnya. menyimpang dari ketentuan ketentuan sebelumnya dalam ini, balas jasyang berkedudukan negara pihak pada persetujuan hanya akan dikenakan pajak negara tersebut. penghasilan direktur penghasilan padkomisarisseniman dan olahragawan menyimpang dari ketentuan ketentuan dari dan penghasilan yang diperoleh oleh penduduk suatu negara pihak pada persetujuan sebagai entertaineerseoranganentertainer atau olahragawan dalam kapasitasnya tersebut atas dibayarkan tidak kepada entertainer atau olahragawanmana dilakukan kegiatan kegiatan dari entertainer atau olahragawan tersebut berlangsung. penghasilan yang berasal dari kegiatan kegiatan yang dilakukan dalam rangka tukar menukar kebudayaan yang dilakukan bawah persetujuan kebudayaan yang diadakan antara kedua negara pihak pada persetujuan, akan dibebaskan dari pajak. pensiun dengan memperhatikan ketentuan ketentuan pensiun atau imbalan lain yang serupa yang dibayarkan kepada penduduk salah satu negara pihak pada persetujuan dari sumber negara pihak lainnya pada persetujuan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa jasa masa lalu negara pihak pada persetujuan tersebut dan setiap pembayaran tahunan yang dibayarkan kepada penduduk tersebut atas dari sumber tersebut atas dapat dikenakan pajak negara lain itu. istilah tunjangan hari tuayang dapat dinilai dengan uang. jabatan dalam pemerintah (a) imbalan, selain dari pensiun yang dibayarkan oleh suatu negara pihak pada persetujuan,tersebut atau unit administrasi teritorialnya atau pemerintah daerahnya hanya dikenakan pajak negara itu. (b) namun demikian imbalan tersebut hanya akan dikenakan pajak negara pihak lainnya pada persetujuan, apabila jasa jasa tersebut dilakukan negara lain itu dan orang pribadi tersebut adalah penduduk negara itu yang: ( ) merupakan warga negara dari negara tersebutberkenaan denganadministrasi teritorial atau pemerintah daerahnya. guru dan peneliti profesor, atau anggota staf pengajar atau staf peneliti lainnya, yang melakukan kunjungan sementara suatu negara pihak pada persetujuan dengan tujuan semata mata untuk mengajar atau melakukan penelitian pada suatu universitas, akademi, sekolah atau lembaga pendidikan lainnya yang diakui oleh pemerintah negara pihak pada persetujuan dan yang menjadi penduduk atau menjelang kunjungan tersebut adalah penduduk dari negara pihak lainnya pada persetujuan akan dibebaskan dari pajak negara yang disebut pertama dalam jangka waktu yang tidak melebihi (dua) tahun sehubungan dengan imbalan yang diperoleh dari mengajar atau dari penelitian tersebut. siswa pembayaran pembayaran yang diterima oleh siswa, pedagang atau peserta latihan bidang usaha yang menjadidengan tujuan untuk mengikuti pendidikan atau latihan tidak akan dikenakan pajak negara yang disebut pertama, sepanjang pembayaran yang diberikan kepadanya berasal dari sumber sumber luar negara tersebut. penghasilan lainnya jenis jenis penghasilan yang diterima oleh penduduk suatu negara pihak pada persetujuan yang tidak secara tegas disebutkan dalam terdahulu dalam persetujuan ini hanya akan dikenakan pajak negara tempat timbulnya penghasilan itu. penghindaran pajak berganda telah disetujui bahwa penghindaran pajak berganda akan dihindarkan sesuai dengan yang tercantum dalam ini. dalam hal indonesia, apabila penduduk indonesia memperoleh penghasilan dari romania dan penghasilan tersebut dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan ketentuan persetujuan ini, maka jumlah pajak atas penghasilan yang dikenakan romania dapat dikurangkan dari pajak pajak yang terpotong indonesia yang dikenakan atas penduduk tersebut. namun demikian pengurangan tersebut tidak boleh melebihi bagian dari pajak penghasilan indonesia yang sepadan dengan penghasilan tersebut.omania berhasrat untuk meningkatkan dan mempererat hubungan ekonomi kedua negara yang berdasarkan kedaulatan negara dan kemerdekaan, persamaan hak, saling menguntungkan dan tidak saling mencampuri urusan dalam negeri, dengan mengadakan persetujuan mengenai penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakunit administrasi teritorial atau pemerintah daerahnya tanpa memperhatikan cara pemungutan pajak pajak tersebut. yang dimaksud dengan pajak pajak atas penghasilan adalahajak pajak yang berlaku menurut persetujuan ini, khususnya adalah (a) dalam halpajak indonesia"). (b) dalam hal romania: pajak atas penghasilan yang diperoleh perorangan, pajak atas gaji, upah dan penghasilan sejenis lainnya, pajak atas keuntungan badan dan badan hukum, dalam hal romania, pajak yang dibayar oleh penduduk romania sehubungan dengan penghasilan dari indonesia, maka sesuai dengan ketentuan persetujuan ini, pajak tersebut dapat dikurangkan dari pajak yang dikenakan romania sesuai dengan undang undang romania. namun demikian jumlah yang boleh dikurangkan itu tidak boleh melebihi bagian dari pajak romania, yang dihitung sebelum dilakukan pengurangan yang berasal dari penghasilan kena pajak negara lainyang berkait pengenaan pajak dan kewajiban kewajiban yang dimaksud, yang dapatterhadap perusahaan perusahaan yang menjalankan kegiatan kegiatan yang sama negara pihak lainnya. ketentuan ini tidak akan diartierseorangan, keringanan keringanan dan pengurangan pengurangan untuk kepentingan perpajakan yang merupakan beban status sipil atau tanggung jawab keluarga yang diberikan kepada penduduknya sendiri. suatu negara pihak pada persetujuan tidak dapat mengoreksi atau membetulkan setiap penetapan pajak dari penduduk suatu negara pihak lainnya pada persetujuan dengan memasukkan jenis jenis penghasilan yang telah dikenakan pajak negara pihak lainnya pada persetujuan setelah dasawarsa menurut undang undang perpajakan masing masing negara, dan dalam hal apapun, setelah tahun dari akhir tahun pajak yang bersangkutan mana penghasilan itu diperoleh. perusahaan daru suatu negara pihak pada persetujuan, mana seluruh atau sebagian modalnya dimiliki atau dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh satu atau lebih penduduk negara pihak lainnya pada persetujuan yang berlainan atau lebih memberatkan daripada pengenaan pajak ataupun kewajibadari negara pihak pada persetujuan yang disebut pertama. dalam ini istilah pajak" berarti pajak pajak yang dicakup dalam persetujuan ini. tatacara persetujuan bersama apabila penduduk suatu negara pihak pada persetujusetujuan ini, maka terlepas dari cara cara penyelesaian yang diatur dalam perundang undangan nasionalmenyangkut dari kepada pejabat pejabat yang berwenang negara mana menjadi warga , apabila keberatan yang diajukan kepadanyaantara pejabat yang berwenang dari negara pihak pada persetujuan lainnyayang berwenang dari negara pihak pada persetujuan akan berusaha untuk menyelesaikan setiap kesulitan ataupun keragu raguan yang timbul dalam penafsiran ataupun pelaksanaan persetujuan. mereka dapat pula saling berkonsultasi bersama untuk mencegah terjadinya pajak berganda dalam hal tidak diatur dalam persetujuan ini. pejabat yang berwenang dari negara pihak pada persetujuan dapat saling berhubungan secara langsung dengan tujuan untuk mencapai persetujuan sebagaimana dimaksud dalam terdahulu. apabila dianggap perlu untuk mencapai persetujuan itu dapat dilakukan suatu pertukaran pendapat secara lisan, pertukaran tersebut dapat dilakukan antara para wakil dari pejabat yang berwenang dari negara pihaksetiap informasi yang dipertukarkan akan dirahasiakan dan hanya akan diungkapkan kepada orang dan badan atau para pejabat yang terlibat dalam penetapan pajak, penagihan, pelaksanaan undang undang atau penuntutan sehubungan dengan pajak pajak yang diatur dalam persetujuan ini. orang dan badan serta, atau dalam pengambilan keputusan pengadilan. bagaimanapun juga, ketentuan ketentuan dalamtersebut ataupun negara pihak lainnypuner public). ketentuan lain lain ketentuan ketentuan dalam persetujuan ini tidak akan ditafsirkan sebagai pembatasan apapun terhadap setiap pengecualian pembebasan, pengurangan, kredit, ataupun kelonggaran lainnya yang diberikan sekarang atau kemudian. (a) dengan undang undang suatu negara pihak pada persetujuan dalam menetapkan pajak yang dikenakan oleh negara itu, atau (b) dengan setiap persetujuan lain antara keduara pejabat diplomatik atauratifikasi sesuai dengan ketentuan ketentuan konstitusi yang berlaku setiap negara pihak pada persetujuan dan akan berlaku pada saat pertukaran dokumen ratifikasi. ketentuan ketentuan persetujuan ini akan berlaku.(b) romanuntuk waktu yang tak terbatas. salah satu negara pihak pada persetujuan dapat membatalkan persetujuan ini melalui saluran saluran diplomatik selambat lambatnya tanggal juni setiap tahun taklim, dimulai sejak tahun kelima sesudah berlakunya persetujuan ini. dalam hal demikian, persetujuan akan tidak berlaku, (a) roman. dengan kesaksian para penandatangan bawah ini, yang telah diberi kuasa yang sah oleh masing masing pemerintahnya, telah menandatangani persetujuan ini. ditandatangani jakarta pada juli dalam rangkap tiga asli, masing masing dalam bahasa indonesia, romania dan inggris, dimana ketiga naskah tersebut adalah otentik. dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atas ketentuan ketentuan persetujuan ini,omania ttd ttd semadi d.m. brotodiningrat dumitru rancu direktur jenderal duta besar hubungan ekonomi luar negeri pajak atas pengliasitan dari kegiatan pertanian. (selanjutnya disebut "pajak romania"). persetujuan ini berlaku pula bagi setiap pajak yang serupa atau pada hakekatnya sejenis terhadap penghasilan yang dikenakan setelah tanggal penandatanganan persetujuan ini sebagai tambahan terhadap ataupun sebagai pengganti dari, pajak pajak yang dimaksud dalam pejabat pejabat yang berwenang dari negara pihak pada persetujuan akan memberitahukan satu sama lain setiapdiartikan lain, maka yang dimaksud dalam persetujuan ini dengan (a) istilah negara pihak pada persetujuan" dan negara pihak lainnya pada persetujuan berarti, romania atau indonesia, sesuai dengan hubungan kalimatnya. ( ) istilah indonesia' meliputi wilayah republik indonesia sebagaimana dirumuskan dalam perundang undangannya dan daerah sekitarnya hukum laut perserikatan bangsa bangsa tahun istilah romania" berarti romania dan secara geografis digunakan menunjukkan wilayah romania termasuk wilayah laut demikian juga zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen mana romania memiliki hak kedaulatan, sesuai dengan undang undang dalam negerinya dan berdasarkan hukum internasional, sehubungan dengan eksplorasi dan eksploitasi dari sumber sumber alam, makhluk hidup dan sumber sumber mineral yang terdapat dalam laut, dasar laut dan bawah tanah dari perairan tersebut, (b) istilah "orang dan badan meliputi orang pribadi, perseroan dan setiap kumpulan lain dari orang orang atau badan badan, (c) istilah perseroanetiap perusahaan yang dijalankan oleh seorang penduduk dari suatu negara pihak pada persetujuan dan setiap perusahaan yang dijalankan oleh penduduk negara pihak lainnya pada persetujuan.(db istilah pejabat yang berwenang" berarti ( ) indonesia menteri keuangan atau wakilnya yang sah, romkesatuan usaha lainnya yang memperoleh statusnya berdasarkan hukum yang berlakudomisili fiskalnya, tempat kediamannya, tempat kedudukan manajemennya ataupun kriteria lain yang sifatnya serupa. jika seorang berdasarkan ketentuan ketentuan merupakan penduduk kedua negara pihak pada persetujuan, maka statusnya akan ditentukan sebagai berikut (a) dia negara , akan dianggap sebagai penduduk salah satu negara mana menurut kebiasaannya berdiam, (c) jika mempunyai tempat mana biasanya berdiam kedua negara, atau tidak mempunyainya dikedua negara tersebut, maka pejabat yang berwenang darikedua negara pihak pada persetujuan akan menyelesaikan masalahnya melaluitempat kerja, suatu tambang, suatu sumur minyak atau gas, tempat penggalian atau tempat lain untuk pengambilan sumber daya alam. pengertian bentuk usaha tetap meliputi pula (a) suatu lokasi bangunan atau konstruksi, perakitan atau proyek instalasi atau kegiatan pengawasan yang berhubungan dengan itu asalkan proyek atau kegiatan semacam itu berlangsung dalam suatu masa yang melebihi enam bulan: (b) pemberian jasa jasa asalkan kegiatan kegiatan tersebut dilakukan (untuk proyek yang sama atau ada kaitannya) disuatu negara dalam masa atau masa masa yang berjumlah lebih dari empat bulan dalam jangka waktu dua belas bulan dihitung sejak hari pertama jasa diberikan. menyimpang dari ketentuan ketentuan sebelumnya dari ini istilah bentuk usaha tetap" tidak dianggap meliputi penggunaan fasilitas fasilitas semata mata untuk maksud menyimpan, memamerkan atau pengiriman secara tidak teratur barang barang atau barang dagangan milik perusahaan, (bpenyimpanan, pameran atau pengiriman secara tidak teratur. (cdiolah oleh perusahaan lainnya, (d) pengurusan suatu tempat usaha yang semata mata ditujukan untuk pembelian barang barang atau barang dagangan, atau untuk pengumpulan keterangan untuk kepentingan perusahaan, (e) penjualan barang barang pameran milik perusahaan yang dilakukan setelah pekan raya atau pameran yang sifatnya tidak tetap ditutup. (pengurusan suatu tempat usaha semata mata untuk tujuan periklanan, untuk pengumpulan keterangan, untuk melakukan penelitian ilmiah ataupundan jika orang dan badan selain dari agen yang bertindak bebas mana ketentuan berlaku. bertindak negara pihak, pada persetujuan atas nama perusahaan negara pihak lainnya pada persetujuan, maka perusahaan tersebut akan dianggap mempunyai bentuk usaha tetap negara yang disebut pertama atas kegiatan kegiatan yang dilakukan oleh orang dan badan tersebut untuk kepentingan perusahaan, jika orang atau badan tersebut (a) mempunyai dan biasa melakukan negara yang disebut pertama untuk menutup kontrak kontrak atas nama perusahaan, kecuali jika kegiatan orang dan badan itu hanya terbatas pada hal hal yang diatur dalam yang meskipun dilakukan melalui suatu tempat usaha tidak akan menjadikan tempat itumempunyai kebiasaanyang diwakilinya.lainnya jika perusahaan tersebut memungut premi negara lainnya atau menanggung resiko yang terjadi sana melalui seorang pegawai atau melalui wakilnya yang bulan merupakan agen yang berdiri sendiri sebagaimana yang dimaksud dalam suatu perusahaan darikarena perusahaan itu menjalankan usahanya negara lainnya itu melalui makelar, agen komisioner umum ataupun agen lainnya yang bertindak bebas sepanjang mereka bertindak dalam rangka kegiatan usahanya. namun demikian, apabila kegiatan kegiatan agen tersebut seluruhnya atau hampir seluruhnya dilakukan atas nama perusahaan tersebut maka tidak akan dianggap sebagai agen yang berdiri sendiri dalam pengertian ini. jika suatu perseroan yang merupakan penduduk suatu negara pihak menguasai atau dikuasai oleh suatu perseroan yang merupakan penduduk negara pihak lainnya, atau yang, maka hal itu tidak dengan sendirinya berakibat bahwa salah satu dari perseroan itu merupakan suatu bentuk usaha tetap dari yang lainnya. penghasilan dari harta tak gerak penghasilan yang diperoleh dari harta tak gerak, termasuk penghasilan dari pertanian atau kehutanan dikenakan pajak negara pihak pada persetujuan mana harta tersebut berada. istilah "harta tak gerak" akan mempunyai arti menurutpula benda benda yang menyertai harta tak gerak, ternak dan peralatan yang digunakan dalam usaha pertanian dan kehutanan, hak hak terhadap mana ketentuan ketentuan hukum umum mengenai tanah tersebut berlaku, hak memungut hasil atas harta tak gerak, dan hak atas pembayaran pembayaran tetap maupun tidak tetap (variabel) sebagai balas jasa untuk pekerjaan atau hak untuk mengerjakan bahan bahan galian, sumber sumber ataupunsecara lain atas harta tak gerak dalam bentuk apapun. ketentuan ketentuan dan berlaku pulpertersebutitu menjalankan usaha seperti dimaksud atas, maka laba perusahaan itu dapat dikenakan pajak negara lainnya tetapi hanya sebesar bagian laba yang dianggap berasal dari (a) bentuk usaha tetap: (b) penjualan barang barang dagangan negara lainnya itu, yang jenisnya sama atau serupa seperti yang dijual melalui bentuk usaha tetap tersebut, atau (c) kegiatan usaha lainnya yang dilakukan negara lain yang jenisnya sama atau serupa seperti yang dilakukan melalui bentuk usaha tersebut. ketentuan ketentuan dari sub dan atas tidak akan berlaku apabila perusahaan dapat membuktikan bahwa penjualan atau kegiatan kegiatan tersebut adalah bagian dari orang atau badan usaha lainnya selain dari bentuk usaha tetapmasing masing negara pihak pada persetujuan ialah laba yang dianggap berasal daridalam keadaan sepenuhnya bebas dengan dapat dikurangkan biaya biaya yang dikeluarkan untuk kepentingansejumlahsejumlah pembebanan yang dikenakan bentuk usaha tetap terhadap kantor pusat atau kantor kantor lain milik kantor pusatpelaksanaan jasa jasa tertentu atau untuk pimpinan, kecuali dalam hal. untuk penerapan sebelumnyaterdapat alasan yang kuat dan cukup untuk melakukan hal yang menyimpang. pembelian barang barang atau barang dagangan yang semata mata dilakukan oleh bentuk usaha tetap untuk perusahaan tidak akan dianggap menimbulkan laba untuk bentuk usaha tetap tersebutpengangkutan laut dlalu lintas internasional dapat dikenakan pajak negara yang disebutkan pertama, tetapi pajak yang dikenakan tersebut harus dikurangi dengan suatu jumlah yang besarnya adalah persen, dan pajak yang dikenakan tidak akan melebihi persen dari jumlah kotor dari ongkos angkut. laba dari pengoperasian pesawat udara dalam jalur lau lintas internasional hanya dapatri dan berlaku pula bagi laba yang diperoleh dari penyertaan dalam suatu gabungan perusahaan, usaha kerjasama atau dalam perwakilan usaha internasional. menyimpang dari ketentuan ketentuan pada dan dari ini atau dari laba yang diperoleh dari pengoperasian kapal laut atau pesawat udara yang digunakan semata mata antara tempat tempat negara pihak pada persetujuan dapat dikenakan pajak negara itulampustakawan madya: pustakawan muda: asisten pustakawan madmulcreai even the dividend paid the distributed profit consist wholly partly profits income arising suchshall exempt from tax that state (a) the player the interest the government that contracting state political subdivision local authority thereof (b) the interest paid the government the other contracting state political subdivision local authority thereof' (c) the interest paid the bank indonesia the south african reserve bank which the income arises, including interest deferred payment sales. penalty charges for late payment shall not regarded interest for the purposes this article. the provisionarises, through permanent establishment situated therein, perro, the tax charged shall not exceed per cent the gross amount the royalties. the term "royalties" this article means payments credits, whether periodical not, and however described computed, the extent which they are made consideration for (a) the use(b) the use of, the right use, any industrial, commercial scientific equipment, excluding containers used international traffic: (c)to, and finished means enabling the application enjoyment of,(e) the use of, the right use ( ) motion picture films, gl) films video for use connection with television, (li) tapes for use connection with radio broadcasting, ( orfwith which the right property respect which the royalties are paid,other contracting state movable property pertaining toashas such fixed base, the income may taxes the other state but only much attributable that fixed base. for the purposes this agreement, where individual who resident contracting state present the other contracting state for period periods exceeding the aggregate days any twelve month period commenting ending the fiscal year concerned, shall deemed have fixed base regularly available him that other state and the income that derived from his activities that are performed. that other state shall attributable that fixed base. the term "profegentili, commenting ending the fiscal year concerned, and (b) the regeneration paid behalffees directorsentertainers and sportsperson notwithstanding the provisions articles and income derived resident contracting state entertainerperson his capacity such acrperson are exercised. income derived resident contracting state from activities exercised the other contracting state envisaged paragraphs and this article, shall exempt from tax that other state the visit that other state supported wholly mainly public funds the first mentioned contracting state, political subdivision local authority thereof, takes place under cultural agreement arrangement between the governments the contracting state. article tensions and annuities subject the provisions paragraph article tensions and other similar regeneration and annuities arising contracting state and paid resident the other contracting state, may taxes the first mentionedany's worth. article government service (a) salaries, wage and similar regeneration, other than pension, paid contracting state political subdivision localsalaries, wages and similarnation that state, ulsimilar regeneration,, apprentice and business trainees student, apprentice business trainee who present contracting state solely for the purpose his education training and who is, immediately before being present was, resident the other contracting state, shall exempt from tax the first mentioned state payments received from outside that first mentioned state for the purposes his maintenance, education tra inang. article other income items income arising contracting state which are not dealt with the forging articles this agreement may taxes that state. article elimination double taxation double taxation shall eliminated follows (a) indonesia, south african tax paid residents indonesia respect income table south african, accordance with the provisions this agreement, shall deduced from the taxes due according indonesian tax law. such deduction shall not, however, exceed the amount the indonesian tax playable that income computed accordance with its taxation laws and regulations. (b) south africa, indonesian tax paid residents south africa respect income table indonesia, accordance with the provisions this agreement, shall deduced from the taxes due according south african fiscal law, such deduction shall not, however, exceed amount which bears the total south african tax playable the same ratio income concerned bears the totalith nationals that other state the same circumstances are may subjected. this provision shallreprises that other state carrying the same activities. this provision shall not consumianothing this convention shall constructed preventing (a) indonesia from imposing the profits company attributable permanent establishment indonesia, tax addition the tax which would charitable the profits company which resident that state, provided that any additional tax imposdonesia. (b) south africa from imposing tax the profits attributable permanent establishment south africa company which resident indonesia rate which does not exceed the rate normal tax companies more than ten percentage pointhe, but any case, not more than ten years from the end the table year respect which the action envisaged paragraph has arsenjointnverted the agreement, far the taxation thereunder not contrary this agreement, particular for the prevention taxatotothe contracting states shall notify the other the completion the proceduresreceipt the later these notifications. the provisions the agreement shall apply (a) with regard taxes withheld source, respect amounts paid credited or, after the first day january next following the date upon which the agreement enters into force, and (b)e agreement enters into force. terminate the agreement through the diplomatic channel, giving the other contracting state written notice termination not later than june any calendar year starting five years the year which the agreement entered into force. such event the agreement shall cease apply (a) with regard taxes withheld source, respect amounts paid credited after the end the calendar year which such notice given, and (b) with regard other taxes, respect table years beginning after the end the calendar year which such notice given. witness thereof the undersigned, being dulu authorised there, have signed this agreementminister for foreign affairs minister for foreign affairs protocol the timshall form integral part the agreement with regard paragraph article paragraph article and paragraph article understood that the phrase any twelve month period commenting ending the fiscal year conferred has the effect enabling the period twelve months calculated from any date within fiscal year either forward backward from that date. witness thereof the undersigned, being dulu authorised there, have signed this protocolinister for foreign affairs minister for foreign affairs agreement between the government the republic indonesia and the government the republikamble the government the republic indonesia and the government the republic south africaand promote and strengthen the economic relations between the two countries, have agreed follows:the existing taxes which this agreement shall apply are (a) indonesia, the income tax imposed under the undang undang pajak penghasilan law number amended) (hereafter referred indonesian tax"): and (b) south africa: the normal tax, and the secondary tax companies, (hereafter referred south africeither contracting state afterignificthe term indonesia means the territory the republic indonesia defined its laws, and parts the continental shelf and adjacent s(b) the term south africa means the republic south africa and, then used geographical sense, includes the territorial sea thereof well any area outside the territorial sea, including the continental shelf, which has been may hereafter designated, under the laws south africa and accordance with international law, area within which south africa may exercise sovereign rights jurisdiction, (c) the terms contracting state and the other contracting state mean indonesia south africa, the context requires, (d) the term company means any body corporate any entity which treated company body corporate for tax purposes, (e) the term competent authority means: indonesia, the minister finance his authorised representative, and (l)in south africa, the commissioner for inland revenue his authorised representative, the terms "enterprise contracting state"g)"national" means any individual possessing the nationality contracting state, any legal person association deriving its status such from the laws force contracting state, and the term person includes individual, company and any other body persons which treated entity for tax purposes. regards the application the provisions t state. article resident for the purposes this agreement, the term resident contracting state means (a) indonesia, but this term does not include any person who liable tax indonesia respect only income from sources indonesia, (b) south africa, any individual who ordinary resident south africa and any person other than individual which has its place effective management south africa, (c) that state and any political subdivision local authority thereofonly the state which has permanent home available him has permanent home viif abode, (c) has habitat abode both states neither them, shall deemed president only the state which national, (d)if: (c) office, (d) factory, (e) workshop, warehouse premise used sales outlet, (g)a mine, oil gas well, quarry other place extraction natural resources: and (h)a ship, drilling rig, installation other structure used for the exploration exploitation natural resources. the term permanent establishment likewise encompasses (a)a building site, construction, assembly installation project supervisor activity connection with such site activity, but only where such site, project activity continuesany twelve month period commenting ending the fiscal year concerned(a)thand (f), provided that the overall activity the fixed place business resting from this combination preparatory auxiliary character. notwithstanding the provision paragraphs and where person other than agent independent status whom paragraphs applies acting behalf enterpriseith that person undertaken forincluding income from agriculture forestrys shall (b) sales that other state goods merchandise the sameaktifcontracting state which the permanent establishment situated elsewherstaterofits derived from the rental bare boat basis ships aircraft used international traffic, such profits are insidental the profits which the provisions paragraph apply. profits enterprise contracting state form the use, maintenance rental containers (including trailers, barnes and related equipment for the transport containers) used for the transport international traffic goods merchandisean, then that other state maywhich holds least per participating profits (not being debt claims) |
keppresutusan presiden republik indonesia (keppres)umum mengenai tanda tanda kehormatan dibentuk dewan tanda tanda kehormatan republik indonesia dan kepada ketua dan anggota anggotanya diberikan uang kehormatan: bahwa untuk melaksanakan tugasnya, dewan tanda tanda kehormatan republik indonesia sehari hari dibantu oleh sekretariat biro dewan tanda tanda kehormatan republik indonesia yang dipimpin oleh sekretaris jenderal dewan tanda tanda kehormatan republik indonesia cc. bahwa honorarium ketua, anggota, dan sekretaris jenderal dewan tanda tanda kehormatan republik indonesia serta anggita sekretariat biro dewan tanda tanda kehormatan republik indonesia yang selama ini diberikan dengan situasi dan kondisi saat ini, bahwa sehubungan dengan hak hak tersebut atas pada huruf dan dipandang perlu menetapkan uang kehormatan bagi ketua, anggota dan sekretaris jenderal dewan tanda tanda kehormatan republik indonesia dan, mengingat undang undang dasaada ketua, anggota, dan sekretaris jenderal dewan tanda tanda kehormatan republik indonesia diberikan uang kehormatan setiap bulan. besarnya uang kehormatan sebagaimana dimaksud dalam adalah: ketua dewan tanda tanda kehormatan republik indonesia adalah sebesar (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan. setiap anggota dewan tanda tanda kehormatan republik indonesia adalah sebesar (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan. cc. sekretaris jenderal dewan tanda tanda kehormatan republik indonesia adalah sebesar (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan. kepada kepala dan anggota sekretariat biro dewan tanda tanda kehormatan republik indonesia yang membantu pelaksanaan tugas sehari hari dewan tanda tanda kehormatan republi: kepala sekretariat biro dewan tanda tanda kehormatan republik indonesia adalah sebesar (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan masih masing anggota sekretariat biro dewan tanda tanda kehormatan republik indonesia adalah sebesar (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sebanyak banyaknya (seratus delapan puluh ribu rupiah) setiap bulan sesuai dengan tingkat jabatannya. tingkat jabatan anggota sekretariat biro dewan tanda tanda kehormatan republik indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan sekretaris jenderal dewan tanda tanda kehormatan republik indonesialaksanaan keputusan presiden ini dibebankan kepada anggaran belanja sekretariat militer presiden. dengan berlakunya keputusan presiden ini, maka ketua, anggota, dan sekretaris jenderal dewan tanda tanda kehormatan republik indonesia serta kepala dan anggota sekretariat biro dewan tanda tanda kehormatan republik indonesia tidak menerima lagi honorarium diundangkan jakarta pada tanggal oktober a.n. presiden republik indonesiakolny) enyashall executed from tax the contracting state which arises paid the other contracting state political subdivision local authority thereof, the central bank that other state: however, the term interest shall not include for the purpose this article penalty charges for late payment nor interest regarded dividend under paragraph articlerticle the case may be, shall apply. interest thet. excesexcess part the payments shall remain table the contracting state which the interest arises according the laws that statell nor exceed per cent the gross amount the royalties. the terns literary, artistic scientific work including cinematography films, films tapes used for rat and shall not apply the beneficial owner the royalties, being resident contracting state,carries business the other contracting state which the royalties ar has contracting state permanent establishment fixed base connection with whichthe liability pay the royalties was injured and such royalties are borne such permanent establishmentroyalties shall remain table the contracting state which the royalties arise: his stay the other contracting state for period periods mounting exceeding the aggregate days within any period twelve monthstwelve monthsmunaration derived respect employment exercised aboard ship aircraft operated enterprise contracting state international traffic,partner company which resident the other contracting state may taxes that other state. the preceding provision shall also apply payments derived respect the discharge functions which, under the laws the contracting state which the company resident, are regarded functions similar nature those exercised person referred the said provision.shall table accordance with the provisions article the provision paragraph shall also apply regeneration derived bay resident contracting state respect his personal activity working partner company other than company with share capital, with resident the other contracting state. article artistebayitincome derived bay entertainer athlete from his personal activities such shall exempt from tax the contracting state with these activities are exercised the activities are substantially supported public funds sponsored the other contracting state, political subdivision, local authority statutory body thereofarising contracting state and paid resident the other contracting state consideration past employment may taxes the first mentioned statemuneratarofessors, researchers and students professor, teacher researcher who makes temporary visit contracting state solely for the purpose teaching conducting research university, college, school other recognised educational institution, and who resident the other contracting state shall exempt from tax the first mentioned state for period not exceeding two years respect regeneration for such teaching researchitwithstanding the s the agreement and arising the other contracting state may also taxes that other state. chapter iv. methods elimination double taxation article the case indonesia, double taxation shall avoided follows indonesia, when imposing tax residents indonesia, may include the basis upon which such tax imposed the income which may taxes belgium accordance with the provisions the agreement. where resident indonesia derives income from belgium and such income may taxes belgium accordance with the provisions the agreement, the amount belgian tax playable respect suchthe case belgium, double taxation shall avoided follows where resident belgium derives income which may taxes indonesia accordance with the provisions this agreement, other than those paragraph article paragraphs and article and paragraphs and article belgium shall exempt such income from tax but may, calculating the amount tax the remaining income that resident, apply the rate tax which would have been applicable such income had not been executed. subject the provisions belgian law regarding the deduction from belgian tax taxes paid abroad, where resident belgium derives items his aggregate income for belgian tax purposes which are dividend table accordance with paragraph article and not executed from belgian tax according sub paragraph hereafter, interest table accordance with paragraph article royalties table accordance with paragraph article the indonesian tax review that income shall allowed credit against belgian tax relating such income. dividend within the meaning paragraph article derived company which resident belgium from company which resident indonesia, shall exempt from the corporate income tax belgium under the conditions and within the limits provided for belgian law. where, accordance with belgian law, losses injured enterprise carried resident belgium permanent establishment situated indonesia, have been effectively deduced from the profits that enterprise for its taxation belgium, the exemption provided for sub paragraph shall not apply belgium the profits other table periods attributable that establishment the extent that those profits have also been executed from tax indonesia reason compensation for the said losses. chapter special provisionsearticle paragraph article paragraph article apply, interest, royalties and other distri. directly.or indirectly one more residents the other contracting state, shall not subjected first mentioned state any taxation any requirement connected therewith which other more oing belgium from taking the profits attributable permanent establishment belgium company which resident indonesia the rate tax provided the belgian law, from imposing the movable property prepayment dividend derived from holding which effectively connected with permanent establishment maintained belgium company which resident indonesia. this article,shall agree administrative measures necessary carry out the provisions the agreement and particularly the proofs finished residents either contracting state order benefit the other state from the exemption reductions tax provided for the agreement. the competent authorities the contracting states shall communicate directly with each other for the application the agreemenussedarticle assistance collection each contracting state shall endeavour collect behalf the other contracting state such taxes imposed bay that other state will ensure that any exemption reduced rate tax granted under this agreement that other state shall not enjoyed persons not entitled such benefits. case shall the provisions this article constructed impose upon the requested state the obligation apply any means enforcement which are not authorised the legal provisions regulations either contracting state take measures which would contrary public policy. article limitation the effects the agreement nothing this agreement shall affect the fiscal privileges members diplomatic mission consular post under the general rules international laws under the provisions special agreements. the agreement shall not apply international organisations, organs officials thereof and persons who are members diplomatic mission consular post third state, being present contracting state and not treated either contracting state residents respect taxes income. chapter vi. final provisions article entry into force this agreement shall approved belgium and indonesia accordance with their respective legal procedures, and shall enter into force the fifteenth day after the date exchange notes indicating such approval. the agreement shall have effect with respect taxes due source income credited playable after january the year next following the year which the agreement enters into income. with respect other taxes charged income table periods ending after december the year which the agreement enters into force.and the protocol signed brussels november 13th, shall terminate and cease effective relation any tax for any period for which this agreement has effect accordance with paragraph this article respects that tax. article termination this agreement shall remain force until terminated contracting state, but either contracting state may terminate the agreement, through diplomatic channels, giving the other contracting state written notice termination not later than the 30th june any calendar year from the fifth year following that which the agreement entered into force. the event termination before july such year, the agreement shall cease have effect with respect taxes due source income credited playable latest december the year which the notice termination given, with respect other taxes charged income table periods ending beforekingdom belgium particular a). the case indonesia) b). the case belgium (&) the individual income tax: the corporate income tax, hi) the income tax legal entities, iv) the income tax non resident, the special levy assimilated the individual income tax, (v1) the supplementary krisis tax. including the prepayments, the surcharges these taxes and prepayments, and the supplements the individual income tax, december the same yearprotocol the moment signingsigned have agreed that the following provisions shall form integral part the said agreement article paragraph understood that profits derived enterprise contracting state within the other contracting state from sale goods merchandise the same similar kind those sold from other business transactions the same similar kind those affected, through the permanent establishment situated therein, may taxes such other contracting state, the permanent establishment had contributed any manner the making such sales transaction(hereafter referred belgian tax), the agreement sha, and partbelgium" means the territory the kingdom belgium, including the territorial sea and any other area the sea and the air within which the kingdom belgium, accordance with international law, exercises sovereign rights its jurisdiction, the terms contracting state" and "the other contracting state" mean belgium indonesia the context requires, the terms tax" means indonesian tax belgian tax, the context requires, the terms "person" includes individual, company and any other body persons, the terms "company" means any body corporate any entity which treated body corporate for tax purposes the contracting state which residents s "competent authority" means ( ) the case indonesia, the minister finance his dulu authorised representative, and @l) the case belgium, the minister finance his dulu authorised representative, the term nationals means ( ) all individuals possessing the nationality contracting state,showever this term does not include any person who liable tax contractingbea resident the state which has permanent home available him:orifhehasnotasfarm plantation, mine, oil gas well, quarry any other place extraction natural ressources. the term "permanent establishmentwhere such site, project activities continue for period more than six months,three months within any period twelve months and habutually exercises that state authority conclude contracts the name enterprise, unless the activities the.immth and aircraft sha letting, use any other from removable property. the provisions paragraphs and sha, attributable that permanent establishment, the sale goods merchandise the same similar kind those sold, other business transactions the same similar kind those affected,byt likewise account shall taken, the determination the profits permanent establishment for amounts charged other rise than words reimbursement actual expensesthe rights, way commission for case banking enterprise, way interest moneys tfrom the use rental containers which insidental such operationand enterprise contracting state participates directly indirectly inte management, control capital and entre., per used this article means income from shares, jouissance shares jouissance rights, mining shares, founders' shares other rights, not being debt claims, participating profits, well income even paid the from interest which treated income from shares the internal tax legislation the state which the paying company residentthe provisions paragraph where company which resident contracting state has the other contracting state permanent establishment, that other state may subject the profits the permanent establishment, after deduction the tax which may review theron accordance with the provisional article additional tax deemed distribution income according its laws, but tax charged shall not exceed per cent the profits thus reduced.before decelgium presiden republik indonesia, menimbang bahwa atas penghasilan berupa royalti yang dibayarkan kepada perusahaan perusahaan luar negeri sehubungan dengan penggunaan jasa teknik, jasa manajemen dan lisensi adalah objek pajak penghasilan,ditanggung pemerintah, dinilai sudah tidak sesuai lagi, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan serta untuk memberikan keadilan dan perlakuan yang sama bagi semua wajib pajak sesuai dengan undang undang pajak penghasilan yang berlaku, dipandang perlu untuk mencabut keputusan presiden nomor tahun dengan keputusan presidean sy) sea ny) mula presiden republik ndo kmencabutatas royalti yang terutang oleh itn, pindad, dan pal kepada perusahaan luar negeri yang dibayarkan setelah tanggal desember terutang pajak penghasilan sebesar (dua puluh persen) atau sesuai dengan tarif yang ditentukan dalam perjanjian pencegahan pajak berganda yang berlaku. itn, pindad, dan pal sebagaimana dimaksud dalam wajib melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasiljanuari maanman sy) sea ny) wat presiden republik indo kesia penggunaan jasa teknik, jasa manajemen dan lisensi oleh itn, pindad, dan pal umum dalam keputusan presiden nomor tahun tentang antara lain diaturpemerintah. ketentuan tersebut menimbulkan ketidakadilan karena penghasilan berupa royalti yang diterima oleh perusahaan perusahaan luar negeri yang berasal dari itn, pindad, dan pal tidak dipotong pajak penghasilan. sementara itu, penghasilan berupa royalti yang diterima oleh perusahaan perusahaan luar negeri yang berasal dari perusahaan lainnya dipotong pajak penghasilan sebesar (dua puluh persen) dari jumlah bruto. dalam rangka memberikan keadilan kepada wajib pajak dan sesuai dengan prinsip pengenaan pajak penghasilan yang berlaku umum untuk semua wajib pajak maka ketentuan sebagaimana dimaksud dalam keputusan presiden nomor tahun tersebut perlu diubah dan dikembalikan kepada perlakuan pengenaan pajak penghasil cukup jelas cukup jelas tambahan lembaran negara republik indonesia nomorfinlandia, norwegia, dan cuba mulai tanggal septemberfinlandia, norwegia, dan cubatelah menghasilkan keputusan nomor kep kong tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga legiun veteran republik indonesia, bahwa berdasarkan undang undang nomor tahunlegiun veteran republik indonesia,(l)(l)(l)jabatan pengurus (l)t(l)usaha lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku(l)usaha lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. jabatan pengurusji.(l)men,didikan, kearsipan dan perpustakaan, kepemudaan dan olah raga dan kebudayaan,bimbingan, konsultasi dan koordinasi perencanaan pembangunan pendidikan, kearsipan dan perpustakaan, kepemudaan dan olah raga dan kebudaybimbingan, konsultasi dan koordinasi kegiat serta melaksanakan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunnyelenggarakan mengoordinasikan perumusan dan penyusunan ipjp dan rpm, menyelenggarakan mengoordinasikan dan perumusan hasil monitoring dan evaluasi pembangunan serta mengoordinasikan penyusunmelaksanakan perumusan dan penyusunan perencanaan dmengoordinasikan monitoring dan evaluasi pembangunan serta perumusan laporan hasil monitoring dan evaluasi pembangunan,opd,, melaksanakan pengkajian analisis terhadap hasil monitoring dan evaluasirencanaan pembangunrencanaan pembanguncc.mberikan saran dan pertimbangan kepada walikota dalam penyelenggaraan tugas perencanaan pembangunan dan statistikrkd dan kua pas pembangunan dan statistik, menyelenggarakan pengelolaan data statistik bidang perencanaan pembangunan, mengoordinasikan penyusunan rencana program kerja badanrencana kerja pemerintah daerah, rencana strategis badan, rencana kerja badan, penyusunan program kerja serta kegiatan badankd, kua dan pas, melaksanakan mengoordinasikan perumusan dan penyusunan rencana strategis badan, melaksanakan mengoordinasikan perumusan dan penyusunan rencana kerja, program kerja serta kegiatan badan, melaksanakan pengelolaan data base dan dokumentasi perencanaan daerah, melaksanakan mengoordinasikan perumusan dan penyusunan bahan evaluasi dan laporan program dan kegiatan badan, melaksanakan penyusunan dokumen,rmukiman, perumahan, lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral.mukiman,mukiman, perumahan |
kekuasaan kehakiman dan pandangan hukum progresif: hakim dan rasa keadilan masyarakat ##b wurhadiantomo dosen magister hukum universitas bandar lampung abstraksjuga terjadi negara negara developmental seperti indonesia. setelah era reformasi negara bangsa ini mengalami proses belajar demokrasi yang disebut sebagai demokratisasi dalam berbagai kehidupan bernegara bangsa lihat: nurhadiantomo, perubahan yang memperkuat kemandirian kekuasaan kehakiman dan kebebasan hakim tersebut merupakan perubahan struktural, yang dapat menjadimodal awal dalam pengembangan kultural, yaitu peningkatan karakter budaya hukum dalam lembaga peradilan kita. karena hakim secara fungsional merupakan pelaku utama dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman, dan melalui pengembangan wawasan dan pendidikan karakter hakim berkaitan dengan makna serta tujuan hukum, yang pada gilirannya akan mewujudkan budaya hukum dengan kualitas yang memadai nomor tahun profesional dan berpengalaman bidang hukum, merupakan persyaratan intelektual yang harus dipenuhi. tetapi ada persyaratan lain yang lebih mendasar, yaitu integritas kepribadian yang tinggi atau kejujuran (istiqomah), jika sikap, tindakan, dan aktivitasnya dalam menjalankan tugas dan kehidupan sehari hari dilandasi sebagai ibadah. kata kunci: kekuasaan kehakiman, keadilan hukum pendahuluan:meminjam konsep none dan selanick untuk perkembangan hukum negara termasuk negara developmental seperti indonesia. setelah era reformasi negara bangsa ini mengalami proses .0000005000005002005000050000000500000505500050n22 kekuasaan kehakiman dan pandangan hukum progresif nurhadiantomo) |
nota kesepahaman isi bank jateng nomor mol kp hkm wes) nomor 20m. disana dengan rahmat tuhan yang maha esa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling membantu dan saling menguntungkanpemimpin cabang p.t.bank pembangunan daerah jawa tengkulon progonovember pemimpin cabang bupati kulon "roro. p.t. bank pembangunan daerah jawa tengah cabang yogyakarta, godaan. kav ala ada ordo mukti ali santoso 2npa mempan mari pari |
kag pan nakpersetujuan penambahan kapasitas angkutan udara, penetapan trase jalur kereta api umum, penetapan trase jalur kereta api khusus, izin trayek, izin insidentil, bidang komunikasi izin pemasangan fiber optik, dinas komunikasi dan dan informatika informatika kabupaten kebumen bidang kelautan dan surat izin usaha perikanan, dinas kelautan dan perikanan tanda daftar kapal perikanan, perikanan kabupaten tanda daftar bagi pembudidaya ikan, kebumen tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan, tanda daftar kapal perikanan untuk nelayan kecil bidang pariwisata tanda daftar usaha pariwisata sewa tanah dan bangunan dinas kepemudaan dan izin pemakaian stadion candradimuka olahraga dan pariwisata kebumen, gedung olah raga eks gembira, kabupaten kebumen gedung olah raga premium, gedung olah raga petanahan, gedung olah raga karanganyar dan gedung olah raga gombong bidang pertanian dan izin usaha perkebunan, rekomendasi surat tanda dinas pertanian dan pangan peternakan izin usaha tanaman pangan, daftar usaha perkebunan kabupaten kebumen izin usaha hortikultura, untuk budidaya, izin usaha peternakan: surat tanda daftar produsen pendaftaran usaha tanaman pangan, benih holtikultura pendaftaran usaha budi daya hortikultura, perkebunan: pendaftaran usaha peternakan: rekomendasi surat tanda daftar usaha holtikultura untuk budidaya, surat tanda daftar pengedar benih holtikultura perkebunan, surat keterangan pertanian perkebunan organik, rekomendasi surat tanda daftar usaha perkebunan untuk pengolahan, rekomendasi izin usaha peternakan, rekomendasi izin usaha pemotongan ternak unggas, rekomendasi nomor kontrol veteriner, surat keterangan tanda daftar pengedar dan penangkap benih, pendaftaran pangan segar asal tumbuhan, rekomendasi pemasukan hewan, rekomendasi pengeluaran hewan, bidang perdagangan surat izin usaha perdagangan, rekomendasi distributor dinas perindustrian dan surat tanda pendaftaran waralaba, pupuk bersubsidi, perdagangan kabupaten tanda daftar gudang, tanda daftar usaha kebumen surat izin tempat usaha kios los, pedagang kaki lima, bidang industribidang sosial dan izin operasional lembaga kesejahteraan pengusulan kartu indonesia dinas sosial dan pengendalian sosial, sehat, pengendalian penduduk dan pendudukan dan rekomendasi pengangkatan keluarga berencana keluarga berencana anak adopsi, kabupaten kebumen surat keterangan tidak mampu, rekomendasi izin undian gratis berhadiah, rekomendasi badan amil zakat nasional, bidang aset daerah izin pemasangan reklame, badan pengelolaan dan izin penggunaan alun alun kebumen, pendapatan daerah izin pengelolaan sarang burung walet, kabupaten kebumen izin penggunaan tanah bangunan milik pemerintah kabupaten, ore) izin penggunaan gedung pertemuan bagian umum sekretariat daerah: sekretariat daerah izin penyewaan lapangan tenis kabupaten kebumen bupati kebumen, ttd yazid mahfudzpelayanan terpadu satu pintuperizinan. bab iii pendelegasian wewenang bupati mendelegasikan wewenangizin dan notizielayanan perizinan dan nonperizinan yang didelegasikan kepada kepaladan nonperizinan selain sebagaimana dimaksud pada sepanjang merupakan kewenangan bupati didelegasikan kepada kepala dpmptsp dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan. bab tim teknis ptsp dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan, bupati membentuk tim teknis ptspmberikan pertimbangan teknis untuk memberikan rekomendasi perizinan dan nonperizinansebagaimana dimaksud dalamtsp sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. bab pembinaan, pengawasan dan pelaporan perangkat daerah teknis terkait melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai tugas dan fungsinya terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang telah diterbitkan oleh kepala dpmptsp. kepala dpmptsp melaporkan perkembangan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada bupati melalui sekretaris daerah secara berkala. kepala perangkat daerah melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam kepada bupati melalui sekretaris daerah secara berkala. bab ketentuan peralihan pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai pelayanan perizinan berusah atau tidak diatur secara khusus dalam peraturan bupati ini. peerbidang perizinan kepada kepala badan penanaman modal dan perizinan terpadu kabupaten kebumen dan kepala dinas kesehatjenis ebumen bidang pekerjaan izin mendirikan bangunan, sertifikat laik fungsi, dinas pekerjaan umum dan umum dan penataan izin usaha jasa konstruksi, informasi tata ruang, penataan ruang kabupaten ruang keterangan rencana kebumen kabupaten, bidang pertanahan izin lokasi, izin penetapan lokasi, izin perubahan penggunaan tanah. bidang lingkungan izin lingkungan, surat pernyataan kesanggupan dinas perumahan dan hidup izin operasional pengelolaan limbah bahan pengelolaan dan pemantauan kawasan permukiman dan berbahaya dan beracun untuk penghasil, lingkungan hidup, lingkungan hidup izin tempat penyimpanan sementara kabupaten kebumen limbah bahan berbahaya, bidang tenaga kerja izin operasional pendirian bursa kerja| rekomendasi paspor tenaga dinas tenaga kerja dan khusus, kerja indonesia luar koperasi, usaha kecil dan izin lembaga pelatihan kerja, negeri calon pekerja migran menengah kabupaten izin usaha perusahaan penyedia jasa indonesia, kebumen pekerja buruh, izin usaha lembaga penempatan tenaga pembuatan dan perpanjangan kerja swasta kartu antar kerja kartu bidang koperasi, izin koperasi simpan pinjam dinas tenaga kerja dan usaha kecil dan izin pembukaan kantor cabang koperasi koperasi, usaha kecil dan menengah simpan pinjam menengah kabupaten izin pembukaan kantor cabang pembantu kebumen koperasi simpan pinjam izin pembukaan kantor kas koperasi simpan pinjam izin usaha mikro dan kecil bidang pendidikan izin pendirian satuan pendidikan formal surat keterangan terdaftar dinas pendidikan kabupaten yang diselenggarakan oleh pemerintah organisasi kesenian kebumen daerah, rekomendasi izin pentas izin pendirian satuan pendidikan formal organisasi kesenian yang diselenggarakan oleh masyarakat surat keterangan penelitian badan perencanaan dan izin penyelenggaraan satuan penelitian dan pembangunan pendidikan formal daerah kabupaten kebumen izin penyelenggaraan satuan pendidikan nonformal izin penyelenggaraan kuliah kerja nyata bagian kesejahteraan rakyat pada sekretariat daerah kabupaten kebumen bidang kesehatan izin usaha mikro obat tradisional, surat terdaftar penyekat dinas kesehatan kabupaten izin perusahaan rumah tangga alat tradisional, kebumen kesehatan dan perbekalan kesehatan sertifikat produksi pangan rumah tangga, industri rumah tangga, izin toko alat kesehatan, sertifikat penyuluhan izin operasional klinik, keamanan pangan izin apotek, izin toko obat, sertifikat penyuluhan izin mendirikan rumah sakit kelas penanggung jawab depot air kelas dan kelas pratama, minum, izin operasional rumah sakit kelas sertifikat penyuluhan kelas dan kelas pratama, penjajah makanan, izin operasional laboratorium klinik sertifikat laik higiene umum pratama, sanitasi depot air minum, izin penyelenggaraan pengendalian vektor sertifikat laik higiene dan binatang pembawa penyakit: sanitasi pangan, izin praktik dokter umum, sertifikat laik sehat hotel: izin praktik dokter gigi, sertifikat laik sehat jasa izin praktik dokter internship, boga, izin praktik bidan, sertifikat laik sehat rumah izin praktik perawat, makan. izin praktik sanitation, izin praktik nutrisionis: izin praktik fisioterapis, izin praktik terapis wicara, izin praktik apoteker, izin praktik asistenterapis gigi mulut, izin praktik perawat anestesi, izin praktik okupasi terapi, izin praktik perekam medik, izin praktik radiografi, izin praktik elektromedik, izin praktik sarjana kesehatan masyarakat, izin praktik psikolog, izin tenaga kesehatan, izin tukang gigi, kh. izin optik, izin usaha depot air minum. bidang perhubungan izin penyelenggaraan prasarana pelayanan kartu pengawasan, dinas perhubungan perkeretaapian umum, pengujian kendaraan kabupaten kebumen izin penyelenggaraan sarana bermotor, perkeretaapian umum, rekomendasi numpang uji izin penyelenggaraan perkeretaapian luar daerah kendaraan khusus, bermotor wajib uji, izin penyelenggaraan pelabuhan surat keterangan mutasi penyebrangan, keluar daerah. izin usaha angkutan sungai dan danau, izin penyelenggaraan angkutan orang, persetujuan pengoperasian kapal angkutan penyebrangan, persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas, izin pelabuhan umum, izin usaha angkutan laut, izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat, izin usaha jasa terkait dengan angkutan perairan, persetujuan kegiatan kerja keruk dan atau reklamasi, izin terminal khusus, izin mendirikan tempat tinggal landas dan mendarat helikopter, |
sem yaa salinantahanan pangan, pertanian, perikanan dan peternakan perlu dibentuk utd balai benih ilampiran peraturan walikota depok nomor tahun unit pelaksana teknis dinas balai benih ikiii kedudukan utd balai benih ikmbenihan ikan konsumsi.tahanan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan dibidang pembenihan ikan konsumsimbenihan ikan konsumsiketahanan pangan, pertanian dan perikanan,bidang tugas tugas lainnya, merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan utd, memberikan pelayanan informasi mengenai ketentuan ketentuan yang berkaitanbalai benih ikan, penghimpunan dan inventarisasi peraturan peraturan kebijakan yang berhubungan dengan balai benih ikmbenihan ikan konsumsibalai benih ik man kota depok tahun nomor ica dan aslinya engan! umum setda kota depok da (dp) linda ratnanukdianny,sh.,m. hum nip. |
salinan las bupati pati provinsi jawa tengahkegiatan pengelolaan data statistik data statisth siti subcats, sh, pembina nip.lolaan data statistomunikasi dan informatika adalah dinas komunikasi dan informatika kabupaten patimetode. metode responsible, accountable, consulted and informed yang selanjutnya disebut metode race adalah salah satu alat yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dan membantu pihak manajemen dalam mengidentifikasikan peran dan tanggung jawab pembantu wali data. badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten patibab maksud dan tujuan maksud pengaturan pengelolaan data statistikiii. g bab iii pengelolaan data.ketentuan mengenai pembentukan forum data sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. forum satu... sebelum menyampaikan data kepada wali data sebagaimana dimaksud pada setiapdalam pengelolaan data statistik daerah, dikembangkan melalui sistem informasi data dengan teknologi informasi. bentuk . bentuk, mekanisme dan tata kelola sistem informasi pengelolaan data statistik daerah diwujudkan dalam aplikasi gage nda gampang golek informasi dan data).daerah. penetapan tanggung jawab pengelolaan data statistik daerah diwujudkan dengan metode racepati |
page weh been. beedan adalah badan perencanaan dan penelitian dan pengembangan daerah kabupaten kebumen. kepala badan adalah kepala badan perencanaan dan penelitian dan pengembangan daerah kabupaten kebumen. sekretariat adalah sekretariat pada badan perencanaan dan penelitian dan pengembangan daerah kabupaten kebumen. sekretaris badan perencanaan dan penelitian dan pengembangan daerah kabupaten kebumen yang selanjutnya disebut sekretaris adalah sekretaris badan perencanaan dan penelitian dan pengembangan daerah kabupaten kebumen. kepala bidang adalah kepala bidang pada badan perencanaan dan penelitian dan pengembangan daerah kabupaten kebumen. kepala subbagian adalah kepala subbagian pada badan perencanaan dan penelitian dan pengembangeerencanaan dan penelitian dan pengembanganrogram. nanabkoordinator prograpada badan ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: susunan organisasi bidang perencanaan dan penelitian dan pengembncanaan dan penelitian dan pengembncanaan dan penelitian dan pengembangan. subkoordinator sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: subkoordinator perencanaan dan pendanaan, subkoordinator data, informasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan, dan subkoordinator penelitian dan pengembangan. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: subkoordinator perencanaan dan pendanrencanaan dan penganggaran pembangunan serta kerangka ekonomi makro daerah, pengembangan pendanaan pembangunan daerah, pagu indikatif pembangunan daerah, mengoordinasikan pelaksanaan musrenbang, pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi rencana tata ruang wilayah daerah dan rpm. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: subkoordinator data, informasi,sistem dan prosedur evaluasi pembangunan daerah, pengelolaan data pembangunan daerah dan penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: subkoordinator penelitian dan pengemblitian dan pengembangan daerah. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:erintahan dan pembangunan manusierintahan dan pembangunan manusia. aan subkoordinator sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: subkoordinator pemerintahan, subkoordinator pembangunan manusia, dan subkoordinator pemberdayaan masyarakat. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: subkoordinatorunsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, sekretariat daerah, sekretariat dprd, dan inspektorat. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: subkoordinator pembangunan manusikearsipan, perpustakaan. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: subkoordinator pemberdaycamatan, kelurahan dan desa. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:konomian dan sumber daya alamroduksi, dan subkoordinator distribusi, jasa dan keuangan. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: subkoordinator produktanian, ketahanan pangan, kelautan dan perikanan. beta ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: subkoordinator distribusi, jasatenaga kerja, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, penanaman modal, energi dan sumber daya mineral. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:rastruktur dan kewilayahrastruktur dan kewilayahan. subkoordinator sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: subkoordinator infrastruktur, dan subkoordinator kewilayahan. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: subkoordinator infrastruktukerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik. aan ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: subkoordinatorumahan dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, kehutanan, sub urusan pemerintahan bidang persamaan pada bidang pekerjaan umum dan penataan ruapage weh beagan susunan organisasi badan perencanaan dan penelitian dan pengembangan daerah tt pengembangan manusia fungsional fungsional fungsional fungsional bupati kebumen, ttd. arif sugianto |
ek. nee para, sea bupati paser prodi nsi kali mantan mur peraturan bupati paser nomor tahun tentang pengendalian gratis kasi dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati paser, menimbang :a.pk melalui unit pengendalian gratifikasiabupaten paser yang bersih bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, perlu menetapkan peraturan bupati paser tentang pengendalian gratifikasi127beri daerah kabupaten paser tahun nomor lampu ran peraturan bupati paser nomor tahun tanggal desember prosedur dan mekanik sme pengelolaan gratis kasi laporan penerimaan gratifikasi. insan pemerintah daerah. mengisi formulir laporan penerimaan gratifikasi paser.. foto dokumentasi hadiah gratifikasi) copy surat perintah tugas untuk mengikuti kegiatan seminar, pelatihan diklat bentuk penerimaan dan pemberian hadiah gratifikasi identitas pegawai yang diduga menerima (nama lengkap dan unit kerja): dugaan pihak yang memberikan hadiah gratifikasi (pernyataan tertulis): rentang waktu dan lokasi terjadinya penerimaan (pernyataan tertulis): dan 9l... apabila berdasarkan hasil analisa proses pelaporan menjadi kewenangan pemerintah kabupaten paser..kabupaten paser dengan menggunakan ketentuan etika dan aturan pengendalian gratifikasi sebagai dasar analisis..kabupaten paser..kabupaten paser kpk.. cc. upg mengarsipkan copy surat pengantar dan hasil rekapitulasi. bupati paser, h.m. ridwan suci ama meat kama mantan bowamatan tamatapemmaa gema gammandalian gratis kasi. bab ketentuan umum dalam peraturan bupatiser, termasuk pasangan kawin dan anabelanja daerah dan bekerja pada pemerintah kabupaten atau dipekerjakan luar instansi indukny pelapor adalah insan pemerintah daerah yang bekerja untuk dan atas nama pemerintah kabupaten paser. penerima adalah,serdaerahkode etik dan perilaku aparatur adalah pedoman yang menjelaskan etika dan tata prilaku aparatur untuk melaksanakan praktek praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baikinspektorat adalah inspektorat kabupaten paser. bab tujuan pengendalian gratis s :tiga ratus ribu rupiah) dari masing masing pihak pemberi::: dan, . (dua ratus lima puluh ribupaling lambat: cc.: 9g.:: atau penerimaan insan pemerintah daerah dari hasil mengajar di instansi pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten atau kota, korporasi pemberian tidak untuk tujuan suap atau gratifikasi yang dianggap suap pemberian diajukan langsung kepada instansi atau korporasi, . (satu juta rupiah) kepada masing masing penerimadan santun serta upg melakukan kajian laporan sebagaimana dimaksud pada menurut ketentuan pengendalian gratifikasi:dua ratus lima puluhtiga puluhtiga juta rupiah)juta lima ratus ribu rupiah) per masing masing penerima.(dua juta lima ratus ribu rupiah) permalink masing penerima. bab pengelola gratis , bagian organisasi dan skpd pelayanan publik lingkup pemerintah daerah. upg ditetapkan dengan keputusan bupati paser upg mempunyai tugas:::dan memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada tim pengawas internal dikembalikan kepada pemberi gratifikasi) disumbangkan kepada yayasan sosial atau lembaga sosial lainnyak sme pengelolaan gratis kasi prosedur dan mekanisme pengelolaan grasisi ali maka perlu melakukan hal sebagai berikut terkait dengan adanya peraturan bupati ini: daerah: setiap insan pemerintah daerah wajib melaporkan penolakan atas penerimaan gratifikasi kepada upg,: setiap ins' satuan pengawas internal menyampaikan laporan kepada upg pengendalian gratifikasi terkait pelayanan publik, proses pengadaan barang dan jasa, upg menyampaikan lembar penyerahan penanganan atas pelaporan penerimaan gratifikasi kepada kpk, 9g:elalui inspektorat secara periodik setiap (tiga) bulan |
ten paienanggulangan tuberkulosis kabupaten sukoharjo tahun dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati sukoharjo yang dilaksanakan melalui upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatanundang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerahrpm bidang kesehatpenanggulangan tbc peraturan daerah kabupaten sukoharjo nomor tahun tentang rpm j .bijakan arah kebijakan dalam rad tbc kabupaten sukoharjo disusun berdasarkan pada sinergitas dan komprehensitas para pihak yang berkepentinganupaya penanggulangan tbc kabupaten sukoharjo perlu dirumuskan guna mendapatkan strategi dan program penanggulangan tbc kabupaten sukoharjo yang terfokus serta dapat ditentukan indikator kinerja programnya. seiring denga strategi nasional dan milestone penanggulangan tbc indonesia, arah kebijakan penanggulangan tbc kabupaten sukoharjo bergerak dari layanan kuratif dan rehabilitasi, menuju fokus lebih pada promosi kesehatan dan pencegahan penyakit, serta isu isu aksesibilitas dan kualitas layanan tbc. proses penyusunan rencana aksi daerah penanggulangan tbc kabupaten sukoharjo rad tbc kabupaten sukoharjo ini disusun melalui proses yang melibatkan pemerintah, swasta, lintas sektor, lintas program, mitra dan masyarakat serta para pihak yang berkepentingan dalam upaya penanggulangan tbc kabupaten sukoharjo. kegiatan pokok proses penyusunan disajikan dalam tabel bawah tabel proses penyusunan rad tbc kabupaten sukoharjo tanggal kegiatan desember persiapan november melakukan analisa situasi agustus merumuskan isu strategis september merumuskan strategi, kegiatan dan luaran desember merumuskan indikator dan target desember merumuskan pembiayaan desember penetapan september integrasi dalam perencanaan dan penganggaran daerah maupun bab analisa situasi dan kesenjangan program situasi umum daerah geografi dan demografi kabupaten sukoharjo yang juga dikenal dengan sebutan sukoharjo makmur, secara legal formal didirikan pada tanggal juli dalam perkembangannya kemudian momentum tersebut ditetapkan sebagai hari jadi kabupaten sukoharjo. kabupaten sukoharjo merupakan kabupaten kedua terkecil provinsi jawa tengah setelah kabupaten kudus. terdiri dari kecamatan desa, dan kelurahan. level yang dicapai kabupaten sukoharjo adalah sebuah kota yang masih tergolong antara klasifikasi kota kecil dan kota besar. secara faktual sudah bukan kota kecil lagi, tetapi juga belum menjadi kota besar. kabupaten sukoharjo terletak pada garis astronomis bagian ujung sebelah timur bagian ujung sebelah barat bagian ujung sebelah utara bagian ujung sebelah selatan: 110r4s 1rise ed: boyolali manna gandar dita dance surakarta karanganyar klaten wonogiri datangi meme gambar peta kabupaten sukoharjo naa arca seba gambar peta adminstrasi kab. sukoharjo luas kabupaten sukoharjo adalah atau sekitar luas wilayah provinsi jawa tengah. wilayah terluas adalah kecamatan polokarto dengan luas dan wilayah terkecil adalah kecamatan kartasura yaitu seluas y6). kabupaten sukoharjo merupakan daerah yang memiliki ketinggian antara meter atas permukaan air laut, dengan kecamatan tertinggi yaitu kecamatan polokarto dengan tinggi dan kecamatan terendah yaitu grogol dengan tinggi atas permukaan laut. menurut fungsi dari kawasannya terdiri dari kawasan hutan lindung sebesar ha, kawasan sempadan sungai sebesar ha, kawasan waduk sebesar ha, kawasan mata air sebesar ha, kawasan tanaman pangan sebesar ha, kawasan pertanian lahan basah sebesar kawasan perkebunan sebesar ha, kawasan peternakan sebesar ha, dan kawasan untuk permukiman sebesar sukoharjo dalam angka berdasarkan relief, kabupaten sukoharjo dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu daerah datar meliputi kecamatan kartasura, baki, gatak, grogol, sukoharjo, dan mojolaban, sedangkan daerah yang miring meliputi kecamatan polokarto, mendasari, neuter, bulu dan weru. batas wilayah administratif kabupaten sukoharjo adalah sebagai berikut sebelah utara kota surakarta dan kabupaten karanganyar sebelah timur kabupaten karanganyar sebelah selatan provinsi diy dan kabupaten wonogiri sebelah barat kabupaten boyolali dan kabupaten klaten secara administrasi kabupaten sukoharjo terbagi menjadi kecamatan yang tersebar dari desa dan kelurahan, dukuh, dan rt. dengan ibu kota yang terletak kecamatan sukoharjo, yang berjarak dari kota surakarta. tata pemerintahan kabupaten sukoharjo mempunyai posisi yang strategis, yakni terletak persimpangan jurusan semarang, yogyakarta, solo dan termasuk dalam kawasan strategis subsuku wonosraten surakarta, boyolali, sukoharjo, karanganyar, wonogiri, sragen dan klaten) yang dapat mendukung perkembangan pembangunan, khususnya bidang bidang potensial kabupaten sukoharjo. adapun pembagian wilayah administrasi kabupaten sukoharjo berikut luasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini tabel. data kecamatan, kelurahan atau desa, dusun, rukun warga, rukun tetangga kab. sukoharjo tahun jml kecamatan wilayah desa ha) han kel kan kes sumber sukoharjo dalam angka tahun kependudukan perkembangan kependudukan kabupaten sukoharjo dapat dilihat dari jumlah, perkembangan dan penyebaran penduduk, serta kepadatan penduduk. tabel. data proyeksi penduduk kab. sukoharjo tahun data proyeksi penduduk tahun laki laki perempuan sumber sukoharjo dalam angka tahun dan proyeksi penduduk kab kota prov jawa tengah jumlah penduduk kabupaten sukoharjo dari tahun tahun nampak terus bertambah. kepadatan penduduk kabupaten sukoharjo pada tahun sebesar jiwa km?, tahun meningkat menjadi jiwa km? dan tahun mengalami peningkatan kembali menjadi jiwa km?. sukoharjo dalam angka tahun tabel. jumlah penduduk menurut jenis kelamin kab. sukoharjo tahun berdosa 2ssi7 sis07 mojolaban sop orovi o0a21 toko0 sumber sukoharjo dalam angka tahun keadaan pendidikan tabel. jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan kab. sukoharjo tahun tamat mac eren seromaeo toe ass nas jas anon inn pena nana ben bean mei asa kaa sumber sukoharjo dalam angka tahunsituasi tbc tbc masalah global, indonesia, jateng, sukoharjo) situasi tbc dunia tuberkulosis tbcbc telah dilaksanakan banyak negara sejak tahun organisasi kesehatan dunia atau the world health organization who) tahun melaporkan indonesia menduduki posisi ketiga dengan kasus tuberkulosis tb) tertinggi dunia. sementara posisi pertama dan kedua saat ini adalah india dan tiongkok. laporan terbaru dari badan kesehatan dunia who) menunjukkan bahwa akses layanan tbc tetap menjadi tantangan, dan bahkan target global untuk pencegahan dan pengobatan kemungkinan besar akan terlewat tanpa tindakan lebih lanjut dan dukungan investasi. dalam global report disebutkan sekitar juta orang meninggal karena penyakit terkait tbc pada dan dari perkiraan juta orang yang diperkirakan terkena tbc, ada sekitar juta orang tidak terdiagnosis, atau tidak dilaporkan secara resmi dalam sistem pelaporan nasional. kondisi ini makin dipersulit dengan pasien tbc resistan obat, dimana sekitar orang baru didiagnosis dengan tbc resistan obat pada tahun dan kurang dari dapat mengakses pengobatan. situasi indonesia jika melihat data who tahun menyebutkan, jumlah estimasi kasus indonesia sebanyak orang. jumlah ini meningkat dari sebelumnya sebanyak orang. ini menempatkan indonesia sebagai salah satu negara penyumbang dari seluruh kasus dunia. menteri kesehatan menkes) terawan agus putranto, mengatakan, dengan peringkat ke tersebut indonesia perlu kerja keras untuk menurunkan kasus bahkan mengakhiri tb. target pemerintah untuk eliminasi pada dan menuju indonesia bebas harus dipercepat. caranya antara lain mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada. menkes menjelaskan, tantangan yang dihadapi indonesia adalah masih banyaknya kasus yang tidak ditemukan. dari estimasi orang yang menderita sebanyak baru 68y6 yang ditemukan dan diobati tahun meski meningkat dari tahun sebesar tetapi kasus yang ditemukan ini terbilang masih rendah. mereka yang tidak ditemukan dan diobati hingga sembuh berpotensi besar menularkan pada orang lain. inilah yang menyebabkan kasus indonesia masih tinggi, samping faktor penyebab lainnya seperti lingkungan, kultur, dan lain lain. situasi tbc provinsi jawa tengah sasaran realita i$r pen son pln grafik spm indikator tbc tahun iii jawa tengah dijelaskan dari grafik target standar pelayanan minimal kab. sukoharjo yaitu sedangkan capaiannya baru sekitar itu artinya baru pencapaian spm tahun sampai dengan triwulan iii dibandingkan dengan target yang sudah ditetapkan oleh nasional. trend angka penemuan kasus termodifikasi per pend (cnr) dan treatment coverage (tc) jawa tengah tahun ill cnr treatment coverage ln: lag (us ill wiki grafik trend case notification rate cnr) dan treatment coverage tc) jawa tengah tahun iii grafik menjelaskan bahwa, penemuan kasus tbc termodifikasi per penduduk atau yang biasa disebut dengan case notification rate cnr) kab. sukoharjo dari tahun sudah mengalami peningkatan yang cukup baik tetapi tahun sampai dengan triwulan iii ini penemuannya menurun, hal ini diakibatkan karna tahun masih berjalan dan beberapa faktor lainnya. sedangkan untuk treatment coverage tc) atau penemuan kasus tbc yang diobati dari tahun mengalami peningkatan yang signifikan tahun tetapi tahun ini harus mengalami penurunan kembali dikarenakan beberapa faktor yang salah satunya adalah terjadinya pandemi. angka penemuan kasus termodifikasi per pend (cnr) per kab kota tahun iii bang ion annual kuasai man psn ems skak men grafik angka penemuan kasus tbc termodifikasi per penduduk cnr) per kab kota tahun iii. dari grafik tentang penemuan kasus termodifikasi, kab. sukoharjo berada urutan nomer dari bawah, yang artinya capaian penemuan kasus untuk tahun masih sangat jauh dari yang ditargetkan oleh pusc. rencana aksi daerah penanggulangan tuberkulosis yang selanjutnya disingkat radbc dengan mengacu pada kebijad tbc daerah tahun bertujuan untuk: mempercepat pencapaian tujuan eliminasi tbc, dan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam penanggulangan tbc. maksud rad tbc daerah tahunnya dalam upaya penanggulangan tbc daerah. bab isu strategis isu strategis dalam penanggulangan tbc kabupaten sukoharjo tahun antara lain: penemuan kasus tbc yang masih rendah, belum dilaksanakan pencegahan dan pengobatan tbc secara optimal, masih banyak pasien tbc tidak diketahui status hiv nya, masih rendah keberhasilan pengobatan tbc, belum banyak penelitian dan atau riset mengenai tbc, dan hasil pemantauan mutu eksternal laboratorium belum baik. bab iii indikator dan target indikator penanggulangan tbc terdiri dari: indikator dampak, dan indikator utama. indikator dampak sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan: indikator yang menggambarkan keseluruhan dampak atau manfaat kegiatan penanggulangan tbc: dan salah satu indikator yang dapat menilai keberhasilan program penanggulangan tbc. indikator sebagaimana dimaksud pada akan diukur dan dianalisis tingkat pusat secara berkala, meliputi: angka insiden tbc, dan angka mortalitas tbc. indikator utama sebagaimana dimaksud pada huruf sebagai berikut cakupan penemuan dan pengobatan tbc, jumlah kasus tbc yang ditemukan dan diobati, angka keberhasilan pengobatan tbc, cakupan pengobatan tbc resisten obat, persentase pasien tbc resisten obat yang memulai pengobatan, angka keberhasilan pengobatan tbc resisten obat, cakupan penemuan kasus tbc pada anak, pasien tbc yang mengetahui status human immunodeficiency virus hiv), persentase orang dengan hiv aids (dha) yang mengetahui status tbc, j . cakupan pemberian terapi pencegahan tbc pada kontak serumah. bab strategi, program dan kegiatan rad tbc kabupaten sukoharjo dijabarkan dalam strateg, organisasi masyarakat, perangkat daerah, instansi vertikal dan tau badan hukum, pemerintah, pemerintah daerah provinsi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah memastikan program tuberkulosis masuk dalam indikator rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana strategi untuk penanggulangan tuberkulosis, melaksanakan ketetapan kebijakan dan strategi program penanggulangan yang telah diterbitkan oleh kementerian, menjamin pelaksanaan penanggulangan tbc, menyediakan kebutuhan perbekalan kesehatan dan bahan pendukung diagnosis, menyediakan kebutuhan pendanaan untuk operasional program penanggulangan tuberkulosis,tbc dengan institusi terkait tingkat kabupaten, menyediakan kebutuhan pendanaan kegiatan peningkatan sumber daya manusia penanggulangan tbc wilayahnya, dan menyediakan bahan untuk promosi tbc. bab pembiayaan pendanaan pelaksanaan rad tbc kabupaten sukoharjorad tbc kabupaten sukoharjo tahudalam rangka menilai capaian target indikator dampak dan target indikator utama pelaksanaan rad tbc dilaksanakan kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan paling sedikit (satu) tahun sekali. pemantauan evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh tim monitoring, evaluasi dan pelaporandinas kesehatan sebagaimana dimaksud pada membentuk tim yang ditetapkan dengan keputusan bupati. tim pemantauandalam setahun kepada bupati. bab viii ketentuan lain lain setiap penelitian dan atau riset yang memerlukan data lingkup pemerintah daerah dalam rangka penanggulangan tbc dapat dilaksanakan dengan persetujuan kepala dinas dan ptsp. dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada dalam hal penelitian dan atau riset dilakukan oleh warga negara asing dan atau badan hukum asing. hasil penelitian dan atau riset sebagaimana dimaksud pada wajib disampaialinan sesuai dengan aslinya plt. kepala bagian hukum pih. sekretaris daerah kasubbag bantuan hukum, kabupaten sukoharjo asisten perekonomian dan pembangunan, retno widianto ttd penata tingkat nipkabupaten sukoharjo tahun bab pendahuluan latar belakang tuberkulosis tbc) masih merupakan masalah kesehatan masyarakat yang menjadi tantangan global. menurut who, indonesia merupakan negara urutan kedua dengan beban tbc tertinggi dunia (estimasi insidensi kasus per penduduk), dan dengan kasus tbc hilang tinggi )!. tahun angka penemuan kasus tbc kabupaten sukoharjo hanya masih jauh bawah target yang tentukan o), dan hanya menemukan dari estimasi kasus baru tbc tahun kabupaten sukoharjo, meskipun angka keberhasilan pengobatannya mencapai melebihi capaian nasional y6). kasus tbc yang hilang akan menjadi sumber penularan bagi sekitar nya, dan beresiko menjadi tbc resisten obat (tbc ro) apabila pengobatan nya tidak standar, yang akan memperberat tantangan pengendalian tbc, khususnya kabupaten sukoharjo, yang sampai dengan saat ini telah menemukan kasus tbc ro, dengan kecenderungan meningkat dari tahun tahun. kerugian akibat tbc sangatlah besar, tidak hanya aspek kesehatan semata, namun juga berdampak pada aspek sosial maupun ekonomi, baik bagi pasien, keluarga, maupun masyarakat. tbc menjadi ancaman bagi terwujudnya cita cita pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. besar dan luasnya permasalahan tbc mengharuskan semua pihak, pemerintah maupun swasta, lintas sektor lintas program dan masyarakat, untuk dapat berkomitmen dan bekerjasama dalam upaya penanggulangan tbc, dan perlu dituangkan dalam peraturan perundangan yang mengikat. kementerian kesehatan telah menyusun rencana aksi nasional penanggulangan tbc yang selanjutnya perlu diikuti dan dijabarkan menjadi rencana aksi daerah penanggulangan tbc bagi seluruh provinsi dan kabupaten kota indonesia, termasuk kabupaten sukoharjo. rencana aksi daerah penanggulangan tbc kabupaten sukoharjo tahun diharapkan akan menjadi peraturan bupati, untuk memastikan komitmen, kepemimpinan dan koordinasi kolaborasi yang lebih baik diantara para pihak yang berkepentingan, mendukung pencapaian target eliminasi tbc indonesia tahun dan indonesia bebas tbc tahun maksud, tujuan dan fungsi penyusunan rencana aksi daerah penanggulangan tbc kabupaten sukoharjo tahun maksud rencana aksi daerah penanggulangan tbc kabupaten sukoharjo tahun dan untuk selanjutnya disebut rad tbc kabupaten sukoharjo adalah dokumen kebijakan daerah yang memuat langkah langkah kongkrit dan terukur, yang telah disepakati olah para pemangku kepentingan kabupaten sukoharjo, sebagai bentuk komitmen bupati, mendukung pencapaian eliminasi tbc, khususnya kabupaten sukoharjo. tujuan rad tbc kabupaten sukoharjo bertujuan untuk memberikan acuan dan pedoman bagi pemerintah daerah kabupaten sukoharjo dan para pihak terkait lainnya, untuk meningkatkan komitmen dan kepemimpinan dalam upaya penanggulangan tbc. memberikan acuan menyusun kebijakan dan regulasi terkait upaya penanggulangan tbc kabupaten sukoharjo memberikan acuan menyusun perencanaan, penganggaran, koordinasi pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi upaya penanggulangan tbc kabupaten sukoharjo untuk memastikan bahwa para pihak terkait memperoleh akses untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam upaya penanggulangan tbc kabupaten sukoharjo. fungsi rad tbc kabupaten sukoharjo berfungsi sebagai pedoman bagi terkait dalam upaya menuju eliminasi tbc tahun khususnya kabupaten sukoharjokabupaten sukoharjo. pedoman untuk mensinergikan berbagai upaya penanggulangan tbc antar dan para pihak terkait lainnya, kabupaten sukoharjo. dokumen bagi masyarakat dan para pihak yang berkepentingan untuk memantau pelaksanaan program penanggulangan tbc kabupaten sukoharjo. pemerintah daerah kabupaten sukoharjo selanjutnya akan menginterogasi kan rad tbc kabupaten sukoharjo dalam rpm, rencana strategik dan rencana kerja terkait. landasan hukum dan kebijakan penyusunan rencana aksi daerah penanggulangan tbc kabupaten sukoharjo landasan hukum landasan hukum penyusunan rad tbc kabupaten sukoharjo adalah sebagai berikutundang undang nomor tahun tentang desa |
tihubu: unsur pimpinan kepala dinas, unsur staf terdiri dari: bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas, terdiri dari seksi manajemen lalu lintas, seksi rekayasa lalu lintas, bidang angkutan terdiri dari: seksi angkutan jalan, seksi angkutan sungai, kereta api dan udara: bidang pengendalian operasional dan keselamatan terdiri dari seksi pengendalian dan operasional, seksi bimbingan keselamatan, bidang sarana dan prasarana terdiri dari: seksi pengembangan sarana dan prasarana, seksi pengoperasian sarana dan prasarana, unit pelaksana teknis daerah, kelompok jabatan fungsional. bagan susunan organisasi dinas perhubuhapus33bagan susunan organisasi dinas perhubungan gas dan fungsi, serta tata kerja dinas kabupaten sidoarjo perhubungan kabupaten sidoarjo kelompok jabatan fungsional ter sub bag umum dan sub bag perencanaan kepegawaian sub bag keuangan dan pelaporan bidang manajemen dan bidang pengendalian bidang sarana dan seksi manajemen lalu seksi pengendalian dan seksi pengembangan sarana seksi rekayasa lalu seksi angkutan sungai, seksi bimbingan seksi pengoperasian sarana lintas kereta api dan udara keselamatan dan prasarana utd bupati sidoarjo, ttd saiful ilah:a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kebersihan kepada masyarakat dan pengelolaan kebersihan kota bandung dapat dilaksanakan secara optimal sebagi upaya terwujudnya lingkungan kota bandung yang bersih dan sehatdengan terjadinya peningkatan pelayanan kebersihan, maka belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam peraturan walikota tersebut atas belum dapat memenuhi kebutuhan operasional, sehingga dipandang perlu memberikan tambahan belanja subsidi kepada perusahaan daerah kebersihan kota bandung yang dananya telah dianggarkan dalam perubahan anggaran dan pendapatan belanja daerah tahun anggaran dan untuk itump bandung, provinsi jawa barat mengingat undang undang nomor tahun 1999tentang pelayanotaldenga.n.pemerintahan daerah kota bandung,empat kali dengan peraturan walikota bandung nomor tahu. bandung nomor tahun tentang belanja subsidi kepada pd. kebersihan kota bandung, diubah sebagai berikut ketentuan dan diubah, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut . (empat milyar tiga ratus tujuh belas juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam puluh dua rupiah penerimaan sebesar rp. tiga puluh dua milyar pulu sembilan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) terdiri dari saldo tahun lalu sebesar rp. enam belas milyar tujuh ratus lima puluh satu juta empat ratus lima belas ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah), penerimaan operasional jasa kebersihan sebesar rp. empat belas milyar sembilan ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan pulu dua rupiah) perayaan lainnya sebesar rp. empat ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus enam puluh tiga ribu seratus sembilan bilan puluh du pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf sehingga perlu disubsidi. ketentuan dan diubah, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut (l) pemerintahan daerah melalu apbd kota bandung tahun anggaran telah mengalokasikanbelanja subsidi sebesar rp. empat puluh empatjadi perubahan anggaran maya dan atau anggaran penerimaan pd. kebersihan yang disahkan oleh walikota. ra" las bupati seluma peraturan bupati seluma nomor tahun tentang perubahantelah ditetapkan standar biaya masukan lingkungan pemerintah kabupaten seluma tahun anggaran bahwa terdapat penambahan penetapan honorarium yang ditetapkan oleh pengguna anggaran bahwa untuk melakukan penyesuaian terhadap standar biaya masukanmutuskan menetapkan peraturan bupati selumakabupaten seluma tahun anggaran mengubah lampiran peraturan bupati seluma nomor tahun tentang standar biaya masukan tahun anggaran dengan menambahkan honorarium tim jasa tim yang ditetapkan oleh pengguna anggaran kuasa pengguna anggaroktober rupa dua pena name bundar jay diundangkan tais pada tanggal october sekretaris daerah kabupaten belum, berita daerah kabupaten seluma tahun nomor lampiran peraturan bupati seluma nomor tahun tanggai: oktober2019 perubahan standar biaya masukan tahun anggaran yang berfungsi sebagai batas tertinggi wol uraian satuan| ooo besaran senam man sem mens honorarium tim jasa tim honorarium tim jasa tim yang ditetapkan oleh kepala daerah pengarah penanggung jawab cc. koordinator ketua wakil ketua fe): sekretaris anggota honorarium tim jasa tim yang ditetapkan oleh pengguna anggaran pengarah penanggung jawab ketua wakil ketua anggota hbungdajavi |
salinan wan ksemarangpelayanan publik tertentu lingkungan pemerintah kabupaten semarangdalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan pada layanan publik tertentu, perlu menyusun peraturan bupati tentang konfirmasi status wajib pajak dalam peataup2 adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak pbb p2 sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tandayang selanjutnya disingkat ksw adalah kegiatan yang dilakukan olaasistem informasi adalah sistem berbasis komputer yang menghasilkan, menyimpan, mengelola, mengirim dan atau menerima data dan informasi secara online yang akurat, berkualitas dan tepat waktu sebagai upaya pelaksanaan ksw dan spd. host host adalah sistem antar server yang terhubung satu sama lain secara langsung. dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten semarangbadan keuangan daerah kabupaten semarang yang selanjutnya disingkat bud adalah perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan,penyusunan peraturan bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelayanan ksw dan spd. tujuan dari penyusunan peraturan bupati ini untuk: meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan meningkatkan penerimaan pendapatan daerah dari pajak daerah. ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi: jenis layanan publik tertentu yang diberikan ksw dan spd, tata cara pelaksanaan ksw dan spd, dan cc. pembinaan. bab jenis layanan publik tertentu yang diberikan ksw dan spd layanan publik tertentu meliputi jenis layanan publik tertentu yang menjadi kewenangan dpmptsp. layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada diberikan setelah mendapatkan ksw dengan status valid. bab iii tata cara pelaksanaan ksw dan spdnpp kabupaten semarang, ppd, dan nop pbb p2. setiap orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud pada yang belum memiliki npp, ppd, dan nop pbb p2, terlebih dahulu mendaftar pada: kpp yang memiliki wilayah kerja kabupaten semarang untuk penerbitan npp, dan atau bud kabupaten semarang untuk penerbitan ppd dan nop pbb p2. dpmptsp melakukan ksw sebelum memberikan layanan publik tertentu. dpmptsp melakukan kswsw yang memuat status valid atau tidak valid. dpmptsp melakukan spd kepada bud yang membidangi pajak daerah untuk memperoleh spd yang memuat status valid atau tidak valid. ksw dan spd diberikan melalui sistem informasi host host antara dpmptsp, direktorat jenderal pajak, dan bud. dalam melaksanakan ksw sebagaimana dimaksud dalam dpmptsp mengecek validitas data wajib pajak sebelum menindaklanjuti proses permohonan layanan publik tertentu. validitas data wajib pajak ditentukan oleh (dua) hal,tahunan pajak penghasilan dalam (dua) tahun terakhir yang menjadi kewajiban wajib pajak. dalam hal data wajib pajak telah dinyatakan valid oleh sistem, maka layanan publik tertentu dilanjutkan pada tahapan proses berikutnya. dalam hal data wajib pajak dinyatakan tidak valid, wajib pajak harus mendatangi kpp untuk melengkapi data yang menyebabkan status tidak valid agar mendapatkan ksw yang memuat status valid sebelum melanjutkan proses layanan publik tertentu. alur mekanisme ksw danrian spd sebagaimana dimaksud dalam dpmptsp mengecek validitas data wajib pajak kepada bud. bud memberikan validitas data wajib pajak sebagaimana dimaksud pada dalam pemberian spd, meliputi: nop pbb p2, ppd, nama wajib pajak, dan jenis pajak daerah. spd sebagaimana dimaksud dalam memuat status valid atau tidak valid: spdtidak memiliki tunggakan pajak daerah, dan nop pbb p2 telah melakukan pembayaran: pbb p2 tahun terakhir, dan bpt dalam hal terjadi pengalihan hak kepemilikan. pemohon layanan publik tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada bud memberikan keterangan yang menyatakan spd tidak valid. pemohon layanan publik tertentu yang telah memperoleh spd yang memuat status valid sebagaimana dimaksud dalam maka permohonan layanan publik tertentu dapat dilanjutkan pada tahapan proses berikutnya. dalam hal pemohon layanan publik tertentu telah memperoleh spd yang memuat status tidak valid sebagaimana dimaksud dalam maka pemohon layanan publik tertentu dapat mengajukan permohonan spd untuk mendapatkan status valid kepada bud. bud selanjutnya melakukan pengecekan terhadap permohonan spd sebagaimana dimaksud pada bab pembinaan bupati melalui bud dan dpmptsp serta kpp pratama melakukan pembinaan atas pelaksanaan ksw dan spketentuan peralihan permohonan layanan publik tertentu yang telah diterima dan belum diproses oleh dpmptsp sebelum berlakunya peraturan bupati ini, maka persyaratan dan penerbitan layanan publik tertentu dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku pada saat berkas permohonan diterima. dalam rangka pelaksanaan ksw dan spd, bud dan dpmptsp serta kpp pratama melakukan sosialisasi ksw dan spd,rreasn tia at: istana aryan ini: lampiranalur mekanismeyap dirjen npp belum pajak kantor memiliki npp pajak tidak pratama (orang dpmptsp melanjutkan pribadi valid proses badan) belum memiliki perizinan ppd nop pbb p2 badan keuangan memiliki tunggakan ppd pajak daerah: dan daerah belum melakukan (bud) valid pembayaran pbb p2 dan bpt kabupaten semarang keterangan status wajib bupati semarang, ttd. ngesti nugraha |
hak hae, bupati serdang bedagai peraturan bupati serdang bedagai nomor tahun tentang sistem penyelenggaraan pelayanan pendidikan . kabupaten serdang bedagai dengan rahmat tuhan yang maha esa . bupati serdang bedagai, menimbang bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah pemerintah kabupaten serdang bedagaisistem pendidikan nasional dan berpedoman pada program pembangunan nasional: bahwa berdasark kan layanan dan kemudahan serta mendukung terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi: bahwa sistem penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk imajinasi mewujudkan upaya peningkatan sumber daya manusia yang berdaya saing pada skala nasional maupun internasional, maka abad kabupaten serdang bedagai berkewajiban untuk mengurus dan hukum mengatur kepentingan penyelenggaraan pendidikan berdasarkan aspirasi masyarakat dan tuntutan kebutuhan era globalisasi: bahwa untuk melaksanakan sebagaimana maksud dalam huruf .subbab a,huruf huruf dan huruf kensideran ini perlu menetapkan er uu an peraturan bupati tentang sistem penyelenggaraan pelayanan pendidikan kabupaten serdang bedaganegara sei rampah kode pos sumatera utara telp. fax. ou tentang pedoman penugasan guru sebagai kepala sekolah: keputusan menteri pendidikan nasional nomor tahun tentang standart pelayanan minimal bidang pendidikan. peraturan daerah kabupaten serdang bedagai nomor tahun tentang wajib belajar tahun: memutuskan menetapkan peraturan bupati tentang sistem penyelenggara pelayanan pendidikan kabupaten serdang bedagaiserdang bedagai bab program wajib belajar wajib belajar diselenggarakan pada sd, mi, sdb, paket smp, ts, small, dan paket sma, mk, dan paket serta bentuk lain yang sederajat. satuan pendidikan penyelenggaraan program wajib belajar wajib menerima peserta didik dari lingkungan sekitarnya tanpa diskriminasi sesuai semampu: satuan pendidikan yang bersangkutan. satuan pendidikan penyelenggaraan program wajib belajar yang bermutu dan memenuhi standar nasional pendidikan. pendanaan biaya operasi satuan pendidikan penyelenggaraan program wajib belajar ditanggung oleh pemerintah dan pemerintah daerah. pendanaan sebagaimana dimaksud pada mengacu pada peraturan ketentuan undang undang: setiap warga kabupaten yang berusia (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar. jang setiap warga negara kabupaten yang berusia (tujuh) sampai sembilan belas) tahun wajib mengikuti program wajib belajar pada pendidikan dasar. peserta didik program wajib belajar yang berusia atas sembilan be'as) amun yang belum lulus pendidikan menengah dapat menyelesaikan examine pendidikannya sampai lulus luar tanggungan pemerintah daerah. iui kena hukum ya, ang tua wali yang memiliki anak berusia (tujuh) sampai sembilan @melas) wajib menyekolahkan anaknya pada satuan pendidikan dasar dan tlkasussaa menengah yang dipilihnya. uu pemerintah daerah menetapkan kebijakan daerah dalam mengarahkan. membimbing, membantu, dan mengawasi serta menentukan pentahapzn penuntasan wajib belajar, yang dicantum! menengah rpm), dan rencana pembangunan jangka panjang ipjp), pemerintah daerah berkewajiban merencanakan pertahanan penuntasan wajib belajar sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan kondisi dan potensi daerah dengan melibatkan perserta masyarakat. penetapan penuntasan wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ditetapka panjang daerah ipjp). pemerintah daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana, pendidikan dan tenaga kependidikan, serta bantuan lainnya untuk keperluan penyelenggaraan program wajib belajar. pemerintah daerah melakukan evaluasi penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar dan menengah. masyarakat berkewajiban mendukung penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan dasar dan menengah. masyarakat berhak: dan mendapat data dan informasi tentang penyelenggaraan program wajib belajar. pasal program wajib belajar diselenggarakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan pemerintah daerah. kesintasan wajib belajar diukur berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. pengelolaan wajib belajar pendidikan dasar dan menengah tingkat kabupaten meja:!i tanggung jawab bupati. pemerintah daerah dapat mengatur lebih lanjut pelaksanaan program wajib belajar, termasuk sanksi pelanggaran terhadap dan sesuai dengan kondisi daerah kabupaten serdang bedagai. eliminasi bab vii gusi pendidikan menengah ol) bagian kesatu fungsi dan tujuan iikasubbag r uu an pendidikan menengah umum berfungsi menyiapkan peserta didik untuk memiliki pengetahuan, ketrampilan, sikap, rasa keindahan dan harmoni yang diperlukan untuk melanjutkan pendidikan tinggi dan atau untuk hidup masyarakat sejalan dengan pencapaian tujuan pendidikan nasional pendidikan menengah kejuruan berfungsi menyiapkan peserta didik, menjadi manusia produktif dan mampu bekerja mandiri, terutama untuk bekerja dalan bidang tertentu sesuai persyaratan pasar kerja sejalan dengan pencapaian tujuan pendidikan nasional sejalan dengan pencapaian tujuan pendidikan nasional. pendidikan menengah umum bertujuan untuk membentuk manusia yang berkualitas secara spiri, dan fisikdidikan menengah pada sekolah menengah atas sma) dan madrasah al'yan ma)hidup dalam masyarakat. pendidikan menengah terdiri atas (tiga) tingkat. penyelenggaraan pendidikan menengah berpedoman pada ketentuan perundang undangan yang berlaku. penjurusan pada smk mak atau bentuk lain yang sederajat berbentuk bidang kejuruan. setiap bidang kejuruan terdiri atas (satu) atau lebih program kejuruan,. pengembangan jenis program kejuru iptek), dunia industri dunia usaha, ketenagakerjaan baik secara nasional regional maupun global, kecuali untuk program kejuruan yang terkait dengan uan upaya upaya pelestarian warisan budaya. penataan dan pengembangan spektrum program kejuruan dilaksanakan oleh pemerintah daerah setelah mendapatkan masukan dari pemangku kepentingan stakeholders), khususnya asosiasi profesi dan dunia kerja terkait. ialah penataan dan pengembangan spektrum program kejuruan ditetapkan examines angan keputusan bupati. bagian ketiga taran peserta didik hukum kasubbag per uu an pak arts didik pada sma, ma, smk, mak, atau bentuk lain yang sederajat adalah smp,adalah anggota masyarakat yang telah lulus dari sekolah menengah pertama smp), madrasah tsanawiyah ts), paket satuan pendidikan lainnya yang sederajat. peserta didik sma, ma, smk. mak atau bentuk lain yang sederajat dapat. mak, atau bentuk lain yang sederajat. (l) peserta didik sma, ma, smk, makdengan agama yang dianutnya, menghormati pendidik dan tenaga kependidikan: cc., memelihara kerukunan, kedamaian,, mencintai lingkungan, bangsa dan negara, dan 9g.menengah. sosial, dan kemampuan ekonomi. anggota komite sekolah madrasah, organisasi or.) tua peserta didik, dewan pendidikan, institusi pemerintah, dan pemeran daerah yang menangani pendidikan, serta pihak lain yang terkait dengan uan pendidikan menengah secara perseorangan ataupun kolektif tidak kenaikan terlibat dalam pengambilan keputusan penerimaan peserta didik satuan pendidikanseleksi penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan menengah sima didasarkan pada hasil ujian nasional dan atau ditambah seleksi lain sesuai kompetensi terhadap kebutuhan satuan pendidikan yang bersangkutan atau tai berdasarkan prestasi non akademik lainnya bidang olahraga, seni dan mta). pengaturan lebih lanjut tentang penerimaan peserta dik pada satuan pendidikan menengah dan kemampuan daya tampung kapa pagu setiap rombongan eliminasi) akan ditetapkan dalam peraturan tersendiri. ! kabar bagian keempat pendirian satuan pendidikan hukum kasubbag per uu an dah ma, smk, mak, atau bentuk lain yang sederajat dapat didirikan oleh pemerintah, pemerintah provinsi pemerintah daerah, atau masyarakat. pendirian sma, ma, smk, mak, atau bentuk lain yang sederajat waj memperoleh izin dari pemerintah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati. syarat syarat untuk memperoleh izin pendiri. (eliminasi bab viii kabar satuan pendidikan dan pendidikan lintas jalur hukum kasubbag bat ipewuu a yel satuan pendidikan wajib memberikan layanan bidang pendidikan sesuai andar nasional pendidikan yang telah ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. setiap satuan pendidikan wajib memberikan layanan pembelajaran agama kepada peserta didik sesuai dengan agama yang dianutnya secara proporsional. satuan pendidikan berkewajiban menyediakan tenaga pendidik dan tenaga. kependidikan secara memadai serta mengupayakan peningkatan kesejahteraan dan pembinaan profesi tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan. peserta didik sd mi, smp m tsm sma ma, dan smk mak, atau bentuk lain yang sederajat dapat pindah atau mengambil program pendidikan atau mata pelajaran pada jenis dan atau jalur pendidikan yang sama atau berbeda secara terpadu dan berkelanjutan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlakhanya dapat dilakukan oleh peserta didik dari satuan pendidikan yang akreditasinya sama dengan atau lebih tinggi dari akreditasi satuan pendidikan yang ditujbagi peserta didik dari satuan pendidikan yang terakreditasinya lebih rendah satuan pendidikan dengan akreditasi lebih tinggi dapat dilakukan melalui tes seleksi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang dituju. peserta didik dari satuan pendidikan dasar atau pendidikan menengah formal dapat pindah jalur atau mengambil program pendidikan atau mata pelajaran pada program paket atauketentuan lebih lanjut tentang pindah dan mengambil mata pelajaran at: program pendidikan sebagaimana dimaksud pada sampai dengan diatur oleh satuan pendidikan yang bersangkutan. peserta didik sd mi, sma ma, dan smk mak.npada satuan pendidikan formal yang menerapkan sistem kredit untuk memenuhi ketentuan kurikulum pendidikan nonformal yang bersangkutan. ketentuan pengambilan mata pelajaran atau program pendidikan sebagaimana dimaksud pada dan diatur oleh satuan pendidikan yang bersangkutan. bab manajemen pendidikan terpadu pengelolaan satuan pendidikan dasar dan menengah dapat digabung dalam (satu) satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan umum, kejuruan, keagamaan, dan pendidikan khusus dalam (satu) manajemen terpadu. penyelenggaraan satuan pendidikan dalam (satu) manajemen terpadu sebagaimana dimaksud pada untuk sd sdb mi, smp. small m ts. sma small ma, smk mak atau bentuk lain yang sederajat, dikoordinasikan dan diatur oleh dinas pendidikan atau kantor departemen agama sesuai kewenangan masing masing. persyaratan peserta didik, kurikulum, proses pembelajaran, penilaian hasil belajar, pembiayaan, pengelolaan, pengawasan, dan akreditasi pada satuan pendidikan dalam (satu) manajemen terpadu sebagaimana dimaksud pada mengacu pada ketentuan yang berlaku untuk masing masing satuan pendidikan yang bersangkutan. eliminasi bab pendidikan nonformal dan pendidikan informal kabar bagian kesatu hukum pendidikan nonformal paragraf esa fungsi dan tujuan per uu : lembaga pelatihan: kelompok belajar: pusat kegiatan belajar masyarakat: majelis taklim, dan pondok pesantren dan atau melanjutkan pendidikan tingkat yang lebih tinggi. peserta didik padaterhadap pendidikan sepanjang dzn srazaskan dari, oleh dan untuk masyarakat". examine dampilkada saaat melanjutkan tingkat pendidikan yang lebih tinggi. hukum yan majelis taklim menyelenggarakan pembelajaran agama islam untuk memenuhi per uu berbagai kebutuhan belajar masyarakat pada jalur pendidikan nonformal. peserta didik pada majelis taklim adalah masyarakat muslim yang ingin belajar yan mendalami ajaran islam dan atau untuk meningkatkan pengetahuan ketrampilan, sikap dan kecakapan hidup. pondok pesantren menyelenggarakan pembelajaran agama islam yang diikuti para santri untuk memenuhi kebutuhan belajar masyarakat pada jalur pendidikan non formal, yang diselenggarakan dalam asrama atau pondokan. peserta didik pada pondok pesantrenrampilan, sikap dan kecakapan hidup. program pendidikan nonformal meliputi pendidikan anak usia dini: pendidikan kekasaran, cc. pendidikan kesetaraan: pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kecakapan hidup: pendidikan pemberdayaan perempuan: pendidikan kepemudaan: dan pendidikan sejenis lainnya yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. paragraf pendidikan kecakapan hidupasi dengan examine sg39ram program pendidikan nonformal lainnya dan atau tersendiri. kabar paragraf hukum pendidikan kepemudaan ikasubbag per uu an didikan kepemudaan adalah pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan,kepemudaan berfungsi mengembangkan potensi pemuda wawasan,serta didik pendidikan kepemudaan adalah warga masyarakat yang berusia antara (lima belas) sampai dengan (tiga puluh) tahun. pendidikan kepemudaan mencakup berbagai bentuk pendidikan dan pelatihan ad., kewirausahaan. paragraf pendidikan pemberdayaan perempuanperempuan dalam pengembangan potensi diri, nilai, sikap dan estetika perempuan agar mampu memperoleh hak dasar kehidupan yang setara dan adil gender dalam kehidupan berkeluargarempuan terhadap pendidikan: pencegahan terhadap pelanggaran hak hak dasar perempuan: dan cc. penyadaran terhadap harkat dan martabatketentuan yang berlaku. paragraf pendidikan kekasarankepada peserta didik, yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari hari. peserta didik.esia. pendidikan kekasaran dilaksanakan terintegrasi dengan pendidikan kecakapan laminasi fog kabar mang paragraf pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja gina taralaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada dan ini harus berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan telah dikoordinasikan direkomendasikan oleh instansi pemerintah daerah yang relevan. paragraf pendidikan kesetaraaneserta didik program paket adalah anggota masyarakat yang berminat menempuh pendidikan setara sd mi. program paket berfungsi memberikan pendidikan umum setara smp m ts. peserta didik program paket adalah anggota masyarakat yang telah lulus program paket atau sd mi yang berminat menempuh pendidikan setara smp m ts. program paket berfungsi memberikan pendidikan umum setara sma ma. peserta didik program paket adalah anggota masyarakat yang telah lulus program paket atau smp m yang berminat menempuh pendidikanaragraf pendidikan satuan pendidikan izin pendirian satuan pendidikan nonformal dikeluarkan pemerintah daerah atau pejabat yang ditunjuk sesuai kewenangannya. ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada atur dengan peraturan bupati. penerbitan izin kepada satuan pendidikan nonformal harus mempertimbangkan hal hal sebagai berikut kurikulum dan silabus: sarana dan prasarana pendidikan: pendidikan dan tenaga kependidikan: sumber pembiayaan pendidikan: sistem evaluasi dan sertifikasi: dan manajemen lembaga. izin pendirian satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh lembaga asing diatur dengan peraturan bupatiexamine stripes penilaian penyetaraan sebagaimana dimaksud pada dilakukan #lalui semua ujian yang dipersyaratkan dalam standar nasional pendidikan dapat dinyatakan lulus dari satuan pendidikan. kabar hukum y4, kg, bagian kedua pendidikan informal kesan pendidikan informal dilakukan oleh keluarga atau lingkungan. pendidikan informal bertujuan memberikan keyakinan, estetika serta meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan peserta didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional dan tujuan pendirian negara kesatuan republik indonesia. pendidikan olehpendidikan yang tidak termasuk dalam jalur formal dan nonformal. wakil bupati adalah wakil bupati serdang bedagai dewan perwakilan rakyatdinas pendidikan adalah dinas pendidikan kabupaten serdang bedagai ah berdasarkan jumlah siswa yang dimiliki. masyarakat adalah penduduk yang berdomisili wilayah hukum sampai tamat,, dan tahun sekolah lanjutan tingkat pertama atau satuan pendidikan yang sederajat:minami tersedia pada jalur, jenjang, danjen pendidikan tertentu: pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai bag guru, konselor, tutor, pamong belajar, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekuasannya serta berpartisipasi dalam #kum menyelenggarakan pendidikan: pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan subbab suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara2 rr uu an aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kedua:list pendidikan informal dilaksanakan secara bertanggung jawab. penyampaian informasi atau hiburan oleh media masa atau pihak lain kepada masyarakat harus secara serius mempertimbangkan implikasi pendidikannyapeserta didik pada pendidikan informal adalah setiap warga masyarakat, pendidik pada pendidikan informal terdiri dari anggota keluarga, anggota masyarakat, lingkungan sosial, atau lingkungan alam dan tokoh agama. penyelenggaraan pembelajaran pendidikan informal menjadi tanggung jawab setiap orang, keluarga, dan atau masyarakat. hasil pendidikan informal diakui sama dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh:tandar nasional pendidikan untuk dapat dinyatakan lulus dari satuan pendidikan. hasil belajar peserta didik pendidikan informal yang disamakan dengan hasil belajar pendidikan formal atau pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dapat digunakan untuk mendaftar pada satuan pendidikan formal atau nonformal pada jenjang yang lebih tinggi. eliminasi bab kabar pendidikan khusus "or hukum ken bagian kesatu kasubbag an: iga aah pen pendidikan khusus bagi peserta didik berkelana paragrafsebagaimana dimaksud para bertujuanaragraf bentuk satuan pendidikan pendidikan khusus bagi peserta didik berkelana dapat diselenggarakan mela'ui jalur formal, nonformal, dan i, program pendidikan terpadu, atau program pendidikan terpadu, atau program pendidikan inklusif pada satuan pendidikan umumkhusus melalui jalur informal dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri, satuan pendidikan khusus untuk peserta didik berkelana dapat diselenggarakan: pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan nonformal. pendidikan inklusif untuk peserta didik berkelana dapat diselenggarakan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. pendidikan khusus untuk peserta didik berkelana dapat diselenggarakan melalui modul pembelajaran jarak jauh. pendidikan khususatuan pendidikan khusus pada jenjang pendidikan dasar terdiri atas sekolah dasar luar biasa sdb), madrasah ibtidaiyah luar biasa mil), atau bentuk lain yang sederajat: atau. sekolah menengah pertama luar biasa small), madrasah tsanawiyah luar biasa lb), atau bentuk lain yang sederajat. satuan pendidikan khusus pada jenjang pendidikan menengah adalah sekolah menengah atas luar biasa small), madrasah aliyah luar biasa male), atas examine bentuk lain yang sederajat. #r penyelenggaraan satuan pendidikan khusus dapat menggunakan sistem unit. satuan pendidikan khusus untuk peserta didik berkelana dapat kabar # menyelenggarakan pendidikan untuk (satu) atau beberapa jenis peserta did. hukum sgketainan. aman paragraf pa, peserta didik peruteandan atau sosial. kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, dan atau sosial sebagaimana dimaksud pada meliputi tunanetra: tunarungu: tunawicara: tunagrahita: tunadaksa: tunalaras: korban penyalahgunaan narkoba dan atau psikotropika: dan kelainan lainnya: kelainan sebagaimana dimaksud pada dapat juga berwujud gabungan dari (dua) atau lebih jenis jenis kelainan atas yang disebut tenaganya. cc. memperoleh bantuan fasilitas belajar atau bantuan lain sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku. memperoleh kemudahan menggunakan sarana da. pindah jalur atau satuan pendidikan lain yang sederajat atau melanjutkan i e satuan pendidikan yang lebih tinggi. mengikuti program pendidikan terpadu dan pendidikan inklusif sesuai dengan persyaratan yang diterapkan. imam ina siehyelesaikan program pendidikan lebih cepat atau lebih lambat dari waktu yang ditentukan. mengikuti pendidikan luar batas usia yang berlaku bagi peserta didik biasa, dan kabar i., memperoleh jaminan hukum yang sama seperti anak pada umumnya. hei loh per uu an seram rangka menjaga norma norma pendidikan, melalui bimbingan keteladananc. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban den keamanan sekolah. menghormati pendidik dan tenaga kependidikan, dan mengikuti proses pembelajaran dengan menjunjung tinggi nilai nilai, etika, norma, dan peraturan yang berlaku. paragraf syarat dan tata cara pendirian satuan pendidikan khusus bagi peserta didik berkelanasatuan pendidikan khusus bagi peserta didik berkelana wajib memperoleh izin dari pemerintah propinsi. untuk mengajukan permohonan ijin kepada pemerintah propinsi harus mendapatkan rekomendasi dari bupati. selain memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan dasar dan menang h sebagaimana dimaksudkan dalam dan pendirian satuan pendidikan khusus bagi peserta didik berkelana juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: dan . . memiliki sumber pembiayaan untuk kelangsungan program pendidikan khusus. eliminasikabar hukum paragraf fungsi dan tujuan iasupsac per uu mbentuk manusia berkualitas yang memiliki kecerdasan spiritual, sai emosional, sosial, dan intelektual serta memiliki ketahanan dan kebugaran fisik: ses membentuk manusia berkualitas yang kompeten dalam pengetahuan dan seni, jaga berkeahlian dan berketrampilan, menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab, serta untuk mempersiapkan peserta didik mengikuti pendidikan lebih lanjut dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional. paragrafwa ar dan atau bakat istimewa dapat berupa program percepatan, program pengayaan::' pada dapat dilakukan dalam bentuk kelas biasa (kelas inklusif): kelas khusus: satuan pendidikan khusus: dan atau pelayanan pendidikan khusus yang terintegrasi dalam sistem satuan kredit semester (sks). pemerintah daerah memfasilitasi terselenggaranyapotensi kecerdasan dan atau bakat istimewa. paragraf peserta didikekstrim memiliki potensi'jauh atas rata rata dalam salah satu atau lebih kemampuan akademik: pxaminasif sei, olahraga: kepemimpinan: dan kabar aan4 lainnya yang relevan. hukum tetapan peserta didik sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh ahli relevan. kasubbag er uu an peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewmperoleh layanan pendidikan sesuai dengn bakat, minat, kemampuan dan kecerdasannya yang jauh atas rata rata:: pindah sekolah yang sejajar atau melanjutkan satuan pendidikan yang leb'h tinggi, menyelesaikan program pendidikan lebih cepat dari waktu yang ditentukan, mengikuti program pendidikan inklusif sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan:pembiasaan, setiap peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa berkewajiban menjalankan ibadah sesuai agama yang dianutnya: ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban itu,ngupayakan pengembangan potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa yang dimilikinya, mengembangkan wawasan keunggulan: memelihara kerukunan, kedamaian, dan harmoni sosial antara teman: mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi sesama: i. mencintai lingkungan, bangsa, dan negara: dan ikut menjaga dan memelihara sarana daan prasarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan sekolah. paragraf pendirian satuan pendidikan khusus pendirian satuatau bakat istimewa dalam jumlah yang sesuai dengan prosedur operasi standar: menggunakan kurikulum terdiversifikasi: tersedia pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki. kualifikasi den kompetensi yang sesuai dengan prosedur operasi standar: tersedia sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai dengan prosedur operasi standar,. penyelenggaraan satuan pendidikndapat wn persetujuan dari instansi yang berwenang setelah direkomendasikan oleh examine sp. perintah daerah atau instansi yang berkompeten asa bab xii trem pendidikan bertaraf internasional dan pendidikan berbasis keunggulan lokal kasubbag per uu an pemerintah daerah menyelenggarakan paling sedikit (satu) satuan pendidikan dasar untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan dasar yang bertaraf internasional. masyarakat dapat menyelenggarakan satuan pendidikan bertaraf internasionmenjadi bertaraf internasional. pemerintah daerah menyelenggarakan paling sedikit (satu) satuan pendidik keunggulan lokberbasis keunggulan lokal. pendidikan bertaraf internasional dan pendidikan berbasis keunggulan lokal dapat diselenggarakan dalam (satu) satuan pendidikanstandar pendidikan negara majb xiii penyelenggaraan pendidikan negara lain indonesiaanak usia dini, satuan pendidikan dasar, dan atau satuan pendidikan menengah bagi warga negaranya kabupaten serdang bedagai setelah mendapat ijin dari instansi yang berwenang. apabila satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada menerima peserta didik warga negara indonesia, maka satuan pendidikan yang dengan examine agama yang dianut peserta didik dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. #r warga kota yang menjadi peserta didik pada satuan pendidikan sebagaimana ang dimaksud pada wajib mengikuti ujian nasional. iikabag hukum lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui negaranya kasubbag dapat menyelenggarakan pendidikan kabupaten serdang bedagai sesuai per uu an sengan bekerjasama dengan lembaga penyelenggara pendidikan kabupaten serdang bedagai atas dasar prinsip kesetaraan. kerjasama pendidikan sebagaimana dimaksud pada wajib mengikutsertakan sekurang kurangnya (tiga puluh persen) pendidik warga negara indonesia. kerjasama pendidikan sebagaimana dimaksud pada wajib mengikutsertakan sekurang kurangnya 80x (delapan puluh persen) tenaga kependidikan warga negara indonesia. satuan pendidikan anak usia dini dapat menjalin kerjasama akademik dengan satuan pendidikan anak usia dini dari negara lain. kerjasama pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada bertujuan untuk meningkatkan mutu program pendidikan anak usia dinianak usia dini kabupaten serdang bedagai atau luar negeri: pertukaran guru dan atau tenaga kependidikan: cc. pemanfaatan bersama berbagai sumberdaya:anak usia dini sebagaimana yang dimaksud pada pada tingkat taman kanak kanak atau yang sederajat hanya dapat dilakukan oleh badan hukum pendidikan yang memiliki satuan pendidikan taman kanak kanak atau yang sederajat berakreditasi anak usia dini. kerjasama sebagaimana dimaksud pada sampai dengan diatur dengan peraturan bupati. satuan pendidikan dasar atau satuan pendidikan menengah dapat menjalin kerjasama akademik dengan satuan pendidikan sederajat dari negara lain. kerjasama sebagaimana dimaksud pada bertujuan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan dasar atau pendidikan menengah, memperluas jaringan kemitraan untuk kepentingan satuan pendidikan: dan atau menyelenggarakan pendidikan dasar atau pendidikan menengah bertaraf internasionaldasar atau pendidikan menengah kabupaten serdang bedagai atau luar negeri: program kembaran, khusus untuk pendidikan menengah: program pemindahan dan perolehan kredit: pertukaran peserta didik: pertukaran guru, dan atau tenaga kependidikan: pemanfaatan bersama berbagai sumberdaya: pemasangan khusus pendidikan menengah kejuruan: penelitian: i.dasar atau pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada hanya dapat dilakukan oleh padan hukum pendidikan yang memiliki satuan pendidikan dasar atau pendidikan examine menengah yang berakreditasi kerjasama sebagaimana dimaksud pada sampai dengan diatur kabar (dngan peraturan bupati. hukum kasubbag ididariyang dimaksud pada hanya dapat dilakukan oleh satuan pendidikan nonformal yang memiliki izin sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku dan terakreditasi.. kerjasama sebagaimana dimaksud pada sampai dengan diatur dengan peraturan bupati. pemerintah daerah mengadakan evaluasi dan pengawasan terhadap semua bentuk pelayanan pendidikan yang melibatkan partisipasi asing. bab xiv pendidik dan tenaga kependidikan bagian kesatu jenis, tugas, dan tanggung jawab pendidik mencakup guru, konselor, pamong belajar, pamong widyaiswara, tutur, instruktur, fasilitator, pelatih, dan sebutan lain dari profesi yang berfungsi sebagai agen pembelajaran peserta didik. pendidik sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut guru bertugas dan bertanggung jawabyang mengaktualisasikan potensi kemanusiaannya secara optimum, pada jalur pendidikan formal jenjang pendidikan dasar dan menengah, termasuk pendidikan anak usia dini. konselor bertugas dan bertanggung jawab memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, menengah. pamong belajar bertugas dan bertanggung jawab menyuruh, mengajar, membimbing, melatih peserta didik, dan mengembangkan: model program pembelajaran, alat pembelajaran, dan pengelolaan pembelajaran pada jalur eliminasi pendidikan nonformal. pamong bertugas dan bertanggung jawab membimbing dan melatih anak usia kab dini pada kelompok bermain, penitipan anak dan bentuk lain yang sejenis. pa. iwidyaswara bertugas dan bertanggung jawab mendidik, mengajar dan melatih ban beserta didik pada program pendidikan dan pelatihan prajabatan dan atau . atm jabatan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan atau pemerintah asu bag daerah, r y uu tutormandiri atau proses pembelajaran dalam kelompok pada satuan pendidikan jalur formal dan nonformal: instruktur: fasilitator bertugas dan bertanggung jawab memberikan pelayanan pembelajaran pada lembaga pendidikan dan pelatihan: dan pelatih bertugas uan bertanggung jawab memberikan pelatihan teknis olahraga kepada peserta didik pada kegiatan pelatihan, pada satuan pendidikan jalur formal atau nonformal. tenaga kependidikan mencakup pimpinan satuan pendidikan, pengawas satuan pendidikan formal dan nonimpinan satuan pendidikan bertugas dan bertanggung jawab mengelola satuan pendidikan pada pendidikan formal dan atau nonformal: pengawasdasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini jalur formal dan non formal: tenaga perpustakaan bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan sumber belajar perpustakaan: tenaga laboratoriumbertugas dan bertanggung jawab membantulapangan pendidikan bertugas dan bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan administratif pada satuan pendidikan: tenaga administrasi bertugas dan bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan administratif pada satuan pendidikan: psikolog bertugas dan bertanggung jawab memberikan layanan bantuan psikologis pedang gis kepada peserta didik dan pendidik pada satuan pendidikan khusus dan pendidikan anak usia dini: pekerja sosial bertugas dan bertanggung bawah memberikan layanan bantuan sosiologis pedagogis kepada peserta didik dan pendidik pada satuan pendidikan khusus dan pendidikan anak usia dini: terapis bertugas dan bertanggung jawab memberikan layanan bantuan fisiologis kinesiologis kepada peserta didik pada satuan pendidikan khusus dan pendidikan anak usia dini, danexaminesjuga kum vig bagian kedua pengangkatan dan penempatan soba per uu an pengangkatpemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. penempatan dan pemindahkepala dinas pendidikan sesuai kebutuhan lembaga dan berdasarkan peraturan perundang undanganmasyarakat pendidikan khusus dilakukan oleh instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang undangkeagamaan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan satuan pendidikan swasta dilakukan oleh pemerintah yang bertanggung jawab dibidang keagamaan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak menrnlajmaud yanginformal adalah jalur pendidikan keluarga dun lingkungan. jexaminasi bab kabar visi, misi, tujuan dan motto hukum bagian pertama visi pendidikan fer uu an visi penyelenggaraan pendidikan kabupaten serdang bedagai adalah terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas lahir dan batin dalam era globalisasi. bagian kedua misi pendidikan misi pendidikan yaitu menuntaskan program wajib belajar pendidikan dasar dan menengah dua belas tahun, meningkatkan angka partisipasi kasar apk) dan angka partisipasi murni apm), menciptakan kelas kelas unggulan untuk memotivasi prestasi siswa: terwujudnya mutu lulusan yang relevan dengan tuntutan pasar kerja dan pengembangan disiplin ilmu dalam skala regional dan global: meningkatkan kinerja gelora pendidikan melalui mgm, kkg, k3s dan musyawarah kerja pengawas atau penilik serta memfasilitasi penyetaraan kualifikasi tenaga pendidik:an: melaksanakan rehabilitasi dan .dibangun gedung sekolah baru dari semua tingkatan dengan skala prioritas s5)sampai dengan tidak boleh diskriminatif menurutmerintah daerah dapat mengangkat, menempatkan atau memindahkan pendidik dan tenaga kependidikan berstatus pns daerah yang bersangkutan dalam rangka memeragakan dan atau meningkatkan mutu pendidikan. bagian ketiga pembinaan karir, promosi dan penghargaan paragraf pembinaan karir pemerintah daerah wajib melakukan pembinaan karir pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan pola pembinaan karir sebagaimana ketentuan jarig berlaku. penyelenggara satuan pendidikan swasta wajik melakukan pembinaan karir pendidik dan tenaga kependidikan dari suatu pendidikan yang diselenggarakan sesuai dengan pola pembinaan karir sebagaimana yang diatur dalam perundang perundang yang berlaku. pembinaan karir tenaga kependidikan dilaksanakan dalam bentuk peningkatan amin sipprikasi akademik dan atau kompetensi manajerial dan atau teknik sebagai tenaga kependidikan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. rasa paragraf filum promosi dan penghargaan teen per uu an didik dan tenaga kependidikan dapat dipromosikan atas dasar prestasi, masa kerja, dan atau pengharga dan atau kenaikan jabatan. promosi bagi pendidik dan tenaga kependidikomosi bagi pendidik dan dan berstatus non pns dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan oleh badan hukum penyelenggaraan satuan pendidikan yang bersangkutan, dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku baik dibidang pendidikan maupun bidang ketenagakerjadinilai berprestasi dan berdedikasi luar biasa. mea aak sana akar ora let ing pemerintah memberikan penghargaan kepada pendidik yang hasil penelitiannya secara signifikan memberikan kontribusi terhadap perluasan dan pendalaman kandungan ilmu, teknologi atau seniperaturan perundang undangan yang berlaku. setingkat lebih tinggi, kenaikan pangkat istimewa, piagam, uang, atau bentuk penghargaan lainnya. penghargaan sebagaimana dimaksud pada dan diberikan pada hari ulang tahun kemerdekaan republik indonesia, hari pendidikan nasional atau hari guru nasional. pemerintah daerah dapat memberi penghargaan kepada pendidik dan atau ., yang dinilai berprestasi, berdedikasi, dan berjasa luar biasa dalam pendidikan. masyarakat dapat memberi penghargaan kepada pendidik dan atau tenaga kependidikan. pendidik dan atau tenaga kependidikan dapat menerima penghargaan dari pihak asing sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. guru yang berprestasi dan memenuhi syarat administratif sesuai ketentuan yang berlaku dapat diusulkan untuk mendapatkan tugas tambahan sebagai calon kepala satuan pendidikan setelah melalui seleksi. tata cara prosedur dan pedoman penugasan guru sebagai kepala satuan pendidikan kepala sekolah lingkungan dinas pendidikan diatur dengan peraturan bupati. guru yang berprestasi dapat diangkat sebagai pengawas atau melimpah sebagai guru jenjang satuan pendidikan yang lebih tinggi atau menduduki jabatan struktural setelah melalui uji kompetensi. tata cara prosedur dan pedoman uji kompetensi bagi guru yang berprestasi dapat diangkat sebagai pengawas atau melimpah atau menduduki jabatan examine struktural sebagaimana maksud ini diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati. imaa bagian bagian keempat siti sertifikasi kasubbag per uu an beberkan sertifikasi profesi pendidik merupakan pengakuan terhadap kompetensi untuk pemegang jabatan profesional sebagai pendidik, yang dilakukan oleh lembaga yang diakui oleh pemerintah. pendidik yang telah memperoleh sertifikat profesi berhak mendapatkan tambahan kesejahteraan atau hak hak lain sesuai dengan ketentuan yang berlakubab kurikulum kurikulum satuan pendidikan kabupaten serdang bedagai mencakup (tiga) unsur, yaitu kurikulum universal, kurikulum nasional, dan kurikulum lokal. kurikulum universal ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan perkembangan ilmu, teknologi dan seni. kurikulum nasional ditetapkan berdasarkan kebijakan departemen pendidikan nasional. kurikulum lokal ditetapkan berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan belajar khusus masyarakat kabupaten serdang bedagai. muatan kurikulum setiap jenjang pendidikan disesuaikan dengan tugas perkembangan peserta didik. examines satuan pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat dimungkinkan untuk penambah bahan belajar sesuai dengan ciri khas masing masing. juga baja hukum bab xvi anggaran pendidikan sai r uu an pemerintah daerah berkewajiban mengalokasikan sekurang kurangnya (duapuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) untuk pembangunan sektor pendidikan. satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat pada dasarnya bertanggung jawab terhadap sebagian besar dana penyelenggaraannya. dengan pertimbangan tertentu pemerintah dapatlaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada dan ini akan diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati. bab xvii sumber daya pendidikan satuan pendidikan berkewajiban menyediakan prasarana, sarana, alat dan media belajar, serta buku pelajaran secara memadai. buku pelajaran pokok dan atau bahan belajar sejenis, yang diberlakukan pada suatu jenis dan jenjang pendidikan, disusun dan diperbaharui berdasarkan kurikulum yang berlaku. buku pelajaran pokok dan atau bahan belajar sebagaimana yang dimaksud pada dapat diterbitkan dan atau diproduksi oleh pemerintah, swasta dan atau organisasi profesi kependidikan. pengadaan dan pemanfaatan buku pelajaran pokok dan atau bahan belajar sebagaimana yang dimaksud pada dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan satuan pendidikan, dan daya beli masyarakatlaminasi bab xviii |karang evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi |ru bagian kesatu evaluasi ilusi dea valuasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional! bma sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak pihak jarig berkepentingan. evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan ja. pada jalur formal, nonformal dan informal untuk semua jenis,lebih lanjut dengan keputuslebih lanjut dengan keputusan bupati. bagian ketiga sertifikasi nanjaa dimaksud pada dan examine: diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati. tag pan bab xix hukum bahasa pengantar kasubbag per uu an asa indonesia sebagai bahasa negara menjadi bahasa pengantar umum dalam pendidikan formal dan nonformal. bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada tahun pertama sampai dengan tahun ketiga sd mi atau bentuk lain yang sederajat apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan atau keterampilan tertentuinggrismadrasah dan pendidikan keagamaan islam pada pendidikan dasar dan menengah dapat menggunakan bahasa asingasing lainnya sebagai bahasa pengantar. pembelajaran kelompok mata pelajaran selain kelompok mata pelajaran pendidikwajib menggunakan bahasa indonesia sebagai bahasa pengantar kecuali jurusan, program studi, atau pelajaran bahasa asing. pembelajaran pada pendidikan tinggi dapat menggunakan bahasa asing sebagai bahasa pengantar, kecuali untuk mata kuliah pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa indonesia. pembelajaran mata pelajaran bahasa daerah wajib menggunakan bahasa daerah yang bersangkutan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan formal maupun nonformal. pembelajaran mata pelajaran asing wajib menggunakan bahasa asing yang bersangkutan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan formal maupun nonformal. bab perserta masyarakat bagian kesatu fungsi perserta masyarakat dalam pendidikan berfungsi meningkatkan penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan dalam rangka. mencapai tujuan pendidikan sastera| laminasi bagian kedua komponen perserta masyarakat abad sanskerta masyarakat dalam pendidikan meliputi perserta perseorangan, aan gara keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi sr uu an kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. perserdang bedagai dan komite sekolah madrasah atau nama lain yang sejenis pada jalur pendidikan formal dalam jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pada pendidikan anak usia dini. perserta perseorangan, kelompok, dan keluarga baik formal maupun nonformal maupun nonformal. perserta pengusaha sebagai sumber pendidikan dapat berupa penyediaan fasilitas saran dan prasarana pendidikan, sumbangan dana, secara terus menerus maupun sekali waktu. perserta perseorangan, kelompok, atau keluargapengusaha sebagai pelaksana pendidikan dapat berupa pelaksanaan sistem magang, pendidikan sistem ganda, dan atau kerjasama produksi der.bagian ketiga pendidikan berbasis masyarakat gal pendidikan berbasis masyarakat dilaksanakan pada satuan pendidikan formal dan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat pada semua jenjang dan jenis nan didikan. tag amina sdbyarakai berhak menyelenggarakan pendidikan dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosioekonomi, dan budaya untuk kepentingan usa harakat. . mum subbab um, evaluasi, manajemen, dan pendanaan satuan pendidikan formal dan suru an lela dengan kekhasan agama, lingkungan sosioekonomi, dan budaya kembangkan oleh satuan pendidikan sesuai dengan kekhasan masing masi:ig dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. lembaga pendidikan berbasis masyarakat pada jalur pendidikan formal dan nonformal dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumberdaya lain secara adil dan merata dari pemerintah dan atau pemerintah daerah. bantuan teknis, subsidi dana, dan sumberdaya lainnya secara dan mera'a sebagaimana dimaksud pada adalah perlakuan yang sama pemerintah daerah pada satuan satuan pendidikan sesuai kemampuan pemerintah dan pemerintah daerah ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara bantuan tehnis, subsidi dana dan sumber daya lainnya sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati. bagian keempat dewan pendidikan dewan pendidikan kabupaten serdang bedagai berperan dalam memberikan pertimbangan dan saran ditingkat kabupaten serdang bedagai dalam rangka peningkatan mutu pelayanan pendidikan. dewan pendidikan bersifat peka dalam memperhatikan keluhan, saran kritik dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan pendidikan. dewan pendidikan menyelenggarakana) kali dalam setahun. dewan pendidikan dapat mengadakan koordinasi dengantata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian serta struktur organisasi dan tata kerja dewan pendidikan berpedoman pada ketentuan perundang undangan yang perjaka. examine bagian kelima komite sekolah madrasah drum lan (ea mite sekolah madrasah atau nama lain yang sejenis adalah mitra satuan lau pendidikan yang bekerja secara mandiri. fungsi komite sekolah madrasah adalah memberikan pertimbangan kepada satuan pendidikan dalam pengelola'aan pendidikan: memberikan dukungan sumberdaya pendidikan kepada satuan pendidikan: mengawasi penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan: gd. menjadi mediator yang melibatkan pendidik dan tenaga kependidikan: dan menjadi mediator hubungan satuan pendidikan dengan berbagai kelompok: kepentingan masyarakat dalam rangka peningkatan mutu pelayanan pendidikan. komite sekolah madrasah atau nama lain yang sejenis tidak mempunyai hubungan hirarkis dengan dewan pendidikan maupun dengan lembaga pemerintahan. komite sekolah madrasah dapat mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan dewan pendidikan, kepala satuan pendidikbersifat peka dalam memperhatikan keluhan, saran dan kritik, serta menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam upaya peningkatan mutu layanan pendidikan. komite sekolah madrasah atau nama lain yang sejenis menyelenggarakan:g) kali dalam setahun. komite sekolah madrasah atau nama lain yang sejenis berperan memberikan pertimbangan dan arahan, dukungan tenaga, sarana dan prasarana kepada penyelenggara satuan pendidikan, kepala satuan pendidikan, atau pihak pihak yang relevan dalam proses perencanaan, penyelenggaraan, evaluasi hasil pendidikan, dan pengawasan pendidikan tingkat sekolah. komite sekolah madrasah atau nama lain yang sejenis sebagai perwakilan masyarakat menilai pertanggungjawaban kepala satuan pendidikan. untuk keperluan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada bidang keuangan, komite sekolah madrasah atau nama isin yang sejenis dapat menunjuk akuntan publik. tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian serta struktur organisasi dan tata kerja komite sekolah madrasah berpedoman pada ketentuan perundang3 undangan yang berlaku. bagian keenam larangan satbuku pelajaran satuan pendidikan baik secara lang sung maupun tidak langsunggintervensi seleksi calon peserta didik dan proses pembelajaran, serta tidak membebani atau mengambil keuntungan dari satuan pendidikan. amin syarat pendidikan dan atau komite sekolah madrasah atau nama lain jarig jenis, baik perseorangan maupun kode :bag gan peraturan perundang undangan yang berlaku. bagian ketujuh jam belajar masyarakat subbab fuku an belajar masyarakat jbm) adalah suatu upaya untuk menumbuh kembangkan budaya belajar dengan menciptakan suatu kondisi lingkungan yang ideal yang dapat mendorong proses belajar mengajar anak warga belajar, dan dapat berlangsung dalam suasana aman, nyaman, tertib dan menyenangkan, jam belajar masyarakat bertujuan memotivasi warga masyarakat peserta didik agar terbiasa tertib dan teratur memanfaatkan waktunya sehari hari untuk belajar sehingga, timbul suatu kebiasaan bahwa belajar merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi dan bukan merupakan beban waktu pelaksanaan jam belajar masyarakat minimal (dua) jam setiap hari mulai pukul wib sampai dengan wib, pada waktu tersebut harus dihindarkan hal hal yang dapat mengganggu konsentrasi belajar anak warga belajar. strategi dan tahapan pelaksanaan jam belajar masyarakat akan diatur lebih lanjut bab xxi hak dan kewajiban peserta didik, orangtua, masyarakat dan pemerintah kota bagian pertama hak dan kewajiban peserta didik setiap peserta didik mempunyai hak yang sama untuk memperoleh ministra yang bermutu setiap warga masyarakat yang berusia tujuh sampai dengan delapan belas tahun wajib mengikuti ministra dasar atau pendidikan luar sekolah pls) setiap peserta didik mempunyai kewajiban untuk menjaga citra positif ministrevesen tangan pendidikan anaknya orangtua dari usia wajib belajar berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya pra diy dari anak usia wajib belajaridah pihak diselesaikan secara kekeluargaan, musyawarah, mufakat dan ubah administrative sesuai ketentuan yang berlaku. kum wpr bagian ketiga . wasubbag hak dan kewajiban masyarakat perlu an masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sing dan evaluasi progam pendidikan masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan masyarakatf sesuai ketentuan yang berlaku. bagian keempat hak dan kewajiban pemerintah kabupaten pemerintah kabupaten serdang bedagai mengembangkan struktur komponen pendidikan masyarakat dan dunia usaha dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan meningkatkan pelayanan publik secara efektif tercapainya performance sekolah yang berwawasan lingkungan dan asri meningkatkan pelaksanaan pendidikan budi pekerti aktivitas kepemudaan, keolahragaan, pendidikan luar sekolah, seni dan budaya. bagian ketiga tujuan pendidikan tujuan pendidikan yaitu meningkatkan pemerataan kesempatan belajar pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan bagi semua kelompok penduduk secara adil tidak diskriminatif, dan demokratis tanpa membedakan tempat tinggal, status ekonomi, jenis kelamin, agama, kelompok etnis, dan kelainan fisik, emosi, mental serta intelektual: menuntaskan program wajib belajar pendidikan dua belas tahun secara efisien, relevan, dan bermutu sebagai landasan yang kokoh pengembangan kualitas manusia indonesia dalam pendidikan lebih lanjut: meningkatkan daya saing bangsa dengan menghasilkan lulusan yang bermutu, terampil, ahli dan profesional, mampu belajar sepanjang serta memiliki kecakapan hidup yang dapat membantu dirinya dalam menghadapi berbau tantangan dan perubahan: amin as$ crenata sistem pengaturan dan pengelolaan pendidikan yang semakin efisien, @produktif dalam suatu tata kelola yang sehat (good governance) dan tabel, kabar vivum bagian keempat moto pendidikan per uu an moto pendidikan kabupaten serdang bedagai adalah paten" yaitu pintar, akhlak mulia, tertib, empati dan nalar bab iii lingkup penyelenggaraan pendidikan penyelenggaraan pendidikan merupakan kegiatan pengaturan komponen komponen sistem pendidikan pada jalur, jenjang, jenis, program, dan satu pendidikan agar proses pembelajaran dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan yang akan dicapai. lingkup penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada meliputi pendidikan anak usia dini: pendidikan dasar: pendidikan menengah: pendidikan nonformal dan pendidikan informal: pendidikan khusus: pendidikan berbasis keunggulan lokal: komponen komponen pembelajaran sebagaimana dimaksud pada meliputi antara lain fungsi, tujuan, satuan pendidikan, syarat dan tata cara pendirian, serta pengawasan. bab xxii standart pelayanan minimal bagian kesatu prinsip prinsip standart pelayanan minimal spm pendidikan disusun sebagai alat untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar pendidikan kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib pendidikan. spm pendidikan sebagaimana dimaksud pada diatas meliputi: spm pendidikan dasar, spm pendidikan mer.engah, spm pendidikan non formal, spm pendidikan kepemudaan, spm pendidikan olah raga, spm penyelenggaraan statistik dan pelaporan pendidikan, pemuda dan olah raga. penerapan spm pendidikan merupakan bagian dari penyelenggaraan pelayanan dasar pendidikan bagi masyarakat kabupaten serdang bedagai. indikator dan ukuran kinerja spm pendidikan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh menteri pendidikan( ) pencapaian spm pendidikan disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, prioritas dan kemampuan keuangan daerah serta kemampuan kelembagaan dan . amina soil daerah. bagian kedua ubah penerapan standart pelayanan minimal a83 (laku au) subbab fpe serapan spm pendidikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan per uu an teri pendidikan nasional. t9pm pendidikan yang telah ditetapkan oleh menteri pendidikan nasional menjadi salah satu acuan bagi dinas pendidikan untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan pelayanan pendidikan. dinas pendidikan pendidikan nasional. rencana pencapaian spm sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam rencana strategis dinas pendidikan renstra dinas pendidikandinas pendidikan), kebijakan umum anggaran kua), rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah rka dinas pendidikanpendidikan sebagaimana dimaksud dalam dan dan anggaran kegiatan yang terkait dengan pencapaian spm pendidikan dilakukan berdasarkan analisis kemampuan dan potensi daerah. bagian ketiga proses penyusunan rencana pencapaian spm proses penyusunan rencana pencapaian spm pendidikan sebagaimana dimaksud dalam melalui pendekatan partisipatif dengan melibatkan stakeholders terkait. perumusan rencana pencapaian spm pendidikan setidak tidaknya melalui tahapan persiapan dan pengenalan spm pengenalan isu pendidikan analisis kebutuhan analisis peningkatan pelayanan perumusan rencana pencapaian spm pengawalan dan pelaksanaan 9g. monitoring dan evaluasi rencana pencapaian target tahunan spm pendidikanyang berlaku pemerintah daerah kabupaten serdang bedagai menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi penerapan spm dalam sistem informasi daerah yang amina dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. bab xxiii #bag pengawasan kru va, subbab pengawasan penyelenggaraan pendidikan mencakup pengawasan administratif ruu an teknis edukatif. pemerintah, pemerintah daerah, dewan pendidikanpendidikanini dilakukan dengan prinsip transparansi, obyektif dan akuntabilitas. pengawas sekolah melakukan pengawasan secara fungsional pada jenjang dan jenis pendidikan kabupaten serdang bedagai sesuai dengan kewenangan masing masing. bab xxiv sanksi pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menutup satuan pendidikan dan atau program pendidikan yang beroperasi tanpa izin sebagaimana diatur dalam peraturan daerah initelah memperoleh izin pendirian dan atau izin penyelenggaraan dari pihak yang berwenang tetapi terbukti tidak memenuhi persyaratan pendirian sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini atau peraturan perundang undangan yang berlaku. pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sani:si administratif atau menutup bupati ini atau peraturan peraturan pemerintah yang berlaku. pemerintah dan atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat membatalkan atau menunda pemberian subsidi sumberdaya pendidikan kepada. bupati ini atau peraturan peraturan pemerintah yang berlaku. orang tua wali yang tidak menyekolahkan anaknya yang berusia (tujuh) sampai dengan (sembilan belas) tahun, padahal disekitarnya tersedia pelayanan pendidikan dasar dan menengah wajib belajar tanpa dipungut biaya dikenakan sanksi dari pemerintah daerah sesuai dengan perda wajar nomor tahun satuan pendidikan penyelenggara program wajib belajar yang tidak bersedia menerima peserta didik dari lingkungan sekitarnya atau melakukan tindak diskriminatif dalam penerimaan peserta didik, tanpa sebab yang dapat jaminan bponarooune jawabkan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dari pemerintah daerah sesuai kewenangannya dan atau penutupan satuan didikan. jaan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi taat administratif dan atau menutup satuan pendidikan yang tidak memberikan dan atau menghormati hak pesona didikserta didik yang tidak melaksanakan kewajibannyandidik atau tenaga kependidikan yang tidak memberikan dan atau menghormati hak peserta didik sebagaimana diatur dalam peraturan bupati ini. pemerintah daerah sesuai dengan kemenangannya dapat memberikan sanksi administratif dan atau menutup satuan pendidikan yang melakukan seleksi calon peserta didik tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan bupati inisecara perseorangan a'maupun kolektif yang melanggar ketentuan dalam d, kelompok atau organisasi, yang melaksanakan pendidikan informal baik disengaja maupun tidak disengaja yang melanggar ketentuan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku. pendidik atau tenaga kependidikan yang tidak memenuhi kualifikasi akademik dan atau kompetensi sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor tahun tentang standar nasional pendidikan diberi kesempatan untuk memenuhi kualifikasi akademik. pendidik atau tenaga kependidikan yang melalaikan tugas dan atau kewajibannya selama (tiga) bulan atau lebih secara terus menerus tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dikenakan sanksi administratif atau diberhentikan dari jabatannya. pendidik atau tenaga kependidikan pns yang melanggar ketentuan dalam dikenakan sanksi administratif atau diberhentikan dari jabatannya oleh pejabat yang mengangkatnya. pendidik atau tenaga kependidikan non pns yang melanggar ketentuan dalam dikenakan sanksi administratif diberhentikan dari jabatannya oleh badan hukum yang menyelenggarakan saluran pendidikan yang bersangkutan. penyelenggaran pendidikan kabupaten serdang bedagai oleh perseorangan, organisasi atau perwakilan negara lain tanpa izipenyelenggaraan pendidikan kabupaten serdang bedagai oleh perseorangan, organisasi, atau perwakilansatuan pendidikan kabupaten serdang bedagai yang melaksanakan kerjasama dengan satuan pendidikan darisesuai dengan kewenangannya berupa teguran tertulis atau penutupan satuan pendidikan. satuan pendidikan yang melanggar ke bantuan dalam dikenakan sanksi oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berupa teguran tertulis atau penutupan satuan pendidikan. perseorangan atau kelompok anggota dewan pendidikan atau komite sekolah madrasah yang melanggar ketentu atau kelompok anggota dewan pendidikan atau komite vitamin mena yang dalam menjalankan tugasnya melampaui kewenangan fungsi perannya sebagaimana diatur dalam peraturan bupati ini, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan peru adang undangan yang berlaku. kabar wedi bab xxv ketentuan peralihan zaman pama leg. sapi asal jau apabila dikemudian hari terdapat hal hal yang belum diatur dalam peraturan bupati ini maka akan dilakukan peninjauan kembali penyesuaian sebagaimana mestinya. bab xxv eliminasi ditetapkan sel rampah padatanggal rpr kabar hukum bupati serdang bedagai kayu bac per uu an erry nurani diundangkan penang nagai pada tanggal apr seo plt. sekretaris daerah bedagai haris fadilah berita daerah kabupaten serdang bedagai tahun nomor. s arah koordinat! li! tki khas kabid dikmenjut. .o seks aris. ana der) pepsi (pda dias undakan jew wei lupa 2up pati fakta .0y bab pendidikan anak usia dini bagian kesatuudukan selanjutnya. paud bertujuan: membangun landasan bagi perkembanganbagian kedua bentuk dan jenis satuan pendidikan paud diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. bentuk satuan paud pada jalur pendidikan formal meliputi taman kanan kanak tk), raudathul athfal ra), butanol .nfl ba), atau bentuk lain yang sederajat. bentuk satuan paud pada jalur nonformal mel.puti kelompok bermain kb), taman penitipan anak tpa) a:. bentuk lain yang sederajat. bentuk satuan paud pada jalur informal merupakan pendidikan yang examine dilaksanakan dalam bentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang dilaksanakan oleh lingkungan. kabar hukum 1n, penyelenggaraan pendidikan pada tk, ra, atau bentuk lain yang sederajat pemiliki program pembelajaran (dua) tahun. kasubbag (21mh dan atau bentuk lain yang sederajat dapat diselenggarakan menyatu per'uu an #dengan atau mi. pengelompokan peserta didik program pendidikan pada tpa, kb, dan bentuk lain yang sederajat disesuaikan dengan kebutuhan, usia, dan perkembangan anak. penyelenggaraan tpa, kb, atau bentuk lain yang sederajat dapat diintregasiked kepada seluruh lapisan masyarakat. bagi ketiga pes.ita didik asal peserta didik tk, ra, ba, atau biesuuk lain yang sederajat berusia antara (empat) tahun sampai dengan (enam) tahun. peserta didik tpa atau bentuk lain yang sederajat berusia sejak lahir sampai dengan berusia (enam. peserta didik paud jalur pendidikan formal maupun nonformal berhak pindah jalur atau satuan pendidikan lain yang setara. penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan anak usia dini dilakukan seca"a obyektif, transparan, dan akuntabel. penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan anak usia dini:anak usia d.nianak usia dinikeputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik dilakukanpada satuan examine didikan anak usia dinisea ra, tpa, kb, atau bentuk lain yang sederajattk, ra, tpa, kb, atau bentuk lain yang sederajat wajib memperoleh izin dari instansi pemerintah daerah yang menangani urusan pendidikan. syarat syarat untuk memperoleh izin pendidiksekurangnya untuk (satu) tahun akademik berikutnya, dan manajemen dan proses pendidikan. syarat syarat sebagaimana dimaksud pada huruf bc, dan berpedoman pada ketentuan dalan standar nasional pendidikan. syarat manajemen dan proses. pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf mencakup: naa hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan dari sej| tata ruang, geografis, dan ekologis, hasil kelayakan tentang upah aer satuan pendidikan dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial, dan budaya, cc. eatimbengan antara jumlah satuan pendidikan dengan penduduk usia sekolah wilayah tersebut, jarak 2akan pendidikan yang diusulkan tengah klaster satuan pendidikan sejenis: dan kannetlae daya tampung dan lingkup jangkauan satuan paud yang ada. bagian kelimaapat dikelompokkan dalam program pembelajaran agama dan akhlak mulia: program pembelajaran sosial dan kepribadian: program pembelajaran pengetahuan dan teknologi: program pembelajaran estetika: dan seni program pembelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. semua kelompok program pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam. program pembelajaran disusun dengan memperhatikan tingkat perkembang::n fisik dan psikologis peserta didik serta kebutuhan dan kepentingan terbaik anak. pengembangan program pembelajaran tk, ra, dan bentuk lain yang sederajatasing anak sosial budaya, serta kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat, pengembangan program pembelajaran tk, ra, dan bentuk lain yang derajat harus mengintegrasikan kebutuhan anak terhadap kesehatan, gizi, dan kelamin stimulasi psikososial. ingram pembelajaran dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan relevansinya oleh masing masing satuan pendidikan. "kabar fri kasubbag per uu an param pembelajaran pada tpa, dan bentuk |.n yang sederajat merupakan seperangkat program pembelajaran ang pelaksana:.n secara fleksibel. program member:ajaran disusun berdasarkan tahap perkembangan anak. program pembelajaran pada tpa, kb, atau bentuk lain yang sederajat bagi peserta didik yang berusia (lima) sampai (enam) tahun diselenggarakan dengan mengupayakan kesiapan belajar peserta didik untuk memasuki pendidikan dasar. program pembelajaran dilaksanakan secara terpadu dengan memperhatikan kebutuhan dan kepentingan terbaik anak serta memperhatikan kecerdasan anak. tag pengembangan program pembelajaran.using peserta didik, sosial budaya, serta kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. pengembangan program pembelajaran harus mengintegrasikan kebutuhan peserta didik terhadap kesehatan, gizi dan stimulasi psikologi, termasuk kesejahteraannya. program pembelajaran dikembangkan: lebih lanjut sesuai dengan relevansi: oleh satuan pendidikan. bab pendidikan dasar bagian kesatu,:rtama smp), madrasah ganawiyan ts), atau bentuk lari yang sederajat. dan terdiri dari (enam) tingkat, smp dan terdiri atas (tiga) tingkat. kabar bagian ketiga wmd peserta didik isubeas peserta didik pada sd, mi, atau bentuk lain yang sederajat sekurang kurangnya berusia (enam) tahun. #y pengecualian terhadap ketentuan padu dapat dilakukan atas dasar rekomendasi tertulis dari psikologi profesionalberhak pindah jalur atau satuan pendidikan lain yang sederajat. peserta didik yang belajar secara mandiri berhakberhak pindah sd, mi, smp, atau ts, atau bentuk lain yang sederajat. peserta didik sd, mi, smp, tsmelihara kerukunan .dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial antara teman: mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi sesama: mencintai lingkungan, bangsa dan negara:anserta pihak lain yang terkait dengan satuan pendidikan dasar secara perseorangan atau kolektif tidak diperkenankan terlibat dalam pengambilan sig keputusan penerimaan peserta didik satuan pendidikan dasar, secara angsurdalam hal jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung suatu satuan pendidikan dasar maka satuan pendidikan melakukan seleksi calon peserta didik atas dasar umur dan kemudahan akses fisik calon peserta didik satuan pendidikan atau berdasarkan prestasi non akademik lainnya bidang olahraga, seni dan mta) (examines bantuan lebih lanjut mengenai penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dasar pedoman tata carami, smp, ts, atau bentuk lain yang sederajat dapat didirikan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah atau masyarakat. pendirian sd, mi, smp, ts, atau bentuk lain yang sederajat wajib memperoleh izin rekomendasi dari pemerintah daerah. syarat syarat untuk memperoleh izin pendirian sebagaimana dimaksud paca meliputi meliputi isi pendidikan kurikulum: |
bupati serdang bedagai peraturan bupati serdang bedagai nomor tahun tentang standar pelayanan minimal bidang pemuda dan olahraga kabupaten serdang bedagai bupati serdang bedagai, menimbang :a.muda dan olahraga .b. bahwa berdasarkan peraturan pemerintah nomor tahun pada penjelasan para coord masi yang menyebutkan bahwa mengingat kemampuan anggaran yangnomor elimasubbag undang undang nomor tahun tentang perimbangan keuangan antara ftahun nomor tambahan lembaran negara nomor e90 benny jln. negara sei rampah kode pos sumatera utara telepon fax spm peraturan gubernur sumatera utara nomor tahun tentang standar pelayanan minimal bidang pemuda dan olahraga kabupaten kota se propinsi sumatera utara. memutuskan:. babimuda dan olahraga adalah dinas pemuda dan olahragaeliminasi| standar pelayanan minimal kasum bas per saat jajahmuda dan olahragamuda dan olahragaa koordinasi (eliminasi| ditetapkan sei rampah padatanggal :is api kasubbag pkemeaw aga kabar bupati serdang bedagai, sekretaris. hukum gadis pom sekda kasubbag h.t. nurani wakil. bupati. per uu an undangan di: sei rampah pada tanggal peri plt. sekretaris paten, haris fadilah (berita daerah kabupaten serdang bedagai tahun nomor maa nga tgl$ lampiran peraturan bupati serdang bedagai nomor tahun tanggal :is pil standar pelayanan minimal bidang pemuda dan olahraga kabupaten serdang bedagai nagita selatan more gro pembinaan penyelenggaraanbagi orang pemuda kepemudaan sarjana penggerak berpendidikan sarjana pembangunan tempatkan pedesaan. pedesaan sp melaksanakan seleksi dua) orang pemuda terhadap pemuda pelopor dikirim tingkat pelopor dan pap. provinsi. dua) orang pemuda kirim tingkat nasional sebagai pertukaran pemuda. melatih pemuda jadi orang pemuda menjadi paskibra. paskibra. pembinaan olahraga menerbitkan surat rekomendasi (satu) hari selesai rekomendasi pelaksanaan olahraga diterbitkan pelaksanaan olahraga diterbitkan. pelaksanaan senam senam kesegaran jasmani pelaksanaan setiap kesegaran jasmani. terlaksana dengan lancar hari jum'at menyediakan prasarana tersedianya stadion mini lokasi dan sarana olahraga. (dua buah. kecamatan dolok dan masihul dan tj. beringin. tersedianyalap. bola voly perbaungan tersedianya tenis meja kantor dispora (dua buah. serdang bedagai pemeliharaan lapangan lapangan olahraga olahraga terpelihara dengan baik. sar relasi bupati serdang bedagai, nan men tana umum siro sopan urgen hukum kadi pop h.t. nurani ihsan kasubbag (eka per uu an |
peraturan bupati serdang bedagai nomor tahun tentang dispensasi pelayanan akta kelahirmerujuk pada surat menteri dalam negeri republik indonesia nomor s.j tanggal juni surat gubernur sumatera utarabahwa bagi penduduk warga negara indonesia yang lahir sebelum berlakunya undang undang tersebut diberikan dispensasi pelayanan akta kelahiran dan dispensasi pelayanan kelahiran diberikan dengan tidak memerlukan penetapan pengadilan negeri. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan terhadap status dan hak sipil seseorang dan meningkatkan pelayanan yang menyeluruh bagi masyarakat serta untuk tertib administrasi kependudukan kabupaten serdang bedagai, maka mann dilaksanakan dispensasi pelayanan akta kelahiran. cc. bahwa berdasarkan huruf dan huruf atas, dari untuk lebih terjaminnya hak yang melekat bagi setiap penduduk, selanjutnya pemerintah kabupaten serdang bedagai memandang perlu kan melaksanakan dispensasi pelayanan akta kelahiran. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam kesan huruf huruf dan huruf atas perlu menetapkan peraturan nan bupati tentang dispensasi pelayanan akta kelahiran kabupaten serdang bedagai. mengingat undang undang nomor tahun tentang perkawinan koordinasi lembaran negara republik indonesia tahun nomor mnarsation the elimination all forms racial discrimination konvensi international tentang penghapusan jalan negara sei rampah kode pos sumatera utara telp. fax. segala bentuk diskriminasi rasial)rang peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang saidong spesifikasi, pengadaan dan pengendalian blank kartu keluarga, lean kartu tanda penduduk, buku register akta dan kutipan akta dengan catatan sipil: peraturan daerah kabupaten serdang bedagai nomor tahun para koordinasi tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil: peraturan daerah kabupaten serdang bedagai nomor tahun mia tentang retribusi penggantian biaya cetak dokumen kependudukan dan akta catatan sipil: para memutuskan menetapkan peraturan bupati tentang dispensasi pelayanan akta kelahiran kabupaten serdang bedagai bab ketentuan umum dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan kepala daerah adalah bupatikependudukan dan catatan sipil kabupaten serdang bedagai. instansi pelaksana adalah dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten serdang bedagai yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan dispensasi pelayanan akta kelahiran. retribusi adalah pungutan daerah serdang bedagai sebagai pembayaran atas jasa atau penggantian biaya cetak. penduduk adalah warga negara indonesia yang bertempat tinggal kabupaten serdang bedagai. dispensasi adalah pelayanan penerbitan akta kelahiran yang dilaksanakan dengan tidak memerlukan penetapan pengadilan negeri. bab dispensasi dispensasi pelayanan akta kelahiran kabupaten serdang bedagai diberikan kepada warga negara indonesia yang menjadi penduduk kabupaten serdang bedagai, yang berumur (lima puluh) tahun atasbupati serdang bedagai penduduk kabupaten serdang bedagai yang berumur (lima) tahun sampai dengan (lima puluh) tahuninstansi pelaksana. dispensasi pelayanan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan tidak memerlukan penetapan pengadilan negeri. manga dispensasi pelayanan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada hanya berlaku (satu) nya terhitung sejak. diundangkannya peraturan ini. men bab iii retribusi uan dispensasi pelayanan akta kelahiran yang dimaksud dalam dikenai biaya retribusi sebesar rp. (delapan ribu rupiah) sesuai denganpara koordinasi up a bab persyaratan persyaratan penerbitan dispensasi pelayanan akta kelahiran terdiri dari mengisi formulir permohonan: surat pengantar keterangan lahir dari kepala desa lurah asli): fotokopi buku surat nikah akta perkawinan orang tua: fotokopi kartu keluarga kk) orang tua: fotokopi kartu tanda penduduk ktp) orang tua: surat keterangan lahir dari bidan dokter rumah sakit asli) bagi yang berumur tahun, surat keterangan kelahiran dari orang tua yang ditandatangani (dua) orang saksi bagi yang sudah berumur tahun atas: fotokopi ijazah bagi yang sudah memiliki: fotokopi ktp yang bersangkutan bagi yang sudah berumur tahun atas dan atau belum berumur tahun tapi sudah pernah menikah: fotokopi ktp (dua) orang saksi: fotokopi ktp pelapor, fotokopi buku surat nikah akta perkawinan bagi orang tua yang sudah meninggal dunia diganti dengan surat keterangan dari kepala desa lurah: bagi orang tua yang tidak dapat menunjukkan buku surat nikah akta perkawinan, supaya melampirkan surat keterangan dari kua bagi yang beragama islam, surat keterangan dari gereja bagi yang beragama kristen dan katolik, surat keterangan dari pemuka agama bagi yang beragama hindu, budha dan lainnya: untuk menjamin legalitas identitas anak dan tujuan dispensasi pelayanan akta kelahiran ini tercapai, pelapor diharuskan orangtuanya (tanpa perantara) yang didampingi (dua) orang saksi. bab ketentuan lain lain untuk terwujudnya pelayanan yang efektif dan efisien terhadap pemberian dispensasi pelayanan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam penerbitan akta kelahiran dilaksanakan dan ditetapkan langsung oleh kepala dinas dan melaporkannya kepada kepala daerah. teknis pelaksanaan peraturan ini diserahkan kepada instansi pelaksana dalam hal ini adalah dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten serdang bedagai. ana bab let aril ketentuan penutup naa beta denga pelakunya peraturan bupati ini, maka peraturan bupati nomor tahun onta nster pelayanan akta kelahiran kabupaten serdang bedagai dicabut dan dinyatakan berlaku. para koordinasi lan task kosong nas ditetapkan sei rampah hobi awam mana bupati serdang bedagai, ann maa ennememeencoe ted erry nurani diundangkan sei rampah padatanggal: xenon 2x9 sekretaris daerah kabupaten serdang bedagai daily azwar berita daerah kabupaten serdang bedagai tahun nomor bupati st. tgl: |
peraturan bupati serdang bedagai nomor: tahun tentang standar pelayanan minimal bidang pendidikan kabupaten serdang bedagai bupati serdang bedagai, menimbangndidikan: bahwa berdasarkan peraturan pemerintah nomor tahun pada penjelasan yang menyebutkan bahwa mengingat kemampuan anggaran yang terbatas, maka spa penetapan dan pelaksanaan standar pelayanan minimal pada paymengingat undang undang nomor tahun tentang pembentukan barat jordin asinomor jalan negara sei rampah kode pos sumatera utara telpranamaan mma petunjuk teknis penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal spm): peraturan gubernur sumatera utara nomor tahun tentang standar pelayanan minimal bidang pendidikan para kabupaten kota se propinsi sumatera utara.babi ketentuan umum dalam peraturan,s bab kan mama standar pelayanan minimal standar ejandidikanndidikan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini. para koordinasi fa)sana pada tanggal februari keong bupati serdang bedagai, apa indah h.t. errynuradi diundangkan sei rampah pada tanggal lebar pit. haris fadilah (berita daerah kabupaten serdang bedagai tahun 2009nomor para tg) kasubbag dip rerata . otoansas .molten, paroimsitasi umur due sekeras parah maku bupati. naa unta bupati w r 0y |
pp) bupati serdang bedagai peraturan bupati serdang bedagai nomor: tahun tentang penyesuaian tarif angkutan umum pedesaehubungan dengan kebijakan pemerintah tentang penurunan harga bahan bakar minyak bbm) tanggal januari perlu dilakukan peninjauan dan penyesuaian tarif angkutan umum pedesaan kabupaten serdang bedagai: bahwa dalam rangka kelangsungan pelayanan angkutan umum pedesaan dan peningkatan mutu pelayanan, maka peninjauan dan ( manga tea kesucian tarif angkutan umum pedesaan dilakukan dengan jawa: pesepeda perhatikan kepentingan dan kemampuan masyarakat luas serta oke suntingan pengusaha penyedia jasa angkutan: aon, c.| bahwa untuk penetapan keseragaman tarif angkutan umum pedesaan kabupaten serdang bedagai perlu diatur dengan peraturan bupati serdang bedagai. mengingat undang undang nomor tahun tentang dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang, log jalan negara sei rampah kode pos sumatera utara telp. faxyerahan sebahieputusan menteri perhubungan nomor tahun tentang eeknsam omar kebijakan tarif angkutan penumpang dan mobil barang sebagaimana dirubah dengan keputusan menteri perhubungan tahun atlet ada keputusan menteri perhubungan nomor tahun tentang tarif angkutan penumpang dan mobil barang jalan: memperhatikan peraturan menteri perhubungan nomor tahun tanggal januari tentang tarif dasarsurat menteri perhubungan nomor pr. phb tanggal januari tentang evaluasi dan penetapan tarif angkutan umum. zng,. memutuskan menetapkan peraturan bupati tentang penyesuaian tarif angkutan umum pedesaan kabupaten serdang bedagaierdang bedagai. wakil bupati adalah wakil bupati serdang bedagai. dinas daerah adalah unsur pelaksana teknis pemerintah daerah kabupaten serdang bedagai. mobil penumpang umum adalah mobil yang disediakan untuk mengangkut penumpang umum dengan cara dipungut bayaran yang dilengkapi dengan sebanyak banyaknya (sepuluh) tempat duduk baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi tidak termasuk pengemudi. angkutan umum pedesaan adalah angkutan penumpang umum dari satu tempat tempat lain dalam satu daerah kabupaten yang terikat dalam trayerang kode asi lam ari yang dimaksud per estafet adalah jarak tempuh sejauh jauhnya dan untuk berikutnya dihitung menurut perhitungan estafetnya. bab tarif tarif angkutan pedesaan dengan mobil penumpang umum sebagai berikut untuk penumpang umum per estafet orang untuk pelajar mahasiswa per estafet orang tarif untuk pelajar mahasiswa sebagaimana tersebut pada huruf atas hanya berlaku bagi pelajar mahasiswa yang dapat memperlihatkan kartu pelajar mahasiswa yang sah. bab iii pengawasan pengawasan peraturan ini dilaksanakan oleh dinas perhubungan kabupaten serdang bedagai dan bakortib lantas kabupaten serdang bedagai. ike dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan bupati nomor tahun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. para koor tio bra makoordinasi ditetapkan sei rampah pada tanggal februari bupati serdang bedagai eno mmn01no0000ssmunesoe ame (met tttt titik sera ati sasana nee erry nurani diundangkan sei rampah pada tanggal februari pit. sekretaris nd serdang bedagai haris fadilah berita daerah kabupaten serdang bedagai tahun nomor tembusan disampaikan kepada yin: bapak menteri perhubungan jakarta: bapak gubernur sumatera utara medan: nan sdr. ketua dprd kabupaten serdang bedagai: dan tea sdr. musica kabupaten serdang bedagai: ra. sdr. ketua dpc ganda kabupaten serdang bedagai: bis sdr. para camat se kabupaten serdang bedagai. |
bgi kena ska tas peraturan bupati serdang bedagai nomor tahun tentang perubahan kedua atas peraturan bupati si:ruengan rahmat tuhan yang map2. esa bupati serdang bedagai, menimba:g bahwa mengingat dampak yang diakibatkan oleh eksploitasi bahan galian golongan dan peruntukan tanah yang demikian mempengaruhi kehidupan orang banyak di. lingkungan sekitar tempat izinmengingat ta"jalan negara sei rampah kode pos sumatera utara telp. fax memutuskan: menetapkan. beberapa ketentuan dalam peraturan bupati nomor tahun berita daerah tahun nomor diubah dan ditambah dua) sehingga berbunyi sebagai berikut jumlah dan wewenang sebaga'mana dimaksud dalam peraturan bupati nomor tahun khusus pada pusat point dan point secara teknis dilaksanakan oleh kantor pengendalian dampak lingkungan hidup. penandatanganan naskah perizinan izin peruntukan tanah dan izin pertambangan umum dilakukan oleh bupati atau pe'abad yang diberi wewenang untuk itu. retribusi izin peruntukan tanah dan pertambangan um'im dibayarkan kepada kantor pelayanan terpadu. dengan berlakunya peraturan bupati ini, maka peraturan bupati nomor tahun tentang perubahan atas' peraturan bupati serdang bedagai nomor tahun tentang pendelegasian,icabut dan dinyatakan tidak berlaku. .tanggal hyun bupati ruang bedagai, pelan aan kena woo hafserry nurani sana diundangkan sei rampah pada tanggal: februari pit. sekretaris. daerah kabupaten serdang bedagai kena ssh! haris fadilah berita daerah kabupaten serdang bedagai tahun nomor |
peraturan bupati serdang bedagai nomor: tahun dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati serdang bedagai menimbang bahwa untuk mengarahkan pengembangan pembangunan kabupaten serdang bedagai khususnya kecamatan pelajaran untuk menjadi acuan operasional seperti yang dituntut dalam perundang undangan undang undang tahun tentang penataan ruang, untuk itu diperlukan rencana detail tata ruang kawasan kota kecamatan pelajaran kabupaten serdang bedagai: bahwa pembangunan yang dilakukan oleh berbagai pihak akan ebeg mengakibatkan terjadinya pertumbuhan dan perkembangan saran og' invasi yi: kota kecamatan pelajaran, dengan demikian perlu diatur sejak awal sebagai upaya pengendalian pemanfaatan ruang kota kecamatan pelajaran: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir dan butir tersebut diatas perlu menetapkan peraturan bupati tentang penetapan rencana detail tata ruang kawasan kecamatan pelajaran kabupaten serdang bedagai: mengingat undang undang nomor tahun tentang perumahan pemukimnomor tahun tentang penataan ruang: keputusan presiden nomor tahun tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum: peraturan daerah kabupaten serdang bedagai nomor tahun tentang rencana tata ruang dan wilayah tahun kabupaten serdang bedagai: jalan negara sei rampah kode pos sumatera utara telp. fax. memutuskan menetapkan peraturan bupati:ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagairencanakan maupun tidak elanjutnya disebut rtrw adalah rencana tata ruang wilayah kabupaten serdang bedagai. rencana detail tata ruang kawasan selanjutnya disebut dtk adalah rencana detail tata ruang kawasan perkotaan kabupaten serdang bedagai. wilayah pengembangan yang selanjutnya disebut adalah kesatuan wilayah penataan pembangunan sebagai hasil pengembangan satu atau lebih kawasan. kawasan permukiman adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama sebagai kawasan perumahan, perkantoran, peribadatan dan pendidikan. kawasan perkantor pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. . para koordinasi dar bab tujuan tujuan rencana detail tata ruang kawasan kota kecamatan pelajaran kabupaten serdang bedagai adalah menyusun suatu pedoman pemanfaatan ruang wilayah kecamataguna tercapainya kesejahteraan masyarakat. bab iii sasaran sasaran dari rencana detail tata ruang kawasan kota kecamatan pelajaran kabupaten serdang bedagai adalah terkenalnya pembangunan wilayah kecamatan yang dilakukan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat. bab kedudukan kedudukan rencana detail tata ruang wilayah kecamatan pelajaran adalah merupakan penjabaran dari rencana tata ruang wilayah kabupaten serdang bedagai dan kebijaksanaan kebijaksanaan pembangunan yang berlaku. bab pengembangan kawasan prioritas pengembangan kawasan prioritas pada dasarnya mengacu pada besar kecilnya pengaruh terhadap upaya pengembangan tata ruang wilayah, dampak penting terhadap tata ruang wilayah dan perkembangan wilayah sekitarnya. kawasan permukiman sebagaimana tercantum dalam angka adalah kawasan yang tetapkan dengan fungsi utama sebagai kawasan perumahan, perkantoran, peribadatan dan pendidikan terletak ibukota kecamatan pelajaran. kawasan prioritas kota kecamatan pelajaran adalah kawasan yang terletak ibukota kecamatan pelajaran sebagai kawasan perumahan, perkantoran, peribadatan dan pendidikan dengan radius panjang persegi dari kantor kecamatan pelajaran kabupaten serdang bedagai. arah koordinasi tmnfebruari mat koran pad bupati serdang bedagai ta) shatmmpani sentul mina h.t.erry nurani tia diundangkan sei rampah padatanggal februari sony: uncoaein pama rana mana meeroamacmrren ega tan hakupara koordinasi, ditetapkan sei rampah jam pada tanggal renyah tlu nan bupati serdang bedagai sama ap: ann igor. maa gajah hjberrynukadi diundangkan sei rampah pada tanggal februari 20a9 |
peraturan bupati serdang bedagai nomor tahun tentang prosedur penyusunan, pencetakan, penggandaan produk hukum, penerapan kebijakan pusat daerah dan kebijakan daerah sendiri untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan harus diterapkan dalam bentuk produk hukum daerah: bahwa produk hukum daerah yang dibentuk dan diterapkan harus melalui prosedur yang diseragamkan demi menjaga tertib administrasi bidang penyusunan produk hukum daerah:bupati nomor tahun tentang prosedur penyusunan produk hukum daerah,jalan negara sei rampah kode pos sumatera utara, bupati adalah bupati serdang bedagai: wakil bupati adalah wakil bupati serdang bedagabagian hukum adalah bagian hukum sekretariat daerah kabupaten serdang bedagaiewan, dinas daerah dan lembaga teknis daerah, pencetakan dan penggandaan:b jenis jenis produk hukum daerah jenis jenis produk hukum daerah terdiri dari peraturan daerah: peraturan bupati: peraturan bersama kepala daerah: keputusan bupati: dan instruksi bupati: peraturan daerah adalahperaturan bupati adalah peraturan yang ditetapkan oleh bupati yang bersifat pengaturan dan atau pelaksaan peraturan daerah. peraturan bersama kepala daerah adalah peraturan bupati serdang bedagai yang mengaturbupati adalah ketetapan atau kebijakan bupati untuk menunjuk atau mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat penetapan. instruksi bupati merupakan jenis produk hukum yang bersifat perintah atau petunjuk teknis untuk melakukan ketentuan ketentuan yang sifatnya satuan kerja perangkat daerah menyusun rancangan produk hukum daerah penyusunan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada dapat didelegasikan kepada bagian hukum, dengan kepala bagian hukum berkedudukan sebagai sekretarisll. perubahan dan atau penyempurnabaik atas inisiatif pemerintah daerah maupun atas inisiatif dewan perwakilan rakyat daerah'produk hukum daerah yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud pada ditandatangani oleh bupati. ta: bab penomoran, autentikasi, penggandaan, pendistribusian dan pendokumentasianlasifiktiga pencetakan, penggandaan, pendistribusian dan pendokumentasian produk hukum daerah pencetakan, penggandaan peraturan daerah dilakukan oleh bagian hukum. pendistribusian dan pendokumentasian peraturan daerah dilakukan oleh bagian hukum. sosialisasi peraturan daerah dilakukan secara bersama sama bagian hukum dengan satuan kerja perangkat daerah pemrakarsa kabupaten serdang bedagai bab ketentuan lain lain bagian pertama penandatanganan penandatanganan produk hukum daerah bersifat pengaturan dan penetapan dilakukan oleh bupati atau wakil bupati tanpa pencantuman gelar formal keilmuan. penandatanganan produk hukum daerah bersifat pengaturan hanya dilakukan bupati atau wakil bupati. penandatanganan produk hukum daerah bersifat penetapan dapat juga dilakukan oleh sekretaris daerah atas nama bupati. penandatanganan sebagaimana dimaksud pada atas boleh menggunakan tanda gelar. bagian kedua eliminasi draf rancangan produk hukum daerah sebelum ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam harus terlebih dahulu dieliminasi oleh bagian hukum. draf rancangan produk hukum daerah yang akan dieliminasi terlebih dahulu dipakai koordinasi oleh pimpinan skpd pengusul. xv. produk hukum yang terlanjur ditandatangani oleh bupati atau wakil bupati tanpa melalui exarninasi, pemberian nomornya akan dipertimbangkan. pertimbangan sebagaimana dimaksud sebagai berikut apabila produk hukum sebagaimana dimaksud telah sesuai dengan ketentuan undang undang akan diberi nomor, dan apabila produk hukum daerah sebagaimana dimaksud tidak sesuai dengan ketentuan undang undang tidak akan diberi nomor. bab vii ketentuan penutup dz2ngan berlakunya peraturan ini maka peraturan bupati nomor tahun tentang prosedur penyusunan produk hukum daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. peraturan bupati:tanggal: rteoruart bupati serdang bedagai, setoran diundangkan sei rampah pada tanggal: februari haris fadilah berita daerah kabupaten serdang bedagai tahun nomor |
abi salinan pan9 dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati seruyanrencana kerja pemerintah daerah kabupaten seruyan tahun 2019merupakan tahun awal dan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten seruyan tahun bahwa rpm kabupaten seruyan tahun belum tersusun, maka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah rkd) kabupaten seruyan tahun 2019mengacu padauyruyansebagai unsur penyelenggarapemerintahan daerahkp, rkdrencana kerja senja) perangkat daerah dalam rangka penentuan kegiatan prioritas, menjadi dasar penyusunan kua dan pas serta sebagai rujukan utama dalam penyusunan rancangan apbdadan rancangan pas tahun anggaran yang akan dituangkan lebih lanjut dalam rancangan apbd kabupaten seruyan tahun anggaran rkd kabupaten seruydan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yang bertujuan untuk melahirkan program dan kegiatan berbasis money follow program yang terintegrasi mengacu kepada isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah serta selaras pada prioritas pembangunan kabupaten seruyan tahu2018 sistematika penyusunan rkd kabupaten seruyan tahunisa lebih anggaranpbd kabupaten seruyan tahun anggaran melalui dokumen pelaksanaan anggaran dpa)pbasp yel tunggal laysesuaisebagaimana0o7 tentang percepatan penyesuaian anggaran belanja daerah tahun dalam rangka penanganan corona virus disease covid serta pengaman daya beli masyarakat dan perekonomian nasionalmula rp266. bertambah berkurang) rp( jumlah setelah perubahan rp142. dana perimbangan semula rp920. bertambah ( berkurang) rp( jumlah setelah perubahan rp784. lain lain pendapatan yang sah semula rp158. bertambah berkurang) rp(( jumlah setelah perubahan rp295) rp( jumlah setelah perubahan rp15.( jumlah setelah perubahan rp8. belanja bantuan keuangan semula rp179. bertambah berkurang) rp( jumlah setelah perubahan rp169. belanja tidak terduga semula rp3. bertambah berkurang) rp42. jumlah setelah perubahan rp45. jumlah belanja tidak langsung rp5507. belanja barang dan jasa semula rp364. bertambah ( berkurang) rp( jumlah setelah perubahan rp245. belanja modal semula rp393. bertambah ( berkurang) rp( jumlah setelah perubahan rp273. jumlah belanja langsung rp626. jumlah belanja rp1. surplus ( defisit) rp ( pembiayaan penerimaan rp92. pengeluaran rp0. jumlah pembiayaan netto rp92rgesepergesedua) yaitu dansalinan sa, ums nadasar gratis kabupaten seruyan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati seruyan, menimbang: dengan menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar gratis puskesmas dan jaringannya, bahwa dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar gratis masyarakat dibebaskan dari pungutan retribusi puskesmas dan jaringuyan tentang pelayanan kesehatan dasar gratisseruyan tentang pelayanan kesehatan dasar gratiskabupaten seruyanbab maksud dan tujuan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar gratis puskesmas dan jaringannya mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut terlaksananya monitoring dan evaluasi program pelayanan kesehatan dasar gratis puskesmas dan jaringannya kabupaten seruyan. bab iii sasaran sasaran pelayanan kesehatan dasar gratis puskesmas dan jaringannya adalah masyarakat kabupaten seruyan yang tidak terlindungi oleh jaminan pelayanan kesehatan asuransi kesehatan). bab jenis pelayanan daftar jenis pelayanan kesehatan dasar gratis puskesmas dan jaringannya adalah sebagai berikut rawatjalan terdiri dari kartu, pemeriksaan dan obat pertolongan pertama pada kecelakaan debridemen luka pemasangan infus incisa abses atraksi corpus milenium pertolongan persalinan persalinan normal tindakan medik ringan incisa abses ekspirasi cabut kuku suntik tanpa bahan pemasangan implant tanpa bahan pemasangan iud tanpa bahan pelepasan iud pemasangan catatan heating luka lepas jahitan tindakan nebulizer il. pencabutan gigi tetap tanpa komplikasi pencabutan gigi susu pencabutan gigi tertanam tindakan laboratorium pemeriksaan darah rutin pemeriksaan urine lengkap pemeriksaan putus test kehamilan pemeriksaan golongan darah pemeriksaan led pemeriksaan faces bab biaya pelayanan kesehatan dasar gratis pelayanan kesehatan dasar gratis sebagaimana dimaksud pada dibiayai oleh pemerintah daerah. pelayanan kesehatan dasar gratis yang dibayar oleh pemerintah kabupaten seruyan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh dinas kesehatan kabupaten seruyan. bab persyaratan untuk memperoleh pelayanan untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar secara gratis puskesmas dan jaringannya, masyarakat kabupaten seruyan harus menunjukkan kartu identitas diri ktp atau kartu keluarga) dan surat keterangan keluarga tidak mampu skt). bagi masyarakat yang tidak dapat menunjukkan persyaratan seperti yang maksud pada maka akan pungut biaya sesuai dengan peraturan daerah retribusi pelayanan kesehatan yang berlaku. pelayanan kesehatan dasar gratis diberlakukan pada hari kerja dan jam kerja pada puskesmas dan jaringannya mulai pukul wib sampai dengan pukul wib. pelayanan kesehatan dasar gratis dapat dilakukan diluar ketentuan waktu sebagaimana dimaksudkan pada apabila terjadi kegawatdaruratan. bab vii tempat pelayanan kesehatan dasar gratis pemberi pelayanan kesehatan dasar gratis kabupaten seruyan adalah puskesmas dan jaringannya milik pemerintah daerah yang berada wilayah kabupaten seruyan. bab viii pembiayaan dana pelayanan kesehatan dasar gratis puskesmas dan jaringannya bersumber pada apbd kabupaten seruyan yang dianggarkan pada tiap tahun anggaran. babbupati seruybupati seruyan antara lain melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kinerja puskesmas dan jaringannya dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar gratis baik secara langsung maupun tidak langsung, melakukan kunjungan lapangan secara sampling untuk pembuktian laporan puskesmas dan melakukan pertemuan koordinasi dan evalu dan jaringannya dicatat pada buku register (khusus) untuk kegiatan pelayanan kesehatan dasar gratislampiran yaitu format laporan daftar nama pasien rawat jalan pelayanan kesehatan dasar gratis puskesmas dan jaringannya, format lampiranlampiran lampiran dan format laporan lainnya (sebagai perlengkapan dan penunjang) dilaporkan dinas kesehatan kabupaten seruyan pada setiap bulannya. bab ketentuan penutup peraturan bupati seruytasperkembangan keadaanptentang perubahan atas peraturan bupati seruyan nomor tahun tentang rencana kerja pemerintah daerahkabupaten seruyan tahun2018.: ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut perubahan rkd disusun dengan sistematika sebagai berikut: babi pendahuluan, babperubahan rkd sebagaimana yang dimaksud dalam (1.remaukan ketentuan huruf, perlu menetapkankabupatensekretaris daerah yang selanjutnya disingkat dengan sekda adalah sekretaris daerah kabupaten seruyan. nomenklatur adalah nama nama jabatan yang ada dalam struktur organisasidilingkungan sekretariat daerah kabupaten seruyansetda. bab iii kedudukan setda diklasifikasikan atas tipe yang mewadahi pelaksanaan fungsi dengan beban kerja sedang. setda dipimpin oleh sekda berada bawah dan bertanggung jawab kepada bupati. bab penetapan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi dan tata kerja setda susunan organisasi setda, terdiri dari: sekretaris daerah. asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, terdiri dari: bagian pemerintahan,bagian kesejahteraan rakyat, kepala sub bagian bina mental dan spritual, kepala sub bagian kesejahteraan sosial, kepala sub bagian kesejahteraan masyarakat. bagian hukum,kepala sub bagian pembinaan badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah, kepala sub bagian perekonomian, kepala sub bagian sumber daya alam bagian administrasi pembangunan, bagian pengadaan barang dan jasa,bagian organisasi, kepala sub bagian kelembagaan dan analisis jabatan:bagian protokol dan komunikasi pimpinan,pemandangan staf ahli bupati seruyan terdiri darikelompok jabatan fungsional. bagan struktur organisasi setdtugas pokok, fungsi dan uraian tugas bagian kesatu sekretaris daerah sekda mempunyai tugas pokok memimpin setdayang ada lingkungan setda, dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada sekda menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:cc.pada setdadagkoordiansian penyusunan kebijakan daerah bidang kesejahteraan rakyat, cc., membawahi:kepala sub bagian administrasi pemerintahan mempunyai tugas sebagai berikutpengkoordiansipala sub bagian administrasi kewilayahanan kebijakan daerah bidang administrasi kewilayahan. kepala sub bagian kerja sama dan otonomi daerah melaksanakan tugasilainyang berkaitan dengan tugasnya. kepala bagian kesejahteraan rakyat, membawahi: kepala sub bagian bina mental spritual, kepala sub bagian kesejahteraan sosial, kepala sub bagian kesejahteraan masyarakat. kepala sub bagian bina mental spritual melaksanakanpala sub bagian kesejahteraan sosialikepala sub bagian kesejahteraan masyarakatkepala bagian hukum,,lam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala bagian hukumbawahi:kepala sub bagian perundang undangan melaksanakan tugas sebagai berikut: menyiapkan bahan penyusunan produk hukum daerah, memaksrkepala sub bagian bantuan hukum melaksanakanepala sub bagian dokumentasi dan informasi melaksanakanolahpenyiapan bahan mengk, membawahi: kepala sub bagian pembinaan badan usaha milik daerah bumi) dan badan layanan umum daerah blue), kepala sub bagian perekonomian, dan kepala sub bagian sumber daya alam sda). kepaltugas sebagai berikutrian kinerja badan usaha milik daerah bumi) dan badan layanan umum daerah blue), dan. kepala sub bagian perekonomian mempunyai tugas sebagai berikut: menyusun bahan dan data serta analisa perkdan memfasilitasi dan pembinaan bidang pariwisata, koperasi, usaha mikro kecil menengah, perindustrian dan perdagangan:. kepala sub bagian sumber daya alam melaksanakan tugas sebagai berikut: menyusun bahan dan data serta analisamfasilitasi dan pembinadan memfasilitasi, membawahi:. kepala sub bagian penyusunan program mempunyai tugas sebagai berikutkepala sub bagian pengendalian program mempunyai tugas sebagai berikutpala sub bagian evaluasi dan pelaporanlaksanakepala bagian pengadaan barang dan jasa bpb), membawahi: kepala sub bagian pengelolkepala sub bagian pengelolaan barang dan jasa mempunyai tugas sebagai berikutkepala sub bagian pengelolaan layanan pengadaan secara elektronikkepala sub bagian pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa mempunyai tugas sebagai berikut: melaksanakan pembinaan bagi para pelakuunit kerja pengadaan barang jasa ukpga), melaksanakel unit kerja pengadaan barangikabupatedaerah dan mengkkal dan komunikasi pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya. paragraf bagian umum kepala bagian umum mempunyai tugas melaksanakan penyiap, membawahi:kepala sub bagian tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaiandan melaksanakan pengelolaan kearsipan. kepala sub bagian keuangan mempunyaikepala sub bagian rumah tangga dan perlengkapan mempunyaidda. paragrafngoordiansikepala sub bagian kelembagaan dan analisis jabatan mempunyaikepala sub bagian pelayanan publik dan tata laksana mempunyai tugas sebagai berikut: menyusun pedoman tata naskah dinas, pakaian dinas, jamepala sub bagian kinerja dan reformasi birokrasi melaksanak, membawahi:kepala sub bagian protokol melaksanakkepala sub bagian komunikasi pimpinan melaksanakkepala sub bagian dokumentasi pimpinan mempunyai jawab kepada bupati dan secara administrasi berkoordinasi kepada sekdaksanaan pembangunan daerah:vii kelompok jabatan fungsionallafungsional pelaksana dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan nama nama jabatan pelaksana lingkungan setdansetda dilakukan oleh sekdatda dilakukan oleh sekda dan ditetapkan dengan keputusan bupati. uraian tugas jabatan pelaksana pada setda ditetapkan oleh sekda. bab viii tata kerja dalam melaksanakan tugasnya sekdapejabat aparatur sipil negara yang ada pada sekretariat darah diangkat dan diberhentikan oleh bupati sesuai dengan ketentuasisten asisten dan asisten iii serta staf ahli merupakan jabatan struktural eselon ii.b jabatan pimpinan tinggi pratama, kepala bagian pada sekretariat daerah merupakan jabatan struktural eselon iii.a jabatan administrator, kepala sub bagian pada sekretariat daerah, merupakan jabatan struktural eselon iv.a jabatan pengawas, bab ketentuan lain lain pengisian jabatan pimpinan tinggi pada sekretaris daerah untuk pertama kalinya berdasarkan peraturan bupatijabatan pimpinan tinggi yang lowong,rubahan nomenklatur perangkat daerahkedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan tata kerja sekretariape see14dimana menunjukan adanya ketidaksesuaian keadaan dengmaka perlu dilakukan perubahan, bahwa sesuai2017disebutkan perubahan rkd2017hu: rkd disusun dengan sistematika sebagai berikut bab pendahuluan babi evaluasi hasil pelaksanaan rkd sampai dengan triwulan bab iiisi perubahan beserta uraian rkd sebagaimana yang dimaksud dalambpengan rahmat tuhan yang maha esa bupati seruyan menimbang: a.bahwterdapat beberapa ketentuan yang dipandang perlu penyesuaian dengan ditetapkannya peraturan bupati seruyan nomor tahun dan perubahannya tentang standar biaya umumketentuan yang terdapat padiubah sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut pemberian insentif pelayanan medis pada sarana kesehatan rumah sakit puskesmas dan jaringannya dengan klasifikasi sebagai berikut tenaga kesehatan satuan insentif pelayanan honorer medis rp) dokter spesialis rp. dokter gigi rp. asisten apoteker si) rp. tenaga kesehatan rp. lainnya s tenaga kesehatan rp. lainnya d iii d iv peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggalyuu bupati seruyan diundangkan kuala pembuang pada tanggal sekretaris daerah kabupaten seruyan ryong berita daerah kabupaten seruyan tahun nomor.!? aa, tum opsi para tebaoreaa tatar) ena meminum kepala dinas negera wakil bupati hekaetaas bai sam see jawara go kasubbagikasi |
provinsi tengah peraturan bupati purpose.io nomor 1o4 ta.ffi jrv tentang peraturan pelaksanaan peraturan daerah kabupaten ourwork^io nomor tahun 2oi7 tentang pei{yelenggaitai{ii reki,,ame menimbang mengingatt tentang penyelenggaraan reklame, perlu menetapkan peraturan bupati tentang peraturan pelaksanaan peraturan daerah kabupaten r.rrurorejo nomor tahun oltirrnrorejo nomor tahun ol7 tentang penyelenggaraan reklame lembaran daerah kabupaten hrrurorejo tarun nomor peraturan bupati tentang peraturan peraturan daerah kabupaten nomor tahun tentang purpose.jo reki,ame. bab ketentuan umum dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan: daerah adalah i(kabupaten purworejo. pemerintah daerah adalah bupati sebagai unsur pemerintahan daerah yang yang selanjutnya disingkat adalah badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten purworejo. dinas penanaman modal dan layanan tempa.du satu pintu yang selanjutnya disingkat dinpmpisp adalah dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten purworejo. dinas umum dan penataan ruang yang lanjutnya disingkat dinpupr adalah dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten purworejoia untukdilakukan oleh pemerintah. alat peraga menyerupai.i reklame yang non komersial yangdagangnon komersial. reklame dan dat peraga insidentil adalah reklame dan alat peraga yang memiliki masa izin paling lama (t;gl') bulan serta bahan bgunakan dapa.finanen. reklame non konstruksi adalah reklame yang ditempel dipasang pada tempa.t dengan menggunakan kayu, bambu, tali, kain atau dari bahan yang sejenis dan bersifat sementara (tidak permanen). reklame bando jalan adalah jenis reklame konstruksi yang penempatannya melintang atas jalan. rek dan atas nama pihak lain yang me4jadi tunggangannya kabur.ten purworejo. penyelenggaraan reklame adalah penyelenggaraan reklame dan alat peraga kabupaten purworejo. kawasan l?.gunakan untuk pemasangan reklamekabupaten purworejo. jaminan bongkar adalah jaminan biaya dari penyelenggara reklame yang berupa jaminan bank (bank garantiel atau dalam bentuk lainnya yang ditetapkan oleh bupati untuk menutup seb"gan atau seluruh biaya pembongkaran reklame arabi reklame lalai atau tidak reklamenya karena habis masa berlakunya izin dan tidak atau karena sebab lain sehingga reklame wajib.bentuk reki,ame bagan kesatu posisi terhadap jalan bentuk reklame berdasarkan posisi terhadap jalan adalah: membujur searah jalan; sejajarjalan; menyerong; menjorok sampai batas badan jalan. reklame atas ruang manfaat jalan harus diletakkan pada ketinggian paling rendah (lima koma enam) meter dari permukaan jalan tertinggi. pemasangan reklame larang melintang dan atau memotong jalan kecuali reklame yang dipa.sang pada daerah. batas wilayah reklame sebagaimana dimaksud pada dengan kondisi ruang dan estetika. bagian kedua posisi panjang dan kabar panjang dan lebar bidang reklame harus disesuaikan dengan kondisi ruang dengan tetap mengudara&an estetika lingkungan. reklame dapat dipasang secara vertikal maupun horisontal untuk jenis papan billboard; megaton; b.c. kain. bagian ketiga sudut pandang sudut pandang reklame yang dipasang terhadap posisijalan adalah: satu muka sisi; dua muka sisi; dan lebih dari (dua) muka sisi. bagian keempat ukuran ukuran reklame dibedakan menjadi besar, berukuran lebih besar dari (lima belas meter persegi) sedang, berukuran (enam met r persegi) sampai dengan (lima belas meter persegi); kecil, berukuran kurang dari (enam meter persegi) dan khusus untuk ukuran reklame udara dan reklame apung disesuaikan dengan keluasan media yang dipergunakan. bab iii kateg ozu reklame bagian kesatu reklame insidentil reklame insidentil terdiri dari: reklame l(ain; reklame melekat (stiker); reklame selebaran; reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; reklame calon udara; dan reklame apung. bagian kedua reklame permanen reklame permanen terdiri dari: reklame papan; billboard; videotron megaton; dan large electronic display led). penempatan reklame reklame yang diselenggarakan tana reklame dapat dilakukan pada: tanah orang pribadi atau badan: reklame halaman hans memenuhi ketentuan sebagai berikut: peletakan reklame mengguna kan struktur tiang penyangga; material berupa plat besi dengan konstruksi pipa frame bia; gaya model tampilan reklame disesuaikan dengan konsep masing masing toko bangunan dan diselaraskan dengan nilai nilai budaya l(kabupaten purworejo. reklame yang pada dinding harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: dioperasikan secara proporsional dengan ketinggian bangunan gedung ukuran bidang reklame tidak melebihi panjang atau lebar bangunan; dan tidak mengganggu fungsi bukaan bangunan (pintu dan atau jendela); apabila menutupi bukaan bangunan, maka harus menggunakan ferris reklame transparan. reklame atas bangunan gedung, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: luar zona khusus; luar bangunan cagar bukan reklame papan nama usaha; bidang reklame tidak lebih dari o7o (empat.t puluh persen) dari fasad reklame dalam bangunan gedung, harus diselenggarkan<an dengan memperhatikan aspek estetika, etika dan keamanan. reklame tanah kosong dan atau pekarangan, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: penyajian reklame diutamakan untuk nama pengenal usaha atau profesi, nama gedung, termasuk identitas logo dari nana pengenal usaha atau nama gedung yang beraktivitas dalamnya; ukuran konstruksi dan luas bidang reklame diupayakan tidak mengganggu fungsi dan tampilan disekitarnya; tanah pemerintah daerah dan atau fasilitas umum: reklame tiang penerbangan jalan umum, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: jenis reklame yang boleh dipasang adalah jenis sorot belakang papan billboard yang (badcligll$; lampu posisi bidang reklame vertical dengan ukuran bidang maksimal meter, disesuaikan dengan kekuatan teknis tiang; dan menggunakan daya listrik milik penyelenggara reklame. reklame halte bus, harus berikut: memenuhi ketentuan sebagai adah jenis sorot belakang reklame; menampilkan produk rokok alat jenis reklame yang boleh dipasang p lparrlbillboard yang lampu (back liga), vtdeoturon dan atau melekat stiker; akumulasi luas bidang persen) dari luas biasa reklame maksimal (empat puluh halte; posisi terhadap jalan membujur searah jalan; menempel pada bangunan halte; dan menggunakan daya listrik milik penyelenggara reklame. reklame jembatan penyeberangan orang jpo), harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: jenis reklame yang boleh adalah jenis papan billboard yang lampu sorot belakang (back liga$ atau videotron; lebar bidang reklame maksimal (dua koma lima) meter dan panjang menyesuaikan bangunan jembatan penyeberangan orang; kontrasepsi minuman keras; reklame kawasan pasar terminal taman tempat khusus parkir, harus mengikuti rekomendasi teknis dari kepala daerah yang mengelola kawasan tersebut; reklame gapurlampu sorot belakang luas bangun rn gapura, @ae. ugi atau videotron; ukuran menyesuaikan bentuk dan dengan lebar bidang reklame maksimal (dua koma lima) meter dan panjang maksimal (delapan) meter; menggunakan daya listrik mit penyelenggara reklame; materi reklame tidak boleh menampilkan produk rokok al,at kontrasepsi minuman keras; reklame tugulighil; menggunakan lampu sorot belakang ukuran bidang reklame bangunan tugu menyesuaikan bentuk dan luas menggunakan daya listrik milik penyelenggara reklame. reklame pos polisi, harus berikut: memenuhi ketentuan sebagai jenis reklame yang boleh dipasang adalah jenis papan billboard yang lampu sorot belakang black high atau videotron; ukuran bidang reklame disesuaikan dengan bentuk dan luas bangunan pos polisi, dengan lebar bidang reklame maksimal (dua koma lima) meter dan panjang maksimal (enam) meter; menggunakan daya listrik milik penyelenggara reklame; reklame penunjuk peta kothghtt; lampu sorot belakang kurang bidang dan luas bidang reklame disesuaikan dengan dengan bentuk peta kota; bidang reklame tidak boleh menutup tampilan peta kota; menggunakan daya listrik milik penyelenggara reklame. reklame tanah instansi pemerintah, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: status tanah merupakan tanah milik pemerintah daerah; kategori reklame yang boleh dipasang adalah reklame insidentil dan reklame permanen; ukuran bidang reklame disesuaikan dengan luas dan lokasi tanah; pemasangan iklan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan cagar budaya dilarang sebagai media reklame, kecuali untuk reklame nama usaha profesi jenis papan billboard atau videotron; tidak menutup lebih dari 1solo (sepuluh persen) dari fasad bidang reklame berukuran paling tinggi (satu koma lima) meter. reklame wajib ditempatkan luar bahu jalan dengan jarak paling sedikit (satu) meter dari tepi paling luar bahu jalan. dalam haf tidak terdapat ruang luar bahu jalan, reklame sebagaimana dimaksud pada dapat ditempa.akan sisi terluar ruang milik jalan. penempatan rela.srmendapatkan rekomendasi teknis dari perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menangani jalan. (a) bidang reklamepemerintah daerah dapat menyediakan konstruksi panggung reklame yang dapat disewakan untuk pemasangan reklame dengan jangka waktu sewa paling lama (tiga) bulan dan dapat babi reklame daerah dibagi menjadi (real zona, yaitu: zona khusus; zona kendali ketat; dan zonakendali sedang. (l) zona khusus dimaksud dalam huruf untuk reklame kecuali untuk jenis reklame tertentu yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian khusus dengan pemerintah daerah. (2t zona khusus daerah meliputi: sebagaimana dimaksud pada kawasan alun alun purworejo ruas jalan jalan urip sukoharjo sepanjang sisi timur alun alun purworejo; ruas jalan proklamasi sepanjang sisi selatan alun alun purworejo; ruas jalan mayjen. sutomo sepanjang sisi barat alun alun purworejo; dan ruas jalan dr. setia budi sepanjang sisi utara alun alun purworejo. kawasan monumen perjuangan pu*rejo ras jalan urip sukoharjo sepanjang sisi barat patung kuda sampai dengan sisi barat bundaran monumen perjuangan zora yang tidak boleh ruas jalan brigjen l(atas sepanjang sisi timur pahang kuda sampai dengan sisi timur bundaran monumen perjuangan; ruas jalan jenderal sudirman sepanjang sisi selatan patung kuda dan sisi selatan bundaran monumen kawasan alun alun kutoarjo: tras jalan mardiusodo sepanjang sisi timur alun alun kutoarjo; ruas jalan pangeran alun alun kutoarjo; sepanjang sisi sel,atan ruas jalan maditomo sepanjang sisi kutoarjo; ruas jalan kawedanan sepanjang sisi utara alun alun kutoarjo; ruas jalan ahmad yani purworejo dari tugu gunungan sampai dengan pertigaan jalan kyai haji aktris hasyim. ruas jalan mayjen sutomo dari tugu gunungan utara sepanjang (limapuluh) meter. alun alun yang diselaraskan dengan mempertimbangkan kawasan cagar budaya. zona kendali sedang sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan ?rana yang diperbolehkan untuk reklame. l2l zona kendali sedang bagian ketiga objek kerjasama zona selain ketat. bab kerjasama dengan pihak ketiga bagian kesatu umum reklame pada tanah milik pemerintah daerah dan atau fasilitas umum milik pemerintah daerah dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga. kerjasama penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada didasarkan pada prinsip prinsip kerjasama. bagian kedua subjek kerjasama pihak pihak yang reklame daerah menjadi subjek kerjasama dalam penyelenggaraan daerah; dan pihak ketiga. zona kendali ketat zona yang dimaksud dalam untuk rel,ame dan atau fasilitas irri .from huruf reklame pada milik objek tanah dalam pemerintah pemerintah daerah. tanah milik pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pa.da adalah tanah yang tidak dipakai untuk gedung latar instansi pemerintah atau pemerintah daerah. perjanjian berbentuk bagaimana dimaksud pada (l) yang berlaku untuk jangka waktu paling fasilitas q6q6 milik daerah dimaksud pa.da (l), antara l,ain: taman; pasar; terminal bus; rest area; halte umum; gedung olah raga; dan fasilitas umum lainnya milik pemerintah daerah. bagan keempat bentuk kerjasama kerjasama peran jan dalam penyelenggaraan reklame dituangkan dalam ke{sama srd sewa lama (lima) tahun dan dapa.t diperpanjang. pasal penyelenggaraan reklame dengan pihak ketiga prinsip kerjasama dan objek kerjasama dalem dan bagian kelima tatacara kerjasama penyelenggaraan reklame kerjasama penyelenggaraan reklame dengan pihak ketiga dilakukan kerjasama, mengajukan permohonan disapa.ikan secara tertulis kepa.da rupa.ti; ditolak berdasarkan penilaian perjanjian kerjasama sebab dimana dimaksud pa.da huruf kurangnya memuat c.h. hak kerja sama; jangka waktu para pihak; sama; pengakhiran kerja sama; keadaan memaksa; dan penyelesaian perselisihan. ornamen desain dan naskah reki.ame reklame jenis papan billboard, dan uidatron mqatott wajib ornamen desain reklame yang mengandung nilai nilai budaya daerah. kewajiban sebagaimana dimaksud pada berlaku bagi reklame besar dan atau sedang yang berada pda ?ma khusus dan tana kendali ketat. pasa j22 ornamen desain sebagaimana dimaksud dalam (i) antara lain kadang alas, kadang mercu, kadang dimas ekq masjid agung, arumdalu finance, majikan semanggi lung lengan srikaya. gambar bentuk ornamen desain sebagaimana dimaksud pada tercantum lampiran keputusan ini. naskah reklame harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: tidak bersifat pertentangan suku, agama dan ras sara); tidak bersifat pornografi; tidak melanggar ketertiban umum; dan menggunakan bahasa yang santun dan tidak melawan hukum. naskah reklame dapat berupa tulisan, gambar, ilustrasi dan bentuk lainnya dari suatu reklame. bentuk huruf, simbol dan kombinasi warna yang digunakan dalam naskah iklan tidak boleh menyerupai rambu rambu lalu lintas naskah reklame dapa.t menggunakan bahasa asing sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pa.da reklame yang memuat naskah yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pa.da dapat ditutup, dihapus, diturunkan dan atau oleh pemerintah daerah. babviii perikanan bagian kesatu umum setiap penyelenggaraan reklame daerah wajib dari bupati sesuai kewenangan daerah. mendapatkan izin untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada izin harus kepa.da c.q kepala dinpmptsp secara tertulis atau dapat dilakukan dalam jaringan (on live). pengakbagian kedua persyaratan izin s5barat administratif dan teknis sebagaimana dimaksud dalam untuk reklame papan board, dan uideotron megatronadalah: permohonan baru: foto copy kartu tanda penduduk ktp) pemohonmasangan reklame pada tanah milik perseorangan atau badan; foto copy akte pendirian perusahaan apabila reklame adalah perusahaan; gambar rencana lokasi simulasi pemasangan reklame; gambar desain; foto copy lazim mendirikan bangunan bagi reklame dengan ukuran lebih dari atau sama dengan (empat meter persegi); surat pernyataan bertanggung jawab menanggung segala r sik atasfoto copy bukti setoran jaminan bongkar untuk reklame jenis dan surat kuasa dari pemohon izin apabila permohonan izin dikatakan kepada orang lain. dari pemilik tanah persil untuk surat izin asli foto copy karir tanda penduduk ktf) foto reklame terbaru; foto copy bukti pembayaran pajak reklame surat keterangan lunas pajak rel,ame sebelumnya; sewa tanah untuk pemasanganatau badanbongkar untuk reklame jenis konstruksi; dan surat kuasa dari pemohon izin apabila permohonan izin dikatakan kepada orang lain. l2l syarat dan teknis sebagaimana dimaksud dalam untuk jenis reklame kain vinyl plastik, rel,ame melekat stiker,baru: foto copy itu tanda penduduk ktp) gambar desain; gambar denah lokasi kecuali tempat yang disediakan oleh pemerintah daerah; kerjasama sewa tanah untukbadan; dan surat kuasa dari pemohon izin apabila permohonan atau izl;n dikuasatran kepa.da orang lain; surat izin asli periode sebelumnyarsetujuan dari pemilik tanah persil untuk perdagangan reklame pada tanah milik perseorangan atau badan; dan surat kuasa dari pemohon izin apabila permohonan izin dikatakan kepada orang lain. syarat administratif dan teknis sebagaimana dimaksud dalam untuk jenis reklame berjalan dan reklame suara adalah: permohonan baru: foto copy kartu tanda penduduk (ff tp) pemohon; gambar desain untuk jenis lsklarne berjalan; rekaman suara dalam flash disk untuk jenis reklame suara; foto copy sfi' kab. purworejo untuk reklame yang ditempatkan pa.da kendaraan untuk reklame yang berjalan; surat pernyataan kesanggupan untuk tidak menempatkan reklame yang dapat menganggu pengendara dan atau pemakai jalan lain untuk jenis reklame yang berjalan; surat kuasa dari pemohon izin apabila,a permohonan izin dikatakan kepa.da orang lain; permohonan perang angan surat izin asli periode sebelumnya; foto copy kartu tanda penduduk kip) pemohon; gambar desain untuk jenis reklame berjalan; rekaman suara dalam flash disk untuk jenis reklame suara; foto copy stok gb. untuk reklame yang pada kendaraan untuk reklame yang berjalan; surat pernyataan untuk tidak menempatkan reklame yang dapat manga4ggu dan atau pemakai jalan lain untuk jenis reklame orang berjalan; surat kuasa dari izin apabila dikatakan kepada orang lain; bagian ketiga tata cara pengajuan permohonan dan penerbitan izin pemohon lazim dan pelayanan penerbitan izin dilaksanakan sesuai standar operasional dan prosedur perizinan dan non perizinan pa.da standar dan prosedur perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh kepala dinpmptsp dengan pada peraturan undangan yang berlaku. bab penertiban reki.ame dinamit setiap bulan menyampaikan data lazim penyelenggaraan reklame kepada bppkad dan satpol pp. berdasarkan data sebagaimana dimaksud pa.da satpol verifikasi data dengan kondisi lapangan guna menyelenggarakan kegiatan penertiban reklame. penertiban reklame dilakukan terhadap: penyelenggaraan reklame yang tidak memiliki izin; b.lain reklame telah berakhir dan tidak penyelenggara reklame tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak reklame sesuai ketentuan yang berlaku; penyelenggaraan reklame yang telah diubah konstruksi, bentuk, ukuran dan atau naskahnya sehingga tidak sesuai lobi dengan izin yang telah diberikan; penyelengaraan reklame dengan tata letak tidak sesuai pada titik reklame yang telah ditetapkan reklame yang tidak sesuai lagi dengan rekomendasi teknis konstruksi; dan atau penyelenggaraan reklame tidak terpelihara dengan baik penertiban reklame berupa penutupan, reklame. dimaksud pada dapat penghapusan, penghentian, penurunan media penertiban reklame dimaksud pada dilaksanakan oleh tim penertiban reklame dibawah koordinasi satpol pp. pembentukan, juga.s dan susunan keanggotaan tim s]e dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. babi sanksi administratif reklame permanen yang tidak memenuhi sebagaimana dimaksud dalam dan atau peraturan daerah i(abuya.ten purworejo nomor tahun ol7 tentang penyelenggaraan reklame, dikenakan sanksi administrasi berupa teguran lisan; teguran tertulis; penghentian fungsi reklame; pencabutan izin penyelenggaraan reklame; denda administratif; dan atau sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan teguran issn ssfegeirnerra dimaksud dalam huruf dengan cara reklame, langsung alamat reklame atau melalui alat komunikasi yang tersedia, penyampaian teguran lisan sebagaimana dimaksud pada oleh satpol bagi reklame yang reklame yang belum berizin sedangkan untuk telah berizin disampaikan oleh dinpmptsp. apabila dalam waktu (riuh) hari sejak diberikan teguran lisan, yan tidak kewajibannya, maka diberikan teguran tertulis apabila dalam waktu (tiga) hari sejak diberikan teguran tertulis reklame yang bersangkutan tidak melaksanakan keu,qiibannya maka diberikan teguran tertulis ii. apabila dalam waktu (tiga) hari sejak diberikan teguran tertulis tidak melaksanakan kewajibannya maka diberikan peringatan tertulis iii. teguran tertulis sebagaimana dimaksud pa.da dan diberikan dengan tata cara sebagai berikut teguran tertulis dituangkan dalam bentuk surat teguran yang diterbitkan oleh satpol atau sesuai teguran tertulis disampaikan kepada penyelenggara reklame secara langsung atau melalui pos; penyampaian surat teguran tertulis dibuktikan dengan tanda terima atau stempel pos, pengusaha yang huruf reklame sebagaimana dimaksud dalam apa.bila (empat belas) hari sejak tertulis iii reklame tidak tertulis iii. penghentian fungsi reklame sebagaimana dimaksud dalam huruf bagi reklame yang telah izin diberikan dengan tata cara sebagai berikut dinpmpisp menyampaikan surat keputusan penghentian fungsi reklame kepada satpol pp; berdasarkan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf kepala menerbitkan keputusan atau berita reklame dengan tembusan kepada acara kepala bppkad dan kepala keputusan penghentian fungsianglrentian fungsi reklame sebagaimana dirneksqd dalam huruf bagi reklame yang belum berizin diberikan dengan tata cara sebagai berikut kepala satpol menerbitkan keputusan atau berita acara fungsi reklame dengan tembusan kepada kepala bppkad dan kepala dinpmptsp; keputusan penghentian fungsi reklame disampaikan kepa.dengfuentian fungsi reklame sebagaimana dimaksud pada berlatar selama (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diterimanya keputusan atau berita acara penghentian fungsi reklame oleh pengusaha yang bersangkutan, dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada fungsi reklame dihentikan dengan cara yang efektif dan efisien. pencabutan izin penyelengg;areal reklame seba4gimana dimaksud dalam huruf diberikan apabila dalam jangka waktu (tigapuluh) hari kalender sejak diterimanya keputusan atau berita acara penghentian fungsi reklame, penyelenggara reklame yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya. keputusan pencabutan izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pa.da diberikan dengan tata cara sebagai berikut: dinpmpisp latn penyelenggaraan reklame dengan tembusan kepada kepala bppkad dan kepala satpol pp; pencabutan 'izinpencabutan izin rel,ame dibuktikan dengan tanda terima atau stempel pos. diterimanya keputusan pencabutan izin penyelenggaraan reklame harus dengan reklame reklame. fungsi denda administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf dikenakan apabila penyelenggara reklame tetap menjalankan fungsi reklame setelah diterimanya keputusan pencabutan izin penyelenggaraan reklame. denda administratif ditetapkan sebesar logo o (seratus persen) dari ketetapan besarnya pajak reklame tahun berkenaan. denda administratif dimaksud pada diberikan dengan tata cara sebagai berikut surat rekomendasi pengenaan denda administratif kepada bppkad; berdasarkan surat rekomendasi dari dinpmpisp, maka bppkad menerbitkan surat ketetapan pengenaan denda paling lambat (ti puluh) hari sejak diterimanya rekomendasi dari dinpmpisp. ketetapan pengenaan denda administratif sebagaimana kepada penyelenggara reklame paling lambat (lima belas) hari sejak tanggal penyelenggara reklame wajib melunasi denda administratif paling lambat (satu) bulan sejak tanggal diterimanya surat ketetapan pengenaan denda administratif. apabila sampai dengan batas waktu pembayaran denda sebagaimana dimaksud pada huruf penyelenggara reklame tidak melaksanakan kewajibannya dan tidak melunasi denda administratif, maka media reklame beserta seluruh konstruksi dan sarana pendukungnya menjadi dimaksud pada huruf harus milik daerah dan dapat dibongkar atau kepentingan daerah. untuk pembongkaran bangunan reklame olehpemerintah daerah (l) pemerintah daerah dapat membongkar bangunan reklame milik penyelenggara reklame. pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada reklame yang tidak bclnzin; reklame yang telah dicabut izinnya dan belum dibongkar oleh penyelenggara reklame; reklame yang berakhir masa izinnya. ber lakunya dan tidak diperpanjang reklame yang tidak layak, baik cara pemasangan, maupun kondisi reklame yang sudah rusak, mengganggu ketertiban umum dan atau tidak memenuhi ketentuan perizinan. penyelenggara reklame tidak melunasi denda administratif. pelaksanaan pem reklame konstruksi dengan keputusan bupati sedangkan gembong[aran reklame non konstruksi dilaksanakan tanpa penetapan. (l) pembongkaran reklame dilaksanakan oleh satpol dengan biaya dari anggaran purworejo. dan belanja daerah satpol dalam melakukan pembongkaran bangunan reklame dapat dibantu oleh perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menangani urusan pekerjaan umum dan atau dengan pihak ketiga. fembonglraran bangunan reklame oleh satpol sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan tata cara sebagai berikut: dinpmpisp, dinpupr dan atau rekomendasi pembongkaran reklame kepada satpol pp; berdasarkan rekomendasi sebagai4la dimaksud huruf surat i{r tiri pembongkaran reklame kepada penyelenggara reklame yang akan dibongkar; satpol memproses penerbitan keputusan bupati tentang pembongkaran reklame; satpol melakukan pem reklame sesuai standar operasional dan prosedur satpol pp; setelah.l. melakukan reklame, satpol melaporkan hasil pelaksanaan pembongkaran r blame kepada bupati dan menyampaikan data reklame yang telah dibongkar kepa.da dinpmptsb dinpupr dan atau bppkad. satpol xii (l) jaminan bongkarjenis reklame suara, reklame {ilm slide, reklame peragaan, reklame berjalan termasuk pada kendaraan dan penyelenggaraan alat peraga pada masa kampanye pemilihan umum. jaminan bongkar sebagaimana dimaksud pada berupa uang sebesar (lima belasimb) reklame dan disetor rekening penampungan kas umum daerah pada bank yang ditunjuk. jaminan bongkar dapat diambil oleh penyelenggara dalam jangka waktu (tigaongkar, maka pengambilan jaminan bongkar kedaluwarsa dan menjadi milik pemerintah daeraho9 tentang tata cara layanan dan penertiban lainditetapkan purworejo pada tanggal desember 2o1? diundangkan pum,rejo pada tanggal desember 2o1 daerah ,r.math.n agus bastian purpose.io, berita daerah kabupaten purpose'o tahun 2o1? nomor serie nomor gambar bentuk ornamen desain reki,,{me i,lampiran peraturan bupati nomor: ilx 2ol? tentang peraturan pelaksanaan peraturan daerah kabupaten purpose.io nomor tahun 2oi7 tentang penyelenggaraan reki,ame kadakamercu l!{ iii diff iiiiil]ol'g kadang mustaka masjidagung iil i]] bila,fli m7i i(adai(ater srikaya reklame reklame petunjuk arah oit struk papa}i perut{juk bersama. igdakatelutah liengkurep pusat ourwork^ro* agus bastian |
bahwa dengan ditetapkannya peraturan daerah kabupaten bulukumbalingkup dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten bulukumba, perlu disusun analisis jabatan dan analisis beban kerja sebagai rujukan formasi pegawai dalam perencanaan, rekrutmen, penempatan, pengendalian dan pengembangan pegawakerjaan umum dan penataan ruanglukumbjabatan pimpinan tinggi adalah sekoopekerjaan umum dan penataan ruangkerjaan umum dan penataan ruangpekerjaan umum dan penataan ruangpekerjaan umum dan penataan ruang. analisis jabatan sebagaimana dimaksud padakerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan beban kerja jabatan. analisis jabatan dan analisis beban kerj ttd a.b. amal berita daerah kabupaten bulukumba tahun nomor |
aan bupati malang provinsi jawa timurpemuda dan olahragar ananta produk hukum| perkusi120191 perlu tahun dispora. docdir ananta produk hukum iperbubi2019 perlu tahun dispora. doc memutuskan: menetapkan peraturan bupati tentang rencana kerja dinas pemuda dan olahragadir ananta produk hukum iperbubi2019 perlu tahun dispora. doc bab rencana kerja rencana kerja dinas pemuda dan olahragapemuda dan olahragapemuda dan olahragarencana kerja dinas pemuda dan olahraga tahun bab iii tujuan, sasaran program dan kegiatan bab rencana kerja dan pendanaan dinas pemuda dan olahraga bab penutup rencana kerja dinas pemuda dan olahragemuda dan olahraga kabupaten malang wajib melaksanakan rencana kerja dinas pemuda dan olahraga kabupaten malang. dar ananta produk hukum| perkusi120191 perlu tahun dispora perkusi120191 perlu tahun dispora. doc lampiranrencana kerja dinas pemuda dan olahraga kabupaten malang tahun bab pendahuluan latar belakangerdasarkan amanat undang undang nomor tahun tentang keuangan negara,dokumen perencanaan pembangunan daerah, yang salah satunya berupa dokumen rencana kerja pemerintah daerah rkd). rkd dan rencana strategis perangkat daerah dipakai sebagai acuan dalam menyusun rancangan rencana kerja perangkat daerah yang selanjutnya akan dipakai sebagai acuan untuk penyusunan rencana kerja dan anggaran rka) perangkat daerah. muatan rka meliputi input (dana, tenaga kerja, fasilitas, dll), kegiatan (proses) dan output outcome. sehingga perencanaan dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumber daya dan arah pembangunan daerah. critical point nya adalah menyusun hubungan optimal antara input, proses, dan output outcome. rencana kerja perangkat daerah tahun disusun dengan menggunakan pendekatan perencanaan teknokrat (strategis berbasis kinerja), dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah yang merupakan suatu proses pemikiran strategis yang tercermin dari: evaluasi menyeluruh tentang kinerja pembangunan tahun lalu, rumusan statuskedepan yang mempengaruhi penyusunan rencana kerja, rumusan tujuan, strategi dan kebijakan pembangunan, pertimbangan atas kendala ketersediaan sumberdaya dan dana, rumusan dan prioritas program dan kegiatan berbasis kinerja, tolak ukur dan target kinerja capaian program dan kegiatan, prakiraan maju pendanaan untuk tahun berikutnya, dan kejelasan siapa yang kemajuan pencapaian sasaran. melalui pendekatan ini rencana yang disusun mencerminkan kerangka berfikir yang diwujudkan melalui: transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan, kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur pemerintah dan non pemerintah, keterwakilan yang memadai dari seluruh segmen masyarakat terutama kaum perempuan dan kelompok marjinal, berperan aktif pada pelaksanaan musrenbang rkd dari segi penerapan perencanaan partisipatif, dan konsensus atau kesepakatan pada semua tahapanpenting pengambilan keputusan seperti perumusan isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi dan kebijakan serta prioritas program. pendekatan politis, penyusunan rencana kerja perangkat daerah mengacu pada rkd dan rpm yang merupakan bentuk konsekuensi politis bupati wakil bupati terpilih. pendekatan ini juga tercermin pada keterlibatan aktif dprd dalam musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dan kabupaten termasuk hasil sinergitas hasil jaring aspirasi masyarakat oleh dprd, kemudian dokumen rkd sebagai peraturan bupati mengikat semua pihak untuk menjadikan dokumen ini sebagai acuan dalam penyusunan seluruh dokumen perencanaan sampai rapid pendekatan top down, perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan yang kemudian diselaraskan melalui rapat koordinasi dan musrenbang mulai tingkat nasional, provinsi dan kabupaten juga tujuan global sustainable development goals gs). pendekatan ini tercermin pada sinergi dengan program prioritas nasional dan daerah, konsisten pada rpm, rkd dan renstra perangkat daerah, konsisten dengan dokumen rencana tata ruang wilayah daerah, penanganan masalah dengan pendekatan holistik dan pendekatan sistem. pendekatan bottom up, perencanaan dilaksanakan secara berjenjang dan diselaraskan melalui musyawarah perencanaan pembangunan, konsisten terhadap visi misi rpm serta kesepakatan masyarakat tentang prioritas pembangunan dan hasil forum perangkat daerah. penyusunan rencana kerja ini disesuaikan dengrupakanini memuat kerangka pendanaan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun dengan mendorong partisipasi masyarakat serta surat badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten malang tanggal april nomor: hal rancangan perubahan senja perangkat daerah tahun dan surat edaran bupati malang, tanggal april nomor: hal pedoman penyusunan rancangan perubahan rencana kerja perangkat daerah tahun landasan hukum dalam menyusun rencana kerja dinas pemuda dan olahraga kabupaten malang tahun mengacu pada peraturan perundang undangan yang berlaku yaituj), maksud dan tujuan maksud: menjabarkan arahan rencana kerja dinas pemuda dan olahraga tahun dan mengidentifikasi perkiraan sumberdaya dan dana pembangunan. tujuan: memberikan arah sekaligus tolok ukur pelaksanaan pembangunan, menjadi pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran dansistematika penulisan sistematika perencanaan rencana kerja dinas pemuda dan olahraga kabupaten malang tahun adalahdinas pemuda dan olahraga tahun evaluasi pelaksanaan rencana kerja dinas pemuda dan olahraga dan capaian rencana strategis dinas pemuda dan olahraga analisis kinerja pelayanan dinas pemuda dan olahraga isu isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas pemuda dan olahraga review terhadap rencanarencana kerja dinas pemuda dan olahraga program dan kegiatan bab rencana kerja dan pendanaan dinas pemuda dan olahraga bab penutup bab hail evaluasi rencana kerja dinas pemuda dan olahraga tahun lalu evaluasi pelaksanaan rencana kerja dinas pemuda dan olahragawan capaian rencana strategis dinas pemuda dan olahraga pelaksanaan rancangan rencana kerja dinas pemuda dan olahraga tahun mengacu pada tugas dan fungsi dinas pemuda dan olahraga beserta kewenangan pelayanan yang diberikan oleh bupati. tugas pokok dinas pemuda dan olahraga berdasar peraturan daerah kabupaten malang nomor tahun tentang pembentukan dan susunan organisasi perangkat kabupaten malang serta berdasarrupakan unsur pelaksana otonomi daerah bidang kepemudaan dan olahraga, yang dipimpinidang kepemudaan dan olahraga berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan bupati sesuai bidang tugasnya. untuk menyelenggarakan tugasnya dinas pemuda dan olahraga kabupaten malang mempunyai fungsi. perencanaan strategis pada dinas pemuda dan olahraga. perumusan kebijakan teknis bidang kepemudaan dan keolahragaan. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kepemudaan dan keolahragaan. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kepemudaan dan keolahragaan. pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang kepemudaan dan keolahragaan. pelaksanaan standart pelayanan minimal yang wajib laksanakan bidang kepemudaan dan keolahragaan. penyelenggaraan kesekretariatan dinas pemuda dan olahraga. mengkoordinasikan, integrasi dan sinkronisasi kegiatan lingkungan dinas pemuda dan olahraga. pembinaan kepada masyarakat dan kelembagaan kepemudaan dan keolahragaan. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan dinas instansi terkait dan lembaga non pemerintah. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemudaan dan keolahragaan. penyelenggaraan dan kejuaraandan keolahragaan. pengawasan terhadap penyelenggaraan kepemudaan dan olahraga dan pelaksanaan anggaran dana. rancangan rencana kerja dinas pemuda dan olahraga merupakan penjabaran renstra dinas pemuda dan olahraga, dimana penyusunannya merujuk pada tujuan dan sasaran rpm kabupaten malang dan perubahan rpm adapun pelaksanaan program dan kegiatan dinas pemuda dan olahragaantara laijpengembangan syoperan serta kepemudaan dan kewirausahaan bagi pemuda pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan pameran prestasi hasil karya pemuda pelatihan kewirausahaan bagi pemuda program peningkatan sarana dan prasarana olahraga pemeliharaan rutin berkala saranaprasarana olahraga pemeliharaan kebersihan dan keamanan sarana prasarana olahraga pembangunan baru prasarana gor dan penyediaan sarananya program pembinaan dan pengembangan potensi olahraga pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat penyelenggaraan kompetisi olahraga pengembangan dan pemanfaatan iptek olahraga sebagai pendorong peningkatan prestasi olahraga program pemberdayaan olahraga rekreasi pemasaran olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat pengembangan olahraga tradisional pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat berikut adalah evaluasi capaian rencana kerja tahun lalu dan capaian renstra dinas pemuda dan olah raga. yang terdapat dalam tabel dibawah tabel rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan senja dinas dan pencapaian renstra s d tahun dinas pemuda dan olahraga target realisasi kinerja perkiraan program dan kegiatan tahun realisasi capaian target realisasi lalu target renstra kinerja target target program kegiatan capaian kinerja program renstra opd s d program kegiatan tahun hasil urusan bidang urusan indikator kinerja renstra program senja tahun berjalan) kode opd target realisasi tingkat opd tahu realisasi tingkat pemerintah daerah program (outcomes) dan dan rekening program kegiatan kegiatan (output) tahun20 keluaran senja senja opd realitas capaian capai kegiatan opd tahun berjalan( program (akhir s d thn tahun yo) tahun dan realis periode kegiatan target renstra s d pd) tahun renstra ana urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar mean raga ama nan olahraga administrasi operasional perkantoran perkantoran penyediaan jasa surat jumlah registrasi surat (aka stan jiaukdaharatkakar siam |200et lasosuat surat surat surat surat (buah) penyediaan jasa jumlah penyediaan komunikasi, sumber listrik, air minum air daya air dan listrik bersih, tai bulan kali 36kali kali kali kali kali dan internet bulan) penyediaan jasa jumlah kendaraan roda pemeliharaan dan empat dan roda dua yang perizinan kendaraan dipelihara dan stok serta unit unit unit unit unit unit unit dinas operasional uji kir yang diurus (unit) penyediaan jasa jumlah pejabat pengelola 520b 260b administrasi keuangan administrasi keuangan (ob) penyediaan jasa jumlah jasa servis perbaikan peralatan peralatan kantor, dan kerja pengadaan suku cadang unit unit unit unit unit unit unit yang disediakan unit) kantor yang disediakan jenis) buah buah penyediaan baran jumlah barang cetakan cena esa (aa jan dam jam lembar lembar lembar lembar lembar lembar penggandaan penyediaan komponen jumlah penyediaan instalasi komponen alat alat listrik jenis listrik penerangan dan elektronik jenis) jenis jenis jenis jenis jenis jenis bangunan kantor penyediaan bahan jumlah bahan bacaan bacaan dan peraturan dan peraturan buku buku buku buku buku buku perundang undangan perundang undangan buku yang disediakan jenis) penyediaan bahan jumlah bahan logistik logistik kantor kantor yang disediakan bulan bulan bulan bulan bulan jenis) bulan bulan lil a10 penyediaan makanan jumlah makanan dan dan minuman minuman harian pegawai, 100x4 rapat, dan tamu yang bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan disediakan hok) dan konsultasi luar penuh kali kali kali kali kali dinas luar daerah kali kali daerah hok) jumlah pegawai yang rapat rapat koordinasi memenuhi penugasan dinas dalam daerah kali kali kali kali kali kali kali daerahpengadaan peralatan jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan unit unit unit unit unit unit gedung kantor jenis) unit pemeliharaan jumlah gedung kantor rutin berkala gedung yang dipelihara jenis jenis jenis jenis jenis jenis jenis kantor rutin berkala program peningkatan persentase dokumen pengembangan sistem perencanaan, laporan pelaporan capaian keuangan dan kinerja kinerja dan keuangan perangkat daerah yang tepat waktu penyusunan laporan jumlah dokumen lap kie dan ihsan. kinenatu kur pro poo es, buku buku buku buku buku buku buku kepuasan masyarakat) buku) ana penyusunan laporan jumlah dokumen laporan buku buku buku buku buku buku buku semester buku) penyusunan pelaporan jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun atasan akhir tahun buku buku buku buku y6o buku buku buku program peningkatan persentase pemeliharaan sarana dan prasarana rutin pada sarana dan olah raga prasarana olahraga stadion pemeliharaan rutin jumlah pemeliharaan berkala sarana dan rutin pada sarana dan prasarana olahraga prasarana olahraga sarira sarira sarira 20sarira sarira sarira stadion peningkatan kerja sama jumlah kerja sama yang pada kemitraan antara dilakukan pemerintah dan pemerintah dan masyarakat stadion sarira sarira 100x6 20sarira osarpras masyarakat untuk sarira sarira membangun sarana prasarana olahraga pemeliharaan jumlah kebersihan dan kebersihan dan keamanan lingkungan sarira sarira sarira sarira keamanan sarana stadion sarira sarira prasarana olahraga pembangunan baru jumlah sarana dan sarana prasarana gor dan prasarana gor olahraga sarana sarana sarana penyediaan sarananya olahraga olahraga olahraga program pembinaan persentase pembinaan dan pengembangan bibit bibit atlit olahraga potensi olahraga yang berprestasi terhadap jumlah atlit lil pembibitan dan pembinaan jumlah pembinaan bibit bibit olahragawan berbakat atlit olahraga yang berprestasi atlit atlit atlit atlit atlit atlit atlit terhadap jumlah atlit penyelenggara kompetisi jumlah atlit berprestasi pada emas, olahraga penyelenggaraan polda dan emas, perak, emas, por jumlah medali) medali perak, perak, medali medali medali perunggu perunggu perunggu pengembangan dan aan par jumlah tenaga pengajar oran oran endo hong singkatan olahraga yang produktif orang orang orang orang orang prestasi olahraga olahraga rekreasi terkirim bagi pelajar, mahasiswa masyarakat yang mengikuti orang orang orang dan mas kat olahraga massal orang orang caraka pengembangan olah raga jumlah partisipasi masyarakat rekreasi terhadap kegiatan lomba event event event event event event event olahraga tradisional dan sport tourism pengembangan olah raga jumlah prestasi masyarakat medali emas, emas, emas, lanjut usia termasuk penyandang cacat dan lanjut perak, perak, perak, penyandang cacat usia terhadap kegiatan olahraga perunggu perunggu perunggu medali medali medali medali medali medali program peningkatan persentase pemuda yang peran serta berperan dalam jumlah kepemudaan dan pemuda produktif dan penumbuhan kreatif kewirausahaan pemuda lil pendidikan dan jumlah peserta seleksi pelatihan dasar calon paskibraka melalui orang kepemimpinan pelatihan dasar ran ran ran kepemimpinan orang orang) orang) orang orang orang) jumlahpeserta yang pameran prestasi hasil terseleksi dalam peran karya muda aktif pemuda dam orang orang orang orang orang orang orang berkarya pelatihan jumlah pemuda yang kewirausahaan bagi mengikuti kemampuan orang orang orang orang orang orang orang pemuda dan ketrampilan kupu analisis kinerja pelayanan dinas pemuda dan olahraga kinerja pelayanan dinas pemuda dan olahraga tercermin dari output kegiatan setiap tahun sesuai dengan tugas dan fungsi dinas pemuda dan olahraga sesuai dengan peraturan bupati malang nomo. standar pelayanan minimal keolahragaan berdasarkan pada peraturan pemerintah republik indonesia nomor tahun tentang penyelenggaraan keolahragaan disebutkan pada yaitu mencakup persyaratan sebagai berikut ruang berolahraga, tempat dan fasilitas olahraga, tenaga keolahragaan yang mendukung olahraga, partisipasi berolahraga, dan tingkat kebugaran jasmani masyarakat. kinerja pelayanan dinas pemuda dan olahraga secara lengkap digambarkanpada tabel dibawah ini tabel pencapaian kinerja pelayanan dinas pemuda dan olahraga kabupaten malang target renstra skpd catatan persentase hasil seleksi pemuda jumlah kelompok produktif pemuda produktif das kuota yang berprestasi peserta seleksi pemuda x100 x100y6 x10046 x100y6 x100y6 x100y6 x100y5 x10096 produktif presentase sarira yang berfungsi baik peningkatan th(n) sarira th(n sarana dan x1006 tg teo i8o prasarana sarira yang ada th(n 1l) x10096 x100y6 x100y6 x100y6 x100y6 x100y6 x100y6 x100y6 keolahragaan berfungsi .5y0 .2y6 5y0 .5y9 .5y0 .2y6 5y0 siswa siswi atlit jumlah medali yang emas: emas: emas emas: emas: emas: emas emas: yang berprestasi diperoleh setiap lomba perak perak perak: perak perak perak perunggu perak perak perunggu perunggu perunggu uu: perunggu |u: perunggu perunggu |u: perunggu catatan untuk tahun ganjil prestasi por untuk tahun genap prestasi polda eselon iii program dan indikator catatan dan kegiatan program persentase pelayanan pemenuhan administrasi operasional 100y6 perkantoran perkantoran yo) program persentase peningkatan pemenuhan sarana dan sarana dan 100y6 prasarana prasarana aparatur penunjang aparatur ( yo) program persentase peningkatan dokumen pengembangan perencanaan sistem pelaporan laporan capaian kinerja keuangan dan dan keuangan kinerja perangkat daerah yang tepat waktu ( po) program persentase jumlah sarana peningkatan pemeliharaan prasarana yang sarana dan rutin pada tersedia dan sarira sarira sarira sarira sarira sarira prasarana sarana dan berfungsi baik olahraga prasarana olahraga stadion program persentase jumlah medali emas: emas: emas: emas: emas: emas: emas: emas: pembinaan dan pembinaan bibit yang diperoleh perak perak perak: perak pengembangan bibit atlit setiap lomba perak perak perunggu perak perak potensi olahraga olahraga yang perunggu perunggu perunggu berprestasi perunggu uu: perunggu perunggu |u: perunggu terhadap jumlah atlit program jumlah atlit jumlah atlit emas, emas, lemas, emas, emas, emas, pemberdayaan yang terkirim berkebutuhan perak perak perak perak perak perak olahraga rekreasi khusus dan olahraga massal perunggu perunggu perunggu perunggu perunggu perunggu yang berbakat program persentase vii peningkatan pemuda yang peran serta berperan dalam kepemudaan dan jumlah pemuda penumbuhan produktif dan kewirausahaan kreatif pemuda eselon target renstra skpd realisasi proyeksi program dan kegiatan indikator kinerja capaian catatan program dan kegiatan th. th. th. th. th. th. th. th. analisis program pelayanan persentase pemenuhan administrasi perkantoran operasional perkantoran yo) penyediaanjasa surat jumlah registrasi surat menyurat masuk dan surat keluar (buah) surat surat surat surat surat penyediaan jasa jumlah penyediaan komunikasi, sumber daya listrik, air minum air air dan listrik bersih telekomunikasi bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan dan internet (buah) penyediaan jasa jumlah kendaraan roda pemeliharaan dan perizinan empat dan roda dua kendaraan yang dipelihara dan unit unit unit unit unit unit unit dinas operasional stok serta uji kir yang diurus(unit) alun dasnistrasi peng keuangan (ob) penyediaan jasa perbaikan jumlah jasa servis peralatan kerja peralatan kantor dan pengadaan suku cadang unit unit unit unit unit unit unit yang disediakan(unit) penyediaan alat tulis kantor jumlah alat tulis kantor yang disediakan'jenis) buah buah buah buah buah buah buah penyediaan barang cetakan jumlah barang cetakan dan pengadaan yang disediakan'jenis) lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar penyediaan komponen jumlah penyediaan instalasi komponen alat alat iu, pan 100y6o |. listrik penerangan listrik dan jenis jenis jenis jenis jenis jenis jenis bangunan kantor elektronik ( jenis) penyediaan bahan bacaan jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang dan peraturan undangan perundang undangan buku buku buku buku buku buku buku yang disediakan jenis) penyediaan bahan logistik jumlah bahan logistik kantor kantor yang disediakanfjenis) bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan penyediaan makanan dan jumlah makanan dan minuman minuman harian pegawai rapat,dan tamu bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan yang disediakan (jenis) jumlah pegawai rapat rapat koordinasi dan memenuhi penugasan konsultasi luar daerah dinas luar daerah kali kali kali kali kali kali kali hok) jumlah pegawai rapat rapat koordinasi dan memenuhi penugasan konsultasi dalam daerah dinas dalam daerah kali kali kali kali kali kali kalio) pengadaan peralatan jumlah peralatan gedung kantor gedung kantor yang unit unit unit unit unit unit unit diadakan'jenis) pemeliharaan jumlah gedung kantor rutin berkala gedung yang dipelihara kantor rutin berkala jenis) jenis jenis jenis jenis jenis jenis jenis program peningkatan persentase dokumen pengembangan sistem perencanaan laporan pelaporan capaian kinerja keuangan dan kinerja dan keuangan perangkat daerah yang tepat waktu ( o) penyusunan laporan jumlah dokumen kinerja dan ikhtisar laporan kinerja lkj adan pun nan realisasi kinerja skpd ip profile kinerja pd buku buku buku buku buku buku buku survei kepuasan masyarakat(buku) penyusunan laporan jumlah dokumen laporan keuangan keuangan semester semester dan semester buku buku buku buku buku buku buku (buku) penyusunan pelaporan jumlah dokumen keuangan akhir tahun laporan keuangan akhir buku buku buku buku buku buku buku tahun (buku) program peningkatan persentase sarana dan prasarana pemeliharaan rutin ko) ko) olah raga pada sarana dan prasarana olahraga stadion pemeliharaan rutin berkala jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana rutin pada sarana dan olahraga prasarana olahraga sarira sarira sarira sarira sarira sarira sarira stadion peningkatan kerja sama jumlah kerjasama yag pola kemitraan antara diakukan pemerintah pemerintah dan masyarakat dan masyarakat sarira sarira sarira sarira sarira sarira sarira untuk membangun sarana stadion prasarana olahraga pemeliharaan kebersihan jumlah kebersihan dan dan keamanan sarana keamanan lingkungan sarira sarira sarira sarira sarira sarira sarira prasarana olahraga stadion pembangunan baru jumlah sarana dan sarana gor dan prasarana gor olahraga sarana sarana sarana sarana prasarana olahraga olahraga olahraga olahraga penyediaan sarananya program pembinaan dan persentase pembinaan pengembangan potensi bibit bibit atlit olahraga 26x olahraga yang berprestasi terhadap jumlah atlit pembibitan dan pembinaan jumlah pembinaan olahragawan berbakat bibit bibit atlit olahraga ganti atlit 160atlit atlit soatiit yang berprestasi atlit atlit terhadap jumlah atlit penyelenggaraan kompetisi jumlah atlit yang emas emas: emas: emas: olahraga berprestasi pada emas: emas: emas: penyelenggaran polda emas perak perak: perak: perak: dan por perak perak: perak: perak medali perunggu peran perang perunggu peran perunggu perang perang ggu: |(gu: gu: gu: pengembangan dan jumlah tenaga pengajar pemanfaatan iptek olahraga yang produktif olahraga sebagai orang orang orang orang orang orang orang pendorong peningkatan prestasi olahraga program pemberdayaan jumlah atlit yang mata jaran dam ama dame doa dis dam pemasaran olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan jumlah pelajar, masyarakat mahasiswa dan masyarakat yang orang orang orang orang orang orang orang mengikuti olahraga massal pengembangan olahraga jumlah prestasi lemas lemas lemas emas lanjut usia terms masyarakat penyandang lemas lemas perak perak perak perak emas penyandang cacat cacat dan lanjut usia era perak 100y6 perak terhadap kegiatan perunggu perunggu perang perang perang perang perunggu olahraga pengembangan olahraga jumlah partisipasi rekreasi masyarakat terhadap kegiatan lomba olahraga 100x tradisional dan sport event event event event event event event tourism program peningkatan persentase pemuda vii peran serta kepemudaan yang berperan dalam 60x 60x 60x 60x dan penumbuhan jumlah pemuda kewirausahaan pemuda produktif dan kreatif pendidikan dan pelatihan jumlah peserta seleksi dasar kepemimpinan calon paskibraka melalui pelatihan dasar orang orang orang orang orang orang orang kepemimpinan pameran prestasi hasil jumlah peserta yang karya pemuda terseleksi dalam peran aktif pemuda dan orang orang orang orang orang orang orang berkarya pelatihan kewirausahaan jumlah pemuda yang bagi pemuda mengikuti kemampuan oran oran oran oran oran oran oran dan ketrampilan kupu) isu isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas pemuda dan olahraga tingkat capaian kinerja dinas pemuda dan olahraga kabupaten malang sudah optimal namun tidak menutup kemungkinan masih terdapat berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas pemuda dan olahraga, berikut ini adalah permasalahan sekaligus upaya tindak lanjut yang dihadapi dinas pemuda dan olahraga, antara lain permasalahan belum optimalnya pembinaan secara kontinyu kepada para atlet serta belum memakainya sarana dan prasarana olahraga yang ada belum maksimalnya informasikan diterima masyarakat terkait pameran prestasi hasil karya pemuda serta masih minimnya pembekalan untuk peserta yang lolos pada kegiatan dimaksud, rendahnya minat olahraga dikalangan pelajar, mahasiswa dan masyarakat, rendahnya frekuensi pembinaan dan pelatihan baris berbaris kedisiplinan dan wawasan kebangsaan bagi siswa ditingkat sekolah, banyaknya pemuda yang berpotensi tidak sebanding dengan upaya pembinaan yang telah dilakukan, masih kurangnya minat terhadap keikutsertaan pada kegiatan lomba olahraga khususnya penyandang cacat, luasnya cakupan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana olahraga yang tersedia. tantangan luas wilayah dan jumlah penduduk yang besar berkorelasi pada tingginya jumlah pemuda dan jangkauan pembinaan serta ketersediaan sdm aparatur yang berkualitas. jumlah penduduk kabupaten malang sebesar dengan fasilitas olahraga yang tersebar kecamatan yaitu maka dapat dihitung dengan rasio jumlah gelanggang remaja remaja selain milik swasta yang berjumlah yang tersebar kecamatan dengan jumlah penduduk orang maka dapat dihitung dengan rasio belum ada sistem informasi yang memadai bidang kepemudaan dan keolahragaan. prestasi dan potensi daerah lain. peluang komitmen pemerintah terhadap pemberdayaan kepemudaan dan olahraga. terselenggaranya kegiatan olahraga berupa por sd, polda, investasi olahraga tradisional dan paralympic untuk menjaring bibit bibit atlit siswa siswi dan masyarakat dalam meraih prestasi. tersedianya sarana prasarana olahraga. dukungan anggaran yang memadai. dukungan masyarakat dalam pembinaan dan pengembangan olahraga. sarana dan prasarana olahraga yang tersedia kecamatan bisa menunjang atlit atlit kecamatan. pembinaan dan pembibitan atlit yang baik. pusat pelatihan yang cukup memadai kabupaten malang. berdasarkan hal hal tersebut diatas, kegiatan keolahragaan perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai sehingga melalui pengusulan anggaran pada anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) pada tahun dialokasikan kembali untuk kegiatan pembangunan gor baru dan sarananya sebagai kelanjutan merupakan dana pendamping pelaksanaan pembangunan gor baru tipe yang bersumber dari dana alokasi khusus dak) tahun anggaran anggaran dinas pemuda dan olahraga masih sangat minim dibandingkan tugas dan fungsinya sebagai perangkat daerah dengan tipe alokasi yang masih minimum tersebut disiasati dengan mendahulukan kegiatan yang benar benar prioritas dan mendesak. namun, depan diharapkan untuk mencapai tujuan dan mencapai target yang diharapkan perlu tambahan anggaran karena beberapa kegiatan harus disesuaikan dengan ketersediaan anggaran. luasnya wilayah kabupaten malang yang merupakan kabupaten terluas nomor setelah kabupaten banyuwangi merupakan sumber daya yang berdasarkan perhitungan badan pusat statistik bps) per tahun jumlah penduduk adalah jiwa, diharapkan dapat mencetak bibit bibit atlit yang berprestasi dan pemuda produktif yang dapat membawa nama baik kabupaten malang tingkat provinsi maupun nasional bahkan sampai dunia internasional. review terhadap rkd berdasarkan peraturan bupati malang nomor tahun tentang rencana kerja pembangunan daerah rkd) tahun yang menyebutkan bahwa rkd adalah dokumen perencanaan daerah kabupaten malang dalam jangka waktu (satu) tahun. rkd merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai implementasi dokumen rencana pembangunan jangka menengah rpm). secara lengkap review terhadap rkd dapat dilihat pada tabel dibawah ini. tabel review terhadap rkd tahun rancangan awal rkd hasil analisis kebutuhan catatan penting il3 ll pelayanan persentase pemenuhan pelayanan persentase sesuai administrasi dispora operasional administrasi dispora pemenuhan renstra perkantoran kab perkantoran ( o) perkantoran kabupaten operasional dispora malang malang perkantoran yo) tahun penyediaan jumlah registrasi surat penyediaan jasa terlaksananya sesuai jasa surat dispora masuk dan surat keluar surat menyurat dispora penyediaan jasa e renstra menyurat kab (buah) surat kabupaten surat menyurat surat malang malang penyediaan jumlah penyediaan penyediaan jasa terlaksananya sesuai jasa dispora listrik, air minum air komunikasi dispora penyediaan jasa e renstra komunikasi, kab bersih, telekomunikasi sumber daya air kabupaten komunikasi sumber daya malang dan internet bulan) bin dan listrik malang sumber daya air kali nan dan listrik air dan listrik penyediaan jasa jumlah kendaraan roda penyediaan jasa jumlah sesuai pemeliharaan dan dispora empat dan roda dua unit pemeliharaan dan dispora kendaraan roda unit e renstra perizinan kab yang dipelihara dan perizinan kabupaten empat dan roda kendaraan malang stok serta uji kir yang kendaraan malang dua yang diurus (unit) dinas operasional dipelihara dan dinas operation stok serta uji kir yang diurus (unit) penyediaan jasa jumlah pejabat penyediaan jasa jumlah pejabat sesuai administrasi dispora pengelola administrasi administrasi dispora pengelola e renstra keuangan kab keuangan ob) keuangan kab malang| administrasi malang keuangan ob) il3 penyediaan jasa jumlah jasa servis penyediaan jasa jumlah jasa sesuai perbaikan dispora peralatan kantor, dan unit perbaikan dispora servis peralatan unit peralatan kerja kab pengadaan suku cadang peralatan kerja kab kantor, dan renstra malang yang disediakan unit) malang pengadaan suku cadang yang disediakan unit) penyediaan alat jumlah alat tulis kantor penyediaan alat jumlah alat tulis sesuai tulis kantor dispora yang disediakan jenis) buah tulis kantor dispora kantor yang buah kab kab disediakan jenis) renstra malang malang penyediaan jumlah barang cetakan penyediaan barang jumlah barang sesuai barang cetakan dispora yang disediakan jenis) lembar cetakan dan dispora cetakan yang lembar dan kab penggandaan kab disediakan jenis) renstra penggandaan malang malang penyediaan jumlah penyediaan penyediaan jumlah sesuai komponen dispora komponen alat alat jenis komponen instalasi dispora penyediaan jenis instalasi kab listrik dan elektronik listrik penerangan kab komponen alat renstra listrik penerang malang jenis) bangunan kantor malang alat listrik dan elektronik jenis) bangunan kantor penyediaan jumlah bahan bacaan penyediaan bahan jumlah bahan sesuai bahan bacaan dispora dan peraturan buku bacaan dan dispora bacaan dan buku dan peraturan kab perundang undangan peraturan kab peraturan renstra perundang malang yang disediakan (jenis) perundang malang perundang undangan undangan yang undangan disediakan (jenis) penyediaan dispora jumlah bahan logistik penyediaan bahan dispora jumlah bahan sesuai bahan logistik kab. kantor yang disediakan bulan logistik kantor kab. logistik kantor bulan kantor malang (jenis) malang yang disediakan renstra jenis) penyediaan dispora jumlah makanan dan penyediaan terlaksananya sesuai makanan dan kab. minuman harian makanan dan dispora penyedia makanan minuman malang pegawai, rapat, dan minuman kabupaten dan minuman renstra tamu yang disediakan bulan malang bulanluar daerah kali konsultasi luar kabupaten penugasan dinas kali renstra luar daerah hok) daerah malang luar daerahdalam daerah konsultasi kabupaten penugasan dinas renstra dalam daerah hok) kali dalam daerah malang dalam daerah hok) kali program dispora persentase pemenuhan program persentase sesuai peningkatan kab. sarana dan prasarana peningkatan dispora pemenuhan sarana sarana dan malang penunjang aparatur sarana dan kabupaten dan prasarana renstra prasarana aparatur prasarana malang penunjang aparatur aparatur pengadaan dispora jumlah peralatan pengadaan jumlah peralatan sesuai peralatan kab. gedung kantor yang peralatan gedung dispora gedung kantor yang gedung kantor malang diadakan (jenis) unit kantor kabupaten diadakan jenis) unit renstra malang pemeliharaan dispora jumlah gedung kantor pemeliharaan rutin jumlah gedung sesuai rutin berkala kab. yang dipelihara berkala gedung dispora kantor yang gedung kantor malang rutin berkala (jenis) kantor kabupaten dipelihara renstra jenis malang rutin berkala jenis jenis) program dispora persentase dokumen program persentase sesuai peningkatan kab. perencanaan, laporan peningkatan dispora dokumen pengembangan malang keuangan dan kinerja pengembangan kabupaten| perencanaan, renstra sistem pelaporan perangkat daerah yang sistem pelaporan malang laporan keuangan tepat waktu capaian kinerja dan kinerja capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah dan keuangan yang tepat waktu oa. lao penyusunan jumlah dokumen penyusunan jumlah dokumen sesuai laporan capaian laporan kinerja lkj laporan capaian dispora laporan kinerja kinerja dan dispora ip profile kinerja kinerja dan ikhtisar kabupaten lkj ip profile renstra ikhtisar realisasi kab. pd survei kepuasan realisasi kinerja malang kinerja pd survei naa malang masyarakat) buku) buku skpd kepuasan buku kinerja skpd masyarakat) buku) penyusunan jumlah dokumen penyusunan jumlah dokumen sesuai laporan laporan keuangan buku laporan keuangan dispora laporan keuangan buku keuangan dispora semester dan semester semester kabupaten semester dan renstra semester kab. buku) malang semester buku) malang penyusunan jumlah dokumen penyusunan jumlah dokumen sesuai pelaporan laporan keuangan akhir buku pelaporan keuangan dispora laporan keuangan buku keuangan akhir dispora buku) akhir tahun kabupaten akhir buku) renstra tahun kab. malang malang program prosentase program prosentase sesuai peningkatan peningkatan kelayakan peningkatan peningkatan sarana dan dispora sarana dan prasarana sarana dan dispora kelayakan sarana renstra prasarana kab. olahraga prasarana olahraga kab. dan prasarana malang malang olahraga olahraga pemeliharaan jumlah pemeliharaan pemeliharaan rutin persentase sarr sesuai rutin berkala rutin pada sarana dan berkala sarana dan pemakaian sarana sarana dan dispora prasarana olahraga prasarana olahraga dispora olahraga terhadap renstra prasarana kab. stadion sar kab. kelayakan sarana malang pras malang prasarana olahraga olahraga lal oa. lao peningkatan jumlah kerja sama yang peningkatan jumlah kerjasama sesuai kerja sama pola dilakukan pemerintah sarira kerjasama pola yang dilakukan sarira kemitraan antara dispora dan masyarakat kemitraan antara dispora pemerintah dan renstra pemerintah dan kab. stadion pemerintah dan kab. masyarakat malang masyarakat untuk malang stadion masyarakat membangun sarana untuk dan prasarana membangun olahraga sarana prasarana olahraga pemeliharaan jumlah petugas pemeliharaan jumlah petugas sesuai kebersihan dan kebersihan dan sarira kebersihan dan kebersihan dan sarira keamanan dispora keamanan keamanan sarana dispora keamanan renstra sarana prasarana kab. lingkungan stadion prasarana olahraga kab. lingkungan stadion malang malang olahraga program persentase pembinaan program persentase sesuai pembinaan dan bibit bibit atlit pembinaan dan pembinaan bibit pengembangan dispora olahraga yang pemasyarakatan dispora bibit atlit olahraga renstra potensi olahraga kab. berprestasi terhadap olahraga kab. yang berprestasi malang jumlah atlit malang terhadap jumlah atlit pembibitan dan jumlah pembinaan pembibitan dan jumlah pembinaan sesuai pembinaan bibit bibit atlit olahraga pembinaan olahraga dispora bibit bibit atlit dispora yang berprestasi berbakat kab. olahraga yang renstra olahragawan kab. terhadap jumlah atlit atlit malang berprestasi terhadap atlit malang jumlah atlit penyelenggaraan nas, jumlah atlit berprestasi penyelenggaraan nas, jumlah atlit sesuai kompetisi prov, pada penyelenggaraan emas, kompetisi olahraga prov, berprestasi pada emas, olahraga kab. polda dan por kab penyelenggaraan renstra malang perak, malang polda dan por perak, perunggu perang |,s lao pengembangan jumlah tenaga pengajar pengembangan dan jumlah tenaga sesuai dan pemanfaatan olahraga yang produktif pemanfaatan iptek pengajar olahraga iptek olah raga dispora olah raga sebagai dispora yang produktif renstra sebagai kab. orang pendorong kab. orang malang peningkatan prestasi malang pendorong olah raga peningkatan prestasi olah raga program persentase atlit yang program persentase atlit sesuai pemberdayaan dispora terkirim pemberdayaan dispora yang terkirim olahraga rekreasi kab. olahraga rekreasi kab. renstra malang malang pemasaran olah jumlah pelajar, pemasaran olah jumlah pelajar, sesuai raga bagi mahasiswa dan raga bagi pelajar, mahasiswa dan orang pelajar, dispora masyarakat yang orang mahasiswa dan dispora masyarakat yang renstra mahasiswa dan kab. mengikuti olahraga masyarakat kab. mengikuti olahraga malang massal malang massal masyarakat pengembangan jumlah partisipasi pengembangan jumlah partisipasi sesuai olah raga masyarakat terhadap olahraga rekreasi masyarakat rekreasi dispora kegiatan lomba dispora terhadap kegiatan renstra kab. olahraga tradisional kab. lomba olahraga event malang dan sport tourism event malang tradisional dan sport tourism pengembangan jumlah prestasi pemasaran jumlah prestasi sesuai olah raga lanjut masyarakat penyandang olahraga bagi masyarakat emas. usia termasuk dispora cacat dan lanjut usia emas. pelajar dan dispora penyandang cacat perak. renstra penyandang kab. terhadap kegiatan masyarakat kab. dan lanjut usia malang olahraga perak. malang terhadap kegiatan perunggu cacat olahraga perang program peningkatan persentase program persentase sesuai vii peran serta pemuda yang peningkatan dispora pemuda yang renstra kepemudaan dan dispora berperan dalam peran serta kabupaten berperan dalam penumbuhan kab. jumlah pemuda kepemudaan dan malang jumlah pemuda kewirausahaan malang produktif dan penumbuhan produktif dan pemuda kreatif kewirausahaan kreatif pemuda pendidikan dan nas, jumlah peserta pendidikan dan nas, prov, jumlah peserta sesuai pelatihan dasar prov, seleksi calon pelatihan dasar kab. seleksi calon renstra kepemimpinan kab. paskibra kepemimpinan malang paskibra melalui malang melalui orang pelatihan dasar orang pelatihan dasar kepemimpinan kepemimpinan pameran prestasi nas, jumlah peserta pameran prestasi nas, prov, jumlah peserta sesuai hasil karya pemuda prov, yang terseleksi hasil karya kab malang yang terseleksi renstra kab dalam peran oran pemuda dalam peran aktif oran malang aktif pemuda pemuda dan dan berkarya berkarya pelatihan jumlah pemuda pelatihan jumlah pemuda sesuai kewirausahaan bagi yang mengikuti kewirausahaan yang mengikuti renstra pemuda dispora kemampuan oran bagi pemuda dispora kemampuan dan oran kab. dan ketrampilan kab. ketrampilan malang kupu malang kupu penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat. usulan program kegiatan dinas pemuda dan olahraga masih bersifat rutin dengan pendekatan perencanaan top down, teknokrat dan politis sedangkan untuk bottom masih belum sepenuhnya berjalan mengingat hasil musrenbang yang dilaksanakan pada tahun 2020usulan kebutuhan masyarakat bidang olah raga dan kepemudaan masih relatif kurang. secara lengkap dapat dilihat pada tabel dibawah ini. tabel usulan program dan kegiatan hasil musrenbang tahun team ikatan dor bab rencana kerja dan pendanaan dinas pemuda dan olahraga rencana kerja senja)bangunan daerah dinas pemuda dan olahraga kabupaten malang tahun sehubungan dengan hal tersebut diatas, diharapkan rencana anggaran tahun dapat mencukupi kebutuhan dan untuk mendukung program kegiatan daerah dinas pemuda dan olahraga kabupaten malang tahun sebagai mana terlampir pada tabel dan tabel tabel rumusan rencana program dan kegiatan tahun rencana tahun urusan pemerintahan indikator kinerja program daerah dan program (outcome) dan kegiatan target kebutuhan sumber kegiatan (output) lokasi capaian dana pagu dana kinerja indikatif loe loo urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar kepemudaan dan olah dinas pemuda dan program pelayanan persentase pemenuhan operasional penyediaan jasa surat menyurat jumlah registrasi surat masuk dan dinas pemuda apbd surat keluar (buah) dan olahraga surat kabupaten kabupaten malang penyediaan jasa komunikasi, jumlah penyediaan listrik, air dinas pemuda kali apbd sumber daya air dan listrik minum air bersih, telekomunikasi dan olahraga kabupaten dan internet bulan) kabupaten malang penyediaan jasa pemeliharaan jumlah kendaraan roda empat dan dinas pemuda unit apbd dan perizinan kendaraan roda dua yang dipelihara dan stok dan olahraga kabupaten dinas operasional serta uji kir yang diurus (unitaw penyediaan jasa administrasi jumlah pejabat pengelola dinas pemuda apbd keuangan administrasi keuangan ob) dan olahraga kabupaten kabupaten malang penyediaan jasa perbaikan jumlah jasa servis peralatan kantor, dinas pemuda unit apbd peralatan kerja dan pengadaan suku cadang yang dan olahraga kabupaten disediakan unit) kabupaten malang penyediaan alat tulis kantor jumlah alat tulis kantor yang dinas pemuda buah apbd disediakan jenis) dan olahraga kabupaten kabupaten malang penyediaan barang cetakan dan jumlah barang cetakan yang dinas pemuda apbd penggandaan disediakan jenis) dan olahraga lembar kabupaten kabupaten malang penyediaan komponen instalasi jumlah penyediaan komponen alat dinas pemuda jenis apbd listrik penerangan bangunan alat listrik dan elektronik jenis) dan olahraga kabupaten kantor kabupaten malang penyediaan bahan bacaan dan jumlah bahan bacaan dan peraturan dinas pemuda buku apbd peraturan perundang undangan perundang undangan yang dan olahraga kabupaten disediakan (jenis) kabupaten malang penyediaan bahan logistik jumlah bahan logistik kantor yang dinas pemuda bulan apbd kantor disediakan (jenis) dan olahraga kabupaten kabupaten malang penyediaan makanan dan jumlah makanan dan minuman dinas pemuda bulan apbd minuman harian pegawai, rapat, dan tamu dan olahraga kabupaten yang disediakan hokrapat rapat koordinasi dan jumlah pegawai memenuhi dinas pemuda kali apbd konsultasi luar daerah penugasan dinas luar daerah dan olahraga kabupaten hok) kabupaten malang rapat rapat koordinasi dan jumlah pegawai memenuhi dinas pemuda apbd konsultasi dalam daerah penugasan dinas dalam daerah dan olahraga kali kabupaten hok) kabupaten malaparatur pengadaan peralatan gedung jumlah peralatan gedung kantor dinas pemuda unit apbd kantor yang diadakan (jenis) dan olahraga kabupaten kabupaten malang pemeliharaan rutin berkala jumlah gedung kantor yang dinas pemuda jenis apbd gedung kantor dipelihara rutin berkala (jenis) dan olahraga kabupaten kabupaten malangperangkat daerah yang tepat kinerja dan keuangan waktu penyusunan laporan capaian jumlah dokumen laporan kinerja dinas pemuda buku apbd kinerja dan ikhtisar realisasi lkj ip profile kinerja pd survei dan olahraga kabupaten kinerja skpd kepuasan masyarakat) buku) kabupaten malang daerah dan program (income) dan kegiatan (output) target kebutuhan syu kegiatan lokasi capaian dana pagu dana kinerja indikatif penyusunan laporan keuangan jumlah dokumen laporan keuangan dinas pemuda buku apbd semester semester dan semester buku) dan olahraga kabupaten kabupaten malang penyusunan pelaporan jumlah dokumen laporan keuangan dinas pemuda buku apbd keuangan akhir tahun akhir buku) dan olahraga kabupaten kabupaten malang program peningkatan persentase pemeliharaan rutin pada sarana dan prasarana sarana dan prasarana olahraga olahraga stadion pemeliharaan rutin berkala jumlah pemeliharaan rutin pada dinas pemuda apbd sarana dan prasarana olahraga sarana dan prasarana olahraga dan olahraga sarira kabupaten stadion kabupaten malang peningkatan kerjasama pola jumlah kerjasama yang dilakukan dinas pemuda apbd kemitraan antara pemerintah pemerintah dan masyarakat dan olahraga sarira kabupaten dan masyarakat untuk stadion kabupaten membangun sarana dan malang prasarana olahraga pemeliharaan kebersihan dan jumlah kebersihan dan keamanan dinas pemuda apbd keamanan sarana prasarana lingkungan stadion dan olahraga sarira kabupaten olahraga kabupaten malang pembangunan baru prasarana tersedianya sarana dan prasarana dinas pemuda apbd gor dan penyediaan sarananya keolahragaan yang berfungsi baik dan olahraga sarira kabupatenump kegiatan (outcome) dan kegiatan (output) lokasi capaian dana pagu umbi kinerja indikatif aa program pembinaan dan persentase pembinaan bibit bibit pengembangan potensi atlit olahraga yang berprestasi olahraga terhadap jumlah atlit pembibitan dan pembinaan olah jumlah pembinaan bibit bibit atlit dinas pemuda apbd gagasan berbakat olahraga yang berprestasi terhadap dan olahraga atlit kabupaten jumlah atlit kabupaten malang penyelenggaraan kompetisi olah jumlah atlit berprestasi pada dinas pemuda emas. apbd raga penyelenggaraan polda dan por dan olahraga perak. kabupaten kabupaten malang perunggu pengembangan dan pemanfaatan jumlah tenaga pengajar olahraga dinas pemuda orang apbd iptek olah raga sebagai yang produktif dan olahraga kabupaten pendorong peningkatan prestasi kabupaten olah raga malang olahraga rekreasi pemasaran olah raga bagi jumlah pelajar, mahasiswa dan dinas pemuda orang apbd pelajar, mahasiswa dan masyarakat yang mengikuti dan olahraga kabupaten masyarakat olahraga massal kabupaten malang pengembangan olah raga jumlah partisipasi masyarakat dinas pemuda event apbd rekreasi terhadap kegiatan lomba olahraga dan olahraga kabupaten tradisional dan sport tourism kabupaten malang pengembangan olah raga lanjut jumlah prestasi masyarakat dinas pemuda emas. apbd usia termasuk penyandang penyandang cacat dan lanjut usia dan olahraga perak. kabupaten cacat terhadap kegiatan olahraga kabupaten perunggu malang daerah dan program come) dan kegiatan (output) target kebutuhan sser kegiatan lokasi capaian dana pagu dana kinerja indikatif aa mah. meme program peningkatan persentase pemuda yang berperan peran serta kepemudaan dalam jumlah pemuda produktif dan penumbuhan dan kreatif kewirausahaan pemuda pendidikan dan pelatihan jumlah peserta seleksi calon dinas pemuda orang apbd dasar kepemimpinan paskibraka melalui pelatihan dasar dan olahraga kabupaten kepemimpinan kabupaten malang pameran prestasi hasil karya jumlah peserta yang terseleksi dalam dinas pemuda orang apbd pemuda peran aktif pemuda dan berkarya dan olahraga kabupaten kabupaten malang pelatihan kewirausahaan bagi jumlah pemuda yang mengikuti dinas pemuda orang apbd pemuda kemampuan dan ketrampilan kupu dan olahraga kabupaten kabupaten malang tabel rencana kerja, pendanaan dan target penyerapan anggaran per triwulan dinas pemuda dan olahraga tahun target kinerja dan penyerapan anggaran urusan pemerintahan indikator kinerja per triwuloo) urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar kepemudaan dan oma ) | dinas pemuda dan learn program pelayanan persentase pemenuhan administrasi operasional perkantoran perkantoran yo) penyediaan jasa surat jumlah registrasi surat menyurat masuk dan surat keluar surat (buah) penyediaan jasa jumlah penyediaan listrik, bulan komunikasi, sumber air minum air bersih, daya air dan listrik telekomunikasi dan internet bulan) penyediaan jasa jumlah kendaraan roda unit pemeliharaan dan empat dan roda dua yang perizinan kendaraan dipelihara dan stok serta dinas operasional uji kir yang diurus (unit) target kinerja dan penyerapan anggarkinerja oo soo a10 penyediaan jasa jumlah pejabat pengelola |kaminitasi ketangan |aamawasikewengan tony mpr penyediaan jasa jumlah jasa servis peralatan unit perbaikan peralatan kantor, dan pengadaan suku kerja cadang yang disediakan unit) penyediaan alat tulis jumlah alat tulis kantor buah kantor yang disediakan jenis) penyediaan barang jumlah barang cetakan yang cetakan dan disediakan jenis) lembar penggandaan penyediaan komponen jumlah penyediaan jenis instalasi komponen alat alat listrik listrik penerangan dan elektronik jenis) bangunan kantor penyediaan bahan jumlah bahan bacaan dan buku bacaan dan peraturan peraturan perundang perundang undangan undangan yang disediakan (jenis) penyediaan bahan jumlah bahan logistik bulan logistik kantor kantor yang disediakan (jenis) ol. penyediaan makanan jumlah makanan dan bulan dan minuman minuman harian pegawai, rapat, dan tamu yang disediakan hok)soo klx rapat rapat koordinasi jumlah pegawai memenuhi kali daerah daerah hok) rapat rapat koordinasi jumlah pegawai memenuhi dan konsultasi penugasan dinas dalam kali dalam daerah daerah hok) program persentase pemenuhan peningkatan sarana dan prasarana sarana dan penunjang aparatur prasarana aparatur gedung kantor kantor yang diadakan (jenis) pemeliharaan jumlah gedung kantor yang jenis rutin berkala gedung dipelihara rutin berkala kantor jenisyang capaian kinerja tepat waktu dan keuangan penyusunan laporan jumlah dokumen laporan buku capaian kinerja dan kinerja lkj ip profile ikhtisar realisasi kinerja pd survei kepuasan kinerja skpd masyarakat) buku) target kinerja dan penyerapan anggaran pan indikator kinerjapenyusunan laporan jumlah dokumen laporan buku semester buku) penyusunan pelaporan jumlah dokumen laporan buku keuangan akhir tahun keuangan akhir buku) program persentase pemeliharaan peningkatan rutin pada sarana dan sarana dan prasarana olahraga prasarana stadion olahraga pemeliharaan jumlah pemeliharaan rutin rutin berkala sarana pada sarana dan prasarana sarira dan prasarana olahraga stadion olahraga peningkatan kerjasama jumlah kerjasama yang pola kemitraan antara dilakukan pemerintah dan sarira pemerintah dan masyarakat stadion masyarakat untuk membangun sarana dan prasarana olahraga pemeliharaan jumlah kebersihan dan kebersihan dan keamanan lingkungan sarira keamanan sarana stadion prasarana olahraga pembangunan baru tersedianya sarana dan prasarana gor dan prasarana keolahragaan sarira penyediaan sarananya yang berfungsi baikprogram pembinaan persentase pembinaan dan pengembangan bibit bibit atlit olahraga jumlah atlit pembibitan dan jumlah pembinaan bibit pembinaan olah bibit atlit olahraga yang atlit gagasan berbakat berprestasi terhadap jumlah atlit penyelenggaraan jumlah atlit berprestasi emas. kompetisi olah raga pada penyelenggaraan perak. polda dan por perunggu pengembangan dan jumlah tenaga pengajar orang pemanfaatan iptek olahraga yang produktif olah raga sebagai pendorong peningkatan prestasi olah raga program jumlah atlit yang pemberdayaan terkirim olahraga rekreasi pemasaran olah raga jumlah pelajar, mahasiswa orang bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat yang dan masyarakat mengikuti olahraga massal pengembangan olah jumlah partisipasi event raga rekreasi masyarakat terhadap kegiatan lomba olahraga tradisional dan sport tourism pengembangan olah jumlah prestasi emas. raga lanjut usia masyarakat penyandang perak. termasuk penyandang cacat dan lanjut usia perunggu cacat terhadap kegiatan olahragasoo luo oli uv oo program persentase pemuda yang peningkatan peran berperan dalam jumlah serta kepemudaan muda produktif dan dan penumbuhan kreatif kewirausahaan pemuda pendidikan dan jumlah peserta seleksi orang pelatihan dasar calon paskibraka melalui kepemimpinan pelatihan dasar kepemimpinan pameran prestasi hasil jumlah peserta yang orang karya pemuda terseleksi dalam peran aktif pemuda dan berkarya pelatihan jumlah pemuda yang orang kewirausahaan bagi mengikuti kemampuan dan pemuda ketrampilan kupu bab penutup rencana kerjaerintahan daerah kabupaten malang tahun rencana kerja dinas pemuda dan olahraga kabupaten malang tahun disusun sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan baik pada skala pemerintahan kabupaten (yang sudah melakukan sinkronisasi dengan prioritas pembangunan provinsi dan nasional), baik yang berdimensi jangka menengah ataupun jangka panjang. rencana kerja ini memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas dan fungsi dinas pemuda dan olahraga kabupaten malang tahun dinas pemuda dan olahraga kabupaten malang dalam melaksanakan tugas dan fungsi dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis. secara terstruktur, lingkungan strategis dimaksud adalah berupa lingkungan internal organisasi yang terdiri atas (dua) faktor strategi, yaitu kekuatan dan kelemahan serta lingkungan eksternal organisasi yang terdiri dari (dua) faktor strategi yaitu tantangan dan peluang. rencana kerja dinas pemuda dan olahraga kabupaten malang tahun merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran tahun yang juga digunakan sebagai dasar penyusunan apbd. namun demikian, jika dalam perjalanannya terjadi proses rasionalisasi anggaran yang berujung pada penurunan jumlah program kegiatan, maka: (a) akan dilakukan penyesuaian berupa penundaan program kegiatan yang memiliki bobot prioritas lebih rendah, (b) penurunan target capaian kinerja untuk menyesuaikan rasionalisasi anggaran terhadap program kegiatan yang diajukan dalam rencana kerja dinas pemuda dan olahraga kabupaten malang tahunkabupaten malang dalam mewujudkan visi dan misi kabupaten malang. demikian untuk dilaksanakan. plt. bupati malang, sanusi, bahwa berdasarksatpol adalah satuan polisi pamong praja sebagaimana dibentuk dengbab kedudukan, dan susunan organisasi paragraf kedudukan satuan polisi pamong praja merupakan perangkat daerah tipe, sekretariat, terdiri atas dan pencegahan. bidang sumber daya aparatur, terdiri atas seksi pendidikan dan pelatihan:dan seksi pembinaan dan pengawasan personiyarakat. jabatan fungsional bab iii tugas dan fungsi bagian kesatutenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, berupa penyiapan rumusan kebijakan bahan regulasi daerah yang akan ditetapkan menjadi instrumen hukum daerah. pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, berupa: perencanaan teknis perwujudan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat daerah sesuai objek sasaran, pelaksanaan penegakan instrumen hukum daerah dalam perwujudan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sesuai objek sasaran, pengawasan dan peningkatan kesadaran objek sasaran masyarakat dan atau aparatur) untuk kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan daerah dan peraturan keputusan bupati, pelaksanaan koordinasi eksternal, republik indonesia, dan pihak terkait lainnya pelaksanaan koordinasi dengan unsur internal pemerintah daerah, desa dan pihak pihak terkait lainnya berdasarkan prinsip keterkaitan erat pelaksanaan tugas dalam perwujudan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (berkoordinasi dan atau mengkoordinir), mengoordinasikan tugas penyidikan dan pembinaan ppn daerah, pemberian rekomendasi dan pelayanan masyarakat dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sesuai ketentuan batasan sebagaimana diatur ketentuan yang berlaku, cc. pelaksanaan evaluasi dan pelapordan peraturan perundang undangan sesuai tugas dan fungsinya. bentuk pelaksanaan tugas lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf diantaranya,an, membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaratanggap darurat bantuan dalam konteks penanganan kebencanaanusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub. polisi pamong praja, berdasarkan ketentuan perundang undangan, sebagaimana dimaksud pada meliputi sub urusan pemerintahan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, yang terdiri atas ppn) daerah. bagian kedua perincian tugas dan fungsi paragraf kepala satuan kepala satuan mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan satuan polisi pamong prajacc. pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, pemantauan, evaluasi dan pelaporan apembinaan ketatausahaan satuatuan mempunyai perincian tugas memberikan pengarahan dan menetapkan kebijakan,s mempunyai tugas membantu kepala satuannyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan satuan polisi pamong praja, pelaksanaan manajemen dan administrasi keuangan satuan polisi pamong prajasatuan polisi pamong praja, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya. dalam menyelenggaraksatuan polisi pamong praja, menyelenggarakan ketatausahaan keuangan satuan polisi pamong praja satuan polisi pamong praja, mengkoordinasikan mengendalikan serta melaksanakan administrasi dokumen satuan polisi pamong praja. baik yang masuk maupun keluar, dan kearsipan, mengelola sarana dan prasarana kerja satuan polisi pamong praja, memantau, mengkoordinasikan dan melaporkan setiap kegiatan satuan polisi pamong praja kepada kepala satuan, memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan kesekretariatan kepada kepala satuansatuanpelaporan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pelaporan satuan polisi pamong praja. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada subbagian perencanaan dan pelaporan mempunyai fungsi penyusunan perencanaan program dan kegiatan satuan polisi pamong praja, pelaksanaan koordinasi kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan satuan polisi pamong praja, cc. pelaksanaan pemantauan kegiatan satuan polisi pamong praja dan pelaporan mempunyai perincian tugas: menyusun rencana dan programsatuan polisi pamong prajabidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan profil satuan polisi pamong prajasatuan polisi pamong praja, mengkoordinasikan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan satuan polisi pamong praja, mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan satuan polisi pamong prajasatuan polisi pamong praja. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada subbagian keuangan mempunyai fungsi ketatausahaan keuangan satuan polisi pamong praja, pelaksanaan koordinasi kegiatan administrasi keuangan satuan polisi pamong praja, cc. pelaksanaandan programyusun usulan rencana anggaran pembangunan sesuai perencanaan dan program satuan polisi pamong praja, meremajakan data dalam sistem informasi manajemen keuangan satuan polisi pamong prajasatuan polisi pamong praja, cc. pengelolaan administrasi dokumen dinas dan kearsipan:satuan polisi pamong pratasatuan polisi pamong praja, mengelola barang aset milik daerah lingkup satuan polisi pamong prajasesuai dengan peraturan perundang undangan, melaksanakan administrasi dokumen satuan polisi pamong ramasatuan polisi pamong prajasatuan polisi pamong praja, j . mengelola sarana dan prasarana administrasi umum satuan polisi pamong praja, menyiapkan usulan bendaharawan barang dan petugas inventaris barang, il., kepala bidang penegakan perundang undangan daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan dbidang penegakan perundang undangan daerah,. penyelenggaradan pelaksanaan penegakan peraturbidang penegakan perundang undangan mempunyai perincian tugasaturaturan perundang undangan daerah, menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi penyidik pegawai negeri sipil kabupaten purwakartaorganisasi perangkat daerah lainnya, il., pengawasan dan penyuluhan mempunyai tugas pokok melaksanakanini seksi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan mempunyai fungsi pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pembinaan, pengawasan serta penyuluhan dalam penegakan peraturan perundang undangan daerah, dan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluh mempunyai perincian tugaskepala seksi penyelidikan dan penyidikan mempunyai tugas pokokpenegakan peraturan perundang undangan daerah. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana maksud pada ini seksi penyelidikan dan penyidikan mempunyai fungsi pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi penyelidikan dan penyidikan dalam penegakan peraturan perundang undangan daerah, dan pelaksanaan penyelidikan dan penyidiki.melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi penyelidikan dan penyidikan, j.pimpin oleh seorang kepala bidang. kepala bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta kerjasama. dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ini, bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat mempunyai fungsi: penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta kerjasama, penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta kerjasama, dan cc. penyelenggaraan fasilitasi dan pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta kerjasama menyelenggarakan pengkajian program kerja bidang ketertiban umum dan ketentlaksan, menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan, i.menyelenggarakan koordinasi dengan opd lainnya dan instansi terkait: j.laksanakan, seksi operasi dan pengendalian mempunyai fungsi pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi operasi dan pengendalian serta pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dan pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan operasi serta pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada dan seksi operasi dan pengendalian mempunyai perincian tugaskerjasama dan pencegahan seksi kerjasama dan pencegahan dipimpin oleh seorang kepala seksi. kepala seksi kerjasama dan pencegahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, fasilitasi dan kerjasama serta pencegahan, dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ini seksi kerjasama dan pencegahan menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis kerjasama dan pencegahan, pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pencegahan, dan pelaksanaan fasilitasi pengamanan dan kerjasama penertiban aset yang belum teradministrasi sesuaieksi kerjasama dan pencegahan mempunyai perincian tugas melaksanakan penyusunan program kerja seksi kerjasama dan pencegahanprovinsi, kabupaten dan atau instansi lain. dan pencegahan, i.melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan, j.melaksanakan pelaporan dan evaluasi yang berkaitan dengan tugas seksi kerjasama dan pencegahan, melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait, dan i.melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya. paragraf bidang sumber daya aparatur bidang sumber daya aparatur sumber daya aparatur mempunyai tugas pokokuan polisi pamong praja dan ppn. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ini,uan polisi pamong praja dan ppn,uan polisi pamong praja dan ppn, dan penyelenggaraan fasilitasi dan pendayagunaan serta pengembangan sumber daya aparatur dan ppn. dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada dan bidang sumber daya aparatur mempunyai perincian tugas olisi pamong prajasumber daya aparatur polisi pamong praja dan ppn, 'menyelengarakan pengkajian bahan fasilitasi pendidikan dan pelatihan dasar polisi pamong para dan pendidikan calon ppn,satuan polisi pamong praja dan ppndidikan dan pelatihan seksi pendidikan dan pelatindidikan dan pelatihan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta peningkatan kapasitas sumber daya aparatur polisi pamong praja, dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ini, seksi pendidikan dan pelatihan mempunyai fungsi: pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi dan pelatihan serta peningkatan kapasitas sumber daya aparatur polisi pamong praja, dan pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur polisi pamong praja. dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada dan kepala seksi pendidikan dan pelatihan mempunyai perincian tugas melaksanakan penyusunan program kerja seksi pendidikan dan pelatihan, melaksanakan penyusunan bahan petunjuk pelaksanaan dan teknis operasional pelatihan sumber daya aparatur polisi pamong praja, melaksanakan pengelolaan data kebutuhan pendidikan dopddidikan dan pelatihan, melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait, dan melaksanakan tugas lain sesuai juga pokok dan fungsinya. paragraf seksi pembinaan dan pengawasan personil seksi pembinaan dan pengawasan personmbinaan dan pengawasan personil mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi, pembinaandan pengawasan personil serta pembinaan teknis fungsional, dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ini, seksi pembinaan dan pengawasan personilmempunyai fungsi: pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi, pembinaan dan pengawasan personil serta pembinaan teknis fungsional, dan pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan seksi pembinaan dan pengawasan personil. dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada dan kepala seksi pembinaan dan pengawasan mempunyai perincian tugas melaksanakan penyusunan program kerja seksi pembinaan dan pengawasan personil, melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis operasional pembinaan dan pengawasan personil serta pembinaan teknis fungsional, melaksanakan pengelolaan data ppn kabupaten purwakartapendayagunaan dan pengembanganseksi pembinaan dan pengawasan personilperlindungan masyarakat mempunyai tugas pokokdalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ini, bidang perlindungan masyarakat mempunyai fungsi: penyelenggardanbidang perlindungan masyarakat mempunyai perincian tugasmenyelenggarak, menyelenggarakan mediasi, komunikasi dan fasilitasi pembentukan satuan perlindungan masyarakat dinas badan lembaga dan proyek vital pemerintah serta swasta daerah kabupaten,mediasi, komunitas,penanggulangan bencana serta ketentraman dan ketertib, kepala seksi satuan perlindungan masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan fasilitasi dan peningkatan kapasitas satuan perlindungan masyarakat, dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ini, kepala seksi satuan perlindungan masyarakat mempunyai fungsi pelaksanaan penyusunan perencanaan peningkatan kapasitas satuan perlindungan masyarakat, pelaksanaan fasilitas dan peningkatan kapasitas satuan perlindungan masyarakat yang terampil dalam rangka penanggulangan bencana dan ketenteseksi perlindungan masyarakat mempunyai perincian tugas melaksanakan penyusunan program kerja seksi satuan perlindungan masyarakat, melaksanakan bahan penyusunkerjasama dalam rangka peningkatan satuan perlindediasi, komunikasi dan fasilitasi pelatihan dan kerjasama peningkatan satuan, melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksikepala seksi bina potensi masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pengembangan potensi masyarakat. dalam menyelenggarakan tugas pokoksebagaimana dimaksud pada ini, kepala seksi bina potensi masyarakat mempunyai fungsi pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis bina potensi masyarakat, dan pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data serta fasilitasi bina potensi masyarakat. dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada dan kepala seksi bina proteksi masyarakat mempunyai perincian tugas melaksanakan penyusunan program kerja seksi bina potensimaksakan pengelolaan data hasil bina potensi masyarakat, melaksanakbina potensatpol dilaksanakan oleh atolsatuan polisi pamong praja, dan peraturan bupati nomor tahun tentang perincian tugas dan fungsi satuan polisi pamong praja berita daerah kabupaten purwakartaubbagian subbagian subbagian perencanaan dan keuangan kepegawaian dan pelaporan umum bidang bidang bidang bidang kelompok penegakan perundang ketertiban umum dan sumberdaya aparatur perlindungan masyarakat jabatan undangan daerah ketentraman masyarakat fungsional seksi seksi seksi seksi pembinaan, pengawasan operasi dan pengendalian pendidikan dan pelatihan satuan perlindungan dan penyuluhan masyarakat seksi seksi seksi seksi penyelidikan dan kerjasama dan pembinaan dan pengawasan bina potensi masyarakat penyidikan pencegahan personil bupati purwakarta, ratna mustika menegakan peraturan daerah dan peraturan keputus |
bi'pati pt'rwo rq' pro vff jawa teiygaiihf fungsi, serta tata kerja badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten purworejo; mengingat peraturan bupati ourwork^'o nomor tahun undang undang dasar negara republik indon sia tahun undang undang nomor tahun tentang pembentuk daerah daerah kabupaten dalam lingkungan opin, barat negara republik lndonesia tahun o14cipta kedua hurjabatan negara republik indonesia nomor , t^ur keuangan:rl .lah penyelenggaraan urusan meme rintihan oleh pemerintah daerah h dal dewanal<sud dalam undang undang dasa,kesatuan bangsa dan politik, yang selanjutnya disebut kesbangpol, adalah badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten purworejo. kepala badan kesatuan bangsa dan politik, yang selanjutnya disebut kepa.la kesbangpol adalah kepala badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten purworejo. sekretariat ada lah sekretariat pada kesbangpol. sekretaris kesbangpol yang selanjutnya disebut sekretaris, adalah sekretaris badan kesatuan n bangsa darr politik. 6_t llj ,fr l:kesbangpol. kepa.la subbagian ada.lah kepala subbagian pada kesbangpol. subkoordinator adalah pejabat fungsional ahli muda ya {a instansi. aparatur sipil negara ada.,layanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dari keterampilan tertentu. pejabat f\nakesbangpolkesbangpol dipimpin oleh kepala kesbangpol. bagian kedua t\ gas pasa l kesbangpol mempunyai tugas membantu bupati dalam metal<sara](an tugas bidang kesatuan bangsa dan politik, yang menipu kesatuan bangsa, politik dalan negeri darr organisasi kemasyarakatan. bagian ketiga fungsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam kesbangpol menyelenggarakan fungsi: penemuan keb[akan teknis bidang kesatuan bangsa dai politik yang meliputi kesatuan bangsa, politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan ifi t2 this pdf document was edited with icecream pdf editor. upgrade pro remove watermark. pen susunan dan pelaksanaan rencana dan program kedua bidang kesatuan bangsa darr politik yang meliputi kesatuan bangsa, politik da.lam negeri dan organisasi kemasyarakatan; pembinaan dal pengendalian teknis bidang kesatuan bangsa dari politik yang meliputi kesatuan bangsa, politik dalam negeri dan organisasi kemasyara kata pelaksanaan koordinasi kegiatan dan ke{sama teknis dengan pihak lain yang berhubungan dengan bidang kesatuan rasa dan politik yang meliputi kesatuan bangsa, politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan; penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas bidang kesatuan bangsa dan politik yang meliputi kesatuan bangsa, politk dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan; penyelenggaraan kesekretariatan kesbangpol;danbagian kesatu umum susunan organisasi kesbangpol, terdiri atas kepala kesbangpol; sekretariat; bidang kesatuan ba nusa; bidang politik dalam kemasyaialatal;dan jabatan fungsional. negeri dan organisasi bagian kedua kepala kesbangpol bagan organisasi kesbangpol sebagaimana dima_kpud pada tercantum dalam l,lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah] kan dari peraturan bupati ini. kepala kesbangpol sebagaimana dimaksud dalam huruf _mempunyai tugas memimpin pelaksaraarr tugas dan fungsi dinas sebagaimana dimaksud dalam pasa_l dan .fi this pdf document was edited with icecream pdf editor. upgrade pro remove watermark. (l) sekretariat merupakan unsur pembantu kepala kesbangpol berada bawah dan bertanggung jawab kepada kepala kesbangpol kabupaten purworejo. sekretariat dipimpin oleh sekretaris. sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasa.l (ll mempunyai tugas mengoordinasikan menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan tugas bidang secara terpadu, melayani dar mengendalikan administrasi, yang meliputi perencanaan dan keuangan serta umum dan kepegawaian. bagian ketigngoordinasiar menyiapkan perumusankeblakan n pengendalian administrasi perencanaan,evaluasi, pelaporan dar umum; mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi keuangan dan kepegawaian; da. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala kesbangpol sesuai dengan tugas pokok eur dan keuangan;pora:ng kepa.la subbagian yang berada bawah dal bertanggung jawab kepada sekretarisakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi bidang perang{naan dan keuangan yang meliputi: menyelenggarakan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi ki!kerja; this pdf document was edited with icecream pdf editor. upgrade pro remove watermark. menyusun perjanjian kinerjl kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dal metal<kanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi bidang umur dan kepegawaian, yang meliputi: menyelenggarakan administrasi barang milik daerah; penyelenggara}an administrasi umumsatuan bangsa bidang kesatuan bangsa berkedudukan bawah dan bertanggung jawab kepada kepala kesbangpol. bidang kesatuan ba nusatuan bangsa, yang meliputi ideologi, wawasan kebangsaan darr ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama serta kewaspadaan dini dan penanganan konflik. dalam laksartal<art tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam bidang kesatuan bangdeologi, wawasan kebangsaan dan kejahatan ekonomi, sosial, budaya, agama; penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian bidang kewaspadaan dini dan penanganan kong[k; dar lal<santan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala ?,r ,li kesbangpol sesuai dengan tugas dan fungsi this pdf document was edited with icecream pdf editor. upgrade pro remove watermark. susunan organisasi bidang kesatuan bangsaatuan bangsa, melalui penetapan sebagai sub koordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya da n bertanggung jawab kepada kepala bidang kesatuan bangsa. subkoordinator pada terdiri dari; subkoordinator ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama; dan subkoordinator kewaspadaan dini dan penanganan konfli kanan tugas darr pengelolaan kegiatan sesuai dengan tugas masing masing. subkoordinator ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta lakukan pembinaan bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, yang meliputi: merumuskan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dar karakter kebangsaan, yang meliputi men rusun program kerja bidang ideologi wawasan kebangsaan, bola negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, boneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;angga t ika dan sejarah kebangsaan;;na nisan;dan melaksanakan monitoring evaluasi dan merumuskan kebijakan teknis dal pemantapan pelaksanaan bidang ketawa nal ekonomi, sosial dart budaya, yang meliputi men rldl this pdf document was edited with icecream pdf editor. upgrade pro remove watermark. menyusun bahan perumusan ketika_kada n melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang ketahartartmelaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang kesatuan bangsa sesuai dengan tugas jabatannya. subkoordinator kewaspadaan dini dan penanganan konfliwaspadaan dini dan penanganan konflik, yang meliput15rusun baharn _pemantauan orang asing, tenaga kena asing dan lembaga using, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitas;sins, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitas si kelam bagal bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik daerah; melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pem pantauan orang asing] tena kena asing dan lembaga asing, kewaspadaan per batasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspad aan, serta penanganan konflik daerah; melaksanakan forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten;dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan ber kepala bidang kesatuan bangsa sesuai dengan tugas jabatannya. tii fl'olitik dalam negeri dan organisasi kemasyara_katar bidang politik dalan negeri dan organisasi kemasyaia}atar berkedudukan bawah dari bertanggung jawab kepada kepala kesbangpoln negeri dan organisasi kemasyarakatan mempunyai tugas menyiapkan perumus ern kebijakan teknis, membina, melaksanakan dari mengendalikan bidang politik dataran negeri dar organisasi kemasyarakatan yang meliputi politik dalan negeri dan organisasi kemasyara kata. dalan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalan bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakalitik dalam negeri; penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian bidang organisasi semasa::a_kata; dan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala kesbangpol sesuai dengan tugas dan fungsiuat<sud pada dalam metal<sana<an tugas da n fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatpada terdiri dari: subkoordinator politik dalam negeri; dan subkoordinator organisasi kemasyarakatan this pdf document was edited with icecream pdf editor. upgrade pro remove watermark..kanan tugas dan pengelolaan kegiatan sesuai tugasnya masing masing. subkoordinator politik dalam negeri mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dari melaksanakan kebijakan terlaris, serta melakukan pembinaan bidang politik dalam negeri, yang meliputi: menyusun program kerja bidang pendidikan politik, etika budaya politik, p singkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, terpal<liarn,r.titrasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan urun pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik.n umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik daerah;rantauan situasi politik daerah; dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang politik dalam negeri dar organisasi kemasyarakatan sesuai dengan tugas jabatannya. subkoordinator organisasi kemasyarakatan mempunyai tugas menyiapkan bahan berurusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan bidang organisasi kemasyarakatan, yang meliputi:ri ormas asing daerah; men5rusun bahan perumusan keb[jal<,.bijakan dibidang pendaftaran enammelaksanakan koordinasi dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dsr mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing daerah; melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan dibidang benda taran ormas, pemberdayaan o[nas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan o[nas dan ormas asing daerah]r; dal melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyaral<atan sesuai dengan tugas jabatannya. bagian ketujuh jabatan fungsional pejabat fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada kesbangpoln p ta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit ken.r jabatan fungsional masing masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. i)kesbangpol, sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian, subkoordinator, darn sesuai dengar bidang tugas masing masing. dalam melaksanakan tugas,kesbangpol, sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian, danbagi melaksanakan tugas bawahan masing masing. kepala kesbangpol, sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian, dan sublau,da kesbangpol, sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian, dan subkoordinator dari bawahan dapat diolah dan diperjual n sebagai bahan men]rusun laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. )r, 1tt 'l,t fbkepala kesbangpol, sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian, dan subkoordinator, dan jabatan f\nasbangpol wajib men rsar13 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan f\fungsi serta tata kedua kantor kesatuan bangsa dan politikl berlaku. 2rl 'r nata dan purworejo pada tanggal r. i,t'ilc 2a2t bup purworejo, agus bast1an sekretaris daerah kabupaten purwa jo, diundargkarr purworejo pada tanggal lettre.s f2l mad ezu daerah kabupaten purpose'o tahun '2ibagasi orga^itieaai bai'ait kesatuan bangsa dati politik kabupaten ourwork.'o i,campuran peraturan daerah kabupaten purworejo nomor !.{ tahun a.2i tentang kedudukan, susunan orga].isasi, tugas dan fungsi serta tata kerja badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten purpose.'o bupati purpose.jo it" kedai.a kesbangpol sekretariat jabatan fungsional sub bagian umum dan kepegawaian sub bagian perencanaan dan keuangan bidang kesatuan bangsa bidang politik dai.am negeri dan organisasi kemasyarai(atan jabatan fungsional jabatan fungsional iiiiii iiiiii iiiiii iiiiii iiiiii iiiiii "rtt agusdidikdidikdidipendidikan, cc.pala dinas, membawakan:,ekolah dasar dan kurikulum paragraf kepala bidang sekolah dasar dan kurikulum bidang sekolah dasar dan kurikulum dipimpin oleh seorang kepala bidang. kepala bidang sekolah dasar dan kurikuldasar dan kurikulum. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala bidang sekolah dasar dan kurikulumsar dan kurikulum. dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada dan kepala bidang sekolah dasar dan kurikulumdasar dan kurikulum, menyelenggarakan, merumuskan konsep sasaran kegiatan bidang sekolah dasar dan kurikulum, menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang sekolah dasar dan kurikuldasar dan kurikuldasar dan kurikul dan kurikuldasar, pembangunan unit sekolah baru (usb), sekolah, pengadaan alat rumah tangga sekolah, pengadaan perlengkapan sekolah, pengadaan perlengkapan siswa,penyediaan biaya personil peserta didik sekolah dasar, pengadaan alat praktik dan peraga siswa, penyeleng,, )pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah dasar, pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah pengelolaan dana bos sekolah dasar, dan peningkatan kapasitas pengelolaan dana bos sekolah dasar. program pengembangan kurikulum, penetapan kurikulum muatan lokal pendidikannyediaan buku teks pelajaran muatan lokal pendidikan dasar, dan pelatihan penyusunan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar. penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, penyusunan kompetensi dasar muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, penyusunan silabus muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, dan penyediaan buku teks pelajaran muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal. kepala bidang sekolah dasar dan kurikulum membawakan: seksi sarana dan prasarana, seksi pembinaan dan pengembangan, seksi pengembangan kurikulumdasar dan kurikulumurikulum seksi pengembangan kurikulum dipimpin oleh seorang kepala seksi. kepala seksi pengembangan kurikulurikulum. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala seksi pengembangan kurikulumurikulum, penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi pengembangan kurikulurikulumurikulum mempunyai sub tugas sebagai berikut: menyusun rencana dan program kerja seksi pengembangan kurikulurikulurikulsekolah menengah pertama, pendidik dan tenaga kependidikan paragraf kepala bidang sekolah menengah pertama, pendidik dan tenaga kependidikan bidang sekolah menengah pertama, pendidik dan tenaga kependidikan dipimpin oleh seorang kepala bidang. kepala . dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala bidang sekolah menengah pertama, pendidik dan tenaga kependidikmenengah pertama,, menyelenggarakan, merumuskan konsep sasaran kegiatan bidang sekolah menengah pertama, pendidik dan tenaga kependidikan, menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang sekolah menengah pertama, pendidikmenengah pertama, pendidikmenengah pertama, pendidik dan tenaga kependidik dan tenaga kemenengah pertama, pembangunan unit sekolah baru (pembangunan rumah dinas kepala sekolah guru penjaga sekolah, pembangunan fasilitas parkiasrama, rehabilitasi sedang berat rumah dinas kepala sekolah guru penjaga sekolah, rehabilitasi sedang berat fasilitas parkir, rehabilitasi sedang berat kantin sekolah, rehabilitasi sedang berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah, pengadaan mebel sekolah, zz) pengadaan alat rumah tangga sekolah, aa) pengadaan perlengkapan sekolah, bb) pengadaan perlengkapan siswa, cc) pemeliharaan rutin bangunan gedung dan ruangan, dd) pemeliharaan rutin sarana, prasarana dan utilitas sekolah, ee) pemeliharaan rutin rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah, ff) penyediaan biaya personil peserta didik sekolah menengah pertama, gg) perlengkapan dasar buku teks peserta didik, hh) perlengkapan belajar peserta didik, ii) pengadaan alat praktik dan peraga siswa, ji) penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik, kk)mm) penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan sekolah menengah pertama, nn)o0) pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah, pp) pengelolaan dana bos sekolah menengah pertama, dan gg) peningkatan kapasitas pengelolaan dana bos sekolah menengah pertama. programkepalaseksi pendidik dan tenaga kemenengah pertama, pendidik dan tenaga keidik dan tenaga kependidikan. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala seksi pendidik dan tenaga kedidik dan tenaga kependidikan, penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi pendidik dan tenaga kedidik dan tenaga kependidikan mempunyai sub tugas sebagai berikut: menyusun rencana dan program kerja seksi pendidik dan tenaga keidik danidik dan tenaga kependdidikan anak usia dini paud) dan pengendalian perizinan pendidikan paragraf kepala bidang pendidikan anak usia dini paud) dan pengendalian perizinan pendidikan bidang pendidikan anak usia dini paud) dan pengendalian perizinan pendidikan dipimpin oleh seorang kepala bidang. kepala bidang pendidikan anak usia dini paud) dan pengendalian perizinan bidang pendidikan anak usia dini paud) dan pengendalian perizinan pendidikapenyelenggaraan rencana kerjaanak usia dini paud) dan pengendalian perizinan anak usia dini paud) dan pengendalian perizinan pendidikan, menyelenggarakan, merumuskan konsep sasaran kegiatan bidang pendidikan anak usia dini paud) dan pengendalian perizinan pendidikan, menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan anak usia dini paud) dan pengendalian perizinan anak usia dini paud) dan pengendalian perizinan anak usia dini paud) dan pengendalian perizinan paud) dan pengendalian perizinan anak usia dini (paud), pembangunan gedung ruang kelas ruang guru paud,, pemeliharaan rutin sarana, prasarana dan utilitas paud, pengadaan mebel paud, pengadaan alat rumah tangga paud, pengadaan perlengkapan paud, pengadaan perlengkapan siswa paud, penyediaan biaya personil peserta didik paud, pengadaan alat praktik dan peraga siswa paud, penyelenggaraan proses belajar paud, penyiapan dan tindak lanjut evaluasi satuan paud, oo)pembinaan kelembagaan dan manajemen paud, pengelolaan dana bop paud, dan peningkatan kapasitas pengelolaan dana bop paud. program pengendalian perizinan pendidikan, penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat, penilaian kelayakan usul perizinan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat, dan pengendalian dan pengawasan perizinan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat. penerbitan izin paud dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakatdan pembinaan paud dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat. kepala bidang pendidikan anak usia dini paud)anak usia dini paud) dan pengendalian perizinan rizinan pendidikan seksi pengendalian perizinan pendidikan dipimpin oleh seorang kepala seksi. kepala seksi pengendalian perizinan seksi pengendalian perizinan rizinan pendidikan, penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi pengendalian perizinan rizinan pendidikan mempunyai sub tugas sebagai berikut: menyusun rencana dan program kerja seksi pengendalian perizinan rizinan nonformal kesetaraan dan pengembangan bahasa dan sastra paragraf kepala bidang pendidikan nonformal kesetaraan dan pengembangan bahasa dan sastra bidang pendidikan nonformal kesetaraan dan pengembangan bahasa dan sastra dipimpin oleh seorang kepala bidang. kepala bidang pendidikan nonformal kesetaraan dan pengembangan bahasa dan sastrsebagaimana dimaksud pada kepala bidang pendidikan nonformal kesetaraan dan pengembangan bahasa dan sastrformal kesetaraan dan pengembangan bahasa dan sastranonformal kesetaraan dan pengembangan bahasa dan sastra, menyelenggarakan, merumuskan konsep sasaran kegiatan bidang pendidikan nonformal kesetaraan dan pengembangan bahasa dan sastra, menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporannonformal kesetaraan dan pengembangan bahasa dan sastformal kesetaraan dan pengembangan bahasa dan sastnonformal kesetaraan dan pengembangan bahasa dan sastrnonformal kesetaraan,,pengadaan mebel pendidikan nonformal kesetaraan, pengadaan alat rumah tangga pendidikan nonformal kesetaraan, pengadaan perlengkapan pendidikan nonformal kesetaraan, penyediaan biaya personil peserta didik nonformal kesetaraan, pengadaan alat praktik dan peraga siswa nonformal kesetaraanoo)mbinaan kelembagaan dan manajemen sekolah nonformal kesetaraan, pengelolaan dana bop sekolah nonformal kesetaraan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan dana bop paud sekolah nonformal kesetaraan, program pengembangan bahasa dan sastrapenyusunan kamus bahasa daerah kabupaten, vitalitas, konservasi dan revitalisasi bahasa dan sastra daerah kabupaten, publikasi bahasa dan sastra daerah kabupaten, penghargaan tokoh kebahasaan dan kesastraan daerah kabupaten, penyediaan dan pendistribusian buku cerita rakyat daerah penunjang literasi kabupaten, peningkatan apresiasi siswa terhadap bahasa dan sastra daerah kewenangan kabupaten, dan penyusunan modul dan bahan ajar bahasa daerah kewenangan kabupaten. kepalanonformal kesetaraan dan pengembangan bahasa dan sastra mendelegasikan subkegiatan pada seksi danbahasa dan sastra seksi pengembangan bahasa dan sastra dipimpin oleh seorang kepala seksi. kepala seksi pengembangan bahasa dan sastahasa dan sastra. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala seksi pengembangan bahasa dan sastrbahasa dan sastra, penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi pengembangan bahasa dan sastbahasa dan sastra mempunyai sub tugas sebagai berikut: menyusun rencana dan program kerja seksi pengembangan bahasa dan sastbahasa dan sastbahasa dan sastatker satker disdikjembatani pelaksanaan tugas disdik dengan utd satuan pendidikan formaloleh kepala disdikdidikan, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh, bahwa dalam upaya untuk meningkatkan kelancaran pelaksanam tatar dbembibomewnasipesememaspasun (2m. emisi anwar, mutu ass ten pembenaran nun shoku hoon torah, sam (kepala bagan adminstrasi hukum (urus arrange sos kerta sun oianperun 'n olehhasil kekayaan penyelenggara negara selanjutnya disebut lakonlaksanakan pengembangan organisasi dan manajemen sekolah, merencanakan kegiatan, melaporkan perkembangan data siswa, guru dan tenaga kependidikan setiap bulan kepada kepala dinas, merencanakan kegiatan, melaporkan data inventaris barang milik pemerintah kepada dinas kabupaten, merencanakan kegiatan, melaporkan koordinasi pendidikan dengan sekolah tk, sd, smp, sma setiap bulan, merencanakan kegiatan sistem informasi pegawai tk, sd, smp, sma sederajat, g . merencanakan kegiatan, menganalisa permasalahan dan mencari alternatif pemecahan, merencanakan kegiatan, melaksanakan bimbingan dan pembinaan bidang pendidikan dan kepegawaian lingkungan kerjanya, merencanakan kegiatan, memberi saran dan pertimbangan kepada kepala dinas dalam dalam penyelenggaraan tugas pembinaan pendidikan, merencanakan kegiatan, melaksanakan sebagian kewenangan bidang pendidikan tk, sd, pls, menengah dan kejujuran, merencanakan kegiatan melaksanakan perencanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaporan penyelenggaraan pendidikan tk, sd, pls, menengah dan kejuruan berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan olehpendidikan, yang meliputi pendidikan dasar tk, sd, sdb, pendidikan menengah smp, sma, maupun evaluasi terhadap pencapaian standar nasional pendidik |
pati karanganyar nsi peraturan hawa tengah nomor tahun tentang. perubahan kedua atas peraturan bupati karanganyar.nna bupati karanganyar, menimbang :a. bahwa guna ketertiban administrasi dan kelancaran penyelenggaraan kegiatan yang bersumber dari dana bantuan operasional kesehatan. bok) tahun anggaran maka peraturan bupati karanganyar pos: b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf. perlu membentukperubahan. anggaran pendapatan dan belanja daerah. tahun anggaran nan mengingat undang undang nomor tahun. tentang pembentukan daerah daerah kabupaten dalam tn,era retribusibadan layanan umum. tahunn din hibah kepada daerah lembaran negara republik bang indonesia tahun nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomor tan kanak "ss peraturan pemerintah nomor tahun tentang . maa rak hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota pan ana pun dewan perwakilan. rakyat daerah lembaran negara kala republik indonesia tahun nomor tambahan aa republik indonesia tahun nomor tambahan man asa lembaran negara republik indonesia nomor peraturan pemerintah nomor tahun tentang ona hak . pembatasan sosial berskala besar psbb) dalam oee rangka percepatan penanganan corona virus aga disease covid api peraturan presiden nomor tahun tentang na: pengelolaan dan pemanfaatan. dana kapital jaminan nan: kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat naa bnn nan pertama milik pemerintah: daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan presiden nomor kana tahun tentang perubahan atas peraturan: presiden nomor tahun tentang pengelolaan dan pemanfaatan dana kapital jaminan kesehatan hai nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama. milik pemerintah daerah, ala peraturan presiden republik indonesia nomor tahun. tentang perubahan. postur. dan rincian apbn tahun anggaran sebagaimana telah diubah dengan peraturan presiden nomor tahun 'tentang perubahan postur. dan rincian anggaran anggaran pendapatan. dan belanja. negara tahun anggaran lembaran negara republik indonesia tahun nomor .:. keputusan presiden nomor tahun.. nomor tahun gama tentang perubahan atas keputusan presiden nomor tahun: tentang gugus tugas percepatan dane penanganan corona virus disease covid keputusan presiden nomor tahun tentang men nan penetapan kedaruratan kejahatan.manna peraturan menteri dalam negeri nomor tahun dan tentang pedoman pengelolaan:o.bah anggaran dalam rangka penanggulangantan dan rincian.tang nang.tuaban peraturan bupati karanganyar nomor tahun tang tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan nan dan belanja daerah tahun anggaran berita sad daerah kabupaten karanganyar tahun nomor sebagaimana. telah diubah dengan beberapa .haa karanganyar nomor tahun tentang se, penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran berita daerah tenan kabupaten karanganyar tahun nomor peraturan bupati karanganyar nomor. tahun kanan tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan asha dan belanja daerah tahun anggaran berita pen daerah kabupaten karanganyar tahun. nomor. sebagaimana.dana anggaran berita daerah kabupaten karanganyar: tahun nomor bnn aan nan memutuskan menetapkan peraturan bupati: tentang perubahan kedua atas. peraturan bupati karanganyar nomor tahun. tentang penjabaran perubahan. tag anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran nge ang, ketentuan pada lampiran dan lampirten belanja daerah tahun anggaran berita daerah lan . kabupaten karanganyar tahun nomor sebagaimana telah diubah dengan peraturan bupati karanganyar: nomor tahun tentang perubahan atas peraturan bupati. karanganyar nomor tahun bls tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran diubah sebagaimana tersebut dalam lampiran dan lampiran ii peraturanini. kana lng il, peraturan bupati ini mulai berlaku. pada tanggal haa diundangkan. tenan dia hai agar. setiap orang mengetahuinya, memerintahkan panah pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya. dalam berita daerah kabupaten nan karanganyar. anna ditetapkan karanganyar tan pada tanggal desember bupati karanganyar, bsd pad han juliyatmono diundangkan karanganyar nan nan nan pada tanggal desember . sekretaris daerah kabupaten karanganyar, tan sukarno kena ben berita daerah kabupaten karanganyar tahun nomor salinan sesuai dengan aslinya kena sekretariat daerah kabupaten karanganyar mena here tang unlink aan tan npm man |
nmaka peraturan bupati bekasi sebagaimana tersebut diatas,: pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait bidang perencanaan dan keuangan: dan cc.ub bagian perencanaan dan keuangan:dilingkupicc.:eksi pelembagaan pengarusutamaan gender plug): seksi pemberdayaan perempuan, sekpengarusutamaan gender plugpengarusutamaan gender plugpengarusutamaan gender. kepala seksi pelembagaan pengarusutamaan gender plug)perencanaan kegiatan urusan pelembagaan pengarusutamaan gender, pelaksanaan urusan pelembagaan pengarusutamaan gender, dan pembagian pelaksanaan tugas dan evaluasi urusan pelembagaan pengarusutamaan gender:seksi pelembagaan pengarusutamaan gender. kepala seksi pelembagaan pengarusutamaan gendrempunya, mempunyai fungsi penyusunan kebijakan urusan pemberdayaan perempuan, penyusunan rencana operasional kegiatan urusan pemberdayaan perempuan, cc. pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan, dan pembagian pelaksanaan tugas dan evaluasi urusan,perempuperempuan. kepala seksi perlindungan perempuan dalam melaksanakan tugas pokoknya, mempunyai fungsi penyusunan kebijakan urusan perlindungan perempuan, penyusunan rencana operasional kegiatan urusan perlindungan perempuan, pelaksanaan urusan perlindungan perempuan, dan pembagian pelaksanaan tugas dan evaluasi urusanrlindungan perempuan, melaksanakan penyusunan bahlaksanakan penyusunan bahan pelaksanaan dan evaluasifl. melaksanakan penyusunan bahan standarisasi lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan::seksicc. pemantauan pelaksanaan urusan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak:eksi pemenuhan hak anak, seksi perlindungan anak, sek: cc.:nuhan hak anuhan hak anak. kepala seksi pemenuhan hak anak dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, mempunyai fungsi penyusunan kebijakan bidang pelaksanaan pemenuhan hak anak, penyusunan rencana operasional kegiatan pelaksanaan pemenuhan hak anak: pelaksanaan kegiatan pelaksanaan pemenuhan hak anak, dan pembagian pelaksanaan tugas dan evaluasi kegiatan pelaksanaanemenuhan hak anak:dan melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksifungsi: penyusunan kebijakan urusan perlindungan anak, perencanaan kegiatan urusan perlindungan anak, pelaksanaan urusan perlindungan anak: dan pembagian pelaksanaan tugas urusans adalah sekretarisseksi adalah seksi pada bidang lingkungan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anaapbd anggaran pendapatan dan belanja daerah ditetapkan berdasarkpala seksi pelembagaan layanfungsi sebagai berikut penyusunan kebijakan urusan pelembagaan layanan anak, perencanaan operasional kegiatan urusan pelembagaan layanan anak, pelaksanaan urusan pelembagaan layanan anak, dan pembagian pelaksanaan tugas urusanlembagaan layanan anak: melaksanakan penyusunan bahan pelaksanaan dan evaluasi bidang pelembagaan layanan anak, melaksanakan penyusunan bahan standarisasi pelembagaan layanan anak:bidang pelembagaan layanan anak, dan melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kegiat,eksi kualitas keluarga, seksi pelembagaan layanan keluarga: cc. sek: cc.ualitasualitasfungsi: penyusunan kebijakan urusan kualitas keluarga penyusunan rencana operasional kegiatan urusan kualitas keluarga, cc. pelaksanaan urusan kualitas keluarga: dan pembagian pelaksanaan tugas urusan: cc.layanannya, mempunyai fungsi penyusunan kebijakan urusan pelembagaan layanan keluarga, penyusunan rencana operasional urusan pelembagaan layanan keluarga, cc. pelaksanaan urusan pelembagaan layanan keluarga: pembagian pelaksanaan tugas urusanyusunan bahan perumusan kebijakan bidang pelembagaan layanan keluarga, melaksanakan penyusunan bahan pelaksanaan dan evaluasi kebijakan bidang pelembagaan layanan keluarga, cc.: melaksanakan penyusunan bahan penghimpunan dan pengolahan data pelembagaan layanan keluarga: dan melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatata gender data gender data gender dan anak: kepala seksi data gender dan anak dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, mempunyai fungsi penyusunan kebijakan urusan data gender dan anak, perencanaan kegiatan urusan data gender dan anak: cc. pelaksanaan urusan data data gender dan anak: pembagian pelaksanaan tugas urusan data gender dan anak.:, dan melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi data gender dan anakingsekretaris bekasi ekretaris e a nn22222 0n2 h sub bagian sub bagian umum dan perencanaan kepegawaian dan keuangan kelompok bidang bidang bidang cemas ghakaniitan gender dan perlindungan anak ende dan ana kualitas hidup gender dan anak tol perempuan pagar ann tenang kanan aaa ana ara seksi seksi seksi pelembagaan pemenuhan hak kualitas keluarga pengarusutamaan anak gender (plug) seksi seksi seksi perlindungan anak pelembagaan pemberdayaan layanan keluarga perempuan seksi seksi perlindungan legenda gaan seksi data gender perempuan dan anaksat pada tanggal november isexretaras paten bekasi i'. berita daerah kabupaten bekasi tahun nomormbinaan, pelaksanaan tugascc.embagaan pengarusutamaan gender dan kualitas hidup perempuan membawakan seksi pelembagaan pengarusutamaan gender plug), seksi pemberdayaan perempuan, seksi perlindungan perempuan. bidang pemenuhan hak anak dan perlindungan anak, membawakan seksi pemenuhan hak anak, seksi perlindungan anak, seksi pelembagaan layanan anak, bidang kualitas keluarga, data gender dan anak, membawakan seksi kualitas keluarga, seksi pelembagaan layanan keluarga, seksi data gender dan anak, kelompok jabatan fungsional.cc. |
sesi wa lapan peraturan bupati bekasi nomordan kegiatan serta akuntabilitas kinerja lingkup ketatausahaan dan kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan, mengoordinasikan kegiatan operasional perencanaan, administratif ketatausahaan dan kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas unit kerja lingkup bagian umumumum. kepala bagian umum dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya, membawahi sub bagian tata usaha dan kepegawaian, sub koordinator dan kelompok jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi rumah tangga, sub koordinator dan kelompok jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi perlengkapan. kepala bagiketatausahaan dan kepegawaian sekretariat dprd. kepala bagiadministrasi keanggotaan dprd, menyelenggarakan peningkatan pendidikan dan pelatihan formal aparatur sipil negara. cc. menyelenggarakan pengelolaan administrasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara selaku anggota dprd: menyelenggarakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan lingkup dprd dan sekretariat dprd menyelenggarakan pengelolaan gaji pimpinan dan anggota dprd.), dan menyelenggarakan pengelolaan aset yang menjadi tanggungjawab dprd. kepala bagitata usaha dan sumber daya aparatur. kepala sub bagian tata usaha dan kepegawaian dalam melaksanakan tugas pokoknya, mempunyai fungsi: pelaksanaan kebijakan urusan sub bagian ketatausahaan dan kepegawaian, pelaksanaan perencanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan lingkup ketatausahaan dan kepegawaian, pelaksanaan pembagian tugas lingkup ketatausahaan dan kepegawaian, dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi lingkup ketatausahaan dan kepegawaianpemeliharaan kearsipan dan perpustakaformasi kebutuhan pegawai sekretariat dprd, menyiapkan bahan administrasi pembuatan daftar urut kepangkatan, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat golongan, pensiun, skumptk, daftar hadir pegawai, sasaran kinerja pegawai dan surat cuti pegawai, melaksanakan kegiatan peningkatan sumberdaya aparatur melalui diklat, workshop, seminar dan lokakarya, dan melaksanakan pengelolaan perjalanan dinas rapat rapat koordinasi dalam dan luar daerah sekretariat dprdumah tanggaumahtanggaan. kepala sub bagian rumah tanggakerumahtanggaan, pelaksanaan perencanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan pada fungsi kerumahtanggaan, cc. pelaksanaan pembagian tugas pada fungsi kerumahtanggaan, dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada fungsi kerumahtanglingkup fungsi rumah tanggrumah tanggkendaraan dinas sekretariat dprd dan pimpinan dprd, cc. mengatur dan memelihara halaman dan taman komplek sekretariat dprd, melaksanakan pengelolaan gaji pimpinan dan anggota dprd serta fasilitasi pemeriksaan kesehatan (medical check up) pimpinan dan anggota dprd, mengatur dan mengelola keamanan komplek sekretariat dprd: melaksanakan fasilitasi penyiapan tempat dan sarana rapat dan pertemuan, melaksanakan penyediaan makanan dan minuman, melaksanakan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dan melaksanakan penyediaan jasa pelayanan umum perkantengkapanengkapan. sub koordinator bagian perlengkapan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan pada fungsi perlengkapan, pelaksanaan perencanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan pada fungsi perlengkapan, cc. pelaksanaan pembagian tugas pada fungsi perlengkapan, dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada fungsi perlengkapngadakan barang dan jasa kebutuhan perlengkapan sekretariat dprd: melaksanakan pendistribusian dan pengendalian bahan perlengkapan, melaksanakan pendistribusian barang milik daerah lingkungan sekretariat dprd,melaksanakan pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya, melaksanakan penyediaan dokumen terkait pengadaan barang dan jasa, dan melaksanakan penyusunan bahan rencana umum pengadkomunikasi dan protokol bagian komunikasi dan protokolkomunikasi dan protokolkehumasan, keprotokolan, serta publikasi. kepala bagian komunikasi dan protokolhumas dan aspirasi, protokol, dan publikasi, mengoordinasikan kegiatan operasional perencanaan, administratif lingkup humas dan aspirasi, protokol dan publikasi, mengoordinasikan pelaksanaan tugas unit kerja lingkup bagian komunikasi dan protokolkomunikasi dan protokol. bagian komunikasi dan protokolhumas dan aspirasi, sub koordinator dan kelompok jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi protokol, dan sub koordinator dan kelompok jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi publikasilayanan hubungan masyarakat dan layanan aspirasi lingkup sekretariat dprd, menyelenggarakan fasilitasi kegiatan reses dprd dalam rangka menjaring aspirasi, cc. menyelenggarakan penyusunan pokok pokok pikiran dprd, menyelenggarakan penyediaan kelompok pakar dan tim ahli, tenaga ahli fraksi, menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dprd dan pelaksanaan undangan dprd, menyelenggarakan keprotokolan pimpinan, alat kelengkapan dan anggota dprd, menyelenggarakan dokumentasi dan publikasi kegiatan dprd, menyelenggarakan peningkatan kapasitas dprd, dan menyelenggarakan kearsipan, perpustakaan dprd dan sekretariat dprdubungan masyarakat dan aspirhubungan masyarakat, aspirasi,hubungan masyarakat dan aspirasi, pelaksanaan perencanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan pada fungsi hubungan masyarakat dan aspirasi, pelaksanaan pembagian tugas pada fungsi hubungan masyarakat dan aspirasi, dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada fungsi hubungan masyarakat dan aspikegiatan hearing dialog dengan antara anggota dprd dan masyarakat, menganalisis data bahan dukungan jaringan aspirasi, melaksanakan fasilitasi penyusunan pokok pokok pikiran dprd, menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi tentang kehumasan, melaksanakan fasilitasi layanan aspirasi masyarakat untuk disampaikan kepada pimpinan dan anggota dprd, melaksanakan penelaahan berita terkait kegiatan dprd: melaksanakan fasilitasi reses anggota dprd, dan melaksanakan komunikasi terhadap organisasi masyarakat dan med(l) sub koordinator yang melaksanakan fungsi protokol dipimpin oleh kepala sub bagiantokol. sub koordinator dalam melaksanakan tugas nya sebagaimana dimaksud pada mempunyai fungsi: pelaksanaan kebijakan urusan pada fungsi keprotokolan, pelaksanaan perencanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan pada fungsi keprotokolan, cc. pelaksanaan pembagian pada fungsi keprotokolan, dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada fungsi keprotokolkeprotokolfungsi keprotokol, fasilitasi dalam penyusunan jadwal anggota dprd termasuk dalam pengaturan akomodasi tamediaan tenaga ahli fraksi: melaksanakan penyusunan bahan bahan keprotokolan anggota dan pimpinan dprd: melaksanakan fasilitasi penyusunan program kerja dprd, menyusun dan memfasilitasi kebutuhan pimpinan dprd sesuai dengan keprotokolan, melaksanakan penyusunan laporan kinerja pimpinan dprd, memfasilitasi pelaksanaan badan musyawarah dprd: dan memfasilitasi perjalanan dinas pimpinan dan anggotublikublikublikasi: pelaksanaan perencanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan pada fungsi publikasi: cc. pelaksanaan pembagian tugas pada fungsi publikasi: dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada fungsi publikasipublikfungsi publikasidokumentasi dan mendokumentasikan kegiatan dprd, 'b. melaksanakan penyusunan bahan publikasi melalui media cetak dan media elektronik, cc. melaksanakan penelaahan serta penyebarluasan informasi: melaksanakan penyusunan bahan untuk peningkatan kapasitas dprd, melaksanakan fasilitasi bimbingan teknis pimpinan dan anggota dprd melaksanakan pengelolaan perpustakaan dprd, dan melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan layanan tugas publikasi dan perpustakrisalah dan persidangan bagian risalah dan persid kepala bagian risalah dan persidpimpinan dan anggota dprd. kepala bagian risalah dan persidkegiatan operasional perencanaan, administratifpelaksanaan tugas unit kerja lingkup bagian risalah dan persidrisalah dan persidangan. bagian risalah dan persidrisalah dan pendataan, sub koordinator dan kelompok jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi persidangan, dan sub koordinator dan kelompok jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi perundang undangan dan alat kelengkapan dewanan evaluasi risalah rapat, menyelenggarakan fasilitasi pembahasan kua pas kuda pas perubahan, apbd apbd dan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah, cc. menyelenggarakan fasilitasi penyelengaraan persidangan dan rapat rapat dprd, menyelenggarakan fasilitasi pengawasan anggota dprd sesuai dengan bidang dan mitra kerja komisi komisi dprd: menyelenggarakan kajian perundang undangan, menyelenggarakan fasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah, menyelenggarakan fasilitasi penyusunan naskah akademik dan draf perda, menyelenggarakan fasilitasi evaluasi dan analisis produk penyusunan peraturan perundang undangan, dan menyelenggarakan fasilitasi perjalanan dinas anggota anggota alat kelengkapan dprd dan pansus dprdisalah dan pendatarisalah dan pendataan serta menyelenggarakan administrasi rapat serta memfasilitasi pembuatan risalahngelolaan risalah dan pendataan, pelaksanaan perencanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan pada fungsi pengelolaan risalah dan pendataan, cc. pelaksanaan pembagian tugas pada fungsi pengelolaan risalah dan pendataan: dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada fungsi pengelolaan risalah dan pendatrisalah, nobulan dan catatan rapat rapat, melaksanakan penyusunan materi rapat anggota badan anggaran, melaksanakan fasilitasi pembahasan kua pas kuda pas perubahan: melaksanakan penyusunan bahan pembahasan apbd apbd: melaksanakan penyusunan bahan pembahasan perda pertanggungjawaban pelaksanaan apbd, melaksanakan penyusunan bahan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah, melaksanakan penelaahan hasil ditulis rapat rapat anggota dprd, dan melaksanakan pendampingan kunjungan kerja anggota badan rsidangidsidangan, pelaksanaan perencanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan pada fungsi persidangan, cc. pelaksanaan pembagian tugas pada fungsi persidangan, dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada fungsi persidiapkan bahan bahan penyusunan ipjp, rpmfasilitasi penyelengaraan persidangan, melaksanakan fasilitasi rapat rapat dprd, cc. melaksanakan rapat koordinasi dengan anggota anggota dprd komisi komisi, melaksanakan fasilitasi pengawasan anggota dprd sesuai dengan bidang dan mitra kerja komisi komisi dprd: melaksanakan penyediaan kelompok pakar dan tim ahli, melaksanakan penyusunan bahan penyelenggaraan persidangan, menyiapkan bahan bahan rapat rapat dprd: dan melaksanakan fasilitasi makan dan minum rapat rapat paripurnundang undangan dan alat kelengkapan dewaturan perundang undangan dan alat kelengkapan dewundang undangan dan alat kelengkapan dewan, pelaksanaan perencanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan pada fungsi perundang undangan dan alat kelengkapan dewan, pelaksanaan pembagian tugas pada fungsi perundang undangan dan alat kelengkapan dewan, dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada fungsi perundang undangan dan alat kelengkapan dewanbidangnya,kajian perundang undangan, melaksanakan fasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah, melaksanakan perancanganyiapkan konsep bahan draft perda dan fasilitasi pembahasan perda, melaksanakan fasilitasi penyusunan tata tertib dprd, melaksanakan pendampingan pansus peraturan daerah anggota dprd, dan melaksanakan penelaahan terhadap produk produk hukum yang telah dihasilprogram dan keuangan (l) bagian program dan keuprogram dan keulingkup perencanaan penyusunan program, membantu verifikasi perbendaharaan serta akuntansi dan barang milik daerah. kepala bagian program dan keuperencanaan penganggaran, membantu verifikasi, akuntansi dan pelaporan, mengoordinasikan kegiatan operasional perencanaan, administratif lingkup perencanaan penganggaran, membantu verifikasi, akuntansi dan pelaporan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas unit kerja lingkup bagian program dan keuprogram dan keuangan. kepala bagian program dan keu dan penganggaran, sub koordinator dan kelompok jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi verifikasi: dan cc. sub koordinator dan kelompok jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi akuntansi dan pelaporanperencanaan anggaran sekretariat dprd: menyelenggarakan evaluasi bahan perencanaan anggaran sekretariat dprd, cc. menyelenggarakan ketatausahaan keuangan sekretariat dprd: menyelenggarakan pelaksanaan pengelolaan keuangan pimpinan, anggota dprd dan sekretariat dprd: menyelenggarakan pengelolaan anggaran sekretariat dprd, memverifikasi dokumen pertanggungjawaban keuangan sekretariat dprdnyelenggarakan evaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan sekretariat dprd, menyelenggarakan pengadministrasian dan akuntansi keuangan sekretariat dprd, dan menyelenggarakan penyusunan laporan anggaran sekretariat dprdnganggaransunan program dan anggarencanaan dan penganggaran: pelaksanaan perencanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan pada fungsi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan pembagian tugas pada fungsi perencanaan dan penganggaran, dan pelaksanaan monitoring dan evaluasiusunan renstra dan senja perangkat daerah melaksanakan penyusunan bahan perencanaan: cc. melaksanakan fasilitasi penyusunan rka rap dan dpa dpp, melaksanakan penyusunan dokumen evaluasi perangkat daerah: melaksanakan evaluasi kinerja perangkat daerah berdasarkan realisasi anggaran, melaksanakan penyusunan laporan realisasi anggaran melaksanakan penyusunan rencana umum pengadaan: melaksanakan evaluasi usulan program kegiatan sekretariat dprd: dan melaksanakanverifikasiverifikasi. sub koordinator fungsi verifikasiverifikasi: pelaksanaan perencanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan pada fungsi verifikasi: cc. pelaksanaan pembagian tugas kegiatan pada fungsi verifikasi, dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada fungsi verifpemverifikasian keuangan: melaksanakan verifikasi pertanggungjawaban keuangan, melaksanakan pembuatan penerbitan spp dan spm up gu tu ls, melaksanakan pengecekan terhadap uang persediaan: melaksanakan pemeriksaan terhadap dokumen dokumen pertanggungjawaban: melaksanakan administrasi pembayaran belanja dprd dan sekretariat dprd: melaksanakan pencairan keuangan terhadap kegiatan dprd dan sekretariat dprd: dan melaksanakan pengelolaan keuangan dalam sistem keuangan daeruntansi dan pelaporkuntansi dan pelaporan. sub koordinator fungsi akuntansi dan pelaporanakuntansi dan pelaporan, pelaksanaan perencanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan pada fungsi akuntansi dan pelaporan, cc. pelaksanaan pembagian tugas pada fungsi akuntansi dan pelaporan: dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada fungsi akuntansi dan pelapor:rencanakan ketatausahaan keuangan: menyusun pengadministrasian dan pembukuan keuangan, ccce. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, fi. melaksanakan rekonsiliasi internal terhadap pertanggungjawaban keuangan, melaksanakan pemutakhiran data tentang realisasi belanja barang dan belanja modal, ketatausahaan, penghapusan, pemusnahan dan pemindahtanganan barang milik daerah, dan menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolasekretariat dprd dan memiliki tanggungjawab koordinatif kepada kepala bagiansekretarissekretaris dprd melaksanakan tugas teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan dprd. sekretaris dprd melaksanakan tugas, kepala bagian, kepala bagian, kepala bagian, kepala bagiansekretaris dprderasekretariat dprd kabupaten bekasi " bagan struktur organisasi sekretariat dprd kabupaten bekasi sekretariat dprd bagian komunikasi bagian risalah dan bagian program . m l nan auto sub bagian tata sub koordinator dan subkoordinator dan sus voor din ator dan usaha dan kelompok jabatan kelompok jabatan kelompok jabatan fungsional fungsional fungsional kepegawaian bds dsa dpd bls dbd blu sub koordinator dan kelompok jabatan fungsionaekasi, bagian adalah bagian pada sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten bekasi. sub bagian adalah sub bagian pada sekretariat dewan perwakilan rakyat11l.wenangan dalam menyelenggarakan pelaksanaan tugas, sekretariat dprd merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas sekretariat dprd mempunyai kewenangan meliputi: fasilitasi bahan perencanaan, penelaahan dan mengoordinasikan perumusan kebijakan pimpinan dprd dan dprd: cc.dan penyelenggaraan persidangan dprd dan pengelolaan hubungan masyarakat dan informasi. bab iiidprd kabupaten. sekretariat dprd sebagaimana disebutkanpokokcc. penyelenggaraan rapat rapat dprd dan penyediaan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh dprd: danorganisasi bagian kesatu unsur unsur organisasi sekretariat dprd terdiri dari unsur unsur pimpinan adalah sekretaris dprd: pembantu pimpinan adalah bagian dan sub bagian, dankelompok jabatan fungsional. bagian komunikasi dan protokol membawakan kelompok jabatan fungsional, bagian risalah dan persidangan membawakan kelompok jabatan fungsional, bagian program dan keuangan membawaktentuan dan kemampuan keuangan daerah. sekretaris dprd dalam melaksanakan tugas pokoknya,lenggaraan fasilitasi pimpinan dan anggota dprd. sekretaris dprd dprprd dprdcc. memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan tugas sekretariat dprd: menetapkan kebutuhan anggaran sekretariat dprd,elenggarnyelenggarakan evaluasi kinerja perangkat daerah dan anggaran sekretariat dprd, memantau pelaksanaan fasilitasi rapat rapat anggota dprd, memantau pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan tugas tugas dprd, memantau fasilitasi pelaksanaan penyampaian aspirasi masyarakat, dan monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas sekretariat dprd. sekretaris dprdumum bagian umum dipimpin oleh seorang kepala bagian umum berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris dprd. kepala bagian umum, ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, serta perlengkapan. kepala bagian umum |
bupati cirebon provinsi jawa barat peraturan bupati cirebon nomor tahundengan rahmat tuhan yang maha esa bupati cirebon, menimbang bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat menuju pelayanan prima pada badan layanan umum daerah pusat kesehatan masyarakat, dibutuhkan pegawai yang kompeten atau sebanding dengan beban kerja, tugas, wewenang dan tanggung jawab; bahwa berdasarkngangkat pejabat pengelola dan pegawai dari professional lainnya; bahwa untuk mencukupi kebutuhan pegawai yang berasal dari non pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat dipenuhi dengan pengangkatan pegawai badan layanan umum daerah non pegawai negeri sipil; bahwa berdasarkan ketentuan peraturan menteri dalam negeri nomor tahun ten an dan pegawai yang berasal dari tenaga professional lainnya diatur mengingatsebagai penggantu.gas, fungsi dan tata kerja dinas kesehatan beritapuskesmas pada dinas kesehatan kabupaten cirebon yang menerapkan bluepuskesmas adalah tenaga kesehatan dan atau non kesehatan yang diangkat oleh pemimpin blue puskesmas untuk melaksanakan tugas tertentu pada blue puskesmas tersebut. tenaga honorer adalah tenagainstansi pemerintahrnotiflbekerja bidang kesehatan tetapi tidak berhubungan langsung dengan pasie.un.. pegawai non asn pada blue puskesmas adalah meliputi ptt, tkd, tenaga kontrak bok, pegawai kontrak blue dan pegawai honorer yang melaksanakan tugas pada blue puskesmas. bab maksud dan tujuan maksud peraturan bupati ini sebagai pedoman dalam pengelolaan pegawai non asn pada blue puskesmas dalam rangka mendukung kinerja blue. pengelolaan pegawai non asn pada blue puskesmas bertujuan untuk pemenuhan, peningkatan dan menjamin mutu sumber daya manusia. bab iii jenis, kedudukan, kewajiban, hak, dan penghargaan pegawai blue puskesmas non asn sumber daya manusia blue terdiri atas: pejabat pengelola; dan pegawai. pejabat pengelola dan pegawai sebagaimana dimaksud pada berasal dari asn dan non asn. pejabatsatu jenis dan kedudukan jenis pegawai non asn pada blue puskesmas terdiri atas: ptt; tkd; tenaga kontrak bok; pegawai kontrak blue; dan tenaga honorer. pegawai non asn pada blue puskesmas, dalam kedudukannya bertanggung jawab kepada pemimpin blue, pegawai non asn pada blue puskesmas dalam tugasnya wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, transparan, dan adil. pegawai non asn pada blue puskesmas sebagaimana dimaksud pada harus. pegawai non asn sebagaimana dimaksud untuk menjamin netralitas, pegawai non asn pada blue puskesmas dilarang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. bagian kedua kewajiban setiap pegawai non asn pada blue puskesmas wajib: mengamalkan nilai nilai pancasila dan undang undang dasar setia dan taat pada negara dan pemerintah; menjaga persatuan korps pegawai; menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kesatuan republik indonesia;; dilarang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik; dan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, transparan, dan adil. setiap pegawai non asn blue puskesmas sebagaimana dimaksud pada dalam menyelenggarakan tugas pelayanan kepada masyarakat wajib mematuhi peraturan perundang undangan yang berlaku, peraturan internal blue puskesmas dan melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, disiplin, kesadaran dan tanggung jawab. peraturan internal sebagaimana dimaksud pada ditetapkan lebih lanjut oleh pemimpin blue puskesmas. setiap pegawai non asn blue puskesmas yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada dan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan sebagaimana yang berlaku bagi asn. setiap pegawai blue puskesmas wajib menyimpan rahasia jabatan. pelanggaran terhadapsebagaimana yang berlaku bagi asn. pemimpin blue puskesmas berkewajiban membayarkan upah sesuai kemampuan keuangan blue puskesmas. pemimpin blue puskesmas berkewajiban membayarkan jaminan kesehatan dan jaminan sosial tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bagian ketiga hak pegawai tenaga kontrak blue puskesmas berhak mendapat upah sesuai dengan kemampuan puskesmas yang ditetapkan oleh pemimpin blue. pegawai honorer blue puskesmas dapat diberikan insentif dan atau tunjangan lainnya berdasarkan ketentuan yang berlaku. upah, insentif dan atau tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada dan bersumber dari anggaran blue puskesmas yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan blue puskesmas. ketentuan sebagaimana dimaksud pada dan diatur lebih lanjut oleh pemimpin blue puskesmas. pegawai non asn blue puskesmas yang dalam pelaksanaan tugasnya mengharuskan untuk keluar daerah dapat diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan kemampuan keuangan blue puskesmas. pasa1 setiap pegawai non asn blue puskesmas berhak atas cuti. pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada diberlakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pegawai non asn blue puskesmas berhak mendapat jaminan kesehatan dan jaminan sosial1 tenaga kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. bagian keempat penghargaan pasa112 pegawai non asn blue puskesmas yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan. ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada diatur oleh pemimpin blue puskesmas. bab formasi dan pengadaan pegawai blue puskesmas non asn bagian kesatu formasi (l} jumlah dan kompetensi pegawai non asn blue puskesmas yang dibutuhkan ditetapkan dalam formasi untukjangka waktu (lima) tahun. formasi sebagaimana dimaksud pada (l) dirinci dalam formasi tahunan. fondasi pegawai blue puskesmas sebagaimana dimaksud dalam disusun berdasar hasil kajian dari analisa bahan kerja abk) dan tim yang dibentuk oleh pemimpin blue puskesmas untuk diusulkan kepada kepala dinas kesehatan. formasi pegawai blue puskesmas sebagaimana dimaksud pada oleh pemimpin blue puskesmas dibahas bersama sama dengan kepala dinas kesehatan. penetapan formasi sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan perubahan sesuai dengan kajian analisa bahan kerja abk) dan tim yang dibentuk oleh pimpinan blue puskesmas melalui kepala dinas kesehatan. bagian kedua pengadaan pegawai blue puskesmas non asn pengadaan pegawai non asn blue diselenggarakan melalui rekrutmen kesehatan berdasarkan formasi dan keuangan blue puskesmas. rekrutmen sebagaimana dimaksud pada diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan sesuai formasi blue puskesmas. puskesmas, oleh dinas kemampuan pengadaan pegawai blue puskesmas diselenggarakan melalui rekrutmen berdasarkan kebutuhan riil dan kemampuan keuangan blue puskesmas. rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan melaui seleksi oleh panitia seleksi yang dibentuk dengan keputusan kepala dinas. panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada terdiri dari unsur pejabat dinas kesehatan dan tim rekrutmen. panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada dalam melaksanakan tugasnya melibatkan tim profesi yaitu: tim penilai profesi bagi tenaga dokter umum, dokter gigi, perawat, pranata laboratorium, rekam medik dan informasi kesehatan, pengemudi ambulans terdapat pada bidang pelayanan kesehatan; tim penilai profesi bagi tenaga bidan, nutrisionis, sanitation dan penyuluh kesehatan masyarakat terdapat pada bidang kesehatan masyarakat; tim penilai profesi bagi tenaga apoteker dan asisten apoteker terdapat pada bidang sumber daya manusia sdm); tim penilai profesi bagi tenaga epidemiologi dan entomologi terdapat pada bidang pencegahan dan pengendalian penyakit p2p); tim penilai profesi bagi tenaga akuntansi, administrasi keuangan, administrasi sarana dan prasarana terdapat pada sub bagian keuangan dan aset; tim penilai profesi bagi tenaga administrasi umum dan administrasi kepegawaian terdapat pada sub bagian umum dan kepegawaian; dan tim penilai profesi bagi tenaga administrator kesehatan terdapat pada substansi perencanaan, evaluasi dan pelaporan pep). panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada bertugas: menyusun rencana dan acuan kegiatan rekrutmen; menyiapkan bahan bahan untuk tes potensi akademik dan psikologis; menentukan pedoman penilaian tes; mengumumkan pelaksanaan tes; menerima dan memverifikasi lamaran serta menetapkan lamaran yang memenuhi syarat; menyelenggarakan tes tertulis dan atau wawancara; memeriksa dan menilai lembar jawaban tes; mengumumkan pelamar yang diterima berdasarkan rangking nilai hasil tes masing masing formasi yang dituangkan dalam berita acara; dan melaporkan pelaksanaan tugas panitia kepada kepala dinas kesehatan. tugas panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada dapat diserahkan kepada tim profesi. pengumuman pelaksanaan tes sebagaimana dimaksud pada huruf paling sedikit mencantumkan: formasi yang dibutuhkan; syarat syarat lamaran yang harus dipenuhi; alamat dan tempat lamaran ditujukan; jadwal dan tempat pelaksanaan ujian; batas waktu memasukan lamaran; dan persyaratan lain sesuai kebutuhan. syarat syarat pelamar pegawai non asn blue puskesmas sebagai berikut: warga negara republikyang dibuktikan dengan surat penyataan bermaterai cukup dari pelamar; tidak lemah diberhentikan:an tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri, pegawai honorer, atau sebagai pegawai swasta yang dibuktikan dengan surat penyataan bermaterai cukup dari pelamar; memiliki pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang dipersyaratkan oleh pemimpin blue puskesmas; surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh dokter yang bekerja pada instansi pemerintah; dan surat keterangan berkelakuan baik yang dikeluarkan oleh pihak yang berwajib kepolisian. dalam hal dikemudian hari ditemukan syarat syarat sebagaimana dimaksud pada tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, dinyatakan batal demi hukum baik pada saat masih berstatus sebagai pelamar maupun setelah diterima. rekrutmen pegawai non asn blue puskesmas melalui mekanisme atau standar operasional prosedur sop) penerbitan surat tugas non asn dinas kesehatan, usulan disampaikan oleh puskesmas yang telah rekomendasi oleh pemimpin blue sesuai syarat syarat yang telah ditetapkan, berkas ajuan ditujukan kepada kepala dinas kesehatan kabupaten cirebon untuk dapat pertimbangkan sebagai tenaga non asn bld. semua berkas dilakukan verifikasi dan validasi oleh bidang sumber daya manusia sdm) dan rekomendasi kepada sub bagian umum dan kepegawaian untuk dapat dipertimbangkan penerbitan surat tugas apabila sesuai dengan analisa bahan kerja abk) dan semua persyaratan mutlak lainnya. untuk syarat syarat rekrutmen pegawai blue puskesmas tertuang melalui mekanisme yang ditetapkan oleh kepala dinas. babi pengangkatan pegawai non asn blue puskesmas kepala dinas menetapkan peserta yang lolos seleksi berdasarkan peringkat nilai yang ditetapkan oleh panitia seleksi sesuai dengan formasi yang dibutuhkan. pelamar yang dinyatakan diterima sebagaimana dimaksud pada wajib melakukan pendaftaran ulang dengan menyerahkan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan oleh panitia seleksi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. pelamar yang dinyatakan diterima sebagaimana dimaksud pada ditetapkan menjadi calon pegawai non asn bld puskesmas yang diikat dengan surat perjanjian dengan kepala blue puskesmas. pasa. pegawai non asn blue puskesmas wajib menanda tangani pakta integritas. pakta integritas sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat: kewajiban pegawai non asn blue puskesmas; larangan pegawai non asn blue puskesmas; target kinerja yang harus dicapai pegawai blue puskesmas; dan sanksi pelanggaran terhadap huruf huruf dan huruf setiap pegawai non asn blue puskesmas diberikan nomor induk pegawai blue (ipb). nomor induk pegawai blue (ipb) sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh kepala dinas. bab pemberhentian pegas non asn pegawai non asn blue puskesmas diberhentikan dari tugas jabatan apabila atas permintaan sendiri; meninggal dunia; diterima menjadi aparatur sipil negara asn) dan atau bekerja pada instansi lainnya; formasi jabatan sudah terpenuhi dari aparatur sipil negara asn) mencapai batas usia pensiun lima puluh delapan) tahun;sampaikan oleh pimpinan blue dibuktikan dengan surat keterangan tim kesehatan; dan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang undangan dan kode etik yang berkaitan dengan disiplin pegawai dan ketentuanecamatcamatkecamatwilayah kerjanya. tujuan pelimpahan kewenangan oleh bupati kepada camat sebagaimana dimaksud pada adalah untuk cc.izinan dan pelayanan umumkoordinasi evaluasi dan pelapordelapan seksi pemberdayaan masyarakat dan desakoordinasi evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemuda dan peranan wanita, pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas pokok., penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporlaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camatan hubungan kerja dalam melaksanakan tugas, camat, sekretaris, kepala seksicamatan, kepala seksi, kepala subbagianbupati melalui sekretaris daerah.purworejo, dan ketuatipe dan tipe lingkungan kabupaten purworejoibukota, batas wilayah, dan tipe kecamatan lingkungcamatite sub bagian sub bagian perencanaan umum dan dan keuangan kepegawaian seksi seksi seksi seksi seksi tata pemerintahan ekonomi dan kemasyarakattitik sub bagian sub bagian perencanaan umum dan dan keuangan kepegawaian seksi seksi seksi seksi tata pemerintahan ekonomi diii peraturan bupati purworejo nomor: tahun tentang penjabaran tugas pokok, fungsi dan jumlah, nama, ibukota, batas wilayah, dan tipe kecamatan tata kerja kecamatan lingkungan kabupaten purworejo kabupaten purworejo (ho mmarecamaran wicara amaswaran kemiri kemiri sebelah utara kec. bruno sebelah selatan kec. kutoarjo sebelah timur kec. gebang sebelah barat kec. pituruh pituruh pituruh sebelah utara kab. wonosobo sebelah selatan kec. butuh sebelah timur kec. kemiri sebelah barat kab. kebumen ngombol ngombol sebelah utara kec. banyuurip sebelah selatan samudera indonesia sebelah timur kec. purwodadi sebelah barat kec. grabag bener bener sebelah utara kab. magelang sebelah selatan kec. loan sebelah timur prop. daerah istimewa jogjakarta sebelah barat kec. gebang dan kab. wonosobo purworejo purworejo sebelah utara kec. loan dan gebang sebelah selatan kec. banyuurip dan bagel sebelah timur kec. kaligesing sebelah barat kec. banyuurip dan gebang purwodadi purwodadi sebelah utara kec. banyuurip sebelah selatan samudera indonesia sebelah timur kec. bagel sebelah barat kec. ngombol butuh butuh sebelah utara kec. pituruh sebelah selatan kec. grabag sebelah timur kec. kutoarjo sebelah barat kab. kebumen grabag patutrejo sebelah utara kec. kutoarjo sebelah selatan samudera indonesia sebelah timur kec. ngombol sebelah barat kab. kebumen kutoarjo kutoarjo sebelah utara kec. kemiri sebelah selatan kec. grabag sebelah timur kec. bayan sebelah barat kec. butuh dan kemiri bruno brunorejo sebelah utara kab. wonosobo sebelah selatan kec. kemiri sebelah timur kec. gebang sebelah barat kec. pituruh kaligesing kaliwon sebelah utara kec. loan sebelah selatan kec. bagel sebelah timur prop. daerah istimewa jogjakarta sebelah barat kec. purworejo bagel bagel sebelah utara kec. purworejo sebelah selatan kec. purwodadi sebelah timur prop. daerah istimewa jogjakarta sebelah barat kec. purwodadi gebang gebang sebelah utara kab. wonosobo sebelah selatan kec. bayan sebelah timur kec. purworejo sebelah barat kec. kemiri loan banyuasin sebelah utara kec. bener sebelah selatan kec. purworejo sebelah timur prop. daerah istimewa jogjakarta sebelah barat kec. gebang banyuurip banyuurip sebelah utara kec. purworejo sebelah selatan kec. ngombol sebelah timur kec. kaligesing sebelah barat kec. bayan bayan bayan sebelah utara kec. kemiri dan gebang sebelah selatan kec. grabag sebelah timur kec. purworejo dan banyuurip sebelah barat kec. kutoarjo bupati purworejo, ttd tahun zainmemperpendek rentang kendali dari bupati kepada masyarakat. tugas pokok camatbagaimana dimaksud pada meliputi aspek: perizinan, pelayanan non perizinan aspek pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi rekomendasi, koordinasi: cc. pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan surat keterangan. tugas pokok camat dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan sebagaimana dimaksud padakewenangcamat menyelenggarakan fungsi pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupatitampung tantra, yang meliputi l.urusan pemerintahan yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan desa ataudua susunan organisasi susunan organisasi kecamatan terdiri dari (dua) tipe, yaitu tipe dan tipe susunan organisasi kecamatan tipe sebagaimana dimaksudusunan organisasi kecamatan tipe sebagaimanakepala seksi ketentraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada dan secara ex officio menjabat sebagai kepala satuan unit pelaksana satpol kecamatan yang secara operasional bertanggung jawab kepada kepala satpol pp. subbagian subbagian sebagaimana dimaksud pada dankecamatan tipe dansekretariat kecamatan tipe dan membawakan: subbagian perencanaan d, pengelolaan keuangan, verifikasi, serta pembukuan dan akuntansi lingkungan kecamatan umum, desa dan atau kelurahan dan kependudukan, yang meliputi: penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja bidang pemerintahan umum, desa dan atau kelurahan serta kependudukan. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemerintahan umum, desa dan atau kelurahan serta kependudukanpemerintahan umum, desa dan atau kelurahan serta kependudukan. penyiapan bahan perizinan dan pelayanan umumevaluasi dan pelaporan bidang pemerintahan umum, desa dan atau kelurahan serta kependudukan. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat, yang meliputi: penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja bidang perekonomian, sumber daya alam, sarana, prasarana dan lingkungan hidup. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perekonomian, sumber daya alam, sarana, prasarana dan lingkungan hidup. cc. penyiapan bahan dan pelaksanaan pelayanan administrasi dan teknis. penyiapan bahan perizinan dan pelayanan umumkoordinasi, evaluasi dan pelaporan bidang perekonomian, sumber daya alam, sarana, prasarana dan lingkungan hidup. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas pokok. bagian keenam seksi kemasyarakatan seksi kemasyarakatansosial, kebudayaan, dan organisasi masyarakat, yang meliputi: penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja bidang kesejahteraan sosial, kebudayaan, dan organisasi masyarakat. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang kesejahteraan sosial, kebudayaan, dan organisasi masyarakatkesejahteraan sosial, kebudayaan, dan organisasi masyarakat. penyiapan bahan perizinan dan pelayanan umumevaluasi dan pelaporan bidang kesejahteraan sosial, kebudayaan, dan organisasitujuh seksi ketentraman dan ketertiban umum seksi ketentraman dan ketertiban umumumusan dan pelaksanaan kebijak |
z , nektaf ahli adalah staf ahli bupati purworejo. bab kedudukan, tugas dan fungsi staf ahli merupakan jabatan eselon ii.b yang berkedudukan bawah dan bertanggung jawab kepada bupati, dan secara administratif pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh sekretaris daerah. staf ahli sebagaimana dimaksud pada dikelompokkan dalam bidang bidang sebagai berikut, bidang bidang sebagaimana dimaksud pada masing masing dijabat oleh (satu) orang. staf ahlisesuai bidang tugasnya baik diminta maupun tidak diminta oleh bupati. staf ahli bidang pemerintahan, hukum dan politikerintahan, hukum dan politik, baik diminta maupun tidak diminta oleh bupati. bidang pemerintahan, hukum dan politik sebagaimana dimaksud pada meliputi penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan otonomi daerah, kerjasama antar daerah, pertanahan dan batas wilayah,pelayanan terpadu satu pintu, penyelenggaraan pelayanan publik, hukum dan peraturan perundang undangan, hak azani manusia, serta penyelesaian sengketa pemerintah daerah. staf ahli bidang pembangunan, ekonomi dan keuanganbangunan, ekonomi dan keuangan, baik diminta maupun tidak diminta oleh bupati. bidang pembangunan, ekonomi dan keuangan sebagaimana dimaksud pada meliputi perencanaan pembangunan daerah, pekerjaan umum dan penataan ruang, pengembangan prasarana dan sarana fisik, pengembangan transportasi perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, lingkungan hidup, pengelolaan kebersihan dan persamaan, pariwisata dan ekonomi kreatif, pengembangan potensi ekonomi daerah, penanaman modal, perindustrian, perdagangan, koperasi dan umkm, pertanian, perikanan, peternakan dan pangan, pendapatan daerah, pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan aset daerah serta badan usaha milik daerah bumi). staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusiakemasyarakatan dan sumber daya manusia, baik diminta maupun tidak diminta oleh bupati. bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada meliputi pendidikan, kesehatan, sosial kemasyarakatan, kepemudaan dan olahraga, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, penanggulangan bencana, perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat, pengembangan potensi budaya daerah, kelembagaan dan tata laksana perangkat daerah, pendayagunaan aparatur, arsip, perpustakaan dan persandian. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam dan staf ahli menyelenggarakan fungsi: pemberian masukan, telaahan, kajian dan pertimbangan hal hal yang terkait dengan bidang tugasnya, penyusunan rekomendasi dan konsep pemecahan masalah sesuai dengan bidang tugasnya, cc. penyiapan bahan rapat, seminar, dan sejenisnya untuk keperluan bupati sesuai dengan bidang tugasnya, pelaksanaan tugas bab iii staf administrasi untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, staf ahli bupati dibantu oleh staf administrasi yang ditugaskan dari staf lingkungan sekretariat daerah kabupaten purworejoinformasi strategis kepada bupati, serta menyusun laporan setiap bulan kepada bupati dengan tembusan disampaikan kepadabab pengangkatan dan pemberhentian staf ahli diangkat oleh bupati dari pegawai negeri sipil pns) yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kelancaran tugas bupati. staf ahli diberhentikan oleh bupati dari jabatannya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. persyaratan yang harus dipenuhi untuk menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada diatur berdasarkan ketentuan perundang undangan. bab kepegawaian jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian staf ahli diatur sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab vii ketentuan lain lain bagan organisasi staf ahldaerah ini mulai berlaku, maka keputusan bupati purworejo nomor tahun tentang penjabaran tugas pokok, fungsi dan tata kerja staf ahli bupati |
provinsi jawa tengah peraturan bupati purpose.io nomor 1o5 fa.e iri tentang perubahan atas peraturan bupati purworejo nomor tahun 2o1 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah kabupaten purworejo nomor tahun 2o1o tentang pa.'ak penerangan jalan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati purpose.io, menimbang batra sebagai peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah l(kabupaten rrnvorejo nomor tahun tentang pajak penerangan jalan, telah diterbitkan peraturan bupati rurnrorejo nomor tarun tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah nomor tahun o1o tentang pajak< penerangan jalan; bahwa dengan adanya penobatan penghitungan tarif pajak penerangan jalan maka peraflrran bupati sebagaimana dimaksud pada huruf sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu ubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana did<sud pada huruf dan huruf perlu menetapkan peraturan bupati tentang perubatrarr atas peraturan bupati purworejo nomor tahun tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah i(kabupaten r.rnnrorejo nomor tahun tentang pajak penerangan jalan; mengi4gatur nomor tahun tentang ker.ttambatan kembaran negara republik indonesia nomor a2861; undang undang nomor tahun oo4 tentang negarrr daerahcralfi daerah i baran negara republik indonesia tahun nomor tambahan kembaran negara indonesia nomor peraturrepublik indonesia negara nomor peraturan daerah kabupaten purworejo nomor tahun olo tentang pajak jalan tahun daerah nomor sebagaimana telah diubah dengan perairan daerah kabu nomor tahun ol7 tentara atas peraturan daerah kabupaten purworejo nomor tahun o1o tentang pajak penerangan jalan lembaran daerah kabupaten purworejo tahun o17 nomor peraturan bupati tentang perubahan atas peraturan bupati purpose.io nomor tahun 20tl petunjuk daerah i(kabupaten pi.crore,io nomor tahun penerangan jai,an. 2o1o tentango1o tentang pajak penerangan jalan @berita daerah tahun o11 nomor dibuat *hingga berbunyi sebagai berikut: pasal tarif pajak adalah sebagai berikut: tenaga listrik yang berasal dari sumber lain untuk minyak bumi dan ga8 alam, tarif pajak sebesar (sepuluh industri, minyak bumi dan gas alam, pajak sebesar tena8a sendiri, tarif pajak sebesar ,5olo persen) peraturan rupa.ti ini mulai berlaku pada tanggal januari o17. dengan penempatannya dalam daerah ditetapkan hrvorejo pada tanggal deeeoher agus bastian pada desember q1fl sekretaris daerah paten purpose.'o, bukan untuk industri, said ramadhan berita daerah i(kabupaten purpose.io tahun nomor berseri nomosehsehkesehatprogram sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman, program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan, dan program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan. kepala dinas, membawakan: sekretariat:utd farmasi dan perbekalan kesehatan, utd laboratorium kesehatan daerahbidang penyediaan fasilitasi pelayanan kesehatan paragraf kepala bidang bidang penyediaan fasilitasi pelayanan kesehatan bidang bidang penyediaan fasilitasi pelayanan kesehatan dipimpin oleh seorang kepala bidang. kepala bidang bidang penyediaan fasilitasifasilitasi pelayanan kesehatan. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala bidang bidang penyediaan fasilitasipenyelenggaraan rencana kerjafasilitasi pelayanan kesehatan, menyelenggarakan, merumuskan konsep sasaran kegiatan bidang penyediaan fasilitasi pelayanan kesehatan, menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang penyediaanfasilitasiabupaten, peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan, dan penyiapan perumusan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan. kepala bidang penyediaan fasilitasi pelayanan kesehatan, membawakan:fasilitasi pelayanan kesehatan mendelegasikan subkegiatan pada seksi. paragraf seksi pengembangan fasilitasi pelayanan seksi pengembangan fasilitasi pelayanan dipimpin oleh seorang kepala seksi. kepala seksi pengembanganfasilitasi pelayanan. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala seksi pengembanganfasilitasi pelayanan, penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi pengembangangembangansarana dan prasarana fasilitasi pelayanan seksi penyediaan sarana dan prasarana fasilitasi pelayanan dipimpin oleh seorang kepala seksi. kepala seksi penyediaan sarana dan prasaranasarana dan prasarana fasilitasi pelayanan. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala seksi penyediaan sarana dan prasaranapenyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi penyediaan sarana dan prasaranasarana dan prasaranasarana dan prasaranayediaan sarana dan prasaranasarana dan prasaranautu pelayanan kesehatan seksi mutu pelayanan kesehatan dipimpin oleh seorang kepala seksi. kepala seksi mutuutu pelayanan kesehatan. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala seksi mutumutu pelayanan kesehatan, penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi mutuutumutu pelayanan kesehatan mempunyai sub tugas sebagai berikut: menyusun rencana dan program kerja seksi mutuutu pelayanan kesehatyediaan pelayanan kesehatan paragraf kepala bidang penyediaan pelayanan kesehatan bidang penyediaan pelayanan kesehatan dipimpin oleh seorang kepala bidang. kepala bidang penyediaanpelayanan kesehatan. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala bidang penyediaanpenyelenggaraan rencana kerjapelayanan kesehatan, menyelenggarakan, merumuskan konsep sasaran kegiatan bidang penyediaan pelayanan kesehatan, menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang penyediaan:gelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakatgelolaan surveilans kesehatan pengelolaan upaya kesehatan khusus, pengelolaan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan, pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular, pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat, deteksi dini penyalahgunaan napa fasyankes dan sekolah, pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensial klb laboratorium rujukan nasional, penyelenggaraan kabupaten sehat, penyediaan telemedicine fasilitas pelayanan kesehatan, pengelolaan penelitian kesehatan, operasional pelayanan rumah sakit, operasional pelayanan puskesmasyediaan dan pengelolaan sistem penanganan gawat darurat terpadu sport). kepala bidang penyediaan pelayanan kesehatan, membawakan:pelayanan kesehatan mendelegasikan subkegiatan pada seksi. paragraf seksi kesehatan masyarakat seksi kesehatan masyarakat dipimpin oleh seorang kepala seksi. kepala sek. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala sek, penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja sekpengendalian penyakit seksi pencegahan dan pengendalian penyakit dipimpin oleh seorang kepala seksi. kepala seksi pencegahan dan pengendalian penyakipengendalipengendalian penyakit, penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi pencegahan dan pengendalian penyakipengendalian penyakit mempunyai sub tugas sebagai berikut: menyusun rencana dan program kerja seksi pencegahan dan pengendalian penyakipengendalian penyakipengendalian penypelayanan kesehatan seksi penunjang pelayanan kesehatan dipimpin oleh seorang kepala seksi. kepala seksi penunjangpelayanan kesehatan. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala seksi penunjangnunjang pelayanan kesehatan, penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi penunjangnunjangnunjangunjangsehatasumber daya kesehatan, menyelenggarakan, merumuskan konsep sasaran kegiatan bidang sumber daya kesehatan, menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang sumber dayaumber dayaediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minumandan.d.penyediaan dan pengelolaan data tindak lanjut pengawasan perizinan industri rumah tangga. program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan, pemberian izin praktik tenaga kesehatan wilayah kabupaten, pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatanumber daya kesehatan, membawakan:umber daya kesehatan mendelegasikan subkegiatan pada seksi. paragraf seksi regulasi dan perizinan bidang kesehatan seksi regulasi dan perizinan bidang kesehatan dipimpin oleh seorang kepala seksi. kepalsebagaimana dimaksud pada kepala seksi regulasi dan perizinan bidang kesehatan menyelenggarakan fungsi: penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi regulasi dan perizinan bidang kesehatan, penyusunan dan pelaksanaan rencana kerjdan fungsi sebagaimana dimaksud pada dan kepala seksi regulasi dan perizinan bidang kesehatan mempunyai sub tugas sebagai berikut: menyusun rencana dan program kerja seksi regulasi dan perizinan bidanggulasi dan perizinan bidanggulasi dan perizinan bidangkefarmasian, makanan dan minuman seksi pengawasan dan pengendalian kefarmasian, makanan dan minuman dipimpin oleh seorang kepala seksi. kepala seksi pengawasan dan pengendalian kefarmasian,kefarmasian, makanan dan minumkefarmasian, makanan dan minumpenyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi pengawasan dan pengendalian kefarmasian,kefarmasian,kefarmasian, makanan dan minumkefarmasian, makanan dan minukefarmasian,. kepala seksi sumber daya manusiamanusia kesehatan, penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi sumber daya manusiamanusia kesehatan mempunyai sub tugas sebagai berikut: menyusun rencana dan program kerja seksi sumber daya manusiaumber daya manusiaerdayaan kesehatan masyarakat paragraf kepal. kepala bidang pemberdayaan kesehatsehatan masyarakat. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala bidang pemberdayaan kesehat, penyelenggaraan rencana kerjaberdayaansehatan masyaraksehatan masyarakat, menyelenggarakan, merumuskan konsep sasaran kegiatan bidang pemberdayaan kesehatan masyarakat, menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporansehatsehatsehatdan pengadaan alat perangkat sistem informasi kesehatan dan jaringan internet. program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatanningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat. pelaksanaan sehat dalam rangka promosi preventif tingkat daerah kabupaten, penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat.kepala bidang pemberdayaan kesehatan masyarakat, membawakan: seksi pemberdayaan masyarakat, seksi promosi kesehatan masyarakat, dan seksi informasisehatan masyarakat mendelegasikan subkegiatan pada sekskesehatan masyarakat seksi promosi kesehatan masyarakat dipimpin oleh seorang kepala seksi. kepala seksi promo kesehatan masyarakat. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala seksi promoromosi kesehatan masyarakat, penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi promoromopromokesehatan informasi kesehatan seksi informasi kesehatan dipimpin oleh seorang kepala seksi. kepala seksikesehatan. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala seksiinformasi kesehatan: penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksiinformasi kesehatan mempunyai sub tugas sebagai berikut: menyusun rencana dan program kerja seksi informasifarmasi dan perbekalan kesehatanfarmasi dan perbekalan kesehatan sebagaimana dimaksud pada melaksanakan subkegiatan pengadaan obat, vaksin, dan subkegiatan pengadaan bahan habis pakaparagraf utd laboratorium kesehatan daerah utd laboratorium kesehatan daer kesehat0dlaboratorium kesehatan daerahaerah sebagaimana dimaksud pada melaksanakan subkegiatan operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainsatker satker dinkes adalah jabatan fungsional pelaksana yang diberikan tugas tambahan. satker sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas menjembatani pelaksanaan tugas dinkes dengan utd puskesmas. penjabaran lebih lanjut atas tugas sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan oleh kepala dinkessehatan, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh sanggar kegiatan belajar, bahwa dalam upaya untuk meningkatkan kelancaransanggar kegiatan belajar skbidikan nasional nomor tahun tentang standar pendidikan anak usia dini, suratanggar kegiatan belajar, surat keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor tentang rincian tugas sanggar kegiatan belajar, keputusan direktur jenderal pendidikan luar sekolah pemuda dan olahraga nomor e ot tentang pedoman dan penyusunan penyelenggaraan kegiatan operasional sanggar kegiatan belajarpejabat yang memimpinpenetapan kinerja yang selanjutnya disebut tapin. laporan pajak pajak pribadi yang selanjutnya disebut lp2p, melaksanakan kebijakan teknis dinas pendidikan bidang pendidikan non formal dan informal pfi) dan pendidikan anak usia dini pun), merencanakan kegiatan, membangkitkan dan menumbuhkembangkan kemauan belajar masyarakat dalam rangka terciptanya masyarakat gemar belajar, oo. merencanakan kegiatan, mengintegrasikan dan menyelaraskan kegiatan sektoral dalam bidang pendidikan non formal dan informal dan pendidikan anak usia dini paud): merencanakan kegiatan, melaksanakan pendidikan dan pelatihan tenaga pelaksana pendidikan non formal dan informal pfi) dan pendidikan anak usia dini paud), merencanakan kegiatan, menyela pelaksana kegiatan bawahan lingkungan sanggar kegiatan belajar skb) agar tercipta hasil kerja yang optimal, merencanakan kegiatan, melaksanakan bimbingan dan pembinaan bidang pendidikan non formal dan informal pfi) dan pendidikan anak usia dini paud): merencanakan kegiatan, melaksanakan pemantauan dan penilaian pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar sanggar kegiatan belajar skb): merencanakan kegiatan, melaksanakan penyusunan, pengadaan dan pendistribusian sarana belajar muatan lokal pendidikan non formal dan informal pfi) dan pendidikan anak usia dini paud): u.merencanakan kegiatan, melaksanakan penilaian jabatan pamong belajardinas pendidikan sanggar kegiatan belaja |
dd)tangerang. kepala dinas adalah dinas perikanan kabupaten tangerang. sekretaris dinas adalah sekretaris dinas perikarencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disebut rpm. rencana kerja anggaran yang selanjutnya disebut rka. rencana kerja anggaran dokumen pelaksanaan anggaran yang selanjutnya disebut rka dpa. laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang selanjutnya disebut laki. daftar usulan pengajuan angka kredit yang selanjutnya disebut dupa. pengajuan angka kredit yang selanjutnya disebut pak. sasaran kinerja pegawai yang selanjutnya disebut skp. daftar urut kepangkatan yang selanjutnya disebut dukdipimpin oleh kepala dinas. dinas perikanan kabupaten tangerang merupakan perangkat daerah dengan tipe bab iil. bab iii susunan organisasi susunan organisasi dinas perikanan terdiri atas: kepala, sekretariat, terdiri atas sub bagian perencanaan dan keuangan, sub bagian umum dan kepegawaian. bidang pengelolaan dan pemberdayaan nelayan, terdiri atas: seksi pengembangan sarana nelayan, seksi pengelolaan, pemberdayaan dan perlindungan nelayan. bidang pengelolaan dan pemberdayaan pembudidaya, terdiri atas: seksi teknologi produksi dan usaha budidaya, seksi pemberdayaan pembudidaya dan pengelolaan kawasan budidaya. bidang pengembangan dan kelembagaan perikanan, terdiri atas: seksi teknologi hasil perikanan, seksi akses pasar, permodalan dan kelembagaan perikanan. upt, dan kelompok jabatan fungsional. bagan struktur dan susunanpokok sebagaimana dimaksud pada dinas menyelenggarakan fungsi.:c.pelaksanaan. cc. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perikanan, pelaksanaan administrasi dinas perikananikanan, mengkoordinasikan kebijakcc. membinaarahyelenggarakevaluasilaporsekretariat dinas. dalamdan keuangan, serta umum dan kepegawaian dinas, penyiapan rencana dan program yang terkait dengan perencanaan, dan keuangan, serta umum dan kepegawaian dinas, cc. penyiapan pengendalian yang terkait dengan perencanaan, dan keuangan, serta umum dan kepegawaian dinas, penyiapan bimbingan yang terkait dengan perencanaan, dan keuangan, serta umum dan kepegawaian dinas, pengelolaan administrasi yang terkait dengan perencanaan, dan keuangan, serta umum dan kepegawaian dinas, penyiapan fasilitasi pengelola informasi dan dokumen pid): penyiapan pengembangan e governmentyang terkait dengan perencanaan, dan keuangan, sertaaturevaluasi kegiatan program yang terkait dengan perencanaan, dan keuangan, sertapenyiapan pengembangan e government, laporan kinerja instansi pemerintah, . uang, is bendahara,, pihak ketiga dan ganti uang nihil, pencairan, pencatatan, pembukuan, cash name, pelaporan pertanggung jawaban anggaran dinas.laporan kinerja instansi pemerintah, stock name cash name.is bendahara. is bendahara, is dinas.(lo), .laporan perubahan ekuitas (lpe) dan catatan atas laporan keuangan (talk), klip, monitoring dan evaluasi, stock name cash name, e reporting, revi penyerapan anggaran, pengadaan barang dan jasa, dana desa revi papan), data pembangunan skpdsanakan penyusunan kegiatan : inventarisasi aset dan persediaan, pengadaan, .pendistribusian. pendistribusian, stock name, .penyiapan fasilitasi pengelola informasi dan dokumen, perjalanan dinas dantata naskah dinas: .inventarisasi aset dan persediaan, .pengadaan, pendistribusian, perjalanan dinas dan pemeliharaan barang barang inventaris dinas.:ngevaluasi pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian, g.membuat. membuat laporan pelaksanaan kegiatandan pemberdayaan nelayan bidang pengelolaan dan pemberdayaan nelaynelayan dipimpin oleh kepala bidang. bidang pengelolaan dan pemberdayaan nelaylolaan dan pemberdayaan nelayan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang pengelolaan dan pemberdayaan nelayan mempunyai fungsi sebagai berikut: penyiapan rumusan kebijakan teknis kegiatan terkait pengembangan sarana nelayan, pengelolaan dan pemberdayaan nelayan, penyiapan rencana dan program kerja kegiatan terkait pengembangan sarana nelayan, pengelolaan dan pemberdayaan nelayan, cc. penyiapan pengendalian kegiatan terkait pengembangan sarana nelayan, pengelolaan dan pemberdayaan nelayan, penyiapan bimbingan kegiatan terkait pengembangan sarana nelayan, pengelolaan dan pemberdayaan nelayan, pengelolaan administrasi kegiatan terkait pengembangan sarana nelayan, pengelolaan dan pemberdayaan nelayan. dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada kepala bidang pengelolaan dan pemberdayaan nelayan mempunyai rincian tugas sebagai berikut: merencanakan perumusan kebijakanmbagi tugasc.memberi. cc. memberi petunjuk: mengaturngevaluasi kegiatanarana nelayan seksi pengembangan saranambangan sarana nelayan dipimpin oleh kepala seksi. seksi pengembangan sarana nelayan sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan bidang pengembangan sarana nelayan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala seksi pengembangan sarana nelayan mempunyai rincian tugas: merencanak, alat bantu penangkapan,dan pelayanan rekomendasi span solar packed dealer nelayan). membimbing pelaksanaan kegiatan pengembangan sarana nelayan meliputi, pengendalian penggunaan teknologi penangkapan ikan, .statistik.mbagi tugas pelaksana pengendalian penggunaan teknologi penangkapan ikan,ngevaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan sarana nelayan, membuat laporan pelaksanaan kegiatan pengembangan saranalolaan, pemberdayaan dan perlindungan nelayan seksi pengelolaan, pemberdayaan dan perlindunganlolaan, pemberdayaan dan perlindungan nelayan dipimpin oleh kepala seksi. seksi pengelolaan, pemberdayaan dan perlindungan nelayan sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan pengelolaan, pemberdayaan dan perlindungan nelayan. dalam. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala seksi pengelolaan, pemberdayaan dan perlindungan nelayan mempunyai rincian tugas: merencanakmembimbingcc. membagi tugasd.mengevaluasi. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan, pemberdayaan dan perlindungan nelayan, membuat laporan pelaksanaan kegiatdan pemberdayaan pembudidaya bidang pengelolaan dan pemberdayaan pembudidaypembudidaya dipimpin oleh kepala bidang. bidang pengelolaan dan pemberdayaan pemmelaksanakan pembinaan dan pengendalian bidang pengelolaan dan pemberdayaan pembudidaya. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala bidang pengelolaan dan pemberdayaan pembudidaya mempunyai fungsi: penyiapan rumusan kebijakan teknis terkaitrencana danpengendalibimbinggelolaan administrasi. dalam. dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada kepala bidang pengelolaan dan pemberdayaan pembudidayan program bidang pengelolaan dan pemberdayaan pemproduksi dan usaha budidaya seksi teknologi produksi dan usahateknologi produksi dan usaha budidaya dipimpin oleh kepala seksi. seksi teknologi produksi dan usaha budidaya sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan teknologi produksi dan usaha budidaya. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala seksi teknologi produksi dan usaha budidaya mempunyai rincian tugas: merencanak.penyediaan. penyediaan sarana usaha budidaya,membimbingcc. membagi tugas, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan seksi teknologi produksi dan usaha budidaya. membuat laporan pelaksanaan kegiatan seksi teknologi produksi dan usaha budidapembudidaya dan pengelolaan kawasan budidaya seksi pemberdayaan pembudidaya dan pengelolaan kawasanpemberdayaan pembudidaya dan pengelolaan kawasan budidaya dipimpin oleh kepala seksi. seksi. seksi pemberdayaan pembudidaya dan pengelolaan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan pemberdayaan, pembudidaya dan pengelolaan kawasan budidaya. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala seksi pemberdayaan pembudidaya dan pengelolaan kawasan budidaya mempunyai rincian tugas: merencanakmembimbing pelaksanacc. membagi tugas pelaksanaan kegiatan pemberdayaan,ngelolaan dan pengembangan infrastuktur kawasan budidaya (saluran tambak dan jalan produksi). mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan, pembudidaya dan pengelolaan kawasan budidaya, membuat laporan pelaksanaan kegiatan seksi pemberdayaan, pembudidaya dan pengelolaan kawasan ngembangan dan kelembagaan perikanan bidang pengembangan dan kelembagaan perikmbangan dan kelembagaan perikanan dipimpin oleh kepala bidang. bidang pengembangan dan kelembagaan perimbangan dan kelembagaan perikanan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang pengembangan dan kelembagaan perikanan mempunyai fungsi penyiapan rumusan kebijakan teknisrencana dan programpengendalibimbinggelolaan administrasi kegiatan teknologi hasil perikanan, dan kegiatan akses pasar, permodalan dan kelembagaan perikanan. dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada kepala bidang pengembangan dan kelembagaan perikanan mempunyai rincian tugas: merencanakan perumusan kebijakanmbagi tugascc. memberi petunjukd.mengatur. mengaturngevaluasi kegiatan program kegiatan bidang pengembanghasil perikanan seksi teknologi hasilteknologi hasil perikanan dipimpin oleh kepala seksi. seksi teknologi hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan teknologi hasil perikanan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala seksi teknologi hasil perikanan mempunyai rincian tugas: merencanakdan pelayanan rekomendasi instalasi karantina ikan sementara ikis). b.membimbing.sistem.mbagi tugasngevaluasi pelaksanaan kegiatan seksi teknologi hasil perikanan, membuat laporan pelaksanaan kegiatan seksi teknologi hasilkses pasar, permodalan dan kelembagaan perikanan seksi akses pasar, permodalan dan kelembagaanakses pasar, permodalan dan kelembagaan perikanan dipimpin oleh kepala seksi. seksi akses pasar, permodalan dan kelembagaan perikanan sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan akses pasar, permodalan dan kelembagaan perikanan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala seksi akses pasar, permodalan dan kelembagaan perikanan mempunyai rincian tugas: merencanak.penganalisaan.b.membimbingmembagi tugasd.mengevaluasi pelaksanaan kegiatan akses pasar, permodalan dan kelembagaan perikanan, membuat laporan pelaksanaan kegiatan akses pasar, permodalkanan dan kelautsub bagian sub bagian umum dan perencanaan dan kepegawaian keuangan bidang pengelolaan bidang pengelolaan bidang pengembangan dan pemberdayaan dan pemberdayaan dan kelembagaan nelayan pembudidaya perikanan seksi pengembangan seksi teknologi sarana nelayan produksi dan usaha budidaya seksi teknologi hasil pemberdayaan dan seksi pemberdayaan pembudidaya dan perlindungan nelayan budidaya permodalan dan kelembagaan perikanan ttd. zaki iskandar |
lanang rani. bupati karanganyar provinsi jawa tengah peraturan bupati karanganyar nomor ios(nan republik indonesia tahun nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nena dewan perwakilan rakyat daerah, dan informasi. abuna bea nomor peraturan pemerintah nomor tahun tentang standar akuntansi pemerintahan lembaran. negara republik indonesia poto penyelenggaraan pemerintah daerah lembaran ten ban negara republik indonesia tahun hara nomor tambahan lembaran negara republik . indonesia nomor peraturan pemerintah nomor tahun nona .n peraturan menteri dalam. negeri nomor tan tahun tentang tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang anggaran bangdana kanan . sebagaimana telah diubah dengan peraturan ang menteri dalam negeri nomor tahun aan tentang perubahan atas peraturan menteri nia nlah daerah tentang penjabaran anggaran tag pendapatan dan belanja daerah berita negara republik indonesia tahun nomor kan peraturan menteri dalam negeri nomor mentan tahun tentang pedoman pemberian hibah nantansol belanja daerah gelolaan investasi pemerintah: daerah berita negara republik indonesia tahun nomor teen peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tang tentang pengelompokan kemampuan .: keuangan daerah serta pelaksanaan dan. nana pertanggungjawaban dana operasional berita negara republik indonesia tahun nomor kena 1067p. dan peraturan menteri. dalam negeri nomor tahun tentang pedoman penyusunan pan anggaran pendapatan dan belanja. daerah . tahun anggaran keputusan gubernur provinsi jawa tengah. . nomor tahun tentang bona pera evaluasi rancangan peraturan daerah kabupaten karanganyar. des memutuskan: menetapkan peraturan bupati tentang penjabaran anggaran. pan gen pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran han . nan jaga dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan: daerah adalah kabupaten karanganyar. m0, bupati adalah bupati karanganyar. kanan tanatan ketatausahaan, pelaporan,.angrainaatan sebagaimana dimaksud dalam undang undang dasar kan tana negara republik indonesiaadalah kontribusi wajib kepada daerah yang . terutang oleh orang pribadi atau. badan yang bersifat tan: daerah . bagi sebesar besarnya han kemakmuran rakyat. tan tannaa secara langsung atau atas perizinan yang diperoleh. tea. mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan belad. pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada on'na . maupun tahun tahun anggaran berikutnya. 2g. surplus: anggaran daerah adalah selisih lebih antara kan pendapatan daerah dan belanja daerah. defisit: anggaran daerah adalah selisih kurang antara nia aa. pendapatan daerah dan belanja daerah. tea pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah. uang atau. menerima manfaat. yang bernilai uang dari. pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. nan utang daerah yang selanjutnya disebut utang adalah ora jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah nanan .: tn, apbd terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. ana anggaran pendapatan daerah tahun: anggaran nan direncanakan sebesar rp2. (dua triliun seratus enam miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), yang bersumber hal pendapatan asli daerah: pan pendapatan transfer, tan lain lain pendapatan daerah yang sah. pan ana anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud ala dalam huruf a direncanakan sebesar rp355. (tiga ratus lima puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta delapan puluh satu nasi .nrp169. (seratus enam puluh sembilan miliar tujuh ratus juta rupiah) retribusihasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud.anggaran pajak::) pajak. (enam miliar enam ratus juta rupiah), pajak restoran sebagaimana dimaksud pada (l) huruf direncanakan sebesar rp7. (tujuh miliar enam ratus lima puluh juta rupiah), pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp1. (satu miliar rupiah), pajak reklame sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp4. (empat miliar rupiah), pajak penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp67. (enam puluh tujuh miliar rupiah), pajak parkir sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp300. tiga ratus juta dua ratus rupiah), pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp2. (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus50. (seratus lima3. (lima puluh tiga miliar lima ratus juta rupiah). anggaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha: retribusi perijinan tertentu, retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada (l) huruf direncanakan sebesar rp2. (dua miliar empat ratus delapan belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp4. (empat miliar empat ratus lima puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah): retribusi perijinan tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp5. (lima'e. pendapatan bunga, pendapatan denda retribusi, pendapatan blue,73. (seratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). anggarandelapan ratus ribu rupiah). anggaran hasil kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp620. (enam ratus dua puluh juta rupiah). anggaran jasa giro sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp7. (tujuh miliar lima ratus juta rupiah). a gaga anggaran pendapatan bungapendapatan denda retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp3. (tiga juta lima ratus ribu rupiah). anggaran pendapatan blue sebagaimana dimaksud pada and huruf direncanakan sebesar rp153. (seratus lima puluh tiga miliar tiga ratus sebelas juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah). nan anggaran. puluh satu juta delapan belas ribu rupiah), yang terdiri atas: pendapatan transfer pemerintah pusat: pendapatan transfer pemerintah antar daerah, pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana l, pendapatan transfer pemerintah antar daerah tan sebagaimana dimaksud pada (l) huruf direncanakan sebesar rp144. (seratus empat puluh empat miliar enam ratus empat puluh enam juta seratus tan sembilan puluh empat ribu rupiah). tan anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: oa, dana perimbangan, dana insentif daerah did): naa dana desa. anggaran dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan: sebesar rp1. (satu triliun dua ratus sembilan mba puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh enam juta enam. puluh tiga ribu rupiah): anggaran dana.enam ratus tiga puluh empat juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah). sg) anggaran dana desa sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp169. (seratus enam puluh sembilan miliar tiga ratus empat belas juta enam puluh empat ribu rupiah). anggaran pendapatan transfer pemerintah antar daerah sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: pendapatan bagi hasil, dan: bantuan keuangan. anggaran. pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar. rp132. (seratus tiga puluh dua miliar lima tan ratus tiga puluh tiga juta seratus sembilan puluh empat ribu tag rupiah). anggaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada kan huruf direncanakan sebesar rp12. dua belas miliar seratus tiga belas juta rupiah). ten anggaran lain lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam huruf direncanakan ini tan sebesar rp96. (sembilan puluh enam miliar enam ratus empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah), berupa pendapatan hibah ana pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada direncanakan sebesar rp96. (sembilan puluh dana enam miliar enam ratus empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah). anggaran pendapatan hibah sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari pendapatan hibah dari pemerintah pusatlima ratuspuluh tujuh miliar lima ratus tujuh belas juta sembilan ratus. belanja bunga sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp4. (empat miliar dua ratus delapan puluh empat juta rupiah). belanja hibah sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp65. (enam puluh tan lima miliar empat ratus lima juta lima ratus enam puluh tiga ribu seratus empat puluh sembilan juta seratus ribu rupiah). anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalamd.(l) huruf direncanakan sebesar rp616. (enam ratus enam belas miliar lima ratus sepuluh juta enam ratus tiga ribu sembilan ratus tiga17. (seratus tujuh belas miliar delapan ratus lima puluh dua juta dua belas ribu lima ratus empat4. (dua ratus empat belas miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus tujuh rupiah). belanja gaji dan tunjangan dprd sebagaimana dimaksud pada huruf 'd' direncanakan sebesar rp26. (dua puluh enam miliar dua ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan1. (satu miliar seratus enam belas juta sembilan ratus enam puluh dua ribu tiga ratus empat puluh tigribu rupiah). belanja pegawai blue sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp50. (lima puluh miliar dua ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus enam puluh empat ribu empat puluh dua ribu rupiah). ml) anggaran, yang terdiri atas: belanja barang, belanjajasa: c.90. (sembilan puluh miliar tujuh ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah). belanja jasa sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp130. (seratus tiga puluh miliar enam ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah). belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp25. (dua puluh lima miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu se44. (empat puluh empat miliar dua ratus empat puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu enam ratus tiga45. (empat puluh lima miliar seratus enam puluh juta tujuh ribu enam ratusenam ratus sembilan puluh empat juta empat ratus empat puluh duatujuh juta delapan ratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah). anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam direncanakan sebesar rp4. (empat miliar dua ratus delapan puluh empat juta rupiah). kang anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam direncanakan sebesar rp65. (enam puluh lima miliar empat ratus lima juta lima ratus enam puluh tiga ribu seratus du64. (enam puluh empat miliar lima juta tujuh ratus sembilantiga ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah). anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam direncanakan sebesar rp3. (tiga miliar enam ratus empat puluh sembilan juta seratus ribu rupiah), yang terdiri atas: &. belanja bantuan sosial kepada individu, dan belanja bantuan sosial kepada keluarga:enam ratus empat puluh sembilan juta se juta tujuh ratus sepuluh ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri atas: tan tag .a. belanja modaltanah: 'b. belanja modal peralatan dan mesin. tan me, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi, dada6. (sembilan ratus enam belas juta tiga ratus ribu rupiah). belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada huruf 'b direncanakan sebesar kanan rp38. (tiga. ken papar belanja: modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada hurufmaa sembilan puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh sembilan riburupiah). alan nana belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud ang. kan pada huruf direncanakan sebesar rp18. (delapan belas miliar lima ratus dua puluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus pai lima puluh rupiah). nan nan anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari belanja modal tanah. anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam huruf direncanakan sebesar. rp38. (tiga.peralatan proses produksi:lima ratus juta dua ratus tujuhtujuh ratus enam puluh sembilan juta seratus tiga puluh enam7. (dua puluh tujuh juta delap. (satu miliar tiga ratus juta enam ratus delapan puluh lima ribu empat ratus dua puluh limsembilan ratus empat puluh dua juta empat ratus sembilan pul82. (tiga ratus delapan puluh dua juta dua. (empat miliar enam ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh ribu tiga ratus setujuh ratus tiga puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu sembilanlima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan6. (dua puluh enam(sepuluh miliar lima ratus dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan ribu tignam ratus sepuluh juta delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah). anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam.nan belanja. modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud kana pada huruf direncanakan sebesar rp101. (seratus satu miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus rupiah). aha belanja modal tugu titik kontrol pasti sebagaimana pes tua dimaksud pada huruf direncanakan sebesar manga ani nn: rp605. (enam ratus lima juta rupiah). belanja modal gedung dan bangunan blue sebagaimana dan aa: dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp11. (sebelas miliar lima ratus dua puluh juta rupiah). anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam direncanakan sebesar rp27. (dua puluh tujuh miliar seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri atas: a. belanja modal jalan dan jembatan: b. belanja modal bangunan air, dan belanja modal jaringan. belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada huruf. direncanakan sebesar rp26. (dua puluh enam miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), lo. belanja modal bangunan air. sebagaimana dimaksud pada . huruf b. direncanakan sebesar pan rp300. (tiga ratus juta rupiah): ana belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada 'huruf direncanakan sebesar han (lima ratus juta rupiah). anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana. dimaksud dalam direncanakan sebesar rp18. (delapan belas miliar lima ratus dua puluh juta lima ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus . dima puluh rupiah), yang terdiri atas: belanja modal bahan perpustakaan: h0. belanja modal aset tetap dalam renovasi: cc. belanja modal aset tidak berwujud,tan nan rp1. (satu miliar tiga ratus enam juta tiga ara ratus lima puluh ribu rupiah). tan belanja modal aset tetap dalam renovasi sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp12. (dua belas miliar lima ratus sembilan puluh lima jutarp192. (seratus sembilan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah). belanja modal:ratus dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah). tana belanja modal aset tetap lainnya blue sebagaimana kanan dimaksud pada huruf direncanakan sebesar (empat juta rupiah). gangta anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam huruf direncanakan. sebesar rp332. (tiga ratus tiga puluh dua miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta seratus enam puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas: anand oa. belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. pon belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp18. nan delapan belas miliar seratus sembilan puluh tujuh14. (tigaanggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten dan desa: dan belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah kabupaten dan desa. nani belanja belanja bagi hasil. pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten kota dan desa sebagaimana nan dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp16. (enam belas miliar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah): daun hanan belanja. rp1. (satu miliar dua ratus duapuluhtujuh juta lima ratus ribu rupiah). bel anggaran belanja belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: sana belanja bantuan keuangan daerah provinsi kabupaten kota, dan . bnn: b.: belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau uga kabupaten kota kepada desa. tenan708. tujuh ratus delapan juta rupiah). rana belanja belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kan kabupaten kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp313. (tiga ratus tiga belas miliar empat ratus delapan puluh delapan juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah). ., yang terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya. nan anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam yang terdiriatas: penampakan penerimaan pad, penghematan belanja, dan sisa belanja lainnya, tan penampakan penerimaan pad sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp10. (sepuluh miliar sembilan. ratus delapan belas juta rupiah). penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp46. (empat puluh enam miliar lima ratus dua juta enam ratus delapan nan puluh delapanriburupiah). .: sisa belanja lainnya: penyertaan modal daerah: bb.8.30. (tiga puluh miliar rupiah). anggaran penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari penyertaan modal daerah pada badan usaha milik daerah bumi). anggaran pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempna, tentang penjabaran apbd dengan program prioritas nanatag pelaksanaan penjabaran apbd yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam .dokumen. penaakan sean peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal di: undangnn: dalam berita daerah kabupaten karanganyar. aura ditetapkan karanganyar dana nan pada tanggal desember sen bupati karanganyar nun ttd juliyatmono da, diundangkan karanganyar pada tanggal desember sekretaris daerah kabupaten karanganyar berita daerah kabupaten karanganyar tahun nomor salinan sesuai dengan aslinya mag angan sekretaris daerah dan eta karanganyar oma ios has tea sep yaa selena milyar hadiah espa lina meng0311 |
menimbang mengingat bupati cirebon provinsi jawa barat peraturan bupati cirebon mor tahun tentang analisis standar belanja pemerintah kabupaten cirebon tahun anggaran dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati cirebon, bahwa berdasarkan peraturan pemerintah nomor tahun ten ; bahwa dalam rangka menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan perda tentang apbd, diperlukan analisis standar belanja, standar harga satuan, dan atau standarcirebon tahun anggara peraturan bupati tentang analisis standar belanja pemerint;; analisis harga satuan pekerjaan yang selanjutnya disingkat asp atau harga satuan pokok kegiatan;pa), sistem perpipaan air minum dan lain lain);daerah yang digunakan bagai dasar penyusunan rancangan apbd; babterdiri atas: asb konstruksi; dan asb non konstruksiplafon anggaran untuk seacuan berkaitan dengan jenis belanja dan besaran anggaran yang diperkenankan untuk setiap kegiatan. bab iii muatan dan penerapan asb asb konstruksi bagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: asb bidang cipta karya; asb bidang bina marga; dan asb bidang pengelolaan sumber daya air. asb bidang cipta karya sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari: bangunan gedung; bangunan sanitasi. asb bidang bina marga sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari: pembangunan jalan; peningkatan jalan; pemeliharaan berkala jalan. asb bidang pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari: bangunan bendungan dan embung; bangunan jaringan irigasi; bangunan pengaman sungai; dan normalisasi dan kerasan. asb non konstruksi sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari jenis asb, deskripsi, rumusan asb1 karakteristik yang samaanggaran dari total belanja yang diperbolehkan untuk dianggarkan untuk tiap tiap belanja dari tiap subtimbangan tapi dan persetujuan bupattimbangan tapi dan persetujuan bupati tang analisis standar belanjai06konstruksi nama paket volume satuan harga satuan keterangan bidang sumber daya airmenggunakan meter persegi excavator mini kedalaman sedimen (m2) kerasan saluran sda menggunakan meter persegi excavator standar kedalaman sedimen (m2) kerasan saluran sda menggunakan meter persegi excavator standar ponton kedalaman (m2) sedimen kerasan saluran sda menggunakan meter persegi excavator long arm kedalaman sedimen (m2) bidang bina marga peningkatan jalan dengan perkerasan meter persegi sandsheet ss b) (m2) peningkatan jalan dengan perkerasan meter persegi penetrasi (m2) gorong gorong kotak beton bertulang, meter panjang ukuran dalam (m') peningkatan jalan dengan hrs meter persegi penanganan dengan (m2) peninggian pembuatan tangki septic komunal indeks uraian pekerjaan asp) volume satuan harga satuan jumlah harga pekerjaan tanah penggalian tanah biasa sedalam pekerjaan beton membuat beton mutu f'c mpa pemasangan bekisting untuk pondasi telapak beton bangunan gedung" pekerjaan pengecatan pengecatan tembok baru lapis glamour, lapis cat dasar, lapis cat penutup) pekerjaan sanitasi dalam gedung pemasangan 1m' pipa galvanis diameter pekerjaan pembuatan beton rub pemberian dengan besi polos atau ulir air tanah dan perpipaan at. pengadaan dan pemasangan pipa pvc dia. inchi) (m') at. pengadaan dan pemasangan pipa pvc dia. inchi) m') at. analisa bahan tangki septic komunal (unit) unit harga satuan paket pekerjaan per unit (unit) bupati cirebon,06 analisa harga satuan pekerjaan (asp) pekerjaan pembuatan setan beton untuk lantai kerja (wedding) tipe menggunakan campuran beton tumbuk fc' s.d bo: s.d. atau setara lpc: 3pb uraian kode satuan koefisien jumlah harga harga satuankerikil portland cement zaktipe menggunakan campuran beton fc' ,6s.d7, s.d. atau setara lpc: 2pb tipe menggunakan campuran beton fc' atau setara beton mutu,f'c kl00), slump cm, w c manual menggunakan molen beton mutu, f'c k125), slump cm, w c manual uraian kode satuan koefisien harga satuan jumlah hargaair ltr kerikil portland cement zak jumlah harga bahan peralatan jumlah harga peralatan maat.so pekerjaan dan bahan sambungan rumah sr) uraian kode satuan koefisien harga satuan jumlah harga tenaga kerja mandor kepala tukang pembantu tukang pekerja mekanik tukang jumlah harga tenaga kerja bahan semen pipa pvc dia. tee gal.dia. double sepele gal.dia. dop gal.dia. knee gal.dia. gate valve dia. atap kran bibcode water meter dia. box meter clam sadel 2x1 packet sod lem vinil pasir beton air ltr batu pecah mesin sealtape pipa galvanisunit (unit) d+e) bupati cirebon, diundangkan sumber pada tanggal 1i1non konstruksi analisa dar belanja pegiat formulir satuan kerja perangkat daerah asb pemerintah kabupaten cirebon +." tahun anggaran 200, kinerja perangkat daerah sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerahusunnya dokumen perencanaan perangkat daerahdokumen dokumen dokumen perencanaan kegiatan perangkat daerahlemburasb lit analisa standar belanja kegiatan formulir tuan kerja perangkat dae rah asb pemerintah kabupaten cirebon tahun anggaran 20xadministrasi umum perangkat daerah sub kegiatan penyediaan bahan materialedianya bahan materialpaket paket jumlah ran kegiatan bahan material yang disediakanjumlah 1o0,oo bupati cirebasb |
c. (salinan rena uas lurahwilayah kelurahan yang dipimpinnya sertalampiran iii peraturan bupati purworejo nomor: tahun jumlah, nama, dan tipe kelurahan tentang kabupaten purworejo penjabaran tugas pokok, fungsi dan suren juru tengah paduroso mudi semarang kembar bandung kelenteng bayam kedung karangasem kedungjati (pangkep kid mani doping tugosodo kedung kradenan tambakrejo itangkeplor bupati purworejo, borokuon semarang dalaman katerban tahun zain(dua) tipe, yaitu: tipe dan tipe susunan organisasi kelurahan tipe dan tipe terdiri dari lurah dan perangkat kelurahankesejahteraan rakyat, seksi pemberdayaan masyarakat, dan kelompok jabatan fungsionalkoordinasiat sekretariat kelurahan tipe dan tipelingkungan kelurahan. bagian keempat seksi tata pemerintahan seksi tata pemerintah, yang meliputi kependudukan, pertanahan, kesatuan bangsa dan politikekonomi dan pembangunan yang meliputi infrastruktur, perizinan, dan perekonomian, serta tugas kedinasan lain yang diberikan oleh lurah sesuai dengan tugas pokok. bagian keenam seksi kesejahteraan rakyat seksirakyat yang meliputipokok. bagian ketujuh seksi pemberdayaan masyarakat seksi pemberdayaan masyarakyang meliputi organisasi masyarakat, perlindungan masyarakat, bencana alam, serta tugas kedinasan lain yang diberikan oleh lurah sesuai dengan tugas pokok. bagian kedelapan seksi pemberdayaan dan kesejahteraan rakyat seksi pemberdayaan dandan kesejahteraan rakyat yang meliputi organisasi masyarakat serta tugas kedinasan lain yang diberikan oleh lurah dan berdasarkan hal tersebut sekretaris menyusun laporan berkala lurah kepada bupatitipe dan tipedan tipe kelurahlurahseksi tata pemerintahan ekonomi dan kesejahteraan pemberdayaan pembangunan rakyat masyarakat bupati purworejo, ttd tahun zainbupati purworejo, ttd tahun zain |
kesank jambi dengan rahmat tuhan yang maha esa,ank jambiank pembangunan daerah jambi yang selanjutnya disebut pt. bank jambi adalah bankpenyertaan modal pemerintah daerah melakukan penambahan penyertaan modal kepada pt. bank jambi berupa tanah dan bangunan milik daerah. tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada senilai rp. (tiga milyar seratus dua puluh duadaerah pada modal pt. bank jambi menjadi rp. (lima belas milyar tujuhbab iildengan rahmat tuhan yang maha esa walikota makassar, menimbang :a. bahwa untuk membantu kegiatan operasional perusahaan daerah rumah pemotongan hewan sebagai salah satu badan usaha milik daerah yang memiliki prospek yang baik sesuai dengan tujuan didirikannya perusahaan daerah tersebut maka pemerintah kota makassar bermaksud untuk memberikan tambahan modal pada perusahaan daerah rumah pemotongan hewan kota makassar sebesar rp. satu milyar lima ratus juta rupiah): bahwa berdasarkan hal tersebut huruf diatas, perlu ditetapkan peraturan daerah tentang tambahan modal pemerintah kota makassar pada perusahaan daerah rumah pemotonganrumah pemotongan hewanmbahan modal pemerintah kota makassar pada perusahaan daerah rumah pemotongan hewanadalah pemerintah kota makassrusahaan daerah adalah perusahaan daerah rumah pemotongan hewan kota makassar, tambahan modal adalah modal yang diberikan kepada badan usaha milik daerah perusahaan daerah rumah pemotongan hewan kota makassar.: deviden adalah bagian laba yang menjadi hak bagi pemerintah kota makassar. neraca adalah posisi keuangan suatu entitas yang menggambarkan mengenai asset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. bab jumlah dan sumber dana tambahan modal jumlah dana tambahan modal ditetapkan sebagai berikut: untuk tahun anggaran dianggarkan pada perubahan apbd sebesar rp. (tujuh ratus lima puluh juta rupiah): untuk tahun anggaran dianggarkan pada apbd sebesar rp. (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), tambahan modal sebagaimana dimaksud pada diatas bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya siapa). bab iii pencatatan, pengakuan dan pelaporan perkembangan tambahan modal tambahan modal sebagaimana dimaksud dalam dicatat dan diakui sebagai tambahan modal bagi perusahaan daerah pada neraca perusahaan daerah: modal pemerintah kota pada perusahaan daerah sampai dengan posisi desember dalam bentuk ekuitas dana sebesar rp. (empat milyar seratus enam puluh delapan juta empat ratus lima puluh satu ribu lima ratus empat belas rupiah): perkembangan posisi keuangan neraca) perusahaan daerah setiap tahunnya wajib sampaikan kepada pemerintah kota. bab deviden tambahan modal pemerintah kota pada perusahaan daerah ini akan menimbulkan hak bagi pemerintah kota berupa deviden dan kewajiban menyetorkan deviden bagi perusahaan daerah: besarnya deviden yang menjadi hak pemerintah kota dihitung berdasarkan ketentuan peraturan daerah kotamadya daerah tingkat ujung pandang nomor tahun tentang pendirian rumah pemotongan hewan: deviden sebagaimana dimaksud dalam menjadi penerimaan daerah dan dicatat sebagai bagian laba atas modal pada perusahanya peraturan daerah kabupaten pulau morotai nomor tahun tentang pajak hiburan peraturan daerah kabupaten pulau morotai nomor tahun tentang pajak hiburan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati pulau morotai, menimbang: bahwa dengan meningkatnya usaha hiburan dan rekreasi akan berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi yang hanya berpihak pada golongan ekonomi menegah keatas sementara masyarakat kecil kurang memperoleh hasil dari usaha hiburan tersebut sehingga untuk keadilan dan pemerataan perlu dipungut pajak dan diatur dalam bentuk peraturhiburan termasuk, bupati adalah bupati kabupatenkaraoke, klab malam dan sejenisnya, sirkus, akrobat dan sulap: permainan milyarles center): dan pertandingan olah raga. dikecualikan dari objek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan yang nyata nyata tidak menarik bayaran, seperti pesta pernikahan, upacara adat, sunatan khitanan, keagamaan dan lain sebagainya. (l): bioskop kelas sebesar (dua puluh lima persen). bioskop kelas sebesar 20y4 (dua puluh persen). bioskop kelas iii sebesar15 (lima belas persen). pagelaran pagelaran kesenian, musik dan tari modern sebesar dua puluh lima persen). pagelaran kesenian tradisional sebesar sepuluh persen). pagelaran busana sebesar tiga puluh lima persen). kontes: kecantikan sebesar (tiga pulih lima persen). binaraga sebesar dua puluh persen). pameran sebesar (lima belas persen). diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya sebesar tiga puluh lima persen). sirkus, akrobat dan sulap sebesar dua puluh lima persen). permainan biliar, golf dan boling sebesar (dua puluh lima persen). pacuan kuda, kendaraan bermotor sebesar (dua puluh lima persen). permainan ketangkasan sebesar tiga puluh lima persen). panti pijat, refleksi, mandi uap spa sebesar tiga puluh lima persen). pusat kebugaran (fitness center) sebesar tiga puluh lima persen). il. pertandingan olahraga sebesar15 persen),pajak yang terutang dipungut wilayah daerah tempat berlangsungnya hibuberlangsungnya hiburan. bab surat pemberitahuan dan tata cara penetapan pajak setiap wajib pajak berkewajibhari setelah berakhirnya masa pajakdilaksanakan secara dan ukuran tanda bukti pembayaran pajak sebagaimana dimaksudsesuaikan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku hutang pajak sebagaimana dimaksud pada terganggu apabila: diterbitkan gengaturan lebih lanjut mengenai tatacara penghapusan pajak yang sudah kelaksanaan hiburan bagi wajib pajak apabila: melalaikan kewajiban atau selama (dua) dua bulan berturut turut tidak membayar pajak: atau tidak melayani dengan baik petugas dan atau tanpa dasar alasan yang sah, menolak untuk diadakan.dalamketentupelaksanaan peraturan daerah ini sudah harus ditetapkan oleh bupatilim arif,sh.m si. pembina aut.iburanhiburan. berkembangnya tempat hiburan memberi arti bahwa tingkat perekonomian masyarakat semakin baik walaupun baru sebagian kecil sehingga dapat dipandang sebagai suatu kemajuan yang akan dinikmati secara bersama dalam rangka kesejahteraan masyarakat. karena tingkat perkembangan yang cukup maju dikhawatirkan terjadi penyelewengan dalam pemberlakuan aturan sehingga perlu diatur secara tertib dan diberikan tanggungjawab kepada pelaku usaha ataupun masyarakat yang turut menikmati untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan kabupaten pulau morotai melalui pungutan yang sah dan diatur dalam bentuk peraturan daerah tentang pajak hiburanhuruf angka dan angka ini dimaksudkan bahwa bupati untuk menerbitkan skpd, skpdkbt atau skpd jika hasil pemeriksaan atau keterangan lain yang menyatakan masih terdapat pajak terutang kurang dibayar yang tidak dilaporkan, speed yang telah diisi setelah ditegur wajib pajak tidak disampaikan tepat waktu dan kewajiban wajib pajak untuk mengisi speed tidak penuhi. hurufmaksudnya apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perawakannya dikjika adartinya bawa jika wajib pajak tidak memilih untuk mengisi speed maka sanksi administrasi yang dikenakan kepada wajib pajak adalah pajak yang terutang dihitung secara jabatan yakni berupa kenaikan sebesar (dua puluh lima persen) dari pokok pajak yang terutang d |
:(tujuh milybelas milyar rupiah) tahu prensa salam lembaran daerah kota sungai penuh tahun nomor |
pemerintah kabupaten toraja utara rancangan dalam pengendalian dan pengawasan minuman beralkoholempat penjualan minuman beralkoho1republik indonesiaselain obatjual beli minuman beralkohol yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan imbalan atau kompensasi. penjualan langsung untuk diminum adalah orang atau badan yang menjual minuman beralkohol untuk diminum tempat. penjualan secara grosir dan atau eceran adalah orang atau badan yang menjual minuman beralkohol khusus dalam kemasan secara grosir dan atau eceran. izin tempat penjualan minuman beralkohol adalah izin tempat usaha penjualan minuman beralkohol yang diberikan oleh bupati kepada badan hukum yang menjual minuman beralkohol atau diminum tempat penjualan. tim kerja izin tempat penjualan minuman beralkoholpenjualbinaan, pengendalian dan pengawasan adalah proses kegiatan yang dilakukan untuk menjamin sistem dan proses perizin(satu per seratus) sampai dengan 5y6 (limalima per seratus) sampai dengan (dua puluh20y6mbinaan, pengendalian dan pengawasan. bab sistem penjualan minuman beralkohol sistem penjualan minuman beralkohol golongan dan terdiri dari: penjualan langsung untuk diminum penjualan langsung untuk diminum yaitu penjualan minuman beralkohol golongan dan hanya diizinkan untuk diminum tempat, penjualan secara grosir dan atau eceran penjualan secara grosir dan atau eceran minuman beralkohol golongan dan hanya diizinkan menjual secara grosir dan atau eceran. setiap orang atau badan dilarang mengedarkan dan atau menjual minuman beralkohol golongan dan tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah dan tempat pendidikan lainnya, lokasi perkantoran pemerintah atau swasta, rumah sakit, fasilitas umum dan pemukiman. bab ketentuan perizinan setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha pengedaran dan atau penjualan minuman beralkohol dan setiap orang atau badan yang memproduksi dan atau melakukan kegiatan pengadaan minuman beralkohol wajib memiliki izin tempat penjualan minuman beralkohol dari bupati. bupati dapat melimpahkan penandatanganan izin tempat penjualan minuman beralkohol kepada skpd atau unit kerja berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. untuk kepentingan ketertiban, keselamatan dan kesehatan umum, pemerintah daerah dapat menetapkan lokasi yang dilarang untuk mendirikan tempat tempat dan atau menjalankan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalamdaj . surat pernyataan bersedia mentaati segala aturan perundang undangan yang berlaku. dalam hal persyaratantempat penjualan minuman beralkoholdianggap disetujui. setiap pemegang izin tempat penjualan minuman beralkohol diwajibkan memasang tanda nomor izin lokasi tempat usahanya yang mudah dilihat oleh umum. bab penolakan permohonan izin penolakan terhadap izin tempat penjualan minuman beralkohol, yaitu tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada tempat usaha berada lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam tempat usaha tersebut menimbulkan bahaya, gangguan terhadap ketertiban, keamanan dan kesehatan masyarakat sekitarnyebabkan pencemaran lingkungan dan udara. bab vii penolakan permohonan izin untuk membantu bupati dalam memberikan izin atau menolak izin dapat dibentuk tim kerja izin tempat penjualan minuman beralkohol. tim kerja mempunyai tugas dan fungsi pokok melakukan verifikasi izin dan melakukan koordinasi dengan pihak pihak yang terkait dengan pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol. keanggotaan tim kerja izin tempat penjualan minuman beralkohol adalah perwakilan instansi yang berhubungan dengan pemberian izin. ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi serta keanggotaan tim kerja izin tempat penjualan minuman beralkohol ditetapkan dengan keputusan bupati. bab viii masa berlaku izin izin tempat penjualan minuman beralkohol berlaku selama (satu) tahun. izin tempat penjualan minuman beralkohol dapat diperpanjang. permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi persyaratan dengan melampirkan izin tempat penjualan minuman beralkohol yang dimiliki, bukti lunas atas pajak bumi dan bangunan tahun terakhir: dan bukti lunas pembayaran retribusi tahun terakhirdari bupati, tidak melakukan perpanjangan izin, pemegang izin tidak memenuhi kewajiban dan atau melanggar ketentuan yang tercantum dalam izin tempat penjualan minuman beralkohol. setiap pemegang izin tempat penjualan minuman beralkoholsistem penjualan penjualan langsung untuk diminum penginapan kelas hotel berbintang sebesar rp. (lima ratus ribu rupiah), restoran, bar, pub, club malam, diskotik, karaoke sebesar rp. (empat ratus ribu rupiah), penginapan kelas losmen wisma home stay guest house rp. (tiga ratus ribu rupiah), warung makan sebesar rp. (dua ratus ribu rupiah). penjualan secara grosir dan atau eceran toko supermarket pasar swalayan sebesar rp. (dua ratus lima puluh ribuxxivizin tempat penjualan minuman beralkoholtarif izin tempat penjualan minuman beralkoholtempat penjualan minuman beralkoholdana program sekolah gratis yang bersumber dari, bahwa dalam rangka penyempurnaan pengelolaan tertib administrasi keuangan daerah, maka sistem dan mekanisme penyaluran dan pertanggung jawaban dana yang bersumber dari apbd provinsi dan apbd kabupaten kota, perlu disesuaikan menurut, keputusan bersamadiubah sebagai berikut nani dan diubahlangsung rekening sekolah oleh pemerintah provinsi untuk sekolah swasta, madrasah negeri swasta, sedangkan untuk sekolah negeri non madrasah dananya ditransfer kas daerah kabupaten kota masing masingkepada masing masing sekolah baik negeri maupun swasta dan madrasah negeri maupun swaswan lengan penermipgeninya akan keatibatan durianpembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi harus memperhatikan faktor keamanan, lingkungan, kesehatan masyarakat, estetika lingkungan sehingga eksistensinya memerlukan pengendalian melalui penetapan zona zona dalam pembangunannya dengan memperhatikan aspek tata ruang dan kepentingan umum, bahwa dengan telah dikeluarkannya putusan mahkamah konstitusi nomor ppu xxi tanggal mesehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat tanggal november perihal perhitungan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi menyatakan bahwa mengingat penjelasan undang undang nomor tahun telah dibatalkan mahkamah konstitusi sebagaimana pada huruf diatas, maka peraturan daerah yang tarif retribusinya obat dijadikan dasar pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi,an maka dipandang perlu untuk ditindak lanjuti ketentuan hurufw, keputusan menteri perhubungan nomor km49 tahun tentang keselamatan operasi penerbangan kpop), peraturan daerah kabupaten musi banyuasin nomor3lenggaraan dan retribusipengendalian menara telekomunikasi. bab ketentuan umum dalam peraturan daerah ini, yang maksud dengan: kabupaten adalah kabupaten musi banyuasin. pemerintah kabupaten adalah kepala daerah beserta perangkat daerah. omatransmisi jaringan telekomunikasi utama backbone)bangunan adalah konstruksi teknik yang tanam atau diletakan pada tanah dan atau perairan pedalaman dan atau lautsyarat teknis yang berlaku. izin operasional menara adalah izin yang diberikan hak dan kewajiban kepada penyedia menara dan atau pengelola menara untuk mengoperasionalkan menara telekomunikasi dalam wilayah daerah. perusahan nasional adalah badan usaha yang berbentukebut sni adalah standar yang ditetapkan badan standarisasi nasional yang secara nasional. instansi pengelola adalah dinas perhubungan, komunikasi dan informatika kabupaten musi banyuasin. kas umum daerah adalah kas umum pemerintah kabupaten musi banyuasidalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan danan daerah yang bersangkutan. surat setoran retribusi daerah yang selanjutnya disebutrangorporate social responsibility yang selanjutnya singkat csrdimana perusahaan itu berada. bab asas asas, tujuan dan prinsip penyelenggaraanmenaratelekomunikasi bagian kesatu asas asas penyelenggaraan menara telekomunikasi berlandaskan asas keselamatan, keamanan, kesehatan, kemanfaatan, keindahan, kaidah tata ruangdengan lingkungan serta kejelasan informasi dan mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan menara telekomunikasi,, penyelenggaraandengan peraturan perundang undangan. bab iii penyelenggaraan dan pengendalian menara telekomunikasi bagian kesatu pembangunan dalam rangk,harus memiliki izin mendirikan bangunan menara dari kepala daerah, pemberian izin sebagaimana dimaksud pada wajib memperhatikan rencana tata ruang wilayah rtrw) daerah dan rencana detail tata ruang rdr) daerah, penyedia menara dalam mengajukan izin wajib menyampaikan informasi rencana penggunaan menara bersama,, pengaturan lebih lanjut secara teknis akan diatur dengan peraturan kepala daerah. penempatan lokasi menara telekomunikasi dibagi dalam wilayah zona dan wajib memperhatikan ketersedirekomendasi mendirikan bangunan, cc. struktur menara telekomunikasidengan mempertimbangkan persyaratan struktur bangunan menara. penempatan lokasi menara sebagaimana dimaksud pada harus sesuai dengan cell planning, dikecualikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf bagi, ketentuan mengenai cell planning sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah. penyedia menara telekomunikasi wajib mengasuransikan menara telekomunikasinya dan menjamin seluruh resiko kerugian yang ada atau akan ada dikemudian harimerupakan syarat pengajuan izin pendirian menara telekomunikasisebagaimana rencana penataan ruang menara telekomunikasi. pembangunan menara baru dalam zona cell plan menara telekomunikasi setelah menara eksisting dipergunakan secara bersama sama oleh (dua) penyelenggara telekomunikasi. bagian kedua penggunaan dan perizinandan atau pengelola menara wajib mengajukan surat permohonan kegiatan operasional menara telekomunikasi kepada kepala daerah melalui instansi pengelola. kegiatan operasional menara sebagaimana dimaksud dalam wajib dilaporkan setiap (satu) tahun sekali, dan tata cara pengajuan permohonan kegiatan operasional dan atau pelaporan kegiatan operasional akan diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah, daninstansi pengelola untuk melakukan mediasi,besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian tarif retribusi pengendaraan menara telekomunikasi dihitung dengan mengunakan rumus sebagai berikut rpm keterangan tingkat pengunaan jasa tarif retribusiunaan jasa dikali tarif retribusi diatur lebih lanjut: dalam peraturan bupati, dan jarak tempuh menara, besaran sebagaimana dimaksud pada merupakan biaya operasional dengan komponen biaya sebagai berikut honorarium petugas pengawas, transportasi, cc. uang makan, biaya pengecekan ganalat tulis kantor. satuan biaya untuk masing masing komponen sebagaimana dimaksud pada disesuaikan dengan harga yang ditetapkan oleh bupati. tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi dapatgian keenam wilayah pemungutan retribusi dipungut wilayah kabupaten musi banyuasin. bagian ketujuhruang pengendalian menara telekomunikasi yang disediakan olehkepala daerahmemmungutan retribusi ditetapkan dengan peraturan kepala daerah, bupati dapat memberikan sanksi administrasi atas pelanggaran peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam bagian kesepuluh penagihan retribusigian kesebelasdagian ketigabelas pengurangan, keringanannenrindaan namhbawaran dan bagian kelimabelassanksi administrasi kepala daerah dapat memberikan sanksi administrasi atas pelanggaran peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada (l) berupa teguran,kdan kan bab ketentuan peralihansesuai dengan danlt. banyuasin, david siregar diundangkan sedayu pada tanggal number sekretaris daerah kabupaten musi banyuasin, sopan majid penjelasan atasumum telekomunikasi merupakan yang dilakukan oleh penyelenggara telekomunikasi. bahwa dengan diberlakukannya undang undang nomor tahun tentang pajak derah dan retribusi daerah, maka dalam rangka pengendalian, dan pengawasan terhadap berdirinyakabupaten musi banyuasin dan untuk melaksanakan ketentuan undang undang nomor tahun tersebut,en cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas nilai jual obyek pajak nop) adalah nilai jual obyek yang meliputi bumi dan bangunan yang berdiri diajai peraturan daerah kabupaten sinjai nomor tahundan telah disetujui oleh masing masing badan perwakilan desa bpd) dalam rapat musyawarah dan dituangkan dalam surat keputusan, mengusulkankabupaten sinjai, bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya masyarakat pada wilayah desa sebagaimana dimaksud huruf makbahwa untuk memenuhi maksud huruf maka perlu ditmerintah kabupaten sinjaipemerintah kabupaten sinjaisao tengah, desa kalla dan desa massal desa yang mengalami pemekaran yaitu: desa setengah, desa kalobba, dan desa massal. wilayah desa setengah kecamatan tellu limpo sebelum pemekaran meliputi: dusun lampau: dusun bukit: cc. dusun maroanging: dan dusun mangalore. batas wilayah desa setengah kecamatan tellu limpo sebelum pemekaran sebagai berikut: sebelah utara dengan desa massal, sebelah timur dengan kelurahan menanti desa lembang love sebelah selatan dengan desa kalobba, dan sebelah barat dengan kelurahan sangiasseri kecamatan sinjai selatan pemerintah kabupaten sinjai jumlah penduduk desa setengah kecamatan tellu limpo sebelumbelum pemekaran adalah km?. pusat pemerintahan desa setengah sebelum pemekaran terletak dusun lampau. wilayah desa setengah kecamatan tellu limpo setelah pemekaran meliputi: dusun lampau: dusun bukit, dan dusun maroanging. batas wilayah desa setengah kecamatan tellu limpo setelah pemekaran meliputi: sebelah utara dengan desa massal, sebelah timur dengan kelurahan menanti, sebelah selatan dengan desa kalobba, dan sebelah barat dengan desa samator. jumlah penduduk desa setengah kecamatan tellu limpo setelahtelah pemekaran adalah km?. pusat pemerintahan desa setengah setelah pemekaran terletak dusun lampau. pemerintah kabupaten sinjai wilayah desa kalobba kecamatan tellu limpo sebelum pemekaran meliputi: dusun torii, dusun attirong' dusun kampung: dusun borong empire, dusun tumpang ale, dan dusun jati. batas wilayah desa kalobba kecamatan tellu limpo sebelum pemekaran sebagai berikut: sebelah utara dengan desa setengah: sebelah timur dengan kelurahan menanti desa tellulimpoe sebelah selatan dengan kabupaten bulukumba, dan sebelah barat dengan kelurahan sangasseri. jumlah penduduk desa kalobba kecamatan tellu limpo sebelumbelum pemekaran adalah km. pusat pemerintahan desa kalobba sebelum pemekaran terletak dusun torii. pemerintah kabupaten sinjai wilayah desa kalobba kecamatan tellu limpo setelah pemekaran meliputi: dusun torii: dusun attirong' e:, dusun kampung: dusun borong empire, dan dusun tumpang ale. batas wilayah desa kalobba kecamatan tellu limpo setelah pemekaran sebagai berikut: sebelah utara dengan desa saotengnga: sebelah timur dengan desa tellulimpoe kelurahan menanti: sebelah selatan dengan kabupaten bulukumba, dan sebelah barat dengan desa samator. jumlah penduduk desa kalobba kecamatan tellu limpo setelahtelah pemekaran adalah km. pusat pemerintahan desa kalobba setelah pemekaran terletak dusun torii. wilayah desa massal kecamatan tellu limpo sebelum pemekaran meliputi: pemerintah kabupaten sinjai dusun lembang lembang, dusun bodi: dusun ruangan, dusun kappa jenner, dan dusun korong. batas wilayah desa massal kecamatan tellu limpo sebelum pemekaran sebagai berikut: sebelah utara dengan desa ale nangka desa aska: sebelah timur dengan desa lembang love, sebelah selatan dengan desa setengah, dan sebelah barat dengan kelurahan sangiasseri. jumlah penduduk desa massal kecamatan tellu limpo sebelumbelum pemekaran adalah km. pusat pemerintahan desa massal sebelum pemekaran terletak dusun lembang lembang wilayah desa massal kecamatan tellu limpo setelah pemekaran meliputi: dusun lembang lembang: dusun bodi: dusun ruangan,: dan dusun lappajenae. pemerintah kabupaten sinjai batas wilayah desa massal kecamatan tellu limpo setelah pemekaran sebagai berikut: sebelah utara dengan desa aska kecamatan sinjai selatan: sebelah timur dengan desa lembang love, sebelah selatan dengan desa saotengnga, dan sebelah barat dengan desa samator. jumlah penduduk desa massal kecamatan tellu limpo setelahtelah pemekaran adalah km. pusat pemerintahan desa massal setelah pemekaran terletak dusun lembang lembang. bagian kedua pembentukan dan penamaan desa hasil pemekaran dari hasil pemekaran tiga desa sebagaimana dimaksud dalam dan dibentuk satu desa. desa yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam diberi nama desa samaturue kecamatan tellu limpo. pemerintah kabupaten sinjai wilayah desa samaturue kecamatan tellu limpo hasil pemekaran meliputi: dusun mangalore: dusun korong: dan dusun jati. batas wilayah desa samaturue kecamatan tellu limpo hasil pemekaran sebagai berikut: sebelah utara dengan desa alenangka, sebelah timur dengan desa setengah dan desa massal, cc. sebelah selatan dengan desa kalobba dan desa bulukumba, dan sebelah barat dengan kelurahan sangiasseri. jumlah penduduk desa samaturue kecamatan tellu limpo hasil pemekaran sebanyak jiwa atau kepala keluarga kk). luas wilayah desa samaturue kecamatan tellu limpo hasil pemekaran adalah km?. pusat pemerintah desa samaturue hasil pemekaran terletak dusun mangalore. pembentukan desa sebagaimana maksud dalam berstatus desa persiapan. pemerintah kabupaten sinjai masa persiapan sebagaimana maksud pada paling lama setengah, desa kalobba dan desa massal kecamatan tellu limptan rbtdalam rangka untuk lebih mengoptimalkan pemberian pelayanan parkir kepada masyarakat, perlu didukung penyediaan fasilitas prasarana dan jasa pelayanan parkir dengan pembiayaan diterima dari hasil pelayanan jasa yang diberikan, bahwa pembayaran retribusi parkir dapat juga dilakukan secara berlangganan, sehingga retribusi parkir yang diatur dalam peraturan daerah nomor tahun tentang retribusi parkir tepi jalan umum4tahun tentang retribusi parkir tepi jalan umum .9a. parkir berlangganan adalah penggunaan pelayanan parkir ditempat parkir tepi jalan umum atau tempat tempat lain yang ditentukan yang pembayarannya dilakukan secara berlangganpenetapan besaran retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum (tidak , sekali parkir berlangganan) sedan, jeep, minibus, pick up, dan sejenisnya bus, truck, dan alat besar lainnya , sekali parkir sepeda motor , sekali parkir penetapan besaran retribusi pelayanan parkir berlangganan, pembayarannya dilakukan dimuka pada setiap tahun sebagai berikut: sedan, jeep, minibus, pick up, dan sejenisnya , per tahun bus, truck, dan alat besar lainnya , per tahun sepeda motor , per tahun pengenaan. pengenaan tarif retribusi secara berlangganan sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan apabila dikehendaki oleh wajib retribusnyediaan parkir diberikan atau tempat lain yang: bahwa berdasarkan evaluasirlu mengubaho0, (nol koma satusemklukumjdan ham kebun jen kel za)! na) lag seaerdasarkan hasil evaluasi terhadapmerintah daerah memandang perlu mengubah tariflenggaraan pelayanan pubtujuan otonomi daerah adalah untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat, sehingga menjadi kewajiban pemerintah daerah memenuhi kebutuhan publik yang lebih baik sesuai dengan prinsip prinsip tata kelola pemerintahan yang baik: bahwa pelayanan publik harus dilakukan secara berkelanjutan sebagai upaya membangun kepercpemerintah kabupaten sidenreng rappangyelenggaraan pelayanan publik kabupaten sidenreng rapplayanan publik adalah seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah untuk tujuan pemenuhan kebutuhan dasar yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkaitpenyelenggara pelayanan publik adalah unit kerja pemerintah daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik. penerima layanan publik adalah pejabat pemerintah daerah yang diberi tugas dan wewenang untuk memberikan pelayanan publik kepada warga. standar pelayanan adalah indikator yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara pelayanan yang berisi mekanisme pelayanan publik yang menjamin kualitas pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur. survey kepuasan masyarakat adalah penilaian untuk mengukur kualitas pelayanan unit kerja pemerintah daerahnyampaian masyarakat terhadap ketidakpuasan pemberian pelayanan yang diterima berdasarkan standar pelayanan yang telah ditentukan. masyarakat adalah warga negara daedia adalah segala alat untuk penyebarluasan informasi yang berupa cetak dan elektronik. bab asas, tujuan dan ruang lingkup bagian kesatu asas asas asas asas penyelenggaran pelayanan publik meliputi kepastian hukum, keterbukaan, partisipatif, keseimbangan hak dan kewajiban. akuntabilitas, kepentingan umum, persamaan perlakuan' tidak diskriminatif. profesionalisme, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan. j . kesamaan hak, ketepatan waktu. kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan. bagian kedua tujuan tujuan peraturan daerah ini, adalah untuk terwujudnya kepastian hukum antara masyarakat dan penyelenggara pelayanan publik mengenaikabupaten sidenreng rappang. terwujudnyakabupaten sidenreng rappang. terpenuhinya perlindungan dan hak hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal. bagian ketiga ruang lingkup pelayanan pemerintah daerahyang bersumber dari apbd atau apbnlayananasal dari apbd atau apbn. pelayanan publik sebagaimana yangnadalahharta benda warga masyarakat. bab iii hak, kewajiban dan partisipasi masyarakat bagian kesatustandar pelayanan publik yang telah ditentukan: mendapatkan informasi selengkap lengkapnya mengenai mekanisme pelayanan publik yang berkualitas, cepattidak berbelit belit, mudah, terjangkau, terukur dan tidak diskriminatif: cc. menyampaikan keluhan pengaduan terhadap pelayanan yang tidak memuaskan atau tidak sesuai standar pelayanan publik dan mendapatkan jaminan penyelesaian atas pengaduan yang diajukan,gikuti mekanisme dan prosedur yang telah ditentukan oleh penyelenggara pelayanan publik: tidak dibenarkan merusak berbagai sarana dan prasarana pelayanan publik: cc. memantau penyelenggaraan pelayanan publik. bagian ketiga partisipasi masyarakat masyarakat harus diberi ruang berpartisipasi dalam terlibat aktif dalam perumusan standar pelayanan publik: memberikan masukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan: cc. menjalin kemitraan dengan penyelenggara pelayanan publik: melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. bab penatalaksanaan pelayanan publik bagian kesatu penyelenggara pelayanan publik penyelenggara pelayanan publik mempunyai kewajiban, sebagai berikut merumuskan standar pelayanan dengan melibatkan pihak pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dibuat dalam bentuk maklumat kesepahaman bersama antara penerima layanan dan pemberi layananerima pengaduan dari penerima layanan sesuai standar pelayanan: menyampaikan pertanggungjawaban secara periodik atas penyelenggaraan pelayanan publik melalui media cetak dan elektronik: setiap penyelenggara pelayanan publik yang mendapat penilaian terbaik dalam penyelenggaraan pelayanan publik diberikan penghargaan sebagai pengakuan terhadap prestasinya oleh bupati. penilaian terbaik sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui survei kepuasan masyarakatbagian humas setdalekat pada bagian humas membidandilingkungan skpdawaktu waktu sesuai kebutuhan. bagian ketiga pemohon informasi dan dokumentasi pemohon informasi dan dokumentasi, terdiri atas perseorangan: kelompok masyarakat, lembaga swadaya masyarakat organisasi masyarakat, partai politik: atau badan publik lainnya. untuk mendapatkan informasi dan dokumentasi penyelenggaraan pelayanan publik, maka pemohon sebagaimana dimaksud dalam terlebih dahulu harus memberikan keterangan yang jelas mengenai identitas lengkap pemohon: alamat dan nomor telepon: jenis informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan,dan maksud dan tujuan pemohon informasi dan dokumentasi. bagian keempat survei kepuasan masyarakat pemerintah daerah melakukan survei kepuasan masyarakat, secara periodik untuk menilai kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. survei secara periodik sebagaimana dimaksud pada minimal dilakukan sekali setahun. survei kepuasan masyarakat, dilakukan oleh tim independen yang beranggotakan (tujuh) orang dan minimal (dua) orang diantaranya adalah perempuan. ketentuan lebih lanjut mengenai survei kepuasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada dan diatur dalam peraturan bupati. bagian kelima pelayanan khusus penyelenggara pelayanan publik wajib menyediakan sarana dan prasarana pelayanan khusus bagi penyandang cacat, lanjut usia, wanita hamil dan ibu menyusuikode etik penyelenggara pelayanan publik dalam memberikan pelayanan publik, penyelenggara diikat oleh kode etik, sebagai berikut terbuka, memberi informasi yang jujur, berlaku adil dan tidak diskriminatif: peduli, teliti dan cermat, bersikap ramah dan bersahabat: tidak memberikan pelayanan yang berbelit belit: tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun, wajib menjaga kerahasiaan informasi yang dikecualikan: tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana layanan yang diperuntukan bagi penerima layanan. bagian ketujuhlayanan publik. standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada berisi dasar hukum: persyaratan: mekanisme dan prosedur: jangka waktu penyelesaian: biaya'tarif, produk layanan, sarana, prasarana dan atau fasilitas, kompetensi dan jumlah pelaksana, pengawasan internal, penanganan pengaduan dan saran jaminan keamanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko, il. evaluasi kinerja pelaksana. setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menginformasikan standar pelayanan publik kepada masyarakat melalui papan pengumuman pada skpd penyelenggara pelayanan publik dan atau media yang mudah dibaca. bagian kedelapan biaya tarif pelayanan publik penyelenggara pelayanan publik wajib mempublikasikan pelayanan yang membebankan atau tidak biaya tarif pada penerima layanan melalui papan pengumuman skpd atau media cetak dan elektronik. biaya penyelenggaraan pelayanan yang merupakan kewajiban pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dibebankan pada apbd dan atau sumber lain yang sah. biaya penyelenggaraan pelayanan publik, sebagian atau seluruhnya dapat dibebankan pada penerima layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. bagian kesembilan janji pelayanan publik penyelenggara pelayanan publik wajib merumuskan janji pelayanan sebagaijanji pelayanan sebagaimana dimaksud pada wajib diinformasikan pada skpd penyelenggara dan atau secara meluas dalam bentuk tertulis. bab mekanisme penanganan pengaduan penerima layanan publik bagian pertama pembentukan unit penanganan pengaduan pengelolaan unit penanganan pengaduan lingkungan pemerintahan daerah, dikelola secara terpusat bagian humas sekretariat daerah. unit penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada merupakan wadah untuk menangani pengaduan atas penyimpangan atau penyelewengan yang dilakukan penyelenggara pelayanan serta sebagai wadah untuk menindaklanjuti secara berjenjang setiap keluhan penyampaian pengaduan dapat berasal dari perorangan atau kelompok masyarakat yang menilai pelayanan tidak sesuai standar yang telah ditetapkan. untuk memudahkan penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada dapat disampaikan unit penanganan keluhan pada setiap hari kerja. penyampaian pengaduan dapat dilakukan melalui, surat kotak pos, fax, telepon bebas pulsa, email, sms center, situs resmi pemerintah daerah, dan kotak pengaduan. penyampaian pengaduan harus disertai kronologis kasus yang ditulis secara sistematis dan ditandatangani dengan melampirkan fotokopi data pendukung jika dianggap perlu. pemohon harus mencantumkan identitas diri berserta fotokopi ktp sim passport. untuk memudahkan pencatatan dan penanganannya, maka unit penanganan pengaduan mengelompokan berdasarkan jenis pengaduan berdasarkan permasalahan yang terjadi, meliputi: keluhan yang berkaitan dengan peristiwa kejadian yang berimplikasi negatif atau meresahkan masyarakat: keluhan yang berkaitan dengan adanya penyimpangan, penyalahgunaan kewenangan: keluh, keluhan yang berkaitan dengan adanya ketidaksesuaian standar pelayanan yang telah ditetapkan. unit pengelola pengaduan, berwenang menetapkan prioritas masalah yang paling dominan untuk diselesaikan dalam hal banyak pengaduan yang masuk. bagian kedua penyelesaian pengaduan unit penanganan pengaduan melakukan pemilahan setiap hari kerja terhadap pengaduan yang masuk, meliputi pengaduan yang bersifat administratif. paling lambat dua hari kerja, hasil pemilahan sudah sudah harus proses untuk mendapatkan klarifikasi dan konfirmasi dari pihak terkait. berdasarkan hasil klarifikasi dan konfirmasi sebagaimana dimaksud pada selanjutnya unit penanganan pengaduan membuat rekomendasi kepada pejabat yang berwenang. pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi unit penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada menetapkan bentuk penyelesaian permasalahan. penyelesaian penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada dilakukan paling lama (sepuluh) hari kerja terhitung dari pemasukan pengaduan. unit penanganan pengaduan, harus selalu memutakhirkan data perkembangan penanganan kepada pihak pengadu. pengaduan dapat dinyatakan selesai jika memenuhi unsur pemohon tidak keberatan dengan hasil akhir penyelesaian masalah yang ditempuh oleh unit penanganan keluhan, apabila hasil klarifikasi dan konfirmasi mengindikasikan bahwa keluhan tersebut tidak terbukti: para pihak menyetujui untuk mengakhiri perselisihan antara penerima layanan dan pemberi layanan. setelah pengaduan dinyatakan selesai, selanjutnya unit penanganan pengaduan, melakukan pengumpulan penyelesaian pengaduan dalam data base: dan melaporkan kepada bupati melalui sekretaris daerah, bahwa permasalahan yang masuk telah selesai. bab pembiayaan segala biaya yang diperlukan untuk menyelenggarakan pelayanan publik dibebankan pada apbd dan sumber lain yang sah. bab vii sanksi administratif penerima layanan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dikenakan sanksi administratif berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan menyangkut bidang pelayanan publik yang dilanggar. pemberi layanan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan dikenakan sanksi administratif sesuai jenis pelanggaran yang dilakukan berdasarkan peraturan pemerintah tentang disiplin pegawai negeri sipil menimbang bahwa peraturan daerah nomor tahun yang mengatur tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa pandang perlu diadakan perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi pemerintahan era otonomi daerah saat ini bahwa untuk maksud huruf perlu ., lembaran daerah kabupaten jeneponto tahun nomor diubah sebagai berikut diubah dan harus dibaca jl). sebelum dilaksanakan pemilihan kepala desa terlebih dahulu dibentuk panitia pemilihan kepala desa yaitu panitia pada tingkat desa dibentuk oleh bpd panitia pada tingkat kecamatan dan kabupaten dibentuk oleh bupati tugas dan fungsi panitia pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud huruf dan ditetapkan dengan keputusan bupati. dihapus seluruhnya dan akan ditetapkan dengan keputusan bupati. antara dan ditambah satu yaitu yang berbunyi sebagai berikut jumlah calon kepala desa sebanyak banyaknya (lima orangerta sarana pelayananpelayanan dan perizinan bidang kesehatan perlu dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggara pelayanan kesehatan, bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan pelayanan kesehatan daerah perlu diatur penyelenggaraan perizinannya sehingga dapat memberikan rasa aman dan nyaman terhadap masyarakat pengguna jasa pelayanan keseh,dinas kesehatan adalah dinas kesehatan kabupaten bal fasilitas pelayanmedistau dokter, dokter gigi termasuk dokter keluargaraktiiprakti,apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian apotekerefraksionis optisien optometris adalah tenaga kesehatan, pengobatan tradisional: surat izin praktiik kebidanan setelah memenuhi persyarat pijat message) yang diselenggarakan secara terpadu untuk menyeimbangkan tubuh, pikiran dan perasaan rawat gigi yang selanjutnya disingkat sippaieem memperbaiki fungsi tubuh. makanan jajanan adalah makanan dan minuman yang diolah oleh pengrajin makanan ditempat penjualan dan atau disajikan sebagai makanan siap santap untuk dijual bagi umum selainb.izin tenaga kesehatan: cc. surat tanda daftar: sertifikasi: dan rekomendasipemerintah daerahbupati. bupati dapat menunjuk kepala skpd tertentu untuk menerbitkan izin, surat tanda daftar, sertifikasi dan atau rekomendasi:: dan .: dan 1ll.yaitu tenaga medis meliputi dokter: dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dokter internship: dokter peserta program pendidikan dokter spesialis( pds): dokter gigi peserta program pendidikan dokter gigi spesialis pdfs): dokter peserta program. tenaga gizi tenaga sanitatiopenyelenggaraan rumah sakit, wajib memenuhi ketentuan minimaldipimpin oleh seorang tenaga medis sesuai jenis klinik yang mempunyai surat izin praktelinik sebagaimana dimaksud pada dibagi atasrapkan oleh bupati. klinik utama, meliputi klinik umum utama::klinik utama khusus beristri, klinik utama kecantikan estetika: dan .klinik utama lain yang ditetapkan oleh bupati.pelayanan unit transfusi darah tingkat kabupaten unit transfusi darahunitpokok dan fungsinya bidang kepalang merahan sebagaimana dimaksud pada merupakan penugasan pemerintunit transfusi darah kepada bank darah rumah sakit bars), unit transfusi daraha.embangan tenaga nuklir kapten)tameliputi rumah sakit,a.penanggungjawab optikal minimal seorang refraksionis optisien lulusan diploma: dan d.toko obat diperbolehkan menjual s, dan hanya menjual alat kesehatan yang memiliki izin edar. ketentuan penyelenggaraan spa a.penyelenggaraan spa harus memenuhi persyaratan bangunan, lingkungan, peralatan bahan dan ketenagaan, b.peralatan dan bahan yang dipergunakan harus memadai serta terjamin mutu, manfaat dan keamanannya, c.e., wajib memenuhi ketentuan minimal a.setiap perusahaan pemberantasan hama harus memenuhi persyaratan bangunan, peralatane.lindung yang aman. penyelenggaraan usaha mikro obat tradisional, wajib memenuhi ketentuan minimal: dan b.di.medik meliputi izin rumah sakit, b.izin klinik, dan izin klinik dialisis. izin rumah sakit meliputi a.izin pendirian dan penyelenggaraan rumah sakit umum kelas dan kelas b.izin pendirian dan penyelenggaraan rumah sakit khusus kelas danb.: e.h.izin penyelenggaraan klinik utama khusus bedah: izin penyelenggaraan klinik utama khusus penyakit dalam: izin penyelenggaraan klinik utama khusus kebidanan dan penyakit kandungan, k.m.izin penyelenggaraan klinik utama khusus telinga hidung dan tenggorokan, n.: p.izin penyelenggaraan klinik utama kecantikan estetika: dan g.b.: izin toko obat: izin toko alat kesehatan: izin pelayanan sehat pakai air spa), h.izin perusahaan pemberantasan hama, izin penyelenggaraan usaha mikro obat tradisional (umat)::ek dokter gigi, izin praktek dokter spesialis: izin praktek dokter gigi spesialis: izin praktik dokter internship, dokter peserta program pendidikan dokter spesialis pds):meliputi izin kerja perawat, izin praktik perawat, izin kerja perawat gigi: izin praktik perawat gigi:: izin prakteek erotis prostetik. izin kerjaurat terdaftar pengobatan tradisional stat) diberikan kepada pengobat tradisional yang menjalankan pekerjaan pengobatan tradisional. surat izin pengobatan tradisionalerampilan meliputi akupuntur, pengobatan tradisional refleksi, pengobatan tradisional pijat urat, pengobatan tradisional patah tulang, pengobatan tradisional tusuk jari (akupressuris), pengobatan tradisional sunat, chiropractor, pengobatan tradisional pendekatan agama, pengobatan tradisional supranatural, dan pengobatan tradisional lain yang sejenis. jenis pengobatan tradisional ramuan, jamu, gurah, singlt bidang kesehatan terdiri dari sertifikat makanan minuman: dan sertifikat sanitasi lingkungan. sertifikatb.ygiene sanitasi jasa boga, h.: b.sertifikasi laik sehat kolam renang dan pemandian umum, dan sertifikasi sanitasi lingkungan sesuai peraturan perundang undangan. bagian kelima rekomendasi rekomendasi terdiri atas a.rekomendasi izin penyelengaraan rumah sakit umum, b.rekomendasi izin penyelengaraan rumah sakit khusus: rekomendasi izin penyelenggaraan laboratorium kini umum madya, rekomendasi izin pedagang besar farmasi pbf) cabang: rekomendasi izin usaha kecil obat tradisional kot): rekomendasi izin fasilitas pelayanan kesehatan,:dan g.rekomendasi izin lainnya sesuai peraturan perundang undangan. bab ketentuan perizinan bagian kesatu persyaratan perizinan setiap permohonan perizinan wajib dilengkapi dengan dokumen persyaratan sesuai dengan perizinan yang dimohonkan. dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud padizin paragraf izin fasilitas pelayanan kesehatan (1l)amah sakit yang menjalani peningkatan status dari rumah sakit khusus menjadi rumah sakit umum ,. sertifikat laik hygiene sanitasi jasa boga berlaku selama (limyhigienetigeeempat jawab pelayanan (yang sudah memiliki izin prakti. bagian kelima penolakan izin bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menolak permohonan perizinan apabila a.kekuatan hukum tetap. b.pemohon sedang dalam perkara yang diproses pengadilan yang berkaitan dengan izin,,dan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis tidak terpenuhi. bab vii hak, memungut biaya dari masyarakat sesuai pelayanan yang diberikan,dan d.b.sanakan kegiatankesehatan mengajuk. k..melaksanakan audit mutu pelayanan oleh lembaga indexperundang undangan yang berlakud.memperlamambinaan dan pengawaspengobat tradisionalkesehat pencatat dan dokumen dokumen lain. menyuruh berhenti dan ataul)ancaman pidana juga dapat dikenakan berdasarkan ketentuan perundang undangan lainnylangantempat dan sarana pelayanan:.a.abupaten musi banyuasin nomor tahun tentang pajak penerangan jalan tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terutama terhadappbd kabupaten musi banyuasin tahun lembaran daerah kabupaten musi banyuasin nomor tahun dengan soomusi banyuasin dan perangkat daerah kabupaten musi banyuasinusi banyuasin. dinas pendapatangelolaan keuangan daerah. pt. pln persero) adalah perseroan terbatas perusahaan listrik negabupaten. pajak penerangan jalan adalah pajak atas pengguna tenaga listrik, baik listrik pln maupun non pln. badan industri adalah seluruh kegiatan atau usaha yang melakukan proses mengubah bahan baku menjadi suatu atau beberapa jenis produk (bahan jadi musi banyuasinulan taklim adalah bulan yang lamanya dalam masa pajak yang bayar musi banyuasin. surat ketetapan pajak daerah danntukan. da. dual sesiwnsoiiyek dan subykabupaten. tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada adalah tenaga listrik arus bolak balik yang berasal dari pln maupun non pln. obyek pajak penerangan jalan adalah setiap penggunaan tenaga listrik dari pln maupun non pln dalam wilayah kabupatenatas azas timbal balik sebagaimana berlaku untuk pajak negara. pengguna tenaga listrik yang berasal bukan dari pln dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi tehnis terkait. penggunaan tenaga listrik lainnyaanah listrik atau taksiran pengguna listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku wilayah kabupaten. khusus untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam serta kegiatan pertambangan lainnya. nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam dan huruf ditetapkan sebesar (tiga puluh persen)dan pertambangan sebesar (delapan persen). penggunaan tenaga listrik yang berasal dari pln, untuk industri dan pertambangan sebesar (lima persen). penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan pln, bukan untuk industri dan pertambangan sebesar (tiga persen). penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan pln, untuk industri dan pertambangan (delapan persen). bab wilayah pemungutan dan cara perhitungan pajak pajak yang terutang dipungut wilayah kabupaten tempat penggunaan tenaga listrik. besarnya pokok pajak penerangan jalan yang berhutang dihitung dengan cara mengalikan tariff sebagaimana dimaksud dalam dan dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam dbagi pelayanan listrik yang berasal dari plbukan dari pln,wajib se.. (4pada peraturan daerah ini, bupatiberhutang. dalam jangka waktu (lima) tahun sesudah saat terhitungnya pajak. kepala daerah. pajak yang terhubung tidak atau kurang dibayar. dikenakan sanksi administrasi berupa bung6 (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yecara cow cc. apabila kewajiban mengisi speed tidak dipenuhi, pajak yang berhutang dihitung sebesar 2y6puluhkabupaten atau tempat lain yang ditunjuk oleh bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam speed.skpd ,skpd,kabupatenerang bayar. persyaratan untuk dapapajak harus melunasi pajak yang berhutang. surat teguran.m.vata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagai mana dimaksud pada ditetapkan oleh. kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang undangan pajakmmobongg simeimsisi. skpdkbt danperda ini.epak. skpdkbt, skpd dan skpd diterima wajib pajak. kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu iti tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya: bupati dalam jangka waktu paling lama (dua belas) bulan harus memberikan jawaban atas permohonan keberatan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada apabila setelah lewat jangka waktu (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada bupati tidak memberikan keputusan permohonan keberatan pembayaran pajak dan penagihan sesuai dengan ketentuan yang berlakuinibupatiya sebagaimana dimaksud dalm pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahan bukan juga berlaku sebagai bukti pembayaran. bab xii nana cocooaeer mana dimaksud dalam undang undang republik indonesia nomor ncanaapabila wajib pajak dengan sengaja tidak menyampaikan speed atau melampirkan keterangan yang tidak benar, sebagaimana dimaksud dalam dan pada peraturan daerah ini,tas, adalah pelanggaran. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalm dan tidak dituntut setelah melampirkan jangka waktu (sepuluh) tahun sanutup pelaksanaan atas peraturan daerah ini ditetapkan oleh bupati.pajak penerangan. yuu gay pan pl) bup) nus banyuasin, p3: ipxhri azhari um diundang sedayu pada tanggal dua sek ris daerah kabupaten fusi banyuasin, sekretariat mal rat dek sanykekri effendy lembaran daerah kabupaten musi banyuasin tahun nomor |
na,khusus parkir dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati mamuju, menimbang bahwa tempat tempat khususpelayanan jasa usaha yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada wajib retribusi tempatnyelenggarakan retribusi tempat khusus parkir dalam melayani kebutuhan masyarakat: cc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf b,memarkir kendaraan yang disediakan khusus oleh pemerintah daerah: retribusi tempat khusus parkir adalah retribusi atau pungutan daerah yang dipungut atas penggunaan pelayantempattasan, pemerintah desadengan tingkat penggunaan jasa parkir tempat khusus parkir, dengan rumus: retribusi terutang tarif retribusi parkir tingkat penggunaan jasa tingkat penggunaan jasa tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada adalah jumlah frekuensi kendaraan yang menggunakan memanfaatkan pelayanan parkirtempat khusus parkir diterberat rp. sekali parkir s d ton truck dengan muatan sumbu terberat rp. sekali parkir diatas ton bab vii wilayah pemungutan retribusi tempat khusus parkirtelah ditentuikenai sanksi administratifsung maupun tidak langsung. pengakuan utang retribusi secara tidak langsungkhusus parkir penjelasan umum. retribusi tempat khusus parkir merupakan salah satu jenis dari golongan retribusi jasa usaha yang dipungut atas jasa penyediaan tempat khusus parkir oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial, karena pada dasarnya tempat khusus parkir dapat juga disediakan oleh sektor swasta. tempat tempat khusus parkir yang disediakan oleh pemerintah daerah seperti tempat parkir pada pasar pasar kabupaten, pada rsud, dan pada tempat tempat lainnya yang dibolehkan sebagai tempat khusus parkir dan dipungut retribukhusus parkidari kawasan hutan produksi alam maka dalam rangka mengelola hutan secara lestari dengan memanfaatkan hasil hutan secara optimal, perlu diadakan pengaturan melalui penerbitan iziatas, perlu menetapkan izin usaha pemanfaatan hasil hutan upah) dengan peraturan daerahstandar tarif dana reboisasi: keputusan menteri kehutanan nomor pts l tanggal november tentang kriteria dan standar tarif pdh(upabentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis: izin usaha pemanfaatan hasil hutan upahmohon dengan jangka waktu tahun bagi hasil hutan kayu sedangkan untuk hasil hutan bukan kayu luas denganadalah laporan realisasi produksi kayu dari kegiatan penebangan kayu izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan izin pemungutan hasil hutan kayu yang dibuat oleh pemegang izin dan telah disahkan petugas kehutanan:upahhasil hutan bukan kayu: upah dapat:upah dapat diajukan oleh perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, bumn, bumi, persekutuan, firma, yayasan, koperasi atau organisasi sejenis: permohonan dilengkapi dengan usulan proyek (project proposal) pemanfaatan hasil hut kabupaten muaro jambi: project proposal sebagaimana dimaksud pada dilengkapi dengan peta lokasi areal kerja skala yang disahkan oleh kepala dinas kehutanan dan perkebunan berdasarkan peta kesatuan pengusahaan hutan produksi php) dan atau peta rencana tata ruang wilayah (rtrw) kabupaten dengan ketentuan: luas areal maksimal untuk upah kayu hektar untuk setiap pemohon, sedang untuk upah bukan kayu luas maksimal hektar untuk setiap pemohon: setiap pemegang izin memiliki maksimum (dua) upah kayu dan (dua) upah bukan kayu diwilayah kabupaten muaro jambi dalam hal permohonan memenuhi persyaratan dimaksudpemohon melaporkan hasil survey potensi dan hasil amdal kepada bupati melalui kepala dinas kehutanan dan perkebunan: berdasarkan telaahan laporan hasil survey potensibiaya survey potensi dan amdal dalam rangka penerbitan upah dibebankan kepada pemohon. dalam hal bupati menyetujui laporan hasil survey dan hasil amdal maka kepala dinas kehutanan dan perkebunan menetapkan peta dan luas areal kerja (working area) dan bahan penetapan target tebangan bppt): kepala dinas kehutanan dan perkebunan atas nama bupati menerbitkan surat perintah pembayaran iuran izin usaha pemanfaatan hasil hutan upah), tarif upah mengacu pada peraturan pemerintah yang menetapkan jenis penerimaan negara bukan pajak (pnb). dalam hal bupati menolak laporan hasil survey dan hasil amdal, maka bupati menerbitkan surat penolakan permohonan:: upah kayu diberikan untuk jangka waktu (dua puluh) tahun: upah bukan kayu diberikan untuk jangka waktu (lima) tahun. bab iii pelaksanaan izin pemegang upah kayu wajib membuat rencana kerja terdiri atas rencana kerja (dua puluh) tahun rkd): rencana kerja (lima) tahun rkl): rencana kerja tahunan rkt) pemegang upah bukan kayu wajib membuat rencana kerja terdiri atas rencana kerja (lima) tahun rkl): rencana kerja tahunan rkt),hutanan dan perkebunan: rkt disyahkan oleh kepala dinas kehutanan dan perkebunan. rkt upah kayu memuat antara lain volume maksimal dan batas diameter minimal yang boleh tebang yaitu sebagai berikut untuk sistem silvikultur tebang pilih tanam (titi): hutan produksi minimal berdiameter cm: hutan produksi terbatas minimal berdiameter hutan produksi rawa minimal berdiameter cm. untuk sistem silvikultur tebang pilih dan tanam jalur tpt) batas diameter minimal cm. rkt upah bukan kayu memuat antara lain volume dan atau tonase maksimal yang boleh dimanfaatkan.keperluan pengayaan dan rehabilitasi dilakukan sebagai berikut lokasi dan luas pengayaan dan rehabilitasi didasarkan pada inventarisasi tegakan tinggal itt) digambarkan dalam bentuk peta skala pengayaan dilakukan lokasi bekas tebangan yang pemujaannya kurang, rehabilitasi dilakukan pada bekas tempat penimbunan kayu pn), jalan saraf, tanah, kosong dan lahan tidak produktif lainnyaa dibuktikan keberhasilannya: penjaringan dilakukan pada tegakan tinggal dan tanaman baru pada jangka waktu tahun, tahun dan tahun sesudah areal ditebang. kegiatan pengamanan dilakukan sebagai berikut pengamanan dilakukan secara terus menerus oleh penanggung jawab. pemegang upah wajib memiliki sarana pengaman dan pengendalian sebaran hutan berupa tenaga satuan pengamanan hutan satpamhut) serta pengamanan hutan dan pengendalian kebakaran hutan. kegi. pemegang upah diwajibkan bekerja sama demungutan dan tata usaha hasil hutan terhadap hasil hutan kayu dan bukan berasal dari upah kayu dikenakan provisi sumber daya hutan pdh) dan dana reboisasi setiap penggunaan surat keterangan ayahnya hasil hutan susah) dikenakan retribusi legs sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku, sedang tarif retribusi hasil hutan mengacu pada peraturan daerah. dokumen dan tata usaha hasil hutan dan tata usaha penerimaan negara atas hasil hutan yang dari upah berpedoman pada peraturan perundang undangan yang berlaku. bab sanksi apabila pemegang upah dalam waktu (sembilan puluh) hari tidak melakukan usahanya secara nyata maka upah akan dibatalkan setelah diberikan peringatan tertulis. pelanggaran atas pelaksanaan upah diancam dengan sanksi pidana dan ganti rugi serta sanksi administraiupah.upah dapat berakhirnya karena masa berlaku izin telah berakhir. diserahkan kembali . bab viii ketentuan peralihan dengan ditetapkannya peraturan daerah ini, maka usaha pemanfaatan hasil hutan upah) yaitu berupa upah kayu dan upa dengan memperhatikan faktor pemerataan kesempatan kerja dan kesempatan berupah dapat diberikan pada kawasan hutan produksi alam yang tidak dibebani hak dibidang kehutanan atau hak hak lainnya, maupun pada kawasan hutan yang telah dilepaskan untuk pembangunan non kehutanan seperti perkebunan dan transmigrasi, dll. peletakan kewenangan danjalan tersebut maka peraturan daerah ini memberikan peluang yang lebih besar untuk memperolah izin usaha pemanfaatan hasil hutan upah) pada hutan negara yang tidak dibebani hak kepada kelompok masyarakatngai merupakan agaikewajiban melaksanakan tebang pilih dalam bentuk pembatasan diameter pohon yang dapat ditebang pada areal yang belum memiliki rencana pembukaan lahan dan penanaman, dimaksud untuk memperhatikan fungsi hidrologis lahan sebelum dilakukan penanaman dan pemanfaatan lahan sesuai peruntukannya. cukup jelas cukup jelas pengenaan retribusi hasil hutan terhadap hasil hutan bukan kayu dimaksudkan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan yang meliputihutan lahan pada areal prioritas, serta untuk kegiatan penghijauan dan pengembangan hukoperasi, perindustrian dan perdagangan maka perlu dibentuk organisasi dan tata kerja dinas koperasi, perindustrian, perdagangan kabupaten muaro jambioperasi, perindustrian dan perdagangan adalah unit operasional pemerintah kabupaten yang melaksanakan kewenangan daerah dibidang dinas koperasi, perindustrian dan perdagangan: kepala dinas adalah kepala dinas koperasi, perindustrian dan perdagangan kabupaten muaro jambi: bagian, bidang, sub bagian dan seksi adalah satuan unit struktural lingkungan dinas koperasi, perindustrian dan perdagangan:koperasi, perindustrian dan perdaganganoperasi, perindustrian dan perdagangan adalah: kepala dinas, bagian tata usaha, membawahi: sub bagian keuangan dan program, sub bagian umum dan perlengkapan: bidang perindustrian, membawahi: seksi bina usaha mandiri: seksi sarana industri dan bimbingan produksi, bidang perdagangan, membawahi: seksi bina usaha, seksi distribusi dan metrologi, bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, membawahi, seksi kelembagaan dan sdm: seksi bina usaha. bidang pembiayaan dan fasilitasi, membawahi, seksi permodalan: seksi pengawasan dan pengendalian,lampir dalam peraturan daerah ini. dinas koperasi, perindustrian dan perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga daerah dibidang pembinaanatas, dinas koperasi, perindustrian dan perdagangan mempunyai fungsi: perumusan kebijakan teknis dibidang pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan, pembinaan koperasi, usaha kecil dan menengah: cc. pembinaan industri dan perdagangan, pembinaan metrologi, pembiayaan dan fasilitasi pengembangan usaha: pengawasan dan pengendalian koperasi, industri dan perdagangan: pengelolaan tata usaha kantor, pendataan dan pelaporanurusan rumah tangga dinas, pengelolaan surat menyurat dan arsip. sub bagian keuangan dan program mempunyai tugas menyelenggarakan urusan keuangan dinas, meliputi perencanaan anggaran, pembukuan, perbendaharaan dan pelaporan keuangan sesuai dengan pedoman, peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan serta penyusunan program kegiatan. sub bagian umum dan perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi surat menyurat dan arsip, pelaksanaan urusan kepegawaian dan urusan keuangan serta pengelolaan perlengkapan kantor. bagian kedua bidang perindustrian bidang perindustrian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas koperasi, perindustrian dan perdagangan dibidang bimbingan industri. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada atas, bidang perindustrian mempunyai fungsi: penyusunan perencanaan: bimbingan teknis, penyediaan pengadaan sarana dan prasarana industri, bimbingan produksi: pemantauan dan pengendalian limbah industri: bimbingan usaha industri: pendataan dan pelaporan. seksi bina usaha industri mempunyai tugas memberikan bimbingan teknis manajemen usaha, fasilitasi kerjasama, kemitraan, menyelenggarakan perizinan, pembinaan asosiasi dalam rangka pengembangan usaha industri. seksi sarana industri dan bimbingan produksi mempunyai tugas melakukan bimbingan dalam rangka penyediaan, pengadaan dan penggunaan bahan baku, mesin dan peralatan industri. bagian ketiga bidang perdagangan bidang perdagangansektor perdagangan. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada atas, bidang perdagangan mempunyai fungsi: penyusunan rencana pengembangan sektor perdagangan: bimbingan usaha perdagangan: cc. pembinaan perdagangan luar negeri: pemantauan distribusi barang dan harga, penyelenggaraan kegiatan promosi komoditas perdagangan: pembinaan kemetrologian. seksi bina usaha mempunyai tugas menyelenggarakan bimbingan teknis dan manajemen usaha, perizinan serta rekomendasi dalam rangka pengembangan peningkatan kegiatan usaha sektor perdagangan. seksi distribusi dan metrologi mempunyai tugas melakukan pengawasan pembinaan terhadap penggunaan ukuran dan satuan masa, timbangan, arus panjang dan volume yang digunakan dalam kegiatan perdagangan serta perindustrian mata dagangidang koperasi, usaha kecil dan menengah mempunyai fungsi: penyusunan rencana kegiatan: pembinaan kelembagaan, koperasi, usaha kecil dan menengah: bimbingan usaha koperasi, usaha kecil dan menengah: fasilitasi pengembangan kerjasama dan advokasi. seksi kelembagaan dan sumber daya mempunyai tugas memberikan bimbingan dalam rangka pendirian koperasi, mengesahkan badan hukum pendirian dan pembubaran koperasi, pembinaan organisasi dan tata kerja, pengawasan dan pengendalian ad art koperasi serta peningkatan sumber daya manusia. seksi bina usaha mempunyai tugas memberikan bimbingan teknis dan manajemen dalam rangka meningkatkan kemampuan wira usaha koperasi, usaha kecil dan menengah. bagian kelima bidang pembiayaan dan fasilitasi bidang pembiayaan dan fasilitasirkuatan komponen pembiayaan dan fasilitasi sumber permodalan. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diatas, bidang pembiayaan dan fasilitasi mempunyai fungsi: penyusunan rencana kegiatan: pembinaan teknis permodalan, unit simpan pinjam, koperasi simpan pinjam dan lembaga keuangan mikro: koordinasi pelaksanaan kegiatan administrasi pembiayaan dan fasilitasi usaha usp, ksp dan lkm, pengawasan dan pengendalian usaha usp, ksm dan lkm:: pendataan, pelaporan dan evaluasi kegiatan. seksi permodalan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program menyiapkan bahan petunjuk teknis, memfasilitasi bantuan perkuatan modal, bimbingan teknis administrasi permodalan pada usaha koperasi, usaha kecil dan menengah, industri dan perdagangan. seksi pengawasan dan pengendalian mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program, pemantauan dan pengendalian pemanfaatan fasilitas kredit usaha yang diberikan pemerintah kepada koperasi, usaha kecil dan menengah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapperindustrian dan perdagangan berdasarkan bidang keahlian tertentu. bab iii tata kerja setiap pejabat dilingkungan dinas koperasi, perindustrian dan perdagaoperasi, perindustrian dan perdagangankoperasi, perindustrian dan perdagang: peraturan daerah kabupaten dinas koperasi, perindustrian muaro jambi dan perdagangan nomor tahun kabupaten muaro jambi tanggal desember kepala dinas kelompok jabatan fungsional bagian tata kini sub. bagian sub. bagian keuangan dan umum dan program perlengkapan bidang bidang bidang bidang perindustrian perdagangan koperasi dan ukm pembiayaan dan fasilitasi seksi seksi seksi seksi bina usaha industri bina usaha kelembagaan dan permodalan sdm seksi seksi seksi seksi produksi pengendalioperasi, perindustrian dan perdagang| rea aijdih.kpu.go.idpembentukan daerah adalah pemekaran daerah dan penggabungan daerah. pemekaran daerah adalah pemecahan daerah provinsi atau daerah kabupaten kota untuk menjadi dua atau lebih daerah barujdih.kpu.go.id penggabungan daerah adalah dan penggabungan dua daerah provinsi atau lebih yang bersanding menjadi daerah provinsi barubab pembentukan dan kriteria tipologi untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang kpu provinsi, diat kpu provinsi sebagaimana dimaksud dalam dibagi menjadi (dua) tipologi, yang meliputi: tipe dan tipe jdih.kpu.go.idtipe untuk mewadahi beban kerja yang besar, dan tipe untuk mewadahi beban kerja yang kecil. tipologi sekretariat kpu provinsi sebagaimana dimaksud dalam ditentukan berdasarkan unsur dan kriteria sebagai berikut: hasil penilaian beban kerja, kebutuhan kelembagaan kpu untuk menyesuaikan dengan: sistem pemilu: dan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemilu, dan atau pemekaran atau penggabungan daerah provinsi, daerah kabupaten kota, dan kecamatan atau sebutan lain. penilaian beban kerja untuk menentukan tipologi sekretariat kpu provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dengan menggunakan (dua) unsur, yaitu: unsur utama, dan unsur penunjang. kriteria unsur utama sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: jumlah daftar pemilih tetap, tingkat partisipasi pemilih, cc. jumlah daerah pemilihan, jumlah anggota kpu provinsi, dan luas wilayah kerja. kriteria unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: tingkat kinerja satuan kerja jumlah sumber daya manusia, jdih.kpu.go.id cc. jumlah satuan kerja yang dibina, dan indeks pembangunan desa. pembobotan terhadap unsur utama dan unsur penunjmekanisme penentuan dan evaluasi tipologi sekretariat komisi pemilihan umum provinsi penentuan tipologi sekretariat kpu provinsi sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan mekanisme: unit kerja yang menangani organisasi pada sekretariat jenderal kpu menyusun penilaian tipologi sekretariat kpu provinsi berdasarkan unsur dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam unit kerja yang menangani organisasi pada sekretariat jenderal kpu menyampaikan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf kepada sekretaris jenderal kpu, disertai dengan rekomendasi tipologi sekretariat kpu provinsi, cc. sekretaris jenderal kpu menyampaikpenilaian dan rekomendasi tipologi sebagaimana dimaksud dalam huruf disetujui dalam rapat pleno kpu sebagaimana dimaksud jdih.kpu.go.id dalam huruflam hal hasil penilaian dan rekomendasi tipologi sebagaimana dimaksud dalam huruf tidak disetujui dalam rapat pleno kpu sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan mekanisme sebagai berikut: unit kerja yang membidangi organisasi pada sekretariat jenderal kpu melakukan penilaian kembali dan memberikan rekomendasi sesuai dengan hasil rapat pleno anggota kpu, dan menyampaikan kepada sekretaris jenderal kpu, sekretaris jenderal kpu mengajukan kembalilam rapat pleno anggota kpu, ketua dan anggota kpu melakukan rapat pleno untukn menuangkan dalam berita acara rapat pleno kpu, dan dalam hal hasil penilaian dan rekomendasi tipologi sebagaimana dimaksud pada angka disetujui dalam rapat pleno kpu sebagaimana dimaksud pada angkan pengajuan usulan tipologi sekretariat kpu provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf angka dihampiri dengan: jdih.kpu.go.id hasil penilaian tipologi sekretariat kpu provinsi, dan rekomendasi tipologi sekretariat kpu provinsi. tipologi sekretariat kpu provinsi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan kpu. kpu melakukan evaluasi terhadap tipologi sekretariat kpu provinsi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam sesuai jadwal waktu pelaksanaan evaluasi. pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan paling kurang (tiga) tahun sekali. berdasarkan hasil evolusi sebagaimana dimaksud pada kpu dapat mengajukberupa: peningkatan tipologi, atau penurunan tipologi. evaluasi tipologi sekretariat kpu provinsi sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan mekanisme: kpu membentuk tim evaluasi tipologi sekretariat kpu provinsi yang terdiri atas: pejabat dan staf pada unit kerja yang menangani bidang organisasi pada sekretariat jenderal kpu, pejabat dan staf pada unit kerja yang menangani bidang sumber daya manusia pada sekretariat jenderal kpu: dan pejabat dan staf pada unit kerja yang menangani bidang pengawasan internal pada sekretariat jenderal kpu, tim evaluasi tipologi sebagaimana dimaksud dalam huruf melakukan evaluasi tipologi sekretariat kpu jdih.kpu.go.id provinsi dan membuat rekomendasi perubahan tipologi, cc. evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan berdasarkan unsur dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam dan tim evaluasi tipologi menyampaikan hasil evaluasi tipologi disertai dengan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam huruf kepada sekretaris jenderal kpu, sekretaris jenderal kpu menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendaevaluasi dan rekomendaevaluasi dan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam huruf disetujui dalam rapat pleno kpu sebagaimana dimaksud dalam huruf kpu mengajukan usul, kpu menetapkan perubahan tipologi sekretariat kpu provinsi dengan keputusan kpu. dalam hal hasil evaluasi dan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam huruf tidak disetujui dalam rapat pleno kpu sebagaimana dimaksud pada huruf kpu melakukan evaluasi tipologi pada jadwal pelaksanaan evaluasi tipologi sekretariat kpu provinsi berikutnya. jdih.kpu.go.id dalam hal terdapat pemekaran daerah provinsi, kpu memsekretariat kpu provinsi aceh disebut dengan sekretariat komisi independen pemilihan provinsi aceh yang merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan sekretariat jenderal kpu. penentuan dan kriteria tipologi sekretariat komisi independen pemilihan provinsi acehpenyesuaian tipologi sekretariat kpu provinsi dilakukan paling lambat (enam) bulan sejak peraturan komisi ini diundangkansyetrifah jdih.kpu.go.id lampiranpembobotan dan metode penghitungan unsur dalam pembentukan tipologi sekretariat komisi pemilihan umum provinsi jdih.kpu.go.id pembobotan dan metode penghitungan unsur dalam penentuan tipologi sekretariat komisi pemilihan umum provinsi umum penilaian terhadap penentuan dan kriteria tipologi sekretariat komisi pemilihan umum provinsis analisis yang mempunyai tujuan utama untuk mengelompokkan objek berdasarkan karakteristik yang dimilikinya. analisis kluster mentipelogi objek sehingga setiap objek yang memiliki sifat yang mirip akan mengelompok dalam satu kluster yang sama. penentuan tipologi sekretariat komisi pemilihan umum provinsi menggunakan (dua) unsur yaitu: unsur utama terdiri atas kriteria: jumlah daftar pemilih tetap dpt), tingkat partisipasi pemilih, jumlah daerah pemilihan, jumlah anggota komisi pemilihan umum provinsi, dan tuas wilayah kerja. unsur penunjang terdiri atas kriteria: tingkat kinerja satuan kerja, jumlah sumber daya manusia, cc. jumlah satuan kerja yang dibina, dan indeks pembangunan desa ipd). penjelasan mengenai kriteria yang digunakan sebagai dasar penentuan tipologi sekretariat kpu provinsi sebagai berikut: daftar pemilih tetap daftar pemilih tetap dpt) yaitu daftar pemilih sementara yang telah diperbaiki oleh panitia pemungutan suara, dan ditetapkan oleh kpu kabupaten kota. semakin banyak jumlah dpt pada suatu daerah, sasaran penyelenggaraan pemilihan umum menjadi semakin besar, sehingga beban kerja juga semakin besar. kriteria dptjdih.kpu.go.id provinsi dengan jumlah dpt kurang dari atau sama dengan (satu juta delapan ratus ribu) jiwa diberi bobot nilai (satu), provinsi dengan jumlah dpt antara (satu juta delapan ratus ribu satu) jiwa sampai dengan (tiga juta tujuh ratus ribu) jiwa diberi bobot nilai (dua), dan provinsi dengan jumlah dpt sama dengan atau lebih besar dari (tiga juta tujuh ratus ribu satu) jiwa diberi bobot nilai (tiga). tingkat partisipasi pemilih tingkat partisipasi pemilih merupakan aspek penting dalam tatanan negara demokratis. salah satu ciri suatu negara demokratis yaitu seberapa besar negara melibatkan masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan pemilihan umum. terkait dengan demokrasi, partisipasi pemilih berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan. dalam pemilihan umum, partisipasi pemilih berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat kepada calon atau pasangan calon terpilih. upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih ini merupakan pekerjaan yang sangat besar bagi komisi pemilihan umum dan komisi pemilihan umum provinsi sehingga semakin tinggi tingkat partisipasi pemilih, semakin tinggi beban kerja yang diemban. kriteria tingkat partisipasi pemilihtingkat partisipasi pemilih kurang dari atau sama dengan (delapan puluh dua) persen diberi bobot nilai (satu), provinsi dengan tingkat partisipasi pemilih antara (delapan puluh tiga) persen sampai dengan (delapan puluh empat) persen diberi bobot nilai (dua), dan provinsi dengan tingkat partisipasi pemilih sama dengan atau lebih besar dari (delapan puluh lima) persen diberi bobot nilai (tiga). jdih.kpu.go.id daerah pemilihan jumlah daerah pemilihan menjadi salah satu kriteria dalam mentipelogikan sekretariat komisi pemilihan umum provinsi. kriteria ini bertujuan untuk melihat jumlah daerah pemilihan yang harus dikelola oleh suatu provinsi dalam penyelenggaraan pemilihan umum. semakin banyak dan luas daerah pemilihan, beban pengelolaan akan semakin besar. kriteria daerah pemilihandaerah pemilihan kurang dari atau sama dengan (lima) diberi nilai (satu), provinsi dengan jumlah daerah pemilihan antara (enam) daerah pemilihan sampai dengan (tujuh) daerah pemilihan diberi nilai (dua), dan provinsi dengan jumlah daerah pemilihan sama dengan atau lebih dari (delapan) daerah pemilihan diberi nilai (tiga). jumlah anggota komisi pemilihan umum provinsi jumlah anggota komisi pemilihan umum provinsi dipilih menjadi salah satu kriteria untuk mentipelogikan sekretariat komisi pemilihan umum provinsi. dasar pertimbangannya yaitu berdasarkan ketentuan dalam undang undang yang mengatur mengenai pemilihan umum yang menyatakan bahwa jumlah anggota komisi pemilihan umum provinsi sebanyak (lima) atau (tujuh) orang. kriteria jumlah anggota komisi pemilihan umum provinsianggota antara (satu) sampai dengan (empat) orang diberi nilai (satu), provinsi dengan jumlah anggota (lima) orang diberi nilai (dua), dan provinsi dengan jumlah anggota antara (enam) sampai dengan (tujuh) orang diberi nilai (tiga). jdih.kpu.go.id luas wilayah kerja kriteria selanjutnya yang digunakan dalam mentipelogikan sekretariat komisi pemilihan umum provinsi yaitu luas wilayah kerja. luas wilayah kerja yang dimaksud yaitu cakupan luas wilayah penyelenggaraan pemilihan umum. semakin besar luas wilayah kerja suatu daerah, semakin luas cakupan wilayah kerja bagi sekretariat komisi pemilihan umum provinsi, sehingga semakin luas cakupan wilayah kerja akan berimplikasi pada beban kerja yang semakin besar. kriteria luas wilayahluas wilayah kurang dari atau sama dengan km? (tiga puluh ribu kilometer persegi) diberi nilai (satu), provinsi dengan luas wilayah antara km? (tiga puluh ribu satu kilometer persegi) sampai dengan km? (lima puluh lima ribu kilometer persegi) diberi nilai (dua), dan provinsi dengan luas wilayah sama dengan atau lebih dari km? (lima puluh lima ribu satu kilometer persegi) diberi nilai (tiga). tingkat kinerja satuan kerja tuntutan terhadap organisasi sektor publik, khususnya organisasi pemerintah pusat atau daerah yaitu perbaikan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan. hal ini dimaksudkan agar pemerintah sebagai pemegang fungsi eksekutif dapat menjalankan pemerintahan dengan efektif dan efisien dalam rangka mensejahterakan masyarakat. sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sakit)semakin tinggi nilai evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sakit), semakin baik kinerja yang diharapkan. jdih.kpu.go.id sebagai instansi yang memiliki satuan kerja vertikal merupakan sebuah tantangan tersendiri bagi komisi pemilihan umum untuk melakukan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sakit) dari provinsi. oleh karena itu, dalam penentuan tipologi sekretariat komisi pemilihan umum provinsi, diperlukan kriteria hasil penilaian terhadap hasil evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sakit) provinsi. evaluasi dilakukan oleh inspektorat, evaluasi internal dan capaian kinerja. hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk kisaran mulai dari (nol) sampai dengan (seratus). kriteria tingkat kinerja satuanyang mendapatkan nilai kurang dari (enam puluh dua) diberi nilai (satu), provinsi yang mendapatkan nilai antara (enam puluh dua) sampai dengan (enam puluh lima koma sembilan puluh sembilan), diberi nilai (dua), dan provinsi yang mendapatkan nilai lebih atau sama dengan (enam puluh enam), diberi nilai (tiga). jumlah sumber daya manusia kriteria lain yang digunakan untuk mentipelogikan sekretariat komisi pemilihan umum provinsi yaitu jumlah sumber daya manusia pada tahun pelaksanaan pemilihan umum. sdm yang dimaksud yaitu seluruh pegawaiberstatus sebagai aparatur sipil negara asn) dan pegawai kontrak yang bekerj. kriteria jumlah sumber daya manusia dipilih sebagai salah satu kriteria untuk mentipelogikan sekretariat komisi pemilihan umum provinsi untuk melihat beban kerja pada suatu satuan kerja. dalam hal jumlah pegawai banyak, beban kerja pengelolaan sumber daya manusia yang harus ditanggung semakin besar. jdih.kpu.go.id kriteria jumlah sumber daya manusikurang dari atau sama dengan (dua ratus tujuh puluh) orang diberi nilai (satu),antara (dua ratus tujuh puluh satu) sampai dengan (empat ratus enam puluh delapan) orang diberi nilai (dua), dan provinsi dengan jumlah sumber daya manusia sekretariat komisi pemilihan umum provinsi dan sekretariat komisi pemilihan umum kabupaten kota pada wilayah kerjanya sama dengan atau lebih besar dari (empat ratus enam puluh sembilan) orang diberi nilai (tiga). jumlah satuan kerja yang dibina pentipelogian sekretariat komisi pemilihan umum provinsi berikutnya menggunakan kriteria jumlah satuan kerja yang dibina. pada sekretariat komisi pemilihan umum provinsi menggunakan jumlah daerah kabupaten kota sebagai satuan indikatornya. kriteria ini dimaksudkan untuk melihat mobilitas penyelenggara pemilihan umum. semakin banyak jumlah wilayah administrasi suatu daerah, mobilitas yang diperlukan sekretariat komisi pemilihan umum provinsi akan semakin besar sehingga berimplikasi pada beban yang besar. kriteria jumlah satuan kerja yang dibin provinsi dengan jumlah kabupaten kota antara (satu) sampai dengan (sepuluh) kabupaten kota diberi bobot nilai (satu), provinsi dengan jumlah kabupaten kota antara (sebelas) sampai dengan (lima belas) kabupaten kota diberi bobot nilai (dua): dan jdih.kpu.go.id provinsi dengan jumlah daerah kabupaten kota sama dengan atau lebih dari (enam belas) kabupaten kota diberi bobot nilai (tiga). indeks pembangunan desa ipd) indeks pembangunan desa ipd) merupakan suatu ukuran yang disusun untuk menilai tingkat kemajuan atau perkembangan desa indonesia. pengukuran ipd dibangun dari data hasil pendataan potensi desa codes) pada tahun terakhir yang dilaksanakan oleh badan pusat statistik bps) dan digunakan sebagai rujukan indikator indikator utama penyusun indeks. melalui komponen penyusunnya, ipd dapat digunakan untuk mengidentifikasi kondisi pembangunan desa yang mencakup (lima) dimensi dan (empat puluh dua) indikator yang menggambarkan ketersediaan dan aksesibilitas pelayanan pada masyarakat desa. dengan memperhatikan berbagai kondisi yang digambarkan pada setiap indikator, maka pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintah desa dapat melaksanakan pembangunan, yaitu dengan memberikan prioritas dan seleksi pada upaya peningkatan pelayanan masyarakat terkait indikator yang masih rendah kualitasnya serta yang dianggap perlu. kriteria indeks pembangunan desindeks pembangunan desa ipd) antara (satu) sampai dengan (lima puluh delapan koma lima) diberi nilai (satu), provinsi dengan indeks pembangunan desa ipd) antara (lima puluh delapan koma enam) sampai dengan (enam puluh empat koma nol lima) diberi nilai (dua), dan provinsi dengan indeks pembangunan desa ipd) sama dengan atau lebih besar dari (enam puluh empat koma nol enam) sampai dengan (seratus) diberi nilai (tiga). jdih.kpu.go.idunsur yang digunakan dalam pentipelogian sekretariat kpu provinsi: nilai bobot bobot kriteria presentase unsur mas ke dead jumlah anggota komisi yo0 jomitanimmronns tingkat kinerja satuan pesan man jumlah satuan kerja yang ama indeks pembangunan pena man jdih.kpu.go.id kriteria tipologi unsur utama uu) x14x24x34x44x5 unsur penunjang up) x64x74x841x9 nilai data riil masing masing kriteria setiap unsur yang telah dikategorikan kategori interval penilaian kriteria pada masing masing unsur, terdiri dari kategori yaitu dan bobot presentase kriteria bobot presentase dari masing masing kriteria sesuai dengan bobot tiap tiap unsur nilai akhir (f) nilai bobot presentase kriteria) jumlah kategori totalpaling grade cutting off penilaian tipologi adalah tipe (x) tipe ditetapkan jakarta pada tanggal juli ketua komisi pemilihan umum republik indonesia, ttd. salinan sesuai dengan aslinya ilham saputra sekretariat jenderal komisi pemilihan umum republik indonesia kepala biro perundang undangan, . nya nur syariah jdih.kpu.go.id |
(aa salinan tcara pembentukan peraturan dan keputusankualitas pembentukan peraturan dan keputusan lingkungan komisi pemilihan umum, perlu diatur tata cara pembentukan peraturan dan keputusan lingkungan komisi pemilihan umum secara terencana, terpadu, dan sistematis, bahwa untuk mewujudkan tata cara pembentukan peraturan dan keputusan lingkungan komisi pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam huruf perlu metode baku dalam pembentukan peraturan dan keputusan lingkungan komisi pemilihan umum: bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas pembentukan peraturan dan keputusan lingkungan komisi pemilihan umum, perlu pengaturan mengenai tata cara pembentukan peraturan dan keputusan lingkungan komisijdih.kpu.go.id tentang tata cara pembentukan peraturan dan keputusan lingkungan komisicara pembentukan peraturan dan keputusan lingkungan komisi pemilihan umum. bab ketentuan umum dalam peraturanomisi pemilihan umum provinsi yang selanjutnya disebut kpu provinsi adalah penyelenggara pemilihan jdih.kpu.go.id umum provinsi dan penyelenggaraihan umum kabupaten kota dan penyelenggara pemilihan bupati dan wakil bupati dan walikota dan wakil walikotbentukan peraturan kpu adalah pembuatan peraturan kpu yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, penetapan, dan pengundangan. peraturan kpu adalah peraturan perundang undangan yang ditetapkan oleh ketua kpu dan dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan,putusan lingkungan kpu adalah keputusan yang ditetapkan oleh ketua kpu, sekretaris jenderal kpu, ketua kpu provinsi, sekretaris kpu provinsi, ketua kpu jdih.kpu.go.id kabupaten kota, dan sekretaris kpu kabupaten kota yang materi muatannya bersifat kebijakan. program penyusunan rancangan peraturan kpu adalah instrumen perencanaan program pembentukan rancangan peraturan kpu yang disusun setiap tahun secara terencana, terpadu, dan sistematis. pemrakarsa adalah biro, pusat, dan inspektorat wilayah pada sekretariat jenderal kpu yang mengajukan usul penyusunan rancangan peraturan kpu. pengusul adalah biro, pusat, dan inspektorat wilayah pada sekretariat jenderal kpu, bagian pada sekretariat kpu provinsi, dan subbagian pada sekretariat kpu kabupaten kota yang mengajukan usul penyusunan rancangan keputusan. biro penyusun adalah unit kerja pada sekretariat jenderal kpu yang menyelenggarakan tugas dan fungsi bidang perundang undangan. bagian penyusun adalah unit kerja pada sekretariat kpu provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi bidang hukum. subbagian penyusun adalah unit kerja pada sekretariat kpu kabupaten kota yang menyelenggarakan tugas dan fungsi bidang hukum. menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum. rapat pleno kpu adalah forum tertinggi dalam pengambilan keputusan anggota kpu, kpu provinsi, atau kpu kabupaten kota berdasarkan peraturan perundang undangan. jdih.kpu.go.id bab tata cara pembentukan peraturan komisi pemilihan umum bagian kesatu perencanaan perencanaan pembentukan peraturan kpu dilakukan dalam program penyusunan rancangan peraturan kpu. program penyusunan rancangan peraturan kpu sebagaimana dimaksud pada merupakan skala prioritas pembentukan peraturan kpu. program penyusunan rancangan peraturan kpu sebagaimana dimaksud dalam dilakukan setiap akhir tahun berjalan dan ditetapkan untuk jangka waktu (satu) tahun berikutnya. program penyusunan rancangan peraturan kpu sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan kpu. kpu menyusun program penyusunan rancangan peraturan kpu sebagaimana dimaksud dalam dengan didasarkan atas: perintah undang undang yang mengatur mengenai pemilu dan atau pemilihan, perintah peraturan perundang undangan yang lebih tinggi dan atau sederajat, cc. pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan kpu, dan rencana strategis kpu. jdih.kpu.go.id pembentukan program penyusunan rancangan peraturan kpu sebagaimana dimaksud dalam dikoordinasikan oleh biro penyusun. program penyusunan rancangan peraturan kpu sebagaimana dimaksud dalam disusun berdasarkan usul dari pemrakarsa sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya. usul sebagaimana dimaksud pada diajukan secara tertulis oleh pemrakarsa kepada biro penyusun. usul sebagaimana dimaksud pada disertai dengan kajian akademis. kajian akademis sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat: nama rancangan peraturan kpu, sistematika, latar belakang dan tujuan penyusunan, pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur, dan analisis terhadap kesesuaian dengan peraturan perundang undangan lain yang terkait. dalam program penyusunan rancangan peraturan kpu dapat dimuat daftar kumulatif terbuka. daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud pada disusun karena adanya: kebutuhan hukum penyelenggaraan pemilu dan atau pemilihan, kebutuhan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan kpu, dan atau perubahan rencana strategis kpu. jdih.kpu.go.id sekretaris jenderal kpu melalui kepala biro penyusun melaksanakan rapat pembahasan untuk melakukan pemetaan dan penentuan prioritas rancangan peraturan kpu. rapat pembahasan sebagaimana dimaksud pada dihadiri oleh: anggota kpu, pemrakarsa, dan cc. unit kerja terkait. hasil rapat pembahasan sebagaimana dimaksud pada disusun dalam program penyusunan rancangan peraturan kpu yang memuat: nama rancangan peraturan kpu, pemrakarsa, cc. tahapan pembentukan, waktu penyelesaian, dan keterangan status rancangan peraturan kpu. kepala biro penyusun menyampaikan rancangan program penyusunan rancangan peraturan kpu sebagaimana dimaksud dalam kepada sekretaris jenderal kpu. sekretaris jenderal kpu menyampaikan rancangan program penyusunan rancangan peraturan kpu kepada ketua kpu untuk mendapatkan persetujuan. ketua kpu menetapkan program penyusunan rancangan peraturan kpu berdasarkan hasil rapat pleno kpu. dalam keadaan tertentu, pemrakarsa dapat mengajukan rancangan peraturan kpu luar program penyusunan rancangan peraturan kpu. keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada mencakup: jdih.kpu.go.id perubahan undang undang yang mengatur mengenai pemilu dan atau pemilihan, perubahan atau pencabutan peraturan perundang undangan, cc. pelaksanaan putusan mahkamah konstitusi dan mahkamah agung, hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan peraturan kpu, dan kebutuhan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan kpu. usul rancangan peraturan kpu sebagaimana dimaksud dalam disampaikan oleh pemrakarsa kepada ketua kpu melalui sekretaris jenderal kpu. sekretaris jenderal kpu melalui kepala biro penyusun melaksanakan rapat pembahasan dengan pemrakarsa dan unit kerja terkait untuk menentukan urgensi penyusunan rancangan peraturan kpu. hasil rapat pembahasan sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada ketua kpu untuk mendapatkan persetujuan. ketua kpu menetapkan usul penyusunan rancangan peraturan kpu sebagaimana dimaksud pada berdasarkan hasil rapat pleno kpu. jika rapat pleno kpu memberikan persetujuan terhadap usul penyusunan rancangan peraturan kpu sebagaimana dimaksud pada pemrakarsa melakukan penyusunan rancangan peraturan kpu. bagian kedua penyusunan konsepsi rancangan peraturan kpu disusun oleh pemrakarsa berdasarkan program penyusunan jdih.kpu.go.id rancangan peraturan kpu dan persetujuan terhadap penyusunan rancangan peraturan kpu dalam keadaan tertentu. pemrakarsa menyampaikan konsepsi rancangan peraturan kpu sebagaimana dimaksud pada secara tertulis kepada biro penyusun. konsepsi rancangan peraturan kpu sebagaimana dimaksud pada disertai kajian akademis dan naskah salinan digital konsepsi rancangan peraturan kpu. biro penyusun melakukan penyusunan rancangan peraturan kpu berdasarkan konsepsi yang diajukan oleh pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam selain menyusun rancangan peraturan kpu sebagaimana dimaksud pada biro penyusun melakukan penyelarasan konsepsi rancangan peraturan kpu terhadap: ketentuan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi dan atau setingkat, putusan mahkamah agung dan atau mahkamah konstitusi, cc. kesepakatan atas materi muatan peraturan kpu, dan teknik penyusunan peraturan perundang undangan. dalam melakukan penyusunan dan penyelarasan konsepsi rancangan peraturan kpu sebagaimana dimaksud dalam ketua kpu atau sekretaris jenderal kpu dapat membentuk tim penyusun dan penyebaran konsepsi rancangan peraturan kpu. jdih.kpu.go.id tim penyusun dan penyebaran konsepsi rancangan peraturan kpu sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: anggota kpu, sekretaris jenderal kpu: deputi inspektur utama sesuai dengan tugas dan fungsinya, biro penyusun, pemrakarsa, biro, pusat, dan inspektorat wilayah yang terkait dengan materi muatan rancangan peraturan kpu, dan atau perancang peraturan perundang undangan. tim penyusun dan penyebaran konsepsi rancangan peraturan kpu sebagaimana dimaksud pada menyampaikan laporan kepada ketua kpu dan atau sekretaris jenderal kpu mengenai perkembangan penyusunan rancangan peraturan kpu dan atau permasalahan yang dihadapi untuk mendapatkan arahan dan atau kebijakan. biro penyusun, pemrakarsa, atau tim penyusun dan penyebaran konsepsi sebagaimana dimaksud dalam dapat melakukan: koordinasi dengan kementerian lembaga terkait, pembahasan dengan kpu, kpu provinsi, dan atau kpu kabupaten kota, dan atau diskusi kelompok terhimpun dengan: kementerian lembaga terkait, pakar ahli hukum, praktisi, akademisi, dan atau pemangku kepentingan. jdih.kpu.go.id dalam penyusunan rancangan peraturan kpu dapat dilakukan pembahasan dengan mengikutsertakan: kementerian lembaga, tenaga pakar ahli, praktisi, akademisi, dan atau pemangku kepentingan lain. biro penyusun mengoordinasikan rapat pembahasan rancangan peraturan kpu. bagian ketiga uji publik rancangan peraturan komisi pemilihan umum kpu dapat menyelenggarakan uji publik dalam penyusunan rancangan peraturan kpu. uji publik sebagaimana dimaksud pada dilakukan untuk menjaring aspirasi, masukan, dan tanggapan dari pemangku kepentingan terhadap materi muatan rancangan peraturan kpu. pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada meliputi: kementerian lembaga terkait, partai politik, lembaga pegiat pemilu, organisasi kemasyarakatan, akademisi, masyarakat, dan atau media. biro penyusun dan atau pemrakarsa mengoordinasikan pelaksanaan uji publik rancangan peraturan kpu sebagaimana dimaksud dalam jdih.kpu.go.id bagian keempat konsultasi rancangan peraturan komisi pemilihan umum kpu wajib berkonsultasi dengan dewan perwakilan rakyat dan pemerintah melalui forum rapat dengar pendapat terhadap rancangan peraturan kpu yang mengatur penyelenggaraan tahapan pemilu dan pemilihan. konsultasi rancangan peraturan kpu dilakukan dengan alat kelengkapan dewan perwakilan rakyat yang mempunyai ruang lingkup tugas bidang kepemilikan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. konsultasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan untuk mendapatkan saran, masukan, dan tanggapan dari dewan perwakilan rakyat dan pemerintah terhadap materi muatan rancangan peraturan kpu yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan pemilu dan pemilihan. saran, masukan, dan tanggapan dari dewan perwakilan rakyat dan pemerintah sebagaimana dimaksud pada menjadi pertimbangan bagi kpu dalam merumuskan kebijakan dan atau materi muatan dalam rancangan peraturan kpu. bagian kelima pengharmonisasian kepala biro penyusun menyampaikan hasil penyusunan dan penyelarasan konsepsi rancangan peraturan kpu sebagaimana dimaksud dalam kepada ketua kpu melalui sekretaris jenderal kpu untuk mendapat persetujuan menjadi rancangan peraturan kpu. jdih.kpu.go.id kpu menyampaikan permohonan pengharmonisasian rancangan peraturan kpu sebagaimana dimaksud dalam kepada menteri. permohonan pengharmonisasian rancangan peraturan kpu sebagaimana dimaksud pada dihampiri dengan dokumen sebagaimana diatur dalam peraturan menteri. pengharmonisasian rancangan peraturan kpuetapan kepala biro penyusun menyampaikan rancangan peraturan kpu yang telah dilakukan pengharmonisasian sebagaimana dimaksud dalam kepada sekretaris jenderal kpu dan pemrakarsa untuk mendapatkan para persetujuan pada naskah rancangan peraturan kpu. kepala biro penyusun menyampaikan rancangan peraturan kpu yang telah dibubuhi para persetujuan sebagaimana dimaksud dalam kepada ketua kpu melalui sekretaris jenderal kpu untuk ditetapkan menjadi peraturan kpu. ketua kpu menetapkan peraturan kpu berdasarkan hasil rapat pleno kpu. penetapan peraturjdih.kpu.go.id peraturanbagian ketujuh pengundangan dan penyebarluasan paragraf pengundangan kpu menyampaikan peraturan kpu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam kepada menteri untuk dilakukan pengundangan dengan penempatannya dalam berita negara republik indonesia. proses pengundangan peraturan kppenyusun atau pejabat yang diberi wewenang membuat salinan peraturan kpu yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam salinan peraturan kpu sebagaimana dimaksud pada ditandatanganisalinan peraturan kpu. biro penyusun menyimpan naskah asli peraturan kpu yang telah diundangkan. jdih.kpu.go.id paragraf penyebarluasan kepala biro penyusun melakukan penyebarluasan peraturan kpu sebagaimana dimaksud dalam penyebarluasan peraturan kpu sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan cara: melakukan penyuluhan secara langsung dan atau tidak langsung, mengunggah pada laman jaringan dokumentasi dan informasi hukum kpu, dan atau cc. mengunggah pada media lainnya. bab iii tata cara pembentukan keputusan lingkungan komisi pemilihan umum bagian kesatu jenis keputusan keputusan lingkungan kpu meliputi: keputusan kpu, keputusan sekretaris jenderal kpu, keputusan kpu provinsi, keputusan sekretaris kpu provinsi, keputusan kpu kabupaten kota, dan keputusan sekretaris kpu kabupaten kota. jdih.kpu.go.id bagian kedua pembentukan keputusan komisi pemilihan umum dan keputusan sekretaris jenderal komisi pemilihan umum paragraf pengusulan pengusul menyampaikan usulan rancangan keputusan kpu atau keputusan sekretaris jenderal kpu kepada biro penyusun. pengusulan rancangan keputusan kpu atau keputusan sekretaris jenderal kpuiro penyusun melakukan penyusunbirodapat dilakukan pembahasan dengan dihadiri oleh: anggota kpu, sekretaris jenderal kpu, pengusul, biro, pusat, dan inspektorat wilayahiro penyusun membubuhkan para persetujuan pada rancangan keputusan kpu atau keputusan sekretaris jenderal kpu yang telah disusun dan dibahas sebagaimana dimaksud dalam dan kepala biro penyusun menyampaikpengusul menyampaikan rancangan keputusan kpu sebagaimana dimaksud dalam kepada deputi inspektur utama dan sekretaris jenderal kpu untuk mendapatkan para persetujuan. pengusul menyampaikan rancangan keputusan kpu yang telah dibubuhi para persetujuan sebagaimana dimaksud pada kepada ketua kpu melalui jdih.kpu.go.id sekretaris jenderal kpu untuk ditetapkan menjadi keputusan kpu. ketua kpu menetapkan keputusan kpu berdasarkan hasil rapat pleno kpu. penetapan keputuskeputusan kpujenderal kpu sebagaimana dimaksud dalam kepada deputi inspektur utama untuk mendapatkan para persetujuan. pengusul menyampaikan rancangan keputusan sekretaris jenderal kpu yang telah dibubuhi para persetujuan sebagaimana dimaksud pada kepada sekretaris jenderal kpu untuk ditetapkan menjadi keputusan sekretaris jenderal kpu. sekretaris jenderal kpu menandatangani keputusan sekretaris jenderal kpu dengan membubuhkan tanda tangan menggunakan tinta berwarna biru atau ungu. keputusan sekretaris jenderalatau keputusan sekretaris jenderal kpu yang telah jdih.kpu.go.id ditetapkan kepada biro penyusun untuk dibuatkan salinan. kepala biro penyusun atau pejabat yang diberi wewenang membuat salinan keputusan kpu atau keputusan sekretaris jenderal kpu sebagaimana dimaksud pada kepala biro penyusun atau pejabat yang diberi wewenang menandatangani salinan keputusan kpu atau keputusan sekretaris jenderal kpu sebagaimana dimaksud padaatau keputusan sekretaris jenderal kpu. pengusul menyimpan naskah asli keputusan kpu dan keputusan sekretaris jenderal kpu. paragraf pengunggahan dan penyebarluasan biro penyusun melakukan pengunggahan salinan keputusan kpu dan salinan keputusan sekretaris jenderal kpu sebagaimana dimaksud dalam laman jaringan dokumentasi dan informasi hukum kpu. biro penyusun dan atau pengusul dapat melakukan penyuluhan dan sosialisasi terhadap keputusan kpu dan keputusan sekretaris jenderal kpu secara langsung dan atau tidak langsung. jdih.kpu.go.id bagian ketiga pembentukan keputusan komisi pemilihan umum provinsi dan keputusan sekretaris komisi pemilihan umum provinsi paragraf pengusulan pengusul menyampaikan usulan rancangan keputusan kpu provinsi atau keputusan sekretaris kpu provinsi kepada bagian penyusun. pengusulaagian penyusun melakukan penyusunan rancangan keputusan kpu provinsi atau keputusan sekretaris kpu provinsiprovinsi dapat dilakukan pembahasan dengan dihadiri oleh: anggota kpu provinsi, sekretaris kpu provinsi, pengusul, agian penyusunyang telah disusun dan dibahas sebagaimana dimaksud dalam dan kepala bagian penyusun menyampaikan rancangan keputusan kpu provinsi atau keputusan sekretaris kpu provinsisebagaimana dimaksud pada pengusul menyampaikan rancangan keputusan kpu provinsi sebagaimana dimaksud dalam kepada sekretaris kpu provinsi untuk mendapatkan para persetujuan. pengusul menyampaikan rancangan keputusan kpu provinsi yang telah dibubuhi para persetujuan sebagaimana dimaksud pada kepada ketua kpu jdih.kpu.go.id provinsi melalui sekretaris kpu provinsi untuk ditetapkan menjadi keputusan kpu provinsi. ketua kpu provinsi menetapkan keputusan kpu provinsi berdasarkan hasil rapat pleno kpu provinsi. penetapan keputusan kpu provinsi dilakukan oleh ketua kpu provinsiprovinsi. keputusanprovinsi sebagaimana dimaksud dalam kepada sekretaris kpu provinsi untuk ditetapkan menjadi keputusan sekretaris kpu provinsi. sekretaris kpu provinsi menandatangani keputusan sekretaris kpu provinsiprovinsi atau keputusan sekretaris kpu provinsi yang telah ditetapkan kepada bagian penyusun untuk dibuatkan salinan. kepala bagian penyusun atau pejabat yang diberi wewenang membuat salinan keputusan kpu provinsi jdih.kpu.go.id atau keputusan sekretaris kpu provinsi sebagaimana dimaksud pada kepala bagian penyusun atau pejabat yang diberi wewenang menandatangani salinan keputusan kpu provinsiprovinsi atau keputusan sekretaris kpu provinsi. pengusul menyimpan naskah asli keputusan kpu provinsi dan keputusan sekretaris kpu provinsi. paragraf pengunggahan dan penyebarluasan bagian penyusun melakukan pengunggahan salinan keputusan kpu provinsi dan salinan keputusan sekretaris kpu provinsi sebagaimana dimaksud dalam laman jaringan dokumentasi dan informasi hukum kpu provinsi. provinsi dan keputusan sekretaris kpu provinsi secara langsung dan atau tidak langsung. jdih.kpu.go.id bagian keempat pembentukan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten kota dan keputusan sekretaris komisi pemilihan umum kabupaten kota paragraf pengusulan pengusul menyampaikan usulan rancangan keputusan kpu kabupaten kota atau keputusan sekretaris kpu kabupaten kota kepada subbagian penyusun. pengusulasubbagian penyusun melakukan penyusunan rancangan keputusan kpu kabupaten kota atau keputusan sekretaris kpu kabupaten kotasubjdih.kpu.go.id cc. teknik penyusunan peraturan perundang undangan. dalam penyusunan rancangan keputusan kpu kabupaten kota dapat dilakukan pembahasan dengan dihadiri oleh: anggota kpu kabupaten kota, sekretaris kpu kabupaten kota, pengusul, subsubbagian penyusunyang telah disusun dan dibahas sebagaimana dimaksud dalam dan kepala subbagian penyusun menyampaikan rancangan keputusan kpu kabupaten kota atau keputusan sekretaris kpu kabupaten kotapengusul menyampaikan rancangan keputusan kpu kabupaten kota sebagaimana dimaksud dalam jdih.kpu.go.id kepada sekretaris kpu kabupaten kota untuk mendapatkan persetujuan. pengusul menyampaikan rancangan keputusan kpu kabupaten kota yang telah dibubuhi para persetujuan sebagaimana dimaksud pada kepada ketua kpu kabupaten kota melalui sekretaris kpu kabupaten kota untuk ditetapkan menjadi keputusan kpu kabupaten kota. ketua kpu kabupaten kota menetapkan keputusan kpu kabupaten kota berdasarkan hasil rapat pleno kpu kabupaten kota. penetapan keputusan kpu kabupaten kota dilakukan oleh ketua kpu kabupaten kotakabupaten kota. keputusankabupaten kota sebagaimana dimaksud dalam kepada sekretaris kpu kabupaten kota untuk ditetapkan menjadi keputusan sekretaris kpu kabupaten kota. sekretaris kpu kabupaten kota menandatangani keputusan sekretaris kpu kabupaten kotajdih.kpu.go.id paragraf pembuatan salinan keputusan pengusul menyampaikan keputusan kpu kabupaten kota atau keputusan sekretaris kpu kabupaten kota yang telah ditetapkan kepada subbagian penyusun untuk dibuatkan salinan. kepala subbagian penyusun atau pejabat yang diberi wewenang membuatkepala subbagian penyusun atau pejabat yang diberi wewenang menandatanganikabupaten kota atau keputusan sekretaris kpu kabupaten kota. pengusul menyimpan naskah asli keputusan kpu kabupaten kota dan keputusan sekretaris kpu kabupaten kota. paragraf pengunggahan dan penyebarluasan subbagian penyusun melakukan pengunggahan salinan keputusan kpu kabupaten kota dan salinan keputusan sekretaris kpu kabupaten kota sebagaimana dimaksud dalam laman jaringan dokumentasi dan informasi hukum kpu kabupaten kota. jdih.kpu.go.id subkabupaten kota dan keputusan sekretaris kpu kabupaten kota secara langsung dan atau tidakkpu dan atau keputusan lingkungan kpu. pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara daring (dalam jaringan) dan atau luring (luar jaringan)kpu dan atau keputusan lingkungan kpukpu dan atau keputusan lingkungan kpu, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada kpu, kpu provinsi, dan kpu kabupaten kota menginformasikan kepada masyarakat mengenai pembentukan peraturan kpu dan atau keputusan lingkungan kpu. untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada kpu, kpu provinsi, dan kpu kabupaten kota dapat melakukan kegiatan uji publik melalui: rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, seminar, lokakarya, diskusi, dan atau kegiatan uji publik lainnya. jdih.kpu.go.id hasil kegiatan ujperaturan kpu dan atau keputusan lingkungan kpu. bab pemantauan dan evaluasi kpu dapat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan kpu. kpu, kpu provinsi, atau kpu kabupaten kota dapat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan lingkungan kpu sesuai dengan tingkatannya. pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan. hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada digunakan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan atau perubahan peraturan dan keputusan lingkungan kpu. bab teknik penyusunan teknik penyusunan dan bentuk peraturan kpu berpedoman pada ketentuan teknik penyusunan dan bentuk peraturan perundang undangan dalam undang undang yang mengatur mengenai pembentukan peraturan perundang undangan. kpu menetapkan pedoman teknis mengenai penyusunan peraturan kpu dan keputusan lingkungan kpu dengan berpedoman pada peraturan kpu ini. jdih.kpu.go.id bab vii ketentuan lain lain penyusunan keputusan kpu mengenai keanggotaan kpu, kpu provinsi, dan kpu kabupaten kota, dilakukan oleh biro yang memiliki tugas dan fungsi bidang sumber daya manusia dengan mengikuti format sesuai ketentuan peraturan perundang undangan bidang kepegawaian. biro yang memiliki tugas dan fungsi bidang sumber daya manusia berkoordinasi dengan biro penyusun dalam melakukan penyusunan keputusan kpu sebagaimana dimaksud pada salinan dan petikan keputusan kpu sebagaimana dimaksud pada ditandatangani oleh kepala biro penyusun atau pejabat yang diberi wewenang. naskah asli keputusan kpu sebagaimana dimaksud pada disimpan oleh biro yang memiliki tugas dan fungsi bidang sumber daya manusia. bab viii ketentuan peralihan pada saat peraturan kpu ini mulai berlaku, peraturan kpu dan keputusan lingkungan kpu yang sedang dalam proses pembentukan harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan kpu ini. jdih.kpu.go.id bab ketentuan penutup pada saat peraturan kpu ini mulai berlaku, peraturan kpu dan keputusan lingkungan kpu yang belum dicabut, belum diubah, atau belum diganti dinyatakan masih tetap berlaku. peraturan kpuasyim asy'barat p2nya tag, nur sarinah jdih.kpu.go.id |
sang komisi pemilihan umum. tata kerja. kpu. pemilihan kepala daerahuntuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf telah diterbitkdengan memperhatikan perkembangan keadaanubah sebagai berikut: ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut ppp dan kpps dibentuk oleh pps atas nama ketua kpu kabupaten kota. ketentuan ditambah ketentuan baru menjadi berbunyi sebagai berikut ppp berkedudukan pada kantor pps. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut (l))ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikuta (dua puluh satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. pada bab ketentuan lain lain ditambah ketentuan baru menjadi berbunyi sebagai berikut dalam hal terdapat suatu daerah otonomi baru yang dibentuk setelah pemilu belum dibentuk kpu provinsi atau kpu kabupaten kota, penyelenggaraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah dilaksanakan oleh kpu provinsi atau kpu kabupaten kota induk. untuk membantu kpu provinsi atau kpu kabupaten kota induk dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, dibentuk sekretariat kpu provinsi atau kpu kabupaten kota sesuai peraturan perundang perundangan. diantara bab ketentuan lain lain dan bab penutup ditambah bab baru menjadi bab ixa ketentuan peralihan, terdiri dari berbunyi sebagai berikut bab ixa ketentuan peralihan dengan berlakunya peraturan ini kpu provinsi dan atau kpu kabupaten kota yang telah melaksanakan seleksi anggota ppk, pps, dan kppsdan atau kpu kabupaten kota yang pada saat peraturan ini berlaku sedang dalam proses seleksi anggota ppk, pps, dan kpps, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan komisi pemilihan umum nomor tahun untuk memudahkan pemahaman terhadap peraturan ini, peraturan komisi pemilihan umum,rima komisi pemilihan umumaa. bahwa berdasarkan ketentuanketentuanumum, bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf dan huruf sert,te independen pemilihan aceh, selanjutnya disingkat kpu provinsi dan kip aceh, adalah penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu provinsi dan provinsi acehingkat kpu kabupaten kota dan kip kabupaten kota, adalah penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu kabupaten kota dan kabupaten kota wilayah provinsi aceh. panitia pemilihan kecamataningkat tpl, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara luar negeri. pemantau pemilihan umum anggota dpr, dpd, dan dprd yang selanjutnya disebut pemantau pemilukpu dan telah memperoleh akreditasi dari kpu, kpu provinsi, dan kpu kabupaten kota. pemantauan pemilihan umum adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemantau pemilu anggota dpr, dpd, dan dprd untuk memantau pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu anggota dpr, dpd, dan dprd. akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh kpu, kpu provinsi, dan kpu kabupaten kota kepada pemantau pemilu yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh kpu, kpu provinsi, dan kpu kabupaten kota. bab persyaratan menjadi pemantau pemilu jl) pemantau pemilu meliputi lembaga swadaya masyarakat pemantau pemilu dalam negeri: pemantau pemilu ber: dan pemantau pemilu dari perwakilan negara lain. selain pemantau pemilu sebagaimana dimaksud pada pemantau pemilu dapat berasal dari perseorangan dalam negeri yang tidak berkedudukan sebagai pengurus dan atau anggota partai politik, serta perseorangan dari luar negeri. pemantau pemilu sebagaimana dimaksud dalam wajib memenuhi syarat dan kpu kabupaten kota sesuai dengan cakupan wilayah pementasannya. jl) pemantau pemilu luar negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf dan hurufdari organisasiperseorangan yang berasal dari luar negeridapat melaksanakan pemantauan setelah memperoleh akreditasi dari kpu, kpu provinsi dan kpu kabupaten kota. bab iii tata cara akreditasi pemantau pemilu jl) pemantau pemilu dari dalam negerikpu, kpu provinsi dan kpu kabupaten kota. pemantau pemilu yang berasal dari luar negeri mengisi formulir yang dapat diperoleh dari kantor kpu atau kedutaan besar konsulat republik indonesia negara asal pemantau. pemantau pemilu yang berasal dari perwakilan negara sahabat harus mendapatkan rekomendasi dari menteri luar negeri. pendaftaran pemantau pemilu dilaksanakan sebelum tahapan penyelenggaraan pemilu sampai dengan (hari) sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara pemilu anggota dpr, dpd, dprd provinsi dan dprd kabupaten kota. jl) pemantau pemilu dari dalam negeri dan luar negeri mengembalikan formulir pendaftaran kepada kpu, kpu provinsi, dan kpu kabupaten kota dengan menyerahkan kelengkapan administrasinama, alamat dan pekerjaan penanggung jawab pemantau yang dihampiri (dua) buah pas foto diri terbaru 4x6 berwarna, surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga pemantau pemilu, surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantau yang ditandatangani oleh ketua lembaga pemantau pemilu, surat pernyataan atau pengalaman diluar negeri, surat pernyataan atau pengalaman dibidang pemantauan dari pemantau perseoranganperseorangan yang berasal dari luar negeri, surat pernyataan mengenai independensi pemantau pemilu perseorangan yang ditandatangani oleh pemantau pemilu yang bersangkutan, surat rekomendasi dari menteri luar negeri republik indonesia bagi pemantau pemilu yang berasal dari perwakilan negara sahabatdan huruf dilaporkan kepada pemberi akreditasi. (l) kpu, kpu provinsi dan kpu kabupaten kota meneliti kelengkapan administrasi pemantau pemilu dan memberikan persetujuan kepada pemantau pemilu dari dalam negeri dan luar negeri yang memenuhi persyaratan dengan memberikan sertifikat akreditasi. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kpu, kpu provinsi kpu kabupaten kota dapat membentuk panitia akreditasi. akreditasi pemantau pemilu berlaku sejak diterbitkannya sertifikat akreditasi sampai dengan tahap penetapan calon terpilih anggota dpr dan dpd, apabila pemantauan diajukan untuk seluruh tahapan pemilu. akreditasi pemantau pemiluseluruh tahapan pemilu. jl) dari kpu, kpu provinsi dan kpu kabupaten kota. pemantau pemilu yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi, tidak diberi tanda terdaftar sebagai pemantau pemilu. (l) kpu, kpu provinsi dan kpu kabupaten kota menyampaikan nama dan jumlah pemantau pemil sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf dan huruf kepada badan pengawas pemilu, badan pengawas pemilu provinsi dan panitia pengawas pemilu kabupaten kota. sebelum melaksanakan pemantauan, pemantau pemilu wajib melapor kepada kepolisian negara republik indonesia setempat yang membawahi wilayah hukum daerah yang dipantau. bab wilayah kerja pemantau pemilu pemantau pemilujl) pemantau pemilu dari dalam negeri yang mempunyai struktur organisasi berjenjang dari pusat sampai provinsi dan atau kabupaten kota, yang akan melakukan pemantauan lebih dari (satu) provinsi, mendaftarkan diri dan memperoleh akreditasi dari kpu serta wajib melapor kepada kpu provinsi dan atau(satu) provinsi, atau melakukan pemantauan lebih dari (satu) kabupaten kota dalam (satu) provinsi, mendaftarkan diri dan diakreditasi oleh kpu provinsi, serta wajib melapor kepadatingkat kabupaten kota, mendaftarkan diri dan diakreditasi oleh kpu kabupaten kota yang bersangkutan. kpu provinsi dan kpu kabupaten kota wajib melaporkan akreditasi pemantau pemilu yang dilakukan sesuai dengan cakupan wilayahnya kepada kpu. persetujuan atas wilayah kerja pemantau luar negeri dikeluarkan oleh kpu. bab tanda pengenal pemantau pemilu (l) anggota pemantau pemilu dalam selama melaksanakan tugas pemantauan, menggunakan tanda pengenal pemantauan pemilu. tanda pengenal pemantau pemilu dikeluarkan oleh kpu, kpu provinsi dan kpu kabupaten kota. tanda pengenal pemantau pemilu terdiri atas tanda pengenal pemantau dalam negeri, tanda pengenal pemantau asing biasa dan tanda pengenal pemantau asing diplomat. tanda pengenal pemantau pemilu memuat informasi tentang nama dan alamat lembaga pemantau pemilu yang memberi tugas, nama anggota pemantau yang bersangkutan, pas foto diri terbaru anggota pemantau yang bersangkutanu. jl) ketua kpu membubuhkan tanda tangan dan stempel ketua kpu pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh kpu, ketua kpu provinsi membubuhkan tanda tangan dan stempel ketua kpu provinsi pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh kpu provinsi. ketua kpu kabupaten kota membubuhkan tanda tangan dan stempel ketua kpu kabupaten kota pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh kpu kabupaten kota. tanda pengenal pemantau pemilu berukuran cm, berwarna dasar biru tua untuk pemantau dalam negeri, biru muda untuk pemantau asing biasa, dan merah muda untuk pemantau asing diplomat. tanda pengenal pemantau pemilu sebagaimana dimaksud dalam digunakan selama melakukan kegiatan pemantauan. bab hak dan kewajiban pemantau pemilu pemantau pemilu mempunyai hak, pemantau yang berasal dari perwakilan negara asing yang berstatus diplomat, berhak atas kekebalan diplomatik selama menjalankan tugas sebagai pemantau pemilu, menyampaikan temuan, apabila pelaksanaan proses tahapan pemilu tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pemantau pemilu mempunyai kewajibanu: melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda pengenal kepada kpu, kpu provinsi, kpu kabupaten kota sesuai dengan wilayah kerja pemantauan, melaporkan diri kepada kepolisian negara republik indonesia daerah sebelum melaksanakan pemantauan, menggunakan tanda pengenal selama dalamiperan, kedudukan, tugas, dan wewenang penyelenggaraan pemilu, menghormati adat istiadat dan budaya setempat, bersikap netral dan obydan kpu kabupaten kota melalui kelompok kerja pemantau pemilu: il. melaporkan hasil akhir pemantauan pemilu kepada kpu, kpu provinsi dan kpu kabupaten kota dengan format laporan yang berisikan pendahuluan, latar belakang, tujuan, pelaksanaan kegiatan, temuan hasil pemantauan, dan rekomendasi. bab vii larangan pemantau pemilu pemantau pemilu dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengganggu proses pelaksanaan pemilu, mempengaruhi pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih, mencampuripun dari atau kepada peserta pemilu: mencampuri dengan cara apaarea tps, melakukan kegiatan lain yang tidak sesuai dengan tujuan sebagai pemantau pemilu. bab viii sanksi pemantau pemilu jl) pemantau pemilu yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam dan dikenakan sanksi dicabut status dan haknya sebagai pemantau pemilu. pelanggaran sebagaimana dimaksud pada dilaporkan kepada kpu kabupaten kota untuk ditindaklanjuti. laporan sebagaimana dimaksud pada dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh pelapor dengan alamat yang jelas dan disampaikan kepada kpu kabupaten kota. (dl)agar dicabut status dan haknya sebagai pemantau pemilu, apabila akreditasi diberikan olehprovinsi agar dicabut status dan haknya sebagai pemantau pemilu, apabila akreditasi diberikan oleh kpu provinsi dan melaporkan kepadancabut status dan haknya sebagai pemantau pemilu, apabila akreditasi diberikan oleh kpu kabupaten kota dan melaporkan kepada kpu melalui kpu provinsi. dalam hal pelanggaran atas kewajiban dan larangatas laporan dari kpu kabupaten kotapada setelah berkoordinasi dengan menteri luar negeri sesuai dengan peraturan perundang undangan. jl)dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pemantau pemilu yang tidak melaporkan hasil akhir pemantauan kepada kpu, kpu provinsi, kpu kabupaten kota, tidak diperbolehkan mengikuti pemantauan pada pemilu berikutnya. bab ketentuan lain jl) kode etikpanduan teknis pendaftaran, formulir pendaftaran dan sertifikat akreditasiapabila tejadi musibah terhadap pemantau pemilu selama melaksanakan pemantauan, menjadi tanggung jawab masing masing pemantau pemiluketua, sni kamil manik lampiran1 peraturan komisi pemilihan umum nomor tanggal kode etik pemantau pemilu prinsip prinsip dasar etik yang wajib dilaksanakan oleh pemantau pemilu dalam melaksanakan pemantauan tahapan penyelenggaraan pemilu anggota dpr, dpd dan dprd non partisan dan netral pemantau pemilu wajib menjaga sikap independen, non partisan dan tidak memihak (imperial). tanpa kekerasan non violence) pemantau pemilu dilarang membawa senjata, bahan peledak, atau senjata tajam selama melaksanakan pemantauan. menghormati peraturan perundang undangan pemantau pemilu wajib menghormati segenap peraturan perundang undangan yang berlaku serta menghormati kedaulatan negara kesatuan republik indonesia. kesukarelaan pemantau pemilu dalam menjalankan tugasnya secara sukarela dan penuh rasa tanggung jawab. integritas pemantau pemilu dilarang melakukan provokasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban penyelenggaraan pemilu dan pemilih. kejujuran pemantau pemilu wajib melaporkan hasil pementasannya secara jujur sesuai dengan fakta yang ada. obyektif informasi dikumpulkan, disusun dan dilaporkan secara akurat, sistemik dan dapat diverifikasi serta dipertanggungjawabkan. kooperatif pemantau pemilu dilarang menganggu proses penyelenggaraan tahapan pemilu dalam melaksanakan tugas pementasannya. transparan pemantau pemilu bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas dan bersedia menjelaskan metode, data, analisis dan kesimpulan berkaitan dengan laporan pementasannya. kemandirian pemantau pemilu bersifat mandiri dalam pelaksanaan tugas pemantauan, tanpa mengharapkan pelayanan dari penyelenggara pemilu atau pemerintah daerah. ditetapkan jakarta padatanggal agustus ketua, lampiran sniykamil manik tanggal panduan teknis pendaftaran pemantau pemilu pendahuluan latar belakang pemilu merupakan agenda nasional yang melibatkan seluruh komponen bangsa yang dilaksanakan sebagai sarana untuk mewujudkan asas kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. sejalan dengan tuntutan penyelenggaraan pemilu yang demokratis, maka penyelenggaraan pemilu harus dilaksanakan secara lebih berkualitas. guna mencapai sasaran itu, pengawasan, penegakan hukum dan pemantauan penyelenggaraan pemilu memiliki peranan penting. dasar hukumujuan panduan teknis pendaftaran pemantau pemilu ini merupakan petunjuk mengenai tata cara pendaftaran pemantau pemilu anggota dpr, dpd, dan dprd bagi pemantau pemilu, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk memperoleh akreditasi dari kpu dalam rangka pemantauan setiap tahap pemilu pemantauan pemilu dapat diikuti oleh organisasi pemantau dalam negeri, organisasi pemantau luar negeri, badan legislatif negara lain, pemerintah negara lain, lembaga penyelenggara pemilu negara lain, partai politik dan organisasi politik negara lain, lembaga pendidikan tinggi, lembaga riset atau institusi akademik dari dalam maupun luar negeri, organisasi internasional yang memiliki spesifikasi kegiatan dalam kerjasama dan bantuan konsultan dalam penyelenggaraan pemilu, dan atau perseorangan yang bukan menjadi pengurus anggota partai politik. ii. kedudukan, hubungan kerja dan syarat pemantau pemilu kedudukan dan hubungan kerja pemantau pemilu berkedudukan sebagai pemantau setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan mendapat akreditasi dari kpu, kpu provinsi dan kpu kabupaten kota serta mempunyai hubungan kerja dengan kpu, provinsi dan kpu kabupaten kota sebagai, baik yang berada pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten kota. syarat pemantau pemilu pemantau pemilu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: bersifat independen, bebas, non partisan dan tidak mempunyai afiliasi kepada peserta pemilu, mempunyai sumber dana yang jelas: dan memperoleh akreditasi dari kpu. pemantau pemilu harus mempunyai tujuan sesuai dengan asas pemilu yang demokratik. pemantau pemilu dari lembaga swadaya masyarakat dan badan hukum luar negeri harus memenuhi syarat: mempunyai keterampilan dan pengalaman dalam bidang pemantauan pemilihan legislatif negara lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan: dan memperoleh visa sebagai pemantau pemilu. dalam melaksanakan pemantauan pemilu seluruh wilayah indonesia, pemantau berkewajiban menaati dan mematuhi segala ketentuan perundang undangan yang telah ditetapkan oleh komisi pemilihan umum. ti. tata cara pendaftaran dan akreditasi setiap pemantau pemilu baik dari dalam maupun luar negeri sebelum memulai kegiatannya harus mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari kpu dengan ketentuan sebagai berikut pemantau pemilu dari dalam negeri yang keberadaannya lintas provinsi mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari kpu, pemantau pemilu dari dalam negeri yang keberadaannya lintas kabupaten kota dalam satu provinsi mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari kpu provinsi, pemantau pemilu dari dalam negeri yang keberadaannya hanya ada satu kabupaten kota mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari kpu kabupaten kota, dan pemantau pemilu yang berasal dari luar negeri mengisi formulir pendaftaran yang dapat diperoleh kantor kpu atau kantor perwakilan republik indonesia negara asal pemantau. formulir pendaftaran dikembalikan kpu atau kpu provinsi atau kpu kabupaten kota dengan menyertakan proposal yang berisi: akta pendirian organisasi pemantau pemilu, susunan pengurus dan jumlah anggota pemantau pemilu, alokasi anggota pemantau pemilu masing masing daerah wilayah yang ingin dipantau, nama, alamat, dan pekerjaan anggota pemantau pemilu beserta (dua) buah pas foto terbaru ukuran berwarna, pernyataan bahwa pemantau pemilu yang bersangkutan bersifat independen yaitu tidak mempunyai afiliasi kepada peserta pemilu, menyebutkan sumber dana untuk kegiatan pementasannya dan jumlah dana yang dimilikinya, dan khusus pemantau pemilu dari lembaga swadaya masyarakat dan badan hukum luar negeri harus melampirkan pernyataan kompetensi dan pengalaman bidang pemantauan pemilihan legislatif dari negara lain. kpu meneliti persyaratan yang ditetapkan dan selanjutnya memberikan atau tidak memberikan persetujuan kepada calon pemantau pemilu dari dalam negeri dan luar negeri dengan mekanisme sebagai berikut calon pemantau pemilu menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan. kpu melaksanakan penelitian terhadap dokumen pemantau pemilu selambat lambatnya (tiga) hari sejak diterima dokumen yang dipersyaratkan, dan memberitahukan kepada calon pemantau yang bersangkutan.. kpuprovinsi dan kpu kabupaten kota setempat serta kota serta badan pengawas pemilu. pemantau pemilu yang telah mendapat akreditasi dari kpu untuk memantau pemilu anggota dpr, dpd, dan dprd provinsi dan dprd kabupaten kota tahun diwajibkan mendaftar ulang kembali. apabila pemantau pemilu melakukan pemantauan hanya pada satu provinsi atau beberapa kabupaten kota dalam satu provinsi, akreditasi pemantau pemilu dilakukan oleh kpu provinsi dengan mekanisme sebagai berikut: calon pemantau pemilu menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan kepada kpu provinsi: kpu provinsiprovinsikabupaten kota serta badan pengawas pemilu provinsi, kpu provinsi melaporkan pemberian akreditasi kepada pemantau pemilu yang menjadi kewenangannya kepada kpu, dan pemantau pemilu yang telah mendapat akreditasi dari kpu provinsi untuk memantau pemilu anggota dpr, dpd, dprd provinsi, dan dprd kabupaten kota tahun diwajibkan mendaftarkan ulang kembali. apabila lembaga pemantau pemilu melakukan pemantauan pemilu hanya pada satu kabupaten kota, akreditasi pemantau pemilu dilakukan oleh kpu kabupaten kota dengan mekanisme sebagai berikut: calon pemantau pemilu anggota dpr, dpd, dan dprd menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan kepada kpu kabupaten kota, kpu kabupaten kota,kabupaten kota memberikan akreditasi bagi calon pemantau pemilu yang memenuhi syarat dan memberitahukan kepada panitia pengawas pemilu kabupaten kota, kpu kabupaten kota melaporkan pemberian akreditasi kepada pemantau pemilu yang menjadi kewenangannya kepada kpu dengan tembusan kepada kpu provinsi, dan pemantau pemilu yang telah mendapat akreditasi dari kpu kabupaten kota untuk memantau pemilu anggota dpr, dpd, dprd provinsi dan dprd kabupaten kota tahun diwajibkan mendaftarkan ulang kembali. iv. tahapan pemilu yang dapat dipantau pemantau pemilu dapat melakukan pemantauan terdapat tahapan penyelenggaraan pemilu anggota dpr, dpd, dan dprd, yang meliputi perencanaan program dan anggaran,:laporan pemantau pemilu pemantau pemilu berkewajiban melaporkan hasil bantuannya kepada kpu, kpu provinsi atau kpu kabupaten kota yang memberi akreditasi dan kepada masyarakat. penyampaian hasil pemantauan kepada masyarakat dilakukan setelah menyampaikan laporan kepada kpu, kpu provinsi atau kpu kabupaten kota selaku pemberi akreditasi. laporan hasil pemantauan disusun secara sistematis, objektif, akurat, akurat berimbang dan tidak memihak, serta kebenarannya dapat diverifikasi. vi. penutup petunjuk teknis tentang tata cara pendaftaran dan pemberian akreditasi pemantau pemilu, merupakan acuan dalam mendaftar untuk menjadi pemantau pemilu bagi penyelenggara pemilu, baik dalam negeri maupun luar negeri untuk memperoleh akreditasi dari kpu, kpu provinsi dan kpu kabupaten kota. pemantau pemilu bertanggung jawab atas semua rencana dan dukungan biaya dalam pelaksanaan kegiatannya serta tidak diperkenankan menggunakan barang barang inventaris kpu, kpu provinsi dan kpu kabupaten kota. ditetapkan jakarta padatanggal agustus ketua, sni kamil manik |
siangkomisi pemilihan umum, menimbangtanggal februariatau dpra dan dprd kabupaten kota atau, selanjutnya disebut pantarlih ln, adalah petugas yang dibentuk oleh ppen untuk melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih. tempat pemungutan suara luar negeri, selanjutnya disingkat tpl adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara luar negeri. kelompok kerja pemilihan umum luar negeri, selanjutnya disingkat pokja pln adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh kpu, sebagai tindak lanjut atas kerja sama antara kpu dengan kementerian luar negeri, selanjutnya disebut pokjadata selanjutnya disingkat dp4pemilih sementara luar negeri, daftar pemilih sementara hasil perbaikan luar negeri, daftar pemilih tetap luar negeri, daftar pemilih tambahan luar negeri selanjutnya disingkat dusun, dpshpln, dpl, dptblnaftar pemilih tetap dpt)luar negeri, serta dapatppen dengan dibantu oleh pantarlih ln.peraturan perundang undangan. pemilih sebagaimana dimaksud pada yang berada luar negeri hanya memilih calon anggota dpr dari daerah pemilihan provinsi dki jakarta ii. seorang pemilih hanya didaftar (satu) kali dalam daftar pemilih ppen tpl. dalam hal terdapat pemilih yang belum tercantum dalam daftar dokumen laporan warga negara indonesia yang dimiliki oleh perwakilan republik indonesia, pemilih bersangkutan mendaftarkan alamatnya. dalam hal seorang pemilih memilikdokumen laporan . laporan warga negara indonesia yang dimiliki oleh perwakilan republik indonesia untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam daftar pemilih. bab iii penyediaan data pemilih bagian kesatu data kependudukan pemerintah menyediakan data kependudukan dalam bentukftar pemilih sementara. data warga negara indonesia yang bertempat tinggal luar negeri sebagaimana dimaksud pada, dalam bentuk cetakan (hardcore) dan data elektronik (softcopy), dan dituangkan dalam berita acara serah terima. data kependudukan sebagaimana dimaksud padaata penduduk potensial pemilih pemilu dp4). data penduduk potensial pemilih pemilu dp4) sebagaimana dimaksud pada harus diserahkan dalam waktu yang bersamaan oleh pemerintah paling lambat (empat belas) bulan sebelum hari pemungutan suara dengan mekanisme menteri luar negeri menyerahkan kepada kpu. data warga negara indonesia yang bertempat tinggal luar negeri sebagaimana dimaksud pada wajib dimutakhirkan oleh kpu menjadi data pemilih dengan memerhatikan data pemilih pada pemilu yang terakhir. . penyerahan data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh kepala perwakilan republik indonesia kepada kpu melalui menteri luar negeri dan temuannya disampaikan kepada ppen yang dituangkan dalam berita acara serah terima dan disertai cetakan (hardcore) dan data elektronik (softcopy). sebelum pelaksanaan penyerahan data kependudukan dari kepala perwakilan republik indonesia kepada ppen sebagaimana dimaksud dalam ppen terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan kepala perwakilan republik indonesia berkenaan dengan validasi data. ppen menggunakan dp4 yang diterima dari kpu sebagaimana dimaksud dalam sebagai bahan untuk menyusun daftar pemilih luar negeri. daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada paling kurang memuat nomor kartu keluarga nomor induk kependudukan paspor, nama,ppen dibantu oleh pantarlih ln. untuk kelancaran pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih luar negeri, kpu dan atau pokja pemilu luar negeri mengadakan bimbingan teknis dan sosialisasi kepada ppen. bimbingan teknis dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sebelum pemutakhiran data oleh ppen. bagian . bagian kedua pemutakhiran data pemilih luar negeri ppen melakukan pemutakhiran data pemilih berdasarkan dp4 dari kpu sebagaimana dimaksud dalam pemutakhiran data pemilih dilaksanakan paling lama (tiga) bulan setelah diterimanya dp4. hasil pemutakhiran data pemilih digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih sementara luar negeri dusun). ppen dengan dibantu pantarlih mengubah dp4 menjadi data pemilih dengan menggunakan formulir model ln). dalam pemutakhiran data pemilih sebagaimana dimaksud dalam ppen dibantu oleh pantarlih yang berasal dari warga negara indonesia yang bekerja perwakilan republik indonesia atau warga masyarakatberjumlah (satu) orang untuk setiap tpl. dalam kegiatan pemutakhiran data pemilih oleh ppen dibantu pantarlih mengadakan perbaikan data antara lain: meneliti nama nama yang tercantum dalam dp4 untuk memastikan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam perubahan status anggota tentara nasional indonesia dan polisi republik indonesia menjadi status atau purnatugas (dibuktikan dengan surat keputusan pensiun dari pejabat yang berwenang): perubahan . cc. perubahan status dari status sipil menjadi anggota tentara nasional indonesia dan polisi republik indonesia (dibuktikan dengan surat keputusan pengangkatan dari pejabat yang berwenang): tidak terdaftar dalam data penduduk data pemilih, tetapi telah memenuhi syarat sebagai pemilih, telah meninggal dunia, pindah domisili wilayah daerah lain, perbaikan penulisan identitas pemilih, menyusun data yang dapat didaftar kota kota luar negeri wilayah kerjanya secara terpisah pisah, setiap satu susun terdiri sebanyak banyaknya (lima ratus) yang tercantum dalam model ln, dengan memperhatikan rumah tempat tinggal yang saling berdekatan yang dalam pemungutan suara (satu) tpl. pemutakhiran data pemilih sebagaimana dimaksud dalam dapat dilakukan dengan cara: mendatangi pemilih atau, menghubungi pemilih melalui telepon atau, cc. mengirim surat kepada pemilih melalui pos atau, mengirim surat elektronik (e mail) kepada pemilih atau, mengumpulkan pemilih kantor perwakilan republik indonesia atau, mengumumkan data pemilih laman kedutaan besar republik indonesia untuk mendapatkan masukan dari pemilih, atau dengan cara lain sesuai dengan ketentuan yang bisa dipertanggung jawabkan. bab iv. bab penyusunan daftar pemilih sementara luar negeri bagian kesatu daftar pemilih sementara luar negeri hasil pemutakhiran data pemilih sebagaimana dimaksud dalam digunakan oleh ppen dengan dibantu oleh pantarlih untuk menyusun daftar pemilih sementara luar negeri dusun) dengan menggunakan formulir model ln). dusun sebagaimana dimaksud pada disusun berbasis tpl, dengan jumlah pemilih paling banyak (lima ratus) pemilih atau disesuaikan dengan kondisi setempat. penyusunan dusun dilaksanakan paling lama (satu) bulan sejak berakhirnya pemutakhiran data pemilih. dusun yang telah disusun, disahkan dan ditandatangani oleh ketua ppen. ppen mengirimkan dusun kepada kpu, selanjutnya kpu mengumumkan informasi yang merupakan bagian dusun dalam laman kpu. kpu dan atau pokja pemilu luar negeri menyerahkan dusundusun sebagaimana dimaksud dalam diumumkan selama (empat belas) hari oleh ppen untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat. pengumuman dusunin untuk dapat diketahui oleh masyarakat indonesia luar negeri, serta laman kpu. . masukan dan tanggapan dari masyarakat terhadap dusun sebagaimana dimaksud dalam diterima ppen paling lama (dua puluh satu) hari sejak dusun diumumkan. masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada antara lain meliputi: telah memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam(dibuktikan dengan surat keputusan pensiun pengangkatan dari pejabat tentara nasional indonesia dan polisipolisi republik indonesia), tidak terdaftar dalam dusun: telah meninggal dunia, pindah domisili,atau perbaikan penulisan identitas. ppen wajib memperbaiki dusun berdasarkan masukan dan tanggapan dari masyarakat. bagian kedua daftar pemilih sementara hasil perbaikan luar negeri ppen dibantu pantarlih memperbaiki dusun berdasarkan masukan dan tanggapan dari masyarakat paling lama (tujuh) hari sejak berakhirnya jangka waktu masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam perbaikan . perbaikan dusun sebagaimana dimaksud pada disusun dalam daftar pemilih sementara hasil perbaikan luar negeri dpshpln) dengan menggunakan formulir model ln). dpshpln sebagaimana dimaksud pada disahkan dan ditandatangani oleh ketua ppen. dpshpln sebagaimana dimaksud pada digunakan oleh ppen untuk bahan penyusunan daftar pemilih tetap luar negeri dpl). bab penyusunan daftar pemilih tetap luar negeri dan daftar pemilih tambahan luar negeri bagian kesatu daftar pemilih tetap luar negeri ppen menyusun dan menetapkan dpl berdasarkan dpshpln sebagaimana dimaksud dalam dpl sebagaimana dimaksud pada disusun dengan basis tpl. ppen dalam menyusun dpl menggunakan formulir model dpl sebagaimana dimaksud pada disampaikan oleh ppen kepada kpu dengan tembusan kepada kepala perwakilan republik indonesia, selanjutnya kpu mengumumkan informasi yang merupakan bagian dpl dalam laman kpu. dpl dengan basis tpl digunakan kpps dalam melaksanakan pemungutan suara tpl. kpu dan atau pokja pemilu luar negeri menyerahkan dpl. dpl sebagaimana dimaksud dalam diumumkan oleh ppen sampai dengan hari pemungutan suara. pengumuman dpln untuk dapat diketahui oleh masyarakat indonesia luar negeri, serta laman kpu. bagian kedua daftar pemilih tambahan luar negeri dpl dengan basis tpl sebagaimana dimaksud dalam dapat dilengkapi dengan daftar pemilih tambahan luar negeri dptbln) sampai hari tanggal pemungutan suara. dptbln sebagaimana dimaksud pada terdiri atas data pemilih yang telah terdaftar dalam dpt dpl suatu tps tpl, tetapi karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih tps tpl tempat yang bersangkutan terdaftar. keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada antara lain sehingga tidak dapat menggunakan hak suaranya tps tpl yang bersangkutan terdaftar. penyusunan dptbln menggunakan formulir model ln). untuk dapat dimasukkan dalam dptbln sebagaimana dimaksuddpl dalam tps tpl asal. pemilih . pemilih sebagaimana dimaksud pada melapor kepada pps ppen asal untuk mendapatkan surat pemberitahuan dpt model a5.ln.kpu) yang akan digunakan hak memilih tps tpl lain. bagian ketiga rekapitulasi daftar pemilih tetap luar negeri ppen melakukan rekapitulasi dpl. ppen menyampaikan rekapitulasi dpl kepada kpu dengan tembusan kepada kepala perwakilan republik indonesia. rekapitulasi dpl sebagaimana dimaksud dalam digunakan sebagai bahan penyusunan rencana pengadaan keperluan surat suara, formulir dan alat perlengkapan pemilu serta mendistribusikannya. bab sistem informasi data pemilih kpu dan ppen dapat menggunakan sistem informasi data pemilih untuk menyusun daftar pemilih, dusun, dpshpln, dan dpl. sistem informasi data pemilih sebagaimana yang dimaksud pada dioperasionalkan pada tingkat kpu dan ppen, dengan memiliki fungsi yang berbeda beda pada masing masing tingkatbab vi. bab ketentuan lain lain ppen dapat menetapkan pedoman teknis pelaksanaan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih kepada pantarlih dan kpps dengan berpedoman kepada peraturan ini. ppen dalam melaksanakan kegiatan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar berpedoman kepada peraturan kpu tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum anggota dpr, dpd dan dprd. penggunaan formulir untuk kegiatan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari peraturan inivluar negeriurl kepala biro hukum kets tani yaa ame dop syariah mapan lampiranjenis formulir penyusunan daftar pemilih luar negeri untuk pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat model a ln kpu formulir data pemilihhasil perbaikansurat pemberitahuantps pada ppenppen pada pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat. ketua, ttd husni kamil manik salinan sesuai dengan aslinya retreat jenderal kpu (ss biro hukum le) ona an as) dar syariah contoh hi) mba data pemilih pemilihan umum anggota dpr, dpd, dprd provinsi dan dprd kabupaten kota tahun konsulat jenderal .oocooooo.o.moo tpl dinsesamonpengaribiissisabiin status jenis kk nik paspor tempat lahir tanggal lahir perkawinan kelamin b s p l p arang age meja (ni mana kiri teri dik diri isa tang glenn ditetapkan s.voodoo.oco.o tangkai, sanssnsovseeg senvarie1g meses entesartt anna panitia pemilihan luar negeri ketua hal . dari . misa contoh model ln kpu na: daftar pemilih sementaraanannnnnnnaaaaannana ppen panannnannnnnaaaaanana konsulat jenderal .oooooooooo woo tpl pannannnannnnnaaannanaseo sal loo sal sal ditetapkan ., tanggal, .ooo senen) penekanan panitia pemilihan luar negeri ketua hal. dari. komisi contoh model .ln kpu . daftar pemilih sementara hasil perbaikanleo lo. . lo. |. po000000.| sll. |. sll. |. po000000.| lo. |. po00000.| ll. |. lo. |. po00000.| lo. |. po00000.| sll. |. po00000.| lo. |. po00.| sll. lo. po000000.| sll. |. .po00000.| sll. |o. .po00000.| pen dna tea tea tea tea sll. |. lo. leo lo. podaftar pemilih tetap luar negeri ssl jh:ttke. daa daftar pemilih tambahan luar negeri hanalcontoh model .ln kpu "an" surat pemberitahuan re: daftar pemilih tambahan luar negeri) pemilihan umum anggota dpr, dpd dan dprd tahun nik paspor enannannnnnnnnannaaaaaaaaa nama nnnnnnnnnnnananaannlaanaaaaaan alamat enannannnnnnnnannaaaaaaaaa terdaftar dalam daftar pemilih tetap tps nnnaannnnnnnnnnnnlsalnlanlanlnnnnaaaa provinsi") nnnnennnnnannnanlnanlnlanlnnlnaaaan desa kelurahan") nnannnnnannnnlnnnnlnlnnanlnlanlnaaaa negara") nnannnnnnnnnlnlnanannanlnlalanaaaaa kecamatan") nnannnnnannnnlnnnnlnlnnanlnlanlnaaaa konsulat jenderal") nnannnnnnnnnlnlanannanlnlanaaaan kabupaten kota") nnannnnnannnnlnnnnlnlnnanlnlanlnaaapanitia dalam luar desa kel ppen pratama ketua, kab kota konsulat nnnnnnnnnnnnnnnnaanaaaaaa isi yang diperlukan coret yang tidak perlukonsulat jenderal ana an0en0anannnnannnnnnnnnaahhan ie. saw mal aah as, alel ag, a90 il. mah lo. lo) ditetapkan ., tanggal, .oo. komo mann panitia pemilihan luar negeri ketuappen nnnannennennnaaaaan jumlah da: . www a5. a55. inn www iho s5. a55 s5. ina s5. too a55. s5. nn. aaa ina s5. ina s5. a5. aan a55. s5. . naa s5. s5. naas $$. met ditetapkan ., tanggal, .i.oo. sennnnata) sentana panitia pemilihan luar negeri ketua kara ps)seluruh ppen panitia pemilihan luar negeri jumlah keterangan pemilih tps ip? mio nn. . (3hoo w www www nn. ww w w w o,saat tn. www aa nn. sa nn. . . . kn. jgn. .a lah, jaw sea jgn. sasa gawe sea n a. zww cs. visa www ns. sasa z5. cs. sesasawswsawa as. cn. sasa za. .'g ns. . . nm. nn. jgn. gw. cs. m,,o see jgn. . nn. juta oo halaman. model a8 ln kpu contoh ne: barre seluruh ppen panitia pemilihan luar negeri jumlah jumlah keterangan pemilih tps (it ko. koo poo) aan aaa nan png naa nan ren ran rana aaa nan eng aan nana ren ena, aaa aaa daa mag eng rpg ena aja ren ena naa ena naa ena, png eni daa ian ren ren peng ena, aan naa aan ena aaa (gg lo.) nan eng ena png ena, enn logo loo ion po. tan jumlah (aan halaman. nana mai seluruh ppen panitia pemilihan luar negeri jumlah keterangan pemilih tps o o3o naa nawa aaa pal yoh pan aaagagag agama tw aaa pan a33 aaa pa22h pa2al tw a36 mjk (rel naa www (a28) aaaaaa amk m.j# jumlah halaman. ditetapkan di. w.oy oom. a.n. komisi pemilihan umum kelompok kerja pemilu luar negeri ketua, |
komisi pemilihan umuan pemilihan umum, sekretariat jenderal komisi pemilihan umum dapat dibantu tenaga pakar ahlenaga pakar ahli lingkungan komisi. memutuskan: menetapkan: peraturan komisi pemilihan umum tentang tenaga pakar ahltenaga pakar ahlipenyediaan tenaga pakar ahli berdasarkan pada asas manfaat dalam memenuhi kebutuhan untuk meningkatkan kinerja dan membantu lancarnya tugas dan fungsi kpu dalam penyelenggaraan pemilu. bab bidang tenaga pakar ahli dan persyaratan bidang tenaga pakar ahli lingkungan kpu, mencakup: bidang perencanaan, bidang keuangan: bidang media dan hubungan masyarakat: bidang teknologi informasi: bidang . bidang hukum: bidang logistik dan distribusi: bidang teknis pemilu: dan bidang sumber daya manusia. jenis bidang tenaga pakar ahli sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan kpu. persyaratan untuk menjadi tenaga pakar ahli lingkungan kpu, antara lain: mampu melaksanakan tugas secara mandiri: berpendidikan paling rendah strata satu s1) dan berpengalaman: sehat jasmani dan rohani: memiliki pengalaman dengan tugas yang akan dilaksanakan pada bidang terkait: tidak sedang menjabat sebagai pengurus dan atau anggota partai politik. bab iii kedudukan, tugas, dan jumlah tenaga pakar ahli tenaga pakar ahli berkedudukan kpu. tenaga pakar ahli lingkungankomposisi tenaga pakar ahli lingkungan kpu, sebagai berikut tenaga pakar ahli untuk masing masing komisioner anggota kpu: tenaga pakar ahli untuk sekretaris jenderal kpu: tenaga. tenaga pakar ahli untuk masing masing biro lingkungan sekretariat kpu. jumlah tenaga pakar ahli untuk masing masing peruntukan disesuaikan dengan kebutuhan. bab seleksi calon tenaga pakar ahli seleksi calon tenaga pakar ahli dilakukan berdasarkan peraturan perundang undangan yang mengatur pengadaan barang jasa pemerintah. seleksi calon tenaga pakar ahli dilakukan dengan tahapan sebagai berikut mengumumkan pendaftaran calon tenaga pakar ahli melalui papan pengumuman resmi dan atau website kpu: menerima berkas kelengkapan pendaftaran calon tenaga pakar ahli terhitung sejak pengumuman: melakukan penelitian administrasi calon tenaga pakar ahli sejak berkas diterima secara lengkap: melakukan wawancara dengan calon tenaga pakar ahli sebagai pendalaman terhadap karya tulis yang dikaitkan dengan rencana tindak lanjut: memberitahukan kelulusan kepada yang bersangkutan secara tertulis. berkas kelengkapan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi surat lamaran bermeterai daftar riw hidup sebagaimana contoh dalam lampiran peraturan ini, cc.: pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm, foto kopi kartu tanda penduduk ktp), foto kopi ijazah terakhir yang telah dilegalisir: surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan . dikeluarkan oleh puskesmas atau rumah sakit pemerintahperaturan ini. bab pengangkatan dan pemberhentian calon tenaga pakar ahli lingkungan kpu yang telah lulus seleksi, ditetapkan sebagai tenaga pakar ahli sesuai dengan peraturan perundang undangan yang mengatur pengadaan barang jasa pemerintah. tenaga pakar ahli berhenti atau diberhentikan, apabiltenaga pakar ahli: cc. mendapat (dua) kali sanksi atau teguran dari kpu: mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis: dan berakhirnya masa tugas sebagaimana tercantum dalam dokumen kontrak pengadaan. bab tata kerjakepala biro inspekturbab vii remunerasi dan pembiayaan tenaga pakar ahli yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam diberikan remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. sekretaris jenderal kpu dapat menetapkan besaran remunerasi sebagaimana dimaksud pada tenaga pakar ahli dapat menerima penghasilan lain yang sah. pembiayaan seleksi calon tenaga pakar ahli lingkungan sekretariat jenderal kpu dibebankan pada anggaran kpu. remunerasi tenaga pakar ahli lingkungan sekretariat jenderal kpu dibebankan pada anggaran kpu. bab viii tim pengelola administrasi tenaga pakar ahli lingkungan kpu sekretaris jenderal kpu dapat membentuk tim pengelola administrasi tenaga pakar ahli. susunan tim pengelola administrasi tenaga pakar ahli sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: ketua: wakil ketua, cc. sekretaris: dan anggota. tugas tim pengelola administrasi tenaga pakar ahli sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut: mengelola. mengelola administrasi yang meliputi pencatatan, perbuatan dan pengarsipan surat: meneliti kelengkapan administrasi tenaga pakar ahli: melakukan koordinasi dengan tenaga pakar ahli, dalam melaksanakan tugasnya: menyiapkan surat tugas tenaga pakar ahli untuk ditandatangani oleh sekretaris jenderal kpu: menghimpun hasil hasil penugasan tenaga pakar ahli: dan menyiapkan persyaratan terkait pembayaran remunerasi tenaga pakar ahli. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepada tim pengelola administrasi tenaga pakar ahli, diberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bab ketentuan lain lain tenaga pakar ahli yang telah berakhir masa tugasnya, dapat diangkat kembali dengan melalui proses seleksi sesuai dengan peraturan perundang undangan yang mengatur pengadaan barang jasa pemerintah. bab ketentuan peralihan pengangkatan tenaga pakar ahli dan tenaga profesional yang telah ditetapkan sebelum berlakunya peraturan ini, dinyatakan tetap berlakupakar ahli dan tenaga profesional lingkungan sekretariat jenderal komisi pemilihan umum, sekretariat komisi ..,s8linansesuai dengan aslinya sekretariat jenderal kpu kepala biro hukum nur syariah lampiraftar riw hidup nama aan man stan jenis kelamin ana metana men nan ken tempat tgl. lahir usia pekerjaan jabatan naa aaa alamat dme0na nan nnannanna kanan sana makanan kansas mena ennanasn basa status perkawinan belum sudah pernah kawin nama istri suami soooooooonnnnenn nan anna jumlah anak . orang. pekerjaan riw pendidikan ana aaa aan pengalaman pekerjaan gian naa aaa manan onn means aan pengalaman organisasi ereanasa cannivinsntina onanesanen aan menemani penghargaan yang pernah diperoleh (disertai fotokopi bukti bukti) sertifikatpakar ahli lingkungan komisi pemilihan umum bidang., sebagaimana dimaksud peraturan komisi pemilihan umum nomor testersistematika karya tulis pendahuluan latar belakang permasalahan tujuan ii. kerangka konseptual iii. analisis iv. penutup kesimpulan saran daftar pustakanama jenis kelamin tempat tgl. lahir usia tahun pekerjaan jabatan alamatpakar ahli komisi pemilihan umum, sebagaimana dimaksud peraturan komisi pemilihan umum nomor.ditetapkan jakarta pada tanggal maret ketua komisi pemilihan umum, ttd. |
salinan.. tingkat desa atau sebutan..kpu provinsi kip aceh dan kpu kip kabupaten kota yang menyelenggarakan pemilihan menetapkan hari pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada dengan keputusan kpu provinsi kip aceh dan kpu kip kabupaten kota.gubernur, bupati atau walikota untuk. untuk menetapkan hari pelaksanaan pemungutan suara sebagai hari libur.model tbl kwk untuk mencatat nama nama pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap tambahan, oo., kartu keluarga, paspor, dan atau identitas lain, kecuali formulir terkait pemutakhiran data dan daftar pemilihtb sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah pemilih yang tidak terdaftar dalam dpt yang didaftarkan paling lambat (tujuh) hari setelah pengumuman dpt dan dicatat pada formulir model tb1 kwk. pemilih yang terdaftar dalam tb sebagaimana dimaksud pada memberikan suaranya tps tempat pemilih terdaftar dalam tb.tb apabila pemilih sebagaimana dimaksud pada terdaftar dalam dpt atau tbatau tb dan menerbitkan surat keterangan pindah memilih dengan menggunakan formulir model a5.jumlah pemilih sebagaimana dimaksud pada termasuk pemilih yang terdaftar dalam tb. ..esalinan dpt, dan salinan . salinan tbtps harus bebas dari atribut pasangan calon atau partai politik dalam radius (dua ratus) meter.program dan biodata singkat pasangan calon, dan salinan dpt dan tb.sg.lalat. dan tbhuruf huruf huruf huruf dan huruftinta paling sebanyak (sembilan belas) buah, kotak suara sebanyak (satu) buah pada setiap tps untuk setiap jenis pemilihan.tb1 kwk, model kwk dan model tb2 kwk,: kotak.urat suara sah, dan nama pps. lubang kotak suara, dan cc. gembok kotak suara. jumlah segel sebagaimana dimaksud pada ditambah sebanyak (tiga) lembar sebagai cadangan. . dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam disediakan dengan ketentuan sebagai berikutyang menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan tps. karet pengikat surat suara sebanyak (empat puluh) buah, termasuk cadangan sebanyak (dua puluh) buah, untuk mengikat surat suara, cc. lem perekat sebanyak (satu) botol tube, kantong plastik sebanyak (dua) buah, ballpoint sebanyak (lima) buah, gembok dan kuncinya untuk mengunci kotak suara sebanyak jumlah kotak suara yang diperlukan, spidol untuk mencatat hasil penghitungan suara pada formulir model c1 kwk plant dan mencoret surat suara yang tidak sah dan tidak digunakan sebanyak (empat) buah, untuk setiap tps. dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf berupa salinandan tb.. dan tb formulir model a.s5 kwk dengan salinan ph, dan memberi tanda pada kolom nomor urut pemilih dalam salinan dpt, tb atau ph,, dalam formulir model tb2 kwk, memeriksa dan mencocokkan nama pemilih sebagaimana dimaksud dalam dalam dpt atau tbtb atau tb..yang bertugas menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan pererdari bupati walikota kepada pps untuk ditetapkan sebagai petugas ketertiban dengan keputusan pps. bagian. dan cc. salinan berita acara dan salinan sertifikat serta lampiransuara dan penghitungan suara, meliputi: membuka.ppl pengawas tps, pemantau pemilihan atau warga masyarakat pemilih, tata cara pemantauan oleh pemantau pemilihan.dan petugas ketertiban tps berada pada tempat sesuai dengan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam dan kegiatan ketua kpps sebagaimana dimaksud dalam . huruf dibantu oleh angggota kpps lainnya dan petugas ketertiban tps, dan disaksikan oleh saksi, ppl pengawas tps, pemantau pemilihan, warga masyarakat dan atau.tb ph, dan tb pemilih yang terdaftar dalam tbwajib mendahulukan pemilih yang namanya tercantum dalam salinan dpt dan tb..ps terlebih dahulu melakukan penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur. saransertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara tps ukuran plant, tempat duduk saksi, ppl pengawas tps, pemilih, pemantau pemilihandan menyiapkan kuncinya, dan peralatan tps lainnya. penempatan saksi, ppl pengawas tps, pemilih, pemantau pemilihan, dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf diatur sebagai berikut: saksi dan ppl pengawas tps ditempatkan dalam tps, pemilih, pemantau pemilihan. jumlah pemilih yang terdaftar dalam salinan dptsurat suara yang memuat tanda tangan ketua kpps dalam keadaan terlipat.keempat kwk plant berhologram, cc. anggota kpps kelima bertugas melipat surat suara yang telah diteliti oleh ketua kpps, anggota kpps keenam dan ketujuh bertugas menyusun surat suara sesuai suara yang diperoleh masing masing pasangan calon dan mengikat setiap (dua puluh lima) surat suara,.ph, tb dan tb yang menggunakan hak pilih berdasarkan jumlah surat suara dalam kotak suara., yaituh h),hh): cc.fl. menjumlahkan suara sah dan tidak sah.pengisian formulir hanya dilakukan oleh anggota kpps. .setelah rapat penghitungan suara, ketua kpps dibantu oleh anggota kpps keenam dan:c kwk, model c1 kwk berhologram dan lampiran . 4i.pengawas tps yang hadir. kpps wajib menindaklanjuti rekomendasi pplkpps wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat penghitungan suara pada formulir model c2 kwk. keberatan yang diajukan oleh pasangan calon, saksi, ppl pengawas tps, pemantau pemilihan atau masyarakat pemilih melalui saksi atau ppl1 kwk dan . dan laporannya tps. kpps.tb model tb1l kwk) dan tb model tb2 kwk),pu kip kabupaten kota mengirimkan hasil pemindaian formulir model c kwk, model c1 kwk dan laporannya sebagaimana dimaksud dalam kepada kpu untuk diumumkan laman kpu. pengiriman hasil pemindaian sebagaimana dimaksud pada dapat menggunakan sarana teknologi informasi berdasarkan hasil kajian kpu. dalam hal formulir hasil pemindaian tidak dapat dikirim dengan menggunakan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada kpu provinsi kip aceh atau kpu kip kabupaten kota dapat mengirimkan secara manual dengan menggunakan compact disk atau flashdisk. sementara dengan berpedoman pada hasil kajian kpu sebagaimana dimaksud pada kpps dilarang memberikan salinan formulir model c kwk, model c1 kwk dan laporannyempat pemungutan suara. ph, dan yang tercatat dalam tb l, ph, dan tb.ggunaan surat suara untuk pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan keputusan kpu provinsi kip aceh ataudalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, provinsi kip aceh. dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, kpu provinsi mencetak dan mendistribusikan penambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada dalam pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota, kpu kip kabupaten kota mencetak dan mendistribusikan penambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada formulir model c kwk, model c1 kwk dan laporannya, ppl pengawas tps dapat mengusulkan penghitungan ulang surat suarasaksi atau. atau ppl pengawas tps dapat mengusulkan penghitungan ulang surat suara ppk. penghitungan ulang surat suara tps atau ppk harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara.tb dan yang tercatat dalam tb, kpu provinsi kip aceh, mahkamah konstitusi, bawaslu provinsi, dan atau panas kabupaten kota. kpudan tb paling lambat (tiga) hari sebelum pemungutan suara ulang tpswk, model c1 kwk dan lampiran yang digunakan dalam pemungutan suara ulang pasca putusan mahkamah konstitusi dimasukkan dalam kotak suara. pada. pada bagian luar kotak suara sebagaimana dimaksud pada ditempel label dengan tulis. putusan mahkamah konstitusi oleh ppk, kpu kip kabupaten kota, dan kpu provinsi kip aceh, pelaksanaan hariatau kpu provinsi kip aceh:. dalam hal kpu provinsi kip aceh melaksanakan penghitungpanas kabupaten kota. dalam hal kpu kip kabupaten kota melaksanakan penghitungan suara ulang, kpu kip kabupaten kota menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf kepada: kpu), kpu provinsi kip aceh, mahkamah konstitusi, bawaslu provinsi, dansuara lanjutan atau susulan.desa atau sebutan lain kelurahan,suara lanjutan sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan paling lambat (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suaraabupaten kota atau (lima puluh persen) dari.menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas usul kpu provinsi kip acehgubernur atas usul kpu kip kabupaten kota. dalam hal dilakukan penundaan pemungutan dan atau penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada kpu provinsi kip aceh, atau kpu kip kabupaten kota menjadwalkan kembali pemungutan dan atau penghitungan suara pemilihanngutan dan penghitungan suarangutan dan penghitungan suara. bab viiipadakpu kip kabupaten kota memberikan formulir model kwk kepada pemilih sebagaimana dimaksud padappl pengawas tps dan saksi dengan membawa perlengkapan pemungutan suara mendatangi tempat pemilih .,.. dalam rangka menghormati nilai nilai yang tumbuh pada masyarakat papua dan papua barat dalam menggunakan hak pilihomisi pemilihan umum provinshukummodel rincian hasil penghitungan perolehan suara tempattempat plane. komik, berita acara pemungutan dan penghitungan suara model tuc tempat pemungutan suara dalam c kwk nud: pemilihan gubernur dan wakil gubernur dpasangan formulir model c2 kwk. kelompok penyelenggara pemungutan suara saksi calon coret yang tidak perlu komisitan walikota dan wakil walikota tahun .oo logo hologram tempat pemungutan suara tps) #nomor. ende nenek. desa kelurahan enkkknanannanana anal alan kecamatan kkanakanaka aa. kabupaten kota") ann nan ann ann provinsi nkkkkkananaaakkaa akan data pemilih dan penggunaan hak pilih uraian laki laki perempuan jumlah data pemilih terptea tea pemilih terdaftar dalam daftar pemilih pindahan ph) tea teatetesdpp ) tea teanan iii. data jumlah suara sah dan tidak sah uraian jumlah jumlah suara sah seluruh calon nan jumlah suara sah dan tidak sah nan iv. data pemilih disabilitas penyandang cacat (tidak berpengaruh pada pencatatan data diatas) v0.t yang tidak perlu deiga: walikota dan wakil walikota tahun se.cooooooo (diisi berdasarkan data model c1 kwk plant) logo hologram tps nomor.oo inn desa kelurahan lon kecamatan pankananananananannaaaaaan kabupaten kota") loe provinsi pankananananananannaaaaaan nomor urut dan nama calon suara sah jumlah seluruh suara tidak sah n yang tidak perlu omi catatan hasil penghitungan perolehan suara tempat pemungutan suara model c1 kwk ne: dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur bupati dan wakil bupati plant rara walikota dan wakil walikota tahun oo. logo hologram tempat pemungutan suara tps) nomor.eeeeee desa kelurahan .ooooooo woo woo woo kecamatan .ooooooco woo woo woo wanna kabupaten kota .ooooooooco woo www wenakklnkekkaaan provinsi .oise pendek nomor dan nama calon tiap jumlah dea mean mean aon mean bea neon men men neon ana masi siti dengan siti dengan seluruh calon (ditulis dengan huruf) lil suarammarsaa tele (ditulis dengan huruf) dan tidak sah (ditulis dengan huruf) kelompok penyelenggara pemungutan suara see see '''''' saksi calon mma dan mama gta muntarangan) walikota dan wakil walikota model ltelananananaaaea kabupaten kota .iiieioh provinsi donkananaanannan nana nana aan annana aan atas permintaan pemilih nama nnanannaanannaanaanana aan anna tanaman nomor urut dpt dp tb ph tb nnananananan tps nomor .oo inna. desa kelurahan nkananaanananaanana annaa model c4 kwk ibeen. kabupaten kota .i.i.idol provinsi lookpk sebagai bahan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatananakan desa kelurahan naeananananannnlnnnnnnnnnnnanln kabupaten kota bnkaanaanannanaanaana anna provinsi bnkaananaananannanalnaa aan mama saksi calon ppl tanda tangan jess mama jess mmm jess atasooentnaen l p) urut dalam dpt dp tb "): ., nik identitas lain . jnaananananaaalan nan5n0ninnin gunting dis mi 2222nnnnnnnnnnnnnnnooa yang menyerahkan yang menerima nama pemilih penaaananaanan( l p) dpt dp tb nennannnnanaaan diterima tgl. . jeo nama jelas nama jelas komik, .ab surat pemberitahuan pgandnga r.oennenen l p) urut dalam dpt dp tb "):anaanananananaaana nanpenting misi mi 22n nana nana nan aman anakan ana anna yang menyerahkan yang menerima nama pemilih pennannaananams( l p") dpt dpt donanannaananannanaaan diterima tgl. . nama jelas nama jelastahun .voodlo. lo. l. lo000000000. lo. lo. lo. lo. l. lo000000000(v0) model c7 kwk halaman ane dpt kelamin nee dere nama) keterangan" nan see esa osn! mad s5 comma pee hee book. maa eni snn maa ang, anne tana mem anno maa jana jean ana baba bagan aoi antara lain dengan tanda tangan pemilih disabilitas penyandang cacat. ketua kpps pemilih yang pindah memutih dari kabupaten kota yang berbeda dalam satu wilayah provinsi apabila terjadi dua pemilihan. ditetapkan jakarta mei pada tanggal ketua komisi pemilihan umum, ttd husni kamil manik salinan sesuai dengan aslinya aria jenderal kpu biro hukum harfiah |
yag tee salinan petomisi pemilihan umum, yang selanjutnya disebudki jakarta, papua dan papua barat, yang selanjutnya disebut pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat provinsi aceh dan kabupaten kota wilayah aceh,panitia pemilihan distrik, yang selanjutnya disingkat ppk ppdpps untuk penyelenggaraartai politik nasional, yang selanjutnya disebut partai politikkota dan wakil wali, yang selanjutnya disingkat dpra,, yang selanjutnya disingkat dprk, yang selanjutnya disingkat dprd,otonomi khusus bagi provinsi papua. dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kota, yang selanjutnya disingkat dprd kabupaten kotahari adalah hari kalender. ketentuan huruf huruf angka dan huruf dihapus, huruf huruf dan huruf diubah, antara huruf dan huruf disisipkan (satu) huruf, yakni huruf t1, dan ditambahkan (satu) yakni dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: bertakwa kepada tuhan yang maha esa, dihapus, cc. menjalankan syari'at agamanya,yang sederajat, berusia paling rendah (tiga puluh) tahununtuk calon gubernur dan wakil gubernurpenghitunga atau dprk, dan jabatan gubernur dan wakil gubernur, atau bupati dan wakil bupatit1pra dprk bagi anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah atau dpra dprkgampoan dihapuhuruf dan hurufm1, dan ditambahip aceh atatl, huruf huruf huruf huruf huruf dan huruf menggunakan formulir model bb. kwk, dihapus, dihapus, surat pernyataan pemenuhan persyaratan calon untuk huruf sebagaimana dimaksud dalamketerangan mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat daerahnya sebagaimana dimaksud dalam huruf dikeluarkan oleh kepala desa lurah atau sebutan laimss.surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf huruf huruf danmindihapus. ketentuan huruf huruf huruf huruf dan diubah, huruf angka dihapus,yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:arjana atau yang setara, berusia paling rendah (tiga puluh) tahunloo. selama (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, dengan perhitunganatau jabatan wakil gubernur dengan wakil gubernuryang bersangkut:r, dprd dprd atau dprd kabupaten kota bagi anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah atau dprd dprd atau dprd kabupaten kotakampudansebagaimana dimaksud pada huruf berlaku untuk: jabatan gubernur dan wakil gubernur yang dipilih secara langsung melalui pemilihan, dan yang diangkat oleh dprd provinsi, atau jabatan gubernur dan wakil gubernur karena perubahan nama provinsi. ketentuan dan dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikutdihapus. dihapus. penetapan keputusan kpu provinsi papua atau papua barat sebagaimana dimaksud pada didasarkan pada: keputusan kpu provinsi papua atau papua barat tentang penetapan perolehan kursi hasil pemilihan umum anggota dprd, dan keputusan kpu provinsi papua atau papua barat tentang penetapan perolehan suara sah hasil pemilihan umum anggota dprd. salinan keputusan kpu provinsi papua atau papua barat sebagaimana dimaksud padaketentuan huruf huruf huruf dan huruf diubah, antara huruf dan huruf disisipkan (satu) huruf, yakni huruf kl, huruf dihapus, dan ditambahkan (satu) yaknipu provinsi papua atau papua baratrl, huruf huruf huruf huruf dan huruf menggunakan formulir model bb. kwk, surat pernyataan pemenuhan persyaratan calon untuk huruf huruf huruf dan huruf sebagaimana dimaksud pada huruf dilengkapi:angkangksurat pernyataan pemenuhan persyaratan calon untuk hurufpapua atau papua barat, kpu kabupaten kota papua atau papua barat, bawaslu, bawaslu provinsi papua atau papua barat, panas kabupaten kota papua atau papua barat untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernuril.,diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: kpu provinsi dki jakarta, kpu provinsi papua, kpu provinsi papua barat, dan kip aceh menetapkan keputusan kpu provinsi dki jakarta, kpu provinsi papua, kpu provinsi papua barat, dan kip aceh tentang pedoman teknisip kabupaten kota menetapkan keputusan kip kabupaten kota tentang pedomacehntara bab adan bab disisipkan (satu) bab, yakni bab iva, sehingga berbunyi sebagai berikut: bab iva ketentuan peralihan antara dan disisipkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan sebelum peraturan kpu ini diundangkan, dinyatakan sah dan tetap berlaku. dalam hal pemilih belum mempunyai kartu tanda penduduk elektronik, pemilih dapat memilihperaturan komisi |
salinan jpeserta pemiluyang telah memenuhi persyarat, dan kesadaran pemilih tentang pemilu. mobilisasi sosial adalah kegiatan pengerahan dan pengumpulan massa dalam rangka sosialisasi pemilu dan pendidikan pemilih untuk meningkatkan partisipasi pemilih. survei atau jajak pendapat pemilu adalah pengumpul, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraanruang lingkup dalam peraturan komisi ini, mencakup sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan: pemilu presiden dan wakil presiden, pemilu anggota dpr, dprd provinsi dan dprd kabupaten kota, dan pemilu anggota dpd. sosialisasi, pendidikan pemilih,uu, dan cc. meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu. bab sosialisasi pemilu dan pendidikan pemilih yang dilaksanakan oleh kpu, kpu provinsi kip aceh, dan kpu kip kabupaten kota bagian kesatu sasaran sosialisasi pemilu sasaran dalam pelaksanaan sosialisasi pemiluwarga internet (netizen), masyarakat umum, cc. media massa, partai politik peserta pemilu: pengawas, pemantau pemilu dalam negeri dan pemantau pemilu luar negeri, organisasi kemasyarakatan, masyarakat adat, dan instansi pemerintah. pemilih ber, kpu provinsi kip aceh dan kpu kip kabupaten kota dalam mencapai seluruh kelompok sasaran sebagaimana dimaksud dalam dibantu oleh ppk, pps ppen, kpps kpps, petugas pemutakhiran data pemilih dan partisipasi masyarakat. kpu, kpu provinsi kip aceh dan kpu kip kabupaten kota melaksanakan sosialisasi pemilu dan pendidikan pemilih. ppk, pps ppen, kpps kpps melaksanakan sosialisasi pemiluu materi sosialisasi pemilu mencakup: seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu terdiri atasartai politik calon peserta pemilu: penetapan partai politik, anggota dpr, dpd, dprd provinsi, dan dprd kabupaten kota, kampanye dan dana kampanye pemilu dan dprd kabupaten kota, dan materi lain terkait tahapan penyelenggaraan pemilu. materi sosialisasi perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf angka meliputi: tata kerja kpu, kpu provinsi kip aceh, kpu kip kabupaten kota, ppk, pps, kpps, ppen dan kpps dalam penyelenggaraan pemilu, jumlah dan alokasi anggaran penyelenggaraan pemilu: cc. jumlah dan jenis peraturan penyelenggaraan pemilu, tata cara penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilu, dan partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilukonsep dasar tentang hak memilih, tahapan dan jadwal pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, cc. mekanisme pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, penggunaan sistem informasi dalam pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, mekanisme penyelesaian perselisihan dalam pemutakhiran data dan penetapan daftar pemilih, jenis jenis daftar pemilih, dan peran serta masyarakat, partai politik, pengawas pemilu dan pemerintah dalam pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. materi sosialisasi pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf angka meliputi: persyaratan partai politik calon peserta pemilu, tahapan dan jadwal pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta pemilu: dan cc. mekanisme pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta pemilu. materi sosialisasi penetapan partai politik peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf angka meliputi: tahapan dan jadwal penetapan partai politik sebagai peserta pemilu, mekanisme penetapan partai politik sebagai peserta pemilu, dan nama dan nomor urut partai politik peserta pemilu. materi sosialisasi penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf angka meliputi: prinsip penyusunan daerah pemilihan dan alokasi kursi, jumlah kursi dan daerah pemilihan anggota dpr, cc. jumlah kursi dan daerah pemilihan anggota dprd provinsi, jumlah kursi dan daerah pemilihan anggota dprd kabupaten kota, jumlah kursi dan daerah pemilihan anggota dpd, tahapan dan jadwal penetapan alokasi kursi dan daerah pemilihan anggota dprd kabupaten kota, mekanisme penetapan alokasi kursi dan daerah pemilihan anggota dprd kabupaten kota, peran serta masyarakat dalam penetapan alokasi kursi dan daerah pemilihan anggota dprd kabupaten kota, dan ketentuan penataan alokasi kursi dan daerah pemilihan pada daerah induk dan daerah pemekaran. materi sosialisasi pencalonan sebagaimana dimaksud dalam huruf angka meliputi: tahapan dan jadwal pencalonan presiden dan wakil presiden, dpr, dpd, dprd provinsi dan dprd kabupaten kota, persyaratan bakal calon presiden dan wakil presiden, tata cara penentuan, pengusulan dan penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden, pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden. persyaratan calon anggota dpr, dprd provinsi dan dprd kabupaten kota, tata cara pengajuan bakal calon anggota dpr, dprd provinsi dan dprd kabupaten kota, mekanisme verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota dpr, dprd provinsi dan dprd kabupaten kota, penyusunan daftar calon sementara anggota dpr, dprd provinsi dan dprd kabupaten kota, penetapan daftar calon tetap anggota dpr, dprd provinsi dan dprd kabupaten kota, persyaratan calon anggota dpd, tata cara pendaftaran bakal calon anggota dpd, il. mekanisme verifikasi persyaratan bakal calon anggota dpd, penetapan daftar calon sementara anggota dpd, penetapan daftar calon tetap anggota dpd, dan peran serta masyarakat pada pencalonan presiden dan wakil presiden, dpr, dpd, dprd provinsi dan dprd kabupaten kota. materi sosialisasi kampanye dan dana kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf angka meliputi: ketentuanadwalvisi, misi dan program pasangan calon presiden dan wakil presiden, ketentuan dana kampanye pemiluenis jenis laporan dana kampanye, jadwal penyampaian laporan dana kampanye, penyusunan laporan dana kampanye, dan audit dan hasil audit laporan dana kampanye. materi sosialisasi pemungutan dan penghitungan suara serta penetapan hasil pemilu sebagaimana dimaksud huruf angka dan angka meliputi: tata cara pemungutan dan penghitungan suara, tata cara rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilu, tata cara penetapan pasangan calon terpilih presiden dan wakil presiden, tata cara penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota dpr, dprd provinsi dan dprd kabupaten kota, dan tata cara penetapan calon terpilih anggota dpdu sebagaimana dimaksud dalam dilakukan melalui: forum warga, komunikasi tatap muka, cc. media massa, bahan sosialisasi, alat peraga sosialisasi, mobilisasi sosial, pemanfaatan budaya populer, pemanfaatan budaya lokal tradisional, laman kpu, kpu provinsi kip aceh dan atau kpu kip kabupaten kota, papan pengumuman kpu, kpu provinsi kip aceh dan atau kpu kip kabupaten kota, media sosial, il. media kreasi, dan atau bentuk lain yang memudahkan masyarakat untuk dapat menerima informasi pemilulokakarya (workshop),cc. suara, dan atau audiovisual. penyampaian informasi melalui bahan sosialisasi dan alat peraga sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf terdiri atas: penyebaran bahan sosialisasi meliputi: brosur, selebaran (leaflet), pamflet, buku kecil (booklet): poster, folder: dan atau stiker. pemasangan alat peraga sosialisasi meliputi: spanduk, pataka (banner), baliho: reklame (billboard) reklame elektronik (videotron)yang dihasilkan melalui karya seni, meliputi: film, seni musik, sekitar, seni lukis, sastra, dan atau seniperan. pembuatan dan penggunaan metode sosialisasi pemilu sebagaimana dimaksud dalam disesuaikan dengan ketersedian anggaran kpu, kpu provinsi kip aceh dan kpu kip kabupaten kota. kpu,, kaum marjinal, komunitas: keagamaan, j . relawan demokrasi, dan atau: pembentukan komunitas peduli pemilu dan demokrasi, pembentukauusesuai dengan ketentu:uu. tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi kpu,kpu terkaitmilu: dan memberi usulan tindak lanjut atas hasil pengawasan atau pemantauan pemiluu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. partisipasi masyarakat dalam pemiluu: pengawasan pada setiap tahapan pemilu, cc. sosialisasi pemilu, pendidikan pemilih: dan survei atau jajak pendapat tentang pemilu dan penghitungan cepat hasil pemilu. partisipasi masyarakat pada pemilun tahapan pemilu:pada setiap tahapan pemiluu, dan atau keterlibatan dalam evaluasi penyelenggaraan pemilu. keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemiluu, memberi masukan atau tanggapan terhadap pelaksanaan tahapan pemilu, dan atau cc. menjadi pendukung kegiatan dari peserta pemilu.pemiluparagraf sosialisasi pemilu sosialisasi pemiluu, dan meningkatkan partisipasi pemilihu. dalam melaksanakan sosialisasi pemilu sebagaimana dimaksud padaemilih, menumbuhkan kesadaran pemilih, cc. meningkatkan partisipasi pemilih, dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan masyarakat tentang pemilucc.pembiayaan,: tidak mengu wajibwajib menyampaikan laporan hasil kegiatannya kepada kpu, paling lambat (lima belas) hari setelah pengumuman hasil survei, jajak pendapat, dan atau penghitungan cepat hasil pemilusurvei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilu:u. lembaga survei atau jajak pendapat dan pelaksana penghitungan cepat hasil pemilu. pengaduan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran pelaksanaan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilu disampaikan kepada bawaslu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. dalam hal terdapat rekomendasi bawaslu terhadap dugaan pelanggaran etika lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilu dalam pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada kpudan penghitungan cepat hasil pemilu(satu) orang anggota kpu. penetapan anggota dewan etik sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan kpu. kpu memberikan sanksi kepada lembaga survei atau jajak pendapat dan pelaksana penghitungan cepat hasil pemiluu. pelanggaran tindak pidana pemilu, dikenai sanksi sesuai undang undang tentang pemilu. bab peran pemerintah dan pemerintah daerah pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitas dalam pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan! iro hukum, spa yan sigit joyowardono |
salinan ltanggal maret yangmpat jdih.kpu.go.idjdih.kpu.go.idill.mampatan has entitas sarat ianoemeeror irneemseraar toto memerah perbaikan administrasi oleh partai politik november desember desember desember desember desember2017 pol penelitian administrasi hasil perbaikan desember desember desember desember desember desember alilll. , ,e ii,dih.kpu.go.id program kegiatan jadwal awal akhir mama pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih ,.,. y'e'y' w w|o. perbaikan dps juli juli penetapan daftar pemilih sementara hasil perbaikan juli juli disp) |rekapitulasi kpu provinsi kip aceh februari februari rekapitulasi kpu februari februaridaftar pemilih tambahan tahap ketiga februari april penyusunan oleh pps februari april rekapitulasi oleh ppk april april rekapitulasi dan penetapan oleh kpu kip april april kabupaten kota rekapitulasi kpu provinsi kip aceh april april rekapitulasi kpu april april penyampaian hasil penetapan dan rekapitulasi april april oleh kpu kip kabupaten kota kepada ppk dan pps pengumuman april april pemasukan data dpk desember juni dih.kpu.go.id program kegiatan jadwal awal akhir lla. masukan dan tanggapan masyarakat juni juli lie.pengumuman tahap kedua maret sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara tpl masing masing ppen daftar pemilih tambahan luar negeri tahap ketighari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara tpl masing masing ppen hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara tpl masing masing ppen pemilih tambahan luar negeri ln) tingkat ppen rekapitulasi oleh pokja pemilu luar april april negeri dan kpu penyampaian rekapitulasi kepada ppen april april pengumuman tahap ketiga april sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara tpl masing masing ppen dih.kpu.go.id program kegiatan jadwal awal akhirapril mei dukunganlola verifikasi faktual syarat dukungan mei juni dih.kpu.go.id program kegiatan jadwal awal akhirjaa)| pendaftaran calon juli juli ha) verifikasi administrasi syarat calon juli juli jioopi peranan aan sunan inagustus agustus verifikasiagustus agustus syaratdih.kpu.go.id program kegiatan jadwal awal akhiren| pengumuman dcs agustus september sealen| penyusunan daftar calon tetap dct) september september penetapan dct september september isoagustus agustus kepada kpu, kpu provinsi kip aceh, dan kpu kip kabupaten kota pal pemberitahuan pengganti dcs september september dih.kpu.go.id program kegiatan jadwal awal akhilodih.kpu.go.id program kegiatan jadwal awal akhiilaporan dan audit dana kampanyeidih.kpu.go.id program kegiatan jadwal awal akhir pemungutan dan penghitungan suara april april ja. persiapan menjelang pemungutan suara: nawa hahnan aan pemungutan dan penghitungan suara tps april april apabila penghitungan suara belum selesai maka diperpanjang paling lama (dua belas) jam tanpa jeda sejak berakhirnya hari pemungutan suara) pengumuman hasil penghitungan suara tps april apabila penghitungan suara belum selesai pada hari pemungutan suara maka pengumuman hasil penghitungan suara dilakukan setelah penghitungan suara selesai) meet u u uuouuoupenghitungan suara tpl, ksk dan pos april april penghitungan suara tpl dan ksk april aprilllondih.kpu.go.id program kegiatan jadwal awal akhirapril mei suaraapril mei suaraapril mei suara tingkat provinsiapril mei suaraiienaasca putusan mahkamah konstitusi dih.kpu.go.id program kegiatan jadwal awal akhirih.kpu.go.id pemanas pemampaaraa aaa ais pama peroraamentaa pepe nnhhka ksh sn tanggal april s d agustus kepada kementerian dalam negeri putaran kedua bersumber dari dpt pemilu tb, dpk dan pemilih pemula oleh pps apesmenama aa,an n a a, ,, kabupaten kota esmmeama uud dps kabupaten kota ''''"'"" nn, ah, ,wm jdih.kpu.go.id jadwal program kegiatan awal akhirmess p u u uuu kuyou pengumuman dan pemberitahuan tempat dan dihapus waktu pemungutan suara nan penyampaian hasil penghitungan suara dan alat dihapus kelengkapan tpl kepada ppendihapus suaradihapus suaradih.kpu.go.id program kegiatan jadwal awal akhirdihapus suaradihapus suara pemilu tingkat nasionalbaginya sekretariat jhndierai komisi pemilihan umum republik indonesia kepala biro sigit joyowardono dih.kpu.go.id |
sang komisi pemilihan umum. sosialisasi. pemilihan umum. kepala daerah.komisi pemilihan umum berkewajiban menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilihan umum kepada masyarakat, bahwa ketentuan huruf dadalah melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil daerah dan atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang komisi pemilihan umum provinsi dan komisi pemilihan umum kabupaten kota kepada masyarakat, bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf huruf huruf dan huruf sertapelaksanaan sosialisasidan huruf serta memperhatikan perkembangan keadaaan, perlu mengganti peraturan komisi pemilihan umum nomor tahun tentang pedoman pelaksanaan sosialisasiyanginformasi pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah informasi mengenai sistem dan tata cara teknis penyelenggaraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah. sosialisasi penyelenggaraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah proses penyampaian informasi mengenai sistem, tata cara teknis, tahapan, program, dan jadwal, hasil pemilu, serta hal hal lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan, adalah pasangan calonperseorangan yang telah memenuhi persyaratan. materi sosialisasi adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat program, simbol simbol, atau tanda yang berkaitan dengan informasi semua tahapan dan program pemilihan umum yang disebar dan diketahui oleh masyarakat luas. stakeholder pemilu adalah semua pihak yang berkepentingan terhadap penyelenggaraan pemilu yang meliputi penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemerintah, partai politik, peserta pemilu, organisasi masyarakat dan pemilih. bab asas pelaksanaan sosialisasi penyelenggara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah berpedoman pada azas, dan efektivitas. bab iii tujuan dan target pencapaian dalam sosialisasi tujuan sosialisasi yaitu meningkatkankankankankan kesadaran dan partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah. target capaian sosialisasi yaitu tersebar luasnya informasi mengenai tahapan dan program penyelenggaraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada masyarakat secara integral terpadu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan, tersebar luasnya tema dan materi informasi tentang penyelenggaraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada seluruh pemangku kepentingan, meningkatnyanyanyanyanya partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya dan dapat menggunakan hak pilihnya dengan benar pada pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah. bab tema dan materi sosialisasi bagian kesatu tema sosialisasi dan penyampaian informasi tema utama nasional sosialisasi pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah dengan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah kita wujudkan kedaulatan rakyat, dan tetap menjaga keutuhan nkri . tema pendukung lokal dalam pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah disesuaikan dengan kebutuhan masing masing daerah, budaya setempat dan disesuaikan dengan tahapan penyelenggaraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah. jl) materi sosialisasi pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih, meliputi antara laindan penyusunan daftar pemilih. materi sosialisasi pendaftaran dan penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, antara lain: jadwal pencalonan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diajukan oleh partai politik dan perseorangan, persyaratan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, persyaratan pengajuan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dari partai politik gabungan partai politik dan perseorangan, mekanisme verifikasi persyaratan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diajukan oleh partai politik gabungan partai politik dan perseorangan, penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. materi sosialisasi kampanye, antara lain regulasi kampanye, jadwal kampanye, visi, misi dan program kerja pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, laporan dana kampanye pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. materi sosialisasi pemungutan dan penghitungan suara, antara lain: tata cara pemungutan suara, tata cara penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara kpps, ppk, kpu kabupaten kota dan kpu provinsi, pengumuman hasil pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah. s5) penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, pengesahan dan pengangkatan, hak dan kewajiban warga negara pasca pemilu, materi lain yang dianggap penting dalam setiap tahapan penyelenggaraan. bab kelompok sasaran sosialisasi kelompok sasaran dalam pelaksanaan sosialisasi dan penyampaian informasi pemilu, meliputi masyarakat umum (publik), remaja, pemuda dan mahasiswa (pemilih pemula), perempuan, mengemuka pendapat, petani, buruh, pedagang, dan kelompok pekerja lainnya, wartawan dan kelompok media lainnya, tni polri, partai politik: pengawas pemantau pemilu, lsm, pemilih dengan kebutuhan khusus. pemilih dengan kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada huruf diantaranya adalah penyandang cacat, masyarakat terpencil, penghuni lembaga pemasyarakatan, pasien dan pekerja rumah sakit, pedagang, pekerja tambang lepas pantai dan kelompok lain yang sering terpinggirkan. dalam mencapai seluruh kelompok sasaran tersebut, kpu provinsi dan kpu kabupaten kota dibantu oleh ppk dan pps serta partisipasi masyarakat. ketentuan tentang keterlibatan masyarakat dalam melaksanakan sosialisasi pemilu sebagaimana dimaksud pada diatur sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab metode dan media informasi sosialisasi bagian kesatu metode sosialisasi dan penyampaian informasi metode sosialisasi dan penyampaian informasi yang digunakan meliputi komunikasi tatap muka, komunikasi melalui media massa dan mobilisasi sosial. komunikasi tatap muka dapat berupa pertemuan dengan bentuk diskusi, seminar, workshop, rapat kerja, training trainer fasilitator, ceramah maupun simulasi. komunikasi melalui media massa dilakukan dengan penyampaian informasi media massa cetak maupun elektronik melalui tulisan, gambar, suara maupun audiovisual. mobilisasi sosial dilakukan melalui ajakan peran serta seluruh komponen masyarakat baik organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, adat, lsm, kelompok media, perguruan tinggi, sekolah, instansi pemerintah maupun partai politik, dalam bentuk gerakan masyarakat untuk ikut serta dalam melaksanakan sosialisasi setiap tahapan pemilu seperti gerakan sadar pemilu, deklarasi kampanye damai, gerakan anti golput dan seterusnya. bagian kedua media informasi sosialisasi (l) media yang digunakan dalam melakukan sosialisasi dan informasi pemilu, meliputi: media utama: media cetak, surat kabar, majalah, dan media elektronik tv, radio, room, slide, website, internet, warnet, call center (above the line). media pendukung poster, brosur, spanduk, banner, baliho, sticker, leaflet, folder, booklet (below the line). media tradisional meliputi kesenian tradisional, baik dalam bentuk nyanyian, tarian, sandiwara, sesuai dengan ciri keunikan daerah masing masing seperti ketoprak, ludruk, wayang kulit olk, rantai, reog dan seterusnya, publikasi dalam bahasa daerah: posko informasi pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah, sayembara lomba yang berkaitan dengan materi pemilu, dan lain lain sesuai dengan budaya dan adat setempat. pembuatan dan penggunaan media sebagaimana dimaksud pada disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. dalam pembuatan dan penggunaan media sebagaimana dimaksud pada kpu, kpu provinsi dan kpu kabupaten kota dapat melakukan kerjasama dengan berbagai pihak seperti instansi pemerintah terkait, pemerintah daerah, organisasi non pemerintah, stasiun tv, radio maupun media cetak. bab vii strategi sosialisasi strategi sosialisasi, meliputi pembentukan pokja pelaksanaan sosialisasi pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah, membangun pusat sosialisasi pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam bentuk public information center, call center, website, serta media center: membangun infrastruktur produksi materi sosialisasi pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah, kerjasama dengan berbagai pihak yang memiliki keahlian dalam memproduksi informasi, komunikasi, dan publikasi dalam bentuk cetak, audiovisual dan digital, menentukan materi sosialisasi yang akan diproduksi oleh kpu, kpu provinsi dan kpu kabupaten kota, menentukan kelompok sasaran yang akan didekati serta menentukan metode atau media informasi yang digunakan, menentukan dan melakukan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan yang dapat diajak berperan serta dalam melakukan kegiatan kegiatan sosialisasi dan penyampaian informasi pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah, melakukan koordinasi secara terus menerus dengan kpu bagi kpu provinsi dan kpu provinsi bagi kpu kabupaten kota serta dengan stake holder pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah lainnya. strategi pelaksanaan sosialisasi dan penyampaian informasi pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah bersifat terpadu, sistematis, dan komprehensif. bab viii ketentuan lain dan penutup pedoman sosialisasi pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah ini, merupakan pedoman bagi kpu, kpu provinsi, dan kpu kabupaten kota dalam rangka penyelenggaraan sosialisasi pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerahsosialisasi dan penyampaian informasi dalam pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerahtp) t: menetapkan perubahdist usai kamil manik lampiran peraturan komisi pemilihan umum nomor tahun tentang perubahanpenataan organisasi penyusunan tata kerja kpu, kpu provinsi, dan kpu jenis d august dilaksanakan oleh kabupaten kota kpu penyusunan organisasi, tugas, fungsi, wewenang dan jenis d august dilaksanakan oleh tata kerja sekretariat jenderal kpu, sekretariat kpusekretariat jenis d august dilaksanakan oleh jenderal kpu, sekretariat kpu provinsi dan sekretariat kpu kpu kabupaten kota, dengan peraturan kpu pengisian jabatan sekretariat jenderal kpu, sekretariat juni s d des dilaksanakan oleh kpu provinsi dan sekretariat kpu kabupaten kota sekjen kpubadan penyelenggara pembentukan ppk dan pps ppen nov s d jan dilaksanakan oleh kpu, kpu kabupaten kota pembentukan kpps kpps febs d mar dilaksanakan oleh pps ppenkota jan s d des dilaksanakan oleh kpu, dan kpu provinsi rapat kerja, rapat koordinasi dan bimbingan teknis juli s d feb dilaksanakan oleh setiap tingkatandan juni s d okt dilaksanakan oleh pendidikan pemilih kpu penyusunan modul sosialisasi dan pendidikan pemilih juni s d okt dilaksanakan oleh kpu pelaksanaan sosialisasi, publikasi dan pendidikan juni s d juni dilaksanakan oleh pemilihdan informasi juni s d des dilaksanakan oleh kpu penyusunan dan pengembangan aplikasi kpu juni s d juni dilaksanakan oleh sistem informasi kpu) kpu pengembangan wan wide area network) pemilu juni2012 s d des dilaksanakan oleh untuk pengelolaan data dan informasi. kpu revitalisasi lan local area network kpu, kpu juni2012s d des dilaksanakan oleh provinsi, dan kpu kabupaten kota. kpu bimbingan teknis kpu sistem informasi kpu) juni s d feb dilaksanakan oleh kpu logistik penyusunan norma, standar, prosedur dan kebutuhan juni s d des dilaksanakan oleh pengadaan dan pendistribusian perlengkapan kpumar dilaksanakan oleh setjen kpu, set kpu provinsi, set kpu kabupaten kota distribusi logistik perlengkapan pemungutan suara: dilaksanakan oleh5rencanaan program dan anggaran penyusunan perencanaan, program dan anggaran juni s d des pemilu penyusunan dokumen penganggaran kkl, dipa, juni s d des dilaksanakan oleh pok) kpu penyusunan pedoman pengelolaan keuangan juni s d august program kegiatan jadwal keterangan penyusunan peraturan kpu juni s d juni dilaksanakan oleh kpu pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu pengumuman dan pengambilan formulir pendaftaran 9s d august dilaksanakan oleh kpu pendaftaran partai politik dan penyerahan syarat agustus d7 sept pendaftaran penerimaan kelengkapan dokumen persyaratan 8s d sept dilaksanakan oleh: kpu kabupaten kota s d oktpusat okt s d nov 20s d nov verifikasi tingkat kpu provinsi: dilaksanakan oleh kpu ini verifikasi faktual kepengurusan kpu provinsi okt s d nov sbs: hasil verifikasi provinsi s d nov rekapitulasi hasil verifikasi kabupaten kota s d des penyampaian hasil verifikasi kepada kpu s d deskeanggotaan okt s d nov pemberitahuan hasil verifikasi faktual s d nov kepengurusan dan keanggotaan perbaikan s d nov verifikasi hasil perbaikan 1s d des penyusunan berita acara 15s d des penyampaian hasil verifikasi kepada kpu provinsi s d des il. penetapan partai politik peserta pemilu des s d jan dilaksanakan oleh kpu pengumuman partai politik peserta pemilu s d jan dilaksanakan oleh kpu program kegiatan jadwal keterangan pengundian dan penetapan nomor urut partai politik s d jan dilaksanakan oleh kpupemerintah dan nov s d des dilaksanakan oleh pemerintah daerah kepada kpu, kpu provinsi dan mendagri, gubernur, kpu kabupaten kota serta data wni luar negeri bupati dan walikota serta menteri luar negeri sinkronisasi data kependudukan dan data wni luar des2012s d9 feb dilaksanakan oleh negeri pemerintah bersama kpu penyerahan dp4 kepada kpu, kpu provinsi dan kpu feb dilaksanakan olehprovinsi s d mar dilaksanakan oleh kpu dan kpu kabupaten kota pemutakhiran data pemilih (pencocokan dan mar s d juni dilaksanakan oleh penelitian) pantarlih penyusunan bahan daftar pemilih sementara dps) juni s d juli dilaksanakan oleh ppspolitik tingkat s d juli dilaksanakan oleh kpuperbaikan august dilaksanakan oleh pps (disp) pengumuman, masukan dan tanggapan masyarakat s d august dilaksanakan oleh pps atas penetapan disp perbaikan disp august s d sept penyerahan disp akhir kepada kpu kabupaten kota s d sept dilaksanakan oleh pps melalui ppk penetapan daftar pemilih tetap dpt) tingkat 7s d sept dilaksanakan oleh kpu kabupaten kota kabupaten kota penyerahan dpt kepada kpu, kpu provinsi, ppk dan s d sept dilaksanakan oleh kpu pps kabupaten kota penyerahan salinan dpt kepada partai politik peserta s d sept dilaksanakan oleh kpu pemilu tingkat kabupaten kota dan kecamatan kabupaten kota pengumuman dpt sept 2013s d april rekapitulasi kpu provinsi seats d okt dilaksanakan oleh kpu provinsi rekapitulasi kpu 9s d okt dilaksanakan oleh kpu program kegiatan jadwal keterangan penyusunan daftar pemilih luar negeri pemutakhiran data pemilih wni luar negeri feb s d mei ppen dibantu pantarlih penyusunan daftar pemilih sementara luar negeri meis d juni dilaksanakan olehnegeri dpl) juli s d august dilaksanakan oleh ppen penyampaian dpl kepada kpu dengan tembusan s d august dilaksanakan oleh kepala perwakilan republik indonesia ppen penataan dan penetapan daerah pemilihan penetapan jumlah kursi dprd provinsi dan dprd des 2012s d15 jan dilaksanakan oleh kabupaten kota berdasarkan data penduduk dak2) kpu penataan daerah pemilihan dprd provinsi dan dprd s d feb dilaksanakan oleh kpu kabupaten kota provinsi dan kpu kabupaten kota rapat koordinasi dengan partai politik peserta pemilu s d feb dilaksanakan oleh kpu dan konsultasi publik provinsi dan kpu kabupaten kota penyerahan hasil penataan daerah pemilihan dprd 1s d mar dilaksanakan oleh kpu provinsi dan dprd kabupaten kota kepada kpu provinsi dan kpu kabupaten kota penetapan daerah pemilihan dprd provinsi dan dprd 1s d mar dilaksanakan olehs d april verifikasi terhadap kelengkapan administrasi calon s d april dilaksanakan oleh kpu anggota dpd dibantu kpu provinsi pemberitahuan hasil verifikasi kelengkapan administrasi april dilaksanakan oleh kpu dibantu kpu provinsi perbaikan terhadap kelengkapan administrasi s d april verifikasi terhadap perbaikan kelengkapan administrasi 1s d mei dilaksanakan oleh kpu dibantu kpu provinsi verifikasi faktual terhadap persyaratan dukungan 8s d mei dilaksanakan oleh kpu kabupaten kota penyampaian hasil verifikasi faktual persyaratan mei dilaksanakan oleh kpu dukungan kepada bakal calon anggota dpd dibantu kpu provinsi perbaikan terhadap persyaratan dukungan s d mei verifikasi terhadap perbaikan persyaratan dukungan meis d12 juni dilaksanakan oleh kpu program kegiatan jadwal keterangan ala muatan kota penyusunan dan penyampaian berita acara hasil juni dilaksanakan oleh kpu verifikasi administrasi dan faktual kepada kpu provinsi dan kpu kabupaten kota penelitian persyaratan calon anggota dpd s d juni dilaksanakan oleh kpu penyusunan dan penetapan daftar calon sementara s d juni dilaksanakan oleh dcs) anggota dpd kpu pengumuman dcs anggota dpd 1s d juli dilaksanakan oleh kpu masukan dan tanggapan masyarakat 4s d13 juli permintaan klarifikasi kepada calon anggota dpd s d juli dilaksanakan oleh kputetap dct) s d juli dilaksanakan olehcalon dan s d april dilaksanakan oleh: bakal calon: anggota dpr kpudministrasi april dilaksanakan oleh daftar calon dan bakal calon kepada partai politik kpu, kpu provinsi, peserta pemilu dan kpu kabupaten kota perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan 1s d mei dilaksanakan oleh bakal calon pengganti anggota dpr, dprd provinsi dan partai politik masing dprd kabupaten kota masing tingkatan verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat s d mei dilaksanakan oleh calon anggota dpr, dprd provinsi dan dprd kpu, kpu provinsi, kabupaten kota dan kpu kabupaten kota penyusunan dan penetapan dcs anggota dpr, dprd s d juni dilaksanakan oleh provinsi dan dprd kabupaten kota kpu, kpu provinsi dan kpu kabupaten kota pengumuman dcs anggota dpr, dprd provinsi dan s d juni dilaksanakan oleh dprd kabupaten kota dan persentase keterwakilan kpu, kpu provinsi dan perempuan kpu kabupaten kota masukan dan tanggapan masyarakat atas dcs anggota 1s d juli dpr, dprd provinsi dan dprd kabupaten kota permintaan klarifikasi kepada partai politik atas s d juli dilaksanakan oleh masukan dan tanggapan masyarakat terhadap dcs partai politik masing anggota dpr, dprd provinsi dan dprd masing tingkatan kabupaten kota penyampaian klarifikasi dari partai politik kepada kpu, juli kpu provinsi, dan kpu kabupaten kota program kegiatan jadwal keterangan pemberitahuan pengganti dcs s d juli pengajuan penggantian bakal calon anggota dpr, dprd s d juli provinsi, dan dprd kabupaten kota verifikasi pengganti dcs anggota dpr, dprd provinsi s d juli dilaksanakan oleh dan dprd kabupaten kota kepada kpu kpu partai politik masing provinsi kpu kabupaten kota masing tingkatan penyusunan dan penetapan daftar calon tetap dct) tulis d3 august dilaksanakan oleh anggota dpr, dprd provinsi dan dprd kpu, kpu provinsi dan kabupaten kota kpu kabupaten kota pengumuman dct anggota dpr, dprd provinsi dan august diumumkan oleh kpu,ugust s d okt koordinasi dengan pemerintah daerah untuk s d des kpu kpu provinsi penetapan lokasi pemasangan alat peraga untuk kpu kabupaten kota pelaksanaan kampanye berkoordinasi dengan pemerintah pemerintah daerah pendaftaran pelaksana kampanye pemilu anggota ditetapkan oleh kpu, dpr, dprd provinsi dan dprd kabupaten kota) jan s d feb kpu provinsi dan kpu serta anggota dpd kepada kpu, kpu provinsi dan kabupaten kota kpu kabupaten kota penyerahan laporan awal dana kampanye dan feb s d mar dilaksanakan oleh rekening khusus dana kampanye kepada kpu, partai politik peserta kpu provinsi dan kpu kabupaten kota. pemilu sesuai tingkatannya koordinasi dengan lembaga terkait kpi, kpid, febs d12 mar2014 kpu dan kpu provinsi dewan pers, polri). penyusunan jadwal kampanye rapat umum feb s d mar dilaksanakan oleh dengan peserta pemilu, kpu, kpu provinsi dan kpu kabupaten kota pelaksanaan kampanye melalui pertemuan jan2013s d5 april dilaksanakan oleh terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran peserta pemilu bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga. pelaksanaan kampanye melalui rapat umum dan mars d5 april dilaksanakan oleh iklan media massa cetak dan elektronik. peserta pemilu penyerahan laporan dana kampanye meliputi 19s d april dilaksanakan oleh penerimaan dan pengeluaran kepada akuntan partai politik peserta public melalui kpu, kpu provinsi, dan kpu pemilu dan calon kabupaten kota anggota dpdkampanye kepada s d mei kpu, kpu provinsi, dan kpu kabupaten kota a1 program kegiatan jadwal keterangan penyampaian hasil audit dana kampanye oleh meis d juni dilaksanakan oleh kpu, kpu provinsi, dan kpu kabupaten kota kpu, kpu provinsi dan kepada peserta pemilu kpu kabupaten kota pengumuman hasil audit penerimaan dan 4s d junisimulasi penyampaian hasil penghitungan suara s d feb dilaksanakan dengan menggunakan sistem informasi elektronik masing masing kabupaten kota (termasuk beberapa kecamatan) monitoring persiapan pemungutan suara daerah s d mar dilaksanakan oleh kpu sampai tingkat pps pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu sebelum april dilaksanakan oleh pemungutan suara kepada pemilih dan saksi oleh kpps kppstps april dilaksanakan oleh kpps pengumuman hasil penghitungan suara tpstplpps ppen s d april dilaksanakan oleh pps ppen pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara s d april dilaksanakan olehrogram kegiatan jadwal keterangan ban pen dari kemlu kepada kpu april dilaksanakan oleh kemlu rekapitulasi hasil penghitungan suara ppk s d april dilaksanakan oleh ppk pengumuman salinan sertifikat rekapitulasi hasil 14s d april dilaksanakan oleh ppk penghitungan suara ppk. penyampaian berita acara dan rekapitulasi hasil 15s d april dilaksanakan oleh ppk penghitungan suara tingkat kecamatan kepada kpukabupaten kota kabupaten kota pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara 20s d april dilaksanakan oleh kpu tingkat kabupaten kota kabupaten kota penyampaian hasil rekapitulasi penghitungan suara 20s d april dilaksanakan oleh kpu tingkat kabupaten kota kepada kpu provinsiprovinsi provinsi pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara s d april dilaksanakan oleh oleh tingkat provinsi kpu provinsi il. penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara s d april dilaksanakan oleh pemilu anggota dpr, dpd, dprd kepada kpu kpu provinsi rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu tingkat april d mei dilaksanakan oleh nasional kpu penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan s d mei dilaksanakan oleh suara partai politik dan perolehan suara calon anggota kpubatas s d mei dilaksanakan oleh kpu penetapan perolehan kursi dan calon terpilih penetapan perolehan kursi dan calon terpilih s d mei ditetapkan oleh kpu anggota dpr serta dpd pemberitahuan dan pengumuman calon terpilih s d mei ditetapkan oleh kpu anggota dpr, dan dpd penetapan perolehan kursi dan calon terpilih s d mei ditetapkan oleh anggota dprd provinsi kpu provinsi pemberitahuan dan pengumuman calon terpilih s d mei ditetapkan oleh anggota dprd provinsi kpu provinsi penetapan perolehan kursi dan calon terpilih s d mei ditetapkan oleh kpu anggota dprd kabupaten kota kabupaten kota pemberitahuan dan pengumuman calon terpilih s d mei ditetapkan oleh kpuprogram kegiatan jadwal keterangan dpr dan dpd august sep oleh presiden pengucapan sumpah janjidpr, dpd, s d meipu kabupaten kota juli kabupaten kota kpu provinsi august penyusunan dokumentasi april s d august dilakukan oleh kpu, kpu provinsi, kpu kabupaten kota pengelolaan arsip sept 2014s d1 okt dilakukan oleh kpu, kpu provinsi, kpu kabupaten kota pembubaran badan badan penyelenggara hoc juni dilakukan sesuaiusai kamil manik |
salinan helaterdapat beberapa kekeliruan penulisperlu diperbaiktahun danpada tanggal maret memutuskan: .ubah sebagai berikut: ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: usulan anggota pps sebagaimana dimaksud dalam berjumlah minimal (dua) kalimusyawaratan desa dewan kelurahan atau sebutan lainnya, maka ppk atau kpu kabupaten kota dapat menunjuk anggota pps. . diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: sesuai dengan aslinya era per pakaian jenderal kpud kepala hukum itik |
komisi pemilihan umumgelolaan arsip dinamis sebagai acuan dalam pengelolaan arsipsebagaimanamutuskan . memutuskan menetapkan: peraturan komisi pemilihan umum tentang pengelolaan arsip dinamis komisi pemilihan umum. bab ketentuan umum dalam peraturan ini yang dimaksud dengaingkat kpu kip kabupaten kota adalah penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu, adalah daftar yang paling kurang berisi jangkayang lainnya. petugas arsip pengelola arsip adalah staf yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dibidang kearsipan. registrasi adalah tindakan pencatatan terhadap bagian dari tahapan kegiatan pengurusan surat. bab ii. bab maksud dan tujuan peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam mengelola arsip dinamis lingkungan komisi pemilihan umum. tujuan pengelolaan arsip dinamis adalah standardisasi dalam penerapan sistem kearsipan sekretariat jenderal komisi pemilihan umum, mewujudkan tertib administrasi umum yang tepat guna dan berhasil guna, cc. mengupayakan penyelamatan arsip, mewujudkan efektifitas penyimpanan dan pencarian berkas arsip, dan menunjang kelancaran komunikasi kedinasan baik lingkup intern maupun eastern instansi. bab iii pengelolaan arsip dinamis bagian kesatu penanggung jawab, lingkup dan tahapan pengelolaan arsip dinamis dilaksanakan oleh pencipta arsip, unit pengolah dan unit kearsipan. pencipta arsip bertanggung jawab atas ketersediaan dan autentisitas arsip dinamis.komisi pemilihan umum dan kepentingan publik . pengelolaan arsip lingkungan komisi pemilihan umum meliputi: arsip aktif yang berada masing masing unit pengolah, dan arsip inaktif yang berada unit kearsipan. pengelolaan arsip sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: tahap penciptaan arsip, tahap penggunaan arsip, tahap pemeliharaan arsip, dan tahap penyusutan arsip. bagian kedua penciptaan arsip penciptaan arsip sebagaimana dimaksud dalamoleh pencipta arsip berpedoman pada tata naskah dinas dan klasifikasi arsip. penciptaan arsip sebagaimana dimaksud dalam huruf berpedoman pada tata naskah dinas lingkungan komisi pemilihan umum dan dilaksanakan oleh penciptalengkap, dan. tindakan pengendalian sebagaimana dimaksud dilakukan untuk mengetahui posisi dan tindak lanjut dari arsip yang telah didistribusikan. tindakan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh unit pengolah dan unit kearsipan dengan mencatat secara manual dan atau elektronik dan diberikan bukti penerimaantahap penggunaan arsip sebagaimana dimaksud dalam huruf diperuntukkan bagi kepentingan . kepentingan komisi pemilihan umum, pemerintah dan masyarakat. unit pengolah dapat melakukan alih media terhadap arsip dinamis. penggunaan arsip dinamis berpedoman pada sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip. bagian keempat pemeliharaan arsip pemeliharaan arsip menjadi tanggung jawab unit pengolah. pemeliharaan arsip dinamis dilakukan untuk menjaga autentisitas, keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip. pemeliharaan arsip meliputi kegiatan: pemberkatan arsip aktif, penataan arsip inaktif, dan cc. penyimpanan arsip. perawatan dan pengamanan arsip menjadi tanggung jawab unit pengolah dan unit kearsipan. perawatan arsip sebagaimana dimaksud pada mencakup kegiatan: perlindungan fisik arsip, dalam hal ini menghindari kerusakan atau kehancuran dan menjamin keselamatan fisik arsip, dan penyediaan sarana dan pra sarana dalam melakukan perawatan. pengamanan dilakukan melalui kegiatan pengamanan informasi dan keabsahan arsip, meliputi perlindungan informasi arsip dari kemungkinan pencurian, kelalaian, penyalahgunaan, publikasi tanpa izin, dan atau tindakan lain yang merugikan. bagian . bagian kelima penyusutan arsip penyusutan arsip dilaksanakan oleh sekretariat jenderal komisi pemilihan umum berdasarkan jra. kegiatan penyusutan terdiri dari pemindahan arsip inaktif, pemusnahan arsip tidak bernilai guna, dan cc. penyerahan arsip statis. tujuan penyusutan, meliputi menghemat penggunaan sarana dan prasarana penyimpanan arsip, menekan biaya dalam pengelolaan arsip menjadi serendah mungkin,mindahan arsip inaktif sebagaimana dimaksud huruf meliputi: pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah unit kearsipan, dan pemindahan arsip inaktif berdasarkan jra untuk memilih arsip yang retensi aktifnya sudah selesai. prosedur pemindahan arsip inaktif, terdiri dari: pemeriksaan arsip berdasarkan jadwal retensi arsip, pengelompokkan berdasarkan jenis arsip, cc. pencatatan . cc. pencatatan dalam daftar arsip yang akan pindahkan dan dibuat rangkap (dua): pengurutan jenis arsip berdasarkan nomor urut dalam daftar arsip yang dipindahkan dan dimasukkan dalam boks secara urut serta diberi label nomor, pengolah, dan tahun penciptaan. setiap pemindahan arsip inaktif harus mendapatkan persetujuan pimpinan unit pengolah, dan setiap pemindahan arsip inaktif dibuatkan daftar arsip inaktif dan disertakan berita acara pemindahan arsip inaktif. pemusnahan arsip tidak bernilai guna, sebagaimana dimaksud huruf memperhatikan prinsip pemusnahan arsip secara total sehingga hilang indentitas baik fisik maupun informasinya, pemusnahan arsip sebagaimana dimaksud dilakukan oleh unit kearsipan. prosedur pemusnahan arsip tidak bernilai guna meliputingelompokkan arsip yang akan dimusnahkan dan yang akan disimpan, cc. arsip yang akan dimusnahkan dicatat dalam daftar arsip yang akan diusulkan untuk musnahdan pencipta arsip untuk mendapatkan persetujuan, arsip yang telah mendapatkan persetujuan dari pimpinan unit pengolah untuk dimusnahkan segera . segera dibuat daftar arsip yang dimusnahkan dan berita acara pemusnahan, daftar arsip yang dimusnahkan dan berita acara pemusnahan buat rangkap (dua), pemusnahan dilakukan secara total dengan cara:. penyerahan arsip statis sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib dilakukan oleh unit kearsipan kepada lembaga kearsipan. arsip statis sebagaimana dimaksud merupakan arsip yang memiliki nilai guna sejarah, nilai guna pertanggungjawaban nasional dan nilai guna bagi kepentingan nasional. prosedur penyerahan arsip statis meliputi: meneliti dan mengelompokkan arsip statis sesuai dengan jadwal retensi arsip, membuat daftar arsip usul serah rangkap (dua), masing masing untuk unit kearsipan dan lembaga kearsipan sesuai tingkatannya, cc. penyerahan arsip kepada anri lembaga kearsipan daerah mendapat persetujuan dari: sekretaris jenderal kpu: sekretaris kpu provinsi: dan sekretaris kpu kabupaten kota. setelah . setelah mendapatkan persetujuan kepala anri, kepala arsip daerah provinsi, dan kepala arsip daerah kabupaten kota dilakukan penyerahan arsip, penandatanganan berita acara penyerahan arsip dilakukan oleh sekretariat jenderal kpu dan kepala anri, sekretaris kpu provinsi dan kepala arsip daerah provinsi, dan sekretaris kpu kabupaten kota dan kepala arsip daerah kabupaten kota, danpu, kpu provinsi, kpu kabupaten kota dan satu disimpan oleh anri, lembaga kearsipan daerah provinsi, lembaga kearsipan daerah kabupaten kota. bab ketentuan lain lain kpu provinsi kip aceh dan kpu kip kabupaten kota dalam pengelolaan arsip berpedoman pada peraturan ini. penjelasan teknis tentang penggunaan, pemeliharaan dan penyusutan arsip sebagaimana tercantum dalam peraturan ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini. bab penutup peraturanfe, kepala biro hukum nur syariah lampiranpenjelasan teknis tentang penggunaan, pemeliharaan dan penyusutan arsip komisi pemilihan umum berita acara pemindahan arsip daftar arsip yang akan dipindahkan berita acara pemusnahan arsip daftar arsip usul musnah berita acara serah terima arsip daftar arsip usul serah berita acara pemindahan arsip pak sii tamba senisiniierarenazan put enererenensarsnns came esoneseversimareresia dilaksanakan pemindahan arsip inaktif dari unit kerja . unit kerja tata usaha melibatkan nama ana jabatan emban unit kerja anororoooooooooooononeneenteannnannnnanannanannnannaaaananaanaan dalam hal ini bertindak atas nama unit .oooooooo.sebagai pihak nama jabatan asi asm enlmemenemnnaan kinerja andika eren ena dalam hal ini bertindak atas nama unit kerja tata usahapihak ii, daftar arsip yang akan dipindahkan unit kerja one masuk pelaksana mama pemanggang jawab? leovereeeeiitenenenteeent venesia mean esa ema aan akan penataan o keterangan unit kerja diisi unit kerja yang menciptakan arsip. pelaksana diisi nama petugas staf yang melaksanakan pemindahan. penanggung jawab diisi nama jabatan pimpinan unit kerja. kolom diisi nomor urut jenis seri arsip. kolom diisi jenis seri arsip misalnya: surat suara, daftar pemilih, daftar peserta pemilu, dan sebagainya. kolom diisi keterangan waktu arsip diciptakan misal januari september dan sebagainya. kolom diisi jumlah volume arsip misalnya dalam satuan berkas, folder, boks. kolom diisi jenis sistem penataan arsip, misal sistem nomor, sistem abjad, sistem subyek sebagian arsip rusak, boks dan sebagainya. berita acara pemusnahan arsip pada hari ini . tanggal .ooo. bulan l.iooooooo (ahun we.o.oooooooooooooooooooooooooo oo sejumlah..ooo. kepala biro umum saksi saksi bagian hukum bagian pengawasan keterangan: pemusnahan arsip pemilu dilaksanakan atas dasar seb kpu dan anri nomor kb kpu tahun tentang penyelamatan dan pelestarian arsip pemilu. kegiatan yang dilakukan dalam pemusnahan, sebagai berikut: pelaksanaan pemusnahan disaksikan oleh kepala biro hukum dan inspektur sekretariat jenderal komisi pemilihan umum: pelaksanaan pemusnahan disertai berita acara pemusnahan dan daftar arsip dibuat rangkap (dua), cc. pemusnahan arsip dilaksanakan secara total sehingga fisik dan informasi tidak dapat dikenal lagi, dokumen pemusnahan arsip, diantaranya: rekomendasi tim, surat persetujuan kepala anri, surat keputusan ketua kpu, berita acara dan daftar arsip yang dimusnahkan disimpan sebagai pengganti arsip yang dimusnahkan: dalam hal terdapat jenis arsip yang tidak dapat dimusnahkan maka kepala anri merekomendasikan jenis arsip tersebut untuk diserahkan lembaga kearsipan. daftar arsip usul musnah nama instansi nan alamat weeks umi jenis series arsip keterangan nama instansi diisi keterangan nama lengkap instansi yang memusnahkan arsip. alamat diisi alamat kantor instansi. kolom diisi nomor urut jenis arsip. kolom diisi jenis seri arsip, misalnyapenyerahan, meliputidalam daftar arsip usul serah: arsip statis dari kpu kabupaten kota diserahkan kepada lembaga kearsipan kabupaten kota arsip statis dari kpu provinsi diserahkan kepada lembaga kearsipan provinsi dan arsip statis kpu termasuk kantor perwakilan luar negeri diserahkan anri: sebelum pelaksanaan penyerahan arsip statis, kpu provinsi dan kabupaten kota meminta persetujuan ketua kpu untuk menyerahkan arsip statis lembaga kearsipan daerah masing masing, berdasarkan persetujuan ketua kpu, pimpinan kpu provinsi dan kabupaten kota mengirimkan surat kepada lembaga kearsipan daerah masing masing disertai dengan daftar arsip yang akan diserahkan dengan tembusan kepada ketua kpu dan kepala anri. sedangkan kpu mengirim surat dihampiri daftar arsip usul serah kepada anri: jika anri atau lembaga kearsipan daerah maka kepala anri merekomendasikan arsip tersebut untuk dimusnahkan: dan pelaksanaan serah terima arsip disertai dengan berita acara dan daftar arsip yang akan diserahkan, minimal rangkap (dua). berita acara serah terima arsip berdasarkan undang undang nomor tahun tentang kearsipan pada hari ini ., tahun gundam ogan oma olahan man bertempat leak aan yang bertandatangan dibawah ini nama amemeromeomere nan jabatan sea aim memakan dalam hal ini bertindak untuk dan atas mama .ooooooooooooooooooc (instansi yang menyerahkan), selanjutnya disebut pihak yang menyerahkan: nama nan pen jabatan oam dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama .oo untuk dimanfaatkan seluas luasnya bagi kepentingan pemerintahanjakarta, oo. ketua komisi pemilihan umum husni kamil manik daftar arsip usul serah nama instansi nan alamat namamu masa jenis seri arsip keterangan nama instansi, diisi keterangan nama lengkap instansi yang menyerahkan arsip lembaga kearsipan. alamat, diisi alamat kantor instansi sebagaimana dimaksud angka kolom diisi nomor urut jenis arsip. kolom diisi jenis seri arsip, misalnya::(ae kepala biro hukum tka menara sai! deni aah ipni ntr syariah |
ta, can sia.wilayah provinsisangan calon adalah bakal calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, dan atau calon walikota dan wakil walikota, yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta pemilihan. tempat, . kecamatan, dan, dan, model daa kwk merupakan sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara setiap tps dalam satu wilayah desa atau sebutan lain kelurahan, model daa kwk plant da1 kwk plant merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara setiap tingkpenghitungan perolehan suara setiap tingkatan, model.5, model c1 kwk dan laporannya.dan1 kwk dan laporannya kepada kpu kip kabupaten . kabupaten kota untuk dilakukan pemindaian atau scan dan diumumkan lam. kwk plant, ketua atau anggota pps bertugas membacakan formulir model c1 kwk beserta lampiran model c1 kwk, kwk planta.ruang. ruang untuk rapat, formulir berita acara dan sertifikat, cc. kotak suara tersegel yang berisi dokumen pemungutan dan penghitungan suara tps, kotak suara kosong yang ditempel stiker bertuliskan rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk menyimpan berita acara dan sertifikat hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara ppk masing masing (satu) buah untuk setiap jenis pemilihan kwk plant, cc. model da kwk, model da1 kwk, model da1 kwk plantempat formulir model da kwk, model da1 kwk, da2 kwk, model daa kwk dan model da7 kwk, masing masing sebanyak (satu) lembar, lubang. cc. lubang gembok kotak suara masing masing tpsatau sebutan lain kelurahasecara berurutan . berurutan dimulai dari pps pertama kecamatanmencatat hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf dalam formulir model daa kwk plant, menyalin formulir daa kwk plant dalam formulir model daa kwk, mengeluarkan dpt, tb tb dan.sg. menghimpun dpt, tb tb dan yang telah menjadi (satu) bagian per desa atau sebutan lain kelurahan menjadi (satu) bagian per.formulir da1 kwk dan lampiran kepada kpu kip kabupaten kota untuk diunggah pada laman kpu kip kabupaten kot,....,...kota dan wakil walikota terpilih., dan mengamankan keutuhan: kotak. kotak suara yang berisi formulir model da kwk, model daa kwk, model da1 kwk, model daa kwk plant, model da2 kwk, model da1 menyerahkan kotak suara yang berisi formulir model db kwk, model db1.. bab rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernurbawaslu provinsi: dan kpu .rupa, formulir berita acara dan sertifikat..b1 kwk dan laporannyakota dan wakil wali.iga) hari. kpu kip kabupaten kota menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota dan wakil wali. cc.c1 kwk dan laporannya dengan formulir model c1 kwk dan laporannya yang diterima ppk, ppk melakukan pengecekan formulir model c1 kwk plant dan atau model c1 kwk dan laporannya kwk plant.ewan perwakilan rakyat daerahkota dan wakil walikota terpilih kepada dewan perwakilan rakyat daerahkota dan wakil walikota atau wakil walidiusulkan sampai dengan pengesahan dan pelantikan pasangan calon terpilih, calon terpilih berhalangan .calon yang memenuhi syarat dengan melampirkan bukti keterangan berhalangan tetap pada saat pengusulan pengesahan dan pelantikan pasangan calon. dalam hal sejak diusulkan sampai dengan pengesahan dan pelantikan pasangan calon terpilih, pasangan calonpasangan calon dengan perolehan suara terbanyak berikutnya dengan melampirkan bukti keterangan berhalangan tetap pasangan calon pada saat pengusulan pengesahan dan pelantiktidak dapat dilaksanakan pada wilayah kerja ppk, kpu kip kabupaten kota dapat memerintahkan . memerintahkan ppk untuk melaksanakan rekapitulasi ibukota kabupaten kota. kpu provinsi kip acehkota dan wakil walikota. kpu provinsi kip aceh dapat bekerjasistem informasi. . perselisihir fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf kantor pos,tentang pemilihan. bab xbiro hukum sekret, ita tendean, nak iyah lampirsurat pengantar penyampaian berita acara hasil penghitungan perolehan suara tingkat tps.. model db6ece undangan rapat rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat provinsi. pele model d kwk ng: han)agu:c1 kwk plant rincian nama pasangan calon jumlah pena ara galon date dad dead jumlah suara tidak sah jumlah suara sah danmodel daa kwk kabupaten kota") daan anna anna aan aan aan anna aan halaman rincian jumlah nama pasangan calon jumlah tps tps tps tps tps tps tps tps tps tps tps tps tps tps pindahan lele lt7tl cl . . paman dara calon kenanga kenapa deaan anna anna aan aan aan anna aan model daa kwk kecamatan daan anna anna aan aan aan anna aan halaman rincian nama pasangan calon jumlah akhir jumlah tps tps tps tps tps tps tps tps tps tps tps tps tps tps lele lt7tl cl . . paman dara calon kenanga kenapa dea pena ana kena kena deadenarag: diisi berdasarkan formulir model c1 kwk apn kelurahan desa daa nanannanannnananananaaananaaannenanaeananananaanaaaanaaanaaa ana aaaaaa rincian bar uas ii las lay (data pemilih tem terdaftar dalam daftar pemilih tetap doo wen) doo doo pemilih terdata dalam datar pemilih tetap lil tambahan tb doo doh pemilih terdaftar dalam daftar pemilih pindahan dpp) doo doo pemilih daftar pemilih tambahan (ppm) lil aia aia lil pengguna hak pilih mts nssinsdsiios2 lsn vena kennnnnnnnn senna kemenakan enya panen dan enggunatakpiidatam daftar pemain tetap t uo o ( ld tambahan tb lil tot pengguna hak pilih dalam daftar pemain lil pindahan dpp) doo doo pengguna hak pilih dalam daftar pemilih doo men kepenuhan (loo loo doo lil lil nama saksi) nama saksi) tanda tangan) tanda tangan) kelurahan desa pemeran memanen nana memanen aan model daa kwk kecamatan pan entnnaanannnnananannaan antara halaman . jumlah pindahan am. am. am. am. am. am. am. pindahan bar uas ii las lay |data pemilih tem terdaftar dalam daftar pemilih tetap dp) lil lil iai oot oot pemilih terdata dalam datar pemilih tetap wp lil iai tambahan tb pemilik terdaftar dalam daftar pemilih pindahan dpp) lil lil iai aa. . pemilih daftar pemilih tambahan (ppm) lil aia aia lil lou lou pengguna hak pilih genap dlam daur pem lil lil dpt) leo pengguna dalam data pem tetap lil lil tambahan tb pengguna hak pilih dalam daftar pemain wp lil pindahan dpp) leo pengguna hak pilih dalam daftar pemilih mataanabmapenm sia wp lil lou lou lou lou nama saksi) nama saksi) tanda tangan) tanda tangan) kabupaten kota") aaa nan halaman . ban pelan bls ikan belang bilan bila pelan las bkn . |data pemilih tem terdaftar dalam daftar pemilih tetap dp) doo doh bumi terdaftar dalam daftar pemilih tetap tambahan tb doo doo pemilih terdaftar dalam daftar pemilih lil pemilih daftar pemilih tambahan (ppm) oot oot lil inn dana ann ann dana nan ann dan nan ann dan nan dan bnn pengguna hak pilih esa (dpt) (loo loo doo pengguna takpiidatam daftar peminatan do uny lo round dl tambahan tb doo doo pengguna hak pilih dalam daftar pemain doo pindahan dpp) lil (loo loo doo pengguna hak pilih dalam daftar pemilih wp lil matang dembaeewarra (em tot ll doo dst dna dna dna dna dpapan aaa yaaa aaa aaa papan halaman rincian ii. data penggunaan surat suara tps tps tps tps tps tps tps tps tps tps tps tps tps tps tps jumlah dns ibar a b k38 kajumlah wwe ci iitcdciie,iaman model daa kwk kabupaten kota") dana nannnaann nan ana nanannnaaeaaann nan naananan anna tea makanan rea halaman . rincian ilbar a b k38 kumlah surat tara yang budak digunakan ann tetes tee punah sunat suara yang digunakan ana tenun tni tee benjumlah pindahanaaa nan halaman . rincian iiakhirjumlah pindahan jumlah akhir wwe eio. man tekan kegunaan dede, model na: da kwk kh melaksanengan menggunakan formulir model c1 kwk dan dituangkan dalam formulir model daa kwk plant dan daa kwk yang meliputi . tps dalam satu wilayah kecamatan. penjumlahan data data dari seluruh desa kelurahan dengan menggunakan formulir model daa kwk dan dituangkan dalam formulir model dai kwk plant dan dai kwk yang meliputi . desa kelurahan dalam satu wilayah kecamatan. cc. pencatatan kejadian khusus dan atau keberatan saksi dengan menggunakan formulir model da2 kwk.pasangan calon2ga kwk kabupaten kota") panen aan rincian na era las lay (dpt) aaa aaa aaa aaa aaa aaa b.bemitinterdattardalambatar pemiintetap tambahan tb aaa aaa aaa aaa aaa aaa pama pindahan ph) aaa aaa aaa aaa aaa aaa pemiihbaftar pemilih tambahan (ppt) lil lil ana kalo aaa aaa aaa aaa (dpt) aaa aaa aaa aaa aaa aaa benggunahakpiti dalam daftar pemitintetap t b o a.benggunahakpitihdatam daftarpemin pindahan dpp) aaa aaa aaa aaa aaa aaa penggunahakpilihdatam daftar pemain lil lil tangan2 dembaypensaaaami tot kalo aaa aaa aaa aaaena aan nana modelid kwk kabupaten kota") daan maan aan maan halaman . rincian |i. a35 tl2 las lay data pemilih pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tetap wp) lao lil aa. mm. lao oo lil lil pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tetap tambahan tb aa. ,$. . lo lil lil lil lil aa. pemilih terdaftar dalam daftar pemilih pindahan dpp) lao lil aa. mm. pemiihbaftar pemilih tambahan (ppt) lil lil (pengguna ktp atavidentitaskependudukan lil lil hanna lo lil lil lil lil aa. jumlah pemilih (142x354) lao lil aa. aj. (pengguna hak pilih manga tepi alam daan pemilih team lil lil lil lil lil (dp) lor aa. mm. lao oo lil lil pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tetap tambahan tb aa. ,$. . lo lil lil lil lil aa. pengguna hak pilih dalam daftar pemilih pindahan ph) aa. mm. pengguna hak pilih dalam datar pemilih lao oo lil lil tambahan tb ) pengguna satu lil menetas kepengurusan @ininya lo lil lil lil lil aa. jumlah seluruh pengguna hak pilih || lil a.sl kwk halaman . rincian |i.ta pemilih pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tetap wp) aa. ,$. . lo lil lil lil lil aa. pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tetap tambahan tb lao lil aa. mm. lao oo lil lil pemilih terdaftar dalam daftar pemilih pindahan dpp) aa. ,$. . lo lil lil lil lil pemilihbaftar pemilih tambahan (pp1b) anna aa. mm. lao oo lil lil loo doo (pengguna hak pilih mang mpa dalam datar pemilih tap na. dp) lo lil lil lil lil aa. ran pem tap lil lil lil lil lil tambahan tb aa. mm. lao oo lil lil pengguna hak pilih dalam daftar pemilih pindahan dpp) aa. ,$. . lo lil lil lil lil pengguna hak pilih dalam daftar pemilih aa. tas kepenatan ininya aa. mm. lao oo lil lil lo drincian (ii.wwe he, . ct.i kwk kabupaten kota") daan maan aan maan halaman rincian (pemain suara sah galon kena kena kena kenhalaman . rincian |entan surat suara yang tak digunakan bere ono arena surat suara yang digunakan eren rincian |iti. data suara sah dan tidak s(jumlah akhiragu:1 kwk diisi berdasarkan formulir model daa kwk halaman man plantcl. . .c .uu.u.ui paman dara calon kenanga kenapa dea pena ananna senen anna senen anna senen anna senen anna senen anna senen anna senen pindahan was babe heeindahan sn. sn. sn. sn. sa. sm. sa. sm. sa. sm. jumlah akhir www base wae wsa babe babakomi model tag da3 kwk nu: omegean catatan coret yang tidak perlu model da4 kwk ng: tikomi sy, model na: da5 kwk kecamatan kabupaten kota "") provinsi nama saksi dari pasangan calon tanda tangan panwascam kanannannanananaanaan nama pasangan calon lanagaakaanetananaanaa anannanannanaananaan nama pasangan calon dowrnenaananananananan panitia pengawas pemilu kecamatan yang menyerahkan ketua ppk . nama lengkap) terdiri dari salinan model daa kwk. salinan model da kwk dan model da1 kwk. ) coret yang tidak perlu komi panitia pemilihan kecamatan kecamatan.ooooooooooooooooo nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn da6 kwk nag: kabupaten.oooooocococo.ooooooooocomanata tbenataaaa hasil penghitungan perolehan saksi pasangan calon xng:nkaaaanaaanaan anna aan ana provinsi dandanan nana nana anna nanas instansi lembaga nama organisasi tanda tangan tanda tangan ketua ppk komik, model na: db kwk yo. pada hati ini .i juu. tanggal .iiiiiiuuuuk: penjumlahan data dalam formulir model da1 kwk dari seluruh kecamatan sejumlah . kecamatan dalam satu wilayah kabupaten kota dan dituangkan dalam formulir model db1 kwk. pencatatan kejadian khusus dan atau keberatan saksi dengan menggunakan formulir model db2 kwk. demikian berita acara ini dibuat dalam . wwwketua anggota anggota anggota anggota saksi pasangan calon saksi pasangan calon saksi pasangan calon catatan coret yang tidak perlu. gei kwk ng" kwk laman rincian ton ipa .!| s3. ls sahalaman .iakwkindahan jumlah akhiran model dbikwk rincian |ii.ni,perak provinsi ana aaa aaa ananda pan aman senace le lc. " vslkwk? ee b dia toy partai pengusung perseorangan) (partai pengusung perseorangan) nan suara gaon meter hedakanananananana nana nenek aan aan aanone ketua coret yang tidak perlu #si model db3 kwk ng: imodel da1 kwk |. model da1 kwk plant model da2 kwk model da3 kwk model da5s5 kwk model da6 kwk model da7 kwk model daa kwk model daa kwkmodel db4 kwk ni: tianakaananaananaanan nana aancatatan surat pengantar ini digunakan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur. komi sy, model nag: db5 kwk tkanananananananaanaan nama pasangan calon doranaanaananaaanaaaan panitia pengawas pemilihan benaanananananananaa kabupaten kota kenanaanananananananananaaaaan yang menyerahkan kpu kabupaten kota nama lengkap) met kpu kabupaten kota model kabupaten kota.ooooococooocoooooooooooooooooo.oo.o. nag: provinsi.o.order2ee2enenenenentenneenenannnnnaanaanananaaaaaaaa tel han jl. .ecoooooooomooooooo. secocooococoooooo") oom ketua nama lengkap) coret yang tidak perlu tembusan ketua kpu pro vin .oak uonanananananaananananaaaana nama net anu lembaga tanda tangan tanda tangan ketua kpu kabupaten kota komi na. kena komisi pemilihan umum provinsi kabupaten kota mararararaenen nana berita acara tentang penetapan acer men annaaann periode macan. pada pemilihan tahun. pada hari ini . tanggal .o.oo.cbooo pujian senaneenenn namun lena misi pemilihan umum provinsi kabupaten kota . telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan pasangan calon terpilih peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur bupati dan wakil bupati walikota dan wakil walikota) . hasil pemilihan tahun .oo.o. dalam rapat pleno komisi pemilihan umum provinsi kabupaten kota"), memutuskan nama? merona ana data yang dipergunakan dalam penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur bupati dan wakil bupati walikota dan wakil walikota terpilih provinsi kabupaten kota). adalah berita acara tentangmodel db kwk) yang disahkan oleh komisi pemilihan umum provinsi kabupaten kota ) mecoooocoooooo. sertifik) model dc kwk model db1 kwk#) yang disahkan oleh komisi pemilihan umum provinsi kabupaten kota .oo.ooooooooooo keputusan komisi pemilihan umum provinsi kabupaten kota) . nomor . tahun tentang penetapan perolehan suara sah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur bupati dan wakil bupati walikota dan wakil walikota9 .mc.cc. pada pemilihan tahun demikian putusan rapat pleno komisi pemilihan umum provinsi kabupaten kota ) keeeeeaaee yang dituangkan dalam berita acara ini, dan ditandatangani oleh ketua dan anggota komisi pemilihan umum provinsi kabupaten kota .ooooooo.o.mo. komisi pemilihan umum provinsi kabupaten kota macaroni ketua merangkap kun uan kan ann ann nan nan nan nan nan ana mana bnn nan nan nan nan nan nan ann nan anggota) kian tan nan nan nan nannnann name ann nayanthara anggota) kenaantenannannkananaaan inn nnn ann ann nnanannnnnnannnnnnaaannennnnnnan nan nan ann anggota) penanam nanenakaanaannan tan nan nan nan nannnann name ann nayanthara anggota) kenaantenannannkananaaan pan nnnannnnnannnan npnennpene nan pen nan pennpnapnana anggota) kenaanantanannanananaaaaaa coret yang tidak perlu komik, model yu: penjumlahan data dalam formulir model db1 kwk dari seluruh kabupaten kota sejumlah . kabupaten kota dalam satu wilayah provinsi dan dituangkan dalam formulir model dc1 kwk. pencatatan kejadian khusus dan atau keberatan saksi dengan menggunakan formulir model dc2bbm mma data lama anta saksi pasangan calon saksi pasangan calon saksi pasangan calon kwk ten kot., malah setiap nabi kota pmid red nan b kota b ki gubernur dan kab kota pen gue model db1 kota smet rincian, milih formulir ana kab k: durasi provinsi dalam pemilihan kanan naa kas kor meme makanan kota kab ki sertifikat b kota nan bowo kap kota kab kg b kota kab ic ppp kab kota nnesnnek uni |aurora ppp ppp ka: kam unhan hak pil laras dal alih terdaftar alam daftar seasia ban ppp (dpt pemilih pe nnesnnek fee daftar pemilik entitas kel (one aan lah pem guna hak pilih dal : alih dala penguna harga tamba ili pil amuuuu pengguna memilih a tanda tan calon manannnnnnunanan pindah dalam daftar pem atau nam, ksi pasangan mennananannaaan pilih ngga aksi) mnmnnnannanan an) tanpa? been tanda tangan mamasa tanda tangan tambahan kepe pilih nama annanannagannas, pengguna hal mannnnnnnn n seluruh pe: kn. juta aksi) tangan) model dc1 kwk halaman . rincian data pemilih dan penggunaan hak piliwwe . .|i. data pemilih dan penggunaan hak pilih jumlah akur tan ton dan ann inn dna snn dna wasrincian jii.jii. data penggunaan surat suaraken partai pengusung perseorangan) (partai pengusung perseorangan) paman nara jan aran tangga tenun kena pake ded dna(ii. data penggunaan surat suara jumlah ii. data jumlah suara sah dan tidak sah jumlah arao. don cerna, ketua coret yang tidak perlu "aa" berita acara tak penerimaan hasil rekapitulasi penghitungan na: perolehan suara dari kabupaten kota dalam dc3 kwk pemilihan gubernur dan wakil gubernur san tahun were candunaanaananaanan ana aan yaitu berupa model db kwk modelana engkau, catatan coret yang tidak perlu komik, nagannnanana nana aaa aan nana instansi lembaga nama organisasi tanda tangan tanda tangan ketua kpu provinsi model nag: dc5 kwkkananaanaan nana nana nana nama pasangan calon kalangan nana nan nenek ancaman kanananananaannaaaa bawaslu provinsi panaaaaanaananaanannnnaaaaaan yang menyerahkan komisi pemilihan umum provinsi .w. nama lengkap) tara model dc6 kwk komisi pemilihan umumsea nba tingkat provinsi. saksi pasangan calon . bawaslu pro vin si.ooo.#o oo . kpu provinsi . m.j!)eevee nnipnnann tanggal meakaangaan tempat alamat .ooooooo.o.oooooooooomei ketua komisi pemilihan umum, ttd husni kamil manik safnjgn sesuai dengan aslinya sekretariat jenderal sekuel rare hukum omg |
komisi pemilihan umum redupantara dan disisipkan (satu) yakniketentuan diubah dan dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut: surat suara diberi pengaman dengan tanda khusus berupa mikroteks untuk menjamin keasliannya. dihapus. ketentuan diubah dan dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikutihapuslahan nur syariah |
sa) salinan npmak dan pemilihan bupati dan wakil bupati danihan umumpenelitianobjek lapangan dengan dokumen, penelitian administrasi dan verifikasi faktual terhadap pemenuhan persyaratan partai politik menjadipenelitian administrasi, verifikasi faktual, penetapan, dan pengundian nomor urutpenelitian administrasi dan verifikasi faktual terhadap kelengkapan, keabsahan dan kebenarapenelitian administrasi dan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada kpu mengumumkan hasil penelitian administrpersyaratan partai politik calon peserta pemilu hasil penelitian administrasi yang disampaikan oleh kpu. kpu provinsi kip aceh melakukan verifikasi faktual berdasarkan dokumen persyaratan partai politik calon peserta pemilu sebagaimana dimaksud padaenguruspenelitian administrasi dan verifikasi faktual terhadap keabsahan, kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan partai politik calon peserta pemilu sebagaimana dimaksud pada bagian keduawajib mendaftar kepada kpu dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan dalam undang undang, untuk dapat ditetapkan sebagai peserta pemilu sebagaimana dimaksud pada partai politik yang telah lulus verifikasi dan ditetapkan sebagai peserta pemilu pada pemilu terakhir wajib mendaftar kepada kpu dengan menyerahkan dokumen persyaratan. partai politik calon peserta pemilu mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang adil dan setara dalam pendaftaran, penelitian administrasi, verifikasi faktual penetapan partai politik dan pengundian nomor urut peserta pemiluuntuk keperluan pendaftaran, penelitian administrasi, verifikasi faktual, penetapan partai politik peserta pemilu dan pengundian nomor urutmenjadiketentuan dalam undang undang tentang partai politik, memiliki kepengurusan seluruh daerah provinsi, cc. memiliki kepengurusan paling sedikit (tujuh puluh lima persen) jumlah daerah kabupaten kota provinsi yang bersangkutan, memiliki kepengurusan paling sedikit (lima puluh persen) jumlah kecamatan daerahda tingkatansesuatsebagaibawah, penelitian administrasi, verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu danpartai politik dalam sipil. data partai politiksyarat partai politik menjadi peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf huruf huruf dan huruf pemasukan datadalam sipil sebagaimana dimaksud pada dan tidak menyerahk,, dan dokumen persyaratan pendaftaran partai politikhardcore yang telah diserahkan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan hurufhardcore yang diserahkan, kpu mengembalikan seluruh dokumen persyaratan dan meminta partai politik untuk kembali mendaftardanhardcoredanf parpol dalam (satu) rangkap asli yang dibubuhi cap basah: surat keterangan yang menyatakan partai politik tingkat pusat telah terdaftar sebagai badan hukum, yang dikeluarkan.ilkepengurusandan pengurus partai politik tingkat kabupaten kotadan il. nama dan tanda gambar partai politik yang akan digunakan dalam pemilu dengan ukuran (sepuluh kali sepuluh sentimeter) berwarna, sebanyak (dua) lembar dalam bentuk: softcopy melalui sipil: dan hardcorehardcorewaktupenelitian administrasi. bab iii penelitian administrasi dan verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu: penelitian administrasi, dan verifikasi faktual. bagian kesatu penelitian administrasi kpu melakukan penelitian administrasi terhadappenelitian administrartai politik tingkat pusat tentang kepengurusano (tujuh puluh lima persen)tetap pada tingkat provinsi, dan kabupaten kota serta susunan kepengurusan tingkatyo0,kali sepuluh sentimeter) berwarna. kpu melakukan penelitian administrwaktu pendaftaran dan atau belum menikah. dalam hal berdasarkan hasil penelitian administrverifikasi faktual, keanggotaan ganda sebagaimana dimaksud pada huruf keanggotaan hanya dihitung (satu): danverifikasi faktualakankpu kip kabupaten kota melakukan penelitian administrpenelitian administrverifikasi faktual. dalam hal pada saat ditemuikpu.kab kota parpol,penelitian administrasi keanggotaan partai politik dalam berita acara hasil penelitian administrasi dengan menggunakan formulir model ba.adm.kpu.kab kota parpol beserta laporannydalam hal berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam dandapat memperbaiki dan atau melengkapi persyaratan administrasi. partai politik menyampaikan perbaikan dokumen persyaratan administrasipenelitian administrasi. penyampaian perbaikan persyaratan dokumen administrasipenelitian administrpenelitian administrpenelitian administrpenelitian administr administrasi. kpu kip kabupaten kota menuangkpenelitian administrasi perbaikan berakhir. kpu menyusun berita acara hasil penelitian administradm.hp.kpu parpol sampai dengan lampiran model ba.adm.hp.kpu parpol, berdasarkan: hasil penelitian administrasi perbaikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam dpenelitian administrpenelitian administrasi perbaikan berakhir. kpu mengumumkan hasil penelitian administrfaktual partai politik calon peserta pemilu paragraf kpu kpu menyampaikan dokumen hasil penelitian administrasi partai politik calon peserta pemilu untuk dilakukan verifikasi faktualhasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan paling lama (empat) hari setelah penelitian administrasi perbaikan berakhir. kpu, kpu provinsi kip aceh dan kpu kip kabupaten kota melakukan verifikasi faktual terhadap partai politik yang lulus penelitian administrasi. kpu melakukan verifikasi faktualyang tercantum dalam formulir lampiran model fi parpol,:penyampaian hasil penelitian administrasi. kpuprovinsi kip aceh kpu provinsi kip aceh melakukan verifikasi faktual setelah menerima dokumen hasil penelitian administrasi partai politik sebagaimana dimaksud dalam hurufkepengurusan partai politik tingkat provinsi, pemenuhan (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat provinsi, dan domisili kantor tetapdaftar nama pengurus yang tercantum dalam formulir lampiran model fi1 parpol, dengan namamenerima hasil penelitian administrasi dari kpu. kpu provinsi kip acehkip kabupaten kota kpu kip kabupaten kota melakukan verifikasi faktual setelah: menerima dokumen hasil penelitian administrasi partai politik sebagaimana dimaksud dalam huruf dan melakukan penelitian administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan partai politik sebagaimana dimaksud dalamjumlah dan susunan kepengurusan partai politik tingkat kabupaten kota atau sebutan lain, pemenuhan (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat kabupaten kota, domisili kantor tetap kepengurusan partai politik tingkat kabupaten kota atau sebutan laindaftar nama pengurus yang tercantum dalam formulir lampiran model f1 parpoldaerahdaerah kabupaten kota, dan cc. verifikasi faktual persyaratan keanggotaan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan dengan menemui anggota partai politik yang tercantum dalam lampiran model f2 parpol untuk mencocokkan kebenaran dan kesesuaian dengan identitas anggota pada kartu tanda anggota dan kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan melalui metode sensus atau metode sampel acak sederhana. dalam melaksanakan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada huruf kpu kip kabupaten kota membentuk verifikator lapangan yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. dalam melaksanakan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada huruf kpu kip kabupaten kota atau verifikator lapangan dapat didampingi bawaslu kabupaten kota. verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada dilakukan paling lama (dua puluh satu) hari setelah menerima hasil penelitian administrasi dari kpu. metode sensuspada kepengurusan tingkat daerah kabupaten kota sampai dengan (seratus) orang. mekanisme sensus sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan mencocokkan kebenaran dan kesesuaian denglebih dari (seratus) orang. mekanisme metode sampel acak sederhana sebagaimana dimaksud pada dengan ketentuan sebagai berikut,daer,ebagaimana dimaksud dalamdaerah kabupaten kota. contoh perhitungan pengambilan sampel, penentuan interval sampel, dan penculikan jumlahyarat untuk menjadi verifikator lapangan sebagaimana dimaksud sebagai berikut: warga negara republik indonesia, berusia paling rendah (dua puluh satu) tahun,, berdomisili wilayah kerja kpu kip kabupaten kota, mampu secara jasmani dan rohani, dan berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas sta) atau sederajat. kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan huruf dibuktikan dengan fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan. kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf dibuktikan dengan surat pernyataan. kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf dibuktikan surat keterangan kesehatan dari pusat kesehatan masyarakat puskesmas). kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang dilegalisir. verifikator lapangan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dengan keputusan kpu kip kabupaten kota. kpu provinsi kip aceh sebagaimana dimaksud dalamatau verifikator lapangan menemui anggota partai politik melalui pertemuan tatap muka untuk dilakukan verifikasi faktual keanggotaan partai politik sebagaimana dimaksud dalam huruf dalam hal pada saat ditemui anggota partai politik menyatakan kebenaran keanggotaannya,masa verifikasi faktualdapat ditemui, kpu kip kabupaten kota atau petugas verifikatoranggota keluarga atau seseorang yang mengenal membubuhkan tanda tangan sebagai bukti bahwa verifikator lapangan telah mendatangi tempat tinggal anggota yang bersangkutan tetapipada suatu tempat untuk dilakukan verifikasi faktual oleh kpu kip kabupaten kota atau verifikator lapangan guna membuktikan keanggotaannya paling lambat sampai dengan batas akhir masa verifikasi faktualverifikasi faktual melalui metode sampel acak sederhana sebagaimana dimaksud dalam diproyeksikan terhadap jumlah populasi, untuk diketahui pemenuhan syarat minimal (seribu) orang atau (satu per seribu) anggota partai politik wilayah daerah kabupaten kota yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam formulir lampiran model ba.fk.kpu.kab kota parpol. contoh proyeksi terhadap jumlah populasi dalam metode sampel acak sederhip kabupaten kota menuangkan hasil verifikasi faktual sebagaimana dimaksud dalam danfaktual berakhir. bagian ketiga perbaikan persyaratan partai politik hasil verifikasi faktual dalam hal berdasarkan hasil verifikasi faktual sebagaimana dimaksud dalam ddaeraheanggotaan partai politik sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan ketentuan: dalam hal verifikasi faktual keanggotaan partai politik dilakukan dengan metode sensus, perbaikan persyaratan dilakukan dengan: menyerahkan rekapitulasi anggota partai politik paling sedikit sejumlah kekurangan oleh pimpinan partai politik tingkat pusat kepada kpu, dansebagaimana dimaksud pada angka oleh pimpinan partai politik tingkat daerah kabupaten kota kepada kpu kip kabupaten kota, dalam hal verifikasi faktual keanggotaan partai politik dilakukan dengan metode sampel acak sederhana, perbaikan persyaratan dilakukan dengan menyerahkan keanggotaan paling sedikit (seribu) atau (satu perseru) dari jumlah penduduk pada setiap daerah kabupaten kota yang belum memenuhi syarat keanggotaan. partai politik tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat daerah kabupaten kotalima) hari setelah pemberitahuan hasil verifikasi faktual. partai politik tingkat pusat dan tingkat daerah kabupaten kota melakukan perbaikan persyaratan keanggotaan paling lama (empat belas) hari setelah penyampaian hasil verifikasi faktual. perbaikan persyaratan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam meliputi rekapitulasi jumlah anggota partai politik hasil perbaikan dalam wilayah daerah kabupaten kota tercantum dalam lampiran model f2.hp parpol dan daftar nama dan alamat anggota partai politik hasil perbaikan dalam wilayah daerah kabupaten kota sebagaimana tercantum dalam formulir lampiran model f2.hp parpol. bagian keempat verifikasi faktualfaktualempat belas) hari setelah batas akhir masa perbaikan. kpu kip kabupaten kota.kab kota parpol beserta laporannya tercantum dalamdanverifikasi faktual hasil perbaikan dan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada dan dilakukan paling lama (dua) hari setelah verifikasi faktual perbaikan. paragraf kpu provinsi kip aceh kpu provinsi kip acehprovinsi kip aceh hp.kpu.prov parpol beserta laporannya tercantum dalamprovinsi kip aceh melakukan rekapitulasi hasil verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu dalam rapat pleno terbuka paling lama (empatpenelitian administrasi dan verifikasi faktuaporannya tercantum dalamfaktualrekapitulasi hasil verifikasi faktual berakhir. paragraf kpu kpu parpol dan laporannya tercantum dalammelakukan rekapitulasi nasional hasil verifikasi faktualporannya tercantum dalamilaksanakan dalam rapat pleno terbuka. bab penetapan partai politik peserta pemilu kpu menuangkankeputusan kpu tentang,., media cetak, papan pengumuman dan laman kpu. bab pendaftaran, penelitian administrasi, verifikasi faktual, dan penetapan partai politik peserta pemilu terakhir sebagai peserta pemilu kpu menerima dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam dan dari partai politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam pada waktu pendaftaran. kpu kip kabupaten kota menerimasebagaimana dimaksud dalam huruf dan dan dari partai politik tingkat daerah kabupaten kota sebagaimana dimaksud dalam pada waktu pendaftaran. sebelum mendaftar sebagai peserta pemilu, partai politik sebagaimana dimaksud pada wajib memasukkan data partai politik dalam sipil sebagaimana dimaksud dalam kpu melakukan penelitian administrasi terhadap dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam dalam hal berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud padawajib memperbaiki dan atau melengkapi persyaratan administrasi. kpu melakukan penelitian administrasi hasil perbaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada kpu provinsi kip aceh melakukan verifikasi faktual terhadapprovinsi pada daerah provinsi yang dibentuk setelah tahapan verifikasi partai politik pada pemilu terakhir. kpu kip kabupaten kota pada daerah provinsikip kabupaten kotamelakukan penelitian administrasi terhadap keadaan personil pengurus partai politik. keadaan pengurus sebagaimana dimaksud pada terjadi apabila: (satu) orang pengurus menjadi pengurus pada (satu) atau lebih kepengurusan partai politik lain, dan atau (satu) orang pengurus menjadi pengurus lebih dari (satu) kepengurusan dalam (satu) partai politik yang sama. dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada kpu melakukan klarifikasi terhadap pengurus partai politik yang bersangkutan. kpu kip kabupaten kota sebagaimana dimaksud dalam dan melakukan penelitian administrasi terhadap dokumen keanggotaan partai politik yang terdapat dalam sipil dberdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada terdapat kekurangan dokumennyampaikan kembali dokumen persyaratan keanggotaan sampai dengan batas akhir waktu pendaftaran. kpu dan kpu kip kabupaten kota melakukan penelitian administrasi hasil perbaikan terhadap dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam dan dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan kpu provinsi kip aceh dan kpu kip kabupaten kota melakukan verifikasi faktual hasil perbaikan terhadap dokumen persyaratan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan partai politik sebagaimana dimaksud dalam dan telah memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu setelah melalui verifikasi faktual sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan sebagaisebagaimana dimaksud pada dan pengundian nomor urut partai politik peserta pemilu, dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam dan bab penyelesaian sengketa sengketa proses pendaftaran, penelitian administrasi, verifikasi faktualberpedoman sesuai dengan ketentuan undang undang. bab vii ketentuan lain lainbentuk dan jenis formulir untuk keperluan pendaftaran, penelitian administrasi, verifikasi faktual dan penetapan partai politik caloncc.a)g: men wardoyo ine nama50y6d2.faktual model berita acara verifikasi faktual ba.fkfaktual hasil ba.fk.hp.kpu parpofaktual hasil ba.fk.hp.kpu parpol perbaikanfaktual ba.fkfaktual hasil ba.fk.hp.kpu.prov perbaikan kepengurusan, keterwakilan parpol perempuan,faktual parpoprov dan verifikasi faktual kepengurusan, parpolanggotaan ba.fk.kpu.kab kota partaipartai ba.fk.kpu.kab kota politikfaktual kepengurusan, kotadihaanananananananna nanajenis dokumen persyaratan pendaftaran jumlah keterangan makam gan tak pssi mamas jaan unpad teraman tampan jenis dokumen persyaratan pendaftaran jumlah keterangan model fietar pommkl jenis dokumen persyaratan pendaftaran jumlah keterangan dalam wilayah kabupaten kota lampiran pete man ben sedikit yo0jenis dokumen persyaratan pendaftaran jumlah keterangaman anggaran dasar dan angan hasil penelitian kelengkapan jenis dokumen persyaratan pendaftaran jumlah keterangannanaan nama naananaanannanaanannanaan jabatan naanananaaalanaaaaan jabatan naanananaaalanaaaaan telp gananananaananananana telp gananananaananananana tanda tangan nnaanannanaanannanaanalo. pada hari ini . tanggal .bulan . tahun dua ribu.bertempat di.i j.(bumaitamsamsaurt.a kabupaten kota. kesuatartasdiannaannnnannaanaa aan ketua) knaanannaannan nana anna di. nnananaanaanannanaaa anggota) knaanannaannan nana anna nnananaanananannnal anggota) knaanannaannan nana anna nnnannnannannaaaan ana anggota) knaanannaannan nana anna nnanaanannannnnnnll anggota) knaanannaannan nana anna nanas anggota) knaanannaannan nana anna nnnaanaanannannnaa anggota) knaanannaannan nana anaa.i1. provinsi. poo poo do) kabupaten kota. lo) kabupaten kota.kabupaten kota. kabupaten kota. t.a kabupaten kota. manmaa32an.. nana. nanafaktualco oo. maman keterwakilan status tms tms perempuan t w w w w w www tod t ouluouuu www www tod t ouluouuu www www www persentase jumlah provinsi kepengurusan keterwakilan kab ko kab kota status w ww reas uut apron www w w w w apron w www ww w w w w w w h persentase jumlah sog6 kecamatan sta tus nama provinsi serta jml dan keterwakilan kecamatan nama kab kota yang tms perempuan tms a23 io aa. kabupaten kota. oo yoo kabupaten kota. o o| .kabupaten kota. o| maa naa maa naa nama provinsi, nama kab kota keterwakilan serta jml dan nama tms perempuan mena" tea provinsi.o kabupaten. yoo orecamtan yoo 2kecamatan. .kecamatan. oat idill. nomor .. nana pada hari ini . tanggal .bulan . tahun dua ribu.bertempat di. kpu provinsi. kip acehco nomor . saat pada hari ini . tanggal .bulan . tahun dua ribu.bertempat di. kpu provinsi kip acehoocoocor. partai .cbooo.ooooooooooo. kab kota kab kota keterwakilan tetap kecamatan kecamatan keterwakilatidakcooooooooooo partai .cbooo oo. jumlah kab kota kab kota men status men nnfaktual keanggotaan partai politik calon peserta pemilu tingkat kabupaten kota partai naaberadaan pengurus inti: ketua sekretaris bendahara (ketepatan iga putin pesek perempuan fbomsit ramtorteap saratrmaimal kesaggoan kpu kabupaten kota"). .coo cockpu.kab kota parpol hasil verifikasi faktualfaktualfaktual"faktual hasil perbaikan keanggotaan partai politik calon peserta pemilu tingkat kabupaten kota partai innerlte lte lte lte lte arofaktualgiatan verifikasi keberadaan pengurus inti: ketua sekretaris bendahara (keterkaitan putin persen perempuan bom ramorteap saratrmimal kesaggoman kpu kabupaten kota"). .co cocohp.kpu.kab kota parpol hasil verifikasi faktualjumlah anggota partai politik yang diverifikasi faktual .anggotaaan nenenanannkan nomor . saatfaktual see. ennnnenannnnnnanan provinsi benaknnnknnnnnnanaan kabupaten kota benaknnnknnnnnnanaan kegiatan penelitian administrasi verifikasi faktual kepengurusan la. ketua sekretaris ''' keterwakilan tiga puluh persen) perempuan tetap penelitian administrasi verifikasi faktualanakannana (ketua) krananennannnnanaanan kannannnaanfaktual dan verifikasi faktualnnanannanaaananana ketua) knaanannnannannaaa nana di. nnnaanannannanaaa aan anggota) knaanannnannannaaa nana nnnaanannanannlna anggota) knaanannnannannaaa nana nnananannaannan anna anggota) knaanannnannannaaa nana sonata anggota) knaanannnannannaaa nana &.nnannanannaanann anggota) knaanannnannannaaa nana nnnnanannanannalnllaaan anggota) knaanannnannannaaa nana r (em) nomor urut partai politik peserta pemilu tahun nama partai politik komisi pemilihan umum jabatan tanda tangan li: 01an aman ketua) senen aas bener socesvanvenaenenaneneanansan nenek nana anggota) kesan aaaaaa anne nama anggota) mrowessameaanaen nenek esa menenwoanpenerrunesesennerenaana enn arena anggota) (akan jj. anggota) san senen mann reader sena ben naa anggota) ann mmanmnsentanan anggota)trsensus metode sensus digunakan dalam hal anggota partai politik pada kepengurusan tingkat kabupaten kota sejumlah sampai dengan (seratusmetode acak sederhana digunakan dalam hal anggota partai politik pada kepengurusan tingkat kabupaten kota sejumlah lebih dari (seratus::kelipatan interval sampel sebagaimana dimaksud padaen utk rage sigudoyh radonmetode sensus dan metode sampel acak sederhana contoh penghitungan metode sensus contoh kasus penghitungan dengan metode sensus. apabila data anggota yang diserahkan partai politik adalah sampai dengan anggota, maka metode yang digunakan adalah metode sensus. dengan demikian, jumlah data anggota yang dilakukan verifikasi faktual adalah sejumlah data anggota. terhadap data tersebut dilakukan mencocokkan kebenaran dan kesesuaian seluruh data anggota yang diserahkan. dalam hal berdasarkan hasil verifikasi faktualdilakukan dengan ketentuan: partai politik tingkat pusat menyerahkan rekapitulasi anggota partai politik paling sedikit sejumlah kekurangan kepada kpu, dan partai politik tingkat kabupaten kotakepada kpu kip kabupaten kota. contoh kasus perbaikan persyaratan hasil verifikasi faktual yang dilakukan dengan metode sensus,, anggota tidak memenuhi syarat sebanyak anggota. partai politik menyerahkan data keanggotaan perbaikan sejumlah kekurangan paling sedikit anggota. jumlah kekurangan anggota yang harus diperbaiki diperoleh dari penghitungan berikut: penghitungan data anggota yang diserahkan oleh partai politik dikurangi jumlah anggota yang tidak memenuhi syarat, yaitu: anggota, penghitungan selisih syarat minimal keanggotaan dengan jumlah anggota yang memenuhi syarat, yaitu: anggota, dengan demikian, jumlah kekurangan yang harus diserahkan adalah selanjutnya,terhadap kekurangan jumlah anggota dengan metode sensus. contoh penghitungan metode sampel acak sederhana contoh kasus penghitungan dengan metode sampel acak sederhana disimulasikan sebagai berikut: kabupaten jumlah penduduk jiwa, syarat minimal keanggotaan yang diserahkan adalah anggota, partai menyerahkan data keanggotaan sebanyak data anggota. apabila jumlah anggota yang diserahkan partai politik adalah lebih dari maka metode yang digunakan adalah metode sampel acak sederhana yang dilakukan dengan langkah langkah sebagai berikut: pengambilan jumlah sampel pengambilan sampel didapatkan dengan penghitungan jumlah anggota maka data yang akan digunakan sebagai sampel verifikasi faktual adalah sejumlah anggota. penentuan sampel awal pengundian nomor awal dimulai dari nomor sampai dengan nomor pada jumlah anggota setiap wilayah kabupaten kota sebagai nomor awal penculikan sampel. misalkan keluar angka maka data anggota urutan ke yang akan dijadikan sebagai nomor awal penculikan sampel. penghitungan interval sampel interval sampel dihitung dengan cara membagi jumlah anggota dengan jumlah sampel interval jumlah anggota sela jumlah sampel penculikan sampel berikutnya penentuampai dipenuhi jumlah anggota dari data anggota yang diserahkan partai politik. nilai interval sebagaimana penghitungan pada huruf adalah nomor sampel awal sebagaimana pada huruf adalah maka untuk penculikan data berikutnya adalah kelipatan yaitu nomor sampel dan seterusnya sampai diperoleh jumlah sampel sebanyak anggota. penentuan status memenuhi atau tidak memenuhi syarat contoh kasus untuk menentukan memenuhi atau tidak memenuhi syarat keanggotaan sebagai berikut: kasus apabila partai politik menyerahkan data anggota untuk kabupaten10x10 kesimpulan memenuhi syarat proyeksi atas data. kasus apabila partai politik menyerahkan data anggota untuk kotametode8keanggotaan yang tidak memenuhi syaratasus iii apabila partai politik menyerahkan data anggota untuk kabupaten dengan jumlah penduduk jiwatu per aris: ig: ana yowardono |
salinan lrh peti amanahmahkamah konstitusi telah memutuskan penggunaan surat keterangan perekaman kartu tanda penduduk elektronik sebagai pengganti kartu tanda penduduk elektronik dan penentuan batas waktu melengkapi daftar pemilih tambahan paling lambat (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor puu xvii tanggal maretjdih.kpu.go.idjdih.kpu.go.id, dalam hal pemilih belum memiliki ktp elmilihan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: untuk dapat dimasukkan dalam sebagaimana dimaksud dalam jdih.kpu.go.idujujuh) hari sebelum hari pemungutan suara dengan menunjukkan ktp el atau surat keterangan. ketentuljdih.kpu.go.idjdih.kpu.go.id dalam hal jumlah pemilih pada suatu tempat melebihi jumlah maksimal (lima ratus) pemilih tps, dapat dibentuk tps berbasis pemilih tb. ketentuan dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: dpt dan tb, dapat dilengkapi dengan dpk. dpkmilih sebagaimana dimaksud pada dapat menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan menunjukkandpk sebagaimana dimaksud pada disusun menggunakan formulir model a.dpktas data. daftar pemilih. pedomrsebutada, bahwa ketentuan tersebut pada huruf huruf dan huruf serta untuk melaksanakan ketentuan undang undang nomor tahun tersebut, telah diatur lebih lanjut dalamengan mendasarkan hal hal tersebut pada huruf huruf huruf dan huruf serta dengan memperhatikan perkembangan keadaan dipandang perlu mengganterakhirewan perwakilan rakyat daerah provinsi dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kota selanjutnya disebut dprd provinsi dante independen pemilihan provinsi nanggroe aceh darussalam, komisi pemilihan umum kabupaten kota, komite independen pemilihan kabupaten kota wilayah provinsi nanggroe aceh darussalam, selanjutnya berturut turut disebut kpu, kpu provinsi, kip provinsi nad, kpu kabupaten kota, dan kip huruf undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilihan umum petugas pemutakhiran data pemilih, selanjutnya disebut ppp adalah petugas yang membantu pps dalam pemutakhiran data pemilih.. tempat pemungutan suara, selanjutnya disebut tps. hari adalah hari kalender. penyelenggara pemilu berpedoman kepada asasjl) daerah pemilihan yang bersangkutbab pemutakhiran data pemilih kpu provinsi dan atau kpudata kependudukan sebagaimana dimaksud pada adalah data penduduk potensial pemilih pemilu dp4) yang sekurang kurangnya, meliputi nomor urut, nomor ktp:jl)daerah kepada kpu provinsi atau kpu kabupaten kota, terlebih dahulu dilakukan koordinasi antaradp4 dapat dilengkapi dengan daftar pemilih tetap pemilu terakhir sebagai bahan untuk penyusunan data pemilih daftar pemilih pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah. (l) penyerahan dp4 sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh pemerintah daerah kepada kpu provinsi dan atau kpu kabupaten kota yang dituangkan dalam berita acara serah terima dan disertai dengan cetakan (hardcore) dan data elektronik (softcopy). penyerahan dp4 sebagaimana dimaksud pada dengan memperhatikan jadwal pelaksanaan penetapan pengesahan daftar pemilih sementara, yaitu paling lama (lima) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. (l) kpu provinsi dan atau kpu kabupaten kota menyusun data daftar pemilih berdasarkan dp4 sebagaimana dimaksud dalam dengan menggunakan formulir model kwk.kpu, paling lama (empat) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. data daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada oleh kpu kabupaten kota dibuat sebanyak jumlah pps dan jumlah rukun tetangga (rt) dan atau rukun warga (rw) disampaikan kepada pps melalui ppk, dengan ketentua, nomor pemilih,penyusunan data daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan selama (tiga puluh) hari. bab iii daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan (l),melaksanakan bimbingan teknis dan sosialisasi daftar pemilih sementara kepada pengurus rt rw atau sebutan lain wilayahnya untuk mendapatkan tanggapan perbai: dan menetapkan, mengesahkan, dan mengumumkan daftar pemilih sementara untuk mendapat tanggapan masyarakat. pps dalam menyusun daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada dibantu oleh ppp dengan menggunakan formulir model kwk.kpu yang berbasis rt rw. ppp sebagaimana dimaksud pada terdiri dari (satu) orang untuk setiap tps.. kegiatan penyusunan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada dan dilaksanakan selama (tiga puluh) hari, dengan ketentuan pengalokasian waktu kegiatan penyusunan daftar pemilih sementara oleh ppp sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan oleh pps yang bersangkutan. jl), perbaikan penulisan identitas pemilih,perubahan status anggota tni dan polri menjadi status sipil purnawaktu atau sebaliknya sebagaimana dimaksud pada huruf.ljangka waktu pengumumaninformasi tentang pemilih kepada pps, yaitu berkenaan dengan pemilih yang telah memenuhi syarat pemilih sebagaimana dimaksud dalam huruf yang sudah kawin dibawah umur (tujuh belas) tahun,yang terdaftar sudah meninggal dunia, sudah tidak berdomisili desa kelurahan tersebut, yangsebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam hurufapabila terdapat nama pemilih yang tidak tercantum dalam daftar pemilih sementara, nama pemilih tersebut dimasukkan dalam daftar pemilih tambahan dengan menggunakan formulir model a3. kwk.kpu. pemilih (tambahan) sebagaimana dimaksud dalam secara aktif melaporkan kepada pps kelurahan desa melalui pengurus rt rw atau sebutan laipengumuman daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam jl) dengan menggunakan formulir model a3. kwk.kpu. pps dengan dibantu oleh ppp mencatat data nama pemilih (tambahan) sebagaimana dimaksud dalam dalam daftar pemilih tambahan untuk setiap tps dengan menggunakan formulir model kwk.kpu. pencatatan data nama pemilih (tambahan) sebagaimana dimaksud pada berpedoman kepada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam daftar pemilih tambahan model kwk.kpu) sebagaimana dimaksud dalam dibuat dalam (tiga) rangkap dan ditandatangani oleh petugas pemutakhiran data pemilih serta ditetapkan disahkan (ditandatangani) oleh pps serta dibubuhi cap pps. daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud dalam diumumkan oleh pps pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat dengan bantuan petugas kelurahan desa, pengurus rt rw atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalampenulisan nama dan identitas lainnya. apabila usul sebagaimana dimaksud pada dapat diterima, pps segera mengadakan perbaikan daftar pemilih tambahan dengan menggunakan formulir model a3. kwk. kpu. daftar pemilih sementara model kwk.kpu) sebagaimana dimaksud dalam dan daftar pemilih tambahan model kwk.kpu) sebagaimana dimaksud dalam digunakan oleh pps sebagai bahan untuk menyusun daftar pemilih tetap. bab daftar pemilih tetap..etap. s5).jl) untuk keperluan pemungutan suara tps, pps menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk tiap tps. pps menyusun daftar pemilih tetap dalam (empat) rangkap, dengan ketentuan (satu) rangkap disampaikan kepada kpu, yaitu (satu) rangkap untuksebagaimana dimaksud pada huruf oleh kpu kabupaten kota diteruskan kepada kpu provinsi untuk keperluan pemilu gubernur dan wakil gubernur. selain daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam pps menyampaikan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam dan daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud dalam kepada kpu kabupaten kota melalui ppk. daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam huruf dari pps yang diterima oleh ppk digunakan sebagai bahan penyusunan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar wilayah kerjanya. dan tim kampanye pasangan calon.. ppk wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada apabila terbukti data data yang ditunjukan benar. hasil rapat pleno ppk sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam berita acara rapat pleno ppk. ppk membuat rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar sebagaimana dimaksud pada untuk tiap pps wilayah kerjanya dalam rangkap (dua) dengan menggunakan formulir model kwk.kpu. ppk menyampaikan kepada kpu kabupaten kota masing masing (satu) rangkap rekapitulasi jumlah pemilihjl) rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan daftar pemilih tetap yang diterima dari pps melalui ppk sebagaimana dimaksud dalam digunakan oleh kpu kabupaten kota yang dihadiri oleh ppk, bawaslu kabupaten kota, dan tim kampanye pasangan calon.hasil rapat pleno kpu kabupaten kota sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam berita acara rapat pleno kpu kabupaten kota. kpu kabupaten kota membuat rekapitulasi pemilih terdaftar sebagaimana dimaksud pada untuk tiap ppk wilayah kerjanya dalam rangkap (empat).kpu provinsi sebanyak (satu) rangkap, bawaslu kabupaten kota (satu) rangkap, kpu sebanyak (satu) rangkap dalam bentuk data elektronik (softcopy). jl) rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan daftar pemilih tetap yang diterima dari kpu kabupaten kota sebagaimana dimaksud dalam digunakan oleh kpu provinsiprovinsi yang dihadiri oleh kpu kabupaten kota, bawaslu provinsi, dan tim kampanye pasangan calon dalam rapat pleno kpu provinsi sebagaimana dimaksud pada kpu kabupaten kotaprovinsi. hasil rapat pleno kpu provinsi sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam berita acara rapat pleno kpu provinsi. kpu provinsi membuat rekapitulasi pemilih terdaftar sebagaimana dimaksud pada untuk tiap kpu kabupaten kota wilayah kerjanya dalam rangkap (empat) dalam hal pemilu gubernur dan wakil gubernur, kpu provinsi menyusun dan menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar tiap kabupaten kota yang terinci untuk tiap kecamatan dan kelurahan desa atau sebutan nama lainnya dalam wilayah provinsibawaslu provinsi (satu) rangkap,(l)pengadaan kartu pemilih dilaksanakan olehpemilu walikota dan wakil walikota berdasarkan format dan spesifikasi teknis yang ditetapkanlain lain dalam haldapat menggunakan (satu) jenis kartu pemilih. dalam hal pemilu gubernur dan wakil gubernur, kartu pemilih yang digunakan untuk pemilu gubernur dan wakil gubernur dapat digunakan untuk pemilu bupati dan wakil bupati atau pemilu walikota dan wakil walikota. dalam hal adanya penambahan jumlah pemilih kabupaten kota kpu provinsi dan kpu kabupaten kota membuat kartu pemilih kabupaten kota sesuai dengan penambahan jumlah pemiliha (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. jl),sebagaimana dimaksud pada paling lama (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara sudah diterima oleh kpps. (l).dalam pelaksanaan tahap pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih dalam pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana diatur dalam peraturan ini, tidak menggunakan bentuk jenisjl) bentuk dan jenis formulir untuk keperluanformulirngadaan formulir blank kartu pemilih tambahan dan atau perbaikan dilaksanakan oleh kpu provinsi atau kpu kabupaten kota. untuk keperluan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah, kpu provinsi atau kpu kabupaten kota menetapkan pedoman tekniskpu provinsi kip provinsi serta menyampaikan temuannya kepada bawaslu..untuk pemutakhiran data dan daftar pemilihtugas pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini, kpu provinsi dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri dari unsur kpu provinsi atau kpu kabupaten kota, pemerintah daerah, dan instansi lain yang dianggap perlu.emutakhiran data pemilih dan daftar pemilihmutakhiran data pemilih dan daftar pemilih sampai dengan pengesahan daftar pemilih sementara, setelah peraturan ini berlakumutakhiran data pemilih dan daftar pemilihame tahun contoh jenis formulir pendaftaran pemilik pemilu kepala daerah dan wakil. kepala daerah model kwk.kpu bata pemilih peralihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, model al kwk.kpu daftar pemilih sementara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah. judul a2 kwk.kpu daftar pemilih tambahan pemilihan umam kepala der clan wakil kepala daerah. modul as kwk.kpl daftar memilih tetap pemulihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah. mkl asi. kepkpu formulir perbaikan daftar pemilih sementara, muel as2 kepkpu formulir data pemilih tambahan. mode! as3 waktu formulir tanda bukti telah didaftar sebagai pemulia tambahkan. model kwk.xpl salinan dasar perih telah untuk tps pemilihan lamun kepala daerah dan wakil kepala daerah. model kwk.kpl rekapitulasi judah terpilih terdaftar pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh panitia pemulihan kecamatan. model kwk.kpu rekapitulasi: judah penulis terdaftar pemilikan umam kepala daerah dan wakil kepala bawah oleh kpu kabupaten koz. model kws.kel rekapitulasi jumlah penulis terdaftar pemilihan umum kepala daerah dan wak) kepala dearah puluh kpu provinsi. model a8 kwkkpil gurat keterangan otak tumbukan suara tps lain dalam pemula kepala daerah dan wakil kepala daerah. digelapkan jakarta paca tanggal ketua, prof, dr. h.a. halim ansiiakry az, m.a, dia bai . pp. . tur betul shi 'n2 rara ton mit: sea tea bring . li: kti s8. lcx ben nn: spp boo ta: had . jean hn: bri bul . pop at: pop ba: page aga poo o' ibr tr) je! pen a34 pn! : nan nan pam fi. ntt 3ie p538s kg3 pon: sh90 pur ban gelang bima siti nn: san rp. . p l fa) lai m tai 2ahi jah a tah ago wae ate) aa. lah egg (s3 bal nn: soo . ha: . tel hn: ba: bata c8& ite ha: ce! psb. oo! oo. pop pop pop oz" z2| w i tan re, cdg pon sena bu. tar beli cc, si3 ag: ein a s$zaa a25 saa2 suka www zt| siti fc. cut 3sasa psa sn: fei pra ea, sedia reg . ar, sa: anu ap: . sa: bap sea bia teri pen boi lot ben ben bn: pe! p5: pai pop isg tan bela ful oo. nn: tn: |. pn: tea sal oi hn) "xx tn: pop pori tang bas a33 sep sesi jh3s sak tni lgx bima sel n lp. hn: aa: st) &m kal pai pe. oa. !5i te) had anna apt pss c n ata" go. ka. tn: ) . ss. aoi: pop ep: spp eli: boo gl: bsn: nii |. diss ok$ aka der fe. ki! ben: dea sula xx. az. 3m. ari tel lae pori pori dan en) er r$ seed fei: see sapi $83s: a58 sipil gone www akun hama sss. ups bei 88x 2rg sel iii #adik sis33 es: merk nga gie e.i ja: ll. sea anu daa hi) fri et. nan asean (|: eee fal ela pan maha skit asia baru ane men ann: bas: a8a. mac serasa tni ama bias maa pena zis kas kang ie: lir #3z3$ hal he: sja isasi sis saw ant aziz #1z a sala b8. kot: tee tan ti: peta tel kal ali sig gas sil: tes, sim ti. sial bia sisa per spb aje hai pia mu. 3e tn: tis pri nan bak 2sell pak legi: #the3gi c393z5: pen bar: asah soto . z3. hai tj, fee, in$$ ji pantanal ann mug baba aan kana fan ta. era ng: bora badai stria 8s, iae 33sse3 sari sll h pan taji bea tak leg uang bei hebat tebet dion kanan pi: isla sja glee peni sai conica kata model a3. kwk.kpu tha formulir tanda bukti telah didaftar sebagai pemilih tambahan yama kepa.a rumah tenaga makanan mena aan aan naa alamat han men angin keamanan sama pena aan asa pananananan ketemaaaann pin ana ko. salus ara urut kama petir tambahan gagal lahir perkawinan keterangan yang menerima petugas pengurus sts geng bis nan den haa hl. model a3, kwk.kpu formulir tanda bukti telah didaftar sebagai pemilih tambahan nama kepala rumah tengah sen seen man camat inn tenennes unesa puan #nan nenek ane #enamasee te0e aan kanan ana maan dean naas v0. nama penilai: tabanan tanggal lahir status keterangan urut perkawinan yang mara petugas pengurus rtrw, sediakan lebar serang untuk peta. pengurus rtrw) lembar sora unik terpilih dn. anggota saya arg mewakili nih pop ha pn: ran pra ) t b: se3) pam akan aan umma bag pri tai pori pori ha: . (ag f53x per na: boo snn snn sll al. sn: poo ba: tn: .zg pop ba: #ji pop pa: lot poo sah pan aci eje "cc pora png 813i ann aah ar, eek$ asa rar suci eye age, ter ol3ee segera es3 lek buni bawa gila time, bea, contoh ana model kwk.kpu panitia pemilihan kecamatan nanang anasananan kabupaten kota pkn mma provinsi banana sanak bmn ngan . uru| nama leste arahan pemilih terdaftar ser laki laki jpememr yan jumlah ama man . aman . | kun ( . meera yang tidar disambar daan rapat piano ppk tanggal . banyaknya jumlah zero.ih larr saka panitia pemilihan kec matan nara tanpa tangsel seryyota aaaaaa ons atas anaanasesaaaaan anggota sa. kanakanana santana anggota la. pananananan enananannn kensenana anggota mainan naa nan penanganan eenanannn nun con loh daa model kwk.kpu te kpu kabupaten kota dnasananananananaaa provinsi pramana nanah halaran . jumlah urut nama keramat pemilih teklapiar . ket. laki laki perempuan jumlah , pok . rr: nana ema ang ledak pula disahkan salam rapat slang kpud kab:kota tanggal . banyaknya uma" pemilih maka komisi pemilihan uml kabupaten kota naru tanpa tangan ketua lani enskkknnanaa mewannnan samaran argngali: aaaaanaaaaas sarankan anggara knnnannnanananaaaaa anaaeanaaaaaaan ayi senennsesin #encyc.m anesnnnsnnnnn santan anggota kawasan esa kenanananan dad ta, model kwk.k contoh kpu le) anak rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar pemilihan umum kepala daerah dan wakil. kepala daerah oleh kpu provinsi kpu provinsi tinta hala jul mama katup kota terdaftar telah ket. ma laki perempuan jualan mma hh. haa pan sama man kran a hu sham. nan pan ja . d . ama penanda . lara ang budak pergi sisarxon cal camat gli kpud provinsi tanggal. banyaknya arah paris sari komisi pemilihan umum provinsi arm tanpa hargai angga kawanan aan ana atasan sam com0nit angga samaran kanan aan anggota mena meta mencela.n00naa anggota lan sananaaaaaan san onsansean model kwk.kpu) contoh1 mama ama sukat keterangan untuk memberikan suara ips lain dalam pemilihan umum kepala dyakkraii dan wakil kepala daerah tahun acc metattann ram memilih aaa mama nan terdaftar dalam lemah sesali dengna naa mana kabupaten kota . desi kelurahan dawan nan nomina memesan digunakan oleh unibhsi aluk menggunakan ibunya untuk memilih memberikan suara dr: tps tujuan, penanaman ara aman kabupaten koi? kanan uwa kelurahan dena asanaaan provinsi anmemenn asas untuk dicaryumnksr macam matter perih: kmnbahan ketan kbu kavapater kara panitia pemungutan suara kedua. model a8 kwk.kpl cuntoii nm. red: partement surat keterangan untuk memberikan suaka tps lain dalam pemilihan umum kepala daerah yan sakit. kepala darat tahun sennenteneneanannnt some pemilik. daan aman man mna erna anak maan anna bana jerduflar dalam pemilih letak vps (asal) ant mma kabupalang motil sena una kelurahan: po. mun wins. mma meta digunakan teh penilik) untuk menggayakan haknya untul. memilih memberikan suara gt). tujuan dapat osn kayuan kota seven via kelurahan dona anna anna provinsi smasataana (rek disuntenisan dalam data: penulis yan.sehat an, ket kpu kabupaten' kota tema pemungutan suara mena. (amors |
ka) salinan haa menetapkan perubahbutir dihapus dan butir diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: dihapus, partai politik peserta pemilu anggota dpr, dprd provinsi, dan dprd kabupaten kota adalah partai politikketentuan dihapus. ketentuan dan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: surat pendaftaran partai politikbukti pemenuhan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf disampaikan oleh pengurus partai politik tingkat pusat kepada kpu dalam bentuk softcopydalam bentuk (satu) rekaman softcopy dan (tiga) rangkap hardcore, diserahkan kepada kpu masing masing: (satu) asli, dan (dua) salinan. ketentuan huruf dan huruf serta diubah, diantara dan disisipkan (satu) yakni (la), serta ditambah satu yakni sehingga berbunyi sebagai berikut:akhir masa pendaftaran. memberikan tanda bukti penerimaan pendaftaran sesuai formulir lampiran model parpol. (la) dalam hal partai politik telah memenuhi syarat pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam dan partai politik yang bersangkutan mengikuti tahap verifikasi administrasi. dalam hal partai politik tidak dapat memenuhi syarat pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam dan partai politik yang bersangkutan tidak dapat mengikuti tahap verifikasi administrasi. partai politik yang telah memenuhi syarat pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam dan dapat melengkapi persyaratan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.dan diantara dan disisipkan satu yakni (2a) sehingga berbunyi sebagai berikut:(2a) dalam hal syarat keterwakilan perempuan sekurang kurangnya (tiga puluh persen) pada kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan kabupaten kota tidak terpenuhi, partai politik membuat surat pernyataan sebagaimana formulir model parpolujuhketentuan dan diubah, diantara dan disisipkan (tiga) yakni (la), (lb), dan (1c)usat: serta diantara dan disisipkan (tiga) yakni (la), (lb), dan (1rta diantara dan disisipkan (tiga) yakni (2a), (2b), dan (2tigtigtiga) hari setelah penyusunan berita acara hasil verifikasi faktual. ketentuan diubah,,dalam hal yang bersangkutan tidak bersedia mengisi formulir model f12 parpol, keanggotaannya dinyatakan memenuhi syarat:ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: (tarketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: mengubah beberapattd diundangkan jakarta husni kamil manik#r& ala bio hukum ser dek yes lampirrubahan beberaplampiran model parpol tanda bukti penerimaan dokumen pendaftaran lampiran model fl parpol daftar susunan pengurus dan alamat kantor tetap partai politik tingkat pusat lampiran model f4 parpol lembar verifikasi administrasi pengurus partai politik tingkat pusat model parpol surat keterangan alamat kantor tetap partai politik tingkat pussurat pernyataan bukan anggota partai politik model parpol surat pernyataan keterwakilan perempuan tanda bukti penerimaan dokumen pendaftaran pada hari ini .tanggal. bulan . tahun . komisi pemilihan umum telah menerima dokumen persyaratan pendaftaran dari partai kanaaknaana anakan aan sebagai calon peserta pemilu sebanyak . cl.) rangkap, meliputi dokumen status keterangan surat pendaftaran formulir model tidak ada surat pernyataan memiliki pengurus, alamat dan kantor tetap tingkat provinsi dan kabupaten kota serta| ada tidak ada pengurus tingkat kecamatan formulir model f1 parpol) daftar susunan pengurus dan alamat kantor tetap partai politik tingkat provinsi formulir lampiran model ada tidak ada f1 parpol) daftar susunan pengurus dan alamat kantor tetap partai politik tingkat kabupaten kota formulir lampiran ada tidak ada model f1 parpol) daftar susunan pengurus partai politik tingkat kecamatan formulir lampiran ada tidak ada model f1 parpol) ada kabupaten kota dan pengurus tingkat kecamatan surat pernyataan dari pimpinan pusat partai politik mengenai jumlah anggota partai politik tingkat kabupaten kota ada tidak ada formulir model f2 parpol) rekapitulasi daftar anggota partai politik dalam wilayah kabupaten kota ada tidak ada formulir lampiran model f2 parpol) softcopy daftar nama anggota partai lahan) politik paling sedikit (seribu) orang atau (satu perseru) dari ada tidak ada jumlah penduduk pada setiap kabupaten kota formulir lampiran model f2 parpol) dokumen status keterangan surat pernyatapada| ada tidak ada kepengurusan tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten kota formulir model f3 parpol)atau ada tidak ada kepala desa atau sebutan lain formulir model parpol) salinan bukti kepemilikan atau sewa atau pinjam untuk kantor sekretariat tetap partai politik tingkat provinsi dan ada tidak ada kabupaten kotaada tidak ada yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum dan hak asasi manusia bukti kepemilikan nomor rekening atas nama partai politik tingkat pusat, ada tidak ada tingkat provinsi dan tingkat kabupaten kota salinan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik sesuai ada tidak ada dengan ketentuan peraturan perundang undangan nama dan tanda gambar partai politik ukuran berwarna sebanyak5| ada tidak ada (dima) lembarusat susunan nomor kartu alamat pengurus nama surat tanda kantor keputusan anggota4 parpol lembar verifikasi administratif partai politik tingkat pusat partai . cone seen ananaaaaanj meanama dan tanda gambar partai politik yang akan digunakan dalam pemilihan umum tahun ada tidak ada ms tms ukuran berwarna sebanyak (lima) lembar. bee rekening dana kampanye pemilu atas nama partai ada tidak ada ms tms politik salinan anggaran dasar ad) dan anggaran rumah aan pan jakarta .oo komisi pemilihan umum kennanaakananana naa aan ketua) keanaaananananaa nanaen. co. oo2 mi. pada hari ini .tanggal. bulan. . tahun. komisi pemilihan umum kabupaten kota") ."), domisili kantor tetap dpc partai. beserta bukti kepemilikan kantor tetap. keanggotaan partai. tingkat kabupaten kota ). berdasarkan hasil verifikasi faktual, kpu kabupaten kota") . memutuskan: nama nama dalam susunan pengurus dpc partai anggotaan partai .memenuhi tidak memenuhi tingkat kabupaten kota"): satu rangkap untuk kpu provinsi, dan satu rangkap untuk bawaslu kabupaten kota. dibuat .ooo jok pada tanggal . jo. komisi pemilihan umum kabupaten kota ml. kenanannaananana nana aan ketua) kenanananananaakaanananancoret yang tidak diperlukan. model f11 parpol contoh pemerintah kabupaten kota kecamatan see cer sen sen ant nnn nan nnn anna kelurahan desa le. surat keterangan yang bertanda tangan dibawah ini: nama nkakananananana nana aan aan jabatan camat lurah kepala desa") .ooocoroo woo kecamatan .o.ooo wockaaal kabupaten kota"). provinsi .j. jok menerangkan dengan sebenarnya bahwa partai . jena tingkat pusat provinsi kabupaten kota kanaaanaana anakan memiliki kantor tetap, dengan rincian luas tanah dan bangunan luastanah.m2 luas bangunan .enkannaana anmodel f12 parpol surat pernyataan yang bertanda tangan bawah ini nama nnanantanananannannnnanana anna nomor ktp nik annenennnnannananlannnnnalnanaalnalanalaaa naananaan jenis kelamin nannnnnnnnnnnnannanaannaanaanaaananaaaaaaaann aan pekerjaan ananenentananaananannanaananaaaa nana alamat anananennananaananannnnaaannaaaaa nana dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bukan anggota partai dibuat di. pada tanggal .o.oco woo woo yang membuat pernyataan jisesansrara surat pernyataan nomor con a00 yang bertanda tangan dibawah ini jabatan ketua umum partai.ooooocooo woooooooooooooooooooooo.m. jabatan sekretaris jenderal partai.ooocoooooooocoooooo. menyatakan dengan sesungguhnya bahwa partai .oooooocoocooroooo.cbooo.o. belum dapat memenuhi keterwakilan perempuan (sekurang kurangnya dalam kepengurusan provinsi kabupaten kota dalam daftar dibawah ini: jumlah perempuan xo.| movwsnasureravxora diam erenabaus phsatase ii i $ .i:$: em w tn. ''mua pp''muu upaya memperhatikan keterwakilan perempuan dalam kepengurusan yang telah kami lakukan adalah: hambatan hambatan yang kami hadapi dalam upaya memenuhi keterwakilan perempuan x ) dalam kepengurusan adalah: demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya,sebagai pemenuhan persyaratan menjadi partai politik peserta pemilu anggota dpr dan dprd. pimpinan partai politik tingkat pusat partai con a00 n00 a00 n00 a00ditetapkan jakarta pada tanggal september ketua, husni kamil manik kepak: hukum pai maan neg lampiran pengambilan atau penculikan sampel dilakukan dengan menggunakan software microsoft excel. langkah langkah untuk mengeluarkan angka acak dari program tersebut adalah sebagai berikut: buka file excel, dan letakkan kursor pada salah satu cell aaa bass sewa ums jan pada papan rumus formula ketik rumus berikut: rumus randi )"angka populasi yang dikehendaki misalnya akan diambil sampel dari angka populasi maka ditulis sebagai berikut: rumus randi )" name insert pagelayout formulas data review view . . cair dan (mane (tiwapten number (omar jstor good (era dal) pee tomat amor mesra akn) (ak aan oa) mara car jan condena seutas, neutral (enieutaton keren its tori gear s8: nda @board font &gamet number styles celia editing fe! rand )" isolasi e.aliomuaba) kei: vlw tai . | sheet sheet2 sheet3 om. w : (s3 momen ann ne: dari angka yang terdapat dalam cell, tarik cell kedalam beberapa kolom dan baris untuk diketahui angka acak yang keluar. dalam menarik cell yang sudah ada angkanya tersebut pastikan lebih dari dari populasi yang akan diambil. misalnya pada contoh atas populasi adalah dan yang akan diambil adalah dari populasi, yaitu maka angka yang akan dimunculkan didalam program harus lebih dari ren inseetoo pagelayout hormat data review viper . .ax can walimamia gwaotea gambar (noma bad good pemda mana ema alang ace mon canton memakai meat calestatan kerajaan aan ket jang inda goal feat tngenert parmar mean bp. lang dan kah randa s13 17gi 7a1 w13 sya z7a yaa) s11 s44 bal 1aah 17a aki sheet. press pend #verger kmi court: sum join man sia sampel diambil berdasarkan urutan dari kolom pertama bawah, dan dilakukan dengan pola yang sama untuk berikutnya sampai terpenuhi sampel sejumlah apabila ada nomor yang sama padahal pada nomor sebelumnya sudah terambil maka angka tersebut dilewati untuk kemudian dilanjutkan pada urutan berikutnya. lihat anak panah dalam cara pengambilan sampel) let par. mat ani tuna ben mna snlomsalk boi bebeodakke lamban dial dbs lama lam ana del tan ban ee. . .w kadang tee saja sama look maa ama bee ltt pai sila f aa plan napa nan ditetapkan jakarta pada tanggal septemberas apn naik tgn |
salinanterdapat beberapa kekeliruan penulisan dan penempatyang perlu diperbaik: . memerhatikan keputusan rapat pleno komisi pemilihan umum pada tanggal maretdiubah sebagai berikut: ketentuan umum dalam ditambah (satu) angka sehingga berbunyi sebagai berikutberdasarkan kalender. antara dan disisipkan kata bab ii, sehingga berbunyi sebagai berikutrepublikhapusketua ppen adalah.tugas sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan dalam rapat ppen. rapat ketentuan diubah menjadi sehingga berbunyi sebagai berikut rapat ppensekretariat ppen adalah membantu pelaksanaan tugas ppen, memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat ppen, melaksanakan . staf sekretariat ppen bertanggung jawab kepada kepala sekretariat ppen. ketentuan diubah menjadi sehingga berbunyi sebagai berikut tugas ketua kpps dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara adalah memimpin kegiatan kpps, memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara, mengatur .pps dalam rapat penghitungan suara tpl adalah menyisacc.ketentuan . ketentuan diubah menjadi sehingga berbunyi sebagai berikut tugas anggota kpps adalah membantu ketua kpps dalam melaksanakan tugas, melakukan pemeriksaan bersama sama petugas keamanan tpl yang berlaku,adalah sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilu. ketentuan diubah menjadi sehingga berbunyi sebagai berikut peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkjadi denganaslinya inan sesuai sekretariat jenderal kpu kepala biro hukum gek pat syariah |
salinan bin:keuangankabupaten semarang. peraturan bupati adalah peraturan bupati semareterdirii, serta untuk mendanai unsur unsur pelaksanaan urusan pemerintahanunsur pelaksanaan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada terdiri dari pendukung, penunjang, pengawasan, kewilayahan, dan pemerintahan umumlam kondisi siap dipakai, dan belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset yangdaerah provinsi jawa tengahiyangbupati tentang pedoman penyusunan rka skpddalam hal bupatidprd dan bupatipelayanan publik dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati sambas, menimbang bahwa penyelenggara pelayanan publik diarahkan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, bahwa dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi serta tuntutan masyarakat dalam pelayanan publik, penyelenggara pelayanan publik kabupaten sambas dituntut untuk dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik kabupaten sambas, diperlukan norma hukum yang menjad)badan usaha milik daerah, dan lembaga lain yang dibentuk berdasarkan peraturan daerah serta badan hukum lain yang dibentuk berdasarkan undang undang yang bertujuaninovasi pelayanan publik yang selanjutnya disebut inovasi adalah semua bentuk penemuan baru atau terobosan atau pembaharuan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, baik dalam bentuk gagasan, ide kreatif, metode, dan atau alat baik yang bersifat orisinal dan atau adaptasi modifikasi yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsungcara elektronik ataupun non elektronik sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, atau orangditugaskan untuk mengelola pengaduan masyarakat terkaitdan keselamatan dan keamanan. ruang lingkup penyelenggaraanpenanggungjawab penyelenggaraan pelayanan publik adalah sekretaris daerah kabupaten sambas atau pejabat lain yang ditunjuk olehpos el (e mail), laman (website)ukan upaya peningkatan kapasitas pelaksana, il.sanksib vii hak, kewajiban, perilaku dan larangan pelaksana pelaksana berhak: mendapatkan peningkatan dan pengembangan kapasitas dalam rangka peningkatan kinerja berupa pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, seminar, lokakarya, kursus, pemasangan dan kegiatan lain yang sejenis, mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak diskriminasi dalam proses seleksi dan promosi jabatan pelaksana, mendapatkan penghargaan terhadap prestasi kerja yang diraih sesuai dengan ketentumelampirkan daftar hadir dan tanda tangan peserta rapat kegiatan. rancanganmasyarakat dan pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam ditentukan oleh penyelenggara dengan memperhatikan integritas, kompetensi, dan kepedulian sektor bidang pelayanan yang bersangkutangelolaan pengaduandan tata cara penyusunan standar pelayanan diatur dengan peraturan bupaticc. pelayanan. maklumat pelayanan harus dipublikasikan melalui media yang mudah diakses masyarakat. bagian ke::cc. wawancara, atau observasi. babketentukategori: disabilitas, lanjut usia, wanita hamil: anak anak, korban bencana alam dan atau sosial, dan masyarakat berkebutuhan khusus lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. perlakuan khusus kepada masyarakat tertentu sebagaimana dimaksud pada diberikan tanpai sistem pelayanan terpadu untuk memberikan kemudahan dan percepatpadaan dilaksanakan berdasarkan pendelegasian wewenang atau pelimpahan wewenang dari bupati kepada kepala perangkat daerah atau pimpinan korporasi kepada pimpinan satuan kerja. pendelegasian wewenang atau pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan bupati atau keputusan pimpinan korporasi sesuaiatu pintu sebagaimana dimaksud dalam huruf dan wajib melakukan koordinasi dengan perangkat daerahatu pintu sebagaimana dimaksud pada wajib menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan pelayanan kepada bupati melalui sekretaris daerah kabupaten sambas atau pimpinan korporasi sesuai dengan ketentuan perundang undangan.dan terintegrasi pada satu tempat dian dilaksanakan berdasarkan penugasan yang diberikan oleh penyelenggara. pelaksana yang mendapat penugasan sebagaimana dimaksud pada mempunyai wewenang: penerimaan dan pemrosesan permohonatau nonperizinan kepada kepala perangkat daerah atau pimpinan satuan kerja sesuai standar pelayanan atau ketentuan peraturan perundang undanguntuk kelancaran sistem pelayanan terpadu dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam penyelenggara dapat menyampaikan usulan untuk penyediaan atau pengadaan sarana, prasarana dan atau fasilitas pendukung kepada pemerintah daerah dan dprd. sarana, prasarana dan atau fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada berupa mal pelayanan publik yang memadai dan terintegrasi. bab xiii inovasi pelayanan publik dalam penyelenggaraan pelayanan publik, penyelenggara dan pelaksana dapat membangun dan mengembangkan inovasi. dalam membangun dan mengembangkan inovasi sebagaimana dimaksud pada penyelenggara dan pelaksana dapat melibatkan masyarakat dan atau pihak terkait lainnya yang kompeten. inovasi sebagaimana dimaksud dalam bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada sasaran inovasi diarahkan untuk mempercepat terwujudnya peningkatan kualitas kinerja pelayanan publik melalui pengembangan inovasi yang dilakukan secara kompetitif, adaptif, pertukaran pengalaman dan berkelanjutan. inovasi sebagaimana dimaksud dalam diselenggarakan berdasarkan prinsip:. kriteria inovasi sebagaimana dimaksud dalamdan dapat direplikasi. bab xiv pengelolaan informasi penyelenggara berkewajiban mengumumkan informasi kepada masyarakat melalui berbagai media dan tempat yang mudah diakses oleh masyarakat. untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada penyelenggara dapat membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi secara elektronik dan non elektronik yang terintegrasi. sistem informasi dan dokumentasi secara elektronik dan non elektronik yang terintegrasisebagaimana dimaksud pada ppidan ditetapkan oleh bupati. bab xvi pengelolaan pengaduan bagian kesatu kewajiban dan larangan bagi penyelenggara dan pengelola dalam pengelolaan pengaduan, penyelenggara wajib: menugaskan pengelola yang kompeten untuk melaksanakan fungsi pengelolaan pengaduan,tata caralakukan pemantauan dan evaluasi atas pengelolaan pengaduan, dan melakukan pembinaan terhadap pengelola. dalam pengelolaan pengaduan, pengelola wajibdenganngadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, memberikan penjelasan secara transparan mengenaimasyarakat berkebutuhan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. dalam pengelolaan pengaduan, penyelenggara dan pengelola dilarang: menggunakan sarana, prasarana dan atau fasilitas pengaduan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu: dan menerima biaya dalam bentuk apapun untuk kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan pengaduan. bagian kedua pengaduan masyarakat atau pengadusebagaimana dimaksud dalam dan dapat dilakapat disampaikan secara lisan atau secara tertulis. pengaduan secara tertuliselola untuk mendukung pembuktian sebagaimana dimaksud pada penyelenggara dan atau pengelola wajib memberikannya. bagian ketiga sarana pengaduan penyelenggara wajib menyediakan sarana pengaduan untuk penyampaian pengaduan dan pengelolaan pengaduan. penyediaan sarana pengaduan sebagaimana dimaksud pada meliputi: kotak pengaduan, alamat kantor untuk penyampaian surat secara tertulis, cc. nomor telepon untuk pesan layanan singkat (short message service (sms)), pos el (email), laman (website), dan aplikasi sistem pengelolaan pengaduan secara elektronik, termasuk melalui berbagai media sosial yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. penyediaan sarana pengaduan sebagaimana dimaksud pada perlu memperhatikan kepentingdalam hal penyediaan sarana pengaduan sebagaimana dimaksud pada dan penggunaannya, penyelenggara wajib menyampaikan informasi secara luas. dalam hal penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada diupayakan mudah diakses secara luas dan mudah dipahami oleh masyarakat terutama penerima pelayanan. bagian keempat prosedur dan tata cara pengelolaan pengaduan prosedur dan tata cara pengelolaan pengaduan meliputi, cc. penyaluran yaitu meneruskan pengaduan kepada penyelenggara lain yang berwenang dalam hal substansi pengaduan tidak menjadi kewenangannya, dan penyelesaian, terdiri dari penyampaian saran penyelesaian kepada pengelola dan atauprosedur dan tata cara pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada memperhatikpenyelenggara wajib menyusun dan menetapkan prosedur dan tata cara pengelolaan pengaduan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. dalam hal pengelolaan pengaduan, penyelenggara atau pengelolngelola yang menerima kelengkapan dokumen pengaduan. penyelenggara atau pengelola wajib menanggapi pengaduan paling lambat (tujuh) hari sejak pengaduan diterima. dalam hal kelengkapan dokumen pengaduan dinyatakan tidak lengkap, pengadu dapat melengkapi dokumen pengaduanenyelenggara atau pengelola. dalam hal kelengkapan dokumen pengaduan tidak dapat dilengkapi oleh pengadu dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada pengadu dianggap mencabut pengakuannya. bagian kelima penyelesaian pengaduan penyelesaian setiapsetiap pengaduan sebagaimana dimaksud pada paling lambat (enam puluh) hari sejak kelengkapan dokumen pengaduan dinyatakan lengkap. penyelenggara atau pengelola berkewajiban memeriksa kelengkapan dokumen pengaduan dari pengadu. proses pemeriksaan kelengkapan dokumedan sebagai dasar untuk memberikan tanggapan. penyelenggara wajib berpedoman pada prinsip independen, adil, tidak diskriminatifsaian pengaduan dan tindakan korektif harus terbuka bagi masyarakat dan dapat melalui sistem informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian keenam perlindungan pengaduan dalam hal pengadu meminta perlindungan atau dalam keadaan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, penyelenggara dapatlaporan, pemantauan dan evaluasi pengelola wajib menyusun dan menyampaikan laporpaling sedikit meliputi: substansi materi pengaduan, waktu penerimaan dokumen pengaduan, cc. status penyelesaian pengaduan, hasil pengelolaan pengaduan, dandan penyelesaian terhadap pengaduan. hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada wajib ditindaklanjuti oleh penyelenggara untuk perbaikan dan peningkatan penyelenggaraan pelayanan publiksms), pos el (email), laman (websitedalamsesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab xixea dengan aslinya bagian hukum, ban sekretariat daerah "ti mar june sambasdan komunikstatus sosialnerima pelayanan berhak mendapatkan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keragu raguan, kegiatan,. cukup jelas. huruf jasa publik dalam ketentuan ini sebagai contoh: pelayanan kesehatan (rumah sakit dan puskesmas):peradilankurang mampuberdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan harus dilaksanakan sendiri oleh penyelenggara, seperti pelayanan kartu tanda penduduk ktp), kartu keluarga kk), akta kelahiran, akta kematian, dan pelayanan perizinan tertentu. pihak lain adalah pihak luar penyelenggara yang diberikankan hak untuk menjalankan fungsi penyelenggara, seperti pengelolaan parkir dan air minum yang diserahkan kepada pihakdalam penyampaian informasipos el (e mail), dan laman (website). huruf cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud tidak menambah beban bagi masyarakat adalah tidak memberikan tambahan biaya, prosedur yang berbelit belit, waktu penyelesaian yang lebih lama, atau hambatan akses. yang dimaksud kerja sama tertentu dengan pihak lain adalah kerja sama yang tidak melalui prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf dan hurufadministrasi maupun persyaratan teknisketentuan peraturan perundang undangangelolaan pengaduan adalah bahwa penyelenggara membuat mekanisme dalam pengelolaan pengaduan seperti antara lain: penyediaan kotak saran kotak pengaduan, telepon, pesan layanan singkat (short message service sms), pos el (e mail), portal pengaduan dalam laman (website), dan penyediaan petugas penerima pengaduan. untuk mempermudah pengelolaan pengaduan, perlu dibuatkan prosedur dan tata caratermasuk kepada masyarakat dan penerima pelayanan serta pemangku kepentingan lainnya (stakeholders)sehingga tidak berjalan sendiri sendiri tetapi harus berjalan dalam (satu) tim kerja yangpunsecara keseluruhan dapat terhubung melalui sistem teknologi informasi dan komunikasi. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan pelayanan terpadu satu atap tetapi dengan penugasan. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan prinsip peningkatan efisiensi adalah bahwa inovasi yang dilakukan harus seminimal mungkin menggunakan sumber daya dalam proses pelaksanaan inovasi. huruf yang dimaksud dengan prinsip perbaikan efektivitas adalah tolok ukur tercapainya tujuan inovasi sesuai target. huruf yang dimaksud dengan prinsip perbaikan kualitas pelayanan adalah bahwa inovasi harus dapat memenuhi harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang cepat, mudah, dan terjangkau. huruf yang dimaksud dengan prinsipprinsip berorientasi pada kepentingan umum adalah inovasiras, agama dan kepercayaan, golongan, gender, status sosial, dan status ekonomi. huruf yang dimaksud dengan prinsip dilakukan secara terbuka adalah bahwa inovasi yang dilaksanakan mudah diakses oleh seluruh masyarakat. huruf yang dimaksud dengan prinsip adalah bahwa hasil inovasi ketentuantelah ditentukan, pengaduan dinyatakanyang wajib memberikan laporan adalah pejabat pegawai yang bertanggung jawab memberikan laporan kepada penyelenggara. cukup jelas. cukup jelasdapat diatasiktp) dan akta kelahiranpat membentuk lembaga pengawasan pelayanan publik adalah lembaga yang dibentuk pada tingkat nasional atauyan bupati gresik provinsi jawa timudengan rahmat tuhan yang maha esa bupati gresik, menimbang bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kabupaten gresik, masalah yang dihadapi adalah akselerasi pembangunan desa menuju kemandirian desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta penanggulangan kemiskinan desa diperlukan suatu cara penanggulangan yang melibatkan semua pemangku kepentingan, bahwa dalam rangka mewujudmaka diperlukan peningkatan desa desa kabupaten gresik menjadi desa mamasyarakat menuju desusaha milik desaberdayaan masyarakat menuju desadesa desa yang berada dalam wilayah kabupaten gresisesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat daerah. pemberdayaan desa adalah upaya mendorong percepatan pembangunan desa melalui pemberdayaan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. pemberdayaan masyarakat dan.desa adalahroyong. badan usaha milik desamasyarakat. pembangunan masyarakat menuju desa mandiribab asas, tujuan, sasaran, manfaat dan ruang lingkup bagian kesatu asas program pemberdayaan masyarakat menuju desa mandiri dilakukan berdasarkan asas asas sebagai berikut keadilan, transparansi, akuntabel: partisipatif, gotong royong, swadaya, dan swakelola. bagian kedua tujuan tujuan dari pemberdayaan masyarakat menuju desa mandirierdayaan masyarakat desa menuju desa mandiri, memajukan desamewujudkan pemberdayaan masyarakat desa menuju desa mandiri, mendorong sinergi antara kegiatan pemerintah daerah dengan fasilitasi kebudayaan masyarakat untuk pencapaian desa mandiri,, mendorong dan memfasilitasi masyarakat untuk berwirausaha sesuai dengan potensi desanya, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desasinetronnya kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat dan desa, terbukanya lembaga desa dalam mengakses sumber daya alam desa dan memasarkan produk unggulan keluar desbagian keempat manfaat manfaat yang diharapkan dari pemberdayaan masyarakat menuju desa mandirimberdayamberdayaan dan pengembangan kemandirian desa, cc.mberdayakegiatan pemerintah dalam pemberdayaan kemandirian desa, terlaksananya kesesuaian rpm des serta rencana kerja pemerintah desa dengan program perangkat daerah kabupaten pada pemberdayaan masyarakat menuju desa mandiri yang didukung oleh partisipasi masyarakat, terlaksananya kegiatan pemberdayaan kemandirian desa bagi desa penerima manfaat, dan terlaksananya kegiatan pemerintah desa, donor, swasta dan pihak lain dalam mendukung implementasi kegiatan untuk pemberdayaan kemandirian desa. bagian kelima ruang lingkup ruang lingkup pemberdayaan masyarakat menuju desa mandiri meliputi: kebijakan pemberdayaan masyarakat dan desa, wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah, cc. pemberdayaan masyarakat dan desa, perencanaan, pelaksanaan, peran serta masyarakat, pembiayaan, pembinaan dan pengawasan, dan pelaporan. bab iii kebijakan pemberdayaan masyarakat dan desa bagian kesatu umum kebijakan pemberdayaan masyarakat dan desa menuju desa mandiri meliputi: kebijakan strategis, kebijakan operasional, dan kebijakan praktis. bagian kedua kebijakan strategis kebijakan strategis pemberdayaan masyarakat menuju desa mandiri meliputi: penguatan otonomi, peningkatan pelayanan publik, cc.mendukung masyarakat desa. bagian ketiga kebijakan operasional kebijakan operasional ialah terintegrasinya program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat menuju desa mandiri meliputi: memberikan pedoman dan standar pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, memfungsikan dan sinergitas institusi asli dan atau yang sudah ada masyarakat desa, cc. meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat desa melalui program pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan,pendampingan dan pertanian masyarakat desa, memberikan bantuan pendanaan melalui bantuan keuangan langsung bagi desa, melakukan pembinaan dan pengawasan atas perencanaan dan anggaran yang dijalankan ole. bagian keempat kebijakan praktis kebijakan praktis yang dimaksud adalah terselenggaranya: peningkatan status kemajuan kemandirian desa, peningkatan kualitas perencanaan pembangunan dan pelayanan desa, peningkatan kapasitas masyarakat secara individu, kelompok masyarakat dan lembaga kemasyarakatan, peningkatan sosial ekonomi, sosial budaya dan kegotongroyongan desa, pemanfaatan teknologi dan sumberdaya alam, peningkatan usaha desa melalui bum desa, dan peningkatan jaringan dan kerjasama antar desa. bab wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat menuju desa mandiri, pemerintah daerah mempunyai wewenang melakukan: pemberdayaan masyarakat, penataan kemandirian desa, dan fasilitasi kerjasama antar desa. dalam rangka melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pemerintah daerah bertanggung jawab menyusun dan melaksanakan kebijakan strategis, operasional dan praktis. menyusun program perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan pemberdayaan masyarakat menuju desa mandiri, cc. menyediakan anggaran melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, menyiapkan sumber daya manusia untuk melaksanakan pendampingan desa, menyediakan saranatanggung jawab sebagaimana dimaksud pada termasuk tanggung jawab dan kewajiban dalam pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab pemberdayaan masyarakat dan desa bagian kesatu pemberdayaan masyarakat pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dalam rangka mendukung program penanganan kemiskinan daerah. pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan melalui pendekatan wilayah yang meliputi: perkotaan, perdesaan, cc. pesisir dan pulau pulau kecil, daerah tertinggal terpencil, dan atau perbatasan antar daerah. pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan menetapkan kebijakan pemberdayaan masyarakat seluruh sektor, terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar dalam rangka mendukung program kemandirian desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk penanganan kemiskinan daerah. pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk peningkatan ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat sebagaimana yang diatur dalam pedoman program dan rencana aksi daerah. kebijakan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada disesuaikan dengan wewenang pemerintah daerah dan peraturan perundang undangan. kebijakan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada merupakan bagian dari rencana pembangunan pemerintah daerah. penetapan desa sasaran pemberdayaan masyarakat menuju desa mandirindeks desa membangun, potensi unggulan desa yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat,emberdayaan masyarakat menuju desa mandiri dengan tetapemberdayaan masyarakat menuju desa mandiri. ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan identifikasi pedoman program dan rencana aksi daerah diatur dalam peraturan bupati. desa sasaran pemberdayaan masyarakat menuju desa mandiri ditetapkan dengan keputusan bupati. bagian ketiga penataan desa penataan desa dilaksanakan berdasarkan kewenangan pemerintah daerah. penataan desa sebagaimana dimaksud dalam dilakukan melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan mempertimbangkan kearifan lokal, peningkatan kualitas dan kapasitas pemerintahan desa, dan cc. pengembangan bum desa bum des bersama. pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, tepat sasaran, dan sesuai dengan potensi sumberdaya yang dimiliki. peningkatan kualitas dan kapasitas pemerintahan desa dan atau desa adat sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan melalui: pembinaan terhadap kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, lembaga kemasyarakatan desa, pembinaan manajemen pemerintahan desa, cc. pembinaan dan pengembangan terhadap lembaga keuangan desa, pembinaan terhadap pendamping dan kader pemberdayaan desa, dan penataan dan pembinaan terhadap desa adat dan potensi sumberdaya yang dimilikinya. pengembangan bum desa bersama sebagaimana dimaksud dalam hurufbersama dalam pengelolaan sumber daya alam desa. ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan bum desa diatur dalam peraturan daerah tersendiri. penataan pemberdayaan masyarakat menuju desa mandiri sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan sesuai dengan program prioritas pembangunan daerah. bagian keempat fasilitasi kerja sama antar desa pemerintah daerah memfasilitasi kerja sama antar desa dari kabupaten kota yang berbeda dalam satu wilayah daerah. fasilitasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan antara lain dalam bentuk: pembinaan penyusunan peraturan bersama kepala desa, dan pembinaan kemampuan pemetaan potensi kerja sama antar desa. bab perencanaan dalam rangka melaksanakan pemberdayaan desa mandiri berbasis masyarakat, pemerintah daerah menyusun perencanaan program pemberdayaan masyarakat dan desa. perencanaan sebagaimana dimaksud pada mengacu pada program prioritas pembangunan desa mandiri yang akan dilaksanakan berdasarkan model pemberdayaan masyarakat menuju desa mandiri. perencanaan sebagaimana dimaksud pada disusun sebagai penentuan skala prioritas dalam program prioritas pembangunan desa, pedoman bagi pemangku kepentingan dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat menuju desa mandiri, dan cc. instrumen pembinaan, pengawasan, dan pendampingan bagi pemerintah daerah. penyusunan perencanaan pemberdayaan masyarakat dan desa dilengkapi indikator masukan (input), proses, keluaran (output), hasil (outcome) dan dampak (benefit) dengan melibatkan para pelaku pemberdayaan masyarakat dan desa.berdasarkan identifikasi potensi, masalah, kebutuhan, dan pengembangan potensi lokal yang berkelanjutan. prosessecara partisipatifdan mengakomodir kepentingan kelompok masyarakat miskin atau rumah tangga miskin, perempuan dan kelompok rentan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. perencanaan program pemberdayaan masyarakat menuju desa mandiri disusun oleh perangkat daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya masing masing. penyusunan rpemberdayaan masyarakat menuju desa mandiri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pembangunan daerah. perencanaan program pemberdayaan masyarakat menuju desa mandiri disusun perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa. penyusunan sebagaimana dimaksud pada pelaksanaan ini dilaksanakan selama desa belum dianggap mampu menyusun perencanaan sesuai standar. bab vii pelaksanaan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat menuju desa mandiri dilakukan melalui pendampingandayaan masyarakat menuju desa mandiri dilaksanakan oleh perangkat daerah dan perangkat daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya masing masing. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada perangkat daerah dapat berkoordinasi dengan perangkat daerah lainnya lingkungan pemerintah daerah, pemerintah kabupaten kota lainnya, pemerintah desa, dan atau instansi vertikal daerah. bab viii peran serta masyarakat masyarakat baik unsur pelaku usaha, komunitas peduli, lembaga swadaya masyarakat, lembaga filantropi dan lainnya dapat memberikan dukungan dan atau bantuan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa menuju desa mandiri. dukungan dan atau bantuan sebagaimana dimaksud pada dapat berupa: bantuan keuangan, fasilitasi permodalan, cc. sarana danpemberian dukungan dan atauperaturan daerah ini dibebankan pada apbd. bab pembinaan dan pengawasan bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberdayaan masyarakat menuju desa mandiriberkewajiban melaporkan hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kepada bupati. pelaporan sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara berkala, paling lama (enam) bulan sekali. bab xii ketentuan peralihan semua ketentuan yang mengatur mengenai pemberdayaan masyarakat menuju desa mandiri yang ditetapkan sebelum berlakunya peraturan daerah ini, sepanjang tidak bertentangan atau diganti berdasarkan peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku6berdayaan masyarakat menuju desa mandiri umum pemerintahan desa merupakan unit terdepan pelayanan kepada masyarakat serta menjadi tonggak utama untuk keberhasilan semua program. karena itu, memperkuat desa merupakan suatu keharusan yang tidak dapat ditunda dalam upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah. kemandirian desa dalam rangka otonomi daerah memerlukan kesiapan lembaga sosial, politik dan ekonomi desa itu sendiri. oleh karenanya peningkatan fungsi dan peran kelembagaan desa memiliki arti yangstrategis. secara filosofis berdasarkan pancasila sila ke ke dan ke serta uud dan maka program pemberdayaan masyarakat desa merupakan instrumen yang penting. mengingat kegiatan pemberdayaan masyarakat desa itu dapat meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, dan mampu mewujudkan kehidupan masyarakat yang berdaya, mandiri, dan sejahtera. masyarakat yang berdaya dan mandiri, mampu berperan serta aktif untuk turut memberikan masukan dan kritikan rumusan kebijakan publik, mengontrol dan mengoreksi jalannya roda pemerintahan agar sesuai dengan amanah rakyat amanah undang undang, masyarakat juga dapat menuntut haknya, dan menyarankan pelayanan yang mereka inginkan dan mencegah terjadinya diskriminasi pelayanan publik. secara sosiologis, berdasarkan piramida kependudukan indonesia, sebagian penduduk indonesia tinggal daerah pedesaan dan hanya sedikit lebih banyak dari penduduk perkotaan, yaitu y6. jumlah penduduk yang tinggal perkotaan sebesar o. setidaknya fakta itu sedikit memberikan gambaran akan masih besarnya urbanisasi penduduk pedesaan perkotaan. pergerakan urbanisasi itu umumnya dikarenakan faktor ekonomi dan sosial, seperti hilangnya mata pencaharian utama penduduk sebagai petani, dan meningkatnya angka kemiskinan. selain itu, jumlah penduduk miskin kabupaten gresik masih memerlukan perhatian khusus, semakin menguatkan pentingnya program pemberdayaan masyarakat desa untuk dilaksanakan. keberadaan peraturan daerah tentang pemberdayaan masyarakat dan desa menjadi keniscayaan untuk segeradiwujudkan. secara yuridis,ubahan atas nomor tahun tentang peraturan pelaksanaan undang undang nomor tahun tentang desa telah mengamanatkan pemerintah untuk melakukan pemberdayaan masyarakat desa. peraturan menteri peraturan menteri terkait pemberdayaan masyarakat mutlak diperlukan, yang meliputiesa kelurahan, peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang pemberdayaan masyarakat melalui teknologi tepat guna. dengan adanya perundang undangan dan peraturan menteri dalam negeri itu, maka ditingkat provinsi juga diperlukan adanya peraturan daerah yang mengatur tentang pemberdayaan masyarakat desa, sehingga pemberdayaan masyarakat dan desa memiliki payung hukum yang jelas dan diharapkan akan berlangsung efesien dan efektif. dengan diatasnya pemberdayaan masyarakat dan desa, diharapkan kemandirian dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan dapat meningkat untuk menunjang keberhasilan otonomi daerah. salah satu kegagalan peningkatan partisipasi yang terjadi selama ini disebabkan oleh (i) ketidakmandirian masyarakat desa, (ii) praktik pemerintahan desa yang belum sepenuhnya bersih dan efisien oleh karena terbatasnya kemampuan kontrol masyarakat sehingga memberikan peluangterjadinya penyalahgunaan wewenang, (iii) ketidak bersamaan masyarakat menyelesaikan problem sosial, politik dan ekonominya sendiri oleh karena hancurnya struktur dan munculnya fungsi kelembagaan desa. pemantapan implementasi pengelolaan pembangunan partisipatif yang berbasis pada kemampuan lokal memerlukan penguatan sumberdaya masyarakat lokal, yang berarti peningkatan kapasitas fungsi dan peran masyarakat dalam konteks pengelolaanpembangunan. banyak teori tentang pembangunan yang menyatakan bahwa pembangunan adalah proses dimana anggota anggota suatu masyarakat meningkatkan kapasitas perorangan dan institusi mereka untuk menghasilkan perbaikan perbaikan yang berkelanjutan dan merata dalam kualitas hidup sesuai dengan aspirasi mereka sendiri. dalam konteks penguatan kelembagaan, diperlukan perubahan struktural terhadap kelembagaan lokal menuju peningkatan taraf hidup, produktivitas, kreatifitas, pengetahuan dan keterampilan maupun kapasitas kelembagaan agar senantiasa survival dan mampu beradaptasi dengan perubahan sosial yang melingkupinya. transformasi yang demikian, sedapat mungkin dilakukan secara mandiri dan atas kebutuhan masyarakat sendiri. kalaupun ada intervensi dari pihak lain hanya bersifat memfasilitasi. dalam perspektif pembangunan yang berbasis pada kemampuan lokal, bahwa keberhasilan pembangunan diukur dari seberapa besar masyarakat mampu mendayagunakan sumber sumber lokal yang mereka miliki yang secara kategoris terdiri dari (i) modal manusia (human resources), yang meliputi jumlah penduduk, skala rumah tangga, kondisi pendidikan dan keahlian serta kondisi kesehatan warga. (ii) modal alam (natural resources), meliputi sumber daya tanah, air, hutan, tambang, sumbernya dan sumber lingkungan hidup. (iii) modal finansial (financial resources), meliputi sumber sumber keuangan yang ada seperti tabungan, pinjaman, subsidi, dan sebagainya. (iv) modal fisik physical resources), meliputi infrastruktur dasar yaitu transportasi, perumahan, air bersih, sumber energi, komunikasi, peralatan produksi maupun sarana yang membantu manusia untuk memperoleh mata pencaharian. (v) modal social social capital resources), yakni jaringan kekerabatan dan budaya, serta keanggotaan dalam kelompok, rasa saling percaya, lembaga kemasyarakatan, pranata sosial dan tradisi yang mendukung, serta akses kepada kelembagaan sosial yang sifatnya lebih luas. ada berbagai macam kendala yang selama ini dihadapi oleh masyarakat perdesaan dalam melaksanakan pembangunan antara lain (i) keterbatasan kemampuan untuk mengolah dan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang tersedia. (ii) keterisolasian dan keterbatasan sarana dan prasarana fisik. (iii) lemahnya kemampuan kelembagaan terhadap peluang peluang bisnis yang ada jasa danperdagangan. terbatasnya akses masyarakat kepada sumber sumber kemajuan ekonomi yang antara lain meliputi akses permodalan, akses teknologi produksi, akses manajemen usaha, pengetahuan dan keterampilan sumberdaya manusia yang ada, akses informasi pasar dan keberlanjutan usaha usaha produksi. esensi pemberdayaan masyarakat dan desa pada dasarnya menempatkan kelembagaan desa dan masyarakatnyamereka adalahean sheet) demikian, upaya pemberdayaan masyarakat dan desa harus diarahkan pada tiga hal, yakni pertama, membantu masyarakat desa agar mampu mengenal potensial kemampuan yang mereka miliki, mampu merumuskan secara baik masalah masalah yang mereka hadapi, sekaligus mendorong mereka agar memiliki kemampuan merumuskan agenda penting dan melaksanakannya demi mengembangkan potensi dan menanggulangi permasalahan yang mereka hadapi. kedua, memperkuat daya yang dimiliki oleh masyarakat desa dengan berbagai macam masukan (input)cial, modal fisik,agar tidak semakin lemah. melindungi tak berarti mengisolasi dan menutupi dari interaksi. karena hal itu justru akan mengerikan yang kecil, dan melunglaikan yang lemah. melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah adanya persaingan yang tidak seimbang serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. ii. demi cukup jelas huruf yang dimaksud dengan asas keadilan adalah sedapat mungkin pengaturan pemberdayaan masyarakat menuju desa mandiri ini dapat memberikan manfaat kepada seluruh khalayak masyarakat kabupaten gresik khususnya. bagi pemerintah, memenuhi kewajiban pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menciptakan kebudayaan, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat, hingga terjadi pemerataan pembangunan dan hasil hasilnya. huruf yang dimaksud dengan asas transparansi adalah pemberdayaan desa mandiri berbasis masyarakat dilaksanakan dengan semangat keterbukaansehingga seluruh masyarakat dan pelaksana memiliki akses sanggama terhadap informasi tentang rencana dan pelaksanaan penyelenggaraan desa mandiri berbasis masyarakat, huruf yang dimaksud dengan asas akuntabel adalah pelaksanaan pemberdayaan desa mandiri berbasis masyarakat, huruf yang dimaksud dengan asas partisipatif adalah pemberdayaan desa mandiri berbasis masyarakat dilakukan bersama masyarakat dengan melibatkan pemerintah kabupaten, pemerintah desa dan para pemangku kepentingan lainnya, huruf yang dimaksud dengan asas gotong royong adalah pelaksanaan pemberdayaan masyarakat menuju desa mandiri dilakukan secara bersama sama oleh masyarakat dan untuk kesejahteraan masyarakat. huruf yang dimaksud dengan asas swadaya adalah pengembangan program pemberdayaan masyarakat menuju desa mandiri lebih ditekankan pada pendayagunaan potensi dan sumber daya lokal yang merupakan milik bersama masyarakat serta pemberdayaan desa dilakukan secara mandiri oleh masyarakat. huruf yang dimaksud dengan asas swakelola adalahsetiap pembangunan desa dilakukan sendiri oleh masyarakat desa mulai dari usulan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. cukup jelas huruf cukup jelas huruf yang dimaksud dengan lembaga desa adalah wadah partisipasi masyarakat desa sebagai mitra pemerintah deskala prioritas adalah penentuan urutan kebutuhan dari yang terpenting sampai dengan kurang penting. huruf cukup jelas huruf cukup jelas yang dimaksud dengan masukan, proses, keluaran, hasil dan dampak adalah tolok ukur dari perencanaan untuk menilai keberhasilan secara sistematis dari program yang dimaksud. cukup jelas yang dimaksud dengan kelompok rentan adalah orang lanjut usia, anak anak, fakir miskin, perempuan hamil dan orang dengan disabilitas. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan lembaga filantropi adalah lembaga pendonor yang tidak mengikataa?lu penyesuaian beberapa nomenklatur perangkatangka ditambah (tiga) angka yaitu angka angka dan angka sert:bidang tenaga kerja. badan daerah kabupaten empat lawang,serta penelitan dan pengembangan, badan pendapatanjuli bupati empat lawang, ttd ionik muhammad diundangkan tebing tinggi pada tanggal, jullkerja sama publik, maka perlu dilakukan kerja sama daerah, bahwa kerja sama daerah merupakan bentuk usaha bersama yang dilakukandengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan, bahwa peraturan daerah kabupaten semarang nomor tahun tentang kerja sama daerah sudah tidak sesuai dengan peraturan pemerintah nomor tahun tentangrovinsirencana kerja sama daerahdaerah,didigunahari adalah hari kerja,, mempercepat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan meningkatkan pendapatan asli daerahj .kerja sama daerah dengan daerah lain bagian kesatu kategori ksad kerja sama daerah dengan pemerintah provinsi, dan kerja sama daerah dengan daerah kabupaten kota lainnya dalam provinsi. kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada hurufuntuk menandatangani pksidentifikasi dan pemetaan urusan pemerintahan daerah yang akan melaksanyang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kerja sama bersama dengan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan, penelitian dan pembangunanbagian kelima tahapa, maka bupati membuat laporan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah,dokumen naskah ksad untuk yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidangdifasilitasi oleh yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidangnyelenggarakan urusan pemerintahan dibidangmrakarsa ksad menyampaikan kepada bupati mengenai pelaporan pelaksanaan ksad sebagaimana dimaksud dalam huruf setiap semester. bupati menyampaikan pelaporan atas pelaporanupaya musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam maka penyelesaian perselisihan ksad yang dilakukan dengan kabupaten kota dalam (satu) provinsi, teksdengan daerah provinsi, kerja sama dengan daerah kabupaten kota dari daerah provinsi yang berbeda, daerah menyampaikan permohonan penyelesaian perselisihan ksad kepada menteri. bagian ketujuhpbd padanaskah ksad ketentuan mengenai naskah ksad diatur dalam peraturan bupati yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian kedua subjek hukumuntuk menandatangani pkspkdipaling sedikit mempertimbangkdikepada gubernur atas pelaporan pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada laporan sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat: judul kpk, bentuk naskah kpkksnaskah kpk ketentuan mengenai naskah kpk diatur dalam peraturan bupatijenis mdpl dan dllsubjek mdpl dan dllbagian ketiga objek mdpl dan dllmdpl dan dll dituangkan dalam naskah kerja sama. bagian keempatj . penandatanganan naskah kerja sama, dan pelaksanadidikajian sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupatbupatiyang melaksanakan urusan pemerintahan daerah disetelah surat permohonan persetujuan dprdsebagaimana dimaksud pada paling lama (lima) harimenteri melalui sekretaris jenderal memberikan pertimbangan secara tertulis kepada bupati berdasarkan hasil verifikasi rencana mdpl dan dll. bupati, dalam jangka waktu paling lama (lima) hari kementerian lembaga pemerintah nonkementerian: dan bupati sebagai dasar penandatanganan naskah kerja sama oleh bupati. bupati menyampaikan kepada menteri melalui sekretaris jenderal mengenai rencana tempat dan tanggal penandatanganan naskah kerja sama sebagaimana dimaksud padadalamketentuan lebih lanjut mengenai rencana kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupati. bagian kelima pelaksanaan mdpl dan dllatas dasar penerusan kerja sama pemerintahbb, merupakan organisasi kemasyarakatan, badan hukum, yayasan asing atau sebutan lainnya,bupatianenam jangka waktumenyampaikan laporan pelaksanaan mdpl atau dllpada minggu pertama bulan januari. laporan sebagaimana dimaksud dalamgian ketujuh penyelesaian perselisihan dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan mdpl dan atau,antarapertimbangand unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidangpertimbangandengan pbd masing masing melalui mekanisme hibah. bab dukungan pemerintahdan pemerintah daerah, dilaksanakan dalam bentuk sinergi sesuai denganencana kerja pemerintah daerahbupatibupatnota kesepakatan. teks melaporkan pelaksanaan sinergi kepada bupati setiap (enam) bulan sekali. bupatiperalihan pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku: pks untuk ksad dan kpk, serta nota kesepakatan, dan pks untuk ksad dan kpk yang belum ditandatangani bersama, harus menyesuaikankerja sekrejahaa tia at: sp37 listing aryan nip, penjelasan atas peraturan daerah kabupaten semarang nomor tahun tentang kerja sama daerah umum dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan daerah yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tercermin dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat maka pemerintah daerah perlu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan publik. salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan penyelenggaraan kerja sama daerah sehingga terwujud keterpaduan pembangunan daerah melalui andil bagian masyarakat sektor swasta. implementasmemberikan peluang bagi daerah untuk mengatasi masalah masalah dalam pembangunan daerah antara lain terkait dengan ketimpangan antar daerah, kelemahan kinerja antar daerah, serta minimnya anggaran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan pelayanan publik, melalui penyelenggaraan kerja sama daerah yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan, sinergi dan saling menguntungkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. ketentuan mengenai kerja sama yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor tahun tentang kerja sama daerah berserta aturan pelaksanaan dibawahnya yaituserta peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang tata caraterdapat perubahan pada konsep kerja sama daerah dibanding dengan dasar aturan yang lama yaitu peraturan pemerintah nomor tahun tentang tata cara pelaksanaan kerja sama daerah, yaitu pada definisi kerja sama daerah, ruang lingkup kerja sama daerah, obyek kerja sama daerah, format naskah kerja sama daerah, kelembagaan kerjasama daerah. oleh sebab itu, dengan adanya perubahan konsep kerja sama daerah dengan dasar aturan yang baru, maka peraturan daerah kabupaten semarang nomor tahun tentang kerja sama daerah perlu disesuaikan dengan perkembangan yang ada. ii. demi cukup jelas yang dimaksud dengan pemberdayaan potensi yang dimiliki daerah meliputi pemberdayaan sumber daya manusia, sumber daya alam dan teknologi. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan urusan pemerintahan yangurusan pemerintahan yang menjadi objek ksadalinan bupati kendal provinsi jawa tengahdengan rahmat tuhan yang maha esa bupati kendal: bahwa guna mendukung dan memperkuat peran serta kontribusi pesantren, dan sesuai dengan ketentuan juncto undang undang nomor tahun tentang pesantren, maka pemerintah daerah perlu memberikan fasilitasi pengembangan pesantrefasilitasi pengembangan pesantrefasilitasi pengembangan pesantren kabupaten kendalkendal yang membidangi kesejahteraan raky yang berada daerah dan telah terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. fasilitasi pesantren adalah pemberian fasilitas dari pemerintah daerah untuk melancarkan pelaksanaan fungsi dalam penyelenggarapenyelenggaraan fasilitasi pengembangan pesantren daerah dilaksanakan berdasarkan asas ketuhanan yang maha esa, kebangsaan, kemandirian, kebudayaan, kemaslahatan, profesionalitas, akuntabilitas, keberlanjutan, dan kepastian hukum. penyelenggaraan fasilitasi pengembangan pesantren bertujuan untuk meningkatkan kualitas pesantren dalam pengembangan fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat. jdih.kendalkab.go.id ruang lingkup dari peraturan daerah ini adalah pengembangan sarana dan prasarana pendidikanfungsi pekerjaan umumdakwah. jdih.kendalkab.go.id fasilitasi pengembangan pesantren sebagaimana dimaksud pada dilakukan dalam bentuk kerja sama program, fasilitasi kebijakan, danbupatijdih.kendalkab.go.id babbupati pusat: pemerintah daerah provinsikerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf diutamakan dengan kantor kementerian agama kabupaten kendal. bab vii monitoring dan evaluasi bupati melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan fasilitasi pengembangan pesantren. jdih.kendalkab.go.idtugas dan fungsinya, dan dikoordinasikan oleh unit kerja. hasil monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan fasilitasi pengembangan pesantren sebagaimana dimaksud pada dilaporkan kepada bupati. tata cara monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dimaksud dalam diatur dalam peraturan bupati. bab viii pembiayaan pembiayaan fasilitasi pengembangan pesantren bersumber dari apbdgembang,jdih.kendalkab.go.id sesuai dengan aslinya, kepala'bagian hukum setda kabupaten kendal, set nya nur fjdih.kendalkab.go.idabupaten kendal, maka perlu pengaturan lebih lanjut mengenai pesantren khususnya daerah kabupaten kendal dalam peraturan daerah tentang fasilitasi pengembangan pesantren kabupaten kendaljdih.kendalkab.go.id |
peraturan daerah kabupaten rtaan modal daerahnoref peraturan daerah kabupaten brebes provinsi jawa tengah nomor dengan mendapat bagian keuntusas dalam penyertaan modal ini adalah asas transparansi, asas akuntabilitas: cc. asas responsibility, asas independensi, asas kewajaran dan kesetaraan, asas profesionalisme, dan asas kehati hatian. penambahan penyertaan modal daerah dimaksudkan untuk penguatan kelembagaan dan memperkuat struktur permodalan bank jateng: meningkatkan persentase saham daerah dalam upaya peningkatan pelayanan pada masyarakat, meningkatkan kapasitas usaha guna memperoleh manfaat ekonomi dan sosial: dan sejumlah keuntungan tertentu dalam jangka waktu tertentu yang dapat berupa dividen, bunga, dan pertumbuhan nilai bumi:tujuan penyertaan modal pada bank jatengseroan terbatas bank pembangunan daerah jawa tengah bidang perbankan, memperkuat permodalan bank jateng sesuai yang ditetapkan rapat umum pemegang saham, dan meningkatkan pendapatan asli daerah. bab pelaksanaaniii besaran penyertaan modal besaran penyertaan modal daerah yang diceritakan pada bank jateng sampai dengan tahun sebesar (lima puluh satu milyar enam ratus dua juta rupiah), terdiri atas setoran tunai. kebutuhan penyertaan modal sampai dengan tahun sebesar (dua puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dengan perincian penyertaan modal tahunan sebagai berikut: l.tahun sebesar rp5. (lima miliar lima ratus juta rupiah), .: dan tahun sebesar (lima miliar limahak dan kewajiban pemerintah daerah berhak menerima pembagian di. bank jateng berkewajiban menerbitkan sertifikat saham atas penyertaan modal yang diterima. bank jateng wajib memberikan dividen dan atau bunga dan atau bagian laba usaha yang menjadi hak pemerintah daerah dan menyebarkannya kepada kas daerahlembaran daerah kabupaten brebes tahun nomor tambahan lembaran daerah kabupaten brebe provinsi jawa tengah nomor: penjelasan atas peraturan daerah kabupatenabupaten brebes. perseroan terbatas bank pembangunan daerah jawa tengahabupaten brebeslainnya. adapun maksud penyertaan modal daerah ialah untukmemperkuat struktur permodalan bank jateng, meningkatkan kapasitasusaha guna memperoleh manfaat ekonomi dan sosial, dan mendorongpertumbuhan perekonomian daerah. kemudian tujuannya ialah untukpengembangan usaha bank jateng dalam rangka meningkatkanpendapatan asli daerahjelas huruf asas transparansi, yang dimaksud dengan asas "transparansi" adalah pengelolaan investasi pemerintah harus dilakukan secara terbuka dan dapat menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh para pemangku kepentingan. huruf asas akuntabilitas, yang dimaksud dengan asas "akuntabilitas" adalah pengelolaan investasi pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. huruf asas responsibility, yang dimaksud dengan asas "responsibility" adalah pengelolaan investasi pemerintah harus dilaksanakan dengan 'iktikad baik dan penuh tanggung jawab. huruf asas independensi, yang dimaksud dengan asas "independensi" adalah investasi pemerintah. huruf asas kewajaran dan kesetaraan, yang dimaksud dengan asas "kewajaran dan kesetaraan" adalah pengelolaan investasi pemerintah dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan peran dan kedudukan para pemangku kepentingan sesuai dengan porsinya masing masing. huruf asas profesionalisme, yang dimaksud dengan asas "profesionalisme" adalah pengelolaan investasi pemerintah dijalankan oleh orang yang mempunyai kemampuan, keahlian, dan komitmen profesi dalam menjalankan tugas. huruf asas kehati hatian, yang dimaksud dengan asas "kehati hatian" adalah pengelolaan investasi pemerintahdan memperhatikan batasa |
tut nan pan walikota kediri provinsi jawa timur peraturan daerah kota kediprd kota kediri. sekretaris daerah kota kedirikota kedirpengelolaan bmd adalah untuk: mengamankan bmd, menyeragamkan langkah langkah dan tindakan dalam pengelolaan bmd, dan ekonomis. bab iii barangdikelola dengan menggunakan teknologi informasi dan atau inovasi daerah lainnya. bmdyangpelaksanaan pengelolaan bmd dengan menggunakan teknologi informasi dan atau inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan walikotapejabat pengelola bmd bagian kesatu pemegang kekuasaan pengelolaan bmd walikotadalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam walikota dibantu: sekretaris daerah selaku pengelola bmd, kepala perangkat daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan bmd selaku pejabat ketatausahaan barang, kepala perangkat daerah selaku pengguna barang, kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna barang selaku kuasa pengguna barang, pejabat yang melaksanakan tugas bidang pengelolaan bmd pada pengguna barang selaku pejabat ketatausahaan pengguna barang, dan pejabat yang melaksanakan tugas bidang pengelolaan bmd pada perangkat daerah selaku pengurus bmdcc.dalam huruf berunjukanunjukan kepala perangkat daerah sebagai pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan walikota. kepala perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat melimpahkan sebagian kewenangan dan tanggung jawab kepada kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk sebagai kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam hurufmd paragraf umum pengurus bmd sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: pengurus barang pengelola, pengurus barang pengguna, dan pengurus barang pembantu. paragraf pengurus barang pengelola pengurus barang pengelola sebagaimana dimaksud dalam hurufusulkan olehsebagaimana dimaksud dalam huruf diusulkan olehdjmenjalankan tugas dan fungsi administratif pengurus barang pengguna dapat dibantu oleh pembantu pengurus barang pengguna. pembantu pengurus barang pengguna sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh kepala perangkat daerah. paragraf pengurus barang pembantu pengurus barang pembantu sebagaimana dimaksud dalam huruf diusulkan oleh kepala perangkat daerah atau pejabat yang ditunjuk selakudj, pengurus barang pengguna, dan pengurus barang pembantu sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dengan keputusan walikota. bab perencanaan kebutuhan dan penganggarankecuali untuk penghapusan, perencanaan kebutuhan bmd bmd yang: berada dalam kondisi rusak berat: sedang dalam status penggunaan sementara, sedang dalam status untuk dioperasikan oleh pihak lain, dan atau, dan perencanaan penghapusan. perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf dituangkan dalam dokumen kbd pengadaan. perencanaan pemeliharaansebagaimana dimaksud pada sampai dengan diatur dalamtata cara penyusunan perubahan kbd sebagaimana dimaksud pada diatur dalammenyampaikan laporan hasil pengadaan bmdrang walikota menetapkan status penggunaan bmd. walikota dapat melimpahkan kewenangdengan ketentuansebagaimana dimaksud dalam sampai dengan diatur dalam peraturan walikota. babwalikotaisatas bmdlebih lanjut mengenai mekanisme sewa untuk bmd dengan karakteristik sifat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf diatur dalam peraturan walikotakewajiban penyewa penyewa wajib: melakukan ganti rugi apabila bmd selain tanah dan atau bangunan yang disewa hilang, menyerahkan bmd yang disewa saat berakhirnya jangka waktu sewa, melakukan dan menyelesaikan perbaikan bmd menjelang berakhirnya jangka waktu. bagian keempat pinjam pakai paragraf prinsip umum pinjam pakai dilaksanakan dengan pertimbanganjangka waktu pinjam pakai bmdwalikota apabilawalikota melalui pengelola barang apabila bmd berada pada pengguna barang. bagian kelimaobjek ksp meliputi bmd berupa: tanah dan atau bangunan, dan selatainstalasi listrik d, atau anak perusahaan badan usaha milik negara yag diperlakukan sama dengan badan usaha milik negarkpengakhiran perjanjian ksp ksp berakhir apabilamdataulaksanalaksanaan bgs atau bsg, paling sedikit (sepuluh persen) bangunan beserta fasilitas dari hasil bgs atauelaksanaan bgs atau bsg dituangkan dalam perjanjian yang ditandatangani antara walikota dengan mitra bgs atauwalikota, berakhirnya perjanjian bgs atau bsg, atau ketentuan lain sesuai peraturan perundang undangan. pengakhiran bgs atauwalikota secara tertulis. bagian keenamwajib: memelihara objek kopi dan barang hasil kopi dan tidak menjadikan, menggandakan, atau memindahtangankan bmd yang menjadi objek kopi,nggantian bmd daerah yang menjadi objek kopi apabila objek tersebut hilang akibat kesalahan atau kelalaian mitra kopi paling lambat pada saat berakhirnya kopi, melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan atas pembagian keuntunganketentuan lebih lanjut mengenai formulasi dan atau besaran pembagian kelebihan keuntungan (playback) ditetapkan oleh walikotaaragraf pengakhiran perjanjian kopi kopi atas bmdbagian ketujuh dan optimal. tender sebagaimana dimaksud pada harus melalui tahapan yangnungyang lulus kualifikasi. tender,etentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemanfaatan bmd sebagaimana dimaksud dalam sampai denganpengambukti kepemilikan bmdwalikota,ada peraturan perundang undangan yang berlakubangunan pengairan dan saluran irigasi, rumah sakit umum dan pusat kesehatan masyarakat,untuk mendapatkan nilai wajar sebagaimana dimaksud pada dikecualikan.ukar menukar bmd diatur dalam peraturan walikota. tukar menukar bmd dituangkan dalam perjanjian. perjanjian tukar menukar sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat: identitas parabagian keempatsebagaimana dimaksud dalam terdiri atashibah bmd diatur dalam, dan atau meningkatkan kapasitas usaha badan usaha mil ketentuan lebih lanjut mengenai penyertaan modal pemerintah daerah atas bmd sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan diatur dalam peraturan walikota. bab xibmdwalikota. bab xivkeadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada meliputi bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan atau suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya sehingga tidak dapat terpenuhinya suatu kewajiban. selain keadaan sebagaimana dimaksud pada yang dapat digolongkan sebagai keadaan kahar (force majeure) sehingga dapat dilakukan penghapusan bmd sepanjang memenuhi kriteria sebagai berikut: barang pakai habis namun tercatat sebagai barang modal, dan barang yang tidak ditemukan setelah dilakukan penelusuran mendalam atas barang yang bersangkutayaitutata cara pelaksanaan penghapusan bmd diatur dalam peraturan walikotasebagaimana dimaksud pada termasuk paling sedikit (satu) kali dalam (lima) tahun. dalam hal daftar barang pengguna daftar barang kuasa penggundaftar barang pengguna daftar barang kuasa penggunamengenai tata cara inventarisasi bmd diatur dalam peraturan waliwalikota bab xvi pembinaan, pengawasan dan pengendalian walikota melakukan pembinaan pengelolaan bmd dan menetapkan kebijakan pengelolaan bmd.lisan atau teguran tertulis. setiap orang dan atau badan denda. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi dan besaran denda sebagaimana dimaksud pada dan diatur dalam peraturan walikota. bab xxpengurus barang pembantus star daerah kota kediri hukum, ik) sekretariat pem daerah rn muflishnaelolaan barang milik daerah umum dengan lahirnya undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah merupakan peraturan pelaksana dari undang undang dasar negara republik indonesia tahununtuk mendukung pengelolaan barang milik daerah secara efisieperlu memiliki peraturan daerah sebagai dasar hukum pengaturat berwujud adalah aset yangseper, seperti software, lisensi, hak paten cipta, hasil kajian pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang, karya seni yang mempunyai nilai sejarah budaya, aset tidak berwujudock name adalah kegiatan penghitungan secara fisik. secara umum, kegiatan ini dilakukan guna mengetahui secara pasti dan akurat mengenai catatan pembukuan yang merupakan fungsi dari salah satu sistem pengendalian intertermasuk diantaranya adalah tanah kas desa yang diserahkan pemerintah destoran uang sewa untuk bmd dengan karakteristik sifat khusus dilakukan secara bertahap dan dituangkan dalam perjanjian kerja sama pemanfaatan ksp) atau kerja sama penyediaan infrastukturkepemilikan bmd berupa sertifikat hak pakai atas nama pemerintah kota kediri dan atau bukti lain yang sah dan bukti pemilikan kendaraan bermotor disimpan tempat yang aman dan dicatat secara tertib oleh pengelola barang yang dibantu pejabat ketatausahaan barang atauadaan kahar dalam bahasa prancis disebut force majeure yang berarti "kekuatan yang lebih besi adalah mati untuk hewan ikdengan rahmat tuhan yang maha esa bupati patiuntukberdasarkan ketentuan dan undang undang nomor tahun tentang kesejahteraan sosial, pemerintah daerah bertanggung jawab dan.upaya yang diarahkan untuk menjadikan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah sosial agar berkan sertifikat kompetensi. penyuluh sosial adalah seseorang yang mempunyai tugas tanggung jawabnya. penjangkauanpelayanati dan warga asing yang tinggal kabupaten pati. . asas dalam penyelenggaraan dan penanganan pks adalah sebagai berikut asas kesetiakawanan, asas keadilan, cc. asas kemanfaatan, asas keterpaduan, asas kemitraan, asas keterbukaan, asas akuntabilitas, asas partisipasi, asas profesionalitas, asas keberlanjutan, dan asas kepastian. tujuan penyelenggaraan dan penanganan pks sebagai berikut meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup pks, dapat menjadi acuan pemerintah dalam mewujudkan pelayanan sosial dasar, fasilitas pelayanan publik dan jaminan sosial yang berbasiskan pada keadilan, dapat menjadi solusi peningkat, dan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam menunjang ketahanan sosial baik daerah dan nasional. bab sasaran sasaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah pks. kegiatan pelestarian nilai kepahlawanan, perintisan, dan kesetiakawanan sosial,wewenang . wewenang pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai tugas dan fungsi berdasarkan peraturan perundang undangan. bab tanggung jawab pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial daerah. dalam melaksanakan tanggung erseorangan, keluarga, kelompok . dan masyarakat..rehabilitasi sosial dalam keluarga dan masyarakatberpedoman pada peraturan perundang undangan. bagian ketigbupati berdasarkalam peraturan bupati berdasark. penguatan kelembagaan masyarakat,sebagaimana dimaksud dalam diatur dalam peraturan bupatialam peraturan bupati. bab penanganan pks bagian kesatu umumpksperangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dengan melibatkan perangkat daerah. usaha penanganan pks sebagaimana dimaksud pada dan dapat dilakukan melalui kegiatan: preventif:: penjangkauan, identifikasi, seleksi: pemberian.: advokasi, pendampingan, dan atau pemindahan tempat tinggal. usaha perlindu: penyaluran, dan atau pembinaan lanjutan. usaha penunjunjang: penanaman jiwa kewirausahaan, dan atau bantuan stimulan. usaha pengemb,diatur dalam peraturan bupati. bab . bab vii sumber daya penyelenggaraan dan penangan. bagian ketigdapat berbentuk: pusat kesejahteraan sosial puskesmas), pusat pendidikan dan pelatihan, cc. rumah singgah, dan atau yang memiliki standar minimum ditetapkan berdasarkan peraturan perundang undangankesejahteraan sosial daerah,kesejahteraan sosial daerah sebagaimana dimaksud padadbadan usaha dalam penyelenggaraan dan penanganan pksperangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial. pendaftaran sebagaimana dimaksud pada (l),. pendaftaran sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan cepat, mudah, dan tanpa biaya. bupatidan atau pencabutan dan atau pembatalan izin dan atau rekomendasi. ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial daerah sebagaimana dimaksud dalam diatur dalam peraturan bupati. bagian kedua perizinan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial setiap lembaga kesejahteraan sosial wajib memperoleh izin teknis dari bupatdan penanganan pks. pemerintah provinsi, pemerintah provinsi lain, pemerintah kabupaten kota lain, pihak luar negeri, atau pihak lain. bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada (l), dan penanganan pksberlakunya izin dan rekomendasi berakhir. permohonan izin dan rekomendasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang masih dalam proses,liran sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum kog seri ul, xsitlsoumum penyelenggaraan dan penanganan perlu pelayanan kesejahteraan sosial merupakan tugas dan tanggung jawab negara untuk merealisasikannya. hal ini sejalan dengan amanat uud tentang kewajiban negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. sejalan dengan tanggung jawab tersebut maka pemerintah daerah telah diberi tanggung jawab sesuai dengan undang undang nomor tahun tentang kesejahteraan sosialpenyelenggaraan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan dengan mendayagunakan potensi sumber kesejahteraan sosial secara optimal dalam rangka penanggulangan masalah sosial termasuk kemiskinan. penyelenggaraan kesejahteraan sosial bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, akan tetapi juga masyarakat. ii. pastian adalah melaluipks meliputi:. ccfungsioog . korbanventif adalah suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan untuk dapat mencegah atau juga mengurangi kemungkinan terjadinya hal hal yang tidak diinginkan masa mendatang. huruf kuratif adalah pengendalian sosial yang dilakukan pada saat terjadi penyimpangan sosial. huruf. huruf perlindungan adalah suatu hal perbuatan melindungi, menjaga, merawat serta mempertahankan sesuatu kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, pekerjaan untuk mencapai sesuatu hal yang menjadi tujuan atau sasaran utama. huruf penunjang adalah usaha atau kegiatan untuk mendukung pelaksanaan upaya penanganan. huruf serta bantu. huruf cukup jelang)atur sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau kembali bahwa berhubung dengan 1tu. dalam rangka pembaharuan sistem retribusi daerah yang mengarah pada sistem yang sederhana. adil. efektif dan efisien. vang dapat menggerakkan peran . yang pengaturannya dituangkan dalam peraturasai pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai lunas. kepala daerahdapat mengijinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampar batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat'dipertanggungjawabkan. (t) pembayaran retribusi dimaksud peraturan daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran. setiap:buualip pandora ariyanto disahkan oleh mentengs26 penjelasanmenetapkan. yang antara lain mengatur penginapan wisma milik daerah. dalam rangka penyederhanaan dan perbaikan visum. jenis dan struktur retribusi daerah. yang sekaligus sebagai upaya peningkatan pendapatan daerah.. sehubungan dengan hal tersebut atas, sudah tidak sesuai lagi dan sebutan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis. lembaga.barang tempat kekayaan daerah berada,mengingat il.), peraturan pemerintah nomor tahun tentang retribusi daerah lembaran negara tahun nomor lampiran peraturan daerah propinsi daerah tingkat jawa tengah tanggal februari nomor tahun tari retribusi tempat penginapan pesanggrahan villa jenis satuan pemakaian tari wisma pringgosari tawangmangudengan air panaspondok slamet baturadenmawar (dengan air panas) untuk dinas sehat semalam untuk umum sehari semalam rp. pam teruna tae mawar (tanpa air panas) untuk dinas sehari semacgaruda topeng kamar anggrek untuk dinas sehari semalam rp. untuk umum sehari semalam rp. kamar mawarap. wisma pemda tk. jateng jakarta jl. dharmawangsa viii dan per orang harvuntuk dinas rp. jl. samarinda per orang harvuntuk dinas rp. balai istirahat pekerja bip) topeng dan tawangmangu untuk pekerja type per kamar hari rp. type per kamar hari rp. type per kamar hari rp. untuk umum type per kamar hari rp. type per kamar hari rp. type per kamar hari rp. wisma dprd per kamar bulan rp. ajo ema tem raman asrama haji donohudan untuk jamaahn untuk dinas rp. kamar standard per oranghharvuntuk dinas rp. kamar biasa per orang harvuntuk dinas| rp. wisma pemda jl. tri lomba juang semarang per orangan untuk dinas|ss,ng dalam negeri nomor tahun tentang ruang lingkup dan jenis jmgegenalamnya wisma. asrama, balai istirahat pekerja. pondok dan motempat penginapan wisma, asrama.alamnya wisma. asrama. balai istirahat pekerja. pondok dan motel yang dimiliki dan atau dikelola olehpakatm(l) suap pemakaipungut oleh wajib pungut ditempat obyek retribusin yang dipersamakan. |
wa tengah menimbang:a. bahwa jalan mempunyai peranan penting terutama menyangkut perkembangan antar daerah yang seimbang dan pemerataan hasil pembangunan dalam bidang eko nomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan dan dalam rangka keselamatan orang dan barang, oleh karena itu perlu dijaga dan dipelihara agar tetap berfungsi sebagaimana mestinya, dengan melakukan penertiban pemanfaatan jalan dan pengen dalian kelebihan muatan b.bahwa berhubung dengan itu, maka dipandang perlu mengatur tertib pemain jabme lintah pusat dan pemberian ijin dispensasi kelebihan muatan mobil barang dimaksud dikenakan retribusi sebagai berikut angkutan barang umum dengan kelebihan muatan diatas (ima persen) sampai dengan (lima belas persen) dikenakan retribusi sebesar rp. (limabelas rupiah) per kilogram, angkutan barang umum dengan kelebihan muatan atas (ikenakan retribusi sebagai berikutpersen) sampai dengan (lima belas persen) dikenakan retribusi sebesar rp. (lima belas rupiah) per kilogramapat diberikan selain yang diatur dalam dengan kelebihan muatan atas (tiga puluh persen) sampai dengan (lima puluh persen) dikenakan retribusi sebesar rp. (seratus lima puluh ribu rupiah). retribusi dimaksud dipungut oleh wajib pungut pada alat penimbangan berada. wajib pungut dimaksud adalah petugas dinas lalu lintas dan angkutan jalan yang ditetapkan oleh gubernur dan disampaikan kepada dprd. dinas pendapatan daerah adalah koordinator pemungutan retribusi dimaksudmaksud diberikan tanda bukti pembayaran setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan. semua hasil penerimaan retribusigubernur. bab ketentuan pidana barang siapa melanggar ketentuan dan atau diancam pidana kurungan paling lama (enam) bulan kurungan atau denda sebanyak banyaknya rp. (pejabat pegawai negeri sipil dilingkungan dinas lalu lintas dan angkutan jalandinas lalu lintas dan angkutan jalan. bab ketentuan lain lain untuk menunjang penyelenggaraan otonomi kabupaten dan kota diberikan sebesar (tiga puluh persen) dari hasil penerimaan bersih retribusi dimaksud yang pelaksanaannya diatur oleh gubernur dan disampaikan kepada dprlebih lanjut oleh gubernur dan disampa. ariyanto diundangkan semarang pada tanggal agustus sekretaris daerah propinsi jawa tengah ttd ir. mulyadi widod. il. penjelasan umum. bahwa jalan sebagai salah satu prasarana perhubungan mempunyai peranan yang sangatserta pemantapan pertahanan dan keamanan dalam merealisasikan sasaran pembangunan tingkat daerah maupun tingkat nasional secara geografis letak propinsi jawa tengah sangatlah strategis, karena berada diantara tiga propinsi yaitu jawa barat, jawa timur dan daerah istimewa yogyakarta. berarti jawa tengah merupakan lintas arus barang atau orang yang cukup ramai. fenomena yang terjadi sekarang ini adalah perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat telah memunculkan kendaraan dengan daya angkut yang terus meningkat, sedangkan kondisi prasarana jalan belum menunjang. demikian juga masih tingginya angka pelanggaran muatan lebih oleh kendaraan angkutan barang yang merupakan salah satu faktor penyebab dari kerusakan jalan. oleh karena itu agar jalan tetap dapat berfungsi sebagaimana mestinya, dan terlebih lagi dalam rangka keselamatan orang dan barang jalan, maka perlu adanya pengaturan dan pengendalian penggunaannya, khususnya terhadap kelebihan muatan. selanjutnya dalam rangka pelaksanaan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, telahdalam ketentuan butir pemerintah propinsi diberikan kewenangan tertentu bidang perhubungan antara lain perijinan, pelayanan dan pengendalian kelebihan muatan dan tertib pemanfaatan jalan propinsi, penetapan lokasi dan pengelolaan jembatan timbang. berkaitan dengan hal hal tersebut atas, maka pemerintah daerah perlu mengatur tertib pemanfaatan jalan dan pengendalian kelebihan muatan jalan propinsi yang dituangkan dalam peraturan daerah. il. penjelasan demi s.d cukupjelas alat penimbangan yang dapat dipindah pindahkan wajib meme nui syarat syarat teknis sebagai berikut dapat mencetak hasil pen imbangan secara akurat mampu menimbang berat kendaraan bermotor beserta muatan pada setiap roda sekurang kurangnya ton dan atau setiap sumbu sekurang kurangnya ton s.d cukup jelas. kelebihan muatan angkutan barang setinggi tingginya sebesar (tigapuluh persen) ber pasarkan selisih daya angkut yang dihitung dari daya angkut yang ditetapkan sesuai hasil pengujian kendaraan bermotor dikurangi daya angkut yang diperbolehkan sesuai dengan standart teknis dan prosentase diperoleh rata rata sebesar (duapuluh delapan sembilan puluh keseratus persen) dibulatkan menjadi (tigapuluh persen). terhadap aspek teknis ken daratan (khususnya dalam hal kekuatan mesin, efisiensi rem, sistem kemudi dan kekuatan ban) masih terpenuhi, sehingga terjamin keselamatan dan umur teknis kendaraan. angkutan barang umum yang muatannya tidak dapat dipo tong potong adalah angkutan barang yang memuat bahan atau benda selain dari bahan ber bahaya, barang khusus, peti kemas dan alat berat yang cara pembuatannya tidak dapat dipecah pecah. misalnya besi beton, gulungan kawat, tiang listrik, trafo, gulungan plat baja. angkutan barangmisalnya bahan mudah male dak, gas ampat, gas cair, gas terlarut pada tekanan atau pendinginan tertentu. angkutan barang khusus adalah angkutan barang yang karena sifat dan bentuknya harus dimuat dengan cara khusus. misalnya barang curah, ba rang cair, barang yang memerlukan fasilitas pendingin, tumbuh tumbuhan hidup dan hewan hidup. angkutan peti kemas adalah angkutan yang dilakukan dengan kendaraan khusus pengangkut peti kemas yang terdiri dari satu rangkaian kendaraan bermotor penarik (tractor head) dan satu kereta tempelan. angkutan alat berat adalah angkutan barang yang karena sifatnya tidak dapat dipecah pecah, sehingga mungkin s.d cukupjelas pengenaan retribusi ijin dispensasi kelebihan muatan terkandung adanya asas keadilan karena hanya kendaraan bermuatan lebih yang berpotensi merusak jalan diwajibkan memberikan kontribusi. perbedaan kontribusi atas prosentase kelebihan muatan dilakukan secara progresif dimaksudkan dalam rangka pengendalian, sehingga dapat mengurangi jumlah pelanggaran kelebihan muatan. penetapan besarnya retribusi dispensasi adalah untuk menutup sebagian biaya pemeliharaan jalan dengan pertimbangan secara ekonomis tidak akan memberatkan masyarakat. s.d. cukupjelas.tertib pemain jabatan jalan dan pengendalian kelebihan muatantengah sebagai badan legislatif daerah.dinas lalu lintas dan angkutan jalan adalah dinas lalu lintas dan angkutan jalan propinsi jawa tengah il. ijin dispensasi kelebihan muatan mobil barang adalah ijin yang diberikan untuk dapat melebihi muatan sampai dengan batas toleransi yang diijinkan kepada orang pribadi atau badan untuk mengangkut barang pada lintasan tertentu dalam wilayah propinsi jawa tengah dan dipungut dengan pembayaran muatan sumbu adalah jumlah tekanan roda pada suatu sumbu yang menekan jalnas lalu lintas dan angkutan jalaungutan biaya ijin yang terjadi serta menemukan kerangkanya bab penertiban pemanfaatan jalan setiap mobil barang dilarang menggunakan jalan yang kelasnya bawah yang ditetapkan dalam buku uji kendaraan bermotor. kelas jalan dimaksudarteri ataudarbab iii pengendalian kelebihan muatan bagian pertama alat penimbanganpengadaan, pemeliharaan dan perbaikan alat penimbangan beserta fasilitas penumpangnya diserang gerakan oleh pemerintahan daerah, yang pelaksanaannya dilakukan oleh dinas lalu lintas dan angkutan jalan. pengelolaan dan pengoperasian alat penimbangan dimaksud diatur lebih lanjut oleh gubernur dan disampaikan kepada dprd. alat penimbangan dimaksud wajib diterpa oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan per undang undangan yang berlaku. penyelenggaraan alat penimbangan yang dipasang secara tetap dimaksud menjadi tanggung jawab dinas lalu lintas dan angkutan jalan yang pengoperasiannya dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis dinas. lokasi dan pengoperasian alat penimbangan yang dipasang secara tetap dimaksud diatur lebih lanjut oleh gubernur dan disampaikan kepada dprd. bagian kedutetapkan dalam buku uji berkala. kelebihan muatan dapat diketahui apabila berat muatan lebih besar dari daya angkut yang telah ditetapkan dalam buku uji berkala atau pelat samping kendaraan bermotor. jumlah kelebihan berat muatan dihitung dangan cara mengurangi berat muatan sebagaimana dimaksud dengan daya angkut yang telah ditetapkan dalam buku uji berkala atau pelat samping kendaraan bermotor. bagian ketiga kelebihan muatan kelebihan muatan untuk masing masing jenis mobil barang ditetapkan berdasarkan konfigurasi sumbu yang dapat diberikan ijin dispensasi kelebihan muatan mobil barang setinggi tingginya sebesar (tiga puluh persen) dari daya angkut yang ditetapkan dalam buku uji berkala. terhadap mobil barang yang mengangkut sebagai berikut angkutan barang umum yang muatannya tidak dapat dipotong potong: angkutan barang bahan berbahaya cc. angkutan barang khusus angkutan peti kemas angkutan alat berat diberikan ijin dispensasi khusus. ijin dispensasi dan ijin dispensasi khusus dimaksud dan diberikan oleh kepala dinas lalu lintas dan angkutan jalan atau pejabat yang ditunjuk oleh kepala dinas lalu lintas dan angkutan jalan. muatan mobil barang dari dispensasi yang diberikan dimaksud diturunkan dan segala resiko akibat kelebihan muatan menjadi tanggung jawab pengusaha angkutan. tata cara pemberian ijin dispensasi dan ijin dispensasi khusus dimaksud dan diatur lebih lanjut oleh gubernur dan disampaikan kepada dprd. |
pemerintah propinsi jawa tengah peraturan daerah propinsi jawa tengah nomor: tahun tentang bea balik nama,kembali bea balik namaank adalah penyerahan kendaraan bermotor kepada pemerintah pusat, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten kota dan pemerintah desa, kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dan lembaga lembaga internasional dengan asas timbal balik, tenaga ahli asing yang diperbantukan kepada pemerintah republik indonesia: orang pribadi atau badan yang digunakan semata mata untuk pemadam kebakarandihitung sejak saat penguasaan kecuali jika penguasaan itu adalah akibat dari perjanjian sewa menyewa termasuk leasing. subypemilik peroranganjak bank nilai jualnya ditentukan berdasarkan fack kendaraan bermotor,, negara pembuat kendaraan bermotor, dokumen import untuk jenis kendaraan bermotor tertentu. nilai jual kendaraan bermotornilai jual kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada belum tercantum dalam tabel sebagaimana dimaksud pada gubernur menetapkan nilai jual kendaraan bermotor dengan keputusan yang berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada dan nilai jual kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ditinjau kembali setiap tahun. tarif bank atas penyerahan pertama ditetapkan sebesar (sepuluh persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum,:, (nol koma nol tiga persen) untuk kendaraan bermotor alat alat berat dan alat alat besar. besarnya bank yangbermotor sebagaimana dimaksud dalam bab tempat dan kewenangan pemungutan bank dipungut ditempat kendaraan bermotor didaftarkan. apabila terjadi pemindahan kendaraan bermotor dari daerah lain daerah, maka wajib pajak yang bersangkutan harus melampirkan bukti pelunasan bank dari daerah asalnya berupa surat keterangan fiskal antar daerah. kewenangan pemungutan bank ditetapkan oleh gubernur. bab masa pajak, saat pajak terutang dan surat pemberitahuan masasetiap wajib pajak wajib mengisi spp. orang pribadipp. spp sebagaimana dimaksud pada dan. spp wajib pajak berkewajiban melaporkan dengan menggunakan spp. apabila kewajiban mengisi dan menyampaikan spp sebagaimana dimaksud dalam dan tidak dipenuhi ditambah sanksi administrasi sebesar (dua puluh lima persen) dari pokok pajak. spp sebagaimana dimaksud dalam sekurang kurangnya memuat nama dan alamat lengkap yang menyerahkan dan menerima penyerahan: tanggal penyerahan: dasar penyerahan: harga penjualan, jenis, merk, type, isi cylinder, tahun pembuatan, warna, bahan bakar, nomor rangka dan nomor mesin: jumlah sumbu. bentuk, isi, kualitas dan ukuran spp sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh gubernur. bab vii penetapan pajak berdasarkan sppbank, gubernur dapat menerbitkan skpd apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, bank yang terutang kurang atau tidak dibayar, apabila spppbank yang berhbanbab viii tata cara pembayaran dan penagihan pembayaran bank dilakukan pada saat pendaftaran dan atau bergantinya kepemilikan kendaraan bermotocara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran bank sebagaimana dimaksud pada ditetapkan olehbank yang terutang dalam std sebagaimana dimaksud pada huruf ditambahkan dengan sanksi administrasi berupa bunga (dua persen) setiap bulan untuk paling lama (dua puluh empat) bulan sejak saat terulangnya bann ditagih dengan std. bentuk, isi dan tata cara penyampaian std sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh gubernur. pajak lembaran negara tahun nomor tambahan lembaran negara nomor3684banbananringanan bank diberikan sebesar (lima puluh persen) terhadap kendaraan bermotor dalam penguasaan atau penyerahan hak milik sebagai akibat perjanjian jual beli dan hibah kepada badan badan, lembaga lembaga yang bergerak bidang keagamaan, sosial,. tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan ban: skpd, skpdkbt, skpd. permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada harus disampaikan paling lama (tiga)bankbankbank dan pelaksanaan penagihan banbankank kepada gubernur secara tertulis dengan menyebutkan sekurang kurangnya nama dan alamat wajib pajak: besarnya kelebihan pembayaran pajak: cc. alasan yang jelas identitas kendaraan bermotoananbanbanjak untuk paling lama (dua puluh empat) bulan. tata cara pengembalian kelebihan pembayaran bank sebagaimana dimaksud pada ditetapkan olehbank kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu (lima) tahun, terhitung sejak saat terutang banani liang perangsang kepada instansi pemungut bank diberikan uang perangsang paling tinggi sebesar (lima persen) dari realisasi penerimaan bank yang disetorkan kas daerah propinsi jawa tengah. bab xiv pembagian hasil pajak penerimaan hasil pungutan bank setelah dikurangi uang perangsang sebagaimana dimaksud dalam dibagi sebagai berikut (tujuh puluh persen) untuk daerah,: sebesar (empat puluh persen) mendasarkan potensi dan atau realisasi,'kuman dokumen lain yang berkenaan dengan tindak 'hukum, acara pidana. bab bank yang berhbank yang terutang. bab xvii ketentuan peralihan terhadap bank yang telah ditetapkan sebelum peraturan daerah ini berlaku dan belum dibayar, maka besama pajak yang terutang didasarkan pada ketentuan yang berlaku sebelumnya. bab xariyanto diundangkan semarang pada tanggal mebea balik nama. selanjutnya dengan ditetapbea balik nama kendaraan bermotor dengan peraturan daerah. il. penjelasan demi dan cukup jelas. termasuk dalam obyek bea balik namaraga dan rekreasi. alat alat berat dan alat besar yang bergerak adalah alat yang dapat bergerak atau berpindah tempat dan tidak melekat secara permanen. termasuk obyekcukup jelas.yek pajak bea balik nama kendaraan bermotor. huruf ketentuan pengecualian pengenaan bea balik nama kendaraan bermotor bagi perwakilan lembaga internasional berpedoman kepada keputusan menteri keuangan. huruf dan huruf cukup jelas.orang pribadi atau badan sebagai wajib pajak yang, yaitu untuk kepemilikan perorangan adalah orang yang bersangkutanhuruf termasuk tanggung jawab renteng kewajiban pembayaran bank atas penyerahan sebelumnya. cukup jelastidak harus semuanya dipergunakan dalam menghitung nilai jual kendaraan bermotor. s.d. cukup jelas. dan cukup jelas. cukup jelas. kewajiban untuk melampirkan bukti pelunasan pajak berupa surat keterangan fiskal antar daerah, termasukperpindahan kendaraan bermotor antar kabupaten kota dalam daerah. cukup jelas. s.d. cukup jelas. apabila wajib pajak berpendapat bahwa jumlah bank dalam skpds.d. cukup jelas. s.d. cukup jelas. pa'sal pembagian untuk kabupaten kota sekurang kurangnya px, dengan mengingat atau menyesuaikan kondisi keuangan daerah. dan cukup jelas.bea balik nama,kabupaten kota adalah kabupaten kota propinsi jawa tengdanahun pembuatan kendaraan bermotor adalah tahun perakitan untuk kendaraan bermotor yang dirakit dalam negeri, sedangkan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang dimasukkan secara utuh dari luar negeri mendasarkan pada surat keterangan yang diterbitkan oleh direktorat jenderal bea dan cukabermotor menurut peraturan perundang undangan perpajakan daerah, yang berfungsi sebagai pdtobyek pajak bank adalah penyerahan kendaraan bermotor. |
peraturan daerah propinsi jawa tengah nomor tahun tentang retribusi pelayanan kesehatan rumah sakit jiwa daerbahwa berhubung dengan hal tersebut maka dipandang perlu mengatur pemungutan retribusi pelayanan kesehatan rumah sakit jiwa, rawat siang: pelayanan medik tindakan medik, pelayanan asuhan keperawatan,: pelayanan sederhana: pelayanan sedangjiwa daerah dr. amino gondohutomo semarang, lampiran untuk rumah sakit jiwa daerah surakarta, lampiran iii untuk rumah sakit jiwa daerah dr. rm. soedjarwadi klatekelas perawatan ditetapkan sebagai berikut: kelas iii kelas iii kelas il: kelas kelas vip kelas vip dan atau menyesuaikan kemampuan masing masing rumah sakit dengan standartuntuk pasien tanpa rujukan sebesar tarif rawat inap kelas pasien rawat darurat sebesar tarif pelayanan sejenis untuk rawat inap kelas il serendah rendahnya kelas tarif retribusi rawat inap siang day care) rumah sakit ditetapkan sesuai dengan tarif retribus', yang tidakdilakukan kantor kas daerah propms disetor kantor kas daerah propm11 jawa tengah memutuskan menetapkan peraturan daerah propinsi jawa tengah tentang retribusi pelayanan kesehatan rumah sakit jiwa daerah bab ketentuan,1 jawa tengah nomor tahun tentang retribusi pelayanan kesehatan rumah sakit jiwa daerjiwa daerah dengan peraturan daerah. ii. penjelasan demi s d cukupjelas. pasatasuhan keperawatan, pelayanan penunjang medik, pe dan kelas vip. dan cukupjelas. huruf huruf dan huruf cukupjelas. termasuk pelayanan rawat intensif adalah pelayanan intermediet. cukupjelas. huruf cukupjelas huruf s.dpelayanan diklat dan surat keterangan. huruf yang dimaksudpelayanan, sedang adalah pelayanan kesehatan yang memerlukan tenaga ahli khusus. huruf yang dimaksud pelayanan canggih adalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan dengan peralatan canggih, dan memerlukan tenaga ahli khusus lebih dari satu tenaga ahli. s.d cukup jelas yang dimaksud dengan kelas iii adalah pelayananhuruf yang dimaksud dengan kelas iii adalah pelayananbersama dan almari pakaianbersama almari pakaian, dan kipas angin.lampiran peraturan daerah propinsi jawa tengah nomor :4tahun tanggal april tarif retribusi pelayanan kesehatan rumah sakit jiwa daerah dr. amino gondohutomo semarang propinsi jawa tengah pelayanan rawat jalan besaran tari kode jasa jasa pelayanan nama pelayanan sarana pelayanan rj. karcis rj. poliklinik kesehatan jiwa rj. poliklinik syaraf pen. rj. dalam rawat siang (day care) rj. pemeriksaan untuk kesehatan jiwa sederhana rj. anak sekolah sedang rj. tes pekerjaan seleksi, promosi,dan mutasi) canggih rj. eksekutif (legislatif profesi) unum rj. pemeriksaan narkotik kuantitatif kualitatif rj. visum repertum rj. konsultasi gizi keterangan biaya karcis dikenakan pada semua pasien yang akan menggunakan fasilitas pelayanan yang ada rumah sakit jiwa pusat semarang kode nama pelayanan jasa jasa jumlah pelayanan sarana pelayanan (rp) kelas utama1.eritrosit) lb.lab. inch( klinik sedang. lb.lak. gula darah puasa lb.lak. gula darah ipp.o..11. . # eritrosit lb.lab. inchjumlah& bentuk)ingot lb.lak. istat lb,lakhbs lb.lak. kreatinin lb. lak.011iiri n2n mannheim nan nnn ill lb.fec feses lb.fec. telor caring lb.fec. amoeba lb.lab hematologi! lb lab1 darah lengkap otomatis cell dyn lb.lab.(icv ht# eritrosit)adalah rumah sakit jiwa daerah dr. amino gondohutomo semarang, rumah sakit jiwa daerah surakarta dan rumah sakit jiwa daerah dr. rm. soedjarwadi klaten milik pemerintah prop direktur adalah direktur rumah sakit jiwa daerah yang secara teknis dan medis bertanggungjawab kepada kepala dinas kesehatan propi: oo. lb.lab. inch hb # ht) lb.lab. leukocyte sdp) lb.lab. led bbs lb.lab. retikulosit lb, ibi ak015 gio lin lb. lak. kalium lb. lak. kalsium lb. lak. natrium lb. lak. chloride lb. lak. magnesium lb.i a'terangan untuk rawat jalan dikenakan tari kelas pelayanan tindakan medik lainnya kode nama pelayanan jasa jasa jumlah pelayanan sarana pelayanan (rp) lo. kelas utama tm. tindakan gigi dan mulut tma11 sederhana mata cabut gigi tm.lia pengobatan pulpa (per. tm. tamba!5a1 orthodonti alat lepas tm. orthodonti alat dekat tm. kontrol orthodonti oo. kelas tm. tindakan gigi dan mulut tm. sederhana mata cabut gigi tm. pengobatan pulpa (per. tm. tambal permanen dan tm. shares gig orthodonti alat lepas tm. orthodonti alat dekat tm. kontrol orthodonti kelas11 tm. tindakan gigi dan mulut tm. sederhana mata cabut gigi tm. pengobatan pulpa tm. tambal permanen dan tm. calling (members. tim.a11. pemeriksaan gigi tm12 sedang tm121kiai palsu tm. apex refleksi tm. cabut gigi dengan komplikasi tm. protes gig! tm. protes lepas sebagian tm.5a orthodonti alat lepas rahang tm. orthodonti alat dekat rahang tm. kontrol orthodonti kelas iii tm. tindakan gigi dan mulut tm. sederhana tm. cabut gigi tm. pengobatan pulpa tm. tamballl. ia. ia. io.batan gigi tm. jacket crown tm. cor pin metal tm. orthodonti tm. orthodonti alat lepas tm. orthodonti alat dekat tm. kontrol orthodonti kelas iii tm. tindakan gigi dan mulut tm. sederhana tmm1a1a cabut gigi tm. pengobatan pulpa tm. tambal permanen dan tm. calling (pembersihan' palsu tm. refining kiai palsu tm. apex refleksi tm. cabut gigi dengan komplikasi tm. protes gigialso rahang "ana ortnodonti alat lepas tm. orthodonti alat dekat tm. kontrol orthodonti keterangan: untuk rawaftjalan dikenakan tari kelas pelayanan tindakan medik dan terapi pelayanan nama pelayanan jumlah sarana pelayanan lo. kelas utama.iasa mt. canggih mt. ect premidikasi anestesi mt. pemakaian pemberian oksi kelaslas iii mt. sederhana mtaro. kelas iiiterangan untuk pasien rawat jalan dikenakan tari kelasiang:jasa psikologi dan rehabilitasin psikologi,, pelayanan rontgen foto besaran tari kode nama pelayanan jumlah pelayanan jasa jasa rp) sarana pelayanan kelas utama lat) rf. extremists atas rf. extremists bawah rf. dental rf. panoramic rf. lv.p kelas. lat) rf. extremists atas rf. extremists bawah rf. dental rf. panoramic rf. lv.p kelas rf. uranium ap lat) thorax rf. anak rf. thorax dewasa rf. thorax check up rf. abdomen bno polos rf.@ anak rf. dewasa rf. cervical aplas iii rf. uranium lat) thorax rf. anak rf. thorax dewasa rf. thorax check up rf. abdomen bno polos rf. anak rf. dewasa rf. cervicalterangan untuk rawat jalan dikenakan tari kelas biaya extra dokter rp. dibayartersendiri terpisah pelayanan unit gawat darurat besaran tari jumlah nama pelayanan jasa jasa (rp) sarana pelayanan tari unit gawat darurat ugd) jam pemeriksaan gawat darurat tindakan sederhana luka sederhana insist pemasangan spark pemasangan kateter klasemen pemda.utan dengan gip pembuatan dengan kasa anti septik buka jahitan pembuatan dengan elastik band tindakan sedang ekstrasi tumor kulit nekrotomi pembuatan dengan gip luka sedang jahitan benda asing pada tkt mata tindakan canggih khusus reposisi tulang sendi sirkumsisi pemuka''an oksigen dihitung tajam jam keterangan pemeriksaan gawat darurat ditambah dengan tari karcis sebesar rp. biaya pemeriksaan penunjang diagnostic tindakan medik dan terapi serta pelayanan rehabilitasi medik apabila ada, dibayarterpisah sesuai dengan tari pemeriksaan tindakan sejenis pada unit rawat inap kelas biaya pemasangan kateter diatas belum termasuk harga kateter bila diperlukan konsultasi dokter specialis yang belum tersedia rsp semarang dikenakan biaya rp. untuk konsultasi yang pertama untuk konsultasi,yang dua dan selanjutnya dikenakan biaya rp. yang diterima pada dokter ybs. peslas iii em. sederhana em. ekg em. sedangterangan rawat jalan dikenakan tari kelas pelayanan rehabilitasi psikiatri besaran tar1p jumlah kode nama pelayanan jasa jasa pelayanan pelayanan pelayanan lo. rehabilitasi psikiatri kelas utama rh. latihan kerja rh. seleksi rehabilitasi rh. perawatan siang day care kelas rh. latihan kerja rh. seleksi rehabilitasi rh. perawatan siang day care kelas iii rh. latihan kerja rh. seleksi rehabilitasi rh. perawatan siang day care keterangan biaya latihan kerja dikenakan max kali pelayanan psikometri kelas utama dan kelas jasa jasa jumlah kode nama pelayanan sarana pelayanan pelayanan lo. pemeriksaan ps1komet!ier adult intelligence scale pp.pp. wechselt inteiaence scale formp1 pp.pp. hdr hari kode nama pelayanan jasa jasa jumlah pelayanan sarana |pelayanan irp boonpp.pp. thematic perception test pp.pp.las iii kode jasa jasa jumlah (tawa jraretavawa( sarana pelalawan (ee (aeltiii pelayanan sarana (pelayanan irp psimpipelayanan ambulance kode nama pelayanan jasa jasa jumlah pelayanan sarana pelayanan (rp ambulance dalam kota ambulance ambulance dengan perawat ambulance dengan perawat dan dokter lebih dari s dlebih dari (jateng dan diy)rmakaman dan kepentingan proses peradilan dan rehabilitasi akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk makan rumah sakit: penggunaan bahan habis pakai adalah penggunaaan bahan bahan habis pakai yang digunakan langsung oleh pasien yang meliputi bahan kimia habis pakai,unaan bahan habis pakai dihitung sendiri tidak:: pelayanan akses rawat jalan kode nama pelayanan besaran tari pelayanan jasa jasa jumlah sarana ipni layanan pan aan pelayanan akses rawat jalan poliklinik specialis pelayanan perawatan jenazah penyimpanan jenazah perawatan jenazah keterangan tari penyimpanan jenazah disahkan dengan tari kelas iii maksimal selama hari) gubernur jawa tengah ttd. ariyanto lampiran peraturan daerah propinsi jawa tengah nomor tahun tanggal april tarif retribusi pelayanan kesehatan rumah sakit jiwa daerah surakarta propinsi jawa tengah i.tarif rawat jalan rp) pa, karcis poliklinik poliklinik rawat lang. after care poliklinik specialis pasien day care poliklinik gawat darurat pemeriksaan untuk keterangan sehat jiwa dan psikotest untuk sekolah psikometri pemeriksaan medis administrasi untuk kepegawaian calon pegawai psikologi pemeriksaan medis administrasi calon pejabat psikologi pemeriksaan medis administrasi untuk calon legislatif psikologi pemeriksaan medis dan elektromedis administrasi calon eksekutif kepala desa perangkat desa bupati walikota pemeriksaan bebas narkoba psikologi pemeriksaan medis laboratorium pemeriksaan administrasi tas bawaan dan miss nn. pemeriksaan untuk keterangan sakit jiwa dan psikotest untuk keperluan pengadilan untuk keperluan warisan untuk keperluan pengampunan visum repertum perkara pidana perkara lain. keterangan: biaya pemeriksaan penunjangdiagnostik, tindakan medik dan therapy serta pelayanan rehabilitasi medik. apabila ada, dibayar terpisah sesuai dengan tarif pemeriksaan tindakan sejenis pasien rawat inap. tarif semua pemeriksaan dan tindakan pasien rawat jalan yang berasal dari swasta disamakan dengan tarif pemeriksaan tindakan sejenis pasien klas il, pasien peserta akses termasuk sebagai pasien rujukan. visum repertum biaya pemanggilan saksi ahli sesuaikan jaraktempuh dan lama mari sesuai peraturan perjalanan dinas legalised surat rp. . , lembar ii. tarif pelayanan penunjang gawat darurat jenis tindakan pemeriksaan ekg interpretative pemeriksaan ekg biasa il. tindakan milik sederhana heating rawat jalan sederhana sedang rawat inap sederhana kelas vip. kelas kelas. kelas. iia. kelas. sedang kelas vip. kelas kelas kelas. iia. kelas. catatan tindakan heating jahit lebih dari maka tarif tambah rp. ., per heating rincian tindakan medik lainnya sederhana dan sedang sama seperti tercantum pada tarif tindakan medik dan terapi. konsultan ahli dokter ahli tamu") untuk klas v1p rp. ., klas. rp. ., ill. tarif rawat inap rp) tarif kelas perawatan akomodasi kelas perawatan besaran tarif agar akomodasi kelas vip. akomodasi kelas. akomodasi kelas. akomodasi kelas. iii akomodasi kelas. iii keterangan biaya pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan terapi, pelayanan rehabilitasi medik serta perawatan jenazah, apabila ada dibayar terpisah dari akomodasi. iv. tarif pemeriksaan penunjang diagnostik rp) pemeriksaan laboratorium klinik pemeriksaan laboratorium klinik jenistindakan besarantari agar hematologi manual hematologi rutin automatic thi) klas vip i klas klas iia klas iii hemoglobin hb) klas vip i klas klas iia klas iii leukosit ac) klas vip i klas klas iia klas iii eritrosit ae) klas vip i klas klas iia klas iii led klas vip klas klas klas iii tell klas vip klas klas klas trombosit at) klas vip klas klas klas iii hot klas vip klas klas klas iii waktu perdarahan klas vip klas klas klas waktu pembekuan klas vip i klas klas iia klas iii gol. darah a,b, klas vip i klas klas iia klas iii gambaran darah tepi klas vip i klas klas iia klas iii nilai klas vip i klas klas iia klas iii keterangan pemeriksaan darah lengkap terdiri dari pemeriksaan kimia darah gula puasa klas vip i klas kias iii klas iii gula jam klas vip i klas klas iii klas iii gula sewaktu klas vip i klas .80p, klas iii klas iii .slot kias vip i klas klas iii klas iii sept klas vip i klas klas iii klas iii bilirubin total klas vip i klas klas iii klas iii bilirubin derek klas vip i klas klas iii klas iii protein total klas vip i klas klas iii klas iii albumin klas vip i klas klas iii klas iii www rap cholesterol klas vip i klas klas iia klas iii trigliserida klas vip i klas klas iia klas iii hdl cholesterol klas vip i klas klas iia klas iii kreatinin klas vip i klas klas iia klas iii usia klas vip i klas klas iia klas iii asam urat klas vip i klas klas iia klas iii urinalisa urine lengkap klas vip i klas klas iia klas iii kejernihan klas vip i klas klas iia klas iii rna klas vip i klas klas iia klas iii aan tes .bd klas v1p klas klas klas iii .ph klas v1p klas klas klas iii reduksi klas v1p klas klas klas iii protein klas v1p klas klas klas iii urobiline klas v1p klas klas klas iil bilirubin klas v1p klas klas klas iii sedimen klas vip i klas klas iia klas iii plantes klas vip i klas klas iia klas iii keterangan pemeriksaan urine lengkap terdiri dari pemeriksaan reduksi, protein sedimen, urobilin dan bilirubin. mikrobiologi parasitology malaria klas vip i klas klas iii klas iii .bta klas vip i klas klas iii klas iii gram klas vip i klas klas iii klas iii mikro malaria klas vip i klas klas iii klas iii faces rutin klas vip i klas klas iii klas iii serologi kidal klas vip i klas klas iii klas iii tdm methamphetamine mutasi klas vip i klas klas iii las iii cannabinoid ganja marijuana klas vip i klas klas iii klas iii update opium putus klas vip i klas klas iii klas iii barbiturat klas vip i klasjiwalas iii benzodiazepine klas vip klas klas klas phenytoin klas vip klas klas klas drug abuse paket keterangan drug abuse paketterdiri dari pendaftaran ,surat keterangan dan pemeriksaan. pemeriksaan diagnostik elektromedik rp) ect konvensional rawat jalan rawat inap vip. kelas kelas ii. kelas iii kelas iii. eot remediasi meta ekg interpretasi rawat jalan rawat inap vip. kelas kelasi. kelas iii kelas iii. 4ieg konvensional rawat jalan rawat inap vip. kelas kelas ii. kelas iii kelas iii. eeg rawat jalan rawat inap vip. kelas kelas ii. kelas iii kelas iii. brain mapping tcd stub sep therapy fisioterapi rawat jalan tindakan rawat inap tindakan vip. kelas kelas ii. kelas iii kelas iii. ekg dengan treadmill rontgen photo uranium lat thorax anak thorax dewasa thorax dewasa ap lt) abdomen anak abdomen bno polos dewasa (ap cervical ap lat) extremists atas lat extremists bawah dental panoramic tarif layanan tindakan medik lain rp) sederhana klas dan vip klasik klas iia klas iii sedang klas dan vip klas klas iia klas iii protes gigi protes lepas bagian gigi pertama gigi berikutnya protes full venture rahang protes dekat sumbatan gigi bridge per unit jacket crown unit reparasi protes ortodontik rahang vi. tarif pelayanan farmasi rp) (aa aan tar!f pelayanan farmasi tarif pelayanan farmasi disesuaikan dengan harga obat yang berlaku. vii. rehabilitasi psikososial rp) egg hanan rehabilitasi ps1sosial pelayanan rehabilitasi terapi kerja keterangan: pelayanan rehabilitasi psikososial berikan per paket paket pelayanan rehabilitasi psikososial terdiri dari berbagai kegiatan sesuai minat, bakat, kemampuan dan ketrampilan yang dimiliki pasien rehabilitasi paket ini berlangsung selama minggu viii. tarif pelayanan perawatan jenazah aan perawatan jenazah (tindakan per hari tarif penyimpanan jenazah denga tarif pasien rawat inap klas iii maksimum selama hari ix. tarif ambulance sea tarif dalam kota diluar kota tambahan sebesar rp. keterangan: tarif disesuaikan dengan bbm dan minyak pelumas serta suku 'cadang. tarif pelayanan lainnya rp) tarif layanan pembakaran sampah dengan insinerator tarif layanan pembakaran sampah. dengan alat generator pembakaran sampah dengan alat insinerator. tarif pelayanan gizi konsultasi gizi rawat jalan rawat irian vip kelas kelas ii. kelas iii. kelas iii. tindakan gizi. rawat inap vip kelas kelas ii. kelas iii. kelas iii. cc. tarif pakaian pasien per hari rp. gubernur jawa tengah ttd. ariyanto lampiran iii peraturan daerah propinsi jawatengah nomor :4tahun tanggal april tarif retribusi pelayanan kesehatan rumah sakit jiwa daerah dr. rm. soedjarwadi klaten tarif rawat jalan rp) karcis pendaftaran konsul psikiatri tindakan medik lanjutan: lo. la. tensi elektronik lb. jasa suntik |. le. heating(jahitan) pertama la. heating (jahitan) lanjutan bee ear alat, bahan |. idanooat lo. transfusi lalnfus ih. hectngup |. pemasangan dokter kateter lj. pemberian perliterperjam pemasangan ronde bay care konsultasi psikolog: |. la. konsultasi psikologi pasienbaru sesal keterangan keterangan ld. tes kecerdasan |. spm standard progressive metric) i cpm( colour progressive metric) tiu test inteligensi umum) le. tes kepribadian | htp house three person) dap draw person) i baum i kremlin if. tes biner lg. tes was tindakan perawatan la. perawatanintensif lb. pengawasan khusus suicide lc. pengawasan narkoba ld. pre, postkan pasca ect catalan biaya pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan terapi apabila ada, dibayar tersendiri oleh pasien sesuai dengan ketentuan pelayanan rawatjalan, pasien ajukan maupun tanpa rujukan untuk tindakan dikenakan biaya sebesartarip rawat inap kelas ii. biaya obat alat suntik (split) untuk tindakan s d dikenakan tari dari harga obat alat kesehatan ditambah tulah rp. , . poliklinik umum diperuntukkan bagi kasus kasus penyakit fisik dan penyakit non jiwa lainnya. tari rawat inap rp.) srs jumah nasa visite klas i upi 'eg ho. asa visite klas jasa visite klasik aan catatan tari rawat inap bangsal perawatan intensif gaduh gelisah disamakan dengan tari rawat inap kelas biaya pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan terapi serta perawatan jenazah, apabila ada hams dibayar terpisah dari biaya rawat inap. biaya perawatan pasien kelas iii pada dasarnya tidak termasuk biaya obat obatan dan tindakan medik. biaya perawatan pasien peserta akses asuransi yang lain belum termasuk biaya obat obatan dan tindakan medis. biaya obat alat kesehatan untuk pasien kelas iii dikenakan dari harga obat' alat suntik suntik. pasien dari keluarga miskin dirawat kelas dan selama dirawat bangsal perawatan intensif gaduh gelisah, biayanya ditanggung sepenuhnya oleh proyek pd. seok proyek keluarga miskin, sesuai dengan ketentuan persyaratan yang berlaku. iii tari pelayanan dan tindakan medik rp. sio bnn mulut ringan cabutgigi: pop la. gigisulungdengan ib. cabutdengananestesi konservasi: la. tumpatanamalgam tumpatansemensilikat kaca komposit ld. fisuresealant le. proteksipupa if. kapingpuha lg. devitalisasiputpa ih. pengobatanpupa crown) ij. inlay only ik. jacketcrown protesegigilepasangigipertama im. gigiberikut in. protesafulldenture1rahang lo. reparasiprotese ' lp. protesecekat (3unitbridge) othodonsis la. kontrolperawatanorthodonsi nan pemeriksaan diagnostik terner romania canggih: la. ect denganpremedikasi ib. tnonpremedikasi ' e le. standar ldd ekg l.eeg aan itindakanmedik danterapi iklasimb sederhana sedang aan klasika sederhana sedang klasik sederhana sedang aan jelas sederhana sedang (kebidanan danginekologi | pemeriksaan suntik pelayananlepasl pelayananlepasimplan nan nsu ltasicdi aan keterangan rehabilitasi psikososial adalah satu paket yang terdiri dari: rehabilitasi terapi kerja rehabilitasi terapi rekreasi rehabilitasi terapi rohani rehabilitasi terapi musik rehabilitasi terapi gerak rehabilitasi terapi aktifitas kelompok tari pemeriksaan penunjang diagnostik rp.) amar pa, klinik (klasik' hematologi lol antar trombosit antalteukosit 9oo| antar eritrosit 9o0| hitungjenis leukosit hemoglobin sah) 9oo| hemoglobin cyanea) led bbs lo. 9o0l kimia klinik lot samurai bilirubin creatine cholesterol gula darah is6 ii. istat ii. reum a000| golongan darah kidal ii. urine urinelengkap urine analyzer testkehamilan test drug abuse parameter) test drug abuse ( meter) faces ' aa. iklasama. lol hematologi antar trombosit antar leukosit antar eritrosit hitungjenis leukosit hemoglobin sah) hemoglobin cyanea), iledbbs kimia klinik samurai bilirubin . creatine cholesterolgula darah istat aureum golongan darah kidal ' urine urineiencjkap urine analyzer ilestkehamilan (lest drug abuse parameter) vest drug abuse ( meter) faces (klasik a hematologi antar trombosit antar leukosit jantan eritrosit hitungjenis leukosit hemoglobin sah) hemoglobin cyanea) iledbbs a00, kimia klinik samurai bilirubin creatine cholesterol! gula darah ingot is6 aureum golongan darah kidal urine jurinelengkap urine analyzer testkehamilan vest drug abuse (parameter) fest drug abuse ( meter) retribusi sebagaimana dimaksud dalam adalah golongan retribusi jasa umumcc. kelas pelayanan. bab kebijakan retribusitidak dimaksudkan untuk semata mata mencari keuntungan tetapi juga mempertimbangkan fungsi sosial rumah sakitrawat inap yang datang luar jam kerja administrasi sementara rawat kelas ii. penderita peserta pt. 1 meliputi biaya investasi: |
berhubung dengan huruf wewenang dan tanggung jawab penyelenggaraan kearsipan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah bahwa berhubung dengan huruf dan huruf agar dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu mengatur penyelenggaraan kearsipga kearsipanprovinsi'j cukup jelas cukup jelas. yang dimaksud dengan nilai guna arsip"" adalah nilaiprimer"uarsip arsip yang berisikan keputusan ketetapan, perjanjian, bahan bahan bukti peradilan dan lain lain", fungsi dan kegiatan kegiatan yang dilaksanakan serta hasil akibat kegiatan itu.aetapkan peraturan daerah provinsi jawa tenglembaga kearsipan daerah adalah badan arsip daerah yang dibentuk pemerintah provinsi jawa tengah, yang mempunyai kewenangan mengelola kearsipan lingkungan pemerintah provinsi jawaprovsecara langsungadalah arsipvinsi jawa teng kearsibangsambentuk lembaga kearsipan daerah dan unit unit kearsipan pada perangkat daeraher arsiparis memberikan kesejahteraan kepada arsiparis dan tenaga kearsipan sesuai dengan tugas dan fungsi berupa jaminan kesehatan dan extra flooding. menyelenggarakan pendidikan kearsipan menyediakan prasarana dan sarana kearsipan sesuai standarisasi peralatan kearsipan melakukan penelitian dan pengembangan kearsipandan badan.yang memiliki arsip bernilai guna pertanggungjawaban nasional, wajib menyerahkan kepada lembagsetiap orang dan badan wajib mentaati peraturan kearsipan yang berlaku, dalam rangka layanan informasi maupun bentuk pelayanan lainnya dari pemerintah daerah. arsip dinamis aktif(l)lembaga kearsipan daerah. arsip statis dinilai berdasarkan nilai guna arsip yang terkandung dalamnya oleh lembaga kearsipan daerah(l) secara teratur dan tetalembaga kearsipan j. (enam) bulan atau denda paling banyak rp. j(l) gubernur untuk pembinaan dan pengawasan kearsipan kabupaten dan kota sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari bahan pertanggungjawaban nasional lembagjl) jawab pemerintah. sehubungan dengan hal tersebut provinsi jawa tengah dengangubernur untuk membentuk lembaga yang bertugas |
jan. la, tata lembaran daerah. provinsi jawa tengah nomor nomor seri nomor tahun peraturan daerah provinsi jawa tengah . nomor tahun perubahan atas peraturan daerah provinsi jawa: tengah nomor tahun tentang pembentukan, kedudukan, tugas pokok, fungsi: dan susunan organisasi badaninformasi, komunikasi dan kehumasan, badan koordinasi pembangunan lintaskabupaten kota provinsi jawa tengah wilayah wilayah ii, dan wilayah iii, loe badan kepegawaian daerah, badan pendidikan dan pelatihan, badan pence bdan perlindungan masyarakat, badan badan bimbingan massal ketahanan penanaman modal, badan pengawas, pangan, badan penelitian dan badan bimbingan massal ketahanan pengembangan, badan perencanaan. pangan, badan. penelitian dan pembangunan daerah, badan arsip daerah, pengembangan, badan perencanaan pem |. dan'badan pemberdayaan masyarakat (bangunan daerah, badan arsip daerah, provinsi jawa tengah dan badan pem bersamaan masyarakat tea maa provinsi jawa tengah: . dengan. rahmat tuhan yang maha esa ar, saat b:. bahwa berdasarkan pertimbangan gubernur jawa tengah, naa ne: tersebut huruf a, maka perlu menimbang bahwa dengan meningkatnya beban menetapkan peraturan daerah tentang tugas dan kinerja satuan 'organisasi di! perubahan. atas peraturan daerah bun lingkungan badan provinsi jawa provinsi jawa tengah nomor tengah dan dalam rangka mendukung tahun tentang pembentukan, kelancaran pelaksanaan tugas, perlu kedudukan, tugas pokok, fungsi dan mengubah peraturan daerah provinsi . susunan organisasi badan informasi, jawa tengah nomor tahun komunikasi dan kehumasan, badan tentang pembentukan, kedudukan, koordinasi pembangunan lintas tugas pokok, fungsi dan susunan kabupaten kota provinsi jawa organisasi badan informasi, tengah wilayah il, wilayah dan komunikasi dan kehumasan, badan wilayah iii, badan kepegawaian koordinasi pem bangunan lintas daerah, badan pendidikan dan kabupaten kota provinsi jawa tengah pelatihan, badan pengelolaan dan wilayah, wilayah ii, dan wilayah ni, pengendalian dampak lingkungan, badan kepegawaian daerah, badan badan. kesatuan bangsa dan pendidikan dan pelatihan, badan perlindungan masyarakat, badan pengelolaan dan pengendalian dampak penanaman modal, badan pengawas, lingkungan, badan kesatuan bangsa badan bimbingan massal ketahanan anna mau republik indonesia tahun nomor pangan, badan: penelitian dan tambahan lembaran negara pengembangan, badan perencanaan. republik indonesia nomor4548): pembangunan daerah, badan arsip '. daerah, dan badan pemberdayaan undang undang nomor tahun masyarakat provinsi jawa tengah: tentang perimbangan keuangan antara aan pemerintah pusat dan pemerintahan mengingat. . undang undang nomor tahun daerah lembaran negara republik "tentang pembentukan provinsi jawa indonesia nomor tambahan. aga lembaran negara republik indonesia undang undang nomor tahun nomor teng man beaten peraturan daerah provinsi jawa pn" aan tengah nomor tahun tentang rapi atik tayaniksia tahan, paper. pembentukan, kedudukan, tugas tambahan lembaran negara republik an, tugas indonesia nomor pokok, fungsi dari medan orgpnungsi badan informasi komunikasi dan undang undang nomor32 tahun2004 kehumasan, badan koordinasi tentang pemerintahan daerah lembaran pembangunan lintas kabupaten kota negara republik indonesia tahun dak provinsi jawa tengah wilayah nomor tambahan lembaran negara wilayah ii, dan wilayah iii, badan republik indonesia nomor kepegawaian daerah, badan pendidikan sebagaimanatelah diubah dengan undang dan pelatihan, badan pengelolaan dan so. undang nomor tahun tentang pengendalian dampak lingkungan, penetapan peraturan pemerintah badan kesatuan bangsa dan pengganti undang undang nomor perlindungan masyarakat, badan tahun tentang perubahan atas penanaman modal, badan. pengawas, undang undang nomor tahun badan bimbingan massal ketahanan tentang pemerintahan daerah menjadi pangan, badan penelitian dan naa undang undang lembaran negara pengembangan, badan perencanaan pembangunan daerah, badan arsip badan kepegawaian daerah, daerah, dan badan pemberdayaan badan pendidikan dan pela masyarakat provinsi jawa tengah aan than, badan pengelolaan tengah tahun nomor lingkungan, badan kesatuan: bangsa dan per lindungan masyarakat, badan penanaman. dengan persetujuan berwarna modal, badan pengawas, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi badan bimbingan massal jawa tengah ii: ketahanan pangan, badan penelitiandan pengembangan,. . "badan perencanaan pem gubernur jawa tengah bangunan daerah, badan: memutuskan arsip daerah, dan badan can . pemberdayaan masyarakat: menetapkan peraturan daerah provinsi provinsi jawa tengah. pi: jawa tengah tentang ana perubahan atas peraturan: daerah provinsi jawa tengah: beberapa ketentuan dalam peraturan daerah provinsi nomor tahun tentang jawa tengah nomor tahun tentang pembentukan, pembentukan, kedudukan, kedudukan, tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi tugas pokok, fungsi dan badan informasi, komunikasi dan kehumasan, badan susunan organisasi badan koordinasi pembangunan lintas kabupaten kota provinsi informasi, komunikasi dan jawa tengah wilayah ii, dan wilayah ini, badan kepegawaian kehumasan, badan koor daerah, badan pendidikan dan pelatihan, badan pengelolaan dinasti pembangunan lintas dan pengendalian dampak lingkungan, badan penanaman kabupaten kota provinsi modal, badan pengawas, badan bimbingan massal ketahanan jawa tengah wilayah pangan, badan penelitian dan pengembangan, badan: wilayah ii, dan wilayah iii, perencanaan pembangunan daerah, badan arsip daerah dan ting badan pemberdayaan masyarakat provinsi jawa tengah. sub bidang keuangan daerah dai" lembaran daerah provinsi jawa. tengah tahun pengembangan dunia usaha. nomor diubah sebagai penakut bidang pemeran dan sosial budaya, diantara hurufadanhuruf disisipkan membawakan: (sam) huruf baru yaitu huruf dan diubah, sub bidang pendidikan mental dan sehingga keseluruhan berbunyi sebagai spiritual laga sea sub bidang kesejahteraan sosial susunan organisasi badan perencanaan sub bidang perjladakan:. dan pembangunan daerah, terdiri dari empenayang perma. kepala dahan han prosea week.nknbanyahkan sub bidang sumber daya air, tea beng nat cah sub bidang perhubungan, . sekretbna membawakan: sub bidang tata ruang dan pengen : sub bagian penyusunan rencana: tangan wilayah . kegiatan sub bidang lingkungan hidup dan: sub bagian kepegawaian: kelautan nan tag per : . bidang monitoring dan evaluasi, sub bagian keuangan: membawakan: nan sub bidang monitoring dan evaluasi bidang ekonomi,membawakan: ekonomi: sub bidang pertanian, sub bidang monitoring dan evaluasi sub bidang industri pertambangan dan pemerintahan dan sosial budaya, energi, . sub bidang monitoring dan evaluasi sub bidang perdagangan koperasi dan magi, sesuai wilayah: sub bidang pengembangan data merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dan sistem informasi perencanaan. peraturan daerahini. kelompok jabatan fungsional terdiri dari ketentuan diubah, sehingga keseluruhan sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbunyi sebagai berikut: berbagai kelompok sesuai dengan bidang kanan dan kefegmpilanyya. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana sekretariat sebagaimana dimaksud pada d,. dimaksud dalam badan pemberdayaan dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada masyarakat mempunyai fungsi bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan. ang ding pialang sebagaimana dimaksud padanya pelaksanaan perumusankebijakan teknis bidang dipimpin oleh seorang kepada bidang yang berada pemberdayaan mantel bawah dan bertanggung jawab kepada kepala pelaksanaan pelayanan penunjang dalam penyerang: badan. ega eat garapan pemerintahan daerah bidang pemberdayaan. m4) sub bagian sub bagian sebagaimana dimaksud pada masyarakat, masing masing dipimpin oleh seorang: pelaksanaan penyusunan rencana.dan program kepala sub bagian yang berada bawah dan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang bertanggungjawab kepada sekretaris. pemberdayaan masyarakat: sub bidang sub bidang sebagaimana dimaksud pada mengkoordinasikan pelaksanaan program masing masing dipimpin oleh sorang pemberdayaan masyarakat: kepala sub bidang yang berada di bawah dan an, bertanggung jawab kepada kepala bidang yang laksanparasiliteeldi bidang pen kyagunsamsarana kemangkatan dan prasarana masyarakat, kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh pelaksanaan fasilitasi pengembangan sosial budaya seorang pejabat fungsional senior sebagai ketua masyarakat, kelompok dan bertanggung jawab kepada kepala pelaksanaan fasilitasi penanggulangan kemiskinan: badan. eat pelaksanaan pengelolaan urusan program, kontan maman tea pameran: kepegawaian, keuangan, hukum, hubungan sebagaimana tercantum dalam lampiran (ab mayarakat, akan asi kana dea ana bidang pengembangan sosial budaya an ampenengapatu mana, maa masyarakat, membawakan ketentuan diubah, sehingga keseluruhan ee: sub bidang kelembagaan masyarakat, berbunyi sebagai berikut: ee: sub bidang pengembangan pranata bagian kedua. sosial dan sumber daya manusia: susunan organisasi sub bidang pengembangan sistem perlindungan sosial. ml) susunan organisasi badan pemberdayaan esa sana nash ena masyarakat terdiri dari penanggulangan keyakinan, kepala badan: nana kan hitam bara sel iat: sajikan iba ang pai tega udara ata tag bagian pendanaan: bat sub bidang pengembangan jaringan sub bagian kepegawaian, penanggulangan kemiskinan, sub bagian keuangan, sub bidang monitoring dan evaluasi. data sub bagi tata usaha dan rumah kelompok jabatan fungsional, terdiri atas tangga. oo. sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam bidang pendayagunaan sarana dan prasarana berbagai kelompok sesuai dengan bidang masyarakat, membawakan tapa keahliandanketerampilannya. sub bidang pemasyarakatan han sekretariat sebagaimana dimaksud pada nan pemprifastan teknologi tepat gore, dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada sub. bidang fasilitasi sarana dan: bawah dan bertanggung jawab kepada kepala na: sub bidang pendayagunaan perumahan bidang bidang sebagaimana dimaksud pada dan permukiman. dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala ditetapkan di semarang badan. pada tanggal maret sub bagian sub bagian sebagaimana dimaksud pada gubernur jawa tengah masing masing dipimpin oleh seorang ttd kepala sub bagian yang berada bawah dan ariyanto bertanggung jawab kepada sekretaris. sub bidang sub bidang sebagaimana dimaksud diundangkan semarang lor mega oleh pada tanggal maret bee san palang yang besar.ci bawah fan. sekretaris daerah provinsi bertanggung jawab kepada kepala bidang yang kelompok jabatan. fungsional dipimpin oleh. marditjono . . seorang pejabat fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepala man kepala badan. . lembaran daerah provinsi jawa tengah sada pasha tahun nomor seri nomor. 4md. baganorganisasi pemberdayaan masyarakat saat sebagaimana tercantum dalam lampiran ii, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kak peraturan daerah ini. pes: iak sat penjelasan. jawa tengah dan adanya perubahan kebijakan pemerintah dana atas pusat terhadap kelembagaan departemen dan lembaga peraturan daerah provinsi jawa tengah pemerintah non departemen maka peraturan daerah nomor tahun provinsi jawa tengah nomor tahun perlu tentang "na disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan perubahan atas: peraturan daerah. provinsi jawa tengah nomor: tahun selanjutnya dengan telah diundangkannya tentang pembentukan, kedudukan, tugas undang undang nomor tahun tentang pokok, fungsi dan susunan organisasi pemseushah parah sebagaimana tah diubah dengan badaninformasi, komunikasi kehumasan, undang undang nomor tahun tentang penetapan badan koordinasi pembangunan lintas. peraturan pemerintah pengganti undang undang kabupaten kota provinsi jawa tengah nomer thon tentang perubahan atas undang wilayah il, wilayah.il: "wilayah badan undang nomor tahun tentang pemerintahan kepegawaian daerah badan pendidikan dan daerah menjadi undang undang juncto undang undang pelatihan, badan pengelolaan nomor tahun tentang perimbangan keuangan pengendalian dampak lingkungan, badan antara pemerintah pusat dan femesntahan desah, tegas kesatuan bangsa dan perlindungan perubahan yang mendasar atas urusan yang menjadi masyarakat, badan penanaman modal, kewenangan proonsisejingga penyelenggaraan oinnomii badan peng awas, badan bimbingan massal daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan ketawa nan pangan. badan penelitian dan kesejahteraan masyarakat dengan dengan selalu pengen tangan, badan perencanaan memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh pembangunan daerah badanarsip daerah, pelan manga dan badan member dayan masyarakat provinsi jawa tengah demi umum. dengan meningkatnya beban tugas dan kinerja a6: satuan organisasi lingkungan perangkat daerah provinsi gukupjelas winata 53" cukupjelas san san kiki cukupjelas |
a. mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang undang nomor tahun perlu menu sun rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi jawa tengah tahun yang berupa kan perwujudan visi, misi dan program gubernur rah kepada pemerintah, laporan keterangan perang jawa tengajawa tengahjawa tengah: bab kondisi umum: babi prioritas pembangunan daerah rencana jangka panjang: babi visi, misi, tujuan dan sasaran: babi target indikator makro dan pertahanan pembangunan: babi pengelolaan keuangan daerah: babi program pembangunan daerah: bab viii penutup. rpm berikutnomor tahun tentang ipjpr ten kota jawa tengah. rpm wajib dilaksanakan oleh gubernur dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerahgubernurprovinsi jawa tengah tahun merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program gubernur d) provinsi jawaprovinsi jawa tengah tahun akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah rkd) provinsi jawa tengahambahan lembaran daerah provinsi jawa tengah nomor |
tri ii asean me.mbentukan lembaga penyiaran publik lokal radio suara jombang dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati jombang, menimbang bahwa untuk melaksanakan undang undang nomor tahun tentang penyiaran, maka keberadaan lembaga penyiaran publik lokal radio suara jombmbentukan lembaga penyiaran publik lokal radio suara jombang am. babijombangyangjombang yang selanjutnya disingkat ppl radio suara jombang adalah lembaga penyiaran publik lokal radio suara jombang kabupaten jombang. dewan pengawas adalah organ lembaga penyiaran publik lokal radio suara jombajombang am. direksi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik lokal radio suara jombang yang berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik lokal radio suara jombang amcadalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat diwilayah jangkauan satu kabupatec, kedudukan, tujuan, dan fungsi dengan peraturan daerah ini dibentuk lembaga penyiaran publik lokal radio suara jombang am. ppl radio suara jombang adalah lembaga penyiaran publik lokal berbentuk badan hukumtempat kedudukan ppl radio suara jombang adalah kabupaten jombang. ppl radio suara jombang bertujuan memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat dan jugajombang. untuk melaksanakan tujuan sebagaimana dimaksud dalam ppl radio suara jombang berfungsi sebagai media informasi, kontrol dan perekat sosial,organisasi ppl radio suara jombang terdiri atas: dewan pengawas: dewan direksi. jumlah dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada huruf adalah sebanyak (tiga) orang: dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh bupati atas usulan dprd, setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka, dewan direksi sebagaimana dimaksud pada huruf diangkat dan ditetapkan oleh dewan pengawas: dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada huruf dan dewan direksi sebagaimana dimaksud dalam huruf, hak dan kewajiban serta tugas pokok dan fungsi dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada huruf dan dewan direksi sebagaimana dimaksud pada huruf diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. bab kekayaan dan pembiayaan kekayaan ppl radio suara jombang merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. pembiayaan ppl radio suara jombang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd): siaran iklan:huruf paling banyak (lima belas persen) dari jumlah waktu siaran dan digunakan untuk menunjang peningkatan kualitas operasional penyiaran yang dikeloljombang setiap tahun harus mendapat persetujuan bupati atas usul dewan direksi dan diketahui oleh dewan pengawas. setiap akhir tahun anggaran, ppl radio suara jombangpengelolaan keuangan, baik dalam maupun keluar lembaga. bab pengawasan ppl radio suara jombang diawasi oleh dprd bab vii ketentuan peralihan dewan pengawas dan dewan direksi ppl radio suara jombang dibentuk paling lambat (enam) bulan setelah peraturan daerah ini ditetapkan, selama dewan pengawas dan dewan direksi ppl radio suara jombang belum terbentuk, kepala bagian hubungan masyarakat sekretariat daerah kabupaten jombang bertindak selaku penanggung jawab pengelolaan ppl radio suara jombang am. bab vttd. drs. kesan gujarati, msi pembina nip. |
(gama pemberi .yg. kia pemerintah kabupaten jombangtidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi, maka perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana huruf maka dipandang perlu menetapkan peraturan daerah kabupaten jombang tentang pencabutan. dengan peraturan daerah ini maka peraturan daerah kabupaten jombang nomor tahun tentang retribusi izin praktek bagi tenaga perawat. peraturan daerah kabupaten jombang nomor tahun tentang retribusi izin mendirikan apotek. peraturan daerah kabupaten jombang nomor tahun tentang retribusi izin sementara dan izin tetap tempat pelayanan kesehatan swasta bidang medik dasar peraturan daerah kabupaten jombang nomor tahun tentang retribusi sertifikasi penyuluhan bagi perusahaan makanan dan minuman industri rumah tangga, peraturan daerah kabupaten jombang nomor tahun tentang retribusi izin praktek tenaga medis dan bidan.. peraturan daerah kabupaten jombang nomor tahun tentang retribusi izin usaha jasa konstruksi. peraturan daerah kabupaten jombang nomor tahun tentang retribusi izin usaha bagi perusahaan angkutan dengan kendaraan bermotor. peraturan daerah kabupaten jombang nomor tahun tentang retribusi pemeriksaan ulang (herkeur) daging: peraturan daerah kabupaten jombang nomor tahun tentang retribusi air bawah tankretaris daerah kabupaten jombang, m.ncabutan perda pajak retribusi.docaa. autobio indonesia, yang diwakili oleh: nama jenius t.m. tampubolon pekerjaan direktur utama autobio indonesia dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal september memberi kuasa kepada syawaludin, s.e. ak., s.h., m.e., c.a., c.p.a., c.p.m.a,., b.k.p., muhammad adiguna bimasakti, s.h., ir. soeharto, s.h., m.h., c.l.a., ardiansyah tawaran k., s.h., deny wahyudi, s.h., ismantoro sarwono, s.e., sumardi, si., norman haryanto, s.e., agustin italiani, amd. pjk., hendra kumara, dan indra jaya, para advokat dan paralegal pada yayasan lembaga konsultasi dan bantuan hukum ummat indonesia, beralamat jalan pemuda nomor pancoran mas, pancoran, depoksaksi pemohon,oktongajukan permohonan pengujian materilngadilan pajak , terhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun selanjutnya disebut uud nri bahwa dalam uud nrilanjutnya disebutdalam proses pembentukan peraturan perundang undangan, asas kepastian hukum merupakan asas utama yang tidak dapat diabaikan. kepastian hukum menurut gustav radbruch dapat dilihat dari dua sudut, yaitu kepastian dalam hukum dan kepastian karena hukum. kepastian dalam hukum artinya adalah setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat kalimat yang tidak mengandung penafsiran berbeda beda. perbedaan penafsiran (ambiguitas) ini akan berakibat membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum, yang bergantung pada penafsiran yang dianut. sedangkan yang dimaksud dengan kepastian karena hukum adalah norma hukum itu sendiri merupakan sebuah kepastian. untuk terlaksananya hal tersebut, maka menurut teori ini hukum harus membuat apa yang dinamakan algemeen rebels (peraturan ketentuan umum) yang diperlukan dalam rangka memberi kepastian hukum untuk masyarakat. kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat, karena kepastian hukum mempunyai sifat sebagai berikut: adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan perantara alat alatnya: (b) sifat undang undang yang berlaku bagi setiap orang. meskipun adapula norma hukum yang bersifat momen (kebolehan) yang tidak memaksa: bahwa uud hasil amandemen menegaskan adanya asas kepastian hukum sebagai hak konstitusional setiap orangsehingga asas kepastian hukum haruslah dimiliki oleh setiap norma hukum yang berlaku masyarakat, bahwa angka mengatur definisi tanggal diterimaditerimawajib pajak mendatangi kantor djp untuk menerima surat keputusan. akan tetapi jika kita cermati definisi tanggal diterima pada angka tersebut mirip dengan rumusan angka tentang definisi tanggal dikirim. berikut bunyi angka pengadilan pajakutusan djp mendatangi kediaman wajib pajak untuk menerima surat keputusan. bahwa kemudian timbul pertanyaan apa perbedaan dari tanggal dikirim dan tanggal diterima berdasarkan angka dan angka pengadilan pajak dalam hal surat keputusan dikirim melalui pos?, bahwa berdasarkan hal tersebut akhirnya menjadi rancu, apakah yang menjadi acuan tanggal diterima? apakah tanggal djp selaku pengirim melakukan pengiriman disebut sebagai tanggal dikirim atau disebut tanggal diterima?: bahwa kerancuan yang disebabkan definisi dalam angka ini menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai definisi tanggal diterima dalam pengadilan pajak, dan harus dinyatakan bertentangan dengan uud terutama bahwa bila angka pengadilan pajak kita cermati ada potensi yang akan merugikan wajib pajak. dimulainya perhitungan tanggal sejak tanggal stempel pos pengiriman itu berarti sejak surat keputusan direktur jendral pajak diterima dan diberikan cap pos oleh kantor pos atau lembaga jasa pengiriman. hal ini menafikan atau meniadakan adanya waktu pengiriman dari kantor pos atau lembaga jasa pengiriman kepada wajib pajak terkait. waktu kirim untuk diterimanya surat keputusan itu oleh wajib pajak bisa dari dimulai hari yang sama sampai waktu yang tidak terbatas. bahwa perhitungan tanggal akhir diterimanya banding sesuai pengadilan pajak adalah (tiga) bulan sejak tanggal diterima. bila surat keputusan diterima dan diberikan stempel pos tangal januari dan kemudian baru diterima oleh wajib pajak tanggal januari maka terdapat kerugian hari yang diterima oleh wajib pajak dalam proses perhitungan tanggal diterima surat keputusan oleh wajib pajak. bila terdapat kelalaian dari kantor pos atau lembaga jasa pengiriman atau terdapat kondisi yang membuat surat keputusan tersebut diterima oleh wajib pajak melewati dari (bulan) sejak tanggal tempo pengiriman, akan hilangkan kesempatan wajib pajak untuk mengajukan surat banding. padahal itu terjadi bukan karena kesalahan atau kelalaibahwa hal tersebut menimbulkan ketidakadilan bagi wajib pajak. terdapat potensi kerugian konstitusional yang dialami oleh wajib pajak akibat penerapan nomor dan pengadilan pajak, dimana hal tersebut terjadi bukan karena kesalaholeh karena itu, definisi nomor pengadilan pajak terkait tanggal diterima harusnya adalah sejak tanggal diterima oleh wajib pajak bukan tanggal stempel pos pengiriman. bahwa terdapat pertentangan antara satu norma dengan norma yang lain dalam pengadilan pajak dengan adanya ketentuan 1angka 12uu pengadilan pajak @uo bahwa pengadilan pajak mengatur pembatasan pengajuan banding atas keputusan djp kepada pengadilan pajak yakni selama (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya surat keputusan djp: berikut ini adalah pengaturan pengadilan pajak yang dimaksudsecara gramatikal, yang dimaksud tanggal diterima adalah saat sang penerima sudah menerima objek yang dimaksud: bahwa hal ini dapat dilihat dalam kamus besar bahasa indonesia, bahwa definisi kata terima adalah: terima menyambut, mendapat (memperoleh) sesuatu, salah mengaku bahwa sudah bersalah: berterima diterima, dikabulkan: istilah diperkenalkan itu tidak kalangan pemakainya, menerima menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu diberikan, dikirimkan, dsb: mengesahkan, membenarkan, menyetujui (usul, anjuran, dsb), meluluskan atau mengabulkan (permintaan dsb): mendapat atau menderita sesuatu, menganggap (sbg), mengizinkan (masuk menjadi anggota, murid, pegawai, dsb): mau menjabat (pangkat) dsb: (kbbi pusat bahasa, departemen pendidikan nasional, jakarta: halaman sehingga dapat disimpulkan kata terima merujuk pada subjek yang menerima, sehingga yang dimaksud diterima adalah ketika subjek penerima telah melakukan penerimaan (aksentuasi), akan tetapi, ketentuan dalam angka pengadilan pajak guo mengatur bahwadengan demikian dapat kita simpulkan angka tersebut memberikan sendiri definisi frase tanggal diterima, yakni: bahwa oleh sebab itu antara definisi tanggal diterima berdasarkan penafsiran gramatikal dari kbbi atas ini menjadi tidak pasti dengan adanya definisi pada angka pengadilan pajak: dengan demikian dapat disimpulkan terdapat ketidakpastian hukum dalam pengadilan pajak dengan adanya jo. angka guo, bahwa hal ini jelas bertentangan dengan uud yang memberikan hak kepada setiap orang atas kepastian hukum: berdasarkan penjelasan atas jelaslah bahwa angka pengadilan pajak menyebabkan ketidakpastian hukum dalam pengadilan pajak dengan adanya definisi frasa tanggal diterima tersebut karena menimbulkan pertentangan norma, d diperlukan penafsiran lebih lanjut terhadap dan angka untuk menjamin kepastian hukum pada pengadilan pajakafsiran lebih lanjut mengenai definisi tanggal diterima dalam pengadilan pajak sebagaimana diatur dalam batas waktu pengajuan banding pajak pengadilan pajak, sedangkan dengan adanya pengaturan definisi frasa tanggal diterima dalam angka sebagaimana telah dijelaskan atas maka: tidak jelas mana yang merupakan tanggal dikirim, maupun tanggal diterima dalam hal pengiriman dilakukan oleh djp melalui pos atau faksimili, definisi diterima dalam angka pengadilan pajak guo bertentangan dengan definisi dalam kbbi kamus besar bahasa indonesia) yang menjadi pedoman berbahasa dan menjadi sumber hukum sekunder berdasarkan standar bahasa yang berlaku. yang mana kbbi menyatakan bahwa diterima adalah saat sang penerima sudah menerima obyek yang dimaksud: oleh karenanya angka ini haruslah dinyatak: bahwa selain mengenai ketidakjelasan frasa tanggal diterima juga terdapat ketidakjelasan mengenai definisi bulan dalam pengadilan pajak guo, bahwa berdasarkan perhitungan dalam penjelasan dari pengadilan pajak guo maka yang dimaksud (tiga) bulan adalah sembilan puluh satu) hari. berikut adalah perhitungan dalam penjelasan guobahwa jika kita hitung maka jumlah hari dalam penjelasan guo maka jumlah hari dalam (tiga) bulan menjadi (sembilan puluh satu) hari dengan perhitungan sebagai berikut: tanggal diterima mei jumlah hari: mei hari, juni hari, juli hari, agustus hari: jumlah hari yang dihitung bulan mei hari, jumlah hari yang dihitung bulan juni hari, jumlah hari yang dihitung bulan juli hari, total sementara dari bulan mei juli hari dalam penjelasan batas waktu adalah agustus sehingga jumlah harinya adalah hari, bahwa hal ini menimbulkan kerancuan berapa jumlah hari untuk bulan yang dimaksud dalam pengadilan pajak, pertanyaan yang mungkin timbul adalah bagaimana dengan perhitungan jangka waktu permohonan banding yang melewati bulan februari? atau bulan bulan lainnya? apa yang menjadi acuan dalam menghitung jumlah hari (tiga) bulan dalam pengadilan pajak guo?, bahwa demi terjaminnya kepastian hukum maka kalimat penjelasan perhitungan hari pada penjelasan pengadilan pajakharus dinyatakan bertentangan dengan uud bahwa untuk merealisasikan keadaan normatif mengenai kepastian perhitungan hari atas, maka pemohon mengajukan penafsiran yang layak bagi atas yakni: jangka waktu bulan yang dimaksud jatuh pada tanggal yang sama samadengan tanggal diterima keputusan yang dibandingpada bulan berikutnya , jadi misalkan suatu surat keputusan direktur jendral pajak diterima oleh wajib pajak pada tanggal mei maka batas akhir pengiriman surat banding adalah agustus adapun rujukannya adalah sebagai berikut. diterima keputusan yang dibanding pada bulan berikutnya l. perhitungan tanggal diterima dalam hukum acara peradilan bahwa berdasarkan hukum acara pada peradilan umum maupun tata usaha negara, yang dimaksud tanggal diterima adalah tanggal saat berkas diterima oleh sang penerima: bahwa hal ini dapat kita lihat dalam perhitungan jangka waktu, misalnya jangka waktu pengajuan banding, kasasi, atau peninjauan kembali: bahwa penerimaan berkas atau dokumen dalam sistem peradilan dibuktikan dengan adanya tanda terima yang mana membuktikan sang subjek penerima sudah menerima berkas yang dimaksud pada tanggal yang tertera pada tanda terima tersebut, bahwa penerimaan berkas tersebut, misalnya saja salinan putusan pengadilan akan disampaikan oleh seorang juru sita pengganti dengan disampaikan melalui relatas contoh relatas dalam bukti bahwa berdasarkan hal tersebut dapat kita simpulkan perhitungan tanggal diterima dalam pengadilan pajak menyimpang kaidah keadilan, kepastian hukum, tata bahasa (gramatikal), dan hukum acarangadilan pajak diterima keputusan yang dibanding pada bulan berikutnya , memohon kepada mahkamah untuk memutus perkara ini secara nuncuasa khusus, bukti fotokopi akta notaris siti safarijah nomor tentang pernyataan keputusan para pemegang saham luar rapat pt. autobio indonesia, tanggal juli bukti fotokopi kartu tanda penduduk atas nama jenius tm. tampubolon: bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentangirektur jenderal pajak kementerian keuangan nomor kep kebawah.o7 tentang keberatan wajib pajak atas surat ketetapan pajak lebih bayar pajak penghasilan, bukti fotokopi bukti lacak kiriman atas djp dengan nomor kiriman bukti fotokopi surat pemohon nomor kpp vi perihal permohonan banding atas surat direktorat jenderal pajak nomor kep keb wpj. tentang keputusan penolakan keberatan, tanggal juni bukti fotokopi surat tanda terima surat banding nomor pan. wk bg. tanggal juni bukti fotokopi salinan resmi putusan pengadilan pajak nomor put pp ht.i bukti fotokopi pemberitahuan isi putusan mahkamah agung perkara nomor pdt selain itu, pemohon juga mengajukan dua orang saksi yaitu massal dan bayu suseno pada persidangan tanggal november yang telah memberikan keterangan bawah sumpah dalam persidangan tersebut atas, yang pada pokoknya sebagai berikut: massal proses penerimaan surat pt. autobio indonesia yaitu surat yang dikirimkan oleh pt. pos indonesia melalui petugas pos diterima oleh saksi. sebagai bukti penerimaan, saksi menandatangani bukti penerimaan surat. setelah itu saksi mendistribusikan surat tersebut kepada bagian finance segera setelah surat diterima: surat diterima pada tanggal maret pukul wib. bayu suseno saksi adalah bagian dari divisi finance pt. autobio indonesia, saksi bergabung dengan pt. autobio indonesia pada tahun dalam pembukuan pt. autobio indonesia tahun jumlah lebih bayar yang disetujui pt. autobio indonesia adalah rp2. adapun jumlah lebih bayar yang disetujui djp adalah rp1. terdapat selisih milyar yang mau diajukan banding oleh pt. autobio indonesia pengadilan pajak, putusan pengadilan pajak adalah tidak dapat diterima dikarenakan adanya perbedaan interpretasi jangka waktu penerimaan pt. autobio indonesia dengan tanggal dikirimnya dari pihak kantor pajak kepada pos indonesia, surat diterima pt. autobio indonesia tanggal maret namun saksi tidak tahu tanggal diterima oleh kantor pos, dengan kondisi tahun saksi tidak mengetahui pasti apakah defiance dapat diselesaikan dalam waktu hari ataukah tidak, namun dalam kondisi sekarang hal tersebut dapat diselesaikan dalam waktu hari, waktu bulan menurut saksi lebih dari cukup untuk menjawab atau mengajukan bandingsebagai berikut: keterangan presiden pokok permohonan pemohon bahwa dalam permohonannya, pemohon pada pokoknya keberatan atas berlakunya ketentuan angka dan pp. kedua dimaksud selengkapnya mengatur: angk. bahwa menurut pemohon keduaakibatnya pemohon mengalami kerugian yang bersifat spesifik, karenbahwa dengan demikian, menurut pemohon hak konstitusional pemohon tersebut telah sangat dirugikan dengan berlakunya angka dan pp. kerugian tersebut bersifat spesifik dan potensial yang berdasarkan kausal, berlakunya tersebut tidak memberikan kepastian hukum. bahwa oleh karena itu, dalam petitumnya pemohon meminta kepada majelis hakim mahkamah konstitusi agar menyatakan: angka dan dinyatakan bertentangan dengan uud dan mencabut angka tersebut. konstitusional bersyarat dengan uud jika frasa bulan ditafsirkan bulan yang dimaksud adalah (sembilan puluh) hari dan frasa setelah tanggal diterima ditafsirkan setelah wajib pajak menerima surat keputusan . il. tanggapan terhadap: puu iii dan putusan nomor:pada dasarnya, pokok permasalahan yang diajukan untuk diuji dalam permohonan pemohon saat ini adalah terhadap pengertian tanggal diterima ditafsirkan dalam setelah wajib pajak menerima surat keputusan , sehinggmenurut pemerintah, keberatan yang diajukan oleh pemohon tersebut lebih merupakan constitutional complaint dan bukan constitutional review. bahwa ketentuan angka dan pp, kerugian menurut pemohon tersebut bersifat spesifik yang tidak berdasarkan kausal berlakunya tersebut. bahwaahwa berdasarkan hal tersebut, menurut pemerintah adalah tepat dan beralasan serta sudah sepatutnyalah apabil. keterangan pemerintah terhadap materi yang dimohonkan untuk diuji landasan filosofis bahwa pengadilan pajak merupakan pengadilan khusus yang dibentuk berdasarkan undang undang nomor tahun yang dimaksudkan untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pajak baik bagi wajib pajak maupun bagi negara. bahwa sebagai pengadilan yang bersifat khusus, pengadilan pajak memiliki kewenangan yang khusus untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak, yakni sengketa yang timbul dibidang perpajakan antara wajib pajak penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tertentu, sesuai ketentuan perundang undangan bidang perpajakan. bahwa mengatur mekanisme penyelesaian sengketa pajak pengadilan pajak, dilaksanakan melalui prosedur dan proses yang cepat, murah dan sederhana sesuai amanat undang undang ketentuan ketentuan pokok kekuasaan kehakiman bahwa mekanisme peradilan yang cepat, murah dan sederhana diwujudkan dalam hukum acara juga diatur secara khusus, yakni: tidak mewajibkan kehadiran fisik dari pembanding kecuali apabila dipanggil oleh hakim atas dasar alasan yang cukup jelas. putusan pengadilan pajak bersifat final: upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak yang keberatan atas putusan pengadilan pajak, adalah melalui peninjauan kembali, mekanisme tata cara pemberitahuan isi putusan kepada para pihak melalui: pengiriman melalui pos tercatat, faksimili, dan diserahkan langsung. . bahwa dalam rangka mewujudkan peradilan yang cepat, hukum acara pengadilan pajak tidak mewajibkan pemohon banding penggugat untuk menghadiri persidangan, kecuali atas panggilan hakim dengan alasan tertentu yang cukup jelas. bahwa dengan demikian jelas bahwa pengadilan pajak sebagai lembaga yang independen,penjelasan pemerintah atas permohonan uji materi ketentuan angka dan undang undang nomor tahun tentang pengadilan pajak terhadap undang undang dasar bahwa dalil pemohon terkait kerugian spesifik yang dialami pemohon karena berlakunya ketentuan guo yakni: pemberitahuanbaru diterima oleh pemohon (selaku wp) pada tanggal maret hari setelah tanggal kirim). atas keputusan djp tersebut pemohon mengajukan banding pengadilan pajak pada tanggal juni dan diputus oleh pengadilan pajak pada tanggal agustus melalui putusan nomor pp ht. dengan amar . sehingga pada pokoknya permohonan banding tidak dapat diterima karena dianggap telah lewat waktu. kedua yang dimohonkanpemerintah tidak sependapat dengan dalil pemohon karena: penyampaian surat banding didasarkan pada ketentuan ppangka pp . angka pptelah mengatur tenggang waktu pengajuan banding bulan sejak tanggal diterima (yang dihitung sejak stempel pos pengiriman), sebenarnya telah memberikan waktu yang sangat cukup dan adil kepada wajib pajak dan ketentuan ini telah dipahami dan diikuti oleh sebagian besar wajib pajak yang mengajukan banding pengadilan pajak. jangka waktu tersebut tidak mengikat pemohon selaku pemohon banding untuk mengajukan banding dengan syarat tidak terpenuhinya jangka waktu pengajuan banding tersebut apabila disebabkan adanya keadaan yang terjadi luar kemampuan pemohon banding sebagaimana yang diatur dalam pp. putusan hakim tunggal pengadilan pajak yang menyatakan permohonan banding pemohon ditolak secara formal, tidak dapat dijadikan alasan oleh pemohon bahwa dirinya telah mengalami kerugian yang bersifat spesifik akibat berlakunya ketentuan guo. dengan demikian kerugian yang didalilkan oleh pemohon, bukan disebabkan oleh berlakunya ketentuan guo namun lebih disebabkan karena kelalaian pemohon sendiri yang tidak mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu bulan sebagaimana diatur dalam pp. oleh karenanya tidak terdapat hubungan kausalitas antara kerugian yang dialami oleh pemohon dengan berlakunya ketentuan guo. bahwa terkait dalil pemohon yang menyatakan kedua guo, dapat dijelaskan sebagai berikut: ketentuan umum (vide angka dan angka pp) telah mendefinisikan bahwa tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, maka setiap frasa sejak tanggal diterima dalam ketentuan maupun dalam lain dalam pp, sehingga harus dibaca dimaknai tanggal kirim stempel pos. hal ini merupakan teknik baku dalam drafting peraturan perundang undangan. bahwa terkait norma yang diatur dalam definisi tanggal diterima yang menetapkan tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, hal itu dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum dalam penghitungan tenggang waktu untuk pengajuan upaya hukum banding bagi pihak yang keberatan atas putusan direktur jenderal pajak. bahwa sebagaimana telah kami kemukakan awal, pengadilan pajak sebagai lembaga independen yangbahwa sangat disadari, tanggal stempel pengiriman pos secara faktual belum tentu berarti secara fisik pihak penerima telah menerima putusan tersebut. namun apabila penghitungan tenggang waktu didasarkan pada tanggal diterimanya surat oleh para pihak, pengadilan pajak tidak dapat mengontrol kapan surat mkditerima, apakah benar para pihak menerima surat pemberitahuan isi putusan sesuai dengan pengakuannya. ketiadaan kontrol pengadilan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan terdapat banyak peristiwa yang dapat dijadikan rujukan oleh pihak penerima sebagai tanggal diterima putusan. hal ini tentu tidak memberikan kepastian hukum bagi para pihak. pilihan tanggal stempel pos sebagai tanggal diterimanya putusan didasarkan pada pertimbangan bahwa pos, sebagai agen pengirim berkewajiban untuk segera mengirim sesuai stempel pos sehingga tidak terdapat penundaan pengiriman kecuali dalam hal keadaan memaksa darurat. bahwa pembuat undang undang menyadari, sistem tersebut masih terdapat kelemahan, karena pada kenyataanya surat yang dikirim melalui pos tidak selalu diterima pada hari itu juga. oleh karena itu, untuk mengkompensasi kehilangan waktu tersebut pembuat undang undang memberi waktu yang cukup panjang yakni bulan untuk pengajuan banding atau peninjauan kembali yang juga dihitung sejak tanggal surat dikirim oleh pengadilan pajak bukan tanggal diterimanya permohonan oleh pengadilan pajak untuk pengajuan banding. dengan norma yang sama pembuat undang undang telah menerapkan asas kesamaan bagi para pihak. bahwa lebih jauh lagi pembuat undang undang juga telah memperhatikan adanya kemungkinan keadaan luar kekuasaan para pihak, sehingga ketentuan jangka waktu bulan tersebut tidak mengikat apabila tidak terpenuhinya jangka waktu dimaksud disebabkan adanya keadaan luar kekuasaan pemohon banding divide ppj. yang artinya pemohon selaku pemohon banding masih tetap memiliki kesempatan yang cukup untuk mengajukan banding meskipun waktunya terlewati namun dengan syarat terdapat suatu keadaan yang terjadi di. luar kemampuan pemohon banding. bahwa dapat kami informasikan juga, bahwa antara tahun sampai dengan oktober terdapat (dua puluh sembilan ribu lima ratus lima) berkas sengketa yang diterima oleh pengadilan pajak. dari jumlah tersebut, putusan yang kamarnya menyatakan banding gugatan tidak dapat diterima niet ontvankelijke verklaard) karena alasan gugatan mengandung cacat formil yang salah satu diantaranya melewatinya jangka waktu pengajuan banding gugatan adalah sebanyak putusan bahwa dari jumlah putusan tersebut, tidak pernah ada wajib pajak yang merasa dirugikan dengan adanya ketentuan guo, karena mereka masih dapat mengajukan upaya hukum peninjauan kembali atas putusan tidak dapat diterima tersebut. tabel penerimaan permohonan banding dan gugatan pengadilan pajak tahun jan s.d. okt pajak pajak unidentified bma|ase dami soo mes (ame jaan total berkas permohonan banding gugatan tabel produksi putusan tahun jan s.d. okt dan jenis putusan tidak dapat diterima: persentase putusan tidak dapat diterima adalah bahwa sebagai rujukan referensi, norma pengaturan mekanisme penyampaian melalui pos dan perhitungan tanggal yang tidak didasarkan atas tanggal penerimaan fisik juga berlaku di:dalam ketentuan diatur: . dalam ketentuan diatur . peraturan mahkamah agung perma) nomor tahun tentang hak uji materiil, dalam hal pemeriksaan perkara uji materiil peraturan bawah undang undang terhadap undang undang, diahwa dengan pengaturan norma yang sama dalam undang undang peran dan perma nomor tahun maka norma yang dianut dalam angka telah sejalan. selain itu juga norma tersebut merupakan norma yang lazim dan berlaku hukum acara peran maupun uji materi mahkamah agung. terkait petit pemohon, dapat ditanggapi hal hal sebagai berikut: bahwa terkait dengan petit pemohon yang meminta agar angka dicabut, dapat disampaikan bahwa dimaksud merupakan pedoman dalam memahami norma dalam seluruh isi yang terkait dengan acuan peristiwa yang menunjukkan saat diterimanya suatu dokumen termasuk yang mengatur tentang tata cara penyampaian isi putusan, oleh karena itu pencabutan tersebut justeru akan mengakibatkan kekosongan norma penting pp. bahwa terkait dengan petit pemohon yang meminta agar menyatakan dinyatakan konstitusional bersyarat dengan uud jika frasa bulan ditafsirkan bulan dimaksud adalah hari, dan frasa setelah tanggal diterima ditafsirkan setelah wajib pajak menerima surat keputusan, dapat disampaikan bahwa frasa bulan secara matematis lebih memudahkan penggunaan ketentuan ini untuk memahami norma tersebut karena mendasarkan pada bulan dan bukan didasarkan pada penghitungan jumlah hari dalam setiap bulan. terkait penafsiran tanggal diterima dengan setelah wajib pajak menerima , telah kami kemukakan bahwa ketidakpastian yang berpotensi terjadi apabila norma tersebut ditafsirkan seperti keinginan pemohon, yang tentunya harus dihindari dalam proses peradilan. serta tidak dapat berdiri sendiri apabila tidak ada lain yang mengatur tentang tata cara dan sarana untuk penyampaian pemberitahuan isi putusan. bahwa terkait dengan petit pemohon yang meminta agar putusan mahkamah konstitusi ini berlaku surut, dapat disampaikan undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi menyebutud sedangkan, peraturan mahkamah konstitusi pmk) nomor: tahun tentang pedoman berbicara dalam perkara pengujian undang undang, mengatur:demikian, jelas bahwa putusan mahkamah konstitusi berlaku kedepan (prospektif) dan tidak berlaku surut sebagaimana dimohonkan pemohon. iv. petit berdasarkan penjelasan tersebut atas, maka jelas bahwa angka dan undang undang pengadilan pajak tidak bertentangan dengan uud dengan demikian, kami tambahan keterangan presiden pokok pokok keterangan tambahan presiden bahwa pada persidangan hari rabu tanggal novemtentang: bahwa tata cara penghitungan tenggang waktu pengajuan banding adalah bulan sejak tanggal diterima, tetapi perhitungannya ternyata dihitung sejak tanggal dikirim.dan dalam perma nomor tahun tentang hak uji materiil. kriteria keadaan diluar kekuasaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam pp. tambahan keterangan pemerintah menindaklanjuti permintaan majelis hakim dalam sidang tanggal november untuk memberikan keterangan tambahan terkait ha hal tersebut atas, bersama ini dapat kami berikan penjelasan sebagai berikut: terkait tanggapan terhadap terminologi tanggal dikirim sesuai perma nomor: tahun tentang hak uji materiil: bahwa dalam keterangan presiden sebelumnya mengutip tentang perma nomor tahun tentang hak uji materiil hanya untuk perbandingan penggunaan terminologi yang sama dengan terkait dengan frasa tanggal dikirim . bahwa surat keputusan keberatan yang diajukan banding oleh wajib pajak, diterbitkan oleh djp jbc pemda sehingga pengiriman surat keputusan keberatan dimaksud adalah masih merupakan kewajiban dan kewenangan dari djp jbc pemda dan bukan kewenangan dari pengadilan pajak. bahwa dapat kami tegaskan, khususnya mengenai mekanisme penyampaian surat keputusan keberatan oleh djp sudah diatur dalam pmk nomor pmk. tanggal november yang menyatakan . bahwa dalam mekanisme penyampaian surat keputusan keberatan oleh djp, tidak dikenal pengiriman surat melalui relatas pemberitahuan melalui juru sita. penyampaian surat keputusan keberatan oleh djp dilakukan sesuai dengan alamat yang terdaftar djp sebagaimana yang dilaporkan oleh wajib pajak. bahwa dapat kami sampaikan, penghitungan tenggang waktu bulan pengajuan banding melalui cap pos pengiriman dimaksudkan selain untuk fungsi kontrol yang netral juga agar proses penyelesaian sengketa pajak dapat terselesaikan dengan cepat. demikian pula halnya dalam penyampaian surat banding kepada pengadilan pajak, apabila wajib pajak pemohon banding menyampaikan surat banding tidak diantar langsung tetapi dikirim melalui kantor pos, maka tanggal cap pos pengiriman surat banding tersebut dianggap sebagai tanggal surat banding diterima pengadilan pajak (vide angka pengadilan pajak). terkait dengan tata cara penghitungan tenggang waktu pengajuan banding adalah (tiga) bulan sejak tanggal diterima, tetapi perhitungannya ternyata dihitung sejak tanggal dikirim: makna angka terkait dengan frasa atau angka yang selengkapnyaerapan tersebut tidak terlepas dari praktek yang telah berlangsung dimana dimungkinkan wajib pajak datang pengadilan pajak kantor pajak untuk memperoleh informasi terkait dengan keberatan banding yang diajukannya. apabila pada saat itu surat keputusan belum dikirim melalui pos faksimili, maka petugas pengadilan kantor pajak dapat menyerahkan langsung kepada wajib pajak yang bersangkutan. oleh karena itu, dalam angka dimaksud juga dibuka adanya kemungkinan yang demikian, sehingga cara penghitungan tenggang waktunya juga disesuaikan yakni dihitung sejak tanggal diterima. makna frasa atau dalam angkat tersebut adalah berarti sepanjang surat atau keputusan dikirim melalui pos atau faksimili, berarti perhitungannya tanggal stempel pos atau tanggal faksimili. oleh karena itu maknanya adalah penghitungan sejak tanggal diterima baru akan dipergunakan apabila wajib pajak para pihak yang datang pengadilan pajak sehingga putusan disampaikan dan diterima secara langsung. terkait dengantata cara penghitungan tenggang waktu yang diatur dalam undang undang ptun diatur dalam berbunyicontoh penerapan ketentuan tersebut adalah sebagai berikut: surat pemberitahuan putusan banding dari pengadilan tata usaha negara jakarta nomor pt.tun jkt. yang dikirim melalui pos tercatat pada hari senin tanggal juli (copy terlampir). dalam surat tersebut disebutkan: bahwa atas putusan tersebut atas para pihak atau kuasanyaata usaha negara jakarta dalam tenggang waktu (empat belas) hari setelah isi putusan pengadilan diberitahukan dan selambat lambatnya (empat belas) hari setelah permohonan dicatat, pemohon kasasi harus menyampaikan alasan alasan permohonan kasasi pada panitera tersebut. mengingat pengirimannya melalui pos tercatat maka terdapat kemungkinan surat tersebut tidak diterima secara fisik oleh para pihak tanggal yang sama dengan tanggal stempel pos pengiriman, namun penghitungan batas waktu kasasi tetap didasarkan atas tanggal pemberitahuan (tanggal pengiriman surat). tata cara penghitungan tenggang waktu yang diatur dalam perma nomor tahun tentang hak uji materiil: perma dimaksud selengkapnya menyatakan: berdasarkan ketentuan tersebut, penyampaian isi putusan dalam perkara uji materi mahkamah agung, dimungkinkan dikirim melalui surat tercatat, tidak hanya menyerahkan fisik putusan secara langsung. terkait dengan pelaksanaan isi putusannya, telah mengerdasarkan tersebut, penghitungan batas waktu (sembilan puluh) hari berlakunya putusan perkara uji materi mahkamah agung juga dihitung dari tanggal pengiriman surat, bukan tanggal fisik penerimaan surat oleh para pihak. bahwa mengenai keadaan memaksa diluar kekuasaan para pihak (force majeure) sebagaimana diatur dalam pp: apabila wajib pajak pada saat mengajukan banding telah melewati tenggang waktu bulan sebagaimana diatur dalam dan akan menggunakan ketentuan sebagai dalil alasan untuk tetap terpenuhinya jangka waktu pengajuan bandingnya, maka wajib menyampaikan alasan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh hal hal yang luar kekuasaannya, agar dapat dipertimbangkan oleh hakim pengadilan pajak. undang undang pengadilan pajak tidak memberikan penjelasan mengenai keadaan luar kekuasaan (force majeure), sehingga pemohon banding bebas mengemukakan segala hal tentang keadaan luar kekuasaan (force majeure) yang dialaminya, sepanjang hal itu diterima dan dipertimbangkan oleh hakim, sehingga penilaian kebenarannya sepenuhnya diserahkan kepada hakim. apabila majelis hakim berpendapat telah terjadi keadaan luar kekuasaan (force majeure), maka pengajuan surat banding dianggap telah memenuhi ketentuan formal sehingga pemeriksaan dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan materi sengketa bandinguud hasil amandemen menegaskan negara indonesia adalah negara hukum: negara indonesia adalah negara hukum. bahwa tujuan dari negara hukum adalah terwujudnya hukum dalam sebuah negara demi: keadilan kepastian kemanfaatancara singkat dapat dijelaskan kerugian konstitusional yang dialami pemohon adalah kerugian riil yang telah dialami. adapun kerugian konstitusional tersebut adalah terkait keadilan dan kepastian hukum atas jangka waktu pengajuan banding atas perkara pajak pengadilan pajak, yang mana atas ketidakadilan dan ketidakpastian hukum yang adaresideyang bergerak bidang manufaktur seat belt mobil, adanya kerancuan mengenai perhitungan jangka waktu sebagaimana diatur dalam angka dan pengadilan pajak menyebabkan pemohon mengalami kerugian karena permohonan banding pajak pemohon telah diputus dengan amar tidak dapat diterima . akibatnya peluang pemohon memperoleh selisih perhitungan badan lebih bayar yakni sebanyak rp1. (satu milyar dua ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus lima puluh) menjadi hilang: angka dan pengadilan pajak tidak memberikan keadilan dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalamj3. atas, menurut mahkamah berdasarkan bukti pemohon merupakan perseroan yang telah tercatat dalam sistem administrasi badan hukum kementerian hukum dan hak asasi manusia dengan daftar perseroan nomor ahu .ah. .tahun tanggal juli pencatatan tersebut didasarkan pada akta notaris nomor tanggal juli yang dibuat oleh notaris siti safarijah, s.h. mengenai perubahan direksi dan komisaris autobio indonesia, yang memutuskan, antara lain, mengangkat jenius tulus manta tampubolon sebagai direktur autobio indonesia. selanjutnya berdasarkan surat kuasa khusus pemohon bertanggal september menyebutkan bahwa jenius t.m. tampubolon menjabat sebagai direktur utama autobio indonesia yang berhak bertindak untuk dan atas nama autobio indonesia. terhadap kedua hal tersebut, terdapat ketidaksesuaian antara jabatan jenius tulus manta tampubolon yang tertera dalam surat kuasa dengan yang tertera dalam akta notaris sebagaimana bukti tersebut atas. hal ini menjadi penting dikarenakan menyangkut siapa yang berhak mewakili perseroan baik dalam maupun luar pengadilan. bahwa mahkamah, dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan bertanggal oktober telah mengingatkan kepada pemohon untuk melampirkan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga ad art) autobio indonesia, namun hingga rangkaian persidangan perkara guo berakhir pemohon tidak juga melampirkan ad art perseroan dimaksud sehingga mahkamah tidak dapat memastikan siapa sebenarnya yang berwenang untuk mewakili autobio indonesia baik dalam maupun luar pengadilan, apakah direktur ataukah presiden direktur (direktur utama) karena berdasarkan akta notaris (vide bukti jajaran direksi dibedakan menjadi presiden direktur dan direktur. dalam hal ini, pemohon, sesuai dengan akta notaris tersebut adalah berkedudukan sebagai direktur, bukan presiden direktur atau direktur utama, sehingga mahkamah tidak memperoleh keyakinan berdasarkan bukti yang cukup perihal siapa sesungguhnya yang secara hukum berhak bertindak untuk dan atas nama autobio indonesia, khususnya dalam dan luar pengadilan. bahwa angka undang undang nomor tahun tentang perseroan terbataserdasarkan ketentuan tersebut, jamak dipahami bahwa dalam praktik, jajaran direksi dibedakan menjadi direktur utama (presiden direktur) dan direktur atau beberapa direktur. biasanya, dalam ad art akan ditentukan tugas dan kewenangan masing masing dari jajaran direksi tersebut, termasuk siapa yang berwenang mewakili perseroan dalam masalah masalah hukum, baik dalam maupun luar pengadilan. ihwal siapa yang sesungguhnya memiliki kewenangan dalam masalah masalah hukum baik dalam maupun luar pengadilan itulah yang tidak dapat dibuktikan oleh pemohon. dengan demikian,berdasarkan pertimbangan tersebut atas, meskipun pemohon adalah benar merupakan perseroan namundengan demikian.dewa gede laguna, maria farida indrawi, saudi isra, dan suhartono, masing masing sebagai anggota, padaid, dewa gede laguna, maria farida indrawi, saudi isra, dan suhartonoewa gede laguna maria farida indrawi ttd. ttd. saudi isra suhartono panitera pengganti, ttd rizki amalia dalam pengadilan pajak mengakibatkan permohonan banding pemohon pengadilan pajak tidak diterima karena dianggap melebihi jangka waktu pengajuan permohonan dalam pengadilan pajak: bahwa ketentuan yang dimaksud adalah.pemohon sebagai badan hukum indonesia secara konstitusional telah dirugikan secara riil pemenuhan hak konstitusionalnya untuk mendapat keadilan dan kepastian hukum sesuai dan uud guo untuk menjunjung tinggi dan menaati hukum yang diposisikan dalam undang undang pengadilan pajak guo: bahwa pemohon adalah pengusaha yang bergerak bidang manufaktur seat belt mobil, bahwa pemohon telah menerima suratyang ditandatangani secara mandatory oleh kepala kantor wilayah direktorat jenderal pajak jakarta khusus, selanjutnya disebut djp . (bukti p 6j: adapun inti isinya adalah menyatakan perhitungan pajak penghasilan) badan lebih bayar yang telah dibayarkan oleh pt. autobio indonesia adalah rp. (satu milyar lima ratus delapan puluh empat juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah). sementara menurut perhitungan pt. autobio indonesia perhitungan pajak penghasilan) badan lebih bayar adalah rp. (dua milyar delapan ratus empat puluh tiga juta lima ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah). (bukti terdapat selisih. selisih tersebut menurut pemohon adalah hak pemohon yang harus diperjuangkan untuk didapatkan melalui mekanisme banding pengadilan pajak. bahwa pemohon kemudian menerima surat keputusan djp guo pada tanggal maret jam wib dibuktikan dengan bukti lacak kirimanatas djp guo dengan nomor kiriman walaupun surat tersebut tertanggal maret dan diberikan stempel pos pengiriman tertanggal maret jam (bukti bahwa kami berasumsi sebelum mengajukan banding kepada pengadilan pajak, bahwa batas akhir perhitungannya adalah bulan hari) setelah surat keputusan djp guo kami terima secara fisik yaitu tanggal juni bahwa pemohon kemudian mengajukan banding kepada pengadilan pajak dengan surat banding nomor kpp vi tertanggal juni (bukti ini untukbisa kami dapatkan. bahwa kemudian surat banding guo didaftarkan pada sekretariat pengadilan pajak pada tanggal juni dengan bukti penerimaan banding sekretariat pengadilan pajak nomor pan.w vk bg. (bukti bahwa kemudian pengadilan pajak memutus atas permohonan banding tersebut dalam putusannya nomor put pp ht. yang diucapkan tanggal agustus (bukti dengan amar sebagai berikut:. bahwa pertimbangan hakim tunggal pajak tidak menerima permohonan banding guo adalah dengan alasan bahwa permohonan banding telah melewati jangka waktu pengajuan banding pajak berdasarkan juncto angka pengadilan pajak objek perkara ini): bahwa berdasarkan bukti resi pengiriman keputusan berbanding nomor kep keb wpj. tanggal maret melalui pos indonesia persero nomor resi c18003282, nomor barcode diketahui bahwa keputusan berbanding guo dikirimkan pada tanggal maret jam dan diterima alamat pemohon pada tanggal maret jam oleh sdr. massal berdasarkan bukti lacak kiriman pos, bahwa jika dihitung dari tanggal pengiriman keputusan berbanding yaitu tanggal maret sampai dengan tanggal diterimanya surat banding pemohon banding sekretariat pengadilan pajak yaitu tanggal juni dengan diantar langsung, maka disimpulkan bahwa pengajuan banding oleh pemohon banding telah melewati jangka waktu (tiga) bulan, sehingga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahun tentang pengadilan pajak. bahwa ketentuanbanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang undangan perpajakan. bahwa dalam hal ini hakim pajak berpedoman pada angka pengadilan pajak guo bahwa yang dimaksud tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, jadi hakim pajak menilai karena surat keputusan direktur jenderal pajak itu mendapatkan stempel pos tanggal maret pukul jam maka batas akhirnya adalah juni sehingga surat banding pemohon tertanggal juni dianggap melewati waktu yang ditentukan oleh pengadilan pajak dan diputuskan permohonan banding pemohon tidak dapat diterima. bahwa penafsiran dari pemohon yang dimaksud tanggal diterima adalah tanggal saat pemohon menerima surat keputusan djp guo yang mana hal ini akan kami jelaskan pada pokok perkara kelak: artinya ketika surat keputusan direktur jenderal pajak itu diterima pada tanggal maret jam maka batas akhirnya adalah juni jadi surat banding kami yang diterima oleh pengadilan pajak tanggal juni seharusnya bisa diterima dan bisa disidangkan oleh pengadilan pajak. bahwa dengan adanya kerancuan mengenai perhitungan jangka waktu tersebut menyebabkan pemohon mengalami kerugian karena permohonan banding pajak kepada pengadilan pajak tidak diterima karena pemohon dengan hakim tunggal berbeda acuan dalam perhitungan jangka waktu akibat ketidakpastian hukum dalam dan angka ini mengakibatkan bahwa peluang pt. autobiodapat didapatkan, menjadi tidak bisa. bahwa hak konstitusional pemohon tersebut telah sangat dirugikan dengan berlakunya angka dan pengadilan pajak. kerugian tersebut bersifat spesifik dan riiangka dan pengadilan pajak yang dalam hal ini tidak memberikan keadilan dan kepastian hukumangka dan undang undang nomor tahun tentang pengadilan pajak. tidak memberikan keadilan dan kepastian hukum |
dna atasprioritas pembangunan daerah antara lain peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan kerjasama dan daya saing daerah, peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat berbasis kearifan lokal: peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk menunjang tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutankualitas sumber daya manusia. prioritas ini difokuskan kepada dan pembinaan perpustakaan hingga level desa. cc. prioritas pengembangan kerjasama dan daya saing daerah. prioritas ini difokuskan kecc.j meningkatkan kemampuan dan pengetahuan petambak dengan mengoptimalkan peran penyuluh perikanan il.rioritas peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat berbasis kearifan lokal. prioritas ini difokuskan kepadaccrioritasprioritas ini difokuskan kepada peningkatan penanganan limbah dan sampah (pertanian, industri, domestik),. penguatan kelembagaan penanggulangan bencana,. prioritasrioritas ini difokuskan kepada peningkatan penyelenggaran pendidikan dan pelatihan bagi asn, g peningkatan disiplin asn secara berjenjang dimulai internal perangkat daerah dan penerapan remunerasi. cc, penerapan money pengendalian pola berjenjang setiap perangkat daerah,apabila apbd kabupaten belum ditetapkan, maka pendapatan desa dapat menggunakan informasi resmi dari sistem informasi transfer keuangan desa simtrades,)diatur lain oleh ketentuan yang lebih tinggi, maka berpedoman pada petunjuk teknis yang berlaku. evaluasi apb desa dilaksanakan oleh camat sesuai ketentuan yang tercantum dalam peraturan bupati pati nomor tahun tentang pengelolaan keuangan desa beserta lampiran peraturan bupati dimaksud. halmengenai proyeksi pendapatan, biaya operasional, dan keuntungan bum desa, dan cc.engisian perangkat desa dan pengisian bpd maka harus dianggarkan kegiatan tersebut pada apb desa tahun anggaran bagi desa yang pada tahun anggaran melaksanakrsumber dari pendapatan asli desa pad) dan selain bersumber pada dana desa. dalam hal mendukung tercapainya keberhasilan program kegiatan desa maka pemerintah desa dapat menganggarkan kegiatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga pkk), pencegahan penyalahgunaan napa narkotika, psikotropika dan zat adiktif), cc. pembentukan kelompok masyarakat peduli hiv aids, pengelolaan kebersihan dan penanganan sampah desa,. daftar penerimaan honorarium dengan tanda tangan. fotokopi tim. surat setoran pajak dengan penghitungan pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. ketentuanperaturan daerah kabupaten pati nomor tahun tentang pengolahan,,dandan rw, dihampiri pengangkatan kades dan perangkat, bpd dan dan rw,oo. pemerintah desa berkewajiban melaksanakan monitoring dana transfer secara berkala antara dana yang ditransfer melalui rsud dan rekening kas desa dengan alat bantu berupa aplikasi sistem informasi transfer desa simtrades)pati, ttd. haryanto ama ala bagian hukum ( serra," alor, dati, saman sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum mr setda jz san binti, sh, membina tk. nipjejaring berdaya saing dengan fokus pada perluasan pasar pemasaran berbasis teknologi informasi komunikasi dengan memperhatikan pelestarian lingkungan. rkd |
salinan la pnyoptimalisasi pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah dan untuk pedoman penghitungan pajak air tanah, perlu diatur mengenai nilai perolehan dan harga dasar air tanah untuk menghitung pajak( berita daerah provinsi jawa tengah tahunitu harga air baku dikalikan faktor nilai air.lam hal pemanfaatan air tanah yang tidak menggunakan alat ukur volume air (water meter) maka penetapan volume pemanfaatan air tanah ditetapkan sesuai dengan diameter pipa hisappajak air tanah tahun dihitung dengan ketentuan sebagai berikuttirta bening kabupaten pati, dan usaha mikro haryanto diundangkan pati pada tanggal november sekretaris daerah kabupaten pati, ttd suhartono berita daerah kabupaten pati tahun nomor sadrrart sesuai dengan aslinya kepalabagian hukum neng sea sitlsubia?) peruntukan rp) rp) rp) rp) rp) rp) rp) sosial non niaga industri kecil dan menengah pemuda air minum tirta beningcucian mobil sekaligus sepeda motor,sampai denganlebih dari ton jam), kelompok usaha lain yang sejenis. usaha mikro meliputi cucian sepeda motor, laundry, kelompok usaha lain yang sejenis. bupati pati, ttd haryanto sadrrart sesuai dengan aslinya . kepalabagian hukum situs binpenetapan perkiraan volume pemakaian pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah berdasarkan pipa hisap pipa volume pemakaian air tanah bulan m?) (inchi) sosial non niaga kecil industri kecil niaga industri usaha mikro niaga dan besar besar menengah keterangan penetapan untuk pemakaian sumur tanpa meter air ditetapkan maksimal berdasarkan pipa hisap, dengan asumsi untuk pipa ukuran inchi, volume pengambilan maksimal liter detik frekuensi pengambilan ditetapkan berdasarkan peruntukannya sosial non niaga jam hari hari niaga kecil: jam hari hari industri kecil menengah jam hari hari niaga besar 8jam hari hari industri besar jam hari hari usaha mikro jam hari hari bupati pati, ttd haryanto salrraft sesuai dengan aslinya kepalabagian hukum ag setda uli sitlsubiati, pembina tingkat nip. |
ser, (apatkan anggota direksi yang memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman dan perilaku yang baik serta dedikasi yang tinggi, diperlukan suatu mekanisme pemilihan dan pergantian anggota direksi yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabk..www .jdih.kemenkeu.go.id cer menteri keuangan republik indonesia bab vii pemberhentian anggota direksi bagian pertama berakhirnya jabatan anggota direksi jabatan anggota direksi berakhir apabila: meninggal dunia, masa jabatannya berakhir, tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota direksi berdasarkan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang undangan,ireksi berakhir karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf dan huruf direktur jenderal menyampaikan informasi tersebut kepada rups. berakhirnya jabatan anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan rups. bagian kedua pemberhentian sebelum berakhirnya masa jabatanwww .jdih.kemenkeu.go.id lag laba menteri keuangan republik indonesia ayangusulan pemberhentian anggota direksi dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam disampaikan oleh dewan komisaris kepada rups melalui direktur jenderaluntuk diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam direktur jenderal menyampaikan usulan pemberhentian anggota direksi kepada rupsbagian ketiga pemberitahuan dan pembelaan diri rencana pemberhentian anggota direksi sebelum berakhir masa jabatannya, harus diberitahukan terlebih dahulu kepada anggota direksi yang bersangkutan secara tertulis oleh rups kecuali alasan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada disampaikan secara tertulis kepada rups dalam waktu (empat belas) hari terhitung sejak anggota direksi menerima surat pemberitahuan. rups melakukan evaluasi terhadap pembelaan diri yang disampaikan anggota direksi. menteri keuangan republik indonesia bagian keempat proses penetapan pemberhentian dalam hal pembelaan diri yang disampaikan anggota direksi tidak diterima, rups melakukan penetapan pemberhentian anggota direksi. menteri memberi kuasa kepada direktur jenderal untuk menghadiri dan mengambil keputusan dalam rups mengenai penetapan pemberhentian anggota direksi sebagaimana dimaksud pada selama pemberhentian masih dalam proses, maka anggota direksi yang bersangkutan tetap melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya. dalam hal pembelaan diri yang disampaikan anggota direksi diterima, proses pemberhentian anggota direksi tidak dilanjutkan. bab viii larangan rangkap jabatan anggota direksi persero dilarang merangkap jabatan sebagai: anggota direksi pada bumn, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, anggota dewan komisarisperaturan perundang undangan,, pengurus partai politik dan atau calon anggota legislatif dan atau calon kepala daerah wakil kepala daerahanggota direksi persero yang merangkap. jabatan lain sebagaimana dimaksud pada masa jabatannya sebagai anggota direksi persero berakhir terhitung sejak terjadinya penangkapan jabatan. dalam hal seseorang yang menjabat pada jabatan rangkap yang dilarang sebagaimana dimaksud pada diangkat menjadi anggota direksi, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatan sebelumnya tersebut paling lambat (tiga puluh) hari sejak pengangkatannya sebagai anggota direksi. www.jdih.kemenkeu.go.id menteri keuangan republik indonesia dalam hal anggota direksi yang bersangkutan tidak mengundurkan diri dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada maka jabatannya sebagai anggota direksi persero berakhir dengan lewatnya (tiga puluh) hari tersebut. bab ketentuan lain lain proses dan hasil ukk bersifat rahasia dan hanya digunakan oleh kementerian keuangan. hasil ukk. proses ukk tidak berlaku bagi anggota direksi persero yang akan diangkat kembali pada jabatan yang sama untuk persero yang sama. anggota direksi persero yang akan diangkat kembali pada jabatan yang sama untuk persero yang sama cukup dilakukan penilaian kinerja pada periode sebelumnya oleh dewan komisaris. bab ketentuan peralihan terhadap ukk yang sedang berjalan saat peraturan menteri ini mulai berlaku, proses selanjutnya tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebelum diberlakukannya peraturan menteri ini.tiga) bulan sejak peraturan menteri ini diundangkan. . www.jdih.kemenkeu.go.id pl, rima menteri keuangan republik indonesiaipa rea kepala bagian t w kementerian rou mum k t tirto nip theta wikt www .jdih.kemenkeu. lampiran peraturan menteri keuangan tk, republik indonesia nomor pmk. tentang tata cara ba: pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi perusahaan haa perseroan (persero) bawah pembinaan dan pengawasan menteri menteri keuangan keuangan republik indonesia surat pernyataan saya yang bertanda tangan dibawah ini: nama nomor identitas dalam rangka memenuhi persyaratan penilaian kelayakan dan kepatutan bakal calon direksi . (yang selanjutnya disebut persero), dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya, bahwa saya:rit, dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara, dan atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.. bulan.tahun meteraiban sa.b. kepala bagian tu. kementerian biro partof nip www .jdih.kemenkeu.go.id lampiran peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor kar pmk. tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi perusahaan ann perseroan (persero) bawah pembinaan dan pengawasan menteri keuangan . menteri keuangan republik indonesia surat pernyataan pakta integritas anggota direksi dalam rangka pengangkatan saya sebagai anggota direksi pt., saya yang bertanda tangan bawah ini: nama gamma engan nomor identitas nasa dengan penuh kesadaran dan (fiduciary duties) (good corporate governance), bersikap dan mengambil keputusan dengan penuh kehati hatian atau prudent (duty care), berani bertanggung jawab penuh atas jalannya perusahaan (responsibility), secara konsisten mendahulukan yang terbaik bagi kepentingan perusahaan atas kepentingan pribadi (duty loyalty), menjauhi segala bentuk benturan kepentingan baik potensi maupun aktual (conflict interest rule) serta mentaati semua ketentuan perundangan berlaku (accountability): sanggup menjalankan tugas serta amanat sebagai anggota direksi yang diberikan oleh rups sesuai dengan peraturan perundangan, anggaran dasar perusahaan serta kontrak manajemen yang telah saya tanda tangani: selama menjabat sebagai anggota direksi, menyatakan sebenarnya bahwa saya tidak dalam posisi yang memiliki benturan kepentingan: selama menjabat sebagai anggota: bersedia diberhentikan sewaktu waktu oleh rups berdasarkan alasan apapun yang dinilai tepatsurat pernyataan pakta integritas ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh kesadaran dan bertanggung jawab. jakarta, tanggal. bulan.tahun anggota direksi nama lengkap) menteri keuangan republik indonesia, ttd. bambang bojonegoro salinan dengarngslinya kepala biro su.b. umum kepala bagian tu. kementerian ana dan tirto nyari tan ntp 1054m49n10r4n21001 www .jdih.kemenkeu.go.id menteri keuangan republik indonesiaproses penilaian assessment)bab iii prinsip dasar pengangkatan dan pemberhentian anggota(good corporate governance). bab persyaratan persyaratan umum anggota direksiilit, atau www .jdih.kemenkeu.go.id menteri keuangan republik indonesiarsyaratan khusus anggota direksi, yaitu memiliki: kesehatan jasmani dan rohani, . 'b. integritas dan moral, keahlian: kepemimpinan, pengalaman, dan kemauan yang kuat dan dedikasi yang tinggi. persyaratan lain anggota direksi, yaitu:jabat sebagai pejabat pada instansi lembaga pemerintah pusat dan atau daerah, anggota dewan komisaris pengawas pada bumn, anggota direksi pada bumperseroatau tidak menjabat sebagai anggota direksi pada persero yang bersangkutan selama (dua) periode berturut turut. bab tahapan ukk bagian kesatu umum tahapan ukk meliputi: penetapan tim ukk: penjaringan bakal calon, dan penilaian akhir. penjaringan bakal calon bertujuan untuk mendapatkan bakal calon anggota direksi. www .jdih.kemenkeu.go.id menteri keuangan republik indonesia penilaian akhir dilakukan terhadap bakal calon untuk menetapkan calon anggota direksi. bagian kedua penetapan tim ukk penetapan tim ukk sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan oleh menteri. tim ukk sebagaimana dimaksud pada paling sedikit terdiri dari (tiga) orang. tim ukk diketuai oleh direktur jenderal yang beranggotakan perwakilan dari djka dan perwakilan dari para pemegang saham. untuk anggota tim ukk yang berasal dari perwakilan pemegang saham luar kementerian keuangan diusulkan oleh direktur jenderalbagian ketiga penjaringan bakal calonpaling lambat (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota direksi. djka melakukan penjaringan bakal calon yang berasal dari internal dan atau eksternal persero denganwww .jdih.kemenkeu.go.id menteri keuangan republik indonesia bakal calon yang berasal dari internal persero terdiri atas: anggota direksi, dan atau pejabat satu tingkat bawah direksi atau pejabat yang mempunyai prestasi istimewa. dalam hal penjaringan bakal calon dari internal persero, djka meminta dewan komisaris menyampaikan usulan bakal calon yang berasal dari internal persero dengan jumlah paling sedikit (dua) orang untuk setiap jabatan. djka melakukan penjaringan bakal calon yang berasal dari eksternal persero sebagaimana dimaksud dalam dalam hal: dewan komisaris tidak menyampaikan usulan bakal calon yang berasal dari internal persero sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam atau dari hasil penilaian akhir oleh tim ukk terhadap bakal calon dari internal persero tidak diperoleh calon yang memenuhi kualifikasi. dalam rangka: pemenuhan persyaratan umum dan persyaratan lain anggota direksi sebagaimana dimaksud dalam dan bakal calon harus membuat pernyataan tertuliskal calon yang berasal dari indan dewan komisaris. bakal calon yang berasal dari eksyang ditunjuk oleh persero atas permintaan djka. bagian keempat penilaian akhir paragraf pertama umum djka menyampaikan daftar bakal calon kepada tim ukk. www .jdih.kemenkeu.go.id sa) menteri keuangan republik indonesia tim ukk melakukan penilaian akhir terhadap bakal calon untuk menentukan kepatutan bakal calon dalam menduduki jabatan sebagai anggota direksi persero dengan mempertimbangkan persyaratan khusus anggota direksi sebagaimana dimaksud dalam penilaian persyaratan khusus terhadap bakal calon sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan mempertimbangkan faktor faktor sebagai berikut: kesehatan jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah. integritas dan moral, dengan rincian sebagai berikut,,, dan tidak pernah dipidana dengan ancaman hukuman pidana atas (lima) tahun. keahlian, dengan rincian sebagai berikut: memiliki pengetahuan yang memadai bidang usaha persero .sero, dan memiliki kemampuan untuk mengembangkan perusahaan, kepemimpinan, dengan rincian sebagai berikut: mampu memformulasikan dan mengkomunikasikan visi perusahaan, aan www .jdih.kemenkeu.go.id menteri keuangan republik indonesia mampu membuat pejabat dan karyawan persero melakukan sesuatu untuk mewujudkan tujuan perusahaan, dan mampu membangkitkan semangat dan memberikan motivasi kepada pejabat dan karyawan persero untuk mampu mewujudkan tujuan perusahaan. pengalaman, yaitu rekam jejak (track record) bakal calon yang menunjukan tingkat keberhasilan dalam .pengelolaan dan pengurusan bumn perusahaan lembaga tempat bekerja sebelum pencalonan. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan persero. paragraf kedua skor penilaian setiap persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam diberikan skor antara (satu) sampai dengan (sepuluh dalam hurufesehatan jasmani dan rohani, keahlian, kepemimpinan, pengalaman, dan memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi, dengan perhitungan bahwa apabila yang bersangkutan memenuhi syarat syarat dimaksud huruf huruf huruf huruf dan hurufrsyaratan khusus. rekomendasi nilai akhir diklasifikasikan sebagai berikut: sangat disarankan" sd) untuk nilai akhir atas (sembilan), disarankan" untuk nilai akhir atas (delapan) sampai dengan (sembilan), disarankan dengan pengembangan" dp) untuk nilai akhir (tujuh) sampai dengan (delapan), atau tidak disarankan" td) untuk nilai akhir bawah (tujuh). bakal calon yang dapat ditetapkan menjadi calon anggota direksi adalah bakal calon yang paling kurang memenuhi kualifikasi disarankan dengan pengembangan" dp) sebagaimana dimaksud pada huruf "as menteri keuangan republik indonesia ten hasil penilaian masing masing anggota tim ukk untuk setiap calon anggota direksipenilaian sebagaimana dimaksud pada tim ukk menentukan urutan calon anggota direksi untuk setiap jabatan. penilaian sebagaimana dimaksud pada ddaftar calon anggota direksi sebagaimana dimaksud disampaikan oleh tim ukk kepada direktur jenderal. direktur jenderal menyampaikan daftar. calon anggota direksi sebagaimana dimaksud dalam kepada rups. daftar calon anggota direksi sebagaimana dimaksud pada memuat (dua) orang calon anggota direksi dengan nilai tertinggi untuk setiap jabatan. bab pengangkatan anggota direksi bagian pertama pengangkatan rups mengangkat seorang calon anggota direksi menjadi anggota direksi berdasarkan daftar calon anggota direksisurat keputusan menteri selaku rups. menteri selaku rups dapat mengangkat seseorang selain calon anggota direksi hasil ukk untuk menjadi anggota direksi, dengan tetapmu. www.jdih.kemenkeu.go.id menteri keuangan republik indonesia dalam rangka pengangkatan anggota direksi persero, menteri dapat memberikan kuasa kepada direktur jenderal untuk menandatangani: keputusan menteri selaku rups untuk persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara. keputusan rups selaku pemegang saham untuk persero yang tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh negara. sebelum ditetapkan menjadi anggota direksi persero, calon anggota direksi menandatangani kontrak manajemen. calon anggota direksi sebagaimana dimaksud pada menandatangani surat pernyataan pakta integritasakta integritas sebagaimana dimaksud pada paling sedikit berisi:alasan apapun yang dinilai tepat oleh rups, dan pa. tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut. direktur jenderal atas nama menteri selaku pemegang saham atau rups menandatangani kontrak manajemen sebagaimana dimaksud pada setelah mendapat kuasa dari menteri. bagian kedua pengambilan sumpah direktur jenderal melakukan pengambilan sumpah setiap calon anggota direksi menurut agama kepercayaannya. bagian ketiga berlakunya pengangkatan pengangkatan anggota direksi berlaku terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam keputusan rups. www .jdih.kemenkeu.go.id |
peraturan walikota tasikmalaya nomor tahun tentang izin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun untuk kegiatan penyimpanan dan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota tasikmalaya, menimbangahan berbahaya dan beracun sehinggaizin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun b3) untuk kegiatan penyimpanan dan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun b3)b3)memperoleh izin penyimpanan, pengumpulan, pengoperasian alat pengolahan, pengolahan dan penimbunan akhir limbahdan penyimpanan dan pengumpulalaksana pengawasan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun b3)yang memenuhi persyaratan, kepala skpdpermohonan izin yang tidak memenuhi persyaratan, kepala skpdizin yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada hurufbadan usahalimbah b3, dan menyampaikan laporan kegiatan perizinan penyimpanan limbah b3. sistem pengawasan, dan masa berlaku izin. (11l) izin diberikan atas nama pemohon untuk setiap lokasi penyimpanpencatatan neraca limbah sebagaimana dimaksud dalamtigdisimpan,yangyangwalikota melalui skpdtim teknistim teknisjenis dan atau karakteristik izin, izin dicabut, badan usaha pemegang izin bubar atau dibubarkan,huruf:walikota melalui kepala skpd dan dihembuskhasilhasil limbah b3:bagian kedua pengumpulan limbah penghasil limbah wajib melakukan pengumpulan limbah yang dihasilkannya. penghasil limbah sebagaimana dimaksud pada dilarangpenghasilpenghasil limbah kepada skpdwalikota melalui kepala skpdizin mendirikan bangunan, surat izin usaha: izin lokasi, izin gangguan, dokumen lingkungan amdal ukl upl spl del dpl) rekomendasi lingkungan atau izin lingkunganil.oo.kepala skpdkepala skpdskpdtiga) tahun dan dapat diperpanjang.pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (b3) untuk kegiatan penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun (b3). bab ketentuan umum dalam peraturan walikota ini yang dimaksud dengan kotanyimpanan sementara dan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun b3). pejabat pengawas lingkungan hidup daerah yang selanjutnya disingkat pld adalah pejabat fungsional tertentu kota tasikmalaya yang ditetapkan oleh walikota. tim pengawas adalah tim pelaksana pengawasan terhadap ketaatan penghasil limbah dan atau pengumpul limbah dalam kegiatan pengelolaannya yang ditetapkan oleh kepala skpdpenerbitan perpanjangan izin oleh kepala skpdkepada skpdkepala skpdkepala skpdkepala skpd(dua)(l)nama, izin dicabut: badan usaha pemegang izin bubar atau dibubarkan, atauhurufkepala skpdbab vpenghasil limbah dan atau pengumpulkepala skpd penghasil limbah atau pengumpul limbah b3,penghasil limbah dan atau pengumpul limbah b3,walikota melalui kepala skpd dengan tembusan, gubernur dan menteriengan ketentuan: jika konsentrasi zat pencemar lebih besar dari telp a belolaan limbah b3ngelolaan limbah untuk kegiatan penyimpanan limbah dan pengumpulan limbah skala kotakepala skpd menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup atas beban biaya penghasil limbah dan atau pengumpul limbah sebagaimana dimaksud dalampenghasil limbah dan atau pengumpul daerahwalikota ini. bab sistem tanggap darurat dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun bagian kesatu umum penghasil limbah dan atau pengumpulota, bagian kedua penyusunan program kedaruratan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun penghasil limbah dan atau pengumpulpenanggulangan bencana daerah yang selanjutnya disebut kepala bpbd kota tasikmalaya menyusun program kedaruratan pengelolaan limbah skala kota. dalam penyusunan program kedaruratan pengelolaan limbah skala kota, kepala bpbd kota tasikmalaya berkoordinasi dengan: penghasil limbah dan atau pengumpul limbah sebagaimana dimaksud dalam skpd: dan instansi terkait lainnya. program kedaruratan pengelolaan limbah skala kota merupakan bagian dari program penanggulangan bencana kotapenghasil limbah dan atau pengumpulpenghasil limbah dan atau pengumpulota dikoordinasikan oleh kepala bpbd kota tasikmalaya dan dilaksanakan bersama denganberdasarkan program kedaruratan pengelolaan limbah skala kota. kepala bpbd kota tasikmalaya mengkota. pelatihan dan keladi kedaruratan sebagaimana dimaksud pada wajib diikuti olehpelatihan dan keladi kedaruratan diselenggarakan paling sedikit (satu) kali dalam (dua) tahun.:s1,penghasil limbah dan atau pengumpulpenghasil limbah dan atau pengumpulwalikota melalui kepala skpd tembusan gubernur dan menteri. kepala bpbd kota tasikmalaya menginisiasi dan memimpin pelaksanaan penanggulangan kedaruratan jika terjadi kedaruratan skala kota. penghasil limbah dan atau pengumpulbab pembinaan dan pengawasan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelola limbah dilaksanakan dan menjadi tanggungjawab kepala skpd. bagian kesatu pembinaan pembinaan terhadap pengelola limbah sebagaimana dimaksud dalam meliputi mensosialisasikan peraturan perundang undangan tentang pengelolaan limbah b3,walikota melalui kepala skpd melakukan pengawasan terhadap ketaatan penghasil limbah dan atau pengumpul limbah yang diatur dalam peraturan walikota ini. dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada walikota menetapkan pld yang merupakan pejabat fungsional. pld sebagaimana dimaksud pada berwenangdalam hal pld belum ada, maka kepala skpd membentuk tim pengawas. pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam meliputi pengawasan terhadap ketentuan ketentuan yang tercantum dalam izin, pengawasan terhadap sarana dan prasarana penyimpanan limbah dan atau pengumpulan limbah b3: cc.pelaksanaanb3, dan atau inspeksi. pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam harus berpedoman pada tata laksana pengawasan pengelolartrmohonan izin pengelolaan limbah untuk kegiatan penyimpanan limbah dan atau pengumpulan limbah dibiayai oleh penghasil limbah dan atau pengumpul limbah b3. biaya untuk: pembinaan dan pengawasan sanksi administratif penghasil limbah yang tidak memenuhi atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan atau atau danhasil limbah tidak mematuhi paksaan pemerintah,penghasiuntuk kegiatan penyimpanan limbah dan atau pengumpulan limbah b3,penghasil limbah dan ataudan atau pengumpulan limbah b3. dalam hal penghasil limbah dan atau pengumpul limbah tidak mematuhi ketentuan dalam pembekuan izin pengelolaan limbah untuk kegiatan penyimpanan limbah dan atau pengumpulan limbahliputi: kewenangan, penetapan limbah b3, cc. pengurangan limbah b3, perizinan3, pembinaan pengawasan, pembiayaan, dan sanksi administratif. bab kewenangan walikota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan izin pengelolaan limbah untuk kegiatan penyimpanan limbah dan pengumpulan limbah skala kota. izin pengelolaan limbah untuk kegiatan penyimpanan limbah dan pengumpulan limbah skala kota sebagaimana dimaksud penetapannya dilimpahkan kepada kepala skpd. bab penetapan limbahmemiliki karakteristik limbah yang meliputi: mudah meledak, mudah menyala, reaktif: infeksius, korosif, dan atau beracunbab xiii pelaporan dan evaluasi pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kewajiban yang tercantum dalam izin kepada walikota melalui kepala skpd sebagai bahan evaluasi sekurang kurangnya (enam) bulan sekali. bab xivid berita daerah kota tasikmalaya tahun nomor 196cbab pengurangan limbah penghasilpenghasilvii perizinan izin pengelolaan limbah dalam peraturan walikota ini adalah untuk kegiatan penyimpanan limbah b3, dan pengumpulan limbah b3. bagian kesatu penyimpanan limbah penghasil limbah wajib melakukan penyimpanan limbah b3. penghasilpenghasil limbah wajib memiliki izin pengelolaan limbah untuk kegiatan penyimpanan limbah b3. untuk memperoleh izin pengelolaan limbah untuk kegiatan penyimpanan limbah b3, setiap penghasilmelalui kepala skpd dan melampirkan persyaratan izi: izin mendirikan bangunan, surat izin usaha, izin lokasi: izin gangguan, dokumen lingkungan amdal ukl upl spl del dpl) rekomendasi lingkungan dan atau izin lingkungan, nama jenis, sumber, karakteristik dan jumlah limbah yang akan disimpan, j . sflowsheet lengkap dan standar operasional dan prosedur sop) proses pengelolaan limbah b3, il. dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan limbah b3: perlengkapan sistem tanggap daruratcontoh format permohonan izinyimpanan limbah sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat digunakan untuk menyimpan lebih dari (satu) jenis karakteristik limbah dengan memenuhi persyaratan yang berlaku. tempat penyimpanan limbah sebagaimana dimaksud dalam, tidak rawan bencana alam dan luar kawasan lindung serta sesuai rencana tata ruangpenghasil(dua)(satu): dan kategori (dua)(dua)rincian persyaratan tempat penyimpanan limbahtata cara pengemasan limbah b3, pelabelan limbah b3, dan pemberian simbol limbah b3, |
poni una walikota banda aceh peraturan walikota banda aceh nomor tahun tentang sistem informasi ketenagakerjaan pemerintahpenyediaan dan penyajian data dan informasi ketenagakerjaan dan perusahaan yang akurat, berkualitas, dan tepat waktu, dipandang perlu melakukan pengelolaan data dan informasi ketenagakerjaan dan perusahaan secara terpadu antara pemerintah kota dan perusahaan, bahwa dalam rangka pengelolaan data dan informasi ketenagakerjaan dan perusahaan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada huruf dipandang perlu membangun sebuah sistem informasi yanga aceh tentang sistem informasi ketenagakerjakaijalan.tenagakerjaan lembaran acehdinas tenaga kerja adalah dinas tenaga kerja kota banda aceh,:: data perusahaanpada waktu sebelum, selama, dan sesudah perusahaan tutup: perangkat dan petunjuk operasional program singer sebagaimana dimaksudpada huruf ditetapkan oleh kepala dinas. bab vii kerahasiaan data operator singer dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam bertanggung nger diperlukan sarana dan prasarana yangmenunjang merasionalisasi singersingerdinas tenaga kerja. aplikasi singer sebagaimana dimaksud pada ditempatkan server dinas komunikasi, informatika dan statistik kota. bab pembinaan dalam rangka pengembangan singer, kepala dinas melakukan pembinaan terhadap pejabat pengelola singer, pejabat pengelola ketenagakerjaan dan perusahaan, administrator, dan operator. pembinaan sebagaimana dimaksud pada (l) meliputi kegiatan: sosialisasi singer: dan peningkatan kapasitas administrator dan operator. bab bab evaluasi dan pelaporan pejabat pengelola melakukan evaluasi terhadap tampilan (feature)nya masingngngernger. pelaporan sebagaimanas5). data ketenagakerjaan dan perusahanger dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja kota banda aceh dan sumber anggaran lain yang sifatnya tidak mengikat. bab xia aceh pada tanggal owner (bra ara nan and aceh (ea yan, amerta usman diundangkan banda aceh non pada tanggal dak gag sea daerah kota banda aceh day sekretariat daerah b bahagia abi kota banda aceh tahun nomor . :, sistem informasi ketenagakerjaan pemerintah kota banda aceh yang selanjutnya disingkat singer, aparatur sipil negarajabat pembina singer adalah walikota banda aceh, pejabat pengelola singer adalah sekretaris daerah kota banda aceh yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi ketenagakerjaan dan perusahaan,eselon dan eselon iii lingkungan pemerintah kota, operator singer adalah pelaksana yang ditunjuk membantu pejabat pengelola singer dan pejabat pengelola ketenagakerjaan dalam pengelolaan singerki):ab ruang lingkup singer terdiri atas: data dan informasi tenaga kerja dan perusahaan, pengelola singer:, mekanisme pelaksanaan singer, dan sarana dan prasarana. bab iiidata ketenagakerjaan meliputi namun tidak terbatas pada: nama tenaga kerja: nomor induk kependudukan nik), tempat dan tanggal lahir, alamat: pendidikan: jabatan: handphone, nomor bpjs, status: mulai bekerja, bekerja sampai, masa kerja: gaji pokok, sistem kerja: lokasi kerja: warga negara, jenis kelamin: agama, dan status kawin, data perusahaan meliputi namun tidak terbatas pada: perusahaan, nama perusahaan:, pemilik, pimpinan, komisaris: alamat, telepon, tanggal pendirian, tingkat: status pemilikan, kelembagaan, jenis usaha: status: sup, situ, nama organisasi: jumlah tenaga kerja, upah minimum dan maksimum, peraturan perusahaan, npp, menteri, visi: misi, akta pendirian, surat izin operasional, dan sistem kerja,,lam perencanaan: pengendalianstrategi baru bagi dinas dalam meningkatkan hasil kreasi. bab pengelola singer pengelola singer terdiri dari: pejabat pengelola: administrator, dan operator. operator singer sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: operator singer dinas tenaga kerja kota, dan operator singngnge. operator sebagaimana dimaksud dalam dalam huruf ditetapkan oleh,. persyaratan untuk ditetapkan sebagai operator pada perusahaan adalah sebagai berikut: berstatus . berstatus pekerja buruh pada perusahaan: pendidikan paling rendah sta: memahami urusan manajemen ketenagakerjaan dan perusahaan, dan mampu mengoperasikan komputer. babnger: mengelola lingkungan data dan informasi ketenagakerjaan dan perusahaan pemerintah kota: membangun, memelihara dan mengembangkan data ketenagakerjaan dan perusahaan dan program singer, menyusun dan menyempurnakan tampilan (feature), asupan (input), dan luaran output) dalam pengelolaan data dan informasi ketenagakerjaan dan perusahaan, melaporkan hasil pengelolaan singer secara periodik kepada kepala dinas, dan mengawasi pelaksanaan tugas administrator singer dan operator singriodik kepada pejabat pengelola singer melalui operator singer dilingkungan masing masing perusahaan. administrator mempunyai tugas mengelola dan memelihara teknologi informasi pendukung singer. operator pada dina, dan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap data ketenagakerjaan dan perusahaan kot.nger pada unit pengelola ketenagakerjaan dan perusahaan kota: dan melakukan klarifikasi, verifikasi,pada perusahaan kottenagakerjaan dan perusahaan kepada pengelola singer, dan menyampaikan usul penyempurnaan atau pengembangan program aplikasi singer kepada pejabat pengelola singer. operator. operator pada perusahaan kotaperusahaan masing masing. setiap pekerja dan perusahaan berhak mengetahui dan meneliti datanya melalui singvi. bab mekanisme pelaksanaan singer mekanisme pelaksanaan singcc.,data tenaga kerja sebagai berikut: biodata pekerja: perjanjian kerja antara perusahaan dengan pekerja, izin operasional perusahaan, izin tempat usaha, izin gangguan:ri tentang persetujuan perubahan anggaran dasar perusahaan, akta perusahaan, laporan keuangan perusahaan, dan dokumen lain yang relevan.. lingkungan perusahaan masing masing sebagaimana dimaksud pada kepada operator.nger agar menjadi informasi ketenagakerjaan dan perusahaan yang akurat, tepat waktu,singer.bandaacehkota.go.id. pekerja dan nger dilakukan berdasarkan standar dan prosedur yang meliputi: a.prosedur sistem pengelolaan data dan informasi ketenagakerjaan dan perusahaan pemerintah kota: dan petunjuk operasional program singer.nger sebagaimana dimaksud pada huruf sekurang kurangnya memuat: tata cara pengoperasian singer: b.penyajian data dengan mengakses domain singer singer.bandaacehkota.go.id: dan c.data dan informasi ketenagakerjaan dan perusahaan lembaga.. |
bupati buru provinsi maluku peraturan bupati buru nomor tentang analisis jabatan pelaksana pada dinaspada dinasgg5gao4 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan meme rintihan\ pemerintahan daerah lerrr2g tahun zol+tentang pemerintahan daerah( lembaran negara republiklndonesia tahun20l nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomor peraturan pemerintah nomor tahun2003tentang wewenang dengan ikatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil( lembaran negara republiklndonesia tahun nomor tambahan negara republik indonesia nomor a2631; peraturan pemerintah nomor18 tahun2016tentang perangkat daerah( lembaran negara republiklndonesia tahun nomor 77fl; peraturan pemerintah nomorlltahun2di2o o25; peraturan menteri negara pemberdayaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor33 tahun2all35 tahun2o] tentang analisis jabatan lingkungan pemerintah daerah( berita negara republiklndonesia tahun2ol(tembakan daerah kabupaten buru tahun nomor memutuskani; bupati adalah adalah sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten buru; dinas adalah dinas lingkup ata jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan gu na pen jrusll'disusun secara ringkas dalam bentuk kalimat yang mencerminkan pokok pokok tugas jabatan; uraian tugas adalah paparan semua tugas jabatan yang merupkan upaya pokok pemangku jabatan dalan*r*' !<akan susunan kepegawaian 5r'1g.^4'' telinga' hidung,rntllut,tangan, ser:i,bahu,kakidanpinggangltindakanyangperludiarnbildalarnmelaksanakandan men lele akan pekerja aanujuan analis jabatan adalah untuk men]rusun pemetaan jabatan dan p"r.r"u.ru,u., kebutuhan pegawai, penetapan syste:ukimayan perempuan dan perlindungan anak kabupaten bur. paten buru; dinas pemuda dan olah raga kabupaten buru; dan dinas satuan polisi pamong pialdua; upaya fisik; hubungan jabatan; kemungkinan resiko baha ya; dan syarat jabatan. uraian jabatan pelaksana padaoo8 tentang analisis jabatan pada dinas lingkup pemerintah kabupaten buru berita daerah kabupaten buru tahun oo8 nomor o:uli u,v ibrahim masuki diundangkan namea pada tanggal juli bxn bre ris daerah kabupaten buru, c,t1 ahmad assegaf berita daerah kabupaten buru tahun nomor para koordinasi kabar portal kabar hukum |
u, jera, hare bupati paser provinsi kalimantan timur peraturan bupati pasepaserpaser ini yang dimaksud dengan: daerah adalah daerah kabupaten paseasaser. bab ruang lingkup ruang lingkup peraturan bupati paserkepala satuan pendidikan wajib mengintegrasikan pendidikan anti korupsimateruraikan sebagai berikut: mengenal perilaku korupsi yang harus dihindari dengan ciri ciridengan ciri ciengan ciri ciri. menghormati dan memenuhi hak orang lain dengan ciri ciridenganciri cirdengan ciri ciri bangga terhadap perilaku anti korupsi,dan anti terhadap perilaku korupsi. membudayakan pgtk ikatan guru taman kanak kanak) dan k3tk kelompok kerja kepala taman kanak kanak untuk tk, kelompok kerja guru kkg) dan k3s kelompok kerja kepala sekolah) untuk sekolah dasar, dan musyawarah guru mata pelajaran mgm) dan maks musyawarah kerja kepala sekolah) untuk smpsejak peraturan bupati ini ditetapkandan cc. peserta didik,bacadapat mendatangingintegrasikan materi pendidikan anti korupsi pada silabus dan atau modul kegiatan pembelajaran anti korupsi sebagai bahan ajar ataupun pelengkap pembelajar, apa saja yang telah tbupati melalui kepala dinas memberikan penghargaan. pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan suratbudayaanpaser dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat. bab vii sanksi bupati melalui dinas memberikan sanksi kepada kepala satuan pendidikan yang tidak melaksanakan ketentuan dalam berupa satuan pendidikan negeri teguran tertulismbebasan tugas, dan atau pemberhentian sementara tetap dari jabatan. satuan pendidikan swasta teguran tertulis, dan pengurangan penghentian dana bossa. teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf diberikan sebanyak (dua kali dalam (satu) tahun pembelajaran. dalam hal teguran kedua sebagaimana dimaksud pada kepala satuan negeri tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam bupati melalui dinas melakukan penundaan gaji berkala selama (satu) tahun dalam teguran kedua berupa penundaan gaji berkaladimaksud dalam bupati melalui dinas melakukan penundaan kenaikan pangkat selama (satu) tahun. dalam hal teguran berupa penundaan kenaikan pangkatnurunan pangkat setingkat lebih rendah selama (satu) tahun. dalam hal teguran berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendahmbebasan tugas dan atau pemberhentian sementara tetap dari jabatan. dalam hal teguran kedua sebagaimana dimaksud pada kepala satuan pendidikan swasta tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam bupati melalui dinas melakukan pengurangan penghentian dana bossa. dalam hal teguran pembebasan tugas dan atau pemberhentian sementara tetap dari jabatan sebagaimana dimaksud pada penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama (satu) tahun sebagaimana penundaan kenaikan pangkat selama (satu) tahun sebagaimana dan penundaan gaji berkala selama (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada berakhir jika kepala satuan pendidikan negeri telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pengurangan penghentian dana bossa sebagaimana dimaksud pada berakhir jika kepala satuan pendidikan swasta telah memenuhi ketentuaan ikan, bahwa penataan organisasi dan tata kerja balai riset pemuliaanstruktur organisasi balai riset pemuliaanpri a91 sekretariat ryy ini maaan ikan sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh kepala. balai riset pemuliaan ikan sebagaimana dimaksud dalamalai riset pemuliaanaan ikan budidaya, pelaksanaan riset pemuliaan ikan budidaya meliputi perbenihan, genetik, biologi, reproduksi, fisiologi, dan bioteknologi untuk menghasilkan ikan unggulaanaanaanaanaanaanaanaan ikan. kepala balai riset pemuliaanaanaan ikan. setiap unsur lingkup balai riset pemuliaanaanaanaanaanaanaanaanaan ikan merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon iv.b. bab lokasi balai riset pemuliaan ikan sebagaimana dimaksud dalam berlokasi kabupatenaan, kepala bira hukum" sekretariat ra, tini manipasar dan pelayanan rumah potong hewan perlu meninjau. merubah. tarif retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam pada lampiran peraturan daerah nomor tahun tentang retribusi jasa umum angka huruf dengan struktur dan besarnya tarif sebagai berikut retribusi pelayanan pasar jenis pelayanan pemakaian prasarana pasar khusus hewan ternak ditentukan sebagai berikut: fasilitas besarnya tarif retribusi rp.) hewan ternak yang masuk lokasi pasar dikenakan retribusi perhari pasaran atau bagiannya sapi kerbau kuda sebesar kambing domba sebesar transaksi jual beli hewan wajib melakukan penimbangan, dikenakan retribusi sapi kerbau kuda sebesar kambing domba sebesar pedagang yang berjualan dikenakan retribusi perhari pasaran atau bagiannya per ekor per ekor per ekor per ekor per tarif retribusi rumah potong hewanrumah potong hewan jenis pelayanan jenis ternak daging besarnya tarif retribusi rp.) pelayanan rumah potong hewan babi sapi, kerbau, kuda domba kambing unggas ekor ekor ekor ekor tarif retribusi penjualan produksi usaha daerahdaerah penjualan produksi usaha jenis pelayanan ukuran bibit (cm.) besarnya tarif retribusi rp.) bibit tawes bibit tombol bibit nila bibit gurami bibit lele bibit patin bibit bawal^?s&*j&& sekretaris daerah oil ditetapkan mojokerto pada tanggal o^^ct^&bl 2_o^ bupati mojokerto, mustofa mojokerto, berita daerah kabupaten mojokerto tahun nomor ?a> |
kemenyan. amunisi. pemeliharaan. pedoman. pencabutan. peraturan menteri pertahananrepublik indonesia nomor tahurepublik indonesia, menimbang: bahwa agar penyelenggaraan pemeliharaan amunisi dapat terlaksana secara efektif dan efisien, diperlukan pedoman yang mengatur penyelenggaraan pemeliharaan amunisi yang dapat dipertanggung jawabkan lingkungan kementerian pertahanan dan tentara nasional indonesia, bahwa dalam rangka memenuhi tuntutan dinamika organisasi yang semakin berkembang, maka ketentuan penyelenggaraan pemeliharaan amunisi sebagaimana diatur dalamartemen pertahanan dan tentara nasional indonesia, diperlmeliharaan materiilhan dan tnikan dengan: penyelenggar pengembangan, pengarahan, penggunaan, serta pengendalian segala sesuatu secara berdaya guna dan berhasil guna. menginventarisasi fasilitas, sarana dan prasarana pemeliharaan amunisi dalam rangka pendayagunaan untuk kepentingan pertahanan, dan pemberian bimbingan dan perizinan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemeliharaan amunisi dalam rangka penyelenggaraan pertahanan negara. mabes tni mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan amunisi yang diselenggarakan unit organisasi angkatan, dan mendukung pelaksanaan kegiatan pemberian sertifikasi kelaikan bidang pemeliharaan amunisi yang penyelenggaraannya oleh unit organisasi angkatan, menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan amunisi dalam rangka pembinaan kekuatan angkatan, dan mendukung kebutuhan pemeliharaan amunisi dalam rangkaadalah: kemhan melaksanakan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemeliharaan amunisi, agar dicapai hasil yang optimal dalam rangka penyelenggaraan pertahanan negara, mabes tni melaksanakan pengawasan dan pengendalian proses penyelenggaraan pemeliharaan amunisi yang berkaitan dengan pengerahan dan penggunaan kekuatan tni, dan unit organisasi angkatan melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pemeliharaan amunisi dalam rangka pembinaan kekuatan angkatan. bab ketentuan peralihan pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, semua proses administrasi penyelenggaraan pemeliharaan amunisi yang dilaksanakan berdasarkantetapi belum mendapatkan ketetapanngal oktober tentang pedoman penyelenggaraan pemeliharaan amunisi lingkungan dephan dan tni, dinyatakanada saat peraturan menteri ini mulai berlaku,meliharaan adalah segala usaha pekerjaan dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh satuan pengguna dan instalasi pemeliharaan baik ditingkat pusat, daerah sampai dengan satuan lapangan, dengan maksud untuk mengembalikan dan mempertahankan kondisamunisi adalah suatu benda yang berisi bahan peledak bahan kimia bahan biologi bahan radio aktif, dikemas dalam wadah tertentu dengan bentuk, sifat dan balistik serta komposisi jumlah dan jenis tertentu, agar aman untuk disimpan, diangkut, dilemparkan, dijatuhkan, ditembakan, dibedakan, dikendalikan atau dengan cara lain, dengan tujuan untuk menghancurkan atau merusak sasaran. sistem pemeliharaan amunisi adalah rangkaian unsur unsur sub sistem pemeliharaan yang saling terkait dan saling berpengaruh dalam penyelenggaraan pemeliharaan sebagai upaya mempertahankan kondisi amunisi agar tetap dalam keadaan siap digunakan atau untuk mengembalikannya dalam keadaan siap pakai. pengguna amunisi adalah suatu badan satuan dalam organisasi lingkungan kementerian pertahanan kemhan) dan tentara nasional indonesia tni) yang menggunakan amunisi. penanggungjawab materiil amunisi adalah pejabat yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemeliharaan amunisi lingkungan kemhan dan tni. pembina materiil adalah pejabat yang berwenang melaksanakan fungsi pemeliharaan dan pembekalan amunisi lingkungan kemhan dan tni. pelaksana pemeliharaan amunisi adalah suatu badan satuan yang bertugas melaksanakan kegiatan pemeliharaan amunisi lingkungan kemhan dan tni. gudang amunisi adalah fasilitas untuk menyimpan, memeriksa dan merawat amunisi dengan persyaratan persyaratan tertentu. satuan pemakai adalah kesatuan administrasi pangkal (satminkal) unit organisasi angkatan yang menerima dan menggunakan amunisi serta mempertanggung jawabkan administrasinya sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. sertifikat kelaikan worthiness certificate) adalah surat tanda bukti bahwa hasil pemeliharaan dimaksud telah dinyatakan laik, yang diterbitkan setelah dilaksanakan proses sertifikasi pada materiil dimaksudingkat kemhan. bagian kedua maksud dan tujuan peraturan menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemeliharaan amunisi lingkungan kemhan dan tni, dengan tujuan agar diperoleh persamaan pola pikir dan kesatuan pola tindak serta kelancaran dalam penyelenggaraan pemeliharaan amunisi lingkungan kemhan dan tni. bagian ketiga prinsip penyelenggaraan prinsip pemeliharaan amunisi sebagai berikut: peka dan responsif, yaitu penyelenggaraan pemeliharaan amunisi tanggap terhadap gejala yang berhubungan dengan kesiapan amunisi dan cepat bertindak sesuai dengan kemampuan yang tersedia, agar selalu siap digunakan untuk mendukung tugas satuan, pencapaian tujuan, yaitu penyelenggaraan pemeliharaan amunisi ditujukan pada terwujudnya sistem pemeliharaan amunisi yang responsif dan fleksibel dalam upaya memelihara amunisi, guna mendukung pencapaian pelaksanaan tugas pokok, berlanjut, yaitu pelaksanaan pemeliharaan amunisi harus menjamin terwujudnya sistem pemeliharaan amunisi secara bertahap dan berkesinambungan sehingga dapat diperoleh usia pakai maksimal amunisi guna menunjang kebutuhan satuan operasional, kesederhanaan, yaitu prosedur dalam penyelenggaraan pemeliharaan amunisi dibuat sesederhana mungkin namun akurat dan dapat dipahami dengan mengutamakan hasil yang efektif dan efisien serta tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku, keselamatan, yaitu bahwa sistem pemeliharaan itu memberikan rasa aman dan selamat dari potensi insiden dan aksiden, ketelitian dan ketepatan, yaitu pelaksanaan pemeliharaan amunisi memerlukan administrasi yang teliti, kecermatan, serta dapat dipertanggungjawabkan, serta harus menjamin ketepatan data amunisi untuk keperluan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan amunisi, efektif dan efisien, yaitu penyelenggaraan pemeliharaan amunisi dilaksanakan tepat sasaran dengan biaya seminimal mungkin, integral, yaitu kegiatan penyelenggaraan pemeliharaan amunisi dilaksanakan secara terpadu dan selaras dengan mempertimbangkan aspek kebutuhan operasi, personel dan anggaran serta fungsi fungsi penyelenggaraan pemeliharaan amunisi sesuai wewenang dan tanggung jawab, menjangkau jauh depan, yaitu sesuai dengan rencana strategis yang diawali dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan pengendalian masing masing strata secara terpadu dan serasi, prioritas, yaitu penyelenggaraan pemeliharaan amunisi harus diutamakan guna mendukung tuntutan dinamika tugas, dan sederhana depan rumit belakang, yaitu amunisi yang rusak ringan dan tidak memerlukan perbaikan khusus dan alat khusus, pelaksanaan pemeliharaan oleh gudang persediaan lapangan, sedangkan kerusakanyang lebih berat harus dilaksanakan pemeliharaan oleh gudang persediaan daerah maupun pusat. bab pokok pokok penyelenggaraan bagian kesatu sasaran penyelenggaraan sasaran penyelenggaraan pemeliharaan amunisi adalah untuk mencapai sistem pemeliharaan yang efektif dan efisien dalam rangka menjamin terwujudnya kondisi dan kesiapan amunisi agar selalu siap dan aman digunakan, terwujudnya tertib administrasi pengurusan pemeliharaan amunisi, serta terlaksananya pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pemeliharaan amunisi satuan secara optimal. bagian kedua sistem, tingkat dan fungsi sistem pemeliharaan amunisi merupakan rangkaian unsur unsur sub sistem pemeliharaan amunisi yang saling terkait dan saling berpengaruh dalam penyelenggaraan pemeliharaan amunisi, meliputi penyelenggara pemeliharaan, yaitu pengguna amunisi maupun pembina teknis materil yang mempunyai tanggung jawab pemeliharaan amunisi berdasarkan tingkat kemampuan dan kewenangan dalam pemeliharaan, sasaran pemeliharaan, meliputi seluruh jenis amunisi agar selalu dalam kondisi siap digunakan dan memiliki usia pakai yang optimal guna mendukung penyelenggaraan pertahanan negara, metoda pemeliharaan, metoda yang digunakan adalah dengan melaksanakan fungsi fungsi pemeliharaan secara efektif dan efisien serta berpedoman pada prosedur baik teknis maupun administrasi yang berlaku, dan dukungan pemeliharaan meliputi kemampuan teknis personel pelaksana pemeliharaan, kemampuan dukungan fasilitas, sarana dan prasarana pemeliharaan, kemampuan dukungan anggaran pemeliharaan. tingkat pemeliharaan amunisi terbagi dalam berbagai tingkatan pemeliharaan amunisi yang meliputi: tingkat organik, tingkat ringan, tingkat sedang, dan tingkat berat. tingkat pemeliharaan amunisi sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan oleh satuan pemakai amunisi dengan melakukan pemeliharaan sederhana yang bersifat pemeliharaan pencegahan dan deteksi dini terhadap timbulnya kerusakan awallapangansederhanadaerahkhususpusat, secara sistematis dan periodik dengan kemampuan teknis dan peralatan pemeliharaan yang dapat menjawab kebutuhan teknis. fungsi penyelenggaraan pemeliharaan amunisi merupakan pelaksanaan fungsi fungsipemeliharaan materiil, meliputi pemeliharaan pencegahan, merupakan kegiatan teknis yang dilakukan selama amunisi dalam penimbunan gudang, selama dalam pengangkutan, maupun satuan pemakai, dilaksanakan secara sistematis dan terus menerus baik oleh pengguna amunisi satuan pemakai maupun gudang penimbunan lapangan, daerah dan pusat dengan tujuan untuk mencegah kerusakan kecil sebelum menimbulkan kerusakan yang lebih besar berat, pemeriksaan dan pengawasan, merupakan kegiatan teknis yang dilaksanakan oleh satuan pengguna amunisi maupun unsur pelaksana teknis pemeliharaan amunisi mulai dari tahap penerimaan, penimbunan, pengeluaran, sampai tahap pengembalian dan penghapusan amunisi, guna mengetahui tingkat kondisi kesiapan dan tingkat kerusakan amunisi, cc. penentuan klasifikasi dan kondisi amunisi merupakan kegiatan pengelompokan amunisi yang terdiri dari kegiatan pengelompokan amunisi kedalam klasifikasi klasifikasi berdasarkan usia pemakaian, sistem penimbunan, jenis kerusakan dan perbaikan yang pernah dilakukan sebagai bahan pertimbangan dalam penggunaan amunisi, dan pengelompokan kondisi berdasarkan atas tingkat berfungsinya komponen komponen amunisi yang berpengaruh terhadap operasional penggunaan amunisi. perbaikan, merupakan kegiatan teknis pemeliharaan, yang dilaksanakan oleh setiap instalasi amunisi lapangan, daerah maupun pusat, secara sistematis dan periodik dengan memperbaiki kerusakan tingkat ringan, sedang, berat sampai dengan tingkat berat berbahaya, dengan tujuan memulihkan kembali kondisi amunisi agar siap digunakan, renovasi, merupakan kegiatan teknis pemeliharaan dan perbaikan yang dilakukan dengan memperbaiki kerusakan dan memulihkan kondisi amunisi dengan cara memperbaiki bagian yang mengalami kerusakan dan atau mengganti komponen yang rusak dengan komponen yang baru, kondisi, merupakan kegiatan teknis pemeliharaan dan perbaikan amunisi yang rusak ringan karena berkarat, berjamur, dilakukan dengan cara, membersihkan, mengecat kembali fisik amunisi sehingga kondisinya dapat pulih kembali, reaching, merupakan kegiatan teknis pemeliharaan dan perbaikan peti kemas amunisi yang rusak karena cacat, dilakukan dengan cara membuat peti kemas dan menyalin sehingga kondisi peti kemas dapat pulih kembali, uji coba, merupakan kegiatan teknis pengujian terhadap kondisi dan kemampuan serta fungsi setiap komponen amunisi maupun peti kemas yang telah diganti diperbaiki, dihadapkan dengan spesifikasi atau syarat standar jenis amunisi, agar amunisi dapat digunakan dengan jaminan tingkat keamanan yang tinggi, dan penyingkiran dan preservasi, merupakan kegiatan teknis pemilahan dan pengelompokan jenis amunisi yang kondisinya baik, rusak dapat diperbaiki maupun rusak tidak dapat diperbaiki dalam rangka pemeliharaan dan perbaikan maupun pemusnahan. bab iii pola penyelenggaraan bagian kesatu perencanaan dan pengorganisasian perencanaan pemeliharaan amunisi disusun berdasarkan hasil pengumpulan dan pengolahan data yang akurat tentang kekuatan dan kondisi amunisi, kebutuhan operasional yang dituangkan menjadi rencana kebutuhan pemeliharaan, baik jangka pendek, sedang maupun panjang. perencanaan pemeliharaan amunisi sebagaimana dimaksud pada disusun secara terpusat berdasarkan rencana strategis, dengan mewadahi perencanaan dari satuan administrasi pangkal sampai pada tingkat penentu kebijakan secara terpadu serasi dan seimbang sehingga sasaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. organisasi penyelenggara pemeliharaan amunisi disusun berdasarkan pelaksanaan fungsi fungsi pemeliharaan amunisi sebagaimana dimaksud dalam sehingga mampu menghadapi tuntutan kebutuhan pemeliharaan amunisi serta perubahan situasi dan kondisi yang terjadi. organisasi penyelenggara pemeliharaan amunisi sebagaimana dimaksud pada merupakan jaringan unsur unsur pelaksana fungsi pemeliharaan amunisi yang diberi ruang gerak sesuai batasan kemampuan dan kewenangan teknis, sehingga memungkinkan organisasi tersebut mampu menjalankan tugas sesuai fungsinya. bagian kedua pelaksanaan pemeliharaan amunisi dilaksanakan dalam suatu sistem kerja yang responsif didukung oleh personel, sarana prasarana dan peranti lunak serta dukungan anggaran. kegiatan pemeliharaan amunisi dilaksanakan mulai dari gudang penimbunan, selama dalam pengangkutan sampai dengan satuan pemakai. pelaksanaan kegiatan pemeliharaan amunisi gudang penimbunan lapangan, daerah maupun pusat, merupakan kegiatan pemeliharaan perbaikan kerusakan tingkat ringan, sedang, dan berat. pemeliharaan amunisi saat pengangkutan disesuaikan dengan jenis alat angkut baik melalui darat, air maupun udara dengan memenuhi kriteria persyaratan tertentu. kegiatan pemeliharaan amunisi pada saat pengangkutan lebih fokuskan pada aspek keselamatan (safety). pemeliharaan amunisi satuan pemakai, dilaksanakan oleh setiap pengguna untuk mempertahankan kondisi amunisi agar selalu siap pakai. bab tataran kewenangan dan tanggung jawab tataran kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemeliharaan amunisi meliputi aspek: kebijakan, perencanaan, cc.adalah: kemhan, merumuskan: kebijakan umum pedoman penyelenggaraan pemeliharaan amunisi dalam rangka penyelenggaraan pertahanan negara, dan kebijakan pelaksanaan bimbingan dan supervisi teknis serta perizinan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemeliharaan amunisi. mabes tni, merumuskan: kebijakan umum pemeliharaan amunisi yang berkaitan dengan penggunaan kekuatan tni: dan sistem, menyusun: kebijakan pelaksanaan pemeliharaan amunisi yang berkaitan dengan pembinaan kekuatan angkatan, dan sistem pemeliharaan amunisi jajarannya. tataran kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pada aspek perencanaan adalah: kemhan, merumuskan: rencana, program dan anggaran pemeliharaan amunisi dalam mendukung pertahanan negara, norma index perencanaan program dan anggaran pemeliharaan amunisi dalam mendukung pertahanan negara, dan rencana dukungan kebutuhan pemeliharaan amunisi sesuai skala prioritas. mabes tni, merumuskan: rencana program dan anggaran pemeliharaan amunisi berkaitan dengan penggunaan kekuatan tni, dan rencana prioritas dukungan pemeliharaan amunisi berkaitan dengan pengerahan dan penggunaan kekuatan tni. unit organisasi angkatan, menyusun: rencana kebutuhan pemeliharaan amunisi berkaitan dengan pembinaan kekuatan angkatan, dan rencana prioritas pemeliharaan amunisi berkaitan denganlaksanaan adalah: kemhan dan belanja daerah perubahan tahun anggaran untuk penghasilan tetap kepala kampung dan perangkat kampung perlu mengubah penghasilan tetap kepala kampung dan perangkat kampung kabupaten lampung tengah tahun anggaran cc.entangdiubah sebagai berikut ketentuan diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut besaran pemberian tunjang besaran tunjangan kepala kampung, perangkat kampung dan bendahara per bulan kepala kampung sebesar rp. (lima ratus ribu rupiah). sekretaris kampung sebesar rp. (dua ratus ribu rupiah). kepala urusan sebesar rp. (seratus lima puluh ribu rupiah). kepala dusun sebesar rp. (seratus lima puluh ribu rupiah). bendahara sebesar rp. (seratus ribu rupiah). peraturan bupati ini din ditetapkan gunung sugih pada tanggal member bupati nay, mustafa diundangkan gunting ugi pada tanggal nom sekretaris rah kabupaten lampung tengah, hermansyah, daerah kabupaten lampung tengahas dan setaraas dan setaraas dan setaraas dan setarandahara bantuan operasional sekolahpa kpaanggaran. sistem akuntansi kas ppid pihak pihak yang terkait dalam sistem akuntansi kas dan setara kas pada ppid antara lain fungsi akuntansi ppid, bendahara penerimaan ppid, bendahara pengeluaran ppid,nomor| kode tanggal| bukti akun uraian debit kredit| kode bukti akun uraian debit kreditas dan setara kas sistem akuntansi kas dan setara kasas dan setara kaskas dan setaraas dan setaraas dan setara kas sistem akuntansi kas dan setara kas umumpjs::raturan wali kota salatiga nomor tahun jdih.salatiga.go.id kelompok aras daerah kas transistors" skpd, dprd kas bendahara penerimaan pendapatan yang belum disetor skpd,ppid uang titipan" skpd, ppid kas bendahara pengeluaran nan sisa pengisian kas skpd, ppid pajak skpd yang belum disetor uang titipan skpd, ppid kas bendahara penerimaan blue blue kas bendahara pengeluaran blue blue kas bank blue blue pajak yang belum disetor blue blue uang muka pasien blue blue kas bendahara bantuan operasional sekolah setara deposito (kurang dari bulan) kas surat utang negara obligasi (kurang dari bulan) misalnya pfk "#misalnya jaminan peraturan wali kota salatiga nomor tahun jdih.salatiga.go.id pihak pihak terkait sistem akuntansi kas skpdberanjak pada apa yang disampaikan carol, hakikatnya apabila csr dipandang dari sudut (tanggung jawab) hukum maka seyogyanya tidak dimaknai sebatas suatu kebenaran yang dijalankan oleh perusahaan hanya sebagai syarat untuk menjaga kelangsungan izin operasi perusahaan saja atau sekedar memenuhi tuntutan peraturan perundang undangan yang berlaku melainkan csr merupakan sebuah kebutuhan seluruh perusahaan dalam rangka memenuhi tanggung jawab sosial. tanggung jawab hukum dari perusahaan untuk menyelenggarakan kewajiban csr tentu berimplikasi pada perbincangan mengenai landasan hukum diberlakukannya csr itu sendiri dalam bingkai hukum indonesia. undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas penerapan atau pelaksanaan csr corporate social responsibility) indonesia diatur dalam undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas uut). pengaturan csr atau tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam uut menimbulkan ketidakkonsistenan dengan ketentuan sebelumnya yakni angka uut yang menyebut secara eksplisit menegaskan adanya kewajiban bagi perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan serta pengenaan sanksi bagi perseroan yang tidak melaksanakannya. ketentuan mengenai csr diatur dalam undang undang nomor tahun yang menentukan bahwauut tersebut menentuukan tanggung jawab sosial dan lingkungan. pranata hukum volume nomor juli kata perseroan tersebut mengacu pada badan hukum seperti yang dijelaskan dalam uut yaingertian perseroan tersebut seharusnya yang wajib melaksanakan csr adalah semua perseroan yang berbadan hukum, bukan hanya perusahaan yang bergerak dan berkaitan dengan sumber daya alam saja, tetapi apabila mengarah pada uut, perseroan yang wajib melaksanakan csr adalah hanya dibatasi pada perseroan yang kegiatan usahanya bergerak dan atau berkaitan dengan sumber daya alam. maksud dari kalimat tersebut adalah diterangkan dalam penjelasan uut yaitu, perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang sumber daya alam adalah perseroan yang mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. sedangkmenentukan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana yangiaya perseroan yang dimaksud disini adalah berupa penyisihan sebagian keuntungan yang dianggarkan perseroan sebagai wujud kesadaran perusahaan bahwa nasib perusahaan tersebut tergantung juga pada kondisi lingkungan dan masyarakat sekitar. jika dilihat dari keuntungan yang didapat perusahaan yang menerapkan csr, perusahaan bukan saja berhasil melestarikan lingkungan dan membantu masyarakat sekitar, namun juga ikut membantu perusahaan itu sendiri dalam bentuk investasi jangka panjang. uut tersebut yang masih dipertanyakan adalah kata kata kepatutan dan kewajaran . kata kata kepatutan dan kewajaran tersebut tidak dapat didefinisikan secara tepat, sebab ukuran dari sesuatu yang patut dan wajar sangatlah subjektif. perusahaan bisa saja melakukan csr yang kurang berguna atau mutunya tidak sebanding dengan kemampuan perusahaannya. apabila perusahaan tersebut adalah perusahaan yang berskala multi nasional, maka seharusnya perusahaan tersebut dapat menerapkan csr yang lebih baik dari csr yang sudah dilakukan perusahaan tersebut. sehingga kata kata kepatutan dan kewajaran ini dapat mengakibatkan ketidakpastian mengenai standarisasi pelaksanaan program csr yang harus dilakukan perusahaan. uut menentukan adanya sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan bagi perseroan yang tidak melaksanakan csr, ini berarti bahwa perusahaan yang tidak menerapkan csr pranata hukum volume nomor juli akan dikenakan sanksi yang diatur dalam peraturan perundangan undangan yang terkait. sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan csr tidak diatur dalam uut tetapi merujuk pada peraturan perundang undangan lain yang terkait. ketentuan tersebut merujuk kepada undang undang nomor tahun tentang penanaman modal upm). ketentuan lebih lanjut mengenai csr dalam undang undang ini diatur dengan peraturan pemerintah uut). rumusan tersebut telah menegaskan bahwa csr dinyatakan sebagai kewajiban dalam makna liability, mau tidak mau harus ada sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakannya. permasalahannya adalah uut tidak mengatur sanksi baik dari aspek perdata, pidana maupun administrasi, termasuk juga sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan csr. hal ini berbeda dengan upm yang mengatur mengenai sanksi bagi investor yang tidak melakukan kewajibannya. demi adanya kepastian dan kepatuhan hukum, pemerintah seharusnya merumuskan suatu sanksi apabila ada perusahaan tidak melaksanakan csr. peraturan pemerintah nomor tahun tentang tanggung jawab sosial lingkungan perseroan terbatas dengan diterbitkannya peraturan pemerintah nomor tahun tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan, pemerintah seakan kembali menguatkan bahwa perusahaan wajib menjadikan csr sebagai bagian operasional bisnisnya dan harus menyisihkan sebagian anggaran perusahaan untuk melaksanakan program csr. tahun yang mengatur tentang pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah tindak lanjut atau merupakan aturan turunan dari uut yang mengatur mengenai csr. peraturan pemerintah ini adalah sebagai peraturan perundang undangan sebagai peraturan pelaksana dari uutini bertentangan dengan tahun yaitu disebut, dapat dilihat bahwa dalam pembuatan peraturan terjadi ketidakkonsistenan antara dengan peraturan pelaksananya, hal ini menimbulkan pertentangan, yaitu peraturan pemerintah pp) sebagai peraturan pelaksana bertentangan dengan undang undang diatasnya. uut mengatur bahwa yang mempunyai kewajiban dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan hanydalam menyatakan setiap perusahaan selaku subjek hukum mempunyai pranata hukum volume nomor juli tanggung jawab sosial dan lingkungan. kata mempunyai disini menggambarkan suatu kewajiban yang harus dipenuhidengan demikiankewajiban tersebut dalam melaksanakannya diatur dalam dan yaituari dewan komisaris atau rups,yang dimaksud adalah rencana kerja kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan perusahaan dan hal ini diperjelas dalam dan yaitu, bahwa dalam menjalankan usahanya di yang realisasi anggarannya dilaksanakan oleh perseroan yang diperhitungkan sebagai biaya perseroan. seperti yang telah diatur dalam menentukan bahwa bahwa:. kemudian pada yang disebutkan bahwa: . jadi setiap perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi, namun sanksi tersebut ketentuannya diatur oleh undang undang lain tidak diatur dalam uut ataupun melainkan diatur upm. mencermati pengaturan kebijakan csr atas dapat diambil kesimpulan bahwa pemerintah terlalu terburu buru dalam mengambil kebijakan terhadap csr. pengaturan csr dalam uut belum dapat mewadahi seluruh pemangku kepentingan csr, baik dari sisi perusahaan, pemerintah maupun masyarakat. bentuk atau konsep csr yang berkembang amerika belum dapat sepenuhnya pranata hukum volume nomor juli pahami oleh pelaku pelaku csr indonesia, sebagai contoh, amerika serikat, csr telah berkembang menjadi etika bisnis yang begitu penting dan memberikan tekanan bagi perusahaan perusahaan untuk mengimplementasikannya. amerika serikat, terlihat kecenderungan perusahaan perusahaan yang melihat csr tidak lagi menjadi kewajiban yang dapat membebani perusahaan, tetapi justru dapat dijadikan sebagai alat atau strategi baru dalam hal pemasaran atau marketing perusahaan. (dc kurniawan, beredar wacana bahwa apabila suatu perusahaan berpartisipasi dalam isu isu sosial, tidak hanya perusahaan tersebut akan kelihatan baik mata para konsumen, investor, dan analisis keuangan, tetapi perusahaan tersebut akan memiliki reputasi yang baik mata congress, atau bahkan dalam ruang pengadilan apabila terlibat dalam suatu perkara. bisma nasution istilah csr memang baru belakangan ini marak dikenal oleh kalangan pebisnis indonesia, yaitu pada dekade awal 2000an. undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas uut terdahulu)menurut peter mahmud marzuki dalam perkuliahannya mengatakan, csr indonesia berbeda jauh dari csr yang ada amerika serikat. csr amerika merupakan alat untuk mengalihkan pembayaran pajak, sehingga ini menjadi keuntungan tersendiri bagi perusahaan, namun indonesia csr yang telah diwajibkan dan telah dilaksanakan tetap tidak menghilangkan kewajiban perusahaan untuk membayar pajak . peter mahmud marzuki tth.). pengaturan kebijakan csr indonesia terkesan hanya mentransplantasi kebijakan csr yang ada dunia barat amerika serikat) tanpa melihat kemanfaatan apa yang akan diperoleh bagi tiap pihak, utamanya perusahaan dan masyarakat. aturan hukum hanya mewajibkan perusahaan untuk melaksanakan csr dan tidak memberikan reward atau penghargaan yang sepadan kepada perusahaan. hal ini mengakibatkan perusahaan yang telah melaksanakan csr menekan masyarakat untuk membalas budi atas apa yang telah perusahaan berikan kepada masyarakat. dampaknya terjadi hubungan vertikal antara perusahaan dan masyarakat, perusahaan seakan akan mempunyai kekuasaan atas masyarakat yang telah menerima csr nya. pengaturan csr seperti dipaksakan untuk hadir pada uut, hal ini mencerminkan pembangunan hukum yang tidak baik bagi indonesia. sajtipto rahardjo berpendapat, pembangunan hukum harus memiliki makna ganda. pertama,ranata hukum volume nomor juli perkembangannya yang mutakhir. kedua, sebagaimasyarakat yang sedang membangun. satjipto rahardjo, iii. penutup tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility csr) adalah istilah yang baru dikenal belakangan ini indonesia, yaitu dekade 2000an. undang undang nomor tahun tentang perseroan terbataspenerapan atau pelaksanaan csr corporate social responsibility) indonesia yang diatur dalam uut berdasarkan uut juga menimbulkan ketidakkonsistenan dengan ketentuan sebelumnya yakni angka uut. tidak diatasnya ketentuan mengenai sanksi bagi yang tidak menerapkan csr juga memberikan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan csr. begitu juga dengan subjek perusahaan yang diwajibkan dalam uut dan tahun memiliki perbedaan, sehingga berakibat adanya ketidakpastian secara hukum. daftar pustaka buku ali, lukman, kamus besar bahasa indonesia jakarta: balai pustaka, budi untung, corporate social responsibility, jakarta: sinar grafika, badut, yus dan muhammad zain, sultan, kamus umum bahasa indonesia, pustaka sinar harapan, coopers, price waterhousei coopers, handbook corporate social responsibility india, price waterhousei coopers limited c), india, tth. hennigfeld, judith, pohl, managed dan tolhurst, nick, the ica handbook corporate social responsibility, john wiley sons, ltd. england. pranata hukum volume nomor juli moon, jeremy moon dan vogel, david, corporate social responsibility, government and civil society, the oxford handbook corporate social responsibility, oxford university press, tth. ridwan, juniors dan achmad, sidik sudrajat, hukum administrasi negara dan kebijakan pelayanan publik, bandung: penerbit nuansa, rahardjo, satjipto, membedah hukum progresif, jakarta: penerbit kompas, hukum dan perubahan sosial, yogyakarta: genta publishing, estas, daniel t., deconstructing constructing corporate social responsibility: insights from legal and economic theory, winter, wibisono, yusuf, membedah konsep dan aplikasi csr, gresik: facto publishing, widjaja, gunawan dan pratama, jeremiah ardi, risiko hukum bisnis perusahaan tanpa csr, jakarta: forum sahabat, sumber lain bremmer, stephen, jackson, gregory, dan matter, dirk, corporate social responsibility and institutional theory: new perspectives private governance, oxford university press and socio economic review, djalil, sofyan, kontrak teoritis dan praktis corporate social responsibility, jurnal reformasi ekonomi volume januari desember kurniawan, csr dalam hukum perusahaan indonesia, jurnal hukum usu, armada, wisnu, csr: kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya, responsibility kepedulian perusahaan terhadap lingkungan di sekitarnya .html effendi, muh. arief, csr melalui community development online.com news.html?id endah manurung, dwi, analisis penerapan corporate social responsibility csr) pada perkebunan nusantara iv, medan, tesis, universitas indonesia, iso guidance standard responsibility lesmana, teddy, csr untuk kesejahteraan rakyat, nursahid, fajar, praktik kedermawanan sosial bumn: analisis terhadap keceriaan pt. krakatau steel, pt. pertamina dan pt. telekomunikasi indonesia, jurnal galang volume januari nasution, bisma, aspek hukum tanggung jawab sosial perusahaan, jurnal hukum universitas sumatera utara, aspek hukum tanggung jawab sosiali, dunia selain marina2 abstract corporate social responsibility the corporate social responsibility the community and the environment beyond economic responsibility. corporate social responsibility initially based ethical and moral values, ie. the company considered ethical when enjoying great gains, while the environment broken and the community ignored armed its rights. the implementation csr indonesia began the time law year about the limited liability company. however, the implementation the csr stipulated article act year concerning the limited liability company shall cause consistency with the preceding provisions, stipulated article figure law year limited liability company. this seen from the difference basic concept the social responsibility the original social responsibility (moral obligation), stated article number uut, become legal obligation (legal obligation) article law number year about the limited liability company. addition, provisions sanctions for those who not implement csr law year about the limited liability company also provide legal uncertainty the implementation csr. keywords: company, legal obligation, corporate social responsibility. pendahuluan perkembangan dunia usaha yang semakin cepat dan meningkatnya persaingan, menuntut perusahaan untuk semakin meningkatkan kinerjanya. keberadaan perusahaan ditengah tengah masyarakat dan lingkungannya dapat memberikan citra yang positif dan negatif. satu sisi, perusahaan menyediakan barang dan jasa yang diperlukan oleh masyarakat, namun sisi lain tidak jarang masyarakat dan lingkungan mendapatkan dampak buruk dari aktivitas perusahaan. dosen fakultas syari'ah, universitas islam negeri raden intan lampung, daniamranhakim@ radenintan.ac.id dosen fakultas ekonomi dan bisnis islam universitas islam negeri raden intan lampung, pranata hukum volume nomor juli hubungan yang baik antara perusahaan dengan masyarakat dan lingkungannya tentu dapat terwujud jika masyarakat dan lingkungan memiliki citra yang positif mengenai perusahaan yang bersangkutan. citra yang positif ini bisa bentuk apabila perusahaan memiliki sikap kepedulian. saat ini berkembang sikap kepedulian perusahaan itu menjadi sebuah kegiatan dengan istilah tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate sosial responsibility csr). tanggung jawab sosial perusahaan atau yang lebih dikenal dengan corporate social responsibility csr) pertama kali dicetuskan amerika serikat, awalnya adalah upaya untuk melindungi buruh. namun seiring perjalanan waktu definisi csr berkembang menjadi suatu tanggung jawab sosial perusahaan terhadap perkembangan ekonomi, buruh karyawan, komunitas lokal, lingkungan sekitar dan masyarakat pada umumnya. secara terminologi csr belum memiliki pengertian tunggal yang dapat menetralisir, masih terdapatnya perbedaan pendapat tentang pengertian maupun konsepnya oleh para ahli. sampai pada dekade 1990an, gagasan csr terus berkembang. lahirnya ktt bumi rio pada menegaskan konsep sustainability development (pembangunan berkelanjutan) sebagai hal yang mesti diperhatikan, tak hanya oleh negara, tapi terlebih oleh kalangan perusahaan. tekanan ktt rio, terasa bermakna sewaktu james collins dan jerry portal melakukan penelitian yang berjudul built last, successful habits visionary companies tahun lewat riset yang dilakukan, mereka menunjukkan bahwa perusahaan perusahaan yang terus hidup bukanlah perusahaan yang hanya mencetak keuntungan semata. wisnu armada, corporate social responsibility kepedulian perusahaan terhadap lingkungan di sekitarnya .html) secara terminologi pengertian dan konsep corporate social responsibility adalah tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan luar tanggung jawab ekonomis, atau komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. hendrik budi untung, jika kita berbicara tentang tanggung jawab sosial perusahaan, maksudnya adalah kegiatan kegiatan yang dilakukan perusahaan demi suatu tujuan sosial dengan tidak memperhitungkan untung atau rugi ekonomis. perkembangan pelaksanaan csr indonesia ditandai dengan sudah banyak perusahaan menerapkan csr. perusahaan semakin banyak menerapkan csr baik dalam bentuk amal (charity) maupun pemberdayaan (empowerment). setidaknya bisa dilihat dari gencarnya publikasi berkait dengan implementasi csr media cetak dan elektronik. merujuk kepada pemahaman yang digunakan dalam iso yang secara konsisten mengembangkan tanggung jawab sosial, maka masalah csr akan mencakup isi pokok yaitu: pengembangan masyarakat: pranata hukum volume nomor juli konsumen, praktek kegiatan industri yang sehat, lingkungan: ketenagakerjaan, hak asasi manusia, organisasi pemerintah. iso menjadi kunci penting untuk mendorong csr yang substansial dan komprehensif. (iso guidance standard responsibility). berdasarkan amanah undang undang dasar negara republik indonesia tahun menentukan bahwa negara indonesia adalah negara hukum. negara indonesia adalah negara berdasar atas hukum, tidak berdasar atas kekuasaan dan pemerintahan berdasarkan konstitusi bukan absolutisme. satjipto rahardjo, azas negara hukum, berarti dalam penyelenggaraan negara, tindakan penguasanya harus didasarkan hukum, bukan didasarkan kekuasaan atau kemauan, yaitu perlindungan dari tindakan sewenang wenang. juniors ridwan dan achmad sidik sudrajat, negara hukum yang menjamin adanya tertib hukum dalam masyarakat artinya memberi perlindungan hukum pada masyarakat, yaitu antara hukum dan kekuasaan ada hubungan timbal balik, juniors ridwan dan achmad sidik sudrajat, sehingga terciptanya tatanan hidup berbangsa dan bernegara yang dinamis serta hukum menjadi panglima dan menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan sosial setiap warga negara. maka dari itu untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan csr indonesia pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai csr yang diharapkan nantinya dapat dijadikan pedoman dalam penerapannya. ii. pembahasan berlakunya undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas uut), pada dasarnya merupakan suatu kebutuhan yang cukup mendesak bagi kalangan pengusaha sebagai pelaku usaha dan pemerintah sebagai pihak regulator bidang usaha karena undang undang perseroan terbatas yang sebelumnya berlaku sudah dianggap tidak relevan lagi dengan perkembangan dunia usaha. secara garis besar terdapat beberapa perubahan signifikan dalam substansi undang undang perseroan terbatas, salah satunya adalah terkait pengaturan tentang csr atau yang dalam uut disebut dengan istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan . pengaturan csr tidak terlepas hanya pada uut saja, namun ada juga peraturan pemerintah yang mengatur mengenai pelaksanaan csr, yaitu peraturan pemerintah nomor tahun tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. peraturan pemerintah ini adalah peraturan pemerintah yang dibuat oleh pihak eksekutif yang ditetapkan oleh presiden yang dijadikan dasar hukum dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, isinya mengatur mengenai pengertian pengertian shareholders (para pemegang saham) pranata hukum volume nomor juli dan mengatur mengenai bagaimana pelaksanaan dan penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan pada suatu perusahaan,jadipelaksanaan csr diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap perbaikan sosial maupun lingkungan masyarakat, salah satu prinsip penting dalam csr adalah pertanggungjawaban (responsibility) yang mengarah bukan hanya kepada shareholders tetapi kepada stakeholders dan kini ketentuan hukum positif mengatur bahwa csr bukan lagi hanya merupakan pertanggungjawaban tetapi sudah merupakan kewajiban hukum (liability). corporate social responsibility pada awalnya dilandasi oleh nilai etika dan moral, kerena perusahaan dipandang tidak etis bila menikmati keuntungan yang besar, sementara lingkungan rusak dan masyarakat diabaikan atau dirugikan hak haknya. sesuai dengan inti dari kekuatan moral adalah kesadaran yang datang dari dalam diri perusahaan, ternyata tidak mampu menciptakan kesadaran perusahaan untuk peduli terhadap masyarakat dan lingkungan, oleh sebab itu hukum masuk dan menjadikan csr sebagai suatu yang wajib bagi perusahaan. beberapa ahli dan kalangan usaha memandang moral dan hukum terkait csr dalam pendekatan yang dikotomi, padahal keduanya bisa saling bersinergi dan saling mengisi. daniel estas, berdasarkan butir uut menyebutkselain itu dasar hukum penerapan csr diatur juga dalam aturan turunan dari uut, yaitu tahun dengan demikian telah menjadi kewajiban hukum bagi perusahaan dalam menerapkan pranata hukum volume nomor juli csr perusahaannya. penerapan csr merupakan salah satu penerapan prinsip good corporate governance gcg) yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan kepada publik. muh arief effendi online.com news.html?id). hubungan csr dengan good corporate governance adalah merupakan suatu sistem dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antar berbagai pihak yang berkepentingan. terutama dalam arti sempit, yakni hubungan antara pemegang saham dan dewan komisaris serta dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan. dalam arti luas, yaitu mengatur seluruh kepentingan stakeholders agar dapat diakomodir secara proporsional. gcg juga, dimaksudkan untuk memastikan bahwa kesalahan kesalahan dalam strategi perusahaan dapat diperbaiki dengan segera. menurut j.s badut dan sutan mohammad zain, penerapan adalah hal, cara atau hasil. yus badut dan sultan muhammad zain. adapun menurut lukman ali, penerapan adalah mempraktekkan, memasangkan. lukman ali, berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. adapun unsur unsur penerapan meliputi: adanya program yang dilaksanakan, adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut, adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut. lukman ali, konsep dan definisi tanggung jawab sosial perusahaan corporate social responsibility) sebelum membahas mengenai kewajiban csr bagi perusahaan, terlebih dahulu dipahami mengenai definisi definisi dan konsep csr tersebut. konsep csr sebenarnya relatif baru, bahkan dalam teori korporasi klasik, akar akar konsep csr sulit ditemukan. namun demikian persoalan csr jika dicari akar teoritisnya, konsep csr mendapat pijakan yang relatif kuat karena dua perkembangan berikut ini, pertama, dalam kualitasnya agen pemerintah tidak bisa selamanya menjalankan kesejahteraan masyarakat secara memuaskan. kedua, pasar terkadang gagal mengalokasikan sumber daya secara efisien. sofyan djalil, hal itu terjadi apabila, salah satu tindakan agen pasar, ternyata menimbulkan dampak bagi kesejahteraan atau kondisi pihak lainnya. sayangnya, dampak ini terkadang tidak diperhatikan oleh agen yang bersangkutan. kegiatan ekonomi atau perusahaan seyogyanya dapat memberikan dampak positif bagi perubahan masyarakat lingkungan masyarakat itu sendiri. pranata hukum volume nomor juli perubahan tersebut tentunya dilandasi oleh kemauan yang tulus yang lahir dari dalam diri pelaku usaha perusahaan. hal ini tentunya bertujuan pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial dalam pelaksanaannya menunjang pembangunan yang stabil dengan syarat utama yaitu efisien dan pemerataan. sofyan djalil, semakin berkembangnya penerapan csr ini, maka banyak konsep yang muncul yang diungkapkan berbagai pihak mengenai konsep ini. salah satu yang terkenal adalah konsep triple bottom line yang dikemukakan oleh john wellington, memberi pandangan bahwa jika sebuah perusahaan ingin mempertahankan kelangsungan hidupnya, maka perusahaan tersebut harus memperhatikan p . selain mengejar keuntungan (profit), perusahaan juga harus memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (people) dan turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (planet). gunawan widjaja dan jeremiah ardi pratama, kemudian heidelberg mengadaptasi konsep ini dan membuat model penerapan csr yang bernama heidelberg pyramid's sebagai bentuk strategi perusahaan dalam menerapkan csr. dwi endah manurung, garcia dan male memetakan konsep konsep mengenai csr. dalam kesimpulannya, garcia dan male menjelaskan csr mempunyai fokus pada (empat) aspek utama, yakni: pertama, mencapai tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang berkelanjutan, kedua, menggunakan kekuatan bisnis secara bertanggung jawab, ketiga, mengintegrasikan kebutuhan kebutuhan sosial, dan keempat berkontribusi dalam masyarakat dengan melakukan hal hal yang beretika. secara praktis dapat dikelompokan dalam empat kelompok teori yang berdimensi profit, politis, sosial dan nilai nilai etis. teddy lesmana indonesia.com). konsepsi mengenai csr pertama kali diperkenalkan oleh howard bowen melalui bukunya yang berjudul social responsibility the businessman . melalui karyanya tersebut, howard bowen diberi gelar sebagai bapak dari csr father csr). jeremy moon dan david vogel, tth: dalam konteks global, sementara ini tidak terdapat kesatuan definisi mengenai csr. price waterhousei coopers, tth: kalaupun terdapat definisi csr, pengertian tersebut dapat dipandang bersifat tentative definition. the european commission memaknai csr sebagai concept whereby companies integrate social and environmental concerns their business operations and their interactions with stakeholders voluntary basis. stephen bremmer, gregory jackson dan dirk matter, konsep csr indonesia sebenarnya bukan hal yang baru karena csr sudah dikenal dan dipraktekkan indonesia sekitar tahun an. berdasarkan pengertiannya yang klasik csr masih dipersepsikan sebagai ideologi yang bersifat amal (charity) dari pihak pengusaha kepada masyarakat sekitar tempat pranata hukum volume nomor juli beroperasinya perusahaan. disamping itu masih banyak pihak yang mengidentikkan csr dengan community development cd). csr tidak dapat disederhanakan hanya sebatas community development cd) karena sesungguhnya secara historis keberadaan dan csr sangat berbeda. merupakan kerelaan perusahaan berbentuk benefit bagi masyarakat sekitar lokasi perusahaan, sedangkan csr muncul sebagai sebuah reaksi atas tuntutan masyarakat yang didasarkan pemikiran bahwa keberadaan perusahaan suatu tempat akan dan niscaya mengurangi hak hak masyarakat setempat. csr mensyaratkan sesuatu yang lebih dari sekedar memberikan berbagai bantuan kepada masyarakat sekitar lokasi usaha. definisi csr secara etimologi indonesia kerap diterjemahkan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan. dalam konteks lain, csr kadang juga disebut sebagai tanggung jawab sosial korporasi, tanggung jawab sosial dunia usaha atau tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan. namun apabila disebut salah satu darinya, konotasinya pastilah kembali kepada csr. kendati tidak mempunyai definisi tunggal, konsep ini menawarkan sebuah kesamaan, yaitu kesinambungan antara perhatian terhadap aspek ekonomis dan perhatian terhadap aspek sosial serta lingkungan. yusuf wikisrumusan atau definisi atau pengertian yang diberikan atas menunjukkan kepada masyarakat bahwa setidaknya ada (tiga) hal pokok yang membentuk pemahaman atau konsep csr. ketiga hal tersebut adalah: bahwa sebagai suatu artificial person, perusahaan atau korporasi tidaklah berdiri sendiri dan terisolasi, perusahaan atau perseroan tidak dapat menyatakan bahwa mereka tidak memiliki tanggung jawab terhadap keadaan ekonomi, lingkungan, maupun sosialnya. keberadaan (eksistensi) dan keberlangsungan (sustainability) perusahaan atau korporasi sangatlah ditentukan oleh seluruh stakeholders nya dan bukan hanya shareholders nya. para stakeholders ini, terdiri dari shareholders, konsumen, pemasok, klien, customer, karyawan dan keluarganya, masyarakat sekitar dan mereka yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan (the local community and society large). bisma nasution, melaksanakan csr berarti juga melaksanakan tugas dan kegiatan sehari hari perusahaan atau korporasi, sebagai wadah untuk memperoleh keuntungan melalui usaha yang dijalankan dan atau dikelola olehnya. jadi, csr berarti juga menjalankan perusahaan atau korporasi untuk memperoleh keuntungan. pranata hukum volume nomor juli berdasarkan perspektif teoritik, pada tahun archie carol memperkenalkan teori the four part model corporate social responsibility . teori yang dibangun oleh carol tersebut meyakini csr sebagai konsep multi lapis, yang dapat dibedakan menjadi empat aspek (yang saling berhubungan) yakni tanggung jawab filantropi, etis, hukum dan ekonomi. keempat aspek tanggungjawab tersebut diilustrasikan dalam sebuah piramida yang masing masing tanggung jawab berada dalam sebuah lapisan yang berurutan. judith hennigfeld, managed pohl dan nick tolhurst, dalam konteks ini dapat dipahami bahwa csr dapat dipandang dari aspek hukum (legal), walaupun sejatinya aspek hukum dari csr akan selalu terikat dengan ketiga aspek lainnya. berdasarkan pengertian yang lebih luas csr dipahami sebagai konsep yang lebih manusiawi mana suatu organisasi dipandang sebagai agen moral. oleh karena itu, dengan atau tanpanya hukum, sebuah organisasi bisnis harus menjunjung tinggi moralitas. fajar nursahid, indonesia sendiri csr dimaknai sebagai kewajiban hukum, dengan diatur secara khusus dalam peraturan perundang undangan yang mewajibkan setiap perusahaan untuk melaksanakan csr. sebagai kewajiban hukum maka perusahaan harus mematuhi aturan yang ada pada hukum tersebut tanpa terkecuali. selain itu csr oleh perusahan harus dimaknai sebagai suatu kebutuhan bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya. pembicaraan mengenai csr dari perspektif hukum, maka tentu akan berkenaan dengan tanggungjawab hukum (legal responsibility). dengan demikian csr dilihat sebagai bagian dari tanggung jawab hukum atau tanggung jawab yang didasarkan atas hukum. menurut archie carol: legal responsibility. the legal responsibility corporations demands that businesses abide the law and play the rules the game'. laws are understood the modification society'moral views, and therefore abidin these standards necessaryprereguisite for any further reasoning about social responsibilities. some sense, one might consider legal responsibility tourism, which corporations have fulfil just keep their licence cooperate. however, one only needs open the business pagesnowadays see that the ongoing coverage corporate scams,scandals and lawsuits reveals that abidin the law, not bendingthe rules and not cutting corners, can hardly taken for granted today's business world. with economic responsibilities judith hennigfeld, managed pohl dan nick tolhurst, pandangan carol diatas memberikan pemahaman, adalah tanggungjawab hukum dari sebuah perusahaan atau korporasi untuk menyelenggarakan kegiatan aktivitas bisnisnya sesuai dengan hukum dan bermain sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. hukum yang ditetapkan tersebut dipahami sebagai pandangan moral masyarakat yang dikodifikasikan (the modification society's moral view). pranata hukum volume nomor juli |
nyn lingkungan kawasan perdagangan dan jasa pusat perkotaan rantepao kecamatan rantepao, bahwa untuk mewujudkan keserasian dan kelestarian lingkungan khususnya dalam kawasan perdagangan dan jasa pusat perkotaan rantepao kecamatan rantepao berhasil guna dan berdayaguna dipandang perlu mengatur kawasan perdagangan dan jasa pusat perkotaan rantepao kecamatan rantepaokabupaten toraja.:bab!lierdagangan dan jasa pusat perkotaan rantepao kecamatan rantepao diarahkan untuk memberikan panduan wujud struk erdagangan dan jasa pusat perkotaan rantepao kecamatan rantepao maksud penyusunan rtl kawasan perdagangan dan jasa pusat perkotaan rantepao kecamatan rantepao adalah menghasilkan rencana umum dan panduan rancanganrantepaoerdagangan dan jasa pusat perkotaan rantepao kecamatan rantepao jaan tujuan penyusunan rtl kawasan perdagangan dan jasa pusat perkotaan rantepao kecamatan rantepao adalah:rantepao, dan peningkatan vitalitas ekonomi lingkungan. bagian keempat sasaran penyusunan rtl kawasan perdagangan dan jasa pusat perkotaan rantepao kecamatan rantepao sasaran rtl penyusunan kawasan perdagangan dan jasa pusat perkotaan rantepao kecamatan rantepao adalah: tersusunnya rencana tata bangunan dan lingkungan kawasan perdagangan dan jasa pusat perkotaan rantepao untuk mengarahkan jalannya pembangunan sejak dini kecamatan rantepao, cc. menindaklanjuti peraturan daerah tentang bangunan gedung, mewujudkan kesatuan karakter lokal dan meningkatkan kualitas bangunan gedung dan lingkungan kawasan:erdagangan dan jasa pusat perkotaan rantepao kecamatan rantepao,menata dan menyiapkan kawasan pusat perdagangan dan jasa yang dapat menampung kegiatan perdagangan dan jasa kawasan dalam kota rantepao dan daerah, meningkatkan infrastruktur dasar kota sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat,ota rantepao dalam sistem struktur kota kota dalam daerah maupun antar kota provinsiatau blok kecamatan rantepao, yaitu: bagian wilayah blok adalah kawasan cagar budaya dan pemerintahan yang terdiri pet dari kawasan sepanjang jln. yani, tepi jln. ratulangi, tepi jln. rantekesu, dan tepi jln. benteng batu, bagian wilayah blok adalah kawasan pemerintahan, pendidikan, dan perumahan yang terdiri dari kawasan tepi jln. yani, jin, ratulangi, jln. rantekesu, jln. merdeka, bagian wilayah blok adalah kawasan pendidikan, dan perumahan yang terdiri dari kawasan tepi jln. monginsidi, seluruh jln. kartika, bagian wilayah blok adalah kawasan komersial, ruang terbuka hijau, dan perumahan yang terdiri dari kawasan tepi jln. yani, jln. mengadili, dan jln. merdeka, bagian wilayah blok adalah kawasan komersial, pendidikan, dan perumahan yang terdiri dari kawasan seluruh jln. pahlawan, tepi jln. budi utomo, dan jln. taman bahagia, bagian wilayah blok adalah kawasan komersial, rumah ibadah, dan perumahan yang terdiri dari kawasan seluruh jln. pembangunan, tepi jln. landorundun, jln. yani, jln. ratulangi, dan jin. mengadili, bagian wilayah blok adalah kawasan komersial, pendidikan, perkantoran, dan perumahan yang terdiri dari kawasan tepi jln. yani, jln. diponegoro, dan jln. budi utomo, bagian wilayah blok adalah kawasan komersial, dan perumahan yang terdiri dari kawasan tepi jln. diponegoro, jln. mappanyukki, dan jln. sawerigading, bagian wilayah blok adalah kawasan komersial, dan budaya yang terdiri dari kawasan seluruh jln. monginsidi, jln. niaga, jln. landorundun dan tepi jin. emmy salah, bagian wilayah blok adalah kawasan pendidikan, dan perumahan yang terdiri dari kawasan seluruh jln. monginsidi, jln. tampang, tepi jln. emmy salah, jin. konstan, bagian wilayah blok adalah kawasan komersial, dan perumahan yang terdiri dari kawasan seluruh jin. mappanyukki, tepi jln. sawerigading, jln. abdul gani, jln. taruna, bagian wilayah blok adalah kawasan komersial, dan perumahan yang terdiri dari kawasan seluruh jln. monginsidi, jln. mappanyukki, tepian jin. abdul gani, dan jln. tampang, dan bagian wilayah blok adalah kawasan komersial, dan perumahan yang terdiri dari tepian jin. diponegoro, jln. abdul gani, dan jln. taruna(lh) rtl kawasan perdagangan dan jasa pusat perkotaan rantepao kecamatan rantepao melingkupi wilayah administrasi kecamatan rantepao. wilayah sebagaimana dimaksud pada (l) merupakan:: batas sebelah utara adalah kecamatan dikala: batas sebelah timur adalah kecamatan tallunglipu, batas sebelah selatan adalah kecamatan sopan dan kecamatan keju' dan batas sebelah barat adalah kecamatan kapalapitu. bagian kedua cakupan wilayah kelurahan wilayah kota kecamatan rantepao terdiri dari (sebelas) kelurahan sebagai berikut: kelurahan saloon kelurahan lambang, kelurahan mentirotiku, kelurahan lang tanduk, kelurahan singkil, kelurahan karassik, kelurahan rantepao, kelurahan rante pasal: kelurahan pasal: kelurahan malang, dan kelurahan penantian. bagian ketiga dasar pemilihan kawasan rtl kawasan perdagangan dan jasa pusat perkotaan rantepao melingkupi kawasan perancangan yang disepakati dengan dasar sebagai berikut: kawasan baru berkembang cepat yaitu kawasan pemerintahan baru sebelah timur kecamatan rantepao berbatasan dengan kecamatan london dan kecamatan keju', kawasan komersial dan wisata sekitar museum dan art center yang didukung pertumbuhan strip niaga tepi jalan jalan protokol, antara lain jln. yani, jln. mappanyukki, dan jln. diponegoro jalan arteri utama), cc. kawasan dilestarikan yaitu kawasan sepanjang tepi sungai sa'dan, lapangan sertaerdagangan dan jasa pusat perkotaan rantepao kecamatan rantepao meliputi: struktur peruntukan lahan, intensitas pemanfaatan lahan, pembagian blok, penataan bangunan pada setiap blok, ruang terbuka publik dan ruang terbuka hijau, dan sistem sirkulasi dan jalur penghubung. bab tata bangunan dan lingkungan kawasan kota rantepao: bagian wilayah sub kawasan adalah kawasan pusat kota kota yang terdiri dari kawasan malangnya (ujung utara jln. mappanyukki), kawasan sekitar jln. abdul gani, jln. sawerigading, jln. budi utomo, dan jln. taman bahagia, cc. bagian wilayah sub kawasan adalah kawasan konservasi budaya yang terdiri dari area tongkonan, kampung dan kawasan budaya kecamatan rantepao yang sama area tongkonan, kampung dan kawasan budaya antara lain: tikunnamalenong, ba'tan, buntu pune, pao, malangnya, balet, pangrante, karassik, pasal, kandungan, rantelimbong, famili, nagari, dara, bolu, rantepaku, palembang, dan kalam: dan bagian wilayah sub kawasan adalah kawasan konservasi alam dan ruang terbukapasai intensitas pemanfaatan lahan pada kota rantepao sebagaimana dimaksud dalam huruf terbagi dalam enam fungsi meliputi fungsi pusat komersial diarahkan untuk kepadatan bangunan sebesar (delapan puluh keseratus) dengan ketinggian bangunan paling tinggi (empat) lantai,: fungsi pusat budaya museum dan art center diarahkan untuk kepadatan bangunan (empat puluh lima keseratus) dengan ketinggian paling tinggi (dua) lantai: fungsi permukiman pada kampung wisata diarahkan untuk kepadatan bangunan sebesar:: kawasan blok merupakan kawasan cagar budaya yang terdiri dari kavling gereja dengan bangunan pendukungnya, dan kavling rumah sakit, dengan penetrasi aktifitas komersial masih sangat rendah, kawasan blok merupakan kawasan pemerintahan (baru), perkantoran, pendidikan, dan perumahan, dengan penetrasi aktifitas komersial masih sangat rendah sepanjang jln. yani, kawasan blok merupakan kawasan pendidikan dan perumahan, dengan penetrasi aktifitas komersial masih sangat rendah sepanjang jalan ratulangi, kawasan blok merupakan kawasan komersial, ruang terbuka hijau lapangan bhakti)pendidikansangat tinggi sepanjang jln. yani, jln. landorundun, dan jln. ratulangi, kawasan blok merupakan kawasan komersial, pendidikan, perkantoran, dan perumahan, dengan penetrasi aktifitas komersial sangat tinggi sepanjang jin. yani dan jln. diponegoro, kawasan blok merupakan kawasan komersial, dan perumahan, dengan penetrasi aktifitas komersial sangat tinggi sepanjang jln. mappanyukki, jln. diponegoro, dan jin. sawerigading, kawasan blok merupakan kawasan komersial, pendidikan, rumah ibadah, dan budaya, dengan penetrasi aktifitas komersial sangat tinggi sepanjang jln. mappanyukki, jalan landorundun, jalan niaga, jalan pembangunan, dan jalan emmy salah, kawasan blok merupakan kawasan pendidikan, rumah ibadah, dan perumahan, dengan penetrasi aktifitas komersial masih sangat rendahtinggi sepanjang jln. mappanyukki, jln. sawerigading, dan jin. abdul gani,mappanyukki, jln. abdul gani, dan jln. monginsidi, dandiponegoro, dan jln. abdul gani. bagian keempat penataan bangunan pada setiap blok penataan pada blok kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: menjaga keaslian bangunan gereja dan rumah adat sebagai bangunan bangunan cagar budaya, perbaikan ruang terbuka hijau sekaligus sebagai ruang luar (halaman) bangunan bangunan cagar budaya, cc. penataan kembali dan peningkatan jaringan drainase utama dan drainase lingkungan, pembuatan jalur pedestrian sekitar jalan bangunan bangunan cagar budaya, pada jln. yani lebar (tiga) meter dan (satu koma dua) meter untuk jalan lainnya dalam blok as, penataan kembali kolam resapan (lama) samping rumah sakit dan lansekap sekitarnya, pemasangan informasi tentang bangunan cagar budaya sebagai objek wisata, mencegah pertumbuhan aktifitas dan bangunan komersial dalam blok menjaga garis imajiner secara visualisasi tetap ada antara gereja dengan patung salib atas buntu singkil' dengan cara mencegah bangunan lebih dari (dua) lantai pada bagian barat, (koefisien dasar bangunan kdb) dipertahankan sesuai kondisi yang ada sekarang: koefisien lantai bangunan (klb) dipertahankan sesuai kondisi yang ada sekarang, dan ketinggian bangunan maksimal, dipertahankan sesuai kondisi yang ada sekarang. penataan pada blok kawasan pemerintahan, perkantoran, pendidikan, dan perumahan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: penataan ruang terbuka hijau sepanjang tepian sungai sa'dan, penataan kembali garis sempadan sepanjang sungai sa'dan, cc. pembuatan jalur pedestrian lebar meter pada kedua sisi jalan, perbaikan jaringan drainase dan jaringan jalan dalam blok koefisien dasar bangunan (kdb), koefisien lantai bangunan (klb): dan 8g. ketinggian bangunan paling tinggi (dua) lantai pada sisi barat gereja, (empat) lantai pada area pendidikan dan perumahan yang berada jln. yani, dan (satu) lantai pada tepian sungai sa'dan. penataan pada blok kawasan pendidikan dan perumahan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: peningkatan kualitas jalan: perbaikan jaringan drainase: cc. perbaikan pembuangan limbah dan sanitasi sebelum dibuang pembuangan akhir sungai sa'dan), pembuatan jalur pedestrian sepanjang sisi jalan dalam blok e. penataan kembali garis sempadan sepanjang sungai sa'dan, penataan ruang terbuka hijau sepanjang tepian sungai sa'dan, koefisien dasar bangunan kdb) (empat puluh lima keseratus), koefisien lantai bangunan (klb) (nol koma nas sembilan), dan ketinggian bangunan paling tinggi (dua) lantai. penataan pada blok kawasan komersial, ruang terbuka hijau,dua) meter pada sisi jalan lain yang ada dalam blok perbaikan jaringan drainase dan jaringan jalan, peningkatan kualitas sanitasi dan kawasan perumahan, penataan kawasan lapangan bhakti sebagai ruang terbuka hijau untuk aktifitas publik seperti: olahraga sepak bola, jogging track, pelataran umum, ruang bermain anak, dan lapangan upacara sebagai aktifitas temporer pada hari hari tertentu, koefisien dasar bangunan kdb) (delapan puluh persen) pada kawasan komersial jln. yani, kdb (empat puluh lima keseratus) untuk perumahan, dan kdb (nol sampai sepuluh keseratus) untuk kawasan ruang terbuka hijau: koefisien lantai bangunan (klb): (tiga koma dua) pada kawasan komersial, (nol koma sembilan) pada kawasan perumahan, dan (nol sampai nol koma satu) pada kawasan ruang terbuka hijau, dan ketinggian bangunan paling tinggi (empat) lantai untuk kawasan komersial, dan (dua) lantai untuk perumahan. (s) penataan pada blok kawasan komersial, pendidikan, dan perumahan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: peningkatan jaringan dan kualitas jalansatu koma dua) meter pada sisi jalan lainnya dalam blok cc. peningkatan jaringan drainase dan jaringan jalan: peningkatan kualitas sanitasi: koefisien dasar bangunan kdh) (delapan puluh persen) pada kawasan komersial jin. yani(koefisien lantai bangunan klb) (tiga koma dua) pada kawasan komersial, (satu koma dua) pada kawasan pendidikan, dan (nol koma sembilan) pada kawasan perumahan, dan ketinggian bangunan paling tinggi (empat) lantai pada kawasan komersial jln. yani, (dua) lantai pada kawasan pendidikan, dan (dua) lantai pada kawasankawasan komersial: jin. yani, jln. landorundun, dan jln. ratulangi, serta jalur pen pedestrian (satu koma dua) meter pada sisi jalan lainnya dalam blok peningkatan jaringan drainase primer (utama) dan jaringan drainase sekunder dan lingkungan, peningkatan kualitas sanitasi bangunan komersial dan perumahan, koefisien dasar bangunan (kdb) (delapan puluh keseratus) pada kawasan komersial: jin. yani, jln. landorundun, dan jln. ratulangi, serta (empat puluh lima keseratus) untuk kawasan perumahan, koefisien lantai bangunan klb) (tiga koma dua) pada kawasan komersial, dan (nol koma sembilan) pada kawasan perumahan, ketinggian bangunan paling tinggi (empat) lantai untuk kawasan komersial dan (dua) lantai untuk kawasan perumahan:perkantoran, dan perumahan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: peningkatan kualitas jaringan jalan kolektor dan lingkungan: peningkatan jaringan drainase dan sanitasi rumah tangga, cc. pembuatan jalur pedestrian lebar (satu koma dua) meter pada kedua sisi jalan dalam blok koefisien dasar bangunan (kdb) (delapan puluh keseratus) pada kawasan komersial: jin. yani dan jln. diponegoro, dan (nol koma sembilan) untuk kawasan perumahan, ', dan (dua) lantai pada sen kawasan perumahan, sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: pembuatan jaringan jalur pedestrian wisata lebar (tiga) meter pada jln. mappanyukki, jin. diponegoro, dan jln. sawerigading, peningkatan lansekap pada jalur pedestrian wisata, peningkatan jalur drainase dan sanitasi, koefisien dasar bangunan (kdb) (delapan puluh keseratus) pada kawasan komersial: jin. mappanyukki, jln. diponegoro, dan jin. sawerigading: koefisien lantai bangunan klb) (tiga koma dua) pada jln. mappanyukki, dan jln. diponegoro, dan (enam koma empat) pada jln. sawerigading, ketinggian bangunan paling tinggi (empat) lantai pada jln. mappanyukki, dan (delapan) lantai pada jln. sawerigading, karakter bangunan etnis toraja diaplikasikan pada bangunan komersial jln. mappanyukki dan jln. diponegoroibadah, dan budaya sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: mempertahankan kawasan budaya: museum dan art center sebagai cagar budaya, pembangunan bangunan souvenir shops berlantai (tiga) yang berorientasi jln. niaga dan jln. pembangunan, dan pembongkaran bangunan lama pada jln. mappanyukki, perubahan dan penataan jln. niaga dan jln. pembangunan menjadi pedestrian mall, dimana kedua jalan tersebut meliputi jalur pedestrian komersial dan wisata, pengaturan waktu lintas pada jalur pedestrian mall bagi kendaraan pada jam sampai dengan jam setiap hari, pembuatan jalur pedestrian wisata lebar (tiga) meter pada jln. mappanyukki, jln. landorundun, pen dan jln. monginsidi dan pembuatan jalur pedestrian lebar (satu koma dua) meter pada jln. emmy salah, koefisien dasar bangunan kdb) (delapan puluh keseratus) pada kawasan komersial, (enam puluh keseratus) pada kawasan pendidikan dan rumah ibadah, (empat puluh keseratus) pada kawasan budaya, dan (empat puluh lima keseratus) pada kawasan perumahan, garis sempadan bangunan (gsb) (dua belas) meter untuk museum dan art center jln. mappanyukki, (tiga) meter untuk cagar budaya dan rumah ibadah, (satu koma dua) untuk kawasan budaya, dan (nol koma sembilan) untuk kawasan perumahan: ( dan rumah ibadah, (tiga) lantai pada kawasan budaya, dan (dua) lantai pada kawasan perumahan, karakter bangunan etnis toraja diaplikasikan pada bangunan komersial dan budaya museum dan art center), dan pemasangan dan pengaturan papan untuk informasi dan reklame komersial. penataan pada blok kawasan pendidikan, rumah ibadah, dan perumahan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: pembuatan dan penataan jalur pedestrian lebar (satu koma dua) meter pada kedua sisi jaringan jalan dalam blok pembuatan halte bus pada jin. monginsidi dan jin. emmy salahsepanjang sungai sa'dan, penataan ruang terbuka hijau sepanjang rth, garis sempadan bangunan (gsb) (enam) meter untuk kawasan pendidikan dan kavling rumah ibadah, dan (empat) meter untuk kavling rumah, koefisien dasar bangunan (kdb) (enam puluh keseratus) pada kawasan pendidikan dan rumah ibadah, dan (empat puluh lima keseratus) pada kawasan perumahan,ibadah, dan (nol koma sembilan) untuk kawasan perumahan, dan ketinggian bangunan paling tinggi (dua) pantai untuk seluruh blok penataan blok kawasan komersial, rumah ibadah, dan perumahan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: peningkatan kualitas jalan: pembuatan jalur pedestrian wisata lebar (tiga) meter pada kawasan komersial sepanjang jln. mappanyukki,garis sempadan bangunan (gsb) (tiga) meter untuk kavling komersial jln. mappanyukki, (enam) meter untuk kavling rumah ibadah, dan (empat) meter untuk kavling perumahan: koefisien dasar bangunan kdb) 80x (delapan puluh keseratus) pada kawasan komersial, (enam puluh keseratus) pada kawasan rumah ibadah, dan tempat puluh lima keseratus) pada kawasan perumahan:rumah ibadahkawasan komersial, (dua) latar untuk kawasan rumah ibadah dan perumahan. penataan blok kawasan komersial dan perumahan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: penataan jalur pedestrian wisata lebar (tiga) meter pada kawasan komersial: jln. mappanyukki, diacc. pembuatan halte bus pada jln. monginsidi dan jln. mappanyukkitepian sungai sa'dan: penataan ruang terbuka hijau rth) pada tepian sungai sa'dan, pembangunan patung pada pertigaan jln. mappanyukki dan jln. monginsidi, dan patung landorundun atas batu bentuk perahu tengah sungai dan sepanjang jembatan malangnya, peningkatan kuantitas dan kualitas jaringan drainase dan sanitasi rumah tangga sebelum dibuang pembuangan akhir sungai, garis sempadan bangunan gsb) (tiga) meter untuk kavling komersial jln. mappanyukki, dan (empat) meter untuk kavling perumahan, koefisien dasar bangunan kdb) (delapan puluh keseratus) pada kawasan komersial,bangunan komersial (dua) lantai untukningkatan jaringan jalan yang masih berstatus lorong, pembuatan jalur pedestrian wisata lebar (tiga) meter pada jln. diponegoro, dan jalur pedestrian lebar (satu koma dua) meter pada jaringan jalan lainnya dalam bloksepanjang tepian sungai, penataan kembali garis sempadan sepanjang sisi sungai sa'dan, pembuatan ruang terbuka hijau rth): pembuatan halte bus pada jln. diponegoro, garis sempadan bangunan gsb) (delapan) meter pada kavling komersial sepanjang jln. diponegoro, dan (empat) meter pada kavling perumahan, koefisien dasar bangunan kdb) (tujuh puluh keseratus) untuk kavling komersial jin. diponegoro, dan (empat puluh lima keseratus) untuk kavling perumahan, koefisien lantai bangunan klb) (lima koma enam) untuk kavling komersial jln. diponegoro, dan (nol koma sembilan) untuk kavling perumahan, dan ketinggian bangunan paling tinggi (delapan) lantai untuk kavling komersial jln. diponegoro, dan (dua) lantai untuk kavling perumahankota rantepao meliputi ruang terbuka publik dikembangkan pada ruas jln. mapanyuki, ruang terbuka publik dalam kawasan museum dan art center, jln. niaga, dan jln. pembangunan sebagai pendukung kegiatan komersial wisata, cc. ruang terbuka hijau private yang direncanakan berada pada kawasan cagar budaya yaitu gereja dan rumah sakit:kota rantepao meliputi area pada jln. yani, jln. diponegoro, jin. mapanyukirantepao: ruas jin. landorundun, jln. niaga, jln. pembangunan, dan jln. sawerigading untuk wisatawan nusantara dan mancanegara, cc. ruas jin. yani, jln. mappanyukki, dan jin. diponegoro, dan ruas jln. ratulangi dan jin, monginsidiota rantepao bagian kesatu umumyangyang dimaksud pada dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui dinas instansi yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. bagian kedua perizinan perizinan sebagaimana dimaksud dalam untuk pelaksanaan pemanfaatan lahan wajib pan melalui rekomendasi dinas terkait yang ditunjuk oleh bupati. perizinan sebagaimana dimaksud pada yang b: pemantauan, semula yang dimiliki oleh masyarakat sebagai akibat pelaksanaan rtl kawasan perdagangan dan jasa pusat perkotaan rantepao kecamatan rantepao sekitarnya, dan diselenggarakan dengan cara musyawarah antara pihak yang berkepentingan. dalam haidan kaipemanfaatan bangunan dan lingkungan, penyelenggara kegiatan pembangunan sarana dan prasarana, dan ataubagaimanatl. bab vii sanksi setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam (l)pembekuan izin: dan atau cc.november yen, bulan raja utara: sekda asisten bag, hukum frederik sorting diundangkan rantepao pada tanggal november daerah bupati utara, ledakan ngela'bi'bupati kepada camat tentang pemberian izin usaha mikro dan kecildalam negeri nomor tahun al4 tentang pedoman pemberian lain usaha mikro dan kecil, perlu menetapkan peraturan bupati tentang pendelegasian wewenang bupati kepada camat tentang pemberian lain usaha mikro dan kecili"(11; peraturan pemerintah nomor tahun oo5residen nomor tahun ol4 tentang penzinart untuk usaha mikro dan kecil; peraturan menteri dalam negeri nomor tahun otpemberian izin usaha mikro dan kecil; peraturan daerah kabupaten pamekasan nomor tahun oo8 tentang organisasi dan tata kerja kecamatan lembaran\gas dan fungsi kecamatan berita daerah kabupaten pamekasan tahun oo8 nomor seri d); memutuskan: menetapkan peraturan bupati tentang pendelegasian wewenang bupati kepada camat tentang pemberian izin usaha mikro dan kecil bab tei|tait t'ttir daerah adalsaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan danloo8s$adalah tanda legalitas kepada senior rng atau pelaku usaha kegiatan tertentu dalam bentuk ii:.r;r usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar. bab peitdelegasiait wewtitaiyg bupati mendelegasikan wewenang pemberian lnn usaha mikro dan kecil kepada camat. camat bertanggung jawab terhadap pemberian izin usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan ketentuan peraturan pemenang undangan. bab iii pe!pamekasan, diundangkan pamekasan pada tanggal juli sekretaris daerah kabur4}e\pamekasan, , +\ al_ achmad syafii berita daerah kabupaten pamekasan tahun nomor |
tea bupati karawang provinsi jawa barat peraturan bupati karawang nomor tahun tentang pembentukan,operasional sanggar kegiatan belajarsanggar kegiatan belajar pada dinas pendidikan, pemuda dan olah raga kabupaten karawang. kepala utd adalah kepala utd sanggar kegiatan belajsanggar kegiatan belajar pada dinas pendidikan, pemuda dan olah raga kabupaten karawang. bagian kedua kedudukan utd adalah unsur pelaksana teknis dinas bidang sanggar kegiatan belajarsanggar kegiatan belajardan pengembangan program pendidikan luar sekolah dan pemuda, penyelenggaraan program pendidikan luar sekolah dan pemuda, cc. pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan program pendidikan luar sekolah dansanggar kegiatan belajar,sanggar kegiatan belajarsanggar kegiatan belajar, cc. pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan teknis operasional sanggar kegiatan belajarutuhan belajarnyusunyelenggarngolahsanggar kegiatan belajar petugas operasional sanggar kegiatan belajar mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kepala utd dalam hal sanggar kegiatan belajar. dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada petugas operasional sanggar kegiatan belajar mempunyai fungsi pelaksanaan petunjuk teknis bidang sanggar kegiatan belajar, pelaksanaan pengelolaan dan pengumpulan data bidang sanggar kegiatan belajar pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan sanggar kegiatan belajsanggar kegiatan belajsanggar kegiatan belajsanggar kegiatan belajar, mengidentifikasi kebutuhanlaksanakalaksanlaksanakan pengolahan, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan sanggar kegiatan belajarnggar kegiatan belaj |
salinan bupati kediri provinsijawa timur peraturan bupati kediri nomor tahun 2ot5 tentang tugas belajar dan izin belajar pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah kabupaten kediri menimbang: dengan rahmat tuhan yang maha esa bupattkediri, bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi serta profesionalisme sumber daya aparatur lingkungan pemerintah kabupaten kediri; bahwa untuk menciptakan sumber daya aparatur lingkungan pemerintah kabupaten kediri yang berkualitas diperlukan upaya upaya untuk meningkatan profesionalisme, sikap pengabdian, kesetiaan, kompetensi serta wawasan pegawai negeri sipil salah satunya melalui pendidikan formal; bahwa sesuai dengan nota dinas dari kepala badan kepegawaian daerah nomorkabupaten kediri dan berita acara rapat nomor .6412015tan99a1perlu mengaturperaturan bupati kediri; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf dan huruf maka perlu untuk menetapkan peraturan bupati kediri tentang tugas belajar dan lain belajar pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah kabupaten kedip; undang undang nomor tahun 201l tentang pembentukan peraturan perundang undangan lembaran negara republik lndonesia tahun ol1, lembaran negara republik lndonesia tahun nomor tambahan lomblndonesia tahun oo0 nomo|kn nomor tahun tentang analisis jabatan; peraturan dire kur jenderal perbendaharaan nomor per pb tentang tata cara pembayaran tunjangan umum bagi pns, anggota kepolisian negara republik lndonesia dan anggota tni; mengingat peraturan kepala badan kepegawaian negara nomor tahun tentang tata cara permintaan, pemberian' dan penghentian tunjangan jabatan fungsional; ll. peraturan daerah kabupaten kediri nomor tahun tentang organisasi dan tata kerja badan kepegawai62); eii utusan menetapkan peraturan bupati tentang tugas belajar dan belajar pegawai negeri sipil lingkungan eii perintah kabupaten kediri. bab ketentuan umu]ti daerah adalah kabupaten kedai pemerintah daerah adalah pemerintah kabupaten kediri' bupati adalah bupati kediri anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disebut apbd, adalah apbd kabupaten kediri. satuan kerja perangkat daerahyangselanjutnyadisebut sko,adalah satuan kerja perangkat daerah lingkungan pemerintah kabupaten kediri' tugas belajar adalah tugas yang diberikan oleh pejabat menang kepada pegawai negerisipiluntukmengikutipendidikandilembagapendidikanformaldidalammaupun luar negeri. t.lain belia.adalahizinyangdiberikanoleh pejabatyangbe menangkepada pegawai negeri sipil untuk mengikutipendidikan formaldengan tidak meninggalkan tugas kedinasan' lembaga pendidikan adalah lembaga pendidikan formaljabatan spesifik langka adalah jabatan yang jarang didapat atau tidak mudah diperoleh atau masih minim pegawai dan sangat dibutuhkan organisasi sesuai dengan proyeksi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. pegawai negeri sipil yang selanjutnya disingkat pns adalah warga negara lmi'maksud dan tujuan pemberian tugas bela.ilasesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. tugas belajar bagi pns bertujuan untuk tersedianya aparatur lingkungan pemerintah kabupaten kediri yang mempunyai pengetahuan, keahlian dan ketrampilan, dan profesionalisme pns melalui jen ang pendidikan formal sesuai dengan kebutuhan organisasi. latugas belajar bagian kesatu pokok pokok kebijakan ('l) tugas belajar pnional, teknis, administratif yang dibutuhkanrs daratan tugas belajar persyaratan tugas belajar meliputi berstatus pns dan masa kerja sekurang kurangnya (dua) tahun sejak diangkat sebagai pns; b.untuk jabatanyanglangkadapatdiberikansejakdiangkatsebagai pns; setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam (dua) tahun terakhir sekurang kurang bernilai baikber\ ,. tugasjabatan sebagai pns;al tahun untuk program diploma lll d3) dan program strata atau setara, tahun untuk program strata s2) atau setara, dan tahun untuk program strata atau setara, kecuali jabatan langka; mendapat rekomendasi dari kepala badan kepegawaian daerah kabupaten kediri untuk mengikuti seleksi pendidikan tugas belajar yang didasarkan pada proyeksi formasi kebutuhan pns; dan sebagai bahan pertimbangan dalam mengikuti seleksi pendidikan tugas belajar, pns yang bersangkutan harus melampirkan; permohonan dari kepala satuan kerja perangkat daerah kepada bupati kediri melalui kepala badan kepegawaian daerah untuk mengikuti seleksi; foto copy pns dan pangkat terakhir; foto copy jabatan terakhir (bagi yang menduduki jabatan struktural fungsional) tertentu; foto copy sasaran kinerja pegawai, capaian dan penilaian prestasi kerja tahun terakhir; daftar riw hidup; dan surat pernyataan tidak akan menuntut jabatan, penyesuaian ijazah dan kenaikan pangkat serta bersedia ditempatkan kembali satuan kerja manapun sesuai dengan kebutuhan formasi. pns yang dinyatakan lulus seleksi pendidikan tugas belajar menyampaikan hasil seleksi untuk diterbitkan surat keputusan tugas belajar. bagian ketiga hak dan kewajiban tugas belajar hak pns tugas belajar adalah: gaji; kenaikan gaji berkala; hak kepegawaian lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. kewajiban pns tugas belajar adalah; \r. mengikuti program pendidikan yang telah ditetapkan dalam keputus, bangsa dan negara lndonesia; mentaati semua ketentuan tugas belajar termasuk ketentuan yang berlaku tempat lembaga pendidikan; dankabupaten kediri. bagian keempat masa pendidikan jangka waktu pelaksanaan program kejar paket paling lama (tiga) tahun; program kejar paket paling lama (tiga) tahun; program diploma dl) paling lama (satu) tahun; program diploma dll) paling lama (dua) tahun; program diploma lll dll) paling lama (tiga) tahun; program strata diploma paling lama (empat) tahun; program strata atau setara, paling lama (dua) tahun; program strata atau setara, paling lama (empat) tahun; dan program dokter spesialis mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh program studi pengelolasesuai kebutuhan instansi dan persatu.ikngikuti pendidikan tugas belajar dibebaskan dari tugas kedinasan dan bagi pns yang memiliki eselon dibebaskan dari jabatannya terhitung mulai tanggal pelaksanaan tugas belajar. \,pns yang bersangkutan mendapat tugas belajar; klembaga pendidikan yang bersangkutan;perjanjian tugas belajar; dan berakhirnya batas waktu yang tercantum dalam surat keputusan tugas belajarengan menyerahkan surat keterangan pengembalian dan ijazah yang diperoleh. bab izin belajar bagian kesatu pokok pokok kebijakan pa3al lain belajar didasarkan pada proyeksi formasi kebutuhan pns untuk peningkatan dan pengembangan kompetensi pns dalam menunjang kinerja organisasi pemberian laicabut dan yang bersangkutanlitas dan kompetensi pns yang akan mengajukan lain belajar maka lembaga pendidikan yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan akreditasi minimal dari lembaga yang menang;; dan dalam memilih lembaga pendidikan tetap berpedoman pada peraturan perundang undangan yang berlaku. bagian kedua tats cara pengajuan lain belajar pns yang akan meningkatkan kualifikasi pendidikan melaluijalur pendidikan formal dan non formal mengajukan lain belajar kepada bupati melalui kepala badan kepegawaian daerah berdasarkan usulan kepala skpd. sebelum mengajukan izin belajar sebagaimana dimaksud pada (l) agar berkonsultasi terlebih dahulu terkait rencana program lain belajar kepada badan kepegawaian daerah. terhadap pengajuan izin belajar yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan dikeluarkan surat lain belajar. bagian ketiga pel daratan lain belajar persyaratan izin belajar meliputi telah berstatus sebagai pegawai negeri sipil sekurang kurangnya (dua) tahun sepana strata s 'l); setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam (dua) tahun terakhir sekurang kurangnya bernilai baik; membuat surat pe; tidak sedang diberhentikan sementara dari jabatan organiknya;kepada pemerintah daerah; dan tidak menuntut jabatan dan penyesuaian ijazah, kenaikan pangkat pilihan setelah menyelesaikan pendidikan. sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan lain belajar, pns yang bersangkutan harus malam peran surat permohonan kepada bupati melalui badan kepegawaian daerah; foto pangkat terakhir; surat pernyataan sebagaimana disebutkan huruf (c);,r mahasiswa ter; dan surat keterangan program studi yang telah mendapat izin ope nasional dan atau terakreditasi dari lembaga pendidikan yang menang. bab pembiayaan pns tugas belajar, dapat dibiayai dengan biaya dari apbn apbd; lembaga kementerian; donatur dari lembaga non pemerintah; atau pihak asing yang tidak mengikat yang sah menurut undang undang' dalamhaltertentu pns( dokter)diberikantugasbelajar program pendidikan dokter spesialis dokter gigi spesialis pds dgs) dengan biaya sendiri yang didasarkan pada kebutuhan organisasi dan atas pertimbangan kepala satuan kerja perangkat daerah serta mengetahui pejabat pembina kepegawaian daerah. bab ketentuan lain lain pns yang telah menyelesaikan pendidikan tugas belajar wajib mengabdi dan bekerja kembali pada pemerintah daerah kabupaten kediri minimal (dua) kali masa tugas belajar ditambah (satu) tahun. pns yang telah menyelesaikan pendidikan tugas belajar bila ingin melanjutkan pendidikan jenjang yang lebih tinggi harus bekerja sekurang kurangnya (dua) tahun sejak selesainya pendidikan. pns tugas belajar dengan biaya pendidikan dari apbd kabupaten kediri apabila tidak dapat menyelesaikan pendidikannya harus mengganti atau mengembalikan semua biaya yang telah dikeluarkan, kecuali karena sakimenjalani tugas belajar dengan biaya pendidikan luar apbd kabupaten kediri apabila tidak dapat menyelesaikan pendidikannya menarik diri dari pendidikannya akan diberikan sanksi administrasi, kecuali karena saki meninggal dunia sebab sebab lain yang bukan merupakan kesalahan yang bersangkutan. pns yang telah mendapat lain belajar danuntuk kelengkapan administrasi sebagai persyaratan kenaikan pangkat angka kredit selain ijazah wajib menunjukkan surat izin belajar sebagai keabsahan bahwa pelaksanaan belajar pns tersebut sudah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku. bagi pns yang pada saat diketerangan belajar yang berfungsi sama dengan lasedangkan bagi yang belum menyelesaikan skripsi segera mengambil cuti kuliah sampai dengan sekurang kurangnya (dua) tahun sejak pengangkatan sebagai pns. bab vii kewenangan bupati berwenang menetapkan dan menandatangani surat keputusan pemberian tugas belajar. sekretaris daerah berwenang menetapkan dan menandatangani surat lain belajar setelah mendapat persetujuan dari bupati. kewenangan sebagaimana dimaksud pada dan ayal( tersebut atas dapat didelegasikan kepada pejabat lain yang menangani bidang kepegawaian. bab viii ketentuan peralihan pasal dengan berlakunya peraturan bupati ini, keputusan penetapan pemberian lain belajar yang telah diterbitkan sebelum berlakunya peraturan bupati ini dinyatakan tetap berlaku. bab ketentuan penutup peraturan bupati ini disusun berdasarkan nota dinas dari kepala badan kepegawaian daerah nomor .1i3111418.an berita acara rapat nomor .64t2 tanggalhasil peserta rapat sepakat memutuskan untuk menerbitk sekretariat daera, sekretaris daerah asisten administrasi umum u.b. kepala bagian hukum |
pun ahmanfaatan air untuk peternakan dan perikanan dan kesehatan hewan dan kesmavet, menetapkan kebijakan dan mengawasi penerapan obat hewan, vaksin, sera dan sediaan biologis, menetapkan kebijakan dan mengawasi penerapan dan pengelolaan pakan ternak dan ikan, menetapkan kebijakan dan mengawasi penerapan dan pengelolaan bibit ternak dan benih ikan, menetapkan kebijakan dan penyelenggaraan pelayananmberian rekomendasi dan atau perizinan bidang peternakan dan perikanan, mengawasi penyelenggaraan pembinaan usaha bidang peternakan dan perikanan, menetapkan pedoman penyelenggaraan usaha bidang peternakan dan perikanan, mengawasi pelaksanaan kebijakan dan fasilitasi bimbingan penyelenggaraan panen, pasca panen dan pengolahan hasil serta pemasaran peternakan dan perikanan, menetapkan kebijakan dan mengawasi pengembangan sistem statistik dan informasi peternakan, perikanan dan kesehatan, peternakan dan perikanan dibantu oleh: sekretariat, bidang sumber daya pertanian, bidang tanaman pangan, bidang hortikultura, bidang peternakan, bidang perikanan, utd pengembangan pertanian dan perikanan, utd benih padi dan palawija, utd benih hortikultura, utd kawasan agroteknobisnis, utd pusat pelayanan kesehatan hewan, utd pembibitan ternak, utd benih ikan: utd pasar hewan ternak dan ikan, oo. utd pemotongan, peternakan dan perikansumber daya pertanian bidang sumber daya pertanian dipimpin oleh seorang kepala dengan literatur kepala bidang pertanian. kepala bidang sumber daya pertanian mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas dalam melaksanakan kegiatan bidang sumber daya pertanidan tata guna airmekanisasi serta alat mesin pertanian, cc. merumuskan pedoman dan mengendalikan pengembangan sumber daya manusia pertanian, merumuskan dan mengendalikan peningkatan kualitas sumber daya pertanian, mengendalikan pelaksanaan pembangunandan pemeliharaan jaringan irigasi desa sides) dan jaringan irigasi tingkat usaha tani jitu) serta pemanfaatan sumber sumber air dan air irigpertanian dibantu oleh: seksi mekanisasi dan teknologi, seksi kelembagaan pertanian dan perikanan, dan seksi pengelolaan lahan dan air. seksi mekanisasi dan teknologi dipimpin oleh seorang kepala dengan literatur kepala seksi mekanisasi dan teknologi. kepala seksi mekanisasi dan teknologimekanisasi dan teknologi adalah sebagai berikut:meliputi pupuk, pestisida, alat mesin dan alat permodalan usaha pertanian tanaman pangan,cc. menyusun dan melaksanakan distribusi dan monitoring sarana produksi pertanian tanaman pangan, menyusun dan melaksanakan fasilitasi permodalan usaha pertanian tanaman pangan, menyusun dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi penataan sistem jaringan distribusi dan pelayanan sarana produksi pertanian tanaman pangan, menyusun bahabangun serta penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin pertanian tanaman pangan, menyusun standar operasional prosedur bidang pengembangan serta pelayanan sarana produksi, permodalan dan mekanisasi pertanian tanaman pangan, melaksanakan koordinasi bidang pengembangan sarana produksi, permodalan dan mekanisasiseksi kelembagaan pertanian dan perikanan dipimpin oleh seorang kepala dengan literatur kepala seksi kelembagaan pertanian. kepala seksi kelembagaan pertanian dan perikanankelembagaan pertanian dan perikanan adalah sebagai berikut: menyusun bahan kebijakan teknis operasional peningkatan kapasitas petani, peternakan, pembudidaya ikan, kelembagaan dan penyuluh pertanian dan perikanan, melaksanakan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan pelatihan bagi petani, peternak, pembudidaya ikan, penyuluh pertanian, penyuluh perikanan, petugas pertanian dan petugas perikanan, melaksanakan fasilitasi penyusunan program penyuluhan pertanian dan perikanan, melaksanakan fasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas sumberdaya penyuluh pertanian dan perikanan, petugas dan pelaku utama pertanian dan perikanan, melaksanakan fasilitasi pembuatan, pengadaan, penyaluran, pemanfaatan dan pemeliharaan alat bantu penyuluhan pertanian dan perikanan, melaksanakan fasilitasi penerapan dan pengembangan metode penyuluhan pertanian dan perikanan, melaksanakan fasilitasi penyusunan materi penyuluhan pertanian dan perikanan, melaksanakan fasilitasi pembiayaan operasional penyuluh pertanian dan penyuluh perikanan, melaksanakan fasilitasi penyediaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian dan perikanan, melaksanakan fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pertanian dan perikanan, melaksanakan dan fasilitasi penilaian prestasi petani, peternak, pembudidaya ikan, penyuluh pertanian, penyuluh perikanan dan kelompok tani, gapoktan, asosiasi, ikatan dan kelembagaan pertanian dan perikanan lainnya, melaksanakan monitoring, supervisi dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan pertanian dan perikanan, dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnyadalam melaksanakan kegiatan bidang pengelolaan lahan dan air. dalamlaksanakan pengelolaan data potensi sumber daya lahan dan air bidang pertanian tanaman pangan, menyusun dan melaksanakan pedoman, standarisasi dan supervisi serta fasilitasi pengembangan dan optimalisasi lahan serta tataguna air, cc. menyusun dan melaksanakan pedoman, standarisasi dan supervisi serta fasilitasi penyelenggaraan konservasi dan rehabilitasi lahan, menyusun dan melaksanakan fasilitasi peningkatan efesiensi tataguna air dan infrastruktur dan sumber daya air untuk usaha pertanian tanaman pangan, menyusun dan melaksanakan fasilitasi pengembangan sarana dalam rangka pemanfaatan sumber daya air, menyusun dan melaksanakan standarisasi operasional prosedur pengembangan dan optimalisasi sumber daya lahan serta tata guna air, melaksanakan koordinasi pengembangan optimalisasi sumber daya lahan dan tata guna aidalam melaksanakanbahan fasilitasi, pedoman standarisasi dan supervisi bidang pengembangan teknologi padi dan palawija, merumuskandan mengendalikan koordinasi bidang pengembangan teknologi padi dan palawija, merumuskan dan mengendalikan pengembangan teknologi serta produksi padi dan palawija, pengembangan asin pertanian, mengendalikan pembinaan bidang pertanian tanaman pangan padi dan palawija, merumuskan dan menganalisa data dalam rangka pelaksanaan bimbingan teknis pembinaan, pengembangan usaha bidang pertanian tanaman padi dan palawija, merumuskan bahan dalam rangka pelaksanaan pelayanan perizinan bidangroduksi, seksi bina usaha,padi dan palawija, melaksanakan fasilitasi bimbingan peningkatan produksi tanaman pangan padi dan palawija, melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis peningkatan produksi tanaman padi dan palawija, melaksanakan pengadaan, penyaluran, pemanfaatan sarana produksi peningkatan produksi tanaman pangan, melaksanakan fasilitasi peningkatan produksi tanaman padi dan palawija, melaksanakan penyusunan bahan koordinasi peningkatan produksi tanaman padi dan palawija, melaksanakan fasilitasi penerapan norma, standard dan prosedur produksi tanaman padi dan palawija, melaksanakan pengumpulan,penyusunan dan pengolahan data produksi tanam padi dan palawija, melaksanakan monitoring dan supervisi produksi tanaman padi dan palawija, j . melaksanakan evaluasi dan pelaporan produksi tanaman padi dan palawija, melaksanakan koordinasi penyusunan statistik tanaman statistik padi dan palawija, dan il.padi dan palawija, melaksanakan fasilitasi bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis. tanaman padi dan palawija, cc. melaksanakan fasilitasi bimbingan penanganan panen tanaman padi dan palawija, melaksanakan fasilitasi bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman tanaman padi dan palawija, melaksanakan fasilitasi bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman tanaman padi dan palawija, melaksanakan analisa usaha tani dan menghitung kehilangan hasil dan tanaman padi dan palawijdi dan palawija, melaksanakan fasilitasi bimbingan pemasaran hasil dan kemitraan usaha tanaman padi dan palawija, melaksanakan fasilitasi promosi komoditas tanaman padi dan palawija, melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyebarluasan informasi pasar tanaman padi dan palawija melaksanakan pengawasan harga komoditas tanaman padi dan palawija, il. melaksanakan fasilitasi bimbingan pengembangan sarana usaha tanaman padi dan palawijpadi dan palawija, melaksanakan fasilitasi pemasaran hasil tanaman padi dan palawija, oo. menyusun bahan pemberian izin usaha tanaman padi dan palawija, melaksanakan pemantauan dan pengawasan izin usaha tanaman padi dan palawija, menyusun bahan penetapan usulan sertifikasibimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalpadi dan palawija, menyusun bahan rekomendasi pengendalian organisme pengganggu tanaman tanaman padi dan palawija, menyusun bahan kebijakan penanggulangan bencana alam akibat banjir dan kekeringan tanaman padi dan palawija menyusun bahan kebijakanpadi dan palawijdalam melaksanakanprogram dan kebijakan teknis operasional serta strategi pengembangan intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi tanaman hortikultura: merumuskan sasaran areal kebutuhan sarana produksi dan kewilayahan sentra produksi komoditas hortikultura: cc. merumuskan perizinan yang berhubungan dengan pengembangan komoditas hortikultura baik budidaya maupun industri, merumuskan pengadaan, peredaran, penggunaan serta standar mutu sarana produksi dan asin pertanian bidang hortikultura, merumuskan pemantauanulangannya, merumuskan pembinaan dan memfasilitasi pengembangan pengolahan lahan dan air pada areal pengembangan tanaman hortikultura, merumuskan pembinaan peningkatan produksi, manajemen usaha tani, pelayanan sarana produksi dan asin pertanian pengolahan serta pemasaran hasil tanaman hortikultura: mengendalikan koordinasi operasional baik dengan instansi pemerintah maupun pihak swasta dalam rangka melaksanakan kemitraan petani tanaman hortikulturrumuskan informasi pengembangan tanaman hortikultura dan evaluasi hasil kegiatan bidang tanaman hortikultura sebagai bahan kajian untuk menentukan hasil kinerja serta bahan penyusunan rencana kerja selanjutnyhortikultura dibantu oleh: seksi produksi, seksi bina usaha:sayuran, buah buahan, bunga dan biofarmaka, melaksanakan fasilitasi bimbingan peningkatan produksi tanaman sayuran, buah buahan, bunga dan biofarmaka, melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis peningkatan produksi sayuran, buah buahan, bunga dan biofarmaka, melaksanakan pengadaan, penyaluran, pemanfaatan sarana produksi sayuran, buah buahan, bunga dan biofarmaka: melaksanakan penyusunan bahan koordinasi peningkatan produksi sayuran, buah buahan, bunga dan biofarmaka, melaksanakan fasilitasi penerapan norma, standard dan prosedur sayuran, buah buahan, bunga dan biofarmaka: melaksanakan pengumpulan, penyusunan dan pengolahan data produksi sayuran, buah buahan, bunga dan biofarmaka, melaksanakan monitoring dan supervisi produksi tanaman sayuran, buah buahan, bunga dan biofarmaka: melaksanakan koordinasi penyusunan statistik tanaman sayuran, buah buahan, bunga dan biofarmaka:sayuran, buah buahan, bunga dan biofarmaka, melaksanakan fasilitasi bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis. sayuran, buah buahan, bunga dan biofarmaka, melaksanakan fasilitasi bimbingan penanganan panen tanaman sayuran, buah buahan, bunga dan biofarmaka: melaksanakan fasilitasi bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil sayuran, buah buahan, bunga dan biofarmaka, melaksanakan fasilitasi bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman sayuran, buah buahan, bunga dan biofarmaka: melaksanakan analisa usaha tani dan menghitung kehilangan hasilbimbingan pemasaran hasil dan kemitraan usaha tanaman sayuran, buah buahan, bunga dan biofarmaka, melaksanakan fasilitasi promosi komoditas sayuran, buah buahan, bunga dan biofarmaka, j . melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyebarluasan informasi pasar sayuran, buah buahan, bunga dan biofarmaka, melaksanakan pengawasan harga komoditas sayuran, buah buahan, bunga dan biofarmaka, il. melaksanakan fasilitasi bimbingan pengembangan sarana usahapemasaran hasil tanaman sayuran, buah buahan, bunga dan biofarmaka, oo. menyusun bahan pemberian izin usaha tanaman sayuran, buah buahan, bunga dan biofarmakbimbingan, pemantauan, pengamatan dan peramalnyusun bahan rekomendasi pengendalian organisme pengganggu tanaman tanaman sayuran, buah buahan, bunga bungaan dan biofarma, melaksanakan kebijak:, menyusun bahan kebijakan pengendalian organisme pengganggu tanaman sayuran, buah buahan, bunga bungaan dan tanaman biofarma, melaksanakan penyediaan dan penyaluran sarana pengendalian organisme pengganggu tanaman sayuran, buah buahan, bunga bungaan dan tanaman biofarma:dan j . melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya. bagian keenamngendali, luasan informasi pasar bagi hasildibantu oleh: seksi produksi, seksi bina usaha, dan seksi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, melaksanakan pengadaan, perbanyakan dan penyaluran bibit hijauan makanan ternak, cc.baku pakan ternakmenyusun pedoman dan melaksanakan fasilitasi kebutuhan serta pengawasan produksi bibit ternak, inseminasi buatan dan alih mudahpeningkatan mutu hasil peternakan, melaksanakan fasilitasi bimbingan analisis usaha tani danternakan, melaksanakan fasilitasi bimbingan teknis, melaksanakan bimbingan dan fasilitasi permodalan usaha peternakan dan kerjasama kemitraan usaha peternakan,sistemmelaksanakan fasilitasi dan bimbingan pengemasandalam melaksanatersebutnyusun rencana dan program kerja yang berkaitan dengan tugas bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, menyusun bahan kebijakan teknis operasional pengamatan dan penyidikan penyakit hewan, cc. menyusun bahan kebijakan teknis operasional pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, menyusun bahan kebijakan teknis operasional standar pelayanan kesehatan hewan, menyusun bahan kebijakan teknis operasional penanggulangan penyakit zoonosis yang bersumber dari bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan, menyusun bahan kebijakan teknis operasional penetapan standar sarana dan prasarana kesehatan masyarakat veteriner, menyusun bahan kebijakan teknis operasional kesehatan produk hasil peternakan, melaksandalam melaksanakanpenetapan kawasan dan peta potensi perikanan, merumuskan identifikasi kebutuhan dan pengembangan serta pemanfaatan sumber daya perikanan, mengendalikan pelaksanaan kebijakan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan dan pengolahan, merumuskan dan mengendalikan bimbingan peningkatan produksi, penerapan teknologi dan pengawasan peredaran dan penggunaan standar mutu benih, induk dan pakan serta perlindungan plasma nutfah, merumuskan identifikasi lokasi dan calon pembudidaya dan pengolah ikan terhadap penyebaran dan pengembangan perikanan, mengendalikan bimbingan pemanfaatan air dan tata lahan pembudidayaan ikan, merumuskan penerapan dan pengawasan pelaksanaan pedoman kerjasama kemitraan usaha perikanan, mengendalikan fasilitasi bimbingan panen, pasca panen dan pengolahan hasil perikanan, mengendalikan fasilitas bimbingan pemasaran, promosi komoditas dan penyebarluasan informasi pasar, j . mengendalikan pembangunan dan pengelolaan serta pengawasan dan bimbingan utd benih ikan, merumuskan rekomendasi dan atau perizinan serta penertiban iup bidang budidaya, il. merumuskan pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia bidang perikanan, mengendalikan pengawasan mutu hasil olahan sesuai prinsip program manajemen mutu terpadu mmt) hazard analysis critical control point (harap: seksi produksi: seksi bina usaha: dan seksi kesehatan lingkungan dan konservasirikanan, mengembangkan kawasan budidaya perikanan, melaksanakan pengadaan, perbanyakan dan penyaluran benih, induk unggul, pakan dan alat alat perikanan budidaya, melaksanakan identifikasi kebutuhan sarana dan prasarana budidaya, melaksanakan bimbingan penggunaan, pemeliharaan dan pengawasan penerapan standar mutu benih dan induk, melaksanakan bimbingan pemanfaatan air dan penerapan teknologi pemanfaatan air untuk usaha perikanan, menyusun penerapan kebijakan induk unggul, benih dan pakan ikan wilayah kabupaten, melaksanakan fasilitasi bimbingan produksi benih, induk dan pakan ikan, melaksanakan fasilitasi bimbingan dan pengembangan penerapan teknologi bidang perikanan, j . melaksanakan pengawasan pembuatan, penggunaan, peredaran dan standar mutu pakan jadi dan pakan tambahan, menyusun pedoman dan melaksanakan fasilitasi kebutuhan serta pengawasan produksi benih, induk dan perlindungan plasma nutfah, il. melaksanakan identifikasi lokasi dan calon pembudidaya ikan untuk kepentingan penyebaran dan pengembangan perikanan, melaksanakan pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia bidang budidayabimbingan peningkatan mutu hasil perikanan, melaksanakan identifikasi kebutuhan dan pengembangan alat pengolahan hasil perikanan, melaksanakan fasilitasi bimbingan pengelolaan unit pengolah, alat transportasi, unit penyimpanan hasil pengolahan produk perikananpakan ikan dan pengolahan hasil perikanan, melaksanakan pembinaan mutu dan hasil produk olahan perikaikanan, melaksanakan fasilitasi bimbingan teknis pembangunan sarana fisik penyimpanan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, melaksanakan bimbingan dan fasilitasi permodalan usaha perikanan dan kerjasama kemitraan usaha perikanan, melaksanakan penyusunan dan pemberian rekomendasi dan atau izin usaha pembudidaya serta kredit usaha pembudidaya dan pengolah, j . melaksanakan sistem dan penyebarluasan informasi pasar produksi perikanan, melaksanakan fasilitas promosi komoditas dan pengolahan hasil perikanan, il. melaksanakan pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia perikanan bidang pengolahan dan pemasaran, dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnyasehatan lingkungan dan konservasimempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam melaksanakan kegiatan bidang perikanan. dalampengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja seksi kesehatan lingkungan dan konservasi perikanan, melaksanakan pengumpulan peraturan perundang undangan, pedoman, dan petunjuk teknispembinaankoordinasi pelaksanaan kegiatan kesehatan lingkungan dan konservasi perikanan dengan unit kerja terkait, melaksanakan pendataan dan analisis terhadap jenis penyakit dan lokasi penyebaran penyakit ikan pada komoditas perikanan budidaya, melaksanakan pendataan dan analisis terhadap kawasan perairan umum dan konservasi perikanan, melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pencegahan,serta pakan ikanmelaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan kesehatan lingkungan dan konservasi perikanan, melaksanakan penyiapan bahan, data dan menyusun serta menyampaikan laporan pelaksanaan tugas seksi kesehatan lingkungan dan konservasi perikanan, il.embangan pertanian dan perikanan utd pengembangan pertanian dan perikanan dipimpin oleh seorang kepala dengan literatur kepala utd pengembangan pertanian dan perikanan. kepala utd pengembangan pertanian dan perikanan mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis pertanian dan perikanan. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada uraian tugas kepala utd pengembangan pertanian dan perikan:tanian, peternakan dan perikanan kabupaten sumedang. kepala dinas adalah kepala dinas pertanian, peternakan dan perikayusun strategi dan usulan kebutuhan lahan pertanian dan pengembangan produksi pertanian dan perikanan, cc. menyusun usulan kebutuhan pertanian dan perikanan, melaksanakan pengawasan teknis pertanian dan perikanan, melaksanakan penyelesaian dini permasalahan pertanian dan perikanan, melaksanakan penyusunan informasi statistik komoditas pertanian dan perikanan pperikananmbangan pertanian dan perikanngembangan pertanian dan perikanan, melaksanakan pengelolaan urusan umum, keuangan, kepegawaian dan sarana prasarana utd pengembangan pertanian dan perikanmelaksanakan kegiatan teknis bidang benih padi dan palawija. dalampadi dan palawija ujungnya, menyusun kebutuhan dan potensi bibit benih padi dan palawija,, melaksanakan distribusi bibit benih padi dan palawija, mengawasi dan mengendalikan pembenihan dan pembibitan masyarakat, merumuskan sertifikasi bibit benih padi dan palawiujungny dan saranabenih hortikultura rancakalong utd benih hortikultura rancakalong dipimpin oleh seorang kepala dengan literatur kepala utd benih hortikultura rancakalong. kepala utd benih hortikultura rancakalong mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis benih hortikultura rancakalong. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada uraian tugas kepala utd benih hortikulturahortikultura rancakalong, menyusun kebutuhan dan potensi benih hortikultura, melaksanakan pengadaan benih hortikultura,, mengawasi dan mengendalikan pembenihan masyarakat, merumuskan sertifikasi benihhortikultura rancakalohortikultura rancakalong, melaksanakan pengelolaan urusan umum, keuangan, kepegawaian dan sarana prasarana utd benih hortikulturaseorangmelaksanakan kegiatan teknis bidang kawasan agroteknobisnis sumedang. dalam, menyusun menyusun kebijakan teknis koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan kawasan agroteknobisnis sumedang, melaksanakan koordinasi program dan kegiatan bagi pengembangan kawasan agroteknobisnis sumedang, melaksanpelayanan informasi dan publikasi hasil kajian dan pengembangan kawasan agroteknobisnis sume dan saranaua belas unit pelaksana teknis dinas pusat pelayanan kesehatan hewan utd pusat pelayanan kesehatan hewan dipimpin oleh seorang kepala dengan literatur kepala utd pusat pelayanan kesehatan hewan. kepala utd pusat pelayanan kesehatan hewan mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis bidang kesehatan hewan,usat pelayanan kesehatan hewan adalah sebagai berikut: menyusun rencana kerja dan program utd pusat pelayanan kesehatan hewusat pelayanan kesehatan hewan,sebabkan oleh virus, bakteri dan atau parasit, melaksanakan pengawasan lalu lintasat pelayanan kesehatat pelayanan kesehatpusat pelayanan kesehataniga belasinseminasi buatan dan fasilitasidan bimbingan untuk pembuatan surat izin melaksanakan inseminasi simi): melaksanakan fasilitasi pengujian dan sertifikasi bibit ternak, melaksanakan distribusi nitrogen cair, semen beku dan sarana prasarana pendukung kegiatan inseminasi buatan kepada petugas inseminasi buatan: melaksanakan pengembangan dan pemeliharaan ternak untuk tujuan pembibitibitan ternmpat belas unit pelaksana teknis dinas benih ikan utd benih ikan dipimpin oleh seorang kepala dengan literatur kepala utd benih ikan. kepala utd benih ikan mempunyai tugas pokok membantu kepala dinasdalam melaksanakan kegiatan teknis bidang pengelolaan benih ikan. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada uraian tugas kepala utd benih ikan adalah sebagai berikut: menyusun rencana kerja dan program utd benih ikbenih ikan, cc., melaksanakan distribusi benih ikan: mengawasi dan mengendalikan pembenihan ikan, melaksanabenih ilima belas unit pelaksana teknis dinas pasar hewan ternak dan ikan utd pasar hewan ternak dan ikan dipimpin oleh seorang kepala dengan literatur kepala utd pasar hewan ternak dan ikan. kepala utd pasar hewan ternak dan ikan mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis pasar hewanasar hewan ternak danasar hewan ternak dan ikan, melaksanakan dan mengendalikan distribusi hewan ternak dan ikan, melaksanakan pendataan pendaftaran dan mengendalikan pasar hewan ternak dan ikan, menyusun dan merumuskan kebutuhan pasar hewan ternak ikan, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan dan pengembangan pasar hewan dan ikan, dan menyusun dan merumuskan standar manajemen pasar hewan dan ternaternak danternak danasar hewan ternak dan ikan: melaksanakan pengelolaan urusan umum, keuangan, kepegawaian dan sarana prasarana utd pasar hewan ternak dannam belas unit pelaksana teknis dinas pemotongan hewan utd pemotongan hewan dipimpin oleh seorang kepala dengan literatur kepala utd pemotongan hewan. kepala utd rumah potong hewan mempunyai tugas pokok membantu kepala dinaspemotonganotongan hewanhewan pada rumah potong hewan, menyusun dan merumuskan standar manajemen rumah potong hewan tempat pemotongan ungotongotongotongan hewan, melaksanakan pengelolaan urusan umum, keuangan, kepegawaian dan sarana prasarana utd pemotongan hewanpeternakan dan perikbaru yang lebih baikeksplosif adalah serangan organisme pengganggu tanaman yang sifatnya mendadak, populasinya berkembang dan menyebar luas dengan cepat. radiasi adalah tindakan pemusnahan terhadap tanaman, organisme pengganggu tumbuhan, dan benda lahewan adalah semua binatang yang hidup darat maupun air, baik yang dipelihara maupunhidupan manusia. bibit ternak adalah semua ternak hasil dan untuk diproduksi. inseminasi buatan ib) adalah memasukan mani kedalam alat kelamin hewan betina sehat dengan menggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar hewan tersebut menjadi bunting. transfer embrio alih mudah adalah pengalihan embrio mudah hasil fertilisasi dari induk pengganti untuk berlangsungnya kepentingan. peternrnak. anthropozoonosis adalah penyakit, yang dapat menular dari hewan kepada manusia dan sebaliknya. kesehatan masyarakat veterinermenyembelih adalah tindakan mematikan hewan menurut agama islam, tindakan tindakan selanjutnya pada hewan yang telah dimatikan itu serta semua tindakan tindakan lain, yang nyata nyata dapat dipandang sebagai tindakan tindakan persiapan yang langsung berhubungan dengan usaha mematikan. rumah pemotongan hewan adalah suatu. hasil bahan asal hewan adalah bahan asal hewan yang telah diolah. daging adalah bagian bagian dari hewan yang disembelih atau dipotongsusu adalah cairan yang diperoleh darikedalamnya sesuatu bahan lain. telur adalah telur unggas.laboraturium adalah suatu ruangan yang berisi seperangkat peralatan kesehatan untuk melaksanakan suatu pengujian dan pengukuhan diagnos daya ikan adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya. lingkungan sumberormon hipoksia adalah senyawa kimia yang dibentuk oleh organ endokrin yang kecil dan kompleks yang menempel pada tangkai hipotalamus. pengelolaan perikanan adalah semua upaya termasuk proses yang terintegrasi, dalam pengumpulan informasi analisaperencanaan, konsultasi pembuatan keputusan alokasi sumber daya kanan implementasi, serta penegakan hukum dari peraturan perundang undangan bidang perikanan yang dilakukanolahpenangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperolanservasi sumber daya ikan adalah perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya ikan termasuk ekosistem jenis dan genetik untuk menjamin keberadaannyangolahan ikan adalah rangkaian kegiatan dan atau perlakuan dari bahan baku ikan sampai produk akhir untuk konsumsi manusia. pemasaran hasil perikanan adalah segala kegiatan usaha yang berkaiatan dengan arus penyerahan hasil perikanan dari produsen konsumen melalui langkah langkah yang meliputi perencanaan, penentuan harga, promosi dan distribusi hasil perikanan yang akan memuaskan kebutuhan pembeli, baik pembeli aktual maupun potensiabudidaya. pembenihan perikanan yang selanjutnya yang selanjutnya disingkatpembenihan adalah semua kegiatan menghasilkan benih ikan dengan cara terkendali yang meliput pemeliharaan telur, larva sampai menghasilkan benih. bab tugas umum jabatan struktural setiap jabatan struktural pada dinas pertanian, peternakan dan perika, peternakan dan perikanan dinas pertanian dan perikanan dipimpin oleh seorang kepala dengan literatur kepala dinas pertanian, peternakan dan perikanan. kepala dinas pertanian, peternakan dan perikanan mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam melaksanakan fungsi dan tugas pembantuan bidang pertanian, peternakan dan perikanan. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada uraian tugas kepala dinas pertanian, peternakan dan perikanan adalah sebagai berikut: menetapkan administrasi dan mengawasi kegiatan yang berkaitan denganpenyusunan program, ketatausahaan, rumah tangga dan keuangan dinas dan kepegawaian dinas, menetapkcc. menetapkan kebijakan, pedoman dan bimbingan serta mengawasi penyelenggaraan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian, mengawasi pembangunan, pemeliharaan, pemanfaatan dan rehabilitasi jaringan irigasi skala kabupaten, mengawasi pengadaan, penyediaan, peredaran dan penyaluran serta penggunaan pupuk dan pestisida wilayah kabupaten, mengawasi bimbingan penerapan standar mutu pupuk dan pestisida, mengawasi pelaksanaan kebijakan serta identifikasi dan inventarisasi kebutuhan dan pengembangan alat dan mesin pertanian, mengawasi bimbingan penerapan, pemantauan, penggunaan dan penerapan standar mutu benih kabupaten, mengawasi pelaksanaan bimbingan pembiayaan usaha agrobisnis, mengawasi pelaksanaan identifikasi, pemantauan serta pengendalian organisme pengganggu tanaman skala kabupaten,, il. mengawasi penerapan teknis budaya tanaman pangan dan hortikultura, mengawasi pelaksanaan bimbingan usaha bidang tanaman pangan dan hortikultura, mengawasi bimbingan penyelenggaraan panen, pasca panen dan pengolahan hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura, mengawasi bimbingan dan penyelenggaraan pemasaran dan pengembangan sarana usaha pertanian tanaman pangan dan hortikultura, mengawasi pengembangan statistik dan sistem informasi tanaman pangan dan hortikultura, dan menetapkan dan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan kawasan peternakan dan perikanan, menetapkan kebijakan dan mengawasi kegiatan penerapan alat dan mesin peternakan, perikanan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, |
haa rubahandiundangkan trenggalek ttdeknis pengorganisasian dinas kesehatansehatsehatsehatan. bab kedudukan dinas kesehatan merupakan unsur unsur penyelenggaraningkatan mutu pelayanan kesehatan dan sarana pelayanan kesehatan, pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi pelayanan kesehatan, dan pelaksanaan fungsikefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga.farmasian, alat kesehatan (alves) dan perbekalan kesehatan rumah tangga part)kesehatan rumah tangga menyelenggarakan fungsi: penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi kefarmasian, alves dan part, penyusunan petunjuk teknis pengelolaan kefarmasian, alves dan part, menyusun, mengadakan dan mengalokasikan kebutuhan obat obatan, alves dan perbekalan kesehatan, pelaksanaan pembinaan, pengelolaan, pengendalian dan pengawasan obat dan perbekalan kesehatan, penyusunan pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap yang terkait dengan program pembinaan, pengelolaan dan pengendalian obat dan perbekalan kesehatan, melaksanakan sertifikasi penyuluhan keamanan pangan industri rumah tangga dan produksi pangan industri rumah tangga, pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi kefarmasian, alves dan perbekalan kesehatan rumah tangga, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinnyelenggarakan fungsi: penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi sumber daya manusia kesehatan, penyusunan petunjuk teknis pengelolaan sumber daya manusia kesehatan, cc. penyusunan perencanaan kebutuhan, pendayagunaan dan pengembangan tenaga kesehatan, perencanaan kebutuhan dan analisis beban kerja tenaga kesehatan dalam rangka pengadaan, penempatan, pemindahan dan distribusi tenaga kesehatan, penjabaran pedoman standar diklat fungsional dan teknis dalam rangka peningkatan mutu tenaga kesehatan, pelaksanaan registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga dan institusi kesehatan, pelaksanaan penilaian angka kredit tenaga kesehatan, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan, pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi sumber daya manusia kesehatanrincian tugas pokok dan fungsi dinas kesehsehatsehatsurveilans dan imunisasi pelayanan kesehatan dan gizi seksi seksi seksi pencegahan dan kefarmasian, alat promosi dan pengendalian penyakit kesehatan dan perbekalan pemberdayaan masyarakat menular kesehatan rumah tangga seksi seksi seksi tema marne sma kesehatan kerja dan menular dan kesehatan jiwa bupati sukamara olah raga ttd utd ahmad firman bab iii susunan organisasi susunan organisasi dinas kesehatan terdiri dari kepala dinasesehatan masyarakatrumuskan kebijakan, penyelenggaraan, pembinaan dan pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesehatesehatan, pelaksanaan evaluasi,keluarga dan gizipenyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi kesehatan keluarga dan gizi masyarakat, penyusunan petunjuk teknis pengelolaan kesehatan keluarga dan gizi, pelaksanaan pengelolaan, pembinaan dan pengembangan kesehatan keluarga dan gizi, peningkatan usaha perbaikan kesehatan keluarga dan gizi, pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi kesehatan keluarga dan gizi, dan pelaksanaan fungsiromosi dan pemberday: a.penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi promosi dan pemberdayaan masyarakat, penyusunan petunjuk teknis promosi kesehatan dan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat ukm), pelaksanaan, pemantauan, pembinaan, pengendalian, evaluasi program promosi kesehatan dan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (ukm): pengembangan kemitraan lintas sektor, swasta, lembaga swadaya masyarakat (lsm) dan kelompok masyarakat potensial kesehatan, pembinaan dan advokasi serta pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan, pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi promosi dan pemberdayaan masyarakat, dan pelaksanaan fungsikesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah ragalingkungan, kesehatan kerja dan olah ragnyelenggarakan fungsi: a.penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga sesuai, b.penyusunan petunjuk teknis pengelolaan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga, cc. pengumpulan, pengolahan dan analisis data kesehatan lingkungan, pembinaan dan pengawasan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga, pelaksanaan upaya peningkatan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga, pengendalian dan pengawasan upaya sanitasi institusi tempat umum dan tempat pengolahan makanan, pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksirveilans dan imunis: penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi surveilans dan imunisasi, penyusunan petunjuk teknis surveilans dan imunisasi, cc. pengumpulan, pengolahan dan analisis data surveilans dan imunisasi, pelaksanaan pengamatan penyakit potensi kejadian luar biasa klb), penyakit menular, penyakit tidak menular dan penyakit lintas batas, pelaksanaan penanggulangan terhadap faktor resiko yang berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa (klb), pelaksanaan monitoring, evaluasi,menulamenular, penyusunan petunjuk teknis pencegahan dan pengendalian penyakit menular, cc. pengumpulan, pengolahan dan analisis data pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit menulartidak menular serta kesehatan jiwa, penyusunan petunjuk teknis pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa, cc. pengumpulan, pengolahan dan analisis data pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa, pelaksanapelayanan dan sumber daya kesehatan.berikan oleh pimpinan. bidang pelayanan dan sumber daya kesehatanpelayanan kesehatan. kepala seksi pelayananlayanankesehatan menyelenggarakan fungsi penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi pelayanan kesehatan, penyusunan petunjuk teknis pelayanan kesehatan, pengelolaan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan mutu pelayanan kesehatan dan sarana pelayanan kesehatan, |
salinan dag aan rms uerintah provinsi kabupatenengan tidak memberatkan masyarakat dan dunia usah, terdiri dari jenis belanja pegawai, barang dan jasa, dan modal, pelaksanaan pembangunan desa terdiri dari jenis belanja barang dan jasa, dan modal, pembinaan kemasyarakatan desa terdiri dari jenis belanja barang dan jasa, pemberdayaan masyarakat desa, terdiri dari jenis belanja barang dan jasa, belanja tidak terduakan,tunjangan badan permusyawaratan desag nilai manfaatnya kurang dari (dua belas) bulan,keputusan bupati sumedangdimaksud bahwa aset desa dapat diasuransikan sesuai dengan kemampuyang berlakukepala daerahrhatik.ahwa insentif rt rw merupakan bantuan kelembagaan yang digunakan untuk operasional rukun tetangga dan rukun warga yang dibayarkan secara lumpur,sumedang tentang pengadaan barang dan jaantara kepala desa dengan bpsetahun angsuran sebelumya xix sisa penghematan belanja atau akibat lainnya bidang penyelenggaraan pemerintah desa spec horror pensnasiantetap danturjangan spa trafo2foperasionatperkantoran mpe fosoperasonatseo sepepefon fopersonarsmyaw sisa penghematan belanja atau akibat lainnya bidang pelaksanaan pembangunan desa sejak text perbaikan saluran irigasi) meja foa(pengaspalanjatandesa (obb sisa penghematan belanja atau akibat lainnya bidang pembinaan kemasyarakatan sok tes kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban w sisa penghematan belanja atau akibat lainnya bidang pemberdayaan masyarakat scpeofoaor kegiatan pelatihan kepaladesadanperangkat w , . sisa penghematan belanja atau akibat lainnya bidang tak terduga scpoheesfoafkesitanketadanluarbasa w aresumedangya pada apb desa dengan uraian sebagai berikut: desa apbn dana apbd membiayai untuk sejumlah 70ysumedangsetinggi tingginya.keuangandengan mempedomani peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasiprioritas pembangunan desa yang bersumber dari pendapatan dana desa dan lain lain, agar setiap desa membangun jalan lintas desa dan pembatas desa sebagaimana prioritas pembangunan pemerintah daerah dalam rkd tahun dengan mengusung temasesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang penataan dan penegasan batasbupati sumedang, ttd eka settahun anggaran sinkronisasi kebijakan pemerintah desa dengan kebijakan pemerintah daerah kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional. dalam rencana kerja pemerintah daerah rkd) tahun merupakan penjabaran dari rencana kerjempat) dari rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten sumedang tahun serta memasuki momentum berakhirnya paruh ketiga ipjpkepala daerah periode tahun maka tema pembangunan daerah kabupaten sumedang tahun adalah. berkaitan dengan hal tersebut, berikut prioritas pembangunan daerah rkd) tahun meningkatnya pertumbuhan ekonomi kabupaten sumedang, terwujudnya infrastruktur kawasan pengembangan ekonomi baru, meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah dalam mendorong pengembangan wilayah, meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakatketahanan pangan daerah, meningkatnya kualitas lingkungan hidup berkelanjutan, terwujudnya kelembagaan pemerintah yang efisien dan efektif:partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan lestarinya nilai nilai kegunaan, program unggulan pemerintah daerah tahun adalah sebagai berikut lingkar selatan, poros sukamara lembang, bendungan beureumbeungeut, bendungan renggang, jaringan irigasi dan penyelesaian permasalahan warga yang terkena genangan waduk jatigede, reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa,rdesaan dan tunjangan aparatur pemerintah desa dan tunjangan rt rw, peningkatan kesejahteraan guru pns honorer, buruh, tenaga kesehatan, dan pns lainnya tpp, peningkatan tunjangan ustadz, kyai guru ngaji, pesantren, mesjid, tpa, mdt, mui, ormas, seni budaya, olahraga, dan kepemudaan, penataan kota dan pklhasil sinkronisasi kebijakan tersebut dicantumkan pada rkp desa dalam bentukanggaran belanja dalam rancangan apb desa bidang bidang bidang bidang bidang prioritas aan terduga desa desa kata masyarakat meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat meningkatnya pertumbuhan ekonomi kabupaten sumedang, meningkatnya ketahanan pangan daerahterwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah : lestarinya nilai nilai kegunaan keterangan: kolom diisi dengan prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam rkd kabupaten sumedang tahun, dan kolom diisi dengan jumlah antaraantara lain hasil bumdes yang berlakuusaha desa, obyek hasil bumdes dan seterusnya sesuai kode rekening berkenadapatan yang bersumber dari tanah bengkok atau sebutan lainya pengelolaanaset, obyek pasarsurat keterangankelompok pendapatan transfer terdiri atas jenis apbd kabupaten. dana desa dianggarkan sesuai peraturan bupati mengenai besaran penerimaan dana desa tahun dalam hal peraturan bupati,penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari bagi hasil pajak daerah kabupaten dan retribusi daerah yang diterima dari pemerintah kabupaten didasarkan pada alokasi belanja bagi hasil pajak daerah dari pemerintdesa yang belum direalisasikan oleh pemerintpenganggaran alokasi dana desa add)biaya masukan tahun anggaran bupati lampung barat, menimbang bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja dan anggaran serta kelancaran dan terbitnyamaka dipandang perlu untuk anggaran pada satuan kerja perangkat daerah dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran tahun anggaransimelakukan koordinasi dan atau pembinaan atas pelaksanaan kegiatan yang melibatkan personil satuan kerja perangkat daerah skpd) lainnya. tim pelaksana pengadaan tanah adalah tim yang melaksanakan proses pengadaan tanah dan auditabelpm dan ppm. sistem informasi manajemen daerah barang milik daerah sima bmd) adalah aplikasi yang dipergunakan guna melakukan manajemen terhadap pengelolaan barang milik daerah. sistem informasi perencanaan pembangunan daerah sippa) adalah aplikasi yang dipergunakan guna penyusunan dan penayangan informasi perencanaan pembangunan daerah. tim penyusun adalah tim yang bertanggungjawab untuk melakukan penyusunan hasil kerja tertentu. tim analisa adalah tim yang melakukan analisa terhadap suatu hal yang dianggap perlu untuk dianalisis yang menghasilkan suatu atau beberapa dokumen yang harus didokumentasikan dalam sebuah buku hasil analisistim pembina tim koordinasi adalah tim yang bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan koordinasi. tim juri adalah tim yang bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan. tenaga teknis adalah karyawan yang bertugas membantu pimpinan dalam bidang keteknikan tertentu. tim kerja adalah tim yang melakukan tugas tertentu dan melakukan fungsinya secara rutin. pengelola keuangan adalah petugas yang diberikan tanggung jawab dalam melakukan pengelolaan keuangan. narasumber adalah seseorang yang dipandang memiliki pengetahuan yang lebih terhadap sesuatu yang dibicarakan atau diperbincangkan. moderator adalahrohaniawan adalah orang yang mendampingi saat pengambilan sumpahitransport peserta adalah sejumlah uang yang diberikan kepada seorang peserta yang hadir dalam suatu acara rapat kegiatan pelatihan dllbab standar biaya standar biaya masukan berfungsi sebagai: batas tertinggi, atau estimasi. batas tertinggi sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah besaran biaya yang tidak dapat dilampaui untuk menghasilkan biaya komponen keluar output). estimasi sebagaimana dimaksud dalamketentuan dan besaran standar biaya masugguna anggaran kuasa pengguna anggaran dalam menyusun rencana kinerja anggaran satuan kerja perangkat daerah rka skpd) menggunakan standar biaya masukan sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini, dalam rangka penyusunan rka skpd, dan satuan harga lainnya yang ditetapkan oleh bupati. pengawasan atas penggunaan standar biaya masukan sebagaimana dimaksud pada dan satuan harga lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. besaran honorariumpen.rnya nilai aset berwujud. bab tahun tanggal juni lampiran peraturan bupati lampung barat nomor tahun tanggal juni ketentuan pada standar biaya masukan tahun anggaran honorarium tim koordinasi tim pembina tim pengawas internal. dan pembentukannya dilakukan secara selektif, efektif dan efisien. honorarium tim redaksi penyiaran.. untuk narasumber type adalah narasumber yang berasal dari pejabat daerah atau yang setara pimpinan daerah yang ada lainnya kabupaten), untuk narasumber type adalah narasumber yang berasal dari kepala badan dinas, untuk narasumber type iii adalah narasumber yang berasal dari pejabat eselon iii: untuk narasumber type adalah narasumber yang berasal dari pejabat eselon iv. honorarium tenaga teknisuntuk tenaga teknis lapanganuntukuntukuntuk honorarium tim kerja sipil diberikan kepada tim yang melaksanakan tugas pengelolaan dan pengoperasian sipil. j . untuk honorarium tenaga teknis pengelola spipise diberikan kepada petugas yang melaksanakan tugas pelayanan spipise. untuk honorarium tim kerja sima bmd diberikan kepada tim yang melaksanakan tugas pengelolaan sima bmd. il. untuk honorarium tim penyusun apbd dan penyusunan perubahan apbd diberikan kepada tim yang melaksanakan tugas penyusunan apbd dan perubahan apbd. transport peserta sosialisasi bimbingan teknis pelatihan.pelaksanaan kegiatan tingkat kecamatan. untuk pemberian bantuan transport kepada peserta diberikan untuk perjalanan pergi pulang pp) berkegiatan.uan polisi pamong prajasatuan orang jam orang hari orang bulan orang kali, untuk pelaksanaan (satu) kali tugas dalam suatu rangkaian kegiatan, contoh (satu) kali penjurian dalam tangkai lomba. orang kegiatan, untuk pelaksanaan (satu) kali kegiatan, contoh transport peserta bintik pelatihan sosialisasi. orang paketvip very important people. kombupati lampung barat, dto mukhlis basri lampiran peraturan bupati lampung barat nomor tahun tanggal juni besaran standar biaya masukan tahun anggaran no| uraian satuan biaya tim kerja honorarium tim koordinasi tim .o.pembina tim pengawas internal oil oo. lo. pengarah .i |. .l. d2. penanggung jawab loh. so. ketua mmi. bo. lo. wak ketua .o.i.i |. mo. o. sekretaris |. |. .l.o. kil sekretaris . |. loo anggota oo . |. .l.i . pimpinan redaksi |. oo. d . peran redaksi lo. redaktur . u. |. mo. koo reporter lo |. |. ooh. oo. editor oo. |. lo. design grafis . . cm. ir. staf produksi. .i |. bo. staf redaksi |. |. lo. penulis majalah . . .l. pembuat artikel . . .l. il: penyiar . u.iob |. .|. kepala radio |. |. .l. kepala studio .i .iob . . u.i4. music director . lo.i oo |. eonorsosalsasi bimbang a . pool. teknis pelatihan do. lo. ie. narasumber kabupaten oo. .o. narasumber type mm. narasumber type |. |. do. narasumber type . .|. do. narasumber type |. .l. moderator oil oil pooh. moderator . ii. iok . .l. id. penata pengajar |. .u.o. penata pengajar gol. iv .u.o. penata pengajar gol. lo |. li. widyaiswara .i.ii |. u.o. widyaiswara gol. iv |. |. u.o. widyaiswara gol. |. |. oo. oo. instruktur oil. |. do. struktur gol. iv .i.idd |. instruktur gol. iii ino| uraian satuan biaya .l.o. pendamping instruktur . .|. oo. i.h nor pelatih |. |. honor peserta sosialisasi bimbingan u. kuis pelatihan ni! tenaga teknis bd. . honorarium tenaga keagamaan oo. .l.i . insentif iman besar ob .l.d insentif khatib . |. mo. io. insentif marbot bo. ko. penceramah . i.i |. lh. rohaniawan . . .l.o. petugas doa dalam kegiatan lo. i . admin agency . |. lo. admin rup . u.iob |. bo. id. network admin .i .iob . bo. operator komputer |. |. bo. oo. web admin oo. . .l. oo. pengolah data petugas entry editing mo. . validasi pengumpul data visioner .| .honorarium tenaga teknis terlatih ob. .l.i . tenaga teknis lapangan ob . do. pengawas teknis lapangan .l. . tenaga fasilitator pendamping ob .l.i. tenaga fasilitator |. |. .u.& ketua tim juri .ii. |. me. . anggota tim juri . .i |. .l.o. pengelola perpustakaan kabupaten .l. i:. kepala pelaksana inspeksi tambang ob u.s. inspektur tambang |. lm. do. kepala seksi |. |. .l. kepala regu pemadam ob .l. il: penata tari musik ii. |. . pejabat penetap tim penilai angka kredit okg |. pejabat pengusul tim penilai angka kredit okg . personil kersik |. okg |. staf khusus sekretariat daerah kabupaten .l. kampung barat |o00000000.food iii teknisi instalasi listrik jaringan ki. komputer 000000000oooool id. tenaga ahli perancang perundang oommmmhnmn undangan yaman mmm tim pakar dprd kabupaten lampung ann oom. pengawas kesmavet o . . petugas gangguan reproduksi ob porno backer error hama. . |. pds ro oi. mob ide zoonosis . namakan ab. nil. uraian satuan biaya pom te. ketua benaneuan amal. om. . pengelola logistik imunisasi puskesmas ob om. pengelola logistik imunisasi kabupaten bong bantuan operasional kesehatan .l. pengujian sampel ' parameter| .|d: honorarium tenaga teknis lainnya ) | oo. ix. kader posyandu . penjaga stand oo koro i.penjaga pintu air . .i oo. penjagal juru sembelit halal ob korea om petugas lapangan |. oom. o . tenaga pengepakan paket i . petugas pbk oo okg oo. . dirjen lagu . okg .i honorlainnya uang saku peserta bimbingan teknis pelatihan . oom. &. yang saku anggota pataka okg oom. i . saku personil koor bade okg upah kebersihan aula (saat oom. pelatihan rapat) hwa menwenenwewe oom. upah penyusunan pembahasan dokumen ob oer . o. upah petugas survey |. oom. upah tenaga kebersihan kantor ob oom. upah tenaga make orang transport peserta sosialisasi pelatihan untuk pelaksanaan ibu kota oom kabupaten |. oil peserta dari kecamatan balik bukit, okg oom. kau, batu brak, belalai, batu ditulis. peserta dari lombok meminang, sekincau, okg way tenang, kebun tebu, air hitam, ohm gedung surian, dan sumber jaya. peserta dari pagar dewa, bandar negeri okg por sum dan andre bemnooomomone transport peserta sosialisasi pelatihan oom. untuk pelaksanaan kecamatan o mbox . io. serta dari pekon kecamatan oke s0. ooh ppk) o mo( . ieo. nilai pagu danas.d rp.100juta ob pia pagu dana rp. juta s.d rp. pia pagu dana rp. juta s.d rp. . to. nilai pagu dana rp.500juta s.d rp. miliar ' ' ' '| nilai pagu dana diatas rp. miliar no| uraian satuan biaya . honorarium tim kerja lpse 0oooooooil . .m. ie. penanggung jawab ob pohon. do. ketua . lo. id. sekretaris . i.iob .l.i. koordinator administrator ob .o. koordinator verifikator |. |. .l.o. koordinator helpdesk ob .l.i. koordinator pelatihan ob anggota . lk. |. .l.i . penanggung jawab |. pooh. do. ketua ii. . lo. id. sekretaris .i.i |. oo . domain nomoouo. . .(i: .honorarium tim kerja sipil oil mo. ketua oooooii. |. .u. do. sekretaris . i.i |. . io. admin sipil . ob |. lo. k. operator sipil badan dinas kantor) ob . do. operator sipil kecamatan) one pen get pooh. spipise (kp3m) or. d:. petugas front office er. :. petugas back office si. petugas tata usaha oom administrasi pengelola spipise ob honorarium tim penyusun apbd dan o.lo.penyusunan perubahan apbd oil oo. mana nan. senyawa biar polo lo, porno . wiki ketua mor namo. oo: porno ten set error namo. soo: oom kil sekretaris |. ob.ioi( d0: pmmmnnhonn anggota mmantoo 0o: oom. o pengolah data |. honorarium tim kerja sima bmd .m. ie. penanggung jawab pooh. do. ketua ii. . mo. id. sekretaris . |. ooh. ta. admin oo. .l. ii: bendahara penerima skpd .l.& bendahara penerima dppkad .l. . bendahara penerima ppid li. bendahara pengeluaran ob .l.o. bendahara pengeluaran ppid .k.o. bendahara pengeluaran kecamatan ob .l. i:. pembantu ketatausahaan keuangan no| ' ' uraian ' satuan biaya pencatat pembukuan ul. badan dinas kantor) rr : pen pembukuan kecamatan) ob nombre pengelola gaji ori oo:ooo oom tt: pengelola gaji diknas om. t2: pengurus barang badan dinas kantor) ob s00. oo. pengurus barang kecamatan) ob oom operator akrual badan dinas kantor) ob oom operator akrual kecamatan) ob operator online badan dinas oom operator online kecamatan) ob 1s operator rup badan dinas kantor) ob o mem operator sirup kecamatan) ob honor tim kerja sistem informasi perencanaan pembangunan daerah onm non (sippa) nama bahan afi rmmmmhomomom ketua mohon onta. orn bonn . seks mnhemmmo berperan hoan.o nn nbrunn nn daan ngan sippa|| nanah berganti has oom st. operator sippa badan dinas kantor) ob omi. operator sippa kecamatan) honor tim analisis statistik (kerjasama onn bon dengan bps) aan main mbl pengarah . voli. .|. .penanggung jawab . motor depan kelola nneennnaanannamamaammfo maan bensin hoan. orn mrborn n teman laki ketua mah beraneka so:o0o oom do. baris . voli. .l. rmmmnhoman anggota yani mnt moms 0o: rkd, kpj, kua pas kabupaten, evaluasi ambon rkd, laki kabupaten senna oom honorarium penyusunan dokumen oom. honorarium membahas dokumen oom honorarium pembuat artikel ' '' | lembar oom ganti kerugian tanah s.d rp. milyar |. oom. ketua merangkap anggota oom. sekretaris merangkap anggota op ermmmmnnhonn anggota san oem oo:ooo ganti kerugian tanah rp. milyar s.d oom. ketua merangkap anggota nominee mm sekretaris merangkap anggota op pen ann nya. nana bisa.c polo oom. i. ganti kerugian tanah diatas rp. milyar oom. ketua merangkap anggota op oom. sekretaris merangkap anggota op pen ann nya.) aan biasa.co olo no| uraian satuan biaya iii. honorarium pengadaan barang jasa . pejabat pengadaan oo. pengadaan barang pekerjaan konstruksi jasa |. lainnya sampai dengan rp. juta. oo. lo. sc. pejabat pengadaan paket pengadaan jasa konsultansi sampai dengan c.rp s juta hb. lo. sc. pejabat pengadaan paket nilai pagu pengadaan diatas rp. juta bo. sharp 500juta 000000000ol oil pb. ketua omi i. . mm. sekretaris . |. do. anggota o .l.i |. d2. nilai pagu pengadaan diatas rp. juta co. rp: milyar ' .ooo .i.ii be. ketua oo. ii. |. mm. sekretaris . |. do. anggota o .i.i |. nilai pagu pengadaan diatas rp. milyar bo. rp milyar oil oo. bo. ketua ooo.ii. |. mm. sekretaris . |. be. anggota oo . i.iip |. nilai pagu pengadaan diatas rp. milyar oom. bo. rp s milyar ool oil oo. bo. ketua ii. o|. oh. sekretaris . .|.i |. do. anggota o .ol.i |. .l. do. nilai pagu pengadaan diatas rp. milyar be. ketua i. |. mm. sekretaris . |. be. anggota oo . .oi ui.ii |. .|.p: panitia pengadaan barang mobil oo. nilai pagu pengadaan diatas rp. juta co. arp 5o0juta oil. be. ketua i. |. mm. sekretaris . |. do. anggota o .l.i |. d2. nilai pagu pengadaan diatas rp. juta oom. bo. milyar oil be. ketua ooo.ii. |. ohm. sekretaris .|.i |. do. anggota o .l.i |. nilai pagu pengadaan diatas rp. milyar bo. rp milyar oil oo. be. ketua oo. ik. |. cm. sekretaris . |. lm. anggota oo . .i . ino| uraian satuan biaya nilai pagu pengadaan diatas rp. milyar oom. bo. rp s milyar ool oil oo. be. ketua .iki. mm. sekretaris . |. u. anggota o .ol.i |. .|. . nilai pagu pengadaan diatas rp. milyar be. ketua o.ii. . mm. sekretaris . |. be. anggota o .oi.iip |. nilai pagu pengadaan diatas rp. juta s.d . rp: juta oolbooooo oil oo. be. ketua oo. ko. |. cm. sekretaris . |. do. anggota .l.i . pagu pengadaan diatas too juta bo. p.250juta .00ol oil bo. ketua i. . ooh. sekretaris . |. do. anggota .ol.i |. nilai pagu pengadaan diatas rp. juta c0. arp 5o0juta oil. be. ketua oo. ii. |. cm. sekretaris . |. do. anggota o .l.i |. nilai pagu pengadaan diatas rp. juta oom. bo. milyar oil be. ketua .ii. |. ohm. sekretaris . |. do. anggota o .l.i |. .l.d. nilai pagu pengadaan diatas rp. milyar be. ketua oo. ii. |. ohm. sekretaris .|.i |. do. anggota o .l.i |. anita ybeyabat penerima hasil ob. pekerjaan bodo. pengadaan barang pekerjaan konstruksi jasa lainnya sampai dengan mo. rp:200juta elbow oo. do. pejabat penerima . |. pengadaan jasa konsultansi sampai pemohon. dengan rp. juta nhmwnnenl memo ornmnon ooo dapat penerima op. li.i uraian satuan biaya pengadaan barang pekerjaan konstruksi jasa lainnya diatas rp. lo. atas.d rp.500juta pl. mmb kemudi aan aamanfenaaop ii. mo. sekretaris . ln. anggota oo. . . (iv. biaya pengeluaran lain lain . biaya lembur . vang lembur .ii. .i. . . vang makan lembur |. oh |. . biayapiket |. |. . .i: vang makan satpol pp) . vang pengamanan satpol pp) . . vang makan pemadam lo. vang piket . lo. ooo |. ban dan .| snackuntuk tamu vip . |. snack untuk tamu vip |.ok |. snack untuk tamu umum |. |. . makan untuk tamu vip |.ok . . |.&: makan untuk tamu vip |. |. makan untuk tamu umum bupati lampung barat, dto mukhlis basri |
bupati provinsi kalimantan timur nomor tahun tentang pedoman lingkungan dengan rahmat tuhan yang maha menimbang bahwa informasi publik merupakan salah satu bentuk pelayanan dalam rangka pemenuhan masyarakat memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembangunan dan sebagai bentuk pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan; bahwa meningkatkan pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien sebagai salah satu upaya pelaksanaan reformasi birokrasi lingkungan pemerintah daerah kabupaten perlu disediakan akses pelayanan informasi publik melalui media sosial; bahwa dalam rangka presiden nomor tentang pengelolaan publik dan memberikan dalam pelaksanaan media monitoring dan analisis konten media terkait dengan kebijakan dan program pemerintahmedia sosial pemerintah daerah kabupaten berau;pemanfaatan media sosial instansi pemerintah berita negara republik indonesia nomor menetapkan tentang pedoman umum dalam peraturan bupati ini, yang dimaksud dengan: daerah adalah kabupatendinas adalah dinas komunikasi dan informatika kabupaten berau. instansi adalah perangkat daerah unit pelaksana teknis lembaga non dilingkungan pemerintah kabupaten bertugaskhalayak adalah masyarakat pengguna pelayanan media sosial. media sosial adalah media berbasis internet yang bersifat web dan terbuka bagi siapa saja, yang memungkinkan para penggunaannya dengan berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi, berkolaborasi, berbagi serta menciptakan dan berbagi isi. informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda tanda yang mengundadan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. adalah data diri atau identitas seseorang atau organisasi dalam dunia maya.keikutsertaan dan keterlibatan yaitu penyampaian informasi melalui media sosial yang diarahkan mendorong keikutsertaan dan keterlibatan khalayak dengan cara memberikan komentar, tanggapan, dan kepada instansi; dan dapat diakses dengan dan diketahui oleh siapa saja, kapan saja, dimana saja dalam menyampaikan pesan secara benar, dan apa adanya. pengelolaan media sosial dilaksanakan deng; integritas, yaitu sikap dan menjaga etika; profesional, yaitu memiliki pendidikan, keahlian, dan keterampilan dibidangnya; responsif, yaitu menanggapi dengan cepat dan tepatline) yang tidak berbasis internet (offline); dan keterwakilan, yaitu pesan yang disampaikan mewakili kepentingan instansi, kepentingan pribadi. pedoman pengelolaan media sosial dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan bagi instansi dalam mengelola media sosial. pedoman pengelolaan media sosial sebagaimana dimaksud pada bertujuan untuk:bungan masyarakat; meningkatkan pelayanan informasi instansi menghasilkan layanan informasi yang berkualitas;manfaat dan sasaran pedoman pengelolaan media sosial sebagaimana dimaksud dalam bermanfaat meningkatkan pengertian dan pemahaman penggunaan media sosial pada instansi dalam rangka: menyebarkan informasi pemerintah daerah agar menjangkau berbagai lapisan masyarakat; membangun peran aparatur sipil negara dan masyarakat melalui media sosial; mensosialisasikan strategi dan tujuan pembangunan depan; meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat terhadap kebijakan dan program pemerintah daerah; dan menggali aspirasi, opini dan masyarakat terhadap kebijakan dan program pemerintah daerah. pedoman pengelolaan media sosial sebagaimana dimaksud dalam meliputi:; terselenggaranya hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara instansi dan media; terwujudnya keterpaduan pengelolaan media sosial secara optimal, efektif, efisien; dan terciptanya media sosial yang menghasilkan reputasi instansi yang semakin baik. iii bagian kesatu strategi pengelolaan media sosial dilakukan dengan strategi merancang pesan yang tepatbagian kedua pelaksanaan pengelolaan media sosial dilaksanakan dengan langkah sebagai berikut: menentukan khalayak sasaran yang tepat sesuai dengan segmentasi etnografis; memilih dan membuat media sosial yang sesuai dengan khalayak sasaran; media sosial resmi instansi; petugas dan pejabat; (sudah dijelaskan dalam didefinsi mengenai petugas dan pejabat) membuat dan mengunggah pesan dengan melakukan tagging; memantau percakapan; menjawab komentar, atau pertanyaan khalayak; menganalisis dan menyajikan seluruh khalayak sebagai umpan balik bagi pembuatandan aspirasi khalayak; dan menyebarluaskan kebijakan dan tidak lanjut pelaksanaan program. penunjukkan media sosial resmi instansi dan penunjukkan petugas dan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan media sosial ditetapkan dengan keputusan kepala instansi. media sosial yang dapat dijadikan sebagai resmeliputi informasi terkait kegiatan masing masing instansi; aktual yang terjadi kabupaten dan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi kalimantan timur dan pemerintah daerah. bagian ketiga mekanisme pengeloladalam pelaksanaan pengelolaan media sosial, instansi pengelola media sosial memperhatikan etika yang meliputi: menjunjung tinggi kehormatan instansi pemerintah daerah; memiliki keahlian, kompetensi, objektivitas, kejujuran dan integritas; menjaga rahasia negara dan melaksanakan sumpah jabatan; menegakkan etika yang berlaku agar tercipta citra dan reputasi instansi pemerintah daerah; menghormati kode etik aparatur sipil negara; menyampaikan dan menerima informasi publik yang benar, tepat dan akurat; menghargai, menghormati dan membina solidaritas serta baik instansi dan perorangdalam pelaksanaan pengelolaan media sosial, setiap pengelola wajib: menguasai, memahami, dan melaksanakan sistem dan ketentuan yang berlaku, dalam pelayanan informasi; membangun komitmen tinggi mendukung pelaksanaan pelayanan informasi melalui media sosial;; dan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang undangan dalam pelaksanaan tugas. sarana dan prasina menunjang efisiensi dan efektivitas pelaksanaan layanan informasi melalui media sosial diperlukantrofi atau telepon seluler. laporan dan bagian kesatu laporanberau melalui dinas. laporan sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat: gambaran kebijakan pelayanan informasi melalui media sosial yang dimiliki; khalayak; pembahasan mengenai isi pesan; komentar tentang isi pesan; sharing dan pesan yang dikirimkan; pesan yang diteruskan;meningkatkan kualitas pelayanan informasi melalui media sosial. bagian keduagunakan sebagai bahan perbaikan kinerja layanan informasi melalui media sosial berikutnya. pembiayaan pembiayaan yang timbul akibatvmuharram diundangkan tanjung rede pada tanggal, lampiran nomor tahun tanggal tentang pedoman lingkungan pedoman media sosial blog,lembaga. blog dapat menggunakan. mikroblog,microblogging yang populer antaranya adalah twitter dan berbagi (media sharing),whatsapp, telegram, line, wechat, dsb.; situs jejaring sosial, yaitu situs yang menghimpun anggotanya berdasarkan kesamaan tertentu; seperti kesamaan minat, hobi, sekolah, asal usul, dan profesi. diantara situs jejaring sosial yang paling populer adalah facebook, kopral, space, friendster, hi5, google+, linkedin, beo, orbit, ning, path dan lain lain. wiki merupakan situs yang memungkinkan para pesertanya berkolaborasi menciptakan sebuah karya;forum, yaitu situs yang memungkinkan para penggunanya membahas topik tertentu; indonesia situs forum yang paling populer adalah situs review, yaitu situs yang membahas hal hal yang disukai para pesertanya; yang paling populer antaranya adalah goodreads dan help. bagan alur mekanisme layanan informasi melalui media sosial pelayanan informasi media media instansi media instansi menerima pertanyaan komentar kritik saran menjawab pertanyaan komentar mengirim jawaban kritik saran pada media mengirim jawaban sosialawaban pertanyaan komentar kritik saran sudah tersedia petugas media sosial lansung menjawab pertanyaan komentar saran kritik tersebut. apabila pertanyaan komentar kritik saran merupakan kewenangan instansi lain, dan tidak dapat dijawab langsung oleh petugas, petugas menghubungi instansi tersebut. instansi terkait memberikan terhadap pertanyaan komentar kritik saran melalui petugas media sosial dalam maksimal (dua empat) petugas media sosial menjawab pertanyaan komentar kritik saran berdasarkan jawaban dari instansi terkait. ditetapkan tanjung rede muharram diundangkan tanjung rede pada tanggal, itabupati tulungagbahwasudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dpelayanan informasi publik pejabat pengelola informasi dan dokumentperaturan daerah kabupaten tulungagung nomoadalah dinas daerah kabupaten tulungagung. badan adalah badan daerah kabupaten tulungagf .asakabupatenrtulungagung, syari mulyo diundangkan tulungagung padat maret sek daerah, ir. indra fauzi, mm. pembina utama madya nip2017 bagan struktur organisasi pengelola layanan informasi dan dokumentasi kabupaten tulungagung pembina bupati wakil bupati pengarah sekretaris tim pertimbangan pejabat daerah selaku atasan eselon ii.b setda kabupaten, ppidkelurahan desa bidang bidang bidang bidang fasilitasi pendukung pengolahan data pelayanan sengketa dan sekretariat dan klasifikasi informasi dan informasi pmid informasi dokumentasi bupati tulungagung, syari lyo lampiran peraturan bupati tulungagung nomor tahun tanggal maret format daftar informasi publik jenis ringkasan pejabat penanggung waktu dan bentuk informasi jangka informasi isi unit satker jawab tempat informasi aib wajib informasi waktu atau informasi yang pembuatan pembuatan yang aji wali pepes retensi diumumkan diumumkan diumumkan yang menguasai (atau penerbit informasi tersedia waktu secara serta merta setiap saat dikecualikan informasi informasi berkala bupatntulungagung, syari mulyo daerah tidak termasuk informasi dan dokumentasi yang dikecualiknaradiberikan sesuai dengan kepatutan, kepentingan umum, dan ataukabupaten. pedoman mengenai sop ppid sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. bagian ketiga did did paling sedikit memuat a.nomor, b.ringkasan isi informasi, cantum pada lampiran ii, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati inihubunyiapkan bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah dibidang angkutan, menyiapkan bahan perumusan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan bidang angkutan, melaksanakan program kerja dan kegiatan bidang angkutan, melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang angkuorang dan terminal mempunyai tugas: menyusun rencana kegiatan seksi angkutan orang dan terminal,orang dan terminal, menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan seksi angkutan orang dan terminalorang: menyiapkan data sebagai bahan pemrosesan perizinan pengusahaan angkutan sisa) trayek perbatasan dan trayek dalam kota, penerbitan rekomendasi angkutan penumpang umum serta rekomendasi penerbitan izin trayek angkutan orang antar kota, memproses penerbitan izin terkait angkutan orang dan terminal lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangan undangan, mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan penetapan tarif angkutan orang perdesaan dan perkotaan, melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana terminal, halte dan jembatan penyeberangan: memantau kedatangan, pemberangkatan, penyajian daftar jadwal perjalanan dan daftar tarif mobil penumpang umum serta pengelolaan retribusi terminal sesuai dengan ketentuan yang berlaku: menyiapkan bahan pemberian peringatan dan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan jam perjalanan, ketentuan rute dalam izin trayek dan masa berlakunya izin trayek dilingkupi terminal: melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas seksi angkutan orang dan terminalbarang, khusus dan laut mempunyai tugas: menyusun rencana kegiatan seksi angkutan barang, khusus dan laut:barang, khusus dan laut: menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan seksi angkutan barang, khusus dan lautbarang, khusus dan laut: menyediakan dan memfasilitasi sarana dan prasarana pelayanan bidang angkutan barang, khusus dan laut termasuk menyiapkan data dan fasilitasi pelabuhan nasional pada seksi angkutan barang, khusus dan laut khususnya untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang mempunyai cakupan areanya lingkungan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang undangan, menyiapkan data sebagai bahan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengaturan tata cara pengangkutan hewan, izin kuli pelabuhan dan terminal, melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pengangkutan barang dan angkutan laut, memproses pemberian dispensasi bagi kendaraan angkutan barang khusus untuk menggunakan jalan terlarang atau melalui jalan bukan kelasnya untuk kepentingan bongkar muat karena sifat barang yang dimuat tidak dapat dipindah pecah:, memproses penerbitan rekomendasi angkutan penumpang barang, memproses perizinan usaha pelayaran rakyat super) lintas kabupaten serta menyiapkan bahan penetapan besar tarif angkutan laut: memproses penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal: il. memproses penerbitan izin terkait angkutan barang, khusus dan laut lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangan undangan, melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas seksi angkutan barang, khusus dan lautndalian dan operasi bidang pengendalian dan operasi mempunyai tugas: menyusun program kerja bidang pengendalian dan operasigendalian dan operasi, menyiapkan bahan perumusan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan bidang pengendalian dan operasi, melaksanakan program kerja dan kegiatan bidang pengendalian dan operasi, melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang pengendalian dan tiban dan keselamatan jalan mempunyai tugas: menyusun rencana kegiatan seksi ketertiban dan keselamatan jalan: mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan operasional seksi ketertiban dan keselamatan jalan: menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan seksi ketertiban dan keselamatan jalan: menyediakan dan memfasilitasi sarana dan prasarana terhadap pelayanan bidang ketertiban dan keselamatan jalan khususnya untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang mempunyai cakupan area lingkungan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang undangan, melaksanakan sosialisasi dan pembinaan ketertiban dan keselamatan jalan kepada masyarakat dan atau pengguna jalan, melakukan audit dan inspeksi keselamatan lla jalan daerah: melakukan pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan serta penyidikan terhadap kendaraan wajib uji sesuai ketentuan peraturan perundangan undangan, memfasilitasi pengawasan dan pengendalian lalu lintas pada kawasan tertib lalu lintas dan kegiatan khusus, melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas seksi ketertiban dan keselamadan pengendalian perparkiran mempunyai tugas: menyusun rencana kegiatan seksi pengelolaan dan pengendalian perparkiran, mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan operasional seksi pengelolaan dan pengendalian perparkiran, menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan seksi pengelolaan dan pengendalian perparkiran, menyiapkan data sebagai bahan pemrosesan penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir: melakukan pelayanan, pengasapan dan pengendalian perparkiran, melakukan pengelolaan dan pemantauan retribusi parkir sesuai dengan ketentuan yang berlaku: melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas seksi pengelolaan dan pengendalian perparkilike hukum, anik suwardi nip memutuskan: menetapkan peraturan bupati tentang penjabaran tugasrhubungan yang selanjutnya disebut dinas adalah dinas perhubungan kabupaten trenggalek. kepala dinas adalah kepala dinas perhubungan kabupaten trenggalek. sekretariat adalah sekretariat pada dinas perhubungan kabupaten trenggalek. sekretaris adalah sekretaris pada dinas perhubungan kabupaten trenggalek. bidang adalah bidang pada dinas perhubungan kabupaten trenggalek. sub bagian adalah sub bagian pada sekretariat pada dinas perhubungan kabupaten trenggalek. seksi adalah seksi pada bidang pada dinas perhubuhubuhubungan: mengoordinasikan pelaksanaan program bidang perhubungan::lalu lintas bidang lalu lintas mempunyai tugas: menyusun program kerja bidang lalu lintas sebagai penjabaran rencana strategis dinas, merumuskan kebijakan pemerintah daerah dibidang lalu lintas, cc. merumuskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dibidang lalu lintas, melaksanakan program kerja dan kegiatan bidang lalu lintas, melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas bidangdan rekayasa lalu lintas mempunyai tugas: menyusun rencana kegiatan seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas, mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan operasional seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas: menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas, menyiapkan data sebagai bahan penetapan rencana induk jaringan lla daerah, melaksanakan monitoring dan tindakan korektif terhadap fungsi perlengkapan jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, melaksanakan pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, melaksanakan kegiatan dan menyiapkan data sebagai bahan persetujuan hasil analisa dampak lalu lintas yang ditimbulkan oleh rencana maupun adanya fasilitas umum, pemukiman, serta pusat kegiatan central business district) melaksanakan kegiatan secara terpadu kajian ruas dan simpang serta alternatif pemecahan agar tercipta lalu lintas yang tertib, aman, lancar dan selamat, melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas seksi manajemen dan rekayasainformatika lalu lintas angkutan jalan mempunyai tugas: menyusun rencana kegiatan seksi data dan informatika lalu lintas angkutan jalan,informatika lalu lintas angkutan jalan: menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan seksi data dan informatika lalu lintas angkutan jalan, melaksanakan inventarisasi data perhubungan secara keseluruhan sebagai data dasar perumusan kebijakan urusan perhubungan, melaksanakan survey teknis dibidang perhubungan sebagai bahan kajian untuk mengembangkan dan meningkatkan pelayanan dibidang perhubungan: mengelola sistem informasi manajemen lalu lintas angkutan jalan: menyiapkan bahan publikasi dan informasi kepada masyarakat terkait kebijakan dibidang perhubungan, melaksanakan pemantauan lalu lintas dengan menggunakan alat elektronik: melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas seksi data dan informatika lalu lintas angkurangan jalan umum mempunyai tugas: menyusun rencana kegiatan seksi penerangan jalan umum, mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan operasional seksi penerangan jalan umum, menyiapkan bahan perumusan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dibidang penerangan jalan umum, menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan seksi penerangan jalan umum, melaksanakan pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan penerangan jalan umum pada jalan kabupaten: melaksanakan pengawasan dan penertiban penerangan jalan umum, melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas seksi penerangan jalangkutan bidang angkutan mempunyai tugas: menyusun program kerja bidang angkutan sebagai penjabaran rencana strategis dinas, |
peraturan bupati kepulauan aru nomor tahun tentang program legislasi daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa menimbang mengingat bupati kepulauan aru, bahwa perencanaan program legislasi daerah merupakan kewenangan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing masing satuan kerja perangkat daerah; bahwa perencanaan sebagaimana dimaksud pada huruf telah diamanatkan dalam undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perang mbentukan produk hukum daerah.s2, tambahan l.lembaran negara republik indonesia nomor 523a1s8, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor memutuskan peraturan bupati tentang program legislasikepulauan aru. pemerintah kabupaten adalah pemerintah kabupaten kepulauan aru. bupati adalah bupati kepulauan aru. satuan kerja perangkat daerah selanjutnya disingkat skpd adalah satuan kedua perangkat daerah kabupatenprogram legislasi daerah adalah instrumen perencanaan.n pembentukan produk hukum daerah yang disusun terencana terpadu dan sistematis. produk hukum daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusoleh bupati. keputusan bupati adalah penetapan pelaksanaan perd.a dan atau r1. penetapanjuan ?tujuan disusunnya peraturan bupati kerja perangkat daerah skpd) dalam lang akan direncanakan satuan ke{a kepulauan aru. ini adalah sebagai pedoman satuan men rusun program legislasi daerah perangkat daerah skpd) kabupaten bab produk hukum daerah produk hukum daerah terdiri atas: peraturan daerah; peraturan bupati; dan keputusan bupati. bab iii perencanaan bagian kesatu perencanaan pen5susunan perencanaan pen susunan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam meliputi kegiatan:berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran; danyang tidak berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran. pen5susunan judul sebagaimana dimaksud pada huruf disusun apabila ada perintah peraturan pemenang undangan dan kondisi daerah yang memerlukan suatu dasar hukum. bagian kedua tata cara pen5susunan kepala satuan perangkat daerah skpd) membentuk tim guna men rusun program legislasi daerah yang dibutuhkan satuan perangkat daerah skpd) yang dapat melibatkan seluruh komponen satuan perangkat daerah skpd). bab penetapan kepala satuan perangkat daerah skpd) menetapkan keputusan kepala satuan perangkat daerah skpd) tentang program legislasi daerah paling lama (satu) bulan sejak peraturan daerah kabupaten kepulauan aru tentang anggaran pendapatan belanja daerah diundangkan. keputusan kepala satuan perangkat daerah skpd) sebagaimana dimaksud pada digunakan sebagai dasar pengajuan keputusan bupati tentang pa kpa, bendahara, pengurus dan penyimpan barang. contoh keputusan satuan perangkat daerah skpd)perubahan kepala satuan perangkat daerah skpd) dapat mengubah keputusan sebagaimana dimaksud dalam apabila terjadi perubahan rencana kegiatan satuan perangkat daerah skpd) dan adanya perintah peraturan perundang undangan. pembuahan keputusan sebagaimana dimaksud pada harus dilaporkan:r kepada bupati, dengan tembusan bagian hukum dan hamta bupati kepulauan aru, ttd johan gong akan dobj tanggal juli zo|z aris daerah kabupaten kepulauan aru, jumpa daerah kabupaten kepulauan aru tahun 2oi7 nomor salinan sesuai dengan aslinya bagian dan ham, ttd no\ry edwin melissa lampiran peraturan bupati kepulauan aru nomor tahun tentang program legislasi daerah. bentuk produk hukum daerah bentuk rancangan keputusan kepala skpd keputusan kepala. (nama skpd) ike,p .( skpd) . tentang (nama skpd) kepala skpd, menimbang bahwa guna menunjang kelancaran pembentukan produk hukum pada . (nama skpd) perlu menetapkan keputusan (kepala skpd) tentang program pembentukan produk hukum . (sebutkan nama skpd) tahun . mengingat undang undang nomor tahun o1l tentang pembentukan peraturan perundang undangan; undang undang nomor tahun ol4ol5; peraturan daerah kabupaten kepulauan aru nomor . tahun tentang. tahun tentang pedoman pelaksanaantahun tentang penjabarankeputusan kepala (nama skpd) tentang program pembentukan produk hukum daerah . (nama skpd) tahun f,satu menetapkan program pembentukan produk hukum . nama skpd) tahun. sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini; keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. ditetapkan dobj pada tanggal kepala skpd nama pangkat nip f,dua lampiran keputusan . (kepal,a skpd) ike .(kode skpd) . tanggal: pembentukan program legis.,asi daerah (skpd) kepala skpd, nama pangkat nip bupati kepulauan aru, ttd johan gong judul produk hukum |
bupati minahasa utara peraturan bupati minahasa utara nomor tahun ia, hala bupati minahasa utara, menimbang :a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkmaka perlu adanya ketentuan khusus pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri bagi aparatur sipil negara lingkungan inspektorat kabupaten minahasa utara, bahwa untuk meningkatkan mutu pengawasan, hasil pengawasan yang objektif dan untuk meningkatkan insentif khusus bagi aparat pengawas fungsional pemerintah daerah mengingat kegiatan perjalanan dinas yang dilaksanakan bukan hanya berada satu lokasi saja tetapi berada diberbagai tempat yang berbeda, sehingga dianggap perlu untuk diatur khusus, cc. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf dan harus perlu &ordalam peraturan bupati ini yang dimaksud: aparatur sipil negaraaparatur sipil negara dalam peraturan bupati ini adalah aparatur sipil negara pada inspektorat kabupaten minahasa utara, pejabat yang berwenang adalah bupati, wakil bupati, inspektur lingkungan kabupaten minahasa utara, perjalanan dinas dalam daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan dalam wilayah kabupaten minahasa utara untuk kepentingan negara daerah atas perintah pejabat yang berwenang:aparatur sipil negara untuk melaksanakan perjalanan dinas dan merupakan satu kesatuan dengan surat pelaksanaan perjalanan dinas spp): surat pelaksanaan perjalanan dinas adalah surat perintah perjalanan dinas kepada aparatur sipil negara, laporan perjalanan dinas adalah suatu bentuk catatan tertulis tentang, tempat kedudukan adalah wilayah tempat dimana inspektorat kabupaten minahasa utarayang sehebat mungkin. aparatur sipil negara, yaitu bagi inspektur kabupaten minahasa utara, surat perintah tugas spt) dan surat pelaksanaandan kesra sekretariat daerah kabupaten atas nama bupati minahasa utara, bagi pejabat eselon iii, eselon dan pejabat fungsional serta staf dilingkungan inspektorat kabupaten minahasa utara, surat perintah tugas spt) ditandatangani oleh inspektur kabupaten minahasa utara dan, apabila inspektur kabupaten minahasa utara berhalangan sebagaimana dalam maka penandatanganan surat perintah tugas spt) dapat didelegasikan kepada sekretaris inspektorat kabupaten minahasa utar secara tertulis. serta. besarnya satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam daerah bagi aparatur sipil negara sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan inisurat pelaksanaan perjalanan dinas spp) merupakan bukti pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas, bagi aparatur sipil negara, atau selambat lambatnya (lima belas) hari sesudah kembali tempat kedudukan untuk laporan hasil pemeriksaan para pejabat yang telah diberi kewenangan untuk menerbitkan surat perintah tugas spt) dan surat pelaksanaan perjalanan dinas spp) dalam peratur, peraturan bupati minahasa utarkabupaten minahasa utarcseehadidi ditetapkan firma (ruwaummantoaan pada tanggal #estm bagan yok bupati minahasa utara aiu nn ee khan dengan hormat bupati minahasa utara untuk tanda tangani diundangkan airmadidi pada tanggal akeyaei pit. sekretaris daerah kabupaten minahasa utara ep. b u arnold wilayah, ssp.mm. berita daerah kabupaten minahasa utara tahun nomor na. err isl s#lalat sl, #|3ls akan snn yak a30 menganga ninnin bee 3ae six uni sz. ia: rg da . oo? ( ) kej ( ) cc? (#) |
salinan pres den republik indonesia peraturan presiden republik indonesia nomor tahun tentang tata cara pei{susunan pokok pikiran kebudayaan daerah dan strategiol7 tentang pemajuan kebudayaan, perlu menetapkan peraturan presiden tentang tata cara pen5susunan pokok pikiran kebudayaan daerah dan strategi kebudayaan; undang undang dasar negara republik indonesia tahuni7 nomor lo4, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor mengingat memutuskan menetapkan pres den republik indonesia memutuskan: peraturan presiden tentang tata cara penyusunan pokok pikiran kebudayaan daerah dan strategi kebudayaan. bab ketentuan umum dalam peraturan presidenpres den republik indonesiah ang verse tenggaranya aktivitaspresiden ini mengatur: tata cara pen susunan pokok pikiran kebudayaan daerah kabupaten kota; tata cara pen susunan pokok pikiran kebudayaan daerah provinsi; tata cara penyusunan strategi kebudayaan; pemantauan dan evaluasi; dan pendanaan. bab tata cara penyusunan pokok pikiran kebudayaan daerah kabupaten kota bupati walikota menyusun pokok pikiran kebudayaan daerah kabupaten kotaara pres den republik indonesbupati walikotakabupaten kota;; identifikasi sarana dan prasarana kebudayaan kabupatenkotakabupaten kota. analisis dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf mencantumkan tujuan, sasaran, tahapan kedua, capaian tiap tahapan kerja, serta indikator capaian untuk implementasi pemajuan kebudayaan kabupaten kota. pokok pikiran kebudayaan daerah kabupatenkota sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh bupati walikota. pokok pikiran kebudayaan daerah kabupatenkota pres den republik indonesia pen5susunan pokok pikiran kebudayaan daerah kabupaten kota sebagaimana dimaksud dalam dilakukan melalui tahapan: perencanaan; pengumpulan data mengenai: keadaan terkini dari perkembangan objek pemajuan kebudayaan kabupaten kota; sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan, dan pranata kebudayaan kabupaten kota; sarana dan prasarana kebudayaan kabupaten kota5susunan naskah pokok pikiran kebudayaan daerah kabupaten kota; dan penetapan pokok pikiran kebudayaan daerah kabupatenkota.kabupaten kota. pres den republik indonesiamenjadi dasar gubernur dalam penyusunan dan dimuat dalam pokok pikiran kebudayaan daerah provinsi kabupatenkota, dan penetapan pokok pikiran kebudayaan daerah kabupatenkota sebagaimana dimaksud dalam diatur dengan peraturan menteri. bab iii tata cara penyusunan pokok pikiran kebudayaan daerah provinsi gubernur men5rusun pokok pikiran kebudayaan daerah provinsi dengan melibatkan masyarakat melalui wakil para ahli yang menyusuwakil para ahli yang terlibat dalam pen susunan pokok pikiran kebudayaan daerah kabupatenkota dalam provinsi dan atau pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh gubernur. ketentuan. pres den republik indonesia ketentuan mengenai kriteria wakil para ahli yang men5rusun pokok pikiran kebudayaan daerah kabupaten kota dan atau pemangku kepentingan dalam pen5susunan pokok pikiran kebudayaan daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan menteri. pokok pikiran kebudayaan daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam berisi: pokok pikiran kebudayaan daerah kabupaten kota dalam wilayah provinsi tersebut; identifikasi keadaan terkini dari perkembangan objek pemajuan kebudayaan provinsi; identifikasi sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan, dan pranata kebudayaan provinsi; identifikasi sarana dan prasarana kebudayaan provinsiprovinsiprovinsi. pokok pikiran kebudayaan daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh gubernur. . pres den republik indonesia penyusunan pokok pikiran kebudayaan daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam dilakukan melalui tahapan: perencanaan; konsolidasi data mengenai: keadaan terkini dari perkembangan objek pemajuan kebudayaan provinsi; sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan, dan pranata kebudayaan provinsi; sarana dan prasarana kebudayaan provinsi susunan naskah pokok pikiran kebudayaan daerah provinsi; dan penetapan pokok pikiran kebudayaanmenjadi bahan dasar menteri dalam penyusunan strategi kebudayaan. 14. pres den republik indonesia5susunan naskah pokok pikiran kebudayaan daerah provinsi, dan penetapan pokok pikiran kebudayaan daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam diatur dengan peraturan menteri. bab tata cara penyusunan strategi kebudayaan menteri men5rusun strategi kebudayamenteri; visi pres den republik indonesia visi pemajuan kebudayaan (dua puluh) tahun depan;tetapkan oleh presiden. penyusunan strategi kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan melalui tahapan: perencanaan; konsolidasi data mengenai: dokumen pokok pikiran kebudayaan daerah kabupatenkota; dokumen pokok pikiran kebudayaan daerah provinsi; dokumen kebudayaan lainnya indonesia; peta perkembangan objek pemajuan kebudayaan seluruh wilayah indonesia; peta perkembangan faktor budaya luar objek pemajuan kebudayaan;; identifikasi sarana dan prasarana kebudayaan seluruh wilayah indonesia; peta permasalahan dalam pemajuan kebudayaan seluruh wilayah indonesia; dan analisis permasalahan dalam pemajuan kebudayaan seluruh wilayah indonesia. pengolahan pres den republik indonesia pengolahan data; analisis atas hasil pengolahan data; pen5susunan naskah strategi kebudayaan; dan penetapan strategi kebudayaan. dalam melakukan analisis atas hasil pengolahan data sebagaimana dimaksud dalamsebagaimana dimaksud dalam diatur dengan peraturan menteri. bab pemantauan dan evaluasi pemantauan dan evaluasi terhadap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. 2l. pres den republik indonesia t2 pemantauan dan evaluasi terhadaptentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam dan diatur dengan peraturan menteri. bab pendanaan pendanaan pen5susunan pokok pikiran kebudayaan daerah kabupatenkota dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten kota. pendanaan pen)s provinsi. pendanaan pen5susunan strategi kebudayaanttd cahyonga.n negara republik indonesia nomor a91presiden lulpelaksanaan penanganan perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anakgelolaan data gender dan anak;;presiden republik indonesia; deputi bidang kesetaraan gender; deputi bidang pemenuhan hak anak; deputi bidang partisipasi masyarakat; deputi bidang perlindungan hak perempuan; deputi bidang perlindungan khusus anak; staf ahli menteri bidang penanggulangan kemiskinan; staf ahli menteri bidang hubungan antar lembaga; dan staf ahli menteri bidang pembangunan keluarga. bagian kedua sekretariat kementerian sekretariat kementerian berada bertanggung jawab kepada menteri. sekretariat kementerian dipimpin kementerian. bawah dan oleh sekretaris; koordinasi dan pen susunan rencana, program, dan anggaran kementeriankesetaraan gender; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang kesetaraan gender; pen5susunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang kesetaraan gender; pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang kesetaraan gender; pen5susunan data gender; pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang kesetaraan gender; pelaksanaan administrasi deputi bidang kesetaraan gendereputi bidang pemenuhan hak anak deputi bidang pemenuhan hak anak berada bawah dan bertanggung jawab kepada menteri;per lulusan kebijakan bidang pemenuhan hak anak; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang pemenuhan hak anak; pen5susunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pemenuhan hak anak; pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pemenuhan hak anak; pen)susunan data pemenuhan hak anak; pemantau.an, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang pemenuhan hak anak; pelaksanaan presiden republik indonesia pelaksanaan administrasi deputi bidang pemenuhan hak anak; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh menteri. bagian kelima perumusan kebijakan bidang partisipasi masyarakat; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang partisipasi masyarakat; pen)susunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang partisipasi masyarakat; pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang partisipasi masyarakat; pen)susunan presiden republik indonesia pen susunan data partisipasi masyarakat; pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang partisipasi masyarakat; pelaksanaan administrasi deputi bidang partisipasi masyarakat; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh menteri. bagian keenam;; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang perlindungan hak perempuan; penyusunan. presiden republik indonesia _10_ pen5susunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang perlindungan hak perempuan; pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang perlindungan hak perempuan5susunan data perlindungan hak perempuan;; pelaksanaan administrasi deputi bidang perlindungan hak perempuan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh menteri. bagian ketujuh deputi bidang perlindungan khusus anak deputi bidang perlindungan khusus anak berada bawah dan bertanggung jawab kepada menteri;; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang perlindungan khusus anak; pen5susunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang perlindungan khusus anak; pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang perlindungan khusus anak5susunan data perlindungan khusus anak;; pelaksanaan administrasi deputi bidang perlindungan khusus anak;t2;kesepuluhharus men5rusun analisis jabatan, peta .jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan lingkungan kementerian. presiden republik indonesia_16_7indonesia hukum dan ttdersalah legislatif dan asisten bersalah legislatifperlu diberikan tunjangan jabatan fungsional bersalah legislatif dan asisten bersalah legislatif\ 'r( ilir ()ri ill:i',, i,lc l06l fl)l. dalam peraturan presiden ini yang dimaksud dengan: tunjangan jabatan fungsional bersalah legislatifbersalah legislatif, yang selanjutnya disebut tunjangan asistebersalah legislatifdiberikan tunjangan bersalah legislatif dan asisten bersalah legislatif setiap bulan. :ir,'' llo o(. lln 3. presiden republik indonesia besaran tunjangabersalah legislatif dan asisten bersalah legislatifbersalah legislatif dan asisten bersalah legislatif undang undangan. tata cara pembayaran dan penghentian pembayaran tunjangan bersalah legislatif dan asisten bersalah legislatifttd 'annaisai ah legislatif dan asisten bersalah legis.aktif tunjangan jabatan fungsional perisai ah legit.aktif jabatan fungsional besaran tunjangan jenjang jabatan fungsional keahlian bersalah legislatif ahli madya rp1. bersalah legislatif ahli muda rp922. bersalah l,legislatif ahli pertama rp50risai.ah legislatif dan asisten ezu salah legis aktif tunjangan jabatan fungsional asisten ezu salah legislatif jabatan fungsional besaran tunjangan jenjang jabatan fungsional keterampilan asisten bersalah l"legislatif penyelia rp749. asisten bersalah l,legislatif mahir rp432. asisten bersalah legislatif terampil rp34hu presiden republik indonesia nomor tahun tentang perolehan tanah dan pengelolaan pertanahan ibu kota nusantara dengan rahmattuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang bahwa dalam rangka melaksanak, perlu pengaturan mengenai perolehan tanah dan pengelolaan pertanahan; bahwa pengaturan mengenai perolehan tanah dan pengelolaan pertanahan ibu kota nusantara perlu memperhatikan kepentingan hak atas tanah masyarakat wilayah ibu kota nusantara; bahwa ketentuan mengenai perolehan tanah dan pengelolaan pertanahan ibu kota nusantara sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahun tentang ibu kota negara perlu diatur lebih rinci agar dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel;presiden tentang peralihan tanah dan pengelolaan pertanahan ibu kota nusantara; undang undang dasar negara republik indonesia tahun mengingat l4l84l undang undang. presiden elik indonesrolehan tanah dan pengelolaan pertanahan ibu kota nusantara. bab ketentuan umum dalam peraturan presiden ini yang dimaksud dengan: menetapkan ibu kota negara adalah ibu kota negara kesatuan republik indonesia. ibu kota negara berfer,lang ibu kota neg presiden tepi.ablik indonesianah adalah permukaan bumi,kepentinganhak atas tanah yang selanjutnya disingkat hat adalah hak yang diperoleh dari hubungan hukum antara pihak yang bersebagian dilimpahkan kepada pemegang hak pengelolaan. rencana tata ruang yang selanjutnya disingkat rtr adalah hasil perencanaan tata ruang. kawasan strategis nasional ibu kota nusantara yang selanjutnya disebut ksn ibu kota nusantara adalah kawasan khusus yang cakupan wilayah dan fungsinya ditetapkan dan diatur dengan undang undang nomor tahun tentang ibu kota negaradan atau hutan produksi tetap menjadi bukan kawasan hutan. hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. babi . l4l844 presiden republik indonesia bab perolehan tanah ibu kota nusantara bagian kesatu umum perolehan tanah ibu kota nusantara dilakukan melalui mekanisme: pelepasan kawasan hutan; dan atau pengadaan tanah. bagian kedua pelepasan kawasan hutan pelepasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan pada kawasan hutan ksn ibu kota nusantara sehingga dapat digunakl2l kawasan hutan pada area yang ditetapkan sebagai wilayah ksn ibu kota nusantara sebagaimana dimaksud pada (l) dilepaskan statusnya sebagai kawasan hutan. pelepasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan memperhatikan dan memberikan perlindungan terhadap penguasaan tanah masyarakat, hak individu, atau hak komunal masyarakat adat. pelepasan presiden republik indonesia pelepasan kawasan hutdilakukan paling lama (tiga) bulan sejak permohonan pelepasan kawasan hutan yang diajukan kepala otorita ibu kota nusantara diterima dan dinyatakan lengkap oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan menyampaikan pemberitahuan lengkap atau tidak lengkapnya permohonan kepada kepala otorita ibu kota nusantara paling lama (tiga) hari sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada diterima. dalam hal pelepasan kawasan hutan yang dimohonkan belum ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada dan dengan peraturan presiden ini atas kawasan hutan yang dimohonkan dinyatakan telah dilepaskan dari kawasan hutan dan serta merta menjadi areal penggunaan lain. dalam hal terdapat penguasaan tanah kawasan hutan, penyelesaiannya dilakukan oleh otorita ibu kota nusantara dengan difasilitasi oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan. tata cara pelepasan kawasan hutngadaan tanah pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan melalui mekanisme; pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum; atau pengadaan tanah secara langsung. l2l pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada diselenggarakan untuk mendukung persiapan, pembantu.ngadaan tanah sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan memperhatikan hat masyarakat dan hat masyarakat adat. paragraf pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam huruf diselenggarakan melalui tahapan: perencanaan; persiapan; pelaksanaan; dan penyerahan hasil. l4l847 presiden republik indonesia (2t (s) tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan oleh otorita ibu kota nusantara. dalam hal diperlukan, tahapan perencanaantahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada disusun dalam bentuk ppi. dept sebagaimana dimaksud pada disusun oleh otorita ibu kota nusantara' dalam diperlukan, pen5susunan deptialdept disusutahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan oleh otorita ibu kota nusantara. kepala otorita ibu kota nusantara membentuk tim persiapan pengadaan tanah dalam waktu paling lama (lima) hari sejak dept diterima secara resmi. tim. presiden republik indonesia (s) tim persiapan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada dan keanggotaannya ditetapkan oleh kepala otorita ibu kota nusantara. tim persiapan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada bertugas: melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan; melaksanakan pendataan awal lokasi rencana pembangunan; melaksanakan konsultasi publik rencana pembangunan; menyiapkan penetapan lokasi pembangunan; mengumumkan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum;ugas tim persiapanetapan lokasi pembangunan ibu kota nusantara diterbitkan oleh kepala otorita ibu kota nusantara. tahapan pelaksanaan dan tahapan penyerahan hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang agraria pertanahan dan tata mangaragraf2. presiden republik indonesia paragraf pengadaan tanah secara langsung bab iii pengelola,aan pertanahan ibu kota nusantara bagian kesatu umum dalam rangka efisiensi dan efektivitas, perolehan tanah ibu kota nusantara dapat dilakukan melalui pengadaan tanah secara langsung sebagaimana dimaksud dalam huruf oleh otorita ibu kota nusantara dengan pihak yang berhak dengan cara jual beli, hibah, pelepasan secara sukarela, ruslan, atau cara lain yang disepakati. dalam hal pengadaan tanah secara langsung sebagaimana dimaksud pada tidak tercapai kesepakatan, perolehan tanah ibu kota nusantara menggunakan mekanisme pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. tanah ibu kota nusantara yang diperoleh dari pelepasan kawasan hutan dan atau pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan sebagai: barang milik negara; dan atau adp. l4l850 . presiden republik indonesia penggunaan dan pemanfaatan tanah yang diperoleh dari pelepasan kawasan hutan dan atau pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam sesuai dengan: rtr wilayah nasional; rencana zonasi kawasan antarwilayah selat makassar; rtr pulau kalimantan; rtr ksn ibu kota nusantara; dan atau rencana detail tata ruang ibu kota nusantara. rtr ksn ibu kota nusantara sebagaimana dimaksud pada huruf mengacu pada rencana induk ibu kota nusantara. bagian kedua hak pakai tanah ibu kota nusantara yang ditetapkan sebagai barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan tanah yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dan diberikan hak pakai kepada otorita ibu kota nusantara dan atau kementerian lembaga. hak pakai sebagaimana dimaksud pada merupakan hak pakai selama diserbu.akan untuk waktu yang tidak ditentukan dan dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. pemberian haktanahan. bagian ketiga. l4l85l presiden republik indonesia t2 bagian ketiga hak pengelolaan tanah ibu kota nusantara yang ditetapkan sebagai adp sebagaimana dimaksud dalam huruf dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai adp. tanah ibu kota nusantara yang ditetapkan sebagai adp sebagaimana dimaksud pada diberikan hak pengelolaan kepada otorita ibu kota nusantara. otorita ibu kota nusantara sebagai pemegang hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada diberikan kewenangan untuk: menyusun rencana peruntukan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai dengan rtr dan rencana induk ibu kota nusantara serta perincian rencana induk ibu kota nusantara; menggunakan dan memanfaatkan seluruh atau sebagian tanah hak pengelolaan untuk dig.akan sendiri atau pihak lain; dan menentukan tarif dan atau uang wajib tahunan. rencana peruntukan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai dengan rtr sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan rencana induk yang disusun oleh pemegang hak pengelolaan. rencana induk yang disusun oleh pemegang hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada mengacu pada rtr ksn ibu kota nusantara dan atau rencana detail tata ruang ibu kota nusantara. dengan presiden republik indonesia otorita ibu kota nusantara berwenang mengikatkan diri dengan perorangan atau badan hukum atas perjanjian pemanfaatan tanah ibu kota nusantara. perjanjian pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada merupakan kesepakatan para pihak yang tunduk pada hukum perdata dan dibuat hadapan pejabat umum. otorita ibu kota nusantara dapat memberikan jaminan perpanjangan, pembaruan, dan atau perpanjangan dan pembaruan sekaligus hat atas hak pengelolaan serta jaminan tarif dan atau uang wajib tahunan sesuai dengan persyaratan yang termuat dalam perjanjian pemanfaatan tanah. perpanjangan dan pembaruan sekaligus sebagaimana dimaksud pada diberikan paling cepat (lima) tahun setelah hat atas hak pengelolaan dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pemberian haknya. jangka waktu perjanjian pemanfaatan tanah dapat disesuaikan dengan kebutuhan investasi dan kebutuhan lainnya yang sejalan dengak pengelolaan yang penggunaan dan pemanfaatan seluruh atau sebagian tanahnya dikerjasamakan dengan pihak lain dapat dilekati hat atas hak pengelolaan sesuai dengan sifat dan fungsinya berdasarkan perjanjian pemanfaatan tanah. ar. presiden republik indonesia t4 (2t hat atas hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada berupa hak guna usaha, hak guna bangunan, atau hak pakai. hat atas hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada (21yangperuntukannya tidak sesuai dengan sifat dan fungsinya dapat dibatalkan. pemberian hak pengelolaan dan hat atas hak pengelolaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan bidang pertanahan. bab pengendalian pengalihan hak atas tanah ibu kota nusantara otorita ibu kota nusantara memiliki hak untuk diutamakan dalam pembelian tanah ibu kota nusantara. dalam rangka mencegah terjadinya pengalihan hat secara berlebihan dan terindikasi spekulatif dilakukan pengendalian pengalihan hat. pengendalian pengalihan hat sebagaimana dimaksud pada dilakukan terhadap tanah terdaftar maupun belum terdaftar yang berada wilayah ksn ibu kota nusantara. pengendalian pengalihan hat sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh kepala otorita ibu kota nusantara. pengendalian presiden republik indonesia pengendalian pengalihan hat sebagaimana dimaksud pada dilakukan terhadap perbuatan hukum dengan mekanisme jual beli melalui: akta pejabat pembuat akta tanah; akta perjanjian pengikatan jual beli; surat jual beli bawah tangan yang legalisasi atal u)aarrnerking leh notaris; dan atau surat jual beli bawah tangan lainnya' setiap pengalihan hat melalui jual beli sebagaimana demak jud dalam hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari kepala otorita ibu kota nusantara. pejabat pembuat akta tanah, notaris, camat, murah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain, atau pejabat yang berwenang lainnya dapat membuat akta atau surat sebagaimana dimaksud dalam ksn ibu kota nusantara setelah mendapat persetujuan pengalihan hat oleh kepala otorita ibu kota nusantara. ketentuan mengenai syarat dan tata cara permohonan persetujuan pengalihan hat sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan kepala otorita ibu kota nusantara. bab ketentuan lain lain seluruh bidang tanah wilayah ibu kota nusantara yang belum terdaftar tetap dapat didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. apabila. presiden republik indonesia tanah yang telah dikuasai masyarakat dan penggunaan serta pemanfaatannya telah sesuai dengan rtr dilakukan penataan oleh otorita ibu kota nusantara sesuai dengan rencana induk ibu kota nusantara dan perincian rencana induk ibu kota nusantara. (2t bab pengendalian pengalihan hatdiundangkan. mulai berlaku pada tanggal apabila pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud pad" "y"t diperoleh berdasarkan peralihan hat sejak ditetapkannya wilayah ibu kota nusantara maka harus mendapat persetujuan dari kepala otorita ibu kota nusantaraittd rasi hukum, jaman |
pres ion republik indonesia lampiran peraturan presiden tepi.ablik indonesia nomor tahun2o22 tet.tiang rencana tata ruang kawasan strategis nasional kawasan perkotaan gresik, bangkai"an, mojokerto, surabaya, sidoarjo, dan i,lamongan indikasi program utama rencana tata ruang kawasan strategis nasional kawasan perkotaan gerbangkertosusila kawasan indikasi program utama lokasi sumber pendanaan instansi pelaksana waktu pelaksanaan iii perwujudan struktur ruang sistem pusat permukiman kawasan perkotaan inti pres ideurabaya pembangunan, peningkatan, dan atau pemantapan pusat pemerintahan provinsi kota surabaya anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) provinsi pemerintah provinsi pemprov) pembangunan, peningkatan, dan atau pemantapan pusat pemerintahan kota dan atau kecamatan kota surabaya apbd kota pemerintah kota pemkot) pembangunan, peningkatan, dan atau pemantapan pusat pertumbuhan kelautan berupa sentra industri pengalaman dan sentra industri maritim kota surabaya anggaran pendapatan dan belanja negara apbn), apbd provinsi, apbd kota, dan atau sumber lain yang sah sesuai dengan kementerian kelautan dan perikanan kkp), pemprov, pemkot, dan atau masyarakatrdagangan kemenag), kementerian perindustrian kemenperinota surabaya apbn dan atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan kementerian pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi kemendikbudristek),menterian kesehatan kemenkes), pemprov, pemkot, dan atau masyarakat pres bekrafota surabaya apbn, apbd provinsi, apbd kota, dan dan atau sumber lain yang kementerian perhubungan kemenhub), pemprov, dan pemkot sahota surabaya apbn, apbd provinsi, apbd kota, dangu baot, dan atau masyarakat pembangunan, peningkatan, dan atau pemantapan pusat kota surabaya apbn, apbd provinsi, apbd semen pupr, kemendikbudristek, kota surabaya apbn kementerian pertahanan kemhan), tentara nasional indonesia tni), dan kepolisian negara republik indonesia polri) free ideemuan, pameran, dan sosial budaya kota, dan atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan kemenparekraf bakar bekraf, pemprov, pemkot,dan atau masyarakat kawasan perkotaan sekitarnya kawasan perkotaan gresikgresik kabupaten gresik apbn dan apbd kabupaten kementerian agraria dan tata ruang badan pertanahan nasional semen atr bpn) dan pemkab pres idedagangan dan jasa skala internasional, nasional, dankes, pemprov, pemkab, dan atau masyarakat presgresik kabupaten gresik apbn, apbd provinsi, apbd kabupaten, dan dan atau sumber lain yang kemenhub, pemprov, pemkab, dan atau masyarakat free ide republembangunan, peningkatan, dan atau pemantapan pusat kecamatan gresik kabupaten gresik apbn kemenyan, tni, dan polri pres ide republik indonesia t2 sahkementerian pertanian kementan), semen pupr, pemprov, pemkab, dan atau masyarakat pres ide refljeusat kegiatan perikanpublik indonesia l4 dan atauidayusidayuindustri kecamatan sidayuayu kabupaten gresik apbn, apbd provinsi, apbd kabupaten semen pupr, kemendikbudristek, kemenparekraf bakarbekraf, pemprov, pemkab dan atau masyarakat kawasan perkotaan mengantimengantimenganti kabupaten gresik apbn kemenyan, tni, dan polri freemengantikawasan perkotaan bangkalanbangkalancamatan bangkalan kabupaten bangkalan apbn, apbd provinsi, apbd kabupaten, kemenag, kemenperin, pemprov, pres ide republik indonesia t7dagangan dan jasa skala regional dan atau sumber lain yangkes, pemprov, pemkabngalambangkalan kabupaten bangkalan apbn kemenyan, tni, dan polritan, pemprov, pemkab, dan atau masyarakat free ide refljblik indonesia 2t pembangunan.tanah merahah merahdan atau pemkab presidenkampuskampus kabupaten bangkalantanjung bumijung bumi kabupaten bangkalan apbn dan apbd kabupaten semen atr bpn dan pemkabpertumbuhan kelautopecabangcabang kabupaten bangkalan apbn dan apbd kabupaten semen atr bpn dan pemkabkawasan perkotaan wonosaripunggung dan kecamatan wonosari kabupaten mojokerto danpunggung dan kecamatan wonosari kabupaten mojokerto apbn kemenyan, tni, dan polridansooko,sooko dan kecamatan trowulan kabupaten mojokertngembangan, peningkatan pusat kegiatan pariwisata, dan atau masyarakat freepeningkatan pusat kegiatan pertanianmagersari kotamagersari dan kecamatan kranggan kota mojokerto apbn dan apbd kota semen atr bpn dan pemkot presiden republik indonesia perundang undanganag, kemenperinkemenkes, pemprov, pemkotmagersari dankawasan perkotaan sidoarjosidoarjo kabupaten sidoarjo apbn dan apbd kabupaten semen atr bpn dan pemkab pres ideecamatan sidoarjokp, dan atau masyarakat presidenoraffeemen pupr, kemendikbudristek, kemenparekraf bakar bekraf, pemprov, pres ide regu baik indonesia _40_udara internasional dan nassidoarjo kabupaten sidoarjo apbn kemenyan, tni, dan polri pembangunan, peningkatan, dan atau pemantapan pusat kegiatan pertanian kecamatan sidoarjo kabupaten sidoarjo apbn, apbd provinsi, apbd kabupaten, dan atau kementan, pemprov, pemkab, dan atau masyarakat pres ion tepi.asemen pupr, pemprov, pemkakriankrian kabupaten sidoarjkrian kabupaten sidoarjmasyarakat pembangunan, peningkatan, dan atau pemantapan pusat kegiatan industri kecamatan krian kabupaten sidoarjo apbn, apbd provinsi, apbd kabupaten, kemenperin, pemprov, pemkab, dan atau masyarakat pres ide repires ion republik indonesia _45_lamonglamongan kabupaten lamongan apbn dan apbd kabupaten semen atr bpn dan pemkabpres ide republik indonesia salkemenhub, pemprov pemkab, dan atau masyarakat pres ion refldan pemkab, dan atau masyarakat pres ion regu baik indonesia _49ide refijlamongan kabupaten lamongan apbn kemenyan, tni, dan polri kawasan perkotaan brondong pacirrondong dan kecamatan paciranmenag, pemprov, pemkab dan atau masyarakat pres iotumbuhan kelautf ekkp, pemprov, pemkab, dan atau masyarakat pres ioumumbabatabatkecamatan babat kabupaten lamongan apbn, apbd provinsi, apbd kabupaten, kemenhub, pemprov, pemkab, dan atau masyarakat presumum penumpang dan angkutan barang regionaltaniusat pertumbuhan kelautan sentra kegiatan perikanan tangkap dan atau perikanan budidaya sentra kegiatan perikanan dan tangkap dan atau perikanan budidaya pres ide republik indonesia penataan perikan dan pemda pengembangan, peningkatan, dan pemantapan sentra kegiatan perikanan d, pemda, dan masyarakat sentra kegiatan usaha pengalaman presiden republik indonesia sentraterian koordinator bidang kemaritiman dan investasi kemenag marvel), dan semen atr bpn pengembangan, peningkatan dan pemantapdan masyarakat pres ide regu baentra industri maritim penata dan semen atr bpn pengembangan, peningkatan dan pemantapemenperin, kemenag marvel, kkp, menristekdikti, semen pupr, dan masyarakat presiden prasarana sistem jaringan transportasi sistem jaringan transportasi darat sistem jaringan jalan jaringan jalan arteri primer pembangunan, peningkatan, dan atau pemantapan jalan arteri primer meliputi: jalan batas kab. tuban bidang; jalan bidang belahan batas kota lamongan; jalan jaksa agung suprapto lamongan)ota lamongan batas kab. gresik; jalan p.b. sudirman lamongan); jalan batas kab. lamongan batas kota gresik; jalan dr. w.s. hosoda gresik); jalan kartini gresik); jalan veteran gresik); jalan gresik surabaya); jalan ikan orang dan ikan kakap surabaya); jalan tanjung perak surabaya); jalan sisingamangaraja jln. jakarta) surabaya); ketentuan peraturan perundang undangan pres ide republik indonesia jan. indikasi program utama lokasi sumber pendanaan instansi pelaksana waktu pelaksanaan iii jalan sarwojala surabaya); jalan hang tuah surabaya); jalan dana karya iskandar muda surabaya); jalan sidorame sidorame, sidotopo lor, simokerto) surabaya); jalan kawasaki surabaya); jalan kusuma bangsa surabaya); jalan gunung stasiun surabaya); jalan raya gunung surabaya); jalan billion surabaya); jalan sulawesi surabaya); presraya nagel surabaya); jalan kencana bung tomo surabaya); jalan ratna upanija selatan surabaya); jalan wonokromo stasiun surabaya); jalan batas kota surabaya waru; jalan demak surabaya); jalan kalibutuh surabaya); jalan arjun surabaya); jalan pasar kembang surabaya); jalan diponegoro surabaya);wonokromo surabaya); jalan layang wonokromo surabaya); jalan ahmad yani surabaya); jalan layang waru; jalan kedung cewek surabaya); jalan kejaran surabaya); jalan dr. ir. soekarno; jalan waru batas kota sidoarjo; jalan rm. mangun projo sidoarjo); jalan jenggot sida rjo); jalan yani sidoarjo); presidengajah mada sidoarjo); jalan majapahit sidoarjo); jalan akses bandara juanda sidoarjo); jalan akses bandara juanda baru sidoarjo); jalan layang sidoarjo; jalan batas kota sidoarjo gempol; jalan gatot subroto sidoarjo); jalan munandar sudarso sidoarjo); jalan diponegoro sidoarjo); jalan thamrin sidoarjo); jalan candi sidoarjo); freeab. jombang gesekan; jalan gesekan jatirogo mojokerto); jalan jatirogo mirip; jalan mirip krian mirip pass krian); jalan lingkar pass krian barat; jalan lingkar pass krian timur; jalan krian taman pass krian taman); jalan taman waru; jalan kamal batas kota bangkalan; pres ide republik indonesia _68_halim perdana kusuma bangkalan); jalan soekarno hatta bangkalan); jalan batas kota bangkalan batas kab. sampang; jalan arteri siring porong; dan jalan lingkar timur sidoarjo. jaringan jalan kolektor primer jalan logging km. sedang batas kab. lamongan); jalan sedang batas kab. lamongan) batas kotmadura gresik); jalan gubernur suryo gresik); jalan usman sadar gresik); jalan dr. sutomo gresik); jalan bidang belahan jalan babat; jalan babat batas kota bojonegoro; jalan mojokerto wonosari; jalan gajah mada wonosari); jalan airlangga wonosari); jalan wonosari batas kab. pasuruan; jalan brawijaya wonosari); jalan hayam buruk wonosari); sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan free ide republik indonesia _70_ .l. jaringan. indikasi program utama lokasi sumber pendanaan instansi pelaksana waktu pelaksanaan iii jalan pertigaan bunder simpang empat) legenda jalan legenda batas kab. sidoarjo; jalan batas kab. sidoarjo krian pass; jalan bangkalan pelabuhan tj. bumi; jalan pemuda gaffa bangkalan); jalan kapten safari bangkalan); jalan pertahanan bangkalan); jalan pelabuhan tanjung bumi batas kab. bangkalan sampang; dan jalan modeng resep bangkalan) pres ide republik indonesia 7l jalan.an bebas hambatan pembangunan, peningkatan, dan atau pemantapan jalan bebas hambatan meliputi: jalan kertosono jombang mojokerto; jalan mojokerto surabaya; jalan surabaya suramadu tanjung bulupandan madura); jalan ngawi bojonegoro tuban lamongan manyar bunder; jalan krian legenda bunder; jalan bunder manyar; jalan surabaya gempol; jalan surabayfree ide republik indonesia perundang indikasi program utama lokasi sumber pendanaan instansi pelaksana waktu pelaksanaan iii jalan simpang susun ss) waru bandara juanda; jalan bandara juanda tanjung perak; jalan waru tanjung perak; jalan mojokerto gempol; dan jalan lingkar utara lamongan. pembangunan fly over alohajur, jalur, atau jalan khusus angkutan massal pengembangan sistem transit dan semi brt kota surabaya kota surabaya apbd kota, dan atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan pemkot, dan atau masyarakat lalu lintas dan angkutan jalan terminal penumpang pembangunan, peningkatan, dan atau pemantapan pres ide republik indonesia antarkota indikasi program utama lokasi sumber pendanaan instansi pelaksana waktu pelaksanaan iii terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antarkota antarprovinsi, meliputi: terminal bangkalan kecamatan tanah kabupaten bangkalan apbn, apbd provinsi, dan apbd kabupaten kemenhub, pemprov, dan pemkab terminal tambak oso wilangan kecamatan benowo kota surabaya apbn, apbd provinsi, dan apbd kota kemenhub, pemprov, dan pemkot terminal purabaya kecamatan waru kabupaten sidoarjo apbn, apbd provinsi, dan apbd kabupaten kemenhub, pemprov, dan pemkab pembangunan, peningkatan, dan atau pemantapan terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutanantarkota dalam provinsi, meliputi: terminal bunder kecamatan duduksampeyan kabupaten gresik apbd provinsi, dan apbd kabupaten pemprov dan pemkab terminal burned kecamatan burned kabupaten bangkalan apbd provinsi, dan apbd kabupaten pemprov dan pemkab terminal wonosari kecamatan punggung kabupaten mojokerto apbd provinsi, dan apbd kabupaten pemprov dan pemkab terminal kertasnya kecamatan kranggan kota mojokerto apbd provinsi, dan apbd kota pemprov dan pemkot terminal kedung cewek kecamatan bulak kota surabaya apbd provinsi, dan apbd kabupaten pemprov dan pemkot pres ion republik indonesia i.i. terminal. indikasi program utama lokasi sumber pendanaan instansi pelaksana waktu pelaksanaan iii terminal larangan kecamatan candi kabupaten sidoarjo apbd provinsi, dan apbd kabupaten pemprov dan pemkab terminal sidoarjo kecamatan porong kabupaten sidoarjo apbd provinsi, dan apbd kabupaten pemprov dan pemkab terminal lamongan kecamatan lamongan kabupaten lamongan apbd provinsi, dan apbd kabupaten pemprov dan pemkab terminal babat kecamatan babat kabupaten lamongan apbd provinsi, dan apbd kabupaten pemprov dan pemkab terminal paciran kecamatan paciran kabupaten lamongan apbd provinsi, dan apbd kabupaten pemprov dan pemkab pres idembangunan, peningkatan, dan atau pemantapan terminal barang meliputi: terminal kargo kabupaten gresikjetis kecamatan jetis kabupaten mojokertalimat kecamatan pabean gantikanpasar turi kecamatan bubutan kota surabaya apbn dan atau apbd provinsi, dan apbd kota kemenhub, pemprov, dan atau pemkot presiden repijslik indonesia 7a 1o. terminal .margomulyo tambak oso wilangannowo among bay)surabaya industrial estate angkut kecamatan angkutbek kecamatan warurian kecamatan krianpres idelabuhan perikanan nasional brondong kecamatan brondong kabupaten lamongan apbn dan atau apbd provinsi kemenhub, kkp, dan atau pemprov terminal barang asap port and integrated paciran kecamatan paciran kabupaten lamongan apbn dan atau apbd provinsi kemenhub, kkp dan atau pemprov terminal barang babat kecamatan babat kabupaten lamongan apbn dan atau apbd provinsi, dan apbd kabupaten kemenhub, pemprov, dan atau pemkab jaringan transportasi penyeberangan pelabuhan penyeberangan pembangunan, peningkatan, dan atau pemantapan pelabuhan penyeberangan antarprovinsi yaitu pelabuhan tanjung perak kecamatan pabean gantikan kota surabaya apbn dan atau sumber lain yang sah kemenhubelabuhan penyeberangan antarkabupaten kota dalam provinsi: pelabuhan kamal kecamatan kamallabuhan paciran kecamatan paciran kabupaten lamongan apbn dan atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan kemenhub dan atau masyarakat ide republik indonesia paciintas angkutan penyeberangan pembangunan, peningkatan, dan atau pemantapan lintas penyeberangan untuk meningkatkan keterkaitan antarwilayah antar pulau pada lintas penyeberangan antarprovinsi yang menghubungkan: paciran lamongan) baharu kalimantan tengah); paciran lamongan) garongkong sulawesi selatan); kawasan perkotaan gerbangkertosusila apbn, apbd provinsidan atau masyarakat pres ide regu tilik indonesia pembantu.nan indikasi program utama lokasi sumber pendanaan instansi pelaksana waktu pelaksanaan iii paciran lamongan) balikpapan pulau kalimantan); paciran lamongan) takalar sulawesi selatan); paciran lamongan) bima sumbawa nusa tenggara barat); kawasan perkotaan gerbangkertosusila sampit kalimantan tengah); dan kawasan perkotaan gerbangkertosusila banjarmasin kalimantan selatan). pres ion regu baik indonesia jlintas angkutan penyeberangan lintas kabupaten kota yang menghubungkan: paciran( lamongan) bawean gresik); dan ujung surabaya) kamal bangkalan). kawasan perkotaan gerbangkertosusila apbnkab, pemkot dan atau masyarakat sistem jaringan perkeretaapian jaringan jalur kereta api jaringan jalur kereta api umum pembangunan, peningkatan, dan atau pemantapan free ion republik indonesia sidoarjour kereta api antarkota meliputi jalur yang menghubungkan: jalur utara: surabaya pasar turi) lamongan babat bojonegoro cepu; jalur tengah: surabaya semut) surabaya gunung) surabaya wonokromo) jombang kertosono nganjuk madiun solo; jalur timur: surabaya semut) surabaya gunung) surabaya wonokromo)arakat pres ide republik indonesia jalur . indikasi program utama lokasi sumber pendanaan instansi pelaksana waktu pelaksanaan iii sidoarjo bangil pasuruan probolinggo jember banyuwangi; jalur lingkar: surabaya semut) surabaya gunung) surabaya wonokromo) sidoarjo bangil lawang malang blitar tulungagung kediri kertosono surabaya; jalur kereta api kamal bangkalan sampang pamekasan sumenep; free ide republik indonesia ll. double indikasi program utama lokasi sumber pendanaan instansi pelaksana waktu pelaksanaan iii jalur ganda lintas selatan jawa paron madiun mojokerto wonokromo; jalur ganda kereta api antara surabaya kalimat tanjung perak; jalur ganda kereta api kandangan pelabuhan teluk among; double track semarang bojonegoro surabaya; double track madiun surabaya; free ide reftdouble track surabaya jember banyuwangi; jalur kereta api cepat semi cepat, yang menghubungkan jakarta surabaya dan surabaya banyuwangi.semen pupr, badan pengkajian dan penerapan teknologi bppt), pemprov, pemkab, pemkot, dan atau masyarakat pembangunan, peningkatan, dan atau pemantapan jaringan jalur kereta api perkotaan: pres ide ref baik indonesia .urabaya pasar turi gunung bandara juanda; jalur kereta api sidotopo new kota tanggulangin; jalur kereta api sawotratap juanda; jalur kereta api wonokromo krian; jalur kereta api sidotopo new kota pasar turi; jalur kereta api pasar turi kandangan kumariiden ref bandangan gresik; jalur kereta api lamongan kumari; jalur kereta api sidoarjo bangil; jalur kereta api sidoarjo tulangan tarik; jalur kereta api mojokerto wonosari porong; jalur kereta api ploso mojokerto krian; jalur kereta api babat jombang; jalur kereta api babat tuban; free ide replmal bangkalan; jalur kereta api lamongan kumparan pucuk gembong babat; jalur kereta api surabaya bojonegoro; jalur kereta api mojokerto surabaya; jalur kereta api kalimat wonokromo; jalur kereta api kalimat panarukan; jalur kereta api antara tulangan gununggangsir; pres ide republik indonesia angkutantasiun duduk pelabuhan tipe manyar; angkutan massal kota berbasis rel dengan alternatif pengembangan angkutan massal cepat timur barat kota surabaya; angkutan massal kota berbasis rel dengan alternatif pengembangan angkutan massal cepat utara selatan kota surabaya; dan pres ioangkutan massal berbasis autonomous railrapid transit yang menghubungkan kantorpusat kegiatan kawasan perkotaan gerbangkertosusila, dengan alternatif rute pelabuhan kamal stasiun bangkalan stasiun pasar turi. pembangunan tramkemenhub, pemprov, pemkab, pemkot, dan atau masymbangunan monorailjalur kereta api khusus meliputi jalur kereta api terminal petikemas surabaya tps) stasiun kalimat; jalur kereta api eks stasiun gresik stasiun indro; dan jalur kereta api yang menghubungkan kawasan industri dengan pelabuhan kawasan perkotaan gerbangkertosusila.stasiun kereta api pembangunan, peningkatan, dan atau pemantapan stasiun kereta api meliputi: stasiun kumari, stasiun tenggulunan, dan stasiun gresik kecamatan duduksampeyan, kecamatan kemas, dstasiun bangkalan dan stasiun kamal kecamatan bangkalan dan kecamatan kamal kabupaten bangkalan apbn, apbd provinsi, apbd kabupaten, dan atau kemenhub, pemprov, pemkab, dan atau masyarakat free ide ref bastasiun mojokertowonokromo, stasiun sidotopo, stasiun benteng, stasiun perak, stasiun surabaya gunung, stasiun tandem, stasiun kandangan, dan stasiun benowo kecamatan wonokromo, kecamatan simokerto, kecamatan mampir, kecamatan pabean gantikan, kecamatan tamansari, kecamatan tandem dan kecamatan passtasiun sepanjang, stasiun waru, stasiun gedangan, stasiun sidoarjo, stasiun tanggulangin, stasiun porong, stasiun tarik, stasiun dinding, stasiun tulangan, stasiun krian, dan kecamatan taman, kecamatan waru, kecamatan gedangan, kecamatan sidoarjo, kecamatan tanggulangin, kecamatan porong, kecamatan tarik, kecamatan tulangerintah provinsi, pemkab, dan atau masyarakat pres ide republik indonesia _98_jatibarang besaran dan kecamatan krian kabupaten sidoarjo perundang undangan stasiun lamongan, stasiun kumparan, stasiun pucuk, stasiun gembong, dan stasiun babat kecamatan lamongan, kecamatan sukodadi, kecamatan pucuk, dpembangunan, peningkatan, dan atau pemantapan stasiun kereta api bongkar muat barang cargo terminal) meliputi:tasiun barang kecamatan manyar kecamatan manyarstasiun barang damaierintah provinsi, pemkab, dan atau masyarakat pres idestasiun barang kalimat, stasiun barang pasar turi, dan stasiun kandangan kecamatan pabean gantikan, kecamatan bubutan, dan kecamatan tandemstasiun barang waru kecamatan waru kabupaten sidoarjo apbn, apbd provinsi, apbd kabupaten, dan atau sumber lain yang sah sesuai kemenhub, pemerintah provinsi, pemkab, dan atau masyarakat pres ion republik indonesia sistemstasiun barang babatpres ide republik indonesia lo2 diarahktransportasi laut tatanan kepelabuhanan pembangunan, peningkatan, dan atau pemantapan pelabuhan utama meliputi: pelabuhan tanjung perak kecamatan pabean gantikan pada kota surabaya dalam satu sistem dengan terminal multipurpose teluk among pada kota surabaya dan rencana pengembangan wilayah pelabuhan bocah kecamatan bocah pada kabupaten bangkalan, dan untuk jangka panjang kecamatan pabean gantikan kota surabaya apbniarahkan pelabuhan tanjung bulu pandan kecamatan kampus pada kabupaten bangkalan pelabuhan tanjung pakis kecamatan paciran kabupaten lamongan apbn,mbangunan, peningkatan, dan atau pemantapan pelabuhan pengumpul yaitu pelabuhan gresikkemenhub dan atau masyarakat pres iojejaring: pelabuhan perikanan paciran kecamatan paciran padlabuhan perikanan paling kecamatan pancing pada kabupaten gresik apbn dan atau sumber lain yang sah sesuai dengan kkp, kemenhuindustri pelabuhan perikanan brondong kecamatan brondongmbangunan, peningkatan, dan atau pemantapan pelabuhan lain meliputi: pelabuhan barang sedayu kecamatan brondong kabupaten lamongan apbn, apbn, apbd provinsi, apbd kabupaten, kemenhub, pemprov, pemkab, dan atau masyarakat pres ion regu6labuhan pertamina kode energi co. ltd kecamatan gresik kabupaten gresikprov, pemkab, dan atau masyarakat presiden republik indonesia to7 dan atau l{olabuhan pt. pertamina asoka nusantara kawasan perkotaan gerbangkertosusilalabuhan pt. madura industrial report city kecamatan bocah kabupaten bangkalan apbn, apbn, apbd provinsi, apbd kabupaten, kemenhub, pemprov, pemkab, dan atau masyarakat presiden republik indonesia _108_ ketentualur pelayaran pembangunan, peningkatan, dan atau pemantapan alur pelayaran laut meliputi: alur pelayaran umum dan perlintasmenyan, kemenhub, pemprov, pemkot, dan atau masyarakat presiden republik indonesia _109_ udaralur pelayaran masuk pelabuhtni, pemprov, pemkot, dan atau masyarakat sistem jaringan transportasi udara pembangunan, peningkatan, dan atau pemantapan bandar kecamatan sejati kabupaten sidoarjo apbn, apbd provinsi, apbd kabupaten, kemenhub, kemenyan, tni,udara internasional dan domestik juanda dan atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan pemprov, pemkab, dan atau masyarakat sistem jaringan energi jaringan pipa minyak dan gas bumi pembangunan, peningkatan, dan atau pemantapan sistem jaringan pipa minyak bumi, meliputi: fasilitas penyimpanan depo bahan bakar minyak darat pabean gantikan kota surabayjaringan pipa minyak dan gas bumi terinterkoneksi dengan sistem perpipaan gas bumi bawah tanah jawa: pasuruan probolinggo; sidoarjo mojokerto; surabaya gresik; semarang gresik; dan tuban gresik. kabupaten gresik, kabupaten bangkalan, kabupaten sidoarjo,ipa bawah laut minyak dan gas bumi dan atau instalasi minyak dan gas bumi perairan sekitar kabupaten gresik, kabupaten bangkalan, dan kabupaten sidoarjo apbn dan atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan semen esdm, kkp, dan atau masyarakat presiden republik indonesia tt2anjungan lepas pantai berupa anjungan minyak bumi lepas pantai perairan sekitarembangkit tenaga listrik pembangunan, peningkatan, dan atau pemantapan pembangkitan tenaga listrik meliputi: pembangkit listrik tenaga gas jawa kecamatan gresik kabupaten gresik apbn dan atau sumber lain yang sah sesuai dengan semen esdmkit listrik tenaga uap gresik;lower solo river improvement project phase kabupaten bojonegoro, kabupaten lamongan, kabupaten gresik apbn dan atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan semen esdm dan atau masyarakat presiden republik indonesia jaringkit listrik tenaga uap perak; dan kecamatan kembakit listrik tenaga sampah kota surabaya dbringing . indikasi program utama lokasi sumber pendanaan instansi pelaksana waktu pelaksanaan iii jaringan transmisi tenaga listrik pembangunan, peningkatan, dan atau pemantapan jaringan transmisi tenaga listrik berupa stet yang melintasi: gresik krian; granti krian; paiton kediri; gratis surabaya selatan; ungaran nimbang; nimbang krian; krian waru; dan tanjung awar awar nimbang. kawasan perkotaan gerbangkertosusilunan, peningkatan, dan atau pemantapan jaringan transmisi tenaga listrik berupa suit yang menghubungkan: bangkalan sampang; kawasan perkotaan gerbangkertosusilublik indonesia segoromadu indikasi program utama lokasi sumber pendanaan instansi pelaksana waktu pelaksanaan iii bringing babadan; cerme bringing; cerme manyar; driyorejo darmogrand; gilitimur bangkalan ujung; lamongan mantap; lamongan babat; lamongan paciran; lamongan cerme petro kimia; petrokimia pltu gresik; plt kamal surabaya selatan; angkut kaisar; angkut sukolilo ujung perak; sawahan waru; segoromadu cerme; peraturan perundang undangan presiden republik indonesia tl7 2lct . indikasi program utama lokasi sumber pendanaan instansi pelaksana waktu pelaksanaan iii segoromadu sawahan; segoromadu waru ukuran; sekarputih balongbendo sawahan; sekarputih ngoro; tandem darmogrand karangpilang; dan waru angkut. pembangunan, peningkatan, dan atau pemantapan jaringan transmisi tenaga listrik gardu induk gi) bringing bambu, petrokimia kemas, segoromadu, manyar, cerme, dan driyorejo kecamatan menganti, kecamatan gresik, kecamatan kemas, kecamatan manyar, kecamatan cerme, dan kecamatan driyorejobangkalan kecamatan burnedgoro; kecamatan ngoro kabupaten mojokertsekarputih kecamatan magersari kota mojokerto apbn dan atau sumber lain yang sah sesuai semen esdm dan atau masyarakat presiden republik indonesia _119_ sukomanunggalangkut, karangpilang, wonokromo, sukolilo, nagel, tandem ii sambikerep, simpang, undian, genteng, sawahan, gembong, ujung, perak, surabaya selatan, dan gunungsari simogunung kecamatan tenggilismejoyo, kecamatan lakarsantri, kecamatan wonokromo, kecamatan sukolilo, kecamatan gunung, kecamatan sambikerep, kecamatan genteng, kecamatan asemrowo, kecamatan simokerto, kecamatan mampir, kecamatan pabean gantikan, kecamatan kejaran, kecamat0ukomanunggal kota surabaya ukuran, ukuran sejati, sejati ukuran ii, balongbendo, babadan, waru, dinding, gempol new porong, sidoarjo, krian, dan tarik kecamatan ukuran, kecamatan balongbendo, kecamatan sukodono, kecamatan waru, kecamatan sidoarjo, kecamatan krian, dan kecamatan tarikimbang, lamongan, brondong paciran, dan babat bareng kecamatan nimbang, kecamatan lamongan, kecamatan paciran, dan kecamatan babattuntuk ketenagalistrikan jawa madura sebagian perairan sekitar kota surabaya,tni, dan atau masyarakat sistem jaringan telekomunikasi pembangunan, peningkatan, dan atau pemantapan jaringan stasiun telepon tomat sto) kabupaten gresik; kabupaten bangkalan; kabupaten mojokerto; kota mojokerto; kota surabaya; kabupaten sidoarjo; dan atau masyarakat presiden tepi.ablik indonesia _t22_ matsebagian perairan sekitar, kkp, tni, dan atau masyarakat sistem jaringan sumber daya air sumber air sumber air permukaan pembangunan, peningkatan, dan atau pemantapan sumber air berupa mata air terdiri atas: presiden republik indonesia t23 kehutanan indikasi program utama lokasi sumber pendanaan instansi pelaksana waktu pelaksanaan iii mata air rubel kecamatan pacet pada kabupaten mojokertoulan kecamatan pinangan pada kabupaten pasuruanrantas kecamatan bumiayu pada kota batupresiden republik indonesia l24 ws. indikasi program utama lokasi sumber pendanaan instansi pelaksana waktu pelaksanaan iii kehutanan semen lhk), pemprov dan pemkab pembangunan, peningkatan, dan atau pemantapan sumber air berupa air permukaan pada sungai meliputi: bengawan solo yang merupakan lintas provinsi dan kewenangan pemerintah pusat;brantas yang merupakan strategis nasional kewenangan pemerintah pusatresiden republik indonesia waduk indikasi program utama lokasi sumber pendanaan instansi pelaksana waktu pelaksanaan iii madura bawean yang merupakan lintas kabupaten kota dan kewenangan pemerintah provinsi jawa timurembangunan, peningkatan, dan atau pemantapan sumber air berupa air permukaan pada waduk meliputi: bendung gerak semi, waduk banjaranyar, waduk sumengko, waduk tentara, waduk joho, waduk gedangkulut, waduk dodo, dan waduk bogor; kecamatan bungah, kecamatan cerme, kecamatan duduksampeyan, kecamatan dukun, kecamatan cerme, kecamatan pancing, dan kecamatan balongpanggang kabupaten gresikt26 kecamatan indikasi program utama lokasi sumber pendanaan instansi pelaksana waktu pelaksanaan iii waduk lega; kecamatan galis kabupaten bangkalan apbn, apbd provinsi, dan apbd kabupaten semen pupr, pemprov dan pemkab waduk lengkong baru; kecamatan mojoanyar kabupaten mojokerto apbn, apbd provinsi, dan apbd kabupaten semen pupr, pemprov dan pemkab saluran pelayaran (long storage) kecamatan tarik kabupaten sidoarjo apbn, apbd provinsi, dan apbd kabupaten semen pupr, pemprov dan pemkab row jabung jabung ring dike), dan bengawan jero kecamatan laren, kecamatan turi, kecamatan karanggeneng, kecamatan kalitengah, kecamatan karangbinangun, kecamatan glagah dancadeket kabupaten lamongan waduk gondang dan waduk prijetan kecamatan sugi dan kecamatan kedungpring kabupaten lamongan apbn, apbd provinsi, dan apbd kabupaten semen pupr, pemprov dan pemkab sumber air tanah pembangunan, peningkatan, dan atau pemantapan sumber air berupa cat terdiri atas: cat pancing kabupaten lamongan dan kabupaten gresikbangkalan, cat sampang pamekasan, dan cat ketapang kabupaten bangkala prasarana. indikasi program utama lokasi sumber pendanaan instansi pelaksana waktu pelaksanaan iii cat surabaya lamongan kabupaten lamongan, kabupaten gresikbrantas kabupaten mojokerto, kota mojokerto, kabupaten gresik, kabupaten sidoarjopasuruan kabupaten mojokerto dan kabupaten sidoarjotuban kabupaten lamong9 boezernr indikasi program utama lokasi sumber pendanaan instansi pelaksana waktu pelaksanaan iii prasarana sumber daya air sistem pengendalian banjir pembangunan, peningkatan, dan atau pemantapan sistem pengendalian banjir berupa boeken, bangunan perbungaan, bendung gerak, dan tanggul meliputi: boeken logo denda dan rateamonglega dan kali bangkalan kabupaten bangkalanboeken morokrembangan, boeken wonorejo, boeken validasi, boeken batang, dan boeken kurus kota surabaya apbn, apbd provinsi, dan apbd kota semen pupr, pemprov, dan pemkot perkuatan tanggul dan jabung regarding basin kabupaten lamongan apbn, apbd provinsi, dan apbd kabupaten semen pupr, pemprov, dan pemkab bendung gerak semi kabupaten gresik apbn, apbd provinsi, dan apbd kabupaten semen pupr, pemprov, dan pemkab bendung gerak babat barrage kabupaten lamongan apbn, apbd provinsi, dan apbd kabupaten semen pupr, pemprov, dan pemkab bangunan perbungaan kali brantas, kali surabaya, dan kali porongngaturan sungai dan sistem pengendali banjir kali among kabupaten gresik, kabupaten lamongan, dan kota surabayasalistem pengendalian banjir berupa normalisasi aliran sungaikabupaten sidoarjo apbn, apbd provinsi, dan apbd kabupaten semen pupr, pemprov, dan pemkab presiden baik indonesia t32 .di . indikasi program utama lokasi sumber pendanaan instansi pelaksana waktu pelaksanaan iii saluran pelayaran (long storage) buntung, bulubendo cs, ukuran, ketimbang, pulang, sidokare, kedunguling, ketapang sistem jaringan irigasi pembangunan, peningkatan, dan atau pemantapan jaringan irigasi yang melayani kewenangan pemerintah pusat meliputi: mengurus kabupaten mojokerto dan kabupaten jombang apbn dan apbd provinsi semen pupr dan pemprov padi pecahan kabupaten mojokerto dan kota mojokerto apbn dan apbd provinsi semen pupr dan pemprov presidendelta brantas kota mojokerto, kabupaten mojokerto, dan kabupaten sidoarjo apbn dan apbd provinsi semen pupr dan pemprov sistem pengamanan pantai pembangunan, peningkatan, dan atau pemantapan pengamanan pantai (penguatan tebing pantai) seluruh pantai rawan abrasipresideonstruksi yang mampu menahan gelombang pasang dan intrusi air lautsistem jaringan prasarana perkotaan sistem penyediaan air minum spam) pembangunan, peningkatan, dan atau pemantapan unit air baku yang bersumber dari mata air bulan, kali surabaya, kawasan perkotaan gerbangkertosusila apbn, apbd provinsi, apbd kabupaten, dan apbd kota, semen pupr, pemprov, pemkab, pemkot, dan atau masyarakat presiden republik indonesia _135_engawan solo, kali among, kedungpring, sumber porong, waduk gondang, waduk prijetan, waduk tiri, waduk sumengko, sungai lega, sungai tambangan, sungai tambun, dan sungai rumpunecamatan kedungpring, kecamatan babat, kecamatan pucuk, kecamatan sukodadi, kecamatan cabang dan kecamatan kampus kabupaten lamongan kecamatan engel kabupaten tuban (di luar kawasan perkotaan gerbangkertosusila)abupaten gresik, sebagian wilayah kabupaten bangkalan, dan kecamatan karangbinangun, kecamatan glagah, kecamatan deket, kecamatan lamongan, kecamatan tidung, dan kecamatan turi kabupaten lamongan kecamatan karangbinangusistem terintegrasi bulan yang melayani kecamatan kembung, kecamatan porong, kecamatan pinangan kabupaten pasuruan apbn, apbd provinsi, apbd kabupaten, dan apbd kota, dan atau semen pupr, pemprov, pemkab, dan atau masyarakat presiden republik indonesia t37abon, kecamatan tanggulangin, kecamatan candi, kecamatan tulangan, kecamatan sukodono, kecamatan sidoarjo, kecamatan ukuran, kecamatan sejati, kecamatan waru, kecamatan gedangan, dan kecamatan taman kabupaten sidoarjo, kecamatan surabaya utara, kecamatan surabaya selatan, dan kecamatan surabaya barat kota surabaya, dan kecamatan kemas, kecamatan gresik, kecamatan manyar, dan kecamatan duduk sampeyan kabupaten gresik sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undanganpam meliputi ipa nagel dan ipa karangpilangmbangunan, peningkatan, dan atau pemantapan ipa baru, ipa karangsari, ipa siwalanpanji, ipa durungbanjar, ipa porong, dan ipa krian kecamatan sidoarjo, kecamatan ukuran, kecamatan candikritikan kecamatan driyorejolamongan kabupaten lamongan apbn, apbd provinsi, apbd kabupaten, dan atau sumber lain yang semen pupr, pemprov, pemkab, dan atau masyarakat presiden republik indonesia .sistemunit distribusi air musim kabupaten gresik, kabupaten bangkalan, kota mojokerto, kabupaten mojokerto, kota surabaya, kabupaten sidoarjo, dapresiden republik indonesia t4t dengdrainase pengembangan, peningkatan, dan pemantapan saluran drainase primer: sungai brantas; sungai porong; sungai bengawan solo; kali surabaya; kali mas; kali jair; sungai lega; dan kali among. kawasan perkotaan gerbangkertosusila apbn, apbd provinsi, apbd kabupaten, dan apbd kota semen pupr, pemprov, pemkab, dan pemkot sistem jaringan air limbah pengembangan, peningkatan, dan atau pemantapan ipar industri kabupaten gresik, kabupaten bangkalan, kabupaten mojokerto, kabupaten sidoarjo apbn, apbd provinsi, apbd kabupaten, dan atau sumber lain yang sah sesuai semen pupr, pemprov, pemkab, dan atau masyarakat presiden republik indonesia l42 industringembangan, peningkatan, dan atau pemantapan ipar industri yang meliputi: ipar unit angkut ipar unit kertasnya ipar unit tambak wedi ipar unit tanjung perak ipar unit ahmad yani ipar unit sambikerep plt unit kertasnya plt unit sambikerepngembangan, peningkatan, dan atau pemantapan ipar kabupaten lamongan apbn, apbd provinsi, apbd kabupaten, semen pupr, pemprov, pemkab,industri yang meliputi ipar paciran dan ipar nimbang dan atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan sistem pengelolaan limbah pengembangan, peningkatan, dan atau pemantapan instalasi pengolahan limbaht44istem pengelolaan persamaan pembangunan, peningkatan, dan atau pemantapan tempat pengolahan sampah terpadu test) dan tempat pemrosesan akhir tpa) meliputi: tpa benowo kecamatan benowo padabupaten gresik yang melayani kota surabaya, kabupaten sidoarjo, dan kabupaten gresikkabupaten bangkalan yang melayani kabupaten bangkalpemprov, pemkab, dan atau masyarakat presiden republikbupaten mojokerto yang melayani kota mojokerto dan kabupaten mojokertoii. perwujudan pola ruang zona lindung zona lindung l1) kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya presiden republik indonesia t47, dan peningkatan fungsi: kawasan hutan lindung sebagian wilayah: kecamatan arosbaya, kecamatan bangkalan, kecamatan kampus, kecamatan sepuluh, dan kecamatan tanjungbumi pada kabupaten bangkalan; kecamatan gondang, kecamatan jatirogo, kecamatan ngoro, kecamatan pacet, dan kecamatan rawas pada kabupaten mojokerto; dankkp, pemprov, pemkab, pemkot, dan atau masyarakat presiden baik indonesia l4a manyar indikasi program utama lokasi sumber pendanaan instansi pelaksana waktu pelaksanaan iii kecamatan lulus, kecamatan nimbang, dan kecamatan sugi pada kabupaten lamongan. kawasan resapan air sebagian wilayah kecamatan pacet, sebagian wilayah kecamatan rawas, dan sebagian wilayah kecamatan jatirogo pada kabupaten mojokerto apbn, apbd provinsi, dan apbd kabupaten semen lhk, pemprov, dan pemkab zona lindung l2)sebagian wilayah: kecamatan pancing, kecamatan ujung pangkah, kecamatan sidayu, kecamatan bungah, kecamatan apbn, apbd provinsi, apbd kabupaten, apbd kota, dan atau sumber lain yang semen pupr, semen lhk, kkp, pemprov, pemkab, pemkot, dan atau masyarakat presiden republik indonesia l49 kecamatan indikasi program utama lokasi sumber pendanaan instansi pelaksana waktu pelaksanaan iii manyar, kecamatan gresik, dan kecamatan kemas pada kabupaten gresik; kecamatan kamal, kecamatan cabang, kecamatan anyar, kecamatan modeng, kecamatan bocah, kecamatan bangkalan, kecamatan arosbaya, kecamatan tanjung bumi, kecamatan sepuluh, dan kecamatan kampus pada kabupaten bangkalan; kecamatan benowo, kecamatan asemrowo, kecamatan mulyorejo, sah sesuai denganukolilo, kecamatan angkut, kecamatan bulak, kecamatan kejaran, kecamatan kembangan, kecamatan pabean gantikan, kecamatan mampir, dan kecamatan gunung anyar pada kota surabaya; kecamatan sejati, kecamatan ukuran, kecamatan sidoarjo, dan kecamatan jabon pada kabupaten sidoarjo; dan pres io dan kecamatan brondong pada kabupaten lamongan. pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi dan peningkatan fungsi sempadan sungai yang meliputi: sungai bengawan solo, kali among, kali surabaya, kali tengah, kabupaten gresik dan kabupaten lamongant52 i'lounuh, sungai jambu, sungai pocong, dan sungai pesantren, kabupaten bangkalan,sungai brantas, kali rangka, kali gunting, kota mojokerto, apbn, apbd provinsi, apbd kota, dan atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan semen pupr, semen lhk, pemprov, pemkot, dan atau masyarakat presiden republik indonesia _153ungai kalimat, sungai kali surabaya, sungai kali wonokromo, sungai kali perbatasan, sungai kali tempurejo, kota surabayaot, dan atau masyarakat sungai kali porong, sungai kali brantas, sungai pembuang, saluran porong kanal, magetan kanal, dan sungai kali mas kabupaten sidoarjo, apbn, apbd provinsi, apbd kabrepublik indonesia bendungkitar waduk meliputi: waduk lega kecamatan galibendung gerak semi, waduk banjaranyar, waduk gedang kulit, waduk sumengko, waduk tentara, waduk jajang, waduk daud kecamatan bungah, kecamatan cerme, kecamatan duduksampeyan, kecamatan dukun, kecamatan solokuro,waduk lengkong barubarow jabung jabung ring dike), waduk gondang, dan waduk prijetan kecamatan laren, kecamatan sugi, dan kecamatan kedungpringengembangan, rehabilitasi, revitalisasi dan peningkatan fungsi rth kota kawasan perkotaan gerbangkertosusilapresiden republik indonesia anazona lindung l3) kawasan konservasi pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi dan peningkatan fungsi taman hutan raya raden stereo kecamatan pacet, kecamatan rawas, kecamatan jatirogo, dan kecamatan gondang_158_ terdampak indikasi program utama lokasi sumber pendanaan instansi pelaksana waktu pelaksanaan iii zona lindung l4) kawasan lindung geologi pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi dan peningkatan fungsi kawasan cagar alam geologi meliputi kawasan bentang alam berupa goa maharani dan zoopemprov, pemkab, dan atau masyarakat kawasan keunikan proses geologi berupa kawasan luapan lumpur meliputi area sebagian wilayah kecamatan porong, kecamatan jabon, dan apbn, apbd provinsi, apbd kabupaten, semen esdm, pemprov, pemkab, dan atau masyarakat presiden republik indonesia _159terdampak dari bahaya luapan lumpur, polusi gas beracun, dan penurunan permukaan tanah kecamatan tanggulangin pada kabupaten sidoarjo dan atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuanmpadan mata air sebagian wilayah: kecamatan candi, kecamatan jabon, kecamatan porong, dan kecamatan tanggulangin pada kabupaten sidoarjo; dan kecamatan brondong, kecamatan nimbang, kecamatan pacirsemen pupr, pemprov, pemkab, dan atau masyarakat presi9en republik indonesia maimumbeng, kecamatan dan kecamatan solokuro pada kabupaten lamongan. zona lindung (l5) kawasan lindung lainnya pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi dan peningkatan fungsi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan: kompleks makam maulana malik ibrahim, makam raden santri, makam nyi ageng pelatih, makam bupati gresik kompleks makam sunan giri, kompleks makam sunan prasen, kompleks makam peran, makam fatimah binti kecamatan gresik, kecamatan kemas, kecamatan manyar, kecamatan sidayu, danmaimun, makam kanjeng sepuh, dan gunung surowiti perundang undangan kawasan cagar budaya trowulan, petirtaan jolotundo, dan gapura jeong kecamatan trowulan, kecamatan rawas, dan kecamatan ngorokawasan wisata, bangunan dan atau lingkungan cagar budaya kota surabaya apbn, apbd provinsi, apbd kota, dan atau sumber lain yang sah sesuai dengan kemendikbudristek, kemenparekraf bakar bekraf, pemprov, pemkot, dan atau masyarakat presiden republik indonesia t62 pengembangan,makam sunan derajat dan makam sendang dubur kecamatan paciran d dan peningkatan fungsi kawasan ekosistem mangrove sebagian wilayah: kecamatan bungah, kecamatan manyar, kecamatan sidayu, dan kecamatan ujungpangkah pada kabupaten gresik; kecamatan bangkalan pada kabupaten bangkalan; kecamatan benowo, kecamatan angkut, dan kecamatan sukolilo pada kota surabaya; kecamatan jabon, kecamatan sejati, dan kecamatan sidoarjo padlhk, kkp, pemprov, pemkab, pemkot, dan atau masyarakat pres ide republik indonesia t64 internasional indikasi program utama lokasi sumber pendanaan instansi pelaksana waktu pelaksanaan iii kabupaten sidoarjo; dan kecamatan brondong dan kecamatan paciran pada kabupaten lamongan. zona budidaya zona budidaya zona b1) pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi: kawasan peruntukan perumahan kepadatan tinggi; kawasan peruntukan pemerintahan provinsi kabupaten kota kecamatan; kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala sebagian wilayah: kecamatan bungah, kecamatan gresik, kecamatan manyar, dan kecamatan wringinanom pada kabupaten gresik;erian dalam negeri kemendagri), semen pupr, kemenag, kemendikbudristek, kemenpora, kemenkes, presiden republik indonesia _165_ kawasan. indikasi program utama lokasi sumber pendanaan instansi pelaksana waktu pelaksanaan iii internasional, nasional, dan regional; kawasan peruntukan pelayanan pendidikan tinggi;ecamatan mojoanyar, dan kecamatan puri, kecamatan sooko pada kabupaten mojokerto; kecamatan magersari, kecamatan kranggan, dan kecamatan prajurit kulon pada kota mojokerto; kecamatan benowo, kecamatan asemrowo, kecamatan bubutan, kecamatan bulak, kecamatan genteng, kecamatan gunung, kecamatan gunung anyar, kecamatan ketentuan peraturan perundang undangan kemenhub, kemenperin, kkptransportasi udara internasional dan nasional; kawasan peruntukan pelayanan penunjang transportasi udara internasional dan nasawasan peruntukan kegiatan pertahanan dan keamanan negara; karangpilang, kecamatan kejaran, kecamatan kembangan, kecamatan pabean gantikan, kecamatan angkut, kecamatan sawahan, kecamatan mampir, kecamatan simokerto, kecamatan sukolilo, kecamatan sukomanunggal, kecamatan tandem, kecamatan tegalsari, kecamatan tenggiri mejor, dan kecamatan wonokromo pada kota surabaya;belongbendo, kecamatan ukuran, kecamatan candi, kecamatan gedangan, kecamatan krian, kecamatan sidoarjo, kecamatan taman, kecamatan tarik, kecamatan tanggulangin, kecamatan tulangan, dan kecamatan waru pada kabupaten sidoarjo; dan kecamatan babat, kecamatan brondong, kecamatan deket, kecamatan lamongan, kecamatan solokuro, dan kecamatan tidung pada kabupaten lamongan. zona budidaya zona b2sedang kawasan peruntukan pemerintahan kabupaten, kota, dan atau kecamatan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala regional; kawasan peruntukan pelayanan pendidikan tinggi;duduksampeyan, kecamatan kemas, kecamatan kediaman,kemendagri, kemenyan, kemenag, kemenperin, kemenparekraf bakar bekraf, kemenkes, kemenhub, kkp, kemenyan, kemendikbudristek, pemprov, pemkab, presiden republik indonesia _169_perundang undangan pemkot, dan atau masyarakat presidepres ion republik indonesia t7tetis, kecamatan kembali, kecamatan sukorejo, kecamatan mojoanyar, kecamatan wonosarit72 sambikerepbenowo, kecamatan bulak, kecamatan dukuh pakis, kecamatan gabungan, kecamatan gunung anyar, kecamatan jambangan, kecamatan karangpilang, kecamatan kejaran, kecamatan lakarsantri, kecamatan mulyorejo, kecamatan pasal, kecamatan angkut,sambikerep, kecamatan mampir, kecamatan sukolilo, kecamatan sukomanunggal, kecamatan tamansari, kecamatan tandem, kecamatan kyung, dan kecamatan wonosobo pada kota surabaya; kecamatan balongbendo, kecamatan ukuran, kecamatan candi, kecamatan gedangan, kecamatan jabon, kecamatan krianorong, kecamatan primbon, kecamatan sejati, kecamatan sidoarjo, kecamatan sukodono, kecamatan taman, kecamatan tanggulangin, kecamatan tulangan, kecamatan tarik, kecamatan waru, dan kecamatan wonoayu pada kabupaten sidoarjo; dan kecamatan babat, kecamatan deket, kecamatan kali tengah, kecamatan karangbinangun, presiden republik indonesia t75 dekaran, kecamatan solokuro, kecamatan sugi, kecamatan sukodadi, kecamatan tidungdan kecamatan turi pada kabupaten lamongan. zona budidaya zona b3) pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi fungsi: kawasan peruntukan perumahan kepadatan rendah; kawasan peruntukan pemerintahan kecamatan; kawasan peruntukan pelayanan olahraga skala lokal; kawasan peruntukan pelayanan kesehatan skala lokal; kawasan peruntukan pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional; sebagian wilayah: kecamatan bungah, kecamatan duduksampeyan, kecamatan manyar, kecamatan menganti, dan kecamatan ujungpangkah pada kabupaten gresik; kecamatan cabang pada kabupaten bangkalan;agri, kemenag, kemendikbudristek, kemenpora, kemenkes, kemenhub, kemenperingede, kecamatan jetis, kecamatan kemangi, dan kecamatan mojoanyar pada kabupaten mojokerto; kecamatan babat pada kabupaten lamongan; dan kecamatan tarik pada kabupaten sidoarjo. zona budidaya zona b4rendah; kawasan peruntukan kegiatan pertahanan dan keamanan negara; sebagian wilayah: kecamatan balongpangpang, kecamatan benteng, kecamatan bungah, apbn, apbd provinsi, apbd kabupaten, apbd kota, dan atau semen pupr, kementan, kemenparekraf bakar bekraf, kkp, pemprov, presiden republik indonesia t7 berbasis alam; kawasan peruntukan kegiatan pertanian tanaman pangan; kawasan peruntukan kegiatan hortikultura; kawasan peruntukan kegiatan perkebunan; kawasan peruntukan kegiatan perikanan; dan kawasan peruntukan kegiatan peternakan. kecamatan cerme, kecamatan driyorejo, kecamatan duduksampeyan, kecamatan dukun, kecamatan kemas, kecamatan kediaman, kecamatan manyarbangkalan, kecamatan arosbaya, kecamatan lega, sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undanganregu presiden barajurit kulon pada kota mojokertorawas, dan kecamatan trowulan pada kabupaten mojokerto; kecamatan sukolilo, kecamatan angkut, kecamatan gunungnya, kecamatan karangpilang, kecamatan lakarsantri,presiden repijelik indonesia ta2embung, kecamatan krian, kecamatan porong, kecamatan primbon, kecamatan sejati, kecamatan sukodono, kecamatan tanggulangin, kecamatan tarik, kecamatan tulangan, kecamatan warupres ide republik indonesia _183presiden republik indonesia duduksampey, dan kecamatan turi pada kabupaten lamongan. zona budidaya zona b5)anduduksampeyan, kecamatan dukun, kecamatan kediaman,presiden republik indonesialakarsantrikecamatan kembung, kecamatan krian, kecamatan porong, kecamatan primbon, kecamatan taman, kecamatan tanggulangin, kecamatan tarik, presiden republik indonesia kembangbahu indikasi program utama lokasi sumber pendanaan instansi pelaksana waktu pelaksanaan iii kecamatan tulanganpresiden republik indonesia pada indikasi program utama lokasi sumber pendanaan instansi pelaksana waktu pelaksanaan iii dan kecamatan turi presiden republik indonesia tanjungbumi indikasi program utama lokasi sumber pendanaan instansi pelaksana waktu pelaksanaan iii pada kabupaten lamongan. zona budidaya zona b6) pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi fungsi kawasan peruntukan hutan produksi sebagian wilayah: kecamatan pancing, kecamatan ujungpangkah dan kecamatan wringinanom pada kabupaten gresik; kecamatan lega, kecamatan galis, kecamatan geger, kecamatan kamal, kecamatan anyar, kecamatan modeng, kecamatan sepuluh, kecamatan bocah, dan kecamatkedungpring indikasi program utama lokasi sumber pendanaan instansi pelaksana waktu pelaksanaan iii tanjungbumi pada kabupaten bangkalan; kecamatan dawarblandongngoro, kecamatan pacet, kecamatan rawas, dan kecamatan trowulan pada kabupaten mojokerto; dan kecamatan lulus, kecamatan brondong, kecamatankedungpring, kecamatan kembangbahu, kecamatan laren, kecamatan mantap, kecamatan modo, kecamatan nimbang, kecamatan paciran, kecamatan sambeng, kecamatan solokuro, kecamatan sugi, dan kecamatan subframe pada kabupaten lamongan. zona zona pelabuhan nasional pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi fungsi area pengembangan pelabuhan meliputi: presidennataan, pengembangan, dan peningkatan pengelolaan pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpuengembangan dan peningkatan fasilitas, akses, dan jasa pelabuhan ataan dan pengelolaan jalur pelayartni al, pemprov, dan atau masyarakat pengembangan dan peningkatan pengelolaan pelabuhan komersial interjasa jasa kelautan pelabuhsemen pupr, pemprov, dan atau masyarakat pembangunan bangunan pengaman pantaihub, kkp, pemprov, dan atau masyarakat presiden republik indonesia t97tni, dan pemda zona zona pelabuhan perikanan penataanfasilitas, akses, dan jasambangunan infrastruktur, prasarana dan sarana ide republik indonesia t99 zora u5gelolaan pelabuhan perikanan terpadudan pemda presiden republik indonesia zona ull. indikasi program utama lokasi sumber pendanaan instansi pelaksana waktu pelaksanaan iii zona zona pertambangan optimalisasi pemanfaataneningkatan pengawasan dan pengendalian padaresiden republik indonesia penyediaan indikasi program utama lokasi sumber pendanaan instansi pelaksana waktu pelaksanaan iii zona u11 zona industri penataan kawasan industriatr bpn, dan semen pupr pembangunan infrastruktur, prasarana dan saranaperin, kkp, dan semen atr bpn presiden republik indonesia _202_yediaan ruang dan peningkatan pengelolaan hasil kelautan dan perikanan (unit usaha pengolahan hasil perikanan) u11perin, dan kemenparekraf bakar bekraf, pemda, dan masyarakat peningkatan kegiatan pelatihan nilai tambah lintas provinsi kawasan gerbangkertosusilapemda, dan masyarakat presiden republik indonesia penerbangawasan untuk industri perikanan danpupr, pemda, dan masyarakat pengembangan dan peningkatan pengelolaan industri maritimmarvel, semen kp, semen pupr, dan masyarakat presidepengelolaan industri bioteknologisemen pupr, dan masyarakat pengembangan perdagangan barang dan atau jasa, industri, dan permukiman nelayan modern secara terintegrasiag marvel, kemenperin, semen kp, pemda, dan masyarakat free iokemenag marvel, semen kp, dan pemda zona u12 zona bandar udara pengembangan dan peningkatan pengelolaan bandar udara juandasemen bumn, semen pupr, danpemda, dan masyarakat zona u15 zona pengelolaan energi pengembangan dan peningkatan pengelolaan pembangkit listrik tenaga uap pltu), pembangkit listrik tenaga gas dan uap pltu), gardu induk tegangan ekstra tinggi gardu induk item gi)pres ide republik indonesia sebagizona u18 zona pertahanan dan keamanan pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi fungsi kawasan pemanfaatan umum yang dapat dikembangkan sebagai zona pertahanan dan keamanan meliputi: pengembangan wilayah pertahanan keamanan untuk daerah latihan kapal tni al u18. apbn dan atau sumber lain yang sah sesuai kemhan, kementerian koordinator bidang politik, hukum, danebagian perairan sekitar kabupaten sidoarjo dengan ketentuan peraturan perundang undangan keamanan kemenag polhukam),sidoarjoota surabaya u18. u18. apbn dan atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan kemenag polhukam dan tni free io pangkalan utama tni al sebagian perairan sekitar kota surabayabangkalanresiden republik indonesia 2lo pera1ru18.dan kabupaten lamonganu18. u18. u18. apbn dan atau sumber lain yang sah sesuai kemenag polhukam dan tni free ion republik indonesia 2tl lainnya indikasi program utama lokasi sumber pendanaan instansi pelaksana waktu pelaksanaan iii perairan sekitar kabupaten lamongan dengan ketentuan peraturan perundang undangan kerja sama dengan luar negeri bidang pertahanan dan keamanan laut u18 kemhan, kementerian luar negeri kemlu), kemenag polhukam, dan tni pembersihan ranjau u18 kemenag polhukam dan tni zona pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi fungsi zona r bsebagian wilayah kecamatan manyar pada kabupaten gresik apbn, apbd provinsi, apbd kabupaten, apbd kota, dan atau sumber lain yang sah sesuaifree idelainnya yang mendukung kawasan peruntukan industri dengan ketentuan peraturan perundang undangan pemkot, dan atau masyarakat pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi fungsi zona r d yang yang memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan yang pemanfaatan ruangnya dilakukan dengan memperhatikan kondisi eksisting serta selaras dengan kegiatan pemanfaatan ruang pesisir dan perairan pesisir sebagian wilayah:pemkot, dan atau masyarakat rehabilitasi program penetapan tanah musnah zona r d sebagian wilayah: apbn kementerian agraria dan tata pres ide republik indonesia 2t3 indikasi program utama lokasi sumber pendanaan instansi pelaksana waktu pelaksanaan iiiruang badan pertanahan nasional dan kkp pengendalian kawasan perkotaan gerbangkertosusila berbasis mitigasi bencanasemen pupr, semen esdm, badan nasional penanggulangan bencana bnpb), pemprov, pemkab, pemkot, dan atau masyarakat mengalami free ion republik indonesia mengalami indikasi program utama lokasi sumber pendanaan instansi pelaksana waktu pelaksanaan iiiperaturan perundang undanganmengalami amblesan tanah (land subsistence) lumpur sidoarjo. pembangunan, peningkatan, dan atau pemantapesdm, bnpb, pemprov, pemkab, pemkot, dan atau masyarakat presiden republik indonesia salinan sesuai dengan aslinya sekretariat negara indonesia dan hukum, presiden epub ltr indonesia, ttd. jokowidodo indikasi program utama lokasi sumber pendanaan instansi pelaksana waktu pelaksanaan iimengalami amblesan tanah (land subsistence) lumpur sidoarjo. |
residen republik indonesia bagian keenam. presiden republik indonesiamaritiman dan sumber daya alam dan evaluasibagian ketujuh. presiden republik indonesia deputi bidang kependudukan dan ketenagakerjpendudukan dan ketenagakerj dan evaluasibagian kedelapanembangunan manusia, masyarakat, dan kebuday dan evaluasibagian kesembilan deputi bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan deputi bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan dipimpin oleh deputi. deputi bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanpenyusunan rencana pembangunan nasional bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamananolitik, hukum, pertahanan, dan keaman dan evaluasisepuluh deputi bidang pendanaan pembangunan deputi bidang pendanaan pembangunan berada bawah dan bertanggung jawab kepada kepala. deputi bidang pendanaan pembangunan dipimpin deputi. deputi bidang pendanaan pembangunan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kebijak nasional, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan pendanaan pembangunan nasional, cc.. presiden republik indonesia penyusunan rencana pendanaan pembangunan pusat dan daerah, penyusunan rancangan anggaran pendapatilaian pelaksanaan perencanaan pembangunan nasionalkepala. bagian kesekoordinasi . presiden republik indonesia koordinasiencanaan pembangunan nasional.kementerian yang berada bawah dan bertanggungjawab kepada presiden. bappenas dipimpin oleh: pengkajian, . presiden republik indonesiabappenas, pelaksanaan pengawasan intern lingkunga atas pelaksanaan tugas lingkungabagian ketigabelas pusat lingkungan bappenas dapat dibentuk pusat sebagai unsur pendukung pelaksanaan. presiden republik indonesia pusat sebagaimana dimaksud dalam paling banyak (tiga) pusatdeputi terdiri atas paling banyak (lima) direktorat. direktorat terdiri atas paling banyak (empat) subdirektorat dan kelompok jabatan fungsional. inspektorat utama terdiri atas paling banyak (dupusat terdiri atas paling banyak (empat) bidang dan (satu) subbagian tata usaha. bidang . presiden republik indonesia bidang terdiri atas paling banyak (dua) subbidang. bagian kelimabelas jabatan fungsionalmelaksanakan tugas dan fungsi, bappeeselon, pengangkatan, pemberhentian sekretaris utama, deputi dan inspektur utama adalah jabatan struktural eselon i.a dan kepala subbidang adalah jabatan struktural eselon iv.a atau jabatan pengawasbab pendanaan segala pendanaanbadperencanaan pembangunanalisis investasi proyek infrastruktur, cc. penyusunan rencana pembangunan nasionalpenyusunan apbn dan evaluasi. presiden republik indonesiabagian ., koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran bappenasempatanalisis investasi proyek infrastrukturekonomi dan evaluasilimaregional dan infrastruktur pengembangan wilayah, koordinasi . presiden republik indonesiaregional dan infrastruktur pengembangan wilayahregional dan infrastruktur pengembangan wilayahmantauan dan evaluasi atas dan infrastruktur pengembangan wilayah, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala. bagian . |
Subsets and Splits