text
stringlengths 0
4.35M
|
|---|
aas walikota kediri peraturan walikota kediriyeragamkan langkah dalam melaksanakan penghapusan dan pemindahtanganan barang milik pemerintah kota kediri, maka perlu adanya tata cara pelaksanaan penghapusan dan pemindahtanganan barang milik pemerint, pemindahtanganan barang milik daerah,rp. (lima milyar rupiah) dilakukan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan walikota. pemindahtanganan sebagai tindaklanjut pelaksanaan penghapusditetapkan dengan keputusan pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola. bagian kedua penjualan dan atau pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan, sebagai berikut a.rusak, dan tidak ekonomis bila diperbaiki tetapi masih mempunyai nilai ekonomis:daerah apabila dijual, telah melampaui batas waktu kegunaannya, dan atau pengunaan mengalami perubahan dasar spesifikasi. penjualan barang milik daerah dilaksanakan secara lelang, kecualdalam huruf adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada walikota dan wakil walikota: penjualan kendaraan dinas operasional kepada pimpinan dprd. kendaraan perorangan dinas yang digunakan walikota dan wakil walikotalima) tahun atau lebih, dijual hanya (satu) unit kepada pejabat bersangkutan setelah masa jabatannya berakhir, b.penjualan kendaraan perorangan dinas tidak boleh mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas, dan kesempatanyang digunakan pimpinan dprdsepuluh) tahun atau lebih, dijual hanya (satu) unit kepada yang bersangkutan dengan masa bakti (lima) tahun, penjualan kendaraan dinas operasional tidak boleh mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas, dan kesempatan untukskpdskpd. penjualan barang milik daerah yang telah dihapus berdasarkan keputusan walikota dilaksanakan oleh panitia penghapusan dan pemindahtanganan kota kediri atau melalui kantor lelang. penjualan barang pakai habis, barang bernilai non kapitalisasi dan barang bekas bongkahan sebagian bangunan yang telah dihapus berdasarkan keputusan pengguna dilaksanakan oleh panitia skpd atau melalui kantor lelang. hasil penjualan barang milik daerah disetor kas daerah atau disetor sebagai pendapatan blue bagi skpd blue. penjualan barang milik daerah dilaksanakan setelah ditetapkan kebijakan penghapusannya dengan keputusan walikota. penghapusan dari daftar barang milik daerah dan nilai aset pada neraca keuangan daerah dilakukan setelah harga penjualan barang milik daerah dimaksud dibayar lunas. penjualan tanah dan atau bangunan baik yang sudah bersertifikat maupun yang belum, diproses dengan cara pelepasan hak dengan pembayaran ganti rugi dengan pertimbangan menguntungkan pemerintah daerah. nilai ganti rugi atas tanah dan atau bangunan diperoleh dari penilaian tim penilai yang dibentuk dengan keputusan walikota dan atau tim penilai eksternal bidang penilaian aset dengan estimasi terendah menggunakan nilai jual obyek pajak nop). besaran nilai sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan keputusan walikota. pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi tidak berlaku bagi pelepasan antara pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga negara daerah. pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan dengan ganti rugi dapat dilaksanakan atas kebutuhan pemerintah daerah maupun pihak lainjual): , apabila walikota menyetujui, pengelola menyiapkan konsep usulan persetujuan penghapusan dan pelepasan hak dengan ganti rugi kepada dprd: pelaksanaan serah terima tanah dan atau bangunan yang dilepas serta pembayaran ganti rugi dituangkan dalam berita acara serah terima. bagian ketiga tukar menukarbarang milik daerah selain tanah dan atau bangunan. tukar menukar barang milik daerah dapat dilaksanakan atas kebutuhan pemerintah daerah maupun permohonan dari pihak lain. tukar menukar barang milik daerah yang dilaksanakan atas kebutuhan pemerintah daerahtukar), b.tukar menukar barang milik daerah yang dilaksanakan atas permohonan dari pihak lain dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut barang pengganti yang disediakan oleh pihak lain memiliki nilai lebih, untuk tanah dan atau bangunan pengganti yang disediakan oleh pihak lain memiliki nilai lebih dari segi letak, kondisi tanah, harga, luasan dan sesuai tata ruang kota, membantu pihak lain yang memerlukan tanah untuk lokasi kantor, perumahan dan untuk keperluan bangunan lainnya, tukar menukar barang milik daerahtukar menukar tanah dan atau bangunantukar menukar tanah dan atau bangunan apabila walikota menyetujui, pengelola menyiapkan konsep usulan persetujuan penghapusan dan tukar menukar kepada dprd,ketentuan a.sejenisnya, dan b.untuk penyelenggaraan pemerintahan, yaitu hibah antar tingkat pemerintahan (antara pemerintah dengan pemerintah daerah atau sebaliknya, antar pemerintah daerah dan antara pemerintah daerah dengan lembaga badan usaha milik negara daerah atau sebaliknya)b.selain tanah dan atau bangunan yang dari awal pengadaan direncanakan untuk dihibahkan. syarat syarat barang milik daerah yang dihibahkan, kecuali yang dari awal pengadaan direncanakan untuk dihibahkan dan dilaksanakan oleh pengelola. hibah sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf dengan nilai atas (lima milyar rupiah) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dprd. hibhibah sebagaimana dimaksudnyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah dilaksanatimbangan pelaksanaan penyertaan modal pemerintah daerah antara lain sebagai berikut barang milik daerah yang sejak awal pengalamannya direncanakan untuk penyertaan modal, dan mengoptimalkan barang milik daerah. barang milik daerah yang dapat digunakan untuk penyertaan modal pemerintah daerah antara lain sebagai berikut a.sejak awal pengadaan direncanakan untuk penyertaan modal, c.barang milik daerahd.barang milik daerah selain tanah dan atau bangunan yang sejak awal pengadaan direncanakan untuk penyertaan modal. bab vii tata cara pelaksanaan penghapusan, pemusnahan dan pemindahtanganan bagian kesatu tata cara penghapusanarang memenuhi persyaratan teknis secara fisik barang tidak dapat digunakan karena rusak dan tidak ekonomis lagi apabila diperbaiki, secara fisikbahayakan keselamatan keamanan lingkungan, beralihnya barang antar pengguna (mutasi). memenuhi persyaratan ekonomis, yaitu lebih menguntungkan bagi pemerintah daerah, atau barang hilang atau dalam kondisi kekurangan perbendaharaan atau kerugian karena kematian untukyarat salah satu atau sebagian persyaratan sebagai berikut barangarang menjadi tidak sesuai dengan rencana detil tata ruang kota dtkmilik daerah yang lain dalam rangka efisiensi, atau pertimbangan dalam rangka pelaksanaan rencana strategis pertahanan dan keamanan. ketentuan umum pelaksanaan penghapusan pengguna berkewajiban melaporkan dan mengusulkan kepada walikota melalui pengelolaimaksud harus menyebutkan nama barang, jumlah, lokasi, nomor register, kode barang, nilai tercatat dan lain lain yang diperlukan,peruntukan semula setelah mengetahui secara pasti bahwa anggaran pembangunannya telah tersedia, pengguna wajib mengusulkan penghapusan gedung milik daerah yang bersifat mendesak untuk dilakukan pembongkaran karena membahayakan bagi penggunanya, pengguna wajib melaporkan pelaksanaan penghapusan barang skpd kepada pengelola melalui pembantu pengelola dengan dihampiri keputusan penghapusan, berita acara penghapusan dan atau bukti serta dokumen lainnya, paling lambat (satu) bulan setelah adanya kebijakan penghapusan, nilai yang dicatat sebagai mutasi kurang neraca keuangan daerah dari aset tetap berpindah aset lain lainyang dihapus, pelaksanaan penghapusan barang milik daerah atau mengeluarkan data barang dari daftar barang pengguna, dilakukan pada saat, tanggal terbitnya berita acara pemusnahan, bagi barang milik daerah yang dimusnahkan, tanggal,, tanggal terbitnya berita acara serah terima hibah, bagi barang milik daerahpenyertaan modal pemerintah daerah, tanggal terbitnya surat keterangan penghentian pembebanan tuntutan ganti rugi karena telah dilunasputusan pembebasan pembebanan tuntutan ganti rugbijakan penghapusan, bagi barang milik daerah yang disengketakan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkraacht) berdasarkan putusan pengadilan. penilaian dalam rangka penghapusan dengan tindak lanjut pemindahtanganan barang milik daerah penilaian barang milik daerah selain tanah dan atau bangunan penilaian terhadap barang yang akan dijual dilakukan oleh panitia penghapusan dan pemindahtanganan tingkat kota kediri, diupayakan menilai per satuan barang, namun bila tidak dimungkinkan dinilai per satuan barang, dapat dinilai secara borongan. penilaian barang pakai habis dan barang bernilai non kapitalisasi penilaian atas barang pakai habis dan barang bernilai non kapitalisasi yang akan dijual dilakukan oleh panitia skpdota kediri,non kapitalisasi adalah barang milik daerah yang nilai kebolehannya ditetapkan melalui peraturan walikota. barang pakai habis adalah barang yang masas seluruh komponen bangupenghapusan dan pemindahtanganan tingkat kota kediri,terendah atas kendaraan bekas dengan spesifikasi yang sama yang berlaku saat itu sebagai dasar penetapan harga limit dalam pelaksanaan lelang terbatas maupun umumpanitia penafsir dan evaluasi pemindahtanganan dan dapat melibatkan unsur teknis terkait,,untuk bangunan permanen, untuk bangunan semi permanen, untuk bangunan yangdalam melakukan proses penafsiran dapat menggunakan penilai eksternal jasa penilai independen) untuk melakukan perhitungan nilai tanah dan bangunan sebagai bahan pertimbangan. mekanisme proses penghapusan barang milik daerahterdiri dari unsur teknis terkait, pengguna wajib mengumpulkan barang yang rusak dan diusulkan untuk dihapus pada satu tempat atau gudang penyimpanan barang rusak, berdasarkan usulan penghapusan dari pengguna, panitia penghapusan dan pemindahtanganan tingkat bertugas meneliti menilai fisik barang yang diusulkan untuk dihapus pada tempat atau gudang penyimpanan barang rusakrita acara panitia penghapusan dan pemindahtanganan tingkat kota kediri, antara lain berisi pertimbangan layak tidaknya barang untuk dihapus, serta kondisi barang yang diusulkan, teknis dan lamanya waktu pelaksanaan, termasuk rekomendasi tindak lanjut penghapusannya, yaitu: apakah dijual baik dengan cara borongan atau satuan dengan pertimbangan lebih menguntungkan daerah, dimusnahkan, dihibahkan, atau dialihkan penggunaannya kepada skpd lain. dan pemindahtanganan tingkat kota kediri: atas permohonan persetujuan tersebut walikota menetapkan dalam keputusan yang memuat klausul rekomendasi antara lain sebagai berikut bagi barang yang masih mempunyai nilai ekonomis dilakukan penjualan dan atau dihibahkan,, barang yang masih diperlukan skpd lain, dialihkan penggunaannya. panitia penghapusan dan pemindahtanganan tingkat kota kediri atau pengguna menindaklanjuti keputusan walikota sebagai berikut melaksanakan pemusnahan bagi barang yang membahayakan merusak lingkungan kesehatan dengan dituangkan dalam berita acara pemusnahan, mengalihkan penggunaan kepada skpd lain dengan dituangkan dalam berita acara serah terima penggunaan, melaksanakan penjualan bagi barang yang masih mempunyai nilai ekonomis: menghibahkan menyerahkan kepada pihak lain yang telah ditetapkan dengan perjanjian hibah. proses penghapusan barang pakai habis dan barang bernilai non kapitalisasisekretaris kepala bagian tata usaha skpd mengusulkan penghapusan barang pakai habis dan atau barang bernilai non kapitalisasi kepada pengguna berdasarkan data dari penyimpan barang pengurus barang, pengguna menugaskan panitia skpd untuk meneliti barang pakai habis dan atau barang bernilai non kapitalisasi yang diusulkan untuk dihapus,, dihibahkan atau dimusnahkan, teknis dan waktu penyelesaian penghapusan, dan lain lain yang dipandang perlu, berdasarkan berita acara dimaksud pengguna mengajukan permohonan persetujuan penghapusan kepada pengelola, pengelola menugaskan pembantu pengelola untuk meneliti usulan penghapusan barang pakai habis dan atau barang bernilai non kapitalisasi yang diajukan oleh pengguna, pengelola menerbitkan surat persetujuan penghapusan barang pakai habis dan atau barang bernilai non kapitalisasi dengan rekomendasi barang yang masih mempunyai nilai ekonomis dilakukan penjualan atau dihibahk, dan atau barang bernilai non kapitalisasi, barang yang disetujui oleh pengelola untuk dihibahkan, dilaksanakan oleh pengguna dengan dituangkan dalam berita acara hibah, panitia skpd menindaklanjuti keputusan penghapusan pengguna, sebagai berikut melaksanakan pemusnahan bagi barang yang tidak mempunyai nilai ekonomis membahayakan merusak lingkungan kesehatan, melaksanakan penjualan bagi barang yang masih mempunyai nilai ekonomis: hasil penjualan barang yang masih mempunyai nilai ekonomis disetor rekening kas daerah melalui bendahara penerimaan skpddan atau barang bernilai non kapitalisasi kepada pengelola. pelaksanaan penghapusan barang milik daerah secara khusus proses penghapusan bangunan gedung yang dirobohkan dibongkar total:untuk segera dibongkar karena membahayakan, proses penghapusannya dilaksanakan sebagai berikut pengguna mengajukan usul penghapusan kepada walikota melalui pengelola,melibatkan unsur teknis terkait, panitia penghapusan dan pemindahtanganan tingkat kota kediringunan untuk dihapus, termasuk rekomendasi untuk tindak lanjut penghapusannya apakah dijual dan atau dihibahkan, teknis pembongkaran dan jangka waktu pelaksanaan, serta lain lain yang dipandang perlu, dalam kondisi bangunan membahayakan keselamatan jiwa, berdasarkan pernyataan kepala skpd, pembongkaran dapat dilakukan terlebih dahulu dengan persetujuan pengelola, sebelum diterbitkannya keputusan walikota, apabila barang bekas bongkahan masih mempunyai nilai ekonomis dan dapat dijual, maka panitia penghapusan dan pemindahtanganan tingkat kota kediri melakukan penjualan,walikota melalui pengelola. penghapusan karena adanya putusan pengadilan terhadap barang milik daerah yang harus dihapus dan dikeluarkan dari daftar barang milik daerah dan neraca keuangan daerah karena adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (, perubahan daftar barang pengguna dan atau kuasa pengguna sebagai akibat dari penghapusan sebagaimana dimaksud, harus dilaporkan kepada walikota melalui pengelola, atas laporan tersebut pengelola menugaskan pembantu pengelola untuk mengubah catatan daftar barang milik daerah dan neraca keuangan daerah. bagian kedua tata cara pemusnahan pelaksanaan pemusnahan barang milik daerah pelaksanaan pemusnahan dilaksanakan oleh panitia skpd dituangkan dalam berita acara pemusnahan, terhadap barang milik daerah yang telah ditetapkan kebijakan penghapusannya dengan keputusan walikota yang disetujui untuk dimusnahkan, barang pakai habis dan atau barang bernilai non kapitalisasi yang telah ditetapkan kebijakan penghapusannya dengan keputusan pengguna yang disetujui untuk dimusnahkan,, teknis pelaksanaan pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun dalam tanah, ditenggelamkan dalam laut, ataudalam rangka optimalisasi barang milik daerah yang tidak digunakan (idle), karena secara ekonomis lebih menguntungkan bagi pemerintah daerah,milik daerah dapat dilakukan melalui kantor lelang sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku pada kantor lelang, penjualan barang milik daerah selain tanah dan atau bangunan, barang bekas bongkahan, barang pakai habis dan atau barang bernilai non kapitalisasi dilakukan oleh panitia penghapusan dan pemindahtanganan tingkat kota kediri atau panitia skpd bertindak sebagai panitia penjualan lelang, dengan carawalikota dan wakil walikota,terbit kebijakan penghapusan dengan nilai per satuan barang sampai dengan rp. (tiga puluh juta rupiah), lelang umum, untuk barang milik daerah yang telah terbit kebijakan penghapusan dengan nilai limit per satuan barang atas rp. (tiga puluh juta rupiah). penjualan barang milik daerah selain tanah dan atau bangunan dapat dilakukan secara terpisah sesuai tempat atau gudang penyimpanan barang rusak masing masing skpd. penjualan barang milik daerah selain tanah dan atau bangunan yang telah diterbitkan kebijakan penghapusannya, dilakukan oleh kantor lelang, atau panitia penghapusan dan pemindahtanganan tingkat kota kediri bertindak sebagai panitia penjualan lelang untuk penjualan barang milik daerah atau hasil bongkahan karena kegiatan pembongkaran gedung secara utuh, atau panitia skpd, bertindak sebagai panitia penjualan lelang untuk penjualan barang pakai habis dan atau barang bernilai non kapitalisasi atau hasil bongkahan karena kegiatan pembongkaran sebagian gedung serta penjualan barang bekas bongkahan gedung yang telah terbit kebijakan penghapusan oleh walikota dengan nilai limit taksiran sampai dengan (sepuluh juta rupiah). jenis jenis dan tata cara penjualan barang milik daerah selain tanah dan atau bangunan yang telah terbit kebijakan penghapusan dan masih mempunyai nilai ekonomis melalui panitia penghapusan dan pemindahtanganan tingkat kota kediri atau panitia skpd, dilakukan dengan cara penjualan barang milik daerah tanpa melalui lelang dijual langsung kepada pihak pihak tertentu dengan nilai jual sebagaimana tertuang dalam kebijakan penghapusan oleh walikota, lelang terbatas, dilaku, pemasukan penawaran peserta peminat lelang dalam amplop tertutupan hasilnya dituangkan dalam berita acara penjualan, khusus evaluasi penawaran sebagaimana tersebut angka untuk lelang kendaraan dinas operasional dilaksanakan dihadapan peserta lelang, penyampaian berita acara penjualan terbataslelang umum, dilaksana, media massa dan website resmi milik pemerintah daerah selama (tiga) hari kalender, disertai penjelasan teknis yang diperlukan, penawaran dapat dilakukan secara tertulis maupun dihadapan peserta peminat lelang, rekapitulasi hasil lelang, dituangkan dalam risalah lelang, penyampaian risalah lelang umumproses penjualan barang bekas bongkahan sebagian bangunan sesuai dengan peruntukan semula mengpanitia skpd bertugas meneliti bagian gedung bangunan yang akan dibongkar, hasil penelitian tersebut dituangkan dalam berita acara yang memuat kondisi bagian gedung yang akan dibongkar, pertimbangan tindak lanjut apakah dijual, dihibahkan atau dimusnahkan, teknis dan waktu penyelesaian pembongkaran serta pertimbangan lain yang dianggap perlu, berdasarkan berita acara tersebut kepala skpd mengajukan permohonan persetujuan pembongkaran sebagian bangunan gedung kepada pengelola, pengelola menugaskan pembantu pengelola untuk meneliti usulan pembongkaran sebagian bangunan gedung yang diajukan oleh pengguna, pengelola menerbitkan surat persetujuan pembongkaran sebagian bangunan gedung dengan rekomendasi barang yang masih mempunyai nilai ekonomis dilakukan penjualan hibah atau dipakai kembali, barang yang tidak mempunyai nilai ekonomis dimusnahkan,, terhadap penjualan barang bekas bongkahan sebagian bangunan yang dilakukan rehab sedang berat, maka pelaksana diwajibkan menyetor rekening kas daerah atau rekening blue atas nilai hasil bongkahan sesuai harga yang ditetapkan disepakati, il.pengelola. tata cara penjualan kendaraan dinas jenis kendaraan dinas kendaraan perorangan dinas adalah kendaraan bermotor dinas perorangan milik daerah yang dipergunakan walikota dan wakil walikota untuk pelaksanaan tugasnya,,, yaitu kendaraan telah berumur sekurang kurangnya (lima) tahun, sudah ada pengganti dan atau kendaraan telah berumur sekurang kurangnya (sepuluh) tahun,rnya telah ditetapkan, harus tetap memperhatikan kelancaran pelaksanaan tugas dan atau sudah ada kendaraan pengganti. proses penghapusan dan penjualan kendaraan perorangatassebagai panitia penjualan melakukan penelitian terhadap kendaraan yang dimohon untuk dibeli, penelitian dimaksud meliput,rsyaratan administrasi dalam penjualan kendaraan perorangan dinas, yaitu keputusan pengangkatan pertama sebagai walikota dan wakil walikotaberita acara hasil penelitian panitia penghapusan dan pemindahtanganan tingkat kota kediriadalah (dua puluh persen) dari harga umum pasaran yang berlaku. walikota dalam menetapkan keputusan penjualan kendaraan perorangan dinas dengan lampiran antara lain nama dan jabatan pembeli, walikota adalah walikota kediri selaku pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerahbarang pengguna adalah barang milik daerah yang tercatat dalam daftar barang pengguna selakukedirupt) adalah bagian darinegeri. kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang yang selanjutnya disebut kantor lelang adalah instansi dibawah direktorat jenderal kekayaan negara pada kementerian keuangan yang memberikan pelayanan pelaksanaan penjualan secara lelang terhadap barang milik daerah. panitia penghapusan dan pemindahtanganan tingkat kota kediri adalah panitia yang dibentuk dengan keputusan walikota yang bertugas memproses data mengenai identifikasi kendaraan, biaya perbaikan selama (satu) tahun terakhir, harga jual sesuai peraturan perundang undangan, harga yang ditetapkan, jumlah harga yang harus dibayar olehwalikota, yang memuat antara lain nama para pihak, data mengenai kendaraan, besarnya cicilan yang harus dibayar setiap bulan, dengan ketentuan harus dilunasi dalam waktu (enam) bulan, apabila dilunasi dalam waktu kurang dari (enam) bulan, maka balik nama kendaraan dapat dilaksanakan, selama belum dilunasi, kendaraan perorangan dinas tersebut masih tercatat sebagai barang milik daerah (belum dihapus dan dikeluarkan dari daftar barang milik daerah dan neraca keuangan daerah), sanksi dan hal lain lain yang dianggap perlu. dalam hal kendaraan tersebut masih dipergunakan untuk kepentingan dinas, maka biaya operasional dapat disediakan pemerintah daerah, harga jual kendaraan perorangan dinas merupakan penerimaan pemerintah daerah dan harus disetor rekening kas daerah, setelah pembayaran kendaraan perorangan dinas tersebut dilunasi dengan disertai bukti setoran pembayaran lunas, maka ditindaklanjuti dengan pembuatan berita acara serah terima yang ditandatangani oleh pengelola atas nama walikota dengan pembeli, sekaligus penyerahan surat surat kendaraan bpk dan stok), menghapus dan mengeluarkan data kendaraan perorangan dinas tersebut dari daftar barang milik daerah dan neraca keuangan daerah, berdasarkan berita acara tersebut, pembeli dapat melakukan proses balik nama atas kendaraan sesuai ketentuan yang berlaku dan seluruh biaya sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembeli,kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas operasional khusus lapangan yang telah terbit kebijakan penghapusan dapat dijual melalui lelang terbatas dengan tata cara sebagaimana dimaksud huruf dj,walikota melalui pengelola, panitia penghapusan panitia penghapusan dan pemindahtanganan tingkat kota kediri melaksanakan penelitian atas kendaraan yang diusulkan untuk dihapus,hasil penelitian panitia dimaksud dituangkan dalam berita acara, apabila memenuhi persyaratan, pengelola mengusulkan kepada walikota, berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf angka panitia penghapusan dan pemindahtanganan tingkat kota kediriditerbitkan keputusan walikota tentangmbuatan perolehan, nilai perolehan, nomor register, kode barang, nomor polisi, nomor rangka dan nomor mesin. pelaksanaan penjualan lelang terbatas kendaraan dinas operasional penjualan kendaraan dinas operasional dilaksanakan oleh panitia penghapusan dan pemindahtanganan tingkat kota kediri atau dapat dilaksanakan oleh kantor lelang sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, penjualan lelang terbatas dilakukan dengan carapejabat pns pemegang kendaraan berdasarkan surat penunjukan pemegang kendaraan dinas speed) dari pengguna, pejabat pns yang akan memasuki masa pensiun (minimal berumur tahun). prioritas sebagaimana dimaksud huruf a), berupa pejabat pns pemegang kendaraan dapat ditetapkan sebagai pemenang lelang terbatas meskipun nilai yang ditawarkan lebih rendah dari penawar lainnya, pejabat pns yang akan memasuki, meskipun nilai yang ditawarkan lebih rendah dari penawar lainnya, dengan ketentuan pejabat pns yang akan memasukins yang berminat hanya boleh memasukkan penawaran terhadap (satu) unit kendaraan dinas operasional yang dilelang, dalam tenggang waktu (sepuluh) tahun, pejabat pnsproses penghapusan dan penjualan kendaraan dinas operasional pimpinan dprdbertindak sebagai panitia penjualan melaku,antara lain keputusan pengangkatan pertama sebagai ketua dan wakil ketua dprd: surat pernyataan belum pernah membeli kendaraan dinas operasional pimpinan dprd dalam tenggang waktu (sepuluh) tahun, hasil penelitian panitia penghapusan dan pemindahtanganan tingkat kota kediri, walikota menetapkan keputusan penjualan kendaraan dinas operasional pimpinan dprd dengan lampiranharga jual kendaraan dinas operasional pimpinan dprd merupakan penerimaan pemerintah daerah dan harus disetor rekening kas daerah, setelah harga jual kendaraan dinas operasional pimpinan dprd dilunasi dengan bukti berupa bukti pelunasan, maka dikeluarkan berita acara yang berisi pelepasan hak pemerintah daerah atas kendaraan dinas operasional pimpinan dprd tersebut kepada pembeli sekaligus penyerahan surat surat kendaraan dinas (bpk dan stok), dan menghapus data kendaraan dinas operasikan!l pimpinan dprd dari daftar barang milik daerah dan neraca keuangan daerah: berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksuddengan biaya ditanggung sepenuhnya oleh pembeli dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, kesempatan membeli kendaraan dinas operasikan!l pimpinan dprd hanya (satu) kali dalam tenggang waktu (sepuluh) tahun,sebagaimana dimaksud sebelumnya bpk dan stok atas kendaraan dimaksud diserahkan kepada pengelola melalui pembantu pengelola untuk selanjutnya ditindaklanjuti penghapusan dan penjualannya. bagian keempat pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan dengan ganti rugi pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan berdasarkan kebutuhan pemerintah daerah maupun pihak lain dilaksanakan dengan cara lelang. mekanisme pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan dengan ganti rugi adalah sebagai berikut permintaan pelepasan hak atas tanah dan atau bangunantanganan yang beranggotakan pengelola, pengguna yang menyerahkan tanah dan atau bangunan, serta,,, berdasarkan hasil penelitian dimaksud huruf cc,, dalam hal disetujui, selanjutnya ditetapkan dengan keputusan walikota,,, menentukan pemenang lelang berdasarkan harga tertinggi: mengembalikan jaminan kepada peserta lelang setelah ditetapkan sebagai pemenang,tanah dan atau bangunan memberikan pertimbangan rencana pelepasan tanah dan atau bangunan kepada walikota untuk diajukan usulan persetujuan kepada dprd. usulan persetujuan dprd pengelola menyiapkan surat walikota kepada dprd untuk mengajukan usulan persetujuan atas rencana pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan dengan cara ganti rugi dengan melampirkan berita acara hasil lelang. keputusan walikota berdasarkan persetujuan dprd sebagaimana tersebut huruf selanjutnya ditetapkan keputusan walikota tentang penghapusan dan ditindaklanjuti dengan keputusan tentang pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan dengan ganti rugi yang memuat data antara lain mitra pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan yang meliputi data nama dan alamat pihak ketiga penerima pelepasan tanah dan atau bangunan yang akan dilepas, letak alamat dan luas, nilai ganti rugi terhadap tanah dan atau bangunan yang dilepas. j . proses pelepasan tanah dan bangunan dengan cara ganti rugi pelepasan hak jenis dan nilai barang yang dilepas, cara dan waktu pembayaran, hak dan kewajiban masing masing pihak, sanksi, serta ketentuan dalam hal terjadi keadaan bencana (force majeure), dan ketentuan lain lain yang dipandang perludaerah. dibuatkan berita acara serah terima antara pihak pihak yang terikat dalam perjanjian yang berisi tentang pelepasan hak pemerintah daerah atas tanah dan atau bangunan tersebut. berita acara serah terima asli diserahkan kepada penerima pelepasan disertai dokumen kepemilikan atas tanah dan bangunan, berdasarkan berita acara serah terima pelepasan hak, dilakukan penghapusannya dari daftar barang milik daerah dan neraca keuangan daerah. berdasarkan berita acara serah terima pelepasan hak dilakukan penghapusan pengumuman terhadap obyek yang sudah dilepas dari web site resmi pemerintah kota kediri. bagian kelima tukar menukar tukar menukar barang milik daerah yang didasari oleh adanya kebutuhan dari pengguna atau pengelola dilaksanakan melalui lelang sedangkan tukar menukar berdasarkan permohonan dari pihak ketiga dilaksanakan tanpa lelang. mekanisme tukar menukar adalah sebagai berikut permintaan tukar menukar: tanganan yang beranggotakan pengelola, pengguna yang menyerahkan bmd, serta dapat mengikut sertakantukar menukar didasarkan pada pertimbangan dengan tahapan sebagai berikut:... menyusun rincian rencana aset pengganti, berupa bmd lain meliputi jenis dan spesifikasi tanah, meliputi luas dan lokasi yang peruntukannya sesuai dengan rencana detil tata ruang kota dtk), bangunan, meliputi jenis, luas dan konstruksi bangunan serta sarana dan prasarana penunjang. berdasarkan hasil penelitian dimaksud huruftukar menukar dimaksud: dalam hal disetujui, selanjutnya ditetapkan dengan keputusan walikota, terhadap tukar menukar yang didasarkan permohonan dari pihak ketiga panitia melakukan proses sebagaimana berikut melakukan proses sebagaimana huruf terhadap tanah yang dimohon: dan untuk rencana tanah pengganti dilakukan pengkajian, dan tanah pengganti harus memenuhi syarat sebagai berikut (a) berada dalam wilayah kota kediri (b) terdapat akses jalan lingkungan dengan lebar sekurang kurangnya meter (c) kondisi tanah sesuai dengan rencana peruntukan yang lebih optimal (d) harga sekurang kurangnya berimbang dan lebih menguntungkan pemerintah daerah (e) lebih luas (?) sesuai dengan tata ruang kota dalam hal permohonan dari pihak lain tidak disetujui, pengelola memberitahukan kepada pihak lain secara tertulis, disertai dengan alasannya. apabila dilakukan dengan lelang, maka.penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah panitia penghapusan dan pemindahtanganan skpd adalah panitia yang dibentuk dengan keputusan pengguna yang bertugas memproses penghapusan dan pemindahtanganlingkungan skpd yang bersangkutan. pihak ketiga atau pihak lain adalah pemerintah, pemerintah daerah lain,enghapusan adalah tindakan menghapus barang daerah dari daftar barang milik daerah dan daftar barang penggunabijakan penghapusan adalah kebijakan tentang penghapusan barang pengguna dan atau barang milik daerah yang ditetapkan melalui keputusan pejabat yang berwen,panitia melaksanakan lelang dengan cara mengumumkan pada media massa dan atau website resmi milik pemerintah daerah dalam tempo (tujuh) hari kalender disertai penjelasan teknis yang diperlukan. apabila peminatnya hanya (satu) dilakukan lelang ulang, jika hasil lelang ulang peminat masihbmd memberikan pertimbangan rencana tukar menukar kepada walikota untuk diajukan usulan persetujuan kepada dprd, apabila dipersyaratkan memerlukan persetujuan dprd atau disetujui langsung dilakukan penetapannya dengan keputusan walikota, apabila dipersyaratkan tidak memerlukan persetujuan dprd sebagaimana diatur dalam teknis pelepasan bmd dengan cara tukar menukar pemindahtanganan barang milik daerah jenis dan nilai barang yang dipertukarkan, spesifikasi barang pengganti, hak dan kewajiban masing masing pihak, klausul yang menyatakan dokumen kepemilikan barang pengganti menjadi atas nama pemerintah daerah, jangka waktu penyerahan obyek tukar menukar, sanksi, serta ketentuan dalam hal adanya bencana (force majeure), ketentuan lain lain yang dipandang perlulmbangunan pengadapertukarkan, panitia melakukan kesesuaian barang pengganti dengan perjanjian. apabila hasil penilaian menunjukkan adanya kekurangan barang pengganti, mitra tukar menukar wajib menyetorkan uang atau penambahan barang sekurang kurangnyadi. bagian keenam tata cara pelaksanaan hibah barang milik daerah pertimbangan, misalnya untuk kepentingantempat ibadah, pendidikan, kesehatan dan sejenisnya, hibah untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu pemerintah daerah kepada pemerintah pemerintah daerah lain lembaga badan usaha milik negarawalikota untuk hibah tanah dan atau bangunan, pengguna dengan persetujuan walikota untuk hibah dan tidak digunakan lagi,npada realisasi pelaksanaan kegiatan anggaran yang bersangkutan,apabila diperlukan pelaksanaannya terlebih dahulu diaudit aparat pengawas fungsional, penerima melakukan penelitian data administrasi barang milik daerah yang akan dihibahkan, berupa tanah dan atau bangunan, yaitunya,awalikota melalui pengelola untuk menghibahkan barang milik daerah dimaksud, dengan disertai alasan untuk menghibahkan, calon penerima hibah, rincian peruntukan, lokasi data teknis, data barang milik daerah, nilai barang milik daerah. walikota menugaskan panitia penghapusan dan pemindahtanganan tingkat kota kediriperluwalikotawalikota yang sekurang kurangnya memuat barang milik daerah yang dihibahkan, pihak yang menerima hibah peruntukan barang milik daerah yang dihibahkan, lokasi data teknis,walikota mengajukan usulhuruf pengelola atau pengguna membuat surat perjanjian hibahperjanjian hibahdengandimaksud huruf barang yang dihibahkan dihapus dari daftar barang milik daerah dan neraca keuangan daerah. bagian ketujuh tata cara pelaksanaan penyertaan modal pemerintah daerah tata cara pelaksanaan penyertaan modal pemerintah daerah penyertaan modal pemerintah daerah atas barangwalikota disertai alasan, pertimbangan serta kelengkapan data,oleh pengelola, dalam hal penghapusan barang milik daerah dimaksud memerlukan persetujuan dprd, walikota mengajukan usulan persetujuan kepada dprd untuk menghapus dan memindahtangankan barang milik daerah tersebut yang akan dijadikan sebagai penyertaan modal pemerintah daerah: setelah mendapat persetujuan dprd, walikota menetapkan penghapusan terhadap barang milik daerah tersebut sebagai penyertaan modal pemerintah daerah,pemerintah daerah yang dari awal pengalamannya direncanakan untuk disertakan sebagai penyertaan modal pengguna dapat membentuk tim skpd, yang bertugas untuk menyiapkan kelengkapan data administrasi sekurang kurangnya meliputi dokumen anggaran, nilai realisasi pelaksanaan anggaran, hasil audit aparat pengawas fungsional melakukan pengkajian, menyampaikan laporan hasil kerja tim internal kepada pengguna. pengguna mengajukan usulan kepada walikota melalui pengelola dengan disertai penjelasan pertimbangan mengenai usul dimaksud, kelengkapan data administrasi sebagaimana dimaksud pada angka huruf a), hasil kajian tim internal.pengguna. apabila dari hasil kajian menganggap usulan tersebut layak, walikota menetapkan penghapusan terhadap barang milik daerah tersebut dan penyertaan modal pemerintah daerah.dokumen terkait dengan, sebagaimana format dalam lampiran peraturan ini, yang terdiri dari usulan penghapusan barang, keputusan kepala skpd selaku pengguna tentang panitia penghapusan skpd: keputusan kepala skpd selaku pengguna tentang penghapusan barang pakai habis atau bekas bongkahan sebagian gedung, berita acara penghapusan barang pakai habis, dan berita acara penjualan barang pakai habis atau bekas bongkahan sebagian gedung. bab vii ketentuan peralihan penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang masih dalam proses pelaksanaraturan walikotadan pemindahtanganan barang milik pemerintah.entuk bentuk pemindahtanganan sebagai tindaklanjut atas penghapusan barang milik daerah, meliputi penjualan atau pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan, tukar menukar, hibah, atau penyertaan modal pemerintah daerah. bab iii maksud dan tujuan, memperjelas tugas dan tanggungjawab penanganan barang milik daerah yang layak untuk dihapuskan, dan memberikan petunjuk penanganan barang milik daerah yang layak untuk dihapus. tata, mengamankan barang milik daerah baik secara fisik maupun administrasi,dan memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan tugas tugas pemerintahan dan pembangunan daerah. bab kedudukan, wewenang, tugas dan fungsidalam berwenang untuk menyetujui atau menolak usulan penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah sesuai batas kewenangannya, mengajukan usulan persetujuan penghapusan dan atau pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan dprd, dan menetapkan kebijakan penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah, pengelola dalam melaksanakan penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab terhadapb.melakukan koordinasi dalam pelaksanaan penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah, mengatur penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh walikotpembantu pengeloladalam pelaksanaan penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerahyang berada pada penggunannya kepada walikota, pokok dan fungsi skpd yang dipimpinnya kepada walikota melalui pengelola, dan melaksanakan proses. kuasa penggunakepada penggun yang berada dalam penggunaannya. pengurus barang bertugas mengurus barang milik daerah yang digunakan skpd dan berkewajiban memantaumbantu pengurus barang bertugas membantu pengurus barang milik daerah yang digunakan skpd pada unit bagian upt,yimpan barang bertugas membantu penyimpan barangkuasa pengguna. bab penghapusan setiap barang milik daerah yang teldari daftar barang penggunaterjadi perpindahan keberadaan barang satuan kerja lain mutasi). penghapusan barang milik daerah dari daftar barang milik daerah,pemindahtanganan atau karena sebab sebab lain. dalam melaksanakan proses penghapusan barang milik daerah dibentuk panitia penghapusan dengan ditetapkan melalui keputusan walikota. penghapusan barang pakai habis dan barang bekas bongkahan sebagian bangunan dilaksanakan oleh kepala skpd selaku pengguna melalui panitia penghapusan skpd yang dibentuk dengan keputusan pengguna barang. penghapusan barang milik daerahenghapusan barang non kapitalisasi dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapatkan persetujuan pengelola. penghapusan barang milik daerah karena adanya putusan pengadilan yang mempunyailakuk, komunikasi, informasi kota kediri atau skpd yang membidangi. tindak lanjut atas kebijakan penghapusan barang milik daerah meliputi pemusnahan, dan pemindahtanganan. kebijakan penghapusan barang milik daerah dengan tindak lanjut pemusnahan sebagaimana dimaksudbarang milik daerah sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan walikotawalikota. bab pemindahtanganan bagian kesatu umum |
eye tag saatbahsejahteraan rakyatpenjabaran tugas dan fungsi staf ahli walikota nama jabatan staf ahli walikota bidang hukum, politik, dan pemerintahan tugas dan fungsi staf ahli walikota bidang bidang hukum, politik, dan pemerintahhukum, politik, dan pemerintahan, merumuskan saran dan pertimbangan dalam bentuk telaahan staf bidang hukum, politik, dan pemerintahan, melaksanakan pemantauan kegiatan pemerintah daerah bidang hukum, politik, dan pemerintahpembangunan, ekonomi, dan keuangan tugas dan fungsi staf ahli walikota bidang pembangunan, ekonomi dan informasi untuk pengkajian dan analisis bidang pembangunan, ekonomi, dan keuangpembangunan, ekonomi, dan keuangan, merumuskan saran dan pertimbangan dalam bentuk telaahan staf bidang pembangunan, ekonomi, dan keuangan, melaksanakan pemantauan kegiatan pemerintah daerah bidang pembangunan, ekonomi, dan keuangkemasyarakatan dan sumber daya manusia tugas dan fungsikemasyarakatan dan sumber daya manusia, dan pemberian saran, pertimbangan, dan masukan berupa telaahan staf masalah pemerintahan daerdan masalah pemerintahan daerah secara inisiatif dan berkala sesuai dengan bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia, merumuskan saran dan pertimbangan dalam bentuk telaahan staf bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia, melaksanakan pemantauan kegiatan pemerintah daerah bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusiawalikota magelang, ttd. muhamad nur aziz salinan sesuai dengan aslinya hukum, page prajnajmti, sh., niphukum kepala bagian hukumsertabagian ketujuh bagian perekonomian dan sumber daya alam kepala bagian perekonomian dan sumber daya alamrekonomian, pembinaan badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah, serta sumber daya alam dan lingkungan hidupmengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkatcc. pelaksanaan pelayanan administratifpemantauan dan evaluasi pelaksanaadministratif terhadapnyusunan program, pengendalian program, evaluasi,adaan barang jasa kepala bagian pengadaan barang jasajasa sebagaimana dimaksud dalam huruftugas sub: pelaksanaan kebijakan bidang umum, protokol,paratur sipil negara pada pemerintah daerah, danbagian kesebelas bagian umum kepala bagian umum sebagaimana dimaksud dalam huruf bertugas: melaksanakan pelaksanaan kebijakkepala merupakan subkoordinator keulas bagian organisasi kepala bagian organisasibahbertugas: melaksanakan kebijakan, dan sekretaris daerah)rotokol, komunikasi,, cc.: subbagian protokolelas uraian tugas jabatan uraian tugas jabatan lingkupekretariat daerahantarunit perangkat daerah. setiap pimpinan dekretariaaerah, antaraerah maupun lingkup pemerintah daerahwalikota mengangkat dan memberhentikan staf ahliwalikota sesuai dengan keahliannya. bagan susunan organisasi staf ahli tercantum dalam lampiran iii, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini. penjabaran tugas dan fungsi staf ahlivii kepegawaian sekretaris daerah merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau setara jabatan eselon ia. asisten dan staf ahliaerah merupakan jabatan administrator atau setara jabatan eselon ia. kepala subbagian pada sekretariat daerah merupakan jabatan pengawas atau setara jabatan eselon vaaerah melalui asisten sekretaris daerah,erita daerah kota magelang tahun nomor dicabut dan dinyatakan tidak berlakf ahli walikotda hacia hukum, (aa. propertiekretariat daerah kota magelang sekretaris daerah asisten pemerintahan dan pere asisten dan asisten kesejahteraan pembangunan administrasi umum rakyat bagian bagian bagian pena gan bagian bagian bagian bagian pro administrasi pengadaan pemerintahan aan hukum sumber dayaalam pem bangunan barang jasa umum organisasi komunikasi subbab. subbab. subbab tata usaha jabatan jabatan jabatan jabatan jabatan barang jasa dan kepegawaian jabatan fungsional fungsional fungsional fungsional fungsional subbab. sub fungsional pengelolaan pengadaan dan secara elektronik perlengkapan jabatan subbab. fungsional pengadaan barang jasa jabatan fungsional salinan sesuai dengan aslinya keren bagi: hukum, walikota magelang, ttd. prayer'!ipprajnajantugas dan uraian tugas nama jabatan sekretaris daerah tugasaerah, merumuskan kebijakan teknis sekretariat daerah, cc. mengoordinasikan dan mengarahkan pengelolaan keuangan, urusan umum, kepegawaian, dan barang milik daerah sekretariat daerah, mengoordinasikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas lingkup sekretariat daerah, merumuskan kebijakan umum pemerintahan daerah,, mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah melalui asisten dan bagian yang membidanginya,, mengoordinasikan penyusunan perencanaan kinerja dan anggaran pemerintah daerah, melaksanakan pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, mengoordinasikan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan,, dan pelaporan pengelolaan barang milik daerah, menyelenggarakan pelayanan administrasi pemerintahan kepada seluruh perangkat daerah, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sekretariat daerah, oo. membina, mengarahkanwalikota. nama jabatan asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyatmerintahan, bagian kesejahteraan rakyat dan bagian hukum, mengoordinasikan perumusan kebijakan teknis bagian pemerintahan, bagian kesejahteraan rakyat, dan bagian hukum, cc. mengoordinasikan perumus, dan hukum,melalui bagian bagian yang membidanginya, 'mengoordinasikan pelayanan administratif bagian pemerintahan, bagian kesejahteraan rakyat, dan bagian hukum, mengoordinasikan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bagian pemerintahan, bagian kesejahteraan rakyat, dan bagian hukummerintahan, bagian kesejahteraan rakyat, dan bagian hukum, memberi petunjuk, mengawasi,perekonomian dan pembangunan tugasrekonomian dan sumber daya alam sda), bagian administrasi pembangunan, dan bagian pengadaan barang jasa, mengoordinasikan perumusan kebijakan teknis bagian perekonomian dan sda, bagian administrasi pembangunan, dan bagian pengadaan barang jasa, cclalui bagian bagian yang membidanginya, 'mengoordinasikan pelayanan administratifmonitoringjasaadministrasi umum tugasraian tugas mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja senja) bagian umum, bagian organisasi, dan bagian protokol dan komunikasi pimpinan, mengoordinasikan perumusan petunjuk teknis pelaksanaan bagian umum, bagian organisasi, dan bagian protokol dan komunikasi pimpinan, cc. mengoordinasikan pelaksanaan tugas, pemantauan dan evaluasi bidang umum, organisasi, protokol, dan komunikasi pimpinan melalui bagian bagian yang membidanginya, mengoordinasikan pelayanan administratif bagian umum, bagian organisasi, dan bagian protokol dan komunikasi pimpinan, mengoordinasikan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bagian umum, bagian organisasi, dan bagian protokol dan komunikasi pimpinanumum, bagian organisasi, dan bagian protokol dan komunikasi pimpinanmerintahan tugas kepala bagian pemerintahanuraian tugas menyusun rencana strategis renstra) dan rencana kerja senja) bagian pemerintahan, merumuskan kebijakan teknis bagian pemerintahan, cc. berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan, mengoordinasikan perumusan kebijakan daerah bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kependudukan dan pencatatan sipil, kesatuan bangsa dan politik, serta tugas lain bidang administrasi pemerintahan,, mengoordinasikan penegasan batas daerah, kecamatan, kelurahan, serta pemindahan ibukota kecamatan, mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan pemekaran wilayah kecamatan dan atau kelurahan dan tugas lain bidang administrasi kewilayahan, mengoordinasikan, mengarahkan, dan melaksanakan penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban kpj) walikota, dan tugas lain bidang otonomi daerah, mengoordinasikan pelaksanaan tugas organisasi, j pelayanbagian pemerintahan, melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas kegiatan bagian, dan fungsi pelayanan administrasi serta fungsi pendukung lainnyaekretariat daerah sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: sekretaris daerah, asisten sekretaris daerahkelompok jabatan fungsional. subkoordinator administrasi pemerintahan tugas subkoordinator administrasi pemerintpemerintahan. uraian tugas menyusun rencana program dan kegiatan subkoordinator, menyusun bahan perumusan kebijakan daerah bidang administrasi pemerintahan,fasilitasi forum dan asosiasi pemerintah daerah, mengoordinasikan pelaksanaan fasilitasi forum komunikasi pimpinan daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait:pemerinttugas subkoordinator administrasi kewilaykewilayahan. uraian tugas menyusun rencana program dan kegiatan subkoordinator administrasi kewilayahan, menyusun data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis bidang administrasi kewilayahan, cc. menyusun bahan kajianggaranlayanan administrasi pemerintahan bidang administrasi kewilayahan,kewilaykewilayerja sama dan otonomi daerah tugas subkoordinator kerja sama dan otonomi daerahrja sama dan otonomi daerah. uraian tugas menyusun rencana program dan kegiatan subkoordinator kerja sama dan otonomi daerah, menyusun data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis bidang kerja sama dan otonomi daerah, cc. menyusun bahan kajian perumusan kebijakan daerah, menghimpstandar pelayanan minimal spm) perangkat daerah, menyusun bahan laporan akhir masa jabatan amj) kepala daerah, menyusun bahan pelaksanaan forum koordinasi perangkat daerah, melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang kerja sama dan otonomi, il. melaksanakan pelayanan administrasi pemerintahan bidangsubkoordinator kerja sama dan otonomi daerahrja sama dan otonomi daerahkesejahteraan rakyat tugas kepala bagian kesejahteraan rakyatnyusun rencana strategis renstra) dan rencana kerja senja) bagian kesejahteraan rakyat, merumuskan kebijakan teknis bagian kesejahteraan rakyat, cc. mengoordinasikan perumus:, mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan administrasi bidang kesejahteraan rakyat, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bagian kesejahteraan rakyat, melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas kegiatan bagian kesejahteraan rakyatbina mental spiritual tugas subkoordinator bina mental spirituina mental spiritual. uraian tugas menyusun rencana program dan kegiatan subkoordinator bina mental spiritual, menyusun data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis bidang bina mental spiritual, cc. menyusun bahan kajian perumusan kebijakan pemerintahan daerah bidang keagamaan dan pendidikan keagamaan,, mengoordinasikan bahan pedoman pembinaan lembaga keagamaan dan kerukunan umat beragama, j . melakukan pembinaan, fasilitasi dan pengembangan kerja sama antar lembaga keagamaan,, oo, melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan kerukunan umat beragama,pelayanan administrasi pemerintahan bidang keagamaan, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan subkoordinator bina mental spiritualmental spiritualasisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksud pada huruf angkaangkajasa, yangsebagaimana dimaksud pada huruf angka membawakan: bagian umum, yang membawakanbagian organisasi, bagian protokol dan komunikasi pimpinan, yang membawakan: subbagian protokolsisten sekretariat daerah masing masingnama jabatan subkoordinator kesejahteraan sosial tugas subkoordinator kesejahteraan sosisosial. uraian tugas menyusun rencana program dan kegiatan subkoordinator kesejahteraan sosial, menyusun data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis bidang kesejahteraan sosial, menyusun bahan kajian perumusan kebijakan daerah bidang kesejahteraan sosial, menyusukebencanaan, menyusun bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah bidang kesehatan, sosial, transmigrasi, kebencanaan, mengoordinasikyang dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait, mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan, monitoring, dan evaluasi hibah dan bantuan sosial yang dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait, melaksanakan pelayanan administrasi pemerintahan bidang kesejahteraan sosialsosialsosial:kesejahteraan masyarakat tugas subkoordinator kesejahteraan masyarakatmasyarakat. uraian tugas menyusun rencana program dan kegiatan subkoordinator kesejahteraan masyarakat, menyusun data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis bidang kesejahteraan masyarakat, cc. menyusun bahan koordinasi kajian perumusan kebijakan daerah bidang kesejahteraan masyarakat,pelayanan administrasi pemerintahan bidang kesejahteramasyarakat, memberi petunjuk, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas kepadamasyarakat, dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. nama jabatan kepala bagian hukum tugas kepala bagian hukumraian tugas menyusun rencana strategis renstra) dan rencana kerja senja) bagian hukum, merumuskan kebijakan teknis bagian hukum, cc. mengoordinasikan perumusan kebijakan daerah bidang perundang undangan, bantuan hukum, dan dokumentasi hukum, mengoordinasikan, mengarahkan, dan melaksanakan harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah, mengoordinasikan, mengarahkan, dan melaksanakan pemberian bantuan hukum, pendampingan bantuan hukum, koordinasi aparat penegak hukum, serta tugas lain bidang bantuan hukum, 'mengoordinasikan, mengarahkan,hukum, melaksanakan sosialisasi produk hukum daerah dan penyuluhan diseminasi hukum terpadu, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban bidang perundang undangan, bantuan hukum, dokumentasi, dan informasi, melaksanakmengoordinasikan pelaksanaan pelayanan administrasi bidang perundang undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bagian hukum, il. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas kegiatan bagian hukundang undangan tugas subkoordinator perundang undanganundang undangan. uraian tugas menyusun rencana program dan kegiatan subkoordinator perundang undangan, menyusun data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis bidang perundang undangan, menyusuusun bahan pembahasan asistensi rancangan peraturan daerah dewan perwakilan rakyat daerah bersama dengan perangkat daerah pemrakarsa dan perangkat daerah terkait, menyusun bahan penjelasan kepala daerah dalam proses penetapan peraturan daerah, menyusun bahan analisa dan kajian produk hukum daerah, menyusun bahan sosialisasi produk hukum daerah maupun peraturan perundang undangan lainnya, melaksanakan pembinaan penyusunan produk hukum daerah, menyusun bahan administrasi perencanaan, evaluasi, fasilitasi, pengundangan dan atau autentikasi produk hukum daerah, menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang perundang undangan, il. melaksanakan pelayanan administrasi pemerintahan bidangundang undangan, oo.diberikan oleh pimpinan. nama jabatan subkoordinator bantuan hukum tugas subkoordinator bantuan hukumantuan hukum. uraian tugas menyusun rencana program dan kegiatan subkoordinator bantuan hukum, menyusun data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis bidang bantuan hukum, cc. menyusun bahan kajian perumusan kebijakan daerah bidang bantuan hukum berdasarkan ketentuan peraturan nyusun bahan dan memberikan bantuan hukum kepada lembaga pemerintah aparat sipil negara yang berperkara atau sedang menghadapi permasalahan kasus, berupa perkara perdata tata usaha negara perkara badan peradilan lainnya, baik dalam maupun luar persidangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, menyusun bahan dan memberikan pendampingan bantuan hukum dalam bentuk memberikan pemahaman hukum kepada aparatur sipil negara yang menghadapi tuntutan pidana secara pribadi dalam kaitannya dengan tugas kedinasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kerja sama dalam penanganan perkara hukum, menyusun bahan pelaksanaan koordinasi aparat penegak hukum, melaksanakan koordinasi dan evaluasi penegakan dan perlindungan hak asasi manusia hamlayanan administrasi pemerintahan bidang bantuan hukum, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan subkoordinator bantuan hukum, melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas kegiatan subkoordinator bantuan hukudan informasi tugas subkoordinator dokumentasi dan informasidan informasi. uraian tugas menyusun rencana program dan kegiatan subkoordinator dokumentasi dan informasi, menyusun data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis bidang dokumentasi dan informasi, cc. menyusun bahan kajian perumusan kebijakan daerah bidang dokumentasi dan informasi berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku, melaksanakan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, peraturan perundang undangan dan bahan bahan dokumentasi hukum, menyusun bahan dan materi publikasi produk hukum, penerbitan lembaran daerah dan himpunan lembaran daerah, abstrak, dan bahan dokumentasi hukum: menyusun bahan dan materi pengkajian evaluasi terhadap produk hukum daerah, menyusun bahan pelaksanaan penyuluhan diseminasi hukum terpadu, melaksanakan pelayanan administrasi pemerintah bidang dokumentasi produk hukum, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan subkoordinator dokumentasi dan informasidan informasibagian pada sekretariat daerah, masing masing dipimpin oleh kepala bagian yang berada bawah dan bertanggung jawab kepada asisten sekretaris daerah. subbagian pada bagian sekretariat daerahagian sekretariaaerah sekretariat daerah bernya. nama jabatan kepala bagian perekonomian dan sumber daya alam tugas kepala bagian perekonomian dan sumber daya alam sda) dan lingkungan hidup. uraian tugas menyusun rencana strategis renstra) dan rencana kerja senja) bagian perekonomian dan sda, merumuskan kebijakan teknis bagian perekonomian dan sda, cc. mengoordinasikan perumusan kebijakan daerah bidang perekonomian, pembinaan bumi dan blue, sumber daya alam dan lingkungan hidup berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan, mengoordinasikan, mengarahkan, dan melaksanakan pemberdayaan perekonomian, mengoordinasikan, mengarahkan, dan melaksanakan revitalisasi, pembinaan serta pengembangan bumi dan blue, mengoordinasikan, mengarahkan, dan melaksanakan pengelolaan sumber daya alam, mengoordinasikan pelaksanaan tugas organisasi perangkat daerah bidang perekonomian, pembinaan dan pengembangan bumi dan bluepertanian, perikanan, peternakan, kehutanan, ketahanan pangan dan lingkungan hidup, melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang perekonomian, pembinaan dan pengembangan bumi dan blue, serta sumber daya alam dan lingkungan hidup, mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan administrasi bidang perekonomian, pembinaan, dan pengembangan bumi dan blue serta sumber daya alam dan lingkungan hidup, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bagian perekonomian dan sda, melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas kegiatan bagian perekonomian dan sdmbinaan bumi dan blue tugas subkoordinator pembinaan bumi dan bluebumi dan blue. uraian tugas menyusun rencana program dan kegiatan subkoordinator pembinaan bumi dan blue, menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis bidang pembinaan bumi dan blue, menyiapkan bahan kajian perumusan kebijakan daerah bidang pembinaan bumi dan blue, berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan, menyusu, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan bumi dan blue, melaksanakan pelayanan administrasi pemerintahan bidang pembinaan bumi dan blue, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan subkoordinator pembinaan bumi dan blueinaan bumi dan blueekonomian tugas subkoordinator perekonomianekonomian. uraian tugas menyusun rencana program dan kegiatan subkoordinator perekonomian, menyusun data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis bidang perekonomian, cc. menyusun bahan kajian perumusan kebijakan daerah bidang perekonomian, menyusun bahan pelaksanaan pemberdayaan perekonomian,berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan, melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakanmelaksanakan fasilitasi dan pembinaan bidang perekonomian, melaksanakan pelayanan administrasi pemerintahan bidang perekonomian, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan subkoordinator perekonomiekonomsumber daya alam tugas subkoordinator sumber daya alamsumber daya alam dan lingkungan hidup. uraian tugas menyusun rencana program dan kegiatan subkoordinator sumber daya alam, menyusun data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis bidang sumber daya alam, cc. menyusun bahan kajian perumusan kebijakan daerah bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, menyusun bahan koordinasi perumusan kebijakanpendataan dan survey penghematan energi, menyusun bahan pelaksanaan sosialisasi penghematan energi dan pemanfaatan energi terbarukan sebagai energi alternatif, menyusun bahan koordinasi pelaksanaan tugas perangkattugas bidang sumber daya alam, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakanj . melaksanakan fasilitasi dan pembinaan bidang sumber daya alam, melaksanakan pelayanan administrasi pemerintahan bidang sumber daya alamalalam:kepala bagian administrasi pembangunan tugas, dan pelaporan. uraian tugas menyusun rencana strategis renstra) dan rencana kerja senja) dan rencana kerja anggaran rka) bagian administrasi pembangunan, merumuskan kebijakan teknis bagian administrasi pembangunan, cc.,, mengoordinasikan pelaksanaan tugas bagian lingkup sekretariat daerah bidang penyusunan progrpelayanan administrasi bidang administrasi pembangunan,, j . melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas kegiatan bagian administrasi pembangunpenyusunan program tugas subkoordinator penyusunusunan program. uraian tugas menyusun rencana program dan kegiatan subkoordinator penyusunan program, menyusun bahan kebijakan dalam rangka mempersiapkan program dan kegiatan sekretariat daerah, cc. menyusun pedoman, petunjuk teknis, dan petunjuk pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan sekretariat daerah, melaksanakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah lingkup sekretariat daerah, menyusun bahan, mengoordinasikan, dan melaksanakan penyusunan perencanaan strategis dan tahunan sekretariat daerah, menyusun bahan, mengoordinasikan, dan melaksanakan penyusunan rencana kerja dan anggaran rka rupa) dan dokumen pelaksanaan anggaran (dpa dpp) sekretariat daerah, menyusun bahan, mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja sekretariat daerah, j . melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja sekretariat daerah, mengoordinasikan dan menyiapkan bahan penyusunan pelaporan kinerja sekretariat daerah, il. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan subkoordinator penyusunusunan progranama jabatan subkoordinator pengendalian program tugas subkoordinator pengendalindalian program. uraian tugas menyusun rencana program dan kegiatan subkoordinator pengendalian program, menyusun data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian program, menyusun bahan kajian perumusan kebijakan daerah bidang pengendalian program, menyusun bahan rapat koordinasi pemantauan dan pengendalian program, menyiapkan bahan pelaksanaan publikasi kegiatprograevaluasi dan pelaporan tugas subkoordinator evaluasi dan pelaporanvaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan daerah. uraian tugas menyusun rencana program dan kegiatan subkoordinator evaluasi dan pelaporan, menyusun data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis bidang evaluasi dan pelaporan, cc. menyusun bahan pelaporan kinerja pemerintahkegiatandan kegiatpendokumentasiasubkoordinator evaluasi dan pelaporevaluasi dan pelaporanngadaan barang jasa tugas kepala bagian pengadaan barang jasaraian tugas menyusun rencana strategis renstra) dan rencana kerja senja) dan rencana anggaran kerja rka) bagian pengadaan barang jasa, merumuskan kebijakan teknis bagian pengadaan barang jasa, cc., mengarahkan dan melaksanakporkan secara berkala dalammonitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bagibagianpengadaan barang jasa tugas kepala subbagian pengelolaanpengadaan barang jasa pemerintah daerah. uraian tugas menyusun rencana program dan kegiatan subbagian pengelolaanngelolaan pengadaan barang jasa, cc. menyusun bahan kajian perumusan kebijakan daerahsecara berkala dalam pengelolaan pengadaan barang jasa, il. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan subbagian pengelolapengadaan barang jasalayanan pengadaan secara elektronik tugaslayanan pengadaan barang jasa secara elektronik. uraian tugas menyusun rencana program dan kegiatan subbagian pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, menyusun data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis subbagian pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, cc. menyusun bahan kajian perumusan kebijakan daerahnyusun laporan secara berkala dalam pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, melaksanakan monitoringmbinaan dan advokasi pengadaan barang jasa tugas kepala subdan advokasi pengadaan barang jasa. uraian tugas menyusun rencana program dan kegiatan subbagian pembinaan dan advokasimbinaan dan advokasi pengadaan barang jasa, cc. menyusun bahan kajian perumusan kebijakan daerah bidangpoo. melaksanakan layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi: menyusun laporan secara berkala dalam pembinaan dan advokasi pengadaan barang jasa, g . melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan subbagian pembinaan dan advokasimbinaan dan advokasibagian ketiga bagian pemerintahan kepala bagian pemerintahanserta kerja sama dan otonomi daerah, dan nama jabatan kepala bagian umum tugas kepala bagian umum mempunyai tugas melaksanakuraian tugas menyusun rencana strategis renstra) dan rencana kerja senja) bagian umum, merumuskan kebijakan teknis bagian umum, cc. merumuskan petunjuk teknis pelaksanaanketentuan peraturan perundang undangan, mengoordinasikan dan melaksanak, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bagian umum, melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas kegiatan bagian umpimpinan, staf ahli, dan kepegawaian tugasrumusan kebijakan teknis, mengoordinasikan administratif dan pelayanan administratif bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian sekretariat daerah. uraian tugas menyusun rencana program dan kegiatan subbagian tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, menyusun data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis subbagian tata usaha pimpinan, staf ahli, dan kepegawaian, menyusun bahan kajian perumusan petunjuk teknis pelaksanaan bidang ketatausahaan pimpinan, melaksanakan pengelolaan kearsipan lingkup sekretariat daerah, melaksanakan fasilitasi dan pelayanan langsung kegiatan unsur pimpinan, melaksanakan pelayanan administrasi pemerintahan bidang ketatausahaan pimpinan, staf ahli, dan kepegawaian,pimpinan, staf ahli, dan kepegawambantu kepala bagian umum dalam perumusan kebijakan teknis dan petunjuk teknis pelaksanaan, mengoordinasikan administratif dan pelayanan administratif bidang kerumahtanggaan dan pengelolaan barang milik daerah lingkup sekretariat daerah. uraian tugas menyusun rencana program dan kegiatan subbagian rumah tangga dan perlengkapan, menyusun data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis subbagian rumah tangga dan perlengkapan, melaksanakan urusan rumah tangga walikota dan wakil walikota serta sekretaris daerah, melaksanakan administrasi perjalanan dinas walikota dan wakil walikota, sekretaris daerah, staf ahli walikota, asisten sekretarisjabatan walikota dan wakil walikota serta kendaraan dinas operasionalwalikota dan wakil walikota, rumah dinas sekretaris daerah serta kantor sekretariat daerah,, melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang milik rsbm) daerah lingkup sekretariat daerah, il. petunjuk, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas kepadauangan tugas subkoordinator keuangan mempunyai tugas membantu kepala bagian umum dalam perumusan petunjuk teknis pelaksanaan, mengoordinasikan administratif dan pelayanan administratif bidang pengelolaan keuangan lingkup sekretariat daerah. uraian tugas menyusun rencana program dan kegiatan subkoordinator keuangan, menyusun data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis bidang keuangan, menyusun bahan kajian perumusan petunjuk teknis pelaksanaan bidang keuangan lingkup sekretariat daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan,,peraturan perundang undangan, menyusun laporan pertanggungjawaban belanja gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil serta penghasilan lainnya, melaksanakan koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pengendalian pengelolaan keuangan, melaksanakan ketatausahaan pengelolaan keuangan sekretariat daerah, melaksanakan konsolidasi dan sinkronisasi laporan keuangan dan barang sekretariat daerah, j . menyusun pelaporan keuangan sekretariat daerah secara periodik sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, melaksanakan pelaporan perpajakan atas realisasi belanja sekretariat daerah, il. melaksanakan ketatausahaan pengelolaan keuangan walikota dan wakil walikota: melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan subkoordinator keuuanganorganisasi tugas kepala bagian organisasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan bahan kebijakan daerah,uraian tugas menyusun rencana strategis renstra) dan rencana kerja senja) bagian organisasi, merumuskan kebijakan teknis bagian organisasi, cc, mengarahkan, dan melaksanakan penataan dan evaluasi kelembagaan serta analisis jabatan,,, mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan administrasi bidang organisasi, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bagian organisasi, melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas kegiatan bagian organisasilembagaan dan analisis jabatan tugas subkoordinator kelembagaan dan analisis jabatan dan analisis jabatan. uraian tugas menyusun rencana program dan kegiatan subkoordinator kelembagaan dan analisis jabatan, menyusun data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis bidang kelembagaan dan analisis jabatan, menyusun bahan kajian perumusan kebijakan daerah bidang kelembagaan dan analisis jabatan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan, menyusun bahan penataan struktur organisasi dan tata kerja sook), menyusun bahan standar kompetensi jabatan skj): menyusun bahan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan, menyusun bahan profil kelembagaan perangkat daerah, j . melaksanakan pelayanan administrasi pemerintahan bidang kelembagaan dan analisis jabatan, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan subkoordinator kelembagaan dan analisis jabatlembagaan dan analisis jabatanlayanan publik dan tata laksana tugas subkoordinator pelayanan publik dan tata laksanalayanan publik dan tata laksana. uraian tugas menyusun rencana program dan kegiatan subkoordinator pelayanan publik dan tata laksana, menyusun data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan publik dan tata laksana, menyusun bahan kajian perumusan kebijakan daerah bidang pelayanan publik dan penatalaksanaan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan, menyusun bahan pedoman tata naskah dinas dan pakaian dinas, menyusun bahan pembinaan dan fasilitasi bidang penatalaksanaan dan pelayanan publik bagi unit kerja perangkatusun bahan monitoring dan evaluasi pelayanan publik dan penatalaksanaan, melaksanakan koordinasi dan fasilitasi inovasi pelayanan publik, j . melaksanakan pelayanan administrasi pemerintahan bidang pelayanan publik dan penatalaksanaan, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan subkoordinator pelayanan publik dan tata laksana:publik dan tata laksana, memberi petunjuk, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas kepada bawsejahteraan rakyat kepala bagian kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksud dalam huruf bertugas: melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. nama jabatan subkoordinator kinerja dan reformasi birokrasi tugas subkoordinator kinerja dan reformasi birokrasikuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi. uraian tugas menyusun rencana program dan kegiatan subkoordinator kinerja dan reformasi birokrasi, menyusun data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis bidang kinerja dan reformasi birokrasi, menyusuketentuan peraturan perundang undangan, menyusun bahan dokumen akuntabilitas kinerja: menyusun bahan dokumen road map reformasi birokrasi, menyusun bahan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi perangkat daerah,, melaksanakan pelayanan administrasi pemerintahansubkoordinator kinerja dan reformasi birokrasi, melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas kegiatan subkoordinator kinerja dan reformasi birokrasi, ilrotokol dan komunikasi pimpinan tugas kepala bagian protokol dan komunikasi pimpinan mempunyai tugas melaksanak dan sekretaris daerah). uraian tugas menyusun rencana strategis renstra) dan rencana kerja senja) bagian protokol dan komunikasi pimpinan, merumuskan kebijakan teknis bagian protokol dan komunikasi pimpinan, cc. mengoordinasikan perumusan kebijakan daerah bidang protokol, komunikasi, dan dokumentasi pimpinan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan, mengoordinasikan, mengarahkan dan melaksanakan penyelenggaraan protokol, komunikasi, dan dokumentasi pimpinan,,mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan administrasi bidang protokol, komunikasi, dan dokumentasi pimpinan,bagian protokol dantokol tugasprotokolan. uraian tugas menyusun rencana program dan kegiatan subbagian protokol, menyusun data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis subbagian protokol, menyusun bahan kajian perumusan kebijakan, pedoman petunjuk teknis bidang keprotokolan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan, melaksanakan tata protokoler dalam rangka penyambutan tamu pemerintah daerah, menyusun bahan koordinasi dan atau fasilitasi keprotokolan, menyusun bahan informasi acara dan jadwal kegiatan walikota, wakil walikota, dan sekretaris daerah, melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan walikota, wakil walikota dan sekretaris daerah, mengoordinasikan dengan perangkat daerah dan atau pihak terkait mengenai acara keprotokolan walikota, wakil walikota, sekretaris daerah, dan pemerintah daerah, melaksanakan tata protokoler dalam rangka upacara hari jadi kota magelang dan upacara hari besar, j . melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pedoman petunjuk teknis bidang keprotokolan, melaksanakan pelayanan administrasi pemerintahan bidang keprotokolan, il. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan subbagian protokol, melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas kegiatan subbagian protokolomunikasi pimpinan tugas subkoordinator komunikomunikasi pimpinan. uraian tugas menyusun rencana program dan kegiatan subkoordinator komunikasi pimpinan, menyusun data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi pimpinan, cc. menyusun bahan kajian perumusan kebijakan, konsep pedoman petunjuk teknis penyelenggaraan komunikasi pimpinan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan, menjalin hubungan dengan berbagai pihak terkait pelaksanaan fungsi juru bicara walikotawalikota, memberi masukan (agenda setting) kepada walikota, wakil walikota, dan sekretaris daerah tentang penyampaian informasi tertentu, melaksanakan peliputan, penyusunan, dan publikasi berita mengenai kebijakan dan kegiatan walikota, wakil walikota dan sekretaris daerah melalui media massa dan media sosial, serta mobil unit keliling, melaksanakan analisis pemberitaan yang bersumber dari media massa dan media sosial sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pimpinan, melaksanakan kegiatan dalam rangka koordinasi dan menjalin kemitraan dengan media massa, j . melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang komunikasi pimpinan, melaksanakan pelayanan administrasi pemerintahan bidang komunikasi pimpinan, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan subkoordinatorpimpinan tugas subkoordinator dokumentpimpinan. uraian tugas menyusun rencana program dan kegiatan subkoordinator dokumentasi pimpinan, menyusun data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis bidang dokumentasi pimpinan, menyusun bahan kajian perumusan kebijakan, pedoman petunjuk teknis penyelenggaraan dokumentasi pimpinan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan, menyusun naskah sambutan walikota, wakil walikota, dan sekretaris daerah, melaksanakan peliputan dan pendokumentasian kegiatan walikota, wakil walikota, dan sekretaris daerah, menyusun materi publikasi melalui media luar ruang dan media informasi lainnya mengenai kebijakan dan kegiatan walikota, wakil walikota, dan sekretaris daerah, menyusun notulensi rapat walikota, wakil walikota, dan sekretaris daerah, melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang dokumentasi pimpinan, melaksanakan pelayanan administrasi pemerintahan bidang dokumentasi pimpinan, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan subkoordinator dokumentikatan, sh., nip. lampiran iiitaf ahli walikota magelang walikota wakil walikota sekretaris daerah tentanaataaataata staf ahli walikota staf ahli walikota staf ahli walikota bidang hukum, bidang pembangunan, bidang kemasyarakatan politik dan ekonomi dan dan sumber daya pemerintahan keuangan manusia salinan sesuai dengan aslinya walikota magelang, ketat, halus, hukum, (uh ttd. kennaannana garis koordinasi (a. garis pertanggungjawaban muhamad nur aziz prawertyrainajati, sh., nip. |
telagtiap pimpinan dprd maupun lingkup pemerintah daerah. bab vii kepegawaian sekretaris dprdprd merupakan jabatan administrator atau setara jabatan eselon ia. kepala subbagian pada sekretariat dprd merupakan jabatan pengawas atau setara jabatan eselon va. subkoordinator pada sekretariat dprddanprdprdprd, kepala bagian, kepala subbagian"bagian hukum, si) prawerttbagan susunan organisasi sekretariat dprd kota magelang sekretaris dprd kelompok jabatan fungsional bagian persidangan dan bagian bagian perundang undangan keuangan umum kelompok kelompok jabatan jabatan fungsional fungsional kepegawaian subbagian rumah tangga dan perlengkapan salinan sesuai dengan aslinya kena bagi hukum, walikota magelang, ttd. ma properti'tugas dan uraian tugas nama jabatan sekretaris dewan perwakilan rakyat daerah tugas sekretaris dprd mempunyai tugas membantu walikotadprd dalam melaksanakan hak dan fungsinyaprd, merumuskan kebijakan teknis urusan sekretariat dprd, cc. menetapkan pedoman petunjuk teknis pengawasan, pengendalian dan pembinaan bidang kesekretariatan dprd, mengoordinasikan, mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan keuangan, urusan umum dan kepegawaian serta pengelolaan barang milik daerah lingkup sekretariat dprd, menyelenggarakan pelayanan administrasi kesekretariatan dprd, 'mengoordinasikan penyelenggaraan rapat rapat dprd, mengoordinasikan pelayanan kedinasan dprd, mengoordinasikan penyediaan tenaga ahli dan tim ahli dprd, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan kesekretariatan dprdkesekretariatan dprdpersidangan dan perundang undangan tugas kepala bagian persidangan dan perundang undangan mempunyai tugas melaksanakan urusan persidangan dan perundang undanganpersidangan dan perundang undangan, menganalisis dan mengkaji data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis persidangan dan perundang undangan, cc. menyela proses pengajuan rancangan peraturan daerah dari eksekutif kepada dprd, mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan persidangan dan rapat rapat dprd, mengoordinasikan penyusunan nobulan dan risalah hasil kegiatan persidangan dan rapat rapat dprd, 'mengoordinasikan penyusunan memori bhakti dprd, mengoordinasikan penyusunan dan pendokumentasian produk hukum dan perundang undangan dprd, mengoordinasikan penghimpunan dan pengamanan arsip arsip dokumen hasil rapat dprd, mengoordinasikan penyediaan tim ahli alat kelengkapan dprd, menyelenggarakan kajian alat kelengkapan dprdraturan dprd, memfasilitasi penyelenggaraan persidangan, memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan pembahasan apbd, oo. memfasilitasi dan mengoordinasikan pembahasan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintah, memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan reses dan penyusunan pokok pokok pikiran dprd, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bagian persidangan danpersidangan tugas subkoordinator persidangan mempunyai tugas melaksanakan urusan persidsidangan, menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis persidangan, memberikan pelayanan persidangan dan rapat rapat dprd, menyiapkan bahan fasilitasi penyelenggaraan persidangan dan rapat rapat dprd, menyusun nobulan dan risalah hasil persidangan dan rapat rapat dprd, menyiapkan bahan penyusunan memori bhakti dprd, melaksanakan kajian alat kelengkapan dprd, merencanakan program dan jadwal rapat dan sidang, menyiapkan materi bahan rapat dprd, menyusun risalah, nobulan dan catatan rapat rapat, j . memfasilitasi pelaksanaan rapat rapat dprd, menyiapkan bahan penyusunan rancangan rencana kerja dprd, il. memfasilitasi pembahasan perencanaan kegiatan dprd, memfasilitasi pembahasan perencanaan apbd, menyusun bahan pembahasan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintah, oo. memfasilitasi pelaksanaan reses dprd dan menyusun pokok pokok pikiran dprd, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan subkoordinator persisidangan, danubkoordinator perundang undangan tugas subkoordinator perundang undangan mempunyai tugas melaksanakan urusan perundang undangan dprdundang undangan, menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis perundang undangan, menyiapkan bahan fasilitasi pengajuan rancangan peraturan daerah dari eksekutif kepada dprd, menyiapkan bahan penyusunan dan pendokumentasian produk hukum dan perundang undangan dprd, menyiapkan bahan penghimpunan dan pengamanan arsip arsip dokumen hasil rapat, paripurna, peraturan daerah, keputusan dewan perwakilan rakyat daerah dan risalah rapat, melaksanakan penyediaan tim ahli alat kelengkapan dprd dan tenaga ahli fraksi, menyela pengelolaan perpustakaan sekretariat dprd sebagai pendukung pelaksanaan tugas tugas dalam bidang perundang undangan, melaksanakan kajianundang undanganbagian keuangan, menyela pelaksanaan sistem akuntansi pemerintah kota lingkup sekretariat dprd, mengoordinasikan pengelolaan keuangan lingkup sekretariat dprd: mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan dprd, menyelabagian keuangan, dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. subkoordinator program dan anggaran tugas subkoordinator program dan anggaran mempunyai tugas melaksanakan urusan program dan anggaran sekretariatrogram dan anggaran, menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis program dan anggaran, cc. menyusun rencana program dan anggaran lingkup sekretariat dprd: menyiapkan bahanprogram danrogram dan anggaran, dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. subkoordinator akuntansi dan verifikasi tugas subkoordinator akuntansi dan verifikasi mempunyai tugas melaksanakan akuntansi dan verifikasi keuakuntansi dan verifikasi, menyiapkan data dan informasi sebagaibahan perumusan kebijakan teknis akuntansi dan verifikasi:dprd dan sekretariat dprd, melaksanakan ketatausahaan keuangan dan sistem akuntansi lingkup sekretariat dprd, melaksanakan urusan gaji dprd dan sekretariat dprd, melaksanakan urusan perbendaharaaakuntansi dan verifikakuntansi dan verifikasi: danlaksanakan urusan umumpada bagian umum, menganalisis dan mengkaji data informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis bagian umum, cc. menyela pelayanan urusan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan dan perlengkapan, mengoordinasikan pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan keprotokolan dprd dan sekretariat dprd, mengoordinasikan pengelolaan barang milik daerah lingkup sekretariat dprd, 'mengkoordinasikan pelaksanaan peningkatan kapasitas dprd, mengoordinasikan pelayanan administrasi medical check kepada dprd: mengoordinasikan pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan sekretariat dprd, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada bagian umumdan kepegawaian tugas kepala subbagian tata usaha dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan kepegawatata usaha dan kepegawaian, menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis tata usaha dan kepegawaian, melaksanakan administrasi ketatausahaan dan kearsipan, melaksanakan urusan kehumasan dan keprotokolan dprd dan sekretariat dprd, mengelola administrasi kepegawaian lingkup dprd, melaksanakan peningkatan kapasitas dprd, menyiapkan bahan usulan formasi, mutasi, pemberhentian, pensiun, peninjauan masa kerja, kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat lingkungan sekretariat dprd, membuat daftar urut kepangkatan, cuti dan absen pegawai, mengoordinasikan ketatausahaan baris, kartu, karpet, kpe dan aspebagian tata usaha dan kepegawabagian tata usaharumah tangga dan perlengkapan, menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis rumah tangga dan perlengkapan, melaksanakan pengelolaan barang milik daerah lingkup sekretariat dprd: mengoordinasikan pelaksanaan kebersihan, keamanan serta ketertiban kantor dan rumah dinas jabatan, menyiapkan bahan penyediaan keperluan sarana prasarana kantor, rumah dinas jabatan dan kendaraan dinas, mengoordinasikan penyediaan urusan kerumah tanggapan sekretariat dprd: menyiapkan bahan administrasi pelayanan medical check kepada dprd:kanpakan aslinya kepala bagian hukum, rawa aam sh.,mageprd merupab iii susunan organisasi sekretariat dprd sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: sekretaris dprd: bagian persidangan dan perundang undangan, bagian keuangan, bagian umum, membawakan: subbagian tata usaha dan kepegawaian, dan subbagian rumah tangga dan perlengkappada sekretariat dprdpada bagian sekretariat dprd dipimpin oleh kepala subbagian yang berada bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bagian. kelompok jabatan fungsional pada bagian sekretariat dprdprd sekretariat dprd sebagaimana dimaksud pada hurufbertugas melaksanakan urusan persidangan dan perundang undangan. bagian persidangan dan perundang undpersidangan dan perundang undangan. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan bagian persidangan dan perundang undangan. pelaksanaan kegiatan bagian persidangan dan perundang undangan. pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan bagian persidangan dan perundang undangsidangan dan perundang undsidangan dan perundang undangan. subkoordinator sebagaimana dimaksud terdiri atas: subkoordinator persidangan, dan subkoordinator perundang unduangan bagian keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf bertugas melaksanakan urusan keuangan dprd. bagian keu. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan bagian keuangan. cc. pelaksanaan kegiatan bagian keuangan. pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan bagian keuangan. susunan organisasi bagian keuterdiri atas: subkoordinator program dan anggaran, dan subkoordinator akuntansi danumum bagian umum sebagaimana dimaksud dalam bertugas melaksanakan urusan umum dprd. bagian um, mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan bagian umum, cc. pelaksanaan kegiatan bagian umum, dan pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan bagian umum.dan subbagian rumah tangga dan perlengkapan. subbagianwunitorganisasi serta kelompok jabatan fungsional pada sekretariat dprdantarunit perangkat daerah. setiap pimpinan dpendidikan dasar bidang pendidikan ddasar, mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan bidang pendidikan dasar, cc. pelaksanaan kegiatan bidang pendidikan dasar, dan pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan bidang pendidikan dasar. susunan organisasi bidang pendidikan dasar sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: seksi pembinaan sekolah dasar, seksi pembinaan sekolah menengah pertamaidikan didikan dasar. subkoordinator sebagaimana dimaksud pada merupakan subkoordinator pengendalian dan pengembangan mutu pendidikan d. bidang pembinaan gurumbinaan guru dan tenaga kependidikan, mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan bidang pembinaan guru dan tenaga kependidikan, pelaksanaan kegiatan bidang pembinaan guru dan tenaga kependidikan, dan pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan bidang pembinaan guru dan tenaga kependidikan. susunan organisasi bidang pembinaan guru dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: seksi pembinaan guru dan tenaga kependidikan pendidikan dasar,program dan kegiatan bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, cc. pelaksanaan kegiatan bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, dan pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat. susunan organisasi bidangmbinaan pendidikan anak usia dini: dan seksi pembinabudayaan bidang kebudaybudayaan, mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan bidang kebudayaan, cc. pelaksanaan kegiatan bidang kebudayaan, dan pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan bidang kebudayabudayterdiri atas: subkoordinator sejarah dan kepurbakalaan, dan subkoordinator kesenian dan tradindidikan dan kebudayaan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan maupun antarunit perangkat daerah. setiap pimpinan dan unit organisasi pada dinas pendidikan dan kebudayandidikan dan kebudayandidikan dan kebudayandidikan dan kebudayaan maupun lingkup pemerintah daerah. bab vii kepegawaian kepala dinas pendidikan dan kebudayaa. kepala bidangndidikan dan kebudayaan merupakan jabatan pengawas atau setara jabatan eselon va. kepala upt pada dinas pendidikan dan kebudayaan merupakan jabatan pengawas atau setara jabatan eselon dan ataubagian tata usaha upt pada dinas pendidikan dan kebudayaan merupakan jabatan pengawas atau setara jabatan eselon vb. subkoordinator pada dinas pendidikan dan kebudayandidikan dan kebudayandidikan dan kebudayandidikan dan kebudayaainagan susunan organisasi dinas pendidikan dan kebudayaan kepala dinas sekretariat subbagian subbagian subbagian dan layanan aris program keuangan pegadaian fungsional bidang bidang pembinaan bidang pendidikan peniti kan guru bantenraya ust dipan pny dasar kependidikan masyarakat seksi seksi seksi pembinaan satuan pembinaan tenaga kependidikan pendidikan anak "jabatan upt pendidikan sekolah dasar pendidikan dasar usia dini fungsional seksi seksipembinaan guru dan seksi pembinaan pembinaan sekolah pendidikan menengah pertama dan pendidikan masyarakat masyarakat salinan sesuai dengan aslinya kelompok jabatan tah bagun hukum, walikota magelang, fungsional ttd. prawbrismrajna satndidikan dan kebudayndidikan dan kebudayaan, merumuskan kebijakan teknis pendidikan dan kebudayaan, mengoordinasikan, mengawasi, dan mengendalikan program dan kegiatan bawahnya, mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan bidang pendidikan dan kebudayaan yang meliputimenyelenggarakan dan atau mengelola pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat berbasis keunggulan lokal, guru dan tenaga kependidikan, serta kebudayaan, memberikan izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan masyarakat berbasis keunggulan lokal, menyelenggarak pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan serta fasilitasi implementasi kurikulum pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan masyarakat, mengoordinasikan, mensupervisi pengembangan, dan mengawasi pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan masyarakat, j . menyela pelaksanaan ujian sekolah dan ujian nasional pendidikan dasar dan pendidikan masyarakat, memfasilitasi bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat serta pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya, il. mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan masyarakat serta pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan, mengoordinasikan pelaksanaan supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan masyarakat dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan, mengoordinasikan pelaksanaan kerja sama bidang pendidikan dan kebudayaan, mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, promosi, dan kerja sama seni budaya, mengoordinasikan pengawasan, pengendalian operasional museum dan organisasi seni budaya, mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan, pengembangan, perlindungan dan rekomendasi perizinan cagar budaya, mengoordinasikan dan bertanggung jawab atas proses pengadaan barang jasa lingkup dinas pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang und dan upt satuan pendidikan daerah,n kebudayaan, mengendalikan pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan barang milik daerah lingkup tugasnya, membina, mengarahkan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan, mengoordinasikan pelaksanaan tertib administrasi dan pelaporan pelaksanaan program pendidikan dan kebudayaan, melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. nama jabatan sekretaris tugas:ndidikan dan kebudayaan, cc. mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan tahunan dinas pendidikan dan kebudayaan, mengoordinasikan penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran dinas pendidikan dan kebudayapendidikan dan kebudayaan, mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan lingkup dinas pendidikan dan kebudayaanpendidikan dan kebudayaan, melaksanakan urusan administrasi kepegawaian lingkup dinas pendidikan dan kebudayaan, mengawasi dan mengendalikan program dan kegiatan lingkup sekretariat, mengoordinasikan pelaksanaan proses pengadaan barang jasa lingkup dinas pendidikan dan kebudayaan, il. melaksanakan pengawasan dan pengendalian program dan kegiatanndidikan dan kebudayaanndidikan dan kebudayaan, menyiapkan bahan dan mengoordinasikan penyusunan laporan akuntabilitas dinas pendidikan dan kebudayaan, melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data sesuai dengan tugas dan fungsimelaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. nama jabatanndidikan dan kebudayaan, melaksanakan pengendalian dan verifikasi keuangan lingkup dinas pendidikan dan kebudayaan, menyiapkan bahan penyusunan laporan keuangan dinas pendidikan dan kebudayapengelolaan keuangan lingkupndidikan dan kebudayaan, melaksanakan ketatausahaan barang milik daerah lingkup dinas pendidikan dan kebudayaan, melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian lingkup dinas pendidikan dan kebudayaan, melaksanakan koordinasi terkait pelakslaksanakan proses pengadaan barang jasa lingkup dinas pendidikan dan kebudayndidikan dasar tugas kepala bidang pendidikan duraian tugas menyusun rencana program dan kegiatan bidang pendidikan dasar, menganalisis dan mengkaji data dan informasi sebagai bahan perumusan petunjuk teknis pendidikan dasar, cc. mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan pendidikan dasar serta pendidikan dasar berbasis keunggulan lokal: mengkaji data dan informasi sebagai bahan rekomendasi pemberian izin pendirian seta pencabutan izin satuan pendidikan dasar serta satuan pendidikan dasar berbasis keunggulan lokal, mengoordinasikan pelaksanaan ujian sekolah pendidikan dasar, menyusun rencana pengadaan buku pelajaran dan bahan ajar yang diperlukan satuan pendidikan dasar, memfasilitasi test pengendalian mutu dan test kemampuan dasar, menyusun rencana kebutuhan sarana prasarana pada satuan pendidikan dasar, merumuskatuan pendidikan dasar, menyusun kajian penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, mengoordinasikan pelaksanaan sosialisasi dan implementasi delapan standar nasional pendidikan pada pendidikan dasar, il. mengawasi pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar, menyelamfasilitasi persiapan dan pelaksanaan akreditasi pada jenjang pendidikan dasar, oo. mengoordinasikan pengendalian mutu satuan pendidikan dasar mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan serta satuan pendidikan dasar berbasis keunggulan lokal dalam penjaminan mutu, mengoordinasikan pelaksanaan pengembangan potensi dan inovasi siswa melalui kegiatan lomba lomba pendidikan dasarota magesar, memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan, mengoordinasikan pelaksanaan dan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas kegiatan bidangdasar tugas kepala seksi pembinaan sekolahdasar. uraian tugas menyusun rencana program dan kegiatan seksi pembinaan sekolah dasar, menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan petunjuk teknis pembinaan sekolah dasar, melaksanakan pengelolaan pendidikan dasar sekolah dasardasardasar, melaksanakan koordinasi kesiswaan dengan pengawas sekolah dasar, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan seksi pembinaan sekolah dasamenengah pertama tugas kepala seksi pembinaan sekolah menengah pertammenengah pertama. uraian tugas menyusun rencana program dan kegiatan seksi pembinaan sekolah menengah pertama, menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan petunjuk teknis pembinaan sekolah menengah pertama, melaksanakan pengelolaan pendidikan dasar sekolah menengah pertamasekolah menengah pertamamenengah pertamamenengah pertama, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan seksi pembinaan sekolah menengah pertammenengah pertama, melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. subkoordinator pengendalian dan pengembangan mutu pendidikan dasar tugas subkoordinator pengendalian dan pengembangan mutudan pengembangan mutu pendidikan dasar. uraian tugas menyusun rencana program dan kegiatan subkoordinator pengendalian dan pengembangan mutu pendidikan dasar, menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan petunjuk teknis pengendalian dan pengembangan mutu pendidikan dasar, menyiapkan bahan dan informasi sebagai bahan perumusekolah dasar dan sekolah menengah pertama, menyiapkan bahan kajian penetapan kurikulum muatan lokal, menyiapkan bahimplementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar, serta fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar, mengoordinasikan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar, melaksanakan test pengendalian mutu dan test kemampuan dasar pada jenjang pendidikan dasar, melaksanakan ujian sekolah dan ujian nasional pada jenjang pendidikan dasar. mengoordinasikan pengendalian mutulaksanakan fasilitasi dan evaluasi pengelola satuan pendidikan dasarserta pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan dasar, menyiapkan bahan akreditasi dan smp berdasarkan pedoman yang ada, il. menyiapkan bahan pengembangan inovasi pendidikan dasar berdasarkan pedomdan pengembangan mutu pendidikan dasardan pengembangan mutubidang pembinaan guru dan tenaga kependidikan tugas kepala bidang pembinaan guru dan tenaga kependidik pendidikan dasar dmbinaan guru dan tenaga kependidikan, menganalisis dan mengkaji data dan informasi sebagai bahan perumusan petunjuk teknis pembinaan guru dan tenaga kependidikan, melaksanakan pembinaan peningkatan kemampuan mendidik dan mengajar mata pelajaran, mengoordinasikan pelaksanaan uji kompetensiperencanaan kebutuhan gurulaksanakan pembinaan minat bakatdraft usulan penataan guru dan tenaga kependidikan pendidikan dasar pegawai negeri sipil, memfasilitasifasilitasi terkait kepegawaian bagibidang pembinaan guru dan tenaga kependidikmbinaan guru dan tenaga kependidikandasar tugas kepala seksi pembinaan guru dan tenaga kependidikandasardasardasar, menyiapkan bahan pembinaan peningkatan kemampuan mendidik dan mengajar mata pelajaran, menyiapkan pelaksanaan uji kompetensi guru dan tenaga kependidikan pendidikan dasar, menyiapkan bahan perencanaan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan pendidikan dasardasar, menyiapkan draft usulan penataan guru dan tenaga kependidikan pendidikan dasar pegawai negeri sipilproses administrasi usulan angka kredit bagi tenaga fungsional tertentu jenjang pendidikan dasardasar, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan seksi pembinaan guru dan tenaga kependidikan pendidikan dasarguru dan tenaga kependidikantugasmbinaan peningkatan kemampuan mendidik dan mengajar mata pelajaran, memfasilitasi pelaksanaan uji kompetensi guru dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat. menyiapkan bahan perencanaan kebutuhan guru dan tenaga kedraft usulan penataan guru dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat pegawai negeri sipil pns)anak usia dini dan pendidikan masyarakat, memproses administrasi usulan angka kredit bagi tenaga fungsional tertentu jenjang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakatprogram dan kegiatan seksi pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.ndidikan dan kebudayaan merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahanndidikan dan kebudayandidikan dasar, membawakan: nama jabatan kepala bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat tugas kepala bidang pendidikan anak usia dini dan pendidiknganalisis dan mengkaji data dan informasi sebagai bahan perumusan petunjuk teknislaksanakan pembinaan penyelenggaraan dan pengelolaan bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, mengkaji data dan informasi sebagai bahan rekomendasi dalam memberikan izin pendirian serta pencabutan izin pendidikan anak usia dini da dan pendidikan masyarakat sesuai kewenangannya, melaksanakan kerja sama dengan instansi terkait untuk mengembangkan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, memfasilitasi pendayagunaan teknologi komunikasi pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan penggunaan sarana prasarana dan pendayagunaan sumber daya manusia pengelola lembaga bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, mengoordinasikan pelaksana dan pendidikan masyarakat, melaksanakan monitoring,anak usia dini tugas kepala seksi pembinaan pendidikan anak usia dinanak usia dini. uraian tugas menyusun rencana program dan kegiatan seksi pembinaan pendidikan anak usia dini: menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan petunjuk teknis pembinaan pendidikan anak usia dini, menyiapkan bahan pembinaan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini, melakukan pengendalian dan penilaian pelaksanaan kegiatan pendidikan anak usia dini, menyiapkan bahan kajian izin pendirian serta pencabutan izin pendidikan anak usia dini, menyiapkan bahan kerja sama dengan instansi terkait untuk mengembangkan program pendidikan anak usia dinianak usia dini, melaksanakan koordinasi kesiswaan dengan penilik pendidikan anak usia dini, memfasilitasi pendayagunaan program teknologi komunikasi pada pendidikan anak usia dinianak usia dini, il., melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan seksi pembinaan pendidikan anak usia dinanak usia dinimasyarakat tugas kepala seksi pembinamasyarakat (pendidikan keluarga, pendidikan kekasaran dan kesetaraan, kursus dan pelatihan). uraian tugas menyusun rencana program dan kegiatan seksi pembinaan pendidikan masyarakat menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan petunjuk teknis pembinaan pendidikan masyarakat, menyiapkan bahan pembinaan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan masyarakat, melakukan pengendalian dan penilaian pelaksanaan kegiatan pendidikan masyarakat, menyiapkan bahan kajian izin pendirian serta pencabutan izimasyarakat, menyiapkan bahan kerja sama dengan instansi terkait untuk mengembangkan program pendidikan masyarakatmasyarakat, melaksanakan koordinasi kegiatan peserta didik dengan penilik pendidikan masyarakat, memfasilitasi pendayagunaan program teknologi komunikasi pada pendidikan masyarakatmasyarakat,masyarakat, il. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan seksi pembinaan pendidikmasyarakat oo. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. nama jabatan kepala bidang kebudayaan tugas kepala bidang kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan, mengoordinasikan dan pelaksanaan kebijakan, perencanaan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan pengembangan serta penyelenggaraan pelayanan bidang kebudayaan. uraian tugas menyusun rencana program dan kegiatan bidang kebudayaan, mengumpulkan dan mengkaji data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis kebudayaan, melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengendalian, dan pengembangan pelayanan bidang kebudayaan, mengkaji data pelayanan bidang kebudayaan, melaksanakan pembinaan pengembangan nilai nilai budaya dan kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa, melaksanakan pembinaan pengembangan nilai nilai sejarah, melaksanakan pembinaan pengembangan kesenian dan tradisi, melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pemantauan operasional kegiatan museum, sanggar dan kelompok organisasi seni budaya, melaksanakan pembinaan dan pemantauan cagar budaya, j . melaksanakan perlindungan cagar budaya, mengoordinasikan pemberian rekomendasi perizinan atas benda cagar budaya, il. melaksanakan pembinaan, pengembangan, dan perlindungan warisan budaya serta diplomasi kerja sama seni budaya, melaksanakan kegiatan dalam rangka pengembangan budaya daerah, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang kebudaybudayaan, melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. subkoordinator sejarah dan kepurbakalaan tugas subkoordinator sejarah dan kepurbakalejarah dan kepurbakalaan. uraian tugas menyusun rencana program dan kegiatan subkoordinator sejarah dan kepurbakalaan, menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis bidang sejarah dan kepurbakalaan, melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengendalian, dan pengembangan pelayanan sejarah dan kepurbakalaan, mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data sejarah dan kepurbakalaan, mempersiapkan konsep penanaman nilai nilai sejarah, 'menginventarisir dan mendokumentasikan sejarah lokal, mempersiapkan pembinaan, pengembangan dan pemantauan operasional kegiatan museum dan komunitas perlindungan cagar budaya, mempersiapkan pengelolaan sistem register cagar budaya yang mencakup pendaftaran, pengkajian, rekomendasi, penetapan, dan pencatatan, mempersiapkan proses kerja tim ahli cagar budaya, menyiapkan konsep pemberian rekomendasi perizinan atas benda cagar budaya, mempersiapkan perlindungan kekayaan intelektual warisan budaya, il. mempersiapkan penyelenggaraan event sejarah dan kepurbakalaan, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan subkoordinator sejarah dan kepurbakalasejarah dan kepurbakalaan, melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. subkoordinator kesenian dan tradisi tugas subkoordinator kesenian dan tradisenian dan tradisi. uraian tugas menyusun rencana program dan kegiatan subkoordinator kesenian dan tradisi: menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis kesenian dan tradisi, melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengendalian, dan pengembangan pelayanan kesenian dan tradisi, mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data kesenian dan tradisi: mempersiapkan pembinaan pengembangan nilai nilai budaya dan kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa, mempersiapkan pembinaan pengembangan kesenian dan tradisi, mempersiapkan pembinaan dan pemantauan kegiatan sanggar dan kelompok organisasi seni budaya, menginventarisir pembentukan organisasi seni baru dan menyiapkan penetapan pengesahan organisasi seni, mempersiapkan pengiriman duta seni luar daerah, j . mempersiapkan penyelenggaraan event kesenian dan tradisi, melaksanakan monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan subkoordinator kesenian dan tradinian dan traditprajnajati, sh., nip. seksi pembinaan sekolah dasar, dan seksi pembinaan sekolah menengah pertama, bidang pembinaan guru dan tenaga kependidikan, membawakan: seksi pembinaan guru dan tenaga kependidikan pendidikan dasar:, membawakan: seksi pembinaan pendidikan anak usia dini, dan seksi pembinaan pendidikan masyarakat. bidang kebudayaan, kelompok jabatan fungsional, upt, dan upt satuan pendidikan daerahndidikan dan kebudayandidikan dan kebudayandidikan dan kebudayapada bidang dinas pendidikan dan kebudayaan dipimpin oleh kepala seksi yang berada bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang. upt pada dinas pendidikan dan kebudayandidikan dan kebudayaupt satuan pendidikan daerah pada dinas pendidikan dan kebudayaan, dipimpin oleh kepala satuan pendidikan yang berada bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. kelompok jabatan fungsional pada bidang dinas pendidikan dan kebudayadan upt satuan pendidikan daerah pada dinas pendidikan dan kebudayabertugas membantu walikota dalamngendalian administrasi kesekretariatan dinas, pengendalian penyelenggaraan tugas upt dan upt satuan pendidikanndidikan dan kebudayandidikan dan kebudayaan pendidikan dan kebudayaan, mengoordinasikan pengelolaan keuangan lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan, mengoordinasikan pengelolaan ketatausahaan, perlengkapan, rumah tangga dan aset lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan, mengoordinasikan pengelolaan administrasi kepegawaian lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaevaluasi dan penyusunan laporan kinerja lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kesekretariatan dinas pendidikan dan kebudayaanndidikan dan kebudayandidikan dan kebudayaguna meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan daerah, maka pencairan dana melalui dengan jumlah per transaksi setinggi tingginya rp. (lima puluh juta rupiah(dua ,telah dipertanggungjawabkan minimal 50y6 (lima puluh persen) dari jumlah uang persediaan tersebiva walikota kediri provinsi jawa timurpemerintah daerah berwenang mengatur kebijakan pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat skala daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah, bahwa dalam rangka mewujudkan kota kediri yang aman, rukun, tertib serta menghormati pelaksanaan kegiatan bulan ramadhan dan idul fitri perlu kebijakan pemerintah daerah guna menciptakan suasana yang kondusif yangrtiban kegiatan pada bulan ramadhan dan idul fittiban kegiatanlan ramadhan adalah bulan yang telah ditetapkan perhitungannya sebagai waktu untuk umat islam menunaikan puasa wajib puasa ramadhan. masjid dan mushola adalah tempat ibadah umat islam yang ada wilayah kota kediri. pengusaha adalah badan usaha atau orang perorangan atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usahdiskote, pertunjukan lampu dan menyediakan jasa layanan makanan dan minuman. pub, bargame online dan playstation adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan kepada khalayak umum. bab maksud dan tujuan maksud ditetapkannya peraturan walikota ini adalah untuk menumbuhkan toleransi antar umat beragama dan menjaga kekhususan pelaksanaan ibadah bagi pemeluk agama islam bulan ramadhan dan idul fitri. tujuan ditetapkannya peraturan walikota ini adalah untuk menertibkan kegiatan kegiatan yang dapat mengganggu kekhususan pelaksanaan ibadah bagi pemeluk agama islam bulan ramadhan dan idul fitri. bab iii sasaran subyek yang menjadi sasaran dalam kegiatan penertiban kegiatan ini adalah pengusaha dan masyarakat kota kediri. obyek yang menjadi sasaran dalam kegiatan penertiban kegiatan ini adalah kegiatan usaha jasa makanan dan minuman, usaha penyelenggaraan hiburan dan rekreasi, perdagangan, dan penggunaan pengeras suara. kegiatan usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam meliputi jenis usaha restoran, rumah makan, bar rumah minum, kafe, pusat penjualan makanan, warung, dan kantin. kegiatan usaha penyelenggaraan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam meliputi jenis usaha rumah billiards: bioskop, arena permainan judi, hiburan malam, panti pijat, dan karaoke. jenis usaha hiburan malam sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi sejenis usaha klab malam: diskotek, pub atau yang sejenisnyakegiatan perdagangan sebagaimana dimaksud dalam meliputi penjual minuman keras, penjual petasan. bab kewajiban dan larangan seluruh pengusaha dan masyarakat daerah dalam melaksanakan kegiatan pada bulan ramadhan dan idul fitri wajib mengutamakan sikap saling menghormati, tenggang rasa dan menjaga ketertiban umum. dalam menjaga sikap saling menghormati, tenggang rasa dan menjaga ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam setiap pengusaha dan masyarakat wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut para pengusaha restoran, rumah makan, bar rumah minum, kafe, kantin, warung dan pusat penjualan makanan dan minuman yang melaksanakan usaha siang hari wajibbilliards dilaksanakan mulai pukul wib: waktu operasional usaha panti pijatgame online, playstation dan usaha sejenisnyaidalam ruangan dan dapat digunakan kembali seperti semula (tiga puluh) menit sebelum sholat subuhuntuk menjaga ketertiban umum bulan ramadhan dan idul fitri maka seluruh masyarakat daerah dilarang melakukan berbagai bentuk kegiatan perjudian, praktek prostitusi, memproduksi, memperdagangkan, dan atau meminum minuman keras, memproduksi, memperdagangkan, dan atau membunyikan petasan, mengadakan kegiatan hiburan tempat umum yang tidak sesuai dengan norma kesopanan, kesusilaan dan mengganggu ketertiban umum, melakukan kegiatan yang meresahkan masyarakat. bab waktu penertiban kegiatan penertiban atas kegiatan sebagaimana dimaksud dalam dan dilaksanakan pada bulan ramadhan sampai dengan ht3 setelah lebaran idul fitri. bab vii, pembekuan izin usaha, atau penutupan usaha selama bulan ramadhan dan idul fitri. bab viii koordinasi pelaksanaan penertiban dan penindakan pelaksanaan penertiban dan penindakan atas pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya. perangkat daerah terkait sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: bagian kesejahteraan rakyat, satuan polisi pamong praja satpol pp), dinas kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga, dinas perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi: dan dpmptsp dalam hal diperlukan dapat dibentuk tim gabungan yang melibatkan perangkat daerah terkait sebagaimana dimaksud pada dengan melibatkan instansi vertikal dan tokoh masyarakat. hasil pelaksanaan penertiban dan penindakan sebagaimana dimaksud pada dilaporkan kepada walikota kediri. bab pembiayaan biaya pelaksanaan penertiban dan penindakan sebagaimana dimaksud dalampenyusunan program dan kegiatan bidang kesehatan masyarakat, mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan bidang kesehatan masyarakat, dan cc. pelaksanaan kegiatan bidang kesehatan masyarakat. pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan bidang kesehatan masyarakatkesehat, subkoordinator kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, dan kesehatan olah raga, dan subkoordinator promosi kesehatan dan pemberdayaan kesehatcegahan dan pengendalian penyakit, mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, cc. pelaksanaan kegiatan bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, dan pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan bidang pencegahan dan pengendalian penyakicegahan dan pengendalian penyakidan sumber daya kesehatan, mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan bidang pelayanan dan sumber daya kesehatan, cc. pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan dan sumber daya kesehatan, dan pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan bidang pelayanan dan sumber daya kesehatan.layanan dan sumber daya keseh, subkoordinator farmasi makanan minuman dan alat kesehatan: dan cc. subkoordinator sumber daya manusia kesehsehatanantarunit perangkat daerah. setiap pimpinan dan unit organisasi pada dinas kesehatsehatsehasehatan maupun lingkup pemerintah daerah. bab vii kepegawaian kepala dinas kesehatan merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau setara jabatan eselon ib. sekretaris pada dinas kesehatan merupakan jabatan administrator atau setara jabatan eselon ia. kepala bidang pada dinas kesehatan merupakan jabatan administrator atau setara jabatan eselon ib. kepala subbagian pada dinas kesehatan merupakan jabatan pengawas atau setara jabatan eselon va. subkoordinator pada dinas kesehatansampai dengan pada dinas kesehsehatsehatbagan susunan organisasi serta tata kerja dinas kesehatan kota magelang dinas kesehatan kepala dinas sekretariat 55n nnn nan nun subbagian program subbagian umum dan kelompok dan keuangan kepegawaian jabatan fungsional bidang pencegahan dan bidang pelayanan dan bidang kesehatan masyarakat pengendalian penyakit sumber daya kesehatan kelompok kelompok kelompok jabatan jabatan jabatan fungsional fungsional fungsional unit organisasi l unit organisasi upt bersifat fungsional bersifat khusus salinan s suji dengan aslinya walikota magelang, kepala bagian umum, hae ttd. en. properti, serta rencana kerja anggaran dinas kesehatan: merumuskan kebijakan teknislaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pembinaanmbina dan mengendalikan perizinan bidang kesehatan dan menandatangani perizinan yang menjadi kewenangannya, melaksanakan pengaturan dan mengoordinasikan sistem kesehatan, mengendalikan pengadaan obat pelayanan kesehatan dasar esensial, melaksanakan pengamanan kebijakan pengawasan dan pengendalian penapisan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan, mengoordinasikan upaya kesehatan lingkungan dan pemantauan dampak pembangunan terhadap kesehatan serta menyelenggarakan sistem informasi kesehatan kota, mengoordinasikan dan bertanggung jawab atas proses pengadaan barang jasa lingkup dinas kesehat, urusan umum serta pelayanan informasi dan hubungan masyarakat lingkup dinas kesehatan, melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional tugas unit organisasi bersifat fungsional, unit organisasi bersifat khusus dan upt, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dinas kesehatesehatansehatan. uraian tugas mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dinas kesehatan, mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan tahunan dinas kesehatan, cc. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran dinas kesehatan, mengoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup sekretariat, mengoordinasikan pelayanan informasi dan hubungan masyarakat, memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh unit organisasi lingkup dinas kesehatan, mengoordinasikan pengelolaan keuangan lingkup dinas kesehatan, mengoordinasikesehatan, mengoordinasikan urusan administrasi kepegawaian lingkup dinas kesehatan: mengoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam pengelolaan keuangan lingkup dinas kesehatan, kesehatan, melaksanakan mengoordinasikan program dan kegiatan dinas kesehatan: melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sekretariatsehatansehatan, melaksanakan penyusunan program dan kegiatan tahunan dinas kesehatsehatan, melaksanakan tertib administrasi pertanggungjawaban keuangan dinas kesehatan: melaksanakan penyusunan laporan keuangan dinas kesehatan, melaksanakan penyusunan laporan kinerja dinas kesehatan, melaksanakan penyusunan laporan akuntabilitas dinas kesehatan, menyusun bahan mengoordinasikan penilaian kinerja puskesmas, melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan lingkup dinas kesehatan, il. menyusun bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program kegiatan dinas kesehatsehatan, melaksanakan ketatausahaan barang milik daerah lingkup dinas kesehatan: melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian lingkup dinas kesehatan: melaksanakan pelayanan informasi dan hubungan masyarakat, melaksanakan fasilitasi izin praktek magang non kesehatsehatan masyarakat tugas kepala bidang kesehatnyusun dan mengoordinasikan penyusunan perencanaan dan penganggaran bidangkesehatan masyarakat sebagai bahan perumusan kebijakan teknis kesehatan masyarakat, cc. mengoordinasikan perumusan kebijakan teknis kesehatan masyarakat berdasarkan hasil analisis dan kajian data, informasi dan permasalahan kesehatan masyarakat, mengoordinasikan pelayanan kesehatan keluarga yang meliputi pelayangoordinasikan pelayanan perbaikan gizi keluarga, gizi masyarakat dan institusi, penanggulangan gizi buruk dan kewaspadaan pangan tingkat kota, 'mengoordinasikan pelayanan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan keluarga, mengoordinasikan pelayanan promosi kesehatan dan pemberdayaan kesehatan masyarakat, mengoordinasikan kegiatan pengelolaan pelayanan kesngoordinasikan pelaksanangoordinasikan pelaksanaan pengendalian, pengawasan serta pembinaan pada makanan, jajanan dan sentra makanan jajanan, menyela penerbitan surat keterangan laik sehat terhadap hotel dan rumah makan, mengoordinasikan kegiatan pembinaan dan pendataan perilaku hidup bersih dan sehat pubs), mengoordinasikan pelaksanaan promosi kesehatan, penyebarluasan informasi kesehatan melalui pengembangan media promosi, penyuluhan masyarakat pola hidup sehat, informasi sadar hidup sehat dan informasi peningkatan layanan kesehatan masyarakat, mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan, fasilitasi peningkatan kapasitas dan sumber daya tenaga penyuluh kesehatan, kader posyandu, kader kesehatan, oo. mengoordinasikan pelaksanaan advokasi kemitraan dan pemberdayaan masyarakat melalui pemberdayaan kader kader kesehatan, saka bakti husada, pusat kesehatan pesantren poskestren), usaha kesehatan sekolah uks) dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat ukm) lainnya, mengoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi pelaporan,serta advokasi dalam pencapaian indikator kinerja, kebijakan dan pelaksanaan program, kegiatan bidang kesehatan masyarakat meliputikesehatsehatan masyarakat,tugas subkoordinator kesehatan keluarga dan gizi mempunyai tugas membantu kepala bidang kesehatan masyarakat bidang kesehatan keluarga dan gizi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. uraian tugas menyusun perencanaan dan penganggaran subkoordinator kesehatan keluarga dan gizkeluarga dan gizi, menyusun data pelayanan kesehatan keluarga serta pelayanan perbaikan gizi masyarakat, melakukan advokasi dan monitoring pelaksanaan pelayanan kesehatan keluarga dan perbaikan gizi keluarga, menyusun bahan dan mengelola pelayanan kesehatyusun data surveilans dan bahan penanggulangan gizi buruk upaya perbaikan gizi keluarga dan masyarakat serta kewaspadaan pangan lingkup kota, menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan keluarga dan pelayanan perbaikan gizi masyarakat, menyusun bahan dan melaksanakan audit maternal dan perinatal amp): menyajikan dan menyebarluaskan informasi tentang pelayanan kesehatan keluarga serta pelayanan perbaikan gizikesehatan keluarga dan gizkeluarga dan gizi, melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpipusat kesehatan masyarakat yang memberikan layanan secara profesionsubkoordinator kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olah raga tugas subkoordinator kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, dan kesehatan olah raga mempunyai tugas membantu kepala bidang kesehatan masyarakat bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, dan kesehatan olah raga. uraian tugas: menyusun perencanaan dan penganggaran subkoordinator kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olah raglingkungan, kesehatan kerja, dan kesehatan olah raga, melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan dan penylaksanakan pengendalian, pengawasan serta pembinaan pada makanan, jajanan dan sentra makanan jajanan, menyusun bahan penerbitan surat keterangan laik sehat terhadap hotel, rumah makan, dan depot air minum, melaksanakan pengelolaan kesehatan kerja dan olah raga, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan subkoordinatorkesehatan masyarakat tugas subkoordinator promosi kesehatan dan pemberdayaan kesehatan masyarakat mempunyai tugas membantu kepala bidang kesehatan masyarakat bidang promosi kesehatan dan pemberdayaan kesehatan masyarakat. uraian tugas menyusun perencanaan dan penganggaran subkoordinator promosi kesehatan dan pemberdayaanromosi kesehatan dan pemberdayaan kesehatan masyarakat, melakukan advokasi dan monitoring pelaksanaan pembinaan dan pendataan perilaku hidup bersih dan sehat pubs), menyusun bahan pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehatromosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat:melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan subkoordinator promosi kesehatan dan pemberdayaan kesehatan masyarakat, melaksanakan kegiatan usaha kesehatan sekolah uks): j omosi kesehatan dan pemberdayaan kesehatcegahan dan pengendalian penyakit tugas kepala bidang pencegahan dan pengendalian penyakit mempunyai tugas membantu kepala dinas kesehatan dalam bidang pencegahan dan pengendalian penyakincegahan dan pengendalian penyakipencegahan dan pengendalian penyakit sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pencegahan dan pengendalian penyakit, cc. mengoordinasikan perumusan kebijakan teknis pencegahan dan pengendalian penyakit berdasarkan hasil analisis dan kajian data, informasi dan permasalahan pencegahan dan pengendalian penyakit: mengoordinasikan surveilans penyakit potensial wabah, imunisasi, penanggulangan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi pd31i) dan pelayanan kesehatan haji, mengoordinasikan pelaksanaan penanggulangan dampak kesehatan akibat kejadian luar biasa klb) dan bencana, 'mengoordinasikan penanganan penyakit karantina, mengoordinasikan pengendalian penyakit bersumber binatang p2b2) dan pengendalian penyakit menular langsung p2ml), mengoordinasikan surveilans faktor risiko penyakit tidak menular, pos pembinaan terpadu penyakit tidak menular, pelayanan kesehatan jiwa serta narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (napa): mengoordinasikan penyebarluasan informasi pencegahan dan pengendalian penyakit, j . melaksanakcegahan dan pengendalian penyakit: melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. subkoordinator surveilans dan imunisasi tugas subkoordinator surveilans dan imunisasi mempunyai tugas membantu kepala bidang pencegahan dan pengendalian penyakit bidang surveilans dan imunisasi. uraian tugas menyusun perencanaan dan penganggaran subkoordinator surveilans dan imunisasrveilans dan imunisasi, melaksanakan surveilans penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi pd3i1), menyusun bahan penanganan penyakit karantina, melaksanakan kegiatan imunisasi, menyusun bahan penanggulangan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi pd3i), melaksanakan penanggulangan dampak kesehatan akibat kejadian luar biasa klb) dan bencana, melaksanakan pelayanan kesehatan calon jamaah haji, menyajikan dan menyebarluaskan informasi tentang surveilans dan imunisasi, j . melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan subkoordinator surveilans dan imunisassurveilans dan imunisasitugas subkoordinator pencegahan dan pengendalian penyakit menularmenularmenularmenular, melaksanakan koordinasi pencegahan dan pengendalian penyakit menular, menyusun data pengendalian penyakit bersumber binatang p2b2), menyusun data pengendalian penyakit menular langsung p2ml), menyajikan dan menyebarluaskan informasi tentang pencegahan dan pengendalian penyakit menularmenulmenulartugas subkoordinator pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa dan kesehatan jiwatidak menular dan kesehatan jiwmelaksanakan surveilans faktor risiko penyakit tidak menular, melaksanakan fasilitasi pos pembinaan terpadu penyakit tidak menular, melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa serta narkotika, psikotropika, dan zat adiktif napa), menyajikan dan menyebarluaskan informa:dan sumber daya kesehatan tugas kepala bidang pelayanan dan sumber daya kesehatan mempunyai tugas membantu kepala dinas kesehatan dalam bidang pelayanan dan sumber dayalayanan dan sumber daya kesehatanserta permasalahan pelayanan dan sumber daya kesehatan sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan dan sumber daya kesehatan, cc. mengoordinasikan perumusan kebijakan teknis pelayanan dan sumber daya kesehatan berdasarkan hasil analisis dan kajian data, informasi serta permasalahan pelayanan dan sumber daya kesehatan, mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan kesehatan primer dan rujukan, mengoordinasikan penyelenggaraan program indonesia sehat dengan pendekatan keluarga pis pk):, mengoordinasikan penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional jkn) dalam rangka universal health coverage dan jaminan persalinan jampersal), mengoordinasikan penyelenggaraan kesehatan tradisional, mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan kegawatdaruratan pra rumah sakit: mengoordinasikan penyelenggaraan peningkatan mutu pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan primer dan tingkat lanjut, mengoordinasikan penyelenggaraan dan pengelolaan kapital berbasis kinerja, menganalisis data upaya pembinaan sumber daya kesehatan, 'mengoordinasikan penyelenggaraan pembinaan sumber daya kesehatan, mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan bidang kesehatan, menyela pelaksanaan dan pengelolaan pelayanan registrasi, akreditasi, sertifikasi,oo. mengoordinasikan penyelenggaraan program pelatihan kompetensi tenaga kesehatan dan pengembangan sumber daya kesehatan, mengoordinasikan pemeriksaan setempat, pengawasan, registrasi, dan pelayanan perizinan makanan minuman produksi rumah tangga, distribusi sediaan farmasi skala kota (apotek dan toko obat) serta perizinan sertifikasi bidang kesehatan lainnya, mengoordinasikan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan, mengoordinasikan pelaksanaan uji kompetensi jabatan fungsional tenaga kesehatan, menyelenggarakan penilaian dan penerbitan surat keputusan penetapan angka kredit pak) jabatan fungsional tenaga kesehatan, mengoordinasikan penyelenggardan sumber daya kesehatan, melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinanssehatan merupakan perangkat daerah yang melaksansehatan sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: subkoordinator pelayanan kesehatan tugas subkoordinator pelayanan kesehatan mempunyai tugas membantu kepala bidang pelayanan dan sumber daya kesehatan bidang pelayanan kesehatan. uraian tugas menyusun perencanaan dan penganggaran subkoordinator pelayananlayanan kesehatan primer dan rujukan, cc. menyusun bahan fasilitasi pelayanan kesehatan primer dan kesehatan tradisional, menyusun bahan pelaksanaan pembinaan pada fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan, menyusun bahan evaluasi pelaksanaan program indonesia sehat dengan pendekatan keluarga pis pk), menyusun bahan mengoordinasikan dan evaluasi pelaksanaan perawatan kesehatan masyarakat, melakukan monitoring dan evaluasi perolehan dana kapital, menyusun bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan mengoordinasikan registrasi pada fasilitas pelayanan kesehatan primer, melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporanfasilitas pelayanan kesehatan primer, menyusun bahan upaya peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan pada masyarakat, melaksanakan fasilitasi pelaksanaan posko kesehatan hari raya, hari besar dan tahun baru: il. menyusun bahan pembinaan, pengawasan dan pemberian rekomendasi penyekat tradisional, melaksanakan kerjasama penjaminan kesehatan dengan pemberi pelayanan kesehatan, menyusun bahan pelaksanaan kebijakan teknis dan melaksanakan pengelolaan penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional jkn) dalam rangka universal health coverage, oo. melaksanakan pengelolaan pelayanan kegawatdaruratan medik pra rumah sakit: melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan subkoordinator pelayanan kesehsehatan. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. subkoordinator seksi farmasi, makanan minuman dan alat kesehatan tugas subkoordinator farmasi, makanan minuman dan alat kesehatan mempunyai tugas membantu kepala bidang pelayanan dan sumber daya kesehatan bidang farmasi, makanan minuman, dan alat kesehatan. uraian tugas menyusun perencanaan dan penganggaran subkoordinator farmasi, makanan minuman, dan alatfarmasi, makanan minuman, dan alat kesehatan, cc. menyusun data pelaksanaan pengawasan sediaan farmasi, makanan dan minuman, alat kesehatan, dan usaha mikro obat tradisional umat), menyusun data pembinaan dan pengawasan sarana kefarmasian dan industri rumah tangga pangan iltp), menyusun bahan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tenaga farmasi fasilitas pelayanan kesehatan, menyusun bahan pelaksanaan peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan, menyusun bahan penyuluhan, pemeriksaan setempat, pengawasan, dan registrasi serta bimbingan teknis mutu dan keamanan pangan industri rumah tangga makanan dan minuman, melaksanakan proses penerbitan rekomendasi sertifikat produsen industri rumah tangga pangan p irt), menyusun data kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan, melaksanakan pengelolaan aplikasi sarana prasarana alat kesehatan aspek) fasilitas kesehatan, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan subkoordinator farmasi, makanan minuman, dan alat kesehatfarmasi, makanan minuman, dan alat kesehatan,tugas subkoordinator sumber daya manusia kesehatan mempunyai tugas membantu kepala bidang pelayanan dan sumber daya kesehatan bidang sumber daya manusia kesehatan. uraian tugas menyusun perencanaan dan penganggaran subkoordinator sumber daya manusiamber daya manusia kesehatan, menyusun bahan pelaksanaan sosialisasi peraturan perundangan undangan jabatan fungsional tenaga kesehatan, melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sumber daya manusia kesehatan sdmk): melaksanakan proses penerbitan rekomendasi surat izin praktek tenaga kesehatan, rekomendasi izin dan pendirian sarana kesehatan, ijin lainnya bidang kesehatan, melaksanakan pembinaan sarana kesehatan dan pendampingan akreditasi terhadap fasilitas kesehatan dan fasilitas kesehatan lainnya, melaksanakan uji kompetensi jabatan fungsional tenaga kesehatan, menyusun data usulan pendidikan dan pelatihan serta pengembangan sumber daya manusia kesehatan, menyusun bahan pelaksanaan peningkatan mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan, j . mengoordinasikan pelaksanaan pemilihan tenaga kesehatan teladan puskesmas tingkat kota magelang, menyusun bahan penerbitan penetapan angka kredit pak) jabatan fungsional tenaga kesehatanmanusimanusia kesehatan, oo. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, nama jabatan kepala upt instalasi farmasi tugas kepala upt instalasi farmasi mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam pengelolaan, penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian, monitoring dan evaluasiwilayah kerjanya. uraian tugas menyusun rencana program dan kegiatan upt instalasi farmasipelayanan upt instalasi farmasi, cc. mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data upaya peningkatan kualitas pelayanan upt instalasi farmasi, memprediksi kebutuhan obat, alat kesehatan, dan perbekalan farmasi lainnya, melaksanakan pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar, alat kesehatan, reagensia, dan perbekalan kesehatan lainnya sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan yang berlaku, melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pendistribusian obat, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan lainnya serta menyusun dokumentasinya, melakukan monitoring efek samping obat, evaluasi penggunaan obat dan perbekalan kesehatan, melaksanakan pengamatan mutu dan khasiat sediaan obat yang ada serta menyusun data tentang kerusakan obat dan obat yang tidak memenuhi syarat, memberikan informasi mengenai pengelolaan, pembinaan dan pemeliharaan mutu dari obat, alat kesehatan, dan perbekalan farmasi yang ada puskesmas dan upt dinas kesehatan yang laiupt instalasi farmasi, melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. nama jabatan kepala subbagian tata usaha upt instalasi farmasi tugas kepala subbagian tata usaha upt instalasi farmasi mempunyai tugas membantu kepala upt instalasi farmasibagian tata usaha upt instalasi farmasi, menyusun bahan rencana program dan kegiatan serta laporan kegiatan upt instalasi farmasi, cc. menyusun bahan perencanaan, pembinaan, pengendalian, dan pengembangan pelayanan upt instalasi farmasi, menyiapkan dan mengumpulkan data sebagai bahan analisis pelayanan upt instalasi farmasi, melaksanakan pengelolaan barang milik daerah pada upt instalasi farmasi, melaksanakan dan mengatur urusan rumah tangga upt instalasi farmasi, melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, dan pengelolaan keuangan upt instalasi farmasi, memberi petunjuk, menyelaupt instalasi farmasi, melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan pimpinan walikota magelang, ttd. muhamad nur aziz salinan sesuai dengan aslinya kepak2) bagan oku, mm, sh., nip.unit organisasi bersifat fungsional, unit organisasi bersifat khusus, dan uptsehatsehatpada bidang dinas kesehatnit organisasi bersifat fungsional, unit organisasi bersifat khusus, dan uptfungsional, unit organisasi bersifat khusus, dan upt diatur dalam peraturan walikota tersendiri. bab tugas dan fungsi bagian kesatu dinas kesehatan dinas kesehatan berngendalian administrasi kesekretariatan, pengendalian penyelenggaraan tugas unit organisasi bersifat fungsional, unit organisasi bersifat khusus, dandinas kesehatsehatan, perumusan kebijakan teknis bidang program dan keuangan serta umum dan kepegawaian lingkungan dinas kesehatan, cc. mengoordinasikan pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan lingkungan dinas kesehatan, mengoordinasikan pengelolaan keuangan lingkungan dinas kesehatansehatan: mengoordinasikan pengelolaan administrasi kepegawaian lingkungan dinas kesehatsehatan, mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja lingkungan dinas kesehatan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kesekretariatan dinas kesehatsehatan. subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam huruf angkat |
sai bae erumahan dan pertanaumahan dan pertanahan, mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan bidang perumahan dan pertanahan, pelaksanaan kegiatan bidang perumahan dan pertanahan, dan pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan bidang perumahan dan pertanahan. susunan organisasi bidang perumahan dan pertanahan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: seksi pertanahumahan dan pertanumahan dan pertanahan. subkoordinator sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: subkoordinator penyediaan perumahan, dan subkoordinator pengawasan dan pengendalian perumaawasan permukiman, mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan bidang kawasan permukiman, cc. pelaksanaan kegiatan bidang kawasan permukiman, dan pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan bidang kawasan permukimanawasan permukiawasan permukiman. subkoordinator sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: subkoordinator prasarana, sarana, dan utilitas: subkoordinator pencegahan dan pengendalian permukiman kumuh, dan subkoordinator pengelolaan data, informasi, dan pengembangan kawasan permukiumahan dan kawasan permukimanmaupun antarunit perangkat daerah. setiap pimpinan dumahan dan kawasan permukimumahan dan kawasan permukiman maupun lingkup pemerintah daerah. bab vii kepegawaian kepala dinas perumahan dan kawasan permukima. kepala bidanga. kepalvb. subkoordinatorbidang bidang perumahan dan kawasan pertanahan permukiman kelompok seksi jabatan pertanahan fungsional salinan sesuai depan aslinya walikota magelang, jabatan pat ttd. fungsional properti prajnajatirumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahumahan dan kawasan permukiman, merumuskan kebijakan teknislaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pembinaanmberikan rekomendasi gambar kerja dan spesifikasi teknis kegiatan pembangunan, memberikan rekomendasi perizinan nonperizinan bidang perumahan dan pertanahan serta kawasan permukiman, mengawasi dan mengendalikan perumahan dan kawasan permukiman kumuh, mengarahkan penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana serta yang terkena relokasi program pemerintah daerah, menyelenggarakan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan, mengoordinasikan dalam penyelenggaraan bidang pertanahumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, il. menyelenggarakan dan mengendalikan pengelolaan keuangan, kepegawaian, barang milik daerah, dan urusan umum lingkupdinas perumahan dan kawasan permukimandan kegiatan dinas perumahan dan kawasan permukimanumahan dan kawasan permukiman, mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan tahunan dinas perumahan dan kawasan permukiman, mengoordinasikan penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggarpenyusunan program dan kegiatan tahunan dinas perumahan dan kawasan permukimumahan dan kawasan permukiman, melaksanakan tertib administrasi pertanggungjawaban keuangan dinas perumahan dan kawasan permukiman, melaksanakan penyusunan laporan keuangan dinas perumahan dan kawasan permukiman, melaksanakan penyusunan laporan kinerja dinas perumahan dan kawasan permukiman, melaksanakan penyusunan laporan akuntabilitas dinas perumahan dan kawasan permukiman, j . menyusun bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program kegiatanumahan dan kawasan permukiman, melaksanakan ketatausahaan barang milik daerah lingkup dinas perumahan dan kawasan permukiman, melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian lingkup dinas perumahan dan kawasan permukimrumahan dan pertanahan tugas kepala bidang perumahan dan pertana uraian tugas menyusun rencana program dan kegiatan bidang perumahan dan pertanahperumahan dan pertanahan, mengkaji data dan informasi sebagai bahan rekomendasi gambar kerja dan spesifikasi teknis pembangunan fisik bidang perumahan dan pertanahan, mengoordinasikan penyiapan kebutuhan perumahan lingkup kota, mengoordinasikan pelaksanaan peningkatan kualitas perumahan, mengoordinasikan pembangunan rumah hunian sementara sebagai akibat bencana alam berskala kecil atau lokal lingkungan perumahan dan permukiman, mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perumahan, mengoordinasikan penyelenggaraan serah terima psu perumahan, mengoordinasikan pengendalian dan pengawasan penggunaan tanah wilayah kota, mengoordinasikan penyelesaian sengketa tanah garapan, mengoordinasikan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, 'mengoordinasimengoordinasikan pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong, mengoordinasikan pemberian rekomendasi perizinan nonperizinan bidang perumahan dan pertanahan, oo. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang perumahan danumahan dan pertanahan, dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. subkoordinator penyediaan perumahan tugas subkoordinator penyediadiaan perumahan. uraian tugas menyusun rencana program dan kegiatan subkoordinator penyediaan perumahan, menyusun data dan informasi sebagai bahan perumusan implementasi kebijakan teknis penyediaan perumahan, cc. merencanakan penyiapan kebutuhan perumahan, melaksanakan peningkatan kualitas perumahan dan prasarana lingkungan perumahan, melaksanakan pembangunan hunian sementara rumah sebagai akibat bencana alam berskala kecil lokal lingkungan perumahan dan pemukiman, melaksanakan monitoring perumahan lokasi rawan bencana dan terkena relokasi program pemerintah, menyusun bahan rekomendasi gambar kerja, rencana kerja dan spesifikasi teknis pembangunan penyediaan perumahan, menyusun bahan pemberian rekomendasi penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung sbg), melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan subkoordinator penyediaediaan perumahan, dan ilgelangengawasan dan pengendalian perumahan tugas subkoordinator pengawasan dan pengendaligendalian perumahan. uraian tugas menyusun rencana program dan kegiatan subkoordinator pengawasan dan pengendalian perumahan, menyusun data dan informasi sebagai bahan perumusan implementasi kebijakan teknis pengawasan dan pengendalian perumahan, melaksanakan penyelenggaraan serah terima psu perumahan, melaksanakan pembinaan dalam rangka pembangunan dan pengembangan perumahan, melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan perumahan beserta prasina sarana dan utilitas perumahan, menyusun bahan pemberian rekomendasi perizinan nonperizinan bidang perumahangendaligendalian perumahan, dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. nama jabatan kepala seksi pertanahan tugas kepala seksi pertantanahan. uraian tugas menyusun rencana program dan kegiatan seksi pertanahan, menyusun data dan informasi sebagai bahan perumusan implementasi kebijakan teknis pertanahan, melaksanakan pengendalian dan pengawasan penggunaan tanah wilayah kota, menyusun bahan penyelesaian sengketa tanah garapan, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi konsolidasi tanah, menyusun bahan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, melaksanakan pemetaan zona nilai tanah, melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dalam proses pensertifikatan tanah peruntukan psu perumahan komersial, menyusuj . menyusun bahan pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong, menyusun data dan informasi sebagai bahan rekomendasi perizinan membuka lahan, il. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan seksitanahankawasan permukiman tugas kepala bidang kawasan permukiuraian tugas menyusun rencana program dan kegiatan bidang kawasan permukimkawasan permukiman, cc. mengoordinasikan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan dan pemeliharaan kawasan permukiman, mengkaji data dan informasi sebagai bahan rekomendasi gambar kerja dan spesifikasi teknis kegiatan pembangunan fisik kawasan permukiman, melaksanakan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman, mengoordinasikan upaya pencegahan kawasan permukiman kumuh, mengkaji data dan informasi sebagaioordinasikan penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum psu): mengoordinasikan penyelenggaraan pengembangan kawasan permukiman kumuh, j . mengoordinasikan pendataan serta publikasi data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman, mengoordinasikan dalamil. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang kawasan permukiawasan permukiman, dan oo. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. subkoordinator prasarana, sarana dan utilitas umum tugas subkoordinator prasarana, sarana dan utilitas umumenyusun rencana program dan kegiatan subkoordinator prasarana, sarana dan utilitas umum: menyusun data dan informasi sebagai bahan perumusan dan implementasi kebijakan teknis prasarana, sarana dan utilitas umum, melaksanakan pembangunan dan peningkatan kualitas prasarana, sarana dan utilitas umum psu), menyusun bahanmenyusun bahan rekomendasi gambar kerja, rencana kerja dan spesifikasi teknis pembangunan psu, menyusunlaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan subkoordinator prasarana, sarana, dan utilitas, sarana, dan utilitas umumrmukiman kumuh tugas subkoordinator pencegahan dan pengendalian permukiman kumcegahan dan pengendalian permukiman kumuh. uraian tugas menyusun rencana program dan kegiatan subkoordinator pencegahan dan pengendalian permukiman kumuh, menyusun data dan informasi sebagai bahan perumusan implementasi kebijakan teknis pencegahan dan pengendalian permukiman kumuh, melaksanakan penataan dan pemeliharaan kawasan permukiman dan permukiman kumuh, melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pengendalian kawasan permukiman kumuh, melaksanakan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh, menyusun bahan rekomendasi gambar kerja, rencana kerja, dan spesifikasi teknis pembangunan sarana dan prasarana permukiman pada kawasan permukiman kumuh, melaksanakan monitoring kawasan permukiman lokasi rawan bencana dan terkena relokasi program pemerintahrmukiman kumuhrmukiman kumuh, dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. subkoordinator pengelolaan data, informasi dan pengembangan kawasan permukiman tugas subkoordinator pengelolaan data, informasi, dan pengembangan kawasan permukidata, informasi, dan pengembangan kawasan permukiman. uraian tugas menyusun rencana program dan kegiatan subkoordinator pengelolaan data, informasi dan pengembangan kawasan permukiman, menyusun data dan informasi sebagai bahan perumusan implementasi kebijakan teknis pengelolaan data, informasi dan pengembangan kawasan permukiman, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi data perumahan dan kawasan permukiman, melaksanakan pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman, melaksanakan penyusunan, analisis dan pemutakhiran data perumahan dan kawasan permukiman. melaksanakan penelitian dan pengembangan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, melaksanakan publikasi data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan subkoordinator pengelolaan data, informasi, dan pengembangan kawasan permukimdata, informasi, dan pengembangan kawasan permukikprajnajati, sh.umahan dan kawasan permukiman merupakanumahan dan kawasan permukimumahan dan pertanahan, membawakan seksi pertanahan, bidang kawasan permukiman, kelompok jabatan fungsional, dan uptumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan, pengendalian administrasi kesekretariatan dinas perumahan dan kawasan permukim, dan kegiatan lingkungan dinas perumahan dan kawasan permukim, cc. mengoordinasikanmengoordinasikan pengelolaan keuangan lingkungan dinas perumahan dan kawasan permukimumahan dan kawasan permukiman, mengoordinasikan pengelolaan administrasi kepegawaian lingkungan dinas perumahan dan kawasan permukimevaluasi dan penyusunan laporan kinerja lingkungan dinas perumahan dan kawasan permukiman, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kesekretariatan dinas perumahan dan kawasan permukimumahan dan kawasan permukiman. bagian ketiga bidang perumahan dan pertanahan bidang perumahan dan pertana |
sta mepmpatbidang rehabilitasi sosialrehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial, mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan bidang rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial, cc. pelaksanaan kegiatan bidang rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial, dan pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan bidang rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial. susunan organisasi bidang rehabilitasi sosial dan pemberdayrehabilitasi sosial dan pemberdayarehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial. subkoordinator sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: subkoordinator rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, lanjut usia dan tuna sosial, subkoordinator rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya, dan subkoordinator pemberdaysosial menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan dinas sosial maupun antarunit perangkat daerah. setiap pimpinan dan unit organisasi pada dinas sosiasosiasosiasosiasosial maupun lingkup pemerintah daerah. bab vii kepegawaian kepala dinas sosial merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau setara jabatan eselon ilb. sekretaris pada dinas sosial merupakan jabatan administrator atau setara jabatan eselon ia. kepala bidang pada dinas sosial merupakan jabatan administrator atau setara jabatan eselon ib. kepala subbagian pada dinas sosial merupakan jabatan pengawas atau setara jabatan eselon va. kepala upt pada dinas sosiasosial merupakan jabatan pengawas atau setara jabatan eselon vb. subkoordinator pada dinas sosial merupakan jabatan fungsional. selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan pada dinas sosiasosiasosiaagan susunan organisasi dinas sosialperlindungan dan dan pemberdayaan jaminan sosial sosial kelompok kelompok jabatan jabatan fungsional fungsional salinan sesuai dengan aslinya walikota magelang, kepala bagian hukum, properti tugas dan uraian tugas nama jabatan kepala dinas tugas kepala dinas sosial mempunyai tugas membantu walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosiasosial, merumuskan kebijakan teknis bidang sosial dan pembinaan bidang sosial yang meliputimberikan pelayanan perizinan nonperizinan yang menjadi kewenangannya, melaksanakan monitoring pelaksanaan program dan kegiatanlaksanakan monitoring kegiatan kegiatan jaminan sosial, pendayagunaan lembaga kesejahteraan sosial, melaksanakan pembinaan, pelatihan, dan pengembangan lembaga sosiosialsosial, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dinas sosial:sosial, dan oo.sosiasosial, cc. mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan tahunan dinas sosial, mengoordinasikan penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran dinas sosiasosial, melaksanakan pengelolaan keuangan lingkup dinas sosialsosial, melaksanakan urusan administrasi kepegawaian lingkup dinas sosial sosial, il. melaksanakan pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan dinas sosialsosial, melaksanakan penyusunan program dan kegiatan tahunan dinas, melaksanakan tertib administrasi pertanggungjawaban keuangan dinas, melaksanakan penyusunan laporan keuangan dinas, melaksanakan penyusunan laporan kinerja dinas, melaksanakan penyusunan laporan akuntabilitas dinas, j . menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program kegiatan dinas, melaksanakan ketatausahaan barang milik daerah lingkup dinas: melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian lingkup dinas: memproses administrasi usulan angka kredit bagi tenaga fungsional lingkup dinaslindungan dan jaminan sosial tugas kepala bidang perlindungan dan jaminuraian tugas: menyusun rencana program dan kegiatan bidang perlindungan dan jaminan sosial, menganalisis dan mengkaji data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan tekniscc. mengoordinasikan pelaksanaan sosialisasimengoordinasikan penjangkauan, rujukan dan pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak anak terlantar, mengoordinasikan penyelenggaraan dan pengelolaan sistem data dan informasi kesejahteraan sosial, mengoordinasikan pelaksanaan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial sesuai dengan kewenangannya, mengoordinasikan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana sesuai dengan kewenangannya, mengoordinasikan pelaksanaan fasilitasi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik demarkasi kota magelang untuk dipulangkan kelurahan asal, melaksanaklindungan dan jaminan sosial, dan il. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. subkoordinator perlindungan sosial tugas subkoordinator perlindungsosial. uraian tugas menyusun rencana program dan kegiatan subkoordinator perlindungan sosial, menyusun data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis perlindungan sosial korban bencana alam dan bencasosial korban bencana alam, dan bencana sosial, melaksanakan bantuan dan layanan sosial korban bencana alam dan bencana sosial: melaksanakan penyediaan makanan, sandang, tempat penampungan pengungsi, penanganan khusus bagi kelompok rentan dan dukungan psikososial bagi korban bencana alam dan bencana sosial, melaksanakan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana wilayahnya, melaksanakan koordinasi, sosialisasi, dan fasilitasi kampung siaga bencana dan taruna siaga bencana, melaksanakan penanganan, pemulangan, dan pemberdayaan pekerja migran bermasalah pmb): melaksanakan pelayanan dan bantuan psikososial untuk membantu meringankan, melindungi dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial dan spritual korban tindak kekerasan dan pekerja migran sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya secara wajar, j . melaksanakan peningkatan kapasitas atau pemberdayaan sosial sebagai upaya pencegahan terjadinya permasalahan sosial bagi pekerja migran luar daerah negeri, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan subkoordinator perlindungan sosiallindungan sosial, dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. subkoordinator jaminan sosial tugas subkoordinator jaminjaminan sosial. uraian tugas: menyusun rencana program dan kegiatan subkoordinator jaminan sosial, menyusun data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan jaminandan jaminan sosial anak, melaksanakan pemberian bimbingan sosial kepada perlu pelayanan kesejahteraan sosial pada cluster anak, melaksanakan upaya preventif melalui sosialisasi dan penyebarluasan informasi pelayanan terhadap anak dan keluarganya, melaksanakan upaya responsif, pendampingan dan penguatan terhadap kasus anak dan keluarganya yang mengalami permasalahan, melaksanakan bantuan, rujukan, dan penguatan terhadap klien pada cluster anak yang membutuhkan pelayanan sosial lebih lanjut baik secara berkala maupun berkelanjutan, melaksanakan fasilitasi pelayanan psikososial terhadap klien cluster anak, melaksanakan penyusunan bahan dan fasilitasi proses pelayanan terhadap pengangkatan anak (adopsi), melaksanakan fasilitasi pemberian bantuan sosial subsidi pemenuhan hak dasar dan aksesibilitas seperti pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, nutrisi, air bersih, rekreasi, keterampilan, dan lain lain terhadap klien cluster anak, melaksanakagi klien cluster anak, melaksanakan upaya penguatan tanggung jawab orang tua keluarga dalam pengasuhan dan perlindungan anak, melaksanakan verifikasi pemantauan terhadap keberlanjutan pemenuhan hak hak anak dalam sistem pengasuhan dan perlindungan orangtua keluarga, komunitas atau lembaga kesejahteraan sosial anak, yang sesuai dengan karakteristik perkembangan fungsi sosial anak, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan subkoordinator jaminan sosialjaminan sosial, dan g . melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. subkoordinator data kesejahteraan sosial tugas subkoordinator data kesejahterdalam pengelolaan data kesejahteraan sosial. uraian tugas menyusun rencana program dan kegiatan subkoordinator data kesejahteraan sosial, menyusun data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan data kesejahteraan sosial, melaksanakan pengelolaan sistem data dan informasi kesejahteraan sosial, menyusun bahan sosialisasi program program pengelolaan data kesejahteraan sosial, melaksanakan pendataan fakir miskin cakupan daerah, melaksanakan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah, melaksanakan pendataan perlu pelayanan kesejahteraan sosial cakupan daerah, melaksanakan pengelolaan data perlu pelayanan kesejahteraan sosial cakupan daerah, melaksanakan pendataan potensi dan sumber kesejahteraan sosial cakupan daerah, j . melaksanakan pengelolaan data potensi dan sumber kesejahteraan sosial cakupan daerah, melaksanakan fasilitasi dan penyediaan data bantuan sosial kesejahteraan keluarga dan pengembangan ekonomi masyarakat, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan subkoordinator data kesejahterakesejahteraan sosialrehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial tugas kepala bidang rehabilitasi sosial dan pemberdayauraian tugas: menyusun rencana program dan kegiatan bidang rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial, menganalisis dan mengkaji data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial, melaksanakan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang rehabilitasi dan pemberdayaan sosial, mengoordinasikan penyelenggaraan rehabilitasi sosial dasarngoordinasikan penyelenggaraan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar luar panti sosial, mengoordinasikan penyelenggaraan rehabilitasi sosial dasar bagi gelandangan pengemis luar panti sosial, mengoordinasikan penyelenggaraan rehabilitasi sosial kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial pks) lainnya,dan keluarga bermasalah sosial psikologis, komunitas adat terpencil, mengoordinasikan pelaksanaan pemberian bimbingan sosial, fisik, mental dan spiritual kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial bukan korban hiv aids dan napa, melaksanakan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial, j . mengoordinasikan pengembangan potensi dan sumber kesejahteraan sosial daerahgelang. kepala dinas sosial yang selanjutnya disebut kepala dinas adalah kepala dinas sosiangoordinasikan pengumpulan sumbangan dalam daerah dan pemberian rekomendasi izin undian gratis berhadiah, mengoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan taman makam pahlawan nasional, mengoordinasikan pembinaan, pelestarian nilai nilai kepahlawanan, perintisan, restorasi sosial, dan nilai nilai kesetiakawanan sosial, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosialbidang rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial, dan g .disabilitas, lanjut usia dan tuna sosial tugas subkoordinator rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, lanjut usia dan tunadisabilitas, lanjut usia, dan tuna sosialdisabilitas, lanjut usia, dan tuna sosial, menyusun data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas, lanjut usia, dan tudasar penyandang disabilitas, lanjut usia, dan tuna sosial, melaksanakan rehabilitasi sosial dasar terhadaplaksanakan rehabilitasi sosial dasar terhadap lanjut usia telantar luar panti sosial, melaksanakan rehabilitasi sosial dasar terhadap tuna sosial khususnya gelandangan pengemis luar panti sosial, melaksanakan fasilitasi dan penyediaan permakaman, alat bantu, perbekalan kesehatan, kepada keluarga, dan masyarakat, melaksanakan fasilitasi dan pemberian layanan data dan pengaduan, layanan kedaruratan, pelayanan penelusuran keluarga, pelayanan reunifikasi keluarga, dan layanan rujukanpemberian akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar bagi penyandang disabilitas telantar, lanjut usia telantar dan tuna sosial khususnya gelandangan pengemisdisabilitas, lanjut usia dan tuna sosialrehabilitasi sosial penyandang disabilitas, lanjut usia, dan tuna sosial:(pks) lainnya tugas subkoordinator rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial pks) lainnymasalah kesejahteraan sosial pks) lainnyamenyusun data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial pks) lainnya yangkeluarga bermasalah sosial psikologis, dan komunitas adat terpencipenyandang masalah kesejahteraan sosial pks) lainnya. melaksanakan rehabilitasi sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial pks) lainnya, melaksanakan fasilitasi dan penyediaan layanan data dan pengaduan, layanan kedaruratan, permakaman, sandang, alat bantu dan perbekalan kesehatan luar panti bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial pks) lainnya, melaksanakan fasilitasi dan pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial pks) lainnya, melaksanakan fasilitasi dan pemberian layanan kedaruratan, pelayanan penelusuran keluarga, pelayanan reunifikasi keluarga, layanan rujukan, dan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial, melaksanakan pemberian akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial pks) lainnyamasalah kesejahteraan sosial pks) lainnya, melaksanakan pengelolaan rumah perlindungan sosial rps) rumah singgah, melaksanakan fasilitasi dan koordinasi layanan kedaruratan dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial pks) lainnya, il. melaksanakan pengelolaan sistem layanan rujukan terpadu sort), melaksanakan fasilitasi bantuan sosial yang bersumber dari apbn dan apbdrehabilitasi penyandang masalah kesejahteraan sosial pks) lainnya, dan g .tugas subkoordinator pemberdaysosial. uraian tugas: menyusun rencana program dan kegiatan subkoordinator pemberdayaan sosial, menyusun data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan sosial, cc. menyusun bahan pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial asks), melaksanakan pengembangan potensi serta peningkatan kemampuan potensi dan sumber kesejahteraan sosial, melaksanakan pengembangan potensi serfasilitasi pengumpulan sumbangan dalam daerah dan menyusun bahan penerbitan rekomendasi izin undian gratis berhadiah, menyusun bahan penerbitan rekomendasi izin pembentukan lembaga kesejahteraan sosial, menyusun bahan bimbingan dan penyuluhan sosial kepada veteran, generasi muda dan tokoh masyarakat, menyusun bahan dan melaksanakan penyebarluasan komunikasi informasi edukasi kie) bidang pembangunan kesejahteraan sosial, melaksanakan fasilitasi pengelolaan bantuan csr corporation sosial responsibility): menyusun bahan pembinaan pelestarian nilai nilai kepahlawanan, perintisan, restorasi sosial dan nilai nilai kesetiakawanan sosial, il. melaksanakan pengelolaan taman makam pahlawan nasionalsosialsosialprayer. "praja sosiallindungan dan jaminan sosial, bidang rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial, kelompok jabatan fungsional, dan uptsosiasosiasosialsosiasosiasosiasosialsosial dinas sosial bertugas membantu walikotasosial menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan bidangngendalian administrasi kesekretariatan dinas sosial:sosialsosial, perumusan kebijakan teknis bidang program, keuangan serta umum dan kepegawaian lingkungan dinas sosial, mengoordinasikan pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan lingkungan dinas sosial, mengoordinasikan pengelolaan keuangan lingkungan dinas sosial, mengoordinasikan pengelolaan ketatausahaan, perlengkapan, rumah tangga dan aset lingkungan dinas sosial, mengoordinasikan pengelolaan administrasi kepegawaian lingkungan dinas sosiasosial, mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja lingkungan dinas sosial: pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kesekretariatan dinas sosiasosiasosiallindungan dan jaminan sosial, mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan bidang perlindungan dan jaminan sosial, pelaksanaan kegiatan bidang perlindungan dan jaminan sosial, dan pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan bidang perlindungan dan jaminan sosialsubkoordinator jaminan sosial, dan subkoordinator data kesejahterdahhubungan industrial, pelatihan, produktivitas, dan transmigr, dan transmigrasi. bidang , mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan bidang hubungan industrial, pelatihan, produktivitas, dan transmigrasi, pelaksanaan kegiatan bidang hubungan industrial, pelatihan, produktivitas, dan transmigrasi, dan pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan bidang hubungan industrial, pelatihan, produktivitas, dan transmigrasi. susunan organis. subkoordinator sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: subkoordinator hubungan industrial perlindungan dan kesejahteraan pekerja buruh, dan subkoordinator pelatihan, produktivitas, dan transmigtenaga kerja maupun antarunit perangkat daerah. setiap pimpinan dan unit organisasi pada dinastenaga kertenaga kertenaga kertenaga kerja maupun lingkup pemerintah daerah. bab vii kepegawaian kepala dinas tenaga kerja merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau setara jabatan eselon ilb. sekretaris pada dinas tenaga kerja merupakan jabatan administrator atau setara jabatan eselon ia. kepala bidang pada dinas tenaga kerja merupakan jabatan administrator atau setara jabatan eselon ib. kepala subbagian pada dinas tenaga kerja merupakan jabatan pengawas atau setara jabatan eselon va. kepala upt pada dinas tenaga kerjtenaga kerja merupakan jabatan pengawas atau setara jabatan eselon ivb. subkoordinator pada dinas tenaga kerja merupakan jabatan fungsional. selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan pada dinas tenaga kertenaga kertenaga keragan susunan organisasi dinas tenaga kerja kepala dinas sekretariat subbagian subbagian lahan keuangan kepegawaian fungsional bidang bidang hubungan penempatan tenaga industrial pelatihan, kerja dan perluasan produktivitas dan kesempatan kerja transmigrasi kelompok kelompok jabatan jabatan fungsional fungsional salinan langkah dengan aslinya walikota magelang, kepala! bagi hukum, upt ttd.tenaga kerja dan transmigratenaga kerja, merumuskan kebijakan teknis urusan tenaga kerja dan transmigrasiurusan ketenagakerjaan dan transmigrasi, memberikan pelayanan perizinan nonperizinan yang masih menjadi kewenangannya, melaksanakan penempatan dan pendayagunaan tenaga kerja, pembinaan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja, melaksanakan monitoring norma kerja, jaminan sosial tenaga kerja, pelatihan, dan penempatan tenaga kerja serta norma perempuan dan anak, melaksanakan pembinaan, pelatihan, penggunaan, pengembangan produktivitas tenaga kerja, pengembangan dan perluasan kerja, kesejahteraan pekerja, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional tugas upttenaga kerja, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dinas tenaga kerjtenaga kertenaga kertenaga kerja, cc. mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan tahunan dinas tenaga kerja, mengoordinasikan penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran dinas tenaga kertenaga kerjatenaga kerja, melaksanakan penyusunan program dan kegiatan tahunan dinas tenaga kertenaga kerja, melaksanakan tertib administrasi pertanggungjawaban keuangan dinas tenaga kerja, melaksanakan penyusunan laporan keuangan dinas tenaga kerja, melaksanakan penyusunan laporan kinerja dinas tenaga kerja, melaksanakan penyusunan laporan akuntabilitas dinas tenaga kerja, j . menyusun bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program kegiatan dinas tenaga kertenaga kertenaga kerja, melaksanakan ketatausahaan barang milik daerah lingkup dinas tenaga kerja, melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian lingkup dinas tenaga kerempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja tugas kepaluraian tugas menyusun rencana program dan kegiatan bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, menganalisis dan mengkaji data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku, menyelenggarakan bursa kerja dan menyebarluaskan informasi pasar kerja lowongan kerja lokal, antar daerah dan antar negara, melaksanakan pelayanan perizinan bidang penempatan tenaga kerja yang meliputi izin operasional bursa kerja khusus bkk), pemberian rekomendasi izin tempat penampungan pra pemberangkatan calon tenaga kerja indonesia tki) dan memberikan rekomendasi izin pendirian lembaga penempatan tenaga kerja swasta links), cabang perusahaan penempatan tenaga kerja indonesia swasta optis), rekomendasi pengurusan paspor tkibkk), penampungan pra pemberangkatan tki, links dan optis,: menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan padat karya bagi penganggur dan setengah penganggur, mengembangkan, menyebarluaskan, dan menerapkan teknologi tepat guna, mendayagunakan tenaga kerja pemuda, wanita, penyandang cacat, dan lanjut usia, menyelenggarakan pendayagunaan tenaga kerja mandiri, j . melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang penempatan tenaga kerjaempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. subkoordinator informasi pasar kerja dan penempatan tenaga kerja tugas subkoordinator informasi pasar kerja dan penempatan tenagapasar kerja dan penempatan tenaga kerja. uraian tugas menyusun rencana program dan kegiatan subkoordinator informasi pasar kerja dan penempatan tenaga kerja, menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis informasi pasar kerja dan penempatan tenaga kerja berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku, menyelenggarakan bursa tenaga kerja yang meliputi pendaftaran pencari kerja dan lowongan kerja, melaksanakan penyebarluasan informasi pasar kerja, penyuluhan, dan bimbingan jabatan, membina dan mendayagunakan tenaga kerja pemuda, wanita, penyandang cacat, dan lanjut usia, melayani pemberian izin penyelenggaraan bursa kerja job fair skala kota, melayani penempatan tenaga kerja melalui mekanisme antar kerja lokal akl) dan antar kerja antar daerah akad): melayani penempatan tenaga kerja melalui mekanisme antar kerja antar negara akan), melayani pengesahan perjanjian penempatan tenaga kerja antar kerja antar daerah akad), melayani pengesahan perjanjian penempatan tenaga kerja antar kerja antar negara akan), melayani pemberian izin operasional bursa kerja khusus bkk): melaksanakan pembinaan bursa kerja khusus bkk): il. melayani pemberian izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta links) skala kota, melayani pemberian rekomendasi lembaga penempatan tenaga kerja swasta links) dalam satu provinsi nasional, melaksanakan pembinaan lembaga penempatan tenaga kerja swasta links):, oo. melayani pemberian rekomendasi: tempat penampungan pra pemberangkatan calon tenaga kerja indonesia tki), pelaksana penempatan tenaga kerja indonesia swasta optis), kantor cabang pelaksana penempatan tenaga kerja indonesia swasta optis). melaksanakan pembinaan penampungan calon tenaga kerja indonesia tki), pelaksana penempatan tenaga kerja indonesia swasta optis), dan kantor cabang pelaksana penempatan tenaga kerja indonesia swasta optis), melayani pemberian rekomendasi paspor calon tenaga kerja indonesia tki), melaksanakan pengelolaan sistem informasi pasar kerja, melayani perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (ita), melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan subkoordinator informasi pasar kerja dan penempatan tenaga kerjinformasi pasar kerja dan penempatan tenaga kerja, melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. subkoordinator tenaga kerja mandiri dan perluasan kesempatan kerja tugas subkoordinator tenaga kerja mandiri dan perluasan kesempatanenaga kerja mandiri dan perluasan kesempatan kerja. uraian tugas menyusun rencana program dan kegiatan subkoordinator tenaga kerja mandiri dan perluasan kesempatan kerja, menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis terkait tenaga kerja mandiri dan perluasan kesempatan kerja berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku, menyiapkan bahan penyusunan pedoman penyuluhan tenaga kerja mandiri bagi lulusan sma, diri, dan sarjana, melaksanakan pengerahan, pendaftaran dan seleksi tenaga kerja mandiri lulusan sma, diri, dan sarjana, melaksanakan pembinaan dan menyelenggarakan perluasan kerja sistem padat karya, membina dan mendayagunakan tenaga kerja mandiri tks, kmt, dan temp): mengembangkan perluasan kerja melalui penciptaan wirausaha baru wub) yang berbasis teknologi tepat guna (ttg) dan potensi lokal, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan subkoordinator tenaga kerja mandirienaga kerja mandiri dan perluasan kesempatan kerjagelanghubungan industrial, pelatihan, produktivitas, dan transmigrasi tugas kepala bidang hubungan industrial, pelatihan, produktivitas dan transmigr dan transmigrasi. uraian tugas menyusun rencana program dan kegiatan bidang hubungan industrial, pelatihan, produktivitas dan transmigrasi, menganalisis dan mengkaji data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis hubungan industrial, pelatihan, produktivitas, dan transmigrasi berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku, melaksanakan pembinaan hubungan industrial, menyelesaikan perselisihan hubungan industrial dan kasus pemutusan hubungan kerja tingkat mediasi, membina dan mendaftar organisasi pekerja dan organisasi pengusaha serta membina lembaga kerja sama bipartita dan tripartit, membina dan melaksanakan pelayanan perizinan perusahaan penyedia jasa pekerja buruh, melayani bimbingan penyusunan dan pengesahan peraturan perusahaan, pendaftaran perjanjian kerja bersama, dan pendaftaran perjanjian kerja, melaksanakan pemrosesan usulan upah minimum kota dan sosialisasi upah minimum kota, melaksanakan perlindungan tenaga kerja melalui bimbingan pencegahan kecelakaan kerja dan panitia pembina kecelakaan dan keselamatan kerja p2k3) serta melaksanakan monitoring norma keselamatan dan kesehatan kerja k3), melaksanakan monitoring norma kerja yang meliputi wajib lapor ketenagakerjaan, upah minimum, upah lembur, waktu kerja dan waktu istirahat dan melaksanakan monitoring norma kerja perempuan dan anak yang meliputi monitoring kerja malam wanita, norma kerja wanita dan tenaga kerja anak, j . melaksanakan pembinaan kepesertaan program jamsostek dan kesejahteraan pekerja, melaksanakan penyuluhan dan pembimbingan peningkatan dan pengembangan produktivitas, il. melaksanakan pengukuran produktivitas tenaga kerja, menyelenggarakan pendaftaran perizinan, membina dan mengembangkan lembaga pelatihan kerja swasta, melaksanakan koordinasi pemasangan tenaga kerja dalam negeri dan luar negeri, oo. melaksanakan koordinasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan kerja swasta, melaksanakan koordinasi pelaksanaan pelatihan dengan upt blk, gag. melaksanakan pembinaan dan mengembangkan instruktur lembaga pelatihan kerja swasta dan upt blk, melaksanakan pelayanan ketransmigrasian, melaksanakan pembinaan dan pengembangan ketransmigrasian, melaksanakan penyiapan penempatan transmigran serta pembinaan bagi transmigran, melaksanakan pengarahan dan memfasilitasi perpindahan transmigran, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang hubungan industrial, pelatihan, produktivitashubungan industrial, pelatihan, produktivitas dan transmigrasi, melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. subkoordinator hubungan industrial, perlindungan dan kesejahteraan pekerja buruh tugas subkoordinator hubungan industrial, perlindungan dan kesejahteraan pekerja burhubungan industrial, perlindungan, dan kesejahteraan pekerja buruhhubungan industrial, perlindungan dan kesejahteraan pekerja buruh berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku, menyelenggarakan pendidikan hubungan industrial, pendaftaran pencatatan dan pembinaan organisasi pekerja dan organisasi pengusaha, melaksanakan pelayanan perizinan perusahaan penyedia jasa pekerja buruh, melaksanakan pembinaan perusahaan penyedia jasa pekerja buruh: melaksanakan pembinaan lembaga kerja sama lks) bipartita dan penyelenggaran sidang lembaga kerja sama lks) tripartit, melaksanakan pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, menangani pemogokan kerja unjuk rasa dan lock out, melaksanakan pemrosesan usulan, sosialisasi, dan pemantauan pelaksanaan upah minimum serta pembinaan struktur upah dan skala upah perusahaan, j . melaksanakan penyuluhan peraturan perundang undangan bidang ketenagakerjaan, bimbingan penyusunan peraturan perusahaan dan pengesahan peraturan perusahaan, bimbingan penyusunan pembuatan perjanjian kerja bersama dan pendaftaran perjanjian kerja bersama, serta bimbingan dan pendaftaran perjanjian kerja, melaksanakan monitoring pelaksanaan peraturan perundang undangan bidang ketenagakerjaan, il. melaksanakan penyuluhan, pembinaan kepesertaan dan monitoring pelaksanaan program jaminan kesejahteraan nasional dalam badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan, pembinaan kesejahteraan pekerja dan pengupahan perusahaan, melaksanakan monitoring wajib lapor ketenagakerjaan, upah minimum, upah lembur dan monitoring tenaga kerja anak, menyelenggarakan bimbingan dan pencegahan kecelakaan kerja, monitoring norma k3, menyelenggarakan bimbingan dan pembentukan panitia pembina kecelakaan dan keselamatan kerja (p2k3), serta pemberdayaan ahli keselamatan dan kesehatan kerja (k3) dan perusahaan jasa keselamatan dan kesehatan kerja (k3), oo. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaanbungan industrial, perlindungan dan kesejahteraan pekerja buruh, melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. subkoordinator pelatihan, produktivitas dan transmigrasi tugas subkoordinator pelatihan, produktivitas, dan transmigrtihan, produktivitas dan transmigrasi. uraian tugas menyusun rencana program dan kegiatan seksi pelatihan, produktivitas, dan transmigrasi, menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pelatihan, produktivitas, dan transmigrasi berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku, cc. merencanakan dan melaksanakan pembinaan dan koordinasi dalam standarisasi dan sertifikasi pelatihan, mengembangkan program pelatihan kerja untuk penempatan dan penggantian tenaga kerja asing, melayani pemasangan tenaga kerja dalam negeri dan fasilitas program pemasangan luar negeri, melayani pemberian izin pendirian lembaga pelatihan kerja swasta dan penambahan program pelatihan lembaga pelatihan kerja swasta, melaksanakan pembinaan terhadap lembaga pelatihan kerja swasta, melaksanakan pengukuran produktivitas tenaga kerja, melaksanakan pembinaan dan penyuluhan pada unit unit peningkatan produktivitas perusahaan perusahaan, mendata dan mendaftar calon peserta transmigran, melaksanakan identifikasi potensi sasaran pengarahan transmigrasi, il. melaksanakan kunjungan penjajahan untuk memperoleh informasi potensi dan lokasi penempatan transmigran, melaksanakan perumusan perjanjian kerja sama antar daerah bidang ketransmigrasian, melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan penyelenggaraan transmigrasi, oo. menyelenggarakan pembekalan calon transmigran, mendata informasi daerah tujuan daerah penerima transmigran, mengadakan peninjauan kesiapan sarana dan prasarana lokasi pemukiman transmigrasi, melaksanakan seleksi calon transmigran, memberangkatkan calon transmigran daerah tujuan, melaksanakan pemantauan dan pembinaan penempatan transmigran, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan subkoordinator pelatihan, produktivitas,tihan, produktivitas, dan transmigrasek bagi hukum, properti "tenaga kerempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, bidang hubungan industrial, pelatihan, produktivitas dan transmigrasi, kelompok jabatan fungsional, dan upt. bagan susuntenaga kerjatenaga kerjtenaga kerjatenaga kerjtenaga kertenaga kertenaga kertenaga kerja dinas tenaga kerjngendalian administrasi kesekretariatan dinas tenaga kertenaga kertenaga kerja, perumusan kebijakan teknis bidang program, keuangan serta umum dan kepegawaian lingkungan dinas tenaga kerja, cc. mengoordinasikan pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan lingkungan dinas tenaga kerja, mengoordinasikan pengelolaan keuangan lingkungan dinas tenaga kerjtenaga kerja, mengoordinasikan pengelolaan administrasi kepegawaian lingkungan dinas tenaga kertenaga kerja, mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja lingkungan dinas tenaga kerja, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kesekretariatan dinas tenaga kerjatenaga kertenaga kerjmpatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, mengpelaksanaan kegiatan bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, dan pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja. susunan organisasimpatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerj, dan subkoordinator tenaga kerja mandiri dan perluasan kesempatan kerjtanian bidang pertanbidang pertantanian, mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan bidang pertanian, cc. pelaksanaan kegiatan bidang pertanian, dan pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan bidang pertantantanian. subkoordinator sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: subkoordinator prasarana dan sarana pertanian: dan subkoordinator tanaman pangan dan hortikulturternakan dan perikanan bidang peternakan dan perikanbidangternakan dan perikanan, mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan bidang peternakan dan perikanan, cc. pelaksanaan kegiatan bidang peternakan dan perikanan, dan pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan bidang peternakan dan perikanan. susunan organisasi bidang peternakan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: seksi perikanternakan dan perikaternakan dan perikanan. subkoordinator sebagaimana dimaksud pada merupakan subkoordinator peternaktanian dan panganmaupun antarunit perangkat daerah. setiap pimpinan dtanian dan ptanian dan pangan maupun lingkup pemerintah daerah. bab vii kepegawaian kepala dinas pertanian dan pangtanian dan pangan merupakan jabatan administrator atau setara jabatan eselon ia. kepala bidang pada dinas pertanian dan pangrtanian dan pangan merupakan jabatan pengawas atau setara jabatan eselon va. kepala upt pada dinas pertanian dan ptanian dan pangan merupakan jabatan pengawas atau setara jabatan eselon ivb. subkoordinator pada dinas pertanian dan ptanian dan ptanian dan ptanian dan pagan susunan organisasi dinas pertanian dan pangketahanan bidang peternakan dan pangan pertanian perikanan kelompok kelompok jabatan jabatan seksi fungsional fungsional perikanan walikota magelang, salinan sesuai dengan aslinya kelompok ttd. kepala bagianjhukum, jabatan fungsional muhamad nur aziz properti angan, pertanian, peternakan, dan perikantanian dan pangan, merumuskan kebijakan teknis urusan pangan, pertanian, peternakan, dan perikanan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku, cc. mengoordinasikan dan mengarahkan pengelolaan keuangan, pengelolaan barang serta urusan umum dan kepegawaian dinas pertanian dan pangan,bidang pangan, pertanian, peternakan, dan perikanan, menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya lahan, pemanfaatan air irigasi, perlindungan tanaman pangan, pertanian, peternakan, perikanan, dan pangan serta pelestarian plasma nutfah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, menyusun rencana kebutuhan serta evaluasi ketersediaan sarana produksi pertanian, antaranya pupuk dan pestisida, menyelenggarakan sosialisasi informasi pertanian, pembinaan bimbingan pertanian, dan bimbingan sarana usaha pertanian, melaksanakan pengawasan peredaran obat hewan serta penyebaran dan pengembangan ternak, menetapkan kebijakan dalam pemberian izin usaha peternakan, izin usaha obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer izin produksi bibit, izin usaha rumah potong hewan, melaksanakan pengawasan produksi dan penggunaan mutu pakan dan bahan baku konsentrat, il. melaksanakan pembinaan peningkatan produksi ikan dan melaksanakan kebijakan pembangunan perikanan, mengendalikan upaya peningkatan kualitas pelayanan, pengawasan mutu, dan keamanan, serta pencegahan dan penanggulangan masalah bidang ketahanan pmberikan perizinan nonperizinan yang masih menjadi kewenangannya serta bertanggung jawab atas pengelolaan pendapatan yang bersumber dari retribusi baik yang sudah dilimpahkan kewenangannya maupun yang masih menjadi kewenangannyatanian dan pangan, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dinas pertanian dan ptanian dan ptanian dan pangan, cc. mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan tahunan dinas pertanian dan ptanian dan ptanian dan pangtanian dan pangan, melaksanakan penyusunan program dan kegiatan tahunan dinas pertanian dan pangtanian dan pangan, melaksanakan tertib administrasi pertanggungjawaban keuangan dinas pertanian dan pangan, melaksanakan penyusunan laporan keuangan dinas pertanian dan pangan, melaksanakan penyusunan laporan kinerja dinas pertanian dan pangan, melaksanakan penyusunan laporan akuntabilitas dinas pertanian dan pangan, menyusun bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program kegiatan dinas pertanian dan pangtanian dan pangan, melaksanakan ketatausahaan barang milik daerah lingkup dinas pertanian dan pangan, melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian lingkup dinas pertanian dan pahanan pangan tugas kepala bidang ketahanan puraian tugas: menyusun rencana program dan kegiatan bidang ketahanan pangan, menganalisis dan mengkaji data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis ketahanan pangan, mengolah dan menganalisis data upaya peningkatan kualitas pelayanan bidang ketahanan pangan, melaksanakan identifikasi potensi sumber daya dan produksi pangan serta keragaman dan mutu konsumsi pangan masyarakat, melaksanakan identifikasi cadangan pangan masyarakat dan pemberdayaan kelembagaan petani dalam rangka ketahanan pangan, melaksanakan identifikasi kelompok rawan pangan, mengoordinasisanakan identifikasi infrastruktur distribusi pangan, mengoordinasikan pemantauan dan pengumpulan informasi harga pangan, mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan produk pangan masyarakat, menganalisis data dan informasi ketahanan pangan kota, il. melaksanakan promosi pengembangan bahan pangan lokal dan makanan tradisional, melaksanakan gerakan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber pangan wilayah, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang ketahanan pahanan pangan, melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. subkoordinator ketersediaan dan distribusi pangan tugas subkoordinator ketersediaan dan distribusiersediaan dan distribusi pangan. uraian tugas menyusun rencana program dan kegiatan subkoordinator ketersediaan dan distribusi pangan, menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis ketersediaan dan distribusi pangan, menyiapkan data identifikasi cadangan pangan masyarakat dan pemberdayaan kelembagaan petani dalam ketahanan pangan, menyusun bahan pembinaan dan pengembangan cadangan pangan masyarakat dan diversifikasi pangan, melaksanakan pemantauan dan pengumpulan informasi harga dan pasokan pangan, menyiapkan data identifikasi infrastruktur distribusi pangan, melaksanakan penyiapan bahan penyusunan data ketersediaan pangan (neraca bahan makanan), menyiapkan data informasi bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi serta ketahanan dan kerentanan pangan, menyusun bahan pendampingan bidang ketersediaan, distribusi, harga, cadangan, dan kerawanan pangan serta sumber daya ketahanan pangan lainnya, j . melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan subkoordinator ketersediaan dan distribusitersediaan dan distribusi pangan, melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. subkoordinator konsumsi dan keamanan pangan tugas subkoordinator konsumsi dan keamanannsumsi dan keamanan pangan. uraian tugas menyusun rencana program dan kegiatan subkoordinator konsumsi dan keamanan pangan, menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis konsumsi dan keamanan pangan. menyusun bahan perhitungan analisis konsumsi pangan, mempersiapkan bahan promosi konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman b2sa) berbasis sumber daya lokal, menyiapkan data identifikasi dan pengembangan pangan lokal, menyusun bahan pembinaan dan pelatihan teknologi pengolahan pangan lokal sumber daya wilayah, menyusun bahan pembinaan optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga, menyusun bahan pembinaan dan pengawasan mutu serta keamanan produk pabrikan skala kecil rumah tangga dan produk pangan segar, menyusun bahan penyuluhan mutu dan keamanan pangan lingkungan sekolah, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan subkoordinator konsumsi dan keamananonsumsi dan keamanan pangan, melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. nama jabatan kepala bidang pertanian tugas kepala bidang pertanuraian tugas menyusun rencana program dan kegiatan bidang pertanian, menganalisis dan mengkaji data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pertanian, cc. menyusun kajian rekomendasi permohonan izin nonperizinan bidang pertanian, mengawasi dan mengendalikan pengembangan prasarana dan sarana pertanian, tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan, mengoordinasikan penyebarluasan informasi tentang peningkatan pelayanan bidang pertanian, menyusun konsep kajian penerapan teknologi anjuran bidang pertanian, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang pertantanotarasarana dan sarana pertanian tugas subkoordinator prasarana dan sarana pertan dan sarana pertanian. uraian tugas menyusun rencana program dan kegiatan subkoordinator prasarana dan sarana pertanian, menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis prasarana dan sarana pertanian, menyusun bahan bimbingan teknis, pendampingan, dan supervisi pembiayaan bidang pertanian, melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program penyuluhan pertanian, menyusun bahan analisis data lahan, jalan usaha tani, dan jaringan irigasi tersier, menyusun bahan analisis data pupuk, pestisida, alat dan mesin pertaninyusun bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air, menyusun bahan pengawasan peredaran dan pendaftaran pupuk, pestisida, alat, dan mesin pertanian, menyusun bahan pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia serta usaha penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha pertanian, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan subkoordinator sarana dan prasarana pertani dan sarana pertanian, melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. subkoordinator tanaman pangan dan hortikultura tugas subkoordinator tanaman pangan dan hortikulturanaman pangan dan hortikultura. uraian tugas menyusun rencana program dan kegiatan subkoordinator tanaman pangan dan hortikultura, menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis tanaman pangan dan hortikultura, melaksanakan penyiapan bahan penyusunanyusun bahan pelatihan dan bimbingan penerapan teknologi pertanian bidang tanaman pangan dan hortikultura, melakukan pengendalian dan penanggulangan hama dan penyakit tanaman, melaksanakan pelestarian pengelolaan plasma nutfah pertanian, menyusun bahan pencegahan serangan organisme pengganggu tumbuhan opt), menginventarisasi kerusakan tanaman akibat bencana alam dan perubahan iklim, menyusun bahan pelatihan dan bimbingan panen, pasca panen, dan pemasaran hasil pertanian, menyusun bahan rekomendasi izin usaha pertanian, menyusun bahan prognosis luas tanam, luas panen, dan produksi. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan subkoordinator tanaman pangan dan hortikulturanaman pangan dan hortikultura, melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. nama jabatan kepala bidang peternakan dan perikanan tugas kepala bidang peternakan dan perikanuraian tugas menyusun rencana program dan kegiatan bidang peternakan dan perikanan, menganalisis dan mengkaji data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknisupaya pelayanan bidangproduksi pembibitan ternak, pembenihan ikan, kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner, melaksanakan pelatihan, bimbingan, dan penyuluhan produksi dan pemasaran peternakan dan perikanan, menyusun konsep kajian rekomendasi izin usaha peternakan dan perikanan, melaksanakan bimbingan penerapan standar teknis dan sertifikasi pembibitan ternak, pembenihan ikan serta produk peternakan dan perikanan, melestarikan sumber daya genetik dan plasma nutfah hewan, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang peternakan danternakan dan perikanan, melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. subkoordinator peternakan tugas subkoordinator peternternakan. uraian tugas: menyusun rencana program dan kegiatan subkoordinator peternakan, menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis peternakan, menyusun bahanpengendalian, penyediaan, dan peredaran bibit ternak, menyiapkan data inseminasi buatan dan registrasi ternak, menyusun bahan pelatihan, bimbingan, dan penyuluhan produksi dan pemasaran peternakan, menyusun bahan bimbingan, pengawasan produksi, serta penggunaan pakan, bahan baku pakan lokal dan hijauan pakan ternak, menyusun bahan penyakit zoonosis dan penanggulangan wabah, menyusun bahan pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan tentang kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan, menyusun bahan pengawasan, pemeriksaan, pembinaan terhadap mutasi dan lalu lintas ternak, serta pemberian rekomendasi pengeluaran dan pemasukan hewan dan dari luar daerah luar negeri, j . menyusun bahan pemberian perizinan pengecer obat hewan dan bimbingan, pemantauan, dan pengawasan peredaran obat hewan, menyusun bahan pembinaan dan pengawasan usaha pemotongan hewan unggas serta melaksanakan pengawasan kesehatan dan pemotongan hewan pada hari raya keagamaan, il. melaksanakan pemeriksaan dan pembinaan sanitasi dan hygiene lingkungan usaha peternakan, menyusun bahan rekomendasi terkait pemberian surat keterangan tentang pengawasan peredaran dan lalu lintas bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan, melaksanakan pembinaan dan pemantauan sumber daya genetik dan plasma nutfah hewan, oo. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan subkoordinator peternakternakan, melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. nama jabatan kepala seksi perikanan tugas kepala seksi perikikanan. uraian tugas menyusun rencana program dan kegiatan seksi perikanan, menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis perikanan, menyusun bahan bimbingan dan pengawasan penyebaran dan pengembangan ikan, mutu pakan, dan bahan baku pakan ikan serta penggunaan pupuk dan pakan ikan tingkat pembudidaya ikan, menyusun bahan bimbingan penerapan pengelolaan budidaya perikanan, teknis pengelolaan sumber air dan air irigasi untuk budidaya ikan, menyusun bahan penelitian, membuat peta, dan menyusun laporan penyakit ikan serta pengamatan, penyidikan, dan pemberantasan penyakit ikan, menyusun bahan pelatihan dan penyuluhan bidang perikanan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia perikanan, menyiapkan data pemantauan peredaran produksi perikanan serta melaksanakan prakiraan dan perhitungan produksi hasil perikanan, menyusun bahan rekomendasi pemberian izin usaha pembudidayaan ikan air tawar, menerapkan dan menyebarluaskan teknologi pembenihan ikan, penyediaan dan penyaluran benih ikan yang bermutu, pengawasan peredaran mutu benih, serta bimbingan dan pelayanan izin produksi benih ikan, menyusun bahan pembinaan mutu dan pengolahan, pengelolaan unit pengolahan, serta pemasaran hasil perikanan, menyusun bahan promosi dan pengembangan akses pasar hasil perikanan, menyiapkan data pemantauan analisis dan penyebarluasan informasi pasar perikanan, menyusun bahanbimbingan kelembagaan dan pengembangan pola kerjasama usaha perikanan, menyusun bahanbimbingan penanganan pasca panen dan pengolahan hasil perikanan, oo. melaksanakan pelestarian dan pemantauan sumber daya genetik dan plasma nutfah ikan, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan seksiikanhukum, proyek tanian dan pangan merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian, pangan, peternakan,tanian dan pahanan pangan, bidang pertanian, bidang peternakan dan perikanan, membawakan seksi perikanan, kelompok jabatan fungsional, dan upttanian dan ptanian dan ptanian dan pangtanian dan pangtanian dan ptanian dan ptanian dan ptanian dan pangan dinas pertanian dan pangan bertugas membantu walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian, pangan, peternakan, dantanian dan pangan menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan bidang pertanian, pangan, peternakan, dan perikanan, pelaksanaan kebijakan bidang pertanian, pangan, peternakan, dan perikanan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pertanian, pangan, peternakan, dan perikanan, pengendalian administrasi kesekretariatan dinas pertanian dan ptanian dan pangtanian dan ptanian dan pangan, cc. mengoordinasikan pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan lingkungan dinas pertanian dan pangan, mengoordinasikan pengelolaan keuangan lingkungan dinas pertanian dan ptanian dan pangan, mengoordinasikan pengelolaan administrasi kepegawaian lingkungan dinas pertanian dan ptanian dan pangan, mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja lingkungan dinas pertanian dan pangan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi,tanian dan ptanian dan pangan. bagian ketiga bidang ketahanan pangan bidang ketahanan pahanan pangan, mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan bidang ketahanan pangan, cc. pelaksanaan kegiatan bidang ketahanan pangan, dan pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan bidang ketahanan pangtahanan pketersediaan dan distribusi pangan, dan subkoordinator konsumsi dan keamanan panganndalian pencemaran lingkungan dan konservasi sumber daya alam. bidang pengendalian pencemaran lingkunganpelaksanaan kegiatan bidang pengendalian pencemaran lingkungan dan konservasi sumber daya alam, dan pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan bidang pengendalian pencemaran lingkungan dan konservasi sumber daya alam. susunan organisasindalian pencemaran lingkungan dan konservasindalian pencemaran lingkungan dan konservasi sumber daya alam. subkoordinator sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: subkoordinator penataan dan perizinan lingkungan hidup, subkoordinator pengawasan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, dan subkoordinator penanggulangan pencemaran lingkungan dan konservasianganan persamaan bidang pengelolaan dan penanganan persam. bidang pengelolaan dan penanganan persamdan penanganan persamaan, mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan bidang pengelolaan dan penanganan persamaan, pelaksanaan kegiatan bidang pengelolaan dan penanganan persamaan, dan pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan bidang pengelolaan dan penanganan persamaan. susunan organisasi bidang pengelolaan dan penanganan persamdan penanganan persamdan penanganan persamaan. subkoordinator sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: subkoordinator pengelolaan sampah, dan subkoordinator penanganan samptamanan dan pemakaman bidang pengelolaan pertamanan dan pemakaertamanan dan pemakaman. bidang pengelolaanpertamanan dan pemakaman, mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan bidang pengelolaan pertamanan dan pemakaman, pelaksanaan kegiatan bidang pengelolaan pertamanan dan pemakaman: dan pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan bidang pengelolaan pertamanan dan pemakaman. susunan organisasi bidang pengelolaan pertamanan dan pemakapertamanan dan pemakapertamanan dan pemakaman. subkoordinator sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: subkoordinator pengelolaan pertamanan, subkoordinator dekorasi taman: dan subkoordinator pengelolaan pemakalingkungan hidup menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan dinas lingkungan hidup maupun antarunit perangkat daerah. setiap pimpinan dan unit organisasi pada dinas lingkungan hiduplingkungan hiduplingkungan hidulingkungan hidup maupun lingkup pemerintah daerah. bab vii kepegawaian kepala dinas lingkungan hidup merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau setara jabatan eselon ib. sekretaris pada dinas lingkungan hidup merupakan jabatan administrator atau setara jabatan eselon ia. kepala bidang pada dinas lingkungan hidup merupakan jabatan administrator atau setara jabatan eselon ib. kepala subbagian pada dinas lingkungan hidup merupakan jabatan pengawas atau setara jabatan eselon va. kepala upt pada dinas lingkungan hiduplingkungan hidup merupakan jabatan pengawas atau setara jabatan eselon vb. subkoordinator pada dinas lingkungan hidup merupakan jabatan fungsional. selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan pada dinas lingkungan hidulingkungan hidulingkungan hidupagan susunan organisasi dinas lingkungan hidup kepala dinas sekretariat subbagian subbagian subbagian kelompok program keuangan umum dan jabatan kepegawaian fungsional bidang bidang pengendalian bidang bidang tata pencemaran lingkungan pengelolaan dan pengelolaan dan konservasi sumber penanganan pertamanan dan lingkungan daya alam persamaan pemakamalinan sesuai dengan aslinya walikota magelang, kepala) bagianhukum, upt ttd. deg fa)lingkungan hiduplingkungan hidup, merumuskan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup, menyelenggarakan perizinan nonperizinan bidang lingkungan hidup, memberikan rekomendasi pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran peraturan bidang lingkungan hidup, mengendalikan penanganan sengketa lingkungan bidang pencemaran lingkungan dan pengelolaan lingkungan hidup, menyelenggarakan kerja sama dan kemitraan dengan pihak lain bidang lingkungan hidup, menetapkan dan meng: merumuskan surat keputusan kelayakan lingkungan pada kegiatan yang wajib analisis mengenai dampak lingkungan amdal), menetapkan rekomendasi kelayakan lingkungan untuk kegiatan yang wajib upaya pengelolaan lingkungan hidup upaya pemantauan lingkungan hidup ukl upl), mengesahkan surat pernyataan pengelolaan lingkungan spl),il. 'mengoordinasikanendalikan pengelolaan persamaan meliputi sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga dan sampah spesifik yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun lb3), melaksanakan perencanaan dan pemeliharaan serta penataan taman kota, pemrograman dekorasi dan lampu hias taman kota, serta pengelolaan pemakaman umumlingkungan hiduplingkungan hidup, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dinas lingkungan hiduplingkungan hiduplingkungan hidup, mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan tahunan dinas lingkungan hidup, mengoordinasikan penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran dinas lingkungan hiduplingkungan hiduplingkungan hiduplingkungan hidup, menyiapkan bahan dan mengoordinasikan penyusunan laporan akuntabilitas dinas lingkungan hidup, melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data sesuai dengan tugas dan fungsi dinas lingkungan hiduplingkungan hiduplingkungan hidup, melaksanakan pengendalian dan verifikasi keuangan lingkup dinas lingkungan hidup, menyiapkan bahan penyusunan laporan keuangan dinas lingkungan hiduplingkungan hidup, melaksanakan ketatausahaan dan pemeliharaan barang milik daerah lingkup dinas lingkungan hidup, melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian lingkup dinas lingkungan hidup, memproses administrasi usulan angka kredit bagi tenaga fungsional lingkup dinas lingkungan hiduptata lingkungan tugas kepala bidang tata lingkutata lingkungan, menganalisis dan mengkaji data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan tata lingkungan, cc. mengoordinasikan penyelenggaraan pemetaan isu pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, mengoordinasikan pengawasan dan pengendalian sumber pencemaran air dan udara, menyela penyusunan dan pelaksanaan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup apple), mengoordinasikan penyusunanyela pelaksanaan penentuan daya dukung, daya tampung, dan status lingkungan hidup, mengoordinasikan penyusunan dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah dikplhd), mengoordinasi, disinsentif, pendanaan lingkungan hidup), j . mengoordinasikan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam, mengoordinasikan penyusunan profil emisi gas rumah kaca grk) dan kualitas lingkungan hidup, il. mengoordinasikan operasional laboratorium lingkungan, mengkaji data dan informasi bahan kerja sama dan kemitraan dengan pihak lain dalam pengelolaan lingkungan hidup, mengkaji dan menganalisis bahan pengendalian pencemaran air, oo. mengoordinasikan pemantauan kualitas udara ambien dan emisi sumber tidak bergerak, merumusmonitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang tata lingkungan hidup, melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas kegiatan bidang tata lingkungan hiduperencanaan dan kajian dampak lingkungan hidup tugas subkoordinator perencanaan dan kajian dampakkajian dampakrencanaan dan kajian dampak lingkungan hidup, menyusun data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan kajian dampak lingkungan hidup, menyelenggarakan pemetaan isu pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, menyelenggarakan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air dan udara, menyusun rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup apple), melaksanakan kegiatpengesahan, koordinasientukan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, melaksanakan penyusunan dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah dikplhd), j . melaksana disinsentif, pendanaan lingkungan hidup), menyelenggarakan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam, il. menyusun bahan penyusunan profil emisi grk gas rumah kaca), menyelenggarakan operasional laboratorium lingkungan, menyusun bahan kerja sama dan kemitraan dengan pihak lain dalam pengelolaan lingkungan hidup, oo. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan subkoordinator perencanaan dan kajian dampakencanaan dan kajian dampakinventarisasi data dan informasi lingkungan hidup tugas subkoordinator inventarisasi data dan informasiventarisasi data dan informasi lingkungan hidupinventarisasi data dan informasi lingkungan hidup, menyusun data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis inventarisasi data dan informasi lingkungan hidup, menyiapkan bahan penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup, melaksanakan pengawasan dan pengendalian pencemaran air, kualitas udara, dan pencemaran udara, menyusun bahan perumusan pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air serta penetapan kelas air sesuai dengan peruntukannya, menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis pengendalian pencemaran air, menyusun bahan pelaksanaan bimbingan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian pencemaran air, melaksanakan pemantauan kualitas udara ambien dan emisi sumber tidak bergerak, menyusun bahan perumusinventarisasi data dan informasi lingkungan hidupinventarisasi data dan informasindalian pencemaran lingkungan dan konservasi sumber daya alam tugas kepala bidang pengendalian pencemaran lingkungan dan konservasi sumber daya alamanalisis dan mengkaji data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian pencemaran lingkungan dan konservasi sumber daya alam, mengkaji data dan informasi sebagai bahan rekomendasi perizinan nonperizinemetaan sumber penghasil limbah bahan berbahaya dan beracun, mengkaji data dan informasi sebagai bahan pengelolaan dan pengendalian bahan berbahaya dan beracun b3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (lb3), mengoordinasikan melaksanakan kemitraan dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, mengkaji data dan informasi sebagai bahan penilaian dan pemeriksaan terhadap dokumen lingkungan (amdal, ukl upl dan spl), menyela kegiatan penanganan sengketa lingkungan bidang pencemaran lingkungan dan penegakan hukum lingkungan, mengendalikan kegiatgoordinasikan pembinaan pengembangan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup dan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, mengoordinasiil. menyiapka: merumuskmelaksanakan monitoring dan evaluasioo. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas kegiatan bidang pengendalirizinan lingkungan hidup tugas subkoordinator penataan dan perizinantaan dan perizinanataan dan perizinan lingkungan hidup, menyusun data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis penataan dan perizinan lingkungan hidup, menyelenggarakan pengendalian izin lingkungan serta izin perlindungan dan pengelolaan, melaksanakan pemetaan sumber penghasil limbah bahan berbahaya dan beracun, melaksanakan pengelolaan dan pengendalian bahan berbahaya dan beracun (b3), limbah bahan berbahaya dan beracun (lb3). melaksanakan kemitraan dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan subkoordinator penataan dan perizinan lingkungan hidutaan dan perizinangawasan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup tugas subkoordinator pengawasingkatan kapasitaspeningkatan kapasitas lingkungan hidup, menyusun data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pengawasan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, melaksanakan penanganan sengketa lingkungan bidang pencemaran lingkungan dan penegakan hukum lingkungan, melaksanakyusun bahan dan menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidupingkatan kapasitasanggulangan pencemaran lingkungan dan konservasi sumber daya alam tugas subkoordinator penanggulangan pencemaran lingkungan dan konservasi sumber daya alagulanggulangan pencemaran lingkungan dan konservasi sumber daya alam, menyusun data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis penanggulangan pencemaran lingkungan dan konservasi sumber daya alam, melaksanamelaksanakan penyusunan profil keanekaragaman hi, menyusun bahan pembinaan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, melaksanakan inventarisasi karakteristik dan kondisi ekosistem: menyusun bahan penetapan indeks efektivitas pengelolaan kawasan konservasi untuk pengendalian dan pengawasan keanekaragaman hi, melaksanakan koordinasi dan kerja sama kemitraan dalam pengelolaan kawasan kehati dan kawasan esensial, menyusun bahj . menyusu, melaksanakan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, il. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan seksi penanggulanganggulangan pencemaran lingkungan dan konservasi sumber daya alamlingkungan hidup merupakan perangkat daerah yang melaksanakanlingkungan hiduptata lingkungan, bidang pengendalian pencemaran lingkungan dan konservasi sumber daya alam, bidang pengelolaan dan penanganan persamaan, nama jabatan kepala bidang pengelolaan dan penanganan persamaan tugas kepala bidang pengelolaan dan penanganan persamdan penanganan persamaan, menganalisis dan mengkaji data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis dalam bidang pengelolaan dan penanganan persamaan meliputi teknologi, pembpimpinan, pemanfaatan kembali, pendaran ulang sampah, pemilahan pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah serta pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah, mengkaji data dan informasi sebagai bahan perencanaan, pembinaan dan pengendalian serta pengembangan pelayanan tempat pengelolaan sampah akhir tps), mengoordinasikan pengelolaan persamaan meliputi pembpimpinan, pemanfaatan kembali, pendaran ulang, pengumpulan pemilahan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah tempat pengelolaan sampah akhir tps), mengoordinasikan dalamoordinasikan pelaksanaan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana penanganan sampah, melaksanakgoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan kerja sama terhadap kelompok masyarakat dalam penanganan sampahrsamaan, menyelenggarakan pengelolaan limbah padat serta daur ulangnya untuk dapat dimanfaatkan dan mempunyai nilai tambah, mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan sampah spesifik yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun lb3) dari permukiman, il. mengoordinasimonitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang pengelolaan dan penanganan persamadan penanganan persamaan, oo.gelolaan sampah tugas subkoordinator pengelolasampah, menyusun data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan sampah meliputi pembpimpinan, pemanfaatan kembali, pendaran ulang, pengumpulan pemilahan, pengolahan, pengangkutan residu sampah, dan pemrosesan akhir sampah, menyusun data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan sampah spesifik mengandung lb3 meliputi pembpimpinan, pendaran ulang, pengumpulan pemilahan, dan pengangkutan sampah spesifik mengandung lb3 fasilitas pengelolaan sampah spesifik, menyusun rencana target dan pengembangan program pengurangan dan penanganan sampah serta prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu, melaksanakan evaluasi sarana dan prasarana pengelolaan sampah, melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persamaan tpa test spa test 3r, melaksanakan koordinasi dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persamaan tpa test spa test 3r, menyusun kajian pengembangan teknologi dan investasi dalam usaha pengelolaan sampah serta pengembangan sistem dan pengelolaan persamaan, menyusun bahan koordinasi dalam merumuskan kebijakan pengelolaan persamaan dengan perangkat daerah dan instansi terkait: j . menyusun bahyusun bahan pemrosesan teknis pemberian rekomendasi perizinan non perizinan bidang persamaan, melaksanakan pengumpulan pemilahan sampah spesifik mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun lb3) dari permukiman dan bekerjasama dengan badan usaha yang memiliki izin untuk pengolahan lebih lanjut, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah dengan pemerintah provinsi dan perangkat daerah terkait dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan atau penimbunan, melaksanakan sosialisasi dan pendampingan dalam pengelolaan sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga dan sampah spesifik mengandung lb3 dari permukiman yang meliputi pembpimpinan, pemanfaatan kembali, pendaran ulang, dan pemilahan pengumpulan, oo. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan subkoordinator pengelolasampah, dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. subkoordinator penanganan sampah tugas subkoordinator penangananan sampahanan sampah, menyusun data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis penanganan sampah meliputi pengumpulan dan pengangkutan sampah tempat pengelolaan sampah akhir tps), melaksanakan pengumpulan sampah perkotaan, melaksanakan pengangkutan sampah dari transfer depo tempat pengelolaan sampah akhir tps), memantau, mengevaluasi, dan menganalisa data sampah yang terangkut, transportasi, peralatan, dan sarana prasarana penanganan sampah, menyusun bahan dan melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana penanganan sampah skala kota, melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana penanganan persamaan tpa test spa tps transfer depo, melaksanakan koordinasi dalam pemeliharaan sarana dan prasarana kerja guna menunjang program kebersihan kota, melaksanapembinaan dan kerja sama terhadap kelompok masyarakat dalam penanganan sampah, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan subkoordinator penangannganan sampahlolaan pertamanan dan pemakaman tugas kepala bidang pengelolaan pertamanan dan pemakamanan, pengelolaan jalur hijau dan dekorasi taman sertapertamanan dan pemakaman, menganalisis dan mengkaji data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan pertamanan, jalur hijau dan dekorasi taman serta pemakaman dengan mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi bidang ruang terbuka hijau kotangelolaan pertamanan dan pemakaman, melaksanakanpengelolaan pertamanan, melaksanakan perencanaan penataan taman kota sebagai elemen penunjang keindahan kota dengan memperhatikan aspek hortikultura, estetika, dan arsitekturalngoordinasikan pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemeliharaan pertamanan, jalur hijau, d, jalur hijau dan dekorasi taman kota, mengoordinasikan pemberian bantuan teknis bidang pertamanan, jalur hijau dan dekorasi kota kepada kecamatan, kelurahan, serta kelompok masyarakat kota, melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh tahapan pengembangan pertamanan, jalur hijau dan dekorasi taman kota, j . mengoordinasikan dan menyela perencanaan, penataan dan pemeliharaan pemakaman umum kota sesuai dengan peraturan perundang undangan agar berjalan efektif: mengoordinasikan pengelolaan pemakaman umum kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, il. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang pengelolaan pertamanan dpertamanan dan pemakaman: dan oo. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. subkoordinator pengelolaan pertamanan tugas subkoordinator pengelolaan pertamtamanan. uraian tugas: menyusun rencana program dan kegiatan subkoordinator pengelolaan pertamanan, menyusun data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan pertamanan, cc. menyusun bahan pemrosesan teknis pemberian rekomendasi perizinan nonperizinan sesuai dengan bidangnya, menyusun bahan kebijakan mengenai pengembangan pertamanan dan jalur hijau dengan mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi, bidang ruang terbuka hijau perkotaanruang terbuka hijau rth) kota yang meliputi pertamanan dan jalur hijau, melaksanakan penataan taman taman kota sebagai elemen penunjang keindahan kota dengan memperhatikan aspek hortikulturalaksanakan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemeliharaan pertamanan dan jalur hijau dan jalur hijau kota, melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh tahapan pengembangan pertamanan dan jalur hijau kotrtamanrtamanan, dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. bidang pengelolaan pertamanan dan pemakaman, kelompok jabatan fungsionallingkungan hiduplingkungan hiduplingkungan hiduplingkungan hidulingkungan hidup dapat dibentuk upt. upt sebagaimana dimaksud pada dibagi dalam (dua) klasifikasi sebagai berikut: subkoordinator dekorasi taman tugas subkoordinator dekorasi tekorasi taman. uraian tugas: menyusun rencana program dan kegiatan subkoordinator dekorasi taman, menyusun data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan dekorasi taman kota, menyusun bahan pemrosesan pemberian rekomendasi teknis perizinan nonperizinan sesuai bidangnyasesuai dengan bidangnya, melaksanakan penataan dekorasi taman kota dengan elemen penunjang keindahan kota yang memperhatikan aspek artistik visual dan arsitektural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan agar berjalan efektif, melaksanakan pengembangan dekorasi pertamanan dan jalur hijau, melaksanakan pembangunan, pengembangan, pengelolaan, dan pemeliharadekorasi taman kota, melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh tahapan pengembangan dekorasi taman kota, j . melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan subkoordinator dekorasi tamekorasi taman, dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. subkoordinator pengelolaan pemakaman tugas subkoordinator pengelolaan pemakpemakaman, menyusun data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan pemakaman umum kota, melaksanakan pengelolaan pemakaman umum kota meliputi penataan dan pemeliharaan sesuai dengan peraturan perundang undangan, menyusun data penetapan jumlah maksimal makam dalam satu areal pemakaman umum kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan agar pelayanan berjalan dengan efektif: menyusun bahan pemrosesan pemberian rekomendasi teknis perizinan nonperizinan sesuai dengan bidangnymakaage prajnajati, sh., nip.lingkungan hidup dinas lingkungan hiduplingkungan hidupngendalian administrasi kesekretariatan dinas lingkungan hiduplingkungan hiduplingkungan hidup, perumusan kebijakan teknis bidang program, keuangan serta umum dan kepegawaian lingkungan dinas lingkungan hidup, cc. mengoordinasikan pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan lingkungan dinas lingkungan hidup, mengoordinasikan pengelolaan keuangan lingkungan dinas lingkungan hiduplingkungan hidup, mengoordinasikan pengelolaan administrasi kepegawaian lingkungan dinas lingkungan hiduplingkungan hidup, mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja lingkungan dinas lingkungan hidup, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kesekretariatan dinas lingkungan hiduplingkungan hiduplingkungan hidupbagian ketiga bidang tata lingkungan bidang tata lingkuata lingkungan, mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan bidang tata lingkungan, cc. pelaksanaan kegiatan bidang tata lingkungan, dan pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan bidang tata lingkungtata lingkuata lingkungan. subkoordinator sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: subkoordinator perencanaan dan kajian dampak lingkungan hidup, subkoordinator inventarisasi data dan informasi lingkungan hidupewenangandan sebagai pemberian kewenangan kepada daerah kabupaten barito kuala yangmaka daerah diberi keleluasaan dalam menyelenggarakan pemerintahan sertawenperaturan daerah kabupaten barito kuala tentang kewenangan daerah. bab ketentuan umum menetapkanyang diserahkan daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomarito kuala. bab kewenangan kabupaten barito kuala urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten barito kuala.pendidikan, b.kesehatan, cc. pekerjaan umum dan penataan ruang,barito kualbarito kuala adalah: urusan pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kabupaten, urusan pemerintahan yang penggunanya dalam daerah kabupaten, urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalamkabupaten. urusan pemerintahan konsumen yang menjadi kewenangan daerah kabupaten diselenggarakan sendiri oleh daerah kabupaten atau dapat ditugaskan sebagian pelaksanaannya kepada desa. penugasan oleh daerah kabupatenapabila ternyata pemerintah kabupaten barito kuala tidak atau belum dapat melaksanakannya sendiri, pelaksanaannya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan pemerintah daerah kabupaten atau pemerintah daerah propinsi atau menyerahkan kewenangan tersebut kepada propinsi. pelaksanaan kewenangan melalui kerjasama atau penyerahan pemerintah propinsi didasarkan kepada keputusan kepala daerah dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah. pemerintah kabupaten dapat meminta kembali kewenangan yang sudah diserahkan kepada pemerintah propinsi, apabila telah dipandang mampu untuk melaksanakan sendiri. pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud padwen lembaran daerah kabupaten barito kuala tahun nomor nomor registrasiumum untuk melaksanakan ketentuan undang undang nomor tahun maka perlu membentuk peraturan daerah kabupaten barito kuala tentang kewenangan daerah guna menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangkasalinan sbl hak al, ba dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati nunukan, menimbang: bahwa filosofi penyelenggaraan otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk menyelesaikan masalah masalah dibidang hukum pertanahan daerah, bahwa masalah pertanahan yang menjadi persoalan masyarakat berkaitan dengan hak tanah kolektif hak ul) yang miliki oleh masyarakat hukum adat yang diakui sebagai asal usul kesatuan masyarakat hukum perlu dilindungi keberadaannya oleh pemerintah kabupatekabupaten nunukagakuhak komunal atas tanah masyarakat hukum adat dan masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu lembar negara republik indonesia tahun nomor dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten nunukan dan bupati nunukan, memutuskan menetapkan perubahan atas peraturan daerah nomor tahun tentang hak hul kabupaten nunukan beberapa ketentuan dalam peraturan daerah kabupaten nunukan nomor tahun tentang hak masyarakat hukum adat kabupaten nunukan lembaran daerah kabupaten nunukan tahun nomor diubah sebagai berikut ketentuan angka angka angka angka dan angka diubah sebagai berikut dalam peraturan daerah iniystem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, social, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun. hak dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, (untuk selanjutnya disebut hak ul),peta dasar pendaftaran adalah peta yang memuat titik titik dasar teknik dan unsur unsur geografis, seperti sungai, jalan, bangunan, dan batas fisik bidang bidang tanah. ketentuan bab diubah sehingga berbunyi sebagai berikut bab azas (l) azas utama tanah bersifat tetap berdasarkan filosofi dan adat masyarakat kabupaten nunukan azas pemanfaatan tanah adalah manfaat yang sebesar besarnya untuk kepentingan masyarakat adat, berkeadilan dan bertanggung jawab. azas patrilineal yang merupakan hak pewaris tanah yang berlaku dalam suatu kekerabatan menurut garis keturunannya. ketentuan bab diubah sehingga berbunyi sebagai berikut bab iii kriteria masyarakat hukum adat dan subjek hak bagian kesatu kriteria masyarakat hukum adat kriteria masyarakat hukum adat adalah masyarakat masih dalam bentuk paguyuban, ada kelembagaan dalam perangkat penguasa adatnya, ada pranata dan perangkat hukum, yang masih ditaati. pemenuhan seluruh kriteria masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada merupakan syarat keberadaan suatu masyarakat hukum adat. frase bagian pertama bab diubah sehingga berbunyi sebagai berikut bab kriteria keberadaan dan objek hak bagian kesatu kriteria keberadaan hak dihapusdaerah kabupaten nunukan tahun nomor norefker, tang lamaperizinan usaha jasa konstruksi dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati padang lawas utaraizinan usaha jasa kontruksi. mengingat undang undang dasar negara republik indonesia tahun194perda suda sukizinan usaha jasa kontruksi kabupaten padang lawas utarakabupaten padang lawasperda sukpadang lawas utaraperda suknyelenggaraan usaha jasa konstruksiperda suk bab izin usaha jasa konstruksi buk yang berdomisili wilayah kabupaten padang lawas utarakepala badan pelayanan perizinan terpaduperda sukbagian ketiga tata cara pemohon mengajukan permohonan kepada bupati kepala badan pelayanan perizinan terpadu. badan pelayanan perizinan terpadperda suk pengurusan ikepala badan pelayanan perizinan terpadu. bab tanda daftar usaha orang perseoranganbadan pelayanan perizinan terpadubab hak dan kewajibantaati ketentuan peraturan perundang undangan, perda sukjasa. tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf diatur dengan peraturan bupati. bab vii penunjukan pejabat penerbit ijuk ijuk dan tiup diterbitkan oleh kepala badan pelayan perizinan terpadu setelah mendapat kajian teknis dari tim teknis. bab viii pelaporan badan pelayanan perizinan terpaduperda sukrda sukda sukcc. pencabutancc.14skb bab ditetapkan gunung tua pada tanggal januari bupati padang lawas utara, ttdtd mendengar siregar, pembina nip. perda suk penjelasan atas peraturan daerah kabupaten padang lawas utara nomor tahun tentang perizinan usaha jasa konstruksi umumpadang lawas utaraemiperda sukperda sukcukupjelas cukupjelas yang dimaksud 'instansi lembaga terkait antara lain asosiasi penyedia jasa, lpnk, akademisi, dan lembaga lainnya. perda sda stuck |
peraturan daerah kabupaten kepulauan sulpulauan sulauntuk pengaturan pengujian kendaraan bermotor merupakan salah satu obyek yang dapat dikelola dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah,epulauan sula tentang retribusi pengujian kendelakuan kewajiban melengkapi dan menggunakan sabuk keselamattersebutkepada orang pribadi atau badan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. obyek retribusi adalah pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. subyek retribusi adalah orang atau badan hukum yang mendapatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk pungutan atau pemotongan retribusi tertentu. bab iii pengujian berkala kendaraan bermotor setiap kendaraan bermotor daerah sebelum dioperasikan dijalan harus terlebih dahulu diuji berkala sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, setiap kendaraan bermotor yang telah dinyatakan lulus uji diberikan bukti tanda lulus uji berupa buku uji, plat uji dan tanda samping, masa berlaku uji ditetapkan selama (enam) bulan sekali diukur berdasarkan frekuensi pelayanan pengujian kendaraan bermotor dan jenis kendaraan bermotor. bab prinsip penetapan dan struktur besarnya tarif retribusi (d, biaya pengadaan buku uji, plat uji, kawat, baut segel dan biaya pembuatan tanda samping serta biaya pembinaan. tarif digolongkan berdasarkan jenis jenis kendaraan bermotor, struktur besarnya tarif retribusi pengujian kendar.obatan rp. mobil bus. rp. mobil barang .ikan rp. kendaraan truk. rp. kereta gandengan kereta tempelan ., dalam rangka pengendalian dan pengawasan terhadap kendaraan yang beroperasi dalam daerah kabupaten kepulauan sula, maka wajib retribusi diharuskan melapor dinas perhubungan kabupaten kepulauan sula untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor setiap enam) bulan sekali dan membayar tarif retribusi sebagaimana yang diaturdan tata cara pemungutan wilayah pemungutan retribusi adalah daerah kabupaten kepulauan sulaviii. babalaksanakan dan membayar retribusi pengujian kendaraan bermotor sebelum diberlakukannya peraturan daerah ini masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya. bab xvikag eng peraturan daerah kabupaten sigi nomor tahun tentang pajak hotel dan restoegawai pns) yang ditunjuk selanjutnya bab pajak hotel bagian kesatu nama:objek pajak sebagaimana dimaksud pada adalah fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek cottage), motel, wisma pariwisata, pesanggrahan, losmen, dan rumah penginapan termasukfasilitas telpon, fadikecualikan daridan sejenisnya::, objek pajak restoran adalahjualan makanan dan atau minuman tempat yang disertai dengan fasilitas pengantaran,restoran berlokasi: bab masa pajak, saat pajak terutang dan surat pemberitahuan pajak daerah masa pajak adalah (tiga) bulan kalenderp djdengantensbenar atauabupaten toba samosir nomor tahun tentang retribusi izin trayek dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati toba samosir, menimbang aa. bahwa retribusi izin trayek merupakan salah satu sumber pendapatan daerah bidang perhubungtrayek perlu diatur danmobil penumpang umum adalah setiap kendaraan bermotor yang perlengkapan dengan sebanyak banyaknya (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudinya baik dengan atau tanpa perlengkapan angkutan bagasi yang semata mata dimaksudkan buat pengangkutan orang dan biasanya disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan pembayarangkutan pariwisata adalah kendaraan bermotor yang diberi izin usaha dan izin trayek untuk mengangkut penumpang khusus pariwisata. angkutan khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang, pariwisatasesuai bidang usahanyaatau. tanpa perlengkapan pengangkutan barang semata mata buat pengangkutan orang dan biasanya dipergunakanroda tiga umum adalah kendaraan bermotor roda tiga seperti baca dan lain sejenisnya yang dimaksudkan buat pengangkutan orang dan disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan pembayaran. izin operasi adalah izin yang dimiliki oleh angkutan pariwisata dan becak bermotor untuk beroperasi daerah. izin operasi masuk keluar daerah adalah izin operasi harian memasuki keluar daerah yang dimiliki setiap kendaraan angkutan barang dan angkutan khusus yang berdomisili luar daerah kabupaten toba, untuk beroperasi daerah, yang melekat pada kendaraan barang atau angkutanabupaten toba samosir, harus mempunyai izin trayek dan dapat melayani proyeknya setelah mendapat izin dari bupatidalam rangka pengendalian, pengawasan dan pembinaan izin trayek dilakukan daftar ulang setiap (satu) tahun sekali. perusahaan yang mengalihkan kepemilikan atau mengganti merek usahanya maupun melakukan daftar ulang izin harus memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan yang berlakuetentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin, mengalihkan kepemilikan atau mengganti merek maupun melakukan daftar ulang izin diatur dengan peraturan bupatizin yang diberikan pada suatu trayek, wilayah operasi, jenis kendaraan dan volumepembinaan. bagian keempat struktur dan besarnya tarif retribusi struktur besarnya tarif izin trayek ditetapkan sebagai berikut tarif retribusi izin trayek jenis angkutan tarif 'a. |angkutanorang open rp. .ijintrayek lb. |angkutanorangbus rp. , jintrayek besarnya tarif kartu pengawasan kps) ditetapkan sebagai berikut jenis angkutan tarif1 tahun la. |mobil penumpang rp. , unit tb. (bus rp. unit besarnya tarif kartu pendaftaran angkutan barang ditetapkan sebagai berikut jenis angkutan tariffs tahun |b. angkutan barang roda (enam) sedang |d. angkutan barang roda atau lebih izin trayek insidentil dalam jumlah batas waktu (tujuh) hari dikenakan retribusi sebesar rp. perjalanan pulang pergi: bab iii ketentuan sanksi setiap usaha angkutan yang telah memiliki izin trayek operasional wajib memenuhi plafon armada angkutan dalam trayek yang telah ditetapkan. plafon armada angkutan yang telah ditetapkan dalam izin trayek operasional, apabila tidak dipenuhi akan dikenakan sanksi sebagai berikut: (enampertama: (sembilandua: (sebelastiga, (duabelas) bulan tidak dipenuhi diberikan sanksi pencabutan trayek operasional yang tidak dilayani dipenuhi. kartu pengawasan yang berakhir masa berlakunya (satu) bulan diberikan denda sebesar (lima puluh persen) dari besarnya tarif kartu pengawasan: kartu pengawasan yang berakhir masa berlakunya (dua) bulan diberikan denda sebesar (tujuh puluh lima persen) dari besarnya tarif kartu pengawasan, kartu pengawasan yang berakhir masa berlakunya (tiga) bulan diberikan denda sebesar (seratus persen) dari besarnya tarif kartu pengawasan, armada angkutan yang tidak memiliki kartu pengawasan lebih dari (satu) tahun dikenakan pencabutawilayah pemungutan retribusiatamelayani sekte eda ua. #rah kabupaten toba samosir, ar" manurung lembagaretribusi izin trayekrayekrayekrayektoba samosir tahun nomor |
lelanglelangelangan adalah retribusi atas tempat usaha pelelangan yang secara khususadalah lokasi tempat khusus pelelangitempat pelelangan dipungut retribusi atas pelayanan tempat pelelangan yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah. oby.golongan retribusi retribusi tempat pelelangan termasuk golongan retribusi jasa usaha. bar cara mengukur tingkat penggunaan jasa tingkat penggunaan jasa tempat pelelangan diukur dengan didasarkan jumlah, ukuran dan jenis yang dilelang. bab prinsip,esarnya tarif retribusi tempat pelelangan, ditetapkan sebagai berikut pelelangan ikan ikan eksport rp. . kg ikan lokal rp. . kg pelelangan hasil bumi tanaman pangan hortikultura rp. . kg tanaman perkebunan, kehutanan rp. . kgatur dalam peraturan daerah iniwilayah pemungutan retribusi retribusi tempat pelelangan yang terutang dipungut wilayahmungutan retribusi. keberatan dan banding!u(l),yi tata cara pere 4tali, kepada wajib retribusi paling lama (dua) bulan sejak diterbitkan su' pengembalian sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan.rt" menyderntikan pervelite dhani atau pena uuk hal cabang aan dugaan kang sesuai dengan ketentuan neradurran. perundang undangan. penyidik seneagaimane lina end, pada. memberitahukan, dimulainya nemnyidikuruan menyampaikan hasil pendidikannya kepada penuntut umum meta penyidik pejabat polisi negara republik indonesia, sesuai dengan ketentuan yana dalam lkinaspo undang hukum acara pidana kajayoeay ujan dana kepuasan aan gal atu lela eng mba sea sasa met aura lama fungal bul atau a34 pala aam sei btd ben gain diolah tabel intel dan ambang beer dada tani dan apakan" ara anda yuan peralihan: bara, sad rekat kan kode kihsvcrkaku, retribusi yang masih terutang ebardnckal math man dana hestamtenge phi sis tempat.belelanpon, sanpdaerahpelelang:hhulu, desa balai pinang, desa kuala hilir dam desa kucing lablai pinang, desa kuala hulu, dan desa kucing lababalai pinangkecamatan simpang hulu, desa balai pinang sebagaimana dimaksud pada merupakan desa induk yang setelah pemekaran meliputi dusun balai bekuan, dusun pensiun: dusun kayu bunga, desa kuala hilir sebagaimana dimaksud pada merupakan desa induk yang setelah pemekaran meliputi dusun merahan, dusun melayang, desa kucing laba sebagaimana dimaksud pada merupakan desa induk yang setelah dimekarkan meliputi: dusun laba tengah, dusun laba hilir: desa balai pinang hulu sebagaimana dimaksud pada merupakan hasil pemekaran dari desa balai pinang yang meliputi dusun tempuran, dusun langkah, dusun tiga: dusun belonged dusun kucing bulan. desa kucing kuala sebagaimana dimaksud pada merupakan hasil pemekaran dari desa kuala hilir yang meliputi dusun seimbang, dusun kuala melawi: dusun kucing bulan, desa laba hilir sebagaimana dimaksud merupakan hasil pemekaran dari desa kucing laba yang meliputi dusun kecil dusun kuala laba: bab iii pusat pemerintahan desa pusat pemerintahan desa balai pinang berada dusun balai bekuan. pusat pemerintahan desa kuala hilir berada dusun merahan. pusat pemerintahan desa kucing laba berada dusun laba tengah. pusat pemerintahan desa balai pinang hulu berada dusun tiga. pusat pemerintahan desa kucing kuala berada dusun kucing bulan: pusat pemerintahan desa laba hilir berada dusun kuala laba bab luas wilayah dan jumlah penduduk jl) luas wilayah desa balai pinang penduduk desa balai pinang pada saat pembentukan desa ini berjumlah jiwa. (l) luas wilayah desa kuala hilir penduduk desa kuala hilir pada saat pembentukan desa ini berjumlah jiwa (l) luas wilayah desa kucing laba penduduk desa kucing laba pada saat pembentukan desa ini berjumlah (l) luas wilayah desa balai pinang hulu penduduk desa balai pinang hulu pada saat pembentukan desa ini berjumlah luas wilayah desa kucing kuala jumlah penduduk kucing kuala pada saat pembentukan desa ini berjumlah jiwa. luas wilayah desa laba hilir km. penduduk desa laba hilir pada saat pembentukan desa ini berjumlah bab batas batas desa desa balai pinang memiliki batas batas wilayah sebagai berikut sebelah utara berbatasan dengan desa kuala tengah kecamatan simpang hulu sebelah selatan berbatasan dengan desa balai pinang hulu kec. simpang hulu. sebelah barat berbatasan dengan desa kuala hilir kecamatan simpang hulu. sebelah timur berbatasan dengan desa merasa kecamatan simpang hulu. desa kuala hilir memiliki batassa kampar sebomban kecamatan simpang dua, sebelah barat berbatasan dusun seimbang desa kucing kuala kecamatan simpang hulu, sebelah timur berbatasan dengan dusun pemain desa balai pinang kecamatan simpang hulu, desa kucing laba memiliki batas batas wilayah sebagai berikut sebelah utara berbatasan kecamatan toba kabupaten sanggau, sebelah selatan berbatasan dengan desa kuala hilir kecamatan simpang hulu, sebelah barat berbatasan dengan desa laba hilir kecamatan simpang hulu, sebelah timur berbatasan dengan kecamatan beliau kabupaten sanggau. desa balai pinang hulu memiliki batas batas wilayah sebagai berikut sebelah utara berbatasan dengan dusun kesia desa semacam hulu kecamatan simpang hulu, sebelah selatan berbatasan dengan dusun melayang desa kuala hilir kecamatan simpang hulu, sebelah barat berbatasan dengan dusun panduan desa balai pinang kecamatan simpang hulu, sebelah timur berbatasan dengan dusun perang desa memandang kiri kecamatan simpang hulu. desa kucing kuala memiliki batas batas wilayah sebagai berikut a.desa lebar hilir memiliki batas batas wilayah sebagai berikut sebelah utara berbatasan dengan kabupaten kubu raya, sebelah selatan berbatasan dengan desapeta wilayah desa lai pinang,ditetapkan lebih lanjuty, bupati gresik provinsi jawa timurtumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta peningkatan pembangunan masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah perluyang berbunyi daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan atau bumibadan usaha milik daerah lembaran daerah kabupaten gresik tahun nomor seri tambahan lembaran daerah. bab ketentuan umumesik. perusahaan daerah air minum giri tirta yang selanjutnya disingkat dam giri tirta adalah badan usaha milik daerah yang bergerak bidang pelayanan penyediaandaerah kepada dam giri tirtayertaan modal pemerintah daerah kepada dam giri tirta sebagaimana dimaksud pada dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja dam giri tirta agar kondisi keuangan dam giri tirta semakin membaik sebagai akibat dari kewajiban atas investasi pengembangan sarana dan prasarana air bersih gresik, dan investasi pengembangan dan peningkatan pelayanannyertaan modal penyertaan modal pada dam giri tirtagiri tirta ditetapkan sebesar rp. (dua puluh lima milyar rupiah). penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada merupakan bagian modal pemerintah daerah yang disetor kepada dam giri tirta.pelaksanaan teknis penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada diatur dengan keputusan bupati. penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan pada tahun berjalan pada tahun berjalan. bab pembagian keuntungan penggunaan laba bersih setelah terlebih dahulu dikurangi dengan cadangan tujuan sebesar (tiga puluh persen). penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud padaempat puluh lima persen), dan dikelola dam giri tirta sebesar (lima puluh lima persen) dengan rincian sebagai berikut untuk cadangan umum . je15 untuk sosial dan pendidikan . untuk jasa produksi . cee5 untuk dana pensiun dan tunjangan hari pua an. nanananan anna rincian pengunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati. pengunaan laba bersih sebagai bagian untuk pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada huruf dapat diakumulasikan dalam pengembangan modal dam giri tirta selama pelayanan dam giri tirta belum mencapai (delapan puluh persen) untuk wilayah perkotaan dan (enam puluh persen) untuk wilayahpj. bupati gresik, ttd dr. akmal boediono, sh., si.penjelasan umum dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian kabupaten gresikperusahaan daerah air minum giri tirta kabupaten gresik. tujuan dilakukannya usaha usaha penyertaan modal adalah untuk pendirian perusahaan daerah air minum giri tirta kabupaten gresik serta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah pad) serta mendapatkan manfaat ekonomi, sosial dan atau manfaat lainnya. ketentuan penyertaan modal daerah perlu ditetapkan dalam peraturan daerah kabupaten gresik tentang penyertaan modal pada perusahaan daerah air minum giri tirta kabupaten gresik. ii. penjelasan demi cukup jelas cukup jelas cukup jelasjawabkan tersendiri. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelasogopembangunantambahanogalam bidang pertanian. kepala dinas adalah kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang pertanikotkotkotnetapan, pemanfaatan cc. pengendalian, pengawasan, sistem informasi: pembiayaan, dan peran serta masyarakat. lahan pertanian pangan yang ditetapkan sebagai lp2b dapat berupa: lahan beririgasi dan atau lahan tidak beririgasi. bab iii penetapan lp2b bagian kesatu umum pemerintah daerah kota menetapkan lp2b seluas (lima puluh delapan koma enam empat hektar). luas lahan sebagaimana dimaksud pada merupakan target luas yang harus dicapai secara bertahap:dan e. pemetaan secara detail berdasar prioritas pertumbuhan wilayah. bagian kedua kriteria lp2b lahan yang dapat ditetapkan menjadi lcc. didukung infrastruktur dasar, dan atau telah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan. optimalisasi lp2b meliputi:: cc. diversifikasi tanaman pangan, pencegahan dan penanggulangan hama penyakit tanaman, pengembangan irigasikotaotapengendalian lp2b dilakukan secara terkoordinasi. wali kotadaerah kota melalui pemberian: insentif: disinsentif: mekanisme perizinan, proteksi, dan penyuluhan. pemerintah daerah kota memberikan insentif perlindungan lp2b sebagaimana dimaksud dalam huruftata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan wali kotawali kota. ketentuan tentang mekanisme perizinan, proteksi, dan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf dan huruf diatur dengan peraturan wali kota. bab alih fungsi lp2batau pemerintah daerah kotaganuntuk kepentingan umum danb vviii pembinaan pemerintah daerah kota wajib melakukan: pembinaan setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan lp2b,:n kota kotawali kota. pelaporan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan secara berjenjang oleh pemerintahan kelurahan kepada pemerintah daerah kota: dan pemerintah daerah kota kepada pemerintah daer kota wajib mengambil langkah penyelesaian sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. dalam hal wali kotaketentuan peraturan perundang undangan. bab sistem informasi pemerintah daerah kota.ewan perwakilan rakyat daerah kota. penyebaran informasi sebagaimana dimaksud dalam dilakukan sampai kecamatan dan kelurahanwali kota. bab pembiayaan pembiayaan lp2b dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kotagiatan perlindungan lp2blp2b sebagaimana dimaksud pada diatur dengan dengan peraturan wali kotasetiap pejabat pemerintah daerah kotnoref peraturan daerah kota bogor, provinsi jawa barat: |
teh ella eme: tetapkan pada tanggal juni dan sehubungan dengan diberlakukannya undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, maka untuk tertib penetapan dan penggunaan kalimat dan atau nomenklaturnya sesuai dengan penyebutannya, yaitu kalimat kotamadya daerah tingkat diubah menjadi kota jayapura, maka perlu ditinjau kembali peraturan daerah dimaksud untuk diubah,wapen ordonansi tbl tahun tanggal maret seri nomorpenggunaan kalimat dan atau nomenklatur kotamadya daerah tingkat jayapura diubah menjadi kota jayapura. penggunaan kalimat dan atau nomenklatur dewan perwakilan rakyat daerah kotamadya daerah tingkat jayapura diubah menjadi dewan perwakilan rakyat daerah kota jayapura. penggunaan kalimat dan atau nomenklatur walikotamadya kepala daerah tingkat jayapura diubah menjadi walikota jayapura. penggunaan kalimat dan atau nomenklatur sekretaris kotamadya daerah tingkat jayapura diubah menjadi sekretaris daerah kota martinus asmuruf, penata nip. |
tanukamara, menimbang :.a. bahwa pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang diperlukan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerahungutan pajaknomor tahun tentang bentuk produk produk hukum daerah. keputusan menteri dalam negeri nomor tahun tentang prosedur penyusunan produk hukum daerah., atas pengambilan dan pengolahan bahan galian golong:jl) dengan nama pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan dipungut pajak atas kegiatan pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan obyek pajak adalah kegiatan pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan bahan galian golongan sebagaimana dimaksud pada meliputi asbes: marmer, batu tulis: nitrat: batu setengah permata, opsedien, batu kapur, oker: batu apung, pasir dan kerikil, batu permata, pasir kuarsa, bentonit, permit, dolomit: zz. prostat, feldspar, aa. talk: garam batu (halte), ab. tanah serap(fuller earth) grafit, ac. tanah diatom, granit, ad. tanah liat: gips, ae. tawas (alum), kalsit, af. tras: oo. kaolin, ag. korosif, leuit, ah. zeolit: magnetit, ai. basal, mika: aj. toolkit (l)olongandengan surat keputusan bupatiini ditetapkan oleh instansi yang berwewenang dalam bidang penambangan bahan galian golonganeksploitasi bahan galian golongan dilakukan. dalam jangka (lima tahun sesudah.anruketetapan pajak atau skpd, skpdkbt, skpd, dan skpd diterima oleh wajib pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat penuhi karena keadaan luar kekuasaannya. bupati atau pejabat yang yang ajak, alasan yang jelas. bupatiperhitungtunjuk memberikan imbalan bunga sebesaradalunip. lembaran daerah kabupaten sukamara tahun 2004nomor seri |
mem peraturan daerah kabupaten murung raya nomor tahun tentang ijin penyelenggaraan angkutan orang jalan dengan kendaraan umumyang diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah nomor tahun tentang angkutan jalan, guna melaksanakan dan peraturan pemerintah dimaksud, maka pemerintah daerah kabupaten murung raya perlu mengatur tentang pemberian izinnyapenyelenggaraan angkutan orang jalan dengan kendaraan umumijin usaha angkutan adalah ijin usaha angkutan orang dengan menggunakan kendaraan umum dalam,idak terikat dalam trayejin penyelenggaraan angkutan orang jalan dengan kendaraan umum. angkutan perkotaan adalah angkutan dari suatu kawasan lain yang terletak dalam (dua) dengan menggunakan mobil bus umum dan atau mobil penumpang umum yang terkait dalam trayek tetap dan teratur yang mempunyai sifat perjalanan pulang pergwilayah operasi yang tidak terbayak jalbab perijinan angkutan umum bagian pertama jenis perijinan perijinan angkutan umum terdiri dari ijin usaha angkutan ijin trayek, dan cc. ijin operasi angkutan bagian kedua ijin usaha angkutan penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan umum dapat dilakukan oleh badan usaha milik daerah badan usaha milik swasta nasional koperasi dan perorangan warga negara indonesia. (l) untuk dapat melakukan usaha angkutan sebagaimana tersebut dalam huruf wajib memiliki ijin usaha angkutan. ijin usaha sebagaimana dimaksud dalam ini, diberikan untuk jangka waktu selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya. ijin usaha sebagaimana dimaksud dalam ini, dapat digunakan angkutan orang dalam trayek angkutan orang tidak dalam trayek. untuk member oleh ijin usaha angkutanrorangan memiliki surat keterangan domisili perusahaan memiliki surat ijin tempat usaha memiliki menguasai sekurang kurangnya (tiga) unit kendaraan sesuai dengan peruntukan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan. jl) permohonan ijin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam diajukan kepada bupati melalui dinas perhubungan, pariwisata dan telekomunikasi. ijin usaha angkutan diberikjl) persetujuan atau penolakan atas permohonan ijijin diterima secara lengkap. penolakan permohonan ijin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan. bagian ketiga kutipan ijin usaha (l) surat ijin usaha angkutan dilengkapi dengan kutipan ijin usaha yang melekat pada tiap tiap unit kendaraan yang dioperasikannya termasuk cadangan sebagai dokumen operasional jalan kutipan ijin usaha tidak berlaku apabila surat ijin usaha angkutan dicabut kendaraan sebagaimana tertera dalam kutipan ijin tersebut tidak dioperasikan dalam (dua) kali periode uji kendaraan kir tanpa alasan tertulis yang sah kepada pejabat pemberi ijin. pengusaha angkutan umum yang telah memperoleh ijin usaha angkutan diwajibkan untuk segera melakukan usahanya selambat lambatnya (enam) bulan setelah ijin usaha diterbitkan melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan perusahaan atau domisili perusahaan cc. melaporkan kegiatan usahanya setiap tahun kepada pemberi ijin bilamana dalam batas waktu (dua) tahun tidak melaporkan kegiatan usahanya, maka ijin usaha dapat dicabut. (d0) ijin usaha angkutan dapat dicabut apabila pengusaha angkutan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini perusahaan angkutan tidak melakukan kegiatan usahanya tanpa alasan tertulis dari perusahaan dengan jelas. pencabutan ijin usaha angkutaminggu apabila peringatan sebagaimana dimaksud dalam tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan ijin usaha angkutan untuk jangka waktu satu bulan. jika dalam waktu satu bulan masa pembekuan ijin belum ada perbaikan, maka ijin usaha angkutan dicabut. ijin usaha angkutan dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan ijin dalam hal perusahaan yang bersangkutan melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara memperoleh ijin usaha angkutan dengan usaha tidak sah. bagian keempat ijin trayek (d0) untuk melakukan kegiatan angkutan dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam wajib memiliki ijin trayek. ijin trayek sebagaimana dimaksud pada ini, diajukan kepada bupati melalui dinas perhubungan, pariwisata dan telekomunikasi. jenis ijin trayek meliputi permohonan trayek baru permohonan penambahan dan atau perpanjangan trayek cc. permohonan penambahan dan atau pengurangan armada permohonan perubahan penggantian armada jenis kendaraan. bagian kelima perijinan trayek baru untuk memperoleh ijin trayekmemenuhi persyaratan teknis dan pengusaha angkutan umum yang telah mendapat ijin trayek diwajibkan untuk memenuhi kewajiban yang telah ditentukan dalam lampiran surat ijin trayekdomisili pemohon meminta pengesahan dari pejabat pemberi ijin apabila terjadi perubahan penanggung jawab perusahaan melaporkan jumlah armada yang bergabung dalam perusahaannya lengkap dengan data identitas kendaraan dan kondisinya setiap satu tahun sekali. (dl) ijin trayek dicabut apabila perusahaan angkutan melanggar sebagaimana dimaksud dalam tidak mampu merawat kendaraan sehingga kendaraan tidak mampujin trayek untuk jangka waktu satu bulan. jika pembekuan ijin trayek sebagaimana dimaksud dalam habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, ijin trayek dicabut. ijin trayekah ijin trayek dengan cara tidak sah. bagian keenam persyaratan trayek baru (dl) pembukaan trayek barutujuh perubahan trayek jl) perubahan trayekdelapan kartu pengawasan (l) perusahaan yang telah mendapat surat keputusan ijin trayek sebagaimana dimaksud dalam dilengkapi dengan surat keputusan pelaksanaan ijin trayek yang dikeluarkan oleh kepala dinas perhubungan, pariwisata dan telekomunikasi. surat keputusan sebagaimana dimaksud dalam ini, dilengkapi dengan kartu pengawasan kp) ijin trayek sebagai pedoman operasional yang harus berada pada setiap kendaraan. kartu pengawasan sebagaimana dimaksud dalam melekat pada tiap tiap unit kartu pengawasan sebagaimana dimaksud dalam melekat pada tiap tiap unit kendaraan angkutan yang dioperasikan termasuk kendaraan cadangan dan mempunyai masa berlaku dalam jangka waktu (enam) bulan dan bilamana habis masa berlakunya dapat diperpanjang. kartu pengawasan ijin trayek dapat dicabut bilamana dalam (dua) kali periode masa uji kir tidak mengoperasikan kendaraannya. bagian kesembilan ijin insidentil (d0) untuk kepentingan tertentu kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki ijin trayek dapat diberikan ijin insidentil terhadap kendaraan cadangan menyimpang dari ijin trayek yang dimiliki. ijin sebagaimana dimaksud dalam ini diberikan untuk menanggulangi kekurangan armada pada hari hari tertentu seperti angkutan lebaran, angkutan natal, tahun baru, dan haji, angkutan transmigrasi, angkutan tenaga kerja indonesia, angkutan libur sekolah dan angkutan acara olah raga keadaan darurat cc. pengerahan massa. ijin insidentil sebagaimana dimaksud dalam diterbitkan oleh kepala dinas untuk pelayanan trayek dalam kota dan trayek antar kota dalam provinsi sesuai domisili perusahaan tersebut. ijiaya perijinan insidentil sebesar (dua puluh lima ribu) per unit kendaraan untuk satu kali perjalanan pulang pergi. bagian kesepuluh ijin operasi angkutan (d0huruf peraturan daerah ini, wajib memiliki ijin operasi angkutan. ijin operasi angkutan sebagaimana dimaksud dalam ini, diberikan oleh bupati melalui dinas perhubungan, pariwisata dan telekomunikasi. untuk memperoleh ijin operasiyang. (l) persetujuan atau penolakan permohonan ijjjin operasi wajib memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam ijin operasipemilikan perusahaan atau domisili perusahaan meminta pengesahan dari pejabat pemberi ijin apabila terjadi perubahan penanggung jawab kerusakan melaporkan setiap bulan kegiatan operasional angkutan. (dl) ijjin operasi untuk jangka waktu satu bulan. jika pembekuan ijin operasi sebagaimana dimaksud dalam habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, ijin operasi dicabut. ijin operasieh ijin operasi angkutan denga cara tidak sah. bagian kesebelas angkutan umum dari daerah lain (dl) setiap angkutan umum dari daerah lain yang melayani dan atau beroperasi, melintas dan atau singgah daerah wajib mengajukan ijin. ijin sebagaimana dimaksud berupa rekomendasi operasi kabupaten murung raya yang dikeluarkan oleh dinas perhubungan, pariwisata dan telekomunikasi daerah ketentuan perijinan sebagaimana dimaksud pada berpedoman dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dibidang angkutan umum antar kota provinsi. bab iii pelayanan angkutan umum daerah bagian pertama jaringan trayek trayek angkutan umum yang dapat dilayani daerah selanjutnya disebut jaringan trayek akan diatur ditetapkan dalam keputusan bupati sesuai dengan peraturan perundangan undangan yang berlaku dibidang angkutan jalan. bagian kedua ketentuan bagi pemegang ijin trayek (l) setiap kendaraan angkutan umum daerah wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan teknis kendaraan, kenaikan, kerapian dan ketertiban umum. kendaraan angkutan umum dalam daerah yang telah mencapai batas usia ekonomi setinggi tingginya (sepuluh) tahun dan atau kelihatan rusak tua, maka kendaraan tersebut wajib diremajakan diganti dengan kendaraan yang secara teknis lebih laik jalan. bagi trayek angkutan dalam daerah wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan teknis dan operasional yaitu kendaraan angkutan daerah yang dioperasikan harus memenuhi persyaratan teknis laik jalan dan kenaikan kendaraan setiap kendaraan angkutan daerah wajib memiliki tempat sampah, obat api, segi tiga pengaman, dan perlengkapan p3k pada ruang penumpang kendaraan angkutan daerah wajib dipasang stiker tarif yang berlaku menuliskan papan jurusan yang memuat asal dan akhir perjalanan tempat yang mudah terlihat pada badan depan kendaraan khusus kendaraan umum jenis mobil penumpang dalam daerah bagian bawah kaca depan harus mencantumkan rayon dan rute trayek yang dilayani nama perusahaan dan nomor urut kendaraan harus ditulis belakang pintu masuk penumpang sebelah kiri dan kanan pada bagian bawah nama perusahaan harus mencantumkan tulisan angkutan daerah. pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam diatur dalam keputusan bupati. setiap pengemudi angkutan daerah wajib memiliki kartu tanda pengenal yang dikeluarkan oleh perusahaannya dan atau oleh ganda dan diketahui oleh dinas perhubungan, pariwisata dan telekomunikasidalam hal ini adalah dinas perhubungan, pariwisata dan telekomunikasi. bab ketentuan pidana (l) pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur padalain sanksi sebagaimana dimaksud ini dapat pula dikenakan sanksi pencabutan ijin usaha angkutan dengan atau tidak merampas barang tertentu sesuai dengkabupaten murung raya,untukdanberlaku. bab vii ketentuan peralihan (d0) terhitung mulai tanggal diberlakukannya peraturan daerah ini ijin usaha angkutan yang telah diterbitkan tetap berlaku dan selambat lambatnya (satu) tahun sejak berlakunya peraturan daerah ini harus menyesuaikan ijin usahanya ijin trayek dan ijin operasi angkutan yang telah diterbitkan dinyatakan tetap berlaku sampai terakhir masa berlakunya. perusahaan angkutan yang telah memiliki ijin sebagaimana dimaksud dalam huruf selambat lambatnya dalam waktu (enam) tahun sejak berlakunya peraturan daerah ini harus menydan penyelenggaraan pusat kesejahteraan sosial anak integratif dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bulukumba, menimbangsemua anak mempunyai hak yang sama untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara maksimal sesuai dengan potensinya dan pemenuhan kesejahteraan anak merupakan kebutuhan yang mendesak sebab dukungan dan respon terlambat terhadap masalah anak dapat menimbulkan potensi munculnya persoalan sosial masa depan, bahwa semua anak memerlukan pencegahan dari masalah anak dan penanganan kesejahteraan anak agar lebih efektif, efisien dan sistematik sehingga dipandang perlu dibentuk pusat kesejahteraan sosial anak integratif kabupaten bulukumyelenggaraan pusat kesejahteraan sosial anak integratifekretaris sekretaris sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas sebagai penghubung antara pemimpin dengan pelaksana harian pasai serta sumber informasi dalam penyelenggaraan pelayanan pasai. bagian keenam seksi layanan pengaduan seksi layanan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam huruf memiliki tugas menerima pengaduan dari korban keluarga masyarakat, melakukan proses identifikasi awal dan verifikasi data dari korban keluarga masyarakat, melakukan dokumentasi pengaduan, dan mengikuti pertemuan rutin manajemen kasus dan konferensi kasus serta mendokumentasikannya. bagian ketujuh seksi penjangkauan dan rujukan seksi penjangkauan dan rujukan sebagaimana dimaksud dalam huruf memiliki tugas: melakukan deteksi dini penjangkauan, melakukan pendampingan respon kasus, bertanggungjawab terhadap kasus anak yang ditangani, melakukan assessment kebutuhan dan risiko lebih lanjut (home visit) terhadap kasus anak dan keluarganya, kapasitas jejaring sosial dan kemampuan penyedia pelayanan, mengikuti pertemuan manajemen kasus dan konferensi kasus secara rutin, membuat perencanaan intervensi dan mengoordinasikan penilaian dan layanan intervensi untuk anak dan keluarganya yang melibatkan anak secara maksimum dan profesional multidisiplin, melakukan intervensi secara langsung dengan anak untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas pelayanan diri yang secara tidak langsung mempengaruhi anak, memberikan layanan dan pendampingan pada anak dan keluarganya, memonitor implementasi rencana pelayanan, menjajaki status anak, penyampaian pelayanan dan pelibatan anggota jejaring sosial, membuat resume assessment untuk merujuk anak dan keluarganya, mengisi formulir rujukan serta menghubungkan anak dan keluarganya dengan layanan rujukan, il. berkoordinasi dan bekerja sama dengan pemerintah, mitra non pemerintah penyedia layanan dan masyarakat untuk memberikan layanan terbaik kepada anak dan keluarganya, dan melaporkan hasil rujukan pada pekerja sosial yang menjadi manager kasus. bagian kedelapan seksi pengolahan data dan informasi seksi pengolahan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf memiliki tugas melakukan pengumpulan data anak berikut permasalahan kesejahteraan dan perlindungannya dari semua wilayah kabupaten bulukumba, melakukan pengolahan data yang meliputi analisa data, penyimpanan data dan penyajian data secara rinci, jelas, dan akurat, membuat laporan hasil analisa data yang informatif, memelihara database pasai dengan cara menyimpan, memperbaharui dan memproteksi data agar tetap akurat dan terjaga kerahasiaannya, mendokumentasikan laporan kasus sesuai dengan sop, memberikan informasi dan masukan terkait kasus anak, menyusun dan memastikan format dan mekanisme pendataan bersama dipahami dan digunakan oleh layanan terpadu pasai dan jejaring lembaga penyedia layanan, mengoordinasikan penghimpunan dan pembaharuan database perlindungan sosial anak, dan mengelola data dan informasi hasil kegiatan pelayanan penanganan masalah bagi kelompok risiko, dan penanganan masalah perlindungan sosial anak. bab tata kerja ketua, wakil ketua, sekretaris, pelaksana harian dan setiap anggota seksi dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang undangan. dalam melaksanakan tugasnya, ketua, wakil ketua, sekretaris, ketua pelaksana harian dan setiap anggotdan jejaring lembaga penyedia layanan, perlu disusun standar operasional prosedur. bab sarana prasarana pasai menggunakan sarana prasarana tersendiri dan pelaksanaan layanan jejaring lembaga penyedia layanan. kelengkapan sarana dan prasarana pasai yang layak meliputi: ruang pengaduan, ruang pendataan, ruang konseling mediasi assessment, ruang pertemuan, ruang konferensi kasus, dan sarana pendukung lainnya. kelengkapan sarana dan prasarana jejaring lembaga penyedia layanan meliputi sarana anak balita terlantar, sarana anak terlantar, cc. sarana anak berhadapan dengan hukum, sarana anak jalanan, sarana anak dengan kedisabilitasan, sarana anak yang memerlukan perlindungan khusus, dan sarana data dan informasi. kelengkapan sarana sebagaimana dimaksud pada huruf huruf huruf huruf huruf huruf dan huruf dilaksanakan dalam bentuk program kegiatan, dukungan yang meliputi data dan informasi dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dinas sosial, dinas pendidikan dan kebudayaan, dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dinas kesehatan, dinas kependudukan dan pencatatan sipil, kantor kementerian agama, bagian kesejahteraan rakyat, kepolisian, lembaga pemasyarakatan, badan pusat statistik, badan perencanaan pembangunan daerah, kecamatan kelurahan dan desa se kabupaten bulukumba, dan layanan kesejahteraan sosial dan penjangkauan dinas sosial, dinas pendidikan dan kebudayaan, badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, dinas kesehatan, puskesmas, rumah sakit umum daerah andi sulthan dg. radja, dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pendidikan anak usia dini, kepolisian, kejaksaan, lembaga pemasyarakatan, pengadilan agama, kantor kementerian agama, pekerja sosial, pendamping program keluarga harapan, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, sistem layanan rujukan terpadu, taruna siaga bencana, lk3, lembaga kesejahteraan sosial anak, dan jejaring pasai lainnya. kelengkapan untuk respon terhadap korban dan kasus anak dilaksanakan secara bersama antar pasai dan p2tp2a dengan memanfaatkan kelengkapan sarana dan prasina yang melekat pada kedua unit layanan masing masing. bab xii pelaporan dan pemantauan kelompok kerja pasai melalui ketua pelaksana harian menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pasai kepada bupati melalui ketua pasai setiap (enam) bulan. kelompok kerja pasai melakukan pertemuan monitoring dan evaluasi setiap (enam) bulan. laporan pelaksanaan pasai sebagaimana dimaksud pada paling rendah mencakup: jadwal laporan tahunan pelaksanaan paskap data layanan paspemantauan pelaksanaan pasai dilakukan setiap (enam) bulan dengan menggunakan kerangkabab xa.m.rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial bagi anak yang berhadapan dengan hukumlindungan dan pelayanan penyandang disabilitasntukan dan penyelenggaraan pusat kesejahteraan sosial analayanan pada penyelenggaraan pusat kesejahteraan sosial anak integratifrimer atau layanan pencegahantau layanan pengurangan risiko, serta reintegrasi dan rehabilitasi anak. layanan tersier atau layanan penangananpekerja sosidan penanganan masalah sosialyang selanjutnya disingkat abhkorban tindak kekerasanspon kasussesmen adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh petugas layanan pasai untuk menemukenali permasalahan dan kebutuhan anak. case conference adalah pertemuan yang dilaksanakan oleh petugas layanan pasai dan jejaring lembaga penyedia layanan untuk membahas dan menemukan solusi permasalahan anak. terminasi adalah kesimpulan semua kegiatan yang sudah dilalui dalam proses. sistem rujukan adalah sistem jaringan fasilitastim reaksi cepat trc), lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga lk3), dan atau penyedia layanan lainnya. tim reaksi cepat yang selanjutnya disebut trc adalah sebuah lembaga nasional yang aktif digerakan preventif dan edukatif perlindungan anak anak indonesia hingga daerah daerah seluruh indonesiaberkesinambungex officio adalah jabatan seseorang pada lembaga tertentu karena tugas dan kewenangan padari peraturan bupati ini yaitu sebagai pedoman dalam penyelenggaraan layanan kesejahteraan dan perlindungan anak secara integratif. tujuan dari peraturan bupati ini yaitu: terpenuhinya keberfungsian sosial anak dengan adanya jaminan untuk mendapatkan layanan kesejahteraan anak dan layanan dasar lainnya dalam satu sistem yang komprehensif. meningkatkan kesejahteraan sosial dan perlindungan anak melalui layanan pencegahan, deteksi dini, dan respon kasus yang dilakukan secara kolaboratif. bab iii ruang lingkup pasai memberikan pelayanan dalam pencegahan dan rujukan bagi anak bermasalah sosial. pelayanan sebagaimana yang dimaksud pada yakni pemberian layanan kesejahteraan anak. pelayanan kesejahteraan anak sebagaimana dimaksud pada meliputi layanan kesehatan, layanan pendidikan, layanan kependudukan layanan kesejahteraan sosial, kecakapan hidup, dan perlindungan anak. perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: anak balita terlantar, anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak dengan kedisabilitasan, anak korban tindak kekerasan, dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus. bab kedudukan pasai berkedudukan sebagaidinas sosial. bab tugas pokok, fungsi, dan tujuan bagian kesatu tugas pokok pasai sebagaimana dimaksud dalam memiliki tugas pokok: memfasilitasi dan mengoordinasikan permasalahan sosial yang dihadapi oleh setiap anak daerah, melaksanakan layanan pengaduan, pendampingan, penjangkauan, dan rujukan, menciptakan keterpaduan dalam upaya penanganan kelompok risiko dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya, dan memberikan rujukan rekomendasi anak bermasalah sosial untuk mendapatkan layanan kesehatan, layanan pendidikan, dan layanan sosial dasar lainnya berdasarkan ketentusebagai layanan kesejahteraan sosial dan perlindungan anak. bagian ketiga tujuan dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasai bertujuan untuk: meningkatkan persentase anak dan balita terlantar, anak jalanan, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dengan kedisabilitasan, anak korban tindak kekerasan dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus untuk memperoleh akses pelayanan sosial dasar daerah, meningkatkan persentase orangtua keluarga yang bertanggung jawab dan memiliki kapasitas pengasuhan dan perlindungan anak daerah, cc. menurunkan persentase anak yang mengalami masalah sosial, meningkatkan kualitas layanan lembaga kesejahteraan sosial yang menangani anak, meningkatkan kuantitas dan kualitas pekerja sosial profesional, pekerja sosial terlatih, tenaga kesejahteraan sosial, dan relawan sosial bidang pelayanan kesejahteraan sosial anak, dan menyediakan database dan informasi yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial anak. bab susunan organisasi susunan organisasi pasai terdiri dari penasehat, pembina, ketua: wakil ketua wakil ketua ii: wakil ketua iii: sekretaris, seksi layanan pengaduan, seksi penjangkauan dan rujukan, dan j . seksi pengolahan data dan informasi. ketua sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan pemimpin pasai yang secara ex officio dijabat oleh kepala bappeda kabupaten bulukumba yang selanjutnya membentuk kesekretariatan dan menunjuk ketua pelaksana harian melalui keputusan bupati. wakil ketua sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan unsur dari dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. wakil ketua sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan unsur dari dinas pendidikan dan kebudayaan. wakil ketua iii sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan unsur dari dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana. sekretaris sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan sekretaris pasai dijabat oleh kepala dinas sosial. seksi layanan pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan unsur dari pekerja sosial, dinas sosial, atau perangkat daerah terkait lainnya. seksi penjangkauan dan rujukan sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan unsur dari satuan bakti pekerja sosial, kepala seksi anak, kasi kelembagaan, atau perangkat daerah terkait lainnya. seksi pengolahan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan tenaga operator dari dinas sosial, atau tenaga profesional dari instansi lembaga lainnya. susunan organisasi paspasai dapat berasal dari unsur: dan atau relawan sosial, dan organisasi profesi. bab viii kepengurusan pelaksana harian kesekretariatan kepengurusan pelaksana harian kesekretariatan pasai dibentuk oleh ketua yang ditetapkan dengan keputusan bupati. kepengurusan pelaksana harian kesekretariatan pasai sebagaimana dimaksud pada paling rendah terdiri dari ketua pelaksana harian, seksi layanan pengaduan, seksi penjangkauan dan rujukan, dan seksi pengolahan data dan informasi. masa kepengurusan berlangsung selama (dua) tahun yang ditetapkan dengan keputusan bupati. bab rincian tugas bagian kesatu penasehat penasepasai. bagian kedua pembina pembina sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas yaitu memberi binaan terkait dengan pelaksanaan pasai. bagian ketiga ketua ketua sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan pasai melalui pembentukan kepengurusan pelaksana harian kesekretariatan. bagian keempat wakil ketua wakil ketua sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas membantu mengoordinasikan, memantau dan menilai penyelenggaraan pasaiaransi, bahwa untuk menjamin keterbukaan akses, menjaga objektivitas, akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan ppdb, perlu diatur penerimaan peserta didik baru dalam jaringan padaketentuan peraturan perundang undanganketentuan peraturan perundang undangankeriting tingkat nip.daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana bantuan operasional sekolahkabupaten demak untuk melaksanakan ppdb sesuai ketentuan peraturan perundang undangankabupaten demak. ppdb dalam jaringanekolahekolahcalon peserta didik mampu menunjukan dokumen asli dan menyerahkan salinan dokumen sesuai ketentuan peraturan perundang undangandiatur sebagai berikut: jalur zonasi smp paling sedikit (lima puluh keseratus) dari daya tampung sekolah,, dan dalam hal masih terdapat sisa kuota dari jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan huruf pemerintah daerah dapat membuka jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalamdaya tampungundangoleh |
bupati probolinggo provinsi jawa timur peraturan bupati probolinggo nomor tahun, perlu menetapkan peraturan bupatimengingat12 tahun2011tentang pembentukan peraturan perundang undangansebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor15 tahun2019, undang undang nomor6 tahun2014tentang desa, undang undang nomor23 tahun20149 tahun undang undang nomor30 tahun2014tentang administrasi pemerintahanl11420152017contoh surat permohonan pencairan dana bantuan pemilihan kepala desa serentak tahun pemerintah kabupaten probolinggo kecamatan .n anakan panitia pemilihan kepala desa probolinggo,. nomor nnanaananananaanaaananaaan kepada sifat naanananananaanananananana yth. bupati probolinggo lampiran (satu) berkas melalui kepala desa. perihal permohonan pencairan dana bantuan pilkades probolinggo dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak tahun kabupaten probolinggo, maka bersama ini dengan hormat kami sampaikan permohonan pencairan dana bantuan pilkades serentak tahun desa uu. kecamatan. kabupaten probolinggo sebesar rp. sanasasasatana nanang adapun untuk kelengkapan pencairan dilampirkanrekening kas pemerintah desa, fotokopi keputusan bpd tentang pembentukan panitia pemilihan kepalaemikian surat permohonan ini kami sampaikan, dan atas bantuannya disampaikan terima kasih. mengetahui, hormat kami, camat nnnennnk. panitia pemilihan kepala desa. ketua nama jelas) nama jelas) pangkat nip. tembusan yth. kepala dinas pmd kabupaten probolinggo. kepala badan keuangan daerah kabupaten probolinggo. contoh rencana anggaran biaya (rab) rencana anggaran biaya desa kecamatan. tahun anggaran belanja jasa honorarium |. pemilihan |. |. ketua .ogo meme sekretaris .oo meme bendahara .o.o meme anggota .oo meme sudah oo. lo0000000000| lo. li. lo.| belanja jasa honorarium (kapan ara heneraram jumlah meme io.| belanja jasa honorarium jumlah .og |. io000000000001 nan belanja jasa honorarium jemaaatesa keserasian jumlah .o0g oo, io.) belanja cetak cetak surat suara ' .lembar |. jumlah) io. lo.) egg aan belanja penggandaan fotokopi dpt lembar seo |.| fotokopi undangan |. meme 2st lo. le. jumah lo. ho) lo. ko. ho. belanja atk |. io000000000001 |. kertas hvs |. mmm lol ballpoint |. mmm lol map io. loh |. dst io. doom |. jumlah?) lo. io. lo0000000001 lo. lo. ko. ho. makanan minum |. ho.) panitia hari pemungutan suara |. jumlah) io. ho00000000001 belanja perjalanan dinas kab. perjalanan dinas . org .kali kec. jumlah naa ditetapkan probolinggo pada tanggal nanannanananannananan menyetujui, badan permusyawaratan desa (bpd) panitia pemilihan kepala desa 2ky. wan (pilkades) ketua ketua disetujui mengesahkan penjabat kepala desa. contoh pakta integritas pakta integritas nama donanananananannananananana anna aan anna nana aan identitas ktp penannananannanananaana aan alamat peknaananaanannananln anna jabatan peknaananaanannannnln anna bertindak atas nama panitia pilkades desa. j. id. kecamatan penananananaanaaaan kabupaten probolinggo. dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemilihan kepala desa. kecamatan. kabupaten probolinggoantuan pilkades serentak tahun sesuai dengan perencanaan sebagaimana tertuang dalam rencana anggaran biaya dan pelaksanaannya akan mematuhi ketentuan peraturan perundang undangditetapkan probolinggo pada tanggal nanannanananaanana menyetujui, badan permusyawaratan desa (bpd) panitia pemilihan kepala desa desa. nenannnnnennnnnnnnnnannnnn (pilkades) ketua ketua disetujui mengesahkan penjabat kepala desa. nona bupati probolinggo hj. antrian sarintuan pemilihan kepala desa serentak yang selanjutnya disebut dana bantuan pilkades adalah dana bantuan keuangan khusus yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk membiayai pelaksanaan pemilihan kepala desa serentakngalokasian besaran dan penyaluran dana bantuan pilkades, pedoman bagi pemerintah desa dalam pengelolaan dana bantuan pilkades. peraturan bupati ini bertujuanilkades. bab iii ruang lingkup ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi pengalokasian, penggunaan, penyaluran, pelaksanaan dan ketatausahaan, pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan. bab pengalokasian besaran alokasi dan lokasi penerima dana bantuan pilkades ditetapkan dengan keputusan bupati. besaran alokasi dan lokasisebagaimana dimaksud pada bersumber dari apbd tahun anggaran bab penggunaan dana bantuan pilkades dipergunakan untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak meliputi biaya honorarium panitia pemilihan, biaya cetak surat suara dan cetak surat suara cadangan sebesar (lima keseratus) dpt): biaya penggandaan, biaya alat tulis kantor atk), biaya pembuatan kotak suara biaya pembuatan bilik suara, biaya honorarium petugas melipat surat suara, biaya honorarium panitia pemilihan desa, biaya honorarium verifikasi dan validasi dps menjadi dpt, biaya makan dan minum rapat panitia pemilihan, biaya honorarium petugas perlindungan masyarakat lintas) il. biaya honorarium kpps. bab penyaluran penyaluran dana bantuan pilkades dilakukan (satu) tahap dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah rekening kas desa. dalam hal sudah ada pada rekening kas desa maka dapat disalurkan sesuai dengan surat permintaan pencairan spp) atau sesuai dengan kebutuhan yang ada dalam rab pemilihan kepala desa. panitia pemilihan mengajukan permohonan pencairan dana bantuan pilkades kepada bupati melalui kepala desa diketahui camat dengan tembusan kepaladana bantuan pilkades yang ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan,, mencantumkan dan melampirkan fotokopi nomor rekening kas desa. dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten probolinggo melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan pengajuan penyaluran sebagaimana dimaksud pada dan menerbitkan surat permintaan pembayaran kepada badan keuangan daerah kabupaten probolinggo. badan keuangan daerah kabupaten probolinggo memproses penyaluran dana bantuan pilkades dari rekening kas umum daerah rekening kas desa. bab vii pelaksanaan dan ketatausahaan dana bantuan pilkadesdesa belum menganggarkan dana bantuan pilkades dalam apb desa atau telah menganggarkan dalam apb desa tetapi belum sesuai dengan besaran yang akan diterima sebelum ditetapkannya peraturan desa tentang perubahan apb desa, maka pemerintah desa dapat melaksanakan kegiatan dimaksud setelah dilakukan perubahan peraturan kepala desa tentang penjabaran apb desadesa menganggarkan dana bantuan pilkades dalam apb desa setelah ditetapkannya peraturan desa tentang perubahan apb desa, peraturan kepala desa tentang pergeseran apb desa atau apb desa tahun berjalan, makakepala desa, penjabat kepala desa atau pelaksana tugas kepala desa bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dana bantuan pilkades. kegiatan dana bantuan pilkades sebagaimana dimaksud pada dikelola dan dilaksanakan oleh panitia pemilihan selaku penanggungjawab pelaksana kegiatan. kepala urusan keuangan atau bendahara desa sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas desa untuk pembayaran dana bantuan pilkades dan menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada meliputi pajak penghasilan ph) dan pajak lainnya atas beban belanja pegawai, belanja barang jasa dan belanja modal. bab viii pertanggungjawaban panitia pemilihan sebagai penanggungjawab pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan pilkades kepada bupati melalui kepala desa atau penjabat kepala desa diketahui oleh camat dengan tembusan. contoh format dokumen persyaratan pencairan dan pertanggungjawaban dana bantuilkades. pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada bupati dapat melimpahkan kepada dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten probolinggo dan inspektorat15lampiran peraturan bupati probolinggo nomor tahun tanggal januari format dokumen persyaratan pencairan dan pertanggungjawaban dana bantuan pilkades dokumen persyaratan pencairan sampul depan permohonan pencairan dana bantuan pemilihan kepala desa serentak tahun aa: dat p: jw ( jj nano enggan bad pa. yang lama, pemerintah kabupaten probolinggo kecamatan. desa:setujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerahketentuan lebih lanjut mengenai jenis pelaksanaan dan implementasi perizinan berusaha berbasis resiko sebagaimana dimaksud dalamtiga perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usahaberusaha dalam menunjang kegiatan usaha. jenis pelaksanaan dan implementasi perizinan berusaha untuk menunjangempat perizinan non berusaha perizinan non berusaha sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan layanan yang diberikan oleh dpmptsp dalam bentuk tanda daftar, rekomendasi, surat keterangan, kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, informasi, fatwa atau lainnyalebih lanjut mengenaiteknis kepala dpmptsp dalam melaksanakan kewenangannya dibantu oleh tim teknis. tim teknis sebagaimana dimaksud pada merupakan bentuk penugasan pejabat dan atau asn perangkat daerah pelaksana urusan pemerintah terkait yang secara administratif berada pada perangkat daerah yang menugaskanim teknis sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. bab rekomendasi teknis dalam halmerlukan rekomendasi dari perangkat daerah pelaksana urusan pemerintah terkait, rekomendasi diterbitkan oleh kepala perangkat daerah teknis yang bersangkutan. rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam diajukan melalui loket pelayanan pada dpmptsp. bab pelayanan secara elektroniklebih mudah, cepat, tepat, efisien, transparan, dan akuntabel. pelayanan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada pelaksanaannya meliputi: pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko, perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha menggunakan sistem oss, dan pelayanan perizinan non berusaha menggunakan invest dan sempat. bagian kedua pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko sistem oss pelaksananggunakan sistem oss sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian ketiga pelayanan perizinan non berusaha invest dan sempat pelaksanaan pelayanan perizinan non berusaha yang belum diatur dalam sistem oss dilaksanakan dengan menggunakan invest dan sempat. bab vii penandatanganan dokumen perizinan penandatanganan dokumen perizinan non berusaha invest dan sempat sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan secara elektronik. dalam hal tanda tangan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada belum mendapatkan sertifikat elektronik dari lembaga negara yang berwenang menerbitkan sertifikat elektronik, maka dokumen perizinan non berusaha ditandatangani secara manual dibubuhi stempel basah. dokumen perizinan non berusaha yang ditandatangani oleh kepala dpmptsp dilengkapi pengaman berupa code. bab viii pembinaan, pengawasan dan pelaporan dalam menyelenggarakpmptsp bertanggung jawab secara administratif, sedangkan pembinaan dan pengawasan teknis berada pada perangkat daerah pelaksana urusan pemerintah terkait. kepala perangkat daerah pelaksana urusan pemerintah terkait wajib melakukan pembinaan dan pengawasan teknis secara berkala. pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada wajib dilaporkan kepada bupati dengan tembusan kepala satpol dan kepala dpmptsp. pelaksanaan pelaporan administrasi wajib dilaporkan kepada bupati dengan tembusan kepala perangkat daerah pelaksana urusan pemerintah terkait dan kepala satpol pp. bab sistem informasi dpmptsp menyelenggarakan sistem informasi yang berisi integrasi data perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dan perizinan non berusaha serta rekomendasi teknis dari perangkat daerah pelaksana urusan pemerintah terkait. sistem informasi sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat: data pelaku usaha, nama usaha dan alamat usaha: data jenis usaha, data nomor perizinan dan rekomendasi teknis: dan data masa berlaku perizinan dan rekomendasi teknis. bab pendampingan dan bantuan hukum penyelenggarardiri dari unsur dpmptsp dan tim teknishak untuk mendapatkan pendampingan dan bantuan hukum yang pelaksanaannya melibatkan bagian hukum sekretariat daerah. pendampingan dlah diterbitkan sebelum ditetapkannya peraturan bupati ini, sepanjang tidak terjadi perubahan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.sedang dalam proses dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan bupati ini. bab xii ketentuan penutup pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku:njadi kewenangan perangkat daerah teknis terkait beralih menjadi kewenangan dpmptsp, deisttanah diundangkan demak fran sesuai dengan aslinya pada tanggal maret kebal bagian hukum sekretaris daerah kabupaten demak, pen ten demak, ttd kendarsinuriani, perfibin4 tingkat singgih setyo nip berita daerah kabupaten demak tahun nomor lampirizinan non berusaha melalui invest dan sempat perizinan pendidikan izin pendirian taman bacaan masyarakat tbm, izin penelitian. kesehatan surat izin praktek apoteker sisa) surat izin praktek tenaga teknis kefarmasian siput) izin operasional hemodialisis izin tukang gigi surat izin praktek fisioterapi spf) surat izin kerja radiograper sik) surat izin praktek ahli teknologi laboratorium medik sip atom) surat izin praktek dokter sip dokter) surat izin praktek perawat sip perawat) surat izin praktek bidan sip bidan) surat izin kerja tenaga gizi siktgz) surat izin praktek perawat gigi sippa) surat izin praktek perawat anestesi sippa) surat izin kerja tenaga sanitation sits) surat izin operasional optikizin operasional ojek online pekerjaan umum dan| persetujuan bangunan gedung pbg) denudata awan semmartaiktampatsun perdagangan, izin reklame, perindustrian izin persetujuan pedagang pasar, bursa kerja khusus perhubungan izin trayek angkutan izin kartu pengawasan atas penerbitan izin trayek angkutan. izin usaha angkutanpemuda dan olah raga izin tempat rekreasi, gedung olah raga dan miss men izin sewa gedung pancasila gedung koni dan stadion pancasila perhubungan izin penutupan jalan izin galian pertanahan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang pakar) kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang kkp) izin perubahan penggunaan tanah ppt) pertanian non pertanian. bupati demak, ttd eisttyanah salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum setda kab aten demak, lux ken asam ariani, terkini tingkat nipdemak yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan ptspperangkat daerah yang melaksanakan urusan ketentraman dan ketertibdemak. perangkat daerah pelaksana urusan pemerintah terkait adalah perangkat daerah yang membidangi sektor perizinan berusaha berbasis risiko, perizinan non berusaha, dan non perizinan tertentu sesuai dengperizinan berusaha berbasis risiko, perizinan non berusaha, sertifikat standar adalah pernyataan dan atau bukti pemenuhan standar pelaksanaanbidang statrizinan non berusaha adalahsistem informasi investasi elektronik yang selanjutnya disingkat invest dan sistem informasi manajemen pelayanan perizinan terpadu yang selanjutnya disingkat sempat adalah sistem pelayanan perizinan non berusaha dan non perizinan secara elektronik non oss yang dikelola oleh dinpmptsplayanan secara elektronik adalah pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko, perizinan non berusaha, dan non perizinan yang diberikan melalui ptsp secaraberusaha berbasis risiko dan nogian kedua maksud, tujuan dan ruang lingkup maksudberusaha berbasis risiko, perizinan non berusaha: dan untuk tertib administrasiujuan peraturan bupati ini adalah tertib administrasiruang lingkup peraturan bupati meliputi: pendelegasian kewenangpenyelenggaraan ptsp, dan cc.secara elektronik. bab pendelegasian kewenangandilaksanakan oleh kepala dpmptsp. kewenangan kepala dpmptspcc. penyerahan pencabutan dan pembatalan perizinan berusaha berbasis risiko, perizinan non berusaha, dan non perizinan. bagian kedua penerbitan izin proses penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib memperhatikan standar pelayanan sp) dan standar operasional prosedur sop) serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan. bagian ketiga pembatalan dan pencabutan izin pembatalan dan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan apabila badan dan atau perorangan pemegang izin melanggar kewajiban dan ketentuan peraturan perundang undangan. pencabutan dan pembatalan izilenggaraan ptsp bagian kesatu umum penyelenggaraan ptsp meliputi: perizinan berusaha berbasis risiko, perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha, dan perizinan non berusaha. bagian kedua perizinan berusaha berbasis risikoi |
dpn par asslaksanaan kurikulum pada sekolah dasar kabupaten pati perlu dimasukkan kurikulum muatan lokal seni suara daerah guna meningkatkan mutu pendidikan, terutama dalam upaya penanaman nilai nilai budi pekerti dan penguasaan seni suara daerah bagi siswa sekolah dasar kabupaten patmata pelajaran seni suara daerah sebagai muatan lokal kabupaten pati,lain yang ada. substansi mata pelajaran seni suara daerah sebagai muatan lokal kabupaten pati, berisi tentang seni suara daerah khususnya seni suara daerah jawa beserta pengembangannya dalam kompetensi seni daerah yang ada dan berkembang wilayah kabupaten pati. pembelajaran pada kelas sampai dengan kelas iii dilaksanakan melalui pendekatan tematik, sedangkan pada kelas sampai dengan kelas dilaksanakan melalui pendekatan mata pelajaran. bab vii standar kompetensi lulusanpada satuan pendidikan sekolah dasar, digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan ketercapaian kompetensi kelulusan peserta didik. standar kompetensi lulusan mata pelajaran seni suara daerah sebagai muatan lokal kabupaten pati sebagaimana dimaksud pada dikembangkan berdasarkan tujuan setiap satuan pendidikan sekolah dasar, yaitu meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, dan seni budaya daerahsebagaimana dimaksud pada adalah mengapresiasi dan mengekspresikan keartistikan seni suara daerah melalui menyanyikan tembang dolanmacapattengahgedhe yang ada dan berkembang daerah pati. mengapresiasi dan mengekspresikan keunikan karya seni suara daerah yang ada dan berkembang daerah pati melalui mencipta karya seni suara dengan tema bebasperhatikan dinamika melalui berbagai ragam tembang jawaainkan dan menggunakannya sebagai musik pengiring seni suara daerah. bab viiibertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut: memahami konsep dan pentingnya seni suara daerah sebagai muatan lokal kabupaten pati, menampilkan sikap apresiasi terhadap seni suara daerah sebagai muatan lokal kabupaten pati, menampilkan kreativitas melalui seni seni suara daerah sebagai muatan lokal kabupaten pati, menampilkan peran serta dalam seni suara daerah sebagai muatan lokal kabupaten pati. dalam tingkat lokal, regional, maupun global. mata pelajaran seni suara daerah sebagai muatan lokal kabupaten pati, meliputi aspek aspek sebagai berikut: tembang dolandolanan jawa yang ada dan berkembang kabupaten pati, tembang macapatmacapat jawa yang ada dan berkembang kabupaten pati, tembang tengahtengahan jawa yang ada dan berkembang kabupaten pati, tembang gedhegedhe jawa yang ada dan berkembang kabupaten pati, alat musik daerah, mencakup kemampuan untuk menguasai olah seni, memainkan alat musik daerah jawa, apresiasi musik daerah jawa yang ada dan berkembang kabupaten pati sebagai bagian integral dari seni suara daerah.standar kompetensi dan kompetensi dasaradalah sebagai berikut: kelas semester standar kompetensi kompetensi dasar mengapresiasi seni suara| menunjukkan sikap apresiasi daerah jawa tengah terhadap tembang dolanan anak anak menunjukkan sikap apresiasi terhadap sumber bunyi yang dihasilkan oleh instrumen seperangkat gamelan instrumen lain. mengidentifikasi tembang dolanan anak anak yang disukai. mengekspansi diri melalui| melafalkan tembang dolanan. seni suara daerah berupa tembang dolanan anak anak menyanyikan tembang dolanan anak anak. menampilkan pola gerak yang sesuai dengan karakteristik tembang dolanan yang dinyanyikan didengar kelas semester standar kompetensi kompetensi dasar mengekspansi seni suara mengidentifikasi instrumen yang daerah jawa tengah sangat mudah bila dimainkan menyebutkan watak tembang dolanan sesuai dengan judulnya mengekspansi diri melalui| menampilkan pola gerak yang seni suara daerah jawa sesuai dengan irama lagu dolanan tengah anak anak mengekspresikan diri melalui vokal dengan titi laras secara sederhana menyanyikan lagu dolanan anak anak kelas ii, semester standar kompetensi kompetensi dasar mengapresiasi seni suara| mengidentifikasi tembang dolanan daerah jawa tengah dari daerah jawa tengah menyanyikan tembang dolanan dari daerah jawa tengah. misalnya buta buta galak, tikus tithi mengekspansi diri melalui mengidentifikasi seperangkat karya seni suara daerah instrumen gamelan jawa tengah memeragakan cara menabuh gamelan (yang sederhana kelas ii, semester standar kompetensi kompetensi dasar mengekspansi diri melalui| memainkan instrumen gamelan seni suara daerah jawa yang paling sederhana tengah misalnya saron, gong. menampilkan vokal tembang dolanan misalnya ris irisan tela, paman tukang kayu. mengenal unsur instrumen mengidentifikasi alat musik seperangkat gamelan dari gamelan dari jawa tengah jawa tengah membedakan bunyi suara instrumen gamelan yang paling mudah dimainkan misalnya saron, gong, kendang. kelas iii, semester standar kompetensi kompetensi dasar mengapresiasi macam mengidentifikasi macam macam macam kesenian daerah kesenian daerah jawa tengah mengidentifikasi macam macam lagu daerah jawa tengah mengekspansi seni suara menyanyikan lagu daerah jawa daerah melalui tembang tengah dolanan misalnya kate kate ditanah, padang rembulan. mengapresiasi jenis jenis mengidentifikasi nama nama alat musik instrumen seperangkat gamelan jawa tengah jawa tengah menirukan bunyi dari masing masing alat instrumen gamelan jawa tengah menjelaskan cara cara memainkan alat instrumen musik daerah jawa tengah kelas iii, semester standar kompetensi kompetensi dasar mengekspansi titi laras (not) membaca titi laras (not) tembang lagu daerah dolanan. misalnya kroto pentil melinjo, jago kate. menyanyikan tembang dolanan misalnya kroto pentil melinjo, jago kate. membaca titi laras (not) tembang macapat misalnya pocong, gambut menyanyikan tembang macapat misalnya pocong, gambutdari jawa tengah dari jawa tengah mengekspansimenyanyikan tembang dolanan dari jawa tengahgamelan tembang macapat membaca titi laras tembang macapat menyanyikan tembang macapat dengan titi laras yang benarmengekspresikandari jawa tengah menyanyikan tembang dolanan dari jawa tengah dengan titi laras yang benartembang macapat membaca titi laras dari tembang macapat menyanyikan tembang macapat dengan titi laras yang benar kelas semester standar kompetensi kompetensi dasar mengapresiasi seni suara| menunjukkan jenis jenis tembang daerah yang tumbuh dan jawa tengah berkembang jawa tengah mengidentifikasi jenis jenis tembang dolanan misalnya pron, penghasil, gugur gunung. tembang macapat. misalnya misil, burma tembang tengahan misalnya babak, wirangrong yang disajikan guru dengan titi laras yang benar mengekspresikan karya seni menyanyikan tembang dolanan suara daerah yang tumbuh misalnya pron, penghasil, gugur dan berkembang jawa gunung. tengah tembang macapat. misalnya misil, burma tembang tengahan misalnya babak, wirangrong kelas semester standar kompetensi kompetensi dasar mengapresiasi seni suara mengidentifikasi jenis jenis daerah yang tumbuh dan tembang dolanan berkembang jawa tengah misalnya kembang math, kupu kuwi. tembang macapat, misalnya pangkur. menunjukkan jenis jenis laras dan pathet dalam gamelan tembang mengapresiasi diri melalui menyanyikan tembang dolanan karya seni suara daerah misalnya kembang math, kupu yang tumbuh dan kuwi. berkembang jawa tengah tembang macapat. misalnya pangkur tembang tengahan misalnya babak yang disajikan guru dengan titi laras yang benar kelas vi, semester standar kompetensi kompetensi dasar mengapresiasi karya seni| mengidentifikasi watak tembang suara daerah berupa macapat tembang macapat misalnya asmaradana, sino, dhandhanggula. menjelaskan guru wilangan, guru lagu, guru gatra tembang macapat misalnya asmaradana, sino, dhandhanggula. mengekspansi diri melalui| menyanyikan tembang sino laras tembang macapat belok paket nem menyanyikan tembang asmaradana laras slendro paket sanga mengekspansi diri melalui| menyanyikan tembang dolanan tembang dolanan misalnya kidang, candra adik mengekspansi diri melalui| menyanyikan sekar ageng sekar ageng misalnya citra cengeng slendro sanga kelas vi, semester standar kompetensi kompetensi dasar mengekspansi diri melalui| menyanyikan tembang karya tembang macapat dhandhanggula peminatan laras slendro pathet sanga mengekspansi diri melalui| menyanyikan tembang gagrag tembang gagrag anyar anyar misalnya gundah layangan, aja lapis, batik pati mengekspansi diri melalui| menyanyikan sekar tengahan sekar tengahan kuswarini pelog barang salinan sesuai dengan aslinya bupati pati kepala bagian hukum ttd. ag? haryanto siti subcats, sh, pembina nip.landasan kurikulum muatan lokal seni suara daerah landasan kurikulum muatan lokal seni suara daerah yaitu landasan filosofis: landasan teoritis. landasan filosofis sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi pendidikan berakar pada budaya bangsa untuk membangun kehidupan bangsa masa kini dan masa mendatang, peserta didik adalah pewaris budaya bangsa yang kreatif, pendidikan ditujukan untuk mengembangkan kecerdasan intelektual dan kecemerlangan akademik melalui pendidikan disiplin ilmu, pendidikan untuk membangun kehidupan masa kini dan masa depan yang lebih baik dari masa lalu dengan berbagai kemampuan intelektual, kemampuan berkomunikasi, sikap sosial, kepedulian, dan berpartisipasi untuk membangun kehidupan masyarakat dan bangsa yang lebih baik (experimentalism and social reconstructivism). landasan teoritis sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi teori pendidikan berdasarkan standar (standard based education), teori kurikulum berbasis kompetensi (competence based curriculum) pendidikan berdasarkan standar sebagaimana dimaksud pada huruf menetapkan adanya standar nasional sebagai kualitas minimal warganegara yang dirinci menjadurikulum berbasis kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf dirancang untuk memberikan pengalaman belajar seluas luasnya bagi peserta didik dalam mengembangkan kemampuan untuk bersikap, berpengetahuan, berketerampilan, dan bertindak. bab arah, tujuan dan strategi arah pembelajaran seni suara daerah adalah untuk: menyelaraskan keberadaan seni suara daerah sebagai unsur kebudayaan daerah dalam mewujudkan keadaan masyarakat yang lebih berbudaya, dan menggali nilai nilai yang terkandung dalam seni suara daerah, sebagai bahan masukan untuk pembangunan karakter dan ketahanan budaya nasional. tujuan pengimplementasian kurikulum muatan lokal seni suara daerah agar peserta didik memiliki kompetensi sebagai berikut: menjaga dan memelihara kelestarian seni suara yang berkembang daerah kabupaten pati, sehingga menjadi faktor penting untuk peneguhan jati diri daerah, menyelaraskan fungsi seni suara yang berkembang daerah dalam kehidupan masyarakat, sejalan dengan arah pembinaan kearifan lokal, cc. mengenali nilai nilai estetika, etika, moral dan spiritual yang terkandung dalam seni suara daerahseni suara daerah sebagai wahana untuk pembangunan karakter dan budi pekerti. strategi kebijakan pelindungan, pembinaan, dan pengembangan seni suara daerahseni suara daerah sesuai dengan perkembangan dan kemajuan masyarakat, membina guru mulo seni suara daerah yang profesional, menyediakan bahan ajar, buku pelajaran, buku bacaan, dan media pembelajaran seni suara daerah, dan meningkatkan kegiatan apresiasi dan kompetisi seni suara daerah. bab kerangka dasar mata pelajaran seni suara daerah merupakan mata pelajaran muatan lokal kabupaten pati termasuk dalam kelompok mata pelajaran estetika dengan cakupan meningkatkan sensitivitas terhadap seni suara daerah yang berkembang daerah, kemampuan mengekspresikan dan kemampuan mengapresiasi keindahan dan harmoni seni suara daerah. kemampuan mengapresiasi dan mengekspresikan keindahan serta harmoni seni suara daerah mencakup apresiasi dan ekspresi seni suara daerah jawagembangan muatan lokal seni suara daerah perlu memperhatikan beberapa prinsip pengembangan sebagai berikut: utuh, yaitu pengembangan pendidikan muatan lokal dilakukan berdasarkan pendidikan berbasis kompetensi, kinerja, dan kecakapan hidup. kontekstual, yaitu pengembangan pendidikan muatan lokal dilakukan berdasarkan berdasarkan budaya, potensi, dan masalah daerah. terpadu, yaitu pendidikan muatan lokal dipadukan dengan lingkungan satuan pendidikan, termasuk terpadu dengan dunia usaha dan dunia industri. apresiasi, yaitu hasil hasil pendidikan muatan lokal dirayakan (dalam bentuk pertunjukan, lomba lomba, pemberian penghargaan) level satuan pendidikan dan daerah. fleksibel, yaitu jenis muatan lokal yang dipilih oleh satuan pendidikan dan pengaturan waktunya bersifat fleksibel sesuai dengan kondisi dan karakteristik satuan pendidikan. pendidikan sepanjang yaitu pendidikan muatan lokal tidak hanya berorientasi pada hasil belajar, tetapi juga mengupayakan peserta didik untuk belajar terus menerus. manfaat, yaitu pendidikan muatan lokal berorientasi pada upaya melestarikan dan mengembangkan budaya lokal dalam menghadapi tantangan global. bab pelaksanaan pelaksanaan mata pelajaran seni suara daerah sebagai muatan lokal pada satuan pendidikan sekolah dasar, menggunakan prinsip prinsip sebagai berikut: pelaksanaandilaksanakan dengan menegakkan kelima,mata pelajaran seni suara daerah sebagai muatan lokal kabupaten pati, memungkinkan peserta didik '', dalam kerangka seni suara daerah. mata pelajaran seni suara daerah sebagai muatan lokal kabupaten patiegarmata pelajaran seni suara daerah sebagai muatan lokal kabupaten pati, yang pada intinya mengungkap seni suara daerah sebagai salah satu mata pelajaran muatan lokal.yang mencakup seluruh komponen kompetensi seni suara daerah diselenggarakan dalam keseimbangan, keterkaitan, dan kesinambungan yang cocok dan memadai. alokasi waktu pembelajaran mata pelajaran seni suara daerah sebagai muatan lokal kabupaten pati yaitu: jam pembelajaran untuk mata pelajaran seni suara daerah sebagai muatan lokal kabupaten pati dialokasikan jam pembelajaran pada setiap minggu efektif. alokasi waktu satu jam pembelajaran adalah menit dari kelas sampai dengan kelas vi. bab struktur struktur mata pelajaran seni suara daerah sebagai muatan lokal kabupaten pati meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama enam tahun, mulai kelas sampai dengan kelas vi. struktur mata pelajaran seni suara daerah sebagai muatan lokal kabupaten pati sebagaimana dimaksud pada disusun dengan ketentuan sebagai berikut: |
remas bupati kayong utarupati kayong utara, menimbangkabupaten kayong utarabersama menteri pendayagunaan aparatur negara dan menteri dalam negeri masing masing: memutuskan:eselon adalah tingkatan jabatan struktural. bagian kepegawaian adalah bagian kepegawaian sekretariat daerah kabupaten kayong utara. kepala bagian kepegawaian adalah kepala bagian kepegawaian sekretariat daerah kabupaten kayongayong utara. bab kedudukan dan tugas baperjakat baperjakat berkedudukan sebagai badan yang membantu bupati atau pejabat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan yang berlakuataustruktural atau fungsional lingkungan pemerintah kabupaten kabupaten kayong utara.menetapkan pemberian kenaikan pangkat bagi pegawai negeri sipilcalon yang akan dikonsultasikan kepada gubernur kalimantan barat untuk diangkat atau diberhentikan sebagai sekretaris daerah kabupaten, menetapkan pemberian tugas belajar pegawai negeri sipil, dan menetapkan kebijakan atau keputusan dibidang kepegawaian lainnya yang dinilai penting dan atau sepanjang diminta oleh pejabat berwenang. dalam menjalankan tugasnya baperjakat bertanggung jawab kepada bupati. masa keanggotaan baperjakat lingkungan pemerintah kabupaten kayong utara adalah (tiga) tahun. anggota baperjakat yang dimutasi, pensiun atau berhenti dilakukan pergantian dalam masa keanggotaan. bab iii susunan dan tugas keanggotaan bagian kesatu susunan keanggotaan susunan keanggotaan baperjakat, terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, (empat) orang anggotakeanggotaan baperjakat sebagaimana dimaksud pada dapat disesuaikan dengan tingkatan kewenangan pejabat berwenangekretariat baperjakat secara fungsional dijabat oleh kepala bagian kepegawaian. anggota sekretariat baperjakat terdiri dari pegawai negeri sipil pada sekretariat daerahdalam huruf meliputi: menentukan jadwal pelaksanaan sidang dan mengundang anggota untuk menghadiri sidang baperjakat'cc. memimpin sidang sidang baperjakat, menyampaikan hasil sidang kepada pejabat berwenang lingkungan pemerintah kabupatenmeliputi: menghadiri sidang sidang baperjakat', memberikan saran dan pertimbangan secara aktif dan obyemeliputi:sebagai nobulan sidang, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan ketua. bagian kelima tugas kepala sekretariat tugas kepala sekretariat sebagaimana dimaksud dalam meliputi: memimpin sekretariat:laksanakan penilaian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas para anggota sekretariat: dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua. bagian keenam tugas anggota sekretariat tugas anggota sekretariat sebagaimana dimaksud dalam meliputidan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala sekretariat. bab persidangan, kecuali,cc. jika sekretaris berhalangan, maka yang diikutsertakan dalam sidang sebagai sekretaris adalah pejabat yang ditunjuk oleh ketua, pelaksanaan sidang baperjakat terbatas yang hanya dihadiri oleh pejabat yang ditunjuk oleh bupati. dalam pelaksanaan sidang baperjakat,pertimbangan baperjakat disampaikan secara tertulis kepada bupati, yang meliputi: pertimbangan pengangkatan pemindahan dalam dan dari jabatan struktural, pertimbangan pemberhentian dari jabatan struktural, cc. pertimbangan pemberian kenaikan pangkat bagi yang menduduki jabatan strukpertimbangan baperjakat dalam pengangkatan jabatan struktural sekaligus menetapkan urutan atau rangking dari (tiga) orang calon dan kesehatan. hasil pertimbangan baperjakat bersifat rahasia. bab pengambilan keputusan dan penyampaian hasil sidang pengambilan keputusan dalam sidang baperjakatmusyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud padaing. berita acara sidang baperjakat sebagaimana dimaksud dalam beserta kelengkapannya, disampaikan ketua baperjakat kepada bupati., dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. anggota baperjakat dan sekretariat baperjakat yang ditunjuk dalam peraturan bupati ini mulai efektif melaksanakan tugas sejak tani j. bupati kayong utara, hindi hamid diundangkan sukadana pada tanggal . jobaperjakat kabupaten kayong utara kedudukan dalam jabatan pokok baperjakat sekretaris daerah kabupaten kayong ketua merangkap anggota utara asisten sekretaris daerah kabupaten anggota kayong utara asisten sekretaris daerah kabupaten anggota kayong utara inspektur kabupaten kayong utara anggota kepala bagian kepegawaian sekretariat anggota daerah kabupaten kayong utara kepala sub bagian pada bagian sekretaris bukan anggota kepegawaian setda kab. kayong utara yang tugasnya berkaitan dengan agenda pembahasan bupati kayong utara, hindi hamidsekretariat baperjakat kabupaten kayong utara kedudukan dalam jabatan pokok sekretariat baperjakat bupati kayong utara pembina wakil bupati kayong utara pengarah sekretaris daerah kabupaten kayong utara penanggung jawab kepala bagian kepegawaian sekretariat kepala sekretariat daerah kabupaten kayong utara staf sekretariat daerah kabupaten kayong anggota utara bupati kayong utara, hindi hamidkepegawaian dan diklat daerahgadaan, pembinaan dan pengembangan bidang pengadaan, pembinagadaan, pembinaan dan pengembangangadaan, pembinaan dan pengemaan, pembinaan dan pengembangan menyelenggarakan fungsi: perumusan bahan kebijakan operasional bidang pengadaan, pembinaan dan pengembangan, perumuscc. perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis bidang pengadaan dan pensiun pengadaan dan pensiun, perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis bidang pengembangan dan kerjasama, perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis bidang kesejahteraan dan kedudukan hukum, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang pengadaan, pembinaan dan pengembaadaan, pembinaan dan pengembangpengadaan, pembinaan dan pengembapengadaan, pembinaan dan pengembangan, merumusksiun, pengembangan dan kerjasama, serta kesejahteraan dan kedudukan hukum mengolah hasil kegiatan anja dan abk untuk kepentingan pengadaan, pembinaan dan pengembangan karier asadaan dan pensiun sub bidang pengadaan dan pensiuadaan dan pensiun mempunyai tugas membantu kepala bidang pengadaan, pembinaan dan pengembangdan pensiugadaan dan pensiuadaan dan pensiumeeting (perencanaan) asn, pengadaan dan pelaksanaan seleksi can, memberikan pertimbangan kepada kepala bidang mengenai pengangkatan asn pelaksanaan sumpah janji asn, dan berita acara sumpah janji asn, memberikan pertimbangan kepada kepala bidang mengenai proses penerbitan pensiun asn dan kartu identitas pensiunan karir), menyiapkan hasil kegiatan anja dan abk untuk kepentingan pengadaan, pembinaan dan pengembangan karier asn, memberikan pertimbangan kepada kepala bidang mengenai fasilitasi permasalahan asn yang telah purna tugmbangan dan kerjasama sub bidang pengembangan dan kerjasamaembangan dan kerjasamakerjasampengembangankerjasamaanalisa formasi tugas belajar ijin belajar tb ib), proses penerbitan surat keputusan tb ib asn dan administrasi pengembalian dalam jabatan fungsional umum jfu) bagi asn yang telah menyelesaikan tugas belajar, memberikan pertimbangan kepada kepala bidang mengenai pelaksanaan ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah, menyiapkan bahan usulan pencantuman gelar, memberikan pertimbangan kepada kepala bidang mengenai perencanaan, pelaksanaan fasilitasi kerjasama kelembagaan dan tata hubungan kerja dengan organisasi profesi asn, memberikan pertimbangan kepada kepala bidang mengenai analisis pola karier dan promosi, memberikan pertimbangan kepada kepala bidang mengenai pemetaan dan asesmen asn dalam pengelolaan manajemen kepegawaiejahteraan dan kedudukan hukum sub bidang kesejahteraan dan kedudukan hukumkesejahteraan dan kedudukan hukumejahteraan dan kedudukan hukumejahteraan dan kedudukan hukjahteraan dan kedudukan hukumpengelolaan dan penerbitan kartu suami istri kartu baris) kartu pegawai karpet), kartu peserta aspen kpt): memberikan pertimbangan kepada kepala bidang mengenai pemberian bantuan penjelasan dan pengelolaan penilaian prestasi kerja asn, memberikan pertimbangan kepada kepala bidang mengenai pemberian izin pernikahan dan perceraian, memberikan pertimbangan kepada kepala bidang mengenai proses pemberian penghargaan dan penjatuhan hukuman disiplin terhadap pelanggaran disiplin asn, memberikan pertimbangan kepada kepala bidang mengenai proses penerbitan kenaikan gaji berkala kgb) kepala skpd, eselon ii, dan memvalidasi kgb asn kabupaten nunukan, memberikan pertimbangan kepada kepala bidang mengenai fasilitasi bantuan hukum terhadap asn yang menjalani proses hukum berkenaan dengan pelaksanaan tugas, memberikan pertimbangan kepada kepala bidang mengenai pemberian cuti eselon dan kepala skpd, il. memberikan pertimbangan kepada kepala bidang mengenai proses pemberian cuti dan administrasi pengembalian dalam jabatan bagi asn yang telah menyelesaikan cuti luar tanggungan negara, m.memberikan pertimbangan kepada kepala bidang mengenai pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan pengangkatan kembali, memberikan pertimbangan kepada kepala bidang mengenai fasilitasi pengujian kesehatan bagi asn yang menjalani cuti sakit dalam rangka penetapan status kepegawaian yang bersangkutmutasi dan informasi bidang mutasi danmutasi dan informasimutasi dmutasi dan informasi menyelenggarakan fungsi: perumusan bahan kebijakan operasional bidang mutasi dan informasi, perumusan bahan perencanaan operasional program dan kegiatan bidang mutasi dan informasi, cc. perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis bidang mutasi struktural, perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis bidang mutasi fungsional, perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis bidang informasi kepegawaian, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang mutasi dan informutasi dan informutasi dan informasisesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkmutasi dan informasi, merumuskan perencanaan operasional program dan kegiatan bidang mutasi dan informasi, menyusun bahan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis bidang mutasi struktural, mutasi fungsional dan informasi kepegawaistruktural sub bidang mutasi strukturstrukturalstrukturstruktustrukturstrukturalnugasan asn dipekerjakan dan diperbantukan, memberikan pertimbangan kepada kepala bidang mengenai pemberhentian asn yang mengundurkan diri, memberikan pertimbangan kepada kepala bidang mengenai kenaikan pangkatterkait peninjauan masa kerja asn dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional umumfungsional sub bidang mutasi fungsionfungsional mempunyai tugas membantu kepala bidang mutasi dan informasifungsionfungsionfungsionfungsional tertentu dan pembebasan sementara serta pemberhentian dari jabatan fungsional tertentufungsional tertentufungsional tertentu, memberikan pertimbangan kepada kepala bidang mengenai kenaikan pangkat asn dalam jabatan fungsional tertentu dan pembinaan penyusunan daftar usulan penilaian angka kredit dupa): memberikan pertimbangan kepada kepala bidang terkait peninjauan masa kerja asn dalam jabatan fungsional tertentuinformasi kepegawaian sub bidang informasi kepegawaianinformasi kepegawaianpegawaiinformasidan kepegawaiaelolaan aplikasi yang digunakan dalam pengelolaan manajemen kepegawaian, memberikan pertimbangan kepada kepala bidang mengenai pengelolaan data kepegawaian, memberikan pertimbangan kepada kepala bidang mengenai pengelolaan arsip elektronik dan manual, memberikan pertimbangan kepada kepala bidang mengenai penyusunan daftar urut kepangkatan duk), buku informasi kepegawaian dan struktur organisasiasn lingkungan pemerintah kabupaten nunukan, memvalidasi perubahan data base pada pengusulan kp4:, memberikan pertimbangan kepada kepala bidang mengenai pengelolaan dan penerbitan kartu pegawai elektronik kpedidikan, pelatihan dan pembangunan karakter bidang pendidikan, pelatihan dan pembangunan karaktedidikan, pelatihan dan pembangunan karakteridikan, pelatihan dan pembangunan karakteidikan, pelatihan dan pembangunan karakter menyelenggarakan fungsi: perumusan bahan kebijakan operasional bidang pendidikan, pelatihan dan pembangunan karakter, perumusan bahan perencanaan operasional program dan kegiatan bidang pendidikan, pelatihan dan pembangunan karakter, cc. perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis bidang diklat prajabatan dan kepemimpinan, |
msi bupati sintang peraturan bupati sintang nomor tahun tentang pendirian taman kanak kana kabupaten sintang negeri dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati sintang, menimbang bahwa guna mengembangkan kemampuan anak anak men! pra sekolah dalamdan meningkatkan daya tampung pendidikan formal bagi anak anak pra sekolah taman kanak kanak serta meningkatkan mutu dan efisiensi pendidikan anak pra sekolah dipandang perlu untuk mengatur pendirian taman kanak kanak negeri kabupaten sintang,tan lembaran negara republik indonesia nan tambahan lembaran negara tahun nomor indonesia nomor sebagai undang undang republik indon publik indonesia tahun lembaran negara rep lembaran negara republik nomor tambahan indonesia nomor undang undang . undang undang nom penyelenggaraan negara tahun tentang korupsi, kolusi ang bersih dan bebas dari baik .2an nepotisme republik indonesia tahu lembaran negara lembaran negara republik nomor tambahan indonesia nomor undang undang nom pemberantasan tindak, tahun tentang dana korupsi lembaran negara republik indonesia tah tambahan lembaran nomor cara republik indonesia nomor sebagaimana telah diet ubah dengan undang undang nomor tahun republik indonesia tah lembaran negara lembaran akun nomor tambahan sara republik indonesia nomor undang undang nomor tahun tentang handapanagnin lembaran negara republik indonesia aksarana nomor tambahan indonesia tahun baik indonesia nomor lembaran negara regu undang undang. "an peraturan bupati sintang gni nomor: tahun tanggal oktober tentu irian taman kanak kanak negeri kabupaten sintang organisasi taman ruptur kanak kanak kabupaten sintang negeri camar bupati sintang, h milton crosby co1ee haa peraturan bupati sintang nomor tahun goal oktober ten pendirian taman kanak kanak negeri kabupaten sintang daftar pendirian taman kanak kanak kabupaten sintang seri 'ay kanak kecamatan keterangan kanak kanak kelurahan kanan hulu sintang (bupati kiai ros undang' undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan oo4s0 peraturan daerah tertarik kabupaten sintang nomor tahun pengelolaan kab ruangan daerah lembaran der kabupaten santan bah tahun nomor tambahan lembaran daerah kab santan nomor kabupaten bintang peraturan daerah kabupaten sintang nomor tahun santan lembu rusak pemerintahan.tentang pendirian taman kanak kanak negeri'ana daning kaimana dimaksud dalam undang undang dasar negara republik sia tahun lala daerah adalah bupati sintang. din adalah dinas pendidikan kabupaten sintang. dinas adalah kepala dinas pendidikan kabupaten sintang. teri kep adalah menteri pendidikan republik indonesia. dana meng, taman kanak kanak adalah pimpinan taman kanak kanak yang duduki jab atan fungsional. wakil. kil kepala adalah bidang! kurikulum akil imp: mem siswa pinang raman kanak kanak adalah jen an. aman kanak k lembaga formal taman kanal pendidik kanak yang anggara" pendapatan dan anak negeri anak pra sek apbd adalah anggaran pena der olah berupa elang isi pendidikan adalah usaha sad anja deep ken tingkat suasana belajar dalam proses dan paten mengembangkan potensi pembela rencana jaran untuk keagamaan, pengendalian dirinya unt agar pose mewujudkan penampilan diri, kepri memilih serta didik meter plan yang diperlukan pribadi miliki keju cara aktif diri record atan spirit pendidikan taman kanak ya, masyarat san akhlak dilaksanakan pada anak kanak adalah at, bangsa dan alis sistem pendidikan nation sekolah. adalah pendidikan yang saling terkait kanal adalah kesal yang nasional. terpadu naa komponen j5, peserta didik adalah mencapai tujuan bean potensi diri melalui pro prota masyarakat yan kari dan jenis pendidikan tertentu pembelajaran perang mengemban tenaga kependidi tersedia pada jal angan pendidikan jalur, jen dan diangkat untuk adalah anggota masyarat pendidik adalah jang penyelenggaraan yang mengabdi dosen, konselor pamong kependidikan pendidikan. diri dan sebutan lain pelajar, widya yang berkualitas sebagai dalam sesuai wara, tutor, sebagai menelan ngan kek tr, instruksi guru, gerakan husussan tur, fasilitas kurikulum adalah pendidikan, nya serta berpartai yaa bahan pelat seperangkat spasi jaran, unt rencana dipantau mencapai tujuan pengaturan mengenai tuj pelajaran adalah pro juan pendidikan tertentu tujuan, isi, mber belajar pada kpn interaksi peserta didik evaluasi pendidikan sangan daan engan pendidik dan penetapan adalah segi pada seti mutu pendidikan niatan pengendalian setia terhadap pen jalur, jen hadap berbagai jaminan tanggung jang dan jenis komponen akta jawaban penyelam jenis pendidikan sebagai pendidikan adalah kegiatan garapan pendidikan. suatu bentuk didikan ikatan penilaian berdasarkan negeri kelayakan programa dal mber daya pendiri yang telah ditetapkan. nyelengga didikan adalah segala mas rain didi suatu yang tipe harakat pendidikan yan pergunakan dal at, dana, sara meliputi tenaga aaa ewan pendis: dan prasarana. pendidikan, unsur didikan adalah lembu an. syarikat yan aga landing yang beranggotakan mite peduli pendidikan. berbagai orang, sekolah adalah mag, a wali peserta lembaga mandir yang peran arakan yan didik, komunitas taman kanak kanak gertakan peduli pendidikan. serta tokoh siswa . rat anak ala ikan sekolah. uan pendidikan taman kanak kanak jalur bab pendirian sekolah didirikannya latar beta yang ditujukan kepada anak kanak negeri adalah upaya pembina ansanpan mendidik anak usia pra sekolah untuk memberikan rancangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan mangan jasmani dan rohani agar perk 'ikan lebih anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut berupa sekolah dasar. pendirian taman kanak kanak negeri bertujuan meningkatkan daya tampung pendidikan anak usia pra sekolah guna memenuhi pembangunan dan pengembangan bidang pendidikan daerah, meningkatkan pencapaian perkembangan pertumbuhan yang merupakan integritas aspek pemahaman. nilai nilai agama, moral, fisik, bahasa dan sosial emosional, agar anak mencapai tingkat perkembangan yang optimal, meningkatkan keterlibatan dan peran aktif orang tua dan orang dewasa untuk memberikan rancangan yang bersifat menyeluruh dan terpadu yang meliputi pendidikan, kesehatan, gizi, dan perlindungan yang diberikan secara konsisten melalui pembiasaan pada lembaga pendidikan. untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada penyelenggaraan pendidikan pada taman kanak kanak berpedoman kepada tujuan pendidikan nasional. pendirian taman kanak kanak negeri dengan nama dan lota didik berasal dari anak anak usia pra sekolah atau usia antara empat) sampai dengan (enam) tahun. pengelolaan pendirian taman kanak kanak nee aan snow sana bana sebagai bagian dari sistem pen adalah 8gung jawab pemerintah: daerah melalui kepala dinas. pir: taman kanak den ian taman kanak kanak terdiri ata kebutuhan. nak seorang atau lebih wakil kepala berdasar kepala . dibantu oleh ten: sekolah tenaga kepala rasi yang jumlahnya sesuai media lainnya dan tenaga ama yang berlaku. gan ketentuan perundang dan organisasi, tugas dan wew susun oleh pemerintah daerah taman kanak kanak negeri ditatah ng undangan yang berlaku. engan ketentuan peraturan pan isasi dari aya peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak tepi sasada taman kanak kanak negeri menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. kepala taman kanak kanaktaman kanak kanak negeri merupakan susunan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan anak usia dini dalam rangka upaya mencapai tujuan pendidikan. isi kurikulum pendidikan taman kanak kanak negeri wajib memuat bahan kajian pendidikan tentang pendidikan nilai nilai agama dan moral, pendidikan fisik motorik kasar dan motorik halus), pendidikan kognitif, pendidikan bahasa: pendidikan sosial emosional, kurikulum yang berlaku secara nasional yang ditetapkan menteri. taman kanak kanak negeri dapat santa pelajaran sesuai dengan keadaan lingkungan land kutikula yap bera yang bersangkutan dengan tidak mengurangi yang laku secara nasional. 'abaikan dan menambah bah kanan kanak kanak negeri dapat manga dan ham setempat vian dan mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan . www umar diterima sebagai sisi dapat taman kanak k anak tuk antara (empat) ana negeri uas berusia sampai dengan (enam) tahun, tentukan sebagai pelaksanaan ket permana dimaksud pada diatur oleh mempunyai hak sebagai berikut mendapatkan hal yang sara, untuk mendapatkan pendidikan: memperoleh pendidikan nilai nilai agama sesuai dengan agama yang dianutnya, mendapatkan sarana dan prasarana bermain yang aman, nyaman dan cc. memenuhi kriteria kesehatan anak: menggunakan alat permainan edukatif berstandar keamanan, kesehatan, dan sesuai dengan fungsi stimulan: anak mempunyai kelas bhpelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada dan diatur lebih lanjut oleh kepala dinas. bab standar sarana dan prasarana standar sarana dan prasarana yang digunakan untuk taman kanak kanak harus aman, nyaman dan memenuhi kriteria kesehatan anak: sesuai dengan tingkat perkembangan anak dan jumlah anak, sesuai dengan kondisi sosial, budaya dan memanfaatkan sumber daya yang ada lingkungan sekitar. bab penilaian penata: pen alan pada anak taman kanak kanak dilakukan melalui proses insee ulan dan pengolahan informasi, dan pengamatan untuk menentukan persen pencapaian perkembangan anak mencakup tingkat pencapaian peng ipa anak, data tentang status kesehatan, pengasuhan dan didikan, . dipaku tian terhadap ana kan secara nilai berkelanjutan. berkala, intensif, bermakna, menyuruh, sistematis, dan konsisten. tan dilakukan pada saat dengan anak melakukan aktivitas sepanjang anak penilai terhadap "main dengan benda konkret. terhadap guru dan tena penilaian kependidikan dilakukan untuk mengetahui kemampuan dan kewenangan profesional. lain sebagaimana dimaksud pad hasil pen pada digunakan untuk abah guru ala tenaga pendidik lainnya, ngelo idi menyan jenis aktivitas kegiatan pengelolaan program pendidikan, metode.) penggunaan dan penataan alat, permainan edukatif alat kebersihan dan kesehatan: memperbaiki sarana prasarana pendidikan termasuk untuk anak berkemah bab pembiayaan dengan telah dilakukan pendirian taman kanak kanak negeriayvii pengawasan pemerintah daerah melalui dinas melakukan pengawasan terhadap taman kanak kanak negeri dalam rangka pembinaan, pengembangan, perlindungan, peningkatan mutu dan pelayanan taman kanak kanak angkutan. pengawasan dilakukan terhadap penyelenggaraan pendidikan dan 2administrasi sekolah. pengawasan . "an bagaimana dimaksud asan pada pan lawas sekolah pendidikan taman kan arena dilakukan ole ketentuan sebagaimana ad: laksana atur lebih lanjut sen yai maksud pada dan berlaku. ketentuan peraturan perundang angan yang bab viii ketentuan peralihan ala peraturan penanda tindaligan dan ketentuan yang telah ada sebelum seg quran bupati ini, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan bupati asih tetap berlaku. bab vg milton crosby diundangkan sintang wda tanggal oktober aris daerah kabupaten sintang, life haji ahmad va daerah kabupaten sintang tahun nomor |
her mas sig ang perahu ran bupati siy nomor tang tahun petunjuk pelaksanaan oku instansi pemerintah rasi akun kabupaten lingkungan fasilitas kinerja sintang pemerintah menimbang bahwa untuk danang negara dan haa peraturan menteri tah reformasi nyeri pend menteri pend tentang makasih pepe pena aan laguna berubah indonesia republik ind insan aparatur lampiran ones negara peran pelaksanaan eyatisasi nomor tahun san. reformasi birokrasi perlu menetapkan pet stabilitas kinerja tentang petunjuk kinerja instansi tunjuk pelaksana aang pemerintah nsi pemerintah aan value sintang, lingkungan meme asi akuntabilitas bahwa lintah kabupaten untuk melaksanakan maksud peraturan lae ara pada huruf atas valuasi aku ang tentang petani link instabilitas kinerja tiang petunjuk mengi sungai pemerintah. kabupaten sintang instansi pemerintah ingat undang undang nomor tah undang darurat nomor mag tentang penetapan undang tingkat kalimantan lembu tentang pembentukan daerah tahan nomor tamb: han. indonesia nomor sebagai und lembaran negara republik republik indonesia tahun png era negara republik indonesia nomor und png nomor tahun tentang penyelenggaraan lembu ang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme sarauangan negara tahun nomor lembaran negara republik indones lake' undang undang undang und pengelolaan nomor tan tahun gara republik tag agung jawa lembaran negara sia tah keuangan, utang peta.: publik indon negara (ketaksaan undang undang sia nomor baran nomo 00j, tambah, daerah lembaga tah negara republik tambahan lomba publik ind tentang pem. sebagaimana telah naga negara ubi kesia tahun tindakan undang nomor bah beberapa lik indonesia nomor tahun nomor lembar kai dengan epa indonesia nomor tambahan republik indonesia, negara republik undang undang nomor keuangan antara meme tahun lembaran negara lintah pusat dan utang peramban publik ind pemerintah tambahan lembaran ones tahu daerah negara republik nomor fe) undang undang nomo por ab, peraturan perundang use tahun tentang pmb indonesia tahun noer negara rena republik indonesia nomor tambahan lembaran negara peraturan pemerintah nomor keuangan daerah lembaran nang tentang pengelolaan nomor tambahan lembaran milanesa teliti negara republik indonesia nomor peran sta taparaturan pemerintah nomor tahun tentang pernah urusan pemerintahan antara pemerintah, kota lembaran provinsi dan pemerintahan daerah kab olah tambahan negara republik indonesia tahun lembaran negara republik indonesia nomor isasi tentang organisasi peraturan pemerintah nomor tahun indonesia tahun perangkat daerah lembaran negara republik indonesia nomor nomor tambahan lembaran negar peraturan akuntansi per tinta tahun ditahan mor tah nomor tent bahan gara rapuh ang stang peraturan daerah lembaran seni indonesia, rah ara pengelolaan ker kabupaten republik peraturan dae nomor tambahan serah kabupaas lembaran rah kabupaten sebagaimana lembaran dante tambah merah kabu santan diubah rah lembaran pater sintase nomor tah dengan area tah kabupaten aturan daerah sintang nomo nomor urusan kabupaten pemerintah bintang nom kabupaten kabupaten nomor tahu intan daerah tahun bintang tentang kabupaten nom lembaran sintang nomor tambahan berarah peraturan daerah aran susunan ama sintang nomor lembaran daerah perangkat daerah oob tentang tambahan kabupaten santan kabupaten santan lembaran tahun daerah kabupaten nomor peraturan daerah kabupaten intan rencana pembangunan jangka nomor tahun tentang, sintang tahun gka menengah daerah kabu tahun lembaran daerah kab paten nomor tambahan kabupaten sintang sintang nomor lembaran daerah kabupaten mem per artikan instruksi presiden nomor tahun kinerja instansi pemerintah, tentang akuntabilitas dalam negeri nomor tahun tentang pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana telah diubah kah dengan peraturan menteri dalam negeri: unhan aparatur negara dan reformasi peran menteri engan asia nomor tahun tentang aoa. sarat peraturan menteri pendayagunaan aparatur lam birokrasi republik indonesia nomor negara dan reformasi unjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas tahun tentang petunjuk kinerja instansi pemerintah: daya unhan aparatur negara nomor keputusan menteri rang pedoman umum evaluasi kep m pan kinerja instansi pemerintah, laporan akuntabilitas .peraturan. peraturan bupati sin. petunjuk pelaksana not . all: jen pesta instansi pemerintah laporan kaya lor tim sintang: angan pm ang tengah pan tegalan men macet memutus span menetapkan peraturan bupati tentang peron: evaluasi akun tagar atas tema peagiadpi peta stang ana lingkungan pemda slandi pembatas pemerintah kabupaten sintang, tegauten oren pemerintah daerah dan dprd menurut asas ekonomi dan uga pen enn dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prop negara kesatuan republik indonesia sebagaimana dimaksud masa loe dasar negara republik indonesia tahun mar eei mera ust pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat darren ser penyelenggara pemerintahan daerah. bupati adalah bupati sintang. daa siaeaaai satuan kerja perangkat daerah yang pelanjut a1: arahan pemeran kabupaten organisasi perangkat daerah lingkungan kabupaten sintang. sekretaris daerah adalah sekretaris daerah ae: naga skpd yee kabupaten sintang xs spektral adalah inspektorat tahan daerah kajuara saran pemerian melakukan pengawasan penyelenggaraan utang. .mati mencakup pemberat evaluasi adalah aktivitas analisis yang pemberian solusi jahan serta atribut, apresiasi dan pengenalan peri seri atas permasalahan yang ditemukan. akan yaa kabupaten valuation adalah pejabat inspektorat iromokai untuk melaksanakan aktivitas analis!s: lanjut dsn indah yang jawabkan akuntabel ne: pemain peran alias kinerja instansi meri ami skpd untu dalam mes dalah perwujudan kewajiban suatu isi organ sap jawaban aan pertani keberhasilan dan kegagalan pelaksana melalu sistem saran dan tujuan yang telah diterapkan cara periodik. |i lapor laporan akuntabilitas kir kerja instan. disingkat laki adalah daki nsi pemerintah men selain akuntabilitas kinerja skpd yang berisi gamba lanjutnya yang disusun tan perwujudan sistematik dan melembaga. dan disampaikan secara evaluasi skip adalah kegiatan analisis kritis pencil eri penilaian pemberian atribut, pengenalan permasalahan yang sistematis, serta untuk tujuan peningkatan kinerja dan pemberian solusi inspektorat. stabilitas skpd oleh laporan hasil evaluasi yang selanjutnya disingkat lhe adal inspektorat yang menyajikan informasi pelak laporan pelaksanaan evaluasi atas kinerja skpd unit kerja dan kabupaten sintang. militan kinerja skpd matematika mengenai pelaksanaan evaluasi dunia pat sebagaimana dimaksud dalam adalah sebaga! ber pendahuluan: pelaksanaan evaluasi secara umum: evaluasi akuntabilitas kinerja skpd: laporan hasil evaluasi: dan cc, penutup. teroris skpd petani akuntabilitas kinerja dalam lin unjuk pelaksanaan evaluasi laporan bagaimana dimaksud tida 2dungan pemerintah kabupaten gitar merupakan bagian ter tercantum dalam lampiran tag sahkan dari peraturan ini. |
bupati kapuas hulu provinsi kalimantan barat peraturan bupati kabupatenn peraturan daerah kabupaten kapuas hulu nomor tahun tentang retribusi pelayanan kesehatmungutan retribusi, bukti sts dilengkapi dengan tbp, bukti slip setoran. bab tata cara pembagian hasil pemungutan retribusiobat obatan dan bakarobat obatan dan bakar sebagaimana dimaksud pada huruf disetorkan kas umum daerah kabupaten kapuas hulu sebesar (seratus persen) ditetapkan jumlah poin seluruh ketenagaan keterangan: poin per hari adalah nilaipembagian jasa pelayanan kesehasilitas pelayanan kesehatan puskesmas pembantu dan polindes, hasil pemungutan retribusi disetorkan puskesmas induk masing masing, selanjutnya puskesmas menyetorkan hasil pemungutan retribusi tersebut nomor rekening kas umum daerah atau nomor rekening bendahara penerima dinas kesehatan kabupaten kapuas hulu.pada tahun berikutnyatata cara dalamdinas kesehatan. masyarakat kabupaten kapuas hulu yang tidak mampu miskilb lainnya dapat diberikan keringanan sampai dengan pembebasan retribusi.biaya dengan cara mendapatkan surat rekomendasi skt dari kepala puskesmas, pemberian surat rekomendasi keterangan sebagaimana dimaksud pada berdasarkan pengamatan terhadap kehidupan pasien dengan mempertimbangkan kriteria kemiskinan antara lain, yaitu: luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari (delapan) meter persegi per orang. jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah bambu kayu murahantidak mampu membeli pakaian satu stel dalam satu tahun untuk setiap anggota keluarga, tidak sanggup membayar biaya pengobatan puskesmas poliklinik, |
sea ng: bupati ogan komering ulu timur peraturan bupati ogan komering ulu timur nomor tahun tentang tatanan transportasi lokalcapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, perlu dikembangkan sistem transportasi lokal, bahwa sistem transportasi lokal merupakan bagian dari sistem transportasi nasional dan sistem transportasi wilayah provinsi sumatera selatan yang disusun dengan mengacu pada rencana tata ruang wilayah kabupaten oku timur, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf perlu menetapkan tatanan transportasi lokalc18tahun peraturan presiden nomor tahun tentang sistem logistik nasional, peraturan menteri perhubungan nomor tahun tentang sistem transportasi nasionalan bangunogan komering ulu timur nomor tahun tentang pembentukan lembaga teknis daerah kabupaten ogan komering ulu timur lembaran daerah kabupaten nan transportasi lokal kabupaten oku timu!u timur, bupati adalah bupati ogan komering ulu timur, tatanan transportasi lokal yang selanjutnya disebut tatralok adalah tatanan transportasi yang terorganisasi secara kesistern, &$. dinas perhubungan adalah dinas perhubungan kabupaten ogan komering ulu timur. bab ruang lingkup ruang lingkup tatralok meliputi pengaturan mengenai kebijakan, strategi dan program pengembangan prasarana dan sarana transportasi daerah. bab iii asas, maksud dan tujuan tatralok sebagaimana dimaksud dalam berdasarkan pada asas:dan mandiri. tatralok sebagaimana dimaksud dalam dimaksudkan sebagai pedoman bagi semua pihak terkait dalam rangka penyusunan rencana kerja penyelenggaraan transportasi daerah kabupaten ogan komering ulu timur. pedoman sebagaimana dimaksud pada dipergunakan dalam hal: perumusan kebijakan pokok pengembangan transportasi daerah, mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan antar moda transportasi lokal kabupaten serta keserasian antara sektor transportasi dengan sektor lainnya, cc. penentuan lokasi investasi pembangunan transportasi lokal yang dilaksanakan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, badan usaha dan masyarakat, penataan dan pengembangan transportasi daerah kabupaten ogan komering ulu timur. yatralok sebagaimana dimaksud dalam bertujuan untuk: mewujudkan penyelenggaraan sistem transportasi lokal yang efektif dan efisien dalam menunjang dan menggerakkan dinamika pembangunan, mendukung pengembangan daerah dan lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan transportasi lokal, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan pelayanan transportasi lokal, dan mewujudkan pelayanan transportasi yang handal, ramah lingkungan, tertib, nyaman, terjangkau, aman serta berpihak pada kepentingan masyarakat. dalam mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam dani kegiatan pembangunan sektor transportasi dilaksanakan dengan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat luas. pelayanan transportasi wajib mengutamakan pelayanan yang efektif, efisien, selamat, aman, nyaman, mudah, murah dan terjangkau. bab ketentuan penutup ketentuan mengenai tatralokralok memiliki jangka waktu (lima) tahun. dan dapat dilakukan peninjauan kembali paling lama (satu) tahuogan komering ulu tiruan. ditetapkan martapura pada tanggal tem mep: (an bupati ogan komering ulu timur, ric cahyadi diundangkan martapura pada tanggal pempek.nomor |
peraturan daerah kabupaten maros nomor tahun tentang kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi,dan anak balita dengan rahmat tuhan yang maha esa, bupati maros, menimbang bahwa, kesehatan merupakan hak asasi manusia dan kebutuhan dasar bagi setiap orang yang pembunuhannya menjadi kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dengan melibatkan individu, keluarga, dan masyarakat, bahwa kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi, dan anak balita merupakan salah satu faktor utama bagi kehidupan keluarga dan masyarakat, karena tingkat derajat kesehatan keluarga dapat diukur dari angka kematian bayi, angka kematian ibu hamil, angka kematian ibu melahirkanpelayanan kesehatan yang berkualitas, optimal, menyeluruh, dan terpadukesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi,. dprd kab. maroset. dprdinas kesehatan adalah dinas kesehatan kabupaten maros sebagai satuan, dan anak balita yang selanjutnya disingkat kiblat adalah pelayanan kesehatan terpadu dengan memfokuskan pada intervensi untuk, dan anak balita. pelayanan kesehatan adalah suatu kegiatan dan atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan mana terjadi interaksi antara pengguna dan penyedia jasa kesehatan. pelayanan kesehatan promosi adalah suatu kegiatandan atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yanglebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosikesehatan. pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatandan atau serangkaian kegiatan pengobatan yangditujukan untuk penyembuhan penyakit, penguranganterjaga optimal mungkin. pelayanan kesehatan rehabilitasi adalah kegiatandan atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikanbekas penderita dalam masyarakat sehingga dapatberfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang bergunauntuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkinsesuai dengan kemampuannya. pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatandan atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacupada pengalaman dan keterampilan turun set. dprd kab. maros temurun secaraempiris yang dapat dipertanggungjawabkan danditerapkan sesuai dengan norma yang berlaku diabel adalah setiap orang yang mempunyai kompetensi dalam melakukan pelayanan kiblat,, maupun mandiri. rumah sakit umum adalah tempat pelayanan kesehatan rujukan danros yang bertanggungjawabmenyelenggarakan pelayanan kesehatan suatu wilayah kerjafasilitas pelayanan kesehatan adalah sarana berupa alat, tempat, dan sumber dayafasilitas pelayanan kiblat adalah sarana pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kiblat baik promosi, preventif, kuratif,atau perusahaan yang mempekerjakan perempuan yang sedang hamil atau sedang menyusuimaros. ibu adalah perempuan.pelayanan obstetri neonatal emergency dasar atau pond adalah suatu informasi dan teknik pengelolaan pelayanan obstetri dan neonatal emergency dasar yang terdiri dari komponen puskesmas, pelayanan obstetri neonatal emergency komprehensifatau pone adalah suatu, emergency gawat darurat adalah tempat pelayanan gawat darurat yang memiliki dokter umum site jam dengan kualifikasi general emergency life support (gels) dan atau advance trauma life support atas) advance cardiac life support acts) serta memiliki alat transportasi dan komunikasi, set. dprd kab. maros konseling adalahproses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh konselor kepada seseorang yang sedang mengalami sesuatu masalah yang bermuara pada terbatasnya masalah yang dihadapi. pernikahan dini adalah sebuah bentuk ikatan perkawinan yang salah satu atau kedua pasangan berusia dibawah tahun atau sedang mengikuti pendidikan sekolah menengah atas. keluarga miskin adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara berkelanjutan. pasangan usia subur disingkat pus adalah pasangan suami isteri yang isterinya berusia tahun. ambulance desa adalah alat transportasi yang dapat digunakan untuk mengantarkan warga yang membutuhkan pertolongan dan perawatan tempat pelayanan kesehatan. ambulance desa dapat berupa alat alat transportasi yang memiliki tempat pelayanan kesehatan desa tersebut, seperti gerobak, becak, andong, perahu, motor, mobil dan lain lainkeluarga) selama beberapa hari saat menunggu persalinan tiba dan beberapa hari setelan bersalin. bab asas dan tujuan bagian kesatu asas kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi, dan anak balitatransparan, keadilan, kesetaraan gender, nondiskriminatif, dan norma norma agama. bagian kedua tujuan penyelenggaraan pelayanan kiblat bertujuandapat mempercepat penurunan angka kesakitan dan kematian ibu, bayi baru lahir, bayi, dan anak balita, tercapainya penurunan angka kematian ibu, bayi baru lahir, bayi, dan anak balita, terwujudnya pelayanan kiblat yang berkualitas bagi kelompok masyarakat miskin yang dibiayai oleh pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah, terbukanya akses pelayanan kiblat bagi desa terpencil, terjadinya perubahan perilaku masyarakat, baik laki laki maupun perempuan, pemerintah,, set. dprd kab. maros terciptanya kerjasama antar semua stakeholders dalam menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu, bayi baru lahir, bayi, dan anak balita, h.tercapainya peningkatan akses informasi dan konseling tentang pelayanan kiblat, tersedianya seluruh sumber masa kehamilan, nifas, dan menyusui, mendapatkan layanan persalinan dari tenaga kesehatan yang profesional, mendapatkan penanganan kesulitan persalinan sesuai dengan standar pelayanan, mendapatkan kontrasepsi yang berkualitas sesuai dengan kondisi ibu, mendapatkan informasi dan konsultasi dari tenaga kesehatan mengenai kontrasepsi yang akan diterima oleh ibu, mendapatkan informasi dan konseling mengenai kiblat dari setiap pemberi pelayanan kesehatan, bagi ibu dari keluarga miskin berhak mendapatkan pelayanan kiblat yang berkualitas yang dibiayai oleh pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah, mendapatkan informasi asupan makanan yang bergizi dan cukup kalori bagi ibu selama masa kehamilan, nifas, dan menyusui terutama ibu dari keluarga miskin, mendapatkan perlindungan rasa aman dan nyaman dari keluarga dan masyarakat sekitarnya, j . menolak pelayanan kesehatan yang diberikan kepadanya dan anaknya oleh tenaga yang tidak professional dan sarana yang tidak memadai. setiap bayi baru lahir berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan untuk menyelamatkan hidup dan meningkatkan kualitas hidup, inisiasi menyusu dini imd), air susu ibu (asi) eksklusif, dan imunisasi dasar, setiap bayi dan anak balita berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif selama enam bulan dan pemberian air susu ibu sampai dua tahun, imunisasi dasar yang lengkap dan berkualitas, makanan dan minuman yang bergizi serta bersih dari pencemaran, set. dprd kab. maros d.perlindungan, pendidikan, kesehatan, rasa aman dan nyaman, dari orangtua dan masyarakat sekitarnya. setiap tenaga kesehatan kiblat berhak mendapatkan imbalan yang wajar sesuai dengan standar, tenaga kesehatan yang bertugas daerah terpencil atau daerah sulit berhak memperoleh fasilitas dan insentif khusus, mendapat perlindungan hukum atas tindakan yang dilakukannya untuk kepentingan ibu, bayi baru lahir, bayi, dan anak balita. bagian kedua kewajiban pemerintah daerah, dan anak balita secara berjenjang dan berkesinambungan, menyediakan kebutuhan tenaga, alat, dana,daerah maupun pemerintah provinsilintas sektor, lintas kabupaten kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah, melakukan amp pada fasilitas kesehatan pemerintah daersecara keseluruhan pelayanan kiblat untuk keluarga miskin sesuai dengan peraturan perundang undangan, menjamin kualitas vaksin sesuai dengan prosedur, menginstruksikan kepada perangkat daerah, pemerintah desa untuk berperan aktif dalam pelayanan kiblat, menyediakan tempat menyusui dan tempat penitipan anak pada lembaga dan instansi pemerintah, mendorong sektor swasta untuk menyediakan tempat menyusui dan tempat penitipan anak, mengatur penempatan tenaga kiblat daerah terpencil dan daerah sulit, mencegah tindak kekerasan terhadap ibu, bayi baru lahir, bayi, dan anak balita. set. dprd kab. maros mencegah terjadinya pernikahan dini. penyedia jasa pelayanan kesehatan wajibtaraan, keselamatan,dan keahlian tenaga kesehatan yang dimilikinya sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi, meningkatkan sarana pendukung pelayanan kesehatan sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi, memberikan informasi secara terbuka tentang kiblat kepada seluruh masyarakat,terutama kelompok masyarakat miskin, melakukan amp dan menginformasikannya kepada pihak terkait, melayani ibu dan anak dalam keadaan darurat tanpa mempertimbangkan kemampuan membayar, bagi fasilitas swasta yang melayani ibu dan anak sebagaimana dimaksud pada huruf akan mendapat penggantian biaya dari pemerintah, jika keluarga tersebut dinyatakan tidak mampu, mempunyai surat ijin profesi praktek, j . melaporkan hasil pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita kepada dinas kesehatan. ibu wajib segera memeriksakan diri ketika mengetahui tidak haid, memberikan asi ekslusif: membawabayi dan wanitanya epos pelayanan untuk imunisasi. masyarakat wajib membantu, dan anak balita sesuai dengan anjuran tenaga kiblat, terlibat aktif terutama laki lakibaru lahir, bayi dan anak balita, memberikan perlindungan dan rasa aman kepada ibu, bayi baru lahir, bayi, dan anak balita, mencegah tindak kekerasan terhadap ibu, bayi baru lahir, bayi, dan anak balita: dan mencegah terjadinya pernikahan dini. calon pengantinwajib mendapatkan imunisasi. mendorong partisipasi masyarakat dalam menyediakan ambulance berbasis desa. set. dprd kab. maros sektor usaha swasta wajib memenuhi kebutuhan sarana pelayananberikan perlindungan terhadap hak normatif buruh perempuan, cuti melahirkan dan pemberian tunjangan sesuai peraturan perundang undangan, memberikan hak izin dan tunjangan kepada buruh laki laki yang istrinya melahirkan sesuai aturan yang berlaku, menyediakan tempat menyusui dan tempat penitipan anak, memberikan tambahan gizi bagi buruh perempuan yang hamil dan menyusui, menyediakan sarana pelayanan kiblat yang berkualitas, mencegah tindakan kekerasan terhadap ibu, bayi baru lahir, bayi, dan anak balitkoordinasi dan melaporkan kepada pihak berwenang memberikan peringatan sebagai tenaga kiblat dan sarana pelayanan kiblat. bila terjadi kelalaian dalam halpenyelenggaraan pelayanan kiblat pemerintah berwenang melaporkan dan mengkoordinasikan kepada pihak yang berwenang, bila terjadi pelanggarandalam hal penyelenggaraan pelayanan kiblat,. pemerintah daerah memiliki wewenang mengatur penempatan tenaga kiblat desa atau daerah terpencil. kewenangan sebagaimana dimaksud diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati. bagian kedua tanggung jawab pemerintah daerah bertanggung jawab dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, bayi baru lahir, bayi, dan anak balita (kiblat) bagian kesatu jenis pelayanan kiblat set. dprd kab. maros pemerintah daerah menjamin terlaksananya pelayanan kiblat sesuai standar dan terjangkau. jaminan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam meliputi pelayanan kesehatan bagi pus, pelayanan kesehatanibu hamil, pelayanan kesehatan bagi ibu bersalin dan ibu menyusui, pelayanan kesehatan ibu nifas, pelayanan kesehatan bayi baru lahir, bayi, dan anak balita, dan pelayanan kontrasepsi. bagian kedua bentuk pelayanan kiblat paragraf pelayanan pus pemerintah daerah menjamin pelayanan kesehatan reproduksi yang bermutu, merata, dan terjangkau. pemerintah daerah menjamin ketersediaan alat kontrasepsi, obat efek samping akibat kontrasepsi dan pembiayaan komplikasi. tenaga kiblat harus menyampaikan informasi mengenai alat kontrasepsi dan efek samping kepada setiap perempuan usia subur yang membutuhkan. paragraf pelayanan kesehatan ibu hamil pemerintah daerah menjamidan atau berada desa terpencil. tata cara pelayanan kehamilan sebagaimana dimaksud dalam diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati.esiko tinggi. tenaga kiblat, suami, keluarga,paragraf pelayanan ibu bersalin dan ibu menyusui pemerintah daerah menjamin ketersediaan tenaga dan sarana kesehatan berkualitas sesuai standar dalam menunjang pelayanan persalinan. set. dprd kab. maros pemerintah daerah menjamin tersedianya pelayanan persalinan sesuai prosedur yang ditetapkan untuk mendeteksi resiko akibat persalinan. ibu yang akan bersalin sarana pelayanan kiblat milik pemerintah maupunsesuai standar operasional pelayanan persalinan tanpa membedakan status sosial. apabila tenaga kiblat tidak dapat memberikan pelayanan karena sesuatu hal, sementara kondisi ibu sangat darurat, maka tenaga kesehatan yang bersertifikat dapat memberikan bantuan sebatas kemampuannya dan penanganan selanjutnya diserahkan kepada tenaga kesehatan kiblatuntuk menghindari persalinan yang dilakukan rumah, maka tenaga kiblat akan mendekatkan ibu yang akan bersalin sarana pelayanan kesehatan melalui rumah tunggu. pemerintah daerah memfasilitasi terjaminnya ketersediaan darah yang cukup dan berkualitas untuk ibu yang membutuhkan ketika bersalin. pemerintah daerah menjamin ketersediaan darah pada pmi dan bank darah rumah sakit pemerintahyiapkan sarana pemeriksaan hiv dan narkoba. paragraf pelayanan ibu nifas pemerintah daerah menjamin ketersediaan tenaga dan sarana kesehatan yang berkualitas sesuai standar dalam menunjang pelayanan nifas. pemerintah daerah. paragraf pelayanan kesehatan bayi baru lahir, bayi,, dan anak balita. pemerintah daerah menjami, dan anak balita. pemerintah daerah harus inisiasi menyusui dini)formula kepada bayi. pemberian air susu selain air susu ibu harus mendapat anjuran dokter. ibu harus memberikan asi eksklusif kepada bayi sampai bulan. set. dprd kab. marosyang melakukan tindakan pemotongan tali pusat pada bayi baru lahir wajibsarana pelayanan kesehatan pemerintah daerah, swasta, dan mandiri harus mampu memberikan pelayanan kesehatan yang memadai kepada bayi dan balita sakit. tenaga kiblat harus mampu mendeteksi seorang bayi dan anak balita yang sakit. tenaga kiblat yang mendengar informasi adanya bayi dan balita yang kurang gizi atau gizi buruk harus segera menjangkau dan mengupayakan pertolongan secepatnya. masyarakat yang mendengar atau menemukan bayi atau anak balita penderita kurang gizi atau gizi buruk harus melaporkan kepada tenaga kiblat, tenaga medis lain, atau aparat pemerintah terdekat. dalam menyelenggarakan pelayanan kiblat pemerintah daerah menggalakkan pemberian asi eksklusif,, dan masyarakat, menggalakkan pemberian makanan tambahan pada anak balita kurang gizi dari keluarga miskin. mencegah tindakan kekerasan terhadap bayi dan anak balitaparagraf pelayanan kontrasepsi pemerintah daerah memberikan dan menyediakan informasi intensif kepada masyarakat tentang manfaat dan efek samping kontrasepsi, jaminan ketersediaan alat kontrasepsi yang berkualitas terutama pasangan usia subur keluarga miskin, cc,set. dprd kab. maros ibu dapat menentukan pilihan kontrasepsi untuk mengatur kehamilannya. tenaga kiblat dan atau tokoh masyarakat dapat memberikan informasi yang jelas untuk menentukan pilihan kontrasepsi yang sesuai dengan kondisinya. bab sumber daya kiblat bagian kesatu tenaga kiblat setiap tenaga kiblat wajib memiliki surat tugas praktek yang sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku,untuk peningkatan kompetensi. pemerintah daerah wajib memberikan pelatihan atau pendidikan kepada tenaga kiblat dalam meningkatkan pelayanan yang berkualitas. jenis tenaga kesehatan yang termasuk tenaga kiblat diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati, pemerintah daerah melalui dinas kesehatandalam diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati. pemerintah daerahdalam ditetapkan dalam peratur, dan anak balita padpemerintah daerah melalui dinas kesehatan menggalakkan program kemitraan bidan dan dukun dalam hal pelayanan kiblat. set. dprd kab. maroseningkatkan sarana pelayanan kesehatan dalam pond dan pone, diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati. pemerintah daerah menjamin pembiayaan ibu, bayi baru lahir, bayi, dan anak balita dariperaturan yang berlaku. sarana pelayanan kesehatan pemerintah daerah dilarang meminta uang jaminan dimuka kepada keluarga sebelum diberikan pelayanan kiblat. bagian ketiga pendanaan pelayanan kiblat anggaran kiblat dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten maros. biaya pelaksanaan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi, dan anak balita bagi penduduk. pengembangan sistem jaminan asuransi kesehatan daerah sebagaimana dimaksud dalam diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati. bab viii pembinaan, pengawasan,dalam dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan petugas pelayanan kiblat, fasilitasi teknis pelayanan, konsultasi teknik pelayanan, dan koordinasi pelayanan set. dprd kab. maros bagian kedua pengawasan bupati. pengawasan sebagaimana dimaksud dalam meliputi perijinan, standar kinerja tenagadalam wajib memberikan laporan pelaksanaan pengawasan kepada bupatidalam diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati. bab viii pengaduan masyarakat termasuk ibu dan keluarga dapat melaporkan setiap pelayanan kiblat yang diterima dari pemerintah dan atau swasta. dinas kesehatan membentuk unit pengaduan masyarakat untuk melakukan verifikasi terhadap pengaduan yang disampaikan pelapor. tata cara pengaduan, pembentukan unit pengaduan masyarakat, dan tata cara verifikasi sebagaimana dimaksud dalam diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati. bab ketentuan sanksi bagi sarana pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, dan aparatur pemerintahlisan, peringatan tertulis, penutupan sementara, pencabutan ijin, penutupan kegiatan dan atau sanksi administrasi kepegawaian lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan. set. dprd kab. maros bab ketentuan peralihan peraturan daerah ini sudah dapat diterapkan secara penuh paling lama (satu) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan. perijinan untuk tenaga kesehatan yang telah dikeluarkan sebelum peraturan daerah diberlakukan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tenggat waktu berakhiraros. ditetapkan turikale. pada tanggal, desember bupati maros, ttd hatta rahman diundangkan turikaleset. dprd kab. maros |
bupati pesisir selatbalairung citranya sumbar dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati pesisir selatan, menimbang bahwa untuk menindaklanjulembaran daerah kabupaten pesisir selatan tahun nomor seri e2:esisir selatanabupaten pesisir selatanpada dianggarkan dan direalisasikan pada apbd kabupaten pesisir selatan pada tahun anggaran pada anggaran perubahan. penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam adalah sebesar rp. . (satu milyar rupiah), yang terdiri dari saham seri nomor sampai dengan dengan nominal sebesar rp. enam ratus juta rupiah), dan, saham seri nomor sampai dengan dengan nominal sebesar rp. empat ratus juta rupiah).tentang pembangunan balairung sumatera barat jakarta nomor tanggal november beserta dendamnya, merupakan pendapatan asli daerah pad)ir.e mtp pembina utama muda, nip. lembaran daerah kabupaten pesisir selatan tahun nomor penjelas umum. adalah sebesar rp. (satu milyar rupiah) dianggarkan pada perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun yang ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten pesisir selatan nomor tahun tentang perubahan apbd tahun demi cukup jelas cukup jelas peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan daerah antara lain dalam bentuk promosi produk daerah. penggunaan produkcukup jelas sesuai dengan perjanjian kerjasama antara pemerintah provabupaten pesisir selatan telah menyetorkan dana sebesar rp. (satu milyar rupiah) kepada pemerintah provinsi sumatera barat sebagai penyertaan modal pemerintah kabupaten pesisir selatan untuk pembangunan mess pemda sumbar jakarta. dengan diundangkavinsi sumatera barat menyetorkan dana dari pemerintah kabupaten pesisir selatan sebesar rp. (satu milyar rupiah) tersebut diatas pt. balairung citranya sumbar sebagai penyertaan modal pemerintah kabupaten pesisir selatan pada pt. balairung citranya sumbar |
kasper1 januari diundangkan purbalingga pada tanggal julperaturan daerah kabupaten bengkayang nomor tahun tentang retribusi izin ganggupembentukan peraturan daerah kabupaten bengkayang yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan staatdrancangbab nama, obj,indeks gangguan, dan indeks lokasi, kesesuaian lokasi, cc. peruntukan lahan, kepadatan penduduk, proses alat yang digunakan, bahan baku yang digunakan, dan limbah yang dihasilkanbupatstruktur dan besarnya tarif retribusi izin gangguan ditentukan oleh luas tempat usaha, jenis usaha, indeks gangguan, indeks lokasi. struktur dan besarnya tarif retribusi izin gangguansetiap her registrasi dikenakan tarif sebesar (lima puluh persen) dari tarif retribusidan lokasi pemungutan retribusi retribusi yang berhutang pungut wilayah kabupaten bengkayang., yaitu sampai dengan (lima) tahun dan dapat perpanjangan kembalimungutan retribusi bagian kesatuaerah dilakukan kas daerah atau tempat yang ditunjuk sesuai waktuyang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih dengan stdretribusi lebih lanjutdariberitajuga dimaksudkan sebagai tindak lanjut daricukup jelas. cukup jelas cukup jelas. perhitungan dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut rpt trxltru (ig itu) rpt rumus perhitungan tarif retribusi tarif retribusi ltr luas ruang tempat usaha index gangguan index lokasi itu index luas ruang tempat usaha retribusi yang harus dibayarkan merupakan penjumlahan perhitungan serif retribusi pemanfaatan usaha kegiatan yang bersifat ruangan tertutup, terbuka dan pemanfaatan peralatan mesin. sedangkan lokasi ditentukan berdasarkan sebagai berikut index untuk usaha dan atau kegiatan yang berada jalan nasional index untuk usaha dan atau kegiatan yang berada jalan provinsi index untuk usaha dan atau kegiatan yang berada jalan kabupaten index untuk usaha dan atau kegiatan yang berada jalan desa luas ruang tempat usaha terdiri dari ruang tempat usaha yang bersifat tertutup dan ruangan yang bersifat terbuka serta adanya penggunaan peralatan dan atau mesin dalam menjalankan usahanya. adapun index luas ruang tempat usaha adalah sebagai berikut luas s d nilai index nilai index nilai index nilai index nilai index nilai index nilai index luas nilai index contoh usaha pembuatan tahu harus dihitung ruangan terbukanya mengingat ada lokasi pembuangan limbah. contoh usaha penggilingan padi harus dihitung ruangan terbukanya mengingat ada lokasi penimbunan sisa sisa penggilingan dan ada menggunakan mesatau kerusuhannggal indeks gangguan berdasarkan jenis usaha dan lokasi kegiatan lee|lp laa lele lulus jenis usaha laila (st inna biako dan persewaan kaset video, vcd lain lain usaha sejenis iv.menara bergenre lain lain usaha sejenis peternakan agama0000 ternak sapi perah ternak babi lain lain usaha sejenis tidak diizinkan ditetapkan kemudian bupati bengkayang suryadman gadot lampiran peraturan daerah kabupaten bengkayang nomor tanggal besar tarif per m? berdasarkan jenis usaha dan luas tempat usaha jenis usaha luas tarif per rp. s d rp. industri berat 1001m2s d2.000m2 rp. m2? rp. rp. s d rp. industri sedang 1001m2s d2.000m2 rp. m2? rp. rp. s d rp. industri ringan 1001m2s d2.000m2 rp. rp. rp. industri rumah tangga s d m2? rp. home industri) industri kecil m2? s d m2? rp. rp. toko bahan bangunan, toko bahan kimia, rp. toko makanan ternak, dan lain usaha s d rp. s d rp. sejenisnya rp. toko onderdil kendaraan bermotor, toko yan rp. vi. elektronik, toko tekstil dan sandang, apotik s d dan toko obat, dan lain sejenisnya rp. toko buku dan alat tulis, toko kelontong, 50m? rp. vii toko serba ada, toko swalayan dan usaha s d rp. iko set s d rp. lain sejenisnya rp. rp. vii diskotek, karaoke, milyar, dan lain lain usaha s d rp. sejenisnya s d rp. rp. rp. hotel, kolam renang, tempat pertunjukan s d rp. dan permainan dan usaha lain sejenisnya s d rp. rp. rp. rumah makan, toko dan persewaan kaset m2? s d rp. dan video dan usaha lain sejenisnya s d rp. rp. kia, rumah sakit, laboratorium medis, rp. xi. rumah bersalin, perbankan, poliklinik dan s d rp. naa s d m2? rp. usaha lain sejenisnya m2? rp. gudang, bengkel kendaraan bermotor, garasi rp. xii. mpu, mobil pengangkat barang dan usaha s d rp. mp2, mok gang s d rp. lain sejenisnya rp. rp. xii wartel, telepon umum tunggu, biro s d rp. perjalanan, warnet dan usaha lain sejenisnya s d rp. m2? rp. rp. xiv ternak babi, ternak ayam, ternak sapi perah m2? s d rp. dan usaha lain sejenisnya m2? s d rp. rp. rp. s d rp. xv. menara bergenre s d rp. rp. tarif untuk usaha yang menggunakan ruang terbuka , m2 tarif untuk usaha yang menggunakan peralatan mesin bupati bengkayang suryadman gadot contoh contoh perhitungan retribusi amir memiliki usaha berupa industri kelapa sawit dengan luasan terletak jalan pedesaan jauh dari pemukiman penduduk dengan index gangguan sangat besartanaman kelapa sawit seluas jawab diketahui luas ruang terbuka lrt ig luas ruang tertutup mesin rumus ruang terbuka lrt (ig lrt) 500x6.500x 500x 500x .500x rumus ruang tertutup lrt (ig #il #lrt) .800x .500x .800x .800x .500x rumus perhitungan mesin jadi retribusi yang harus dibayarkan adalah amir memiliki usaha berupa home industri pabrik tahu dengan luasan terletak jalan kabupaten berada pemukiman penduduk dengan index gangguan sedangipar limbah tahu seluas jawab diketahui luas ruang terbuka lrt luas ruang tertutup mesin rumus ruang terbuka lrt (ig lrt) 500x100x (2t4t18) 500x100 500x 100x rumus ruang tertutup lrt (ig lrt) 630x200x (2t4t18) 630x 630x rumus perhitungan mesin rp. rp. jadi retribusi yang harus dibayarkan adalah amir memiliki usaha berupa toko bahan bangunan dengan luasan terdiri dari lantai lantai dipakai untuk usaha dan lantai untuk tempat tinggal) untuk terletak jalan propinsi berada pemukiman penduduk dengan index gangguan kecil jawab diketahui luas ruang tertutup lrt il rumus ruan tertutup lrt (ig lrt) .080x160x #34t10) .080x .080x 160x amir memiliki usaha berupa toko tekstil dan sandang dengan luasan terletak jalan kabupaten dengan index gangguan kecil jawab diketahui luas ruang tertutup lrt rumus ruang terbuka lrt (ig lrt) .100x80x (2t1118) .100x 80x .100x 80x jadi retribusi yang harus dibayarkan adalah amir memiliki usaha berupa bengkel kendaraan bermotor dengan luasan terletak jalan propinsi berada dekat pemukiman penduduk dengan index gangguan besar menggunakan peralatan dimana terdapat bangunan tertutup seluas dan luasan terbuka tempat menampung oli bekas dan barang barang bekas jawab diketahui luas ruang terbuka lrt il luas ruang tertutup mesin rumus ruang terbuka lrt (ig lrt) 500x150x (3t3 500x150x 500x150x 500x rumus ruang tertutup lrt (ig #il #lrt) 990x400x (3t3 990x 400x rumus perhitungan mesin rp. rp. jadi retribusi yang harus dibayarkan adalahdengan rahmat tuhan yang maha esa bupati muaro jambi, menimbang bahwa dalam rangka untuk lebih mendorong pertumbuhan dan pengembangan usaha peternakan perlu diambil langkah langkah menciptakan iklim usaha yang kondusif bidang peternakan, bahwa salah satu langkah menciptakan iklim usaha yang kondusif adalah dengan memberikan kemudahan dalam memperoleh izin usaha peternaperternakaro jambi: instansi pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten yang bertanggung dan berwenang melaksanakan urusan bidang peternakan dan kesehatan hew(ternak bibit ternaktiap jenis ternak pada peternak rakyatperusahaan pemotongan, pabrik pakan dan perusahaan perdagangan sarana produksi. peternakan rakyat adalah usaha peternakanlampiran keputusan ini. budidaya adalah kegiatan untuk memproduksi hasil hasil ternak dan hasil ikatannybibit ternak adalah semua semua hasil proses penelitian ternak untuk keperluan sendiri atau untuk diperjual belikanperternakan(ternak bibit.dalam melakukan usaha peternakan. pendaftaran usaha peternakan rakyat adalah pendaftaran usaha rakyat yang dilakukan oleh bupati atau kepala dinas yang membidangi fungsi peternakan. izin perluas. perluasan adalah penambahan jenis dan atau jumlahternak diatas yang telah diizinkan: bab pemberian izin usaha peternakan setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha peternakan wajib memiliki izin usaha dan atau daftar usaha peternakan. usaha yang wajib memiliki izin usaha perternakan sebagaimana dimaksud dalam didasarkan pada jenis dan jumlah ternak. jenis dan jumlah ternak sebagaimana dimaksud dalam adalah sebagai berikut: ternak unggas. ayam ras petelur dengan jumlah ternak lebih dari ekor. ayam ras pedaging dengan jumlah lebih dari ekor. itik, angsa atau mentok dengan jumlah lebih dari ekor. kalkun dengan jumlah lebih dari ekor. burung puyuh dengan jumlah lebih dari ekor. burung dara dengan jumlah lebih dari ekor. ternak kecil. kelinci dengan jumlah lebih dari ekor. kambing dan atau domba dengan jumlah lebih dari ekor. babi dengan jumlah lebih dari ekor. ternak besar. sapi potong dengan jumlah lebih dari ekor. sapi perah dengan jumlah lebih dari ekor. kerbau dengan jumlah lebih dari ekor. skala usaha dengan jenis dan jumlah yang kurang dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada wajib dilakukan pendaftaran usaha peternakan. tata cara pendaftaran usaha perternakan sebagaimana dimaksud dalam diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. sebelum mendapatkan izin usaha peternakan setiap usaha peternakan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan prinsip dari bupati. permohonan persetujuan prinsip disampaikan kepada bupati dengan melampirkan syarat sebagai berikut kartu tanda penduduk. akta pendirian perusahaan bila berbadan hukum. bukti kepemilikan lahan tempat usaha.bupati memberikan persetujuan atau menolaknya. penolakan permohonan persetujuan prinsip harus disertai dengan alasan. persetujuan prinsip berlaku untuk jangka waktu (satu) tahun dan dapat diperpanjang (satu) kali selama setahun. izin usaha perternakan diberikan kepada pemohon yang telah memiliki persetujuan prinsip dan siap melakukan kegiatan produksi, termasuk memasukkan ternak. permohonan izin usaha peternakan ditujukan kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan syarat syarat sebagai berikut persetujuan prinsip. izin mendirikan bangunan. izin tempat usaha. izin gangguan. ukl upl. bupati atau pejabat yang ditunjuktelah melakukan pemeriksaan kesiapan perusahaan untuk berproduksi sesuai dengan pedoman cara budidaya yang baik. selambat lambatnya (dua puluh) hari setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada bupati atau pejabat yang ditunjuk memberikan persetujuan atau penolakan. penolakan sebagaimana dimaksud pada harus disertai dengan alasan. tata cara izin usaha perternakan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. usaha perternakan yang telah memiliki izin usaha perternakan dapat melakukan perluasan kegiatusaha perternakan yang menambah jumlah ternak tidak melebihi (tiga puluh persen) dari jumlah ternak yang diizinkan dalam izin usaha perternakan. tata cara pemberian izin perluasan usaha perternakan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. bab iii pencabutan izin usaha peternakan izin usaha peternakan dapat dicabut apabila tidak melakukan kegiatan perternakan secara nyata dalam waktu (tiga) bulan sejak dikeluarkannya izin usaha perternakan atau menghentikan kegiatannya selama (satu) tahun berturut turut, melakukan pemindahan lokasi kegiatan perternakan tanpa persetujuan tertulis dari pemberian izin: melakukan perluasan tanpa memiliki izin perluasan dari pejabat yang berwenang memberi izin, tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha perternakan (tiga) kali berturut turut, memindahtangankan pemberian izin kepada pihak lain tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemberi izin: diserahkan kembali oleh pemegang izin bupati walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnyatata cara pencabutan izin usaha perternakan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. bab pengawasan usaha peternakan pengawasan terhadap izin usaha perternakan dan pendaftaran usaha peternakan dilakukan oleh bupati atau pejabat lain yang ditunjuk. pengawasan sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara langsung atau tidak langsung. pengawasan langsung berupa kegiatan bimbingan dan pengawasan lokasi kegiatan usaha peternakan. pengawasan tidak langsung berupa penyampaian laporan kepada bupati atau pejabat lain yang ditunjuk atas pelayanan, pemberian izin usaha peternakan. objek retribusi adalah pemberian perizinan usaha peternakan. subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan perizinan usaha peternakan. bab golongan retribusi retribusi izin usaha peternakperizinan usaha peternakan yang diberikan. bab viii prinsip dalam penetapanbiaya pemeriksaan dalam pemberian izin usaha peternakan. bab struktur dan besarnya tarif retribusi struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis ternak yang diusahakan. besarnya retribusi sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan sebagai berikut ternak unggas rp. ternak kecil rp. ternak besar rp. besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada untuk pendaftaran usaha peternakan ditetapkan sebagai berikut ternak unggas rp. ternak kecil rp. ternak besar rp. untuk jenis usaha peternakan rakyat, hanya dikenakan biaya legs. bab wilayah pemungutan wilayah pemungutan retribusi rumah potong hewan adalah wilayah daerah. babtempat usaha dan denda sebanyak rp. (satu juta rupiah). penutupan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis dengan tenggang waktu (tujuh) harusaha perternakusaha perusaha perternakizin usaha perternaternakanhewan menular rabie melalui koordinasi polisi republik indonesia polri). bab xvii ketentuan pidana setiap orang dan atau badan yang menjalankan usaha yang telah dicabut izin usahausaha peternakan dan pendaftaran usaha peternakan. walaupun pada hakekatnya retribusi izin usaha peternakan dan pendaftaran usaha peternakbantuan keuangan pemerintah kabupaten musi rawas kepada partai politik dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati musi rawas, menimbang bahwa sesuaimperoleh suara dalam pemilihan umum diberikan bantuan keuangan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah, bahwa bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud huruf diatas dilakukan pada setiap tahun anggaran, bahwa sesuai ketentuan peraturan pemerintah nomor tahun pemberian bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dihapus huruf danntuan keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh pemerintah kabupaten musi rawas kepada partai politik yang memperoleh suara sahpartai politik adalah partai politik tingkat kabupaten musi rawas. ketua adalah ketua ketua partai politik tingkat kabupaten musi rawas. sekretaris adalah sekretaris partai politik tingkat kabupaten musi rawas. bendahara adalah bendahara partai politik tingkat kabupaten musi rawas. bab pemberian bantuan (daat tahun anggaran. bab iii penetapan jumlah bantuan (ondisi atau kemampuan keuangan pemerintah kabupaten. bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. besarnya bantuan keuangan kepada partai politik dari anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun anggaran untuk setiap suara sah ditetapkan paling banyak rp. (tiga ribu rupiah). khusus kepada partai politik yang ada wakilnya dprd, selain bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam diberikan bantuan biaya operasional yang besarnya disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah dan akan ditetapkan dengan keputusan bupati yang berpedoman dengan jumlah wakil yang ada. bab pengajuan bantuan pengajuan bantuan keuangan diusulkan oleh dewan pimpinan daerah dpd) atau dewan pimpinan cabang dpc) partai politik setingkatokumen hasil perolehan suara yang telah disahkan oleh panitia penyelenggara pemilihan umum kabupaten., sekretaris dan bendahara dewan pimpinan daerah dpd) atau dewan pimpinan cabang dpc) partai politik setingkat kabupaten dengan disertai berita acara serah terima. bab ketentuan penutup dengan diberlakukannya peraturan daerah ini maka segalalam sistem pemerintahan dan mewadahi perangkat daerah luar jumlah yang ditetapkan dalam kriteria, maka perlu membentuk dan mengatur susunan organisasi dan tatakerja satuan polisi pamong praja dan lembaga laiatuan polisi pamong praja dan lembaga lad2. peraturan daerah kabupaten purbalingga tentang organisasi dan tatakerja satuan polisi pamong praja dan lembaga laipertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut bp3k adalah badan pelaksana penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan kabupaten purbalingga. kantor pelayanan perizinan terpadu yang selanjutnya disebut kept adalah kantor kantor pelayanan perizinan terpadu kabupaten purbalinggaadan narkotika kabupaten purbalingga ketua badan narkotika kabupaten yang selanjutnya disebut ketua bnk adalah ketua badan narkotika kabupaten purbalingga. sekretariat badan narkotika kabupaten yang selanjutnya disebut sekretariat bnk adalah sekretariat badan narkotika kabupaten purbalingga. kepala sekretariat badan narkotika kabupaten adalah kepala pelaksana harian badan narkotika kabupaten purbalingga yang selanjutnya disebut kalahkan bnkp4ghimpunan peraturan daerah kabupaten purbalingga tahun bab pembentukan j0) badan pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan, kantor pelayanan perizinan terpadu, pelaksana harian sekretariat badan narkotika kabupaten. bab iii satuan polisi pamong prajaketentraman dan ketertiban umum, mmbinaan ketentraman dan ketertiban, seksi penyidikan dan verifikasi, seksi pengendalian dan operbadan pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan bagian kesatu kedudukan, tugas pokok dan fungsi b dan perikanan yang dipimpin oleh himpunan peraturan daerah kabupaten purbalingga tahun seorang kepala yang berada bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekda. b dan perikanb,, mengkoordinasikan pelaksanaan program penyuluhan pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan,bpp, terdiri dari kepala badan, sekretariat, terdiri dari subbab. program dan pelaporan, subbab keuangan subbab umum. bidang penyuluhan pertanian dan kehutanan, bidang penyuluhan peternakan dan perikanan, balai penyuluhan pertanian kecamatan, himpunan peraturan daerah kabupaten purbalingga tahun kelompok jabatan fungsional, pos penyuluhan desa kelurahsekretaris. s5) balai penyuluhan pertanian kecamatan sebagaimana dimaksud pada (d) dipimpin oleh seorang pejabat fungsional penyuluh senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada kepala badan melalui kepala bidang. pos penyuluhan desa kelurahan sebagaimana dimaksud pada sebagai pusat kegiatan penyuluhan pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan desa kelurahan. bagan organisasi bpertanian kecamatan dan pos penyuluhan desa kelurahan pembentukan balai penyuluhan pertanian kecamatan sebagaimana dimaksud dalam diatur oleh bupati. pembentukan balai penyuluhan pertanian kecamatan sebagaimana dimaksud pada paling banyak (empat) wilayah kerja. pembentukan pos penyuluhan desa kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan oleh kepala bpp. himpunan peraturan daerah kabupaten purbalingga tahun bab kantor pelayanan perizinan terpadu bagian kesatu kedudukan, tugas pokok dan fungsi kept merupakan unsur penunjang pemerintah daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang pelayanan perijinan terpaduept mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pelayanan perijiept, mempunyai fungsi penetapan kebijakan teknis bidang pelayanan perizinan terpadupelayan perizinan terpadu, pelaksanaan perizinan terpadu, pengelolaan informasi dan data bidang pelayanan perizinan terpadu, pelaksanaan fasilitasi pengembangan kerja sama pelayanan perizinan terpadujl) susunan organisasi kept, terdiri dari kepala kantor, subbagian tata usaha, cc. seksi ekonomi: himpunan peraturan daerah kabupaten purbalingga tahun seksi pemerintahan dan kesra: seksi pembangunanjawab kepada kepala kepept. bagan organisasi keptpelaksana harian sekretariat badan narkotika kabupaten bagian kesatu kedudukan, tugas pokok dan fungsi (d0). bnk adalah lembaga non struktural yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati. lahar sekretariat bnk adalah pelaksana harian badan narkotika kabupaten yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada ketua bnk. bnkdalam mengimplementasikan kebijakan dan pelaksanaan operasional dibidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika p4gn), membentuk satuan tugas sesuai kebijakan operasional badan narkoba nasional yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah kabupaten sesuai dengn tugas, fungsi dan kewenangannya. himpunan peraturan daerah kabupaten purbalingga tahun kalahkan sekretariatsekretariat bnk, mempunyai fungsi penyusunan program, mengkoordinasikan perangkat daerah dan instansi pemerintah kabupaten dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan pelaksanaan operasional diebanadiktif lainnya melalui satuan tugas lingkungan kabupaten sesuai dengan kebijakan operasional badan narkotika nasional pembangunan dan pengembangan sistim informasi sesuai dengan kebijakan operasional badan narkotika nasionaldanlahar sekretariat bnk, terdiri dari kalahkan sekretaris, sub bagian tata usaha, seksi terdiri dari seksi pencegahan dan operasi, seksi pengembangan sistem informasi. satuan tugas. kalahkan sekretariat sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh seorang kepala pelaksana harian sekretaris yang berada bawah dan bertanggungjawab kepada ketua bnk. himpunan peraturan daerah kabupaten purbalingga tahunalahkantanggungjawab kepada kalahkan sekretaris. satuan tugas sebagaimana dimaksud pada dibentuk sesuai kebutuhan dan anggotanya berasal dari perangkat daerah dan instansi terkait, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kalahkan sekretaris. bagan organisasi pelaksana harian bnkd0),bp3kbp3k. setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada dan dikoordinasikan oleh kepala bp3k atau kepala bidang yang membidangi. himpunan peraturan daerah kabupaten purbalingga tahun takeptept. setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada dan dikoordinasikan oleh kepala kept atau kepala seksivii penjabaran dan uraian tugas pokok dan fungsi penjabaran tugas pokok dan fungsi satpol pp, bp3k, kept dan lahar sekretariat bnk,bp3k, kept dan lahar sekretariat bnkhimpunan peraturan daerah kabupaten purbalingga tahupimpinan satpol pp, ppp, kept dan lahar sekretariat bnkbp3k, kept dan lahar sekretariat bnsatpol pp, bp3k, kept dan lahar sekretariat bnk(satpol pp, bp3k, kept dan lahar sekretariat bnk dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan wajib mengadakan rapat berkala. bab kepegawaian (d) pejabat struktural dan pejabat fungsional pada satpol pp, bp3k, kept dan lahar sekretariatatpol pp, bp3, kept dan lahar sekretariat bnk makadan peraturan daerah nomor tahun tentang pembentukan, organisasi dan tatakerja kantor pelayanan perizinan dan investasisemua ketentuan yang mengatur tentang organisasi satpol pp, bp3k, kept dan lahar sekretariat bnkkelompok jabatan subbagian fungsional tata usaha seksi seksi seksi seksi pembinaan ketentraman penyidikan dan pengendalian dan perlindungan dan ketertiban verifikasi operasi masyarakat bupati purbalingga,pertanian, perikanan dan kehutanan kepala badan sekretaris kuman daun program dan pelaporan keuangan umum bidang bidang penyuluhan pertanian penyuluhan peternakan dan kehutanan dan perikanan flat umnnnnannnnunnnuanonnnnnoenononany, balaipenyuluh kecamatan anu aunnnpngnannngpayannnnonnangnpnnnenpnen kelompok jabatan fungsional (penyuluh) balai penyuluh kecamatan kelompok jabatan fungsional (penyuluh) sen ena pee asas ena peni mena pee nai men ben san sea dan: ben ke 25hnnnnnd anno anna pos penyuluhan desa aibbagan organisasi sekretariat pelaksana harian badan narkotika kabupaten kalahkan sekretaris kelompok jabatan fungsional subang. tata usaha seksi seksi pencegahan dan operasi pengembangan sistem informlayanan perizinan terpadu sekretaris kepala kantor fungsional subbab. peta usaha seksi seksi seksi ekonomi pemerintahan dan pembangunan kesra kelompok kelompok kelompok kerja kerja kerja bupati purbalingga, triton budi sasongko himpunan peraturan daerah kabupaten purbalingga tahun bagan organisasi dinas dinas daerah himpunan peraturan daerah kabupaten purbalingga tahun bagan organisasi lembaga teknis daerah himpunan peraturan daerah kabupaten purbalingga tahun bagan organisasi satpol dan lembaga lain himpunan peraturan daerah kabupaten purbalingga tahun bagan organisasi sekretariat daerah dan sekretariat dprdperusahaan daerah air minum dam) kabupaten kepulauan selayar dalam meningkatkan pelayanannya, memerlukan pendanaan dalam bentukselayar nomor tahun tentang pendirian perusahaan daerah air minum kabupaten tingkat selayarair minum yang selanjutnya disingkat dam adalah perusahaan daerah air num kabupaten kepulauan selayar: modal dasar adalah modal yang ditentukan pada saat perusahaan daerah didirikanbab tujuan tujuan penyertaan modal pemerintah daerah pada damdalam saham dam kabupaten kepulauan selayar, besarnya nilai penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan sebagaimanlima puluh enam juta dua ratus ribu rupiah pada tahun rp. (empat milyar dua puluh satu juta empatdewair minum dam)erusahaan daerah air minum dam)erusahaan daerah air minum dam) didirikan pada tahun dengan nama badan pengelola air minum spam) kabupaten selayar, dibawah naungan proyek peningkatan sarana air bersih sulawesi selatan pusat), sehingga melalui peraturan daerah nomor tahun tentang pendirian perusahaan daerah air minum dam) kabupaten daerah tingkat selayar, badan pengelola bp) berubah menjadi perusahaan daerah pd) maka neraca perusahaan terdiri dari aktiva dan asia dari modal dasar perusahaan terdiri atas seluruh kekayaan daerah yang dipisahkan. modal perusaha dan semua alat likuidator perusahaan simpan dalam pt. bank sul sel atau bank pemerintah lainnyapemerintah kabupaten kepulauan selayar secara kumulatif sudah melakukan penyertaan modal pada perusahaan daerah air minum dam) sampai dengan agustus tahun adalahdewnenek ppa acak pemerintah kota pagar alam peraturan daerah kota pagaralam nomor tahun tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah dengan rahmat tuhan yang mama pagaralam menimbang. bahwa kota pegas alarm merupakan ziadan sejahtera, bahwa dengan berlakunya gendang dadang karan tan tentang pajak daerah dan revisi waras dan seong imp'fermentasi pelaksanaannya perlu diatur tersedia dengan paratuses derah: bahwa retribusi daerah merupakan salah satu susu pendapatan der yang denting sun mehra ata peter'tahan daerah: bahwa kebijakan retribusi daerah laksanakan benda ker prinsip demokrasi, pemerataan dar keadilan peran sena masyarakat, dan akuntabilitas dengan dengan memperhatikan potensi daerah: bahwa perimbangan sabagatnana dimaksud diam usut huruf huruf dan huruf perlu membentuk peraturan daerah tentang retribusi pemakaian kekayaan d2merah mengingat undang undang nomer tahun tentang. pembentukan kota pagar alam lembaran negara tahun namu s8. tambahan lembaran negara iri tahun undang undang nari" qanun sus tentang pemerintahan daerah (lembaran secara tahun nomor tambahan lembaran negara nomor sebayairn lama tambahan lembaran negara nomor daan: undang undang nomer tahun senang belok daerah dan retribusi darat lembaran negara debut name: tambahan loop aoa denga pep perwakilan apa balam poni menahan peraturan rentan tribus pemamah rpm nan letnan lam peraturan pemetaan engan daerah gajah eat pama apa pemerintah daerah adalah pen iad kata agar alam kepada? daerah adalah walikota pagar alas pejabat adalan pegawai yang diberi tudes tertentu bidang retribusi daerah ses uar dengan peraturan perundang undang, badan adalah sekumpulan orang das atau modal yana merupakan ketat an, baik wang melakukan wisata yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer. perseroan lainnya, badan usaha megang bulan catat badan usaha unik daerah bumi) dengan semasa dan dalam genus apapun, arm kongsi, koperasi dan bensin, persekutuan. perkumpulan. saya san, aan isasi nista organ sas sasih petik atau organisasi lainnya lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi koleksi dan bentuk usaha tetap. retribusi daerah, yana selanjutnya disebut retribusi daerah adalah pemungutan: daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemeran izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh temernniah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan: jasa usaha adalah jasa vang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut arsip hansip komersial. karena pada dasarnya dapat ila disediakan oleh sekitar swasta: retribusi pemakaian kekayaan daerah yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah atas pembayaran semuakekayaan daerah: surat pendaftaran. objek retribusi daerah. yang selanjutnya dapat disingkat sport adalah surat yang digunakan oleh wajib riteribtsi untuk melaporkan obj.dihuni daerah yang selanjutnya dapat disingkat! skr adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang berhutang: surat kedelapan retribusi gairah kurang bayar tambahan, yang selalu',ma: surat tagihan ret susi daerah, yang selanjutnya dapat disingkat stropandan 1s. surat keputusan keberatan adalah surat keputusan alas keberatan terhadap skr atan dokumen tain yang dipersamakan skrdtkbt yang diajukan oleh wajib retensi, pemeriksaan adalah kegiatan untuk mencari mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan desa.tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dibaktikan oleh pejabat penyidik pegawai' negeri sipil ppn yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti dari rengas bukti itu membuat terpidana tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi sarta menemukan pelanggarannya bab nama, objek, dan subjek retribusi dengan nana retribusi! pemakaian kekayaan daerah dipungut retribusi seb agar pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah pemakaian tanah untuk lahan kosong, sawah. kebun kopi pemakaian bangunan: cc. pemakaian tuangan: pemakaian kendaraan alat alat berai milik daerah: pemakaian mobil tinja: pemakaian kolam pemancingan pemakaman tanjidor: pemakaian sound system: i. pemakaian homestay: j). pemakaian ruma.: dinas: pemakaian alat alat pertanian: pemakaian alat alat berat: pemakaian alat alat laboratorium aspal: pemakaian alat alat laboratorium metan. pemakaian alat z laboratorium beton: tidak termasuk oby:pelayanan umum. antara lain untuk pemeriksaan daging sport dan pengujian hasi mutu pasar subjek retribusi adalah orang pribadi atas: badan yang menggunakan kekayaan daerah milik pemerintah daerah babketnbusi kekayaan data digolongkan sebagai retribusi jasa usaha: prins: dan sasaran dala penetapan tari retribusi jasa usaha dinas: rkan pada a'juan untuk memiperoien keuntungan yang layak. keuntungan yang kayak sebagaimana dimaksud pada adalah keuntungan yong diperoleh apabila jasa pelayanan jasa usaha tersebu: dilakukan secara efisien dan berorientasi bada harga pasar. baby struktur, besarnya tarif retribusi dan wilayah pemungutan struktur dan besarnya tarif retribusi struktur dan besarnya tarif diasingkan berdasarkan jenis: kekayaan daerah yang digunakan dan jangka waktu pemakaian: besarnya tari! ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku diwilayah daerah dan atau sekitarnya: dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan diperoleh, maka tani gerakan sebagai jumrah pembayaran persatuan uni pelayanan jasa, yang merupakan jumlah ubs unsur tarih yang meliputi unsur biaya persatuan penyediaan jasa: unsur keuntungan yang dikehendaki perhatian jasa: biaya sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi biaya operasional langsung. yang meliputipenyediaan langsung jasa: biaya tidak langsung, yang meliputi maya adininistsasir: keuntungan sebagaimana dimaksud pada (si turut ditetapkan dalam persentasi tertentu dari total biaya bagaimana dimaksud pada dan dan modal: struktur dan besarnya tarif sebagaimana pada in.ditetapkan sebagai berikut pemakaian tanah untuk lahan kosong. sawah, kebun kopi pemakaian lahan kosong untuk pertanian hektar tahun pemakaian sav rp. . hektar tahun pemakaian, kebun kopi: rp. hektar tahun pemakaian tanah untuk pemasangan reklame iklan rp. me tahun pemakaian tari untuk usaha perdagangan diluar komplek pasar rp. d00 mp tahun pemakaian tanah taluk suhu pemasangan didata komplek pasar ota hun pemakaian bangunan pemakaian gedung balai kota umum malam pukul naa siang pukul da4 rp. . dinas instansi bumn mdp malam pukul sid rp. y90 siang yuk sid pemakaian sedang juang umum malam (pukul see rd. siang pukul s d rp. dinas instansi bumn bumi malam pukul sid 2e. rp. siang buku! syi rp. . pemakaian sedang model umum malam pukul sk! rp. ap0.oo0. siang pukul s d ro. dinas instansi bumn bumi malam pukul s d a0d) rp. siang puluh s d ro. pemakaian. gedung eks rsud rp. , tahun cc. pemakaian kendaraan atau atau berat milik daerah pemakaian kendaraan roda empat: rp. bulan pemakaian kendaraan soda dua. rp. bulan pemasaran bus dalam kota bp. . hari luar kets abs hari pemakaian bus non dalam kota rp. nari luar kok hari pemakaian mobil tinja subtitank standar rp. subtitank besar rp. pemakaian kolam ikan pemancingan tahun pemakaian tanjidor dalam kota hari luar kota rp. boga hari pemakaian soun. 'system dalam kota kop lolos oto tom luar kota s05. gg. pernikahan homestay rp10. tahun kantin tahun food court (pojok jalan rp5. perahu pemakaian rumah dinas rumah dinas gel! r9. bulagi rumah dinas gol iii bulan pemakaian alat ala! pertanian heandiraktor psg #hektar colt box pendingin dog hai pemakaian alat alat bera! excavator track caterpillar bp, are atau rp. hari atau rp. , 30hari excavator track dilengkapi dozen blade kimetsu pc) dam tao gbi than atau rp. 130han tyre ro'e saka win s00 rp. jam atas rp. hari atau rp. . 20har vibration roller rp. aam atau rp. hari atau rp. 30hari blazer hitachi jam atau r9. hari atau rp. f1. ha, wheel loader case b3) rp. adam atau rp. a67 sss, hari atau ega la, shan motor grader kimetsu rp. alam atau rp. hari atau rp. char played trust rentan wing jack kimetsu) rp. jam atau rp. hari atau r0. , 30nari truck crane played jam atau rp. hani atau alat alat laboratsiiuni awal aspal! destilasi rp. per sample penetrasi dengan jarum rp. par sampel ketahanan terhadap hsieh per sampe! titik lemes rp. per sampel titik nyala rp. per sampel aktivitas rp. per sample loss heating loh) rp. per sample penetrasi loh rp. per sample i). titik member loh rp. per sampel aktivitas loh rp. per sampel berat jenis rp. per sampel kelekatan mp. per sample mn) ekstraksi teknis) rp. per sampel agregat kasar untuk campuran beton aspal dan semen analisa sa:ingin r6. per sampel berat jenis dan penyerapan rp. per sampel berat isi rp. per sampel kelekatan agregat rp. par suite! abrasi rp. per sample impact tesi per sample keputihan 2p. per sample lolos saringan rp. per sample ih) sounders agregat kasar rp. per sample kepadatan mutlak rp25, n0. per sampel kk) angular'y k9. per sample agregat halus ntuk campuran beton aspal dan semen analisa sa.ingin per sampel berat jenis ian penyerapan rp. per sampel berat isi rp. per sampel sand kauivelent per sample sourdness agregat halus rp. per sample organik 'impurities 2p. per sample agregat untuk base dan sub base perencanaan rp. .a0900 pe: sample kompetisi analisa saringan per sampel berat jenis dan penyerapan rp. per sampe! berat isi r59 per sampel kelekatan agregat per sampel abrasi per sampel impact persamnei rttemberg limit rp. ber same' pemadatan modified rp52 per sampel kk) cer modified rp. par sample tanah untuk sub grade berat jenis per san bh) rttemberg list pri gap berat isi rp15, per sampel analisa saringan sanga! pemadatan standar rp. per shrine cbr standar rp. pes sampe! unconfirmed compression strength rp. per sample alat alat laboratories oktan lanjutan dengan benkelman beam fb) per samping cbr dengan dena menghemat op, sol per sample: gbr situ garpu galau mbr sampel pengambilan sampe inn care dri rp. per sampel kepadatan dugaan sand cone rp647 fei sandel konsolidasi: martial per sample sindir ringan kapasitas bon par sambel pengambilan contoh taman dengan tabung rp. par sampel pemboran tengan rise g06a0 per sana hammer test per titik core dit rp. per sampa: oo. alat alat laboratorium beton perencanaan ganipna beton needed utuh opa per stamp3i kuat tekan kubus adonan sebagus kuat teran silinder per sampul kuat lentur: ina0g pai kuat tarik rp19 an5 per samedi pengukuran selibat beton also per etik pengukuran meter dengan bean rp3, per titik pengukuran jarak lengan beton rp31. per titik wilayah pemungutan retribusi yang berhutang dipungut crnvlayah daerah mal pelayanan pemakaian kekayaan daerah d'serikat: bab. tata cara pemungutan dan pembayaran pemungutan retribusi tidak dapat dikeringkan: pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus: retribusi dipungut dengan menggunakan skr atau dokumen iain yang dipersamakan: pembayaran retribusi yang berhutang harus dilunasi:an ltr: tata cara pembayaran. penyetoran, empat. pembayaran retribusi diatur dengan peraturan walikota: bab tata cara penagihan pengeluaran surat teguran peringatan!dalam jangka waktu tujuh hari setelah tanggai surat teguran peringatan surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi rotribusinyaong ter utang: surat teg iran sebagaimana dimaksud pada dikeluarkan oleh walikota atau pejabat yang ditunjuk. bab vi! penghapusan piutang retribusi yang kadaluarsa dan pemanfaatan hak untuk melakukan penagihan telibusi, kadaluarsa setelah melalui jangka waktu tiga tahun terhitung sejak saat berhutang retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan induk pidana dibidang retribusi:a,kadaluarsa penagihan piutang sejak tangga'! penyampaian surat paksa tersebut: pengakuan utang retribusi secara enak langsung sebagaimana dimaksud pada irirul piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk pasi melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan: walikota menetapkan keputusan penghapusan retribusi kota yang peng yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada is) tata cara penghapusan bintang bntnibuss yang sudah kadaluarsa diatur dengan peraturan walikota pemanfaatan dari penemuen bersangkutan: ketentuan mengena! alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada aya! (hi ditetapkan dengan peraturan daerah: bar keberatan wajib retribusi dap. (nc diajukan keberatan hana kepada malaikat atau pejabat yang ditunjuk atas skb atau daa syang 'as. keberatan harus dia: kan dalam jangka waktu patah lama tiga bulan sejak tanggal skr atau dokumen lain yang dipersamakan, diterbitkan kecuali bila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapa! dibunuh karena keadaan diluar kekuasaannya: na: keadaan luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada adalah suatu keadaan yang tejadi luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi: pengajar keberatan 'idak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan pena jihan retribusi taman walikota dalam jangka waktu pai dara generichari wajib retribusi.! berupa menerima seluruhnya atau sebagian. menolak. tau menambah besarnya retribusi yang te: hutang: apabila jangka waktu sebagaian dimaksud pada telah lewa! can walikota tidak member surat keputusan. keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan wi) jika penyatgi sebulan untuk paling lama jua belas) bulan: imbalan bunga sebayairsara dimaksud pada dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengar diterbitkannya skroimhahlenta: walikota dalam jangka wak paling tapa ena loan sajak diterimanya permohonan pengembalian kelahiran nerrobayaran retribusi sebagaimana #dineksihi asia ayah harus memberikan keputusan: apabila jangka waktu sebagain ana dimaksud pada telah ditempati dan walikota #ila memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan robb harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama (satu) bulan: apabila wajib retribusi mempunya utang retribusi lain: penyembahan kelebihan pembayaran setibust sebagaimana dimaksud pada dilakukan dalam jangka waktu paling lama dua bulan sejak diterbitkan skrdbwalikota: ('uan alamat want retribusi masa retribusi:! pos tercatat: bukti penerimaan oleh walikota atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat perr jsohcnan diterima oleh walikota:inwuka dengan cara manyindah bubarkan dan buk pemindah bukan juga berlaku sebagai buku pembayaran, rab pengurai san, keringanan dan pembebasan retribusi yalimo's aes1 jaan abaikan pengurangan kelngahah dan pembebasan retribusi:: pengurangan, keinginan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada dan diberikan kepada wajib retribusi, antara lain lembaga sosial. kegiatan sosial dan bencana alam: tata cara pengurangan, keinginan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh kepala daerah bab xi! sanksi administrasi dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayarkan tepat waktunya mberhutang yang tidak mau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan std didahului dengan surat teguran. bab xng banyak (tiga) kali jumlah retribusi berhutang yang tidak kurang dibayar. tindak pidana yang dimaksud pasa if) adalah pele :ngaran. baba penyidikan fasa!aikan tindak engan bidang retribusi agar keterangan atau lampiran tersebut menjadiinduk pidana retribusi daerah tersebut: meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau padan hukum sehubungan dengan tindak pidana bidang retribusi daerah: memberikan suku buku, surat keterangan, cate tan catatan dan dokumen da! men lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah: lelaki kan penggeledamendirikan tindak pidana dibidang retribusi daerah: menyuruh (henti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan ala! tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa realitas orang dan atau dokumen yang dibawa sedagannana dimaksud pada huruf. hh. memotret seseorang yang berkaitan dengan ndak pidana retribusi an yang perlu untuk kelancaran penyidikan ayal memberitahukan dimulainya penyidikan dar menyampaikan hasil pendidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur" dalam: undang undang nomor tahun tentang hukum acara pidana. bab xiv ketentuan peralihan pada saat peraturan daerah ini berlaku, retribusi yang masih terurai berdasarkan peraturan daerah nomor tahun tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah sepanjang tidak diatur jalar teratur daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih dalam jangka waktu (ima) tahun terhitung sejak saat berhutang. bab ketentuan penutup pada saat peraturan ini berlaku: peraturan daerah kota pagar alam tentang retribusi kekayaan daerah yang diberlakukan sebagai dasar hukum pemungutan retribusi daerah dikota pagar alam dan peraturan daerah lainnya yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku sejak berlakunya peraturan daerah ini berdasarkan undang undang nomer tahun tentang pajak daerah retribusi daerah. peratur tetapkan pagar alam pada tangga! desember malik bandar alam, tema, mama anon ema mam lazuli kursi diundangkan pagar alam pada tanggal a sekretaris daerah kota pasar alam sinarnya wita, h.a.fahri lembaran daerah kota pasar balingga, menimbang .a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah serta dalam mewujudkan kemandirian daerah, telah ditetapkn kemampuan masyarakatpada huruf 'a, perlu disesuaikanhimpunan peraturan daerahpendudukmpunan peraturan daerah kabupaten purbalingga tahunpendudukasihimpunan peraturan daerah kabupaten purbalingga tahunolehimpunan peraturan daerah kabupaten purbalingga tahunyang ditunjuk bupatiyek dan obywajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting. himpunan peraturan daerah kabupaten purbalingga tahunberhak memperoleh dan memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. setiap penduduk berhak memperoleh informasi data pribadi kependudukan. setiap penduduk daerah berhak mendapatkan pelayanan pemerintahan, jaminan dan perlindungan dari pemerintah daerah. dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam meliputi kk,pindah datang luar negeri, 9g. surat keterangan tempat tinggal skt). dokumen pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam meliputi: akta kelahiran: akta kematian: cc. akta lahir mati: akta perkawinan: akta perceraian: akta pengesahan anak: 9g. akta pengakuan anak, akta pengangkatan anak, akta kutipan kedua, perubahan nama, perubahan kewarganegaraanakta dalam proses, oo. surat pengantar perkawinan, surat pengantar pengadilan: pengumuman perkawinan, surat keterangan belum kawin, surat keterangan pencatatan sipil. kecuali dokumen sebagaimana dimaksud pada dan penduduk daerah juga dapat memperoleh pelayanan data dan informasi kependudukan, starmap dan legalisasi. himpunan peraturan daerah kabupaten purbalingga tahun untuk mendapatkan dokumen kependudukan, data dan informasi sebagaimana dimaksud pada dan melalui permohonan dan sesuai dengan persyaratan, tata cara dan prosedur yang ditetapkan. persyaratan, tata cara dan prosedur sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut mengajukan permohonan secara tertulis kepada pejabat pada instansi pelaksana dengan mengisi formulir permohonan yang telah disediakan. permohonan sebagaimana dimaksud huruf dihampiri persyaratan sesuai dengan peraturan bupati. kewajiban setiap penduduk daerah adalah melaporkan setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting: taat dan patuh terhadap semua ketentuan peraturan perundang undangan, cc. membawa ktp dan atau identitas lain pada saat berpergian. setiap penduduk daerah dilarang tidak memberikan laporan dan atau memberikan laporan palsu atau tidak benar atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting: memiliki kk, ktp atau identitas lain yang lebih dari satu: mengubah, menambah, mengurangi, dan memberikan keterangan tanpa hak. setiap permohonan penerbitan dokumen kependudukan dipungut retribusi untuk peristiwa kependudukan dan peristiwa pentingiiinggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta himpunan peraturan daerah kabupaten purbalingga tahuperoleh jasa pelayanan cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil. wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada wajib membayar retribusi biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil. dikecualikan dari objek, subjek dan wajib retribusi sebagaimana dimaksud dalam dan dengan asas timbal balik. dikecualikan sebagaimana dimaksud pada yaitu instansi pemerintah, instansi pemerintah provinsi, instansi pemerintah daerah, perwakilan negara sahabat dan badan dunia terhadap pelayanan data dan informasi kependudukan. dikecualikan sebagaimana dimaksud pada yaitu penerbitan dan ktp penduduk miskin dan ktp bagi penduduk yang telah berusia (enam puluh) tahunkependudukan dan pencatatan sipil, kemanfaatan, masa berlaku, kewarganegaraan dan bahan, dan besaranbiaya percetakan dan pengadministrasian kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil. struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis dokumen kependudukan dan pencatatan sipil: bahan yang digunakan: kemanfaatan: masa berlaku: kewarganegseluruh wilayah daerah.i masa retribusi dan retribusi berhutang masa retribusi untuk retribusi pelayanan ktp ditetapkan selama (lima) tahun, kecuali bagi penduduk yang telah berusia (enam puluh) tahun ditetapkan selama hidup. masa retribusi untuk retribusi pelayanan ditetapkan selamanya. masa retribusi untuk retribusi pelayanan akta pencatatan sipil ditetapkan selamanya himpunan peraturan daerah kabupaten purbalingga tahun masa retribusi untuk retribusi pelayanan surat keterangan ditetapkan (satu) kali pelayanan masa retribusi untuk retribusi pelayanan data dan informasi ditetapkan (satu) kali pelayanan,dan atau akuntansihimpunan peraturan daerah kabupaten purbalingga tahun, kualitas, buku, dan tanda bukti pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada danimpunan peraturan daerah kabupaten purbalingga tahuimpunan peraturan daerah kabupaten purbalingga dan dihampirpembayaran. bab xiv pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi bupatihimpunan peraturan daerah kabupaten purbalingga tahundalam dan bab kedaluwarsa penagihanlatselain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi penangguhan menerbitkan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. setiap pejabat dan atau petugas pemungut pada dispendukcapil yang tidak menyetorkan retribusi sebagaimana dimaksud dalam dikenakan sanksi administratif berupa denda sebanyak (lima) kali jumlah retribusi yang tidak disetor dan ditambah bunga (dua persen) setiap bulannya. kecuali dikenakan denda dan bunga sebagaimana dimaksud pada yang bersangkutan tetap mempunyai kewajiban membayar pengembalian retribusi yang tidak disetor kas daerah. himpunan peraturan daerah kabupaten purbalingga tahun dengan telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada kepada yang bersangkutan tidak menutup kemungkinan dikenakan sanksi lain sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. ketentuan lebih lanjut mengenai denda administratif diatur dalam peraturan bupati. bab xvii insentif instansi pelaksanai: himpunan peraturan daerah kabupaten purbalingga tahunpn daerah tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan. bab xixbalingg. bahwa negara kesatuan republik indonesia adalaherdasarkanerah dan kemampuan masyarakatlakukan perubahan baik mengenai tentang peraturan daerah maupun obyek obyek retribusinya serta menerapkan diskresi perubahan tarif retribusi yang dilakukan oleh bupati. tentang peraturan daerah tidak menggunakan ketentuan dalam huruf yaitu retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, karena obyek retribusinya tidak hanya penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil tetapi lebih luas lagi, sehingga menggunakan dasar yang memberikan peluang kepada pemerintah daerah untuk membuat jenis retribusi selain himpunan peraturan daerah kabupaten purbalingga tahun yang disebutkan dalam huruf yaituyanan pemerintahan atau pelayanan publik adalah segala bentuk pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah tanpa diskriminasi. yang dimaksud jaminan adalah suatu sistem jaminan kebutuhan dasar masyarakat yang dikembangkan oleh pemerintah daerah, meliputi jaminan kesehatan, jaminan pendidikan dan jaminan sosial yang diberikan kepada penduduk. yang dimaksud dengan perlindungan adalah kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan kepada penduduk yang meliputi perlindungan sosial, ekonomi dan hukum. cukup jelas. cukup jelas. permintaan data dan informasi kependudukan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan, kecuali data pribadi penduduk dan instansi pemerintah, pemerintahan provinsi, pemerintahan daerah, perwakilan negara sahabat dan badan dunia, dikenakan retribusitimbal balik adalah saling membebaskan segala pungutan yang menjadi kewenangan masing masing instansi atau perwakilan negara sahabat atau badan dunia. contoh mobil diplomat atau kedutaan besar indonesia tidak dikenakan pajak kendaraan bermotor, sebaliknya mobil kedutaan besar indonesia luar negeri juga tidak dikenakan pajak kendaraan bermotor demikian juga memasukan barang barang tertentu juga dibebaskan dari pajak bea masuk. kendaraan bermotor milik pemerintah kabupaten kota tidak dipungut pajak oleh pemerintah provinsi. cukup jelas. yang dimaksud keluarga miskin adalah keluarga yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku dan ditetapkan sebagai keluarga miskin. cukup jelas yang dimaksud kemanfaatan adalah kegunaan atau fungsi dokumen kependudukan bagi penduduk karena adanya kewenangan yang diberikan oleh pemerintah daerahkr secara jabatan adalah penetapan retribusi terutangpemerintah daerah. cukup jelas. yang dimaksud tidak dapat digolongkan adalah pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan seluruhnya kepada orang pribadi atau badan atau pihak ketiga, tetapi pada bagian bagian tertentu sebagian dapat dikerjasamakan dengan pertimbangan profesionalisme, efisiensi dan efektifitas. kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak lain adalah perhitungan besaran retribusi terutang, tarif retribusi, serta pengawasan dan pengendalian pemungutan retribusi, sedangkan yang dapat dikerjasamakan dengan pihak lain adalah pendataan dan penagihan retribusi. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud insentif pemungutan adalah pemberian atas prestasi melakukan pemungutan sehingga dapat tercapai target yang telah ditetapkan dalam apbd. yang dimaksud biaya operasional adalah biaya yang dikeluarkan untuk meningkatkan dan himpunan peraturan daerah kabupaten purbalingga tahun kelancaran pelaksanaan tugas dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikaini perlu dicantumalasan sedang mengajukan keberatan, sehingga dapat dicegah terganggunya penerimaan daerah. himpunan peraturan daerah kabupaten purbalingga tahun cukup jelas cukup jelas cukup jelas dengan adanya sanksi administratif diharapkan timbulnya rasa disiplin dan tanggung jawab penduduk untuk memenuhi kewajibannyawajib retribusi supaya selalu memenuhi kewajibannya. cukup jelas cukup jelas cukup jelas himpunan peraturan daerah kabupaten purbalingga tahun lampirdokumen masa besarnya kependudukan dan berlaku retribusi keterangan pencatatan sipil dokumen kependudukan wni yang kartu keluarga selamanya |berusia atas kartu tanda penduduk tahun tahun surat keterangan tempat sekali miskin untuk tinggal dan ktp tidak dipungut il. dokumen pencatatan sipil retribusi. akta kematian selamanya| kutipan (dua) akta kematian| selamanya akta perkawinan karena hilang kantor sekali ,00rusak luar kantor selamanya kutipan (dua) selamanya akta perceraian selamanya kutipan (dua) akta selamanya perceraian selamanya| akta pengesahan anak selamanya| akta pengakuan anak selamanya| akta pengangkatan anak selamanya kutipan (dua) akta pengangkatan anak selamanya perubahan nama (satu)bh starmaplampiran iii peraturan daerah kota tangerang nomor tahun tentang retribusi perizinan tertentu izin trayek penerbitan dokumen izin trayek baru per (rp.. pembaharuan dokumen izin trayek berupa perpanjangan izin, peremajaan kendaraan dan pengalihan trayek kendaraan, serta pengalihan kepemilikan per me. rp. ,i. penerbitan dokumen izin trayek hilang rusak angkutan umum dengan mobil penumpang . rp. , kendaraan angkutan umum dengan mobil bus kecil (minibus berupa angkot l300 sejenis. rp. , kendaraan sedang mikrob berupa elf metromini sejenis) |. oooooeneealananal rp. , kendaraan besar (bus standar atau lebih) . rp. , kendaraan walikota tangerang, cap ttd wahidin halimabur kecamatan bontomanaabur kecamatan bontomanaibur kecamatan bontomanainmanai dibentuk desa kabur. bab iii pembagian wilayah desa kabur merupakan hasil pemekaran dari desa jambuiya kecamatan bontomanai yang wilayahnya meliputi dusun kabur timur: dusun tana bau, dan dusun batu batu. wilayah desa kabur sebagaimana dimaksud pada semula merupakan bagian dari wilayah desa jambuiya. dengan dibentuknya desa kabur, maka wilayah desa jambuiya meliputi dusun lembang majene, dusun penaikan, dan dusun batuannya. batas wilayah desa kabur adalah sebelah utara dusun batu batu dan dusun lembang majene desa jambuiya sebelah timur desa bonto marapu sebelah selatan dusun cinimabela desa parak sebelah barat desa parak yang selanjutnya dituangkan dalam peta yang akan ditetapkan dengan keputusan bupati. ibukota desa kabur berkedudukan kabbupati pesisir selatan.a. bahwa untuk memenuhi ketentuan undang undang nomor tahun tentang pemerintah daerah, menyatakan bupati walikota bersama dewan perwakilan rakyat daerah dprd) melakukan penyempurnaan terhadapyang dilakukan oelh gubernur:erkiraan penambahan dan pengurangan aset tetapinan pada tanggal desember bupati pesisir selatan ttd nasrul abit diundangkan mainan pada tanggal desember sekretaris daerah ttd ir. verizon, pembina utama muda iv c nip. lembaran daerah kabupaten pesisir selatan tahun nomor |
kegiatan danyesuaian tunjangan pendidikan semula rp. bertambah berkurang rp. rp. bertambah berkurangplt. sekretaris daerah kabupaten purbalingga asisten administrasi cap ttd imam subianto |
peraturan daerah kabupaten bengkayngkayangperlu membentuk peraturan daerah tentang retribusi tempat rekreasi dan olahragawilayah, dan olahrabengkayang, bab iii nama, subjek, objek dan wajib retribusi dengan nama retribusi tempat rekreasi dan olahraga, dipungut retribusi atasunakan dan menikmati penyediaanmpat rekreasi dan olahragadan olahragadan olahraga pengelolaan dan penyelenggaraan tempat rekreasi dan olahragaperundang undangan yang berlaku. pengelolaan pelayanan tempat rekreasi dan olahraga diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. bab viii lokasi tempat rekreasi dan olahraga lokasi tempat rekreasi dan olahraga ditetapkan oleh bupati. penetapan tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam memperhatikan rencana umum tata ruang, kondisi topografi lokasi tempat rekreasi dan olahragbesarnya pungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga ditetapkan sebagai berikut: kegiatan rekreasi: na. selam diving) bermotor na. sewa menempati bangunan na. tempat bilas besar na. gelanggang permainan wisata petualangan ground www camping area boom sobocorang orang: |senapan jam| , jam sarana olah raga kegiatan insidental cabang keterangan per bias sejenisnya is: (rusa , | tenismeja , | atonement berlangganan per bulan naan misa diss mani sejenisnya a2ooo. kemana ioo.ooo. cbooo, kegiatan komersil berlapangan. per sejenisnya um) sooko. sono, voodoo, | pemanas 2s0 2so00, | khusus klasifikasi dan sebagaimana dimaksud pada akan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. peraturan bupati sebagaimana dimaksud dalam ditinjau kembali paling lama tahup))17 penjelasan atas peraturan daerah kabupaten bengkayang nomor tahun tentang retribusi tempat rekreasi dan olahraga penjelasan umumdan olahraga dengan biaya perawatan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah maka retribusi tempat rekreasi dan olahragtidak timpbencana atau kerusuhan cukup jelas cukup jelas lembaran daerah kabupaten bengkayang tahun nomor |
barang jasa pemerintah kabupaten karawang, bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan pelayanan pengadaan barang jasa secara efisien dan efektif lingkungan pemerintah kabupaten karawang perlu membentuk unit pelayanan barang jasa pemerintah kabupaten karawang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf dangsekertaris daerah adalah sekertaris daerah kabupaten karawang. satuan organisasi lingkungan pemerintah kabupaten karawang adalah perangkat daerah yang selanjutnya disebut satuan kerja perangkat daerah skpd)j .unit layanan pengadaan barang jasa pemerintah kabupaten karawlookarawa. bagian kedua kedudukan kedudukan ulp sebagaimana dimaksud pada secara fungsional administrasi berada dibawah koordinasi bagian pengendalian program dan bertanggungjawab kepada sekertaris daerah melalui asisten pembangunan. bagian ketiga tugas dan fungsi. ulp sebagaimana dimaksud dalam mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan pengadaan barang jasa untuk seluruh skpd lingkungan pemerintah kabupaten karawang dengan nilai rp. (seratus) juta atas. bagian keempat susunan organisasi susunan organisasi ulp, terdiri atas koordinator, seksi seksi kelompok kerja pokja), kelompok fungsional. koordinator sebagaimana dimaksud pada huruf aa, membawahi seksi pelayanan, seksi umum kepegawaian keuangan dan seksi informasi dan pengaduan. koordinator sebagaimana dimaksud pada huruf berfungsi mengkoordinir dan mempunyai tugas mengkoordinasikan proses pelaksanaan pengadaan barang jasa dengan skdengan nilai rp. juta keatas yang akan dilelang dari seluruh skpd, memilah dan mendistribusikan kegiatan proyek tersebut kepada seluruh pokja. seksi pelayanan sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas menyediakan biaya proses pengadaan barang jasa. menyiapkan dokumen dan sarana prasarana lainnya yang dibutuhkan dalam pengadaan barang jasa. seksi umum kepegawaian keuanganpadangadaan barang dan jasa elektronik, mensosialisasikan kebijakan dan kegiatan pengadaan barang jasa, menyediakan berbagai informasi terkait kepada masyarakat terkait deng. pokja sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari ketua. sekertaris. cc. anggota. pokja sebagaimana dimaksud pada berfungsi sebagai panitia pengadaan barang jasa dan mempunyai tugas sebagaimana dimaksud dalam pokja sebagaimana dimaksud pada dapat berasal dari tenaga ahli yang berstatus pegawai negeri sipil dengankelompok fungsional sebagaimana dimaksud pada huruf akan diatur lebih lanjut berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlakuiii kepegawaian dan keuangan bagian kesatu kepegawaianeapbd) kabupaten karawang. bab pelaksanaan proses pelaksanaan pengadaan barang jasa oleh ulp, berpedoman kepada peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan pengadaan barang jasa. mekanisme dan prosedur pengadaan barang jasa sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang titasertaris daerah. pengendalian terhadap pelaksanaan pengadaan barang jasa dilakukan oleh pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran pejabat pembuat komitmen pada skpd terkait sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. bab pelaporan dan evaluasi ulp melaksanakan pelaporan setiap triwulan kepada sekertaris daerah melalui asisten pembangunan. evaluasi terhadap ulp sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh sekertaris daerah setiap satu tahun sekali dan atau sewaktu waktu diperluklebih lanjut oleh buperaturan bupati keputusan bupati peraturan sekda keputusan sekdkpdperundang undangan dan produk hukum untuk diteliti. kasubbag perundang undangan dan produk hukum meneliti draft hasil koreksi pelaksana yang sudah selesai dikoreksi. skpduasai, memahami dan melaksanakan sistem dan ketentuan yang berlaku dalam pelayanan bantuan hukum. setiap pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan standar operasional koreksi peraturan bupati keputusan bupati peraturan sekda keputusan sekdnomor tahun ot4 tentang perubahan atas peraturan bupati situbondo nomor tahun tentu sistem akuntansi berbasis akrual pada pemerintah i(kabupaten situbondo menimbang dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati situbondo, bahwa guna kelancaran pelaksanaan sistem akuntansi berbasis akrual pada pemerintahol4 tentang tentang sistem akuntans{u.r.u.rrepublik indonesia negaristandar akuntansi pemerintahmenetapkan peraturan bupati tentang perubahan atas peraturan bupati situbondo nomor tahun 2ol4 tentang sistem akuntansi berbasis akrual pada pemerintah i(kabupaten situbondo beberapa ketentuan dalam peraturan bupati situbondo nomor tahun ol4 tentang sistem akuntansi berbasis akrual pada pemerintah kabupaten situbondo, diubah sebagai berikut diantara dan disisipkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut sistem akuntansi berbasis akrual pada pemerintah kabupaten situbondo sebagaimana dimaksud dalam mulai berlaku dan dilaksanakan pada tahun anggaranitubondo nomor tahun oi0 tentang pedoman penyusunan laporan keuangantata cara pengakuan transaksi dalam penjurian secara pendekatan dan pengeditan bagi skpd dan pemerintah kabupaten situbondo berita daerah kabupaten situbondo tahun nomor tetap berlaku sampai tahun anggaran ol4 berakhir. peraturan (kabupaten situbondo, berita daerah i(kabupaten situbondo tahun zol+ nomor dadang widianto syaifullah |
salinan dag ala ttan bupati sumedang propinsi jawa barat peraturan bupati sumedangsumedang, menimbang bahwa satuan kerja perangkat daerah lingkungan pemerintah kabupaten sumedang melaksanakan pekerjaan yang berdasarkan kontrak dengan sumber dana berasal dari dokumen pelaksanaan anggaran dpa) dokumen pelaksanaan perubahan anggaran dppberdasarkan kontrak tidak dapat diselesaikan, akan tetapi pekerjaan tersebut mempunyai asas manfaat yang tinggi dalam rangka pelayanan kepada masyarakatyelesaian pekerjaan. bab viii pembayaran pekerjaan pembayaran atas pekerjaan yang tidak selesai pada tahun anggaran berkenaan dilaksanakan: sesuai dengan prestasi pekerjaan yang diselesaikan, b.dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.nilai pekerjaan yang diselesaikan sampai dengan batas akhir waktu penyelesaian sisa pekerjaan sebagaimana dimaksud dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pembayaran sebagaimana dimaksudaddendum kontrak adalah tambahan klausa atau yang secara fisik kontrak dapat terpisah dari kontrak awal namun secara hukum masih terikat pada perjanjian kontrak awal tersebumaksud dan tujuan maksud penyusunan peraturan bupati ini dalam rangka pelaksanaan anggaran untuk penyelesaian pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran. tujuan penyusunan peraturan bupati ini dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yangmeliputi penyelesaian pekerjaan, penganggaran penyelesaian pekerjaan, adenium kontrak, tata cara penyelesaian pekerjaan, dan pembayaran pekerjaan. bab penyelesaian pekerjapenyelesaian sisa pekerjaan dapat dilanjutkan tahun anggaran berikutnya. kriteriayaitu: berdasarkan penilailaian ppk sebagaimana dimaksud pada huruf dituangkan dalam berita acara yang dilengkapi dengan dokumen pendukung lainnya, ccapabila penyebab keterlambatan penyelesaian pekerja kegiatan tersebut dapat deal kan,apabila keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf maka berdasarkan penilaian ppk(dpa dpp)alam waktucc. pernyataan bahwa penyedia barang jasa bersedia dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya apbd p apbd). sisa nilai pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud tidak dapat diluncurkan tahun anggaran berikutnya. berdasarkan pertimbangan atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ppk (putus kontrak)pktahun anggaran berikutnya (putus kontrak) sebagaimana dimaksud dalam huruf bab penganggaran penyelesaian pekerjaan penganggaran penyelesaian pekerjaan dibebankan pada dpa dpp tahun anggaran berikutnya. pekerjaan yang dibebankan pada dpa dpp tahun anggaran berikutnya merupakan sisa pekerjaan yang dilaksanakan setelah berakhirnya masa kontrak atau akhir tahun anggaran berkenaan. apabila sisa pekerjaan yang dilanjutkan tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam huruf maka pengangkatannya sebagai berikut: pelaksanaan pekerjac.2d atas kegiatan yang bersangkutan.apabila sisa pekerjaan yang dilanjutkan sebagaimana huruf yaitu dengan mekanisme pa kpa harus menyediakan alokasi anggaran pada dpa dpp senilai sisa pekerjaan, padasebagaimana dimaksud pada dilaksanakan paling lambat sebelum batas akhir masa kontrak, dihampiri dengan surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam bab adeniumadenium kontrak berkenaan. adenium kontrak sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan ketentuan: mencantumkan nilai pekerjaanpp tahun anggaran berikutnya, b.tidak boleh menambah jangka waktu masa pelaksanaan pekerjaan. adenium. terhadap penyelesaian sisa pekerjaan |
seahwa berkenaan dengan adanya tambahan pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan dari pemerintah provinsi serta adanya pergeseran pada beberapa kegiatan sehingga perlu dilaksanakan perubahan dan dijabarkan dalamrp.i'pati ti'li'i{bagi' erosi|si jawatixi'r pratt'rat bupati ti' outcast'i|g foto hrt tei|tag dltrttt alf aj{ ar{ isasi,',tugas arf ftn gsi, seria tata tier.'a dinas peieritakai| dai| keseiiatat hewan{ kian'paten ti'li' gaga'i|c menimbang dei|gai{ raijua't tt'hai| yai|g usia eaa bi'pati ti'li'i|bagi'i|g, bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam peraturan daerah kabupaten t\rlungagu.ng nomor tahun tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten tulungagung, maka perlu mengatur kedudukan, susunan organisasi, t\gas dan fungsi, serta tata ke{a dinas peternakan dan kesehatan hewan kabupaten t\tulungagung yang ditetapkan dengan peraturan bupatiulungagung kembaran daerah kabupaten tulungagung tahun nomor seri d); mengingtulungagung, bab ketentuan umum dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan kabupaten adpeternakan dan kesehatan hewan kabupaten t\tulungag. loduk pangan asal hewan adalah produk yang berupa daging, telur dan susu. l2. produk hewan non pangan adalah produk yang berupa tulang, bulu dan kulit. residu adalah sisa obat hewan yang belum tereliminasi dari tubuh yang berdampak negatifjika dikonsumsi. puskesmas adah pusat kesehatan hewan,bidang peternakan dan kesehatan hewanternakan dan kesehatan hewan; pelaksanaan kebijakan bidang peternakan dan kesehatan hewan; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang peternakan dan kesehatan hewan; sekretariat, membawahi: sub bagian perencanaan; sub bagian keuangan; sub bagian umum dan kepegawaian bidang pembibitan dan produksi peternakan, membawahi: seksi pembibitan dan kawasan peternakan; seksi budidaya dan produksi peternakan; seksi pakan dan teknologi peternakan; bidang kesehatan hewan, membawahi: seksi pengamatan penyakit hewan dan pelayanan medik veteriner: seksi pencegahan, dan pemberantasan penyakit hewan; seksi pengawasan obat hewan dan residu; bidang kesehatan masyarakat veteriner, membawahi: seksi hygiene sanitasi dan sertifikasi produk hewan; seksi pengawasan keamanan produk hewan; seksi kesejahteraan hewan dan zoonosis; bidang usaha peternakan, membawahi: seksi kelembagaan peternakan; seksi pengolahan dan pemasaran hasil peternakan; seksi bina usaha; . unit pelaksana teknis dinas; kelompok jabatan f\nabidang peternakan dan kesehatan hewan. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam kepala dinas mempuyai fungsi: perumusan program jangka pendek, menengah dan jangka panjang bidang peternakan dan kesehatan hewan; perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang peternakan dan kesehatan hewan; pelaksanaan koordinasi, pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang peternakan dan kesehatan hewan; penerbitan dan pemberian rekomendasi ijin pendirian lembaga peternakan dan kesehatan hewan; pelaksanaan administrasi dinas pembinaan terhadap utd; pembinaan profesional tenaga peternakan dan kesehatan hew' ^ ,.\ untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam (l) sekretariat mempunyai fungsi: pengelolaan dan pembinaan urusan tata usaha dan tata kearsipan, rumah tangga dan keprotokolan dinas; mengoordinasikan pen susunan program dan pelaporan, pengelolaan sistem informasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan dinas; mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan perundang undangan bidang peternakan dan kesehatan hewan; pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan; pelaksanaan, pembinaan organisasi dan tata laksana dinas; pembinaan administrasi kepada pid; mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang bidang dan utd;laksanakan pen3susunan program dan perencanaan dinas; mengolah dan menganalisis data statistik peternakan; men rusun bahan koordinasi dan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; menyiapkan bahan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan perencanrg)<a mempunyai tugas: melakugkaji ulang rancangan peraturan perundang undangan bidang peternakan dan kesehatan hewan; menyusun bahan pembinaan organisasi dan penatalaksanaan dinas; melaksanakan tugas bidang hubungan masyarakatibitan dan produksi peternakan bidang pembibitan dan produksi peternakan sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas mereka rnak rn, membina, melaksanakan, evaluasi dan mengkoordinasikan kegiatan bidang pembibitan dan produksi peternakan. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan pada (l) bidang pembibitan dan produksi peternakan mempunyai fungsi mengoordinasikan perumus rn kebijakan dibidang pembibitan dan kawasan peternakan, budidaya dai produksi peternakan, pakan dan teknologi peternakan; pelaksanaan pembinaan dan pengembangan dalam usaha pembibitan dan peningkatan produksi ternak, peningkatan mutu bibit ternak, penyebaran ternak, peningkatan pengolahan pakan ternak< peningkatan mutu pakan ternak dan teknologi peternakan; pelaksanaan pendataan dan penataan pengembangan ternak; pelaksanaan pembinaan perkembangan teman; dan pengawas rn pelaksanaan pengelolaan pergiliran ternak; pelaksanaan peru tu san dan penyajian data bidang pembibitan dan produksi peternakan; pen bitan dan produksiza7" seksi pembibitan dan kawasanmbibitan dan kawasan peternakan; melakukan pembinaan dan bimbingan penyerap rn standart teknis dan sertifikasi pembibitan meliputi sarana, sumber daya manusia (tenaga kerja), mutu dan metode; melaksanakan pengendalian pengembangbiakan (breeding sistem, ternak dan menjaga pelestarian ternak; sistem penyebaran melakukan fasilitasi dan pembinaan pengembangan kawasan pembibitan; mengolah dan menganalisis data bidang pembibitan dan kawasan peternakanbudidaya dan produksi peternakan sebagaimana dimaksud dalam hum angka mempunyai tugas: men rusun bahan perumusan kebijakan teknis bidang budidaya dan produksi peternakan; melaksanakan pembinaan dan bimbingan penerapan teknologi budidaya dan produksi pete*at arr; melaksanakan pengawasan dan pemantau rn penyebaran ternak sesuai dengan kawasan peternakan; melaksanakan identifikasi calon pengaruh, calon lokasi dan seleksi ternak; mengolah dan menganalisis data bidang budidaya dan produksi peternakakan dan teknologi peternakan sebagaimana dimaksud dalam pasar huruf angka mempunyai tugas: men rusun bahan perumusan kebijakan teknis pakan dan teknologi peternakan; melakukan pembinaan, bimbingan penerapan teknologi pakan ternak; melakukan kajian, pengenalan dan pengembangan teknologi tepat guna peternakan; melakukan fasilitasi uji kwalitas pakan dan rekayasa pengembangan teknologi terapan peternakan; melakukan dengar asan standart mutu pakan ternak, penerapan produksi, pengadaan, penggunaan pakan dan peredaran pakan; melakukan bimbingan, penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan pemanfaatan air untuk usaha peternakan; mengolah dan menganalisis data bidang pakan dan teknologi peternakankesehatan hewan bidang kesehatan hewan sebagaimana yang susunan standar, donna, kriteria dan prosedur, serta pemberian bimbingan dan evaluasi bidang kesehatan hewan. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang kesehatan hewan mempunyai fungsi mengoordinasikan perumusan kebijakan bidang pengamatan, penyidikan, pencegahan penyakit hewan, perundungan dan pemberantasan penyakit hewan, pelayanan medik veteriner, pengawasan obat hewan dan residu; mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan bidang pengamatan, penyidikan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, dan pelayanan medik veteriner, pengawasan obat hewan dan residu; pelaksanaan sosialisasi standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur bidang pengamatan, dan residu; pelaksanaan bimbingan dan evaluasi bidang pengamatan,, , dan residu; pelaksanaan pemberian rekomendasi perizinan bidang kesehatan hewan; pelaksanaan perumusan dan penyajian data bidang kesehatan hewan; pen5hewgamatan penyakit hewan dan pelayanan medik veteriner sebagaimana dimaksud dalam huruf angka mempunyai tugas men rusun bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengamatan penyakit hewan dan pelayanan medik veteriner; melaksanakan pengamatan penyakit hewan dan pelayanan medik veteriner; merancang dal menyusun standar, north, pedoman, kriteria dan prosedur bidang p pengamatan penyakit hewan dan pelayanan medik veteriner; melakukan bimbingan, pembinaan dan evaluasi bidang pengamatan penyakit hewan dan pelayanan medik veteriner serta alat mesin kesehatan hewan; melakukan fasilitasi perijinan usaha bidang pelayanan medik veteriner klinik hewan, rumah sakit hewan dan praktek dokter hewan) wilayah kabupaten; melakukan p kawasan, pemeriksaan pelayanan medik veteriner wilayah kabupaten; mengolah dan menganalisis data dibidang pengamatan penyakit hewan dan pelayanan medik veteriner; menykepala bidang. seksi pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam huruf angka mempunyai tugas men sun bahan perumusan kebijakan teknis bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan; melaksanakan kebijakan bidang pencegahan, dan pemberantasan penyakit hewan; menyiapkan bahan rancangan dan menyusun standar, donna, pedoman, kriteria dan prosedur bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan; melakukan pencegahan, pengendalian dan ' ' pemberantasan penyakit hewan; melakuepidemik, endemik, sporadik); mengolah dan menganalisis data bidang pencegahan dan pemberantasan penyakitobat hewan dan residu dalam huruf angka mempunyai tugas men5rusun bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan obat hewan dan residu; melaksanakan pengawasan obat hewan dan residu; merang rng dan menyusun standar, donna, pedoman, kriteria dan prosedur bidang pengawasan obat hewan dan residu; melakukan bimbingan, pembinaan dan evaluasi bidang pengawasan obat hewan dan residu serta alat mesin kesehatan hewan; melakukan fasilitasi perijinan usaha bidang obat hewan wilayah daerah; melakukan pengawasan peredaran obat hewan wilayah daerah; mengolah dan menganalisis data bidang pengawasan obat hewan dan residulima bidang kesehatan masyarakat veteriner (l) bidang kesehatan masyarakat veteriner sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas merencanakan, membina, melaksanakan monitoring, evaluasi dan mengkoordinasikan kegiatan bidangmasyarakat veteriner mempunyai fungsi: mengoordinasikan perumus rmengoordinasikan pelaksanaasosialisasi standar, corona, pedoman, kriteria dan prosedurbimbingan, pembinaan dan evaluasipenemuan dan penyajian data bidang kesehatan masyarakat veteriner; penyhygiene sanitasi dan sertifikasi produk hewbidang hygiene sanitasi dan sertifikasi produk hewan; melaksanakan pembinaan dan pengawasan praktek hygiene sanitasi pada unit usaha produk hewan; melaksanakan fasilitasi sertifikasi; pengawasan dan pembinaan nomor kontrol veteriner nkv) pada unit usaha peternakan dan usaha produk hewan; melaksanakan bimbingan penerapan standart teknis minimal rumah potong hewan rph), rumah potong unggas rpu); melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan standart teknis alat dan mesin teknologi kesehatan masyarakat veteriner; mengolah dan menganalisis data bidang hygiene sanitasi dan sertifikasi produkkeamanan produk hewngawasan keamanan produk hewan; , r. melaksanakan penerapan kebijakan pedoman, donna, standart pengawasan keamanan produk hewan; melaksanakan fasilitasi perijinan, pembinaan, pengawasan dan pengujian terhadap produk hewan; melaksanakan pengendalian dan pengawasan peredaran produk hewan; melaksanakan pengawasan lalu lintas produk hewan wilayah daerah; menyusun dan mengolah data bidang pengawasan keamanan produk hewan; men5 kesejahteraan hewan dan zoonosiskesejahteraan hewan dan zoonosis; melaksanakan penerapan kebijakan pedoman, corona, standar teknis kesejahteraan hewan dan zoonosis; melaksanakan pembinaan, pengawasan pengendalian pemotongan ternak betina produktif rumah pemotongan hewan; melaksanakan surveilans penyakit zoonosis pada unit usaha produk hewan; melaksanakan pengendalian, penanggulangan dan pemberantasan penyakit zoonosis pada unit usaha produk hewan dan lingkungan sekitarnya; mengolah dan menganalisis data bidang mesej ahteraan hewan dan zoonosis; men1evaluasikan pada bidang usaha peternakan mempunyai fungsi mengoordinasikan perumusan kebijakan bidang kelembagaan, pengolahan dan pemasaran, serta bina usaha memakan; penyusunan rencana kerja dan pelaksanaan kebijakan bidang kelembagaan, pengolahan dan pemasaran, serta bina usaha peternakan; pelaksanaan pembinaan, pengembangan' pengawasan' pengendalian dan evaluasi bidang kelembagaan, pengolahan dan pemasaran' serta bina usaha peternakan; pelaksanaan pemberian rekomendasi perizinan bidang usaha peternakan budidaya dan pembibitan)' pasar hewan, usaha pemotongan hewan, dan usaha pengolahan produk hewan; pelaksanaan pembinaan metode dan informasi usaha peternakan; pelaksanaan perumusan dan penyajian data bidang usaha peternakan; pen susunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas ya; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya' bidang usaha peternakan dipimpin oleh seorang kepala bidang dan bertanggung jawab kepada kepala dinas' seksi kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam huruf angka mem pun yai tugas: men rusun bahan perumusan kebijakan teknis bidang kelembagaan; melaksanakan penataan, pembinaan dan pengembangan kelembagaan usaha teman; melaksanakan pengembangan dan fasilitasi kerjasama antar kelembagaan kolom pok; melaksanakan evaluasi dan verifikasi kelas kemampuan dan legalitas kolom pok; melaksanakan pengembangan metode dan informasi peternakan; mengolah dan menganalisis data bidang kelembagaanbidang pengolahan dan pemasaran hasil peternakan; ,z melaksanakan fasilitasi dan pembinaan penerapan teknologi pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan; melaksanakan fasilitasi perizinan, pembinaan, penerapan standarisasi dan pengawasan pasar hewan dan usaha pengolahan produk hewan; melaksanakan pembinaan analisa usaha tani dan pemasaran hasil peternakan; mengolah dan menganalisis data bidang pengolahan dan pemasaran produk peternakanbina us$a sebagaimana dimaksud dalam huruf angka mem pun yai tugas: men5 sun bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pengembangan usaha peternakan; melaksanakan promosi ternak unggulan, hewan kesayangan, dan produk olahan hasil peternakan; melaksanakan fasilitasi pengembangan permodalan usaha peternakan dan pengembangan agrowisata peternakan; melaksanakan fasilitasi perizinan dibidang usaha peternakan dan usaha pemotongan hewan; melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kepada peternak kelompok peternak dalam mengembangkan agribisnis dan agroindustri peternakan; mengolah dan menganalisis data bidang bina usahart sesuai dengan bidang keahliannya dikoordinir oleh tenaga f\namp aturan perundang undangan yang berlaku. bab tata ker"ia dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi lingkungan dinas dan kelompok jabatan f\napasai54'e j27 pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, maka peraturan bupati tulungagung nomor tahun ol4 tentang t\gas, fungsi dan tata kerjdiundangkan tulungagung pada tanggal desember sekretaris daerah ir. indra fauzi. ili pembina utama madya berita daerah kabupaten tulungagung tahun nomor ts.u{i'pati tuluitgagi'itg, diundangkan tulungagung pada desember daerah ir. indra fauzi. ili pembina utama madya berita daerah kabupaten tulungagung tahun nomor lampion }peraturan bupati tulungagung no^ro* tahun tanggal oes pl,gen zero susunan organisasi dinas peternakan{ dan kesehatan hewan kabupaten tulungagung hygiene sanitasi dan sertifikasi produk hewan pengamatan penyakit hewan oan pei"ayam medikveterii{er |
sai,inan bupatikediri provinsi jawa timur peraturan bupatikediri nomor tahun tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi sertatata kerja badan pengen,oi.a, keuangan dan aset daerah147t. serta sesuai dengtl26 bl4t sl2 ot\fungsi serta tata kerja badan pengelola keuangan dan aset daerah kabupaten kediri; t badan pengelola keuangan dan ase.l.un o14l21,an tugas dan fungsi serta tata kerja badan pengelolakeuangan dan aset daerah kabupaten ked izukepala badan adalah kepala badan pengelola keuangan dan aset daerahnior rng pegawai aparatur sipil negara dalam rangka meja jangbukan merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang bidang keuangan. bukukuangan. bukeuangan dan aset daerah; penyusun rn perencanaan program dan anggaran bidang pengelola keuangan darr aset daerah; pelaksanaanbidang pengelolakeuangan dan aset daerah; pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan bidang pengelolakeuangan dan aset daerah; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan bidang pengelola keuangan dan aset daerah; pembinaan penyelenggaraan bidang pengelola keuangan dan aset daerah; pelaksanaan administrasi bidang pengelola keuangan dan asebukan terdiri atas: kepala badan; sekretariat, membawahi: sub bagian umum dan kepegawaian; dan sub bagian penyusunan program dan keuangan. bidang anggaran dan perbendaharaan, membawahi: sub bidang anggaran; sub bidang perbendaharaan; dan sub bidang monitoring dan evaluasi ketatausahaan keuangan daerah. bidang akuntansi, membawahi: sub bidang akuntansi dan pelaporan; dan sub bidang ketatausahaan kas daerah. bidang aset, membawahi: sub bidang perencanaan, penggunaan dan pemanfaatan aset daerah; sub bidang pengamanan, pemindahtanganan dan penghapusan aset daerah; dan sub bidang penatausahaal aset daerahan organisasi bbadan, dan kelembagaan. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada l), sekretaris menyelengarakan fungsi: penyusunan r rancangan kebijakan kad; mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang bidang pen5susunan program dan pelaporan pengelolaan sistem informasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan kad5susunan rancangan peraturan perundang undangan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerahuefa; mengoordinasikan penyusunan standar operasional prosedur sop) kegiatan bukan; penyusunan profil bukan; dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan bukanngelolaan sistem informasi, dan pembukuan keuangan, lisan akuntansi dan pelaporan keuangan serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan. bagian kedua bidang anggaran dan perbendaharaan kepala bidang anggaran dan perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengarakan fungsi: (2t pelaksanaan koordinasi dalam perencanaan program dan kegiatan anggaran daerah; pen susunan pedoman umum pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah; mengoordinasikan dan konfirmasi pendapatan, belanja dan pembiayaan usulan perangkatberdasar kanuruhan usulan perangkat daerah; penerbitan surat penyediaan dana spd) pelaksanaan verifikasi surat perintah membayar spm) dan penerbitan surat perintah pencairan dana sp2d); pembinaandan koordinasi pengelolaan keuangan daerah; pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan anggaran dan perbendaharaan; dan pelaksanaan administrasi dan tata usaha bidang anggaran dan perbendaharaan. kepala sub bidang anggaran mempunyai tugas melakukan akan pengelolaan penganggaran. kepala sub bidang perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perbendaharaan. kepala sub monitoring dan evaluasi ketatausahaan keuangan daerah mempunyai tugas melaksanakan monitoring dan evaluasi penatausalaan keuangan daerah. bagian "1i*" bidang akuntansi kepala bidang akuntansi mempunyai tugas melaksanakan proses akuntansi keuangan daerah dan ketatausahaan kas daerah. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala bidang akuntansi menyelengarakan fungsi: pelaksanaan proses akuntansi keuangan daerah sebagai bahan pen5susunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan laporan keuangan daerah, serta pengelolaan kas daerah; penyusunan kebijakan tentang sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan kas daerah sesuai sistem akuntansi pemerintahan sap); penghimpunan dan pengklasifikasian serta mengolah laporan akuntansi pendapatan dan belanja daerah; pelaksanaan fungsi entitas pelaporan dan pertanggungjawaban realisasi pendapatan dan belanja daerah; penelitian dan analisa laporan akuntansi pendapatan dan belanja perangkat daerah mengoordinasikan, rekonsiliasi dan pen susunan laporan realisasi dana perimbangan; penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan keuangan; pen)susunan laporan realisasi anggaran per periode; pen)susunan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah bumi); pencatatan dan pelaporan kas daerah;dan pelaksanaan administrasi dan tata usaha bidang akuntansi. kepala sub bidang akuntansi dan pelaporan mempunyai tugas melaksanakan proses akuntansi keuangan daerah, laporan keuangan daerah dan pen susunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. (2t kepala sub bidang ketatausahaan kas daerah mempunyai tugas melakukan pengelolaan atas kas daerah. bagian keempat bidang aset kepala bidang asetmempunyai tugas membantu kepa la badan dalam menganalisa kegiatan pengelolanyelengarakan fungsi pen5susunan kebijakan standar barang, standar kebutuhan dan standar harga; penganalisaan penelitian dan pemberian pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah kbd); penganalisaan, penelitian dan pemberian pertimbangan persen{uan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan perawatan barang milik daerah bmd); penganalisaandan pemberian pertimbangan atas pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah bmd) yang memerlukan persetujuan bupati; penganalisaan dan pemberian pertimbangan kepada pengelola barang dalam pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan; penganalisaandan penetapan status penggunaan; penganalisaandanpelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah bmd); pengamanan dan pemelihara; penganalisaan dan pemberian pertimbangan kepada pengelola barang dalam pelaksanaan pemusnahan barang milik daerah; penganalisaan pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah bmd); penganalisaan dan pemberian pertimbangan kepada pengelola barang dalam pelaksanaan penghapusan barang milik daerah; penganalisaan pelaksanaan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah bmd); pencatat menggunakan aplikasi sistem manajemen barang daerah sembada); pen susunan laporan barang milik daerah bmd) menggunakan aplikasi sistem manajemen barang daerah; mengoordinasikan dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah bmd); pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah bmd); dan pelaksanaan administrasi dan tata usaha bidang aset. kepala sub bidang perencanaan, penggunaan dan pemanfaatan aset daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengadaan, penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah bmd). (l) kepala sub bidang pengamanan, pemindahtanganan dan penghapusan aset daerah mempunyai tugasmenyiapkan pelaksanaan kegiatan pengorbanan, pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah bmd). kepala sub bidang ketatausahaan aset daerah mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan barang milik daerah bmd). penjabaran fungsi eselon ditetapkan oleh kepala badan dalam bentuk keputusanan kepala sub bidangl6i'iri, ttd haryanto nutrisi{{ tanggal: bagan organisasi badan pengelola keuangan dan aset daerah sub bidang ketatausahaan aset daerah bupati kediri, haryanto sutrisno salinan se3u8i dengan aslinya .n. sekretaris merah a.clean adminirl.rl umum sub bidang monitoring dan evaluasi penatausahmn keuangan daerah sub bidang perencanaan, pengguna dan pemanfmtaii aset daerah sub bidang pengamanan, pemindahtanganan dan penghapusan aset daerah |
disusun untuk menjaddiri atas buku dan buku prioritas dan sasaran pembangunan daerah, babi arah kebijakan pembangunan kabupaten kota, babibuku memuatengahsulawesi tengahancangan.sesuai dengan aslinya kepala biro hukum, ipku dr. kopi nop sh.,mh tembi i,iv b nip. 1978024p |
gubernur sumatera utara peraturan gubernur sumatera utar bahwa berdasarkan yang menyatakan kepada para gubernur dan bupati walikota untuk memberi perhatian khusus dalam upaya mengurangi penderita, pencegahan dan penanggulangan hiv dan aids daerah, serta segera membentuk komisi penanggulangan aids (kpa) daerah dan memimpin langsung kpa daerah: bahwa berdasarkan peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor tahun tentang penanggulangan hiv dan aids yang menyatakan bahwa tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah provinsi dalam penanggulangan hiv dan aids, bahwa untuk melaksanakan pencegahan, penanggulangan dan koordinasi yang menyeluruh serta menekan laju penularan dan penyebaran hiv dan aids dan fungsi keanggotaanper menko kesra iiba, psikotropika dan zat adiktif suntikncegahan dan penanggulangan hiv aids tempat kerja, peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor tahun tentang penanggulangan hiv dan aids:sumatera utarakomisi penanggulangan acquired immune deficiency syndrome aids) provinsi sumatera utara yang selanjutnya disebut kpa provinsi adalah komisi yang memimpin dan mengkoordinasikan upaya penanggulangan hiv dan aids provinsi sumatera utara. ketua adalah ketua komisi penanggulangan acquired immune deficiency syndrome aids) provinsi sumatera utartebuorang dengan hiv dan aids yang selanjutnya disebut dha adalah seseorang yang terinfeksi virus hivtermasuk orang yang memberikan perhatian kepada mereka. pihak terkait adalah instansi pemerintah pemerintah daerah, tni polri,matera utara dalam penanggulangan hiv dan aids sumatera utara. narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang selanjutnya disebut napmitigasi dampak adalah upaya hiv. penyedia layanan kesehatan adalah institusi penyedia layanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta, puskesmas, klinik balai pengobatan dan praktek dokter swasta. bab maksud dan tujuan bagian kesatu maksud ruang lingkup pengaturan dalam peraturan gubernurbagian kedua tujuan tujuan penanggulangan hiv dan aids adalahsasaran sasaran penanggulangan hiv dan aids meliputi: kelompok rentan, yaitu kelompok masyarakat yang karena lingkup pekerjaan, lingkungan, rendahnya ketahanan keluarga dan status kesehatan mudah tertular hiv, seperti orang dengan mobilitas tinggi, perempuan, remaja, anak jalanan, orang miskin, ibu hamil dan petugas kesehatan. kelompok berisiko tertular, yaitu kelompok masyarakat yang berperilaku risiko tinggi, seperti penjaja seks dan pelanggannya, pengguna napa suntik, warga binaan pemasyarakatan, lelaki seks dengan lelaki, lesbian dan waria. kelompok tertular, yaitu kelompok masyarakat yang sudah terinfeksi hiv dan aids atau dha yang memerlukan penanganan khusus untuk mencegah kemungkinan penularan kepada orang lain. kelompok masyarakat umum. bab penanggulangan bagian kesatu umum penyelenggaraan penanggulangan hiv dan aids dilakukan secara intensif, menyeluruh, terpadu dan terkoordinasimitigasi dampak. bagian kedua pencegahan dalam rangka pencegahan hiv dan aids, dilakukan upaya: kegiatan promosi (sosialisasi) perubahan perilaku kelompok berisiko tertular, melalui: komunikasi, informasi dan edukasi, peningkatan penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko: mendorong dan meningkatkan layanan ims dan kt. b.pengurangan dampak buruk penggunaan napa suntik, yang dilaksanakan dengan cara: melibatkan seluruh pihak terkait berbagai tingkatan pemerintahan, menyiapkan fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) bagi para pecandu narkoba guna mendapatkan layanan kesehatan serta paket pengurangan dampak buruk penggunaan napa suntik. membangun kerja sama kalangan layanan kesehatan dan lsm untuk menjangkau dan merujuk pecandu narkoba kepada sembilan) pilar program harm reduction) yakni: pertukaran alat suntik steril, terapi substitusi opat dan rehabilitasi ketergantungan lain, konseling dan test hiv, art, layanan pencegahan dan perawatan ims, program kondom bagi pensiun dan pasangannya, kie terfokus pada pensiun dan pasangannya, vaksinasi, diagnosa dan pengobatan hepatitis, pencegahan, diagnosa dan perawatan tb. pencegahan risiko penularan dari ibu bayi (pria), dilakukan melalui pemberian anti retro viral arv) pada masa kehamilan, saat persalinan melalui caesar serta serta pemberian pengganti air susu ibu, komponen terdiri dari pron, yaknmdan tes inisiatif petugas kesehatan tipe) hiv dan aidsdan aids. bagian ketiga penanganan penanganmelalui kegiatan pelayanan yang meliputi perawatan, dukungan dan pengobatan. konselingserta dukungan sebaya bagi dha.cc. menyediakan obat anti perilaku, ims, hiv dan aids. bagian keempat mitigasi dampak mitigasi dimaksudkan untuk mengurangi dampak hiv dan aids terutama bidang ekonomi dan sosial. mitigasmitig: bimbingan lanjut, rujukan. bab organisasi bagian kesatu kelembagaan penanggulangan hiv dan aids sumatera utara dilaksanakan oleh kpa provinsi yang diketuai oleh gubernur dan keanggotaannya terdiri darirta sektor terkait lainnya secara intensif, menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi. pembentukan kpa provinsi dan sekretarisnya sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan gubernur. bagian kedua koordinasi antar lembaga.rovinsi dan kabupaten kota, lsm serta masyarakat berdasarkan prinsip kemitraan. bagian ketiga komunikasi, informasi dan edukasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan hiv dan aids dilakukan komunikasi, informasi dan edukasi dalam bentuk: peningkatan komunikasi, pemberian informasi dan edukasi: upaya perubahan perilaku. komunikasi, informasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh instansi pemerintah pemerintah daerah terkait, lsm, lembaga donorbenar, jelas, lengkap, tepat sasaran dan tepat materi serta pada waktu yang tepat, baik secara langsung maupun melalui media massa. bab vii strategi, penyedia layanan,sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat bagian kesatu strategi penanggulangan hiv dan aids kpa provinsi sebagaimana dimaksud pada menyusun strategi pencegahan dan penanggulangan hiv dan aids provinsi sumatera utara berpedoman pada strategi nasional penanggulangan hiv dan aids yang ditetapkan oleh kpa nasional. strategi penanggulangan hiv dan aids provinsi sumatera utara sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat:: peran dan tanggungjawab dha, pemberdayaan masyarakatsumber daya berupa bantuan penyediaan obat dan pemeriksaan gratis: hal hal lain yang bersifat strategis. bagian kedua penyedia layanan kesehatan dinas kesehatan provinsi sumatera utara selaku anggota kpa provinsi melakukan pembinaan terhadap penyedia layanan kesehatan sumatera utara agar mampu melakukan pencegahan, perawatan, dukungan dan pengobatan serta menyediakan sarana penumpangnya. bagian ketiga penyedia jaminan sosial dinas kesejahteraan dan sosial provinsi sumatera utara selaku anggota kpa prov bersama skpd terkait menyelenggarakan rehabilitasi sosial dan ekonomi bagi dha. bagian keempat sosialisasi dunia kerjangupayakan tidak terjadinya pemutusan hubungan kerja dikalangan dha yang bekerja.lakukan pembinaan dunia kerja agar mampu melakukan kegiatan penanggulangan hiv dan aids dunia kerja. bagian kelima sosialisasi dunia pendidikan dinas pendidikan provinsi sumatera utara selaku anggota kpa provinsi sumatera utara melakukan pembinaan terhadap dinas pendidikan kab kota untuk mensosialisasikan penanggulangan hiv dan aids dunia pendidikan antara lain pengembangan kiekementerian agama provinsi sumatera utara selaku anggota kpa provinsi sumatera utara melakukan pembinaan terhadap kantor kementerian agama kabupaten kota untuk mensosialisasikan penanggulangan hiv dan adidas dunia pendidikan bawah naungannya antara lain pengembangan komunikasi, informasi dan edukasibagian keenam, dengan prinsip transparanagar masyarakat mengetahui, mau dan mampu melakukan penanggulangan hiv dan aids, serta meniadakan diskriminasi dan stigmatisasi terhadap dha dan ridha. bab pembiayaan pelaksanaan kegiatan penanggulangan hiv dan aids sumatera utara,sah dan tidak mengikat. monitoring, evaluasi dan pelaporandan evaluasi secara berkala atau sewaktu waktu apabila diperlukan terhadap skpd serta unsur terkait dalam penanggulangan hiv dan aids. gubernur sebagai ketua kpa provinsi sumatera utara melaporkan pelaksanaan penanggulangan hiv dan aids sumatera utara kepada menteri koordinator kesejahteraan rakyat selaku ketua kpa nasional. monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada dan dilakukananneaa.jdih ketika salam taejdih pemain selama pemainberapa ketentuan dalam lampir: jdih pemain selama pemain ketentuan bab iii, tabel diubah, sehingga bab iii berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan gubernur ini. ketentuan bab tabel diubah, sehingga babban jdih ketika salam taperlu menetapkan peraturan gubernur tentang pemberian tunjangan hari raya pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap.negeri sipil pemerintah provinsi ntb,ns yang dapat diberikan tunjangan hari raya adalahpns yang masih aktif sampai dengan bulan marettt, dan ptt sebesar honorarium (satu) buyang berlakugubernur wakil gubernur, pimpinan dan anggota dprd, pns pejabat struktural eselon dan eselon ii, dan pns pejabat fungsional ahli utama. dalam hal pns dan pttdalam hal adanya mutasi pegawai lingkup pemerintah provinsi ntb setelah bulan maret, maka pembayaran tunjangan hari raya dibebankan pada perangkat daerah dimana gaji bulan maret dibayarkan. pendanaan pemberian tunjangan hari raya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi ntb.etrangka optimalisasi pelaksanaan tugas anggota dewan perwakilan rakyat daerah perlu menyesuaikan tunjangan biaya rumah tangga dan tenaga ahli fraksi, bahwudah tidak sesuai dengan kondisi saat inijdih perisai selama parer perisai selama fabeberapa kali telah diubahi. dir perisai selama fasdiubah sebagai berikut: ketentuan dalam huruf dan huruf diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: besaran standar kebutuhan minimal rumah tangga untuk pimpinan dprd mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan sesuai standar satuan harga. besaran standar kebutuhan minimal rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan gubernur. ketentuan dalam dan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:mpertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan sesuaiketentuan dalam diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:. jdih perisai selama paremempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan sesuai denganreair permukaan adalah sebesar rp2. (dua miliar enam ratus sembilan puluh juta lima ratus delapan puluh dua403. (empat ratus tiga juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah). insentif pemungutan adalah sebesar rp403. rp12. (dua belas juta seratus tujuh ribu enam ratus sembilan belasjanuari sampai dengan maret adalah sebesar rp456. (empat ratus lima puluh enam juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus sembil56. rp12. rp444. (empat ratus empat puluh empat juta tiga ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh delapanjanuari sampai dengdibagi rata dibagi berdasar potensi penerimaan pajak kab kota jumlah pembagian alokasi per kab syp rjm pasar potensi alokasi per kab kab kota kota kota banjarmasin ibatola (tanah laut banjar last balangan (tabalong (tanah bumbu kotabaru guam gubernur kalimantan selatan, ttd labirin noor |
salinan nan gubernur sulawesi barat peraturan gubernur sulawesi bngelolaan informasi dan dokumentasi lingkungan ketika salam tae jdih ketika salam taerovinsi sulawesi baratprovinsi sulawesi baratp peraturan perundang undangan. jdih ketika salam taemaksud, tujuan dan prinsip bagian kesatu maksud peraturan gubernur ini dimaksudkan untuk menjamin tertib administrasi pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi publik lingkungan pemerintah provinsi. bagian kedua tujuan tujuan ditetapkannya peraturan gubernur ini adalah mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik yaitu transparan, efektif, efisien dan akuntabel, meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi lingkungan pemerintah provinsi sulawesi barat untuk menghasilkan layanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas kepada masyarakat. bagian ketiga prinsip pengelolaan pelayanjdih pemain selama pemain sebagaimana dimaksud dalam berdasarkan kriterianya terdiri daripublik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalamdalamdalamdalamdalamdalaminformasipublik yang berada bawah penguasaan pejabat pemerintah provinsi, tidak termasuk informasi yang dikecualikan, hasil keputusan pejabat pemerintah mengenai pelayanan akses informasipublik sebagaimana diatur dalam peraturan gubernur inprovinsiprovinsidalamdalamprovinsijdih ketika salam taedalamsesuai dengan kewenangannya. bagian kedua kewajiban pemerintah provinsidalam pemerintah provinsi dan membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi yang dapat diakses dengan mudah. bab vii pejabat pengelola informasi dan dokumentasi bagian kesatu kriteria ppid pengelolaan pelayanan infomasi dan dokumentasi dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dengan membentuk dan menetapkan ppid. ppid sebagaimana dimaksud dalamdalam merupakan ppid utama pada pmid. bagian kedua kedudukan dan penunjukan ppid berkedudukan dinas komunikasi, informatika, persandian dan statistik daerah provinsi. ppid utama adalah kepala dinas komunikasi, informatika, persandian dan statistik daerah provinsi. ppid utama lingkungan pemerintah provinsi sulawesi barat bertanggungjawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah. ppid utama lingkungan pemerintah provinsi sulawesi barat bantu oleh ppid pembantu yang berada organisasi perangkat daerah lingkungan pemerintah provinsi. ppid pembantu lingkungan pemerintah provinsi sulawesi barat terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat dprd, inspektorat, dinas, dan atau pejabat fungsional. ppid pembantu lingkungan pemerintah provinsi bertanggungjawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah. susunan organisasi pmid lingkungan pemerintah provinsi sulawesi barat ditetapkan dengan keputusan gubernur. bab viii kelengkapan pmid bagian kesatu susunan organisasi dijabat oleh sekretaris daerah provinsi, tim pertimbangan, dijabat oleh pejabat eselon masing masing organisasi perangkat daerah dan pejabat yang membidangi hukum provinsi, ppid utama, dijabat oleh kepala dinas komunikasi, informatika, persandian dan statistik provinsi: ppid pembantu, dijabat oleh sekretaris kabar yang membidangi dokumentasi dan informasi organisasi perangkat daerah provinsi, bidang pendukung, yang terdiri dari sekretariat pmi tugas dan fungsi pembina sebagaimana dimaksud dalamprovin, serta informasi yang dikecualikan. pembina dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalamselaku atasan ppid sebagaimana dimaksud dalam hurufiakses diberikan kepada pemohon informasi, memberikan rekomendasi kepada ppiddalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam hurufprovinsisebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyaimemberikan pertimbangan pertimbangan atas hal hal yang belum diatur peraturan ini. tim pertimbangan dalam melaksanakan tugassebagaimana dimaksud dalam mempunyai fungsi pertimbang sehingga tujuan pelayanan publik tercapai. ppid utama sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai evalugubernur. ppid utama dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam mempunyai fungsi menolak memberikan informasi dan dokumentdokumentasi dengan ppid pembantu yang menjadi cakupan kerjanya.mempunyai provinsi masing masingkretariat pmid sebagaimana dimaksud dalam (l) huruf mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan,organisasi perangkat daerah. sekretariat pmid dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam mempunyai fungsi pelaksanaan koordinasi penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas bidang bidang. cc. pelaksanaan koordinasi dan konsolidasi dalam rangka pengumpulan informasi dan dokumentasi. pelaksanaan administrasi pelayanan informasi dan dokumentasi.. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi. bidang pengelolaan data dalam sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas yaitu mengolah dan memberikan pelayanan konsultasi klasifikasi informasi dan dokumentasi. bidang pengelolaan datangolah data dan klasifikasi informasi. pelaksanaan konsultasi klasifikasi informasi publik.layanan informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugasbidang pelayanan informasi dan dokumentasi: dan penyediaan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi, bidang fasilitasi sengketa informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melaksanakan advokasi penyelesaian sengketa informasi publik. bidang fasilitasi sengketa informasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam mempunyaicc.bagian ketigprovinsi sulawesi barat untuk dilestarikan dan diklasifikasikan menjadi bagan pustaka. contoh format did sebagaimana dimaksud dalam terdapat pada lampiran iii yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan gubernur ini. bagian keempat piddalamdalam pemerintah provinsi mengembangkan siapprovinsi sebagaimana dimaksud dalamprovinsi.,dalam diumumkan kepada publik dan disampaikan kepada atasan ppid. lsid sebagaimana dimaksud dalam disampaikan kepada gubernur oleh atasan ppid. lsid sebagaimana dimaksud dalam akan dilaporkan oleh gubernur sebagai bagian dalam laporan penyelenggaraan pemerintah provinsi,dalamse provinsi dilakukan oleh gubernur. pembinaan sebagaimana dimaksuddalamdan ataudalamgubernurprovinsi dan atau pemerintah kabupaten provinsiyelesaipemerintah provinsi sulawesi barat melakukan koordinasi, pembinaan dan pengawasan ppid lingkup provinsi. ppid pemerintah provinsi terdiri dari ppid pemerintah kabupaten wilayah provinsiinformasi dan dokumentasi lingkungandiundangkan mamuju pada tanggal september ttd pj. sekretaris daerah provinsi sulawesi barat, ali baal masdareta nip. jdih ketika salam taestruktur organisasi pmid provinsi sulawesi barat pembina gubernur dan wakil gubernur sulawesi barat tim pertimbangan pengarah pejabat eselon masing masing selaku atasan ppid opd provinsi sulawesi barat dan sekretaris daerah yang membidangi hukum ppid utama kepala dinas komunikasi, informatika, persandian dan statistik provinsi sulawesi barat ppid pembantu sekretaris kabar yang membidangi dokumentasi dan informasi opd provinsi sulawesi barat bidang bidang bidang bidang pendukung pengelolagubernur sulawesi barat, salinan sesuai dengan aslinya ttd mamuju, oktober kepala biro hukum, ali baal masdar bujaeramy hassan, pangkat pembina tk. nip.dosen men bebas logo tgl. efektif nama instansi tesis nama sop penyusun daftar informasi dan dokumentasi publik jdih devina selama para tahun tahun tahun tahun pergi tahun pergi tahun lembaran kerja dan rencana kerja tern reference alat tulis kantor jaringan internet inn hardcore jdih ketika salam tae pelaksana pendukung kegiatan ket ppid ppid atasan kelengkapan waktu output pembantu utama ppid mengumpulkan informasi secara did yang dan dokumentasi yang tahun berkala, telah berkualitas dan relevan dp. no25 serta kumpulkan dengan tupoksi masing tahun merta dan dari masing komponen setiap saat komponen pemerintahan provinsi tahun dan sulawesi barat, baik yang tahun perangkat produksi sendiri, daerah dikembangkan maupun pergi no1l yang dikirim pihak lain tahun yang berupa arsip statis pergi no1 maupun dinamis arsip tahun aktif maupun arsip inaktif dan arsip vital yang kuasai. informasi yang lakukan meliputi jenis dokumen penanggung jawab pembuatanrovinsi sulawesi barat.kumpulkan serta kumpulkan dan merta dan dari mengidentifikasikannya tahun setiap saat komponen berdasarkan sifat informasi kuno dan dan dokumentasi, selain tahun2013 perangkat itu juga mengklasifikasikan daerah informasi dan dokumentasi tahun yang kebalikan dengan kategori sebagaimana yang telah tetapkan melalui pergi no1 tahun tahun dan pengujian tentang pergi konsekuensi dengan tahun seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi dan dokumentasi publik tertentu kebalikan oleh setiap orang. jdih ketika salam tae mendokumentasikan alat tulis kantor secara did yang informasi publik dalam berkala, telah bentuk softcopy dan serta kumpulkan tempat penyimpanan merta dan dari dokumen dalam bentuk setiap saat komponen hardcore dengan tata cara dan seperti pengarsip perangkat dokumen dan dipisahkan daerahbuat daftar informasi dan dokumentasi yang dikecualikan. menetapkan did secara mengadakan setelah surat setel resmi dan mengumumkan rapat bersama did keputusan kepada masyarakat dengan ppid terkumpul did yang did utama dan ppid dari ppid tanda pembantu untuk pembantu tangani oleh tetap menetapkan dip atasan ppid kan, jika ada tam baha info masi baru ibu untu tetap kan mengunggah did website dan setelah adanya website resmi provinsi sarana informasi did konten did sulawesi barat maupun lainnya yang ditetapkan website melalui sarana informasi dimiliki oleh oleh pemerintah lainnya. komponen dan atasan pemerintah ppid provinsi provinsi sulawesi sulawesi barat barat. jdih ketika salam tae sop pelayanan permohonan informasi publik logo tgl. efektif nama nama sop pelayanan permohonemohon bagian ppid dan komponen kelengkapan waktu output ket informasi registrasi (ppid dan ppid pembantu perangkat daerah pemohon formulir pada formulir informasi permohonan hari permohonan dapatmenyampai informasi dan informasi kan permohonan yang jam yang telah informasi yang tersedia kerja diisi lengkap butuhkan baik meja untuk dan secara langsung pelayanan penuh dihampiri dan tidak ppid atau fotokopi langsung yang inform scan tampilkan asi identitas diri website, secara (nik) langs fotokopi dan atau scan setiap identitas saat diri nik) untuk dari penuh pemohon informasi inform asi secara tidak langs melakukan semua pada dip yang registrasi berkas data data hari telah permohonan pemohon dan tersusun informasi publik. informasi jam dalam jika disimpan kerja bentuk dokumen inform dalam untuk hardcore asi yang diminta bentuk penuh dan softcopy telah termasuk hardcore dalam dip dan dan inform dimiliki oleh sopftcopy asi meja informasi secara atau sudah langs terdapat dan website ppid, setiap maka langsung saat diberikan kepada untuk pemohon penuh informasi atau bisa langsung inform unduh oleh asi pemohon secara informasi, jika tidak informasi doku langs mentari yang diminta belum termasuk dalam dip, maka berkas permohonan sampaikan kepada ppid atau ppid pembantu jdih ketika salam tae ppid meminta dip yang (sep kepada telah puluh)h komponen atau tetapkan ari perangkat oleh kerja daerah untuk komponen sejak memberikan atau pero informasi atau perangkat conan dokumen yang daerah inform sudah termasuk asi dalam dip, terima kepada ppid oleh untuk berikan ppidan informasi informasi atau atau jangan publik yang dokumen yang dokumen pero diminta oleh diminta oleh yang diminta conan pemohon pemohon oleh inform informasi informasi yang pemohon asi telah informasi adalah menandatangani tanda bukti (tujuh) penerimaan hari informasi atau kerja dokumen jdih ketika salam tae sop uji konsekuensi informasi publik kan nan kan logo kan tgl. efektif nama kan kan nama sop uji konsekuensipid tim komponen pemohon kelengkapan waktu output utama dan pertimbangan atau ppid pelayanan perangkat pembantu informasi daerah melakukan berkas setiap berkas kajian atas pemohon saat pemohon informasi dok informasi nan umen yang dokumen informasi tidak termasuk dari yang dalam dip pemohon telah dengan informasi diisi melibatkan tim lengkap pertimbangan dan pelayanan dihampiri informasi fotokopi scan identitas diri (nik) memberikan dasar hukum pada surat pertimbangan hari dan keputus atas jam tim informasi dok kip kerja pertama umen yang ahun ngan maksud yang dan pergi pelayanan bersifat rahasia ahun berdasarkan informasi uu, kepatutan dan kepentingan umum menyampaikan informasi pada hari kepada ppid dokumen dan jam atas status yang telah kerja, informasi dok dinyatakan maksimal umen yang terbuka diminta ntuk publik (sepuluh) pemohon hari informasi,apak kerja,seja termasuk rahasia atau pemohon terbuka. jika informasi informasi dokumen registrasi yang dimaksud adalah terbuka,maka ppid memerintahkan kepada komponen per angkat daerah untuk menyerahkan informasi dok umen yang dimaksud. jika status informasi dok poo informasi maksimal informasi yang diberikan diminta oleh dokumentasi terpanjang pemohon yang diminta kan informasi oleh pemohon ihemenuha dengan informasi menandatangi atau surat pemohon bukti penolakan penerimaan jika informasi atau informasi selama jdih ketika salam tae memberikan dokumentasi (tujuh) surat tersebut hari sejak penolakan dikategorikan pemberita kepada rahasia ihan pemohon jika tertulis status diberikan informasi dok dan tidak umen dapat dinyatakan diperpanjang rahasia. ing lagi jdih ketika salam tae sop penanganan keberatan informasi publik ken logo tgl. efektif nama ken nama sop penangan keberatbagian ppid atau atasan kelengkapan wak output kegiatan informasi registrasi ppid ppid ketn keberatan melayaninya permohonan informasi jam pelayanan informasi yang publik yang kerja informasi butuhkan melalui tersedia publik datang langsung dan meja yang telah mengisi formulir pelayanan diisi permohonan pengajuan ppid atau lengkap keberatan informasi publik dan dengan melengkapi foto tampilkan hampir copy identitas diri (nik) website foto dan dapat copy scan unduh, identitas diri (nik) rb. foto copy atau scan identitas diri nik) dari pemohon yang mengajukan keberatan melakukan registrasi semua data pada daftar formulir pengajuan data pemohon hari pengajuan keberatan pelayanan informasi dan keberatan informasi dan disimpan jam pelayanan menyampaikan pengajuan dalam bentuk kerja informasi keberatan kepada atasan hardcore dan yang telah ppid yang diinginkan softcipy dari file pemohon informasi tidak ppid atau dalam termasuk dalam dip ppid bentuk pembantu hardcopyd yang telah diumumkan, karena kepada karena informasi belum informasi pemohon tersedia atau termasuk yang diminta informasi informasi yang merupakan kebalikan, maka informasi diberikan surat penolakan yang kepada pemohon informasi dikecualikan memeriksa formulir berkas pada daftar surat pengajuan keberatan dari pengajuan hari yang harus para pemohon informasi keberatan dan dan memerintahkan ppid pelayanan jam dan ppid pembantu untuk informasi kerja berikan menjawab permohonan yang telah kepada ppid informasi diisi dan ppid lengkap pembantu memerintahkan kepada berkas pada surat ppid dan ppid pembantu pengaku hari perintah untuk memenuhi dan tertulis permintaan informasi dari keberatan jam kepada ppid pemohon informasi kerja dan ppid pelayan pembantu untuk informasi memenuhi yang permintaan telah pemohon diisi informasi lengkap yang mengajukan dip keberatan yang pelayanan telah informasi umum publik jdih ketika salam tae memberikan informasi dokumen pada informasi yang minta oleh informasi hari publik yang pemohon informasi kepada yang dan diminta oleh atasan ppid jika informasi dimaksud jam pemohon yang maksud telah oleh kerja informasi masuk dip. atasan ppid pemohon atau surat akan menjawab pengajuan informasi penolakan keberatan kepada pemohon atau informasi. jika informasi rekomendasi kepada surat pemohon yang diinginkan pemohon penolakan informasi tidak termasuk dalam dip yang telah umumkan, dari ppid karena belum tersedia atau atau ppid termasuk informasi yang pembantu kebalikan, maka karena berikan surat penolakan informasi kepada pemohon informasi yang diminta merupaka informasi yang kebalikan jdih ketika salam tae sop fasilitasi sengketa informasi publik logo tgl. efektif nama nama sop fasilitasi sengketappid dan atasan komisi kelengkapan waktu output informasi ppid ppid informasi kegiatan pembantu ket setiap pemohon formulir pada hari berkas informasi dapat pengajuan dan jam permohonan mengajukan keberatan kerja, informasi keberatan secara informasi maksimal yang telah tertulis kepada publik yang (sepuluh) diisilengkap atasan ppid dalam tersedia hari dan waktu meja kerjasejak hampir foto (sepuluh) hari pelayanan permohonan copy scan kerja, sejak ppid atau informasi identitas permohonan teregistrasi diri informasi tampilkan teregistrasi dan website berikan. dan dapat perpanjangan unduh. pemenuhan permohonan foto copy informasi selama atau scan hari sejak identitas pemberitahuan diri dari tertulis berikan pemohon dan tidak dapat informasi perpanjang lagi yang mengajukan keberatan atasan ppid tanggapan menetapkan tim tertulis dari fasilitas sengketa atasan ppid informasi untuk perihal mengupayakan informasi penyelesaian yang sengketa disengketakan informasi yang bentuk oleh ppid utama tim fasilitasi diajukan sengketa informasi dalam waktu ketuai oleh paling ppid utama dan lambat beranggotakan ppid pembantu (empat terkait pejabat belas) hari yang menangani kerja setelah bidang hukum, ceritanya pejabat tanggapan fungsional, serta tertulis dari yang sesuai atasan ppid dengan kebutuhan memfasilitasi sengketa informasi melaporkan proses penanganan sengketa informasi pada atasan ppid upaya penyelesaian sengketa informasi publik ajukan kepada komisi informasi pusat, komisi informasi provinsi, komisi informasi kabupaten,gubernur sulawesi barat salinan sesuai dengan aslinya mamuju, oktober ttd kepala biro hukum, ali baal masdar bujaeramy hassan, pangkat pembina tk. nip. lampiran iiidaftar isian publik pejabat unit penanggung waktu dan bentuk jangka satker yang jawab tempat informasi waktu menguasai pembuatan pembuatan yang wajib wajib wajib informasi atau formasi atau informasi tersedia diumumkan diumumkan diumumkan yang retensi informasi lil aia aia lil lil aia aia gubernur sulawesi barat, ttd ali baal masdaketika salam tae |
salinan tebahwa untuk memberikan rasa keadilan pemberian besaran jam pelajaran wajib mengajar bagi widyaiswara pemerintah daerah provinsi sulawesi tengah sebagai dasar pembayaran honorarium yang diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka perlu dilakukan penyesuaian, bahwa ketentuan hurufidak sesuai dengan kondisi saat ini provinsi sulawesi tengketentuan hurufmua dengan aslinya kepala hukum, dr. kopi p,sh.,mh pembina iv b nip. |
gubernur kalimantan tengah peraturan gubernur kalimantan tengah nomor tahun tentang pedoman klasifikasi arsipmerintah daerah provinsi menyelenggarakan penetapan kebijakan kearsipan lingkungan pemerintahan daer. bab pedoman klasifikasi arsip klasifikasi arsip lingkungan pemerintah provinsi kalimantan tengah berpedoman padaprovinsi kalimantan tengwing saring, s.h., mh. nip. lampiran peraturan gubernur kalimatan tengah nomor tahun tanggal juli pedoman klasifikasi arsip lingkungan pemerintah provinsi kalimantan tengprovinsi kalimantan tengahtentanperangkat daerahii. rincian kode klasifikasi oma tanda kehormatan penghargaan (khusus untuk penghargaan lainnya kalpataru, upakarti, adipura hsn dan sebagainya) provinsi kabupaten kota) tanda jabatan o10 jurusandalam gea pend prasarana kantor (ruangan, gedung, kendaraan, lcd, laptop, dan lain lain) |barangan jasa penunjukan, lelang pekerjaan anwijzing, negosiasi, evaluasi |kekayaandaerah barang barang tidak bergerak (tanah, perkebunan, barang barang tidak bergerak (gedung, asrama, pengobatan) perpustakaan dokumen kearsipan sandi sekolah, keliling, masyarakat) kemitraan, forum perpustakaan, kerja sama antar oag |o50 perencanaan dievaluasi ' ' ) | cfpanjang rpm rencana pembangunan jangka panjang rka kl rencana kerja anggaran kementrian kebijakan umum perubahan anggaran) dan pas penetapan plafon anggaran sementara) laki laporan akuntabilitas kinerja instansi man gaga teman daerah daerah kabupaten kota kabupaten kota organisasi penatalaksanaan kerja pegawai tata hubungan kerja analisis jabatan pengukuran penilaian beban kerja jabatan pembahasan sampai dengan laporan akhir riset kabupaten kota, desa inovatif kajian strategis diskusi forum group discussion lembaga swasta nasional, lembaga swadaya perangkat daerah) |o9o perjalanandinas ' ' perjalanan pns, meliputi surat perintah tugas( spt) perjalanan presiden wakil presiden luar negeri perjalanan pegawai keluar negeri pemerintahan |pemerintahanpusat pelantikan, sumpah dan serah terima jabatan. pengangkatan, pelantikan, sumpah dan serah terima jabatan. net biang sajikan ekonomi hat pemerintah provinsi (kpj) pelantikan, pemberhentian, serah terima jabatan dan sebagainya (sangat kian pete pengangkatan, pelantikan, pemberhentian, serah terima jabatan dan sebagainya terima jabatan depan tumpangan darah melipat musica jalan pemerintah kabupaten kota bupati walikota kpj) kerja sama antar provinsi daerah dan luar negeri sister mean pelantikan, pemberhentian, serah terima jabatan dan sebagainya peltata pengangkatan, pelantikan, pemberhentian, serah terima jabatan dan sebagainya jabatan pera dat musica pemerintahan desa kelurahan pengangkatan, pemberhentian sementara, pelantikan, serah terima, penghasilan dan sebagainya apb des kel) ain permusyawaratan desa, lkd bumi dan lain lain jasa pada kelurahan nan darat minah desa kelurahan legislatif mpr dpr dpd idprdprovinsi oo badan legislasi, rapat badan kehormatan, rapat pansus pendapat umum, rapat pemandangan umum badan legislasi, rapat badan kehormatan, rapat pansus pendapat umum, rapat pemandangan umum dephub perlu ingus kep bup kep wal, per bup per wal perundangan tingkat desa meliputi peraturan desa, grasi, amnesti, abolisi hubunganluarnegeri ' ' (politik laporannya evaluasi dan pengawasan pembinaan ipoleksosbud kepartaian parpol terlarang partai organisasi terlarang partai organisasi terlarang partai organisasi terlarang organisasi kemasyarakatan organisasi profesi dan fungsional organisasi buruh, tani dan nelayan |organisastwanta kepala daerah) (pengawasan pemilu pilkada (keamanan dan ketertiban umum keamanan pencegahan dan penanggulangan gangguan ancaman koordinasi dan kerja sama keamanan dan ketertiban pemberitahuan keadaan bahaya dan jam malam meliputi pertahanan keamanan perlindungan masyarakat (lintas) lintas kejahatan (bencana (pendampingan rehabilitasi dan rekonstruksi kerja sama bpbd dengan instansi lain |kesejahteraanrakyat rakyat pembangunan desa kelurahan pedesaan ppm mp) (pendidikan nasionalisme dan sebagainya akademi dan politeknik) kegiatan pelajar antaranya reuni, darma wisata, olimpiade olah raga dan sains), pelajar teladan, pertukaran pelajar sia bantuan khusus murid bkm), bantuan siswa miskin bsm) tenaga pengajar guru, dosen, guru dosen teladan, pengembangan teknologi informasi komunikasi keolahragaan olah raga rekreasi massal (senam, sepeda santai, olah remaja: gelanggang remaja cabang kesenian seni pewayangan, seni tari, seni musik, seni kesehatan jet mt, rara kesehatan masyarakat melalui media pkk, posyandu dan sebagainya pemberantasan dan pencegahan penyakit paru, dan minuman ppm), jasa boga lain lain pelayanan medis (termasuk surat keterangan berkaitan promosi layanan kesehatan spesialis agama pengawasan bidang keagamaan lembaga pendidikan nonformal tpo madrasah diniyah, pan met puri ang sekolah dan lain lain indonesia, dewan hisab rukyat dan lain lain) lain) iso sisi anak nakal pahlawan meliputi penghargaan kepada pahlawan, dan tunjangan kepada perintis kemerdekaan. pencarian dana untuk sumbangan: penyelenggaraan pendidikan, kesehatan, pemukiman, pembinaan komunitas adat terpencil plat) dan sebagainya perpindahan penduduk antar negara wilayah perubahan dan pembatalan akta dan advokasi transmigrasi perbandingan potensi daerah asal dan daerah transmigrasi massa dalam penyampaian informasi transmigrasi massa dalam penyampaian informasi transmigrasi bimbingan dan penyuluhan transmigrasi bagi masyarakatdtransmigranpenyediaan penyiapan sarana dan usaha pengembangan agama massa bila terjadi pelanggaran izin bila terjadi pelanggaran pengelolaan website pemerintah provinsi kalimantanperizinan pada umumnya. untuk perizinan sesuai bidang, perdagangan sembilan bahan pokok antaranya beras, garam, minyak promosi dan informasi goreng sis koperasi bpp kud) (pertanian pengusaha, petani kehutanan |perhubungan penjagaan pantai dan penanggulangan keselamatan sea ana sen pengenangan kesamaan pos teknologi informasi pariwisatadan rekreasi tenagakerja ' ' pembekalan akhir pemberangkatan tki tkw luar daerah nasional minimum kabupaten kota dan provinsi lembur) penempatan maker penempatan maker mandiri terdidik penempatan naa mana per izin pendirian lembaga penyaluran maker antar kerja |akafaorah das antar kera ega akan (putri bks bkk) bks) (maker) (pad p4p) permintaan eksekusi terhadap hasil keputusan kp2k dea kepakan pad p4p) bekerja kesehatan kerja k3) (perbankan moneter agraria sengketa ganti rugi tanah partikelir sewa tanah untuk tanaman tertentu: tebu, tembakau, penata cebol ana sta badan hukum asing, kedutaan, konsulat, kantor dagang peti nan kebun gan, koni kantor dagang, estate pekerjaan umum dan ketenagaan pengawet kayu) konstruksipencegahan pengairan |jalan jembatan badan bangunan tidak menahan beban tataruangkota tatalingkungan (b3) pengembangan kapasitas jairminum pengawasan perhubungan, komunikasi informasi dan angan komunikan informasi dan pengawasan partai termasuk pendanaan partai, atribut penamaan parah sat kemasyarakatan, profesi, wanita, buruh tani dan kepemudaan pengawasan pelaksanaan penanggulangan bencana aaa pen angan tenanglangan bencana termasuk klasifikasi sini: kebijakan kepegawaian pengadaan meliputi lamaran, pengujian kesehatan dan pengangkatan pepe engan mutassea mai kedudukan (cu (keuangan |anggaran keputusan tentang penunjukan pengelola keuangan pan menikah penanda kenangan pejabat keuangan dan pejabat teknis blue (akuntansi |perbendaharaan ' pembinaan perbendaharaan ' pengelolaankas daerah ' ' cv pt instansi evaluasi dan pengendalian retribusi bidang perekonomian, perindustrian dan endapan geng dang patah pemotongan hewan) teknologi (termasuk trayek, kelebihan muatan, telekomunikasi, parkir, dan lain lain) lintas dan lelang hasil hutan, flora, fauna dan lain lain) permukaan dan metrologi kekayaan daerah tp tgr) penerimaan dari dana bergulir revolving | bendaharaw rce yaa n sar s.h., m.h #. tzing hf: |
yebaran pandemi corona virus disease covid wilayah sumatera barat semakin meluas dan menyebabkan korban jiwa,aga2019 (coviddaerah kabupaten kota provinsi sumatera barat. bupati wali kota adalah bupati wali kota provinsisumatergugus tugas percepatan penanganan corona virus disease covid provinsi sumatera barat yang selanjutnya disebut gugus tugas adalah tim yang dibentuk oleh gubernur sumatera baratpang'daerah provinsi. dkib.rona virus disease covid masyarakat yang terdampakdari pemerintah pusat. bantuan dapatdit persyaratan pemberian bantuapemerintah daerah kabupaten kota, dan tidak menerima bantuan non tunai dari pemerintah provins.atan,bulan april dan mei tahun dan tahap untuk bulan juni tahun bagian ketiga bantuan non tunai bantuan non tunai diberikan berupa beras. jumlah bantuan non tunai sebagaimana dimaksud pada diberikan sebanyak (sembilan kilogram) per jiwakota: tidak menerima bantuan tunai dari pemerintah daerah provinsi, dan tidak menerima bantuan serupa dari pemerintah daerah kabupaten kota. mekanisme pencairan dan penyaluran bantuan non tunai, sebagai berikut pemerintah daerah kabupaten kota melakukan pendataan, verifikasi dan validasi data calon penerima bantuan: pemerintah daerah kabupaten kotamerintah daerah kabupaten kota mengusulkan pencairan bantuan beras kepada gubernur dengan tembusan kepada dinas pangan provinsi dengan melampirk tentang penerima bantuan, dinas pangan provinsi mengajukan permohonan izin pengeluaran beras kepada gubernur berdasarkan data penerima bantuan yang ditetapkan olehndistribusian dari pemerintah daerah provinsi pemerintah daerah kabupaten kota dilakukan melalui gudang perum bulog terdekat dengan kemasan (lima puluh kilogram) per karung, kemasan dan pendistribusian beras dari gudang perum bulog terdekat kepada penerima bantuan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten kota: pemerintah daerah kabupaten kota menyampaikan laporan pelaksanaan penyaluran beras kepada dinas pangan provinsi. laporan sebagaimana dimaksud pada huruf disertai dengan dokumen yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan. apabila beras yang didistribusikan kepada pemerintah daerah kabupaten kota melalui perum bulog tidak habis terserap seluruhnya, maka sisanya menjadi cadangan pangan pemerintah daerah provinsi. cadangan pangan pemerintah daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada tetap disimpan pada perum bulog. babigubernur hita selaku ketua gugus tugas melalui sekretaris daerah selaku ketua harian gugus tugas oleh kepala dinas sosial provinsi dan kepala dinas pangan provinsi. pelaporan sebagaimana dimaksud pada dilakukan setiap bulan atau sewaktu waktu apabila diperlukan. bupati wali kota melaporkan pelaksanaan jaring pengaman sosial setiap bulan kepada gubernur melalui sekretaris daerah. laporan sebagaimana dimaksud pada paling sedikit mengenai: jumlah kepala keluarga penerima bantuan: dan waktu pelaksanaan. laporan sebagaimana dimaksud pada dan disampaikan sebagai bahan evaluasinas sosial provinsi melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan tunai. dinas pangan provinsi melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan non tunai selaku ketua harian gugus tugasprovinsi sumatera barat tahun anggaran pemerintah daerah kabupaten kota dapat memberikan jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang terdampak ekonomi akibat pandemi corona virus disease covid daerahnya melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten kota sebagai bentuk perluasan sasaran. bab vii ketentuan lain lain gubernurtarrggata april senior sman barat, diundangkan padang pada tanggal april sekretaris daerah provinsi sumatra barat, berita daerah provinsi sumatera barat tahun nomor |
heristem administrasi manunggal satu atap perizinan kapal perikanan pelabuhan perikanan dengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur nusa tenggara barat, menimbang: bahwa ntb sebagai provinsi dengan ciri kepulauan dan memiliki jumlah nelayan dan pelaku usaha perikanan yang banyak dan berada jauh dari jangkauan pelayanan, maka perlu mendekatkan pelayanan perizinan perikanan kepada nelayan dan pelaku usaha, bahwa dalam rangka memberikan kemudahan usaha dan pelayanan publik yang cepat kepada nelayan dan pelaku usaha perikanan sejalan dengan misi kedua dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) provinsi ntb yaitu terwujudnya ntb bersih dan melayani perlu diwujudkan melalui pelayanan sistem administrasi manunggal satu atap samgat) perizinan kapal perikanan pelabuhan perikananisebutkan adalah dinas kelautan dan perikanan provinsi nusa tenggara barat. dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang disingkat dpm ptsp adalah dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintukantor syahbandar dan otoritas pelabuhan yang selanjutnya disingkat kpop adalah instansi pemerintah pelabuhan yang berada bawah kementerianantor unit penyelenggara pelabuhan yang selanjutnya disebut kupu adalah instansi pemerintah pelabuhan yang berada bawah kementerian perhubungmemberikan pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersialadministrasi manunggal satu atap kapal perikanan yang selanjutnya disingkat samgat kapal perikanan adalah sistem pelayanan yang dilakukan oleh beberapa instansidibawah satu atap atau satu kantorfasilitas keselamatan pelayaran dan penunjang kegiatan perikanan. tim teknis samgat kapal perikanan adalah tim yang terdiri dari unsur dinas kelautan dan perikanan provinsi nusa tenggara barat, dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu provinsi nusa tenggara barat, dinas kelautan dan perikanan kabupaten kota dan kantor syahbandar dan otoritas pelabuhan kementerian perhubungan serta himpunan nelayan seluruh indonesia hsi)orangan dnusa tenggara bararairan nusa tenggara barat. surat izin penangkapan ikan anon yang selanjutnya disingkat sisi anon adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh setiap kapal perikanan untuk melakukan usaha penangkapan ikan luar wilayah domisili administrasinya. maksud pelayanan samgat kapal perikanan adalah untuk menjadi pedoman bagi pemerintah provinsi dalam memberikan pelayanan perizinan kapal perikanan pelabuhan perikanan. tujuan pelayanan samgat kapal perikanan pelabuhan perikanan adalah: mengoptimalkan pelayanan perizinan kapal perikanan, mendekatkan, memudahkan dan mempercepat pelayanan perizinan kapal perikanan pelabuhan perikanan kepada masyarakat, menertibkan pelayanan perizinan kapal perikanan, dan memberikan kepastian hukum pelayanan perizinan kapal perikanan. bab penyelenggaraan bagian kesatu pembentukan dan kewenangan pelabuhan perikanan setiap kabupaten kota dibentuk samgat kapal perikanan. samgat kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada melaksanakan pelayanan perizinan kapal perikanan yang dioperasikan pada wilayah pengelolaan perikanan yang menjadi kewenangan provinsi, berbendera indonesia dan dimiliki orang yang berdomisili wilayah administrasi provinsi ntbsamgat kapal perikanan melakukan pelayanan perizinan kapal perikanan pelabuhan perikanan bagi kapal yang berukuran sampai dengan (tiga puluh gros ton). bagian kedua jenis pelayanan jenis pelayanan perijinan samgat kapal perikanan pelabuhan perikanan adalah pengurusan ijin baru, dan perpanjangan jin. pengurusan ijin baru sebagaimana dimaksud pada meliputi: pengurusan dokumen kapal perikanan, surat izin usaha perikanan sup) tangkap untuk kapal, perikanan berukuran diatas (lima gros ton) sampai dengan (tiga puluh gros ton), surat izin penangkapan ikan sisi), surat izin penangkapan ikan sisi) anon, dan surat izin kapal pengangkut ikan siki). bagian ketiga pelaksana pelayanan teknis perizinan kapal perikanan dilakukan secara terpadu dan satu atap pelabuhan perikanan. pelayanan teknis perizinan kapal sebagaimana dimaksud dalam berupa kegiatan: pengukuran fisik kapal perikanan oleh kantor syahbandar dan otoritas pelabuhan, pemeriksaan fisik kapal perikanan dan alat penangkapan ikan oleh petugas cek fisik kapal perikanan, cc. penerbitan rekomendasi izin oleh dinas kelautan dan perikanan provinsi, dan penerbitan izin kapal perikanan dan izin usaha penangkapan ikan oleh dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. pelayanan teknis perizinan kapal sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh tim teknis samgat kapal perikanan. tim teknis samgat kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada berasal dari unsur: dinas kelautan dan perikanan provinsi ntb: kantor syahbandar dan otoritas pelabuhan kpop) dan atau kantor urusan penyelenggara pelabuhan kupu): dinas ptsp provinsi ntb, dinas kelautan dan perikanan kabupaten kota, dan himpunan nelayan seluruh indonesia hsi) provinsi ntb. tim teknis samgat kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan gubernur. bab iii tata cara perizinan kapal perikanan pemohon mengajukan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam samgat pelabuhan perikanan dengan melampirkan persyaratan sesuai dengan izin yang dimohonkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada dinyatakan lengkap dan disetujui,tim teknis melakukan pemrosesan izin sesuai dengan kewenangan masing masing unsur tim. seluruh proses pelayanan perizinan kapal perikanan sejak pengajuan izin sampai dengan penyerahan produk perizinan dilakukan kantor samgat kapal perikanan pelabuhan perikanan. untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan samgat kapal perikanan ditetapkepala dinas. bab pembinaan, pengawasan dan pelaporan gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan samgat kapal perikanan. pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh kepala dinas kelautan dan perikanan. tim teknis samgat kapal perikanan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada gubernur melalui kepala dinas kelautan dan perikanan. laporan sebagaimana dimaksud pada disampaikan setiap (tiga) bulan. bab ketentuan peralihan permohonan ijin yang telah diajukan melalui dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan sedang dalam proses sebelum peraturan gubernur ini mulai berlakuka was?2020.selisih kurang rp( selisih anggaran dengan realisasi surplus defisit sejumlah rp2513. jumlah kewajibanper desember kas kas daerah kas bendahara penerimaan kas blue rsud dr. soedarsono kas bendahara jkn kas bendahara bos defisit dari operasi defisit dari kegiatan non operasional: surplus nonoperasional cc. pos luar biasa beban luar biasa defisit laporan perubahan saldojumlah koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya lain lain saldo anggaran lebih3. defisit dampakrpikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah perusahaan daerah.20afifullah yusuf diundangkan pasuruan pada tanggal september sekretaris daerah kota pasuruan, ttd, riyanto lembaran daerah kota pasuruan tahun nomor nomor register peraturan daerah kota pasuruan:kota banj78. belanja belanja tidak langsung rp443. belanja langsung rp302. jumlah belanja rp745. surplus) rp33. pembiayaan penerimaan rp49. pengeluaran rp22. pembiayaan neto rp27. lpa rp6p788. realisasi rp778. selisih kurang rp9. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah rp69. dengan rincian sebagai berikut: anggaran belanja setelah perubahan rp815. realisasi rp745. selisih kurang rp69. selisih anggaran surplus defisit dengan realisasi surplus defisit sejumlah rp60. dengan rincian sebagai berikut: anggaran surplus defisit rp27. realisasi rp33. selisih lebih rp60. selisih anggaran penerimaan pembiayaan dengan realisasi penerimaan pembiayaan adalah sejumlah rp16. dengan rincian sebagai berikut: anggaran penerimaan pembiayaan rp32. realisasi rp49. selisih lebih rp16. selisih anggaran pengeluaran pembiayaan dengan realisasi pengeluaran pembiayaan adalah sejumlah rp16. dengan rincian sebagai berikut: anggaran pengeluaran pembiayaan rp5. realisasi rp22. selisih lebih rp16.rp27. realisasi rp27. selisih nihil rp0,32. penggunaan sal sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan rp32. subtitel rp0, cc. sisa lebih kurang pembiayaan anggaran siapa kpa) rp60. saldo anggaran lebih akhir rp60449. jumlah beban rp783. jumlah surplus defisit dari operasi rp33. jumlah surplus defisit dari kegiatan non operasional rp4. jumlah pos luar biasa rp10, surplus defisit rp332. arus kas bersih dari aktivitas operasi rp89. arus kas bersih dari aktivitas investasi rp56. arus kas bersih dari aktivitas pendanaan rp5. arus kas bersih dari aktivitas transistors rp747. saldo kas akhir per desember rp6038. jumlah dampak kumulatif perubahan kebijakan kesalahan mendasar rp938jenaka pro hukum, adakah jawa setiawan, su.m.si nip19701105 |
aw*: ketentuan undang undang nomor tahun tentang pemerintah^n daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terak|sinkronisasi dan penyelarasan dengan kebijakan nasional; bahwa mewabahnya pandemic pada tahun berdampak negatif padl(^guel5^ijia pembangunan jangka menengah daerah serta tata ca kembang;nan jangka panjang daerah kota gorontalo tahune); h peraturan daerah kota gorontalo nomor tahun tentang pembentukan dem susunan perangkat onto nomor dengan persetujuan bersama dew perwakilan rakyat deep.g^lc nomor diubah sebagai berikut ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: sistematika perubahan rpm tahun meliputi^ daerah; bab vii kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah; bab viii kinerja peyelenggaraiui pemerintahan daerah; dan bab penutup. perubahrpm tahun sebagaimana dimaksud pada menjadi pedoman dalam perubahan renstra perangkat daerah, penyusunan rkd, dan penyusunan senja perangkat daerah. antara bab dan bab disisipkan (satu) bab yakni bab dan diantara dan disisipkan (satu) yakni pasal sehingga berbunyi sebagai berikut r bab ketentuan pera.lahan pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, rkd tahun mas[ih tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya rkd tahungorontalo ditetapkan gorontalo pada tanggal ^ali kota gorontalo, marten tahu diundangkan gorontalo pada tanggal t t ois sekretaris daerah kota gorontalo, dnjelasan umum berdasarkan ketentuan undang undailibeberapaan d<ingin adanya wabah. pandemic covid pada tahun berdampak negatif pap, makarlu dilakukan perubahan. ii. penjelasan demi cukup jelas cukup jelas tambahan lembaran daerah kota gorontalo nomor .!?. asisten sekda asisten |
bupati konawe propinsi sulawesttenggara peraturandaerah kabupatenkonawe nomor tahun tentang perubahan atas peraturandaerah kabupatenkonawe nomor tahun tentangpembentukan dan susunan perangkatdaerah kabupatenkonawe dengan rahmattuhanyang mahesa bupati konawe, menimbang bahwa dinas kelautan dan perikanan, badan pengelola pajak dan retribusi daerah, badan kepegawaian daerah, pendidikan dan pelatihan serta sekretariat korps pegawai republik indonesia daerah kabupaten konawe merupakan bagian dari perangkat daerah dibentuk; bahwa berdasarkan ketentuan dan peraturan pemerintah nomor tahun ten tang perangkat daerah, tidak mengisyaratkan adanya urusan pemerintahan yang menangani urusan kesekretariatan korps pegawai republik indonesia sebagai bagian dari perangkat daerah, sehingga perlu ditinjau kembali keberadaan perangkat daerah sekretariat korps pegawai republik indonesia kabupaten konawe; bahwa berdasarkan ketentuan peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor 26j permen pjketentuan huruf dbidang keuangan dan dibidang kepegawaian daerah, pendidikan dan pelatihan, dipandang perlu meninjau kembali nomenklatur dinas kelautan dan perikanan, badan pengelola pajak dan retribusi daerah serta badan kepegawaian daerah, pendidikan dan pelatihan kabupaten konawe;tetapkan dengan peraturan daerah tentang perubahan atas, memutuskan: menetapkan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturandaerah kabupatenkonawe nomor tahun tetang pembentukan dan susunan perangkat daerahkabupatenkonawe beberapa ketentuandiubah dan dibaca sebagai berikut ketentuan huruf angka nomor urut diubah sehingga berbunyi sebagai berikut dinas perikanan yang melaksanakan urusan pemeran tahan bidang kelautan dan perikanan; ketentuan huruf angka huruf c), diubah dan tambah (satu) huruf sehingga huruf angka berbunyi sebagai berikut badan perencanaan pembangunan daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan; badan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan; badan pendapatan daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan daerah; dan badan kesatuan bangsa dan politik yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik. ketentuan huruf angka nomor urut diubah sehingga berbunyi sebagai berikut badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian daerah, pendidikan dan pelatihan; ketentuan dan diubah dan ditambah (satu) yaitu menjad dan narkotikaanggaran penyelenggaraan sub urusan pemerintahan bidang bencana dan narkotikperangkat daerah yang menangani urusan penyuluhpenyuluhan dikelola oleh perangkat daerah yang mewadahi urusan pemerintahan bidang pertanian sampai dengan adanya ketentuan lain yang mengatur pelaksanaan urusan penyuluhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; perangkat daerah yang menangani urusansekretariat korps pegawai republik indonesia dikelola oleh perangkat daerah yang mewadahi urusan pemerintahan bidang kepegawaian daerah, pendidikan dan pelatihan sampai dengan adanya ketentuan lain yang mengatur pelaksanaan urusan kesekretariatan korps pegawai republik indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. ketentuan dihapus;konawe. ditetapkan usaha pad tanggal, ok4l1 chr\ diundangkan usaha pada tanggal, ctl e'~ sekretaris daerah kabupaten konawe, lembaran daerah kabupaten konawe tahun nomor: . nomor registrasi peraturan daerah kabupaten konawe provinsi sulawesi tenggara fi. li f4t. |
sis aoa walikota prabumulihprabumulih, menimbang bahwa dalam rangka menunjang perkembangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian, diperlukan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang menjamin keh sehingga perlu mengatur penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, bahwa berdasarkan huruf undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah yang menyebutkan urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam meliputi(kota adalah kota prabumulih walikota adalah walikota prabumulih dewan perwakilan rakyat daerah kota prabumulikota adalah pemerintah lalu lintas dan angkutan jalan dan mendapat pendelegasian dari walikotuktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk bagianlalu lintas dan angkutan jalan yang selanjutnya disingkat lla adalah sterkendaraan bermotoradalah kota sebagai daerah otonom. angkutan perdesaan adalah angkutan dari satu tempat tempat lain dalam satu daerah kota yang tidak bersinggungan dengan trayek angkutan perkotaanmoda transportasi adalah jenis atau bentuk (angkutan) yang digunakan untuk memindahkan orang dan barang dari suatu tempat (asal) tempat lain (tujuan))operasikan diberwenang untuk melakukanadalah bukti lulus uji elektronik yang berupa kartu uji dan tanda uji. kartu uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berupa kartu pintar (smart card) dan kertas yang dilengkapi dengan nomor seri pengaman. tanda uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berupa stiker hologri unsur pencemar. uji emisi dan perawatan kendaraan bermotor adalah suatu mekanisme pemeriksaumum adalah tempat dengan segala kelengkapannya yang berfungsi untuk merawat dan memperbaikimpatikibukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan kerangkanya. pengaturan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dimaksud untuk memberikan kepastian hukum terhadaplalu lintas dan angkutan jalumumlla diselenggarakan berdasarkan asas transparan, akuntabel: cc. berkelanjutan partisipatif, bermanfaat: efisien dan efektif seimbang, terpadu, mandiri, dan adil. ruang lingkup penyelenggaraan lla meliputi jaringan lla:terminal, 9g. pengujian dan pemeriksaan kendaraan, perparkiran, sistem informasi dan komunikasi lla: forum lla, perlakuan khusus, pembinaan pemakai jalan, m.pembinaan, pengawasan dan pengendalian, peran serta masyarakat, sanksi administratif: ketentuan pidana, dan gg. penyidikan. bab jaringan lalu lintas dan angkutan jalan bagian kesatu umum walikota mengembangkan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan untuk mewujudkan lla yang terpadulla kota. bagian kedua rencana induk jaringan lla kota walikota menyusun rencana induk jaringan lla kota. rencana induk jaringan lla kota sebagaimana dimaksud pada memuat prakiraan perpindahan orang dan barang menurut asal tujuan perjalanan skala antar kota dalam provinsi, b.arah dan kebijakan peranan lla kota dalam keseluruhan moda transportasi, rencana lokasi dan kebutuhan simpul kota dan lintas kota, dan rencanakebutuhan ruang lalu lintas kota. rencana induk jaringan lla kotaota, 0d. dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah kota, dokumen rencana induk jaringan lla provinsi, dan dokumenrencana induk jaringan lla nasional. rencana induk jaringan lla kota sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dalam peraturan walikota setelah mendapat rekomendasi dari gubernur. bagian ketiga ruang lalu lintas dan kelas jalan ruang lalu lintas dan ruangbebas sekurang kurangnya dengan tinggi (lima) meter dari permukaan jalan. walikota menetapkan kelas jalan pada setiap ruas jalan untuk jalan kota yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas. penetapan kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan walikota. bagian keempat penggunaan dan perlengkapan jalan setiap jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi. batas kecepatan paling tinggi ditentukan berdasarkan kawasan pemukiman, kawasan perkotaan. pemerintah kota dapat menetapkan kecepatan paling tinggi setempat atas pertimbangan keselamatan atau pertimbangan khusus lainnya yang harus dinyatakan dengan rambumerintah kota wajib melaksanakan uji kelaikan fungsi jalan sebelum pengoperasian jalan. pemerintah kotawalikota. tim uji laik fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada terdiri atas unsurhasil uji kelaikan fungsi jalan wajib dipublikasikan dan ditindaklanjuti olehuji kelaikan fungsi jalan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pemerintah kotamerintah kota berwenang untuk memasang tanda rambu dan alat pembatas tinggi dan lebar (portal) pada jalan jenderal sudirman dan jalan dalam kotamelaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada pemerintah kota dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada berkoordinasi dengan kepolisian resort. pemerintah kotamerintah kotacc., dan penyandang cacat, dan fasilitaspendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada jalan candi luar badan jalan. rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari (empat) golongan yaitu rambu peringatan, rambu larangan, rambu perintah, dan rambu petunjuk. ketentuan lebih lanjut mengenai jenis rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam diatur dengan keputusan walikota. marka jalan sebagaimana dimaksud dalam huruf berfungsi untuk mengatur lalu lintas atau memperingatkanatas marka membujur, marka melintang, marka serong, marka lambang, dan marka lainnya. ketentuan lebih lanjut mengenai marka jalan, diatur dengan keputusan walikota. alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam hurufcc. lampu satu warna, untuk memberikan peringatan bahaya kepada pemakai jalan. ketentuan lebih lanjut mengenai alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud pada diatur dengan keputusan walikota. alat pengendali pemakaatas alat pembatas kecepatan, dan alat pembatas tinggi dan lebar. alat pengaman pemakai jalan sebagaimana dimaksud dalam huruf digunakan untuk pengamanan terhadap pemakai jalan tediri atas pagar pengaman, cermin tikungan, designator, pulau pulau lalu lintas, dan e. pita pengaruh. ketentuan lebih lanjut mengenai alat pengendali dan alat pengaman pemakai jalan sebagaimana dimaksud pada dan diatur dengan keputusan walikota.walikota.tempat istirahat, dan fasilitaskhusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjutdalam trayek dapat menaikkan dan atau menurunkan penumpang tempat sebagaimana dimaksuddalam keadaan dan kepentingan tertentu dengan seizin walikota. ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud dalam diatur dengan keputusan walikota. penyediaan perlengkapan jalan kota dan jalan desa sebagaimana dimaksud dalam diselenggarakan oleh pemerintah daerah. pemasangdan pengendalian perlengkapan jalan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan lalu lintas dan angkutpemasangan perlengkapan jalan lingkungan tertentu sebagaimana dimaksud pada sekurang kurangnya terdiri dari rambu lalu lintas: marka jalan, cc. alat penerangan jalan, dan fasilitasuntuk pejalan kaki. pemasangan perlengkapan jalan lingkungan tertentu sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi persyaratan teknis meliputi jenis, warna, fungsi, bentuk, ukuran, bahan dan tata cara penempatan maupun pemasangan sesuai dengan ketentuan peraturanwajib mendapat rekomendasi dari dinas terkait. ketentuan lebih lanjut mengenai perlengkapan jalan dan persyaratan teknis lingkungan tertentu diatur lebih lanjut dengan keputusan walikota. pemerintah kota dalam melaksanakan pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam dapat bekerja sama dengan pihak swastadan bab iii manajemen rekayasa lalu lintas bagian kesatu umumnajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada dilaksana, mencakup perintah, larangan, peringatan dan petunjuk yang bersifat umum disemua ruas jalan dan yang bersifat khusus pada ruas jalan tertentu9g. pengendalian lalu lintas pada ruas jalan, dan atau perlindungan terhadap lingkungan, pembatasan lalu lintas kendaraan perseorangan atau kendaraan barang, pembatasan lalu lintas sepeda motor,dan pembatasan ruang parkir pada kawasan tertentu. manajemen dan rekayasa lalu lintas meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, perekayasaan, 0d. pemberdayaan,dan pengawasan. ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintassebagaimana dimaksud dalam dan diatur dengan peraturan walikota. bagian kedua pemindahan kendaraan dalam upaya menciptakan ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dalam hal terjadi kendaraan bermotor mengalami kerusakan teknis dan berhenti tempat yang dilarang dan atau tidak sesuai peruntukannya, akan dilakukan pemindahan kendaraan dengan cara rendered kendaraan tempat penyimpanan kendaraan yang sediakan oleh pemerintah daerah. dalam melakukan pengawasan pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada petugas berwenang tidak bertanggung jawab atas kelengkapan dan keutuhan kendaraan beserta muatannyuktur pada jalan kota yang menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lla, wajib melakukan andalan. kewajiban sebagaimana dimaksud pada dilakukan untuk pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastuktur yang memenuhi kriteria ukuran minimal analisis dampak lalu lintas. andalanpada harus mendapat persetujuan dari walikota. hasil andalan sebagaimana dimaksud pada merupakan salah satu syarat bagi pengembang untuk mendapatkan ijin lokasi dan ijin mendirikan bangunan. ketentuan mengenai tata cara andalan sebagaimana dimaksud pada dan tata cara mendapatkan persetujuan andalan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan walikota. pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam berupa bangunan untuk kegiatan perdanari jalan tol, terminal, stasiun kereta api, pool kendaraan, fasilitas parkir untuk umum,suai dengan ketentuan peraturan perundang undanganlainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan bidang bangunan gedung. bagian keempat tata cara analisis dampak lalu lintas pengembangan atau pembangunan melakukan andalalindengan menunjuk lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. hasil andalalinsebagaimana dimaksud dalam disusun dalam bentukdokumen hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat,uktur yang dibangun atau dikembangkan. bagian kelima penilaian dan tindak lanjut hasil andalan untuk jalan kota dan atau jalan desa sebagaimana dimaksud dalam harus mendapat persetujuan dari waliwalikotamembentuk tim evaluasi dokumen hasil andalan. tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada terdiri atas unsur yang membidangi urusan lalu lintas dan angkutan jalan, yang membidangi urusan pekerjaan umum, kepolisian resort dan terkait. tim evaluasi sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas melakukan penilaian terhadap hasil andalan, dan menilaidandan pembangun untuk membuat dan menandatanganienam atau display pada ruang lalu lintas jalan kota. setiap orang atau badan usaha yang menyelenggarakan penggalian, pendirian dan pemasangan utilitas jalan kota wajib dilengkapi dengan rekomendasi dari dinas perhubungan dan dinas terkait lainnyaalam surat keputusan walikota. bagian kedelapan pengamanan pengguna jalantingkat kerusakan. setiap orang, badan usaha atau perusahan angkutan umum dilarang mengangkut bahan beracun,, kenyamanmengakibatkan tidak berfungsinya perlengkapan jalan kecuali atas izin walikota. setiap orang atau badan usaha dilarang menyelenggarakan kegiatan pada jalan kota, kecuali atas izin walikota meliputi membuat dan memasang portal, 0d.nya pagar pengaman jalan, menggunakan bahujalan (trotoar) tidak sesuai dengan fungsinya, membuka atau membuat jalan aksesutup jalan untuk keperluan keramaian, melakukan bongkar untuk keperluan keramaian, melakukan bongkar muat bahujalan dan m.menyimpankeputusan walikota. bab penyelenggartaati peraturan perundang undangan, setiap kendaraan yang beroperasi jalan wajib memenuhi ketentuan meliputi batas usia kendaraan, prosentase penebusan cahaya pada kaca kendaraan bermotor maksimal sebesar (enam puluh persen) tidak menggunakan knalpot yang berpotensi menimbulkan kebisingan, dan od. tidakmenggunakan lampu yang menyilaukan pengguna jalandijalan sebagaimana dimaksud pada meliputi batas usia kendaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek yang beroperasi dilima belas) tahun, cc. dan ketentuansebagaimana dimaksud pada huruf dikecualikan untuk angkutan perdijalan sebagaimana dimaksud pada batas usia kendaraan angkutan umum, dan persyaratan batas usia kendaraan angkutan barang, dan persyaratan (lima ratus lima puluh) untuk kendaraan dengan jumlah berat yang diizinkan jbi) sampai dengan (lima ribu lima ratus) kg, (tujuh ratus) untuk kendaraan dengan jumlah berat yang diizinkan jbi) sampai dengan (delapan ribu lima ratus) kg, cc. (delapan ratus lima puluh) untuk kendaraan dengan jumlah berat yang diizinkan jbi) sampai dengan (enam belas ribu)kg, dan (seribu) untuk kendaraan dengan jumlah berat yang diizinkan jbi) sampai dengan24. (dua puluh empat ribu) kg, (seribu seratus) untuk kendaraan dengan jumlah berat yang diizinkan jbi) sampai dengan (tiga puluh ribu) kgbagian keempatdigunakan untuk angkutan orang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian kelimkotamemfasilitasi tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan atau barang dalam wilayah kota. bagian keenam perizinan angkutan walikotangkuppenyelenggaraan angkutan barang. pemberian izin sebagaimana dimaksud diterbitkan oleh dinas terkait setelah mendapat rekomendasi dariyang menyelenggarakan angkutan orang wajib memiliki: izin menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek,dan izinpenyelenggarakievaluasi setiap tahun. permohonan izin penyelenggaraan angkutan, mencangkup izin pemohon baru, pembaharuan masa berlaku izin, dan perubahan izin permohonan izin sebagaimana dimaksud pada huruf mencangkup penambahan kendaraan, mengganti dokumen perizinan yang hilang atau rusak, perubahan kepemilikan perusahaan, dan penggantiandapatyang ditunjuk walikotawalikotaditerbitkan olehtujuh tarif angkutan penumpang tarif angkutan penumpang terdiri atas, tarif penumpang untuk angkutan orang dalam trayek,dan tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek. walikota menetapkan tarif untuk angkutan orang yang melayani trayek perkotaan dan perdesaan serta trayek yang melampaui batas wilayah kota. tarif sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan walikota. bagian kedelapan angkutan massal pemerintah kotamemfasilitasiwalikota. bagian kesembilan pemberian fasilitas layanan angkutan penumpang umum walikota dapat melakukan pemberian fasilitas layanan angkutan umum dan atau subsidi pada trayek tertentu. pemberian fasilitas layanan sebagaimana dimaksud pada dialokasikan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. trayek tertentu sebagaimana dimaksud pada ditentukan berdasarkan: faktor ekonomi, faktor keterhubungan, cc. faktor keselamatan. trayek tertentu yang didasarkan oleh faktor ekonomi sebagaimana dimaksud huruf meliputi:dan geografis, trayek yang. trayek tertentu yang didasarkan oleh faktor keselamatan sebagaimana dimaksud huruf meliputi trayek angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan khusus untuk siswa. ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan trayek tertentu diatur dengan peraturan walikota. pemberian fasilitas layanan angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam diberikan pada suatu trayek tertentu berdasarkan besarnya biaya operasional kendaraan. pemberian fasilitas layanan angkutan penumpang umum oleh kota sebagaimana dimaksud dalam disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. bagian kesepuluhsetiap kendaraan luar daerah yang beroperasi wilayah kota prabumulih wajib memiliki izin operasional. izin operasional sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota. angkutan barang dilarang melintas jalan jenderal sudirman dan jalan dalam kota prabumulih: angkutan barang sebagaimana dimaksud dikecualikan untuk angkutan barang yang melakukan bongkar muat jalan jenderal sudirman dan jalan dalam kota prabumulih dibolehkan melakukan bongkar muat mulai pukul wib sampai dengan pukul wib, angkutan barang dengan jbb, angkutan barang sebagaimana dimaksud juga dikecualikan untuk angkutan barang milik tni polri, angkutan barang milik pemerintah yang digunakan untuk operasional kedinasan, angkutan barang yang digunakan untuk keperluan penanggulangan bencana pemogokan, evakuasi massa dan kegunaan insidentil lainnya, 0d. angkutan barang bbm untuk keperluan bongkar muat dalam kota prabumulih. angkutan batubara larang melintas jalan dalam kota prabumulih, angkutan batubara sebagaimana dimaksud wajib menggunakan jalan khusus. kendaraan angkutan barang dapat beroperasi diluar kelas jalan yang ditetapkan setelah mendapat izin dispensasi pengguna jalan izin dispensasi pengguna jalan diterbitkan oleh dinas terkait. tata cara pemberian izin dispensasi pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan walikotasebelas pengawasan muatan angkutan barang walikota melaksanakan pengawasan angkutan barang jalan kotadapat dipindahkan. pemeriksaan dan penimbangan sebagaimana dimaksud dalam tidak dilakukan terhadap kendaraan angkutan barang tidak bermuatan, alat berat, kendaraan pengangkutbab terminal bagian kesatu umum terminal angkutan jalan terdiri dari terminal penumpang, dan terminal barang. bagian kedua penetapan lokasi terminal dan sub bagian terminal penentuan lokasi terminal dan subsub9g. kelayakan teknis, financlokasi terminal dan sub terminal sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dengan keputusan walikota. lokasi terminal barang sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan dengan keputusan walikota. pemerintah kota menyelenggarakan terminal angkutan penumpang tipe dan terminal penyangga. penyelenggaraan terminal sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh dinas perhubungan atau unit pelaksana teknis dinas. penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada meliputi kegiatan pengelolaan, pemeliharaan, pengawasan dan penertiban. bagian ketiga fungsi terminalsetiap pemberangkatan dan kedatangan kendaraan umum dalam trayek wajib masuk terminal, sebagai awal tujuan pemberangkatan dan kedatangan. setiap kendaraan umum dalam trayek yang melintasi kota prabumulih wajib singgah terminal. setiap kendaraan umum tidak boleh menaikkan dan menurunkan penumpang ditempat yang dilarang. setiap kendaraan angkutan barang wajib bongkar muat barang terminal barang atau tempat lain yang tidakwalikota. kendaraan angkutan barang yang masuk wilayah perkotaan dan melaksanakan bongkar muat harus melalui terminal angkutan barang atau tempat lain yang ditentukan oleh walikota. barang barang yang diturunkan terminal angkutan barang untuk didistribusikan wilayah perkotaan diangkut oleh kendaraan angkutan pick up. kendaraan angkutan barang tertentu yang tidak melaksanakan bongkar muat terminal angkutan barang dapat mendistribusikan langsung wilayah perkotaan setelah mendapat rekomendasi dari perangkat daerah yang membidangi urusan lalu lintas dan angkutan jalan. wilayah perkotaan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan walikota. bagian keempat0d..tempatibadah. fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada dapat berupa:pencucian kendaraan, dan sarana dan prasarana kebersihanmendapat persetujuan dari walikota. bagian kelimadan lingkunganpengawasan terminal yaitu lingkungan luar lingkungan kerja terminaldengan radius100enam pengelolaan terminal pengelolaan terminal dikelola oleh pemerintah daerah dan dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga. pengelolaan terminaldan pelelangan penunjukan pihak lain dilakukan oleh walikota atau pejabat yang ditunjuk. pengelolaan terminal dapat diselenggarakan dengan sistem manual maupun menggunakan sistem elektronik. bagian ketujuh pengelol,bagian kedelapan, lancarkeputusan walikota. bagian kesembilan penyelenggaraan fasilitas penunjang terminalatau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha dalam terminal penumpang, sub terminal barang dan atau terminal barang wajib mendapat izin dari walikota melalui dinas perhubungan. ketentuan sebagaimana dimaksud pada dikecualikan bagi seseorang yang menjajakan dagangan dengan cara mengusung atau melakukan usaha tertentu dengan syarat tidak mengganggu dan atau menghalangi kelancaran dalam menurunkan dan menaikan penumpang kendaraan umum. setiap orang dan atau badan yang memanfaatkan lahan terminal untuk kios toko harus mendapatkan persetujuan walikota. persetujuan pemanfaatan lahan terminal dimaksud pada ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan dan persetujuan sebagaimana diatur dalam dan diatur dengan keputusan walikota. bab pengujian dan pemeriksaan kendaraan bagian kesatu pengujian wajib dilakukan terhadap kendaraan bermotor. kendaraan bermotor yang dimaksud pada adalah kendaraan bermotor beroda beserta pandangannya, dioperasikan disemua jenis jalan darat. pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada berdasarkan: jenis kendaraan bermotor yang dioperasikan jalan darat meliputi kereta gandeng, kereta tempelan, mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus,dan fungsikanyang sebagaimana yang dimaksud dalam dilakukan dengan sistem ue. bagian kedua jenis pengujian kendaraan bermotor dinas perhubungan menyelenggarakan pengujian kendaraan bermotor. jenis pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada meliputi: uji berkala pertama, dan uji berkala perpanjangan masa berlaku. pengujian kendaraan bermotor. sebagaimana dimaksud pada meliputi pengujian terhadap persyaratan teknis dan laik jalan. bukti lulus uji pemeriksaan dan pengujian fisik sebagaimana dimaksud pada berupa pemberian kartu uji serta tanda ujiwalikota berwenang merencanakan, membangun, dan memelihara tempat pengujian kendaraan baikkendaraan bermotor yang dikecualikan dari wajib uji adalah: kendaraan khusus: mobil penumpang yang tidak digunakan untuk angkutan umum, sepeda motor tanpa rumah rumah, dan 0d. sepedadiatur dengan peraturan walikota. kendaraan bermotor wajib uji sebagaimana dimaksud dalam yang sebagaimana dimaksud pada dilakukan: pengujian berkala,dan pemeliharaan atau perawatan. uji berkala pertama sebagaimana dimaksud dalam huruf untuk pertama kali lakukan setelah (satu) tahun sejak diterbitkannya surat tanda nomor kendaraan bermotor: uji berkala pertama sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh kendaraan yang tidak mengalami perubahan bentuk, syarat yang wajib dilampirkan untuk uji berkala pertamcc. asli dan fotokopi ktp, surat keterangan domisili perusahaan jika pemilik perusahaan, surat kuasa jika dikatakan,dan gesekannomor rangka dan nomor mesin. uji berkala perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan setiap (enam) bulan, syarat yang wajib dilampirkan uji berkala perpanjangan masa berlaku dimaksud pada adalah asli dan fotokopi surat tanda nomor kendaraan stok), surat keterangan domisili perusahaan jika pemilik perusahaan, cc. asli dan fotokopi blue, asli dan fotokopi ktp, gesekan nomor mesin dan nomor rangka kendaran wajib uji, dan surat kuasa bermaterai jika dikatakan. uji berkala perpanjangan masa berlaku dilaksanakan sebelum masa uji berakhir. ujisertifikat kompetendasar, peralatan pengujian lengkap dan peralatan pengujian keliling. peralatan pengujian dasar atau pengujian lengkapaerahbagian kendaraan yang tidak lulus uji,dan alasantidak lulus ujibat lambatnya tujuhkepala utd pengujian kendaraan bermotor. kepala utd pengujian kendaraan bermotortenaga pelaksana pengujian kendaraan bermotor terdiri dari pembantu penguji, penguji pemula, penguji tingkat penguji tingkat penguji tingkat ,penguji tingkat penguji tingkat dan master pengujipenguji kendaraan bermotor. numpang uji dilaksanakan bagi kendaraan wajib uji dari suatu daerah daerah lain, yang telah jatuh tempo, sementara kendaraan bermotor yang bersangkutan masih berada luar daerah yang tidak memungkinkan untuk dilakukan pengujian kendaraan bermotor secara fisik daerah asalnya. persyaratan numpang uji keluarasli ktp pemohon, surat kuasa bermaterai jika dikatakan, 9g. surat keterangan domisili perusahaan, surat numpang uji dari dinas perhubungan tujuan numpang uji berkala: dan suratketerangan persetujuan numpang uji dari daerah tujuan numpang uji. persyaratan numpang uji masukue, surat kuasa bermaterai jika dikatakan, dan surat rekomendasi numpang uji dari daerah asal, perubahan status dan atau perubahan spesifikasi teknis atau perubahan bentuk kendaraan bermotor dapat dilakukan setelah diadakan pemeriksaan teknis, bengkel karoseri yang mendapat rekomendasi dari kementerian perhubungan serta mendapat sertifikat registrasi uji tipe surut). bagian ketiga pemeriksaan kendaraan bermotor yang dioperasikan jalanaroserikan di. bagian keempat pemeriksaan emisi gas buang pemeriksaan ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor dilakukan terhadap mobil penumpang, mobil bus: mobil barang, 0d. kendaraan penariklebih lanjut tentang tata cara pemeriksaan ambang batas emisi gas buang diatur dengan peraturan walikota bab vii perparkiran bagian kesatu umum parkir diselenggarakan oleh pemerintah daerah melalui dinasterkait. parkir sebagaimana dimaksud pada meliputi: tepi jalan umum, dan tempat khusus parkir. parkir sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan bisa dikerjasamakan dengan pihak ketigakeputusan walikota. penyelenggaraan parkir untuk umum sebagaimana dimaksud dalam 104 harus mendapat izin dari walikota. teknis pemberian izin sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan lalu lintas dan angkutan jalan. setiap pengemudi kendaraan dilarang parkir pada ruas ruang setiap (enam) meter sebelum dan sesudah tempat penyeberangan pejalan kaki zebra crossbelas) meter sebelum dan sesudah jembatan, sepanjang (dua puluh) meter sebelum dan sesudah perlintasan sebidang, sepanjang5 (lima) meter sebelum dan sesudah persimpangan, kedinasan,jalan kota kecuali ada izin dari walikota. setiap orang atau badan usaha yang melakukan pelanggaran ketentuanpenentuan titik parkir akan diatur lebih lanjut dalam surat keputusan walikotswastapenetapan lokasi dan fasilitas parkir untuk umum sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan keputusan walikota. bagian ketiga parkir tepi jalan umum tempatpenetapan sudut parkir sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan dengan membentuk sudut dan paralel. untuk mewujudkan ketertiban dan kelancaran lalu lintas kendaraan dengan jbb lebih dari (dua ribu lima ratus) dilarang parkir tepi jalan umum. bagian keempat tempat khusus parkir tempat khusus parkir dapat berupa pelataran lingkungan parkir, taman parkir,ralat lingkup pekerjaan adalah penataan, penertiban, pembantu keamanan dan penarikan retribusi, pelelangan penunjukkan pihak lain dilakukan oleh walikota atau pejabat yang ditunjuk. pengelolaan parkir dapat diselenggarakan dengan sistem manual maupun menggunakan sistem elektronik. pengelolaan parkir sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan: parkir harian: parkir berlangganan, dan parkir insidentil. pengelolaan parkir tempat khusus parkir milik swasta dapat dilaksanakan setelah mendapat izin walikotawalikota. bab viii sistem informasi dan komunikasi lla walikota.data dukungan pelayanan perijforum lalu lintas dan angkutan jalan walikota, walikota, kepala kepolisian resort, kepala kejaksaan negeri, 0d. ketua pengadilan negeri, unsur tni, badan usaha milik negara, dan atau badan usaha milik daerah yang kegiatan usaha bidang lalu lintas dan angkutan jalan, asosiasi perusahaan angkutan umumkota, dan unsur lain yang dianggap perlu. forum sebagaimana dimaksud pada bertugas melakukan koordinasi antar instansi penyelenggarawalikota. bab perlakuan khusus perusahaan angkutan umum wajib memberikan perlakuan khusus bidang transportasi kepada kaum difabelmenyediakan aksesibilitas, prioritas pelayanan, dan fasilitas pelayanan. bab pembinaan pemakai jalan bagian kesatu budaya tertib berlalu lintas dinas perhubungan kota prabumulih bersama instansi dan lembaga lainnya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembinaan budaya tertib berlalu lintas,membentuk dan membina komunitas masyarakat akan sadar keselamatan lla: dan 0d.: pembinaan teknis pengemudi angkutan umum, sosialisasi zona selamat sekolah ss), sosialisasi rute aman selamat sekolah rasa)dan pelatihan mengemudi diselenggarakan oleh lembaga, badan hukum dan perorangan yang mendapat izin dan terakreditasi oleh pemerintah daerah. tata cara penyelenggaraan pendidikan pengemudi sebagaimana dimaksud dalamdaerah melibatkan: kementerian perhubungan, kepolisian, cc. dinas perhubungan provinsi, 0d. dinas perhubungan kota, ganda, jasa raharja, organisasi pengemudi, organisasi non pemerintah, dan badan dan perorangan. bab xlla kota. pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada berkoordinasi dengan dinas perhubungan dan instansi terkait. bab xiii peran serta masyarakat masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan lla. peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada mencangkup: memantau dan menjaga ketertiban dan penyelenggaraan lla, memberikan masukan kepada pemerintah daerah dalam rangka pembinaan penyelenggaraan dan pengawasan lla,) dan atau menyampaikanpendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan kegiatan lla ketentuan lebih lanjut mengenai tata carapengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan walikota. bab:rang bulan) atau pidana denda paling rendah rp. (dua ratus lima puluh riburupiah) atau pidanalebih lanjut mengenai tata carapenyetoran denda sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan walikota. p , bab xvii!, harus disbagi rho yah diundangkan prabumulih pada tanggal juli sekretaris daerah(b$ penjelasan peraturan daerah kota prabumulih nomor. tahun . tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan umum penyelenggaraan lla merupakan komponen dasar pembangunan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. penyelenggaraan lla kota prabumulih bertujuan untuk mewujudkan pelayanan lla yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu untuk mendorong perekonomian provinsi, serta memajukan kesejahteraan masyarakat, terwujudnya etika dan budaya berlalu lintas, dan mewujudkanpenegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan berfungsi, sebagaipedoman dalam penyelenggaraan lla secara terintegrasi. sebagaipenyelaras kebijakan pembangunan transportasi kota prabumulih berdasarkan rencana tata ruang wilayah kota prabumulih dan dokumen perencanaan daerah dalam kerangka sistem transportasi nasional. adapun yang menjadi kebijakan lalu lintas dan angkutan jalan kota prabumulih meliputi a.pengembangan dan pengharmonisasian rencana induk jaringan lalu lintas jalan provinsi berbasis wilayah dengan kebijakan rencana tata ruang wilayah kota prabumulih dan rencana tata ruang wilayah provinsi, serta meningkatkan keterpaduan dengan sistem jaringan prasarana lainnya dalam konteks tataran transportasi wilayah dan sistem transportasi nasional, pengembangan rencana induk jaringan lalu lintas jalan kota berbasis wilayah, pengembangan angkutan massal, pengembangan system teknologi informasi dibidang lalu lintas dan angkutan jalan, mendorong keterlibatan perang, jalan melalui penanganan muatan lebih secara komprehensif dan melibatkan berbagai instansi terkait: 9g. peningkatan keselamatan lalu lintas jalan secara komprehensif dan terpadu peningkatan pelayanan angkutan jalan secara terpadu melalui penataan sistem jaringan dan terminal, serta manajemen rekayasa lalu lintas, peningkatan aksesibilitas layanan kepada masyarakat melalui penyediaan pelayanan angkutan kota, termasuk aksesibilitas untuk penyandang disabilitas, dandukungan transportasi yang berkelanjutan, terutama penggunaan transportasi umum dan massal perkotaan yang efisien,an, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggarngaturan daerah tentang penyelenggaraan lalu lintas maka penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas daya jangka dan pelayanannya kepada masyarakat. penyelenggaran lla dalam peraturan daerah ini diatur mengenai: jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, manajemen dan rekayasa lalu lintas, manajemen dan kebutuhan lalu lintas, dan penyelenggaraan angkutan jalan. ii. demi cukup jelas cukup jelas cukup jelas |
aer, bahwa rancangan peraturan daerah sa, tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) yang diajukan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada huruf kabupaten nias merupakan perwujudan dari rencana kerja pemerintah daerah tahun nomor seri yang dijabarkan dalam kebijakan umum apbd serta prioritas dan plafon peraturan daerah kabupaten nias anggaran sementara yang telah nomor tahun disepakati pemerintah daerah bersama dprd, tentang bahwa berdasarkan pertimbangan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf tahun anggaran dan huruf perlu menetapkan peraturan daerah tentang anggaran dengan rahmat tuhan yang maha esa pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran bupati nias, menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan mengingat undang undang dasar dalam undang negara republik indonesia tahun undang nomor tahun tentang undang undang drt nomor tahun pemerintahan daerah, dan tentang pembentukan daerah peraturan pemerintah nomor otonom kabupaten kabupaten dalam tahun tentang pengelolaan lingkungan daerah propinsi sumatera keuangan daerah, kepala daerah wajib utara lembaran negara republik mengajukan rancangan peraturan indonesia tahun nomor daerah tentang anggaran pendapatan tambahan lembaran negara republik dan belanja daerah disertai penjelasan indonesia nomor dan dokumen dokumen pendukungnya undang undang nomor tahun kepada dprd sesuai dengan waktu yang tentang keuangan negara lembaran ditentukan oleh ketentuan peraturan negara republik indonesia tahun perundang undangan untuk nomor tambahan lembaran negara memperoleh persetujuan bersama,netapan peraturan lembaran negara republik indonesia pemerintah pengganti undang undang tahun nomor tambahan nomor tahun tentang kebijakan lembaran negara republik indonesia keuangan negara dan stabilitas sistem nomor keuangan untuk penanganan pandemi undang undang nomor tahun corona virus disease covid tentang pajak daerah dan retribusi dan atau dalam rangka menghadapi daerah lembaran negara republik ancaman yang membahayakan indonesia tahun nomor perekonomian nasional dan atau tambahan lembaran negara republik stabilitas sistem keuangan menjadi indonesia nomor sebagaimana undang undang lembaran negara telah diubah dengan undang undang republik indonesia tahun nomor nomor tahun tentang cipta tambahan lembaran negara kerjcipta kerja,keuangan lembaran negara republik indonesia kepala daerah dan wakil kepala daerah nomor sebagaimana telah diubah lembaran negara republik indonesia beberapa kalicipta kerja lembaran negara republiklaksanaan program pemerintahan lembaran negara pemulihan ekonomi nasional dalam republik indonesia tahun nomor rangka mendukung kebijakan tambahan lembaran negara keuangan negara untuk penanganan republik indonesia nomor pandemi corona virus disease peraturan pemerintah nomor tahun covid dan atau menghadapi tentang perangkat daerah ancaman yang membahayakan lembaran negara republik indonesia perekonomian nasional dan atau tahun nomor tambahan stabilitas sistem keuangan serta lembaran negara republik indonesia penyelamatan ekonomi nasional nomor sebagaimana telah diubah lembaran negara republik indonesia dengan peraturan pemerintah nomor tahun nomor tambahan tntang perangkat daerah dengan peraturan pemerintah nomor lembaran negara republik indonesia tahun tentang perubahan atasprogram nomor pemulihan ekonomi nasional dalam peraturan pemerintah nomor tahun rangka mendukung kebijakan tentang hak keuangan dan keuangan negara untuk penanganan administratif pimpinan dan anggota pandemi corona virus disease dewan perwakilan rakyat daerah covid dan atau menghadapi lembaran negara republik indonesia ancaman yang membahayakan tahun nomor tambahan perekonomian nasional dan atau lembaran negara republik indonesia stabilitas sistem keuangan serta nomor penyelamatan ekonomi nasionalmenteri dalam negeri tahun tentang pedoman nomor tahun tentang pengelolaan investasi pemerintah pengutamaan penggunaan alokasi daerah berita negara republik anggaran untuk kegiatan tertentu, indonesia tahun nomor perubahan alokasi, dan penggunaan peraturan menteri dalam negeri nomor anggaran pendapatan dan belanja tahun tentang pengelompokan daerah daerah berita negara republik kemampuan keuangan daerah serta indonesia tahun nomor pelaksanaan dan pertanggungjawaban sebagaimana telah diubah dengan dana operasional berita negara peraturan menteri dalam negeri nomor republik indonesia tahun nomor tahun tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang pengutamaan tahun tentang sistem penggunaan alokasi anggaran untuk informasi pemerintahan daerah berita kegiatan tertentu, perubahan alokasi, negara republik indonesia tahun dan penggunaan anggaran pendapatan nomor dan belanja daerah berita negara peraturan menteri dalam negeri nomor republik indonesia tahun nomor tahun tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur peraturan menteri dalam negeri perencanaan pembangunan dan nomor tahun tentang pedoman keuangan daerah berita negara teknis pengelolaan keuangan daerah republik indonesia tahun nomor berita negara republik indonesia tahun nomor peraturan menteri dalam negeri nomor peraturan menteri dalam negeri tahun tentang percepatan nomor tahun tentang tata cara penanganan corona virus disease evaluasi rancangan peraturan daerah lingkungan pemerintah daerah tentang anggaran pendapatan dan berita negara republik indonesia belanja daerah dan rancangan tahun nomorpedoman penyusunan apbd adalah pokok kebijakan nomor tahun tentang pedoman sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah penyusunan anggaran pendapatan dan dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan apbd. belanja daerah tahun anggaran pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur berita negara republik indonesia penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin tahun nomor pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. dengan persetujuan bersama pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten niasnias negara republik indonesia tahun peraturan daerah adalah peraturan perundang undangan memutuskan yang dibentuk oleh dprd kabupaten nias dengan menetapkan peraturan daerah tentang persetujuan bersama bupati' nias anggaran pendapatan dan belanja bupati adalah bupati nias daerah tahun anggaran dewan perwakilan rakyat daerah, yang selanjutnya disingkat dprd kabupaten niasaturan daerah ini yang dimaksud dengan penerimaan daerah adalah uang yang masuk kas keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah daerah. dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan daerah. yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui dan kewajiban daerah tersebut. sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan tahun anggaran berkenaan. yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dana transfer umum adalah dana yang dialokasikan dalam ketatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan apbn kepada daerah untuk digunakan sesuai dengan pengawasan keuangan daerah. kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.transfer khusus adalah dana yang dialokasikan pembiayaan daerah dalam apbn kepada daerah dengan tujuan untuk penerimaan rp. membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun pengeluaran rp. o. nonfisik yang merupakan urusan daerah. pembiayaan netto rp. dana bagi hasil yang selanjutnya disingkat dbh adalah sisa lebih pembiayaan anggaran dana yang bersumber dari pendapatan tertentu apbn yang tahun berkenaan rp. o,endapatan daerah direncanakan sebesar rp. pusat dan daerah. yang bersumber dari dana alokasi umum yang selanjutnya disingkat dau pendapatan asli daerah rp. adalah dana yang bersumber dari pendapatan apbn yang pendapatan transfer rp. dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan lain lain pendapatan daerah keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan yang sah rp. o. daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. jumlah rppendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan huruf terdiri dari: urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. pajak daerah belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah per ilusi daerah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan hasil pengelolaan kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. dipisah daerah yang dipisahkan pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar lain lain pendapatan asli kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, daerah yangsebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp. yang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran bersumber dari dengan rincian sebagai berikut pendapatan transfer pendapatan daerah rp. pemerintah pusat rp. belanja daerah rp. pendapatan transfer antar defisit surplus rp. . ) daerah rp. lain lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada dalam huruf direncanakan sebesar rp. yang huruf terdiri dari bersumber dari belanja tidak terduga rp. lain lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan rp: o. belanja transfer sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari belanja bagi hasil rp. anggaran belanja daerah tahun anggaran direncanakan belanja bantuan keuangan rp. sebesar rp. yang terdiri atas belanja operasi rp. belanja modal rp. biaya tahun anggaran direncanakan belanja tidak terduga rp. negara pembiak atan belanja transfer rp. sebesar rp. yang terdiri dari penerimaan pembiayaan rp. pengeluaran pembiayaan rp. o, belanja operasi sebagaimana dimaksud pada huruf asal terdiri dari penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada belanja pegawai rp. belanja barang dan jasa rp. huruf terdiri dari: sisa lebih perhitungan anggaran rp. belanja hibah rp. belanja bantuan sosial rp. penerimaan kembali investasi dana bergulir rp. belanja modal sebagaimana dimaksud pada huruf pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari terdiri dari belanja modal tanah rp. pembentukan dana cadangan rp. belanja modal peralatan dan mesin rp. penyertaan modal investor) belanja modal gedung dan pemerintah daerah rp. bangunan rp. pembayaran pokok utang rp. belanja modal jalan, jaringan dan pemberian pinjaman daerah rp. irigasi rp. belanja modal aset tetap lainnya rp. keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan meliputi: anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar atau defisit apbd. masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam dalam hal apbd diperkirakan surplus, apbd dapat tahun anggaran berjalan, digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang ditetapkan dalam perda tentang apbd yang bersifat wajib, pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan cc. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali perundang undangan. pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan dalam hal apbd diperkirakan defisit, apbd dapat didanai sebelumnya, serta amanat peraturan dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan perundangundangan, dan atau dalam perda tentang apbd yang pelaksanaannya sesuai pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan dengan ketentuan peraturan perundang undangan. menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan atau masyarakat. dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, pemerintah daerah dapat melakukan keluaran van uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah pelaku mengelu yang sebagaimana dimaksud dalam tercantum dalamlampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah kabupaten nias ini terdiri dari yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran lampiran ringkasan apbd yang diklasifikasi dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu menurut kelompok dan jenis pendapatan, melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang belanja, dan pembiayaan, penjabaran perubahan apbd, dan pemberitahuan kepada lampiran ringkasan apbd yang diklasifikasi pimpinan dprd selanjutnya disampaikan dalam laporan menurut urusan pemerintahan daerah realisasi anggaran. dan organisasi, lampiran iii rincian apbd menurut urusan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada pemerintahan daerah, organisasi, meliputi: program, kegiatan, sub kegiatan, bencana alam, bencana non alam, bencana sosial kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan dan atau kejadian luar biasa, pembiayaanmpiran rekapitulasi belanja menurut urusan nat nag ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran anggaran pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional program, kegiatan beserta hasil dan sub lak dan belanda tah kegiatan beserta keluaran: pelaksanaan anggaran dan belanja daerah tahun anggaran diatur dengan peraturan bupatiperaturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. lampiran rekapitulasi belanja untuk pemenuhan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan spm, pengundangan peraturan bupati nias dengan penempatannya lampiran vii sinkronisasi program pada rpm dengan dalam berita daerah. rancangan apbd, lampiran viii sinkronisasi program, kegiatan dan sub ditetapkan gunungsitoli selatan kegiatan pada rkd dan pas dengan pada tanggal desember apbd: anc ang bupati nias, lampiran sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas daerah, ttd lampiran daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan, yaatulo gulodiundangkan gunungsitoli selatan lampiran xiii daftar perkiraan penambahan dan padatanggal desember pengurangan aset tetap daerah dan aset sekretaris daerah kabupaten nias, lain lain, lampiran xiv daftar sub kegiatan tahun jamak (multi years), netyanys larva lampiran daftar dana cadangan, dan lampiran xvi daftar pinjaman daerah.njelasan sebagaimana konsep anggaran pendapatan dan peraturan daerah kabupaten nias belanja daerah yang merupakan kerangka kebijakan nomor tahun publik yang memuat hak dan kewajiban pemerintah tentang daerah dan masyarakat yang tercermin dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan, dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah penyusunan apbd kabupaten nias tahun anggaran tahun anggaran lebih memprioritaskan kegiatan yang berkaitan langsung prioritas yang sung dengan kebutuhan masyarakat dengan tetap berpedoman umum pada peraturan menteri dalam negeri nomor tahun kondisi umum kabupaten nias yang tercermin tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan belanja daerah tahun anggaran serta tetap rpm) kabupaten nias perlu mendapatkan dukungan menyelaraskan dengan isu strategis yang menjadi semua pihak. sejalan dengan rpm tersebut, perhatian utama sebagaimana telah ditetapkan dalam perumusan arah kebijakan umum apbd kabupaten nias rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun anggaran lebih memfokuskan pada kegiatan rpm) kabupaten nias. isu strategis tersebut antara yang berhubungan langsung dengan masyarakat sesuai lain dengan visi bupati nias dan wakil bupati nias yakni penyediaan infrastruktur dan prasarana daerah, kabupaten nias maju . untuk mewujudkan visi pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, tersebut telah ditetapkan (tiga) misi sebagai berikut: penataan ibukota dan pembangunan prasarana kantor desa tersukses, ibukota terurus pemerintahan, kesehatan, pendidikan dan sumber daya manusia pengembangan ekonomi dan penanggulangan beranjak kemiskinan: dan petani dan peternak dan nelayan produktif pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan berdasarkan hal tersebut atas, maka dalam salah satu kebijakan anggaran (budget policy rangka memberi arahan (guidance), khususnya formulation) dalam perencanaan pembangunan daerah penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah penyusunan kebijakan umum anggaran tahun anggaran pemerintah kabupaten nias wajib pendapatan dan belanja daerah serta prioritas dan plafon mensinkronisasikan antara kebijakan kebijakan anggaran sementara pas), yang akan menjadi acuan pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah pusat, bagi perencanaan operasional anggaran (budget operation pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota, planning) atau disebut penjabaran anggaran pendapatan termasuk aspirasi yang berkembang tengah tengah dan belanja daerah apbd). masyarakat untuk diakomodir dalam penyusunan apbd penyusunan rancangan kua dan pas merupakan tahun anggaran tahap awal dari proses penyusunan rancangan anggaran selain hal tersebut, perencanaan pembangunan pendapatan dan belanja daerah apbd) dengan daerah harus menjadi satu kesatuan sistem perencanaan berlandaskan pada rencana kerja pembangunan daerah nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya rkd) yang merupakan produk dari musyawarah keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, perencanaan pembangunan kabupaten. berdasarkan penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian dan kebijakan umum apbd dan pas yang disepakati pengawasan yang secara keseluruhannya dituangkan bersama dengan dprd, pemerintah daerah bersama dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. dengan dprd menuangkannya dalam bentuk nota dokumen rencana pembangunan tahunan daerah yang kesepakatan, untuk dijadikan acuan bagi setiap selanjutnya disebut rencana kerja pemerintah daerah perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja dan rkd) merupakan dokumen perencanaan daerah untuk anggaran skpd (rka skpd), dan untuk selanjutnya periode (satu) tahun yang terdiri atas formulasi dituangkan dalam rancangan apbd. planning). kebijakan umum apbd serta prioritas dan plafon untuk proses berikutnya, rka skpd rka ppid tersebut anggaran sementara pas) apbd kabupaten nias ta. dikonsolidasikan sehingga menjadi rancangan peraturan telah disepakati bersama antara pemerintah daerah kabupaten nias tentang anggaran pendapatan dan kabupaten nias dengan dprd kabupaten nias melalui belanja daerah kabupaten nias tahun anggaran nota kesepakatan pemerintah kabupaten nias dengan dprd kabupaten nias nomor bakpao dan berdasarkan uraian atas, maka struktur apbd nomor dprd tanggal november kabupaten nias tahun anggaran terdiri dari (tiga) tentang kebijakan umum apbd tahun anggaran komponen yaitu dan nota kesepakatan pemerintah kabupaten nias dengan pendapatan daerah rp. dprd kabupaten nias nomor bakpao dan belanja daerah rp. nomor dprd tanggal november defisit surplus rp. , ) tentang prioritas dan plafon anggaran sementara pas) apbd tahun anggaran pembiak aan daerah penerimaan rp. selain itu, dalam rangka peningkatan kualitas pengeluaran rp. o, penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran pembiayaan netto rp. tahunan daerah, untuk menjamin konsistensi dan lpa tahun berkenaan rp. o,maka rka skpd dan rka ppid wajib direvisi oleh aparat pengawas intern pemerintah api) asa cukup jelas sebagai quality assurance yakni revi atas rkd, rencana kerja skpd, kua pas, rka skpd dan rka ppid, 13a kun sebagaimana yang diatur dalam peraturan menteri dalam keras negeri nomor tahun tentang pedoman asa cup iel penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah cukup jelastahun nomor |
salinan lia dengan rahmat tuhan yang maha esa, bupati dharmasraya, menimbang a.bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan undang undang nomor tahun telah ditetapkan peraturan daerah kabupaten dharmasraya nomor tahun tentang pajak daerah, b.bahwa dengan memperhatikan kondisi makro dan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, serta berdasarkan hasil evaluasi terhadap peraturan daerah sebagaimana dimaksud huruf masih banyak yang belum terakomodir terutama tentang penyesuaian terhadap nilai pasar dan harga jual minimal mineral bukan logam dan batuan, serta penyesuaian besaran tarif pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan pbb p2), maka peraturan daerah kabupaten dharmasraya nomor tahun tentangilai jual sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan bupati ketentuan diubah, berbunyi sebagai berikut: tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ditetapkan bertingkat, dengan rincian sebagai berikut: pbb perdesaan dan perkotaan dengan nop sebesar rp. o, sampai dengan rp. (satu milyar rupiah), dikenakan tarif sebesar (nol koma satu persen), pbb perdesaan dan perkotaan dengan nop diatas rp. (satu milyar rupiah), dikenakan tarif sebesar (nol koma dua persen), ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: dan pajak air tanah wajib membayar pajak terutang berdasarkan penetapan bupati menggunakan skpd dihapus, skpd pbb dan std pbb. wajib pajak hotel, pajak restoran, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir danhitung dan membayar pajak yang terutang menggunakan ssb yang berfungsi sebagai speed bpt. dprd melakukan penelitian ssb dan atau penelitian lapangan ssb atas bpt yang sudah disetorkan kas daerah yang didukung dengan bukti setoran, dan setoran dianggap sah jika telah diteliti dan divalidasi oleh dprd. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:fs hukum serba tap membina tai iv.btelah dilakukan penyesuaian terhadap pajak daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah nomor tahun tentang pajak daerah. setelah dilakukan evaluasi terhadap peraturan daerah dimaksud, masih banyak yang belum diakomodir dalam peraturan daerah ini terutama tentang penyesuaian terhadap nilai pasar dan harga jual mineral bukan logam dan batuan. dalam rangka persiapan peralihan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan dari pusat daerah sesuai dengan amanat undang undang negara republik indonesia nomor tahun maka perlu adanya penyesuaian tarif pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan. berdasarkan pertimbangan tersebut atas, maka peraturan daerahanggal oktober tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten dharmasraya nomor tahun tentang pajak daerah nilai jual hasil produksi mineral bukan logam dan batuan mmm |ammensuasmnyonm|. kemana aaa apa serasa ema demam sampang oma nan same apa snap ape ear bsn man man ear emas sep gajsimasa cesar sejajar antar camat seo jamadaome sopan maa sampa ahtattatanasi see sejajar saja ameba aaaa aim mineral bukan logam dan batuan lain sesuai ikkemanprwwanenmanyamn bupati dharmasraya, ttd. adi gunawan pembuka tai iv.b: dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten dharmasraya dan bupati dharmasraya,. beberapa ketentuan dalamtiga) angka baru yakni angka 3a, angka 39a, angka 39b, dan angka 39c, sehingga ketentu3adharmasraytro masa39a. surat setoran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang selanjutnya disebut ssb39b. penelitian ssb adalah serangkaian kegiatan untuk mencocokkan data dalam ssb dengan data yang ada pada dprd, 39c. penelitian lapangan ssb adalah serangkaian kegiatan untuk mencocokkan data dalam ssb dengan keadaan lapangan |
provinsi jawa tengah peraturan daerah kabupaten kendal nomor tahun tentang perlindungan anak dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati kenddiberlakukanagar pelaksanaan kabupaten kendal dapat berjalan dengan efektif, maka perlu mengatur mengenai perlindungan anak sesuai dengan karakteristik dan kondisi masyarakat kabupaten kendpada berpedoman pada ketentuan perundang undangwali yang ditunjuk ternyata kemudian hari tidak cakapketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengasuhan anak diatur dalam peraturan bupatiputusan pengadilan tetap,yang diterbitkan oleh kepolisiandiatur dengan peraturan bupati. bab vtahun, menyelenggarakan pembebasan biaya pendidikan, i.menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan dan rehabilitasi sosial, j: i.melakukan upaya pencegahan terhadap adanya perkawinan usia dini, melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi, dan penguatan kapasitas keluarga: aa. pencegahan, pengurangan risiko: penanganan, dan sistem data dan informasi anak. bagian keduakepemilikanrmasuk kapasitas pelayanan terhadap anak penyandang cacat disabilitas.isiko sasaran pengurangan risebagaimana dimaksud dalam meliputi: pengurangan riisiko,dan memfasilitasi penyediaan sarana prasarana dan tenaga pendidik untuk sekolah inklusi. pengurangan riperlakuan salah dan penelantaran, anak yang menjadi korban pornografi, j . anak dengan hiv aidterdiri atas anak yang menjadi pengungsi, anak korban kerusuhan, cc. anak korban bencana alam: dan anak dalam situasi konflik senjata. penangan4perangkat daerah yang membidangi perlindungan anak (konsistensi)ketentuan mengenai tata cara penanganan dalam perlindungan anak diatur lebih lanjut dengan peraturan bupatipsikis atau mental, seksual dan penelantaran, anak korban perlakuan salah dan penelantaran, anak yang bekerja pada pekerjaan terburuk, anak korban eksploitasi seksual, pekerja rumah tangga anak didalam maupun diluar rumah tanggaabupaten layak anak bupatijangka waktu (lima) tahunan dan mekanisme kerja,sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh bupati. bab x2013luarga, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, lembaga pendidikan, f.lembaga organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, i.dunia usaha, dan j.media massa. bab xlindungan anakxixkabupaten, anggaran pendapatan dan belanja provinsi, anggaran pendapatan dan belanja negara, dan atau sumber lain yang sah. babxi ketentuan pidanax,rancangan peraturan daerah kabupaten kendal?imbulkanshelterbab asas, tujuan, dan sasarasaran yang hendak dicapai dalam penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada adalah terbitnya penyelenggaraan perlindungan anak. penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam dilakukan denganperlindungan anak sebagaimana dimaksud dalammendapatkan kartu identitas anak kia) yang diterbitkan oleh negararentan menjadi korban kekerasan dan anak yangtindak kekerasan dan atau tindak pidana lainnya berhak mendapatkan perlindungan hukum, bantuan pemulihan psikologi, dan bantuan lainnya. setiap anak yang menjadi pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum, rehabilitasi mental psikologi, dan atauuasa asuh dalam hal orang tua, melalaikan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam terhadap orang tua tersebutsalah satu orang tua, saudara kandung, dandalam halpadapadatuanya untuk membiayai hidup anaknya, dan batas waktu pencabutanagama dengan |
sik&inaaprovinsi kalimantan selatan tahun anggaran terdiri atas: pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. apbd provinsi kalimantan selatan tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada berjumlah dengan rincian sebagai berikut: pendapatan daerah rp5. belanja daerah rp5. surplus defisit rp100. pembiayaan daerah penerimaan rn100. pengeluaran rp00, pembiayaan netto rp100. sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan rp00, dipindai dengan cam scanner pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf,dipisahkan sebagaimana dima keduainline tujuanasal lain lain pendapatan daerah yang nah sebagaimana dimaksud dalam huruf direncanakan sebenar rpanoanany, (tujuh puluh tiga milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta delapan vatia tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atan: pendapatan hibah: bh, dana darurat: dan laduslain pendapatan menjualpa079,, dana darurat sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp0, (nol rupiah). lain , anggaran belanja daerah tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf: belanja barang dan jasa: cc., (atau triliun lima ratus empat puluh dua milyar seratus dua puluh lama juta tiga ratus dua puluh lima ribu enam ratus empat puluh rupiah), dipindai dengan cam scannerlima717. tujuh ratus tujuh belas milyar delapan ratus enam puluh satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu dua ratus tiga80. (delapan puluh milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus sembilan belas ribu dua ratus limayar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tiga ribu enam9. (seratus sembilan belas milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh satu ribu delapan ratus du02. (empat ratus dua milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu sembilyar empat ratus tiga puluh lima juta seratus tiga puluh duaanggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam huruf dusuranakan sebesar rp30. (lima puluh milyar rupiah), yang terdiri belanga tuak terduga, anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam huruf duwovanakan sebesar rp1. (satu triliun dua ratus tujuh gitar enam puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang tembi atas: hela bagi masih dan relkayja bantuan keuangan, belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp1. (satu triliun dua ratus tujuh milyar enam puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah). belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf (direncanakan sebesar rp0, (nol rupiah). anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam sal war huruf direncanakan sebesar rp100. seratus milyar rupiah), yang terdiri atas: penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf direncanakan sebesar rp100. (seratus milyar rupiah), yang terdiri atas: sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya: bh.a00. (seratus milyar rupiah),100. (seratus0. (seratusadipindai dengan cam scanner (md komedian darurat sebagaimana dimaksud pada meliputi: rerndlimantan selatan ini terdiri dan!!! dan aset lain lain: dipindai dengan cam scannerkalimantan selatbanjarmasin pada tanggal desember abad gubernur mantan selatan, labirin noor diundangkan banjarbaru pj. sekretaris daerah provinsi kalimantan selatan,ipindai dengan cam scanner |
bgs sadmakaman dengan rahmat tuhan yang maha esa wali kota balikpapan, menimbang bahwa balikpapan sebagai kota jasa, perdagangan, pendidikan dan pariwisata, serta pintu gerbang kalimantan timur dengan wilayah yang terbatas, serta pertumbuhan jumlah penduduk yang pesat, saat ini menghadapi masalah tanah untuk permakaman,makampermakamkepala dinas adalah kepala dinas yang salah satu tugas dan fungsinya melaksanakan pelayanan pemakaman jenazah. perpetak makam adalah percetakan tanah untuk memakamkan jenazah yang terletak tempat pemakamansetiap orang adalah orang perseorangan dan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukumkrematorium adalah tempat pembakaran jenazah dan atau kerangka jenazah.rmakaman umum perkembangan suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk dan kegiatannya, hal ini merupakan satu faktor yang mudah dicermati untuk melihat perkembangan suatu wilayah terutama pada wilayah perkotaan. meningkatnya pertumbuhan penduduk balikpapan merupakan salah satu faktor penyebab meningkatnya kebutuhan manusia, sehingga berbagai kompetisi aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhannya ternyata banyak menimbulkan dampak permasalahan yang sangat kompleks. salah satunya adalah permasalahan dalam perencanaan dan pemanfaatan ruang. tempat pemakaman umum tpu) adalah salah satu bentuk ruang terbuka hijau kota rth) yang belum efektif pemanfaatannya sebagai rth. tpu yang belum tertata dan masih banyaknya petak makam dengan perkerasan belum dapat mendukung tercapainya fungsi rth dalam memberikan pelayanan dan fungsi yang baik bagi masyarakat kota pada umumnya dan pengunjung tpu pada khususnya. untuk itu diperlukan suatu prinsip penataan yang dapat dijadikan arahan perencanaan tpu agar dapat digunakan sebagai rth kota. salah satu tujuan pembentukan rth wilayah perkotaan adalah untuk meningkatkan mutu lingkungan hidup yang nyaman, segar, indah, dan bersih, dan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan serta mendukung terciptanya keserasian lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat. salah satu bentuk layanan yang harus disediakan untuk masyarakat perkotaan adalah layanan pemakaman karena pemakaman merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi setiap masyarakat kota terutama kota balikpapan. untuk itu, dalam memenuhi kebutuhan tanah makam perlu diusahakan pemanfaatan lahan optimal mungkin. kematian merupakan salah satu mata rantai kehidupan yang tidak akan pernah terhenti, sehingga membutuhkan suatu konsep penataan yang dapat memberikan kontribusi dalam mengatasi masalah masalah yang ada pada pemakaman kota balikpapan. permakaman berkaitan dengan penyediaan lahan dimana saat ini pertumbuhan penduduk yang sangat cepat yang cenderung dengan meningkatnya akan suatu kebutuhan dalam pemakaman. kepadatan penduduk disuatu kawasan merupakan cerminan dari keterbatasan lahan yang terus menipis sedangkan pertumbuhan penduduk disuatu kawasan cenderung meningkat dari tahun tahun namun jumlah luasan lahan tidak akan bertambah, kecuali melalui reklamasi. kepadatan penduduk yang tinggi disuatu kawasan akan menyebabkan permasalahan penyediaan lahan pemakaman bagi penduduk yang meninggal, karena lahan pemakaman akan penuh jika tidak diimbangi dengan menyediakannya. tempat pemakaman umum tpu) merupakan salah satu elemen kota berupa hamparan lahan yang luas dan sangat potensial untuk dimanfaatkan sebagai tempat pemakaman dan dapat berfungsi untuk mendukung ruang terbuka hijau rth). tempat pemakaman umum tpu) merupakan kawasan yang sangat mendukung untuk fungsi taman kota yang semakin hari semakin langka. namun tpu merupakan jenis pemanfaatan lahan yang bersifat lulu locally unwanted land use) yaitu lahan yang berfungsi untuk kegiatan yang mutlak diperlukan namun tidak diinginkan keberadaanya. dalam hal ini tpu dihubungkan dengan hal hal yang bersifat gaib, mistis, angker dan lain sebagainya. padahal jika kawasan ini ditata dengan baik dan menarik maka kawasan tpu akan dapat berperan secara optimal dan dapat meningkatkan citra kawasan kota. selama ini tpu yang ada kota balikpapan hanya digunakan sebagai tempat pemakaman jenazah sehingga dianggap kurang bermanfaat bagi kegiatan kota lainnya. oleh karena itu perlu adanya suatu penataan tpu yang baik dengan mencakup standar pemakaman sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat perkotaan khususnya masyarakat kota balikpapan. untuk mendukung penduduk beserta kegiatannya, salah satu kebutuhan yang mendesak saat ini dan yang akan datang adalah pemanfaatan ruang bagi tempat pemakaman umum tpu) serta penamaannya yang masih belum memenuhi pemakaman yang baik dan belum memenuhi standar pemakaman yang ada, terutama wilayah perkotaan. permasalahan meningkatnya perkembangan penduduk, keterbatasan dan tingginya harga lahan serta semakin padatnya makam, menjadi faktor pendorong perlu adanya penataan ruang bagi tempat pemakaman umum tpu) sesuai kebutuhan dan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang kawasan perkotaan.ztempat pemakaman umum tpu) disediakan untuk melayani masyarakat yang akan memakamkan jenazah. pemanfaatannya diutamakan untuk kepentingan umum tanpa membedakan struktur sosial masyarakat atau lainnya. pengelolaan lokasi pemakaman yang baik merupakan suatu penghormatan bagi mereka yang sudah meninggal dunia termasuk keluarga kita yang sudah mendahului kita dan juga sekaligus sebagai tempat ziarah yang menarik bagi para peziarah, tempat pemakaman diwilayah kota balikpapan yang ada saat ini tersebar hampir disetiap sudut kota namun kondisinya sebagian tidak tertata dengan baik bahkan ada yang kesulitan didalam pengembangan atau perluasannya sehingga sebagian memakamkan jenazah keluarga sangat kesulitan, kota balikpapan sebagai kota jasa, perdagangan, pendidikan dan pariwisata serta pintu gerbang kalimantan timur dengan wilayah yang sangat terbatas serta pertumbuhan penduduk yang sangat pesat memerlukan suatu aturan pengelolaan dan penataan pemakaman yang lebih baik dan modern. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. sampai dengan cukup jelas. yang dimaksud dengan pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang diberikan kewenangan untuk menerbitkan izin operasional permakaman. danjenazah adalah jasad orang meninggal dunia secara medis. tempat penyimpanan abu jenazah adalah tempat yang dibangun lingkungan tpu krematorium yang dan dipergunakan untuk menyimpan abu jenazah setelah dilakukan peraturan (kremasi). rumah duka adalah tempat persemayaman jenazah sementara menunggu pelaksanaan permakaman dan atau peraturan jenazah (kremasi). usaha pelayanan permakaman adalah kegiatan atau usaha yang bergerak bidang pelayanan permakaman. bab usaha pelayanan permakaman bagian kesatu ruang lingkup usaha pelayanan permakaman meliputi: pengurusan jenazah, penyediaan tempat pemakaman, angkutan jenazah, pembuatan peti jenazah, perawatan jenazah, penyediaan rumah duka makam, pengakuan atau kremasi, dan tempat penyimpanan abu jenazah. usaha pelayanan permakaman sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh pemerintah daerah dan atau badan hukum yang memiliki izin operasional permakaman. pelayanan permakaman yang dilakukan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh dinas. ketentuan mengenai izin operasional permakaman sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan wali kota. izin operasional pelayanan permakaman sebagaimana dimaksud pada berlaku selama badan hukum masih aktif dengan ketentuan setiap (tiga) tahun wajib melakukan pendaftaran ulang kepada kepala dinas atau pejabat yang ditunjuk. persyaratan administrasi penerbitan izin operasional pelayanan permakaman sebagaimana dimaksud pada akan diatur lebih lanjut oleh kepala dinas setelah mendapat persetujuan wali kota. ketentuan mengenai usaha pemakaman sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan wali kota. bagian kedua tempat pemakaman setiap ahli waris dan atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah wajib memakamkanwarga masyarakat daerah yang meninggal dunia dalam luar wilayah kota balikpapan. warga masyarakat lainnya yang meninggal dunia wilayah kota balikpapan, pejabat negara, sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian ketiga krematorium dan tempat penyimpanan abu jenazah pembakaran jenazah dan atau kerangka jenazah dilakukan krematorium. pengelolaan krematorium sebagaimana dimaksud pada serta tempat penyimpanan abu jenazah dilaksanakan oleh dinas, serta dapat dilakukan oleh yayasan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. pemerintah daerahpada diatur dengan peraturan wali kota. bab iii perencanaan dan pengadaan kepala dinas menyusun rencana induk permakaman yang memuat kebutuhan lahan permakaman, lokasi permakaman, dan kebutuhan prasarana permakaman sebagai bagian dari rencana induk pembangunan daerah. rencana induk permakaman yang disusun oleh dinas sebagaimana dimaksud pada dengan persetujuan wali kota. wali kota dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah, menetapkan penutupan dan atau perubahan peruntukan tempat pemakaman. pengembang perumahan wajib menyediakan lahan pemakaman yang luasnya disesuaikan dengketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan lahan pemakaman sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan wali kota. bab penyelenggaraan permakaman bagian kesatu permakaman jenazah permakaman jenazah oleh ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan dilakukan dalam waktu kurang dari (dua puluh empat) jam setelah memperoleh surat pengantar dari ketua setempat yang selanjutnya berkoordinasi dengan petugas makam yang akan dituju. bagian kedua persyaratan administrasi penyelenggaraan permakaman setiap ahli waris yang akan memakamkan jenazah daerah wajib memenuhi persyaratan administrasi. ketentuan mengenai persyaratan administrasi penyelenggaraan permakaman sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan wali kota. dinas wajib mengurus dan melaksanakan permakaman bagi jenazah orang terlantar setelah berkoordinasi dengan instansi terkait atas beban biaya pemerintah daerah. bagian ketiga penundaan waktu pemakaman jenazah yang akan dimakamkan lebih dari (dua puluh empat) jam sesudah kematian, ahli waris wajib memperoleh izin penundaan waktu dari kelurahan. izin penundaan waktu pemakaman sebagaimana dimaksud pada diberikan paling lama (lima) hari terhitung sejak kematianstandar yang berlaku. bagian keempat pengangkutan dan pengawalan jenazah setiap orang atau ahli waris yang akan mengangkut jenazah tempat pemakaman dengan memakai kendaraan bermotor wajib menggunakan mobil jenazah. pengangkutan jenazah tempat pemakaman yang menggunakan iring iringan kendaraan bermotor wajib dilaporkan kepada petugas kepolisian setempat. bagian kelima pemindahan dan penggalian kerangka jenazah pemindahan kerangka jenazah dari satu tpu tpu lainnya dalam daerah atau daerah lain dapat dilakukan atas permintaan ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memindahkan jenazah. pemindahan kerangka jenazah sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan terhadap jenazah yang telah dimakamkan paling singkat (tiga) tahun, kecuali kerangka jenazah yang dimakamkan menggunakan peti harus mendapat surat keterangan dari kepala dinas setelah mendapatkan rekomendasi dari dinas kesehatan dan kepolisian. penggalian kerangka jenazah yangdapat dilaksanakan setelah mendapat surat keterangan dari kepala dinas. untuk mendapatkan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada pemohon menyampaikan permohonan penggalian kepada kepala dinas dengan melampirkan surat persetujuan dari ahli waris jenazah tersebut. ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pemindahan dan penggalian kerangka jenazah sebagaimana dimaksud dalam dan ditetapkan oleh kepala dinas dengan persetujuan wali kotaberkoordinasi dengan petugas tpu setempat. bab penggunaan tanah makam bagian kesatu penggunaan tanah makam setiap ahli waris yang telah menggunakan tanah makam wajib melaporkan penggunaan tanah makam kepada dinas. ahli waris wajib memakamkan jenazah keluarganya tpu. makam keluarga yang sudah ada sebelum peraturan daerah ini ditetapkan akan dilakukan pengaturan lebih lanjut oleh wali kota. makam yang dijadikan cagar budaya tidak boleh dipindahkan areal tpu. bagian kedua petak makam ukuran petak makam terdiri atas panjang maksimal (dua koma tiga meter) dan lebar maksimal (satu koma tiga meter) dengan kedalaman minimal (satu koma lima meter) dan jarak antar petak makam adalahcentimeter) (tiga puluh centimeter), dengan tebal bagian depan (sepuluh centimeter) dan bagian belakang (lima belas centimeter), dasar plakat dengan lebar masing masing (lima centimeter) bertuliskan nama blok dan petak makam, nama dan tanggal pemakaman orang yang meninggal. apabilawali kota dapat menetapkan permakaman massal. wali kota dapat menetapkan ukuran petak tanah makam selain sebagaimana dimaksud pada apabila dilakukan permakaman massal sebagaimana dimaksud pada petak tanah makam yang berada tpu yang dikelola oleh pemerintah daerah hanya diperuntukan bagipemanfaatan prasarana dan sarana perrmakaman yang dimiliki pemerintah daerah. ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemanfaatan prasarana dan sarana pelayanan permakaman sebagaimana dimaksud pada diatur secara teknis oleh dinas. bab vii data dan informasi permakaman dinas bertanggung jawab untukrrmakaman sebagai pusat data dan informasi permakaman. bab viii larangan dan tata tertib setiap orang dilarang: mendirikan bangunan yang bersifat permanen atas petak tanah perrmakaman, menggembala dan berternak tempat permakaman, bertempat tinggal tempat permakaman, dan atau melakukan perbuatan asusila tempat permakaman. setiap orang yang menggunakan prasarana dan sarana tempat permakaman wajib mematuhi tata tertib yang ditetapkan oleh dinas. bab kerjasama pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan pelayanan permakaman secara terpadu dengan pemerintah kabupaten kota yang berbatasan dengan daerah. kerjasama sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut denganpermakaman dilakukan oleh dinas. pembinaan perrmakaman, bimbingan dan atau penyuluhan, dan menyiapkan petunjuk teknis. ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada huruf diatur dengan peraturan wali kota. bagian kedua pengawasan dinas wajib melakukan pengawasan terhadap permakaman. hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada disampaikan dalam bentuk laporan kepada wali kota secara periodik atau sesuai dengan kebutuhahli warispenyidikan selain pejabat penyidik kepolisianwajib membuat berita acara yang terdiri atasberita acara sebagaimana dimaksud pada dikirimkan kepada pengadilan negeri dan temuannya disampaikan kepada penyidik polisi negara republik indonesibanyuasin, menimbang bahwa pajak mineral bukan logam dan batudan ketentuan peraturan daerah nomor tahun sebagaimana dimaksud dalam huruf mengenai besaran tarif,satu yaitu sehingga berbunyi sebagai berikutoleh perangkat daerah yang mengurusi bidang pengelolaan pajak daerah wilayah daerah tempat pengambilan mineral bukan logam dan batuan. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut tarif pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar (duzul bupati musi ampunan dodi reza alex noerdin diundangkan sedayu pada tanggal duita teerdasarkawal scanned. scanned cam scannememutuskan menetapk. bertambah (berkurang) jumlah pendapatan setelah t998525. perubahan scanned cam scanner pai belanja daerah semula bertambah (berkurang) jumlah belanja setelah rpo7162177849.scanned cam scanner dana perimbangan semula bertambah (berkurang)berkurang) jumlah dana). scanned cam scanner dana perimbangan sebagaimana dimaksud padanana4, semula hatscanned cam scanneratayta, jumlah belanja subsidi cc. belanja hibah semula bertambah (berkurang) jumlah belanja hibah setelah perubahan scanned cam scanner belanja bantuan sosial semula bertambah (berkurang) jumlah belanja bantuan sosialbelanja tidak terduga taniscanned cam scanner belanja barang dan jakanakberkurang) jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya lpa) setelah perubahan scanned cam scanner "hb.tar lah. scanned cam scanner. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah: dan .elas . scanned cam scanner pagustus bpi lahat, g32 lik ujang diundang lahat reda janggal agustus bln mo: ris daerah kabupaten lahat, nana parsyah, sem tana len daerah kabupaten lahat tahun nomor nomor register peraturan daerah kabupaten lahat scanned cam scanner |
han kementerian keuangan. penjualan. surat utang negara. valas. pasar perdana domestik. bookbuildingasar surat utang negara dalam negeri yang dalam, aktif, likuid, dan untuk melaksanakan diversifikasi instrumen surat utang negara serta untuk memperluas basis investor, perlu mengembangkan instrumen surat utang negara dengan menerbitkan surat utang negara dalam valuta asing pasar perdana domestik dengan cara bookbuilding, bahwa untukdomestik dengan cara bookbuilding, dipandang perlu menyusu. bab ketentuan umum dalam peraturan menteri ini,awaran dan penjualan surat utang negara dalam valuta asing wilayah indonesia untuk pertama kali dengan cara bookbuilding. pasar sekunder domestik adalah kegiatan perdagangan surat utang negara dalam valuta asing wilayah indonesia yang telah dijual pasar perdana domestik. pihak adalah orang perseorangan warga negara indonesia, dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan atau bertempat kedudukan wilayah republik indonesia. bookbuilding adalah kegiatan penjualan surat utang negara dalam valuta asing pasar perdana domestibank atau perusahaan efek yang ditetapkan oleh kuasa pengguna anggaran melalui proses pengadaan jasa agen penjual untuk melaksanakan penjualan surat utang negara dalam valuta asing pasar perdana domestikejabat pembuat komitmen, adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan jasa agen penjual. panitiaanitia pengadaan,. dokumen penawaran pengadaan jasa agen penjual dalam rangka penjualan surat utang negara valuta asing pasar perdana domestik, yang selanjutnya disebut dokumen penawaran, adalah dokumen yang disampaikan oleh calon agen penjual yang terdiri dari dokumen adminstrasi, teknis, dan kualifikasipasar perdana domestik oleh calonpasar perdana domestik pasar perdana domestik. setel men adalah penyelesaian transaksi surat utang negara yang terdiri dari setelan dana dan setelan kepemilikagen penjual penjualan surat utang negara dalam valuta asing pasar perdana domestik dilakukan melalui agen penjual. agen penjual sebagaimana dimaksud pada ditunjuk melalui pengadaan jasa agen penjual. untuk dapat ditetapkan sebagai agen penjual, calon agen penjual harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: bank atau perusahaan efek yang melaksanakan perdagangan minimum dari total volume perdagangan surat utang negara seri benchmark dalam mata uang rupiah pasar sekunder domestik, selama (tiga) bulan terakhir terhitung pada saat akhir bulan sebelum tanggal pengumuman pengadaan jasa agen penjual: memiliki jaringan pemasaran yang luas, cc. memiliki rencana kerja, strategi, dan metodologi penjualan surat utang negara dalam valuta asing melalui bookbuilding: dandalam valuta asing.penetapan calon agen penjual ditetapdua) agen penjualpenetapan calon agen penjual:dalam hal jumlah dokumen penawaran sebagaimana dimaksud dalam huruf yang diterima oleh panitia pengadaan kurang dari (tigtigdubab iiidomestik. dalam rangka penjualan surat utang negara dalam valuta asing pasar perdana domestik diperlukan dokumen memorandum informasi. memorandum informasi sebagaimana dimaksud pada paling kurang memuat: struktur surat utang negara yang ditawarkan, tata cara pelaksanaan pemesanan pembelian, dan metode penjatahan. dalam rangka penjualan surat utang negara dalam valuta asing pasar perdana domestik, pemerintah bersama agen penjual dapat melakukan temu investordomestiksurat utang negara dalam valuta asing pasar perdana domestikpasar perdana domestiksurat utang negara dalam valuta asing pasar perdana domestik diumumkan kepada publik setelah penetapan hasil penjualan. pengumuman hasil penjualan surat utang negara dalam valuta asing pasar perdana domestik kepada publik sebagaimana dimaksud pada paling kurang meliputi: nilai nominal, seri surat utang negarapasar perdana domestik dilakukan paling lambat (lima) hari kerja setelah penetapan hasil penjualan surat utang negara dalam valuta asing mekanisme mengenai teknis pelaksanaan setelan sebagaimana dimaksud pada mengikuti ketentuan yang ditetapkan bank indonesia. bab pencatatan hasil penjualan seluruh hasil penjualan surat utang negara dalam valuta asing pasar perdana domestikdomestik, merupakan beban serta crude palm oil cpo) dan produk turunannya, bahwa berdasarkan pertimbangan usulan menteri energi dan sumber daya mineral melalui surat nomor: mem.b tanggal februari perihalgenai pengenaan bea keluar terhadap produk batuan yang telah dilakukan proses pengolahan, perlu melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan pengenaan bea keluar terhadap produk marmer dan granit yang telah dilakukan pengolahan: cc.penyampaian masukan mengenai tarif bea keluar atas ekspor rbd palm klein dalam kemasan bermerek kg, perlu melakukan penyempurnaan terhadap uraian barang berupa kelapa sawit, crude palm oil cpo), dan produk turunannya yang dikenakan bea keluar,usulanmenjadikan indonesia sebagai penentu harga komoditi crude palm oil cpo) pasar internasional dan meningkatkan peranan kelembagaan bursa komoditi indonesia,bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nama sumber harga referensi untuk penetapan bea keluar atas barang ekspor berupa biji kakao dari new york board trade bot) menjadi intercontinental exchange ice), perlu melakukan penyempurnaan terhadap sumber harga referensi untuk penetapan tarif bea keluar atas biji kakao: bahwa sehubungan dengan perlunya penambahan pos tarif untuk barang ekspor berupa kulit yang dikenakan bea keluar, perlu melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan pengenaan bea keluar terhadap kulitdiubah dan menambahkan (satu) yakni sehingga danmengubah lampiran lampiran iii, dantarif bea keluar sebagaimana tercantum dalam lampiran lampiran ii, dan lampiran iiin, aas kemenkeu. impor barang dan bahan. komponen. produk elektronika2. (dua belas miliar delapan ratus empat puluh limamer high impact dalam bentuk butiran polystyrene ps) high impact dalam bentuk selain butiran polystyrene ps) acrylonitrile dalam bentuk butiran butadiena sirene abs) polypropylene sheet jenis kopolimer dalam lembaran polyvinyl chloride mengandung bahan pvc) sheet plastisitas tidak kurang dari polyvinyl chloride mengandung bahan pvc) sheet plastisitas pvf tpt tpe film tebal mm, lebar ethylene vinyl acetate tebal mm, eva) sheet lebar plastic grille speaker grille termasuk uraian barang spesifikgr m?dikelantang dan berat gr kain tenunan polos mengandung kapas dikelantang dan berat gr85y6, tidak dikelantang dan berat gr m? kain tenunan staple sintetik poliester 85y0kurang dari tidak dikelantang atau dikelantang85y6dari serat staple sintetik,termasuk uraian barang spesifikasi dalam pos tarif kain tenunan polos lainnya dari serat staple sintetikplastik, selain plastik dari jenis poliuretan dan pvc speaker cloth kain rajutan atau kaitan lainnya, dari wol atau bulu hewan halus abituren untuk speaker dalam bentuk lembaran low iron temporer n5nnn unnnnunnnnnn glass hot rolled steel sheet tebal mm, coil lebar tebal mm, lebar cold rolled steel sheet tebal mm, coil lebar tebal mm, lebar tebal mm, lebar termasuk uraian barang spesifikasi dalam pos tarif tebal mm, lebar tebal mm, lebar galvanized steel sheet tebal tidak melebihi coil tebal tidak melebihi tebal melebihi pre coated color metal tebal mm, lebar pcm), vinyl coated metal vcm) pre coated color metal tebal mm, lebar pcm), vinyl coated metal vcm) metal mesh material performed metal mesh, tidak dilapisi atau tidak disepuh screw dari besi atau baja dari besi atau baja pinned copper foil tebal mm, lebar transformator toroidal power transformer, untuk loudspeaker, tidak lebih dari single board mp3 mp3 player module without module radio receiver single board mp3 mp3 player module with radio module receiver junction box untuk panel modul s.d. copper wire kawat gulung dari tembaga dilas enamel dengan ukuran diameter termasuk uraian barang spesifikasi dalam pos tarif cable digunakan untuk telekomunikasi, dalam gulungan dengan voltase evaluation perangkat sistem yang bekerja sam. babi ketentuan umumnandatanganwww jdih kemenkeu.go.idintah membayar kontribusi pajak rokok untuk mendukung jaminan kesehatan yang selanjutnya disebut spm kontribusi pajak rokok adalah dokumen yang diterbitkan oleh ppm untuk penyetoran penerimaan potongan pajak rokok rekening bpjs kesehatan. pemerintah daerah wajib mendukung penyelenggaraan program jaminan kesehatan. dukungan penyelenggaraan program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan melalui kontribusi penerimaan yang bersumber dari pajak rokok bagian hak masing masing daerah provinsi kabupaten kota. kontribusi pajak rokok sebagaimana dimaksud paca ditetapkan sebesar (tujuh puluh lima persen) dari (lima puluh persen) atau ekuivalen sebesar (tiga puluh tujuh koma lima persen) realisasi penerimaan yang bersumber dari pajak rokok masing masing provinsi kabupaten kota. bab perencanaan dan penganggaran kontribusi daerah pemerintah daerah merencanakan dan menganggarkan kontribusi untuk mendukung program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun. penyusunan perencanaan dan penganggaran kontribusi sebagaimana dimaksud pada dikoordinasikan dengan bpjs kesehatan. all sela ala besaran anggaran kontribusi sebagaimana dimaksud pada memperhitungkan jaminan kesehatan daerah yang diintegrasikan dalam program jaminan kesehatan yang diselenggarakan bpjs kesehatan. rencana dan anggaran kontribusi masing masing daerahpajak rokok, dan rencana anggaran jaminan kesehatan daerah yang diintegrasikkesepakatan sebagaimana dimaksud pada ditandatangani oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk dengan pejabat bpjs kesehatan. berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada gubernur. berita acara kesepakatan dari daerah provinsi dan daerah kabupaten kota dalam satu provinsi sebagaimana dimaksud dalam dikompilasi oleh pemerintah provinsimpilasi berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ditandatangani oleh gubernur atau pejabat yang ditunjuk dengan pejabat bpjs kesehatan. pemerintah provinsi menyampaikan kompilasi berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada secara tertulis kepada menteri keuangan c.g. direktur jenderal perimbangan keuangan paling lambat pada tanggal maret setiap tahun. kompilasi sebagaimana dimaksud pada dapat disampaikan secara elektronik dan diikuti dengan penyampaian dokumen fisik. mekanisme pemotongan penerimaan pajak rokok untuk disetorkan rekening bpjs kesehatan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:sebesar (tiga puluh tujuh koma lima persen) atau lebih, tidak dilakukan pemotongan pajak rokok,kurang dari (tiga puluh tujuh koma lima persen), pemotongan pajak rokok dilakukan sebesar selisih kurang dari (tiga puluh tujuh koma lima persen), atau apabila pemerintah provinsi tidak menyampaikan kompilasi berita acara kesepakatan dikenakan pemotongan pajak rokok sebesar (tiga puluh tujuh koma lima persen). bab iii penyetoran potongan pajak rokok bagian kesatu pejabat perbendaharaan menteri keuangan selaku bendahara umum negara merupakan atas pemotongan dan penyetoran hasil pemotongwww jdih.kemenkeu.go.id menteri keuangan menunjuk direktur pendapatan dan kapasitas keuangan daerah, yang sekaligus merupakan kpa pemungutbagian kedua penerbitan spm kontribusi pajak rokok berdasarkan pemotongan sesuai dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam kpa mencantumkan besaran potongan penerimaan pajak rokok secara proporsional dengan realisasi penerimaan pajak rokok dalam skp pr. berdasarkan skp pr, ppm menerbitkan spm kontribusi pajak rokok. bab rekonsiliasi dan pelaporan pemotongan penerimaan pajak rokok sebagaimana dimaksud dalam diberitahukan oleh kpa kepada provinsi yang bersangkutan dan bpjs kesehatan sebagai dasar penghitungan bagi hasil kepada kabupaten kota dan bukti penerimaan pajak rokok. berdasarkan pemberitahuan dari kpa sebagaimana dimaksud pada pemerintah provinsi kabupaten kota melakukan rekonsiliasi pelaksanaan program jaminan kesehatan dengrekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada terdapat selisih kurang anggaran jaminan kesehatan daerah yang terintegrasi dengan bpjs kesehatan, atas selisih tersebut diperhitungkan dalam berita acara kesepakatan tahun berikutnya. bab ketentuan lain lain pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, terhadap pemotongan pajak rokok untuk mendukung program jaminan kesehatan tahun berlaku ketentuan sebagai berikut: pemotongan pajak rokok sesuai dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam diberlakukan mulai periode penyetoran triwulan ketiga, pemotongan pajak rokok sebagaimana dimaksud dalam huruf selain memperhitungkan jaminan kesehatan daerah yang terintegrasi dengan bpjs kesehatan termasuk memperhitungkan jaminan kesehatan daerah yang belum terintegrasi sampai dengan desember besaran pemotongan pajak rokok untuk triwulan ketiga sebesar (tiga puluh tujuh koma lima persen) dari realisasi penyetoran pajak rokok, dalam hal terdapat selisih kurang jaminan kesehatan daerah, selisih tersebut diperhitungkan pada saat pemotongan triwulan keempat, dan potongan pajak rokok untuk triwulan keempat dilakukan dengan memperhitungkan selisih sebagaimana dimaksud dalam huruf dan dilakukan setelah kompilasi berita acara kesepakatan dibuat sesuai dengan format sebagaimana diatur dalam peraturan menteri ininovember. www jdih kemenkes ygo.id ketentuan penyetoran pajak rokok rekening kas umum daerah dilaksanakan berdasark'atas peraturan menteri keuangan nomor pmk. tentang tata cara pemungutan dan penyetoran pajak rokok setelah memperhitungkan pemotongan pajak rokok yangkemenkegmi antrian rerun bir0umumformat berita acara kesepakatan berita acaraanon) nomor ena) nomorjaminan kesehatan penerimaan keterangan provinsi kab pajak rokok dengan bpjs kesehatan lebih sama kota rp) anggaran wajib kurang dari (a) (b) (c) (d) bnamnaa rp. rp. panannnnennnn. go.idpetunjuk pengisian diisi tanggal pada saat dilaksanakannya rekonsiliasi, termasuk dalam hal terdapat selisih kurang tahun sebelumnya daerah sebesar dari rencana penerimaan pajak rokok pada tahun bersangkutan diisi lebih sama kurang daribupati walikota atau nama jabatan yang ditunjuk oleh gubernur bupati walikotaformat kompilasi berita acara kesepakatan kompilasi berita acara kesepakatan kontribusi daerah untuk mendukung program jaminan kesehatan pemerintah provinsi il) nomor inna) berdasarkan berita acara kesepakatan yang disampaikan oleh pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota wilayah kami, berikut: jaminan kesehatan rencana daerah yang terintegrasi penerimaan selisih provinsi kab dengan bpjs kesehatan pajak rokok kurang kota wajib rp) anggaran rp) rp) fo) tahun . dari (c) (d) (e) (e) (d) senenanannnn go) rp. rp. oni anakan serasa pesek senakaataan dst serasa. senasananaa. roses prp see rincian berita acara kesepakatan provinsi kabupaten kota tersaji dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kompilasi berita acara kesepakatan ini. kepala bpjs kesehatan kantor cabang . materai materai rp6. rp6. wuwjdih.semen&.go.id petunjuk pengisian keterangan diisi nama provinsi diisi jumlah rencana penerimaan pajak rokok pada tahun bersangkutankewajiban pemenuhan anggaran jaminan kesehatan bersangkutan diisi jumlah selisih kurang antara wajib dengan anggaranatau namajabatan yang ditunjuk oleh gubernur diisi nama kantor cabang bpjs kesehatan format rekonsiliasi rekonsiliasirana) nomor: efek nomor: .ejaminan kesehatan rencana penerimaan daerah yang provinsi pajak rokok rp) terintegrasi dengan selisih kab kota tahun . bpjs kesehatan lebih kurang anggaran realisasi anggaran realisasi . rp. rp. rp. rp. rpuntuk diperhitungkan dalam berita acara kesepakatan tahun berikutnya. . demikian berita acara rekonsiliasikmr are petunjuk pengisian keterangan diisi nama kantor cabang bpjs kesehatan diisi nama provinsi kabupaten kota diisi nomor perbuatan provinsi kabupaten kota diisi nama hari pada saat dilaksanakannya rekonsiliasi diisi tanggal pada saat dilaksanakannya rekonsiliasi:tahun periode rencana penerimaan pajak rokok diisi nama provinsi kabupaten kota diisi jumlah rencana penerimaan pajak rokok pada tahun bersangkutan bersangkutan dengan bpjs kesehatan pada tahun bersangkutan diisiselisih lebih kurang antara jumlah realisasi penerimaan pajak rokok pada tahun bersangkutan dengantunjuk oleh gubernur bupati walikota diisi nama kantor cabang bpjs kesehatanagent rian. biro umum naga arif bintaro yuwono nip 1971091219970310015mat "ne |
peraturan menteri keuangan pmk. page peraturan menteri keuangan republik indonesiatelah ditetapkan besarnya tarif bea masuk dari negara negara asean: bahwa berdasarkan article butir trade good asean framework agreement for the integration priority sectorasean free trade area cepat aft) yang mencakup dalam priority integration sectors pis) mulai tanggal januari cc. bahwa berdasarkan the roadmap for the integration asean (ria), ditentukan bahwa terhadap (delapan puluhhapusstarif bea masuk atas barang impor dariadalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran peraturan menteri keuangan ini. dalam hal tarif bea masuk yang berlakuyang berlaku umum. &id peraturan menteri keuangan pmk. page pengenaan tarif sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut diberlakukan berdasarkan asas timbal balik pib):dan form lembar asli dan lembar ketiga wajib disampaikan oleh importir pada saat pengajuan pibri mulyani indrawi &id maupun penempatan langsung (private placement),secara langsung oleh pemerintah atau melalui panel:belum mengatur penjualan. surat berharga syariah negara dalam valuta asing pasar perdana internasional dengan cara penempatan langsung (private placement) melalui pan.yang selanjutnya disebut private placement text pmk. per. htm peraturan menteri keuangan nomorkonsultan hukum adalah pihak yang ditunjuk oleh kuasa pengguna anggaran republik indonesia" judul bab diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: "bab pelaksana penerbitan dan penjualan sbs" text pmk. per. htm peraturan menteri keuangan nomor diantara dan disisipkan (empat) yakni dan sehingga berbunyi sebagai berikut: (l)pada huruf dilakukan melalui agen penjual yang ditunjuk dari panelapat dilakukan: secara langsung oleh pemerintah, atau melalui anggota panel. anggota panel sebagaimana dimaksud pada huruf dapat mengajukan penawaran pembelian sbs dalam valuta asing pasar perdana internasional dengan cara private placement, baik dengan penunjukan sebagai agen penjual atau tanpa penunjukan sebagai agen penjual. dalam hal, seluruh anggota panel ditunjuk sebagai agen penjual oleh kuasa pengguna anggarantentang penerbitan dan penjualan sbs" judul bab iii diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: "bab iii persiapan penerbitan dan penjualan sbs" peraturan menteri keuangan nomor ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: dalam rangka penerbitan dan penjualan sbs dalam valuta asing pasar perdana internasional, direktur jenderal pengelolaan utang selaku kuasa pengguna anggaran menunjuk panel dan konsultan hukum." ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: penunjukan anggota panelanggota panel oleh kuasa pengguna anggaran. direktur jenderal pengelolaan utang selaku" diantara dan disisipkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: (l) penunjuk, pemilihan calon konsultan hukumkonsultan hukum oleh kuasa pengguna text pmk. per. htm peraturan menteri keuangan nomor anggaran." penunjukan konsultan hukum sebagaimana dimaksud pada (l)konsultan hukum." ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: untuk dapat ditunjuk menjadi anggota panel dan konsultan hukum sebagaimana dimaksud dalam calon anggota panel dan calon konsultan hukum harus: menyampaikan proposal kepada panitia seleksi, memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan oleh panitia seleksi: dan tulus seleksi oleh panitia seleksi. kriteria dan persyaratan calon anggota pane,." diantara dan disisipkan (dua) yakni dan sehingga berbunyi sebagai berikut: agen penjual dalam rangka penjualan sbs dengan cara text pmk. per. htm peraturan menteri keuangan nomor bookbuilding sebagaimana dimaksud dalam untuk pertama kali setiap tahunnya, ditunjuk dari beberapa anggota panel yang menduduki peringkat teratas dari hasil seleksi anggota panel. penunjukan agen penjual dalam rangka penjualan sbs dengan cara bookbuilding untuk penerbitan selanjutnya dalam tahun anggaran yang sam oleh kuasa pengguna anggaran. penunjukan agen penjual sebagaimana dimaksud pada huruf dan dalamagen penjual.menteri selaku pengguna anggaran atau direktur jenderal pengelolaan utang selaku kuasa pengguna anggaran."peraturan menteri keuangan nomortanaman pangan yang berkualitas dan untuk membantu para petani agar dapat membeli benih padi non hibrida, jagung komposit, jagung hibrida, dan kedelai dengan harga yang terjangkau, perlu diberikan subsidi bagi benih padi non hibrida, jagung komposit, jagung hibrida, dan kedelai bersertifikat, bahwa dalam anggaran pendapatan dan belanja negara telah dianggarkbahwa dalam rangka pelaksanaan penyaluran subsidi benih padi non hibrida, jagung komposit, jagung hibrida, dan kedelai bersertifikatext pmk.o2 per. htm peraturan menterpertanian negara pertani) menjadi perusahaan perseroan pertanisang hyang seri),keputusan menteri pertanian nomor pts tp. tentang penunjukan pertani persero) sebagai produsen dan penyalur benih pertanian tanaman pangan,. bab ketentuan umum dalam peraturan menteri keuangan ini yang dimaksud dengan: text pmk.o2 per. htm peraturan menteri keuangan produsen benih adalah perusahaan badan usaha milik negara bumn) yang memproduksi benih padi non hibrida, jagung komposit, jagung hibrida dan kedelai bersertifikat, sebagaimana ditetapkan oleh menteri pertanian. harga pokok penjualan, yang selanjutnya disingkat hpp,, tidak termasuk profit margin dalam (satu) periode usaha, sebagaimana ditetapkan oleh menteri pertanian. harga penyerahan, yang selanjutnya disingkat hp, adalah harga jual benih rata rata dalam (satu) tahun tingkat penyalur sebagaimana ditetapkan oleh menteri pertanian. subsidi benih adalah selisih antara hpp dengan yang meliputi benih padi non hibrida, jagung komposit, jagung hibrida dan kedelai bersertifikat. profit margin adalah keuntungan yang diberikan pemerintah kepada bumn karena telah menyalurkan menjual benih bersubsidi sebagaimana ditetapkan oleh menteri pertanian. benih padi non hibrida, jagung komposit, jagung hibrida, dan kedelai bersertifikat adalah benih padi non hibrida, jagung komposit, jagung hibrida, dan kedelai bersertifikat kelas benih sebar extension seed es) dari varietas unggul nasional sesuai deskripsi varietas yang telah disahkan oleh menteri pertanian. produsen pelayanan pemanfaatan air adalah perusahaan badan usaha milik negara bumn) yangyang sebagian dimanfaatkanalam hal ini perum jasa tirta ii. iuran pemanfaatan air adalah iuran yang dibayarkan oleh produsen benih kepada produsen pelayanan pemanfaatan air sehubungan dengan pemanfaatan air yang dikelola oleh produsen pelayanan pemanfaatan airengan tarif sebagaimana ditetapkan oleh menteri pekerjaan umum. bab subsidi benih dan profit margin (l) terhadap semua benih padi non hibrida, jagung komposit, jagung hibrida, dan kedelai bersertifikat yang disalurkan oleh produsen benih, yang telah disertifikasi oleh balai pengawasan dan sertifikasi benih bps) dan atau produsen yang telah mendapatkan sertifikasi sistem manajemen mutu dari lembaga sertifikasi sistem mutu benih tanaman pangan dan hortikultura ssm tph) kementerian pertanian diberikan subsidi benih dan profit margin. text pmk.o2 per. htm peraturan menteri keuangan benih padi non hibrida, jagung komposit, jagung hibrida, dan kedelai bersertifikat yang dimaksud dalam dikemas dalam kantong bertuliskan benih bersubsidi. besaran subsidi benih sebagaimana dimaksud pada dihitung dari selisih antara hpp rp kg) dikurangi rp kg) dikalikan volume penyaluran benih kg) masing masing jenis komoditi benih. besaran profit margin sebagaimana dimaksud pada dihitung dari tarif profit margin rp kg) dikalikan volume penyaluran benih kg) masing masing jenis komoditi benih. bab iii tata cara penyediaan dana, pembayaran dan pertanggungjawaban subsidi benih dan profit margin dana untuk keperluan subsidi benih dan profit margin dialokasikan dalam apbn. dalam rangka pelaksanaan anggaran subsidi benihnihnih. (l) direktur jenderal tanaman pangan kementerian pertanian selaku kpa text pmk.o2 per. htm peraturan menteri keuangsubsidi benihbenihtembusan berita acara serah terima benih bersertifikat yang ditandatangani oleh pihak produsen benih dan pihak pemasaran, rekapitulasi dan tembusan sertifikat hasil uji yang dikeluarkan oleh bps dan unit produksi yang telah mendapatkan sertifikat sertifikasi sistem manajemen mutu dari ssm tph kementerian pertanian, sebagai pernyataan bukti lulus hasil pengujian benih bersertifikat, rekapitulasi dan tembusan terhadap delivery order do), faktur, surat pengantar angkutan spa) sebagai bukti penyaluran yang bersangkutan dalam pelaksanaan penyaluran benih bersertifikat, dan rekapitulasi penyaluran benih bersubsidi yang disahkan oleh bps(l)benihtext pmk.o2 per. htm peraturan menteri keuanganbenih. (l) hasil verifikasi subsidi benihbenih yang ditandatangani oleh kpa atau ppk dan produsen benih selaku pihak yang diverifikasi. berita acara verifikasi subsidi benih sebagaimana dimaksud pada merupakan salah satu persyaratan pencairan dana subsidi benihtext pmk.o2 per. htm peraturan menteri keuangantur utama produsen benih menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi benih dan profit marginsubsidi benih dan profit marginsubsidi benih dan profit marginbab pembayaran final subsidi benih dan profit margin pembayaran final subsidi benih dalam (satu) tahun anggaran dilakukan setelah dilaksanakan audit atas perhitungan realisasi penyaluran subsidi benih dan profit margin oleh auditor independendireksi produsen benih: dan menteri pertanian. dalam hal terdapat selisih kurangsetoran sebagaimana dimaksud pada dicatat sebagai penerimaan pengembalian belanja. ketentuan mengenai pembayaran final profit margin dalam (satu) tahun anggaran, diatur sebagai berikut: pembayaran profit margin triwulan berdasarkan pada jumlah total kuantum penyaluran masing masing benih (padi non hibrida, jagung komposit, jagung hibrida, dan kedelai) dalam (satu) tahun anggaran yang telah diaudit dikalikan dengan tarif profit margin masing masing benih (padi non hibrida, jagung komposit, jagung hibrida, dan kedelai) dikurangi dengan jumlah kuantum penyaluran masing masing benih hingga triwulan iii dikalikan dengan tarif profit margin masing masing benihrendah dari hpp masing masing benih (padi non hibrida, jagung komposit, jagung hibrida, dan kedelai), akan diberikan tambahambahan sebesar (tiga puluh persen) dari profit margin yang telah ditetapkantinggi dari hpp masing masing benih (padi non hibrida, jagung komposit, jagung hibrida, dan text pmk.o2 per. htm peraturan menteri keuangan kedelai), akan dikenakan penguranggurangan sebesar (tiga puluh persen) dari profit margin yang telah ditetapkan. bab iuran pemanfaatan air (l) iuran atas pemanfaatan air produsen pelayanan pemanfaatan air yang digunakan oleh produsen benih untuk memproduksi benih unggul bersertifikat bagi petani pada areal kebun sendiri sukatani, dibayarkan setelah produsen benih menerima penggantian dana dari kementerian keuangan berdasarkan usulan kementerian pertanian. tarif pemanfaatan air produsen pelayanan pemanfaatan air yang digunakan oleh produsen benih sebagaimana dimaksud pada berdasar pada ketentuan tentang penetapan tarif biaya jasa pengelolaan sumber daya air untuk pengambilan dan pemanfaatan air baku bagi industri wilayah kerja produsen pemanfaatan air propinsi jawa barat sebagaimana ditetapkan oleh menteri pekerjaan umumiuran pemanfaatan air produsen pelayanan pemanfaatan air yang digunakan oleh produsen benih. bab kegiatan pembinaan dan pendampingan (l) alokasi dana untuk keperluan pos belanja subsidi benih termasuk untuk kegiatan pembinaan dan pendampingan, yang dalam pelaksanaannya berpedoman pada pedoman umum yang ditetapkan oleh menteri pertaniandana kegiatan pembinaan dan pendampingan subsidi benih. bab vii ketentuan peralihan untuk tahun anggaran hpp dan profit margin sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan oleh menteri badan usaha milik negara. text pmk.o2 per. htm peraturan menteri keuangan bab viii ketentuan penutup dalam rangka pelaksanaan subsidi benihdengan kewenangannya. peraturan menteri keuangan ini berlaku sepanjang dana subsidi benih padi non hibrida, jagung komposit, jagung hibrida, dan kedelai bersertifikat masih dianggarkan disediakan dalam apbn, jagung komposit, jagung hibrida, dan kedelai bersertifikat hasil produksi sang hyang seri persero) dan pertani persero)mantan. woo peraturan menteri keuangan |
aas kementerian keuangan. surat berharga syariah negara. penggunaan proyek. penyelenggaraan. peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor pmk.o8 tentang penggunaan proyektujuan penerbitan surat berharga syariah negara adalah untuk membiayai anggaran pendapatan dan belanja negara termasuk pembangunan proyek, bahwa dalam rangka optimalisasi dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan koordinasi antar unit lingkungan kementerian keuangan dalam mempersiapkan dan menggunakan proyek sebagai dasar penerbitan surat berharga syariah negara, perlu diatur kewenangan dan tanggung jawab antar unit organisasi lingkungan kementerian keuangan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kebijakan bidang penganggaran dan pengelolaan surat berharga syariah. bab ketentuan umum dalam peraturan menteri keuanganyek kegiatan yang selanjutnya disebut proyek adalah kegiatan yang merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh kementerian lembag. daftar proyek adalah daftar yang memuat data proyek tahun berjalan yang akan digunakan sebagai dasar penerbitan sbs. bab jenis dan persyaratan proyek yang dapat digunakan sebagai dasar penerbitan sbs proyek yang dapat digunakan sebagai dasar penerbitan sbs adalah proyek yang telah mendapat alokasi dalam apbn. proyek sebagaimana dimaksud pada merupakan proyek yang dibiayai melalui belanja modal rupiah murni. jenis proyek sebagaimana dimaksud pada meliputi: pembangunan, dan pengadaan. proyek sebagaimana dimaksud dalam dapat berupa: proyek yang akan dilaksanakan, atau proyek yang sedang dilaksanakan. proyek yang akannamun belum mulai dilaksanakan. proyek yang sedangdan sebagian telah dilaksanakan. penggunaan proyek sebagai dasar penerbitan sbs tidak menambah nilai bersih maksimal surat berharga negara yang diterbitkan oleh pemerintah sebagaimana telah disetujui oleh dewan perwakilan rakyat pada saat pengesahan apbn. proyek sebagaimana dimaksud dalam harus memenuhi persyaratan paling kurang: telah tercatat dalam daftar proyek, tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dan tidak sedang digunakan sebagai aset sbs. bab iii penyiapan proyek yang akan digunakan sebagai dasar penerbitan sbs direktur jenderal pengelolaan utang menyampaikan permintaan usulan daftar proyek yang dibutuhkan sebagai dasar penerbitan sbs kepada direktur jenderal anggaran setelah undang undang tentang apbn disahkan. daftar proyek sebagaimana dimaksud pada paling kurang mencantumkan: nama kementerian lembaga, jenis proyek, nilai proyek, dan lokasi proyek. direktorat jenderal anggaran bersama dengan direktorat jenderal pengelolaan utang melakukan identifikasi proyek dalam rangka penyusunan usulan daftar proyek yang akan dijadikan sebagai dasar penerbitan sbs. direktur jenderal anggaran menyampaikan usulan daftar proyek yang dapat dijadikan sebagai dasar penerbitan sbs kepada direktur jenderal pengelolaan utang sesuai dengan permintaan sebagaimana dimaksud dalam bab persetujuan proyek sebagai dasar penerbitan sbs direktur jenderal pengelolaan utang menyampaikan usulan daftar proyek kepada menteri untuk mendapatkan persetujuan penggunaan proyek sebagai dasar penerbitan sbs sesuai dengan kebutuhan penerbitan sbs, dengan tembusan kepada direktur jenderal anggaran. dalam hal menteri menyetujui usulan proyek yang tercantum dalam daftar proyek sebagaimana dimaksud pada direktur jenderal pengelolaan utang menyampaikan persetujuan menteri kepada direktur jenderal anggaran. direktur jenderal anggaran atas nama menteri menyampaikan pemberitahuan kepada kementerian lembaga yang proyeknya akan dijadikan sebagai dasar penerbitan sbs tentang rencana penggunaan proyek kementerian lembaga sebagai dasar penerbitan sbs. proyek yang akan digunakan sebagai dasar penerbitan sbs yang berasal dari rupiah murni sebagaimana dimaksud dalam harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dewan perwakilan rakyat. dalam rangka penggunaan proyek sebagai dasar penerbitan sbs, direktorat jenderal pengelolaan utang atau pihak lain yang ditunjuk dapat melakukan tinjauan terhadap aspek hukum atas proyek yang tercantum dalam daftar proyek. bab penetapan proyek sebagai dasar penerbitan sbs menteri menetapkan daftar proyek yang digunakan sebagai dasar penerbitan sbs yang antara lain meliputi nama kementerian lembaga, jenis, jumlah, dan lokasi proyek, dengan mencantumkan nilai keseluruhan proyek paling kurang sebesar nilai nominal sbs yang diterbitkan. penetapan menteri sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam keputusan menteri keuangan yang ditandatangani oleh direktur jenderal pengelolaan utang atas nama menteri, dengan salinan kepada direktur jenderal anggaran dan direktur jenderal kekayaan negara. penetapan proyek sebagai dasar penerbitan sbs sebagaimana dimaksud pada dilakukan pada setiap kali penerbitan sbs. direktur jenderal anggaran atas nama menteri menyampaikan pemberitahuan penetapan proyek sebagai dasar penerbitan sbs kepada kementerian lembaga yang proyeknya dijadikan sebagai dasar penerbitan sbs. direktur jenderal pengelolaan utang menyampaikan laporan penggunaan proyek yang telah ditetapkan sebagai dasar penerbitan sbs sebagaimana dimaksud dalam kepada menteri. bab pengelolaan proyek pengelolaan proyek yang dijadikan sebagai dasar penerbitan sbs dan telah selesai pengerjaannya, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. sampai dengan waktu jatuh tempo sbs, proyek yang dijadikan sebagai dasar penerbitan sbs tidak dapat: dipindahtangankan, dan atau dihapuskan. pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada huruf hanya dapat dilakukan karena alasan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang undangan. penghapusan sebagaimana dimaksud pada huruf hanya dapat dilakukan dalam hal terjadi kondisi kahar (force majeure) yang mengakibatkan rusaknya musnahnya proyek yang dijadikan sebagai dasar penerbitan sbs: bencana alam, kebakaran: banjir, pemogokan umum, perang (dinyatakan atau tidak dinyatakan), pemberontakan, revolusi, makar: huru hara, terorisme, dan wabah epidemicharus dilakukan pemindahtanganan dan atau penghapusan atas proyek yang sedang digunakan sebagai dasar penerbitan sbs sebagaimana dimaksud dalam dan harus dilakukan penggantian dengan proyek lainnya yang memenuhi persyaratan dan mempunyai nilai sekurang kurangnya sama dengan proyek yang dipindahtangankan dan atau dihapuskan. bab vii pelaporan, monitoring dan evaluasi dalam hal diperlukan menteri dapat meminta laporan perkembangan pelaksanaan proyek kepada kementerian lembaga. permintaan laporan sebagaimana dimaksud pada mencakup paling kurang: perkembangan pencapaian pelaksanaan fisik proyek, dan perkembangan realisasi penyerapan dana. (l) menteri dapat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan proyek yang dijadikan sebagai dasar penerbitan sbs. pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. direktur jenderal pengelolaan utang menyampaikan pemberitahuan kepada menteri mengenai berakhirnya masa penggunaan proyek sebagai dasar penerbitan sbs dengan tembusan kepada direktur jenderal anggaran dan direktur jenderal kekayaan negara pada saat sbs jatuh tempo. direktur jenderal anggaran atas nama menteri keuangan menyampaikan pemberitahuan mengenai berakhirnya masa penggunaan proyek sebagaimana dimaksud pada kepada kementerian lembaga yang proyeknya dijadikan sebagai dasar penerbitan sbsghentian penyidikan. tindak pidana. perpajakan. pencabutan.aa.rmintaan penghentian penyidikan tindak pidana bidangbab tata cara permintaan penghentian penyidikan oleh wajib pajak dalam rangka penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang undang kup,sebagaimana dimaksud pada dihampiri pernyataan tertulis yang berisi pengakuan bersalah dan bukti tertulis mengenai penyerahan jaminan pelunasan dalam bentuk crow account. besarnya jaminan pelunasan sebagaimana dimaksud pada adalahjumlah sanksi administrasi berupa denda sebesar (empat) kali jumlah kerugian pada pendapatan negara tersebut. jumlah pajak sebagaimana dimaksud pada dihitung berdasarkan berita acara pemeriksaan ahli yang dilakukan sebelum pengajuan permintaan penghentian penyidikan oleh menteri keuangan kepada jaksa agung. permohonan penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud pada diajungakuan bersalahgetahui kerugian pada pendapatan negarakerugian pada pendapatan negara beserta besarnya sanksi administrasi. bab iii pembuatan jaminan dalam bentuk crow account crow account sebagaimana dimaksud dalam dibuat berdasarkan perjanjian pengelolaan crow account antara wajib pajak dengan direktur jenderal pajak atau pejabat yang ditunjuk dan diketahui oleh bank pembuka crow account. bentuk dan isi perjanjian pengelolaan crow account sebagaimana dimaksud pada ditentukan sesuai kesepakatan kedua belah pihak. perjanjian pengelolaan crow account sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat: identitas para pihak dan bank pembuka crow account: waktu dan tempat perjanjian, cc. jumlah jaminan pelunasan, biaya crow account, prosedur pencairan jaminan, dan penyelesaian perselisihan. biaya yang timbul sehubungan dengan pembukaan dan pengelolaan crow account ditanggung oleh wajib pajak. penghasilan yang diterima dari crow account menjadi hak wajib pajak. bab tata cara permintaan penghentian penyidikan oleh menteri keuangan setelah menerima permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam menteri keuangan menyampaikan permintaan kepada direktur jenderal pajak untuk meneliti dan memberikan pendapat sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.: nomor pokok wajib pajak: cc. nama tersangka, kedudukan jabatan tersangka, masa pajak dan ataukerugian pada pendapatan negara sebagaimana dimaksud dalam jaminan pelunasan dalam bentuk crow account sebagaimana dimaksud dalam dan j . pendapat dari direktur jenderal pajak.. dalam hal menteri keuangan menyetujui permohonan wajib pajak, menteri keuangan segera menyampaikan pemberitahuan secara tertulisdalam hal menteri keuangan menolak permohonan wajib pajak, menteri keuangan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada wajib pajak melalui direktur jenderal pajak. setelah menerima surat setoran pajak sebagaimana dimaksud padaimaksud penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam keputusan dari jaksa agung atas permintaan menteri keuangan sebagaimana dimaksud pada disampaikan secara tertulis kepada menteri keuangan.keputusankeputusan dari jaksa agung dan dijadikan dasar bagi direktur jenderal pajak untuk mengembalikan jaminan pelunasan yang telah dicairkan sebagaimana dimaksud dalam sesuai dengan peraturan perundang undangan, dan proses penyidikan tindak pidana bidang perpajakan terhadap wajib pajak dilanjutkan sesuai dengan peraturan perundang undanganbagi jaksa agung untuk dapat menghentikan penyidikan dimulai sejak tanggal surat permintaan tersebut disampaikan. bab ketentuan peralihan dengan berlakunya peraturan menteri ini, terhadap permohonan atau permintaan penghentian penyidikan yang masih dalam proses penyelesaian sebelum berlakunya peraturan menteri ini, berlaku ketentuan sebagai berikut: terhadap permohonan penghentian penyidikan yang telah diajukan oleh wajib pajak kepada menteri keuangan berdasarkdan terhadap permohonan tersebut belum ditindaklanjuti dengan penyampaian permintaan penghentian penyidikan oleh menteri keuangan kepada jaksa agung, permohonan tersebut dikembalikan kepada wajib pajak dan dapat diajukan kembali sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan menteri ini, terhadap permintaan penghentian penyidikan yang telah disampaikan oleh menteri keuangan kepada jaksa agung, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksudea masuk. cukai. perwakilan negara asing. pembebasbarang perwakilan negara asing dan pejabatny, pemerintah republik indonesia telah mengesahk, cc. bahwa berdasarkan surat rekomendasi dari direktur jenderal protokol dan konsuler atas nama menteri luar negeri nomor fd asean inter parliamentary assembly apa) secretariat dapat ditetapkan menjadi organisasi internasional yang diperlakukan sebagai perwakilan diplomatik konsuler, serta mengusulkan untuk mencabut united nations transitional administration east timor unta) dari organisasi internasional yang diperlakukan sebagai perwakilan diplomatik konsuler karena telah berakhirnya tugas misi khusus indonesia,perlu mengubah asean association south east asia nations) secretary menjadi asean association south east asian nations) secretarilembaran negara republik indonesia tahun nomormengubah butir menghapus butir dan menambahkan (satu) butir menjadi butirdengan: peraturan menteri keuangan nomor pmk. dan peraturan menteri keuangan nomor pmk. sehingga lampiran berbunyi sebagai berikut: daftar nama organisasi internasional: asean association south east asian nations) secretariat asean foundation dihapus apa (asean inter parliamentary assembly) secretarii4 aas kemenkeu. impor. barang dan bahan. peralatan. telekomunikasibahan guna pembuatan peralatan telekomunikasiperalatan telekomunikasi. barang dan bahan untuk industri pembuatan peralatan telekomunikasperalatan telekomunikas7. (tujuh miliar seratus enam belaoleh industri pembuatan peralatan telekomunikasperalatan telekomunikasftar barang dan bahan guna pembuatan peralatan telekomunikasi yang mendapat bea masuk ditanggung pemerintah untuk tahun anggaran termasuk non ban puan spesifikasi dalam pos tarif katoda katoda dan bagian dari katoda, dari| tembaga dimurnikan, tidak ditempa inverter inverter system module input| voltage vdc output vac puresine wave kapasitas: kva, temp range: cah, tinggiah, tinggi dan termasuk non spesifikasi dalam pos tarifdan selain tinggi akumulator listrik dari jenis timbal| asam lainnya untuk keperluan telekomunikasi, selain dan kapasitas daya pengosongan isi ah, tinggi dan lvd contractor contractor, alat untuk proteksi| baterai, voltage input range: volt, contact capacity: ampere type: magnetic match, non matchtelah diatur mengenai mekanisme fasilitas pendanaan untuk bantuan teknis (project development fund), bahwa dalam rangka mendukung usaha mewujudkan ketahanan energi nasional dan menjamin ketersediaan bahan bakar minyak nasional serta mengurangi ketergantungan impor bahan bakar minyak, pemerintah perlu menyediakan fasilitas penyiapan proyek dan pendampingan transaksi, www .jdih.kemenkeu.go.id bahwa dalam rangka mendukung upaya percepatan pembangunan kilang minyak melalui kerjasama pemerintah dengan badan usaha kpu) serta melaksanakan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan negara menyediakan fasilitas penyiapan pembangunan kilang minyak dan atau pendampingan transaksi, bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan fasilitas pendanaan untuk bantuan teknis (project development fund) sebagaimana dimaksud pada huruf atas, perlu diatur mengenai fasilitas penyiapan proyek dan pendampingan transaksi dengan mekanisme penggantian biangingateberapa ketentuandiubah sebagai berikut: ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikutengitdan disiapkan sesuai dengan kebutuhan pjp untuk melaksanakan kegiata dilakukannya kajian awal pramudi kelayakan, dan pemutakhiran atas kelayakan dan kesiapankesepakatan induk dalam rangka penyediaan dperjanjian penugasan adalah perjanjihak dan kewajib dan perjanjian kerjasama penyediaan fasilitas, yang ditandatangani oleh direktur pengelolaan dukungan pemerintah dan pembiayaan infrastruktur, atau direktur utama dari badan usaha milik negara yang ditugaskan untuk melaksanakan fasilitas atau wakil yang sah dari lembaga internasional dengan wakil yang sah dari pjp. perjanjian kerjasama penyediaan fasilitas adalah perjanjian yang ditandatangani oleh direktur jenderal pengelolaan pembiayaan dan risiko dan wakil yang sah dari lembaga internasional dalam rangka kerjasama pelaksanaan fasilitas pada proyek kpu atassurat konfirmasi atas persetujuan perjanjian pelaksanaan fasilitas yang untuk selanjutnya disebut sebagai surat konfirmasi adalah surat persetujuan yang dikeluarkan olehatas ruang lingkup fasilitas dan biaya yang disepakati oleh pjp dan wakil yang sah dari lembaga internasional dalam perjanjian pelaksanaan fasilitas. penasehat transaksi adalah pihak pihak yang dapatatau lembaga yang bertugas untuk membantu pelaksanaan fasilitas. lembaga internasional adalah lembaga dan lembaga subsidiary nya yang dibentuk oleh lebih dari (satu) negara yang memiliki tugas dan fungsi sebagaimana tertera dalam anggaran dasar dan atas keberadaannya diakui oleh hukum internasional sebagai subyek hukum internasional surat yang berisi permohonan. mengenai penyediaan fasilitas yang diajukan oleh pjp kepada menteri keuangan. antara dan disisipkan (satu) yakni yang berbunyi sebagai berikut: dalam rangka mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas untuk melaksanakan fasilitas, menteri keuangan dalam hal ini direktur jenderal pengelolaan pembiayaan dan risiko dapat: memberikan penugasan khusus kepada badan usaha milik negara tertentu sesuai dengan peraturan perundang undangan untuk melaksanakan fasilitas, mengadakan kerjasama dengan lembaga internasional dalam rangka pelaksanaan fasilitas. www .jdih.kemenkeu.go.id ketentuan dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut: dihapus. penugasan khusus terhadap badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dilakukan berdasarkan surat keputusan penugasan yang diterbitkan oleh direktur jenderal pengelolaan pembiayaan dan risikodalam huruf (a) dan badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) mendapatkan kompensasi dan margin yang wajar sesuailanjut mengenai pembayaran kompensasi dan margin diatur dalam perjanjian penugasan. antara dan disisipkan (dua) yakni dan yang berbunyi sebagai berikut: kerjasama dengan lembaga internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dalam rangka penyediaan fasilitas padawww .jdih.kemenkeu.go.id dalam rangka kerjasama sebagaimana dimaksud pada lembaga internasional bertindak selaku pelaksana fasilitas dalam pelaksanaan fasilitas yang memiliki tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam dalam hal pelaksanaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada usulan permohonan fasilitas diajukan oleh pjp kepada menteri keuangan dengan memenuhi segala persyaratan mengenai permohonan sebagaimana diatur dalam serta melampirkan dokumen yang membuktikan adanya komunikasi dengan lembaga internasional. setelah permohonan fasilitas sebagaimana dimaksud pada diterima, menteri keuangan dalam hal ini direktur jenderal pengelolaan pembiayaan dan risiko melakukan verifikasi. berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada pjp dan menteri keuangan dalam hal ini direktur jenderal pengelolaan pembiayaan dan risiko menindaklanjuti dengan pembentukan kesepakatan induk. apabila berdasarkan hasil verifikasi terhadap usulan permohonan fasilitas sebagaimana dimaksud pada tidak disetujui, menteri keuangan dalam hal ini direktur jenderal pengelolaan pembiayaan dan risiko mengirimkan surat yang berisi hal hal yang perlu ditindaklanjuti oleh pjp. dalam hal kesepakatan induk sebagaimana dimaksud pada telah selesai disepakati, menteri keuangan dan lembaga internasional menindaklanjuti dengan pembentukan perjanjian kerjasama penyediaan fasilitas serta selanjutnya pjp dan lembaga internasional dapat membentuk perjanjian pelaksanaan fasilitas. penandatanganan perjanjian pelaksanaan fasilitas antara pjp dengan lembaga internasional dilakukan dalam hal surat konfirmasi daritelah didapatkan. surat konfirmasi sebagaimana dimaksud pada dikeluarkan berdasarkan surat permohonan persetujuan atas ruang lingkup fasilitas dan biaya biaya yang akan dilakukan penggantian yang diajukan oleh pjp dengan melampirkan konsep perjanjian pelaksanaan fasilitas. surat konfirmasi dan surat permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada dihembuskan kepada menteri keuangan. biaya biaya yang dapat dilakukan penggantian adalah biaya yang telah diatur dalam perjanjian pelaksanaan fasilitas yaitu biaya yang dibayarkan kepada lembaga internasional oleh pjp sesuai dengan perjanjian pelaksanaan fasilitas. pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada dibiayai dari dana penyiapan proyek, yang pembayarannya dapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut: pjp membayar terlebih dahulu biaya pelaksanaan fasilitas kepada lembaga internasional: dan pjp mendapatkan penggantian biaya (reimbursement) dari dana penyiapan proyek. ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada diatur dalam perjanjian kerjasama penyediaan fasilitas, yang memuat sekurang kurangnya ketentuan sebagai berikut: www .jdih.kemenkeu.go.id maksud dan tujuan serta ruang lingkup kerjasama fasilitas), tanggungjawab para pihak dalam pelaksanaan fasilitas: tata cara pelaksanaan fasilitas, hasil keluaran, indikator keberhasilan: dan tata cara pembayaran. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang energi dan sumber daya mineral ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran kpa) terkait dengan penggantian biaya sebagaimana dimaksud pada dan usulan alokasi penggantian biaya sebagaimana dimaksud pada diajukan oleh kpa sesuai dengan mekanisme anggaran berdasarkan peraturan perundang undangan dan besaran penggantian biaya diberikan maksimal sebesar jumlah yang disetujui dalam surat konfirmasi. ketentuan lebih lanjut mengenai penggantian biaya sebagaimana dimaksud pada diatur dalam kesepakatan induk dan perjanjian kerjasama penyediaan fasilitas. pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, terhadap proses pemberian fasilitas yang telah dilakukan dan dokumen yang telah diterbitkan sebelum berlakunya peraturan menteri ini dinyatakan tetap berlaku dan. kepala bagian t.u. kementerian arif bintaro yuwono sh, telah diatur penetapan tarif bea masuk atas barang impor dalam rangka mendukung pelaksanaan persetujuan pembentukan kawasan perdagangan bebas asean australia selandia baru, bahwa dalam rangka menindaklanjuti usulan perubah sebagaimana disampaikan melalui surat menteri perdagangan nomor m dag sd tanggal mei perlu melakukan perubahan ketentuan mengenai tarif bea masuk produk gula mentah sebagaimana dimaksud dalam huruf www .jdih.kemenkeu,: mengingat. tarif bea masuk produk gula mentah dengan pos tarif dsata han t.u. kementerian pro sanam waris binpabtarif bea masuk dalam rangka asean australia new zealand free trade area shri basi uraian barang description goods re) ojo lololwjalala jaw gula tebu atau gula bit dan sukrosa murni cane becek sugar and chemical pure sunrise, kimiawi, dalam bentuk padat. solid form. gula kasar tidak mengandung tambahan bahan raw sugar not containing added flavouring perasa atau pewarna coloring matter gula bit beet sugar gula tebu yang dirinci pada catatan subbox cane sugar specified subholding note s5. pada bab ini this chapter gula tebu lainnya other cane sugar s5.00y0 menteri keuangan republik indonesia, ttd. sri mulyani indrawi pat sesuai dengan aslinya dia biro umum tea kepala bagian t.u. kementerian birohukum era arif bintaro senperlu meninjau kembali pengaturan mengenai kebijakan akuntansi terkait keseluruhan transaksi barang milik negara yang berasal dari kontraktor kontrak kerja sama berupa materialwuwjdih.kemenkeu.datengubah lampirawanan umum )! arif bintara yuwono l nip 00xyang berasal dari kkk jurnal pencatatan bmn yang berasal dari kkk pada buku besar akrual: uraian aset tetap aset lainnya xxx pendapatan perolehan aset uraian aset tetap aset lainnya naa xxx uraian akumulasi penyusutan transfer keluar beban pelepasan aset xxxx aset tetap aset lainnya xxx akumulasi penyusutan aset xxx tetap aset lainnya uraian diterima dari entitas lain pendapatan pemindahtanganan xxxx bmn pada buku besar kas: diterima dari entitas lain xxxx pendapatan pemindahtanganan xxxx bmn jurnal tukar menukar aset(lama) aset tetap aset lainnya (lama) xxxx akumulasi penyusutan aset xxx tetap aset lainnya (baru) pendapatan tukar menukar xxxx bmn jurnal hibah bmn yang berasal dari kkk pada buku besar akrual: beban pelepasan aset xxx akumulasi penyusutan aset xxxx tetap aset lainnya aset tetap aset lainnyakhusus untuk barang milik negara berupa material persediaan terdapat penambahan pencatatan transaksi sebagai berikut: adjustment,pane jurnal untuk koreksi kurang ekuitas xxxx aset lainnya xxxxuraian aset lainnya xxxx pendapatan non operasional xxxx(issued) dari gudang. dalam hal return usage tahun anggaran berjalan, maka selisihnya diasumsikan sebagai return yang berasal dari usage tahun sebelumnya, dengan jurnal sebagai berikut: peta ekuitas xxx sedangkan untuk return tahun berjalan jurnalnya seperti berikut: uraian dalam hal return usage maka diasumsikan bahwa return berasal dari usage tahun berjalan, dengan jurnal sebagai berikut: uraian beban non operasional lainnya xxxx transfer in, yaitu penambahan material persediaan yang diperoleh dari kegiatan transfer antar kkk uraian beban non operasional lainnya xxxx mata write off, yaitu pengurangan material persediaan yang telah mendapat persetujuan penghabusbukuan pada buku besar akrual diterima dari entitas lain pendapatan pemindahtanganan xxxx bmn uraian beban pelepasan aset aset lainnya xxxx pada buku besar kas uraian diterima dari entitas lain xxxx pendapatan pemindahtanganan xxxx bmn dalam hal write off dilakukan dengan dimusnah. sem ena ovum arif bintang yuo nip . tambahan dbh sda migas sebagaimana dimaksud pada adalah sebesar rp612. (enam ratus dua belas miliar lima ratus empat puluh dua juta tiga ratus delapan puluh du295. (dua ratus sembilan puluh lima miliar sembilan ratus tujuh puluh juta tiga ratus dua puluh16. (tiga ratus enam belas miliar lima ratus tujuh puluh dua juta lima puluh tig(l)dinggantisipasi dampak peningkatan harga pangan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap pembebanan tarif bea masuk atas barang impor berupa produk pangan dan bahan pangan, bahan baku pakan ternak, dan pupuk: m ind tanggal januari perihal usul peninjauan kembali penetapan tarif bea masuk biji gandum dan bahan baku pakan ternak: surat menteri perdagangan nomor: t m dag sd tanggal januari perihal penyesuaian terhadap tarif bea masuk atas impor beberapa produk pangan dan bahan pangan, surat menteri perindustrian nomor: m ind tanggal januari perihal usul penurunan tarif bea masuk bahan baku pupuk,angan dan bahan pangan, bahan baku pakan ternak, dan pupuk tertentumaksud pada angka akan dievaluasi dua bulan sebelum jangka waktu berlakunya berakhirkas? peraturan menteri keuangan nomor ypm koheading uraian barang description goods bea masuk sub heading import duty| lain lain other lain lain other mesin mesin i..ding uraian barang description goods bea masuki sub heading import duty pa|j2309. i prefix, suplemen makanan atau tambahan makanan prefixes, feed supplements feed additives i lain lain, mengandung daging other, containing meat i lain lain other belerang, hasil sublimasi atau endapan, sulphur, sublime precipitated, colloidal| mutu makanan food grade | lain lain other sulfat, alum: peroksosulfat (persulfat).i|din uraian barang description goods bea masuk sub heading import duty garam dan hidroksida amonium kuarterner, quaternary ammonium salts and hydroxide,i lestin, mempunyai rumus kimia tertentu lecithins, whether not chemical maupun tidak defined | lain lain other senyawa organ belerang:i levorfanol inn) dan garamnya levorphanol inn) and its salts |iiibea masuk heading uraian barang description goods sub heading import duty men mineral chemical fertilizer, phosphate. superfosfat superphosphates i mutu makanan ternak feed grade i lain lain other lain lain other pupuk fosfat divaksinasi calcined phosphate fertilizer i packagesimas sub heading specified included rennet dan konsentrasinya rennet and concentrated thereof lain lain other menteri keuangan republik indonesia, agus d.w. martowarddjo lampiran peraturan menteri keuangan nomor pmk0. heading uraian barang description goods des masuk sub heading import duty arei lain lain other lain lain other mesin mesin |.,|ordobea masuk heading uraian barang description goods sub heading import duty beo ags kr) | lain lain, mengandung daging other, containing meat lain lain other belerang, hasil sublimasi atau endapan, sulphur, sublime precipitated: collide!mutu makanan food grade lain lain other sulfat, alum: peroksosulfat (persulfat)heading uraian barang description goods manan sub heading import duty too ge maan.| lestin, mempunyai rumus kimia tertentu lecithins, whether not chemical maupun tidak defined ( lain lain other senyawa organ belerang.| levorfanol inn) dan garamnya levorphanol inn) and its salts fheading uraian barang description goods bea masuk sub heading import duty pemizer, phosphate superfosfat superphosphates mutu makanan ternak feed grade ( lain lain other lain lain other pupuk fosfat divaksinasi calcined phosphate fertilizer lain lain other pupuk mineral atau kimia, mengandung kaliumkk)orin packages ogea sub heading ee' lain lain other menteri keuangan republik indonesia, agus d.w. martowarddijo |
las badan layanan umum. universitasnasional melalui surat nomor: a.a3 ku tanggal maret telah mengajukan: bahwasebagaimana dimaksud dalam terdiri dari: tarif pendaftaran mahasiswa baru, tarif registrasi, tarif basic study skill: tarif pembinaan kemahasiswaan, tarif matrikulasi, tarif sumbangan pembinaan pendidikan, tarif biaya operasional pendidikan, tarif sumbangan pelaksanaan program pendidikan, tarif praktikum, tarif kuliah kerja nyata: tarif wisuda, tarif legalised:, tarif asrama untuk mahasiswa: tarif rusunawa untuk mahasiswa, tarif tiket masuk kolam renang: p . tarif penggunaan fasilitas auditorium dalam rangka menunjang tri dharma perguruan tinggi, tarif penggunaan ruangan tempat untuk menunjang pelayanan mahasiswa, dan tarif dana pengembangan programana pengembangan program sebagaimana dimaksud dalam hurufsetelah mendapatkan persetujuan dari menteri pendidikan dan kebudayaan. penetapan tarif dana pengembangan program sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan universitas hasanuddin pada kementerian pendidikan dan kebudayaan, dan mengacu padaperjanjian kontrak kerja samapada ditetapkan berdasarkan perjanjipengguna jasa. rektor universitas hasanuddin pada kementerian pendidikan dan kebudayaan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kerjasama disertai dengan ringkasan kontrak kerjasama dengan pihak pengguna jaslain. rektor universitas hasanuddin pada kementerian pendidikan dan kebudayaan wajib menyampaikan copy dokumen kontrak kerja sama dengan pihak lain kepada menteri pendidikan dan kebudayaan dan kepada menteri keuangan. kso sebagaimana dimaksud pada tidak termasuk kso pemanfaatan asetlayanan rumah sakit pendidikan dan rumah sakit gigi dan mulut untuk menunjang kegiatan layanan bidang pendidikan, kesehatan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, berdasarkan pada ketentuan yang berlaku. tarif layanan rumah sakit pendidikan dan rumah sakit gigi dan mulutdengan mengacu pada aspek: kontinuitas dan pengembangan layanan: daya beli masyarakat:terhadapdapat diberikan tarif layanan sebesar (nol persen) dari tarif sumbangan pembinaan pendidikan. pemberian tarif layanpendidikan dan kebudayaan.yang dapat diberikan tarif layanan sebesar (nol persenmenteri keuangan telah menetap, bahwa peraturan menteri keuangan nomor pmk. sebagaimana dimaksud dalam huruf belum memuat pengaturan penyelesaian piutang negara yang bersumber dari penerusan pinjaman luar negeri dan atau rekening dana investasi pada badan hukum selain badan usaha milik negaralesaian piutang negara, perlu mengaturtidak hanya pada badan usaha milik negara perseroan terbatas, namun juga mencakup badan hukummemutuskan:an bagian kedua tujuan peraturan menteri ini bertujuan untuk mengoptimalkan penyelesaian pengembalper semester. kualitas piutang negara sebagaimana dimaksud pada digolongkan dalam: lancar: kurang lancar,peraturan perundang undangan. bumn perseroan bhl dengan tingkat kualitas macet harus mengajukan penyelesaian piutang negara. bumn perseroan bhl dengan tingkat kualitashuruf meliputi: tunggakan bunga dan biaya administrasi lainnya sampai dengan dan atau bunga dan biaya administrasi lainnypmn, dan atau penghapusanmenteri, bunga biaya administrasi, denda:perubahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan antara lain dengan: perubahan tingkat bunga, dan perubahan mata uang. perubahan tingkat bunga sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat dilakukan dengan ketentuan: untuk perjanjian penerusan pinjamainjaman rekening dana investasi rdi) dan perjanjian penerusan pinjamaapatmenteri. pengenaan tingkat suku bunga pinjaman mengikuti dan atau perubahan persyaratan. optimalisasi penyelesaian piutang negara melalui pmn dibuktikan dengan uji tuntas. penghapusan sean atau pmn, yang dibuktikan dengan uji tuntas. optimalisasi penyelesaian piutang negara melalui penghapusan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan:tingkat elektabilitas macet.mak(l) dan dendarups) menteri bumn pembina rapat anggota sesuai format rpk bumn perseroan bhl,tuntas aspek keuangan yang dilakukan oleh konsultan independen, dan hasil uji tuntas aspek hukum yang dilakukan oleh konsultan hukum. analisis terhadap permohonan penyelesaian piutang negara pada bumn perseroan bhl, dan cc. struktur permodalan bumn perseroan bhl. analisis terhadap kemampuan membayarsebagaimana dimaksud dalam tidak memiliki prospek usaha, terhadap bumn persero bhl tersebut dapat dilakukan pengurusan oleh pun. dalam hal bumn perseroan bhl tidak mengajukan permohonan penyelesaian piutang negara atau tidak melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam dan direktorat jenderal melakukan analisis terhadap hasil audit untuk tujuan tertentu.menghasilkan kesepakatan, direktur jenderal memberikan rekomendasi kepada menteri, atau tidak menghasilkan kesepakatan, dilakukan pengurusan piutang negara oleh pun. menteri dapat membentuk tim yang terdiri dari unsur kementerian keuangan dan kementerian. dalam hal menteri menyetujui rekomendasi optimalisasi penyelesaian piutang negara,dan macet, bumn perseroan bhl dapat kembali mengajukan permohonan penyelesaian piutang negara. bumn perseroan bhl sebagaimana dimaksud pada mengajukan permohonan penyelesaian piutang negara sebagaimana diatur dalam dan bab perubahan perjanjian segala perubahan perjanjian akibat optimalisasi penyelesaian piutang negara dituangkan dalam perubahan perjanjian papan dan atau perubahan perjanjian pinjaman rdi. perubahan perjanjian papan dan atau perubahan perjanjian pinjaman rdi ditandatangani oleh direktur direktur utamapembina, rap dokumen yang dipersamakan tahun anggaran berjalan rups rapat pembahasan bersama rpb) pembina rapat anggota tahunanpaling lambat diterima (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal laporan hasil audit diterbitkan: laporan evaluasi kinerja perusahaan paling lambat diterima (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal laporan dibuat, cc. rka dan laporan pelaksanaan rpk bumn perseroan bhl paling lambat diterimapaling lambat diterima (tiga puluh) hari kalender setelah ditetapkan. bab evaluasi dan pemantauan (l) direktur jenderal atau pejabat yang ditunjuk dapatups rpb keuanganyak (dua puluh empat juta rupiah). bab viiinamun belum memenuhi dokumen persyaratan secara lengkap dan benar, harus melengkapi dan benar, diselesaikan sesuai peraturan menteri ini. bumn perseroan bhl yang telah berstatus macet pada saat berlakunya peraturan menteri iniberlakunya peraturan menteri inihampir (satu) berkas hal permohonan restrukturisasi pinjamanpenyertaan modal negara, dan atau penghapusan) dengan dasar pertimbangan pengajuan restrukturisasi .encana kerja dan anggaran perusahaan rap)encana perbaikan kinerja rpk) yang telah dibahas dan disetujui rups menteri bumn rapat pembina rapat anggota, surat pernyataan direksi dan komisaris bumn perseroan terbatas ketua pengurus dan pembina tentang komitmen untuk melaksanakan rpk bumn perseroan terbatas badan hukum lainnya., tembusan menteri bumn"tab t.u. kementerian gia rto ,rencana perbaikan kinerja (rpk) bumn perseroan terbatas badan hukum lainnya . dalam rangka penyelesaian piutang negara babi pendahuluan latar belakang mulai tahun . bumn perseroan terbatas badan hukum lainnya . menandatangani perjanjian penerusan pinjaman luar negeri perjanjian pinjaman rekening dana investasi rdi) yang digunakan untuk pembangunan proyek modal kerja bumn perseroan terbatas badan hukum lainnya . namun dalam perjalanannya hingga saat ini bumn perseroan terbatas badan hukum lainnyaterbatas badan hukum lainnya. yang dituangkan dalam dokumen rencana perbaikan kinerja rpk). dengan penyusunan rpk ini dimaksudkan dapat memberikan gambaran kondisi bumn perseroan terbatas badan hukum lainnya . dan rencana tindakan yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja bumn perseroan terbatas badan hukum lainnyaterbatas badan hukum lainnya . adalah sebagai berikut: peraturan menteri keuangan nom eeesneah tentang tata cara optimalisasi, rencana kerja dan anggaran perusahaan rap) dokumen sejenis tahun permohonan, rencana jangka panjang tahun .:nakanaanaanaa aan aspek administrasi manajemen) dalam aspek administrasi, pembahasan akan difokuskan pada kajian terhadap: mabasnaran bahan nana nana gan aspek keuangan dalam aspek keuangan, pembahasan akan difokuskan pada kajian terhadap: anaknnnaan aan bab perkembangan kinerja gambaran kondisi bumn perseroan terbatas badan hukum lainnyaterbatas badan hukum lainnyad artterbatas badan hukum lainnyaterbatas badan hukum lainnya . memiliki beberapa pinjaman yang berasal dari perjanjian penerusan pinjaman luar negeri perjanjian pinjaman rdi sebanyak . buah dengan rincian sebagai berikut jumlah jenis pinjaman sumber pinjaman plafon penarikan ppp rdi ppp rdi ppp rdi aspek manajemen selama (tiga) tahun terakhir bumn perseroan terbatas badan hukum lainnya . mengalami masalah bidang manajemen, antara lain sebagai berikut: masalah masalah atas dikarenakan faktor faktor berikut: enannsenan nenek nana man nan nenek anna nan nge dana nan anna nan ana anna banaterbatas badan hukum lainnya. (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut: tahun tahun tahun tahun uraian in in in 1j in) saldo kas minimum rp) free cash flow rp) jangka waktu penagihan piutang (hari| perputaran persediaan (bulan! rasio kas terhadap utang yang jatuh tempe (tahun| compound annual growth rate sop fa. sustainable growth rate (kali) bita rp) net profit margin selkepala) (m (n in li in) jumlah pendapatan penjualan pendapatan non operasional oo biaya langsung (di luar biaya skema bisa sumber |o. biaya pengolahan oe| je. biaya transmisi distribusi o ) | oo biaya administrasi (di luar biaya iampdantenaman "oo biaya bunga pinjaman biaya penyusutan rugi laba non operasi o|oo kar. rugi laba bersih bara saldo kas akhir tahun o|ooo deposito bane jumlah piutang usaha net oo oo io jumlah aktiva tetap o o o| loo yoo jumlah aktvalailma jumlah utang lancar laatangsantamo panjang jatuh tempo jatuh tempo jumlah utang jatuh tempo tahun sama menes bunga utang denda: ja. pokok pinjaman bunga jumlah utang jangka panjang poo jumlah kewajiban lintasan oo jumlah modal dan cadangan arus kas alam banegabemato lol kas, bank, dan deposito operasi jeresaaa investasi gee, pendanaan uraian tahun tahun tahun tahun (dalam ribu rupiah| in in in 1l) in) saldo kas akhir berupa kas,terbatas badan hukum lainnya . saat ini adalah aspek operasional aspek administrasi terbatas badan hukum lainnya . saat ini adalah: aspek operasional aspek administrasi manajemen) cc. aspek keuanganterbatas badan hukum lainnya dalam persaingan usaha (dapat dilengkapi grafik)manajemen) aspek keuangan pendapatan penjual2biaya operasional pada tahun (ntlrp.untuk periode (lima) tahun depan adalah sebagai berikut: uraian tahun tahun tahun tahun (at1) (nt2) (at.) in# saldo kas minimum rpi free cash flow rp) jangka waktu penagihan piutang (hari) (in # (n in .| m5) can yang jatuh tempo (tahun| ere slo rate sal beer uut net profit margin poo poo lo0000 pra kadi) penyajian disesuaikan dengan jenis industri sai compound annual growth rate berdasarkan pendapatan lelakidalam ribu rupiah) (n #1j in (m4. in # laba rugi jumlah pendapatan penjualan pendapatan non operasional pal penyusutan) la, biaya sumber |b. biaya pengolahan biaya transmisi distribusi sem biaya bunga dan penyusutan| biaya bunga pinjaman biaya penyusutan rugi laba non operasional pajak rugiftaba besi neraca sado kas akhir tahun jumlah piutang usaha net jumlah aktiva tetap yoo jumlah aktiva lainlain oo yoo "e| jumlah utanglancarh dessert panjang jatuh tempo bagian utang bunga pinjaman uraian tahun tahun tahun tahun (dalam ribu rupiah) int2)j (m4. int see tahun berjalan pokok ) o1|ov yoo bunga ko. jasa bank utang denda: pokok pinjaman hb. bunga ti | jumlah utang jangka panjang jumlah modal dan cadangan io. jarusras meera setara kas, bank, dan deposito janopeaa aaaaaa dari operasi penerimaan pengeluaran kas dari investasi dari pendanaan ena setara kas, bank, dan depositoterbatas badan hukum lainnya . sampai dengan cut off dateoma (ri (oran uraian pinjaman pinjaman seteru jumlah kewajiban utang pokok administrasi bunga masa tenggang masa blank too denda utang poem denda bunga biaya komitmen denda biaya komitmen human(y pembayaran ama oo|oo administrasi bunga masa tenggang jasa bank denda utang pokok denda bunga biaya komitmen denda biaya komitmen poo rumah2) non tunggakan utang pokok administrasi bunga masa tenggang jasa bank denda utang pokok biaya komitmen yoo denda biaya komitmen aman persentase pembayaran (tidak termasuk biaya komitmen dan denda pnaananan banana paras pan komitmen| selengkapnya mengenai perhitungan pinjaman bumn perseroan terbatas badan hukum lainnya . dapat dilihat pada lampiran hasil rekonsiliasi. laa bab rencana tindak perbaikan kinerja bumn perseroan badan hukum lainnya . rencana tindak perbaikan kinerja bumn perseroan terbatas badan hukum lainnyaa ann nan yan nun ann tentara nadan hukum lainnya sebesar rp. apbn . sumber pendanaan lainnya rp. bab vii rencana tindak perbaikan kinerja bumn perseroan badan hukum lainnya (selama masa restrukturisasi) rencana tindak bumn perseroan terbatas badan hukum lainnyaterbatas badan hukum lainnya sebesar rp. apbn . sumber pendanaan lainnya rp. bab viii usulan penyelesaian piutang negara bumn perseroan badan hukum lainnya . berdasarkan gambaran kondisi keuangan bumn perseroan terbatas badan hukum lainnya . tersebut diatas, maka bumn perseroan terbatas badan hukum lainnyautang pinjaman nomor: . semula tingkat bunga biaya administrasi sebesar . per tahun menjadi . per tahun pinjaman nomor: . semula tingkat bunga biaya administrasi sebesar . per tahun menjadi . per tahun dan seterusnya penyertaan modal negara pinjaman nomor: . piutang negara yang dikonversikan menjadi penyertaan modal negara sebesar rp. pinjaman nomor: . piutang negara yang dikonversikan menjadi penyertaan modal negara sebesar rp. dan seterusnya penghapusan., dihapuskan sebesar rp.sebesar ., dihapusk proyeksi keuangan dengan restrukturisasi pinjaman penjadwalan kembali pinjamanldo6, rata rata return equity sebesar . dan rata rata blowback ratio sebesar . yo: rata rata bita sebesar t.u. kementerian gia nip lampiran iiilampiran hal komitmen atas pelaksanaan rpk bumn perseroan terbatas badan hukum lainnyterbatas badan hukum lainnyaterbatas badan hukum lainnya, direksi bumn perseroan terbatas badan hukum lainnyaterbatas badan hukum lainnya . yang tertuang dalam rencana perbaikan kinerja rpk) bumn perseroan terbatas badan hukum lainnya ee.etuatirto nip lampiran peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor pmk.0kementerian bumn rapat umum pemegang saham (rups)encana perbaikan kinerja perusahaan bumn ., dengan ini kami menyatakan jumlah kewajiban yang bersumber dari perjanjian penerusan pinjaman luar negeri perjanjian pinjaman rdi pada bumn . akan dianggarkan dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan rap)key performance indicator) yang dituangkan dalam kontrak manajemen bumn . pernyataan dukungan penyelesaian dan dukungan kelanjutan usaha bumn naan demikian kami sampaikan, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. a.n. menteri badan usaha milik negara kuasa rupsp, i t.u, kementerian errortata cara analisis prospek usaha dan kemampuan membayar kembali bumn perseroan badan hukum lainnyaterbatas badan hukum lainnyaterbatasterbatasterbatas dalam persaingan usaha analisis posisi bumn perseroan terbatassebagaimana pada lampiran iv.terbatas badan hukum lainnya, diharapkan dapat terlihat prospek usaha bumn perseroan terbatas badan hukum lainnya masa datang. analisis kemampuan membayar bumn perseroan terbatas badan hukum lainnyaterbatas badan hukum lainnyaadan hukum lainnyaeknik pemilihanmonmengurangi tingkat suku bunga, sehingga kewajiban pokok dan monapabila perusahaan tidak dapat memenuhi skema ini maka akan dilakukan penyelesaian melalui konversi kewajiban pokok menjadi penyertaan modal negara pmn). konversi pmn kewajiban pokok seluruhnya dikonversi menjadi pmn, dan kewajiban monmonmonmonokok. tabel yang dijadikan acuan adalah: tahun tahun tahun tahun uraian nan in# (nt2) intl int) saldo kas minimum rp| free cash flow rp) jangka waktu penagihan piutang (hari perputaran persediaan (bulan! rasio kas terhadap utang yang jatuh tempo tahun| compound annual growth rate sop sustainable growth rate (kali pes fit tahun tambun tahun tahun ng. uraian in 1i| m4 ln. debit eur sao der (kal: penyajian disesuaikan dengan jenis industri lai compound annual growth rate berdasarkan pendapatan xxx wajib bagi induk perusahaan (holding companyitb kepala bagian t.u. kementerian biru umum gabtetapkan jenis jenis barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar, bahwa dalam rangka mendukung program hilirisasi produk mineral hasil pengolahan dalam negeri, menteri energi dan sumber daya mineral melalui surat nomor: mem.b tanggal januari menyampaikan usulan kepada menteri keuangan untuk menetapkan kembali barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar, cc.onon sos"cc.www .jdih.kemenkeu.go.idbidin tementengotnom untuk harga referensi lebih dari usd900. (sembilan.fl.j .ewwidin kemenkewcoidkawin moment tarif bea keluar atas produk campuran sebagaimana dimaksud dalanurusan pemerintahan bidang perdagangan. www .jdih.kemenkeu.tanggal januariatas (empat) tahap sebagai berikut: tahaptahap iii: tingkat kemajuan fisik pembangunan lebih dari (lima puluh persen) sampai dengan 75y6 (tujuh puluh lima persen) dari total pembangunan, tahap iv: tingkat kemajuan fisik pembangunan lebih dari (tujuh puluh limaeni moment sontanggal januarimoment harga ekspor sebagaimana dimaksud pada (l) huruf ditetapkan oleh direktur jenderal bea dan cukai atas nama menteri keuangan sesuai hpe. jenis barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan besaran tarif bea keluar sebagaimana tercantum dalam: lampiran huruf sebagaimana dimaksud dalam lampiran huruf sebagaimana dimaksud dalam dan cc. lampiran huruf sebagaimana dimaksud dalam dan danberlaku sejak tanggal peraturan menteri ini diundangkan sampai dengan tanggal februari terhitung mulai tanggal maret jenis barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan besaran tarif bea keluar produk berupa: kulit dan kayu sebagaimana dimaksud dalam adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf biji kakao sebagaimana dimaksud dalam dan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf wwiaihkemenkewsoid kelapa sawit, crude palm oil cpo), dan produk turunannya sebagaimana dimaksud dalam dan dan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf produk campuran yang berasal dari crude palm oil cpo) dan produk turunannya sebagaimana dimaksud dalam adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf produk hasil pengolahan mineral logam sebagaimana dimaksud dalam adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf dan sebagaimana dimaksud dalam adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf dan fl. produk mineral logam dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalamn kemenkeu.co, bagian naa rumpun ym, seorang arifbintarto yuwono nip19710912199703 loo(2dihm04 penampang mm2 s d mm2 khusus untuk kayu gergajian dari jenis ex. m407uraian dalam wm pos tarif kolom kolom kolom kolom biji kakao www .jdih.kemenkeu.) termasuk uraian dalam pos tarif kolom koladai mungkin oil cake) dan residu padat koinnya dari buah sawit dan emd sawi cangkang kernel sawit dalam bentuk ari ih, pabrik mesh . |. crude palm oil cpo) crude palm kernel cpyo) crude palm klein crude pam steril (io femtemamesaoma asmamso see crude pan kernel starin palm fatty acid distilat pad) pai kernel fatty acid distilat kran) c1. skt fatty acid dari crude pan crude palm were oil, dan atau fraksi mentahnya dengan kandungan asam lemak bebas split palm fatty acid dist bate safad) dengan kandungan asam lemak bebas split palm kernel fatty acid disita sikap) geng, napas x3823. toy jdih.kemenkeu.go.id tarif bea keluar (us$ mt) termasuk uraian dalam pos tarif kolom kolom kolom kolom kolom kolom kok kolom kolom kolom kok kolom rbd palm klein sojenmmeaa lasso|o eea aaeetaeneae jpsntesoa osmosis ajamntssam ema rbd palm klein dalam kemasan bermerk dandikemas dengan berat netto 425kg b ho ono ono ha | biodiesel dari minyak sawit dengan kandungan metil ester ko) ks) ks) ks) lebih dari volume www .jdih.kemenkeu.go.idexnex.ano konsentrat besi (hemat, magnetit) dengan kadar dan saat kana no aini ino ex2601. konsentrat besi laterit (guti, hematit, magnetit) dengan kadar dan kadar al203t o2) 10y6 a . ie. hai nan co, mine nro konsentrat pasir besi flagela magnetit menit) dengan kadar dan y46 hai x40 min pellet konsentrat pasir besi (lamela magnetit menit) dengan kadar y46 dan konsentrat mangan dengan kadar konsentrat timbal dengan kadar konsentrat ilmenite dengan kadar cx. konsentrat rutin dengan kadar ex. iin kemenenanidw sejak peraturan menteri ini diundangkan s d februari tahap1 tahap jdi moment cobea keluar uraian dalam sejak peraturan menteri ini diundangkan pos tarif s d februari nikel dengan kadar bauksit yang telah dilakukan pencucian (washed bandit) dengan kadar al200jinsya uraian dalam keluar pos tarif (ee) kulit sangat dan kulit mentah picked, dari hewan: sapi dan kerbaudengan ex. cara mengupas atau men kayu bundar ex. atau kayu gergajian dengan ketebalan tidak ex. lebih dari mm. ex. ex. ex. ex. wooden sheet for packaging box yaitu vencer ex. kering kayu sengon yang telah dihaluskan ex. pada kedua sisi lebar dengan ukuran tebal ex. tidak lebih dari mr, lebar tidak lebih dari ex.iada lebih dari mm. dih.kemenkeu.go idd termasuk tarif uraian dalam keluar pos tarif serpih kayu kayu dalam bentuk keping atau pecahan (wood chips particle) ex. ex. m401. kepingan kayu (chipwood) ex. ex. kayu olahan kayu gergajian yang telah dikeringkan dan ex. diratakan keempat sisinya sehingga s d permukaannya menjadi rata dan halus dengan ex. luas penampang mm2 s d mm2 khusus untuk kayu gergajian dari jenis kayu ex. merbau(fo) uraian dalam pos tarif kolom kolom kolom kolom biji kakao dih.kemenkeu.go id,y ino uraianyi sawit, dan kernel kelapa sawit buah sawit bungkil cake) dan residu padat lamanya dari buah sawit dan kernel sawit tandan buah kosong dari kelapa sawit cangkang kern sawit dalam bentuk serpih: dan bubuk dengan ukuran partikel mesh toe trade pro gro solo see lelang crude plum kernel cpyo) simbol diss fommnamaa maso opo papat crude palm starin crude pam kerani sam1s, bola leh crude palm kendi steam pam fest aca isolate pad) spot2o| aro (his pain kernel tati aci disinari pita) sama olololelelalehlar ole spot fatty acid dari crude pan oritoy split palm kernel fatty acid distilat skuad) dengan kandungan asam lemak bebas 7gy www .jdih.kemenkeu. void tarif bea keluar (us$ mt) termasuk uraian dalam pos tarif kolom kolom kolom kolom kolom kolom kolom kolom kolom kolom kolom kolom asil9o3e tt rbd palm oleh kg) is) rbd palm oil |aa sopan mao pole alalolan, rbd palm kernel oil rbd palm kernel klein a14 rbd palm kernel stern rbd palm oleh dalan kemasan bermerk mandkamodeyambamnemassa seisi19036| jas far biodiesel dan minyak sawit dengan kandungan metil ester lebih dari volume h www .jdih.kemenkeu.go.rasaexexk. daiex. atimedan y6o konsentrat besi laterit (guti, hematit, magnetit) dengan kadar dan kadar alb o3t o2) 10y6 konsentrat pasir besi flagela magnetit menit) dengan kadar dan y60 pellet konsentrat pasir besi (lamela magnetit menit) dengan kadar dan 25y6a konsentrat rutin dengan kadar jdih kemenkes.o.i. sejak maret s d januari tahap www .jdih.kemenkeu.go.iarif bea keluar termasuk uraian dalam pos tarif sejak maret s d januari nikel dengan kadharian mention eat umum arif bintaro yuwono nip 19710912199703100ja www .jdih.kemenkeu.go.id |
peraturan menteri keuangan nmenteri keuangan, menimbang bahwa dalam apbn dialokasikan danayang kegiatannya dilaksanakan oleh sabri persero), bahwa dalam rangka penggunaan dana apbnperaturan menteri keuanganperaturan menteri keuangsurat keputusan menteri pertahanan keamanan nomor skep tanggal januari tentang penyelenggaraan pembayaran pensiun prajurit abri dan pegawai negeri sipil dephankam dan abri oleh perum sabrisabri persero) adalah belanja pensiun dan biaya cetak dalem. belanja pensiun adalah pos belanja yang dialokasikan untuk membayar pensiun prajurit tni, anggota polri dan pns departemen pertahanan polri yang kegiatannya dilaksanakan oleh sabri persero). biaya cetak dalem adalah pos belanja oleh sabri persero). (l) sabri persero) mengajukan kebutuhan dana pembayaran belanja pensiun dan biaya cetak dalem.g. direktorat jenderal anggaran, direktorat jenderal perbendaharaan, dan sabri persero). peraturan menteri keuanganpos belanja pensiun dan biaya cetak dalem dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara. dalam rangka perhitungan pengalokasian dana pembayaran belanja pensiun dan biaya cetak dalem tahun anggaran berikutnya, menteri keuangan c.g. direktorat jenderal anggaran melakukan monitoring dan evaluasi atas realisasi anggaran. (l) alokasi dana pos belanja pensiun dan biaya cetak dalem ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negarasabri persero). (l)dana untuk pos belanja pensiun dan biaya cetak dalem kepada direktur jenderal anggaran berdasarkan usulan dari sabri persero). pengajuan penyediaan dana untuk pos belanja pensiun dapat dilakukan pada bulan desember sebelum tahun anggaran berjalan. pengajuan penyediaan dana untuk biaya cetak dalem dihitung berdasarkan penilaian atas biaya penyelenggaraan pembayaran pensiun ke berdasarkan permintaan penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada direktorat jenderal anggaran c.g. direktorat anggaran iii bersama dengan direktorat jenderal perbendaharaan c.g. direktorat pengelolaan kas negara dan sabri persero) melaksanakan penelaahan atas rencana penggunaan dana untuk kebutuhan belanja pensiun dan biaya cetak dalem. hasil penelaahan atas rencana penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam berita acara penelaahan belanja pensiun dan biaya cetak dalemsabri persero). berdasarkan permintaan penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada dan berita acara hasilaturan menteri keuangan per satuan kerja sp caps) untuk keperluan belanja pensiun dan biaya cetak dalempos belanja pensiun dan biaya cetak dalem yang kegiatannya dilaksanakan oleh sabri,,(l) sabri.g. ppk dengan dihampiri: akuntansi tanda terima senilai tagihan, dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak. yang ditandatangani oleh pejabat sabri persero). khusus untuk pos belanja pensiun, surat tagihan sebagaimana dimaksud pada harus dihampiri persetujuan direktur jenderal perbendaharaan. (l)peraturan menteri keuangspm ls dan menyampaikanuntuk untung sabri persero) pada rekening bank yang ditunjuk. sabri persero) bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan dana pos belanja yang diterimanya. penggunaan dana pos belanjsabriuntuk keperluan perencanaan anggaran, sabri persero) menyusun laporan realisasi penyerapan dana yang terinci sesuai dengan jenis penerima pensiun, meliputi pensiun prajurit tni, anggota polri, dan pns departemen pertahanan polri serta menyampaikannya kepada direktur jenderal anggaran dan direktur jenderal perbendaharaan. ketentuan lebih lanjut dalam rangka,peraturan menteri keuangan ini berlaku sepanjang belanja pensiun dan biaya cetak dalem masih dianggarkan disediakan dalamhari kerja dan jam kerja kantordisiplin, tertib, produktivitas, dan efisiensi kerja serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dipandang perlu diatur hari kerja dan jam kerja kantokantohari kerja dan jam kerja kantorhari kerja adalah hari dimana perangkat desa harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. bab hari kerja dan jam kerja bagian kesatu hari kerja hari kerja kantor desa ditentukan'at. bagian kedua jam kerja jam kerja kantor desa ditentukan sebagai berikut hari senin sampai dengan hari kamis jam masuk jam wib istirahat jam wib jam pulang jam wib hari jumat jam masuk jam wib istirahat jam wib jam pulang jam wibpada ketentuan hari kerja dan jam kerja diatur oleh kepala desa. bab iii pembinaan dan pengawasan dalam mewujudkan tertib hari kerja dan jam kerja kantor desa, camat melaksanakan pembinaan kepada desa. kepala desa melakukan pengawasan atas pelaksanaan hari kerja dan jam kerja. dalam rangka tertib administrasi kepala desa dan perangkat desa harus mengisi daftar hadirkepala desa berkewajiban menyusun rekapitulasi daftar hadir per bulan paling lambat (tujuh) hari kerja pada bulan berikutnya. contoh format daftar hadir dan rekapitulasi daftar hadirhari kerja dan jam kerja kantor desa mulai berlaku efektifhari kerja dan jam kerja kantor desa contoh format daftar hadir kepala desa dan perangkat desa daftar hadir masuk pulang desa. kecamatan. hari dnkanaanannanannanaananaananaan tanggal nama jabatan masuk tanda ket. urut pulang jam tangan pen tea tes tea pes bea bea pennama lengkap coret yang tidak perlu contoh format rekapitulasi daftar hadir rekapitulasi daftar hadir bulan .open jumlah hari jabatan tanpa ket. kepala desa dassamearebea kata kamagmos (umahgunungkidul, ttd madinah |
eny sertdengan rahmat tuhan yang maha esa bupati gunungkidul, bahwa untuk mengoptimalkan dukung). memutuskan menetapkan pemanfaatan nomor induk kependudukan, data kependudukan,domisili kabupaten gunungkiduldinas kependudukan dan pencatatan sipil yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan. pengguna data adalah lembaga negara, kementrian lembaga pemerintah nonkementerian,nyelenggara dan ktp el bagi para pihak. tujuan pengaturan pemanfaatan nik, data kependudukan dan ktp el adalahan hukum, dan pencegahan kriminal. ruang lingkup peraturan bupati meliputi cakupan pelayanan, pemberian hak akses, cc. perjanjian kerja sama, pemanfaatan data, dan laporan, evaluasi, pembinaan,penyelenggara.pengguna wajib mengajukan permohonan kepada bupati dengan tembusan kepada penyelenggara, dengan memuat maksud dan tujuan, kegunaan datapenyelenggara dengan pengguna data. bab perjanjian kerja sama bagian kesatu naskah perjanjian kerja sama perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada memuat sekurang kurangnya: judul, subyek kerja sama, nama dan jabatan pihak yang bekerja sama, dasar hukum: pengertian, maksud dan tujuan, ruang lingkup, tata cara, hak dan kewajiban, kerahasiaan, pembiayaan, jangka waktu, pengakhiran perjanjian, penyelesaian perselisihan, oo. sanksi: keadaan kahar, evaluasi, pemberitahuan, dan ss. penutup. jangka waktu sebagaimana disebutkan pada huruf (l) yaitu paling lama tahunpemerintah daerah daerah istimewa yogyakarta. contohdan kewajiban hak penyelenggara memberikan hak akses informasi kepada pengguna data sesuai data yang diminta, , dan hak pengguna data. menggunakan perangkat pembaca data, dan mendapatkan kunci pada secure access module, kewajiban pengguna datawajib menjaga kerahasiaan data yang diakses sesuai perjanjian kerja sama meskipun perjanjian kerja sama ini berakhir. bagian keempat penyelesaian perselisihan perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, diselesaikan secara musyawarah mufakat olehserta ketentuan kerahasiaan oleh penyelenggara dan pengguni sanksi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku: pengguna data mengajukan permohonan izin pemanfaatan data secara tertulis kepada bupati yang memuat hal hal tersebut pada berdasarkan pertimbangan dari penyelenggara bupati dapat memberikan izin akses kepada pengguna, dan tidak memberikan izin akses dengan penjelasan. penandatanganan perjanjian kerja sama antara kedua belah pihak,. pemanfaatan nik, data kependudukan, dan ktp el sebagaimana dimaksud dalam dapat dilakukan dengan carapenyelenggara akan melakukan pemadaman data database kependudukan, dan hasil pemadaman data diserahkandengan pengguna data melalui aplikasi khusus yang disediakan oleh penyelenggarpenyelenggara. bab laporan, evaluasi, pembinaan, dan pengawassatu laporan pengguna nik, data kependudukan dan ktp elpenyelenggara. laporan sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat jumlah data, jenis data, hasil pemanfaatan data, dan kelemahan sistem informasi. bagian kedua evaluasi penyelenggara melakukan evaluasi terhadap pemanfaatan data setelah berakhirnya perjanjian kerjasama. evaluasi sebagaimana dimaksud pada meliputi keamanan data, hasil pemanfaatan data, dampak pemanfaatan datasama pemanfaatan nik, data kependudukan, dan ktp el. bagian ketiga pembinaan dan pengawasan penyelenggarpenyelenggara. dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud penyelenggara dapat membentuk tim, ditetapkan wonosari pada tanggal april bupati gunungkidulinan sesuai dengan aslinya sekretariat daerah kabupaten gunungkidul gseraauat kepala bagian hukum, (la oae hery sukawati, sh. mh. nip. |
nenek kag tescutagar dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan tertib, disiplin,: cuti sakit, cuti bersalin: dan cuti karena alasan penting kerjawanitayang pertama,contoh format permohonan cuti dan izin cuti bagigunungkidul wonosari yang bertanda tangan dibawah ini nama naaanananaaanaan nana jabatan: kepala desa. alamat naaaaanaanaanannbupati gunungkidul kepala desa. jjj. yang bertanda tangan dibawah ini nama anannannannaanannaan nana ana jabatan: .i.o.hoenn alamat bakanaananaananaanatahunan bagi kepala desa raka bupati gunungkidulkepala desa. j.i. alamat nakananaaa anna ana selama. (eku.) hari kerja, terhitung mulai tanggal mpapemerintah desa.tahunan bagi perangkat desa tan pemerintah kabupaten gunungkidul kecamatan soo pe . alamat. alamat nakaanaanananaanana laa aaaaaa selama . llsakitaaaanaa aansakit bagi kepala desa ay raka bupati gunungkidul izin cuti sakit nomor diberikan cuti sakit kepada nama nakanaanananananaa aan jabatan kepala desa. j.i. alamat ndakaaaaanaa aangunungkiduljj.coibidj pemerintah desa. ketua bpdmaan pemerintah kabupaten gunungkidul kecamatan eco. desa see) alamat . ocean izin cuti sakit nomor diberikan cuti sakit kepada nama kanakaaananana anna nana jabatan .ooooocnnnnnnnaln alamat nakaanaanananaanana laa aaaaaabersalin bagi kepala desa kepada yth. bupati gunungkidul wonosari yang bertanda tangan dibawah ini nama dondaananananananananana anna aan. alamat ndakaaaaanaa aanbersalin bagi kepala desa bupati gunungkidul izin cuti bersalin nomor diberikan cuti bersalin kepada nama nakanaanananananaa aan jabatan kepala desa. ju. alamat ndakaaaaanaa aan.ii pemerintah desa.: ketua bpd .indigpemerintah kabupaten gunungkidul kecamatan soo (atas desa se. pox alamat .iieoooeealanaa izin cuti bersalin nomor diberikan cuti bersalin kepada nama don kaakanananananaanana aan jabatan: cocok alamat nakaanaanananaanana laa aaaaaakarena alasan pentingnanaaananaana naa ana dengan ini mengajukan permohonan cuti karena alasan penting selama . ll. .) hari, terhitung mulai tanggal . sampai dengan tanggal., karena .j ji.ekaannl aan dengan ini mengajukan permohonan cuti karena alasan penting selama. |. .) hari, terhitung mulai tanggal . sampai dengan tanggal., karena . jookarena alasan penting bagi kepala desa ay celana bupati gunungkidul kepala desa. j.i. alamat nakananaananananaaa anna aan terhitung mulai tanggal ) pemerintah desa.jkarena alasan penting bagi perangkat desa pemerintah kabupaten gunungkidul aah kecamatan soo (atas desa serecscsesesesan sesar pon alamat .oo: cocok alamat nakaanaanananaanana laa aaaaaa terhitung mulai tanggalbupati gunungkidul, ttd madinah |
benny, rama pikirrencana induk pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati gunungkidul, menimbang bahwa keberadaan teknologi informasi dan komunikasi yang dimanfaatkan secara tepat akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi dalam melaksanakan fungsinya, dalam bentuk pengelolaan informasi dan komunikasi secara cepat dan akurat, bahwa untuk memenuhi kebutuhan sebagaimana yang dimaksud pada huruf pemerintah kabupaten gunungkidul membutuhkan pengembangan pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan bagian dari perkembangan teknologi, budaya, informasi, dan komunikasi, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf dan perlu menetapkan peraturan bupati tentang rencana induk pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, mengingat: undang undangteledepartemen komunikasi dan informatikarencana induk pengembangan non elektronik. pengunaan sistem informasira, fasilitas, atau informasi yang disediakan oleh penyelenggara government. perencanaan adalah proses yang mendefinisikan tujuan dari organisasi, membuat strategi digunakan untuk mencapai tujuan, serta mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. government adalah pemanfaatan teknologi informasi datateknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan pengunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu lainnymain adalah wilayah otonomi administrasi, wewenang, atau kendali pada internet. domain name adalah nama domain atauaerah adalpengembangan teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan berdasarkan asas: kemanfaatan, transparansi, cc. sinergi, akuntabilitas, partisipatif dan, kepastian hukum. asas kemanfaatan sebagaimana dimaksud pada mengandung maksud bahwa pembangunan tik kabupaten gunungkidul lebih berdaya guna dan berhasil guna bagi infrastruktur pembangunan, penyelengaraan pemerintah, pendidikan, pariwisata, dan perhubungan. asas transparansi sebagaimana dimaksud pada mengandung maksud bahwa rencana induk pengembangan tik bisa menjadikan keterbukaan masyarakat terhadap teknologi informasi dan komunikasi kabupaten gunungkidul secara akurat dan memadai. asas sinergi sebagaimana dimaksud mengandung maksud bahwa pengembangan tik kabupaten gunungkidul diharapkan bisa membangun hubungan kerjasama internal dak eksternal dengan para pemangku kepentingan, sehingga menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas. asas akuntabilitas sebagaimana dimaksud mengandung maksud bahwa pemerintah daerah yang terkait dapat memberikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat atas semua perencanaan dan atau kegiatan rencana induk pengembangan teknologi informasi dan komunikasi kabupaten gunungkidul. asas partisipatif sebagaimana dimaksud mengandung maksud bahwa adanya kerjasama antara pemerintah daerah dengan instansi swasta terkait dalam penanganan serta pengembangan teknologi informasi dan komunikasi kabupaten gunungkidul. asas kepastian hukum sebagaimana dimaksud mengandung maksud bahwa dalam pembangunan tik khususnya penyelenggaraan rencana induk pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, pengguna dan yang terkait dengan rencana induk pengembangan teknologi informasi dan komunikasi kabupaten gunungkidul. penyusunan rencana induk pengembangan teknologi informasi dan komunikasi mempunyai maksud untuk mengatur teknologi informasi dan komunitas berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah kabupaten gunungkidul. tujuan adanya rencana induk pengembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah memudahkan dalam pelaksanaan tugas, perencanaan penyusunan rencana induk pengembangan kabupaten gunungkidul yang diselaraskan dengan rpm gto government citizen) dan government business) tersedianya informasi dan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan dunia usaha serta fasilitas untuk menampung dan mendayagunakan masukan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyusunan kebijakan secara on line, efektif dan akurat. gto government government) terbentuknya sistem pertukaran data dan informasi antar instansi pemerintah untuk penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan terjamin keamanannya. rencana induk pengembangan teknologi informasi dan komunikasidisusun dengan sistematika sebagai berikut babi pendahuluan bab profil teknologi informasi bab iii perkembangan dan trend e government bab kebijakan dan strategi bab arsitektur tata kelola tik bab roadmap implementasi tik bab vii penutup uraian secara rinci rencana induk pengembangan teknologi informasi dan komunikistem informasi dan komunikasi yang telah beroperasi sebelum berlakunya peraturan bupati ini, wajib menyesuaikan dengan peraturan bupati ini dalam jangka waktu paling lama (dua) tahun sejak diundangkannya peraturan bupati ini. babdae hery sukawati, sh. mh. nip. lampiran peraturan bupati gunungkidul nomor tahun tentang rencana induk pengembangan teknologi informasi dan komunikasi rencana induk pengembangan teknologi informasi dan komunikasi bab pendahuluan latar belakang tuntutan era reformasi saat ini adalahkeberadaan teknologi informasi ti) yang dimanfaatkan secara tepat akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi dalam melaksanakan fungsinya, dalam bentuk pengelolaan informasi. penggunaan media telematikapengembangan memiliki tantangan tersendiri. terdapat keinginan pemanfaatan teknologi informasi yang besar dan menyeluruh, namun melupakan adanya perencanaan yang baik. akibatnya banyak penerapan banyak yang tumpang tindih, tidak terhubung antara satu dengan yang lain dan tidak berfungsi sama sekali. kegagalan kegagalan tersebut menimbulkan kerugian material yang cukup besar. hal ini diakibatkan karena tidak ada visi dan misi pengembangan yang diselaraskan dengan rencana pengembangan jangka menengah daerah rpm) yang dimiliki. pemerintah pusat telah menyadari hal tersebut dan mengharapkan pembangunan teknologi informasi dan komunikasi daerah (e government) menjadi lebih terarah dan terintegrasi. instruksi presiden tahun i3| tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e government mengamanatkan setiapterlaksananya pengembangan e government secara nasional. oleh karenanya pemerintah kabupaten gunungkidul berencana menyusun penyelarasan rencana induk pengembangan teknologi informasi, yang disesuaikan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) untuk periode tahunkspot yang belum terlayani akses informasiperhubunganeterkaitannya dengan aspek aspek informasi yang sifatnya lintas wilayah dan lintas sektoral. manfaat hasil penyusunan manfaat yang bisa diperoleh dari penyusunan rencana induk pengembangan ini adalah sebagai berikut: memberikan arahan strategis dan kerangka kebijakan penggunaan sistem informasi teknologi informasi bagi pemerintah daerah untuk proses manajemen pemerintahan yang lebih sistematis, terarah, terintegrasi dan berkesinambungan, dalam kerangka mendukung tugas fungsi pemerintahan kearah efektifitas pelayanan publik serta pelayanan antar instansi pemerintah government citizen, government business, government employee, government government) yang optimal mungkin sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah, memiliki gambaran kondisi saat ini baik dari segi sumberdaya manusia, sumber daya komputasi dan tatakelola terkait dengan sistem informasi, meminimalkan resiko kegagalan proyek sistem informasi terkait dengan implementasi e government akibat pencapaian sasaran yang kurang terarah, memiliki arahan strategis terhadap pengembangan sistem informasi dan e government sehingga solusi solusi yang bersifat parsial dan tidak sinergis dengan tujuan organisasi dapat dihindari, menghindari investasi pengembangan sistem informasi yang bersifat lokal dan hanya memberikan manfaat secara lokal. perencanaan yang memperhatikan tujuan organisasi akan memberikan manfaat yang lebih luas dalam konteks keseluruhan bisnis: investasi yang perlu dikeluarkan untuk pengembangan sistem informasi bisa direncanakan dengan lebih matang sesuai dengan skala prioritas yang telah ditentukan, menghindari terciptanya sistem informasi yang terpisah pisah dan terisolir. sistem informasi seperti itu akan menimbulkan duplikasi kerja dan data, ketidak tempatan data, serta sumberdaya informasi yang tidak koheren, memberikan panduan bagi penentuan prioritas pengembangan sistem informasi untuk menunjang e government. dalam jangka panjang, hal ini akan mengurangi kesalah pahaman yang sering terjadi antara para pengguna dan spesialis teknologi informasi, dan adanya perencanaan yang matang akan membuat sistem yang dikembangkan memiliki live time yang panjang sehingga investasi yang dikeluarkan menjadi lebih efisien. tujuan penyusunan penyusunan rencana induk ini bertujuan untuk membuat suatu rencana strategis teknologi informasi dan komunikasi bagi pemerintah kabupaten gunungkidul yang didalamnya meliputi profil teknologi informasi kabupaten gunungkidul perkembangan dan trend teknologi informasi kebijakan dan strategi arsitektur teknologi informasi arsitektur tata kelola teknologi informasi dan komunikasi roadmap implementasi teknologi informasi dan komunikasi bab profil teknologi informasi visi dan misi visi pemerintah gunungkiduldangkan misi gunungkidul adalah sebagai berikut: meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance): meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, cc. memantapkan pengelolaan pariwisata yang profesional, meningkatkan infrastruktur yang memadai untuk menggerakkan perekonomian yang tangguh berbasis potensi daerah, mengembangkan sektor sektor unggulan daerah dan iklim investasi yang kondusif, dan meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam secara berkelanjutan. visi dan misi pemerintah kab. gunungkidul tersebut harus didukung oleh program dari dinas komunikasi dan informatika yang akan mendukung perwujudan government gunungkidul. sehingga visi dan misi pemerintah kabupaten gunungkidul terkait masalah sistem informasi teknologi informasi adalah sebagai berikut: pembangunan infrastruktur minimnya peran swasta komunikasi, telekomunikasi anggaran dari dalam informasi dan| belum dapat pemerintah pembangunan media massa melayani seluruh untuk wilayah pembangunan infrastruktur destinasi infrastruktur telekomunikasi informasi dan telekomunikasi (menara) pengembangan belum semua adanya cell kim kelompok| kecamatan plan menara informasi memiliki kim telekomunikasi masyarakat) belum optimal. tingginya kebutuhan masyarakat akan informasi kondisi si ti penyelenggaraan bidang komunikasi dan informatika bertujuan untuk mewujudkan masyarakat sadat informasi dan terjaminnya hak masyarakat terhadap informasi yang luas dan transparan, melalui peningkatan kesadaran terhadap kebutuhan informasi, pelayanan informasi multimedia, serta perluasan jaringan, sarana dan prasarana informasi seluruh kecamatan. pencapaian kinerja penyelenggaraan bidang komunikasi dan informatika adalah operasi dan pemeliharaan website pemerintah kabupaten gunungkidul yakni gunungkidulkab.go.id sebagai media untuk terjalinnya komunikasi yang harmonis antar pelaku pembangunan, dan dalam mendukung globalisasi informasi berbagai bidang. sebagaimana diamanatkan dalam undang undang nomor tahun tentang keterbukaan informasi publik, maka pemerintah kabupaten gunungkidul terus berupaya. kewenangan pemerintah daerah kabupaten kota dalam penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika menurut undang undang tahun tentang pemerintahan daerah mencakupdan pengelolaan government lingkup pemerintah daerah kabupaten kota. fasilitas telekomunikasi sangat diperlukan untuk memperlancar arus informasi dalam rangka memacu kegiatan ekonomi yang semakin menuntut pelayanan yang efisien, efektif dan cepat. pemanfaatan sarana telekomunikasi khususnya telepon dan tahun tahun menunjukkan adanya peningkatan. berdasarkan data dan kantor cabang pelayanan telkom gunungkidul pada tahun tercatat sentral telepon yang tersedia sebanyak sst sementara sentral telepon yang terpasang sebanyak sst. inpres nomor tahun tentang penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik (e government) mengamanatuntuk menindaklanjuti inpres nomor tahun tersebut. pemerintah kabupaten gunungkidul berupaya untuk melakukan. pembangunan jaringan komputer tersebut memungkinkan terkoneksinya tiap tiap opd dalam jaringan internet intranet.diharapkan dengan konsep penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik tersebut, informasi dan layanan kepada masyarakat dapat lebih mudah diakses dan digunakan. selain itu, hal yang terpenting masyarakat dapat berinteraksi dan ikut berperan aktif dalam mendukung dan memberikan partisipasi setiap kegiatan pembangunan. pengelolaan jaringan pemerintah kabupaten gunungkidul telah memiliki unit pengelola khusus yang disebut network operation center noc) yang memiliki fungsi pengelolaan infrastruktur jaringan komputer baik itu pemasangan, monitoring, perawatan maupun pemindahan. noc memiliki kewenangan hanya pada jaringan wide area network bukan pada local area network opd). topologi jaringan komunikasi gunungkidul telah dibangun dan mampu memenuhi permintaan layanan operasional secara umum. hal ini terlihat dari data penggunaan bandwidth berkala yang telah dilakukan oleh noc. lalu lintas data yang menuju jaringan internet exchange ix) dan indonesia internet exchange iix) terpantau lancar saat penggunaan biasa. jaringan intranet yang menghubungkan server sistem informasi yang berada noc dengan instansi pusat dan opd terkait masih cukup layak pakai untuk beberapa tahun kedepan. layanan wifi klan) yang digunakan opd guna menghubungkan jaringan lokalpun mampu memberikan layanan yang baik. infrastruktur jaringan yang masih dominan menggunakan wifi bersifat high maintenance cost menyebabkan biaya maintenance tinggi dan membutuhkan sdm yang banyak. hal ini yang mendasari penyiapan penggantian infrastruktur fiber optik yang bersifat low cost maintenance dan memiliki tingkat layanan jaringan yang lebih baik. saat ini telah ada pemanfaatan jaringan dengan menggunakan teknologi fiber optik untuk menghubungkan antara noc dengan setda. secara umum logical link infrastruktur jaringan intranet bisa dilihat pada gambar berikut: spi pai kana njan one anal, @atas ama ap mojo nya key me. ap sapto rx: kbps sinta ap player pendidikan bab iii perkembangan dan trend e government e government indonesia dalam rangka penerapan e government untuk menuju good governance maka konsep e government harus diterapkan setiap lembaga pemerintah tingkat pusat dan daerah. model penerapan e government setiap lembaga akan sangat tergantung kepada tugas, fungsi dan wewenang yang diemban oleh setiap lembaga pemerintahpenerapan government setiap lembaga pemerintah harus mengacu kepada kebijakan dan strategi nasional pengembangan e government inpres tahun inisiasi penggunaan teknologi informasi instansi instansi pemerintahan indonesia telah ada sebelum dimulainya penggunaan internet indonesia pada awal tahun an (wikibooks, awal internet indonesia). namun demikian, usaha tersebut masih merupakan upaya masing masing instansi secara sendiri sendiri dan belum diatur dalam suatu peraturan pemerintah. peraturan mengenai e government baru ada pada tahun melalui dikeluarkannya keputusan presiden tahun tentang kebijakan dan strategi pengembangan e government. mengingat bahwa pengembangan e government merupakan proses yang sangat kompleks, maka inpres tahun mengembangkan tanggung jawab pelaksanaan pengembangan pada beberapa kementerian yang pembagiannya adalah sebagai berikut: kementerian yang bertanggung jawab dibidang komunikasi dan informasi.government secara menyeluruh.sehubungan dengan pembuatan dokumen rencana pengembangan government lembaga lembaga pelaksana e government, departemen komunikasi dan informasi selaku pengemban tanggung jawab tersebut mengeluarkan panduan penyusunan rencana induk pengembangan government lembaga versi dalam panduan tersebut, ditekankan bahwa setiap lembaga pelaksana e government perlu memiliki cetak biru rencana induk) pengembangan e government. yang dimaksud dengan cetak biru pengembangan e government menurut inpres nomor tahun adalah rincian rencana pengembangan e government yang antaranya memuat: cetak biru aplikasi. cetak biru sumberdaya manusia. cetak biru jaringan. cetak biru informasi. cetak biru pendanaan. cetak biru struktur organisasi, sistem manajemen dan proses kerja. cetak biru perawatan (maintenance). pelaksanaan pembuatan cetak biru tersebut diserahkan pada masing masing lembaga pelaksana e government. kerangka arsitektur e government berdasarkan panduan pembangunan infrastruktur portal pemerintah versi inpres nomor tahun kerangka arsitektur e government terdiri dari empat lapis struktur yang ditunjang oleh empat pilar, yakni: penataan sistem manajemen dan proses kerja (manajemen perubahan). pemahaman tentang kebutuhan publik (kebutuhan masyarakat). penguatan kerangka kebijakan. pemaparan peraturan dan perundang undangan (kerangka peraturan). kerangka arsitektur e government secara lengkap dapat dilihat pada gambar berikut: kebijakan kerangka peraturan pengelolaandan depresi semen pemda utilitas (ps jon infrastruktur |.billing standar authentic e government solution map dalam peta solusi aplikasi e government (e government solution map), sistem aplikasi dikelompokkan melalui pendekatan matrikperti terlihat pada gambar berikut: masyarakat bisnis government comm services shared services ?83z aplikasi fungsi grup grup grup kepemerintahan mbuadapun kelompok terebut adalah.kelompok sistem aplika. kelompok sistem aplikasi e government yang orientasi fungsinya melayani kebutuhan dan kepentingan kalangan bisnis g to b: government business). kelompok sistem aplika to g: government government).keamanan, dan lain lain. perkembangan e government indonesia saat ini. perkembangan e government indonesia saat ini telah masuk pada tahap integration era. data yang berasal dari berbagai macam sistem informasi diintegrasikan untuk menampilkan data secara global dan satu tempat. pendekatan saa software service), paa platform service) dan aas infrastructure service) diimplementasikan untuk mewujudkannya. platform integrasi sistem informasi telah dibangun dengan harapan mampu memberikan panduan dalam pengembangan sistem informasi e government. teknologi web services adalah pilihan ideal dalam penerapan interoperabilitas sistem informasi yang mencakup keragaman informasi dan data. web services beroperasi pada teknologi berbasis standar terbuka open standard) dan dalam pengembangannya dapat menggunakan perangkat lunak dengan kode sumber terbuka open source software). web services diwujudkan dalam bentuk aplikasi perantara berbasis web yang berfungsi sebagai layanan pengolah data dan bersifat reusable (dapat didaur ulang). aplikasi manfaat layanan integrasi gen aplikasi aplikasi aplikasi aplikasi government service bus web web web api api api pengolah data pengolah data# pengolah data3 data data data aplikasi penyedia sumber data interoperabilitas antara sistem informasi yang dibangun menghasilkan sebuah sajian data yang holistik (menyeluruh). pimpinan daerah dengan mudah meminta data yang daring secara realtime saat dibutuhkan. proses pengambilan keputusan lebih cepat dilakukan sehingga kebijakan akan segera cepat diimplementasikan. umpan balik yang berasal dari kebijakan tersebut akan memonitor. konsep pengelolaan dan penyajian data secara realtime untuk mendukung pengambilan keputusan inilah yang menjadi karakteristik dari konsep smart city. konsep smart city adalah sebuah konsep pengelolaan kawasan yang melibatkan solusi teknologi tepat guna seperti sensor dan kamera internet thing) dan infrastruktur informasi telekomunikasi ict) untuk mengelola aset kawasan. tujuan dari pengembangan smart city ini adalah meningkatkan kualitas hidup warga dengan menggunakan teknologi informatika untuk meningkatkan efisiensi layanan dan memenuhi kebutuhan warga. konsep ini sesuai diterapkan pada kawasan urban perkotaan karena memiliki ekosistem yang lebih siap dengan perkembangan teknologi. kota memiliki tingkat penetrasi teknologi yang tinggi. pemerintah kabupaten memiliki masalah tersendiri terkait dengan tingkat penetrasi teknologi yang rendah. untuk itu diperlukan pendekatan baru yang sesuai dengan kondisi pemerintah kabupaten yang kondisinya berbeda dengan kota. karakteristik yang dimiliki oleh sebagian besar kabupaten indonesia adalah kepemilikan sumberdaya alam. lahan pertanian, perkebunan, peternakan dan obyek wisata alam tidak dimiliki oleh kota. cakupan jalur telekomunikasi juga tidak merata dan ini menghalangi distribusi informasi dari satu tempat tempat yang lain. konsep smart village adalah sebuah konsep pendekatan pengembangan kawasan pedesaan dengan pendekatan teknologi informatika yang sederhana. konsep ini meliputi pengumpulan data dan informasi dari berbagai aset data yang dimiliki oleh sebuah pemerintah daerah untuk kemudian disajikan secara realtime untuk menunjang pengambilan keputusan oleh pihak pimpinan kabupaten. konsep ini merupakan bentuk sederhana dari sebuah konsep smart city. perbedaannya adalah sumber informasi yang disajikan yaitu data yang khas dimiliki oleh pedesaan seperti data penduduk desa, program desa, potensi desa, pembangunan desa dan lain lain. permasalahan yang dihadapi juga berbeda, yaitu peningkatan derajat literasi, pengentasan kemiskinan, data pertanian dan lain lain. bab kebijakan dan strategi perencanaan strategis sistem informasi dan teknologi informasi perencanaan strategi informasi merupakan proses untuk memformulasikan strategi informasi bagi suatu perusahaan yang meliputi perumusan kegunaan dari sistem informasi dan pengelolaannya. keseluruhan proses perencanaan ini akan mendefinisikan dengan jelas apa yang harus dicapai sistem dan batasan batasan yang dimiliki oleh sistem yang dihasilkan. penekanan utama dari perencanaan strategi informasi adalah bagaimana menggunakan teknologi secara tepat untuk membantu perusahaan agar dapat meningkatkan keuntungan, mendorong pertumbuhan perusahaan dan memenangkan persaingan dengan para pesaingnya tanpa melupakan etika bisnis. perencanaan strategis informasi merupakan bagian dari metodologi perekayasaan informasi yang digunakan untuk mengidentifikasikan strategi pencapaian visi dan misi sistem informasi dan teknologi informasi si ti) melalui pengelolaan dan pengembangan si ti visi dan misi organisasi umumnya dinyatakan dalam bentuk sasaran dan tujuan yang akan dicapai oleh organisasi tersebut dan kemudian ditentukan strategi yang diperlukan serta tolok ukur bagi pelaksanaan dan pengukuran hasil hasilnya. peran si ti, sebagai pendukung terwujudnya tujuan organisasi, dapat dapat diterjemahkan sebagai misi sistem informasi dalam organisasi. hubungan antara strategi organisasi dengan si ti dinyatakan sebagai berikut: misi si ti mengarahkan pembangunan dan implementasi arsitektur organisasi melalui sekumpulan tujuan. tujuan adalah pernyataan bagian dari misi sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan organisasi. tingkat keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan dan implementasi aplikasi diterjemahkan kedalam tolok ukur pencapaian tujuan atau yang dikenal sebagai indikator tujuan kunci (key goal indicator). indikator ini sering disebut sebagai indikator tunda (lag indicator) karena nilai indikatornya baru akan diketahui setelah aktivitas pencapaian tujuan tersebut selesai dilaksanakan. untuk meningkatkan kemungkinan kesuksesan implementasi aplikasi, agar sesuai dengan arah misi si ti, diperlukan faktor kritis sukses critical success factor). tingkat pemenuhan critical success factor selama proses implementasi diukur dengan indikator kinerja kunci key performance indicator). dalam metodologi perekayasaan informasi, tiap langkah dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi data dan sisi aktivitas. perencanaan strategis informasi sisi data, arah tujuan strategisnya adalah upaya terhadap pemenuhan kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh organisasi. sedangkan pada sisi aktivitas, arah tujuan strategisnya adalah dalam hal pemanfaatan teknologi untuk peningkatan kinerja organisasi. tinjauan strategis atas informasi yang dibutuhkan tinjauan strategis atas bentuk mengoperasikan pemanfaatan teknologi untuk enterprise secara efektif meningkatkan kinerja enterprise model data logikal yang proses proses yang dibutuhkan telah dinormalisasi untuk mengoperasikan enterprise sepenuhnya dan keterintegrasiannya rancangan rekaman rekaman yang digunakan dengan rancangan prosedur prosedur yang spesifik analisis ternate area bisnis tuk data program topik perencanaan yang perancangan sistem konstruksi data aktivitas sumber daya manusia bidang teknologi informasi sumber daya manusia bidang teknologi informasi memiliki tugas dan tanggung jawab berkaitan dengan implementasi, penggunaan, pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi teknologi informasi dalam instansi. dalam pengembangan sdm e government ini ditentukan tujuan, strategi, waktu dan indikator keberhasilan inisiatif tersebut. selain itu perlu ditekankan juga objek layanannya, apakah termasuk dukungan layanan government government g to g), government business g to b) atau government citizen g2c) sehingga dari seluruh pengembangan yang dilakukan dalam tahun depan terjadi proposional layanan, baik untuk pemerintahan secara internal atau pemerintah pusat, kalangan bisnis maupun untuk masyarakat. strategi pengembangan sumberdaya manusia dibidang teknologi informasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini. tabel sumberdaya manusia dibidang teknologi informasi tujuan penangkaran kualitas sdm dibidang teknolog informasi strategi meningkatkan kualitas sdm dibidang teknologi informasi komponen idm layanan ( | govemmentto green waka (ao7g target setiap opd memiliki minimal (dua) orang tenaga teknis untuk pengelola jaringan dan sistem aplikasi, serta memiliki kemandirian dalam hal tata kelola sumberdaya tik tabel strategi pengembangan sdm dibidang penang kegiatan indikator hasil sumber daya ung jawab pembentukan terbentuk tim dana, tim opd sekda, tim tingkat kabupaten dinas dan opd sesuai kominfo tugas fungsi dan tanggung jawabnya penempatan sdm terkelolanya sumber data bkd sesuai fungsi daya tik dengan baik kepegawaian organisasipengelo dan mandiri tik pelatihan meningkatnya dana dan sekda, kompetensi sdm kemitraan bad& dalam bidang tik dinas dan meningkatnya kominfo kinerja aparatur pemerintah rencana pengembangan sdm ini dilakukan setiap tahun untuk mempersiapkan sdm yang handal dimasing masing unit kerja yang akan bertanggung jawab terhadap sistem yang dibangun. portofolio aplikasi portofolio aplikasi sebagai hasil dari perencanaan strategi si. aplikasi strategis adalah aplikasi yang kritis terhadap strategi organisasi masa datang. aplikasi operasional utama adalah aplikasi yang digunakan saat ini oleh organisasi dan menentukan keberhasilan bisnisnya. aplikasi berikutnya adalah aplikasi potensi tinggi, yaitu aplikasi inovatif yang mungkin bisa menciptakan peluang untuk meraih keuntungan masa datang, tetapi masih belum terbukti. sedangkan aplikasi pendukung adalah aplikasi yang bermanfaat tetapi tidak kritis terhadap keberhasilan organisasi. matriks tersebut menyatakan bahwa aplikasi pada keempat segmen tersebut memerlukan strategi yang sangat berbeda dalam hal perencanaan,pengembangan, implementasi, dan operasinya. hal ini disebabkan oleh perbedaan peran masing masing aplikasi dalam bisnis. berikut ini adalah hasil pemetaan aplikasi kedalam kuadran portofolio aplikasi pada pemerintah kabupaten gunungkidul. sistem pendukung gov portal keputusan dashboard sistem informasi desa"" smartvillage" sim penilaian kinerja pns" cakrawala budaya dhaksinarga"" siasat" portal pariwisata" sim manajemen data pembangunan gunungkidul plan" sim tata ruang" simnaker sim pengaduan masyarakat " simpeg"" sim arsip money"" sim surat masuk dan keluar sipil"" pajak retribusi" kependudukan"" tambahan penghasilan" sim katalog barang daerah" sakit"" simpotenda" sim peternakan, perkebunan, pertanian sites" sim perijinan lpse" keterangan: kasi sistem yang telah ada dan perlu dikembangkan sistem yang direncanakan infrastruktur jaringan pembuatan infrastruktur jaringan komputer kabupaten gunungkidul menggunakan konsep dmz militerized zone) dimana semua server utama diletakkan pada daerah bebas gangguan keamanan yang diapit oleh dua firewall. firewall pertama merupakan exterior firewall yang menggunakan perangkat bridge firewall (diletakkan pada noc). pada gateway diberikan fasilitas vpn virtual private network) untuk menjaga kerahasiaan pengiriman data baik voice atau non voice dari dan keluar jaringan kabupaten gunungkidul sedangkan dari sisi komputer client diberi software vpn client. firewall kedua diletakkan pada sisi intranet yang dilengkapi juga dengan vpn server yang dipasang pada router. fungsi vpn adalah untuk menjamin kerahasiaan pengiriman data karena antara noc network operation center) dan client dihubungkan dengan menggunakan wireless yang keamanannya rendah. server farm berisi server server seperti bridge, primary web server, secondary web server, dns server, mail server, proxy server, application server dan dcp server. server server noc telah optimal karena menggunakan pilihan sistem operasi linux unix dan dikritik. spesifikasi wireless lan yang dapat digunakan antara sisi noc dan client adalah sebagai berikut: klan dengan frekuensi s.d penggunaan frekuensi ini bertujuan agar interferensi antar pengguna perangkat wireless tidak banyak terjadi karena frekuensi sudah terlalu rapat dan gangguan yang terjadi sangat besar. selain itu frekuensi sebelum dipasang harus mendapat ijin dari departemen yang terkait. menggunakan metode enkripsi wpa atau wep pada perangkat radio yang tersedia baik antara noc dan client maupun antar client sendiri. fungsi wpa wep untuk menjamin tingkat keamanan transmisi data selain adanya vpn antara noc dan client. untuk pengembangan infrastruktur jaringan depan bisa diarahkan pada penggunaan fiber optic dikarenakan mudah dalam maintenance dan tidak menimbulkan masalah kepadatan frekuensi. teknologi fiber optik yang dimiliki oleh telah digunakan untuk menghubungkan dinas kesehatan dengan noc dan bappeda dengan noc. penggunaan teknologi fiber optik relatif stabil dan tidak mudah mengalami gangguan. tahap inisiatif aplikasi pada tahap pengembangan infrastruktur aplikasi dimulai dengan evaluasi aplikasi tiap instansi sehingga diketahui kondisi implementasi sistem aplikasi. pendalaman permasalahan perlu dilakukan guna mendapatkan solusi yang tepat. dalam tahun diharapkan telah terbentuk sebuah data center yang merupakan muara dari semua data kemudian terdapat arsitektur interoperabilitas sistem informasi yang mampu melayani kebutuhan data yang berasal dari opd terkait. sistem ini menggunakan konsep software service saa dengan mengimplementasi web service. pada tahap pengembangan infrastuktur data dan informasi diharapkan dalam waktu tahun pertama terdapat kajian teknis interoperabilitas sistem, hasil evaluasi implementasi sistem informasi, audit tik dan pendataan sumberdaya ti. tahun ke dimulai pembuatan aplikasi dashboard eksekutif yang bersifat interaktif yang berfungsi sebagai sistem pendukung keputusan. tahun ke sampai tahun ke diharapkan telah tercapai implementasi interoperabilitas data dan informasi. penataan domain, pemutakhiran isi situs web dan maintenance terus dilakukan secara berkala dan dimonitor dengan oleh dinas kominfo. penggunaan media sosial untuk meningkatkan kunjungan situs web kominfo terutama portal pariwisata dilakukan secara terus menerus. tahap inisiatif infrastruktur pada periode sebelumnya, telah terbangun sebuah unit noc yang memiliki tugas pengelolaan jaringan yang berorientasi pada ketersediaan layanan tingkat tinggi. tahap pengembangan infrastruktur jaringan komputer selanjutnya diharapkan dalam tahun depan telah terdapat standar layanan minimal terkait ketersediaan jaringan, standar keamanan jaringan, standar prosedur operasi dan daftar aset dan sumberdaya noc. peningkatan jumlah komputer yang terhubung jaringan harus diimbangi dengan peningkatan bandwidth. untuk memperluas jaringan khususnya fasilitas akses internet masyarakat, tiap tahunnya dilakukan penambahan terminal akses bagi masyarakat. bandwidth yang setiap tahun meningkat membutuhkan investasi infrastruktur yang stabil, berkapasitas besar dan rendah dalam biaya perawatan. solusi infrastruktur fiber optic fo) adalah pilihan yang tepat. (lima) tahun kedepan diharapkan sudah tersedia layanan menggunakan infrastruktur untuk menghubungkan kantor dinas yang berlokasi kota. pengembangan layanan membutuhkan sumberdaya yang besar. infrastruktur jaringan noc dan datacenter membutuhkan upgrade dalam hal sumberdaya komputasi seperti processor, memory dan storage. selain itu perangkat pendukung lain perlu diukur dan dilakukan upgrade seperti rak penyimpan server, genset, dan perangkat keamanan. pengelolaan pengelolaan noc harus tertata, profesional dan akuntabel. untuk itu diperlukan dokumentasi kegiatan, pendataan sumberdaya tik, kajian permasalahan jaringan dan audit. pimpinan cio secara aktif harus melakukan cek dan rice terkait dengan aktivitas operasional noc. pihak noc juga diharapkan melakukan komunikasi yang aktif terhadap cio sehingga terjalin hubungan yang baik antar pihak pihak terkait. peningkatan pengetahuan pengelolaan jaringan noc diperlukan untuk pengelola noc dan pimpinan cio agar terjalin komunikasi yang efektif dan mengurangi timbulnya kesalahpahaman karena knowledge gap antara kedua pihak. untuk menjaga kepercayaan pengelolaan noc kepada pihak luar dinas kominfo audit dilakukan secara internal terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan audit eksternal. hasil audit kemudian dipublikasikan. tahap inisiatif organisasi tata kelola pada tahap pengembangan kebijakan diharapkan terciptanya beberapa kebijakan dalam hal jabatan fungsional pranata komputer, penerapan single identity number sin), sistem monitoring (audit), rekomendasi pembangunan menara telekomunikasi, serta kebijakan dalam penyusunan masterplan jangka panjang. penerapan sin tersebut akan diakomodasi dalam kerangka pengembangan sistem informasi desa sid). kebijakan pengelolaan dengan melibatkan pihak ke perlu ada pengawasan dan evaluasi yang baik. perlu pengkajian dalam hal ketergantungan pihak ke tiga dan keamanan data. arah kebijakan yang menggunakan konsep baru yaitu smart village memiliki konsekuensi dukungan tik yang besar. tidak banyak rujukan implementasi terkait dengan smart village. kajian teknis dan kelayakan dibutuhkan sebelum adanya implementasi. dibutuhkan adanya komitmen dan pemahaman yang benar mengenai konsep tersebut. setelah komitmen perlu adanya upgrade knowledge mengenai perkembangan e government saat ini dengan cara pelatihan dan mengikuti seminar dan workshop mengenai smart city initiatives. selain mempelajari mengenai success story e government, diperlukan juga adanya failure story sehingga memiliki gambaran yang jelas terhadap sebuah kasus implementasi. pentingnya pengawasan terhadap implementasi akan menghasilkan program yang berhasil dan mampu memberikan saran pengembangan secara berlanjut. audit akan menghilangkan masalah kepercayaan yang muncul karena pengelolaan ti. audit diperlukan karena banyak pihak tidak memahami hal hal teknis terkait dengan pengelolaan ti. meskipun dokumentasi dan pelaporan berkala telah dilakukan, namun karena tidak memahami konten laporan timbulah kecurigaan. audit akan memberikan penilaian yang obyektif dan pada gilirannya akan menghilangkan kecurigaan dan memunculkan kepercayaan. pada tahap pengembangan sumber daya manusia difokuskan pada pembentukan tim teknis tik yang akan melakukan transfer keahlian kepada sumber daya manusia masing masing instansi (para pranata komputer) dan melakukan pengelolaan terhadap sumber daya tik. pelatihan pelatihan yang diberikan adalah tentang pengelolaan website instansi, pengelolaan jaringan komputer, pengelolaan database serta pelatihan perawatan teknologi informasi. selain peningkatan kemampuan dalam bidang tik, sumber daya manusia tiap instansi juga diberikan wawasan tentang sistem keamanan komputer, penerapan sin single identity number) dan aturan jabatan fungsional pranata komputer. dalam tahun depan diharapkan tiap instansi telah memiliki sumber daya manusia yang mampu dalam mengelola sumber daya tik masing masing instalasinya. pada tataran pengelolaan datacenter dan noc diperlukan penanggungjawab (manajemen tingkat menengah) yang memiliki pengetahuan teknis dan wawasan dalam birokrasi pemerintahan. pengembangan sumber daya berupa update pengetahuan bidang pengelolaan noc dan datacenter perlu terus dilakukan dengan cara pelatihan dan studi banding beberapa instansi yang telah memiliki sistem pengelolaan noc dan datacenter yang baik. keterlibatan masyarakat sangat erat kaitannya dengan keberhasilan implementasi sistem informasi dan teknologi informasi yang ada lingkungan pemkab. saat ini masyarakat memiliki akses informasi adalah melalui operator seluler. dengan kondisi telekomunikasi yang sekarang berkembang, gunungkidul termasuk yang cukup baik dalam cakupan layanan ini. namun bila dibandingkan dengan daerah lain provinsi diy, maka kondisi gunungkidul termasuk tertinggal. untuk itu diperlukan aturan yang mendukung penyebaran jangkauan sinyal dari operator seluler sehingga mampu menjangkau sebagian besar wilayah gunungkidul terutama yang memiliki potensi daerah yang bisa dikembangkan seperti industri rumah tangga dan pariwisata. terakhir yang paling penting dalam pengembangan tik sebuah institusi adalah dukungan dari pimpinan. saat ini dukungan pimpinan sudah baik untuk memajukan instansi, namun perlu untuk meningkatkan tingkat pemahaman tik sehingga mampu memberikan petunjuk petunjuk, ide ide, terobosan dan mengambil keputusan yang tepat dalam membuat aturan terkait dengan implementasi tik. untuk itu diperlukan paparan, kajian, seminar, seloka dan studi banding yang bertema keberhasilan pemanfaatan tik dimana wajib diikuti oleh jajaran pimpinan agar tercipta satu gambaran yang tepat sehingga termotivasi untuk menerapkan tik dalam institusi yang dipimpinnya. bab arsitektur tata kelola tik pelaksanaan strategi si ti strategi si ti dalam pengembanganan pusat, yang diperlukan guna terselenggaranya sistem kepemerintahan yang baik dan efisien. fungsi fungsi kelembagaan, fungsi kepemerintahan, dan layanan kemudian dikelompokan dalam grup grup blok fungsi. setiap grup blok fungsi terdiri dari satu atau lebih modul fungsi yang mencerminkan kelompok dari unit fungsi yang lebih kecil. dengan demikian modul adalah komponen dan merupakan bagian dari blok fungsi. dengan pendekatan ini pada dasarnya ada utama fungsi dasar, yaitu: fungsi dasar dukungan dan layanan kelembagaan, mana fungsi dasar ini berperan pada peningkatan hubungan kerja yang efisien dan efektif dalam setiap lembaga pemerintah (intra governmental) itu sendiri, juga hubungan antar lembaga pemerintah (inter governmental). fungsi dasar kepemerintahan, adalah fungsi kepemerintahan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan menunjang proses pembangunan nasional. fungsi dasar itu adalah fungsi politik dan legislasi, fungsi pertahanan dan keamanan, fungsi hukum dan perundang undangan (yuridis), fungsi moneter dan fiskal, dan fungsi pembangunan nasional. fungsi dasar publikasi informasi dan layanan pemerintah, yaitu fungsifungsi yang berisi layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, dunia usaha, dan juga kepada lembaga pemerintah lainnya. fungsi layanan ini bisa berupa publikasi informasi, pendaftaran dan perizinan, dan lain lain. penjabaran dari strategi strategi diatas dilakukan untuk memudahkan identifikasi dan klasifikasi fungsi kepemerintahan dalam dokumen ini, taksonomi untuk setiap blok fungsi, sub blok fungsi dan modul.perencanaan yaitu fungsi pelayanan. fungsi administrasi dan manajemen. fungsi legislasi. fungsi pembangunan. fungsi keuangan. fungsi kepegawaian. fungsi dinas dan lembaga. . mena legislasi pembangunan kepegawaian ihveniudian) ekson kah aman ups) ang sistim mean perencanaan sistem iss perpajakan sistim sistem stem lan atu) anwar pemilu daerah) pembangun katang ssim sistem meter area pam akuntansi sistem dan wina gan rah penjaga, baris dan moncong asal (gan investasi koleksi proyek pendidikan dan koordinasi latihan pengaduan valuasi pertapaan aah una publikasi pemerintahan (imo umum dan kepemerintahan (eren akan @tenaganya men antara aan wan aman pua pakan kesehatan transportasi katang potensi daerah pendidikan fata dan barang daerah jembatan kehutanan peternakan dan pengelolaan pengadaan industri dan perusahaan sarana umum udan kelautan jaring ana atap pengaman bai pariwisata irm blok fungsi untuk memudahkan identifikasi dan klasifikasi fungsi kepemerintahan, dalam perencanaan ini, dibuatkan taksonomi untuk setiap blok fungsi, sub blok fungsi dan modul, sebagai berikut: sub blok fungsi ' modul kependudukan perpajakan dan retribusi bisnis dan investasi pengaduan masyarakat sub blok fungsi ' | modul surat elektronik sistem dokumen elektronik . sub blok fungsi ' sub blok fungsi 'sub blok fungsi ' sistem akuntansi daerah sub blok fungsi modul sistem absensi dan penggajian modul pengelolaan barang daerah katalog barang daerah pengelolaan pendapatan daerah modul tata ruang dan lingkungan hidup potensi daerah pembangunan desa (sistem informasi desa)modul kesehatan pendidikan ketenagakerjaan industri dan perdagangan jaring pengaman sosialpelayanan pendaftaran penduduk. pelayanan dan pengelolaan data mutasi penduduk. pembuatan dan pengelolaan data dan ktp.. pembuatan buku induk penduduk, buku mutasi penduduk dan buku tamu. pelaporan data kependudukan. pelaporan data penduduk miskin pengurusan akta kelahiran online narasi modul kependudukan adalah aplikasi pelayanan, pengelolaan dan pengolahan data kependudukan. aplikasi dilengkapi dengan fitur pelaporan kependudukan (untuk disampaikan kepada mendagri). sebagian data kependudukan publish internet untuk keperluan masyarakat. selain itu disediakan pula fitur pembuatan akta kelahiran online. integrasi sistem informasi desa sistem kependudukan tingkat kabupaten kabupaten lain sistem kependudukan tingkat propinsi lain sistem kependudukan tingkat nasional info tambahan rekomendasi: membangun jaringan sistem kependudukan setiap kecamatan yang terhubung pemda, web based, clientserver, automatic data synchronization, distributed processing. modul perpajakan dan retribusi sub blok fungsi ' | klasifikasi transaksi bata oo o | pembayaran administrasi ) | basis data lainnya fungsi memberikan pelayanan pajak kepada masyarakat yang meliputi pajak kabupaten gunungkidul. jenis pajak kabupatenpajak parkir memberikan pelayanan retribusi kepada masyarakat yang meliputi: retribusi jasa umum retribusi jasa usaha retribusi perijinan tertentu narasi pajak kabupaten gunungkidul merupakan suatu sistem perpajakansehingga tidak tumpang tindih antara pajak pusat dan pajak daerah. narasi daerah kabupatenintegrasi blok fungsi administrasi dan management, modul sistem dokumen elektronik. blok fungsi pelayanan, modul pendaftaran dan perijinan. samgat info tambahan rekomendasi: sistem perpajakan daerah dilakukan secara terpadu dan sejalan dengan sistem perpajakan nasional serta saling melengkapi. modul pengaduan masyarakat sub blok fungsi klasifikasi transaksi data ) ) ) o | pembayaran administrasi basis data oo) lainnyanarasi salah satu tugas pemerintah kabupaten adalah melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten. sebagai perwujudan demokrasi, dibentuk dprd sebagai lembaga pengaturan pemerintah kabupaten dalam memberdayakan masyarakat. modul publikasi informasi umum dan kepemerintahan sub blok fungsi klasifikasi transaksi data oo ) pembayaran administrasi ' o | basis data | lainnya narasi mempublikasikan semua informasi umum dan kepemerintahan dee atm masyarakat temasuk diantaranya! bern layanan masyarakat, integrasi semua aplikasi e government yang membutuhkan publikasi informasi info tambahan nama lain gunungkidulkab.go.id dan subdomainnya misalnya dishubkominfo.gunungkidulkab.go.idgement adm mgm) modul sistem dokumen elektronikkabupaten (yang ditempatkan dalam lembaran kabupaten), arsip daerah, dan lain lain. fungsirn ian keputusan bagi pimpinan. dinas lembaga yang membutuhkan pengelolaan dokumen info tambahan nama alias: document management, sim arsipkabupatenterdapat server khusus yang digunakan untuk menyimpan dokumen elektronik. modul sistem pendukung keputusan sub blok fungsi klasifikasi transaksi data o ) ) | pembayaran administrasi | basis data oo) lainnyasiraw data) yang berasal dari berbagai sumber yang terpisahpisah dan berada dalam berbagai macam format yang berbeda beda. disatu sisi, eksekutif membutuhkan aplikaystem yang memberikan laporan kinerja kepada eksekutif pemerintah kabupaten, data juga dapat berupa data olahan (olahan datacenter) yang diintegrasikan oleh teknologi web service. info tambahan nama alias: dss, dashboard eksekutif.diarahkan menggunakan teknologi integrasi sistem informasi yaitu mantra manajemen integrasi dan pertukaran data) yang telah digunakan oleh lembaga pemerintah. blok fungsi pembangunan modul sistem informasi dan manajemen data pembangunaplikasi lain, dan tugas aplikasi ini adalah menyediakan data yang tepat untuk pengguna yang tepat. arsitektur teknologi web service diperlukan untuk mengintegrasikan data. integrasi info tambahan nama lain: knowledge management, document management, data warehouse.rencanaan pembangunan daerah klasifikasi transaksi data 'o ) ) ) | pembayaran administrasi ) | basis data oo ) lainnyaspembangunan info tambahan nama lain: gunungkidul plan sim bang rekomendasi: mengembangkan aplikaub blok fungsi klasifikasi transaksi data | pembayaran administrasi ) | basis data lainnya fungsi pengelolaan dan pemantauan terhadap hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah kabupaten(wali kabupaten dan kepala bappeda) yang menyajikan rangkuman semua hasil pembangunan kabupaten gunungkidul. narasi sistem ini diperlukan untuk membantu pemerintah kabupaten dan masyarakat yang selama ini susah untuk mendapatkan informasi hasil pembangunan kabupaten. padahal informasi ini sangat dibutuhkan untuk menunjukkan bahwa memang ada aktifkabupatenfo tambahankabupaten. blok fungsi keuangan modul sistem anggaranrimodul sistem akuntansi sub blok fungsi klasifikasi transaksi bata oo o | pembayaran administrasi ) basis data ' ' | lainnya fungsi mengelola dan membina administrasi dan pembukuan keuangan kabupaten. menyediakan fungsi pengelolaan akuntansi keuangan kabupaten, mengidentifikasikan dan mengelompokkan katakabupaten, berdasarkan pada data yang tersedia pada semua modul keuangan lain. resume bisa dilakukan setiap saat. hasil resume merupakan merupakan kondisi terbaru saat itu dan memberikan informasi strategis keuangan,da).blok fungsi kepegawaian modul sistem informasi kepegawaian sub blok fungsi klasifikasi tansaksibata pembayaran administrasi ) e basis data tanya panai mena fungsi pensiun. narasi sistem ini diharapkan mampu membantu pemerintah kabupaten untuk mengelola pegawai negeri sipil yang bekerja dilingkungan pemkab. hal ini akan mengurangi kesulitan dalam hal pengelolaan data terkait dengan masalah nt, info tambahan nama alias: simpegsehingga terjamin interoperabilitinya, terutama dengan aplikasi e government bertema keuangan. modul sistem penilaian prestasi kerja pns sub blok fungsi klasifikasi transaksi data oo pembayaran administrasi ) | basis data oo) lainnya fungsi menyediakan fungsi penghitungan beban kerja dan evaluasi kerja. menyediakan data kinerja pns. see masa manta pama paten kekurangan jam kerja dan kelebihan jam kerjapenilaian dan pembinaan. info tambahan rekomendasi: membangun modul sistem aplikasi kepegawaian dalam satu elemen kerangka sitem dihormati keperawatan yang utuh lengkap dan tenmtepaa modul sistem aplikasi tambahan penghasilan pns sub blok fungsi klasifikasi transaksi data | pembayaran administrasi ) | basis data ' o lainnya fungsi menyediakan fungsi pengukuran beban kerja dan sehingga memberikan output narasi dalam rangka meningkatan kesejahteraan pegawai maka pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawaidimaksud dinyatakan bahwa pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai dapat diberikan berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, kelangkaan profesi serta pertimbangan objektif lainnya. info tambahan info tambahanaplikamodul katalog barang daerah klasifikasi transaksi data oo ) pembayaran administrasi ' ' basis data oo ) bannyakabupatenystem pengelolaan barang kabupaten, dengan fungsi dan penggunaan khusus sebagai eee contoh pengguna sistem ini adalah: eksekutif kabupatendalam waktu dekat akan dimiliki (yang sekarang masih dalam proses pengadaan). narasi. proses pengambilan keputusan, juga membantu pemerintah kabupateneksisting dan perkiraan harganya. organisasi eksekutif kabupaten josertas pari tembaga teko daerah bagan umum penangkapan) blok fungsi dinas dan lembaga, modul pengelolaan barang daerah modul pengelolaan perusahaan daerah klasifikasi transaksi data oo ) pembayaran administrasi basis data | bannya narasi sistem pengelolaan perusahaan daerah mendapatkan data dari operasional narasi dengan adanya sistem ini pengelolaan perusahaan daerah akan lebih |info tambahan modul tata ruang dan lingkungan hidup klasifikasi transaksi data ) ) | pembayaran administrasi basis data oo ) lainnya fungsi melakukan pendataan inventarisasi pertanahan, tataguna tanah dan kepemilikan tanah. pemetaan wilayah pertanahan pemerintah kabupaten.. narasi sistem tata ruang dan lingkungan hidup memberikan informasi pemerintah kabupaten narasi dengruang, dan kerusakan lingkungan dapat diminimalisir sebanyak mungkin. info tambahan nama lain: sim tata ruangklasifikasi tansaksibata oo pembayaran administrasi ) e basis data oo lainnya fungsi melakukan pendataan inventarisasi sumber sumber potensi kabupaten,menyediakan fungsi pengelolaan basis data potensi daerah. menyediakan fungsi perencanaan dan atau pemanfaatan potensi daerah dalam program pembangunan kabupaten. menyajikan merepresentasikan potensi daerah dalam peta tematik. narasi sistem ini membantu pemerintah kabupaten mempromosikan semua potensi kabupateninformasi disajikan berbasis sistem informasi geografis. narasi oleh karena itu, info potensi kabupaten badan investasi daerah lembaga teknis lainnya blok fungsi legislasi, modul katalog hukum, peraturan dan perundangundangan blok fungsi, pelayanan, modul bisnis dan investasi. blok fungsi pelayanan, modul pendaftaran dan perijinan. info tambahan nama lain: simpotenda, simpromoda, gis simpotendapemerintah desa klasifikasi transaksi data oo pembayaran administrasi basis data oo) lainnya fungsi melakukan pendataan inventarisasi desa, potensi desa, badan usaha milik desa, pelaporan anggaran desa, kegiatan desa. termasuk didalamnya profil desa. profil pemerintah desa. pemetaan wilayah desa (raw data). data demografi desa. pembuatan peta tematik desa. pembuatan laporan kegiatan desa. fungsi menyediakan fungsi pengelolaan basis data desa. menyediakan sistem informasi desa, termasuk didalamnya potensi desa, kegiatan desa, potensi investasi dan lain lain. menyediakan portal yang dikelola bersama oleh pemerintah desa. narasi sistem ini lebih menekankan pada pengolahan dan pengelolaan data dan informasi desa, dan menyediakan layanan baik administratif maupun teknis. narasiportal sistem informasi desa. integrasi blok fungsi dinas lembaga, sub blok fungsi kewilayahan, modul potensi daerah info tambahan rekomendasi: membangun sistem informasi desa yang melibatkan implementasi sin dan sinergi dengan dinas instansi terkait, terutama dengan pengelola sistem informasi potensi daerah dinas kependudukan dan kpk. modul pariwisata klasifikasi tansaksibata oo pembayaran administrasi ) | basis data lainnya pemetaan wilayah pariwisata (raw data). map wisata). fungsiaplikasi kepariwisataan, meliputi administrasi pengunjung (tiket masuk, retribusi, statistik pengunjung).). pembukuan, administrasi umum, keuangan dan akuntansi (untuk pengelolaan tiap obyek wisata daerah).), pengelolaan obyek wisata lainnya. sistem ini akan membantu pemerintah kabupatenkabupaten. tersedia integrasi dengan laman media sosial dan platform mobile tertentutambahan nama alias: simpan, sim pariwisatakesehatan klasifikasi ll. transaksi data | pembayaran administrasi ' basis data o o lainnya poliklinik, laboratorium, apoteksetiap wilayah.kabupaten, meliputi nama dan tempat lokasi rumah sakit dan puskesmas, kelas layanan, narasikabupaten dapat lebih fokus dan tepat sasaran. organisasi dinas daerah dinas kesehatan) lembaga instansi terkait (rumah sakit puskesmas) modul pendidikan klasifikasi transaksi data ' pembayaran administrasi ) . basis data oo lainnya www fungsi menyediakan informasi pendidikan, darikabupaten meliputi status sekolah, daya tampung murid, jumlah murid sekarang. fungsinarasi mudah informasi sekolah, daya tampung, lokasi, nilai masuk terendah dan tertinggi, profil sekolah. modul ketenagakerjaan klasifikasi transaksi data oo pembayaran administrasi ' )e basis data ' o lainnya oo|. memfasilitasi masyarakat yang ingin mencari pekerjaan (pengurusan kartu kuning)..ang bisa diikuti,. melalui aplika.industri dan perdagangan. modul industri dan perdagangan klasifikasi transaksi data ' pembayaran administrasi ) . basis data oo lainnya wwwi unggula. menyediakan fungsi konsultansi bagi para masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan pengetahuan konsultansi bisn. narasi sistem industri dan perdagangan dibangun oleh pemerintah kabupaten cara pemerintah kabupaten nsi online melalui internet, surat elektronik, forum. lembaga instansi terkaitketenagakerjaan. sumber daya manusia saat ini dengan struktur pengelola tik yang ada telah cukup, namun kondisi ini jauh dari kondisi tatakelola tik yang ideal. sehingga perlu ditingkatkan lagi jumlah dan kompetensinya. sumberdaya tik yang perlu ditingkatkan adalah pada posisi berikut programmer database administrator network administrator. secara lebih mendetail posisi diatas diwajibkan memiliki kompetensi sebagai berikut programmer memiliki pemahaman dan pengalaman dalam pengembangan sistem informasi berbasis web dan desktop. mampu bekerja sebagai tim. menguasai bahasa pemrograman php, delphi, vb. net. memiliki kemampuan mendesain web dengan menguasai css, javascript dan framework frontend lainnya. memiliki pemahaman yang baik dalam menggunakan perangkat pengembangan software. database administrator memiliki pemahaman yang baik mengenai proses perancangan, implementasi dan pengelolaan maintenance database. mampu mengadministrasi basisdata dengan menggunakan sol, oracle dan poster sol. menguasai pengelolaan pengguna. memahami prinsip keamanan basisdata dan mampu mengimplementasikannya. mampu melakukan optimalisasi basisdata. network administrator memiliki kemampuan pengelolaan lan dan wan. menguasai dikritik, cisco, windows dan linux networking. memahami proses instalasi infrastruktur jaringan, baik wireless maupun cable. diutamakan memiliki pengetahuan pengelolaan fiber optik. pengetahuan terhadap tatakelola tik yang baik sudah dimiliki oleh pimpinan (cio) namun masih perlu ditingkatkan lagi. leadership instansi lain masih rendah. kemampuan e leadership (kepemimpinan dengan orientasi tik) dalam sebuah institusi memiliki pengaruh eksponensial dalam keberhasilan penerapan tata kelola tik. dikarenakan perkembangan teknologi informasi yang cepat, diperlukan peningkatan pengetahuan dan kompetensi. peningkatan pengetahuan dan kompetensi bisa dilakukan dengan program pelatihan. pelatihan yang direkomendasikan adalah sebagai berikut programmer pelatihan dan sertifikasi pemrograman web. pelatihan dan sertifikasi desain web. pelatihan dan sertifikasi pemrogram aplikasi desktop delphi, vb) pelatihan keamanan aplikasi. database administrator pelatihan dan sertifikasi database administrator pelatihan dan sertifikasi database engineer pelatihan dan sertifikasi optimalisasi database pelatihan dan sertifikasi keamanan database. network administrator pelatihan dan sertifikasi pengelolaan lan dan wan pelatihan dan sertifikasi pengelolaan datacenter. pelatihan dan sertifikasi pengamanan noc dan datacenter. cio pelatihan tatakelola tik pelatihan manajemen proyek. pelatihan perencanaan strategis tik pelatihan pengelolaan jaringan noc pelatihan pengelolaan datacenter. pelatihan pengelolaan dokumen elektronik seminar dan workshop terkait e government seminar big data, dan mobile development. pelatihan audit tik. empat sumber daya manusia tersebut diatas merupakan hal mendasar untuk dipenuhi agar tatakelola tik menjadi baik. sedang posisi lain seperti teknisi komputer, operasional dan maintenance noc, jaringan lan dan mobile developer memanfaatkan tenaga outsource. bab roadmap implementasi tik konsep roadmap pengembangan roadmap adalah sebuah arahan (direction) bagi usaha pengembanganyang bersifat strategis, berskala besar, dan berdurasi panjang. esensi sebuah roadmap adalah adanya jalur jalur (paths) pengembangan yang bila diikuti akan membawapelakunya mencapai tujuan pengembangan tersebut. jalur jalur ini disusun sedemikianrupa dengan memperhatikan berbagai faktor yang melekat pada konteks, situasi, dilingkungan pengembangan, sehingga dapat mengantarkan pada pencapaian tujuandengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi. dokumen roadmap ini menjelaskan tentang bagaimana komponen komponen dalam rencana induk akan dikembangkan dalam kurun waktu dan tahap tahap tertentu roadmap ini disusun dengan menggunakan asas keluwesan, artinya sengaja dibuat tidakterlalu rigid untuk memberikan ruang dalam melakukan penyesuaian dan modifikasidalam perjalanannya. karena dinamika perkembangan tik yang begitu cepat perubahanperubahanlingkungan dapat terjadi kapan saja, maka dokumen roadmap ini terbukauntuk ditinjau dan dievaluasi kapan saja. jika dari hasil evaluasi ditemukan kebutuhanuntuk mengubah apa yang telah dirancang, perubahan tersebut perlu direfleksikan kedalam dokumen ini dan dieksekusi secara semestinya. tahapan dalam roadmap tahapan tahapan dalam roadmap yang disajikan dalam bentuk table sebagai berikut: malone infrastruktur penambahan bandwidth penambahan bandwidth penambahan bandwidth penambahan bandwidth penambahan bandwidth pembangunan datacenter pembangunan datacenter pengembangan optimalisasi datacenter optimalisasi datacenter beserta metadata yang dapat beserta metadata yang datacenter beserta maintenance datacenter maintenance datacenter diakses oleh semua pihak dapat diakses oleh semua metadata yang dapat maintenance infrastruktur maintenance infrastruktur yang akan mengembangkan pihak yang akan diakses oleh semua jaringan intranet internet jaringan intranet internet sistem. mengembangkan sistem. pihak yang akan pengadaan perangkat keras pengadaan perangkat keras maintenance infrastruktur maintenance datacenter mengembangkan sistem. smartvillage smartvillage jaringan intranet internet maintenance infrastruktur maintenance datacenter pembangunan jaringan pembangunan jaringan fiber pengadaan perangkat keras jaringan intranet internet maintenance fiber optik optik smartvillage pengadaan perangkat infrastruktur jaringan maintenance jaringan fiber maintenance jaringan fiber pembangunan jaringan keras smartvillage intranet internet optik optik fiber optik pembangunan jaringan pengadaan perangkat integrasi jaringan dengan integrasi jaringan dengan noc maintenance jaringan fiber fiber optik keras smartvillage noc peningkatan layanan noc optik maintenance jaringan pembangunan jaringan peningkatan layanan noc penguatan keamanan jaringan integrasi jaringan dengan fiber optik fiber optik penguatan keamanan penambahan perangkat keras noc integrasi jaringan dengan maintenance jaringan jaringan jaringan peningkatan layanan noc noc fiber optik penambahan perangkat penguatan keamanan peningkatan layanan noc integrasi jaringan keras jaringan jaringan penguatan keamanan dengan noc peningkatan layanan penyiapan infrastruktur jaringan peningkatan layanan protokol keamanan https ticketing penambahan akses noc server) penambahan akses infrastruktur akses publik penguatan keamanan infrastruktur akses publik dengan prioritas tempat jaringan dengan prioritas daerah umum penambahan perangkat wisata pembuatan layanan keras jaringan protokol keamanan penyusunan pusat data https server) (data center) peningkatan layanan protokol keamanan https server) l. lo. sistem meneruskan meneruskan meneruskan dan meneruskan dan meneruskan dan informasi mengembangkan yang mengembangkan yang mengembangkan yang mengembangkan yang mengembangkan yang sudah ada sudah ada pengadaan sudah ada sudah ada sudah ada pembuatan webservice sistem pendukung pengembangan sistem pengembangan yang pengembangan yang sudah sebagai landasan sistem keputusan smartvillage pendukung sudah ada ada pendukung kepariwisataan keputusan smartvillage pengembangan sistem pengembangan sistem keputusan smart village retribusi pengembangan aplikasi pendukung pendukung pengadaan aset kearsipan android pariwisata keputusan smartvillage keputusan smartvillage kepariwisataan e retribusi pengembangan dan pengembangan sistem pengembangan sistem pengembangan sistem portal kepariwisataan peningkatan pemanfaatan informasi desa informasi desa informasi desa kearsipan situs portal pemerintah pengembangan dan pengembangan dan pengembangan dan kepariwisataan mobile kabupaten. peningkatan peningkatan pemanfaatan peningkatan pemanfaatan pengembangan sistem konfigurasi struktur pemanfaatan situs portal situs portal pemerintah situs portal pemerintah informasi desa website portal dengan pemerintah kabupaten. kabupaten. kabupaten. pengadaan sistem pendekatan search engine pembuatan basis data pengujian dan pemantapan pengembangan aplikasi pendukung keputusan. friendly dan mobile terpadu pengembangan keamanan dan kehandalan dashboard eksekutif pengembangan dan friendly. webseries aplikasi sistem. penerapan sistem informasi peningkatan pemanfaatan integrasi portal government. pembangunan aplikasi bagi pakai situs portal pemerintah pemerintah dengan media pembangunan aplikasi dashboard eksekutif pengembangan data elektronik kabupaten. sosial data warehouse. (multiplatform) dengan cara: penerapan sistem informasi pengembangan sistem penambahan fitur pembuatan aplikasi alih media dokumen berbasis bagi pakai informasi desa keamanan pada portal pengelolaan dokumen kertas. pengembangan data e retribusi lainnya pasar pemerintah elektronik yang memiliki mengelola metadata elektronik dengan cara: penerapan sistem e retribusi lainnya fitur digital signature dokumen kearsipan alih media dokumen informasi bagi pakai angkutan jalan e retribusi lain lain. konversi form konvensional berbasis kertas. pengembangan data penerapan sistem penerapan sistem informasi form digital. mengelola metadata elektronik dengan cara: informasi bagi pakai bagi pakai membuat sistem layanan web dokumen kearsipan alih media dokumen pengembangan data pengembangan data services dengan menerapkan konversi form berbasis kertas. elektronik dengan cara: elektronik dengan cara: pendekatan government konvensional form mengelola metadata alih media dokumen alih media dokumen service bus lokal. digital. dokumen kearsipan berbasis kertas. berbasis kertas. membuat sistem layanan konversi form mengelola metadata mengelola metadata web services dengan konvensional form dokumen kearsipan dokumen kearsipan menerapkan pendekatan digital. konversi form konversi form government service bus membuat sistem layanan konvensional form konvensional form lokal. web services dengan digital. digital. menerapkan pendekatan membuat sistem membuat sistem layanan government service bus layanan web services web services dengan lokal. dengan menerapkan menerapkan pendekatan pendekatan government service bus government service lokal. bus lokal. l. lo. organisasi pembentukan dinas peningkatan kompetensi peningkatan kompetensi peningkatan kompetensi peningkatan kompetensi tik tata kelola kominfo tik tik tik pelatihan pengelolaan sosialisasi rencana induk pelatihan pengelolaan pelatihan pengelolaan pelatihan pengelolaan jaringan noc. pengembangan situs portal situs portal keamanan jaringan noc. pelatihan programmer government. gunungkidul gunungkidul pelatihan programmer database peningkatan kompetensi tik pelatihan pengelolaan pelatihan pengelolaan database pelatihan biodata pelatihan programmer web dokumen elektronik dokumen elektronik pelatihan sistem informasi pelatihan keamanan pelatihan pengelolaan pelatihan pengelolaan pelatihan pengelolaan eksekutif pelatihan keamanan situs portal gunungkidul jaringan noc. jaringan noc. pelatihan optimasi jaringan komputer pelatihan programmer transfer knowledge transfer knowledge databaseserver. pelatihan backup sistem. desktop pengelolaan noc pengelolaan noc. pelatihan biodata koordinasi komite tik pelatihan programmer (pelatihan internal) pelatihan programmer pelatihan migrasi sistem penguatan iklim gov mobile pelatihan programmer database koordinasi komite tik seminar government pelatihan programmer database pelatihan mobile penguatan iklim gov lingkungan kab gk. database pelatihan keamanan programming seminar government monitoring digitalisasi arsip pelatihan administrasi datacenter pelatihan pemanfaatan lingkungan kab gk. kantor. jaringan pelatihan keamanan media sosial monitoring digitalisasi fasilitasi forum pemerintah pelatihan pengelolaan noc koordinasi komite tik arsip kantor. dan relawan tik. datacenter pelatihan web service penguatan iklim gov fasilitasi forum studi banding pelatihan pengelolaan noc pelatihan pemanfaatan seminar government pemerintah dan relawan daerah instansi lain pelatihan web service media sosial lingkungan kab gk. tik. pengembangan gunungkidul pembentukan komite tik penguatan komite tik monitoring digitalisasi studi banding smartvillage dengan diketuai oleh aturan tupoksi komite tik arsip kantor. daerah instansi lain penyusunan rip seorang pimpinan kantor pengembalian kewenangan fasilitasi forum pengembangan (konsepsi) dinas tik. ppid dinas kominfo. pemerintah dan gunungkidul smartvillage pengesahan perlu penguatan iklim gov relawan tik. pembuatan sop tatakelola nama domain seminar government studi banding rekomendasi penguatan iklim gov lingkungan kab daerah instansi lain sop pemanfaatan seminar government gunungkidul. pengembangan smart village lingkungan kab gk. monitoring digitalisasi gunungkidul sop permintaan informasi pembuatan kewajiban arsip kantor. smartvillage dan dokumentasi digitalisasi arsip kantor. fasilitasi forum penambahan sdm evaluasi pemanfaatan tik membuka forum pemerintah dan relawan digital media manager berdasarkan hasil audit tik pemerintah dan relawan tik. pembuatan sop persiapan penyusunan tik. studi banding rekomendasi master plan jangka panjang studi banding daerah instansi lain penerapan kajian atau tahun. daerah instansi lain implementasi penerapan teknis pembuatan aturan gunungkidul smartvillage jaringan rekomendasi penyebaran penambahan sdm pembuatan sop infrastruktur programmer rekomendasi telekomunikasi daerah mobile android sop keamanan data pariwisata. penerapan kajian dan informasi. kajian pemetaan teknis penerapan teknis sop pengembangan pemanfaatan fiber optik jaringan aplikasi survei penggunaan jaringan pembuatan sop sop standardisasi opd guna mengidentifikasi rekomendasi perangkat lunak penggunaan jaringan sop spesifikasi implementasi hasil lingkungan pemkab perangkat jaringan opd evaluasi kelayakan gunungkidul sop standar pemakaian infrastruktur noc dan evaluasi kelayakan jaringan opd datacenter. infrastruktur noc dan sop pengelolaan audit tik datacenter berupa: jaringan noc penambahan terminal kelayakan ruang server sop interoperabilitas akses bagi masyarakat. kelayakan kelistrikan dan implementasi hasil penambahan sarana rounding evaluasi kelayakan pendukung jaringan kajian gunungkidul infrastruktur noc dan pembuatan aturan smartvillage kajian datacenter. tentang digitalsignature interoperabilitas si) pembuatan peraturan penambahan sdm pendukung implementasi restrukturisasi sdm e ticketing dinas aturan kewajiban perekrutan tenaga sdm koordinasi dengan dinas baru jaringan) kominfo saat maintenance pembuatan sop gedung. rekomendasi pembuatan peraturan sop layanan dasar noc standar pengadaan sop pelaporan pengelolaan perangkat lunak sehingga tik interoperabilitas perangkat sop maintenance lunak tetap terjaga. sop pelatihan dan sosialisasi pendataan aset tik pemerintah kab. gunungkidul bab vii penutup penerapan teknologi informasi dan komunikasi yang baik pada gilirannya akan mendukung proses penentuan arah dan kebajikan organisasi. dukungan teknologi informasi dan komunikdalamc( spot yang belum terlayani akses informasi. prioritas pembangunan kabupaten gunungkidul diletakkan pada sektor pendidikan, kesehatan, pariwisata dan pengembangan desa dalam agenda peningkatan daya beli sebagai sektor unggulan core competence) dan mendorong sektor pelayanan dasar, pengembangan dan pemberdayaan ekonomi lokal dengan pembenahan kelembagaan secara menyeluruh melalui sistem ekonomi kerakyatan. berdasarkan prioritas pembangunan tersebut dan mengacu pada tingkatan pengembangan e government menurut hermawan kertasnya dkk. sebaiknya menuruti tahapan sebagai berikut: tahap pertama, e government dikembangkan sebagai internally network public service provider (kuadran i). tahap kedua, e government dikembangkan menjadi externally network public service provider (kuadran ii). tahap ketiga meloncat externally network economic development oriented (kuadran iii). tahap pertama telah diawali dengan pembangunan infrastruktur tik yang sekarang berjalan. tindak lanjutnya adalah dengan peningkatan kualitas infrastruktur jaringan antar instansi dan pembangunan berbagai sistem informasi beberapa instansi yang sudah ada. pengembangan ini berfokus pada pemanfaatan infrastruktur jaringan tersebut untuk operasional dan koordinasi antar instansi, peningkatan kualitas layanan dan sistem kerja secara internal. konsep inisiasi smart village juga termasuk dalam kuadran ini. tahap kedua telah dimulai dengan serta telah tersedianya tempat mengurus perijinan dalam satu loket. kondisi ini tinggal dikembangkan lebih lanjut dengan mengintegrasikan seluruh instansi perijinan secara online. sesuai dengan visi pengembangan e government, pendekatan layanan satu loket perlu tetap dipegang dalam layanan tahap kedua ini, selain faktor efektif, efisien, transparan juga masyarakat pengguna jasa tidak perlu tahu lokasi asal atau instansi pemberi layanan, pengguna tinggal datang tempat pelayanan satu loket dan mendapat layanan sesuai jenis layanan yang diperlukan. bentuk smart village dalam tahap ini berbentuk command center sederhana dimana pihak eksekutif bisa mengakses semua informasi yang dimiliki oleh pemkab. tahap ketiga baru bisa dilakukan jika pemerintah kabupaten gunungkidul memfasilitasi terbentuknya komunitas lokal yang berbasis tik, seperti membangun info center call center elementer) yang merupakan komunitas ditingkat bawah untuk dapat memanfaatkan tik untuk peningkatan wawasan dan perekonomian mereka. ketiga pertahanan tersebut akan dijabarkan dalam tahapan pengembangan government untuk kurun waktu tahun. pada akhirnya keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana induk ini sangat tergantung pada komitmen pimpinan. komitmen diwujudkan dalam berbagai bentuk, antaranya berupa kebijakan, jaminan kepastian, sampai pada dukungan moral. keberhasilan penerapan teknologi tidak ditentukan oleh teknologi itu sendiri, melainkan pada orang orang yang mampu menggerakkan dan mengawal perubahan yang disebabkan karena teknologi tersebumbentukankelancaran pelaksanaan pengadaan barang jasa secara ),set daerah kabupaten gunungkidul yang selanjutnya disingkat dppkad. satuan kerja peraturanapatapatanggung jawab lpse adalah kepala dppkad kabupaten gunungkidul. ketua lpse adalah kepala bidang aset dppkad kabupaten gunungkidul. instansi lain adalah skpd selain dinas pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah kabupaten gunungkidullpse merupakan pelaksana pelayanan pengadaan barang jasa secara elektronik. lpse dipimpin ketua lpsekpd, pengelolaan sse dan infrastrukturnya, cc. pelaksanaannyarupakan bagian dari ketegasan perencanaan aset pada dinas pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah dan bersifat hoc (kepanitiaan perangkat organisasi lpse yang berdiri sendiri disusun sesuai dengan kebutuhan, organisasi lpse terdiri dari pengarah terdiri dari: bupati, sekretaris daerah: dan kepala dinas. b.pelaksana terdiri dari ketua lpse, sekretariat, unit administrasi sistem elektronik, unit registrasi dan verifikasi, dan unit layanan dan dukungan bab uraian tugas ketutua lpse unit administrasi sistem pengadaan secara elektronik mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sse. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada unit administrasi sistem pengadaan secara elektronik mempunyaidantuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada unitmana, dan dukungan teknis pengoperasian aplikasi sse. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada unit layanan dan dukungan mempunyaikepegawaian personil lpse adalah pegawai negeri sipil yang ditugaskan melaksanakan tugas dan fungsi lpse. personil, b.b.biaya segal. bab viiimencocokkan kebenarjttd madinah diundangkan wonosari pada tanggal januariay re950. kepala bagian rp875. kepala urusan rp875. dukuh rp825. staf rp800sebagaimana dimaksud pada dimasukkan dalam apb desa. penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa dibebankan residen republik indonesia, menimbang aa. bahwa calon calonasing masing diajukan oleh dewan pimpinan pusat kepada panitia pemilihan indonesia untuk keanggotaan dewan perwakilan rakyat, oleh dewan pimpinan daerah kepada panitia pemilihan daerah tingkat untuk keanggotaan dewan perwakilan rakyat daerah tingkat dan oleh dewan pimpinan cabang kepada panitia pemilihan daerah tingkat untuk keanggotaan dewan perwakilan rakyat daerah tingkat bahwa surat suara untuk pemilihan umumsemua daerah pemilihan yang memuat tanda gambar organisasi peserta pemilihan umum sudah dibuat sebelum berakhir waktu pengajuan calon, sehingga organisasi yang tidak mengajukan calon setelah diadakan penghitungan suara mungkin memperoleh suara kursi daerah pemilihan yang bersangkutan, bahwa beberapa daerah pemilihan ada organisasi peserta pemilihan umum yang tidak dapat mengajukan daftar calon untuk keanggotaan dewan perwakilan rakyat daerah tingkat dewan perwakilan rakyat daerah tingkat sampai pada tanggal yang ditentukan, bahwa . dag pon presiden republik indonesia bahwa sehubungan dengan hal hal tersebut diatasada bab viii peraturan pemerintah nomor tahun diadakan perubahan sebagai berikut judul bagian kedua ditambah anak kalimat "dan pengajuan daftar calon organisasi susulan", sehingga judul bagian tersebut berbunyi sebagai berikut bagian kedua penetapan hasil pemilihan untuk dewan perwakilan rakyat daerah dan pengajuan daftar calon organisasi susulan". pada . pan dag presiden republik indonesia pada bagian kedua dimaksud dalam angka diantara dan disisipkan satu dengan tiga yang dijadikan 107a dan yang berbunyi sebagai berikut 107a apabila suatu organisasi tidak menyediakan daftar calon organisasi untuk suatu daerah pemilihan sedangkan organisasi tersebut berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam memperoleh jumlah wakil untuk keanggotaan dewan perwakilan rakyat daerah tingkat dewan perwakilan rakyat daerah tingkat maka organisasi tersebut dapat mengemukakan daftar calon organisasi susulan yang pengajuannya dilakukan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam bab calon yang diajukan dalam daftar calon organisasi susulan sebagaimana dimaksud dalamtetap yang bersangkutan. dalam hal organisasi tidak menyediakan daftar calon organisasi sebagaimana dimaksud dalam dan daerah pemilihan yang bersangkutan memperoleh suara kurang dari pada bilangan pembagi pemilihan sebagaimana dimaksud dalam maka organisasi tersebut tidak dapat mengajukan daftar calon organisasi susulan." peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. agar . meenjelasan umum sebagaidiubah dengan undang undang nomor tahun ,telah dikeluarkan peraturan pemerintah nomor tahun dalam peraturan pemerintah nomor tahun tersebut diatur hal hal yang ditentukan dalam undang undang nomor tahun jo. undang undang nomor tahun sedangkan beberapa hal lain yang bertalian dengan materi yang dinyatakan dalam undang undang itu diatur dengan peraturan pemerintah. dalam penerapan peraturan perundang undangan untuk penyelenggaraan pemilihan umum tahun ,sebagai disebutkan diatas,pada tahap pencalonan ada organisasi peserta pemilihan umum beberapa daerah pemilihan yang sampai saat yang telah ditentukan tidak mengajukan daftar calon organisasi untuk keanggotaan dewan perwakilan rakyat daerah daerah pemilihan yang bersangkutan. surat suara yang sudah dibuat sesuai dengan peraturan perundang undangan untuk semua daerah pemilihan dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat daerah memuat semua tanda gambar organisasi peserta pemilihan umum, sehingga setelah diadakan penghitungan suara ada kemungkinan organisasi tersebut diatas memperoleh suara kursi daerah pemilikan yang bersangkutan. dalam . wat pon presiden republik indonesia dalam peraturan pemerintah ini kepada organisasi peserta pemilihan umum yang tidak mengajukan daftar calon organisasi sampai dengan tanggal yang telah ditentukan diberi kesempatan untuk mengajukan daftar calon organisasi susulan apabila setelah diadakan penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan ternyata organisasi tersebut memperoleh suara yang menghasilkan kursi. pengajuan daftar calon organisasi susulan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam bab bagian kedua dan keempat peraturan pemerintah nomor tahun selain pengajuan daftar calon organisasi susulan tersebut diatas, calon nama calon tersebut dinyatakan dikeluarkan dari daftar calon tetap yang bersangkutan. apabila calon tersebut diambilkan dari daftar calon tetap daerah pemilihan yang tidak sejenis, nama calon tersebut tidak dikeluarkan dari daftar calon tetap yang bersangkutankertas martapura presiden republik indonesia, menimbang bahwa berdasarkan penelitian yang mendalam secara tehnis dan ekonomis, perusahaan umum kertas martapurtional, sehingga dipandang perlu untuk membiarkannyaumum kertas martapu: . mumbubaran perusahaan umum kertas martapura. terhitung mulai tanggal berlakunya peraturan pemerintah ini membubarkan perusahaan umum kertas martapura. sebagai likuidator dalam pelaksanaan pembubaran perusahaan umum kertas martapuraindustri dan transmigrasi serta seorang wakil dari perusahaan umum kertas martapurasebagaimana dimaksud pada akan diatur lebih lanjut oleh menteri perindustrian. . mulan "aa na, eat kpo presiden republik indonesia semua kekayaan perusahaan umum kertas martapuradaerah tingkat jawa barat presiden republik indonesia, menimbang :.a. bahwa sejak terbentuknya perwakilan kecamatan bantarkalong cipatujah dengan surat keputusan gubernur kepala daerah tingkat jawa barat tanggal juni nomor sk perwakilan kecamatan cikatomas pancatengah dengan surat keputusan gubernur kepala daerah tingkat jawa barat tanggal november nomor 5sk perwakilan kecamatan taraf bojonggambir dengan surat keputusan gubernur kepala daerah tingkat jawa barat tanggal november nomor sk masing masing kabupaten daerah tingkat tasikmalaya dan perwakilan kecamatan diulang camera kabupaten daerah tingkat ciamis dengan surat keputusan gubernur kepala daerah tingkat jawa barat tanggal oktober nomor sk gdb pemdiciamis dalam wilayah propinsi daerah tingkat jawa barat, dipandang perlu untuk membentuk (empatn na, snnpropinsi daerah tingkat jawa barat. perwakilan kecamatan bantarkalong cipatujah kabupaten daerah tingkat tasikmalaya, ditetapkan menjadi kecamatan cipatujah, meliputi wilayah desa bantarkalong, desa sindangkerta, cc. desa cipatujah, perwakilan kecamatan cikatomas pancatengah kabupaten daerah tingkat tasikmalaya, ditetapkan menjadi kecamatan pancatengah, meliputi wilayah desa pancatengah, desa cibuniasih, cc. desa terang. perwakilan kecamatan taraf bojonggambir kabupaten daerah tingkat tasikmalaya, ditetapkan menjadi kecamatan bojonggambir, meliputi wilayah desa bojonggambir, desa bojongkapol, cc. desa cireyem. perwakilan kecamatan diulang camera kabupaten daerah tingkat ciamis, ditetapkan menjadi kecamatan camera, meliputi wilayah desa camera, desa masalah, cc. desa legokjawa, desa kertaharja, desa ciparanti, desa sindangsari. . yel lain wat presiden republik indonesia (l) pusat pemerintahan kecamatan cipatujah berkedudukan cipatujah. pusat pemerintahan kecamatan pancatengah berkedudukan pancatengah. pusat pemerintahan kecamatan bojonggambir berkedudukan bojonggambir. pusat pemerintahan kecamatan camera berkedudukan camera. setiap perubahan dea desa sebagaimana dimaksud dalam danempatadaan, sehingga karena itu perlu disesuaikan dengan kemajuan teknologi bidang pertambangan dan perkembangan kegunaan bahan bahan galian, bahwa untuk itu dipandang perlu mengatur kembali penggolongan bahan bahan galian tersebut dengan mengadakan penggolongan baru yang didasarkan pada terdapatnya suatu bahan galian dalam alam, penggunaannya sebagai bahan industri, nilai strategis dan atau ekonomis bagi negara dan pemerataan kesempatan berusaha serta penyebaran pembangunan pertambangan seluruh golongan bahan galian yang strategis adalah, uranium, radium, thorium dan bahan bahan galian radioaktif lainnya, nikel, kobalt, timah. golongan bahan galian yang vital adalah: besi, mangan, molibdenum,krom, wolfram, vanadium, titan, bauksit, tembaga, timbal, seng, emas, platina, perak, air raksa, intan, arsip, antimon, bismut, ytptn presiden republik indonesia kromit, fluorspar, barit: yodium, brom, kalor, belerang. cc. golongan bahan galian yang tidak termasuk golongan atau adalah. nitrat nitrat, mospat mospat, garam batu (halte),, kalsit:,pemindahan bahan galian dari suatu golongan golongan lain sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dengan peraturan pemerintah. bahan galian yang belum disebutkan dalam yang perlu dimasukkan dalam salah satu golongan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. apabila bahan galian yang lebih tinggi golongannya terdapat dalam satu endapan dengan bahan galian yang lebih rendah golongannya, menteri menetapkan pengaturan usaha pertambangan endapan tersebut. bagi bahan bahan galian sebagaimana dimaksud dalam huruf sepanjang terletak lepas pantai, izin usaha pertimbangannya diberikanetan nazolongan bahan bahan galian umum berdasarkan kenyataan,majuan tehnologi bidang pertambangan dan perkembangan kegunaan bahan bahan galian. guna menunjang laju pembangunan nasional diperlukan pemerataan kesempatan berusaha serta penyebaran pembangunan pertambangan seluruh tanah air, khususnya dalam rangka meningkatkan kegairahan pembangunan daerah, maka dipandang perlu mengatur kembali penggolongan bahan bahan galian tersebut berdasarkan arti pentingnya atau nilai kemanfaatan bahan bahan galian yang bersangkutan terhadap negara sesuai dengan jiwa undang undang pokok pertambangan. arti penggolongan bahan bahan galian bahan galian strategis berarti strategis untuk pertahanan dan keamanan serta perekonomian dan negara, bahan galian vital berarti dapat menjamin hajat hidup orang banyak, bahan galian yang tidak termasuk bahan galian strategis dan vital berarti karena sifatnya tidak langsung memerlukan pasaran yang bersifat internasional. dasar penggolongan bahan bahan galian nilai strategis ekonomis bahan galian terhadap negara, terdapatnya sesuatu bahan galian dalam alam (genes), penggunaan bahan galian bagi industri, pengaruhnya terhadap kehidupan rakyat banyak pemberian kesempatan pengembangan pengusahaan, penyebaran pembangunan daerah. demi cukup jelaspokok pokok organisasi universitas institut negeri, bahwa sistem pendidikan tinggi indonesia yang multistrata dapat memberikan lebih banyak fleksibilitas, diversifikasi tujuan, dan pemindahalihan hasil pendidikan untuk pengadaan tenaga yang ahli dan trampil bagi keperluan bangsa dan negara indonesia, bahwa untuk kepentingan pendidikan dan pengajaran serta sesuai dengan tuntutan pembangunan nasional dan perkembangan ilmu dan teknologi, serta sesuai pula dengan undang undang nomor tahun dipandang perlu menata kembali fakultas pada universitas institutdn, kst presiden republik indonesia memutuskan menetapkan: peraturan pemerintah tentang penataan fakultas pada universitas institut negeri. bab ketentuan umum sistem pendidikan tinggi indonesia merupakan suatu sistem multistrata yang terdiri dari, teknologi, dan seni tertentu, program nonpolar yang mencakup program diploma dan program akta dalam cabang ilmu, ketrampilan, teknologi, dan seni. pendidikan dan pengajaran dalam sistem pendidikan tinggi diselenggarakan oleh fakultas, yang terdiri dari jurusan sebagai unsur pelaksana fakultas dan laboratorium studio sebagai sarana penunjang jurusan. bab ii. man, kst presiden republik indonesia bab penyelenggaraan pendidikan (l) program sarjana menyelenggarakan pendidikan dalam satu cabangmenerapkan pengetahuan yang menyangkut profesinya, dalam kegiatan produktif dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, mempunyai kemampuan mengikuti perkembangan bidang profesi atau bidang ilmunya melalui studi literatur. program pasca sarjana: mempunyai kemampuan untuk meningkatkan pelayanan profesi dengan jalan riset pengembangan, mempunyai kemampuan untuk berpartisipasi data pengembangan bidang ilmunya, mempunyai kemampuan untuk mengembangkan penampilan profesionalnya data spektrum yang lebih luas, dengan mengkaitkan bidang ilmu atau profesi yang serupa, mempunyai kemampuan untuk merumuskan pendekatan untuk memecahkan berbagai masalah masyarakat dengan cara penalaran ilmiah. program. man, presiden republik indonesia program doktoruntuk melaksanakan konsep baru dalam bidang ilmunya atau profesinya, melalui riset, mempunyai kemampuan untuk melaksanakan, mengorganisasikan, dan memimpin program riset, mempunyai kemampuan untuk pendekatan interdisipliner bagi penerapan profesional. program pasca sarjana dan doktor pengelolaannya dilaksanakan atas dasar multidisiplin dan tidak merupakan kelanjutan linear dari program sarjana. program spesialis yang setingkat dengan program pasca sarjana dan program spesialis yang setingkat dengan program dokter menyelenggarakan program nonpolar dalam keprofesian tertentu yang menghasilkan lulusan dengan ciri ciri kemampuan khusus yang lebih tinggi. ciri ciri kemampuan sebagaimana tersebut pada ditetapkan oleh menteri pendidikan dan kebudayaan. program spesialis dan program spesialis diselenggarakan oleh fakultas pasca sarjana. program diploma dan program akta yang merupakan program nonpolar dibedakan dalam program kependidikan, program nonkependidikan. program. kutai, presiden republik indonesia program nonpolar kependidikan merupakan bagian dari program sarjana kependidikan, sedangkan program nonpolar nonkependidikan tidak merupakan bagian dari program sarjana nonkependidikan. program diploma dan program akta sebagaimana tersebut pada menyelenggarakan pendidikan dalam satu cabang ilmu, ketrampilan, teknologi, dan sem tertentu yang menghasilkan lulusan dengan ciri ciri kemampuan berikut mempunyai kemampuan untuk menerapkan pengetahuan serta ketrampilan teknologi yang dimilikinya dalam kegiatan produksi dan pelayanan kepada masyarakat, mempunyai kemampuan untuk mengikuti perkembangan mengenai pengetahuan serta ketrampilan teknologi yang dimilikinya. bab iii jenis fakultas untuk menyelenggarakan sistem pendidikan tinggi sebagaimana tersebut pada dan fakultas yang telah ada pada universitas institut negeri ditata kembali sehingga menjadi sebagaimana tersebut pada (l) program sarjana diselenggarakan oleh jenis fakultas dalam golongan sebagai berikut: golongan. man, presiden republik indonesia golongan fakultas ilmu agama kerohanian, golongan fakultas ilmu kebudayaan terdiri dari jenis fakultas sastra. fakultas keguruan dan ilmu pendidikan (hanya terdapat pada universitas). fakultas kependidikan, yang dapat berkembang menjadi fakultas ilmu pendidikan. fakultas pendidikan bahasa dan seni,. fakultas filsafat. fakultas kesenian. fakultas seni rupa dan desain. golongan fakultas ilmu sosial, yang terdiri dari jenis: fakultas hukum. fakultas ekonomi, yang dapat berkembang menjadi fakultas ekonomi: fakultas manajemen. fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, yang dapat berkembang menjadi fakultas. kutai, presiden republik indonesia fakultas ilmu sosial dan ilmu politik: fakultas ilmu administrasi: fakultas ilmu komunikasi. fakultas psikologi. golongan fakultas ilmu eksakta dan teknik yang terdiri dari jenis fakultas kedokteran, yang dapat berkembang menjadi: fakultas kedokteran. fakultas kesehatan masyarakat, fakultas ilmu perawatan. fakultas farmasi. fakultas kedokteran gigi. fakultas kedokteran hewan. fakultas pertanian, yang dapat berkembang menjadi: fakultas pertanian, fakultas kehutanan, fakultas peternakan, fakultas teknologi pertanian. fakultas perikanan. fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam, dapat berkembang menjadi fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam, fakultas matematika, fakultas biologi, fakultas ilmu fisika, fakultas geografi. fakultas. dn, presiden republik indonesia fakultas teknik, yang dapat berkembang menjadi fakultas teknik: fakultas teknologi industri, fakultas teknologi mineral, fakultas teknik sipil dan perencanaan, fakultas teknologi kelautan. program pasca sarjana dan doktor diselenggarakan oleh fakultas pasca sarjana, yang dapat berkembang menjadi: fakultas pasca sarjana ilmu kependidikan, fakultas pasca sarjana ilmu seni, fakultas pasca sarjana ilmu sosial dan kebudayaan, fakultas pasca sarjana ilmu kesehatan, fakultas pasca sarjana teknologi dan ilmu pengetahuan alam, fakultas pasca sarana ilmu pertanian. program nonpolar yang menyangkut program diploma diselenggarakan oleh fakultas nonpolar yang terdiri dari fakultas nonpolar kesenian, fakultas nonpolar ilmu sosial, fakultas nonpolar ekonomi, fakultas nonpolar kesehatan, fakultas nonpolar teknologi. bab iv. dn, kun presiden republik indonesia bab ketentuan lain lain fakultas yang telah dibentuk pada saat berlakunya peraturan pemerintah ini dan tidak merupakan pengembangan dari fakultas sebagaimana tersebut pada huruf angka huruf angka dan angka serta huruf angkat angka angka dan angka dianggap telah memenuhi persyaratan sebagai suatu fakultas. (l) pembentukan fakultas baru pada suatu universitas institut negeri ditetapkan dengan keputusan presiden berdasarkan pertimbangan usul dari menteri pendidikan dan kebudayaan. jurusan dan laboratorium studio yang sudah ada atau yang akan dibentukketentuan penutup pelaksanaan peraturan pemerintah imi akan diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang undanganan,umum. undang undang nomor tahun tentang perguruan tinggi telah mengatur mengenai bentuk, susunan, tugas perguruan tinggi, dan jenis fakultas. fakultas yang belum tercantum dalam undang undang tersebut masih mungkin ditambah sebagaimana ditentukan dalam yang berbuny". sampai, saat ini belum ada peraturan pemerintah yang mengatur pembentukan fakultas yang belum tercantum dalam undang undang tersebut, sehingga pada setiap perguruan tinggi telah berkembang bermacam macam fakultas tanpa pengarahan dan pembatasan, serta tidak terdapat konsistensi dalam pemikiran dasarnya. dalam rangka penyempurnaan dan penertiban aparatur negara sebagaimana yang diisyaratkan oleh garis garis besar haluan negara dan untuk memberikan kemungkinan penampungan peradaban perkembangan sistem pendidikan tinggi, yaitu dari sistem yang hanya menuju hasil pendidikan pada satu tahap kompetensi (yaitu sarana), menjadi sistem pendidikan tinggi yang menuju kepada berbagai tahap dan macam kompetensi hasil pendidikan, yaitu program sarjana s1), pasca sarjana s2), doktor s3), dan ketrampilan yang meliputi spesialis dan ahli, maka diperlukan penataan kembali fakultas yang telah ada. salah satu kebijaksanaan dasar yang dikembangkan semenjak tahun adalah diintroduksikannya sistem pendidikan tinggi multi strata. dengan. mal, presiden republik indonesia dengan sistem ini diharapkan akan lebih banyak fleksibilitas, diversifikasi tujuan, dan pemindahalihan hasil pendidikan. dengan demikian diharapkan terjadinya mobilitas antara staf dan antara mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman pada berbagai lingkungan pendidikan. sistem baru ini terdiri dari (empat) strata yaitu stratum s1) atau tahap sarjana diselesaikan dalam waktu studi minimum (empat) tahun dan maksimum (tujuh) tahun. stratum s2) atau tahap pasca sarjana termasuk spesialis sp1) diselesaikan dalam waktu studi lebih kurang (dua) tahun sesudah si. stratum s3) atau tahap studi doktor termasuk spesialis (sp2) diselesaikan dalam waktu studi lebih kurang (dua) tahun sesudah s2. stratum (so) atau program diploma, terdiri dari berbagai program terminal, dan berorientasi kepada kebutuhan pembangunan nasional yaitu atau program diploma diselesaikan dalam waktu studi (satu) tahun, atau program diploma diselesaikan dalam waktu studi (dua) tahun, iii atau program diploma iii (termasuk politeknik) diselesaikan dalam waktu studi (tiga) tahun, div program diploma diselesaikan dalam waktu studi (empat) tahun. program akta terdiri dari akta untuk mengajar sekolah menengah tingkat pertama sekolah dasar, akta untuk mengajar sekolah menengah tingkat pertama, akta iii untuk mengajar sekolah menengah tingkat atas tingkat pertama, akta untuk mengajar sekolah menengah tingkat atas, akta untuk mengajar lembaga pendidikan tinggi. dengan demikian program pendidikan tinggi dapat disajikan dalam program yang lebih bervariasi dan fleksibel, sehingga memungkinkan untuk memperluas pilihan bagi para anak didik dalam mengikuti program pendidikan menuju kepada suatu macam dan jenjang profesi yang sesuai dengan bakat dan kemampuannya. . mal, presiden republik indonesia demi cukup jelas peranan laboratorium studio selain sebagai sarana penunjang jurusan juga merupakan unit sumber daya dasar untuk pengembangan disiplin ilmu yang dilaksanakan bawah bimbingan para guru besar. cukup jelas. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas program kependidikan adalah program pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi mengajar dan lain lain aspek dalam pengelolaan pendidikan seperti guru, pengawas, penilik, kepada sekolah, tenaga bimbingan dan penyuluhan. program. mal, kup presiden republik indonesia program nonkependidikan adalah program pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan dalam berbagai bidang keahlian (selain kependidikan) yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. program nonpolar nonkependidikan adalah program yang bulat (terminal), namun para lulusan program ini dapat melanjutkan pendidikannya menuju gelar sarjana s1) sesudah mengabdikan keahliannya pada masyarakat selama jangka waktu tertentu dan memenuhi persyaratan akademik yang ditetapkan oleh menteri pendidikan dan kebudayaan. para lulusan nonpolar kependidikan dapat melanjutkan pendidikannya menuju gelar sarjana s1) setelah mengabdikan keahliannya selama waktu tertentu dengan memperhitungkan waktu dan pengalaman pengabdiannya sebagai bagian persyaratan akademik, sehingga dengan demikian tidak perlu ada fakultas nonpolar kependidikan yang berdiri sendiri. cukup jelas cukup jelas fakultas keguruan dan ilmu kependidikan adalah fakultas yang hanya terdapat pada universitas. fakultas pendidikan matematika dan ilmu pengetahuan alam serta fakultas pendidikan teknologi dan kejuruan pada dasarnya adalah fakultas pendidikan, sehingga kedua fakultas tersebut temasuk dalam golongan fakultas ilmu kebudayaan. . man, presiden republik indonesia cukup jelas ketentuan ini tidak menutup kemungkinan untuk membuka program nonpolar fakultas program sarjana s1) pembukaan program nonpolar tersebut harus mengikuti peraturan perundang undangan yang berlaku. peraturan pemerintah ini selain menentukan jenis fakultas, mengatur pula proses pembentukan dan pengembangan fakultas baru. dengan berlakunya peraturan pemerintah ini fakultas yang pembentukannya belum mengikuti proses tersebut atas, tetap diakui adanya. cukup jelas cukup jelas cukup jelas. tambahan lembaran negar, kepala kelurahan yang telah berusia (enam puluh) tahun atau lebih dan perangkat kelurahan yang telah berusia (lima puluh enam) tahun atau lebih terhitung mulai tanggal januari diangkat langsung menjadjanuari dengan mendapat hak hak kepegawaian menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, bahwa antara kepala kelurahan yang berusia (enam puluh) tahun atau lebih dan perangkat kelurahan yang berusia (lima puluh enam) tahun atau lebih, ada yang mempunyai masa kerja untuk pensiun kurang dari (sepuluh) tahun, sehingga tidak berhak memperoleh pensiun, bahwa berhubung dengan itu, perlu diatur pemberian pensiun atau tunjangan penghargaan bagi bekas kepala kelurahan dan bekas perangkat kelurahan yang diangkat sebagai. naz bad dah. kepada bekas kepala kelurahan dan perangkat kelurahan yang diangkat menjadi pegawai negeri sipil berdasarkan peraturan pemerintah nomor tahun diberikan pensiun atau tunjangan penghargaan dengan ketentuan sebagai berikutcc.. nya ny) eat dah presiden republik indonesia (l) pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf peraturan pemerintah ini diberikan berdasarkan undang undang nomor tahun besarnya tunjangan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf peraturan pemerintah initas pensiun pokok dan tunjangan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam dan ini kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan yang berlaku bagi penerima pensiun pegawai negeri sipil. tunjangan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ini, diberikan kepada yang bersangkutan selama masa kerja yang pernah dimiliki oleh yang bersangkutan pada waktu diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil, dengan ketentuan sekurang kurangnya selama (dua) tahun. (d0) dalam hal penerima tunjangan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf peraturan pemerintah ini meninggal dunia sebelum berakhirnya masa pemberian tunjangan penghargaan, maka kepada isteri suaminya yang sah diberikan tunjangan penghargaan selama sisa masa pemberian tunjangan penghargaan yang telah ditetapkan untuk almarhum almarhumah yang besarnya (lima puluh persen) dari tunjangan penghargaan terakhirjl)diberikan mulai bulan kelima setelah almarhum suami almarhumah isterinya meninggal dunia. apabila masa pemberian tunjangan penghargaan tinggal (empat) bulan atau kurang, maka yang dibayarkan secara penuh adalah selama sisa masa tunjangan penghargaan tersebut. apabila . klan kan ya na, sen. kpo presiden republik indonesia apabila penerima tunjangan penghargaan meninggal dunia, maka kepada isteri atau suamiseratus ribu rupiah). s5) apabila janda duda penerima tunjangan penghargaan meninggal dunia, maka kepada anaktujuh puluh lima ribu rupiah). (l) pemberian tunjangan penghargaan berakhir apabila penerima tunjangan penghargaan meninggal dunia tanpa meninggalkan isteri suami yang sah, janda duda penerima tunjangan penghargaan meninggal dunia atau kawin lagi. hak untuk menerima tunjangan penghargaan hapus apabila: penerima tunjangan penghargaan tidak seizin pemerintah menjadi anggota tentara atau pegawai negeri suatu negara asing, penerima tunjangan pengharg. dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam ini, maka surat keputusan pemberian tunjangan penghargaan dibatalkan. jl) pemberian pensiuperaturan pemerintah ini, ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang. pemberian tunjangan penghargaadan bagi janda mudanyamanas tak peraturan pemerintah republik indonesia nomor tahun tentang pengalihan bentuk perusahaan gas negara (pgn) menjadi perusahaan umum (perum) presiden republik indonesia, menimbang bahwa perusahaan gas negara pgn) yang didirikan denganatas perlu ditetapkan dengan peraturan pemerintah, mengingat dangas negara (pgn) menjadi perusahaan umum (perum)tambangan dan energi, direktur jenderal adalah direktur jenderal yang bertanggung jawab dalam bidang minyak dan gas bumi, dewan pengawas adalah dewan pengawas perusahaan umum perum) gas negara, perusahaan adalah perusahaan umum perum) gas negara, direksi adalah direksi perusahaan umum perum) gas negara, direktur utama adalah direktur utama perusahaan umum perum) gas negara, pegawai adalah pegawai perusahaan umum perum) gas negara,,jasa adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan penyediaan gas kepada konsumen, gas adalah gas yang secara langsung dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar oleh konsumen, meliputi: gas buatan ("manufactured gas"), yang merupakan hasil proses pengolahan bahan tertentu, gas bumi, yang penyaluran dan distribusinya secara terbatas, yakni menyalurkan mulai dari stasiun penerima gas bumi dan mendistribusikannya melalui jaringan distribusi perusahaan. jaringan adalah jaringan gas untuk penyediaan, penyaluran, dan distribusi sampai dengan instalasi konsumen: konsumen adalah orang atau badan hukum yang menggunakan gas untuk bahan bakar yang mendapatkannya dari sambungan distribusi dari instalasi milik perusahaan, hasil sampingan adalah setiap produksi sebagai hasil sampingan pengolahan gas buatan. bab pendirian dan status perusahaan perusahaan gas negara pgn)gas negara disingkat pgn"yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat yang menyangkut penyediaan dan penyaluran gas buatan ("manufactured gas") serta penyaluran dan distribusi gas bumi secara terbatasikut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah dalam bidang ekonomi dan pembangunan pada umumnya serta meningkatkan ketahanan nasional dengan mengusahakan dan mengembangkan produksi, penyediaan, penyaluran dan distribusi gas dan hasil sampingannya serta jasa yang bersangkutan dengan usahanya untuk kepentingan masyarakat.gadakan usaha usaha sebagai berikut: produksi, penyediaan, penyaluran, dan distribusi gas buatan ("manufactured gas"): penyaluran dan distribusi gas bumi, perencanaan, pembangunan, dan pengembangan usaha gas: jasa yang bersangkutan dengan penyediaan gas dan hasil sampingannyakekayaan negara yang telah tertanam dalam perusahaan gas negarpertambangan dan energi(l):dan, dan pengelolaan(l): sesuai deng((l), diatur dalan peraturan yang ditetapkan oleh direksi dengan persetujuanngindahkan ketentuan ketentuan yang berlaku. (l)eorang anggota direksi meskipun masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam belum berakhir, karena:(l)gas, dan pencapaian tujuan diadakannya perusahaan. (l) ac mana tersebut bawah ini: direktur utama atau direktur pada badan usaha milik negara lain :sertakegiatan yang tercantum dalamnya. (l) semua pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas satuan pengawasan intern, dewan pengawas, serta tenaga ahli, dibebankan kepada perusahaan,tarif (l) atas usul direksi, menteri menetapkan tarif harga jual gas untuk tiap golongan pemakai dalam penyediaan gas. susunan tarif harga jual gas sebagaimana dimaksud dalam didasarkan pada asas memperoleh penghasilan yang cukup untuk menutup biaya biaya pengusahaan yang tata perhitungannya dilaksanakan sesuai deng(l)(l)nya: cc. hadap hal hal yang dibicarakan: hal hal lain yang dianggap perlu sebagaimana diatur dalam peraturan pendirian perusahaan. (l)epartemen pertambangan dan energi, departemen keuangan,(l)(l)(l)(l)(l)oleh direksi. (l)pengawasan sebagaimana dimaksud dalam disampaikan pula kepada menteri, menteri keuangan, direksi,(d0perusahaan,dis5)jangka waktu yang ditetapkan,(l)gara pgn)e, pgedung kantor proyek sungai darah hitung yang terletak jalan ir. juanda nomor bandung,ndah karya menjadi perusahaan perseroan persero) pt. indahandungberupa gedung kantor proyek sungai darah hitung yang terletak jalan ir. juanda nomor bandubab san rtonase danskema snsemen tonasen(tujuh puluh tiga milyar sembilan ratus dua puluh empat juta tujuh ratus empat puluh empat ribu dua ratus enam puluh satumula ctan nag nprasekolserta tata cara pendirian, bentuk satuan, lama pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan prasekolah dengan peraturan pemerintah,prasekolah. bab ketentuan umum dalam peraturan pemerintah yang dimaksud dengan setan naz sat presiden republik indonesia pendidikan prasekolah adalah pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan, yang diselenggarakan jalur pendidikan sekolah atau jalur pendidikan luar sekolahanak didik adalah peserta didik pada pendidikan prasekolah. orang tua adalah ayah dan atau ibu atau wali anak didikprasekolah tidak merupakan persyaratan untuk memasuki pendidikan dasar. bab tujuan pendidikan prasekolahmean ann nyi my wat presiden republik indonesia bab iii bentuk satuan dan lama pendidikan bentuk satuan pendidikan prasekolah meliputi taman kanak kanak, kelompok bermain, penitipan anak, dan bentuk lain yang ditetapkan oleh menteri. taman kanak kanak terdapat jalur pendidikan sekolah. kelompok bermain dan penitipan anak terdapat jalur pendidikan luar sekolah. anak didik taman kanak kanak adalah anak usia tahun. (b) lama pendidikan taman kanak kanak tahun atau tahun. pembinaan usaha kesejahteraan anak pada kelompok bermain dan penitipan anak menjadi tanggung jawab menteri sosial, sedangkan pembinaan pendidikannya menjadi tanggung jawab menteri. pendidikan prasekolah yang diselenggarakan pada kelompok bermain dan penitipan anak hanya dapat diikuti anak yang usianya sekurang kurangnya tahun. pendidikan yang diselenggarakan pada kelompok bermain dan penitipan anak sebagaimana dimaksud dalam merupakan bagian daripada pendidikan prasekolah yang diatur dalam peraturan pemerintah ini. man, pyn nyi my presiden republik indonesia pendidikan prasekolah pada kelompok bermain dan penitipan anak sebagaimana dimaksud dalam diatur oleh menteri setelah mendengar pertimbangan menteri sosial. bab syarat dan tata cara pendirian syarat dan tata cara pendirian kelompok bermain dan penitipan anak ditetapkan oleh menteri sosial sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. syarat pendirian taman kanak kanak yang didirikan oleh pemerintah atau masyarakat harus memenuhi adanya sejumlah anak didik, tenaga kependidikan, program kegiatan belajar, dana, sarana dan prasarana pendidikan. taman kanak kanak yang didirikan oleh masyarakat selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam penyelenggaranya harusan serta tata cara pendirian taman kanak kanak diatur oleh menteri. yan ann sat presiden republik indonesia bab program kegiatan belajar isi program kegiatan belajar pendidikan taman kanak kanak meliputi pengembangan moral pancasila, agama, disiplin, kemampuan berbahasa, daya pikir, daya cipta, perasaan emosi, kemampuan bermasyarakat, keterampilan, jasmani. pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diatur oleh menteri, dan yang berkenaan dengan pengembangan agama diatur oleh menteri setelah mendengar pertimbangan menteri agama. bab penyelenggaraan pendidikan taman kanak kanak yang didirikan oleh pemerintah setan nag ny) sat presiden republik indonesia diselenggarakan oleh menteri. taman kanak kanak yang didirikan oleh masyarakat diselenggarakan oleh badan yang mendirikan taman kanak kanak yang bersangkutan. pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan diatur oleh menteri. penyelenggaraan pendidikan pada taman kanak kanak dilaksanakan oleh guru dengan berpedoman pada program kegiatan belajar. pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diatur oleh menteri. untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pendidikan, pada setiap taman kanak kanak dapatvii pengelolaan pengelolaan taman kanak kanak dilakukan oleh seorang kepala ptn presiden republik indonesia dan dibantu oleh tenaga kependidikan lainnya. kepala sebagaimana dimaksud dalam bertanggung jawab atas pengelolaan tenaga kependidikan, anak didik, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, dana, sarana dan prasarana, serta administrasi. pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan diatur oleh menteri. bab viii tenaga kependidikan guru taman kanak kanak merupakan tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi sebagai guru taman kanak kanak. anggota masyarakat yang memiliki kemampuan tertentu dapat membantu guru dalam penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar atau bermain. pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan diatur oleh menteri. bab pembiayaan penyelenggara taman kanak kanak bertanggung jawab atas biaya pendidikan yang diperlukan. melanin nat, sat presiden republik indonesia biaya penyelenggaraan pendidikan pada taman kanak kanak yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat diperoleh antara lain dari sumbangan orang tua anak didik yang bersangkutan, yang besarnya tidak boleh melebihi kemampuannya. pemerintah dapat memberi bantuan kepada taman kanak kanak yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk dana, sarana dan prasarana pendidikan, tenaga kependidikan yang berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil, dan bantuan lain. pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan diatur oleh menteri. bab penilaian penilaian kegiatan pertumbuhan dan perkembangan anak didik taman kanak kanak dilakukan secara berkala dan berkelanjutan. pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diatur oleh menteri. penilaian penyelenggaraan administrasi, kelembagaan, pelaksanaan program kegiatan belajar, tenaga kependidikan, anak didik, sarana dan prasarana, serta keadaan umum taman kanak kanak dilakukan secara berkala dalam rangka pembinaan dan perkembangan satuan pendidikan yang bersangkutan. pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam man ann nyi my sat presiden republik indonesia diatur oleh menteri. bab pengawasan dan pembinaan pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pendidikan prasekolah dilakukan oleh menteri. menteri dapat mengambil tindakan administratif terhadap penyelenggara taman kanak kanak yang melakukan pelanggaran peraturan perundang undangan yang berlaku. bab xiipendidikan dan atau kegiatan pendidikan prasekol,prasekolah sejauh tidak bertentangan dengan kepentingan nasional indonesia. satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam dilarang yan ann sat presiden republik indonesia menerima anak didik warga negara indonesia. syarat dan tata cara pendirian satuxiii ketentuan peralihan dengan berlakunya peraturan pemerintah ini, semua ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku danperaturan pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku. bab prasekolah umum ketentuan undang undang nomor tahun tentang sistem pendidikan nasional pada prinsipnya menetapkan bahwa selain jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, dapat diselenggarakan pendidikan prasekolah, yang syarat dan tata cara pendirian, bentuk satuan, lama pendidikan serta penyelenggaraannya ditetapkan dengan peraturan pemerintah. sehubungan dengan itu, peraturan pemerintah ini disusun untuk mengatur pendidikan prasekolah. pengaturan tersebut sangat penting dalam usaha memberikan landasan bagi penyelenggaraan pendidikan prasekolah, sehingga arah dan tujuan pendidikan prasekolah dapat mencapai tujuan pendidikan sebagaimana yang ditetapkan dalam undang undang tentang sistem pendidikan nasional. pendidikan prasekolahluar lingkungan keluarga bagi anak usia sebelum memasuki pendidikan dasar. usia tersebut merupakan masa yang sangat menentukan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. dalam masa ini anak tersebut berada pada usia peka untuk menerima rangsangan yang cukup baik, terarah, dan didorong setingkat pertumbuhan dan perkembangannya, sehingga diharapkan kemampuan dasar anak didik dapat berkembang dan tumbuh secara baik dan benar. oleh karena itu pendidikan dini bagi anak usia prasekolah cukup penting dan sangat menentukan dikemudian hari. bay presiden republik indonesia selain hal tersebut atas, bagi anak yang memperoleh pendidikan lingkungan prasekolah dapat mempersiapkan diri memasuki pendidikan dasar, sehingga dapat menentukan masa depan anak tersebut lebih baik. meskipun demikian pendidikan prasekolah ini bukan merupakan persyaratan memasuki pendidikan dasar. semua bentuk satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan prasekolah baik yang berbentuk taman kanak kanak, kelompok bermain penitipan anak ataupun bentuk lainnya, harus memperhatikan aspek pendidikan, agar anak tidak terganggu perkembangan dan pertumbuhannya. meskipun satuan pendidikan prasekolah yang berbentuk kelompok bermain dan penitipan anak menjadi tanggung jawab menteri sosial, pendidikan yang diselenggarakan pada kelompok bermain dan penitipan anak harus dapat mengintegrasikan tujuan usaha kesejahteraan anak dan tujuan pendidikan prasekolah. pendidikan prasekolah pada kelompok bermain dan penitipan anak hanya diselenggarakan bagi anak usia sekurang kurangnya tahun. mengingat bentuk satuan pendidikan prasekolah khususnya kelompok bermain dan penitipan anak berkaitan erat dengan usaha kesejahteraan anak, maka dalam peraturan pemerintah ini hanya diatur sejauh yang menyangkut syarat, tata cara pendirian, lama pendidikan, program, dan penyelenggaraan taman kanak kanak yang pembinaannya menjadi tanggung jawab menteri. demi cukup jelas cukup jelas bay presiden republik indonesia cukup jelas bentuk lain yang dimaksud dalam ini adalah bentuk satuan, pendidikan prasekolah yang lain daripada taman kanak kanak, kelompok bermain ataupun penitipan anak yang mungkin terwujud dikemudian hari. bentuk satuan pendidikan lain inipun akan diatur menteri. cukup jelas karena kelompok bermain dan penitipan anak tidak menyelenggarakan program pendidikan yang terstruktur, kedua bentuk ini dianggap merupakan bagian dari jalur pendidikan luar sekolah. anak didik pada taman kanak kanak ditentukan mulai usia tahun, karena anak pada usia tersebut secara jasmani dan rohani telah mampu untuk menerima dan menyerap program pendidikan yang disediakan pada. taman kanak kanak. ( ) mengingat pendidikan prasekolah tidak merupakan persyaratan untuk memasuki pendidikan dasar, maka pendidikan taman kanak kanak dapat diselenggarakan selama tahun atau tahun. pada hakekatnya kelompok bermain dan penitipan anak merupakan wadah untuk membantu anak didik berkenaan dengan kesejahteraan mereka. dalam perkembangan masyarakat dewasa ini, upaya ini sangat diperlukan untuk membantu orang tua anak didik yang tidak berkesempatan menyelenggarakan kegiatan yang tan presiden republik indonesia berhubungan dengan kesejahteraan anak mereka pada waktu mereka bekerja. oleh sebab itu kelompok bermain dan penitipan anak merupakan tanggung jawab menteri sosial. meskipun demikian mengingat manfaat besar dari pendidikan sedini mungkin bagi kepentingan anak perorangan maupun bangsa dan negara, kelompok bermain dan penitipan anak diharapkan juga menyelenggarakan pendidikan prasekolah bagi anak yang telah berusia tahun yang pembinaannya merupakan tanggung jawab menteri. kelompok bermain adalah salah satu bentuk usaha kesejahteraan anak dengan mengutamakan kegiatan bermainpenitipan anak adalah salah satu bentuk usaha kesejahteraan anak bagi anak yang orang tuanya tidak berkesempatan menyelenggarakan usaha kesejahteraan anak pada waktu mereka bekerjacukup jelas meskipun yang diutamakan adalah usaha kesejahteraan anak, kelompok bermain dan penitipan anak harus pula menyelenggarakan pendidikan prasekolah bagi anak yang telah berusia tahun. pendidikan prasekolah yang diselenggarakan oleh kelompok bermain dan penitipan anak diatur oleh menteri setelah mendapat pertimbangan dari menteri sosial. pertimbangan ini dimaksudkan untuk mengintegrasikan program kesejahteraan anak dengan pendidikan prasekolah bay presiden republik indonesia yang diselenggarakan pada kelompok bermain dananak didik taman kanak kanak berusia dini, mereka memerlukan perhatian khusus. oleh sebab itu untuk menyelenggarakan pendidikan. bagi mereka, disamping guru, diperlukan tenaga yang memiliki kemampuan tertentu untuk membantu guru. kemampuan tersebut bukan merupakan persyaratan formal tetapi merupakan persyaratan untuk dapat membantu kelancaran kegiatan belajar mengajar dan bermain. cukup jelas cukup jelas oleh karena kelancaran penyelenggaraan pendidikan bukan bay presiden republik indonesia hanya tanggung jawab penyelenggara taman kanak kanak saja, maka penyelenggara dapat menerima sumbangan dana dari orang tua wali anak didik untuk membantu kelancaran pendidikan pada taman kanak kanak yang besarnya tidak boleh memberatkan bagi orang tua wali anak didinyi wap!rawa presiden republik indonesia, menimbang bahwa berdasarkan undang undang nomor tahun tentang pengairan dinyatakrawa sebagai sumber air yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan perlu dijaga kelestariannya agar tercapai kemanfaatan optimal mungkin, cc. bahwa berdasarkan hal hal tersebut atas, maka untuk menjaga ekosistem rawa sebagai sumber air perlu diaturawa. mapan wat presiden republik indonesia bab ketentuan umum bagian pertama pengertian dalam peraturan pemerintahkonomisnya. reklamasi rawa adalah upaya meningkatkan fungsi dan pemanfaatan rawa untuk kepentingan masyarakat luas. jaringan reklamasi rawa, yang diperlukan untuk pengaturan, pembuangan, pemberian, pembagian dan penggunaan air. saluran primer adalah saluran utama dari jaringan reklamasi rawa yang berfungsi baik untuk pembuangan maupun pemberian air. saluran sekunder adalah cabang utama dari saluran primer rawa yang berfungsi untuk pembuangan maupun pemberian air. mulan ya wat presiden republik indonesia saluran tersier adalah cabang saluran sekunder yang berfungsi baik sebagai pembuangan maupun pemberian air. garis sempadanlimbah adalah semua bahan buangan baik berupa benda dan atau bahan padat maupun cair yang dapat menimbulkan pencemaran. eksploitasi dan pemeliharaan jaringan reklamasi rawa adalah serangkaian kegiatan yang mengarah kepada upaya pemanfaatan air secara optimal dan pelestarian fungsi jaringan reklamasi rawa. menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pengairan. pemerintah daerah adalah pemerintah daerah tingkat bagian kedua lingkup pengaturan lingkup pengaturan rawa dalam peraturan pemerintah ini adalah penyelenggaraan konservasi rawa yang meliputi perlindungan, pengawetan secara lestari dan pemanfaatan rawa sebagai ekosistem sumber air. mulan ya wap presiden republik indonesia bab asas dan tujuan penyelenggaraan konservasi rawa dilaksanakan berdasarkan asas kemanfaatan umum, keseimbangan, dan kelestarian untuk melindungi dan mengamankan fungsi dan manfaat rawa. penyelenggaraan konservasi rawa bertujuan untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem rawa sebagai sumber air, mengatur perlindungan dan pengawetan rawa sebagai sumber air, mengatur pemanfaatan rawa sebagai sumber air, mengatur pengembangan rawa sebagai sumber daya lainnya. bab iii penguasaan rawa rawarawa sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh menteri. men wap presiden republik indonesia bab fungsi rawa rawa sebagai sumber air merupakan salah satu sumber daya alam yang mempunyai fungsi serba guna bagi kehidupan dan penghidupan manusia. rawa sebagaimana dimaksud dalam dilindungi dan dijaga kelestariannya serta ditingkatkan fungsi dan pemanfaatannya. bab wewenang dan tanggung jawab pembinaan wewenang dan tanggung jawab pembinaan rawa ada pada pemerintah. pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab pembinaan rawa sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh menteri. wewenang dan tanggung jawab pembinaan rawa sebagaimana dimaksud dalam dapat diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. man mp3 yaa wat presiden republik indonesia bab inventarisasi rawa untuk mengetahui formasi rawa sebagai lahan dalam pelaksanaan pembinaan rawa dilaksanakan inventarisasi rawa. menteri menyelenggarakan inventaris rawa sebagaimana dimaksud dalam bab vii konservasi rawa bagian pertama umum konservasi rawa ditujukan untuk mempertahankan dan melindungi ekosistem rawa sebagai sumber air, serta meningkatkan fungsi dan manfaatnya, dengan memperhatikan kemampuan meningkatkan rawa sebagai ekosistem sumber air, kelestarian rawa, cc. kemampuan meningkatkan perekonomian masyarakat, d.kelestarian lingkungan hidup. gelang wat presiden republik indonesia konservasi rawa meliputi usaha perlindungan, pengawetan, peningkatan fungsi dan manfaat rawa melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, eksploitasi dan pemeliharaan serta pengendalian. bagian kedua perlindungan dan pengawetan paragraf perlindungan perlindungan rawa dimaksudkan untuk melindungi sistem penyangga kehidupan pada wilayah konservasi rawa. paragraf pengawetan pengawetan rawa dimaksudkan untuk memelihara kelestarian keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya pada wilayah konservasi rawa. mulan ya wap presiden republik indonesia paragraf rencana perlindungan dan pengawetan perlindungan dan pengawetan rawa dilaksanakan berdasarkan rencana jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek dan rencana teknis. rencana jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam disusun oleh menteri bersama sama menteri lain yang terkait. rencana teknis sebagaimana dimaksud dalam disusun oleh menteri dan menteri lain yang terkait, sesuai dengan bidangnya masing masing. paragraf pelaksanaan perlindungan dan pengawetan rawa menjadi tugas, wewenang, dan tanggungjawab menteri. pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam didasarkan pada rencana dan rencana teknis sebagaimana dimaksud dalam mulan ya mula presiden republik indonesia paragraf pengendalian dalam rangka pelaksanaan perlindungan wilayah konservasi rawa setiap orang dilarang untuk merusak ekosistem kehidupan dan sumber air yang berada wilayah konservasi rawa, membuang benda dan atau bahan padat maupun cair yang berupa limbah dalam wilayah konservasi rawa. setiap pemegang hak atas tanah dalam wilayah konservasi rawa wajib menjaga kelangsungan fungsi wilayah tersebut. menteri melakukan pemeliharaan dan penertiban wilayah konservasi rawa. pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diatur oleh menteri. mulan ya wap presiden republik indonesia bagian ketiga pemanfaatan paragraf pengambilan dan penggunaan air pengambilan dan penggunaan air dari wilayah konservasi rawa untuk keperluan pokok kehidupan sehari hari dapat dilakukan tanpa ijin. pengambilan dan penggunaan air dari wilayah konservasi rawa selain untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam dan bersifat komersialmenteri. pemanfaatan tumbuhan dan satwa serta sumber daya alam lainnya dari wilayah konservasi rawa wajib memperoleh ijin terlebih dahulu dari menteri lain yang terkait sesuai dengan bidangnya masing masing. mulan ya wap presiden republik indonesia paragraf reklamasi untuk meningkatkan fungsi dan manfaat rawa dilakukan kegiatan reklamasi rawa. wewenang pelaksanaan reklamasi rawa berada pada menteri. pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam dapat dilakukan oleh pemerintah daerah. dalam hal tertentu reklamasi rawa dapat dilakukan oleh badan hukum, badan sosial dan atau perorangan dengan ijin menteri. (b) ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan diatur lebih lanjut oleh menteri. paragraf penyusunan rencana reklamasi penyusunan rencana reklamasi rawa, baik yang berupa rencana jangka panjang, jangka menengah, maupun jangka pendek dilakukan oleh menteri. penyusunan rencana sebagaimana dimaksud dalam didasarkan atas rencana pengembangan wilayah sungai. men snn. presiden republik indonesia paragraf penyusunan rencana teknis reklamasi penyusunan rencana teknis reklamasi rawa menjadi tugas, wewenang, dan tanggung jawab menteri. dengan memperhatikan ketentuan badan hukum, badan sosial, dan atau perorangan dapat melaksanakan pembuatan rencana teknis reklamasi. rencana teknis yang dibuat badan hukum, badan sosial dan atau perorangan harus,memperoleh pengesahan dari menteri. paragraf pembangunan jaringan reklamasi pembangunan jaringan reklamasi rawa menjadi tugas, wewenang, dan tanggungjawab menteri. pembangunan jaringan reklamasi rawa didasarkan pada rencana dan rencana teknis sebagaimana dimaksud dalam dan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam mencakup kegiatan untuk mewujudkan, merehabilitasi dan meningkatkan jaringan reklamasi rawa. mulan ya wat presiden republik indonesia tugas dan tanggung jawab pembangunan saluran tersier beserta bangunan pelengkapnya, dapat diserahkan kepada masyarakat pemakai air yang bersangkutan. pembangunan saluran pada petak tersier beserta bangunan pelengkapnya. menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat pemakai air yang bersangkutan. dengan memperhatikan keadaan sosial ekonomi masyarakat pemakai air yang bersangkutan, pemerintah dapat memberikan bantuan pembiayaan bagi terlaksananya pembangunan sebagaimana dimaksud dalam dan tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam akan diatur lebih lanjut oleh menteri. badan hukum, badan sosial dan atau perorangan dapat melaksanakan pembangunan jaringan reklamasi rawa setelah mendapat ijin dari menteri. mulan ya wat presiden republik indonesia paragraf eksploitasi dan pemeliharaan jaringan reklamasi eksploitasi dan pemeliharaan saluran primer dan saluran sekunder beserta bangunan pelengkapnya menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah. eksploitasi dan pemeliharaan saluran tersier dan saluran lainnya dalam petak tersier beserta bangunan pelengkapnya menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat pemakai air yang bersangkutan. eksploitasi dan pemeliharaan jaringan reklamasi rawa yang dikelola oleh badan hukum, badan sosial dan atau perorangan dilakukan oleh yang bersangkutan dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan pemerintah ini. menteri menetapkan adanya iuran pembiayaan eksploitasi dan pemeliharaan jaringan reklamasi rawa kepada masyarakat pemakai air atas dasar pengambilan dan penggunaan air, serta penggunaan jaringan reklamasi rawa tertentu. mulan ya wap presiden republik indonesia pemerintah daerah menetapkan besarnya iuran dan tata cara pemungutannya, dengan memperhatikan keadaan sosial ekonomi masyarakat pemakai air, yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan selektif. lurah sebagaimana dimaksud dalam menjadi penerimaan pemerintah daerah, dipergunakan untuk membiayai eksploitasi dan pemeliharaan jaringan reklamasi rawa sepanjang penguasaannya berada pada pemerintah daerah. paragraf pengambilan air, penggunaan dan perlindungan jaringan reklamasi pengambilan air dari jaringan reklamasi rawa untuk keperluan pokok kehidupan sehari hari dapat dilakukan tanpa ijin. pengambilan air dari jaringan reklamasi rawa untuk keperluan selain yang ditentukan dalampemerintah daerah dengan memperhatikan tata cara dan persyaratan pemberian ijin yang ditetapkan oleh menteri. pelaksanaan penggunaan jaringan reklamasi rawa untuk keperluan lalu lintas dan angkutan air diatur oleh menteri yang bertanggung jawab bidang perhubungan. mulan ya wat presiden republik indonesia lahan yang terletak disepanjang jaringan reklamasi rawa yang dibatasi garis sempadan diperuntukkan bagi pengamanan jaringan reklamasi rawa. penggunaan lahan dan lebar lahan sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan oleh menteri. setiap orang dilarang membuang benda dan atau bahan padat maupun cair, yang berupa limbah dalam maupun sekitar jaringan reklamasi rawa yang diperkirakan atau patut diduga akan menimbulkan pencemaran atau penurunan fungsi pelayanan jaringan reklamasi rawa. bab viii tugas pembantuan urusan pembinaan rawa yang belum diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai urusan daerah, pelaksanaannya dapat dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan. bab pengawasan pengawasan atas penyelenggaraan konservasi rawa dilakukan oleh menteri dan dilaksanakan oleh pejabat pengairan yang men wat presiden republik indonesia ditunjuk oleh menteri atau pemerintah daerah dalam rangka tugas pembantuan. dalam melaksanakan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam berwenang melakukan pengamatan dan penelitian yang diperlukan. pejabat sebagaimana dimaksud dalam harus menyampaikan laporan kepada menteri, mengenai hasil pengamatan dan penelitian yang telah dilakukan. apabila dari hasil pengamatan dan peneliti yang berlaku barang siapa untuk keperluan usahanya melakukan pengambilan penggunaan air, tumbuhan dan satwa, serta sumber daya alam lainnya dari wilayah konservasi rawa tanpa ijin, sebagaimana dimaksud dalam dan barang siapa untuk keperluan usahanya melaksanakan reklamasi rawa dan pembangunan jaringan reklamasi rawa tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam dan barang siapa untuk keperluan usahanya melakukan pengambilan penggunaan air dari dan jaringan reklamasi rawa tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam dan mulan ya wap presiden republik indonesia barang siapa melakukan perbuatan yang berakibat rusaknya ekosistem kehidupan dan sumber air yang berada wilayah konservasi rawa atau membuang benda dan atau bahan padat maupun cair yang berupa limbah wilayah konservasi rawa atau membuang benda dan atau bahan padat maupun cair yang berupa limbah dalam maupun sekitar jaringan reklamasi rawa sebagaimana dimaksud dalam danrawwilayah negara kita memiliki beberapa daerah rawa yang sangat luas, terutama terdapat pulau pulau sumatera, kalimantan, sulawesi dan irian jaya. berdasarkan undang undang nomor tahun tentang pengairan yang merupakan landasan pokok untuk menyelenggarakan pengaturan mengenai air dan sumber air, ditetapkan rawa merupakan salah satu sumber air. karena rawa merupakan sumber daya alam yang potensial bagi kesejahteraan masyarakat, maka potensi rawa perlu dilestarikan dan dikembangkan agar dapat dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat secara adil dan merata sesuai dengan ketentuan undang undang dasar sehubungan dengan hal tersebut atas, dalam rangka pemanfaatan rawa optimal mungkin, pemerintah perlu mengadakan pengaturan atas rawa. pengaturan tersebut dititikberatkan pada penyelenggaraan konservasi rawa yang mencakup kegiatan perlindungan, pengawetan secara lestari, dan peningkatan fungsi serta pemanfaatan rawa sebagai ekosistem sumber air. hal ini sejalan dengan asas kemanfaatan umum, keseimbangan, dan kelestarian yang digunakan dalam pengaturan air dan sumber air. mengingat rawa mempunyai fungsi serbaguna bagi kehidupan dan penghidupan manusia, maka sesuai dengan jiwa undang undang maan pkn rat rpr presiden republik indonesia nomor tahun rawa dikuasai oleh negara, dalam hal ini dilaksanakan oleh pemerintah, yang selanjutnya melimpahkan pelaksanaan penguasaan rawa ini kepada menteri yang bertanggungjawab bidang pengairan. dalam melaksanakan penguasaan rawa tersebut menteri diberi wewenang dan tanggung jawab pembinaan rawa. pembinaan rawa dimaksud meliputi kegiatan perlindungan, pengawetan secara lestari, serta peningkatan fungsi dan manfaat rawa, yang pelaksanaannya melalui tahapan perencanaan, pembangunan, eksploitasi dan pemeliharaan, serta pengendalian. menteri selanjutnya dapat menyerahkan dan atau melimpahkan (menugasi pembantuankan) wewenang dan tanggung jawab pembinaan rawa kepada pemerintah daerah. sedangkan sebagian tahapan dalam rangka peningkatan fungsi dan manfaat rawa dapat dilaksanakan oleh badan hukum, badan sosial dan atau perorangan setelah memperoleh izin menteri. pelaksanaan konservasi rawa sejauh menyangkut perlindungan dan pengawetan secara lestari, karena terkait dengan kepentingan berbagai departemen instansi serta merupakan tugas lintas sektoral, maka penyusunan rencana pembinaannya dilakukan oleh menteri bersama menteri lain yang terkait. adapun pelaksanaan kegiatan konservasi rawa yang menyangkut peningkatan fungsi dan pemanfaatannya, penyusunan rencana pembinaannya dilakukan oleh menteri. pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengawetan secara lestari atas rawa sebagai ekosistem sumber air menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat, sedangkan pengawasannya dilakukan oleh menteri kecuali yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah. dalam hal ini masyarakat diwajibkan ikut berperan serta dengan mematuhi ketentuan yang ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut. lan wat presiden republik indonesia mengingat perkembangan jumlah penduduk dan perkembangan teknologi dewasa ini serta dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan fungsi dan pemanfaatan rawa yang dilakukan melalui upaya reklamasi sangat diperlukan. upaya reklamasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk pertanian, industri, pertambangan, penyediaan pemukiman dan lain lain. pelaksanaan reklamasi rawa dimaksud menjadi wewenang menteri yang bertanggung jawab bidang pengairan, yang selanjutnya dapat menyerahkan dan menugasi pembantuankan wewenang tersebut kepada pemerintah daerah. dengan pertimbangan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat guna berperan serta dalam pembangunan nasional, maka dalam hal hal tertentu yang ditetapkan menteri, badan hukum, badan sosial, dan atau perorangan dapat melaksanakan reklamasi rawa setelah memperoleh izin dari menteri. jaringan reklamasi rawa yang dibangun dalam rangka pengembangan daerah rawa, kegiatan eksploitasi dan pemeliharaan serta perbaikan sangat diperlukan untuk menjaga dan mempertahankan fungsi jaringan reklamasi rawa. eksploitasi dan pemeliharaan jaringan utama menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah. sedangkan eksploitasi dan pemeliharaan jaringan jaringan ditingkat usaha tani menjadi wewenang dan tanggung jawab masyarakat yang memperoleh manfaat adanya jaringan tersebut. hal ini dimaksudkan untuk menumbuhkan peran serta masyarakat sekaligus menanamkan rasa ikut memiliki dan rasa tanggung jawab. mapan wat presiden republik indonesiadalam peraturan pemerintah ini termasuk rawa adalah rawa pantai yaitu rawa yang terletak pantai atau dekat pantai, muara atau dekat muara sungai sehingga dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut. b.rawa pedalaman yaitu rawa yang letaknya sedemikian jauh jaraknya dari pantai sehingga tidak dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut. adapun ciri ciri khas rawa adalah ciri fisik, terutama keadaan tanahnya cekung, ciri kimiawi, terutama derajat keasaman airnya pada umumnya rendah, ciri biologis, terutama terdapat ikan ikan rawa, tumbuhan rawa, dan hutan rawa. angka cukup jelas angka reklamasi rawa sebagaimana dimaksud dalam angka dilakukan antara lain dengan cara membuat jaringan reklamasi rawa. man ya wat presiden republik indonesia angka jaringan reklamasi rawa dapat dimanfaatkan untuk keperluan lalu lintas dan angkutan air. angka cukup jelas angka cukup jelas angka cukup jelas angka cukup jelas angka limbah sebagaimana dimaksud dalam ini dapat berasal dari industri, pertanian, rumah tangga, dan sebagainya. angka cukup jelas angka cukup jelas angka cukup jelas cukup jelas azas kemanfaatan umum, keseimbangan, dan kelestarian dimaksudkan untuk memberikan manfaat yang sebesar besarnya bagi kepentingan masyarakat segala bidang kehidupan dan mulan ya wap presiden republik indonesia penghidupan,mencakup pula keharusan untuk melindungi serta mengamankan rawa guna menjaga kelestarian fungsinya sebagai sumber air. cukup jelas penguasaan ini meliputi rawa baik yang belum maupun yang sudah direklamasi. cukup jelas cukup jelas ketentuan dalam ini selain memenuhi ketentuan dalam undang undang nomor tahun tentang pengairan yang menetapkan perlunya dilakukan perlindungan dan pengembangan atas sumber air, sekaligus memenuhi ketentuan dalam undang undang nomor tahun tentang ketentuan ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup yang menetapkan perlunya dilakukan usaha pelestarian kemampuan daya dukung lingkungan hidup secara serasi dan seimbang. cukup jelas mulan aan wat presiden republik indonesia karena pembinaan rawa menyangkut tugas lintas sektoral maka dalam pelaksanaannya perlu dikoordinasikan agar kepentingan departemen dan instansi yang terkait dapat berjalan selaras dan terpadu. sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada undang undang nomor tahun kepada menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pengairan diberi pelimpahan wewenang dan tanggung jawab pemerintah untuk melaksanakan pembinaan rawa dengan memperhatikan kepentingan departemen atau instansi lain yang bersangkutan dengan rawa. sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan yang tercakup dalam ruang lingkup pembinaan rawa, menteri akan menetapkan pola dasar pembinaan rawa. cukup jelas dengan menggunakan data dan informasi hasil inventarisasi serta didasarkan pada rencana pengembangan wilayah sungai, rencana tata guna hutan dan rencana tata guna tanah, menteri menetapkan rawa rawa yang perlu perlindungan dan pengawetan, dan rawa rawa yang perlu ditingkatkan fungsi dan manfaatnya setelah terlebih dahulu dikonsultasikan dengan menteri menteri yang terkait. inventarisasi tersebut dilakukan menteri secara berkala dengan mengingat keadaan keuangan negara. man ya wat presiden republik indonesia termasuk dalam pengertian ini antara lain pengaturan dan penentuan tata cara inventarisasi dan klasifikasi yang mungkin diperlukan. cukup jelas kegiatan yang termasuk dalam tahapan perencanaan dalam ini meliputi survai, investigasi, pembuatan rencana dan rencana teknis. kegiatan yang tercakup dalam tahapan pelaksanaan meliputi pengamanan, pemulihan pada keadaan semula, pelestarian, dan pembangunan dalam rangka meningkatkan fungsi dan manfaat rawa. kegiatan yang tercakup dalam tahapan eksploitasi dan pemeliharaan meliputi kegiatan pengoperasian rutin secara optimal dan pemeliharaan baik secara berkala maupun sewaktu waktu diperlukan. kegiatan yang tercakup dalam tahap pengendalian adalah kegiatan pemantauan dan pengawasan, evaluasi, dan tindak turun tangan. cukup jelas cukup jelas pada ini yang dimaksud dengan: mulan ya wat presiden republik indonesia rencana jangka panjang yaitu gambaran sasaran nasional yang ingin dicapai untuk jangka waktu duapuluh lima tahun dalam rangka melaksanakan konservasi rawa. rencana jangka menengah yaitu kumpulan rencana regional yang merupakan penjabaran dari sasaran nasional konservasi rawa yang ingin dicapai dalam jangka waktu lima tahun. rencana jangka pendek yaitu kumpulan rencana proyek yang merupakan penjabaran dari sasaran regional konservasi rawa yang ingin dicapai dalam waktu satu tahun. rencana teknis yaitu dokumen yang memberikan gambaran teknis yang ingin diwujudkan, terdiri dari gambar gambar teknis, syarat syarat dan spesifikasi teknis. menteri lain yang terkait antara lain menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pemerintahan, tata guna tanah, tata guna hutan, konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, pertambangan dan energi, serta kebudayaan. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas man ya wap presiden republik indonesia cukup jelas tindakan penertiban yang dimaksud dalam ini berupa pengaturan pemanfaatan dan penetapan larangan dan kewajiban. cukup jelas yang dimaksud dengan keperluan pokok kehidupan sehari hari antara lain keperluan rumah tangga, air minum, peribadatan, dan lalu lintas air tradisional. yang dimaksud dengan keperluan yang bersifat komersial adalah pemanfaatan atas air untuk keperluan selain yang tersebut pada yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan ekonomis, cukup jelas pemanfaatan tersebut dapat meliputi misalnya untuk usaha perikanan, pertambangan, penangkapan atau penangkapan tumbuhan dan satwa yang dilindungi dengan undang undang, dan lain lainnya. cukup jelas mulan ya wap presiden republik indonesia cukup jelas dalam melaksanakan ketentuan ini menteri perlu mempertimbangkan kemampuan daerah yang pelaksanaannya dilakukan dalam rangka penyerahan urusan ataupun tugas pembantuan. cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan rencana jangka panjang, rencana jangka menengah dan rencana jangka pendek dalam ini adalah sama dengan yang tercantum dalam penjelasan yang dimaksud dengan sasaran nasional adalah jumlah luas rawa yang direklamasi keseluruhan yang dapat dikembangkan. yang dimaksud dengan sasaran regional adalah jumlah luas rawa yang direklamasi yang dapat dikembangkan masing masing propinsi yang bersangkutan. menteri dalam melakukan penyusunan perencanaan reklamasi rawa mengkonsultasikan dengan menteri yang terkait antara lain menteri dalam negeri, menteri kehutanan, menteri pertanian, menteri transmigrasi, menteri perhubungan dan menteri pertambangan dan energi. hal yang dikonsultasikan antara lain mengenai status lahan pada lokasi yang akan direklamasi, yang penyelesaiannya harus sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. mulan yarcapainya keterpaduan secara menyeluruh dalam rangka pembinaan reklamasi rawa. untuk menetapkan apakah pembangunan jaringan reklamasi rawa yang berada pada satu propinsi akan ditangani oleh pemerintah pusat atau dilaksanakan pemerintah daerah dalam rangka tugas pembantuan, maka menteri perlu menetapkan kriteria kualitatif dan kuantitatif atas proyek proyek tersebut. cukup jelas yang dimaksud dengan rehabilitasi adalah mengembalikan kemampuan pelayanan jaringan reklamasi rawa seperti keadaan semula. yang dimaksud dengan peningkatan jaringan reklamasi rawa adalah meningkatkan kemampuan pelayanan dari tingkat pelayanan yang telah dicapai sebelumnya. mulan n47 snn. presiden republik indonesia yang dimaksud dengan masyarakat pemakai air adalah masyarakat yang mendapat manfaat langsung dari adanya jaringan reklamasi rawa. cukup jelas dana bantuan pemerintah seperti yang tercantum dalam ini dialokasikan melalui instansi yang bersangkutan. cukup jelas ketentuan dalam ini dimaksudkan agar badan hukum, badan sosial dan atau perorangan dalam melaksanakan pembangunan jaringan reklamasi rawa selain memenuhi persyaratan teknis yang telah ditetapkan juga mengikuti peraturan perundang undangan yang berlaku. kegiatan kegiatan eksploitasi dan pemeliharaan jaringan reklamasi rawa mencakup inventarisasi jaringan reklamasi rawa, pemantauan dan evaluasi data, pengoperasian dan pemeliharaan jaringan reklamasi rawa (termasuk perbaikan bangunan dan pengerukan saluran) dan pemeliharaan peralatan eksploitasi. cukup jelas cukup jelas paksaan ya presiden republik indonesia penetapan iuran pembayaran eksploitasi dan pemeliharaan jaringan reklamasi rawa perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu dari menteri lain yang terkait antara lain menteri keuangan dan menteri dalam negeri. ketentuan ini dimaksudkan untuk tidak memberatkan masyarakat pemakai air. dengan adanya ketentuan mengenai iuran pembiayaan eksploitasi dan pemeliharaan jaringan reklamasi rawa yang dikenakan kepada masyarakat, maka dituntut adanya kewajiban timbal balik dari pemerintah daerah untuk memelihara saluran saluran agar tetap bisa berfungsi dengan baik. yang dimaksud dengan keperluan pokok kehidupan sehari hari antara lain untuk keperluan rumah tangga, air minum, peribadatan dan lalu lintas air tradisional. fungsi pokok jaringan reklamasi rawa adalah untuk mengatur pembuangan dan pemberian air pada lahan pemanfaatan. selain itu jaringan reklamasi rawa dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain baik atas pengambilan airnya, maupun penggunaan jaringannya. sedangkan pengambilan air untuk keperluan usaha yang bersifat komersial harus mendapat ijin. cukup jelas mulan ya wap presiden republik indonesia lalu lintas air adalah salah satu fungsi dalam penggunaan jaringan reklamasi rawa dan seringkali merupakan satu satunya jalan untuk memudahkan keluar masuk daerah pengembangan rawa. pengaturan yang menyangkut urusan lalu lintas air baik yang komersial maupun tradisional mengikuti peraturan perundang undangan dibidang perhubungan. namun demikian, mengingat perlindungan jaringan reklamasi rawa harus diselenggarakan secara menyeluruh, terkoordinasi, dan terpadu, maka dalam menggunakan jaringan ini untuk keperluan lalu lintas air misalnya dalam pembangunan dermaga dan sebagainya. demikian pula dalam hal pengerukan jaringan reklamasi rawa untuk keperluan lalu lintas air harus dilakukan secara terpadu dengan rencana pemeliharaan rawa dan jaringan reklamasi rawa secara menyeluruh. adapun penggunaan jaringan reklamasi rawa untuk pengepungan, mengingat tidak semua saluran dapat digunakan untuk pengepungan. lahan yang dibatasi garis sempadan dalam ini merupakan jalur bebas, yang dimaksudkan untuk melindungi saluran saluran, sekaligus untuk memberikan kemudahan bagi petugas petugas dalam melaksanakan tugas eksploitasi dan pemeliharaan, serta penyediaan lahan untuk penimbunan hasil pengerukan atau pelebaran saluran. man "aa wap presiden republik indonesia dalam hal status lahan pada jalur bebas tersebut merupakan hak milik seseorang, maka perlu dilakukan pembebasan tanah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. status jalur bebas tersebut selanjutnya dikuasai negara. cukup jelas yang dimaksud diperkirakan atau patut diduga sebagaimana tercantum dalam ini adalah apabila kualitas atau kuantitas limbah yang bersangkutan melewati ambang batas tertentu. batas tersebut ditetapkan oleh pihak yang berwenang atas dasar pertimbangan khusus tentang sifat hidrologi daripada jaringan reklamasi rawketentuan mulan ya wap presiden republik indonesia. cukup jelas diberlakukannya peraturan pemerintah ini mulai tanggal desember dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada aparat pemerintah memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk mengetahuinya.gaya motortan n47gaya motomodal. nilai modal saham milik negara pada pt. gaya motort. gaya motor beralih kepada perusahaan perseroan persero) pt. rajawali nusantarya mula presiden republik indonesihakim. mengingat:: . bad pak, dan peradilan agamaetahupasaran ya na, snn kpo presiden republik indonesia lembaran negara republik indonesia tahun nomor |
lembaran daerah kota cimahi cimahi aa. nomor tahun seri: peraturan daerah kota cimahi nomor tahun tentang izin usaha bidang perdagangan dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota cimahi, menimbang :kota cimahi, mengingat undang undang gangguan finder ordonansi) staatsblaad tahun nomor sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan staatsblaad tahun nomor bedrijfsreglementerings ordonansi tahunizin usaha adalah keabsahan suatu usaha menurut ketentuan perundang undrizinandistributorersetujuan penyelenggaraan pameran dagang nasional dan lokal selanjutnya disebut papan l adalah persetujuan yang diberikan pemerintah kepadaperaturan perundang undangan yang berlakuyang meliputi perusahaan mikro, kecil, menengah danusaha perdagangan adalah orang, pribadi, atau badan usaha yang menyelenggarakan usaha bidang: sup perusahaan mikro pmilima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. sup perusahaan kecil pkpuluhperusahaan menengah pmratus juta rupiah) sampai dengan rp. sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. sup perusahaan besar pbsepuluh milyar. persekutuan komanditer cv). firma fa). perusahaan perseorangan po). koperasi kop). bentuk usaha lainnya bul).. surat tanda pendaftaran waralaba spw), diwajibkan bagi perusahaan yang melakukan kegiatan usaha waralaba...walikotatidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan komoditi berjangka. jasa penilai. jasa surveyor. multi level marketing (penjualan berjenjang)up. jika telah memenuhi persyaratan, lengkap dan benar, walikota dapat menerbitkan izin. sup diterbitkan berdasarkan domisili perusahaan. sup diterbitkan untuk masa berlaku (lima) tahun dan dapat diperpanjang. waktu proses penyelesaian sutanda daftar perusahaan tdp) paragraf permohonan. permohonan untuk mendapatkan tdp diajukan kepada walikotp. jika telah memenuhi persyaratan lengkap dan benar, walikota dapat menerbitkan izinwaktu proses penyelesaian tddg. permohonan untuk mendapatkan tdg diajukan kepada walikota.g. jika telah memenuhi persyaratan yang lengkap dan benar, walikota dapat menerbitkan izinwaktu proses penyelesaian tdgtanda pendaftaran waralaba spwspw. permohonan untuk mendapatkan spwspw sebagaimanapw. jika telah memenuhi persyaratan, lengkap dan benar, walikota dapat menerbitkan izin. spw diterbitkan berdasarkan domisili perusahaan. spw diterbitkan untuk masa berlaku (lima) tahun dan dapat diperpanjang. waktu proses penyelesaian spwppdnij l. permohonan untuk mendapatkan papan lperaturan walikota. paragraf penerbitan walikota melakukan penelitian terhadap persyaratan permohonan pppdnijl. jika telah memenuhi persyaratan, lengkap dan benar, walikota dapat menerbitkan izin. papan l diterbitkan berdasarkan tempat pameran diselenggarakan. papan l diterbitkan untuk satu kali penyelenggaraan. waktu proses penyelesaian papan lperdagangan. dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam instansi yang berwenang berkewajiban untuk melaksanakan pembinaan terhadap pelaku kegiatan usaha perdagangan sesuai dengan izin yang diberikan. melaksanakan pembinaan untuk meningkatkan potensi dan daya saing pelaku usaha perdagangan. melaksanakan pembinaan dalam bentuk promosi dan membangun pola kemitraan. pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam adalah pengawasan terhadap sarana dan komoditas yang diperdagangkan, meliputi ketertiban dan kenyamanan tempat fasilitas pendukung usaha sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. komoditas yang diperdagangkan telah memenuhi standar standar yang ditetapkan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam adalah pengendalian terhadap kegiatan, sarana dan komoditas yang diperdagangkan, meliputi kegiatan usaha yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku seperti monopoli, penimbunan, pengurangan takaran, pengomposan dan lain lain. sarana usaha perdagangan yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. cc. komoditas yang diperdagangkan bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab vii ketentuan pidana dan penyidilima puluh juta rupiah).perusahaan yang telah memiliki izin usaha bidang perdagangandiberlakukannya peraturan daerah ini, maka peraturan daerah kota cimahi nomor tahun tentang ijin usaha bidang perdagangan dinyatakan dicabut dcabutan beberapa perizinan dan pendaftaran bidang perdagangan:yelenggaraan waralabaangka pengenal importir api)direktur jenderal perdagangan dalam negeri nomor pdn kep tentang petunjuk teknis penyelenggaraan waralabaprovinsi sulawesi utara tahun diajukan oleh: . nama dr. benny jogja makoto, s.h., si. im) pekerjaan purnawirawan polri alamat jalan kintamani nomor rt irw fi: pen kelurahan kelapa gading barat, kecamatan kelapa li: eap gading, jakarta utara nama drs. david bobihoe akb, sc., m.m. pekerjaan mantan bupati gorontalo alamat lingkungan rt rw kelurahan kayubulan, kecamatan limboto, provdesember memberi kuasa kepada bambang sunarko, s.h., m.h., dwi putra budiyanto, s.h., michael billy laluan, s.h., rio denny napitupulu, s.h., dan ramona sabrina, s.h., advokat dan penasehat hukum pada kantor bambang sunarko dan rekan advokat konsultan hukum beralamat jalan duta lestari nomor rt rw perumahan duta harapan, bekasi utarasulawesi utara,m.h., merdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkamahkonstitugo.id dan alfa taman gersang, s.h., advokat pada kantor hukumolly dondokambey, s.e. alamat wisma dpr kelurahan rawajati, pancoran, jakarta selatan nama drs. steven o.e. kankou alamat lingkungan wawalintouan, kecamatan tondano barat, minahasndrik calvin sealang, s.h., heri perdana tarigan,kakas, kabupaten minahasa buktiadanya dugaan pelanggaran terkait keterlibatan pegawai negeri sipil bahwa terdapat laporan dan temukni adanya rapat perangkat desa yang diadakan hukum tua pemerintah desa desa boyong pante, kecamatan sinonsayang, kabupaten minahasa selatan, mana pembahasan rapatnya membahas apabila ada perangkat desa yang tidak memilih sesuai pilihan hukum tua paslon maka perangkat desa tersebut akan dipecat dan bantuan tidak akan diterima dan ada (empat) orang yang tidak mengikuti perintah hukum tua bukti aturan serupa tertuang dalam huruf junctokamang bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya penggelembungan jumlah pemilih laki laki sebanyak (tujuh puluh) suara tps desa lima, adalah tidak benar, berdasarkan bukti formulir lampiran model c1 kwk berhologram asli tps desa lima dimana tidak terdapat penggelembungan. bahwa terhadap dalil pemohon tentang tidak adanya tanda tangan kpps tps desa tempo, adalah benar, tetapi ditandatangani oleh ketiga saksi paslon. berdasarkan bukti formulir lampiran model c1 kwk berhologram asli tps desa tempo. kecamatan bukti bahwa terhadap dalil pemohon kompas barat tc tentang adanya pengurangan jumlah surat suara yang diterima sebanyak (satu) suara tps desa pinabetengan, adalah tidak benar, karena desa pinabetengan hanya (satu) tps(empat) suara tps desa kompas dua utarpas dua utaratoure, adalah benar, tetapi ketiga saksi paslon menandatangani berdasarkan bukti formulir lampiran model c1 kwk berhologram asli tps desa lima.pemilih terdaftar dalam dpt tps ill kelurahan rinegetinegetan, dimana tidak terdapat perbedaan. bahwa terhadap dalil pemohon tentang tidak dicantumkan jumlah seluruh pengguna hak pilih laki laki dan perempuanrbedaan jumlah pengguna hak pilih perempuan dalam dpt, dimana tidak terdapat perbedaan. bahwa terhadap dalil pemohon tentang tidak dicantumkan jumlah perempuan dan laki lakirratus) suara tps iii kelurahan wawalintoan, adalah tidak benar, berdasarkan bukti formulir lampiran model c1 kwk berhologram asli tps iii kelurahan wawalintoan dimana tidak terdapat penggelembunganpada hasil perhitungan tps kelurahan koyoypada hasil perhitungan tps kelurahan tataran satutaran satuvii kelurahan tataran dua.opsi kelurahan wrwrong. kecamatan bukti bahwa terhadap dalil pemohon tondano timur tc tentanginiarara yang diterima sebanyakvi. kelurahan siniarndidata, dimana tidak terdapat pengurangan. bahwa terhadap dalil. pemohon tentang adanya perbedaan jumlah seluruh suara sah pada lampiran perlahan suara tps kelurahan lininga.dimana tidak terdapat perbedaan. bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya pengurangan jumlah surat suara tps kelurahananowangkokelurahan ranowangko, adalah benar, tetapi ketigakelurahan ranowangko bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya pengurangan jumlah surat suara tps kelurahan talele kecamatan bukti bahwa terhadap dalil pemohon tondano utara. tc tentang tidak adanya tandatangan kpps tps kelurahan ulaslasan bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya ketidak colokan jumlah penghitungan suara pada hasil perhitungan perolehan suara tps kelurahan samalangmalanga bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya penggelembungan jumlah seluruh pengguna hak pilih hasil penghitungan perolehan hasil tps kelurahan sasasaran,pada hasil perhitungan perolehan suara tps kelurahan marawimarawis dimana tidak terdapat perbedaan. bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya coretan pada jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilik karena rusak keliru dicobloparatidak adanya tandatangan kpptandatangan. minahasa utara lokasi vide keterangan kecamatan bukti bahwa pelanggaran yang kaauditematimuradanya pelanggaran pada saat pemilukada sulawesi utara bahwa terdapat laporan dan temuan yang diduga melanggarkurang lebih (sepuluh) langkah dari tps dan spanduk sekretariat anak cabang pdip bukti adapun tersebut berbunyi tps harus bebas dari atribut pasangan calon atau partai politik dalam radius (dua ratus) meter . adanyabahwa terdapat, dengan rincian sebagai berikut: i. kota bitung kecamatan aertembaga bukti adanya pengurangan jumlah pemilih laki laki sebanyak (delapan puluh) suara tps vii kelurahan aertembaga dua, adanya pengurangan jumlah pemilih perempuan sebanyak (tiga puluh delapan) suara tps kelurahan aertembaga dua, jumlah surat suara tps iii: kecamatan lembah utara bukti pelanggaran terkait,alangkecamatan workota tomohon lokasi vide keterangan asn kecamatan bukti bahwa pelanggaran yang tomohonselaengahimur tc |merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god g.bahwa dalil pemohon yang menyatakan bahwa berdasarkan pleno desa tewas kecamatan amurang barat, kabupaten minahasa selatan ada warga mencoblos kali tps dan tps sehingga dapat dilakukan pemilihan ulang adalah tidak berdasar. bahwa memohon melalui pps desa tewas telah menindaklanjuti kesalahan tersebut saat itu juga lokasi kejadian. vide bukti tl bahwa dalil pemohon yang menyatakan komisioner kpu misel else semua mengamankan lembar kertas suara kpu tanpa koordinasi dengan ppk amurang barat adalah tidak berdasar. bahwa dalam melaksanakan tugasnya komisioner kpu hari pemungutan suara melakukan supervisi dan monitoring, dalam hal ditemukan terjadinya kesalahan dan atau permasalahan maka harus dapat menyelesaikannya. faktanya adalah kertas suara tersebut adalah kelebihan dari yang seharusnya didistribusikan tps tersebut, sehingga jumlah surat suara tps tersebut tetap dapat melayani semua pengguna hak pilih. vide bukti tl bahwa dalil pemohon yang menyatakan ketua kpu minahasa selatan mensahkan rekapitulasi kecamatan modoinding, kabupaten minahasa selatan, padahal saksi nomor urut masih keberatan dengan hasil adalah tidak berdasar. bahwa proses penyelesaian keberatan pada saat rekapitulasi kabupaten minahasa selatan telah berjalan sesuai dengan prosedur padatl bahwa dalil pemohon yang menyatakan bahwa sampul kertas suara untuk ppk tombasian, ranoyapo, motoling timur, dan amurang timur kabupaten minahasa selatan tidak ada segel adalah tidak berdasar dan keliru. bahwa tidak ada sampul kertas suara yang dikirimkan ppk, merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god yang ada hanyalah sampul yang berisi surat suara yang dikirimkan tps pada saat rapat pemungutan suarath sampai dengan bukti th ti sampai dengan bukti ti tm sampai dengan bukti tm tc sampai dengan bukti tc te sampai dengan bukti te tg sampai dengan bukti tg dan tlbukti thh fotokopii fotokopi dokumen berita acara terkait dengan persiapan kampanye, persiapan debat kampanye, dan daftar hadir rapat pleno terbuka rekap disp dpt pilgub sulut tahun serta rekor pertengahan kampanye pilgub sulut bukti th fotokopi formulir catatan kejadian khusus dan atau keberatan saksi alam pelaksanaan rekap tingkat provinsi dc kwk) bukti tm fotokopi formulir bc1 kwk tim kampanye bupati dan wakil bupati bottom merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god bukti tm fotokopi surat penurunan apk cagub cawagub pdip kakas bukti tc fotokopi formulir c2 kwk tps desa palate bukti ti fotokopi presentasi pemilih dan pengguna hak pilih berdasarkan website bukti tc fotokopitahun kecamatan aertembaghbunaken kepulauralayl duaringkidikalwintiannenang bukti te fotokopi keterangan tertulis ppk kota manado bukti tg fotokopi formulir db1 kwk kota manadoeriukti tc fotokopi formulir model c1 kwk.merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god suara dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur sulawesi utara tahun kecamatan kombpmendulelerembokenil. kota manado kecamatan bunaken kepulauan bukti memohon tidak transparan dalam menyajikan data karena tidak ada berita acara hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara tps kelurahan bunaken pada website memohon: tidak ada data hasil perhitungan perolehan suara tps vi, vii dan viii kelurahan bunaken milik memohon pada website resmi kpu provinsi: kecamatan paralayang bukti jumlah surat suara tps kelurahan paralayang satu sebanyak (lima ratus tujuh puluh satu), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak (lima ratus tujuh puluh satu):kelurahan paralayang satu, . jumlah surat suara tps xiv kelurahan paralayang skelurahan paralayang satu sebanyak (lima ratus tujuh belas), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak (lima ratus empat puluh satu): jumlah surat suara tps xvitujuh puluh tiga),xvi kelurahan paralayang satu: adanya pengurangan jumlah seluruh pemilih laki laki sebanyak (satu) suara tps vii kelurahan paralayang satu: pelanggaran terkait penggelembungan jumlah seluruh pemilih perempuan sebanyak (satu) suara tps vii kelurahan paralayang satu, merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god sulawesi utara tahun kecamatan wondeimbuutara. bukti tg fotokopi formulir db1 kwk kabupaten minahasa bukti te fotokopi formulir da1 kwk kabupaten minahasaudiemalangorkmerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god tengahtimur bukti tc fotokopi keterangan tertulis ppk se kota tomohon bukti tl fotokopi berita acara tertulis bersama tentang kejadian tps ii, desa tewaasen, kecamatan amurang barat bukti tl fotokopi berita acara serah terima surat suara lebih tps iii kelurahan kawangkoan bawah, kecamatan amurang barat bukti tl fotokopi keterangan tertulis ketua kpu minahasa selatan terkait penyelesaian permasalahan terkait rekapitulasi kecamatan modoindingihak terkait pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah pasangaihak terkait adalah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur provinsi sulawesi utara tahun dengan nomor urut merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godjunctodalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur sulawesi utaraii. tenggathari), bahwa sidang panel atau sidang pleno untuk pemeriksaan pendahuluan terhadap permohonan guo telah dilaksanakan pada hari jumat, tanggal januari sehingga dan oleh karenanya hari kerja terhitung sejak hari jumat adalah jatuh pada hari selasa, tanggal januaripihak terkait, keterangan pihak terkait guo yangl fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godgubernur dan wakil gubernur provinsi sulawesi utara tahun yang diajukan oleh pemohon dengan alasan: bahwa terhadap dasar hukum yang dijadikan rujukan oleh pemohon dalam poin kewenangan mahkamah konstitusi halaman permohonan pemohon, dapat pihak terkait jelaskan sebagai berikut: bahwa terhadap dalil pemohon yang menjadikan dasar hukum kewenangan mahkamah konstitusi yak?,, antara lain, untuk memutus perkara perselisihan hasil pemilihan umum . kemudian menurut pemohon, bahwa berdasarkan uud junction huruf yang telah diterhadap dalil tersebut, pihak terkait secara tegas menyatakan bahwa dasar hukum yang dijadikan acuan atau rujukan pemohon telah tidak sesuai dengan perkembangan politik hukum pemilihan gubernur, bupati dan walikota, bahwa dasar hukum pemohon yang mengutip dan uud hanya berlaku bagi perkara pemilihan umum sebagaimana ketentuan uud bahwa mahkamah konstitusi melalui putusannya nomor puu xi tentang merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god pengujian tahun tentang pemda dan huruf tentang kekuasaan kehakiman bertentangan dengan uud tahun dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat yang pada pokoknya bahwa mahkamah tidak berwenang mengadili peralihan hasil pemilihan kepala daerah karena pemilu kepada daerah bukanlah rezim pemilihan umum sebagaimana ketentuan uud sehingga dalil pemohon haruslah dikesampingkan atau setidaknya ditolak oleh mahkamah. bahwa dalil pemohon tentang dasar hukum kewenangan mahkamah konstitusijelas telah kehilangan objek dasar hukum karena sejatinya undang undang yang dijadikan acuan oleh pemohon tersebut adalah sudah dinyatakan dicabut melalui pengundangan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah huruf bahwa dengan demikian, dasar hukum tentang kewenangan mahkamah konstitusi yang didalilkan oleh pemohon tidak berdasar dan mengada ada, sehingga sangat layak untuk dikesampingkan. bahwa terhadap dalil pemohon angka dalam kewenangan mahkamah konstitusi yang didalilkan pemohon adalah mengenai keberatan atasmenurut pihak terkait telah tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yaknikhususnya huruf angka dan huruf dan serta lampiran pmk tentang pedoman merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god penyusunan permohonan pemohon, jawaban memohon, dan keterangan pihak terkait. berdasarkan hal tersebut atas makasesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dengan alasan sebagai berikut bahwa dalam permohonan pemohon, point kedudukan hukum pemohon, pemohon mendalilkan bahwa berdasarkan beserta penjelasinyatakan, bahwa terhadap dalil ini, pihak terkait menyatakan bahwa pemohon tidak cermat dan tidak paham bahwa apakah permohonan yang diajukan oleh pemohon pengujian undang undang terhadap undang undang dasar ataukah permohonan perselisihan hasil perolehan suara. karena sangatlah berbeda antara legal standing pemohon dalam hal permohonan pengujian undang undang judicial review) dengan permohonan perselisihan hasil perhitungan. oleh karenanya dalil merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god pemohon haruslah dikesampingkan atau setidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. bahwa dalam permohonannya pemohon sama sekali tidak menyinggung tentang perolehan persentase yang dapatkan oleh pemohon serta dikreasikan dengan batasan selisih perolehan suara antara pemohon dengan peraih suara terbanyak pihak terkait) yang pada intinya pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan guo karena pemohon adalah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur provinsi sulawesi utara tahun nomor urut bahwa mahkamah konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili permohonan guo, karena selisih perhitungan suara pemohon dengan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak tidak memenuhi ketentuan sebagaimanahkamah konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan pemohon jika: pemohon tidak menjelaskan tentang kesalahan penghitungan suara oleh memohon, dan perhitungan perolehan suara yang benar menurut pemohon. hal itu sesuai dengan peraturan mahkamah konstitusi pmk) tahun tentang pedoman penyusunan permohonan pemohon, jawaban memohon dan keterangan pihak terkait huruf yang menyatakanberdasarkan suratmenetapkan perolehan suara sebagai berikutar. olly dondokambey, dan drs. steven o.e. kankou pihak terkait) dengan perolehan suara sebanyak enam ratus empat puluh tujuh dua ratus lima puluh dua) suara.dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus tiga puluh tiga suara. pasangan alon gubernur dan wakil gubernur nomor urut pemohon) terhadap fakta tersebut atas, pada dasarnya setiap peserta pemilihan gubernur, bupati atau walikota jumlah surat suara tps xviii kelurahan paralayang satu sebanyak (enam ratus lima puluh dua), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak (enam ratus enam puluh lima): adanya kejanggalan pada data form memohon tps kelurahan paralayang satpuluh delapan): jumlah surat suara tps kelurahan paralayang satu sebanyak (empat ratus enam puluh empat), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak (lima ratus tujuh belas): jumlah surat suara tps viii kelurahan paralayang satu sebanyak (enam ratus tiga), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak (enam ratus tiga): jumlah surat suara tpsenam puluh sembilan), jumlah surat suara tps kelurahan paralayang satu sebanyak (empat ratus enam belas), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak (empat ratus sembilan puluh dua), kecamatan paal dua bukti pada data form memohon tps kelurahan peramal, data penggunaan surat suara tidak dicantumkan sedangkan jumlah pengguna hak pilih dicantumkan sebanyak (seratus delapan puluh enam) suara, coretan jumlah pengguna hak pilih perempuan pada hasil perhitungan perolehan suara tps iii kelurahan peramal milik memohon tidak sah karena tidak disertai para,berdasarkagubernur, bupati, dan walikota yang berhak mengajukan permohonan selisih perhitungan hasil rekapitulasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur adalah yang memiliki selisih paling dekat dengan pemenang yang ditetapkan oleh memohon, bukan seperti yang didalilkan oleh pemohon. bahwa perolehan suara para pasangan calon gubernur dan wakil gubernur provinsi sulawesi utara berdasarkan hasil rekapitulasi kpu provinsi sulawesi utara adalah: trennpesangen gaon del pendapatan pasangan nomor urut kemaren aanaslon nomor urut pihak terkait) melebihi dari ketentuan yang telah ditetapsebesar bahwa selisih perhitungan suara yang didalilkan pemohon dan hasil penetapan memohon sangat tidak signifikan untuk merubah posisi perolehan suara pemohon. memoho, karena permohonan guo tidak berdasarkan pada kaedah dan pedoman yang telah digariskan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god oleh peraturan perundang undangan serta aturan turunannya, yaknda perihal permohonan, pemohon menyebutkan bahwa perihal: permohonan keberatan atas pelaksanaan pemilihan umum (pkpu) kepala daerah propinsi sulawesi utara tahun bahwa secara jelkhususnya huruf angka dan huruf dan serta lampiran pmkmenurut pmk guo sebagaimana tercantum dalam lampiran menyebutkan bahwa hal: permohonan pembatalan surat keputusan kpu provinsi kip provinsi kpu kabupaten kota. nomor . pts kpu prov.tahun bertanggal . bahwa permohonan pemohon sudah tidak mengikuti kaedah dan pedoman berbicara mahkamah konstitusi serta tidak menggunakan pmk tahun tentang pedoman penyusunan permohonan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god pemohon, jawaban memohon dan keterangan pihak terkait, sehingga harus dikesampingkan oleh mahkamah. bahwa permohonan pemohon kabur tidak jelas karena pemohon. desember akan tetapi desember tersebut:merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god, sistematis, dan massif tsm) yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut bahwa tidak jelas dan terang dalam polita pemohon halaman paragraf yang menjelaskan apa yang dimaksud dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang dituduhkan terhadap pihak terkait yang berakibat juga tidak jelas dan terangnya terhadap penerapan pemohon dalam mengkontruksikan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif dengan dalil dalil yang dituduhkan kepada pihak terkait: bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan bahwa pelanggaran yang dilakukan memohon berdampak pada peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun bahwa terhadap dalil pemohon yang guonomor urutut yang dilakukan oleh pasangan nomor urut,adanya temuan politik uang sebesar sembilan puluh empat juta rupiah) oleh tim seru modayag tertanggal desember .dan sudah dilaporkan panas kabupaten bolaang mongondow timur. bahwa terhadap dalil pemohon tersebut atas, pemohon jelas sekali telah salah sasaran karena faktanya uang sebanyak rp. sembilan puluh empat juta rupiah) tidak ada kaitannya dengan pihak terkait. bahwa terhadap dalil pemohon tersebut,kesampingkan,merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god.terhadap dalil pemohon mengenai adanya pelanggaran kampanyegubernur wakil gubernur nomor urut bahwa terhadap dalil pemohon tersebut, dapat pihak terkait jelaskan bahwa domain mahkamah konstitusi dalam perkara perselisihan hasil perolehan php) hanyalah sebatas tentang ada tidaknya perselisihan hasil perolehan antara penetapan hasil perolehan suara yang ditetapkan memohon dengan klaim atau versi pemohon, bukan menyangkut persoalan kekeliruan atau kesalahan penyelenggara memohon), peserta pemilihan pada tahapan kampanye, karena hal itu jelas telah diatur dan diberikan jalan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god keluar bagi para pemangku kepentingan pemilihan kepala daerah gubernur, bupati dan walikota) yakni dengan diberikannya kewenangan bawaslu dan atau bawaslu untuk menyelesaikan perkara perkara yang timbul dalam proses tahapan pemilukada. sehingga sangatlah beralasan jika majelis mahkamah konstitusi mengesampingkan dalil permohonan pemohon atas. bahwa terhadap dalil pemohon mengenai adanya dugaan pelanggaran terkait keterlibatan pegawai negeri sipil. bahwa terhadap dalil pemohon tersebut, dapat pihak terkait jelaskan bahwa tidak pernah ada satupun tim sukses pihak terkait dari unsur pns asn, terlebih lagi karena pihak terkait bukanlah petahana atau incumbent, maka secara nyata dan jelas tidak ada ketersambungan atau korelasi antara tindakan yang dilakukan oleh hukum tua pemerintah desa yakni rapat perangkat desa sebagaimana didalilkan oleh pemohon tersebut diatas dengan pihak terkait. oleh karenanya dalil pemohon ini haruslah dikesampingkan. bahwa terhadap dalil adanya pelanggaran pada saat pemilukada sulawesi utara. bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya pelanggaran kedekatan jarak antara tps dengan rumah berbendera pdip yang berkibar berjarak kurang lebih langkah dari tps dan spanduk sekretariat anak cabang pdip desa palate, kecamatan kakas, kabupaten minahasa. dapat pihak terkait jelaskan bahwa peristiwa itu adalah bagian dari domain kpu dan bawaslu kabupaten. bahwa memohon telah menerbitkan kpu kabupaten minahasa tentang tps tersebut tanpa adanya catatan dari bawaslu kabupaten minahasa dan tidak adanya laporan dari masyarakat atas dugaan pelanggaran tersebut. akan tetapi menurut penuturan komisioner kpu bahwa hal itu telah diantisipasi dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh kpu kepada para ketua kpps setiap tps untuk melakukan peringatan melalui surat himbauan kepada setiap tempat tempat atau kantor sekretariat partai dan tim pemenangan calon yang berdekatan dengan tempat pemungutan suara agar hari pemungutan suara seluruh merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god atribut partai atau calon harus diturunkan. sehingga dalil pemohon haruslah dikesampingkan. bahwa terhadap dalil pemohon mengenai adanya pelanggaran pelanggaran serta perbedaan hasil penghitungan perolehan suara form memohon dengan hasil penghitungan perolehan suara form lapangan, menurut pihak terkait adalah sebagai berikut: bahwa terhadap dalil pemohon yang didalilkan pada halaman angka (satu) sebagaimana dijelaskan melalui tabel, yang pada pokoknya pemohon mendalilkan banyak menemukan penggelembungan dan pengurangan suara, dengan total rincian sebagai berikut jumlah kota kota kota kabupaten minahasa sang tas sonata (oo bahwa jika dijumlahkan, total antara penggelembungan dan pengurangan tersebut berjumlah suara, hal ini jelas bahwa seluruh jumlah total suara yang dipersoalkan oleh pemohon sama sekali tidak mempengaruhi secara siginifikan total perolehan suara yang dipersoalkan oleh pemohon terhadap perolehan suara yang didapat oleh pihak terkait. bahwa terhadap dalil pemohon mengenai kesalahan perolehan suara kabupaten kota kota, bitung, kota manado, kota tomohon, kabupaten minahasa dan kabupaten minahasa utara, tersebar beberapa kecamatan, desa kelurahan dan tps tps kota kabupaten seperti yang didalilkan oleh pemohon, menurut pihak terkait adalah keliru karena sesuai dengan hasil penghitungan kabupaten kota tersebut tidak ditemukan adanya kekeliruan seperti yang didalilkan oleh pemohon. hal tersebut diperkuat dengan bukti pt sampai dengan pt yakni berupa form db kota kabupaten tersebut dan saksi pasangan calon nomor urut kota bitung atas nama sleman luar, saksi pasangan calon nomor kabupaten minahasa atas nama arnold winowatan, saksi pasangan nomor urut kabupaten minahasa utara atas nama merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god richards umroh, saksi pasangan calon nomor urut kota manado atas nama franklin tamara, saksi pasangan nomor urut kota tomohon atas nama johannis pilar dan saksi pasangan nomor urut ditingkat kpu provinsi lucky sendok, kesemuanya menyatakan bahwa tidak ada keberatan dari saksi saksi pasangan nomor urut dan bahkan menurut para saksi tersebut diatas, pada rekapitulasi ditingkat kota dan kabupaten sebagaimana dialihkan oleh pemohon tidak ada yang menyatakan keberatan baik secara lisan maupun secara tertulis, bahkan pada rekapitulasi tingkat kpu kabupaten minahasa saksi pasangan calon nomor urut yakni pemohon tidak hadir. bahwa demikian juga menurut para saksi saksi yang telah disebutkan diatas, yakni saksi pihak terkait tingkat kabupaten kota yang didalilkan oleh pemohon serta juga saksi tingkat kpu provinsi menyatakan bahwa baik bawaslu kecamatan, panas kabupaten dan juga bawaslu provinsi kesemuanya menyatakan tidak ada laporan, keberatan dan atau catatan serta rekomendasi terhadap seluruh proses rekapitulasi dari tingkatan kecamatan, kabupaten dan juga tingkat kpu provinsi sulawesi utara. bahwa terhadap dalil pemohon yang mendalilkan terjadi perbedaan hasil perhitungan perhitungan suara antara memohon dan pemohon, dapat pihak terkait jelaskan bahwa menurut pencernaan pihak terkait terhadap dokumen dokumen tersebut, tidak ditemukan form form keberatan dan kesemua form c1 sebagaimana didalilkan pemohon saksi saksi pasangan nomor urut semuanya menandatangani form kwk tersebutup hukum. berdasarakan uraian atas, maka dalil dalil permohonan pemohon haruslah dinyatakan ditolakrdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god jumlah surat suara tps viii kelurahan peramaltiga), coretan jumlah pemilih pada hasil perhitungan perolehan suara tps xiii kelurahan peramal milik memohon tidak sah karena tidak disertai para, adanya pengurangan jumlah seluruh pemilih perempuan sebanyak (dua ratus) suara tps xiii kelurahan peramal, jumlah surat suara tps kelurahan ranaut sebanyak (ima ratus satu), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak (lima ratus tiga puluh dua), berita acara pemungutan dan perhitungan suara yang semestinya tps kelurahan ranaut tidak sah karena tidak dicantumkan nomor tps, kecamatan, kabupaten kota maupun provinsi: pelanggaran terkait penggelembungan jumlah pemilih perempuan yang terdaftar sebanyak (sembilan) suara tps kelurahan ranaut, adanya pengurangan jumlah pemilih sebanyak (sembilan) suara tps kelurahan ranaut,: jumlah surat suara tps kelurahan ranaut sebanyak (empat ratus dua), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak (empat ratus sembilan), adanya pengurangan jumlah pemilih sebanyak (lima) suara tps vii kelurahan ranaut, jumlah surat suara tps viii kelurahan ranaut sebanyak (empat ratus empat puluh lima), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak (empat ratus lima puluh), jumlah surat suara tps kelurahan ranaut sebanyak (lima ratus delapan puluh dua), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak (empat ratus delapan puluh tujuh), pelanggaran terkait penggelembungan jumlah pengguna hak pilih laki laki sebanyak (satu) suara tps kelurahan ranautberita acara nomor ba pilgub viii tentang pleno pengundian nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sulawesi utara dalam pemilihan tahun bukti pt fotokopi keputusan komisi pemilihan umum. provinsi sulawesi utara nomor pts kpu prov merdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstihstgoid pilgubutara tahunitung model db kwk)manadoota tomohotomohon, ututara model db kwk)jumlah surat suara tps xiii kelurahan ranaut lima), kecamatan sari bukti adanya perbedaan jumlah pemilih pada hasil perhitungan perolehan suara tps kelurahan santana milik memohon dengan data lapangan. pada data milik memohon jumlah pemilih sebanyak (tiga ratus sembilan puluh) suara, sedangkan pada data lapangan sebanyak (empat ratus sepuluh) suara: jumlah surat suara tps kelurahan santanasepuluh), coretan jumlah pemilih pada hasil perhitungan perolehan suara tps iii kelurahan santana milik memohon tidak sah karena tidak disertai para, jumlah data pemilih pada hasil perhitungan perolehan suara tps iii kelurahan santana milik memohon tidak sama dengan data lapangan karena jumlah yang sudah sesuai dicoret oleh memohon, sehingga coretan tersebut tidak sah: jumlah surat suara tps kelurahan santana sebanyak (empat ratus dua puluh satu), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak (empat ratus dua puluh enam), seluruh jumlah pemilih yang terdaftar dengan jumlah pengguna hak pilih tps kelurahan santana pada data memohon berbeda dengan data lapangan, jumlah surat suara tps kelurahan santana sebanyak (empat ratus tiga belas), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak (empat ratus lima puluh enam): pada form lapangan untuk tps kelurahan santana, jumlah pemilih disabilitas dicantumkan sedangkan pada form memohon, jumlah pemilih disabilitas tidak dicantumkan,ertanggal desember (vide bukti bukti th bukti pt 6j(vide bukti bukti th bukti pt 5jsulawesi utara diumumkan oleh memohopada hari sabtu, tanggal desember pukul wita divide bukti bukti th bukti tanggal desember pukul wita wib) sampai dengan hari selasamerdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstihstgoid gubernur dan wakil gubernur sulawesi utara tahun bertanggal september (vide bukti pt 3j. dengan demikian, pemohon adalah pasangan calon peserta pemilihan gubernur provinsi sulawesl fax email sevetanat@mahkamahkonsitua goprovinsi sulawesi utaraprovinsi sulawesiadanya kejanggalan pada form memohon tps kelurahan santana, untuk jumlah pemilih disabilitas berjumlah (nol) sedangkan jumlah pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih sebanyak (empat) suara, sekalipun ada pemilih disabilitas tps kelurahan santana yang menggunakan hak pilih, namun tidak menggunakan surat suara sehingga tidak diperhitungkan dalam jumlah surat suara sah tidak sah: jumlah surat suara tps kelurahan santana sebanyak (empat ratus satu), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak (lima ratus satu), jumlah surat suara tps vii kelurahan santana sebanyak (tiga ratus enam puluh tiga), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak (tiga ratus tujuh puluh satu), adanya pengurangan jumlah seluruh pemilih sebanyak (dua puluh) suara tps viii kelurahan santana, jumlah surat suara tps viii kelurahan santana sebanyak (tiga ratus lima puluh empat), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak (tiga ratus sembilan puluh enam): tidak ada tanda tangan kelompok penyelenggara pemungutan suara pada data tps kelurahan titiwengen selatan, jumlah surat suara tps kelurahan titiwengen selatan sebanyak (empat ratus dua puluh sembilan), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak (empat ratus lima puluh empat), jumlah surat suara tps kelurahan titiwengen selatan sebanyak (tiga ratus dua belas), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak (tiga ratus sembilan belas): adanya pengurangan jumlah seluruh pengguna hak pilih sebanyak (seratus) suara tps kelurahan sari tumpuan, jumlah surat suara tps vii kelurahan sari tumpuan sebanyak (empat ratus empat belas), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak (empat ratus dua puluh dua),jumlah surat suara tps kelurahan sari utara sebanyak (enam ratus dua puluh dua), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak (enam ratus tiga puluh): jumlah surat suara tps iii kelurahan sari utara sebanyak (empat ratus lima belas), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak (empat ratus dua puluh lima): adanya kejanggalan pada data form memohon tps kelurahan sari utarbelas): kecamatan singkil bukti jumlah surat suara tps kelurahan singkil satu sebanyak (empat ratus tiga), sedangkan jumlah pengguna hak pilih sebanyak (empat ratus tiga belas), adanya kejanggalan, dengan jumlah surat suara tps kelurahan singkil satu sebanyak (tiga ratus tiga) dan jumlah pengguna hak pilih sebanyak (tiga ratus tiga belas), namun mengapa pada data form memohon, jumlah surat suara yang tidak digunakan sebanyak (seratus delapan puluh)? bagaimana (empat ratus tiga belas) pengguna hak pilih menggunakan surat suaranya? sehingga berpengaruh terhadap jumlah surat suara sah tidak sah, adanya pengurangan jumlah pengguna hak pilih perempuan sebanyak (empatadanya pengurangan jumlah pemilih terdaftar perempuan sebanyak (seratus tujuh puluhjumlah surat suara tps kelurahan singkil satu sebanyak (lima ratus lima puluh dua), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak (lima ratus enam puluh), merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god jumlah surat suara tps vii kelurahan singkil satu sebanyak (empat ratus empat), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak (empat ratus dua puluh tiga), adanya perbedaan tulisan pada form memohon dengan jumlah suara sah tidak sah pada laporannya untuk tps kelurahan singkil satu: jumlah surat suara tps xiv kelurahan singkil satu sebanyak (tiga ratus dua), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak (tiga ratus sebelas): jumlah surat suara tps kelurahan singkil satu sebanyak (tiga ratus sembilan belas), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak (tiga ratus tiga puluh sembilan), jumlah surat suara tps xviii kelurahan singkil satu), coretan jumlah pemilih pada hasil perhitungan perolehan suara tps vix kelurahan singkil satu milik memohon tidak sah karena tidak disertai para, adanya kejanggalan pada data form memohon tps kelurahan singkil dutujuh): jumlah surat suara tps viii kelurahan singkil dua sebanyak (tiga ratus enam puluh dua), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak (tiga ratus enam puluh lima), coretan jumlah pemilih laki laki daftar pemilih tambahan pada hasil perhitungan perolehan suara tps kelurahan singkil dua milik memohon tidak sah karena tidak disertai para, adanya kebanggaan pada form memohon untuk tps kelurahan singkil dua. jumlah seluruh pengguna hak pilih lebih besar daripada jumlah pemilih yang terdaftar, merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god kecamatan dikala bukti jumlah surat suara tps kelurahan dikala baru sebanyak (tiga ratus empatdikala barudelapan puluh): jumlah surat suara tps iii kelurahan dikala baru sebanyak (dua ratus sembilan puluh empat), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak (dua ratus sembilan puluh empat), pelanggaran terkait penggelembungan jumlah pemilih terdaftar dalam dpt sebanyak (delapan puluh) suara tps kelurahan dikala baru, pelanggaran terkait penggelembungan jumlah pemilih laki laki sebanyak (dua puluh tiga) suara tps kelurahan dikala baru, adanya pengurangan jumlah pemilih perempuan sebanyak (enam puluh empat) suara tps kelurahan dikala baru: coretan jumlah surat suara yang diterima pada hasil perhitungan perolehan suara tps vii kelurahan dikala barlaki laki yang terdaftar dalam daftar pemilih tambahan sebanyak (tiga puluh tiga) suara sedangkan jumlah pengguna hak pilihnya dalam daftar pemilih tambahan sebanyak (empat puluh), jumlah surat suara tps viii kelurahan dikala baru sebanyak (seratus delapan puluh empat), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak (dua ratus dua puluh tiga), adanya kejanggalan pada data form memohon tps kelurahan dikala bari. kewenangan mahkamah konstitusi bahwberdasark: bahwa berdasarkan uud junction huruf undang undang nomor tahun yang telah dir, salah satu kewenangan konstitusional dari merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god tambahan, jumlahnya dicantumkan sebanyak (tiga puluh sembilan), kecamatan twinting bukti pelanggaran terkait penggelembungan jumlah seluruh pengguna hak pilih dalam dpt sebanyak (satu) suara tps kelurahan sutomo: jumlah surat suara tps kelurahan sutomo sebanyak (enam ratus tiga), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak (enam ratus delapan), tidak ada tanda tangan kelompok penyelenggara pemungutan suara pada data tps kelurahan sutomo, kecamatan wanna bukti coretan jumlah pemilih pada hasil perhitungan perolehan suara tps kelurahan tanjung batu ling satu milik memohon tidak sah karena tidak disertai para, jumlah surat suara tps kelurahan tanjung batu sebanyak (empat ratus delapan puluh lima), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak (lima ratus), adanya pengurangan jumlah seluruh pemilih sebanyak (dua) suara tps vii kelurahan tanjung batu: adanya pengurangan pengguna hak pilih laki laki sebanyak (enam) suara tps vii kelurahan tanjung batu, pelanggaran terkait penggelembungan jumlah seluruh pengguna hak pilih dalam dpt sebanyak (tujuh puluh delapan) suara tps vii kelurahan tanjung batu, coretan jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan pada hasil perhitungan perolehan suara tps viii kelurahan tanjung batyang terdaftar dalam daftar pemilih tambahan sebanyak (nol) sedangkan jumlah pengguna hak pilihnya dalam daftar pemilih tambahan sebanyak (dua puluh satu): merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god tidak ada tanda tangan kelompok penyelenggara pemungutan suara pada data tps viii kelurahan tanjung batu peraturan kpu nomor tahun jumlah surat suara tps kelurahan tanjung batu sebanyak (empat ratus enam puluh), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak (empat ratus lima puluh enam), kecamatan wenang bukti coretan jumlah suara sah dan tidak sah pada hasil perhitungan perolehan suara tps kelurahan mahakeret baru milik memohon tidak sah karenatidak disertai para, jumlah surat suara tps kelurahan mahakeret barat sebanyak (tiga ratus tiga puluh dua), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak (tiga ratus tiga puluh lima): . jumlah surat suara tps kelurahan mahakeret barat sebanyak (tiga ratus tiga puluh), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak (tiga ratus tiga puluh tiga), jumlah surat suara tps iii kelurahan mahakeret baratsatu): jumlah surat suara tps kelurahan mahakeret barat sebanyak (empat ratus tiga puluh dua), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak (empat ratus tiga puluh lima), terdapat kejanggalan pada form memohon tps kelurahan mahakeret barat, pemilih yang terdaftar dalam dpt tambahan tidak ada, sedangkan pengguna hak pilih dalam dpt tambahan berjumlah (tujuh), adanya pengurangan jumlah seluruh pemilih, baik laki laki maupun perempuan sebanyak (seratus empat puluh enam) suara tps kelurahan mahakarya barat: pelanggaran terkait penggelembungan jumlah pengguna hak pilih sebanyak (enam) suara tps kelurahan mahakarya barat:mahakeret timur sebanyak (lima ratus sembilan), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak (lima ratus sebelas), jumlah surat suara tps kelurahan mahakeret timur sebanyak (empat ratus delapan puluh tiga), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak (lima ratus satu), ii. kota tomohon kecamatan tomohon barat bukti adanya pengurangan jumlah seluruh pemilih sebanyak (tiga puluh tiga) suara tps kelurahan tatacara ii: coretan pada jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilik karena rusak keliru color pada data tps kelurahan tatacara tidak sah karena tidak disertai para, adanya perbedaan jumlah surat suara yang diterima tps kelurahan woman pada data lapangan dengan jumlah (tiga ratus lima puluh delapan) suara dengan data memohon dengan jumlah (tiga ratus enam puluh) suara, coretan pada jumlah surat suara yang diterima pada data tps kelurahan woman dua tidak sah karena tidak ada para, ada tanda tangan kelompok penyelenggara pemungutan suara data tps kelurahan woman dua milik memohon sedangkan pada data lapangan tidak ada, tidak ada tanda tangan kelompok penyelenggara pemungutan suara pada data tps kelurahan woman tiga peraturan kpu nomor tahun kecamatan tomohon selatan bukti adanya pengurangan jumlah surat suara yang diterima sebanyak (satu) suara tps kelurahan lahendong,kelurahan pangolombian, merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god adanya pengurangan jumlah seluruh pengguna hak pilih perempuan sebanyak (dua) suara tps kelurahan pangolombian, pelanggaran terkait penggelembungan jumlah seluruh suara sah sebanyak (enam puluh tiga) suara tps iii kelurahan pangolombian, pelanggaran terkait penggelembungan jumlah surat suara yang diterima sebanyak (satu) suara tps kelurahan pangolombian, adanya pengurangan jumlah surat suara yang diterima sebanyak (enam) suara tps kelurahan kalian kecamatan tomohon tengah bukti adanya pengurangan jumlah surat suara yang diterima sebanyak (tujuh) suara tps kelurahan matang ii: tidak ada tanda tangan ketua penyelenggara pemungutan suara pada data tps kelurahan matang ii: ketua tidak melakukan penandatanganan pada data hasil pemungutan perolehan suara tps iii kelurahan matang iii: kecamatan tomohon timur bukti data memohon cacat karena data pemilih dan penggunaan hak pilih dicoret dan tidak disertai para, coretan pada data pemilih terdaftar dalam dpt tambahan untuk laki laki pada tps iii kelurahan rujukan tidak sah karena tidak disertai para, adanya pengurangan jumlah surat suara yang diterima sebanyak (satu) suara tps iii kelurahan rujukan pelanggaran terkait penggelembungan jumlah surat suara yang diterima sebanyak (empat) suara tps kelurahan palate dua, tidak ada tanda tangan kelompok penyelenggara pemungutan suara pada data tps dan tps kelurahan palate dua: merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god iv. kabupaten minahasa kecamatan keris bukti lampiran hasil perhitungan perolehan suara tps kelurahan keris tidak dicantumkan desa kelurahan, kecamatan, kabupaten kota dan provinsi, coretan coretan pada data pemilih dan pengguna hak pilih tps ill kelurahan keris tidak sah karena tidak disertai para, jumlah surat suara tps kelurahan tandingan satu sebanyak (lima ratus delapan puluh satu), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak (lima ratus sembilan puluh delapan): kecamatan kakas bukti seluruh kpps tidak menandatangani form memohon pada tps desa tounglet: coretan pada jumlah pengguna hak pilih tps iii kelurahan gauntlet pada data milik memohon tidak sah karena tidak ada para: kecamatan kakas barat bukti coretan pada jumlah data pemilih laki laki dan perempuan tps desa tulang pada data milik memohon tidak sah karena tidak ada para, kecamatan kawangkoan bukti adanya pengurangan jumlah surat suara yang diterima sebanyak (dua) suara tps kelurahan kandang tiga: adanya pengurangan jumlah surat suara yang diterima sebanyak (dua) suara tps kelurahan tendanganendangan: coretan pada jumlah seluruh suara sah dan tidak sah pada lampiran hasil perhitungan perolehan suara tps desa tondegesan tidak sah karena tidak ada para, pelanggaran terkait penggelembungan jumlah pengguna hak pilih sebanyak (satu) suara tps desa tondegesan satu: merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god adanya pengurangan jumlah pemilih perempuan sebanyak (satu) suara tps desa tondegesan satu, adanya pengurangan jumlah suara yang diterima banyak (dua) suara tps kelurahan uner satu: lampiran hasil perhitungan perolehan suara tps kelurahan uner satu tidak ditandatangani oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara: kecamatan kawangkoan barat bukti adanya pengurangan jumlah pemilih laki laki sebanyak (satu) suara tps desa kandang satu: coretan jumlah suara tidak sah pada hasil perhitungan perolehan suara tps desa ranolambot karena tidak ada para, kecamatan kawangkoan utara bukti ada perbedaan jumlah dpt tps kelurahan talikuran pada form lapangan dengan data memohon dengan selisih (delapan) suara: kecamatan kombi buktisulap: coretan pada jumlah suara tidak sah pada hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara (form c1) tps kelurahan sawangan tidak sah karena tidak ada para, adanya pengurangan jumlah surat suara yang diterima sebanyak (dua) suara tps kelurahan ranowangko dua, kecamatan langowan barat bukti adanya perbedaan jumlah data pemilih tps desa ambeng pada data memohon dengan data lapangan,kelurahan kobiwangker, jumlah pengguna hak pilih pada data hasil perhitungan perolehan suara tps kelurahan golongan tiga tidak sah, karena coretan tidak disertai para, merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god coretan pada data pemilih dan pengguna hak pilih pada data hasil perhitungan perolehan suara tps desa ratingdesa ratings: tidak ada tanda tangan kelompok penyelenggara pemungutan suara dan saksi pada hasil perhitungan perolehan suara tps kelurahan walewangko, kecamatan langowan selatan bukti ada perbedaan jumlah dpt tps kelurahan atap pada form lapangan dengan data memohon dengan selisih (tujuh) suara, adanya pengurangan sebanyak (lima belas) suara pada jumlah seluruh pengguna hak pilih tps kelurahan sayuran atas pada form memohon, seluruh anggota kpps tidak menandatangani form c1 kwk memohon tps kelurahan winabetan, seluruh anggota kpps tidak menandatangani form c1 kwk memohon tps kelurahan winabetan, coretan pada form memohon tidak sah dan tidak ada nama tps, kelurahan, kecamatan maupun kota kabupaten, kecamatan langowan timur bukti adanya pengurangan jumlah surat suara yang diterima sebanyak (dua) suara tps kelurahan amoena iii: jumlah seluruh pemilih tps iii kelurahan allure tidak dicantumkan: pelanggaran terkait penggelembungan jumlah surat suara yang diterima sebanyak (sepuluh) suara tps iii kelurahan allure: coretan tidak sah pada data tps kelurahan allure karena tidak ada paraurat suara yang diterima sebanyak (tujuh belas) suara tps kelurahan allure: tidak ada tanda tangan ketua kelompok penyelenggara pemungutan suara pada data memohon tps iii kelurahan bolaang, adanya perbedaan nama saksi pada data lapangan dengan data memohon. pada data lapangan, saksi bernama rudy wahana, sedangkan pada data memohon, saksi bernama lucky lintang, kecamatan langowan utara bukti coretan tidak sah pada data tps kelurahan karumenga karena tidak ada paraaraitak satu, adanya pengurangan jumlah surat suara yang diterima sebanyak (tujuh) suara tps desa walantakan, kecamatan lembap timur bukti coretan seluruh jumlah data pemilih dan pengguna hak pilih pada hasil perhitungan perolehan suara tps desa karirkarir, coretan jumlah surat suara yang diterima pada hasil perhitungan perolehan suara tps desa kayunya tidak sah karena tidak ada para, kecamatan mendulang buktikoha barat:sebanyak (tiga ratus lima puluh satu) suara tps kelurahan satelit satu: kecamatan peleng bukti pelanggaran terkait penggelembungan jumlah surat suara yang diterima sebanyak (lima) suara tps iii kelurahan peleng satu:peleng dua, tidak ada tanda tangan kelompok penyelenggara pemungutan suara pada hasil perolehan perhitungan suara tps kelurahan peleng: adanya pengurangan jumlah seluruh pemilih sebanyak (dua) suara tps desa peleng satu timur, . pelanggaran terkait penggelembungan jumlah surat suara yang diterima sebanyak (enam) suara tps desa sea satu: seluruh kelompok penyelenggara pemungutan suara tidak menandatangani hasil perhitungan perolehan suara pada tps desa sea dua: adanya perbedaan tanda tangan kelompok penyelenggara pemungutan suara pada berita acara pemungutan dan perhitungan suara tps desa warembungan milik memohon dengan berita acara lapangan. pada berita acara milik memohon, seluruh kelompok penyelenggara pemungutan suara menandatangani sedangkan pada berita acara lapangan, seluruh kelompok penyelenggara pemungutan suara tidak menandatangani, jumlah suara data pemilih dan pengguna hak pilih pada data milik memohon tidak sama dengan data lapangan untuk tps desa warembungan: coretan pada hasil perhitungan perolehan suara tps desa warembungan tidak sah karena tidak ada para, merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god data jumlah pengguna hak pilih dalam dpt tidak dicantumkan, coretan pada hasil perhitungan perolehan suara tps iii desa warembungan tidak sah karena tidak ada para, adanya perbedaan jumlah data pemilih pada hasil perhitungan perolehan suara tps iii desa warembungan milik memohon dengan hasil perhitungan perolehan suara lapangan: coretan pada jumlah pemilih tps desa warembungan tidak sah karena tidak ada para: adanya perbedaan jumlah data pemilih pada hasil perhitungan perolehan suara tps desa warembungan milik memohon dengan hasil perhitungan perolehan suara lapangan: adanya perbedaan nama anggota milik memohon dengan data lapangan. pada data memohon, untuk anggota bernama vera. anggota bernama maya. dan anggota bernama tini. sedangkan berdasarkan data lapangan, untuk anggota bernama tini. anggota bernama vera. dan anggota bernama maya. kecamatan remboken bukti coretan pada hasil perhitungan perolehan suara milik memohon tps kalurahan kampukelurahan talikuran: adanya pengurangan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak (tiga) suara tps desa tendangan: adanya perbedaan jumlah seluruh pengguna hak pilih tps. desa puluhan sebanyak (enam belas) suara antara form lapangan dengan form memohon: merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godpermohonan pemohon adalah mengenai keberatan atasbahwa berdasarkan beserta penjelasan undang undang nomor tahun yang telah diubah menjad dinyatakan,undang undang nomor tahun tentang pemerintah daerah, serta dan huruf merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god adanya perbedaan jumlah seluruh pemilih tps kelurahan lelaki sebanyak (satu) suara antara form lapangan dengan form memohon, jumlah surat suara sah dihilangkan memohon sebanyak (dua ratus) suara pada tps iii desa lelaki: adanya perbedaan jumlah seluruh pemilih tps kelurahan keakuratan sebanyak (satu) suara antara form lapangan dengan form memohon, adanya perbedaan jumlah suara sah dan tidak sah tps kelurahan karma sebanyak (lima) suara antara form lapangan dengan form memohon: kecamatan wonder bukti adanya pengurangan jumlah surat suara yang diterima sebanyak (satu) suara tps kelurahan kauneran,kauneran, jumlah data penggunaan surat suara pada tps kelurahan golongan atas dua tidak sesuai, pelanggaran terkait penggelembungan (empat belas) suara tps desa filem: tidak ada tanda tangan ketua kelompok penyelenggara pemungutan suara pada lampiran rincian hasil perhitungan perolehan suara tps desa filem: tidak ada jumlah data masing masing pemilih laki laki dan perempuan tps kelurahan rambutan:, tidak ada jumlah pengguna hak pilih masing masing laki laki dan perempuan tps kelurahan rambutan:, adanya pengurangan jumlah surat suara yang diterima sebanyak (satu) suara tps kelurahan rambutan, adanya pengurangan jumlah suara sah sebanyak (empat puluh) suara tps desa rambutan aman, merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god adanya pengurangan jumlah data pemilih sebanyak (tiga) suara tps desa pandangan, adanya pengurangan jumlah suara sah sebanyak (empat puluh) suara tps kelurahan since, adanya pengurangan jumlah pengguna hak pilih laki laki sebanyak (sepuluh) suara tps kelurahan tounelet, adanya pengurangan jumlah seluruh pengguna hak pilih sebanyak (enam) suara tps kelurahan tounelet kecamatan tombariri bukti adanya pengurangan jumlah seluruh pengguna hak pilih sebanyak (dua belas) suara tps iii desa ranowangko:pelanggaran terkait penggelembungan jumlah pemilih perempuan sebanyak (satu) suara tps desa ranowangko, adanya pengurangan jumlah seluruh pemilih sebanyak (sembilan) suara tps desa ranowangko, adanya pengurangan jumlah surat suara yang diterima sebanyak (dua) suara tps desa ranowangko, adanya pengurangan jumlah seluruh pengguna hak pilih perempuan sebanyak (sembilan puluh) suara tps desa ranowangko,desa ranowangko: seluruh anggottps iii desa sarana matang:iii desa sendok, adanya perbedaan jumlah surat suara yang tidak digunakan tps iii desa sendok antara form lapangan sebanyak merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god (dua ratus lima puluh sembilan) suara dengan form memohon sebanyak (dua ratus empat puluh empat) suara, kecamatan tamborin timur bukti pada lampiran hasil perhitungan perolehan suara tps desa lemah tidak ada tanda tangan seluruh kelompok penyelenggara pemungutan suara: adanya pengurangan jumlah suara yang diterima sebanyak (lima ratus tiga) suara tps desa lemah timurolah dua serta laporannya, pelanggaran terkait penggelembungan jumlah surat suara yang diterima sebanyak (sebelas) suara tps kelurahan ranotongkor timur, kecamatan timbul bukti .kamang, adanya pengurangan jumlah pemilih laki laki sebanyak (seratus tiga puluh satu) suara tps kelurahan kombes satu: adanya pengurangan jumlah pemilih perempuan sebanyak (seratus enam puluh enam) suara tps kelurahan kombes satu: adanya pengurangan seluruh jumlah pemilih sebanyak (dua ratus sembilan puluh satu) suara tps kelurahan kombes satu, adanya pengurangan jumlah pemilih perempuan sebanyak (lima) suara tps kelurahan kombes satu: adanya pengurangan seluruh jumlah pemilih sebanyak (satu) suara tps kelurahan kombes satu: pelanggaran terkait penggelembungan jumlah seluruh pemilih sebanyak (empat puluh) suara tps kelurahan kombes dua, merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godkelurahan koka,rumengkor: pelanggaran terkait penggelembungan jumlah surat suara yang diterima sebanyak (enam) suara tps kelurahan rumengkor:rumengkor satu: pelanggaran terkait penggelembungan jumlah pemilih perempuan sebanyak (enam puluh) suara tps desa timbulkan, pelanggaran terkait penggelembungan jumlah pemilih perempuan sebanyak (satu) suara tps desa nobulan:kecamatan kompas buktirhitungan perolehan suara (form c1) tps kelurahan kamang tidak sah karena tidak ada para: pelanggaran terkait penggelembungan jumlah pemilih laki laki sebanyak (tujuh puluh) suara tps desa limtempo jaga satu(form c1) tps desa tempo jaga satu, merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god kecamatan kompas barat bukti adanya pengurangan jumlah surat suara yang diterima sebanyak (satu) suara tps kelurahan pinabetengan, adanya pengurangan jumlah seluruh pengguna hak pilih perempuan sebanyak (empat) suara tps kelurahan tombak dua utara:desa toure, kecamatan tondano barat bukti adanya perbedaan jumlah pemilih terdaftar dalam dpt tps iii kelurahan ringanempat ratus empat puluh tujuh) suara, sedangkan pada data lapangan, jumlah yang tercantum sebanyak (enam ratus empat puluh tujuh) suara, tidak dicantumkan jumlah seluruh pengguna hak pilih laki laki dan perempuan pada hasil perhitungan perolehan suara tps kelurahan royong, adanya perbedaan jumlah pengguna hak pilih perempuan dalam dpt tps kelurahan royongseratus empat puluh empat) suara, sedangkan pada data lapangan, jumlah yang tercantum sebanyak (seratus empat puluh satu) suara: pada data pemilih, jumlah pemilih perempuan dan laki laki tidak dicantumkan sehingga mengakibatkan tidak sah: pelanggaran terkait penggelembungan jumlah surat suara yang diterima sebanyak (seratus) suara tps iii kelurahan wawalinlokan: merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god kecamatan tondano selatan buktikoya sebanyak (dua belas) suara:tataran satu sebanyak (dua) suara: pelanggaran terkait penggelembungan jumlah seluruh pengguna hak pilih laki lakiempat puluh lima) suara, pelanggaran terkait penggelembungan jumlah seluruh pengguna hak pilih perempuandelapan) suara: .vii kelurahan tawaran duawrong: kecamatan tondano timur buktinya pengurangan jumlah suara yang diterima sebanyak (sembilan) suara tps kelurahan siniar, pelanggaran terkaitnya pengurangan jumlah seluruhterdapat perbedaan jumlah seluruh suara sah pada lampiran hasil perhitungan perolehan suara lapangan dengan lampiran form memohon, adanya pengurangan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak (sepuluh) suara tps kelurahan ranowangkoranowangko: adanya pengurangan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak (satu) suara tps kelurahan tale, kecamatan tondano utara bukti tidak ada tanda tangan ketua kelompok penyelenggara pemungutan suara pada lampiran hasil perhitungan perolehan suara memohon tps kelurahan ulasan: terdapat ketidakcocokan jumlah perhitungan suara pada hasil perhitungan perolehan suara memohon tps kelurahan samalanga, pelanggaran terkait penggelembungan jumlah seluruh pengguna hak pilih hasil perhitungan perolehan suara tps kelurahan sasaran milik memohon sebanyak (seratus) suara:kelurahan marawis, terdapat coretan pada jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilik karena rusak keliru color tps desa kemauan tidak sah karena tidak ada para: ketupada tps desa kemauan: merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god kabupaten minahasa utara kecamatan kaauditan bukti jumlah surat suara tps kelurahan karma sebanyak (lima ratus tujuhkarma sebanyak (lima ratus delapan puluh dua), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak (lima ratus sembilan puluh), jumlah surat suara tps iii kelurahan karma sebanyak (lima ratus lima puluh sembilan), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak (enam ratus delapan belas), coretan pada form memohon tps iii kelurahan karma cacat karena tidak ada para, . jumlah surat suara tps desa karawitan sebanyak (enam ratus empat), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak (enam ratus tiga belas), jumlah surat suara tps desa karawitan sebanyak (lima ratus enam puluh lima), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak (lima ratus tujuh puluh delapan): adanya pengurangan jumlah pemilih perempuan sebanyak (empat belas) suara tps kelurahan kaitan jumlah surat suara tps kelurahan kaitankelurahan kaitan sebanyak (tiga ratus delapan puluh lima), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak (empat ratus tujuh puluh dua): jumlah surat suara tps desa kapiler sebanyak (empat ratus tujuh puluh delapan), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak (lima ratus dua), jumlah surat suara tps kelurahan temandua belas): merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god jumlah surat suara tps desa lembap sebanyak (lima ratus tiga puluh satu), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak (lima ratus tujuh puluh): jumlah surat suara tps desa tumaluntung sebanyak (empat ratus enam puluh delapan), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak (enam ratus empat puluh enam), kecamatan tema bukti jumlah surat suara tps kelurahan tema dua sebanyak (lima ratus tujuh puluh sembilan), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak (enam ratus dua belas): jumlah surat suara tps iii kelurahan tema satu sebanyak (lima ratus tujuh puluh lima), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak (lima ratus sembilan puluh dua), . jumlah surat suara tps kelurahan tema tujuh), jumlah surat suara tps desa lanset sebanyak (tiga ratus tiga puluh delapan), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak (tiga ratus empat puluh satu), jumlah surat suara tps kelurahan makalisung sebanyak (enam ratus sembilan puluh delapan), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak (tujuh ratus dua puluh satu), adanya pengurangan jumlah pengguna hak pilih laki laki sebanyak (satu) suara tps kelurahan wales dua, coretan pada form memohon tps kelurahan wales dua cacat karena tidak ada para, jumlah surat suara tps kelurahan tema dua sebanyak (lima ratus tujuh puluh dua), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak (enam ratus lima), jumlah surat suara tps iii kelurahan tema dua sebanyak (lima ratus lima puluh sembilan), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak (lima ratus sembilan puluh empat), merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god kecamatan likupang barat bukti adanya pengurangan seluruh jumlah pengguna hak perempuan sebanyak (tiga) suara tps desa airbanua: jumlah surat suara tps kelurahan bahaisebelas), coretan pada jumlah surat suara yang diterima form memohon tps kelurahan bulutui cacat karena tidak ada para, jumlah surat suara tps kelurahan gangga sebanyak (lima ratus enamgangga sebanyak (ima ratus delapan puluh sembilan), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak (enam ratus empat puluh enam), jumlah surat suara tps kelurahan ganggalima puluh enam), coretan pada jumlah pengguna surat suara form memohon tps kelurahan likupang barat cacat karena tidak ada para, pelanggaran terkait penggelembungan jumlah pengguna hak pilih dalam dpt hasil perhitungan perolehan suara tps kelurahan maliambao milik memohon sebanyak (seratus empat) suara, jumlah surat suara tps iii kelurahan munte sebanyak (tiga ratus delapanpalaisdelapan puluh sembilan): jumlah surat suara tps kelurahan palais sebanyak (empat ratus lima puluh lima), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak (lima ratus tiga), merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua go . bahwa pemohon adalah pasangan calon gubernur provinsi sulawesi utara tahun dengan nomor urut maka sesuai uraian beberapa tersebut di.provinsi sulawesi utara tahun il. tenggang waktu pengajuan permohonan bahwa memohon telah mengelupermohonan keberatan yang diajukan oleh pemohon atas keputusan memohon guoseri sebanyak (empat ratus tiga puluh tiga), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak (empat ratus empat puluh sembilan), adanya pengurangan jumlah pemilih sebanyak (sepuluh) suara tps desa soesilo jaga ii: jumlah surat suara tps kelurahan false sebanyak (empat ratus sembilan puluh enam), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak (empat ratus tiga belas), adanya pengurangan jumlah seluruh pengguna hak pilih sebanyak (dua) suara tps desa kampiun: jumlah surat suara tps desa kampiun sebanyak (empat ratus tujuh puluh), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak (empat ratus tujuh puluh lima), jumlah surat suara tps kecamatan tanah putih sebanyak (dua ratus sembilan puluh sembilan), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak (tiga ratus empat), kecamatan likupang selatan bukti jumlah surat suara tps desa bdesa batu sebanyak (lima ratus enam puluh enamdesa keseruanenam), pada data form memohon untuk tps kelurahan kokoh dua, pengguna hak pilih laki laki maupun perempuan tidak dicantumkan: jumlah surat suara tps kelurahan kokoh dua sebanyak (tiga ratus lima puluh tiga), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak (tiga ratus tujuh puluh dua),kokoh): jumlah surat suara tps kelurahan wangurer sebanyak (enam ratus empat), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak (enam ratus enam), jumlah surat suara tps kelurahan wertdua): kecamatan likupang timur bukti jumlah surat suara tps kelurahan ehe sebanyak (tiga ratus sembilan puluh delapan), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak (empat ratus sembilan), adanya pengurangan seluruh jumlah pengguna hak pilih laki laki sebanyak (satu) suara tps desa libas, . jumlah surat suara tps desa libas sebanyak (seratus enam belas), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak (seratus tiga puluh lima), adanya pengurangan seluruhsembilan puluh empat), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak (lima ratus tujuh belas), pelanggaran terkait penggelembunganempat puluh tujuh), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak (empat ratus sembilan puluh sembilan), jumlah surat suara tps iii desa likupang satu sebanyak (empat ratus sembilan puluh delapan), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak (lima ratus empat)desa likupang dua, adanya pengurangan seluruh jumlah pemilih perempuan sebanyak (tiga puluh enam) suara tps desa likupang dua, jumlah surat suara tps desa kampung ambon sebanyak (lima ratus tiga puluh enam), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak (lima ratus empat puluh lima): adanya pengurangan seluruh jumlah pemilih laki laki sebanyak (delapan puluh) suara tps desa kampung ambon: jumlah surat suara tps desa kampung ambon sebanyak (lima ratus empat puluh duresettlement sebanyak (seratus empat puluh tujuh), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak (seratus lima puluh tujuh): jumlah surat suara tps kelurahan saratempat puluh): jumlah surat suara tps kelurahan sarat sebanyak (dua ratus tiga puluh sembilan), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak (dua ratus lima puluh enam), jumlah surat suara tps iii kelurahan sarat sebanyak (seratus enam puluh dua), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak (seratus tujuh puluh), kecamatan talangan bukti adanya pengurangan seluruh jumlah seluruh pengguna hak pilih sebanyak (seratus) suara tps kelurahan warisan: coretan pada form memohon tps kelurahan panik baru cacat karena tidak ada para, tidak ada angka pada jumlah data pengguna surat suara dan data jumlah suara sah dan tidak sah pada form memohon tps kelurahan panik atas, merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god terdapat selisih pada jumlah suara pemilih sebanyak (enam) suara tps kelurahan mapanget, pelanggaran terkait penggelembungan jumlah surat suara yang diterima sebanyak (delapan) suara tps kelurahan mapanget: coretan pada form memohon tps iii kelurahan mapanget cacat karena tidak ada para. kecamatan work bukti jumlah surat suara tps kecamatan budi sebanyak (tiga ratus empat puluh delapan), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak (tiga ratus lima puluh delapan): pelanggaran terkait penggelembungan jumlah pengguna hak pilih dalam dpt sebanyak (dua puluh) suara tps desa budi, jumlah surat suara tps desa budi sebanyak (tiga ratus tiga puluh lima), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak (tiga ratus lima puluh tiga): jumlah surat suara tps desa daun sebanyak (dua ratus tujuh puluh lima), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak (tiga ratus delapan puluh), pelanggaran terkait penggelembungan jumlah seluruh pengguna hak pilih perempuan sebanyak (satu) suara tps desa kima bajo, jumlah surat suara tps desa kima bajo sebanyak (tiga ratus empat puluh lima), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak (tiga ratus tujuh puluh lima): jumlah surat suara tps desa kima bajo sebanyak (tiga ratus dua puluh enam), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak (tiga ratus tiga puluh enam): jumlah surat suara tps desa lensa sebanyak (lima ratus empat puluh limtangkai sebanyak (dua ratus tiga puluh), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak (dua ratus tiga puluh enam), merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god coretan pada form memohon tps kelurahan manage tiongkok cacat karena tidak ada para. jumlah surat suara tps kelurahan manage tiongkoklima): jumlah surat suara tps kelurahan nain sebanyak (empat ratus lima puluh dua), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak (empat ratus lima puluh tujuh), jumlah surat suara tps kelurahan tetapi sebanyak (tiga ratus sembilan puluh. sembilan), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak (tiga ratus empat puluh dua), jumlah surat suara tps kelurahan talangan cantik sebanyak (empat ratus delapan puluh tiga), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak (empat ratus delapan puluh delapan), jumlah surat suara tps desa tiworotujuh puluh sembilan): jumlah surat suara tps kelurahan work sebanyak (empat ratus lima puluh tujuh), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak (empat ratus tujuh puluh satu): jumlah surat suara tps kelurahan worktiga): jumlah surat suara tps kelurahan bango sebanyak (tiga ratus enam puluh tiga), sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak (empat ratus enam puluh enam), bahwa berdasarkan temuansebagaimana telah dijabarkan atas, akan pemohon jelaskan sebagai berikut: bahwa setelah pemohon melakukan perhitungan hasil perhitungan suara form c1 kwk), pemohon banyak menemukan penggelembungan dan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god pengurangan suara, seluruh baik jumlah pemilih maupun jumlah pengguna hak pilih, dengan total rincian sebagai berikut: bitung manado tomohon minahasa utara pengurangan | as7 penggelembungan a3a9 bahwa seluruh data c1karena sebagaimanadiumumkan dilaw?. hasil scan atau pemindaian c1 kwk lapangan semestinya mutlak sama dengan form c1 kwk memohon, sehingga pemohon mengindikasikan adanya dugaan pemalsuan form c1 kwk memohon sebagaimana dan undang undang nomor tahun tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikotajuncto juncto kitab undang undang hukum pidana. bahwa setelah pemohon telaah, beberapa data memohon tidak menyajikan salah satu datanya seperti berita acara pemungutan dan hasil perhitungan suara, atau tidak menyajikan data hasil perhitungan suaranya atau lampiran hasil perhitungan suaranya. hal itu mengindikasikan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god memohon tidak transparan dan cenderung diskriminatif. transparansi data ini, pemohon makna sebagai bentuk nyata dari komitmen memohon dalam menjalankan asas keterbukaan, asas profesionalitas, asas kepentingan umum, dan asas akuntabilitas. semua itu merupakan asas penyelenggara pemilu sebagaimana diamanatkan oleh undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilu sehingga melanggarahwa pemohon menduga adanya itikad tidak baik dari memohon mana(dua koma lima persen), bahkan ada beberapa data yang membuktikan jumlah pengguna hak pilih lebih banyak daripada jumlah kertas suara. artinya terdapat pengguna hak pilih yang tidak menggunakan suaranya karena surat suara habis. seyogyanya jumlah surat suara sesuai dengan jumlah pemilih yang terdaftar dalam dpt, bahkan jumlah surat suara semestinya lebih banyak (dua koma lima persen)anbahwa ketua kpps dan anggota kpps minimal (dua) orang wajib menandatangani form c1 kwk hasil perhitungan perolehan suaradan peraturan komisi merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godcoretan coretan yang dilakukan kpps pada formulir c1 kwk tidak sah karena tidak disertai para. ketua kpps berdasarkanhadap hasil perhitungan suara (form c1 kwk), apabila terjadi kesalahan penulisan diminta melakukan pembetulan dengan membubuhkan para pada angka atau kata hasil pembetulan. bahwa masih banyak lagiyang terjadi kota kabupaten provinsi sulawesi utara yang akan memohon jelaskan lebih lanjut saat pembuktian. bahwa pelanggaran pelanggaran komisi pemilihan umum yang kerap terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif menyebabkan minimnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum kepala daerah, khususnya sulawesi utara karena berdasarkan data data yang pemohon temukan, rata rata jumlah pengguna hak pilih paling banyak hanya (lima puluh persen) dari jumlah pemilih yang terdaftar. perlunya pemohon pertanyakan, apakah begitu minimnya partisipasi masyarakat? atau adanya dugaan manipulasi data? bahwa oleh karena banyaknya dugaan pelanggaran pelanggaran yang dilakukan memohon, adalah tepat dan benar apabila memohon diperintahkan untuksebagaimana huruf drdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godj . kabupaten minahasa tenggara,. sebagaimana peraturan komisi pemilihan umumaksi dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur atau selisih perhitungan suara kepada kpps apabila terdapat hal tidak sesuai dengan ketentuan perundang undangan. adapun keberatan keberatan atas pelanggaran memohon yang dilakukan sebelum dan pada saat pencoblosan, yakni sebagai berikut bukti bahwa berdasarkan pleno desa tewas, kecamatan amurang barat, kabupaten minahasa selatan, ada warga mencoblos (dua) kali tps dan tps sehingga dapat dilakukan pemilihan ulang sebagaimana huruf peraturan kpu nomor tahun komisioner kpu misel else semua mengamankan (tiga belas) lembam kertas suara kpu tanpa koordinasi dengan ppk amurang barat, merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god ketua kpu misel mensahkan rekap kecamatan modoinding, kabupaten minahasa selatan, padahal saksi nomor masih keberatan dengan hasil kecamatan modoinding, kabupaten minahasa selatan, sampul kertas suara tidak ada segel untuk ppk tombasian dan ppk, sampul kertas suara tidak ada segel untuk kecamatan renoyapo, kecamatan motoling timur dan kecamatan amurang timur, kabupaten minahasa selatanepada mahkamah konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan permohonan guopinsi sulawesi utara tanggal desember membatalesertamenyatakan tidak sah dan batal penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur olly dondokambey, s.e. dan drs. steven o.e kankou tahun nomor urut satu) berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum propinsi sulawesi utara nomor pts kpu prov pilgubkeputusan memohon tersebut ditetapkan pada hari sabtu, tanggal desember dan pemohon telah mengajukan permohonan keberatan dimaksud pada hari selasa, tanggal desember sehingga dapat dikualifikasikan memenuhi ketentukeputusan memohon tertanggal desemberlah memutuskan sebagai berikut: pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut sdr. olly dondokambey, s.e. dan sdr. drs. steven o.e. kankou dengan perolehan suara sebanyak (enam ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh dua) suara, merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur sulawesi utara tahun memerintahkan agar memohonkabupaten minahasa tenggara:satu) yaitu olly dondokambey, s.e. dan drs. steven o.e kankou sebagai calon peserta pasangan calon pemilukada gubernur dan wakil gubernur dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang pemilukada provinsi sulawesi utara karena terbukti telah melakukan pelanggaran ketentuan pemilukada, memerintahkan memohon menerbitkan surat keputusan pembatalpinsi sulawesi utara tahun merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god dan menerbitkan surat keputusan pelaksanaan pemilihan ulang propinsi sulawesi utarformulir model dc kwk), bukti fotokopi keputusan komisi pemilihan umum propinsi sulawesi utara nomor pts kpu propbukti foto fotokopi surat pernyataan saksi, bukti fotokopi laporan saksi bare salindehe perihal pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi sulawesi utara politik uang money politic): bukti fotokopi laporan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi sulawesi utara. politik uang money politic): bukti foto dan laporan saksi perihal pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi sulawesi utara, bukti foto keterlibatan pns dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi sulawesi utara, bukti fotokopi berita acara dan form hasil perhitungan perolehan suara kecamatan aertembaga, kota bitung formulir model c kwk), bukti fotokopi berita acara dan form hasil perhitungan perolehan suara kecamatan lembah utara, kota bitung formulir model c kwk), bukti fotokopi berita acara dan form hasil. perhitungan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god perolehan suara kecamatan bunaken kepulauan, kota manado, bukti fotokopi berita acara dan form hasil perhitungan perolehan suara kecamatan paralayang, kota manado: bukti fotokopi berita acara dan form hasil perhitungan perolehan suara kecamatan paal dua, kota manado, bukti fotokopi berita acara dan form hasil perhitungan perolehan suara kecamatan sari, kota manado, bukti fotokopi berita acara dan form hasil perhitungan perolehan suara kecamatan singkil, kota manado, bukti fotokopi berita acara dan form hasil perhitungan perolehan suara kecamatan dikala, kota manado, bukti fotokopi berita acara dan form hasil perhitungan perolehan suara kecamatan twinting, kota manado, bukti fotokopi berita acara dan form hasil perhitungan perolehan suara kecamatan wanna, kota manado, bukti fotokopi berita acara dan form hasil perhitungan perolehan suara kecamatan wenang, kota manado: bukti fotokopi berita acara dan form hasil perhitungan perolehan suara kecamatan tomohon baratselatanengahimurutara, kota tomohon, bukti fotokopi berita acara dan form hasil perhitungan perolehan suara kecamatan keriskkas barat, kabupaten minahasa, merdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstihstgoid bukti fotokopi berita acara dan form hasil perhitungan perolehan suara kecamatan kawangkowangkoan baratwangkoan utaraombiselatanlangowanembapmendulapelerembokewonde, kabupaten merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godimbulselatdicembreema, kabupaten minahasa utara: bukti fotokopi berita acara dan form hasil perhitungan perolehan suara kecamatan kalawbarkaitan, kabupaten minahasa utara, merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god bukti fotokopi berita acara dan form hasil perhitungan perolehan suara kecamatan likupang selattimuralangwork, kabupaten minahasa utara: bukti fotokopi keberatan para saksi terkait pelanggaran oleh memohon, i2.3jpemohon mencantumkan perihal permohonan guo dengprovinsi sulawesi utarabarat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god jawaban memohon, dan keterangan pihak terkait (selanjutnya disebut sebagai pmselain itu pemohon mendalilkan kewenangan mahkamah konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan guo adalah kurang lengkap dan tidak spesifik dalam menjelaskan yang mana pemohon tidak mengetah4xrovinsi sulawesi utara memiliki jumlah penduduk (dua juta) jiwa,. bahwa jumlah penduduk provinsi sulawesi utardua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh tiga) jiwa : bahwa berdasarkan sulawesi utara tahun vide bukti th dan bukti th diperoleh: olly dondokambey, maya romantis jambangan dr. benny jogja makoto, sh., si. demamdan atau yang mana jika kita hitung yaitu: ambang batas selisih suara masa selisih suara terkait persentase selisih suara ,82y6 bee and eretan selpermohonan pemohomerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godrmohonan meminta untuk menyatakan tidak sah, membatalkan, dan lainnya, bahwa pada pokok permohonan guo huruf dan pemohon tidak menjelaskan siapa yang melakukan, kapan peristiwa terjadi, mana peristiwa terjadi dan bagaimana dugaan dugaan pelanggaran tersebut dilakukan. karenanya permohonan pemohon kabur dan tidak jelas. il. dalam pokok perkarajawaban pokok perkara ini,endahulusecara sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan oleh memohon yangperhitungan suara tingkat kelurahan, kecamatan, dan kabupaten kotasalahan dan(dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus tiga puluh tiga) suara, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut sdr. dr. benny jogja makoto, s.h. dan sdr. david baliho akb, pelaksanaan pemungutan suara pemilihan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur provinsi sulawesi utara periode telah dilaksanakan oleh memohon pada hari rabu,yang kemudian ditetapkan oleh memohon dengan surat keputusanahwa alasan pemohon mengajukan permohonan guo disebabkan adanya pelanggaran secara sistematis, terstruktur, dan masif, baik yang dilakukan oleh memohon maupun yang dilakukan oleh pasangan calon gubernur wakil gubernurelurahan, kecamatan dan kabupaten kota. bahwa banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh memohon secara sistematis, terstruktur, dan masif, sehingga mengakibatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemilihan umum kepala daerah menjadi menurun. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god pelanggaran sebelum, pada saat, dan setelah pencoblosdalam penyusunan daftar pemilih, baik daftar pemilih tetap dpt) maupun daftar pemilih tetap tambahan pertama tb1), memohon selalu melibatkan pemohon dalam semua tingkatan rekapitulasi, mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten kota, dan provinsi, dan pemohon tidak pernah mengajukan keberatan terkait dengan penetapan daftar pemilih dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur sulawesi utara tahun bahwa dalam setiap tahapan pelaksanaan kampanye, memohon selalu melaksanakan rapat koordinasi dengan seluruh pasangan calon termasuk pemohon, untuk berkoordinasi terkait: persiapan kampanye mana telah disepakati jenis, ukuran, dan jumlah alat peraga kampanye dan bahan kampanye, jumlah slot, durasi dan ukuran kampanye melalui media cetak dan elektronik, besaran dana kampanye serta jadwal kampanye, persiapan debat kampanye sebanyak (tiga) kali, serta evaluasi pertengahan masa kampanye. memohon juga telah mengirimkan surat kepada kpu kabupaten kota dan serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait dengan penertiban semua alat peraga kampanye vide bukti tb bahwa proses pemungutan suara maupun rekapitulasi semua tingkatan baik ppk, kpu kabupaten kota, dan kpu provinsi telah berjalan dengan baik. memohon telah melakukan pembetulan terhadap sejumlah data administrasi pemilihan yang ditemukan terjadi kesalahan, serta memohon telah menindaklanjuti setiap keberatan dari saksi dan atau rekomendasi dari pengawas pemilihan. bahwa pada saat rekapitulasi sampai pada penetapan hasil rekapitulasi tingkat provinsi pemohon tidak pernah mengajukan keberatan. hal ini dapat dibuktikan dengan tidak divisinya formulir keberatan saksi dc kwk) oleh pemohon vide bukti ti merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god pelanggaran yang berdampak pada pmk nomor tahun bahwa alasan alasan pemohon dalam permohonan guo yang menyebutkan bahwa tercipta dan terkondisikan hasil perolehan suara melebihi pengajuan sengketa perolehan suara mahkamah konstitusiterciptanya dan terkondisikannya hasil perolehan. suara dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur sulawesi utara tahun terlebih pemohon juga tidak menjelaskan bagaimana cara dilakukannya, dugaan praktik politik uang (money politic) bahwa dalam hal adanya praktek politik uang oleh pasangan calon nomor urut (dalam hal ini adalah pihak terkait)praktek politik uang (money politic) yang dilakukan oleh tim pasangan calon nomor urut yang jelas. adanya pemohon hanya dapat membuktikan melalui formulir laporan pelanggaran yang tentunya harus terlebih dahulu diperiksa kebenarannyapraktek politik uang (money politic) yang dilakukan oleh tim pasangan calon nomor urutmengenai fakta yang sebenarnya terjadi memohon dapat jelaskan sebagai berikut: merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god kota bitung bahwa temuan politik uang yang berdalih menjanjikan beras beberapa tps kelurahan, kecamatan kota bitung provinsi sulawesi utara yang dilakukan oleminahasa utara bahwdip) dengan catatan memilibolaang mongondow timur bahwa adanya temuan politik uang sebesar rp., komisi pemilihan umum kabupaten bolaang mongondow timur telah meminta keterangan kepada panas kabupaten bolaang mongondow timur terkait kasus tersebut dengan kronologis sebagai berikut: bahwa pendukung simpatisan seru pasangan calon bupati dan wakil bupati sehat rusdi) bukan pendukung gubernur dan wakil gubernur sulut melainkan pendukung simpatisan untuk calon bupati dan wakil bupati bolaang mongondow timur vide bukti tm sehingga dapat dikatakan tidak ada hubungan dengan penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur kabupaten bolaang merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god mongondow timur sebagaimana terlampir daftar nama tim pemenangan untuk pemilihan bupati dan wakil bupati bolaang mongondow timur. berdasarkan keterangan lisan dari anggota panas bolaang mongondow timur atas nama haryanto, dijelaskan bahwa laporan terhadap dugaan politik uang telah dilakukan proses rapat sentra gakumdu dan hal tersebut telah diputuskan tidak bisa diproses untuk tindak pidana pemilu karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan. oleh karena itu memohon menolak atas dugaan money politics tersebutoleh karenanya harus ditolak. d.dugaan pelanggaran terkait keterlibatan pegawai negeri sipil (pns) bahwa dalam hal adanya pelanggaran terkait keterlibatan pns oleh pasangan calon nomor urut pihak terkait),keterlibatan pns yang dilakukan oleh tim pasangan calon nomor urut desa boyong pante, kecamatan sinonsayang, kabupaten minahasa selatayang jelasterlibatan pns yang dilakukan oleh tim pasangan calon nomor urut sehingga mengakibatkan bertambahnya suara pasangan calon nomor urut pihak terkait) atau berkurangnya dan atau hilangnya suara pmerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god pelanggaran pada saat pemilukada sulawesi utara terkait dalil pemohon dalam polita huruf bahwa ada pelanggaran pada saat pemilukada sulawesi utara, khususnya terdapat laporan dan temuan yang diduga melanggarlebih (sepuluh) langkah dari tps dan spanduk sekretariat anak cabang pdip, memohon berpendapat bahwa dalil yang dituduhkan tersebut tidak benar dan tidak mempengaruhi perolehan suara calon tertentu sebagaimana obyek perkara. dalil yang dituduhkan tersebut dalam kategori pelanggaran administratif untuk atribut partai bendera partai dan telah ditindaklanjuti oleh kpu ppk pps sesuai kewenangan yang diatur peraturan kpu nomor tahun yang dibuktikan dengan surat perintah penurunan alat peraga kampanye apk) oleh panitia pemilihan kecamatan kakas bernomor ppk x11 tanggal desember ditandatangani ketua ppk kakas, albert sumarandak yang ditujukan kepada pimpinan parpol pdip kecamatan kakas yang diterima pimpinan pdip kecamatan kakas a.n. jackie sinar bukti tm hal tersebut dikuatkan dengan keterangan tertulis dalam bentuk surat pernyataan atas meterai dari ketua pps desa palate kecamatan kakas a.n. edwin j.h. kotutung dan tertempel pps desa palate kecamatan kakas yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal desember pukul wita, ketua pps desa palate telah menurunkan bendera pdip yang terpasang sekretariat pdip kecamatan kakas yang beralamat desa palate. hal ini membantah bukti foto yang disampaikan pemohon, yang mana bukti foto tersebut diambil sebelum bendera partai diturunkan pihak pps. selanjutnya, apabila hal tersebut masih dianggap sebagai pelanggaran oleh pihak pemohon, seharusnya saksi pemohon tps desa palate mengajukan keberatan dengan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god mengisi formulir model c2 kwk, namun demikian berdasarkan bukti formulir c2 kwk bukti tc tidak ada saksi yang mengajukan keberatan atau tidak ada keberatan saksi tps palate (nihil). mengenai spanduk bertuliskan: sekretariat pdip kecamatan kakas memang terpasang sekretariat partai yang jaraknya meter dari lokasi tps desa palate, namun demikian hal tersebut bukanlah kategori pelanggaran, mengingat spanduk tersebut sifatnya adalah identitas kantor sekretariat bukan kategori atribut pasangan calon atau partai politik yang dipasang sementara saja disaat tahapan kampanye sebagaimana dimaksud peraturan kpu nomor tahun juncto dan peraturan kpu nomor tahun tidak ada unsur terstruktur, sistematis maupun masif dalam dalil yang dituduhkan ini, mengingat tidak ada bukti bahwa dugaan pelanggaran tersebut melibatkan aparat struktural birokrasi apalagi struktur penyelenggara pemilu. justru penyelenggara pemilu telah melaksanakan kewenangan dengan memberikan surat teguran dan menurunkan bendera partai. dugaan pelanggaran tersebut juga tidak bersifat design dan tidak bersifat masif karena hanya ditemukan (satu) locus saja desa dari desa kelurahan, dan tps dari tps kabupaten minahasa):harus ditolak. pelanggaran pelanggaran serta perbedaan hasil perhitungan perolehan suara (form memohon dengan hasil perhitungan perolehan suara (form lapangyang dilakukan oleh memohon desa kelurahan, kecamatan,merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god bahwa dalil pemohon yang menyatakan bahwa banyak menemukan penggelembungan dan pengurangan suara, seluruh baik jumlah pemilih maupun jumlah pengguna hak pilih dengan total rincian digambarkan dalam bentuk tabel adalah tidak jelas. pemohon tidak merinci pengurangan atau penambahan pada siapa, terjadi tps mana, kelurahan mana, dan atau kecamatan mana. pemohon juga tidak tegas pengurangan atau penambahan pada apa, karena dibagian awal menyebutkan penambahan dan pengurangan suara namun bagian berikutnya menyebutkan jumlah pemilih maupun pengguna hak pilih. bahwa dalil pemohon yang menyatakan seluruh dataadalah tidak jelas. pemohon tidak menyebutkan maksud formulir c1 kwk lapangan. selain itu pemohon hanya dapat menghadirkan bukti c1 kwk tps dari tps. yang didalilkan. bahwa hasil scan atau pemindaian c1 kwk website kpu adalah. bahwa perbaikan atas kesalahan data yang terdapat pada model c1 kwk dilakukan dalam forum rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh pengawas pemilu dan saksi pasangan calon. sehingga tidak benar dalil pemohon yang menyatakan adanya dugaan pemalsuan form c1 kwk oleh memohon. bahwa dalil pemohon yang menyatakan memohon tidak transparan dan cenderung diskriminatif adalah tidak benar dan mengada ada. bahwa memohon telah mengumumkan hasil perhitungan suara tps maupun pps seluruh daerah pemilihan gubernur dan wakil gubernur sulawesi utara sesuai dengan jadwal. memohon juga telah mulai memindai formulir c1 kwk segera setelah selesai perhitungan suara merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god tps, dan semua formulir c1 kwk tps telah dapat diakses oleh publik hari setelah perhitungan suara tps. bahwa dalil pemohon yang menyatakansehingga terdapat pengguna hak pilih yang tidak dapat menggunakan suaranya karena surat suara sudah habis adalah tidak benar. bahwa tidak ada kejadian khusus tps yang ditemukan oleh memohon sepanjang proses pemungutan suara sebagaimana didalilkan pemohon. setelah memohon cermati dalil dalil yang dikemukakan oleh pemohon terkait hal tersebut, ditemukan bahwa pemohon keliru memahami ketentuan terkait jumlah surat suara yang didistribusi tpsbahwa pemohon menghitung jumlah surat suara tps termasuk dengan jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap tambahan daftar pemilih pindahan, dan daftar pemilih tetap tambahan sehingga keliru. bahwa dalil pemohon yang menyatakan bahwa pelanggaran pelanggaran yng dilakukan memohon menyebabkan minimnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur sulawesi utara yang berdasarkan data pemohon hanya adalah keliru dan manipulatif. bahwa partisipasi masyarakat dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur sulawesi utara adalah sebesar legiun tidak ada hubungan antara minimnya partisipasi masyarakat dengan manipulasi data sebagaimana yang didalilkan pemohon. vide bukti ti merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god bahwa faktanya pada tingkatan desa kelurahan, kecamatan, dan kab kota dapat memohon jelaskan bahwa, kota bitung kecamatan bukti tc bahwa adanya pengurangan aertembaga jumlah pemilih laki laki sebanyak (delapan puluh) suara tps vii kelurahan aertembaga dua sebagaimana yang dialihkan pemohon adalah keliru dan tidak benar dikarenakan kelurahan aertembaga dua hanya memiliki tps bukan vii tps sesuai dengan data yang dimiliki memohon. bahwa adanya pengurangan jumlah pemilih perempuan sebanyak (tiga puluh delapan) suara di tps kelurahan aertembaga dua sebagaimana yang dialihkan pemohon tidak benar dan berbeda dengan data yang dimiliki memohon. bahwa jumlah surat suara tps seperti yang didalilkan pemohon sangat keliru dan kabur karena kecamatan aertembaga tidak memiliki kelurahan aertembaga sebagaimana data memohon. kecamatan bukti tc bahwa pelanggaran lembah utara keliru karena tidak ada keberatan atau kejadian khusus dalam proses rekapitulasi tingkat tps dan tidak sesuai dengan data yang dimiliki. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god kota manado kecamatan bukti tc bahwa pelanggaran yang bunaken dimaksud angka dan adalah kepulauan tidak benar, karena pihak memohon telah mengunduh semua dokumen website resmi. kecamatan bukti tc bahwa pelanggaran yang paralalakukan memohon berdampakdengan adanya pembatasan persentase selisih suara yang begitu ketat berdasarkan ketentuan undang undang nomor tahun tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, memungkinkan salah satu pasangan calon bekerja sama dengan memohonguo, akibatnya tidak ada pasangan calon yang dapat mengajukan permohonan mahkamah konstitusi. sehingga bila calon tertentu yang telah dipilih oleh rakyat yang seharusnya menang dalam pemilu, kemudian menjadi tidak terpilih karena adanya kecurangan kecurangan yang dilakukan calon lainnya, dengan selisih perolehan jumlah suara yang cukup lebar, semisal atau lebih, maka pemilihan kepala daerah yang merupakan sarana untuk rakyat agar dapat terlibat dalam pembentukan dan penyelenggaraan pemerintahan, menjadi tidak terwujud. ada beberapa contoh kasus sengketa pilkada yang nyata nyata telah diputus yang selisih suaranya mencapai (tiga) persen, bahkan sampai (delapan) persen antaranya: mencapai (delapan koma dua puluh sembilan persen). amar putusan, dalam pokok perkara: mengabulkan permohonan pemohon,sembilan puluh satu persen). amar putusan, dalam pokok perkara: mengabulkan permohonan pemohon, merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god kecamatan pal bukti tc bahwa pelanggaran yang dusari bukti tc bahwa pelanggaran yang dimaksud angka danmerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua goddikala bukti tctwintibukti tc | bahwa pelanggaran yang wannkecamatan bukti tc | bahwa pelanggaran yang wenabupaten minahasa lokasi vide keterangan aan ka kecamatan keris bukti bahwa terhadap dalil pemohon tc mengenai lampiran hasil penghitungan suara tps (dua) kelurahan keris tidak dicantumkan desa kelurahan, kecamatan, kabupaten kota dan provinsi, dapat memohon jelaskan bahwa hal tersebut tidak benar berdasarkan bukti formulir model c1 kwk dan lampiran model c1 kwk berhologram asli dari tps desa keris kecamatan keris ternyata kolom desa kelurahan, kabupaten kota dan provinsi semuanya terisi dan ditandatangani semua saksi tps termasuk saksi pihak pemohon. hal inipun hanyalah persoalan administratif yang bukan merupakmengenai adanya coretan coretan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god yang tidak dipakai pada data pemilih dan pengguna hak pilih dalam formulir model c1 kwk tps iii desa keris (bukan kelurahan keris seperti dituliskan pemohon) adalah tidak benar yang dibuktikan dengan bukti formulir model c1 kwk dan lampiran model c1 kwk berhologram asli dari tps iii desa keris kecamatan keris ternyata koreksi koreksi tersebut disertai dengan para dalil inipun tidak berhubungan dengjumlah surat suara sebanyak yang lebih kecil dari jumlah pemilih terdaftar sejumlah dalam formulir model c1 kwk tps desa tandingan (bukan kelurahan kelurahan tandingan satu seperti dituliskan pemohon) memang benar demikian sesuai bukti formulir model c1 kwk dan lampiran model c1 kwk berhologram asli dari tps desa tandingan kecamatan keris. hal mana perlu dijelaskan sebagai kewajaran karena memohon hanya bisa mencetak surat suara sebanyak jumlah pemilih terdaftar daftar pemilih tetap dpt) setiap tps dari jumlah pemilih terdaftar dalam dpt, dan jumlah itulah yang didistribusikan tps. hal tersebut sejalan dengan ketentuan undang undang nomor tahun sebagaimana diubah undang undang nomor tahun 2015juncto huruf peraturan kpu nomor tahun junctonorma, standar prosedurjuncto keputusan komisi pemilihan umumjumlah pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tetap tambahan tb daftar pemilih pindahan ph) dan daftar pemilih tetap tambahan tb tidak dihitung dalam penentuan jumlah surat suara yang dicetak dan didistribusikan. namun demikian hal tersebut tidaklah menjadi masalah. jumlah surat suara pada tps desa tandingan satu masih cukup berdasarkan data formulir model c1 kwk, karena jumlah pengguna hak pilih hanyalah sehingga surat suara yang digunakan juga berjumlah dengan demikian masih terdapat sisa surat suara yang tidak digunakan sebanyak hal ini dengan jelas tidak mempengaruhi perolehan suara pasangan calon. kecamatan kakas bukti bahwa terhadap dalil pemohon tc mengenai seluruh kpps tidak menandatangani formulir model c1 kwk pada tps desa tounelet adalah tidak benar karena untuk desa tounelet hanya terdiri dari (empat) tps, bahwa terhadap dalil pemohon mengenai coretan yang tidak jelas pada kolom pengguna hak pilih dalam merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god formulir model c1 kwk tps iii desa tounelet, adalah tidak benar karena berdasarkan bukti formulir model c1 kwk tps iii berhologram asli desa tounelet yang ternyata setiap koreksi data pemilih disertai para, kecamatan kakas bukti bahwa terhadap dalil pemohon barat tc mengenai coretan yang tidak sah pada kolom data pemilih laki laki dan perempuan dalam formulir model c1 kwk tps desa tulang, adalah tidak benar karena berdasarkan bukti formulir model c1 kwk berhologram asli tps desa tulang yang ternyata setiap koreksi data pemilih disertai para, kecamatan bukti bahwa terhadap dalil pemohon kawangkoan tckandang tigaternyata yang terjadi adalah koreksi karena kesalahan penulisan jumlah surat suara yang diterima dari sebelumnya menjadi (bertambah, bukan berkurang), dan koreksi tersebut disertai para dan tidak mempengaruhi perolehan suara calon, serta form model c1 kwk tersebut ditandatangani saksi pemohon bahwa terhadap dalil pemohontendangandimana tidak ada merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god koreksi pada kolom jumlah surat suara yang diterima: bahwa terhadap dalil pemohon mengenai tidak adanya tanda tangan kpps pada formulir hasil penghitungan suara lampiran model c1 kwk) tps kelurahan tendangan, adalah benar berdasarkan bukti formulir model c1 kwk berhologram asli tps desa kandang tiga namun demikian hal tersebut hanyalah kesalahan administratif yang tidak menyebabkan pengurangan suara pasangan calon, dan dokumen tersebut dianggap sah karena ditandatangani oleh saksi tps dari (tiga) pasangan calon pada lampiran model c1 kwk berhologram. saksi tps dan pengawas tps juga tidak mengajukan keberatan atau permintaan koreksi terkait hal tersebut, bahwa terhadap dalil pemohon tentang coretan yang tidak dipakai pada formulir lampiran model c1 kwk tps kelurahan tondegesan, adalah benartidak dipakai berdasarkan bukti formulir lampiran model c1 kwk berhologram asli tps desa tondegesan namun fakta ini tidak mempengaruhi perolehan suara calon karena yang dikoreksi hanyalah kesalahan penjumlahan seluruh total suara pasangan calon, dan dokumen tersebut tetaplah sah karena ditandatangani oleh kpps dan oleh seluruh saksi calon yang semuanya bertanda tangan: bahwa terhadap dalil pemohon tentang penggelembungan jumlah pengguna hak pilih sebanyak (satu) suara dalam model c1 kwk tps desa tondegesan satu, adalah tidak merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god benar, berdasarkan bukti formulir model c1 kwk berhologram asli tps desa tondegesan satu. yang ada hanyalah koreksi terhadap kesalahan penulisan dan tidak mempengaruhi perolehan suara calon dan dokumen tersebut dianggap sah oleh seluruh saksi calon yang semuanya bertanda tangan, bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya pengurangan jumlah pemilih perempuan sebanyak (satu) orang pada formulir model c1 kwk tps desa tondegesan satu, adalah tidak benar, berdasarkan bukti formulir model c1 kwk berhologram asli tps desa tondegesan satu, dimana tidak terdapat koreksi terhadap jumlah pemilih perempuan, bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya pengurangan jumlah surat suara yang diterima dalam formulir model c1 kwk tps kelurahan uner satu, adalah tidak benar, berdasarkan bukti formulir model c1 kwk berhologram asli tps kelurahan uner satu, dimana tidak terdapat koreksi terhadap jumlah surat suara yang diterima: bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya formulir lampiran model c1 kwk tps kelurahan uner satu tidak ditandatangani seluruh anggota kppner satu, dimana justru yang tidak bertandatangan adalah ketua kpps. dokumen ini tetaplah sah karena ditandatangani oleh anggota kpps dan saksi dari (tiga) pasangan calon: merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godtiga puluh persen). amar putusan, dalam pokok perkara: mengabulkan permohonan pemohon. pemberlakuan danundang undang nomor tahun, dan masif. adanya dugaan praktik politik uang money politics) yang dilakukan oleh tim pasangan calon nomor urut satu) bahwa terdapat laporan dan temuan yang diduga melanggar undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah yang telah dirubah dengan undang undang nomor tahun juncto undang undang guo juncto dan kitab undang undang hukum pidana, dengan rincian sebagai berikut:gubernur wakil gubernur nomor urut buktiawesi utara yang dilakukan pasangan calon gubernur wakil gubernur nomor urut bukti merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god kecamatan bukti bahwa terhadap dalil pemohon kawangkoan barat tc tentang adanya pengurangan jumlah pemilih laki laki sebanyak pemilih (bukan suara) pada tps desa kandang satu, adalah tidak benar, berdasarkan bukti formulir model c1 kwk berhologram asli tps kelurahan desa kandang satu, mana tidak terdapat koreksi. bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya coretan jumlah suara tidak sah pada hasil penghitungan perolehan suara tps desa ranolambot, adalah tidak benar, berdasarkan bukti formulir lampiran model c1 kwk berhologram asli tps il kelurahan desa ranolambot, dimana tidak terdapat koreksi. kecamatan bukti bahwa terhadap dalil pemohon kawangkoan utara tentang adanya perbedaan jumlah dpt paddesa talikuran. kecamatan kombi bukti bahwa terhadap dalil pemohon tc tentang adanya penggelembungan jumlah surat suara pada tps desa sulap yang diterima sebanyak surat suara adalah tidak benar, berdasarkan bukti formulir lampiran model c1 kwk berhologram asli tps desa sulap, dimana tidak terdapat penggelembungan surat suara. bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya coretan jumlah suara sah pada hasil penghitungan perolehan suara tps desa sawsawangan, dimana tidak terdapat coretpengurangan jumlah surat suara sebanyak (dua) pada tps desa ranowangko dua, dimana tidak terdapat pengurangan jumlah surat suara. kecamatan bukti bahwa terhadap dalil pemohon langowan barat tc tentang adanya perbedaan jumlah data pemilih tps desa ambeng, adalah tidak benar, berdasarkan bukti formulir lampiran model c1 kwk berhologram asli tps desa ambengkopiwangkerpiwangker. bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya coretan jumlah hak pilih pada data hasil penghitungan tps desa golongan tigtiga, dimana tidak terdapat coretan. bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya coretan datapemilih dan pengguna hak pilih pada data hasil penghitunganmerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god coretan. bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya penggelembungan jumlah surat suara sebanyak (seratus)suaratps desa walewangkolewangko. kecamatan bukti bahwa terhadap dalil pemohon langowan selatan tc tentang adanya perbedaan jumlah dpt yang selisihnya berjumlah (tujuh) suara tps desa atap, adalah tidak benar, berdasarkan bukti formulir lampiran model c1 kwk berhologram asli tps desa atap, dimana tidak terdapat perbedaan. bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya pengurangan sebanyak (limabelas) suara pada jumlah seluruh pengguna hak pilih tps desa sayuran atas, adalah tidak benar, berdasarkan bukti formulir lampiran model c1 kwk berhologram asli tps desa sayuran atasmerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godcoretan pada form dan tidak ada nama tps dan nama kelurahan, kecamatan maupun kabupaten adalah tidak benar, dimana kecamatan langowan selatan terdiri dari (sepuluh) desa dengan jumlah tps (empatbelas), lengkap dengan nama tps dan nama desa kecamatan maupun kabupaten. kecamatan bukti bahwa terhadap dalil pemohon langowan timur tc tentang adanya pengurangan jumlah surat suara yang diterima sebanyak (dua) suara tps desa amoena tiga, adalah tidak benar berdasarkan bukti formulir lampiran model c1 kwk berhologram asli tps desa amoena tiga bahwa terhadap dalil pemohon tentang tidak tercantumjumlah seluruh pemilih tps iiiallure. bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanyapenggelembungan jumlah surat suara yang diterima sebanyak (sepuluh) suara tps desa allure, adalah tidak benarallure. bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya coretan tidak sah pada data dan tidak ada ptujuh belas) sutidak adanya tandatangan ketua kpps. bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya perbedaan nama saksi dilapangan saksi bernama rudi wahana dan data pada memohon saksi atas nama lucky lintang kecamatan bukti bahwa terhadap dalil pemohon langowan utara tc tentang tidak adanya para pada coretan tidak sah pada data tps desa karumenga, adalah tidak benar karena menyangkut jumlah surat suara yang tidak digunakan cocok sesuai dengan data penggunaan surat suara,karumenga. bahwa terhadap dalil pemohon tentang tidak adanya tandatangan kpps pada hasil penghitungan suara tps desa taraitakaraitak satutujuh) suara tps desa walantalantakan kecamatan bukti bahwa terhadap dalil pemohon lembap timur tcatu) suyunya, adalah tidak benar, berdasarkan bukti formulir lampiran model c1 kwk berhologram asli tps merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god desa kayunya, dimana terdapat jam ana kecamatan bukti bahwa terhadap dalil pemohon mendulang tc tentang tidak adanya tandatangan kpps tps desa koha baratha barat bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya penggelembungan jumlah seluruh pengguna hak pilih sebanyak (tiga ratus limapuluh satu) suara tps desa sateliatelit satu, dimana tidak terdapat penggelembungan kecamatan bukti bahwa terhadap dalil pemohon peleng tc tentang adanya penggelembungan jumlah surat suara yang diterima sebanyak (lima) surat suara tps desa peleng satupeleng satu.dimana tidak terdapat penggelembunganlimabelas) surat suara tps desa pelengduamerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god kpps tps desa peleng, adalah benar, tetapi kpps mencantumkan nama dan tandatangani oleh saksi tps, berdasarkan bukti formulir lampiran model c1 kwk berhologram asli tps desa peleng. bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya pengurangan jumlah seluruh memilih sebanyak (dua) suara tps desa peleng satusatu timurseaea satukpps tps desa sea dua, adalah benar, tetapi kpps mencantumkan nama jelas dan nama jelaskedua saksi tps dan hasil tidak ada koreksi serta data pemilih, data pengguna hak pilih, data pengguna hak suara dan jumlah surat suara sah dan tidak sah, jumlahnya cocok dengan data yang ada c1, berdasarkan bukti formulir lampiran model c1 kwk berhologram asli tps desa sea dua. bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya perbedaan perbedaan tandatangan kpps pada berita acara tps desa warembungan, adalah merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god. pemohon tentang adanya jumlah suara data pemilih dan pengguna hak pilih tidak samdimana terdapat para. bahwa terhadap dalil pemohon tentang data jumlah hak pilih tidak dicantumkancoretan dan tidak pidak terdapat merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god. desa warembungan.warembungperbedaan tandatangan kpps kecamatan bukti bahwa terhadap dalil pemohon remboken. tc tentang adanya coretan pada hasil perolehan suara tps desa kampuspus, dimana tidak terdapat coretan. bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya penggelembungan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godbukti adanya temuan politik uang sebesar bukti adanya pelanggaran kampanye yang yang didapat dari temuan maupun laporan dari masyarakat dan atau tim kampanye tehadap tim sukses tim kampanye dan atau pasangan calon gubernur wakil gubernur nomor urut bahwa terdapat laporan dan temuan yang diduga melanggaryakni melakukan kampanye dengan menggunakan fasilitas ibadah bukti tersebut berbunyi pelaksana, peserta dan petugas kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan , aturan serupa tertuang dalamdoman pelaksanaan kampanye,, terdapat laporan dan temuan terkait dengan kampanye luar jadwal pemilihan gubernur dan wakil gubernur sulawesi utara tahun dengan adanya pemasangan atribut desa palate, kecamatasebanyak (seratus) suaralikuranurat suara yang digunakan, dimana tidak terdapat pengurangan. bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya perbedaan jumlah seluruh pemilih tps desa puluhan, adalah tidak benar, berdasarkan bukti formulir lampiran model c1 kwk berhologram asli tps desa puluhan, dimana tidak terdapat perbedaan. bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya perbedaan jumlah seluruh pemilih tpsdesa lelaki, dimana tidak terdapat perbedaan. bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya jumlah surat suara dihilangkan sebanyak (auratus) suara tps iiilelaki, dimana tidak dihilangkan. bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya perbedaan jumlah seluruh pemilih tps desa keakuratan, adalah tidak. benar, merdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstihstgoid berdasarkan bukti formulir lampiran model c1 kwk berhologram asli tps desa keakuratan, dimana tidak terdapat perbedaan. bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya perbedaan jumlah suara sah dan tidak sah tps desa karmama, dimana tidak terdapat perbedaan kecamatan wonder bukti bahwa terhadap dalil pemohon tc tentang adanya pengurangan jumlah surat suara yang diterima sebanyak (satu) tps desa kaunekauneranhasil penghitungan perolehan suara tps desa kauneran, adalah benar, tetapi tandatangani oleh saksi paslon berdasarkan bukti formulir lampiran model c1 kwk berhologram asli tps desa kauneran. bahwa terhadap dalil pemohon tentang jumlah data penggunaan surat suara yang tidak sesuai tps desa golongan ataatas dua. bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya penggelembungan (empat belas) suara tps desa filem, adalah tidak benar, berdasarkan bukti formulir. lampiran merdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstihstgoid model c1 kwk berhologram asli tps desa filemetua kpps tps desa filem, adalah tidak benar, berdasarkan bukti formulir lampiran model c1 kwk berhologram asli tps desa filem dimana terdapat tandatangan. bahwa terhadap dalil pemohon tentang tidak adanya jumlah datatidak adanya jumlah data pengguna hak pilihsatu) suarapuluh) suara tps desa rambutan amaman.dimanatidak terdapat penguranganadanya pengurangan jumlah data pemilihara sah sebanyak (empatpuluh) suara tps desa since, adalah tidak benar, berdasarkan bukti formulir lampiran model c1 kwk berhologram asli tps desa since dimanatidak terdapat pengurangan. bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya pengurangan jumlah hak pilih laki laki sebanyak (sepuluh) suara tps desa tounelet.sebanyak (enam) suara tps desa tounele satu, dimana tidak terdapat pengurangan. kecamatan bukti bahwa terhadap dalil pemohon tombariri. tc tentang adanya pengurangan jumlah seluruh hak pilih sebanyak (duabelasmerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godeluruh pemilih sebanyak sembilanduasembilan puluh) suara tps desa ranowangkodesa ranowangko.anowangko, adalah benar,tetapi saksi paslon menandatangani, berdasarkan bukti formulir lampiran model c1 kwk berhologram asli tps desa ranowangko bahwa terhadap dalil pemohon tentang tidak adanya tandatangan kpps tps iii desa sarana matangarana matang dimana terdapat tandatdesa sendokyang tidak digunakanendok, dimana tidak terdapat perbedaan kecamatan bukti bahwa terhadap dalil pemohon tombariri timur tc tentang tidak adanya tandatangan kpps pada lampiran hasil penghitungan perolehan suara tps desa lemah, adalah tidak benar, berdasarkan bukti formulir lampiran model c1 kwk merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god berhologram asli tps desa lemah.dimana terdapat tandatangan. bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya pengurangan jumlah suara yang diterima sebanyak (lima ratus tiga)suara tps desa lemahlemah timulampiran hasil penghitungan perolehan suara tps desa olah dua, adalah benar, tetapi ditandatangani oleh saksi paslon. berdasarkan bukti formulir lampiran model c1 kwk berhologram asli tps desa olah duabelas) suara tps desa ranotongkortongkor timur, dimana tidak terdapat penggelembungan. kecamatan bukti bahwa terhadap dalil pemohon timbul tc tentang adanya penggelembungan jumlah surat suara yang diterima sebanyak (lima belas) suara tps desa kamangangmerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god pemilih laki laki sebanyak (seratus tigapuluh serratus enam puluh enamsebanyak (dua ratus sembilan puluh tujuh.limaseluruh jumlah pemilih sebanyak (merdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstihstgoid kombes satusebanyak (empat puluh) suara tps desa kombeduadesa kokkaumengkor merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god satu, adalah benar, tetapidesa rumengkor satu bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya penggelembungan jumlah pemilih perempuan sebanyak (enam puluhil. desa timbulkanurangan kecamatan bukti bahwa terhadap dalil pemohon kompas tc tentang adanyanghitungan perolehan suara tidak dipakai tps desa kamang, adalah benar, tetapi jumlah pengguna hak pilih sesuai dengan data pengguna hak pilih. berdasarkan bukti formulir lampiran model c1 kwk berhologram asli tps. desa merdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstihstgoid |
tukementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat meliputi penerimaan dari: bersifat volatil, terdiri atas: pengujian laboratorium, dan pelatihan, kebutuhan mendesak, terdiri atas: sewa rumah negara tapak, dan sewa satuan rumah susun. jenis satuan tarif penerimaan negara bukan pajak rupiah) automatic consolidated trained) atau kuat geser langsung manual consolidated undefined) trivial consolidated per sampel undefined diameter cm) trivial consolidated per sampel trained diameter cm) rowe cells diameter per sampel mm moisture condition per sampel value mcv) van test per sampel permeabilitas falling per sampel head constant head per parameter ring shear per sampel upgrade modified per sampel resilient job mix formula mortal per sampel busa layanan pengujian kualitas air air minum, air permukaan, air baku, air bersih, air limbah, air lindi), sedimen, dan sampah bau rasa per sampel per parameter kekeruhan daya per sampel hantar listrik dhl) per air indeks volume parameter lumpur svi) residu terlarut per sampel tds) tersuspensi per tss) kadar air parameter kadar sedimen residu total ts) per sampel jain. kemenkeu.go.idf jenis satuan tarif penerimaan negara bukan pajak rupiah) suhu per sampel warna berat jenis per sedimen daya sampel hantar listrik dhl) per sedimen parameter kecerahan volume per lumpur sampel per parameter distribusi butir per sedimen fraksi) sampel setiap tambahan per fraksi sampel per tambahan pengujian parameter fisika sampah komposisi per sampah basah sampel (a) proxima per sampel kadar air, per bahan parameter mudah menguap volatil, kadar abu, fixed carbon) (b) berat jenis per sampel (c) nilai kalor per sampel (d) ukuran per partikel sampel kimia alkaliniti arsen as) per terlarut aditi sampel kalsium per magnesium sulfat parameter so4) kesadahan aluminium al) per sampel terlarut deterjen per mas) kalium parameter penerimaan negara bukan pajak rupiah) total krom heksavalen cr8") natrium na) total selenium se) terlarut residual sodium carbonate rsc) amoniak per sampel bebas amoniak per total boron parameter arsen total sodium per sampel absorption ratio per sar) parameter besi fe) terlarut per fluorida kadmium sampel cd) terlarut per kalium terlarut parameter chlorine kromium cr) terlarut mangan mn) terlarut natrium na) terlarut nikel ni) terlarut nitrat no3) nitrit no2) nitrogen organik organik) seng zn) terlarut tembaga cu) terlarut timbal pb) terlarut besi total fosfor per sampel total fosfat total per air, fosfor sedimen, parameter fosfor sampah) kadmium cd) total kromium cr) total mangan total nikel ni) total kjeldahl total kadar nitrogen sampah seng zn) total timbal pb) total co2 agresif co2 per sampel bebas derajat per keasaman parameter h) kadar karbon jenis satuan tarif penerimaan negara bukan pajak rupiah) organik sampah oksigen terlarut do) silika si) reaktif fosfat ortho (o per sampel oas) klorida nilai per permanganat parameter o4 total organic carbon toc) kebutuhan oksigen per sampel biokimia kob bod) tembaga cu) total kebutuhan oksigen per sampel kimia kok cod) per persentase parameter raksa hg) per sampel kobalt co) per sampel minyak dan lemak per sampel pestisida per sampel selenium total per sampel sianida cn) per sampel sulfida per sampel coli coli per tinja total coli sampel per parameter mikrobiologi per sampel analisis artist per pengujian pengolahan pengujian air baku) subbidang hidrologi dan tata air kalibrasi peralatan hidrologi alat ukur debit per current meter) propeller peralatan jenis satuan tarif penerimaan negara bukan pajak rupiah) klimatologi (anemometer) alat ukur tinggi per unit muka air data hidrologi subbidang hidraulik dan perbungaan uji hidraulik model fisik bangunan sungai per uji (dengan kriteria layanan sederhana, antara lain: model dua dimensi, bendung tetap) bangunan pantai per uji (dengan kriteria rumit, layanan antara lain: model tiga dimensi, pengujian dilakukan lebih dari parameter, skenario semakin banyak) subbidang geoteknik dan irigasi laboratorium mekanika batuan pengukuran sifat per sifat dasar batuan sampel point load strength per sampel kuat tekan per dial dial) sampel kuat geser per sampel langsung per sulfat, klorida parameter pengukuran cepat per sampel rambat gelombang per ultrasonik lake parameter disability analisa petrologi analisa petrografi per sampel 9g) punch test per sampel kuat tarik tak per langsung (brazilian sampel test) impact value per sampel jenis satuan tarif penerimaan negara bukan pajak rupiah) j7) abrasi los angeles per sampel permeabilitas per sampel resistivity per sampel sounders alkali per sampel reactivity per parameter large scale direct per sampel shear test laboratorium bahan bangunan keamiran kuat tekan lentur per sampel benda uji per parameter kuat tarik kuat per sampel tekan dengan per hammer test benda parameter uji pengujian bahan laboratorium aspal penetrasi dengan per sampel jarum titik per lembek titik parameter nyala aktivitas berat jenis aspal kekentalan kelekatan kuat tekan campur aspal marshall test) kelarutan c2h cl3 per sampel extraction) design mix aspal per sampel subbidang rawa dan pantai pengukuran dan pengujian sedimen melayang per uji per laut sungai parameter pasang surut (manual) sedimen dasar per uji per laut pantai sung parameter pasang surut (manual) jdih.kemenkeu.go.id jenis satuan tarif penerimaan negara bukan pajak rupiah) kualitas air laut per uji per sungai pasang parameter surut salinitas per titik laut sungai per hari keasaman per titik air lahan per hari model fisik dan per uji matematik model fisik layanan saluran kaca, banyaknya seri pengujian) uji model hidrolik fisik per uji (bangunan pengambilan layanan sungai, tiga dimensi, rumit) pelayanan laboratorium sao semen (konsistensi per sampel semen pengikatan per awal berat jenis parameter semen) agregat dan men abrasi los per sampel angeles analisa per sampel saringan berat per jenis dan parameter penyerapan agregat halus berat jenis dan penyerapan agregat kasar berisi dan rongga dalam agregat kadar air mixed design per sampel kuat tekan per sampel kuat lentur per impact beton parameter pemotongan per sampel batu jenis satuan tarif penerimaan negara bukan pajak rupiah) abrasi beton per sampel core drill per sampel parameter umum untuk pengujian laboratorium bahan bangunan pada semua bidang analisa kimia material per sampel sementisius dan agregat halus pembentukan benda uji per sampel sederhana pengukuran tampak cacat per sampel per parameter analisa fisis kapur pozzolan semen semen pozzolan kapur semen portland pozzolan spp) konsistensi per sampel semen pengikatan per awal bobot parameter isi panas hidrasi kuat tekan per sampel mortar ketetapan per bentuk parameter per sampel| kehalusan kepala per sampel san dengan blaine per parameter kehalusan dengan per sampel saringan kekekalan per sampel kekuatan per tekan pengikatan sampel pozzolan per parameter konsistensi dan per pengikatan sampel pemuaian karena per sampel sulfat j)) kadar air per sampel ommujaih kemenkowoo.ib jenis satuan tarif penerimaan negara bukan pajak rupiah) ketetapan bentuk per sampel kapur kekuatan tarik per sampel pozzolan agregat agregat halus agregat kasar batu alam agregat kasar untuk campuran beton aspal dan semen agregat untuk base dan subpage rencana campuran beton aspal analisa per sampel anak saringan per parameter berjenis berat per sampel jenis dan per penyerapan parameter bobotisi berisi per sampel kadar per sampel air kekerasan per parameter kadar lumpur per sampel gumpalan lempung per parameter fi) kekekalan per sampel penyerapan air per sampel hh) kuat tekan batu per sampel alam kelekatan per sampel terhadap aspal abrasi per sampel impact per sampel crushing per sampel indeks keputihan per sampel lolos saringan per sampel oo) singularity partikel per sampel pipih dan lonjong per parameter jenis satuan tarif penerimaan negara bukan pajak rupiah) publishing stone per sampel value size index per and shape parameter ga) sounders agregat per sampel (natrium atau magnesium sulfat) sand equivalent per sampel rttemberg limit lapis per sampel fondasi partikel ringan per sampel alkali ringan per sampel kadar zat organik per organic impurities) sampel california bearing per ratio cbr) sampel modified lapis pondasi kuat tekan bebas per untuk base dan sampel subpage gradasi per sampel mixed design per sampel aa) berat jenis gravity per maximum mixing sampel gmm) bb) briket marshall per unit) sampel bidang perumahan dan pemukiman subbidang air minum dan penyehatan lingkungan permukiman udara parameter fisika per sampel per parameter parameter kimia per sampel per parameter jenis danhitung dengan menggunakan formulaformula untuk menghitung tarif sewa rumah negara tapak sebagaimana dimaksud dalam sebagai berikut: sewa rumah negara tapak nilai bangunan ita! lana) tipe bangunan nilai bangunan sebagaimana dimaksud pada diperoleh dari: nilai bangunan luas bangunan harga satuan bangunan luas bangunan sebagaimana dimaksud padasebagaimana dimaksud pada ditetapkan per meter persegi sesuai klasifikasi tipe rumah negara tapak dalam keadaan baru berdasarkan standar harga satuan tertinggi bangunan jenis satuan tarif penerimaan negara bukan pajak rupiah) pemeriksaan mutu pipa pvc dan fitting paket dimensi per sampel diameter nominal diameter luar maksimum bal dinding) tekanan per sampel hidrostatik kadar pvc per sampel ketahanan per sampel terhadap etilen klorida perubahan per sampel arah panjang sifat tampak per sampel kuat tarik per sampel ketahanan minyak per parameter pembuatan benda per sampel uji kuat tarik (minimum sampel) pemeriksaan mutu komponen meter air kesalahan hakiki per sampel dimensi badan per sampel meter air kehilangan per sampel tekanan (head loss) pengaruh magnet per sampel aliran awal per sampel (starting flow) aliran balik per sampel daya tahan per sampel (diskontinyu dan kontinyu) pengujian pipa sifat tampak dan per sampel warna maujainkemenkewoo jenis satuan tari penerimaan negara bukan pajak rupiah) dimensi per sampel diameter nominal diameter luar kualitas tebal dinding) kekuatan per sampel hidrostatik pembalikan per sampel longitudinal elongasi per sampel pembentukan per sampel benda uji kuat tarik (minimum sampel) subbidang bahan bangunan den bahan kimia pembantu untuk beton analisa fisis per sampel| kekuatan per sampel tekan pengikatan per parameter batak unblock ubin semen paving block bata merah uji fisis mekanis berat jenis per sampel penyerapan air per parameter kadar per sampel air kandungan per garam kecepatan parameter penyerapan air kuat tekan per sampel keausan ubin per sampel semen kuat lentur ubin per sampel semen beton segar analisa fisis leading faktor per sampel pemadatan kadar per udara slump parameter jenis satuan tarif penerimaan negara bukan pajak rupiah) mix design per sampel panas hidrasi per sampel beton keras analisa fisis core drill creep per sampel modulus per sampel elasticity moe) kuatlentur kuat per sampel tarik per parameter ultrasonik pulse per sampel velocity upv) permeabilitas per sampel lebar beton per sampel bertulang j): pembuatan benda per sampel uji mapping genteng jenis beton atau keramik) uji fisis mekanis kadar air per sampel perebusan air per parameter pipa (jenis beton atau asbes atau keramik) uji fisis mekanis hidrolik per sampel kekerasan air per sampel kuat tekan mercu per sampel lembaran asbes jenis semen atau gelombang) uji fisis mekanis ompujsih kemenkeu go. jenis satuan tarif penerimaan negara bukan pajak rupiah) berat jenis per sampel penyerapan air per parameter kadar air impact per sampel test per parameter per sampel| kerapatan penemu per sampel pesan per parameter kayu jenis bangunan atau lapis) papan jenis partikel atau wol kayu atau kayu semen) uji fisis mekanis berat jenis kuat per sampel tarik kuat tekan per kuat cabut paku parameter kadar air kuat per sampel geser kuat per rekat perubahan parameter tebal papan wol kayu kuat per sampel lentur modulus per elasticity moe) parameter modulus rupture mor) bahan pengawet kayu uji fisis mekanis per sampel ketahanan cuaca per sampel kualitatif kuantitas per sampel tif per parameter baja tulangan beton plat baja plat siku uji fisis mekanis kuat tarik per sampel lengkung per sampel uji sambungan per sampel couple splice sleeve jenis satuan tarif penerimaan negara bukan pajak rupiah) pembuatan benda uji tebal per sampel tebal per sampel tebal per sampel mur baut uji fisis per sampel mekanis kuat tarik tanah liat bahan keramik analisa fisis analisa per sampel butir susut kering per parameter rttemberg limit per sampel berjenis bobot per sampel isi kadar zat per organik parameter kadar air per sampel susut bakar per sampel mineralogi per sampel lembaran jenis aluminium atau seng) uji fisis mekanis kuat tarik per sampel percobaan per sampel bentrokan uji fisis mekanis per sampel pengukuran hari s.d bulan alkali reactivity dengan metode batang adukan lembaran papan gypsum uji fisis mekanis kesukuan per sampel ketebalan per nominal parameter kedalaman lekukan atau tonjolan pada tepi panel jenis satuan tarif penerimaan negara bukan pajak rupiah) kekerasan bagian per sampel inti, ujung dan per tepi kuat cabut parameter paku lanjutan pada kondisi lembab mortar siap pakai uji fisis mekanis berat jenis bobot per sampel isi bobot isi per kering parameter penyusutan (di dalam ruangan luar ruangan kondisi panas suhu kondisi lembab) kadar air retensi per sampel air kuat geser per parameter kuat lentur kuat per sampel tarik rekat (pull per off1 kuat parameter tekan open time setting time per sampel flow retensi per sampel kebutuhan air per parameter metal during uji fisis mekanis kuat tarik kuat per sampel lentur kuat per cabut suffix clean parameter rod kuat cabut rod per sampel (threaded rod) per suffix bracket kuat parameter cabut threaded rod kuat cabut suffix clean clean beton kuat lentur per sampel channel kuat per tarik channel parameter jenis satuan tarif penerimaan negara bukan pajak rupiah) kekuatan saddle per sampel clip bata beton ringan uji fisis mekanis: kadar air kuat per sampel tekan muai per susut parameter penyerapan air per sampel bobot isi per parameter kuat lentur per sampel sifat penahan per sampel panas pengujian material dengan alat sem analisis unsur per sampel material sem edx) morfologi bahan per sampel sem) layanan pengujian laboratorium struktur subbidang struktur dan konstruksi bangunan uji sederhanakompleksjenis satuan tarif penerimaan negara bukan pajak rupiah)tekan lentur statik komponen kapasitas 50ton per sampel kapasitas atas per sampel ton kapasitas atas per sampel ton uji lentur pile beton per sampel bertulang uji lentur mini pile per sampel beton bertulang uji tekan horisontal per sampel pipa beton bertulang uji tekan vertikal pipa per sampel| beton bertulang uji tekan kuda kuda per sampel uji tekan rubber per sampel fender uji geser ditch per sampel uji torsi beton per sampel bertulang uji siklik dinding per sampel uji siklik dinding per sampel uji siklik lateral dan per sampel aksial balok atau jenis satuan tarif penerimaan negara bukan pajak rupiah) kolom atau join balok kolom uji ranking dinding per sampel subbidang sains dan bangunan layanan pengujian laboratorium sains bangunan sifat bakar sifat per sampel jalar api sifat per penyalaan daya parameter hantar panas perambatan api sifat mudah terbakar sifat bakar kayu diberi perlakuan metode uji cat per sampel penghambat api uji hidran per sampel lapangan gedung) uji pompa mobil per unit pmk uji heat per unit detector sprinter per parameter uji smoke detector uji tingkat ketahanan api ketahanan per sampel api komponen struktur dinding tungku kecil tungku vertikal besar (a) ketahanan per sampel| api komponen struktur dinding (b) ketahuan per sampel api pintu kebakaran jenis satuan tarif penerimaan negara bukan pajak rupiah) (c) ketahanan per sampel api per uji brankas lemari arsip kecil tungku horisontal besar (a) ketahanan per sampel api per uji komponen struktur lantai balok kolom (b) plafon per sampel (c) ketahuan per sampel api per uji brankas lemari arsip besar cone kalorimeter(l per sampel| sampel minimal benda uji) layanan pengujian laboratorium akustik insulasi bunyi per sampel elemen partisi dinding partisi pemisah dua ruang absorbsi bunyi per sampel metode tabung impedansi absorbsi bunyi per sampel metode ruang dengung layanan pengujian laboratorium konservasi energi audit energi awal per audit energi rinci per gedung negara yang ditetapkan secara berkala tiap tahun oleh bupati wali kota untuk provinsi. (s5) dalam hal harga satuan tertinggi bangunan gedung negara sebagaimana dimaksud pada berada pada wilayah daerah khusus ibu kota jakarta, penetapan standar harga satuan tertinggi bangunan gedung negara dilakukan secara berkala tiap tahun oleh gubernur. nilai tanah sebagaimana dimaksud pada diperoleh dari: nilai tanah luas tanah harga satuan tanah luas tanah sebagaimana dimaksud pada dihitung berdasar pada gambar ledger sertifikat tanah. harga satuan tanah sebagaimana dimaksud pada ditetapkan per meter persegi berdasarkan nilai jual obyek pajak. tipe bangunan sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: bangunan permanen sebesar (seratus persen), bangunan semi permanen sebesar (lima puluh persen), dan bangunan darurat sebesar (dua puluh lima persen). contoh penghitungan tarif sewa rumah negara tapakuntuk menghitung tarif sewa satuan rumah susun sebagaimana dimaksud dalam sebagai berikut: sewa satuan rumah susun struktur tarif faktor penyesuaian sewa struktur tarif sebagaimana dimaksud pada diklasifikasikan atas: tarif atas, tarif menengah, dan batin kemontewsoidg jenis satuan tarif penerimaan negara bukan pajak rupiah) uji inside transmisi per sampel termal bahan uji laboratorium per sampel terkondisi transmutasi termal bahan uji inframerah per titik temperatur permukaan bahan pemodelan dan per simulasi energi dengan energi plus tingkat pencahayaan dengan diakui aliran udara pada hunian dengan cfd fds) bidang jalan dan jembatan subbidang bahan dan perkerasan jalan aspal keras aspal cair aspal emulsi campuran beraspal penyulingan per sampel destilasi) kadar per aspal parameter penetrasi per sampel penetrasi dengan per jarum bonus parameter penetrasi loss heating loh) penetrasi residu ketahanan per sampel terhadap leleh uji per bintik dengan parameter takhta byline penurunan suhu titik lembek titik per sampel lembek loss per heating loh) parameter titik nyala cleveland open cup coc) titik bakar pengendapan semen mixing jenis satuan tarif penerimaan negara bukan pajak rupiah) aktivitas daktilit per sampel loss heating per loh) loh parameter (dengan tilt film oven test atau rolling tilt film oven test) aktivitas residu lolos saringan mikron pemulihan hasil ekstraksi kelarutan dalam per sampel thrichloor etilen c2hcl3) berat jenis per sampel berjenis mineral per sampel dengan minyak per tanah kekentalan parameter kinematics boiling test kekentalan per sampel brookfield) stabilitas penyimpanan j3) kadar parafin per sampel parameter per sampel maltese pa) kelekatan melekat per sampel terhadap per agregat analisa parameter saringan viskositas absolut per sampel dynamic shear per sampel rheometer dsr) pressure ageing per sampel vessel pav) temperatur per set pencampuran dan pemadatan menggunakan saybolt furor (aspal konvensional) atau menggunakan rotational jenis satuan tarif penerimaan negara bukan pajak rupiah) viscometer (aspal polimer) perencanaan per sampel komposisi muatan listrik per sampel kadar per sampel minyak analisa per saringan parameter campuran beraspal klasifikasi per sampel ekstraksi pro per sampel analysis) ekstraksi (teknis) per sampel elastisitas per sampel pengembalian resilient modulus per sampel resilient modulus per sampel dengan matta wheel tracking per sampel machine kepadatan mutlak per sampel marshall immersion per sampel gyropact per sampel indirect tensil per sampel strength kepadatan contoh per sampel core fatigue bfa) per sampel dynamic modulus per sampel kh) pendulum skid per sampel resistance) kadar air per set penyelamatan kadar air per set pemadatan abrasijalur basah per sampel (sorry seals) konsistensi (sorry per sampel seals) jenis satuan tarif penerimaan negara bukan pajak rupiah) rttemberg per sampel limit silikat per parameter analisa saringan per sampel pemadatan per sampel standar california bearing per sampel ratio cbr) standar tanah untuk per sampel upgrade kalsium per oksida parameter magnesium oksida feri oksida ion klor ion sulfat organik total kadar humus tahanan jenis kuat tekan bebas per sampel ucs) kapilaritas per sampel kadar air tanah per sampel untuk upgrade pengujian nano material scanning electron per sampel microscope sem) energy dispersal per sampel system eds) sem t eds per sampel planetary ball mill per sampel (per gram) subbidang geoteknik jalan cara pengambilan per sampel contoh geotekstil untuk pengujian cara uji ketebalan per sampel geotekstil jenis satuan tarif penerimaan negara bukan pajak rupiah) cara uji sifat tarik per sampel geotekstil dengan metode pita lebar cara uji kekuatan per sampel jahitan geotekstil cara uji daya tembus per sampel air (metode falling head) cara uji daya tembus per sampel air (metode constant head) cara uji indeks tahanan per sampel tusuk geotekstil, geomembran dan produk sejenis lainnya cara uji ukuran pori per sampel pori geotekstil cara kering cara uji ukuran pori per sampel pori geotekstil cara basah cara uji sifat hantar air per sampel aliran mendatar geotekstil pada tekanan permukaan konstan cara uji daya tahan per sampel geotekstil terhadap pembuangan cara kerucut jauh cara uji kekuatan tarik per sampel dan mulut geotekstil cara dekat cara uji kekuatan per sampel sobek geotekstil cara trapesium metode uji penentuan per sampel massa terhadap luas dari geotekstil dan produk produk sejenis geotekstil pengukuran tahanan per sampel tarik geosintetik dalam tanah measuring geosynthetic pull out resistance soil) determination friction per sampel characteristics part jenis satuan tarif penerimaan negara bukan pajak rupiah) deeasheartest) ultra violet pada per sampel geosintetik jam) ultra violet pada per sampel geosintetik jam) ultra violet pada per sampel geosintetik jam) subbidang struktur jembatan semen untuk campuran beton kehalusan waktu per sampel pengikatan per parameter kuatkan per sampel berat jenis semen per sampel agregat kasar dan agregat halus analisa saringan per sampel berat jenis dan per sampel penyerapan impact per sampel crushing per sampel keputihan per sampel material lolos per sampel saringan kadar lempung per sampel agregat kasar per parameter partikel ringan per sampel wajah kemenkeu.go.idf jenis satuan tarif penerimaan negara bukan pajak rupiah) organic impurities per sampel alkali reaktif per sampel kadar lempung per sampel agregat halus perencanaan per sampel campuran beton engujantain kuat tekuk per sampel ketebalan cat per sampel kuat tarik baut per sampel kuat tarik per sampel sling strand preparasi contoh baja tebal per sampel tebal per sampel tebal per sampel kuat tekan kubus per sampel kuat tekan mortar per parameter kuat tekan silinder per sampel kuat tarik per sampel splitting kuat per lentur parameter modulus elastisitas per sampel energy absorption per sampel preparasi contoh per sampel beton pengujian mekanis bantalan karet tekan dan geser per sampel over load per sampel pengujian bahan karet (karet alam karet sintetis) jenis satuan tarif penerimaan negara bukan pajak rupiah) tensil strength per sampel ts), elongation break eb), dan hardness karet ageing per sampel jam) karet alam ageing per sampel jam) karet sintetis compression set per sampel karet ozone resistance per sampel strain ppm, jam) karet alam ozone resistance per sampel strain ppm, jam) karet sintetis adhesion strength per sampel karet tear strength per karet parameter preparasi contoh per sampel karet uji tarik per sampel galvanis per sampel gorong gorong tekan per sampel dan geser pengujian bahan epoch per model ditekan, tarik, per sampel lentur epoch kekentalan epoch per sampel berat jenis epoch per sampel subbidang lingkungan jalan cat jalan jenis ready per uji mixed tanpa glass layanan bead pengujian bahan per cat marka jalan glass parameter bead (pemeriksaan gumpalan, berat jenis, jenis satuan tarif penerimaan negara bukan pajak rupiah) analisa saringan, kemampuan air) pengujian biological per uji oxygen demand bod) layanan dan chemical oxygen demand cod) pengujian atomic per uji absorption layanan spectrophotometry aas) pengujian refleksi per uji bahan marka layanan jalan pengujian waktu pengeringan marka pengujian refleksi per bahan rambu layanan per sampel pelatihan teknis per orang per hari pelatihan dan bimbingan teknis bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat bimbingan teknik rekayasa hidrologi dan tata air pengumpulan dan per orang pengolahan data hidrologi hidrologi dasar hidrologi terapan bimbingan teknik rekayasa hidraulik dan perbungaan pemantauan perubahan per morfologi sungai dan layanan bangunan air operasi dan pemeliharaan bangunan air model numerik per hidraulik dan layanan sedimentasi bimbingan teknis per orang penerapan iptek hasil per hari litbang jenis satuan tarif penerimaan negara bukan pajak rupiah) bimbingan teknis bidang air minum dilaksanakan per orang lingkungan kantor balai per hari teknik air minum dilaksanakan luar per orang lingkungan kantor balai| per hari teknik air minum (dilaksanakan selama hari, minimal orang) bintik secara virtual per orang per hari bintik sertifikat per orang kompetensi per hari bimbingan teknis bidang penyehatan lingkungan permukiman bimbingan teknis per orang lingkungan balai per hari (dilaksanakan selama hari, minimal orang) bimbingan teknis per orang luar lingkungan balai per hari (dilaksanakan selama hari, minimal orang) pendampingan teknis per meter deteksi kebocoran pipa air pelanggan tarif bawah, berdasarkan biaya pengelolaan. biaya pengelolaan sebagaimana dimaksud pada dihitung berdasarkan kebutuhan nyata meliputi: biaya operasional: biaya pemeliharaan, dan atau biaya perawatan. formula struktur tarif atas sebagaimana dimaksud pada huruf untuk rumah susun umum, rumah susun khusus, dan rumah susun negara sebagai berikut: struktur tarif atas biaya operasional biaya pemeliharaan sea eneharann dalam hal pengenaan tarif untuk rumah susun umum menggunakan struktur tarif atas sebagaimana dimaksud pada dikenakan paling tinggi (satu per tiga) dari upah minimum provinsi. formula struktur tarif menengmenengah operasional ate iya. pemeliharaan formula struktur tarif bawbawah (biaya penangan biaya pemeliharaan) x50hh faktor penyesuaian sewa sebagaimana dimaksud pada dapat berupa: keringanan, atau penambah tarif sewa satuan rumah susan rumah susunnghitungan tarif sewa rumah negara tapak formula tarif sewa rumah negara tapak sebagai berikut: sewa rumah negara tapak nilai bangunan nilai tenar) tipe bangunan ilustrasi dalam rangka menghitung tarif sewa rumah negara tapak per bulan sebagai berikut: data dan asumsi: data bangunan: luas bangunan jumlah lantai (satu) lantai harga satuan bangunan rp1. m2? data tanah: luas tanah m3? harga satuan tanah rp12. m2 cc. asumsi: tipe bangunan permanen sebesar 100fh. faktor keringanan sewa sebesar penghitungan sewa rumah negara tapak per bulan: langkah pertama adalah menghitung nilai bangunan: nilai bangunan luas bangunan harga satuan bangunan nilai bangunan rp1. nilai bangunan rp54. langkah kedua adalah menghitung nilai tanah nt): nilai tanah luas tanah harga satuan tanah nilai tanah rp12. nilai tanah rp1. langkah ketiga adalah menghitung sewa rumah negara tapak: sewa rumah negara tapak nilai bangunan nilai tenan) tipe bangunan sewa rumah negara tapak (ee (ep34119690000118p22139. sewa rumah negara tapak rp248. sehingga, tarif sewa rumah negara tapak yang dibayarkan sebesar rp248. bulan. hh. formula biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan biaya perawatan dan contoh penghitungan tarif sewa satupun formula biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan biaya perawatan formula penghitungan biaya operasional per bulan terdiri atas: biaya operasional per bulan gaji pegawai administrasi pengelola listrik, air, telepon pajak bumi dan bangunan pbb) per bulan asuransi bangunan per bulan sewa tanah bmn per bulan biaya lainnya keterangan: penghitungan gaji pegawai, administrasi pengelola, listrik, air, telepon, pajak bumi dan bangunan pbb) dihitung berdasarkan realisasi tahun yang lalu. penghitungan asuransi bangunan, sewa tanah bmn, dan biaya lainnya dihitungformula penghitungan biaya pemeliharaan per bulan: biaya pemeliharaan per bulan isbn luas total bangunan gedung keterangan: biaya pemeliharaan dalam rumus ditetapkan paling banyak (dua persen) dari harga standar per tertinggi tahun berjalan. formula penghitungan biaya perawatan keseluruhan bangunan: biaya perawatan biaya perawatan untuk pekerjaan standar biaya perawatan untuk pekerjaan nonstandar keterangan:contoh penghitungan tarif sewa satupun data rumah susun lantai (tahun pembangunan biaya konstruksi rp32. faktor penyesuaian sewa biaya operasional staf rp4. rp8. pelaksana administrasi dan teknik pelaksana rp4. rp8. keamanan administrasi rp1. rp1. pengelola listrik, air, rp150. rp9. telephone (bersama) nan denda denn asuransi rp5. rp5. bangunan sewa tanah bmn biaya pemeliharaan biaya personil rp3. rp7. kebersihan perlengkapan rp2. rp8. pemeliharaan rp4. rp4. pompa, penyedot tinja (dilakukan oleh pihak ke total biaya pengelolaan biaya operasional rp32. rp541. biaya pemeliharaan rp20. rp336. biaya pengelolaan rp52. rp878. penentuan struktur tarif sewa struktur tarif sewa satupun per bulan faktor keterangan penyesuaian sewa tarif atas biaya operasional biaya untuk tarif pemeliharaan rusun umum dalah pali rp878. foto aan paing tinggi dari rp878. upah minimum provinsi tarif biaya biaya dipilih salah menengah operasional pemeliharaan satu antara rp341. rp336. widodo operasional rp541. rp336. atau biaya pemeliharaan tarif biaya biaya dipilih salah bawah operasional pemeliharaan satu antara biaya operasional rp270. rp168. x100 atau biaya sehingga, besaran tarif sewa satupun per bulan yang harus dibayarkan berdasarkan struktur tarifnya, sebagai berikut: struktur tarif atas sebesar rp878. struktur tarif menengah: biaya operasional sebesar rp541. atau biaya pemeliharaan sebesar rp336. struktur tarif bawah: 50x dari biaya operasional sebesar rp270. atau dari biaya pemeliharaan sebesar rp168(narasi kementerian span nin9730213. kriteria biaya pengelolaan sebagaimana dimaksud pada mengacu pada peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat. ketentuan mengenai: pemilihan struktur tarif sebagaimana dimaksud pada dan besaran dan atau pengenaan faktor penyesuaian sewa sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat. tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang bersifat volatil berupa pengujian laboratorium sebagaimana dimaksud dalam huruf angka tidak termasuk biaya perjalanan dinas bagi petugas peneliti. tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang bersifat volatil berupa pelatihan sebagaimana dimaksud dalam huruf angka tidak termasuk biaya konsumsi, transportasi dan akomodasi bagi peserta pelatihan. biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada (l), danwidi komonkew ot" pertimbangan tertentu sebagaimana pada meliputi: mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, masyarakat tidak mampu, mahasiswa: faktor keringanan sewa rumah negara tapak bagi aparatur sipil negara, faktor penyesuaian sewa satuan rumah susun yang berupa keringanan, keadaan luar kemampuan wajib bayar atau kondisi kahar:, penyelenggaraan kegiatan sosial, penyelenggaraan kegiatan kenegaraan, dan atau kebijakan pemerintahdan perumahan rakyat wajib disetor kas negara( plt kepala bagian pminiatrejenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari jasa pengujian laboratorium dan pelatihan jenis tarif satuan penerimaan negara bukan pajak rupiah) jasa pengujian laboratorium parameter pengujian yang berlaku semua bidang pengujian laboratorium mekanika tanah berat isi tanah per sampel berat jenis tanah per sampel mikrometer per sampel kadar air tanah per sampel konsolidasi manual per sampel konsolidasi otomatis per parameter pemadatan modified per sampel pemadatan standar per sampel proton trivial consolidated per sampel undefined) trivial cyclic per sampel trivial consolidated per sampel undefined back per pressure bp) trivial parameter consolidated trained trivial consolidated per sampel undefined jenis satuan tarif penerimaan negara bukan pajak rupiah) pemadatan standar per sampel california bearing ratio per cbr) kuat geser parameter consolidated undefined double hydrometer per sampel kuat tekan bebas per sampel unconfirmed compression strength) uji kepadatan lapangan per sampel (sandstone) linier shrinkage per sampel emerson club per test concentration parameter organic content selling uji per sampel pengembangan per konsolidasi secondary parameter pin hole per sampel resonan column per sampel constant rate strain per sampel crs) uji baling (van shear) per sampel analisa saringan per sampel rttemberg limit per sampel batas susut shrinkage per sampel limit) kadar abu per sampel tanah per sampel kadar serat gambut per sampel kadar organic per sampel california bearing ratio per sampel cbr) modified standard resistivity test untuk per titik tanah relative density per sampel kuat geser langsung per sampel manual (consolidated undefined) kuat geser langsung per sampelanusulan tarif layanan instansi yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum; bahwa menteri perhubungan melalui surat nomor pr. phb tanggal januari hal usulan penetapan tarif jasa layanan badan layanan umum blu) balai kesehatan kerja pelayaran, telah mengajukan; bahwa. tarif layanan badan layanan umum balai kesehatan kerja. tarif layanan bagaimana dimaksud dalam terdiri atas: tarif layanan utama; tarif layanan penunjang; dan tarif farmasi. tarif layanan utama sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: tarif klinik utama; tarif pendaftaran dan dokumen kesehatan pelaut; dan tarif laboratorium lingkungan. tarif layanlayanan utama sebagaimana dimaksud pada mempertimbangkan kompleksitas tindakan, bahan medis habis pakai, harga pasar setempat, dan atau tarif kompetitorbalai kesehatan kerja pelayaran pada kementerian p~hubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangandan tarif bimbingan, pendidikan dan pelatihan, dan penelitian dan pengembaarif farmasi harga pasar setempat. tarif farmasi sebagaimana dimaksud pada berlaku untuk masyarakat umumbadan layanan umum balai kesehatan kerja pelayaran pada kementerian perhubungan dapat memberikan jasa layanan bidang kesehatan kepada pengguna jasa berdasarkan kebutuhan dari pengguna jasa melalui kontrak kerja sama. jasa layanan bidang kesehatan denganengguna jasa. badan layanan umum balai kesehatan kerjaihak lain. terhadappengguna jasadaserta bukan merupakan pasien pihak pen jam; korban terdampak kondisi kahar; pelaksanaan penugasan dari pemerintah untuk kegiatan yang bersifat strategis; kegiatan untuk kepentingan umum dan sosial_l"l. umum balai kesehatan kerja pelayarpengguna jasa tertentu dan atau kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada danperjanjian kerja sama antara badan layanan umum balai kesehatan kerja\dm ilustrasi kementerian ~:,\ ~ ) , mas sehari'f( >:i, raj. nip 't?'tarif layanan badan layanan umum balai kesehatan kerja pelayaran pada kementerian perhubungan jenis layanan satuan tarif rp) klinik utama poli mata per tes s.d. poli telinga hidung per tes s.d. tenggorokan tht) poli jantung per tes s.d. poli fisik per tes s.d. poli gigi tindakan gigi dan per gigi s.d. mulut umum tindakan konservasi per tindakan s.d. gigi tindakan gigi tiruan per rahang s.d. tindakan ortodoksi per tindakan s.d. tindakan bedah per gigi s.d. mulut unit radiologi foto ray radiologi per tindakan s.d. cetak hasil foto per lembar s.d. penggandaan digital per unit s.d. versatile disc dvd) unit laboratorium paket pemeriksaan per paket s.d. laboratorium pemeriksaan per tes s.d. laboratorium unit hyperbolic per sesi s.d. layanan gawat darurat per tindakan s.d. unit psikologi per tes s.d. paket medical check per paket s.d. jenis layanan satuan tarif rp) layanan konsultasi per s.d. dokter kunjungan pendaftaran dan dokumen kesehatan pelaut pendaftaran klinik tama per s.d. kunjungan dokumen kesehatan per set s.d. pelaut surat keterangan per surat s.d. laboratorium lingkungan pemeriksaan fisika per tes s.d. pemeriksaan kimia air per tes s.d. paket pemeriksaan air per paket s.d. lengkap~ kementerian ~~ :::: __ ~ mas s0harto ~ ''"~ 7j \ nip 199q;oj sri mulyani indrawioke republik indonesia tahun diajukan oleh: tar nama henry setiabudi tkr alamat jalan kebangkitan nasional nomor surakarta iki berdasarkan surat kuasa, bertanggal september memberikan kuasa kepada wahyudi harsowiyoto, s.h., dan mario tanasale, s.h., adalah advokat pada kantor hukum wahyudi harsowiyoto dan rekan , beralamat jalan srengseng sawah gang harap nomor jarakarn, pemohon membaca permohonan pemohon,merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id diserahkan melalui kepaniteraan mahkamah tanggal november dan november pemohon dalam permohonannya menguraikan sebagai berikut: bahwa pemohon mengajukan pengujian kitab undang undang hukum acara pidana kurap) angka angka serta yang berbunyi sebagai berikut:yelidik sebagaimana dimaksud dalam karena kewajiban mempunyai wewenang: menerima laporan atau pengaduan dari seorang adanya tindak pidana. mencari keterangan dan. mengambil sidik jari dan memotret seorang. membawa dan menghadapkan seorang kepada penyidik. penytersebut atas dapat dijabarkan bahwa: dasar bagi polisi melakukan penyidikan. tugas dan wewenang dari penyidik salah satunya adalah menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana sesuai dengan kitab undang undang hukum acara pidana kurap ). merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bahwa tidak ada jalan lain kecuali mengajukan pkl langsung mahkamah agung dengan harapan para pinisepuh hakim agung disana dapat melihat kesalahan pengadilan negeri semarang, pengadilan tinggi jawa tengah yang menyilangkan perkara dengan memakai surat laporan polisi yang sudah tidak berlaku karena sudah dicabut dibatalkan tidak berlaku. apalagi sudah ada putusan dari mahkamah agung sendiri bahwa pembayaran dengan giro billet yang tidak ada dananya merupakan domain perdata bukan pidana. bahwa harapan pemohon adalah harapan dari pihak yang diperlakukan tidak adil oleh hukum karena para pendekar hukum polrestabes semarang, jaksa penuntut umum, majelis hakim pengadilan negeri semarang, majelis hakim pengadilan tinggi jawa tengah dan mahkamah agung telah menggunakan surat laporan polisi yang sudah dicabut dibatalkan tidak berlaku sebagai alat untuk mempidanakan pemohon secara melawan hukum, menyebabkan guo undang undang kurap menjadi bertentangan dengan uud bahwa dengan alasan alasan tersebut atas maka pemohon memohon sudah kiranya yang mulia bapak ketubahwa karena ada putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (in yacht van gewijsde) dari mahkamah agung register nomor k pid maka kitab undang undang hukum acara pidana kurap) angka dan angka serta perlu diperbaiki direvisi kembali karena tidak sesuai dengan uud atau apapun putusannya adalah merupakan kebaikan bagi seluruh rakyat indonesia. petit berdasarkan alasan alasan tersebut atas maka pemohon memohon kiranya yang mulia bapak ketua majelis hakim mahkamah konstitusi republik indonesia berkenan memeriksa dan mengadili dengan putusan sebagai berikut: mengadili: mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo angka angka serta kitab undang undang hukum acara pidana kurap) mengenai keharusan penyidik menerima laporan polisi dari masyarakat namun tidak dilaksanakan lapangan oleh penyidik bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun serta tentang hak asasi manusia, bukti fotokopi: bukti fotokopi peninjauan kembali sangat luar biasa , dalam perkara nomor pid.pra pn.smg, bukti fotokopi tanda terima uang sebesar rp. juta untuk penyelesaian perkara, bukti fotokopi kesepakatan bersama: bukti fotokopi pencabutan laporan polisi: bukti fotokopi berita acara pemeriksaan tambahan, bukti fotokopi putusan nomor pid pn smg: bukti fotokopi putusan nomor pid pt.smg, bukti fotokopi print out putusan mahkamah agung nomor pangkmerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus dj3. atas serta uraian pemohon dalam permohonannya telah ternyata bahwa masalah kedudukan hukum (legal standing):7j menimbang bahwa substansi permohonan guo adalah pemohon merasa dirugikan karena telah diadili dan dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. diadili dan dibidangnya pemohon bermula dari adanya laporan kepada polisi bahwa pemohon telah melakukan tindak pidana penipuan karena memberikan pembayaran dengan billet giro yang tidak ada dananya. padahal, menurut pemohon, telah ada perdamaian antara pemohon dan pihak pelapor namun proses peradilan tetap berjalan. pemohon juga telah mengajukan pra peradilan tetapi upaya ini ditolak pengadilan karena telah lewat waktu. oleh karena itu, pemohon merasa telah diperlakukan tidak adil merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id sebab proses pengadilan (dan pemidanaan) terhadap dirinya didasarkan atas laporan polisi yang sudah dicabut oleh adanya perdamaian antara pemohon dan pihak pelapor, i3.8j menimbang bahwa pemohon mendalilkan bahwa apa yang dialaminya adalah karena adanya angka angka dan kurap namun pemohon sama sekali tidak menjelaskan hak konstitusional apa yang telah dirugikan oleh berlakunya norma undang undang kurap) yang dimohonkan pengujian tersebut. pemohon hanya menguraikan peristiwa yang dialaminya dan kemudian langsung menyatakan dalam petit permohonannya bahwa angka angka dan kurap bertentangan dengan daangka kurap adalah ketentuan umum yang memberikan definisi hukum mengenai pengertian penyidikan. sementara itu, angka kurap adalah ketentuan umum yang memberikan definisi hukum tentang penyelidik. adapun adalah mengatur tentang kewenangan penyelidik. jika mengikuti penalaran pemohon, apabila norma undang undang tersebut dikatakan bertentangan dengan uud dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka yang terjadi bukan saja ketidakpastian hukum melainkan kekosongan hukum. sebab, menjadi tidak jelas apa yang dimaksud dengan penyidikan, apa yang dimaksud dengan penyelidik, dan apa saja kewenangan penyelidik. dengan demikian, sama sekali tidak terdapat pertentangan angka angka dan kurap terhadap uud bahwa telah terangangka angka dan kurapada angka dan angka atas telah ternyata bahwa, satu pihak, kerugian yang dialami pemohon bukan merupakan kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam mk, lain pihak, norma undang undang yang dimohonkan pengujian tidak bertentangan dengan uud i3. menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan hukum atas, oleh karena tidak terdapataria farida indrawi, materialis akbar, suhartonouhartono, wahiddudin adams, maria farida indrawi, materialis akbar, dan menahan m.p sitompulsertamaterialis akbaridik dalam hal ini polisi sesuai dengan ketentuan angka kurap, atas laporan pengaduan tersebut,didalam penyidikan berdasarkan angka kurap, penyidik polisiapalagi dalamkerkap dasar dilakukan penyidikan adalah: laporan polisi pengaduan. surat perintah tugas laporan hasil penyelidikan lhp). surat perintah penyidikan, dan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan spp). bahwa dasar dalam kitab undang undang hukum acara pidana kurap) tersebut harus diuji mahkamah konstitusi republik indonesia antara lain, kewenangan mahkamah konstitusi republik indonesia:bawahnya dan bukan oleh mahkamah konstitusi?uud, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang1945 ., apabila terdapatbahwa sebagai pelindung konstitusi: merupakan tafsir satu satunya (the. sole interpreter constitution) yang memiliki kekuatan hukum. sehingga terdapat yang memiliki makna ambigu, tidak jelas dan atau multi tafsir dapat pula medisyaratkan adanya pemenuhan atas asas asas dalam membentuk peraturan perundangan yang baik meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan, atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, berdaya gunakan dan berhasil gunakan, kejelasan rumusan dan keterbukaan, bahwa dalam penjelasannya disebutk:undang undang nomor tahun meliputi pengayoman, merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, kebinneka tunggal ikanbahwa dalam penjelasan sebutk dan memutuskan uji materi atas angka angka dan kitab undang undang hukum acara pidana kurap): kedudukan hukum (legal standing) dan kepentingan konstitusional pemohon.utama keadilan hukum dalam melaksanakan kitab undang undang hukum acara pidana kurap) angka angka dan pasal bagi para pelaku usaha dalam dunia perdagangan indonesia mengingat negara indonesia masih membutuhkan investasi dari luar negeri sehingga kalau saja kitab undang undang hukum acara pidana kurap) angka dan angka serta tidak diperhatikan tidak dilaksanakan dalam menjalankan hukum indonesia maka akan terjadi kekacauan dan bencana hukum sehingga berakibat kurang menariknya para investor luar negeri berinvestasi indonesia. merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bahwa karena dalam kasus yang dialami pemohon bahwa penyidikan polisi, jaksa penuntut umum jpu), memakai laporan polisi yang sudah dicabut dibatalkan tidak berlaku karena sudah ada kesepakatan, ada pembayaran uang kontan dan menjadi ranah perdata, tetapi oleh penyidik masih tetap digunakan untuk mempidanakan pemohon sehingga pengadilan negeri semarang perkara nomor pn.smg., pengadilan tinggi jawa tengah register nomor pid pt.smg. dan mahkamah agung register nomor k pid pemohon dihukum selama (satu) tahun penjara dan sudah berkekuatan hukum tetap (in yacht van gewijsde). bahwa sudah jelas undang undang tersebut bertentangan dengan uud tentang kebebasan warga negara nya sehingga sudah layak perkara ini dibawa mkri. bahwa sesuai dengan undang undang tentang mahkamah konstitusi nomor tahun yang menyebutkan antara lainahwa kitab undang undang hukum acara pidana kurap) angka angka dan sudah jelas bahwa polisi mendidik suatu tindak pidana harus memakai surat laporan polisi. bahwa namun dalam pelaksanaan kurap tersebut ada kelalaian oknum polisi yang dalam melaksanakan hukum telah menggunakan laporan polisi yang sudah dicabut dibatalkan tidak berlaku dan tidak punya kekuatan hukum masih dipaksakan untuk dijadikan alat untuk mempidanakan pemohon. padahal kalau saja penyidik dari portabel semarang, jeli perkara ini sudah menjadi perkara perdata biasa bukan tugas kepolisian. pemohon merupakan warga negara indonesia yang dibuktikan dari kartu tanda penduduk republik indonesia, serta kehadirannya dalam sidang mkri hari kamis tanggal november jam wib. bersama dengan kuasa hukum pemohon. merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo dengan ini mengajukan uji materiil terhadap keberadaan kitab undang undang hukum acara pidana kurap) angka dan angka serta apakah surat laporan polisi yang sudah dicabut dibatalkan tidak berlaku, masih dapat digunakan sebagai dasar bagi polisi melakukan penyidikan kemudian dijadikan alasan jaksa penuntut umum untuk diajukan tuntutan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi serta mahkamah agung karena berdasarkan putusan pengadilan negeri semarang perkara nomor pid b pn.smg juncto putusan pengadilan tinggi jawa tengah perkara nomor pid pt.smg juncto putusan mahkamah agung perkara nomor k pid pemohon dihukum selama (satu) tahun penjara dan putusan dijatuhkan secara melanggar hukum dan tidak sesuai dengan kitab undang undang hukum acara pidana kurap) angka dan angka serta dimana polisi wajib menerima surat laporan polisi, baru dapat melakukan penyidikan dan seterusnya. karena pengadilan negeri semarang telah lalai dan khilau dalam memeriksa dan memutuskan perkara yang memakai laporan polisi yang sudah dicabut dibatalkan tidak berlaku. alasan alasan permohonan uji materil, bahwa sesuai dengan yang menyebutkan polisi berdasarkan surat laporan polisi pengaduan dari seseorang baru dapat melakukan penyelidikan, penyidikan, membuat surat perintah tugas, melaporkan hasil penyelidikan lhp), membuat surat perintah penyidikan dan membuat surat pemberitahuan dimulainya penyidikan spp). bahwa pada dasarnya melakukan tindakan dalam mempidanakan seseorang wajib menerima surat laporan polisi dari seorang. polisi tidak boleh memproses suatu tindak pidana khususnya penipuan dan penggelapan tanpa dasar surat laporan polisi bahwa namun dalam peristiwa yang dialami pemohon, tersebut telah dengan tidak sadar dilanggar oleh oknum penyidik polresta kota semarang dengan mempidanakan pemohon dengan mempergunakan surat laporan polisi nomor lp a vi wiltabes yang sudah dicabut dibatalkan tidak berlaku karena ada penyelesaian perdamaian yang difasilitasi oleh oknum penyidik sehingga secara hukum perkara guo sudah menjadi perkara perdata biasa. merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bahwa kronologis kasus guo adalah sebagai berikut: bahwa pemohon telah dilaporkan polrestabes semarang oleh ariyanto hadinoto pelapor) karena memberikan billet giro untuk pembayaran barang yang tidak ada dananya. laporan polisi nomor lp a vi wiltabes. bahwa padahal yurisprudensi putusan mahkamah agung nomor k pdt tanggal oktober memutuskan:gugat telah melakukan ingkar janji wan tersebut adalah ganti rugi atas dasar bunga yang tidak diperjanjikan yaitu (enam) persen setahun . bahwa putusan mahkamah agung guo yang sudah punya kekuatan hukum tetap in yacht van gewijsde tersebut yang memutuskan bahwa billet giro kosong masuk dalam ranah perdata dan menjadi yurisprudensi mari tersebut, oleh penyidik dianggap angin lalu dengan tetap menerima laporan polisi yang dibuat oleh pelapor ariyanto hadinoto. dan pihak penyidik tetap memproses kasus yang menurut yurisprudensi mahkamah agung atas adalah ranah perdata oleh penyidik polresta semarang tetap dipaksakan menjadi tindak pidana penipuan dan penggelapan. dan anehnya laporan polisi tahun tetapi baru proses (tiga) tahun kemudian, sehingga patut diduga ada keragu raguan dari penyidik. bahwa kemudian ada perdamaian antara pelapor dengan pemohon yang difasilitasi oleh oknum penyidik kantor polresta semarang dengan membuat perdamaian antara lain pelapor menerima pembayaran rp. , (tujuh puluh juta rupiah) sebagai pembayaran pertama. kemudian disetujui dalam bentuk kesepakatan sisanya akan diangkut rp. (sepuluh juta rupiah) setiap bulan sampai tahun bahwa putusan pengadilan negeri semarang nomor pid b pn.smg, putusan pengadilan tinggi jawa tengah nomor pid pt.smg., putusan mahkamah agung nomor k pid bertentangan dengan kitab undang undang hukum acara pidana kurap) angka angka dan karena dasar mempidanakan merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id pemohon berupa surat laporan polisi pengaduan nomor lp a vi 2009iwiltabes sudah dicabut dibatalkan tidak berlaku lagi. bahwa dengan keluarnya putusan nomor k pid bahwa perkara membayar dengan giro billet yang tidak ada dananya masuk ranah pidana. putusan ini sangat bertentangan dengan putusan sendiri perkara nomor k pdt tanggal oktober yang menyebutkan bahwa pembayaran dengan giro billet yang tidak ada dananya merupakan ingkar janji wan prestasi utang piutang dan masuk dalam ranah perdata. sebagai pencari keadilan pemohon menjadi kebingungan sendiri, mana yang harus diduga dan mana yang harus ditiru? bahwa mahkamah konstitusi tidak dapat membatalkan suatu putusan dari peradilan tingkat apapun karena memang bukan domainnya . tetapi mahkamah konstitusi berhak mengawal jalannya pelaksanaan setiap undang undang negara republik indonesia dan kalau diperlukan dapat mengambil sikap dengan merevisi undang undang yang bertentangan denganmahkamah konstitusi huruf yang berbunyi:juga sudah berusaha mempraperadilankan pihak portabel semarang perkara nomor pid.pra. pn.smg dan oleh yang mulia hakim tunggal pra peradilan pengadilan negeri semarang gugatan guo ditolak dengan alasan sudah terlanjur kadaluwarsa putus pengadilan negeri semarang perkara nomor pid b pn.smg, dikuatkan pengadilan tinggi jawa tengah nomor pid pt.smg.dan kasasi pemohon ditolak mahkamah agung register nomor pid. bahwa pertimbangan yang mulia hakim tunggal pra peradilan pengadilan negeri semarang perkara pokok sudah terlanjur . diadili pengadilan negeri semarang dan peradilan atasnya dan dianggap kadaluwarsa. meskipun dasar pendanaannya memakai laporan polisi merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id nomor lp a vi wiltabes yang sudah tidak berlaku menurut hukum karena sudah dicabut dibatalkan. itulah yang menyebabkan hukum indonesia jadi abu abu alias tidak jelas. bahwa sedangkan waktu kita kecil dahulu, orang tua maupun guru sekolah selalu mengajarkan kebaikan bukan kesalahan. kalau kita berhitung salah maka orang tua maupun guru selalu mengatakan bahwa itu salah dan harus diperbaiki menjadi bukan dibiarkan karena sudah terlanjur salah, apalagi karena kadaluwarsa. bahwa bagi pihak yang belum mendapat haknya berupa keadilan, dimata tuhan yang maha esa tidak ada istilah terlanjur kadaluwarsa. bahwa kehendak tuhan yang maha esa tidak dapat ditebak tebak, siapa tahu dengan kejadian yang menimpa pemohon, nanti bisa dibentuk undang undang pasca peradilan disamping undang undang pra peradilan yang sudah ada karena tersangka baru mengetahui haknya setelah. pokok perkara diadili. karena hukum itu tidak statis melainkan dinamis, buktinya sebelum tahun tidak ada mahkamah konstitusi dan karena dirasakan perlu maka dibentuklah institusi ini demi kepentingan seluruh rakyat indonesia. bahwa demikian juga kesalahan dari oknum penyidik portabel semarang yang telah salah dalam menggunakan laporan polisi nomor lp anti wiltabes yang pada tanggal agustus sudah cabut dibatalkan tidak berlaku karena ada perdamaian kesepakatan antara pemohon dengan pelapor tetap dijadikan alat untuk mempidanakan pemohon, padahal surat laporan polisi menurut hukum dapat dicabut kalau pelapor merasa sudah tidak dirugikan. bahwa dengan adanya perdamaian antara pemohon dengan pelapor dan penyerahan sejumlah uang, kemudian laporan polisi guo sudah dicabut dibatalkan tidak berlaku lagi yang merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari perdamaian. dan terhitung dari peristiwa itu maka perkara tersebut sudah menjadi perkara perdata, apalagi sudah ada putusan dari benteng terakhir keadilan yaitu mahkamah agung yang memutuskan bahwa pembayaran giro yang tidak ada dananya merupakan domain peradilan perdata. merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id |
menimbang mengingat rupa?i buru provinsi maluku peraturan bupati buru nomor ?ahun tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja dinas kesehato3g9s)1g); undang undang nomor i.zr nomor g2, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 523a); undang undang nomor tahun zlrrtbahan lembaran negara republik indonesia nomor ssga; peraturan daerah kabupaten buru nomor tahun lembaran daerah kabupaten buru tahun 2ot6wafat daerah kabupatenstrasi pemerintahan dan pembangunan. bai}(tiga{ rnum dan kepegawaian; sub bagian perencanaan dan keuangan; bidang kesehatan masyarakat membawakan; seksi kesehatan keluarga dan gizi, masyarakat; seksi promosi dan pemberdayaan masyarakat; seksi kesehatan lingkungan kerja dan iah raga; bidang pencegahan dan pengendalian penyakit; seksi surviveserta kesehatan jiwa; bidang pelayanan kesehatkrt; seksi sumberdaya manusia kesehatan. bab tugas pokok dan fungsi dinas kesehatan kabupaten buru t1)a'" rtul pedoman operasional kerja sekretariat dinas.administrasi ncallaaru menyusun laporan pelaksanaan pengawasan melekat (wasiat) dengan cara membela.de...engan cara menghimpun data, tempel4dcegahan dan pengendalian penyakit kepa1{akan, mengkoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan bidang pencegahan dan pengendalian penyakit. t2ly4jian permasalahan dan peraturan perundang undangund,isikan dengan seluruh bidang, sub. bagian, dan seksi dilingkungan.n dinas untuk mend..y'; {2jterdiri dari: menyusun program dan kegiatan surveilans dan imunisasi berd"asalttruaq'"ataspasai kepalacoord"inv{raporandi<_ undangan melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai winery.a bawahan melalui sistem penilaian yang termed.ia sebagai cerminan penampilan ker.l'a membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan lebih akan t2t cb. menyampaikan saran dan pertimbangan lisan maupun tertulis sebagai bahan pelaksanaan tugas; dan kepada atasan baik secara masukan guna kelancaran melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan; bidang pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan t1)daya manusia kesehatan. uraian tugas sebagaimana dimaksud pada terdiri dari menyusun rencana bidang pelayanan kesehatkrt serta sumbersen u:r..krt bagi gelolaan program pembiayaan kesehatan; mengkoordinasikan bawahan ,gar terjalin keq'mbint1) kepaladibidang mutasi. uraian tugas sebagaimana dimaksud pada terdiri dari menyiapkan rumusan ke{a seksi sesuai dengan standar operasional; menyympan balik tentang system pencatatan dan pelaporan d,farmasian, alat kesehatan dan part. l2kantauan, yusun bahan pembinayusunan rencana penambahan, perbaikan maugencar"mberdkesehatan mengkoordinasikan bawahan agar ter s'alin kerjasama yang baik dan saling mendukung; menilai hasil ke{idang kesehatan masyarakat pasa]y'klaterdiri dari: menyusun rencana kegiatan pelayanan gerai masyarakat dan kesehatan.n keluarga ibu, anak, bayiizi ibu, anak dan balita; melaksanakan pemkb);yusun mekanisme kerja seksi atas dasar pedoman ke{a dinas kesehatan serta mengatur alokasi dana yang terdapat pada seksi; menydan melaksanakan tugas lain yang berikan oleh atasan. t1):rll.ndayaandan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. kepala seksi kesehatan lingkungan ke{2lkegiatan penyehatan lingkungan kerja dan olahraga; melaksanakan rapat, koordinasi, sosialisasi program penyehatan lingkung kerja dan olahraga; melaksanakan kegiatan penyehatan lingkungan keq'a, dan olahraga; melaksanakan kegiatan preventif melalui kegiatan penyehatan lingkungan kerja dan olahraga; melaksanakan kegiatan sanitasi makanan, bahan pangan serta pengamanan limbah, baik limbah rumah tangga maupun limbah industri; melakukan koordinasi lintas program dan sektoral terkait program penyehatan lingkungan kerja dan olahraga; membuat laporan hasil pelaksanaan program penyehatan lingkungan kerja dan olahrag.(4tnomor tahun ol7 tentang ke4a dinas kesehatan kabu pateiil masuki diundangkan namea pada tanggal desember2 ol8 sekretaris daerah kabupaten buru, fr,n;r berita daerah kabupaten buru tahun 2oi8 nomor i1? bupati ini, maka peraturan bupati buru pembentukan susunan organisasi dan tata buru, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku' bab viii para koordinasi kabar portal kabar hukum tr,(n zx> tro *f; l?r nb=> +a (i >xnl6"irz .{ eilish; tee*e #j<es +hpj fp, utr@ hee x!! =z;i fl!;* az6 =zq x3 !rg g.}>tr nfr ,a!! ?zo 6l>t life c2d !e tr2 .| cta is6) e>> >zz |
tanggung jawab badan pengawas dalam koperasi sebagai badan usaha berbadan hukum dosen fakultas hukum universitas bandar lampung abstrak koperasi sebagai suatu badan usaha yang berbadan hukum secara ideal bertujuan untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, selain itu koperasi merupakan soko guru perekonomian indonesia. dalam kegiatan usaha koperasi badan pengawas sebagai salah satu alat perlengkapan dalam koperasi memegang peranan dalam menentukan kesehatan jalannya usaha yang dikelola oleh pengurus. permasalah dalam hal ini adalah melihat bagaimana tanggungjawab badan pengawas sebagai salah satu organ yang ada dalam koperasi pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normative. analisa data dilakukan secara kualitatif. hasil penelitian diperoleh bahwa badan pengawas mempunyai kedudukan yang penting, karena badan pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan atas pengelolaan koperasi. tanggung jawab badan pengawas kepada rapat anggota, adalah sesuatu yang menjadi tuntutan dari apa yang telah dilaksanakan oleh badan pengawas dalam menjalankan tugasnya. tanggung jawab badan pengawas meliputi tanggung jawab dalam kegiatan pengawasan terhadap kebijaksanaan pengelolaan usaha koperasi, tanggung jawab dalam membuat laporan yang baik. kata kunci: koperasi, badan pengawas, tanggung jawab il. pendahuluan dalam rangka pelaksanaan pembangunan bidang ekonomi harus mendapat perhatian yang cukup besar, karena perekonomian mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan, pemerintah terus berusaha menciptakan iklim yang mendukung perkembangan perekonomian nasional dan dunia usaha. salah satu caranya adalah melalui pengawasan dan pembinaan terhadap koperasi, melalui koperasi ini diharapkan perekonomian pedesaan dapat berkembang secara dinamis, serta mendapat kedudukan yang sejajar dengan pelaku ekonomi lainnya. sesuai dengan undang undang nomor tahun tentang pengoperasian, yang selanjutnya disingkat uuk menyatakan bahwa tujuan didirikan koperasi adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada .c.c xccvoiuocioocococ kosovo jvovowwowvoww tanggung jawab badan pengawas dalam koperasi sebagai. meta djohan oe) |
diterbitkan oleh bagian hukum setda tahun el' beriman sum8ang al' pihak ketiga kepada petite rll' itah kabupaten el' sarang ul' tentang peraturan daerah kabupaten sarolangun nomor tahun1kabupaten sarolangun tentang penerima sumbangan pihak ketiga kepada pemerintah kabupaten sarolangun bahwa untuk menunjang usaha usaha pemerintah kabupaten sarolangunoleh karena itu perlu diadamenjadi kewenangan pemerintah daerah bahwa keikutsertaan masyarakat dalam hal pembiayaan pembangunan daerahdaerah kabupaten sarolangun menimbang peraturan daerah kabupaten sarolangun nomor tahun tentang penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada pemerintah kabupaten sarolangun dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati sarolangun, menetapkan: peraturan daerah tentang penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada pemerintah kabupaten sarolangun. bupati sarolangun memutuskan dengan persetujuan berupa; dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten sarolangu! dan pemerintah daerah kabupaten kota lembaran negara republik indonesia tahun nomo,babi bentuk sumbangan passi sumbangan pihak ketiga dapat berbentuk uang atau yang disamakan dengan uang atau barang barang yang bergerak atau tidak bergerak. besarnya sumbangan pihak ketiga untuk jenis kegiatan usaha.usaha tertentu baik untuk usaha perorangan maupun bentuk bentuk badan usaha yang berada dan memanfaatkan sumber daya alam maupun hasil dari kabupaten sarolangun ditetapkan berdasar<an hasil kesepakatan antara pemerintah kabupaten dengan pihak ketiga. babi ketentuan pengelola sumbangan pihak ketiga dalam ketentuans daerahdalam budak mengurangi kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak ketiga kepada pemerintah daerah. pasal4 sumbangan pihak ketiga yang dimaksud dalam dipergunakan untuk pembangunan daerah dan atau pemerintah kabupaten sarolangun; babi ketentuan umum dalam peran. jan daerah ini yang dimaksud dengan daerah adalah kabupaten sarolangun kepala daerah adalah bupati sarolangun dinas pendapatan dskas daerah adalah kas daerah pemerintah kabupaten sarolangun sekretariat daerah adalah sekretariat daerah kabupaten sarolangun sumbangan pihak ketiga adalah pemberian pihak ketiga kepada pemerintah kabupaten sarolangun secara ikhlaslsukarela dan tidak mengikat, perolehan daribarang bergerak atau tidak bergerak. barang bergerak adalah barang atau bends yang dapat dipindahkan barang yang tidak bergerak adalah barang tetap berupa harta benda yang tidak dapat dipindah~pindahkan. anggaran dan pendapatan belanja daerah adalah yang selanjutnya disingkat dengan apbd adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten sarolangun. lembaran daerah kabupaten sarolangun tahun nomor diundangkan sarolangun pada tanggal sekretaris daerah kabupaten~gun, m.~ peraturan daerah ini mulai ber11anginralihan sumbangan pihak ketiga yang telah diterima oleh pemerintah kabupaten sarolangun baik berupa uang dan barang bergerak maupun tidak bergerak, sebelum diberlakukannya peraturan daerah ini merupakan aset daerah. penerimaan sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada menjadi kekayaan kabupaten dan pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang undangan. passi semua hasil penerima dari sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada yang berbentuk uang atau yang disamakan dengan uang menjadi penerimaan daerah dan disetor sepenuhnya kas daerah melalui dinas pendapatan dan kekayaan daerah dalam tempo1 jam. penerimaan sumbangan pihak ketiga |
prinsip prinsip dasar pengadaan barang dan jasa pemerintah prinsip prinsip dasar pengadaan barang dan jasa publik indonesia perkembangan pengertian pengadaan barang dan jasa pengadaan barang dan jasa dimulai sejak adanya pasar dimana orang dapat membeli dan atau menjual barang. cara atau metode yang digunakan dalam jual beli barang pasar adalah dengan cara tawar menawar secara langsung antara pihak pembeli atau pihak pengguna dengan pihak penjual atau pihak penyedia barang. apabila dalam proses tawar menawar telah tercapai kesepakatan harga, maka dilanjutkan dengan transaksi jual beli, yaitu pihak penyedia barang menyerahkan barang kepada pihak pengguna dan pihak pengguna membayar berdasarkan harga yang disepakati kepada pihak penyedia barang. proses tawar menawar dan proses transaksi jual beli dilakukan secara langsung tanpa didukung dengan dokumen pembelian maupun dokumen pembayaran dan penerimaan barang. apabila barang yang akan dibeli jumlah dan jenisnya banyak, dan setiap jenis barang tersebut dilakukan tawar menawar, maka akan memakan waktu. untuk menghemat waktu, pengguna menyusun secara tertulis jenis dan jumlah barang yang akan dibeli, selanjutnya diberikan kepada penyedia barang untuk mengajukan penawaran secara tertulis pula. daftar barang yang disusun secara tertulis tersebut kiranya yang menjadi asal usul dokumen pembelian. sedangkan penawaran harga yang dibuat secara tertulis merupakan asal usul dokumen penawaran. perkembangan selanjutnya pihak pengguna menyampaikan daftar barang yang akan dibeli tidak hanya kepada satu tetapi kepada beberapa penyedia barang. dengan meminta penawaran kepada beberapa penyedia barang, pengguna dapat memilih harga penawaran yang paling murah dari setiap jenis barang yang akan dibeli. cara tersebut kiranya yang menjadi cikal bakal pengadaan barang dengan cara lelang. pengadaan barang dan jasa pemerintah ef) cara pembelian barang berkembang tidak terbatas pada pembelian barang yang telah ada pasar saja tetapi juga pembelian barang yang belum tersedia pasar. pembelian barang yang belum ada pasar dilakukan dengan cara pesanan. agar barang yang dipesan dapat dibuat seperti yang diinginkan, maka pihak pemesan menyusun nama, jenis, jumlah barang yang dipesan beserta spesifikasinya secara tertulis dan menyerahkannya kepada pirak penyedia barang. dokumen tertulis tersebut dinamakan dokumen pemesanan barang yang kiranya menjadi asal usul dari dokumen lelang. pengadaan barang dengan cara pemesanan tidak terbatas pesanan barang yang bergerak seperti rumah, gedung, jembatan, bendungan dan lain lainya. untuk pemesanan barang berupa bangunan, pihak pengguna biasanya menyediakan gambar rencana atau gambar teknis dari bangunan yang dipesan. pemesanan atau pengadaan barang berupa bangunan tersebut merupakan asal usul pengadaan pekerjaan pembohongan yang kemudian disebut pengadaan jasa pembohongan. sekarang pengadaan barang tidak terbatas pada barang yang berwujud tetapi juga barang yang tidak berwujud. barang tidak berwujud umumnya adalah jasa. misalnya jasa pelayanan kesehatan, jasa pelayanan pendidikan, jasa konsultasi, jasa supervisi, jasa manajemen, dan lain lainnya. pengadaan barang tak berwujud yang umumnya berupa jasa tersebut merupakan asal usul pengadaan jasa konsultasi dan jasa lainnya. ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendorong terjadinya perubahan dan kemajuan dalam semua bidang kegiatan, termasuk kegiatan pengadaan barang dan jasa. apabila pada tahap awal pengadaan barang dan jasa merupakan kegiatan jual beli langsung suatu tempat (pasar), sekarang pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan secara tidak langsung. yang sekarang sedang berkembang pengadaan barang melalui media teknologi informasi (misalnya: melalui internet) dan dapat dilakukan dan berlaku dimana saja. pengadaan barang dan jasa yang pada awalnya merupakan kegiatan praktis, sekarang sudah menjadi pengetahuan yang dapat dipelajari dan diajarkan. 'd'd'("' p'"m crew barang dan jasa pemerintah hakekat dan filosofi pengadaan barang dan jasa pengadaan barang dan jasa pada hakekatnya adalah upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa yang diinginkan dengan menggunakan metode dan proses tertentu untuk dicapai kesepakatan harga, waktu, dan kesepakatan lainnya. agar hakekat atau esensi pengadaan barang dan jasa tersebut dapat dilaksanakan sebaik baiknya, maka kedua belah pihak yaitu pengguna dan penyedia haruslah selalu berpatokan kepada filosofi pengadaan barang dan jasa, tunduk kepada etika dan norma pengadaan barang dan jasa yang berlaku, mengikuti prinsip prinsip, metode dan proses pengadaan barang dan jasa yang baku. berdasarkan uraian dan pengertian tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa filosofi pengadaan barang dan jasa adalah upaya mendapatkan barang dan jasa yang diinginkan yang dilakukan atas dasar pemikiran yang logis dan sistematis (the system thought), mengikuti norma dan etika yang berlaku, berdasarkan metode dan proses pengadaan yang baku. etika, norma, dan prinsip pengadaan barang dan jasa pengadaan barang dan jasa pada dasarnya melibatkan dua pihak yaitu pihak pengguna dan pihak penyedia yang mempunyai kehendak atau kepentingan berbeda bahkan dapat dikatakan bertentangan. pihak pengguna menghendaki memperoleh barang dan jasa dengan harga semudah murahnya, sedang pihak penyedia ingin mendapat keuntungan yang setinggi tingginya. dua kehendak atau keinginan yang bertentangan tersebut akan sulit dipertemukan kalau tidak ada saling pengertian dan kemauan untuk mencapai kesepakatan. untuk itu perlu adanya etika dan norma yang disepakati dan dipatuhi bersama. pengadaan barang dan jasa pemerintah b #ekinsippainsip dasar) etika pengadaan barang dan jasa etika dalam pengadaan barang dan jasa adalah perilaku yang baik dari semua pihak yang terlibat dalam proses pengadaan. yang dimaksud perilaku yang baik adalah perilaku untuk saling menghormati terhadap tugas dan fungsi masing masing pihak, bertindak secara profesional, dan tidak saling mempengaruhi untuk maksud tercela atau untuk kepentingan keuntungan pribadi dan atau kelompok dengan merugikan pihak lain. perbuatan yang tidak patut dilakukan dan sangat bertentangan dengan etika pengadaan adalah apabila salah satu pihak atau secara bersama sama melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme kkn). menurut tahun tentang tindak pidana korupsi yang telah diubah dengan undang undang tahun adalah:. makna merugikan keuangan negara atau merugikan perekonomian negara, terkandung pengertian keuangan atau kekayaan milik pemerintah atau swasta maupun massedangkan nepotisme adalah tindakan tercela yang dilakukan dengan menggunakan hubungan kekerabatan, perkoncoan untuk maksud melakukan tindak korupsi oo" penerima menurut centre international crime prevention cip) dari off ice for drug control and crime prevention dcc), ada bentuk korupsi yang dapat digambarkan dalam skema dibawah ini: penyuapan pemalsuan bribery penggelapan fraud emblezzlement komisi bagaimana darimana commission sumbangan cepat uang barang fasilitas illegal contribution hasil korupsi diperoleh pemerasan penyuapan pilih kasih iti bribery penyalahgunaan wewenang bni abuse discretion disarikan dari laporan konsultan adb ino tentang: tool kit anti korupsi bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah. pengadaan barang dan jasa dapat menjadi titik rawan terjadinya praktek kkn, oleh karena itu perlu adanya upaya untuk meningkatkan mutu pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. upaya tersebut diantaranya dapat dilakukan melalui penyempurnaan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan pengadaan, meningkatkan profesionalisme para pelaku pengadaan, meningkatkan pengawasan serta penegakan hukum. pengadaan barang dan jasa w w h) #thinsp pak dasa) dalam keppres tahun terdapat ketentuan yang menyatakan walaupun telah terjadi ikatan kontrak, apabila ternyata proses pengadaan barang dan jasa terbukti terdapat kkn, kontrak dapat dibatalkan. dalam peraturan pengadaan barang jasa yang yang dikeluarkan oleh bird. dan adb terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa apabila diketahui atau diduga terjadi praktek kkn maka kedua lembaga tersebut tidak akan membayar kontrak yang telah ada. norma pengadaan barang dan jasa agar tujuan pengadaan barang dan jasa dapat tercapai dengan baik, maka semua pihak yang terlibat dalam proses pengadaan harus mengikuti norma yang berlaku. suatu norma itu baru ada apabila terdapat lebih dari satu orang, oleh karena norma itu pada dasarnya mengatur tatacara bertingkah laku seseorang terhadap orang lain atau terhadap lingkungannya. (ilmu perundang undangan, dasar dasar dan pembentukannya oleh maria farida indrawi). sebagaimana norma lain yang berlaku, norma pengadaan barang dan jasa terdiri dari norma yang tidak tertulis dan norma yang tertulis. norma yang tidak tertulis pada umumnya adalah norma yang bersifat ideal, sedangkan yang tertulis pada umumnya adalah norma yang bersifat operasional. norma ideal pengadaan barang dan jasa antara lain yang tersirat atau pengertian tentang hakekat, filosofi, etika, profesionalisme dalam bidang pengadaan barang dan jasa. sedangkan norma pengadaan barang dan jasa yang sifatnya operasional pada umumnya telah dirumuskan dan dituangkan dalam peraturan perundang undangan yaitu berupa undang undang, peraturan, pedoman, petunjuk dan bentuk produk statutes lainnya. prinsip pengadaan barang dan jasa pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan berdasarkan prinsip prinsip pengadaan yang dipraktekkan secara internasional yaitu efisiensi, efektifitas, persaingan sehat, keterbukaan, transparansi, tidak diskriminasi, dan akuntabilitas. pengadaan barang dan jasa pemerintah cap was efisiensi yang dimaksud dengan prinsip efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa adalah dengan menggunakan sumber daya yang tersedia diperoleh barang dan jasa dalam jumlah, kualitas yang diharapkan, dan diperoleh dalam waktu yang optimal. efektif yang dimaksud dengan prinsip efektif dalam pengadaan barang dan jasa adalah dengan sumber daya yang tersedia diperoleh barang dan jasa yang mempunyai nilai manfaat setinggi tingginya. persaingan sehat yang dimaksud dengan prinsip persaingan yang sehat dalam pengadaan barang dan jasa adalah adanya persaingan antar calon penyedia barang dan jasa berdasarkan etika dan norma pengadaan yang berlaku, tidak terjadi kecurangan dan praktek kkn. terbuka yang dimaksud dengan prinsip terbuka dalam pengadaan barang dan jasa adalah memberikan kesempatan kepada semua penyedia barang dan jasa yang kompeten untuk mengikuti pengadaan. transparansi yang dimaksud dengan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa adalah pemberian informasi yang lengkap tentang aturan main pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah h pengadaan barang dan jasa kepada semua calon penyedia barang dan jasa yang berminat dan masyarakat. tidak diskriminatif yang dimaksud dengan tidak diskriminatif dalam pengadaan barang dan jasa adalah pemberian perlakuan yang sama kepada semua calon penyedia barang dan jasa berminat mengikuti pengadaan barang dan jasa. akuntabilitas yang dimaksud dengan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa adalah pertanggungjawaban pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kepada para pihak yang terkait dan masyarakat berdasarkan etika, norma, dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. kedudukan pengadaan barang dan jasa kedudukan pengadaan barang dan jasa dalam pelaksanaan proyek pembangunan, proyek pinjaman luar negeri dan manajemen logistik dapat digambarkan seperti bagan berikut: kedudukan pengadaan barang dan jasa dalam pelaksanaan proyek pembangunan perencanaan planning) pemprograman programming) penganggaran budgeting) pengadaan procurement) pelaksanaan kontrak dan pembayaran contract implementation and payment) penyerahan pekerjaan selesai handover) pemanfaatan dan pemeliharaan operation and maintenance) pengadaan barang dan jasa pemerintah kedudukan pengadaan barang dan jasa dalam proyek pinjaman luar negeri foreign assisted project administration) loan agreement annual work plan annual budgeting procurement contract implementation disbursements ati kedudukan pengadaan barang dan jasa dalam manajemen logistic perencanaan evaluasi penganggaran status stock inventarisasi distribusi penyaluran pengadaan penyimpanan pengurangan catatan pengadaan barang dan jasa dengan dana hibah luar negeri diatur tersendiri menurut kesepakatan dengan negara lembaga pemberi hibah. pengadaan barang dan jasa pemerintah b paksa disp dasar) dari gambaran tersebut, maka mudah dipahami, bahwa pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu mata rantai dari suatu sistem. sebagai salah satu mata rantai dari suatu sistem, maka pengadaan barang dan jasa dipengaruhi oleh kegiatan sebelumnya dan akan mempengaruhi kegiatan sesudahnya, sehingga pengadaan barang dan jasa bukan kegiatan yang independen, dan baru perlu memperhatikan kegiatan yang lain, agar dapat memberikan kontribusi terhadap efisiensi tercapainya tujuan proyek. para pihak dalam pengadaan barang dan jasa pengadaan barang dan jasa melibatkan dua pihak, yaitu pihak pembeli atau pengguna dan pihak penjual atau penyedia barang dan jasa. pembeli atau pengguna barang dan jasa adalah pihak yang membutuhkan barang dan jasa. dalam pelaksanaan pengadaan, pihak pengguna adalah pihak yang meminta atau memberi tugas kepada pihak penyedia untuk memasok atau membuat barang atau melaksanakan pekerjaan tertentu. pengguna barang dan jasa dapat merupakan suatu lembaga organisasi dan dapat pula orang perseorangan. yang tergolong lembaga antara lain: instansi pemerintah pemerintah pusat, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota), badan usaha bumn, bumi, swasta), dan organisasi masyarakat. sedangkan yang tergolong orang perseorangan adalah individu atau orang yang membutuhkan barang dan jasa. untuk membantu pengguna dalam melaksanakan pengadaan dapat dibentuk panitia pengadaan, lingkup tugas panitia dapat melaksanakan seluruh proses pengadaan mulai dari penyusunan dokumen pengadaan, menyeleksi dan memilih para calon penyedia barang dan jasa, meminta penawaran dan mengevaluasi penawaran, mengusulkan calon penyedia barang dan jasa dan membantu pengguna dalam menyiapkan dokumen kontrak, atau sebagian dari tugas tersebut. pengguna yang kurang memahami seluk beluk pengadaan dan atau kurang mengetahui detail teknis barang dan jasa yang akan diadakan meminta bantuan kepada pihak ketiga atau kepada para ahli yang wow barang dan jasa pemerintah . pes yana ala itu bean pen . x . kit tim korm s(inpres aaa rama one procurement kementerian negara koroner pendayagunaan aparatur negara memahami baik. dari segi teknis maupun seluk beluk pengadaan yang diinginkan. penyedia barang dan jasa adalah pihak yang melaksanakan pemasokan atau mewujudkan barang atau melaksanakan pekerjaan atau melaksanakan layanan jasa berdasarkan permintaan atau perintah resmi atau kontrak pekerjaan dipihak pengguna. penyedia barang dan jasa dapat merupakan badan usaha, atau orang perseorangan. penyedia yang bergerak dalam bidang pemasokan barang disebut pemasok atau leveransir, bidang jasa pembohongan disebut pemborong atau kontraktor, dan bidang jasa konsultasi disebut konsultan. berdasarkan uraian tersebut untuk pengadaan barang dan jasa yang pelaksanaannya dibantu oleh panitia pengadaan, maka proses pengadaan melibatkan tiga pihak yang hubungannya masing masing dapat digambarkan dalam diagram berikut: jongen pamit de peta keterangan: hubungan pelaksaan tugas proses pemilihan penyedia barang jasa hubungan transaksional sumber pembiayaan pengadaan barang dan jasa sumber pembiayaan pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah berasal dari dana apbn untuk pengadaan yang dilakukan oleh instansi pemerintah pusat, apbd untuk pengadaan yang dilaksanakan oleh pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten kota, dan anggaran bumn4 apbn untuk pengadaan yang dilakukan oleh bumn atau anggaran bumi apbd pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk pengadaan yang dilakukan oleh bumi. sumber dana tersebut atas berasal dari pendapatan dalam negeri (rupiah murni) dan atau pinjaman hibah luar negeri. penggunaaan dana apbn, apbd, bumn, dan bumi untuk pengadaan barang dan jasa diatur pelaksanaannya dengan peraturan perundang undangan dan menggunakan dana pinjaman hibah luar negeri diatur oleh pemberi pinjaman hibah yang dituangkan dalam perjanjian hibah. penggunaan dana apbn untuk pengadaan barang dan jasa diatur melalui keppres tahun penggunaan dana apbd untuk pengadaan dan jasa diatur melalui perda berdasarkan tahun dengan mengacu pada peraturan perundang undangan atasnya. penggunaan dana bumn, bumi untuk pengadaan barang dan jasa diatur melalui dan tahun pengadaan barang dan jasa dengan dana pinjaman hibah luar negeri menggunakan ketentuan yang tercantum dalam masing masing naskah pinjaman hibah luar negeri. perkembangan metode pengadaan barang dan jasa metode pengadaan barang yang paling sederhana digunakan adalah metode jual beli barang pasar yang dilakukan dengan cara tawar menawar secara langsung antara pembeli dan penjual. transaksi dilakukan secara langsung setelah harga disepakati. cara ini yang disebut pembelian barang secara langsung kepada penjual. dalam hal barang yang akan dibeli jenis dan jumlahnya banyak, maka pihak pembeli membuat daftar jenis dan jumlah barang yang akan dibeli dan selanjutnya disampaikan kepada pihak penjual penyedia barang tertentu sebagia dasar untuk menyusun harga penawaran. metode pengadaan tersebut dinamakan metode pembelian dengan menunjuk langsung penyedia barang. dalam hal pembeli pengguna meminta kepada lebih dari satu penyedia b #erosus barang dan jasa pemerintah barang atau meminta penawaran dari beberapa penyedia barang secara terbatas, maka metode pengadaan tersebut dinamakan metode pelelangan terbatas. sedangkan apabila pengguna mengumumkan secara terbuka meminta kepada penyedia barang dan jasa yang berminat untuk mengajukan penawaran, maka metode pengadaan tersebut dinamakan metode pelanggan umum. sesuai prinsip persaingan, pengadaan barang dan jasa seharusnya hanya dapat dilakukan dengan metode lelang atau yang banyak disebut sebagai pelelangan umum, akan tetapi pada kenyataannya tidak semua pengadaan dapat dilakukan metode lelang, oleh karena itu dalam keadaan tertentu dimungkinkan metode lain selain lelang digunakan. berikut adalah ringkasan uraian metode pengadaan barang dan jasa yang telah umum berlaku secara nasional maupun internasional. metode pengadaan barang dalam pengadaan barang metode yang umum digunakan adalah, metode lelang atau metode pelelangan umum, pemilihan langsung penunjukkan langsung atau pembelian langsung. metode lelang metode lelang atau pelelangan umum dalam pengadaan barangpenyedia barang atau para pemasok.penyedia barang yang berminat dan memenuhi syarat, yang selanjutnya dipilih.a pemilihan langsung dalam pengadaan barang adalah cara memilih calon penyedia barang dari beberapa calon penyedia barang dan jasa dari daftar rekanan yang telah ada yang dinilai mampu pengadaan barang dan jasa pemerintahcalon penyedia barang yang dipilih, yang selanjutnya dipilihdalammetode penunjukkan langsung metode penunjukkan langsung dalam pengadaan barang adalah pengadaan yang dilakukan dengan menunjuk langsung kepada penyedia barang yang ditunjuk. metode pembelian langsung metode pembelian langsung dalam pengadaan barang, yaitu pembelian barang yang dilakukan secara langsung kepada penjual barang. pengadaan barang dengan metode ini dalam keppres tahun tidak diatur. berdasarkan keppres tahun pengadaan barang dilakukan dengan metode, yaitu: pelelangan pemilihan langsung penunjukkan langsung metode pengadaan jasa pembohongan metode pengadaan jasa pembohongan yang umum digunakan adalah, metode lelang, atau pelelangan umum, metode pemilihan langsung, dan metode penunjukkan langsung. b #re101 barang dan jasa pemerintah prinsip prinsip dsa www ww t berdasarkan keppres tahun pengadaan jasa pembohongan meliputi: pelelangan umum pemilihan langsung penunjukkan langsung swakelola metode lelang metode lelang atau pelelangan umum dalam pengadaan jasa pembohonganpembohongan atau kontraktor. cara yang digunakan untuk memilih calon kontraktor adalah dengan mengevaluasi dokumen penawaran yang diajukan oleh para kontraktor yang berminat dan memenuhi syarat, yang selanjutnya dipilih calon kontraktore pemilihan langsung dalam pengadaan jasa pembohongancara yang digunakan untuk memilih penyedia jasa pembohongan adalah dengan mengevaluasi dokumen penawaran yang diajukan oleh paradalam jenisjasa. pengadaan barang dan jasa pemerintah metode penunjukkan langsung metode penunjukkan langsung dalam pengadaan jasa pembohongan adalah pengadaan jasa pembohongan yang dilakukan dengan cara menunjuk langsung pemborong yang ditunjuk. metode swakelola metodemetode pengadaan jasa konsultasi metode pengadaan jasa konsultasi berbeda dengan metode pengadaan barang dan pengadaan jasa pembohongan yang tolak ukur penilaiannya pada dasarnya dari harga penawaran, sedangkan untuk pengadaan jasa konsultasi tidak pada harga penawaran, tetapi pada penilaian kemampuan dalam melaksanakan layanan jasa yang dimiliki. oleh karena itu metode yang digunakan untuk pengadaan jasa konsultasi bukan metode memilih atau lelang tetapi metode seleksi (selection method) antara konsultan terbaik yang mempunyai kemampuan setara. metode pengadaan jasa konsultasi yang umum digunakan adalah metode seleksi dengan persaingan dan metode penunjukkan langsung. metode selesai dengan persaingan metode seleksi dengan persaingan dalam pengadaan jasa konsultasi adalah pengadaan jasa konsultasi yang dilakukan dengan menyeleksi beberapa calon penyedia jasa konsultasi yang termasuk dalam daftar pendek (short list) calon penyedia jasa konsultansi. short list berasal dari daftar panjang (long list) calon penyedia jasa konsultasi yang memiliki nilai urutan tertinggi dari hasil prakualifikasi. prakualifikasi calon penyedia jasa konsultasi haruskonsultasi. das barang dan jasa pemerintah cara yang digunakan untuk memilih calon jasa konsultasi kontraktor adalah dengan mengevaluasi dokumen usulan yang diajukan oleh para calon penyedia jasa konsultasi yang termasuk dalam daftar pendek konsultan, yang selanjutnya dipilih konsultan yang memiliki nilai tertinggi dari hasil evaluasi dokumen usulan. evaluasi dokumen usulan dilakukan mengacu kepada sistem evaluasi yang digunakan. sistem evaluasi pengadaan jasa konsultansi yang umum digunakan adalah sistem evaluasi berdasarkan kualitas dan biaya atau quality and based best based system abs): sistem evaluasi berdasarkan kualitas atau quality based sistem abs): sistem evaluasi berdasarkan pagu anggaran atau fixed budget sistem evaluasi berdasarkan penawaran terendah atau least cost. metoda penunjukkan langsung metoda penunjukkan langsung dalam pengadaan jasa konsultasi adalah pengadaan yang dilakukan dengan menunjuk langsung penyedia jasa konsultansi yang ditunjuk. berdasarkan keppres tahun metode pengadaan jasa konsultasi meliputi: seleksi umum: seleksi langsung penunjukkan langsung. proses pengadaan barang dan jasa prose pengadaan barang dan jasa adalah urutan kegiatan pada setiap tahap pelaksanaan pengadaan yang dapat dikelompokkan dalam beberapa tahap. pengadaan barang dan jasa pembohongan yang menggunakan metode lelang dan pengadaan jasa konsultansi yang menggunakan metode seleksi prosesnya melalui lima tahap, sebagai berikut: pengadaan barang dan jasa pemerintah '" p$spp ans pena pengadaan, pane dokumen pengadaan, penyusunan daftar peserta lelang seleksi pelaksanaan pengadaan penyiapan dan penandatanganan kontrak. perencanaan pengadaan perencanaan pengadaan merupakan rangkaian kegiatan untuk mempersiapkan pengadaan barang dan jasa yang meliputi kegiatan: mengumpulkan dokumen yang menjadi dasar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, menyusun paket dan jadwal pengadaan, menyusun spesifikasi teknis kerangka acuan kerja, menyusun petunjuk pelaksanaan pengadaan dan menyiapkan biaya pengadaan. penyiapan dokumen pengadaan penyiapan dokumen pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan yang bertujuan menghasilkan dokumen dokumen yang akan digunakan sebagai acuan bagi pengguna panitia dalam melaksanakan pengadaan dan bagi calon penyedia barang dan jasa dalam menyusun dokumen untuk kemampuan dan dokumen penawaran usulan. dokumen pengadaan yang dipersiapkan adalah dokumen prakualifikasi dan dokumen lelang untuk pengadaan barang dan jasa dan dokumen permintaan usulan untuk pengadaan jasa konsultasi. oleh karena itu dokumen pengadaan akan menjadi dasar hukum bagi pihak pengguna dan penyedia barang jasa maka dokumen pengadaan harus disusun secara cermat, lengkap dan rinci, dengan bahasa sederhana dan lugas. pengadaan barang dan jasa pemerintah penyusunan daftar peserta pengadaan penyusunan daftar peserta pengadaan barang dan jasa dilaksanakan melalui prakualifikasi. dalam melaksanakan prakualifikasi baik pengguna panitia berpedoman kepada dokumen prakualifikasi, sedangkan calon penyedia jasa barang dalam menyusun dokumen unjuk kemampuan mengacu pula kepada dokumen prakualifikasi tersebut. pengguna panitia pengadaan akan mengevaluasi dokumen unjuk kemampuan calon penyedia barang jasa, dan hasilnya (yaitu calon penyedia barang jasa yang lulus prakualifikasi) digna' an untuk menyusun daftar calon penyedia barang jasa yang akan diundang untuk mengikuti lelang. untuk pengadaan jasa konsultasi, daftar calon penyedia jasa konsultasi yang lulus tersebut digunakan untuk menyusun daftar pendek calon penyedia jasa konsultasi yang akan diundang untuk mengikuti seleksi konsultan. pelaksanaan pengadaan sesuai prinsip persaingan, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang paling cocok adalah yang dilaksanakan dengan metode lelang seleksi dengan persaingan. namun dalam keadaan tertentu dapat menggunakan metode selain lelang seleksi. panitia pengadaan barang jasa pembohongan dalam melaksanakan lelang sepenuhnya mengikuti ketentuan yang ada dalam dokumen lelang sedangkan dalam pengadaan jasa konsultasi mengikuti sepenuhnya dokumen permintaan usulan. calon penyedia barang jasa pemborong dalam menyusun dokumen penawaran mengacu kepada dokumen lelang tersebut. sedangkan calon penyedia jasa konsultasi dalam menyusun dokumen usulan mengacu kepada dokumen permintaan usulan, evaluasi dokumen penawaran usulan sampai dengan penandatanganan kontrak. pengadaan barang dan jasa pemerintah b kane parse dasar) penyiapan dan penandatanganan kontrak penyiapan dokumen kontrak adalah kegiatan menyiapkan naskah kontrak yang dilakukan oleh pengguna dan penyedia barang jasa yang memang ditunjuk. dalam menyiapkan naskah kontrak kedua belah pihak mengacu kepada naskah draf kontrak yang ada dalam dokumen lelang permintaan usulan. penandatanganan kontrak dilakukan oleh kedua belah pihak yang berhak untuk menandatangani kontrak setelah para pihak setuju dan menyepakati seluruh isi dari naskah kontrak. kebijaksanaan umum pengadaan barang jasa instansi pemerintah yang dimaksud dengan kebijaksanaan umum pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah dalam hal ini adalah kebijakan pemerintah untuk melaksanakan komitmen nasional yang diperlukan pada saat tertentu. menurut keppres tahun komitmen nasional yang saat ini harus dilaksanakan melalui kebijaksanaan pengadaan barang dan jasa meliputi meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, pepeningkat, dan masyarakat setempat dalam pengadaan barang dan jasa. meningkatkan profesionalisme, kemandirian dan tanggung jawab kepada kantor satuan kerja pemimpin proyek bagian proyek, panitia pengadaan atau pejabat yang berwenang lainnya. menumbuhkan perkembangan peran serta usaha nasional dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah. oo pengadaan barang dan jasa pemerintah prinsip prinsip dasarusman ismailkebijaksanaan umum pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah yang tercantum dalam keppres tahun sifatnya tidak generik. oleh karena itu, apabila dikemudian hari ada kebijaksanaan lain seperti yang tercantum dalam keppres tersebut, maka buku ini harus diperbaiki sesuai dengan kebijakan baru tersebut. kebijakan umum pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah selain tidak generik sebenarnya kontradiktif dengan prinsip dasar pengadaan barang dan jasa. kebijaksanaan penmsunasr produksi dalam negeri kebijakan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri adalah kebijakan pemerintah untuk mendukung pencapaian tujuan nasional dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan barang dan jasa dalam negeri dan luar negeri serta upaya meningkatkan lapangan kerja. dalam rangka upaya mencapai tujuan nasional tersebut, pemerintah mengaitkannya dengan pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah. dalam keppres tahun terdapat ketentuan persyaratan pengadaan barang dan jasa yang dibiayai dengan dana pinjaman luar negeri sebagai berikut: instansi pemerintah wajib: memaksimalkan penggunaan barang dandan jasa. mengikutsertakan konsultan nasional dan penyedia barang dan jasa nasional dalam mempersiapkan pengadaan barang dan jasa, mulai tahap studi, tahap rancang bangun, penyusun dokumen lelang, dan perjanjian kontrak pengadaan barang dan jasa harus mencantumkan persyaratan: penggunaan standar nasional indonesia sni) atau standar lain pengadaan barang dan jasa pemetaan b www ems pes dasar)industri nasional penggunaan tenaga ahli dan atau penyedia barang dan jasa dalam negeri pengadaan barang impor dilakukan bilamana: barang tersebut belum diproduksi dalam negeri:diperhitungkan tambahan preferensi harga. untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud penyedia barang dan: jasa asuransi, angkutan, ekspedisi, perbankan, pemeliharaan dan lain sebagainya. penyedia barang dan jasa asing wajib bekerjasama dengan penyedia barang jasa nasional dalam bentuk kemitraan sub kontrak atau bentuk kerjasama lainnya. untuk pengadaan barang dan jasa yang dibiayai dengan dana pinjaman hibah luar negeri harus diperhatikan hal hal sebagai berikut: pengadaan barang danmeluasnya. pengadaan barang danbarangdan jasa hanya dapat dilakukan negeri pemberi pinjaman, agar tetap diupayakan semaksimal mungkin menggunakan barang dan jasa hasil produksi dalam negeri dan mengikutsertakan penyedia barang dan jasa nasional. memnnanan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dimaksud dengan produksi dalam negeri adalah semua jenis barang dan jasa yang diproduksi atau dibuat atau dihasilkan dalam negeri yang meliputi: (i) barang jadi, (ii) barang setengah jadi, (iii) suku cadang, komponen utama dan komponen bantu, (iv) bahan baku, bahan pelengkap dan bahan bantu. sedangkan yang tergolong jasa dalam negeri adalah jasa jasa yang dilakukan indonesia oleh tenaga kerja indonesia, misalnya jasa pemborong, jasa konsultasi, jasa angkutan dan lain lain. komponen produksi dalam negeri dikelompokkan menjadi komponen dalam negeri untuk barang komponen dalam negeri untuk barang, mencakup pembuatan barang dalam negeri dengan menggunakan bahan baku, rancang bangun dan rekayasa dalam negeri yang mengandung unsur manufaktur, pabrikasi, perakitan dan penyelesaian pekerjaan. komponen dalam negeri untuk jasa komponen dalam negeri untuk jasa, yaitukomponen dalam negeri untuk gabungan barang dan jasa, yaitu penggabungan antara butir dan atas. pemberian preferensi harga pemberian preferensi harga dalam pelaksanaan pengadaan diberikan untuk memberikan perlakuan yang sama dalam penawaran untuk menyetarakan harga barang produksi dalam negeri dan harga barang impor agar seimbang (apple apple). misalnya karena dana pinjaman luar negeri tidak boleh digunakan uruk membayar pajak, bea masuk dan lain lainnya, maka barang yang didatangkan dari luar negeri akan lebih murah bila dibandingkan dengar: pengadaan barang dan jasa pemerintah w w asf fans harga barang yang diproduksi dalam negeri. sebabnya barang yang didatangkan dari luar negeri tidak dikenakan pajak, bea masuk, sedangkan barang yang diproduksi dalam negeri pada waktu mengimpor bahan baku, mesin, suku cadang dan lain lain telah dikenakan pajak dan bea masuk. preferensi harga yang diberikan untuk ukm menurut keppres tahun sebenarnya bukan untuk menyetarakan harga penawaran, tetapi memberikan keistimewaan yang bertentangan dengan prinsip memberikan perlakuan yang sama terhadap semua peserta pengadaan barang dan jasa dalam pelaksanaan lelang. peningkatan peran serta usaha kecil dan menengah termasuk koperasi usaha kecil! dan menengah ternyata lebih kenyal dalam menghadapi krisis ekonomi. berdasarkan kenyataan tersebut pemerintah mengambil kebijaksanaan untuk mengkaitkan pembinaan usaha kecil dan menengah dengan pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah. inti dari kebijaksanaan ini adalah kewajiban kepada para pengguna barang dan jasa instansi pemerintah termasuk bumn bumi untuk mengalokasikan paket paket pengadaan jasa untuk usaha kecil dan menengah. untuk mencapai maksud tersebut jenis keppres tahun memuat ketentuan yang harus diperhatikan oleh para pejabat instansi pemerintah dan para pengguna barang dan jasa. ketentuan tersebut antara lain adalah sebagai berikut dalam perencanaan dan penganggaran proyek maupun kegiatan rutin, pimpinan instansi pemerintah menteri, ketua lembaga pemerintah non pemerintah gubernur bupati walikota direksi bumn bumi) diwajibkan untuk mengarahkan dan menetapkan besaran pengadaan barang dan jasa untuk usaha kecil koperasi kecil untuk proyek pembangunan lingkungannya. bdb error barang dan jasa pemerintah (crisp prinsip dasar www untuk melaksanakannya ketentuan tersebut, maka pengalokasian dan penetapan besaran pengadaan barang dan jasa tersebut harus sudah dilakukan sejak tahap perencanaan dan penganggaran proyek pada setiap tahun anggaran. pimpinan instansi pemerintah yang membidangi koperasi, usaha kecil dan menengah diwajibkan untuk melaksanakan koordinasi dengan instansi pemerintah lainnya dalam rangka pengadaan barang dan jasa untuk koperasi kecil dan perusahaan kecil. pada tingkat propinsi kabupaten kota menyebar luaskan informasi peluang bagi koperasi usaha kecil dan menengah dalam pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah. menyusun direktori peluang bagi usaha kecil untuk disebarluaskan kepada koperasi, usaha kecil dan menengah melalui asosiasi perusahaan terkait. pengenaan sanksi sesuai dan undang undang tahun bagi para pengusaha besar dan menengah yang terbukti menyalahgunakan fasilitas dan kesempatan yang diperuntukan bagi usaha kecil koperasi kecil setempat. usaha kecil koperasi kecil wajib masuk asosiasi yang sesuai dengan bidang usahanya setempat dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. menteri, ketua lembaga pemerintah non departemen gubernur bupati walikota direksi bumn bumi agar membebaskan segala bentuk pungutan yang berkaitan dengan perizinan usaharregistrasi serta pungutan lainnya, bertanggung jawab atas pengendalian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa termasuk pembinaan kemitraan antar usaha besar dengan usaha kecil koperasi kecil dilingkungan wilayahnya. pengusaha kecil koperasi kecil yang mendapat kontrak pengadaan. barang dan jasa dilarang mengalihkan pelaksanaannya kepada pihak lain dengan alasan apapun. pengadaan barang dan jasa pemerintah tw nbsp asan) peningkatan profesionalisme kemandirian dan tanggung jawab pengguna barang dan jasa untuk meningkatkan kualitas pengadaan barang dan jasa pengguna (kepala kantor satuan kerja pimpin pimbagpro dan staf harus memiliki integrasi moral tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial yang memadai dengan tugas tanggung jawab serta kewajibannya. kualifikasi teknis dan manajerial pengguna barang dan jasa antara lain dapat dinyatakan tentang kemampuan dan kecakapannya dalam bidang teknis pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, dan manajemen proyek kegiatan yang dilaksanakan serta seluk beluk pengadaan barang dan jasa. dalam rangka peningkatan kualifikasi teknis dan manajerial tersebut perlu adanya program pelatihan manajemen proyek dan pengadaan barang dan jasa. untuk meningkatkan kemandirian pengguna barang dan jasa perlu adanya ketentuan tentang tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab pengguna dalam mengelola proyek atau dalam melaksanakan kegiatan. pengawasan pengadaan barang dan jasa pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen diartikan sebagai suatu kegiatan pengamatan dan penilaian secara berkesinambungan terhadap suatu obyek kegiatan dengan menggunakan metode dan aturan tertentu untuk menjamin pelaksanaannya sesuai dengan rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan. pengawasan pengadaan barang dan jasa adalah pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan maksud agar pelaksanaannya sesuai dengan rencana, prinsip dasar pengadaan, prosedur dan aturan yang berlaku. ,irt01 barang dan jasa pemerintah sp p ansi hakekat pengawasan adalah untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, dan kegagalan, serta agar pengadaan dilaksanakan secara efisien, efektif, hemat dan tertib. pengawasan pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah merupakan tanggung jawab setiap pimpinan dalam instansi pemerintah yang terkait dengan pengadaan. pelaksanaan pengawasan pengadaan barang dan jasa obyek pengawasan pengadaan barang dan jasa obyek pengawasan pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah pada dasarnya meliputi dua yaitu aspek keuangan dan aspek pelaksanaan pengadaan. pengawasan terhadap aspek keuangan menyangkut antara lain sebagai berikut administrasi umum seperti, laporan keuangan, laporan perpajakan pelaksanaan anggaran seperti pertanggungjawaban fisik dan keuangan, penyampaian laporan realisasi anggaran, penyelenggaraan pembukuan. pengawasan terhadap aspek keuangan tersebut dimaksudkan agar pengguna uang dana anggaran dalam rangka barang dan jasa sesuai dengan tujuan serta aturan penggunaan anggaran tersebut, sehingga dapat dicegah terjadinya penyimpangan dan kebocoran keuangan negara. pengawasan terhadap aspek pelaksanaan pengadaan menyangkut antara lain meliputi prosedur pelelangan prosedur evaluasi penawaran pelaksanaan prakualifikasi penyusunan dan pembuatan perjanjian kontrak pengendalian pelaksanaan pekerjaan kontrak penyusunan kerangka acuan kerja penetapan dan pengesahan harga perkiraan sendiri. pengadaan barang dan jasa pemerintah kering pans dasar) pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan dimaksudkan agar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan efektif, efisien, transparan, tidak diskriminatif, persaingan sehat, serta bertanggung jawab, sehingga dapat dicegah terjadinya penyimpangan dan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merugikan masyarakat dan negara. pelaksanaan pengawasan pengadaan barang dan jasa pelaksanaan pengawasan pengadaan barang dan jasa pada dasarnya dapat dilakukan secara internal dan eksternal pengawasan internal dilakukan oleh unit pengawasan intern pada instansi pemerintah (pengawasan fungsional wasal) yang diserahi tugas untuk melakukan pengawasan, seperti inspektorat jenderal departemen, inspektorat utama lembaga pemerintah non departemen, satuan pengawasan intern pada bumn bumi, dan unit pengawasan pada pemerintah daerah. selain itu, pengawasan internal dapat dilakukan oleh atasan langsung (wasal) terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa lingkungan instalasinya, dan atau pengawasan yang dilakukan oleh setiap pejabat yang terkait (wasiat) yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. pengawasan internal tersebut dimasukkan untuk mengawasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa lingkungan instansi masing masing, sertayang terjadi dalam pelaksanaan pengadaan. pengawasan eksternal dilakukan oleh pengawas luar instansi pemerintah yang bersangkutan yang diberikan tugas untuk mengawasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa lingkungan instansi pemerintah, seperti badan pemeriksa keuangan, badan pengawasan keuangan dan pembangunan, komisi pengawas persaingan usaha. selain itu pengawasan eksternal dapat pula dilakukan oleh suatu lembaga pengawas yang independen, lembaga donor, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat luas. pengawasan eksternal tersebut :# : w pengadaan barang dan jasa pemerintah dilakukan untuk mengawasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah sesuai dengan tugas dan wewenangnya ataupun karena adanya suatu kasus tertentu yang menghendaki adanya pengawasan yang dilakukan oleh pengawas independen. selain itu pengawasan eksternal dimasukkan pula untuk menindak lanjuti terhadap penyimpangan dan atau pelanggaran yang terjadi. tindak lanjut pengawasan berdasarkan keppres tahun hasil pengawasan wajib ditindak lanjuti dengan memberikan sanksi kepada yang berbuat kesalahan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. ketentuan tersebut antara lain menyatakan, bahwa: kepada para pihak terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa termasuk penyedia atau pengguna barang dan jasa yang ternyata terbukti melanggar ketentuan dan prosedur pengadaan dikenakan sanksi, sanksi bagi pengguna yang melakukan kesalahan dapat berupa tindakan administrasi, tuntutan ganti rugi, atau diproses melalui gugatan perdata, pengaduan tindak pidana. bagi penyedia barang jasa yang bersalah dapat dikenakan sanksi administrasi, misalnya dikenakan sangsi tidak diikut sertakan dalam pengadaan barang dan jasa dalam kurun waktu tertentu atau dituntut berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. jan pengadaan barang dan jasa pemerintah aspek hukum pengadaan barang dan jasa aspek hukum yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa yang dimaksud dengan aspek hukum yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa adalah bidang hukum yang secara langsung dan tidak langsung mengatur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. dalam pengadaan barang jasa instansi pemerintah, terdapat (tiga) bidang hukum yang secara langsung dan tidak langsung mengaturnya. bidang hukum tersebut adalah hukum administrasi negara han) hukum tata usaha negara hukum administrasi negara mengatur hubungan antara penyedia dan pengguna pada proses persiapan sampai dengan proses penerbitan surat penetapan penyedia barang dan jasa. hukum perdata hukum perdata mengatur hubungan antara penyedia dan pengguna barang dan jasa sejak penandatanganan kontrak sampai dengan berakhirnya kontrak pengadaan penyedia barang dan jasa. hukum pidana hukum pidana mengatur hubungan hukum antara penyedia dan pengguna sejak tahap persiapan pengadaan sampai dengan selesainya kontrak barang dan jasa. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan bawah ini persiapan penetapan penyedia barang jasa penandatanganan kontrak berakhirnya kontrak aspek hukum han bidang hukum perdata bidang hukum pidana 'd'd wvw w #5160wtg,.kesana menteri negara far ar) pendayagunaan aparatur negara full iron taufik effendi pengadaan barang dan jasa pemerintah bidang hukum administrasi negara hukum tata usaha negara hubungan hukum antara pengguna dengan penyedia barang dan jasa yang terjadi pada proses penipuan pengadaan sampai dengan proses penerbitan surat penetapan penyedia barang dan jasa instansi pemerintah merupakan hubungan hukum administrasi negara han) atau tata usaha negara. dalam proses ini, pengguna barang jasa instansi pemerintah kepala kantor satuan kerja pimpin pimbapro pejabat yang disamakan dengan pimpin, bertindak sebagai pejabat negara bukan mewakili negara sebagai individu pribadi. semua keputusan yang dikeluarkan pada proses ini merupakan keputusan pejabat negara atau publik. bidang hukum yang mengatur hukum antara pejabat negara dan masyarakat adalah hukum administrasi negara atau tata usaha negara. hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur pelaksanaan dalam mengelola negara. lingkup pengaturan hukum administrasi negara adalah bentuk dan tingkah laku pemerintahan, hukum kepegawaian, dan peradilan administrasi negara. karena keputusan pengguna barang jasa instansi pemerintah merupakan keputusan pejabat negara, maka apabila ada pihak yang dirugikan (penyedia barang jasa atau masyarakat) akibat dikeluarkannya keputusan tersebut dapat mengajukan gugatan pembatalan secara tertulis atas keputusan tersebut melalui pengadilan tata usaha negara dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi, sebagaimana diatur dalam undang undang tahun tentang peradilan tata usaha negara. tahun seorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu tata usaha negara dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang diselenggarakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai ganti rugi atau direhabilitasi pengadaan barang dan jasa pemerintah alasan alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud adalah: (a)(b)(c)bidang hukum perdata hubungan hukum antara pengguna dengan penyedia yang terjadi pada proses penandatanganan kontrak pengadaan barang dan jasa sampai dengan proses berakhirnya kontrak merupakan hubungan hukum perdata khususnya hubungan kontraktual. dalam proses ini pengguna barang jasa adalah negara diwakili oleh pimpin pejabat yang disamakan dengan pimpin panitia sebagai individu pribadi. hukum perdata adalah hukum yang mengatur tentang kepentingan perseorangan. lingkup hukum perdata meliputi hukum pribadi: ketentuan ketentuan hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban serta kedudukannya dalam hukum: hukum keluarga: ketentuan ketentuan hukum yang mengatur hubungan lahir batin antara dua orang yang berlainan kelamin (perkawinan) dan akibat hukumnya. hukum kekayaan: ketentuan hukum mengatur tentang hak hak perolehan seseorang dalam hubungannya dengan orang lain yang mempunyai uang, er0101 barang dan jasa pemerintah hukum waris: ketentuan hukum yang mengatur tentang cara pemindahan hak milik seseorang yang meninggal dunia kepada orang yang berhak memiliki selanjutnya. berdasarkan kitab undang undang hukum perdata, lingkup hukum perdata meliputi: buku mengatur tentang perihal orang buku mengatur tentang perihal benda buku iii mengatur tentang perihal perikatan perjanjian buku mengatur tentang perihal bukti dan kadaluarsa aspek hukum pidana hukum pidana mengatur proses pengadaan secara tidak langsung karena hukum pidana baru diterapkan kalau ada pelanggaran pidana yang dilakukan oleh pihak pengguna atau pihak penyedia dalam proses pengadaan barang dan jasa. hukum pidana adalah ketentuan ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam meniadakan pelanggaran pelanggaran kepentingan umum. tujuan hukum pidana adalah: untuk menakut nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik: untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya. abdoel djamal, sh) sifat hukum pidana adalah publik, artinya apabila terjadi perbuatan pidana, meskipun pihak yang dirugikan akibat perbuatan tersebut tidak menuntut atau melaporkan kepada negara, negara tetap berhak menghukum orang yang telah melakukan perbuatan tersebut, karena pelanggaran tersebut tidak hanya merugikan secara pribadi tetapi juga merugikan masyarakat negara. apabila terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh penyedia dan pengguna dalam proses pengadaan proses persiapan sampai dengan pelaksanaan kontrak), maka pihak yang melanggar tersebut dapat dituntut secara pidana oleh negara peradilan umum, misalnya: pengadaan barang dan jasa pemerintah b kaksppaisi dasi) pimpin panitia melakukan tindakan kkn dalam menunjuk pemenang, dapat dituntut tindak pidana korupsi: pihak penyedia memalsukan dokumen prakualifikasi, dapat dituntut tindak pidana pemalsuan. catatan: tuntutan pidana oleh negara terhadap tindak pidana tidak dapat dihentikan meskipun telah dibuat perjanjian untuk tidak menuntut pihak yang melakukan tindak pidana. putusan pidana yang sudah tetap dapat dijadikan dasar bukti dalam proses penyelesaian sengketa perdata. peraturan pelaksanaan dan yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa yang dimaksud dengan peraturan pelaksanaan yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa disini, adalah peraturan perundang undangan yang mengatur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta peraturan perundang undangan lain yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa baik peraturan perundang nasional maupun internasional. peraturan perundang undangan nasional berupa uu, pp, dan keppres, sedangkan peraturan internasional berupa konvensi internasional, guideline dan standar standar yang diterbitkan oleh asosiasi dan lembaga dan negara pemberi pinjaman hibah. catatan: pengenalan terhadap peraturan perundang undangan internasional dalam bidang pengadaan barang dan jasa diperlukan, karena adanya hal hal sebagai berikut: dalam jaman globalisasi dan era perdagangan bebas, masyarakat indonesia mau tidak mau harus mengikuti perkembangan dan kemajuan yang terjadi dunia, termasuk perkembangan dalam bidang pengadaan barang dan jasa. dalam era globalisasi dan perdagangan bebas pengadaan barang dan jasa pemerintah menuntut memberlakukan tata cara pengadaan barang jasa yang berlaku secara internasional!. dengan demikian semua pihak harus memahami dan mempelajarinya agar kita dapat bersaing dalam era globalisasi dan perdagangan bebas tersebut: dengan masih terbatasnya kemampuan pemerintah untuk membiayai pembangunan, maka pemerintah masih memerlukan pinjaman atau hibah dari luar negari. untuk mendapat pinjaman atau hibah tersebut ada persyaratan persyaratan yang harus diikuti oleh pihak penerima pinjaman atau hibah, diantaranya persyaratan tentang pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dibiayai dengan dana pinjaman atau hibah luar negari tersebut. lembaga dan negara pemberi pinjaman atau ubah, biasanya telah menerbitkan guideline dan standar standar untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang dibiayai dari pinjaman hibah dari negara lembaga yang bersangkutan. peraturan perundang undangan nasional pengadaan barang dan jasa peraturan perundang undangan nasional khusus mengatur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang sekarang berlaku adalah keppres tahun sebelum keppres terbit, ketentuan tentang pengadaan barang dan jasa tidak diatur tersendiri dalam satu keppres akan tetapi diatur dalam beberapa dan keppres tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara apbn). sejak dimulainya replika pada tahun sampai tahun tercatat ada keppres tentang hal tersebut yang sebagian nya mengatur tentang pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. keppres tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang jasa instansi pemerintah mengatur ketentuan ketentuan tentang (i) ketentuan umum pengadaan barang dan jasa yang mencakup, pengertian, maksud dan tujuan, prinsip dasar, etika dan ruang lingkup pengadaan barang dan jasa (pengadaan barang dan jasa dilingkungan pemerintah pusat, propinsi, kabupaten kota serta bumn dan bumi), (ii) ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah pelaksanaan pengadaan barang dan jasa termasuk ketentuan tentang metode pengadaan, sanggahan, pelelangan gagal, dan pengadaan barang dan jasa yang dibiayai dengan dana pinjaman hibah luar negeri, (iii) ketentuan tentang perjanjian kontrak pengadaan barang dan jasa, (iv) ketentuan tentang pengawasan pelaksanaan pengadaan serta (v) ketentuan tentang pendayagunaan produksi dalam negeri dan peran serta usaha kecil koperasi setempat. keppres telah dilengkapi dengan petunjuk teknis pengadaan barang jasa instansi pemerintah, yang memuat ketentuan lebih rinci tentang prosedur pengadaan barang, jasa pembohongan, jasa lainnya dan jasa konsultasi, pendayagunaan produksi dalam negeri, usaha kecil dan koperasi, pengawasan pemeriksaan, dan kualifikasi penyedia barang dan jasa. disamping keppres tahun peraturan perundang undangan nasional yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa, sebagai berikut: undang undang nomor tentang usaha kecil undang undang ini dimaksudkan untuk meneguhkan bahwa usaha kecil merupakan bagian integral dari keseluruhan dunia usaha, yang merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai potensi dan peran strategis dalam mewujudkan ekonomi nasional yang demokratis, oleh karena itu mewajibkan pemerintah untuk menumbuhkan iklim usaha bagi usaha kecil, melalui peraturan perundang undangan dan kebijaksanaan yang meliputi aspek pendanaan, persaingan, prasarana, informasi, kemitraan, perizinan dan perlindungan. keterkaitan antara dengan keppres tahun adalah disamping ini dijadikan konsideran dalam keppres tahun ini juga dijadikan dasar pembuatan kebijakan pemerintah dalam rangka pendayagunaan produksi dalam negeri, peran serta usaha kecil koperasi setempat dalam proses pengadaan barang jasa instansi pemerintah. pengadaan barang dan jasa pemerintah undang undang nomor tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam nomor mengatur tentang persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran dan jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. dikaitkan dengan keppres tahun tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah, dalam dan ini mengatur dengan tegas bahwatuk mengawasi pelaksanaan undang undang ini telah dibentuk komisi independen yaitu komisi pengawas persaingan usaha kppu) yang memiliki wewenang untuk membatalkan kontrak yang telah ada bila ternyata ada unsur kkn disana. jadi dengan adanya ini, apabila ada indikasi terjadi persekongkolan dan pengaturan pemenang dalam pengadaan barang jasa pemerintah, maka pengadaan atau kontrak tersebut dapat diperiksa oleh kppu dan apabila terbukti maka pengadaan dan kontraknya dapat dibatalkan oleh kppu. undang undang nomor tentang jasa konstruksi dan tentang penyelenggaraan jasa konstruksi undang undang dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum pengembangan iklim usaha, peningkatan daya saing, mewujudkan kemitraan yang sinergis antar penyedia jasa kontruksi besar, menengah dan kecil, perlindungan hak guna dan perlakukan yang adil bagi semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan jasa konstruksi. peraturan pemerintah tahun tentang penyelenggaraan jasa konstruksi merupakan pedoman bagi instansi pemerintah dalam melaksanakan pengadaan jasa konstruksi. peraturan pemerintah ini antara lain mengatur tentang tata cara pemilihan penyedia jasa konstruksi, pengadaan barang dan jasa pemerintah p fansppansip dasar) kontrak kerja konstruksi dan kegagalan konstruksi. adapun lingkupnya meliputi jasa konstruksi yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah maupun swasta. juga termasuk dalam konsideran mengingat pada keppres sekalipun dalam dan tersebut tidak secara nyata disebut, namun dapat dipahami bahwa pengadaan barang dan jasa konstruksi sangat banyak kaitannya. dalam jenis pengadaan barang jasa instansi pemerintah disebutkan secara nyata tentang jasa konstruksi dan non jasa konstruksi terutama dalam ketentuan tentang prakualifikasi. undang undang nomor tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, dan peraturan pemerintah nomor tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber pembiayaan berdasarkan prinsip desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta pengaturan perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur tentang tata cara pengadaan barang dan jasa atas beban apbd yang harus diatur dengan perda atau keputusan kepala daerah. namun demikian perlu diperhatikan bahwa ketentuan pengadaan barang jasa yang diatur dalam perda tersebut tetap harus mengacu, konsisten dan tidak bertentangan dengan prinsip prinsip pengadaan yang diatur dalam peraturan perundang undangan yang lebih tinggi urutannya. juga merupakan salah satu yang menjadi konsideran mengingat dalam keppres tahun berlaku untuk: pengadaan barang jasa yang pembiayaannya sebagian atau keseluruhandan jasa pemerintah undang undang nomor tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas kkn, dimaksudkan untuk menetapkan asas bagi penyelenggaraan pemerintah yang bersih, yaitu dan akuntabilitas. selain dari pada itu ini mengatur tentang hak dan kewajiban penyelenggara negara termasuk pimpin dan bendaharawan proyek yang memiliki fungsi strategis dan rawan terhadap praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. ini juga masuk dalam konsideran mengingat dalam keppres dan atasnya sejalan dengan prinsip prinsip dasar pengadaan barang jasa. undang undang nomor tentang yayasan undang undang ini mengatur mengenai pendirian dan kedudukan yayasan sebagai badan hukum yang mempunyai tujuan tertentu bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang bersifat nir laba dan tidak untuk mencari keuntungan semata (profit taking). yayasan dimungkinkan dapat melakukan kegiatan usaha yang sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan dengan cara mendirikan badan usaha atau melalui penyertaan modal maksimal dan usaha tersebut harus sesuai dengan tujuan yayasan tersebut. keppres tahun tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah, mengatur bahwa penyedia barang dan jasa instansi pemerintah diantaranya adalah lembaga swadaya masyarakat lsm), dan perguruan tinggi swasta pts). dimana lsm dan pts tersebut kebanyakan dalam bentuk yayasan. dengan berlakunya maka lsm dan perguruan tinggi swasta yang berbentuk yayasan kalau mau menjadi penyedia barang dan jasa instansi pemerintah harus membentuk badan usaha atau menyertakan modal kepada salah pengadaan barang dan jasa pemerintah www etik press dasar) satu badan usaha. jadi yang menjadi penyedia barang dan jasa adalah badan usaha yang dibentuk yayasan tersebut bukan yayasannya. disamping itu badan usaha tersebut harus bergerak bidang yang sesuai denga tujuan yayasan tersebut. peraturan perundang undangan internasional pengadaan barang dan jasa peraturan pengadaan barang dan jasa internasional terdiri dari peraturan yang diterbitkan oleh asosiasi lembaga internasional dan lembaga negara pemberi pinjaman hibah luar negeri pln). peraturan pengadaan yang diterbitkan oleh asosiasi dan lembaga internasional fisik federation internationale des ingenieur conseil federasi internasional dari insinyur konsultan). menerbitkan dokumen dokumen standard yang berkaitan dengan dokumen lelang, dokumen evaluasi, dokumen prakualifikasi, dan kontrak konstruksi internasional. uncial united commission international trade law) adalah salah satu lembaga dari pbb. uncial menerbitkan berbagai peraturan yang berkaitan dengan perdagangan internasional diantaranya model tentang pengaturan pengadaan barang jasa. peraturan pengadaan yang diterbitkan oleh asosiasi dan 'lembaga negara pemberi pinjaman hibah luar negeri pelaksanaan proyek yang dibiayai sebagian atau seluruhnya dari pinjaman hibah luar negeri, termasuk pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, berpedoman pada pedoman guidelines serta standar standar dokumen pengadaan barang dan jasa yang diterbitkan oleh lembaga negara pemberi pinjaman hibah luar negeri pohon) yang disepakati bersama dan dituangkan kedalam naskah perjanjian pinjaman hibah luar negeri (npphln). apabila npphln dan guidelines belum mengatur dapat menggunakan ketentuan peraturan pengadaan barang dan jasa nasional. v w sbdb tersisa barang dan jasa pemerintah (prinsip prinsip dasar ww w keppres tahun memuat ketentuan tentang hal tersebut pada bagian keenam, tentang ruang lingkup berlakunya keputusan presiden, yang berbunyi: keputusan presiden ini berlaku untuk:dari pernyataan tersebut atas dapat ditegaskan, bahwa keppres tahun berlaku untuk pengadaan barang dan jasa yang sebagian atau keseluruhannya dibiayai dengan dana pinjaman hibah luar negeri yang belum diatur dalam perundang undangan yang diterbitkan oleh lembaga pemberi pinjaman hibah. berikut adalah beberapa peraturan pengadaan barang jasa yang diterbitkan oleh bank dunia bird), bank pembangunan asia adb), dan japan bank international cooperation jbc): peraturan pengadaan barang dan jasa yang diterbitkan oleh bird guideline for selection and employment consultants guideline procurement under bird loan and ida credit for good and civil work standard bidding document for procurement good (include standard form contract) standard bidding document for procurement work (include standard form contract) peraturan pengadaan barang dan jasa yang diterbitkan oleh adb guideline use consultant adb and its borrowed: hand book policies practice and procedure relating the procurement under adb loan pengadaan barang dan jasa pemerintah btw # sf asp dasar) peraturan pengadaan barang dan jasa yang diterbitkan oleh jbc jbc loan hand book konvensi internasional dalam era globalisasi ini baik pemerintah maupun kalangan swasta tidak dapat menghindari terjadinya transaksi internasional. dalam kaitan dengan hal tersebut, maka pihak pihak yang bersangkutan akan menghadapi persoalan pilihan peraturan perundangan atau hukum mana yang akan diberlakukan. dengan kata lain akan terdapat persoalan pilihan antara peraturan perundangan hukum nasional dengan hukum asing yang akan digunakan. pilihan tersebut dapat diperjanjikan dalam kontrak bisnis internasional. namun apabila diantara pihak tidak tercapai kesepakatan mengenai pilihan pilihan tersebut, maka terdapat asas hukum perdata internasional yang terkenal sebagai the most characteristic connection the agreement . berdasarkan asas tersebut maka peraturan perundangan hukum dari pihak yang paling banyak melaksanakan pekerjaan yang diperjanjikan atau paling banyak karakteristiknya dalam pelaksanaan perjanjian. misalnya dalam perjanjian jual beli barang secara internasional, penyedia berkewajiban untuk menyediakan, mengumpulkan, menggulingkan, mengepak, mengangkut, mengasuransikan dan menyerahkan kepada pengguna. sementara itu pengguna hanya menerima dan membayar sejumlah uang saja, maka peraturan perundangan hukum yang berlaku adalah dari negara penyedia barang dan jasa tersebut. hukum perjanjian perjanjian adalah suatu ikatan atau hubungan hukum mengenai benda benda (barang) atau kebendaan (jasa) antara dua pihak atau lebih, dimana para pihak tersebut saling berjanji atau dianggap saling berjanji untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. pagi ) d pengadaan barang dan jasa pemerintah cansppansp luwu ww w perjanjian adalah: prof subjektif, sh). berdasarkan definisi tersebut, maka perjanjian mempunyai unsur sebagai berikut: adanya para pihak, adanya kesepakatan antara para pihak yang membuat perjanjian untuk melaksanakan sesuatu atau tidak melaksanakan sesuatu, adanya obyek yang diperjanjikan. syarat sahnya suatu perjanjian perjanjian yang dibuat oleh para pihak, sah apabila sudah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditetapkan dalam kitab undang undang hukum perdata kuh perdata) sebagai berikut: syarat subyektif syarat subyektif adalah syarat sahnya perjanjian yang terkait dengan subyek atau para pihak yang akan membuat perjanjian. syarat subyektif meliputi: sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, artinya bahwa kedua subyek pihak yang akan menandatangani perjanjian tersebut harus sepakat, setuju, seia sekata mengenai hal hal akan diperjanjikan, cakap untuk membuat perjanjian, artinya orang yang menandatangani perjanjian tersebut harus cakap menurut hukum. berdasarkan kuh perdata menggolongkan orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian sebagai berikut: orang orang yang belum dewasa, mereka yang dibawah pengampunan: orang perempuan dalam hal hal yang ditetapkan oleh dar: semua orang kepada siapa telah melarang membuat peljar:ian tertentu (persyaratan ini telah dicabut): pengadaan barang dan jasa pemerintah , hasan) terkait dengan syarat cakap menurut hukum, bahwa pihak yang menandatangani perjanjian itu adalah benar benar pihak yang berwenang untuk menandatangani perjanjian tersebut, misalnya: pihak pengguna adalah pimpin, bertindak mewakili negara untuk menandatangani perjanjian berdasarkan pengangkatan pimpin, penyedia jasa (direktur) menandatangani perjanjian karena ad, art pt, apabila perorangan dia harus memenuhi persyaratan kuh perdata: syarat obyektif syarat obyektif adalah syarat perjanjian yang terkait dengan obyek atau isi yang diperjanjikan. syarat obyektif meliputi: mengenai suatu hal tertentu, artinya bahwa obyek yang diperjanjikan harus jelas dan sudah dapat ditentukan jenisnya. jadi objeknya harus tertentu, misalnya kewajiban membangun jalan, melakukan studi kebijakan pengadaan pemerintah dan lain lain. suatu sebab yang halal, artinya bahwa isi dari perjanjian tersebut harus tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan dimana perjanjian itu ditandatangani: catatan: apabila syarat obyektif tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum, artinya dari semula dianggap tidak pernah dilahirkan perjanjian atau perjanjian itu dianggap tidak ada sehingga para pihak tidak bisa menuntut pemenuhan kewajiban. misalnya perjanjian jual beli narkoba. apabila dalam perjanjian ada berapa atau satu klausul yang melanggar perjanjian ketentuan perundang undangan dan sifat klausul tersebut bukan mengatur pokok pokok perjanjian atau obyek yang diperjanjikan, maka perjanjian tersebut tidak batal demi hukum akan tetapi klausul yang bertentangan pengadaan barang dan jasa pemerintah tersebut yang dinyatakan batal demi hukum sedangkan klausul yang lain masih tetap berlaku. apabila syarat subyektif tidak dipenuhi maka perjanjian tesebut tidak batal demi hukum, akan tetapi pihak yang dirugikan dapat menggugat untuk membatalkan perjanjian tersebut peradilan atau arbitrase. apabila pihak yang dirugikan tidak memintakan pembatalan pengadilan arbitrase maka ketentuan perjanjian tersebut harus tetap dilaksanakan. asas hukum perjanjian dalam hukum perjanjian, berlaku asas asas sebagai berikut: asas kebebasan berkontak keterbukaan asas kebebasan berkontak mengandung pengertian bahwa setiap orang bebas membuat suatu perjanjian. berdasarkan asas ini setiap orang bebas melakukan perjanjian dengan siapapun juga dan isi dari perjanjian tersebut bebas ditentukan oleh para pihak yang membuat perjanjian. asas ini dibatasi dengan ketentuan dalam kuh perdata yaitu isi dar asas ini tercantum dalam kuh perdat maka pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang tidak melaksanakan tadi. asas konsensualitas pada dasarnya perjanjian itu dilibatkan sejak detik tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak. dikatakan pada dasarnya , karena ada beberapa pengadaan barang dan jasa pemerintah b disp pik luar) bentuk perjanjian, karena perintah dari perundang undangan harus dibuat dalam bentuk tertulis atau harus disahkan oleh notaris (perjanjian notaris), sehingga perjanjian tersebut baru sah kalau para pihak sudah menandatangani perjanjian atau sejak perjanjian tersebut disahkan oleh notaris. perjanjian yang tidak tertulis, misalnya: jual beli pasar, perjanjian ini lahir sejak adanya kesepakatan mengenai harga antara pihak penjual dan pembeli. sedangkan contoh perjanjian yang tertulis atau perjanjian notaris adalah: perjanjian pengadaan barang jasa instansi pemerintah, perjanjian peralihan hak atas tanah, dan lain lain. jenis perjanjian dalam hubungan hukum masyarakat banyak terdapat berbagai jenis perjanjian. jenis perjanjian yang ada masyarakat dapat dibedakan menjadi dua yaitu: perjanjian lahir karena undang undang jenis perjanjian ini adalah perjanjian yang telah diatur dan ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. peraturan perundangan yang paling banyak mengatur perjanjian adalah kuh perdata. jenis perjanjian yang diatur dalam kuh perdata adalah: perjanjian jual beli, perjanjian tukar menukar: perjanjian sewa menyewa, perjanjian untuk melakukan pekerjaan: perjanjian perseroan, perjanjian perkumpulan: perjanjian hibah: perjanjian penitipan barang: perjanjian pinjam pakai: perjanjian pinjam mengganti, perjanjian bunga tetap atau bunga abadi, perjanjian untung suntingan, perjanjian pemberian kuasa, perjanjian penanggulangan: perjanjian perdamaian. #ert1orw barang dan jasa pemerintah prinsip prinsip dasar www w #t perjanjian yang lahir luar under:g undang dengan adanya asas kebebasan berkontak, dimana semua orang bebas membuat perjanjian asal tidak melanggar ketentuan perundang undangan yang telah ada, maka dapat tercipta jenis perjanjian baru. perjanjian baru tersebut lahir karena makin berkembangnya dan makin kompleksnya hubungan hukum yang terjadi masyarakat. jenis jenis perjanjian baru misalnya, perjanjian tukar guling, perjanjian sewa beli (leasing). bentuk perjanjian bentuk bentuk perjanjian yang berkembang masyarakat dapat dibedakan menjadi dua yaitu: perjanjian tidak tertulis perjanjian tidak tertulis adalah perjanjian lisan yang tidak dinyatakan dalam suatu surat perjanjian kontrak yang ditandatangani oleh para pihak. perjanjian ini lahir sejak terjadinya kesepakatan lisan para pihak untuk melaksanakan perjanjian tersebut. contoh: perjanjian jual beli pasar, perjanjian tertulis perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dituangkan dalam bentuk surat perjanjian kontrak yang ditandatangani oleh pihak. perjanjian ini lahir sejak ditandatanganinya kontrak tersebut. pertimbangan perjanjian harus dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis, disebabkan oleh: disyaratkan oleh ketentuan perundang undangan: karena pertimbangan keamanan bertransaksi. kerangka perjanjian kerangka dari suatu perjanjian yang tertulis kontrak yang berkembang masyarakat adalah sebagai berikut: pengadaan barang dan jasa pemerintah komparasi pembukaan) dalam komparasi perjanjian memuat: judul nama perjanjian: waktu: hari, tanggal, bulan dan tahun perjanjian itu ditandatangani, tempat: tempat dimana perjanjian itu ditandatangani, identitas dari para pihak yang menandatangani perjanjian, meliputi nama, alamat tempat tinggal, pekerjaan, nomor kartu tanda penduduk ktp). dalam hal pengadaan barang dan jasa dibiayai pemerintah, maka perlu ada identitas pengguna meliputi: nama pemimpin proyek, nama proyek, alamat proyek dan sumber pembiayaannya. kewenangan para pihak sebagai wakil badan hukum atau pribadi. isi perjanjian isi perjanjian bagian perjanjian yang paling pokok karena dalam bagian ini berisi kesepakatan perjanjian dan ketentuan ketentuan pelaksanaan perjanjian tersebut. bagian isi perjanjian menjelaskan mengenai: kesepakatan para pihak untuk melaksanakan sesuatu atau tidak melaksanakan sesuatu. hak dan kewajiban para pihak nilai atau harga yang telah disepakati para pihak untuk dibayar. cara pembayaran sanksi apabila para pihak melanggar janji. keadaan memaksa (force majeure) adalah suatu keadaan yang diluar kehendak para pihak yang mengakibatkan para pihak tidak dapat memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian, misalnya karena adanya bencana alam, kerusuhan, dan lain lain. pilihan proses penyelesaian sengketa perjanjian melalui jasa penengah, peradilan umum atau lembaga arbitrase). apabila dalam kotak tidak ada ketentuan mengenai pilihan penyelesaian sengketa, maka secara hukum dianggap diselesaikan peradilan umum. barang dan jasa pemerintah apabila memilih diselesaikan lembaga arbitrase harus dinyatakan dalam kontrak. penutup bagian penutup perjanjian adalah bagian yang berisi tanda tangan para pihak yang membuat perjanjian dan juga tanda tangan saksi serta notaris kalau ada saksi atau perjanjian yang dikeluarkan oleh notaris. lampiran perjanjian berisi dokumen pendukung yang merupakan satu kesatuan dalam perjanjian. lampiran ini biasanya informasi gambar gambar yang bersifat mendukung perjanjian tersebut. perjanjian pengadaan barang jasa perjanjian pengadaan barang jasa adalah perjanjian dimana suatu pihak (pihak penyedia) sepakat menyerahkan barang atau melaksanakan jasa tertentu dan pihak lain (pengguna) sepakat untuk membayar atas barang yang telah diserahkan atau jasa yang telah dilaksanakan. perjanjian pengadaan barang jasa dibuat berdasarkan jenis pekerjaan, yaitu: perjanjian pengadaan barang: perjanjian pengadaan jasa lainnya, perjanjian pengadaan jasa konsultasi, perjanjian pengadaan jasa pembohongan. jenis perjanjian pengadaan barang dan jasa tersebut diatas merupakan pengembangan dari perjanjian jual beli, perjanjian menyewa, dan perjanjian pembohongan yang sudah diatur dalam kuhp perdata sampai dengan jadi dasar pengaturan perjanjian harus berpedoman pada tersebut. pengadaan" barang dan jasa pemerintah sistem kontrak sistem kontrak pengadaan barang dan jasa yang secara umum digunakan adalah: kontrak lumpur kontrak lumpur adalah kontrak yang berdasarkan total biaya yang disepakati oleh para pihak pada waktu dilakukan negosiasi. kontrak lumpur dipilih untuk pekerjaan pengadaan barang jasa yang sifat pekerjaannya tidak rumit serta jenis pekerjaannya dan volumenya sudah dapat ditentukan dan dihitung secara akurat. dalam kontrak lumpur semua risiko yang mungkin terjadi dalam proses pengadaan jasa pembohongan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyedia jasa pembohongan kecuali dalam hal terjadi keadaan kahar (force majeure). kontrak harga satuan kontrak harga satuan adalah kontrak pengadaan barang jasa yang berdasarkan harga satuan setiap jenis pekerjaan yang disepakati. cara pembayarannya dilakukan secara periodik (bulanan) berdasarkan nilai minimal yang disepakati. kontrak prosentase kontrak prosentase adalah kontrak pengadaan jasa konsultasi pada pekerjaan konstruksi yang imbalannya didasarkan presentasi tertentu dari nilai pekerjaan kontruksi bersangkutan. kontrak cost plus fee kontrak cost plus fee adalah kontrak pengadaan barang jasa yang pembayarannya dilakukan berdasarkan seluruh pengeluaran biaya (biaya pembelian bahan, sewa alat, upah kerja) ditambah fee yang telah disepakati pengadaan barang dan jasa pemerintah kata pengantar salah satu lahan korupsi yang paling subur dan sistemik adalah bidang pengadaan barang dan jasa. komisi pemberantasan korupsi kpk) menyebutkan dari kasus yang ditangani kpk saat ini se) diantaranya adalah kasus pengadaan barang dan jasa. dan dari tiga kasus saja, telah mengakibatkan kerugian negara rp. miliar lebih. tak berbeda dengan apa yang dilaporkan oleh komisi pengawas persaingan usaha kppu) bahwa persen kasus yang ditangani lembaga ini adalah kasus penyimpangan dan persekongkolan pengadaan barang dan jasa. pengadaan barang dan jasa melibatkan dana yang sangat besar. tiga puluh persen lebih apbn kita dibumi, kontraktor kemitraan dan belum mencakup seluruh anggaran pemerintah daerah. indonesia. hal atas memberikan gambaran kepada kita bahwa, tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara yang sangat besar banyak terjadi pada proses pengadaan barang dan jasa. buku prinsip prinsip dasar pengadaan barang dan jasa ini dimaksudkan untuk menjelaskan tentang prinsip dasar pengadaan barang dan jasa pemerintah, yang berlaku selama ini. kehadiran buku pengadaan barang dan jasa pemerintah oleh kedua belah pihak. sistem ini dipilih untuk pengadaan barang yang jenis, volume dan spesifikasinya belum pasti. kontrak jangka panjang kontrak jangka panjang adalah kontrak yang pelaksanaannya melebihi dari jangka waktu satu tahun anggaran. kontrak pengadaan bersama kontrak pengadaan bersama adalah kontrak pengadaan barang jasa yang dilakukan oleh beberapa unit kerja proyek bagian proyek dengan penyedia barang jasa tertentu yang biaya kontraknya dibebankan kepada unit kerja masing masing secara proporsional. kontrak terima jadi kontrak terima jadi adalah kontrak pengadaan barang jasa yang dibuat berdasarkan seluruh biaya yang meliputi biaya perencanaan pelaksanaan, pengawasan sampai dengan biaya pengoperasian dan pemeliharaan dalam kurun waktu yang ditentukan. pengadaan barang dan jasa pemerintah am. pinjam tanggal kembali lagi kgdugoon e. sap bagi aga komisi sum pemalsuan sangan nan pen, saba (ka tag general semua "sn con sh? yon lada yok pan copy dan diperbanyak oleh tim koroner kementerian negara pendayagunaan aparatur negara design yudo arif wibowo djawa. ini diharapkan dapat menjelaskan kepada masyarakat untuk memahami tentang prinsip prinsip pengadaan barang dan jasa yang secara umum berlaku dan kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa. dengan beredar luasnya buku ini diharapkan paling tidak dapat menekan atau mencegah tindak dan perilaku korupsi yang lebih besar. terima kasih kepada kedeputian bidang pengawasan kementerian negara pendayagunaan aparatur negara yang telah membantu sehingga memungkinkan penyusunan dan penerbitan buku ini. serta pihak pihak yang telah banyak memberikan dukungan dan masukan serta dorongan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu atas penerbitan buku ini. akhirnya semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, khususnya bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah. selamat berjuang membasmi korupsi!!! jakarta, november penyusun @w #6101w412416 pemeran (hansip pains dsa daftar isi halaman prinsip prinsip dasar dan kebijakan umum pengadaan barang dan jasa publik indonesia .c cool perkembangan pengertian pengadaan barang dan jasa. hakekat dan filosofi pengadaan barang dan jasa. etika, norma, dan prinsip pengadaan barang dan jasa. kedudukan pengadaan barang dan jasa.i. para pihak dalam pengadaan barang dan jasa. sumber pembiayaan pengadaan barang dan jasa. perkembangan metode pengadaan barang dan jasa. metode pengadaan barang.ooooooooe0013 metode pengadaan jasa pembohongan.i. metode pengadaan jasa konsultansi. j.o proses pengadaan barang dan jas sa. perencanaan pengadaan .cbooo wmo penyiapan dokumen pengadaan. week penyusunan daftar peserta pengadaan. pelaksanaan pengadaan. je.ioeeeeeae penyiapan dan penandatanganan kontrak. kebijakan umum pengadaan barang jasa instansi pemerintah. woo woo kebijaksanaan penggunaan produksi dalam negeri. pengadaan barang dan jasa pemerintah ei) #eainsiafainsp dasar) pemberian preferensi harga.oo. woo peningkatan peran serta usaha kecil dan menengah termasuk koperasi. woo woo men peningkatan profesionalisme kemandirian dan tanggung jawab pengguna barang dan jasa. pengawasan pengadaan barang dan jasa.i.eeeeee. pelaksanaan pengawasan pengadaan barang dan jasa. dadar nanknannaeenan tindak lanjut pengawasan. dee aspek hukum pengadaan barang dan jasa. bidang hukum yang terkait dengan pengadaan barang dan sa.oco. woo wanna bidang hukum administrasi negara hukum tata usaha negara. oom bidang hukum perdata. aspek hukum pidana. peraturan pelaksanaan dan yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa. peraturan perundang undangan nasional pengadaan barang dan jasa. wo.ooooooc peraturan perundangan undangan internasional pengadaan barang dan jasa. hukum perjanjian. woo www ert10 barang dan jasa pemerintah |
sehubungan dengan adanya perubahan upah harian lepas dan penambahan honorarium penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu merubahangka romawi standarisasi indeks biaya kegiatan huruf biaya kegiatan ditambah honorarium penyelenggaraan pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan bupati ini. ketentuan dalam angka romawi biaya jasa dan pemeliharaan huruf biaya jasa upah tenaga kerja non pns upah harian lepas diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan bupati ini. peraturan bupati ini mulai berlaku parstandardisasi indeks biaya kegiatan biaya kegiatan honorarium penyelenggaraan pemerintahan daerah los|o2|o3|iso1joolketua ribuan |os|o2|o3|iso2joojanggota ribuan |o5|o2|o3|1s|o3|oo| penanggung jawabprogram org bulan los|o2|o3|isjoajoolktua ribuan |o5|o2|o3|1s|os|oo| sekretaris ribuan los|o2|o3|isjoojoojanggota ribuan tttt iv. biaya jasa dan pemeliharaan iv. biaya jasa ai s8 $ |sasa upah tenaga kerja non pns w w upah harian lepas i ang hari tete bupati magelang salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum, ttd zaenal arifin imam laksana, s.h., hum. pembina nip. |
lembaran daerah kota cimahi cimahi a7. nomor: tahun seri: peraturan daerah kota cimahi nomor tahuncimahi, menimbang bahwa untuk meningkatkan pelayanan, pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mewujudkan ketertiban, kelestarian lingkungan, dan kepastian hukum terhadap kegiatan perindustrian kota cimahkementerian perindustrian republik indonesia telah mengeluarkan peraturan menteri perindustrianseiring meningkatnya kegiatan perindustrian kota cimahi dan berubahnya regulasi peraturan perundang undangan, perlu adanya pembinaan, pengawasan dan pengendalian termaksud didasarkan melalui pelayanan perizinan:atas dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usah. perluasan perusahaan industri yang selanjutnya disebut perluasan adalahizin perluasan yang selanjutnya disebut adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan yang telah memiliki iui baik melalui tahap persetujuan prinsip maupun tanpa melalui tahap persetujuan prinsip, yang melakukanebut tdi adalah tanda daftar yang diberikan kepada perusahaan oleh kantor pendaftaran instansi yang berwenang yang telah disahkan sebagai tanda bahwa perusahaan tersebut berhak untuk melakukan kegiatan usaha industpemberian iui, dan tdidari pemberian iui, dan tdi adalah sebagai berikutindustri kecil, menengah dan industrijek usaha industri adalah orang, pribadi atau badan usaha yang menyelenggarakan usaha bidang industri. bab izin usaha industri, izin perluasan dan tanda daftar industri bagian pertama pemberian dan perluasan setiap pendirian perusahaan industri wajib memiliki izin usahaudi dan diberlakukan sebagai iudengizinp. iui,p tdi nya(lima) digit, yang mencakup semua komoditi dalam jenis industri tersebut berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.. menerima segala akibat hukum terhadap pelanggaran atas surat pernyataan yang telah dibuatnya. mengingat undang undang gangguan finder ordonansi) staatsblaad nomor tahun nomor yang telah diubah dan ditambahrmohonan iui paragraf iui melalui tahap persetujuan prinsip. permohonan persetujuan prinsip diajukan secara tertulis kepada walikota. setelah formulir diterima secara lengkap dan benar, instansi perizinan yang berwenang selambat lambatnya (lima) hari kerja wajib memberikan persetujuan prinsip. terhadap permohonan persetujuan prinsip yang diterima, tetapi tidak lengkap atau belum benar, instansi perizinan yang berwenang selambat lambatnya (limalima) hari sejak diterima permintaan persetujuan prinsip, instansi perizinan yang berwenang wajib mengeluarkan surat penolakantentang kemajuan pembangunan pabrik dan saranabelumprinsip yang baru, atau dapat diperpanjang selama (satu) tahun. bagi perusahaan industri,ui pengajuan. selambat lambatnya (lima) hari kerja sejak diterimanya bap sebagaimana dimaksud pada ini, maka instansi perizinan yang berwenangaragraf iui tanpa melalui persetujuan prinsip permohonan mengisi daftar isian untuk permintaan iui diajukan oleh perusahaan industri kepada walikota. selambat lambatnya (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya formulir secara lengkap dan benar, instansi perizinan yang berwenang wajib memberikan iuiapabila pemegang iu iui tersebut batal dengan sendirinya. bagi perusahaan industri yang ul nya. bagian ketiga tata cara permohondari walikota.untuk memperolehnya sebesar besarnya tiga puluh persen) diatas kapasitas produksi yang diizinkan tanpa memerlukan sepanjang jenis industrinya terbuka dari penanaman modal.pguna disyahkan dengan produksinya. pengajuan permintaan bagi perusahaan industri yang telah memiliki iui, diajukan kepada walikota. selambat lambatnya (lima belas) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap dan benar sesuai dengan yang dipersyaratkan, instansi perizinan yang berwenang wajib memberikan ip. bagian keempat tata cara permohonan tdi permohonan tdi diajukannya formulir telah mengadakan pemeriksaan lokasi guna memastikan pembangunan pabrik dan sarana produksi dibuat berita acara pemeriksaan bap). apabila pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ini,melalui instansi perizinan yang berwenang. selambat lambatnya (lima) hari kerja sejak diterimanya berita acara pemeriksaan bap) sebagaimana dimaksud pada atau surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ini, instansi perizinan yang berwenang wajib memberikan tdselambat lambatnya pada tanggal januari pada tahun berikutnya kepada walikota. bagian kelima penolakan penundaan permohonan iui paragraf iui melalui tahap persetujuan prinsipui disertai alasan terhadap permohonan iui yang diterima ternyata tidak memenuhi salah satu ketentuan, sebagai berikut lokasi pabrik tidak sesuai dengan yang tercantum dalam persetujuan prinsip. jenis industri tidak sesuai dengan persetujuan prinsip. tidak memenuhi ketentuan perundang undangan yang berlaku. jenis industri termasuk usaha yang tertutup. tidak dilengkapi dokumen informasi lingkungan.ui disertai alasan alasanndalian lingkungan ukl), upaya pengelolaan lingkungan upl) atau surat pernyataan pengelolaan lingkungan spl), dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ini, instansi perizinan yang berwenang wajib memberikan surat penolakan permintaan iuparagraf iui tanpa melalui tahap persetujuan prinsip terhadap permohonan iui yang diterima dan ternyata belum melengkapi isian dan persyaratan. instansi perizinan yang berwenang selambat lambatnya (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan izin, wajib memberikan surat penundaan iui disertai alasan. terhadap permohonan iui yang diterima dan ternyata belum melengkapi isian dan persyaratan, instansi perizinan yang berwenang selambat lambatnya (imaalasan. terhadap permohon, instansi perizinan yang berwenang wajib memberikan surat penolakan permohonan iui. bagian keenam penolakan penundaan permohonan tdi terhadap permohonan tdiinstansi perizinan yang berwenang selambat lambatnya (lima. terhadap permohonan tdi yang diterima dan ternyata belum melengkapi isian formulir yang diajukan, instansi perizinan yang berwenang selambat lambatnya (ima) hari kerja sejak diterimanya permohonan tdini, selambat lambatnya (empat belas) hari kerja instansi perizinan yang berwenang wajib mengeluarkan surat penolakan permohonan tdip. belum melaksanakan pendaftaran dalam daftar perusahaan.tanpa persetujuan tertulis dari instansi perizinan yang berwenang. menimbulkan kerusakan atau pencemaran akibat kegiatan usaha industrinya terhadap lingkungan hidup yang ,melakukan perluasan hasil produksi untuk tujuan ekspor tetapi memasarkan dalam negeri. peringatan tertulis diberikan kepada perusahaan industri sebanyak (tiga kali berturut turut dengan tenggang waktu masing masing (satu) bulan.. cc.dan tdi bagi perusahaan industri sebagaimana dimaksud dalam huruf berlaku sampai dengan ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukumui dan tdi dicabut apabila tunayang bersangkutan telah dijatuhi hukuman atas hak atas kekayaan intelektualulang. walikota memiliki kewenangan untuk mencabut iui tdimengenai kegiatan usahanya menurut jadwal sebagai berikut a.untuk (enam) bulan pertama padwalikota setiap tahun selambat lambatnya tanggal januari pada tahun berikutnyaiinstansi perizinan yang berwenanglima) hari kerja sejak diterimanya permohonan penggantian iui tdi sebagaimana dimaksud pada ini, instansi perizinan yang berwenang menerbitkan iui tdi yang baru. pemindahan lokasi industri wajib memiliki persetujuan tertulis terlebih dahulu dari instansi perizinan yang berwenang. selambat lambatnya (lima) hari kerja instansi perizinan yang berwenang yang memberi iui atau tdi wajib mengeluarkan persetujuan tertulis dan berlaku sebagai persetujuan prinsip atau sementara tempat yang baru. perusahaan industri yang telah mendapatkan iui,instansi perizinan yang berwenanginstansi perizinan yang berwenang mengeluarkan persetujuan atas permintaan perubahan dan perubahan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari iui, atau tdi. berdasarkan iui atau tdiui, dan tdi berlaku sebagai tanda daftar gudang bagi gudangmodel formulir yang digunakan untuk pemberian iui, dan tdi akan ditetapkan lebih lanjutindustri. dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam instansi yang berwenang mengacu pada peraturan perundang undangan yang berlaku. bab ketentuan pidana dan penyidikan barang siapa melanggar ketentuan dalam dan desar besarnya rp. lima puluh juta rupiah).tertentu lingkungan pemerintah kota yang ditetapkansebagaimana dimaksud ini berwenang untuktersangka. melakukan penyidikan benda dan atau surat. mengambil sidik jari atau memotret tersangka. memanggil seseorang untuk didengarsetiap orang atau badan usaha yang telah memiliki iui, dan tddan tata cara pelayanan pemberian ijin usaha industriteknislayanan perizinan terpadu satu pintupanuli selatan, provinsi sumatera utara tahun diajukan oleh: film) nama muhammad yusuf siregar, nk. alamat jalan jeruk purut nomor kelurahan pa, ala tata ah: cilandak timur kecamatan pasar minggu jakarta selatan: bia nama rusdi nasution, stp, mm: alamat graha taman blok hci bintaro ex, kelurahan pondok pucung kecamatan pondok aren tangeraary nizam, s.h., azhar wulandari simamora, s.h., sholihin, s.h., agus saputra, s.h., ilham adhyatama, s.h., takashi hadi, s.h., surya arabika, s.h., dan randy kurniawan, s.h. advokat kuasa hukum pada kantor law office ary nizam partners, beralamat jalan sampit raya nomor jatiwaringin, pondok gedeapanuli selatan, beralamat jalan willem iskandar padangsidimpuan, dalam hal ini memberi kuasa kepada teuku syahrul ansari, s.h., m.h., catur agus santoso, s.h., m.h., kalimat siregar, s.h., hermanto siregar, s.h., m.h., harry rizki perdana putra, s.t., s.h., advokat kuasa hukum pada kantor teuku syahrul ansari advocates, beralamat menara batavia lantai jalan kh. mas mansyur kavnama syahrul pasaribu, s.h: alamat jalan air bersih ujung komplek pertamina kav medan, nama ir. asin efendi siregar, m.m: alamat kampung kelapa lingkungan iii kelurahan timbangan kecamatan padangsidimpuan utara padangsidimpuan:syair alam nasution, s.h., m.h., advokat kuasa hukum pada kantor syair alam nasution rekan, beralamat jalan t.h. rizal nurdin nomor pal iv, kota padangsidimpuan provinsi sumaterserta pemilahan bupati dan wakil bupati tapanuli selatan tahuntertanggal agustusmhd ali siregar tertanggal desember bukti fotokopi tanda bukti penerimaan laporan nomor lp pilkada ts xi1 atas nama edwin armstrong hutasuhut tertanggal desember bukti fotokopi foto keberpihakan pns berpakaian dinas kepada salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten tapanuli selatpanuli selatan tahun yang diajukan oleh pemohon dengan alasan alasan sebagai berikut: bahwa pemohon dalam pokok perkara yang diajukan kepada mahkamah konstitusi tidak menjelaskan jumlah hasil perhitungan suara yang telah dilakukan oleh memohon yang mana menurut pemohon adalah tidak benar. dan pemohon juga tidak menjelaskan jumlah hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon, bahwa pemohon dalam pokok perkara mendalilkan terjadinya suatu perbuatan oknum pemerintah desa yang memihak kepada salah satu pasangan calon, adanya politik uang wilayah pemilihan atau beberapa daerah pemilihan dan pelanggaran pelanggaran lain yang menurut memohon tidak termasuk objek permohonan dalam perkara hasil pemilihan bupati dan wakil bupati, legal standing pemohonsebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati tapanuli selatan dengan jumlah penduduk berdasarkan data agregat kependudukan per kecamatan dak2) tapanuli selatan per desember sebagaimana disampaikan komisi pemilihan umum dengan surat nomor kpu iv jumlah penduduk kabupaten tapanuli selatan adalah (tiga ratus ribu seratus dua puluh tiga) jiwa (bukti tbmemohon paling banyak bahwa pemohon memperoleh suara sebanyak (empat puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh) suara atau y6. sedangkan peraih suara merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id terbanyak memperoleh (sembilan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh) suara atau sehingga perolehan suara antara pemohon dengan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih jumlah (lima puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh) suara atau sedangkan sama dengan (seribu empat ratus sembilan puluh lima) suara. dengan demikian, menurut memohon permohonan pemohon diajukamohon tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan hasil pemilihan php) bupati dan wakil bupati: tenggang waktu pengajuan pemohon bahwa penetapan hasil penghitungan perolehan suara pemilihan bupati dan wakil bupati tapanuli selatan dilaksanakan memohon pada tanggal desember tepatnya pada pukul wib sebagaimana berita acara nomor ba kpu kab x11 (bukti tg dan dituangkan dalam keputusan kpu tapsel nomor pts kpu kab x11 (bukti tg serta pengumuman tersebut dilaksanakan memohon dengan membacakan penetapan perolehan suara hadapan musica tapanuli selatan yang hadir pada saat rapat pleno rekapitulasi dan penetapan perolehan suara pemilihan bupati dan wakil bupati tapanuli selatan tahun kemudian umumkan papan pengumuman kantor komisi pemilihan umum kabupaten tapanuli selatan (bukti tg dan pada laman website kpu kabupaten tapanuli selatan (bukti tg.jatuh pada tanggal desember pukul wib: bahwa menurut keterangan pemohon, pengajuan permohonan oleh pemohon mahkamah konstitusi pada tanggal desember bahwa diketahui pemohon mengajukan permohonan berdasarkan akta pengajuan permohonan pemohon, pemohon mengajukan merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id permohonan pada tanggal desember pukul wib yang mana batas waktu mengajukan permohonan telah melewati 3x24 jam (bukti tj hal ini juga dapat diketahui berdasarkan surat dari mahkamah konstitusi nomor pan.mk tanggal desember yang menyebutkan bahwanamun tidak terdapat pasangan calon yang mengajukan permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota mahkamah konstitusi sampai dengan tanggal desember (bukti tj bahwa berdasarkan uraian tersebut atas, menurut memohon, permohonan pemohon diajukan melewati batas waktu pengajuan permohonan yang ditentugugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima: permohonan pemohon tidak jelas obscura libel). bahwa pada poin berkas perbaikan permohonan tanggal januari pemohon mendalilkan adanya oknum pemerintah desa yang terlibat untuk mendukung pasangan calon tertentu. pemohon tidak menyatakan secara jelas oknum pemerintah desa mana, siapa namanya dan apa yang dilakukan sehingga mengakibatkan pemilihan bupati dan wakil bupati tapanuli selatan tahun harus diulang.. pemohon tidak menjelaskan siapa yang melakukan tindakan secara masif, apa yang dilakukan yang mengakibatkan saksi saksi pemohon tidak dapat hadir tps tps tersebut. merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idhilangnya formulir dari pihak saksi pemohon, tetapi pemohon tidak menjelaskan sebab hilangnya formulir dari pihak saksi pemohon tersebut, tetapi pemohon mendalilkan hal tersebut sebagai pelanggaran pada pemilihan bupati dan wakil bupati tapanuli selatan tahun bahwa berkas perbaikan permohonan pemohon yang registrasi mahkamah konstitusi tanggal januari tanggal surat pemohon desember akan tetapi surat tersebut ditandatangani oleh kuasa hukum pemohon tertanggal desember sehingga sangat membingungkan. bahwa berdasarkan uraian tersebut atas maka jelas pemohon tidak menguraikan apa yang terjadi, tempat terjadinya dan oleh siapa perbuatan masif tersebut. sehingga uraian permohonan pemohon menurut memohon tidak jelas (obscura libel). ii. dalam pokok permohonan perkara. pendahuluan bahwa penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati tapanuli selatanselama proses pendaftaran berlangsung, tidak ada kejadian khusus, semua berjalan lancar. dalam masa pendaftaran tersebut calon bupati dan wakil bupati yang mendaftar adalah: pasangan muhammad yusuf siregar dan rusdi nasution, stp, pada hari senin tanggal juli pukul wib. pasangan ir, adding polo siregar dan berkat, sos., pada hari senin tanggal juli pukul wib. merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id pasangan syahrul pasaribu, dan ir. asin efendi siregar, pada hari selasa tanggal juli pukul wib. penetapan pasangan calon setelah melalui tahapan pendaftaran, komisi pemilihan umum kabupaten tapanuli selatan melakukan rapat pleno penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati tapanuli selatan tanggal agustus yang tertuang dalam berita acara nomor ba kpu kab viii (bukti ta serta penerbitan surat keputusan komisi pemilihan umum kabupaten tapanuli selatan nomor pts kpu kab vii tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati tapanuli selatan tahun (bukti. ta selanjutnya pada tanggal agustus komisi pemilihan umum kabupaten tapanuli selatan melakukan pengundian nomor urut pasangan calon dan menetapkannya dalam berita acara nomor ba kpu kab viii (bukti ta dengan urutan sebagai berikut: pasangan muhammad yusuf siregar dan rusdi nasution, stp, nomor urut pasangan syahrul pasaribu, dan ir. asin efendi siregar, nomor urut cc. pasangan ir, adding polo siregar dan berkat, sos., nomor urut terhadap penetapan pasangan calon bupati tapanuli selatan tidak ada gugatan baik ptun maupun panwaslih kabupaten tapanuli selatan. pemungutan dan penghitungan suara. pada tanggal desember pemungutan suara dilaksanakan tps yang ada seluruh wilayah kabupaten tapanuli selatan dimulai pukul wib sampai dengan pukul wib. pada saat pelaksanaan pemungutan suara tersebut dapat berjalan lancar, aman dan kondusif. tidak ada kejadian luar biasa, tidak ada laporan dari petugas kpps yang menyatakan ada pemilih yang exodus dari kabupaten lain. demikian juga pada saat penghitungan suara dimulai pukul wib, semua dapat berjalan lancar tanpa ada keributan, tidak ada penundaan dan merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id dilaksanakan sesuai ketentuan. masyarakat kabupaten tapanuli selatan menyambut baik dan menerima penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati tapanuli selatan tahun hal ini dibuktikan dengan partisipasi pemilih kabupaten tapanuli selatan yaitu demikian juga saksi saksi pasangan calon tps sebagian besar menandatangani hasil penghitungan suara tps. begitu pula halnya saksi saksi dari pemohon. dari tps, saksi pemohon menandatangani berita acara formulir model c kwk sebanyak tps atau (bukti tc sampai tc rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten. pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kpu kabupaten tapanuli selatan telah dipaksakan pada hari rabuketua dan anggota ppk (empat belas) kecamatan, ketua dan anggota panwaslih kabupaten serta musica plus kabupaten tapanuli selatan, dibuktikan dengan daftar hadir formulir model db. kwk (bukti tg sebagai berikut: hadinamora, dan mura siregar saksi pasangan calon nomor urut b. muhammad sungai dan saut topi tonga saksi pasangan calon nomor urut freddy sanda putra hasibuan dan ahmad effendi nasution, sos saksi pasangan calon nomor urut dr. syarifuddin simbolon ketua panwaslih kabupaten tapanuli selatan). kemiri safir nasution, anggota panwaslih kabupaten tapanuli selatan). yulianto, panwaslih kabupaten tapanuli selatan). penetapan dan pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kpu kabupaten tapanuli selatan dilaksanakan pada pukul wib dengan hasil sebagai berikut: jumlah pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tetap dpt) pemilih. merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id jumlah pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tetap tambahan tb pemilih. jumlah pemilih terdaftar dalam daftar pemilih pindahan ph) pemilih. jumlah pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tambahan tb pemilih. jumlah seluruh pemilih pemilih. jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tetap dpt) pemilih. jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tetap tambahan tb pemilih. jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih pindahan ph) pemilih. jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan tb pemilih. j . jumlah seluruh pengguna hak pilih pemilih. jumlah surat suara yang diterima termasuk (cadangan jumlah surat suara yang rusak atau keliru color jumlah surat suara yang tidak digunakan n. jumlah surat suara yang digunakan oo. jumlah suara sah suara. jumlah suara tidak sah suara. jumlah suara suara sah dan tidak sah suara. nomor urut memperoleh suara atau nomor urut memperoleh suara atau nomor urut memperoleh suara atau bahwa sejak dimulai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kpu kabupaten tapanuli selatan, mulai dari pembacaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan, mulai dari kecamatan pertama yaitu kecamatan angkola timur sampai kecamatan terakhir kecamatan sipirok kecamatan se kabupaten tapanuli selatan (bukti te saksi (tiga) pasangan calon hadir dan mengikuti rapat rekapitulasi, tidak ada mengajukan keberatan akan tetapi pada saat penandatanganan berita acara, saksi pasangan nomor merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id urut dan saksi pasangan nomor urut permisi meninggalkan ruang rapat dan tidak menandatangani berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kpu kabupaten tapanuli selatan dan juga tidak mengisi formulir catatan kejadian khusus formulir model db2 kwk). sehingga memohon menuangkannya dalam catatan kejadian khusus pada formula model db2 kwk (bukti tg tanggapan terhadap permohonan pada poin berkas perbaikan permohonan yang registrasi oleh mahkamah konstitusi tanggal januari dan poin pada berkas permohonan yang registrasi oleh mahkamah konstitusi tanggal januari bahwa pemohon mendalilkan, adanya oknum pemerintah desa yang terlibat untuk mendukung pasangan calon tertentu. bahwa pemohon tidak secara jelas menguraikan oknum pemerintah desa yang mana, siapa, dan apa yang dilakukan sehingga dalil pemohon tidak jelas atau kabur. sesuai hasil koordinasi dengan panwaslih kabupaten tapanuli selatan, tidak ada laporan yang diterima oleh panwaslih kabupaten tapanuli selatan sehubungan dengan dalil pemohon tentang adanya oknum pemerintah desa kabupaten tapanuli selatan yang terlibat untuk mendukung salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati tapanuli selatan tahun pada poin berkas perbaikan permohonan tanggal januari bahwa pemohon mendalilkan adanya pelanggaran pelanggaran berupa: adanya politik uang (money politic) pada beberapa wilayah daerah pemilihan. bahwa dalil pemohon tidak jelas, siapa atau pasangan calon nomor berapa yang melakukan politik uang, diwilayah dan daerah pemilihan yang mana yang dimaksudkan oleh pemohon. bahwa berdasarkan hasil koordinasi memohon dengan panwaslih kabupaten tapanuli selatan, laporan yang diterima tidak ada yang memenuhi syarat formil maupun materil kepada panwaslih kabupaten tapanuli selatan yang berkaitan dengan merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id adanya pasangan calon bupati dan wakil bupati tapanuli selatan tahun yang melakukan politik uang (money politic). bahwa sejak dimulainya tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati tapanuli selatan tahun sampai dengan pada saat jawaban memohon ini diajukan, memohon tidak mengetahui dan tidak ada menerima putusan dari pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap mengenai tindak pidana sebagaimana dimaksud dan undang undang nomor tahun yang diproses pengadilan negeri padangsidimpuan yang mendakwanya adalah calon bupati dan wakil bupati tapanuli selatan maupun tim sukses atau tim kampanye pasangan calon. adanya pemilih yang memilih yang berasal dari kabupaten yang berbeda. bahwa dalil pemohon tidak jelas, tps mana saja pemilih yang berasal dari kabupaten yang berbeda telah menggunakan hak pilih kabupaten tapanuli selatan pada pemilihan bupati dan wakil bupati tapanuli selatan tahun tanggal desember bahwa memohon sudah membuat perintah melalui surat edaran tanggal november kepada seluruh ketua pps kabupaten tapanuli selatan apabila ada pemilih yang memilih menggunakan hak pilihnya tps lain maka pps harus memeriksa identitas pemilih apakah pemilih tersebut telah terdaftar dpt dan tb sebelum memberikan formulir model a5 kwk atau surat keterangan pindah memilih (bukti tb selanjutnya memohon juga memerintahkan melalui surat edaran tanggal november kepada seluruh kpps kabupaten tapanuli selatan supaya tidak memberikan undangan memilih atau formulir c kwk terhadap pemilih yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai pemilih termasuk pemilih yang tidak dikenal (bukti tb. tapanuli merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id kemudian memohon juga menekankan kepada seluruh kpps tentang pelaksanaan tb atau pemilih yang menggunakan kartu tanda penduduk ktp), kartu keluarga kk), paspor atau identitas lainnya melalui surat edaran tanggal desember agar penggunaan hak pilih pemilih tersebut hanya dapat dilakukan tps desa kelurahan sesuai dengan alamat yang tertera dalam kartu tanda penduduk ktp), kartu keluarga kk), paspor atau identitas lainnya (bukti tb dengan demikian penduduk yang identitasnya beralamat luar kabupaten tapanuli selatan tidak bisa menggunakan hak pilihnya pada pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten tapanuli selatan tanggal desember: tidak hadirnya saksi pemohon pada tps tps. hilangnya formulir c1 kwk dari saksi pemohon. bahwa dalil pemohon tersebut kabur, tidak jelas siapa yang melakukan tindakan masif, dimana terjadi, berupa tindakan apa yang dilakukan sehingga bisa berakibat saksi saksi pemohon tidak hadir tps tps serta formulir c1 kwk yang telah diterima dari kpps bisa hilang. bahwa dalil pemohon tentang adanya tindakan secara masif, menurut memohon tidak berdasar. sebab dari jumlah tps ternyata saksi pemohon hadir dan menandatangani formulir c kwk dan lampiran c1 kwk tps atau demikian juga rekapitulasi tingkat ppk kecamatan saksi dari pasangan calon nomor urut menandatangani semua formulir model daa kwk, da kwk dan da1 kwk dari kecamatan (100y). bahwa memohon sebagai penyelenggara pemilihan bupati dan wakil bupati tapanuli selatan tahun hanya memberi kesempatan, fasilitas kepada saksi saksi dari semua pasangan calon, masalah merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id hadir tidaknya saksi tps sangat ditentukan oleh komitmen antara saksi dengan pasangan calon yang memberikan mandat. bahwa demikian pula halnya salinan formulir c1 kwk yang telah diterima saksi dari kpps, sepenuhnya tanggung jawab saksi, kepada siapa salinan formulir c1 kwk tersebut dia serahkadimuat jugaasih mendalilkan ditemukan lagi beberapa pelanggaran pemilihan bupati dan wakil bupati tapanuli selatan. bahwa dalil pemohon tersebut sangat kabur dan tidak jelas pelanggaran bentuk apa, dilakukan siapa dan dimana terjadinya. bahwa sesuai hasil koordinasi memohon dengan panwaslih kabupaten tapanuli selatan, bahwa tidak ada laporan yang diterima panwaslih kabupaten tapanuli selatan yang melaporkan terjadinya pelanggaran pemilu pada pemilihan bupati dan wakil bupati tapanuli selatan tahun seperti yang didalilkan oleh pemohojuga dimuatkibat kecurangan yang ada sehingga saksi pemohon tidak menandatangani berita acara hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kpu kabupaten tapanuli selatan nomor ba kpu kab xi11 bahwa pada dasarnya rekapitulasi penghitungan suara tingkat kpu kabupaten tapanuli selatan adalah proses pemindahan dan pengumpulan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat ppk. sedangkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat ppk dari kecamatan yang ada kabupaten tapanuli selatan, semuanya tidak ada masalah dan saksi pemohon ppk semua menandatangani berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat ppk (lihat bukti terekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, berita acara hasil penghitungan suara tingkat kpu kabupaten tapanuli selatan dapat ditandatangani oleh saksi pasangan calon yang bersedia menandatangani. dengan demikian berita acaranomor ba kpu kab il yang tidak ditandatangani oleh saksi pasangan calon nomor urut dan nomor urut tetap sahbahwa pemohon mendalilkan, bahwa menurut hukum dan harapan masyarakat indonesia dan rakyat tapanuli selatan sebuah pemilu yang bersih dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dengan demikian juga mutasi dan mutans menodai kedaulatan rakyat. bahwa dalil pemohon ini bertentangan dengan kenyataan. sebab seluruh wilayah kabupaten tapanuli selatan sudah mengakui keabsahan pelaksanaan pemilihan tanggal desember hal ini dibuktikan dengan berita acara hasil penghitungan suara tingkat ppk dari kecamatan yang ada kabupaten tapanuli selatan ditandatangani oleh saksi saksi (tiga) pasangan calon dan tidak ada catatan kejadian khusus dalam formulir da. kwk. bahwa saksi saksi ppk merupakan perpanjangan tangan atau mewakili pemohon ppk yang dibuktikan dengan surat mandat. bahwa pada saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara seluruh kecamatan kabupaten tapanuli selatan berjalan aman dan kondusif (bukti te bahwa tingkat partisipasi pemilih kabupaten tapanuli selatan padpada tanggal desember adalah pemilih dari pemilih atau pada poin dan berkas perbaikan permohonan yang registrasi oleh mahkamah konstitusi tetangga januari bahwa pemohon mendalilkan, bahwa akibat terjadinya pelanggaran hukum pada pemilukada tapanuli selatan maka patut dan layak pemohon memohon kepada yang mulia majelis hakim mahkamah konstitusi untuk menyatakan telah terjadinya pelanggaran hukum dan memohon untuk menyatakan tidak sah dan batalpu kabupaten tapanuli selatan tertanggal desember beserta laporannya. menyatakan tidak sah dan batal surat keputusan komisi pemilihan umum kabupaten tapanuli selatan nomor pts kpu kab xkomisi pemilihan umum kabupaten tapanuli selatan untuk melaksanakan pemilukada ulang untuk wilayah kabupaten tapanuli selatan. bahwa menurut memohon, pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati tapanuli selatan tahun sudah berjalan sesuai aturan, tidak terdapat pelanggaran pelanggaran maupun kecurangan kecurangan, oleh karena itu memohon memohon kepada yang mulia majelis hakim mahkamah konstitusi untuk menyatakan sah berita acara nomor batapanuli selatan tahun tingkat kpu tapanuli selatan tanggal desember beserta laporannya. menyatakan sah surat keputusan komisi pemilihan umum nomor pts kpu kab x11 tanggal desember tentangtapanuli selatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tapanuli selatan tahun bahwa berdasarkan alasan alasan, bantahan bantahan memohon yang telah diuraikan diatas serta didukung oleh alat alat bukti, dengan inigabulkan eksepsi memohon. dalam pokok permohonanpanuli selatan tahun yang benar adalah sebagai berikut. nama pasangan calon perolehan suara selisih syahrul pasaribu, dan ir. asin efendi siregar, suara suara |h. muhammad yusuf siregar dan rusdi nasution, stp,mm suara atau: apabila yang mulib tc tc014, te te tg tg sampai dengan tj tj sebagai berikut: merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id mol mempan umami bukti fotokopi berita acara komisi pemilihan umum kabupaten tapanuli selatan nomor ba kpu kab vkeputusan komisi pemilihan umum kabupaten tapanuli selatansurat edaran komisi pemilihan umum republik indonesia nomor kpu iv tentang dak2 pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah beserta laporannyaetua pps kabupaten tapanuli selatan tentang daftar pemilih pindahan ph)pps kabupaten tapanuli selatan tentang pemberitahuan formulir c6.komisi pemilihan umum kabupaten tapanuli selatan nomor kpu kab x11 kepada ppk, pps dan kpps kabupaten tapanuli selatan tentang pelaksanaan tb bukti fotokopi berita acara pemungutan dan penghitungan suara tps model c kwk) kecamatan muaramemancar bukti fotokopi. berita acara pemungutan dan penghitungan suara tps model c kwk) kecamatanangkola timur. bukti fotokopi berita acara pemungutan dan penghitungan suara tps model c kwk) kecamatan sipirok. bukti fotokopi berita acara pemungutan dan penghitungan suara tps model c kwk) kecamatan are. bukti fotokopi berita acara pemungutan dan penghitungan suara tps model c kwk) kecamatan saipar dolok hole. bukti fotokopi berita acara pemungutan dan penghitungan suara tps model c kwk) kecamatan tano timbangan angkola. bukti fotokopi berita acara pemungutan dan penghitungan suara tps model c kwk)ps model c kwk) kecamatan sayur matinggielatanangkunur. bukti fotokopi berita acara pemungutan dan penghitungan suara tps model c kwk) kecamatan aek bilah bukti fotokopi berita acara pemungutan dan penghitungan suara tps model c kwk) kecamatan angkola barat. bukti fotokopi formulir model da kwk) berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan kabupaten tapanuli selatan. bukti fotokopi surat pernyataan ketua panitia pemilihan kecamatan ppk) kabupaten tapanuli selatan. buktimerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bukti fotokopi surat pengumuman komisi pemilihan umum kabupaten tapanuli selatan nomor kpu kab x11 tentang pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten tapanuli selatan. bukti fotokopi laman website komisi pemilihan umum kabupaten tapanuli selatan tentang pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat komisi komisi pemilihan umum kabupaten tapanuli selatan bukti fotokopi formulir model db7 kwk)panuli selatan tahun bukti fotokopi formulir modeltapanuli selatan tahun bukti fotokopi akta pengajuan permohonan pemohon nomor pan.mk dan daftar kelengkapan permohonan pemohon nomor pan php bup dari mahkamah konstitusi republik indonesia. bukti tj fotokopi surat edaran mahkamah konstitusi republik indonesia nomor pan.mk tanggal desember tentang keterangan perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota tahunbahwa menurut pihak terkait, permohonan pemohon bukan termasuk perkara perselisihan penetapan perolehan suara oleh karena permohonan pemohon dalam pokok permohonannya tidak menjelaskan tentang hasil perhitungan suara yang telah dilakukan oleh memohon yang menurut pemohon adalah tidak benar, dan hasil perhitungan suara menurut pemohon yang benar pada pemilihan calon bupati dan wakil bupati tapanuli selatan tahun sebagaimanapokok permohonan pemohon dalam sengketa perselisihan hasil perhitungan suara harusberdasarkan uraian tersebut di. merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id selatanselatanselatan tanggal desember dan diumumktahun menyatakan: permohonan pemohon diajukan, keputusan memohon tersebut ditetapkan hari kamis tanggal desember dan diumumkan pada tanggal desember bahwa pemohon telah mengajukan permohonan keberatan dimaksud pada hari selasabahwa berdasarkan angka undang undang nomor tahun menyatakanpanuli selatan tahun sesuai dengan peraturan perundang undangan dengan alasan: bahwa pemohon sebagai pasangan calon bupati dan calon wakil bupati kabupaten tapanuli selatan dengan jumlah penduduk (tiga ratus ribu seratus dua puluh tiga) jiwa, berdasarkan data agregat kependudukan per kecamatan dak2) tapanuli selatan per desemberitentukan batas pengajuan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati jumlah penduduk (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan (lima ratus ribu) jiwa perbedaan selisih suara paling banyak persen. dengan demikian, perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan memohon sebagai peraih suara terbanyak paling banyak bahwa sesuai suratpt. dan berita acara komisi pemilihan umum kabupaten tapanuli selatan nomor ba kpu kab xi1 tentang berita acara rekapitulasipemohon memperoleh sebanyak (empat puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh) suara atau (dua puluh tujuh koma enam puluh enam persen). sedangkan pihak terkait sebagai peraih suara terbanyak memperoleh suara sebanyak (sembilan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh) suara atau (enam puluh enam koma nol merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id delapan persen). (bukti pt. sehingga perolehan suara antara pemohon dengan pihak terkait sebagai peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah (lima puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh) suara atau (tiga puluh delapan koma empat puluh dua persen), dengan demikianngajumemohon mengumumksesuai keputusan memohoanggal desember yang diumumkan pada tanggal desember pukul wib, bahwa menurut pihak terkait, permohonan pemohon telah melewati batas waktu jam dengan melihat akta pengajuan permohonan pemohon merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id ap3) nomor pn.mk bertanggal desember hari selasa,pihak terkait, permohonan pemohon tentangalam pokok permohonannya, pemohon tidak jelas menyebutkan adanya kesalahan penghitungan suara, dan tidak menyebutkan kapan, dimana, berapa selisih suara, bagaimana kejadiannya, siapa yang melakukan kesalahan, siapa saksinya,serta apa pengaruhnya: bahwa demikian juga halnya, terhadap dalil dalil pokok permohonan pemohon mengenai dugaan pelanggaran pelanggaran yang didalilkan oleh pemohon, juga tidak diuraikan pemohon secara jelas siapa yang melakukan pelanggaran, dan bagaimana serta kapan terjadi dugaan pelanggaran pelanggaran yang didalilkan oleh pemohon dalam permohonannya, bahwa berdasarkanidak jelas (obscura libel): berdasarkan segala sesuatu yang diuraikan atas, pihak terkait memohon dengan segala kerendahan hati agar yang mulia hakim konstitusi berkenan untuk mengabulkan eksepsi pihak terkait. ii. dalam pokok permohonan pendahuluan bahwa menurut pihak terkait, penyelenggaraan pemilihan calon bupati dan calon wakil bupati tapanuli selatan tahun telah berlangsung dengan baik, lancar, aman, demokratis dan sesuai dengan tahapan. hal ini terbukti dari jumlah pemilih ytapanuli selatan tahun adalah sebanyak hal ini berarti tingkat partisipasi pemilih sebesar (tujuh puluh satu koma delapan puluh persen), menurut pihak terkait, proses pendaftaran pemilihan calon bupati dan calon wakil bupati tapanuli selatan tahun telah berlangsung sesuai aturan yang berlaku, ditandai dengan tidak ada kejadian khusus dan semua berjalan lancar, menurut pihak terkait, penetapan pasangan calon telah dilakukan melalui rapat pleno yang dituangkan dalam berita acara nomor ba kpu kab viii serta kpu kabupaten tapanuli selatan nomor pts kpu kab v1lanjutnya kpu kabupaten tapanuli selatan melakukan pengundian nomor urut pasangan calon dan menetapkan dalam berita acara nomor barta surat keputusan kpu kabupaten tapanuliahwa menurut pihak terkait, terhadap penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati tapanuli selatan tidak ada gugatan baik ptun maupun panwaslih kabupaten tapanuli selatan, bahwa menurut pihak terkait, pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kpu kabupaten tapanuli selatan telah dilaksanakan pada tanggal desember pukul wib s d pukul wib, dalam rapat pleno yang dihadiri oleh saksi saksi pasangan calon, ketua dan anggota ppk kecamatan, ketua dan anggota panwaslih kabupaten tapanuli selatan serta musica plus kabupaten tapanuli selatan. dalam penetapan dan pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut tidak ada saksi pasangan calon yang mengajukan keberatan. menurut pihak terkait, saksi pasangan calon nomor urut tidak menandatangani rekapitulasi berita acara hasil merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id perhitungan suara karena saksi pasangan calon nomor urut minta ijin meninggalkan tempat menjelang kegiatan rapat pleno berakhir, keterangan pihak terkait terhadap pokok permohonan pemohon adapun dalil dalil yang diajukan oleh pemohon dalam permohonannya pada pokoknya sebagai berikut: mengenai adanya oknum pemerintahan desa yang terlibat untuk mendukung pasangan calon tertentu: mengenai: mengenai adanya pemilih yang memilih yang berasal dari kabupaten yang berbeda, mengenai adanya politik uang (money politic) pada beberapa wilayah pemilihan dan daerah pemilihan. bahwa setelah mencermati dengan seksama terhadap dalil dalil permohonan pemohon, menurut pihak terkait dalil dalil pokok permohonan pemohon bukanlah objek sengketa perselisihan perhitungan suardisamping dalil dalil pokok permohonan pemohon tidak termasuk objek sengketa dalam perkara perselisihan hasil perhitungan suara, menurut pihak terkait, pokok permohonan pemohon juga tidak beralasan. dengan argumentasi sebagai berikut: mengenai dalil pemohon tentang adanya oknum pemerintah desa yang terlibat untuk mendukung pasangan calon tertentu. dalil pemohon ini tidak beralasan, karena pemohon dalam permohonannya ternyata tidak menyebutkan siapa oknum pemerintah desa itu, dimana kejadiannya, kapan serta bagaimana keterlibatannya sehingga mengakibatkan pemilihan bupati dan wakil bupati tapanuli selatan tahun harus ulang, mengenai dalil pemohonmerdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo tidak hadirnya saksi saksi pemohon pada tps tps. dalil pemohon ini juga tidak beralasan, karena dalam permohonan pemohon ternyata tidak dijelaskan siapa yang melakukan tindakan yang bersifat massif tersebut dan apa yang dilakukan sehingga mengakibatkan tidak hadirnya saksi saksi pemohon pada tps tps, mengenai dalil pemohon tentang adanya pemilih yang memilih yang berasal dari kabupaten yang berbeda. dalil pemohon ini juga tidak beralasan, karena tidak jelas diuraikan tps mana saja pemilih yang berasal dari kabupaten yang berbeda itu menggunakan hak pilihnya kabupaten tapanuli selatan pada pemilihan bupati dan wakil bupati tapanuli selatan tahun mengenai dalil pemohon adanya politik uang (money politic) pada beberapa wilayah pemilihan dan daerah pemilihan. dalil pemohon ini juga tidak beralasan, karena tidak jelas siapa atau pasangan calon nomor urut berapa yang melakukan politik uang dan wilayah pemilihan dan daerah pemilihan yang mana ternyata tidak dijelaskan oleh pemohon dalam permohonkomisi pemilihan umum kabupaten tapanuli selatan nomor ba kpu kab ilpemilihan bupati dan wakil bupati tapanuli selatan tahun tanggal pukul wibpanuli selatan tahun tertanggal desember pukul: wibalat bukti uraian bukti bukti ptpttapanulselatan diumumkan oleh memohon berdasarkanperaturan mahkamah konstitusi nomor tahun menyatakanhwa berdasarkan surat komisi pemilihan umum kabupaten tapanuli selatan nomor kpu kab vi11 tanggal agustus:tapanuli selatan periode telah dilaksanakan oleh memohon pada hari tanggal desember bahwa adalah menurut hukumnya pemilihan merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat dan oleh karenanya pemilihan dimaksud harus mencerminkan kedaulatan yang juga secara hukum, haruslah mengantisipasi dari pelanggaran pelanggaran hukum, demikian pula harapan masyarakat kabupaten tapanuli selatan. bahwa berdasarkan surat komisi pemilihan umum kabupaten tapanuli selatan memohon) nomor pts kpu kab vi111 tanggal agustus tentang penetapan nomor urut pasangan tentang pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten tapanuli selatan, halaman tersebut dalam keputusan dimaksud tercantum nama pemohon yakni. muhammad yusuf siregar dan rusdi nasution, stp., mm. pemohon)oleh komisi pemilihan umum tapanuli selatan tanggal desember nomor ba kpu kab xi1 (bukti bahwa, berdasarkan keputusan memohon tanggal desember nomor pts kpu kab x1172015telah menetapkan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten tapanuli selatan tahun berdasarkan peringkat perolehan suara sebagai berikut: pasangan nomor urut muhammad yusuf siregar dan rusdi nasution, stp., sebanyak suara atau syahrul pasaribu, dan ir. asin effendi siregar mm., pasangan nomor urut dengan perolehan suara sebanyak suara atau ir. adding polo siregar, dan berkat sos., mm., pasangan nomor urut dengan perolehan suara sebanyak suara atau xx. bahwa berdasarkan dan undang undang nomor tahun menyatakandihapus. dihapusbahwa adapun dalam pelaksanaan pemilukada kabupaten tapanuli selatan dimaksud diperoleh pelanggaran pelanggaran yakni adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur yakni adanya oknum pemerintah desa yang terlibat untuk mendukung pasangan calon tertentu, hal ini selanjutnya dalam bentuk bukti gambar akan dibuktikan persidangan, bahwa selanjutnya ditemukan pelanggaran pelanggaran antara lain adanya politik uang (money politic) pada beberapa wilayah pemilihan yang selanjutnya akan buktikan persidangan, politik uang (money politic) terjadi pada beberapa daerah pemilihan: adanya pemilih yang memilih yang berasal dari kabupaten yang berbeda yang dibuktikan melalui surat pernyataan: bahwa selanjutnya masih ditemukan lagi beberapa pelanggaran pemilukada kabupaten tapanuli selatan yang selanjutnya akan pemohon buktikan persidangan mahkamah konstitusi, halaman antara lain: merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id saksi saksi, bukti surat: bahwa berdasarkan hal hal tersebut atas, oleh karena kecurangan yang ada, maka hal ini jelas terlihat d1 yang sama sekali tidak ditandatangani oleh saksi pemohon: bahwa adalah menurut hukumnya, dan harapan rakyat indonesia pada umumnya dan rakyat kabupaten tapanuli selatan sebuah pemilu yang bersih dan benar benar dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dengan demikian juga mutasi mutans menodai kedaulatan rakyat indonesia, bahwa mengingat: suatu pelanggaran hukum adalah merupakan pelanggaran hukum, suatu temuan pelanggaran hukum atas suatu daerah pada saat pemilukada kabupaten tapsel tidak menutup kemungkinan adanya potensi pelanggaran pada daerah lain, pelanggaran hukum dimaksud mempengaruhi perolehan suara pasangan calon sebagai peserta pemilukada kabupaten tapsel: maka: patut dan layak untuk memohon kepada yang mulia majelis hakim konstitusi untuk menyatakan telah terjadi pelanggaran hukum atas pemilukada kabupaten tapsel tahun bahwa terkait dengan pelanggaran dimaksud, besar harapan pemohon, untuk kiranya melalui mahkamah konstitusi ini, mendapatkan kepastian hukum, oleh karena menurut pemohon tidak hanya perolehan suara menjadi yang terpenting akan tetapi pelaksanaan pemilukada kabupaten tapsel terlaksana sesuai ketentuan hukum yang berlaku menjadi utama.: bahwa berdasarkan hal hal tersebut atas, patut dan layak bagi pemohon untuk memohon kepada yang mulia majelis hakim mahkamah konstitusi untuki beserta laporannya,ioleh karena tidak sahil beserta laporannya daka patut dan layak serta beralasan hukum untukbahwa demi nilai nilai keadilan dan penegakan hukum serta demi kepentingan masyarakat kabupaten tapanuli selatan, sudi kiranya memohon kepada yang mulia majelis hakim mahkamah konstitusi untuk dapat mengabulkan permohonan pemohon.11 beserta laporannya.membebankan biaya perkara menurut hukum. dan atau: dalam hal yang mulifotokopi berita acara nomor ba kpu kab xi1 oleh komisi pemilahan umum kabupaten tapanuli selatan tertanggal desember bukti fotokopi surat komisi pemilihan umum kabupaten tapanuli selatan nomor pts kpu kab tentang penetapan merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id |
busibagian keempat penelaahan usulan penggunaan anggaran berdasarkan usulan penggunaan anggaran dari menteri pimpinan lembaga sebagaimana dimaksud dalam direktur jenderal anggaran melakukan penelaahan terhadap usulan dimaksud setelah mendapat disposisi dari menteri keuangan atau mendapatkan tembusan surat dari menteri pimpinan lembaga pengusul. penelaahan atas usulan penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara bersama sama oleh pihak pihak terkait melalui media percakapan online, video conference, dan atau alat komunikasi lainnya, maupun melalui tatap muka, sesuai dengan substansi dan kebutuhan. pihak pihak terkait dalam penelaahan sebagaimana dimaksud pada adalah mitra k l pengusul,bersama dengan kementerian negara lembaga pengusul. uww.jdih.kemdikbudergeseran anggaran dari k l, penelaahan usulan penggunaan anggaran dikoordinasikan oleh mitra k l pengusul, paling lambat (dua) hari kerja terhitung sejak surat usulan penggunaan anggaran disposisi oleh direktur jenderal anggaran. penelaahan usulan penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada dilakukan sesuai dengan bidang tugas masing masing unit, yaitu: mitra k l, melakukan penelaahan yang berfokus pada: kesesuaian antara usulan penggunaan anggaran dengan tugas dan fungsi kementerian negara lembaga, program kegiatan yang diusulkan bersifat penting dan mendesak,, kemampuan penyerapan anggaran oleh kementerian negara lembaga, memastikan tidak adanya duplikasi penganggaran atas kegiatan yang diusulkan dengan kegiatan pada daftar isian pelaksanaan anggaran kementerian negara lembaga, kemampuan cost sharing kementerian negara lembaga, dan ataumelakukan penelaahan atas: wawjdih.ket deu.go.ic kelengkapan data dukung: latar belakang dan dasar hukum yang mendasari pengalokasian anggaran: danmelakukan penelaahan atas: kesesuaian anggaran dan kepatutan anggaran untuk mencapai efisiensi anggaran, kesesuaian kegiatan yang diusulkan dengan kebijakan pengalokasian anggaran pada,, dan ketersediaan alokasi anggaran pada dalam hal berdasarkan hasil penelaahan usulan penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada disimpulkan bahwa masih terdapat kekurangan dokumen pendukung, kementerian negara lembaga diminta menyampaikan kekurangan dokumen pendukung yang telah disepakati dalam rapat pembahasan usul penggunaan anggaran, paling lambat (dua) hari kerja terhitungjdin.kemenkeurogram pemulihan ekonomi nasional, penelaahan usulan penggunaan anggaran dikoordinasikan oleh mitra k l pengusul, paling lambat (satu) hari kerja setelah surat usulan penggunaan anggaran disposisi oleh menteri keuangan atau temuannya diterima oleh direktur jenderal anggaran. penelaahan usulan penggunaan anggaran dimaksud difokuskan pada: kelengkapan dokumen pendukung, latar belakang dan dasar hukum yang mendasari pengalokasian anggaran, target dan sasaran atas kegiatan yang diusulkan,, dan kesesuaian kegiatan yang diusulkan dengan kebijakan pengalokasian anggaran pada dalam hal berdasarkan hasil penelaahan usulan anggaran sebagaimana dimaksud pada terdapat kekurangan data pendukung, kementerian negara lembaga menyampaikan kekurangan dokumen pendukung paling lambat (dua) hari kerjaw'jdih.kamar reu.go.id bagian kelima persetujuan atau penolakan usulan penggunaan anggaran (l) dalam hal berdasarkan hasil penelaahan usulan penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam dan diperoleh kesimpulan bahwa usulan penggunaan anggaran telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam atau masih terdapat kekurangan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam atau direktur jenderal anggaran selaku pemimpin ppa bun mengajukan usulan penggunaan anggaran kepada menteri keuangan. dalam hal menteri keuangan memberikan persetujuan penggunaan anggaran direktur jenderal anggaran akan melakukan pergeseran anggaran dari k l, pergeseran anggaran antarsubbagian anggaran dalam bun, atau mengalokasikan anggaran melalui penerbitan dipa bun. pengalokasian anggaran melalui penerbitan dipa bun sebagaimana dimaksud pada dilakukan sesuai peraturan perundang undangan. dalam hal kementerian negara lembaga pengusul penggunaan anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam dan atau tidak melengkapi kekurangan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam dan sampai dengan jangka waktu yang ditentukan: untuk usul penggunaan anggaran yang menyebabkan dilakukannya pergeseran anggaran dari k l, direktur jenderal anggaran selaku width.kenbalkeu.go.ic mitra k l menyampaikan surat penolakan usul anggaran yang diajukan oleh kementerian negara lembaga dengan tembusan kepada menteri keuangan: dan untuk usul penggunaan anggaran yang menyebabkan pergeseran antarsubbagian anggaran dalam bun atau penerbitan dipa bun, direktur jenderal anggaran selaku pemimpin ppa bun menyampaikan surat penolakan usul penggunaan anggaran yang diajukan oleh kementerian negara lembaga atau kpa bun dengan tembusan kepada menteri keuangan. bab iii tata cara pergeseran anggaran pada dan penerbitan dipa bun berdasarkan persetujuan menteri keuangan atas usulan penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam pemimpin ppa bun menyampaikan: usul pergeseran anggaran dari k l, usul pergeseran anggaran antar subbagian anggaran dalam bun, atau cc. usul penerbitan dipa bun, kepada direktur jenderal anggaran, paling lambat (satu) hari kerja terhitung sejak izin penggunaan dari menteri keuangan telah disposisi oleh direktorat jenderal anggaran. usul pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada dihampiri dengan: persetujuan menteri keuangan atas usulan penggunaan anggaran rekapitulasi data penerima saba untuk bagian anggaran kementerian lembaga yang terdiri atas data unit program satuan kerja per provinsi, ono jauh kes dalam hal usul pergeseran anggaran dari k l: dan hasil penelaahan bersama atas tambahan anggaran yang diusulkan. berdasarkan persetujuan menteri keuangan sebagaimana dimaksud dalam dan usulan pemimpin ppa bun sebagaimana dimaksud pada direktur jenderal anggaran atas nama menteri keuangan menerbitkan: saba spp bun, dan atau dipa bun. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, paling lambat (satu) hari kerja terhitung sejak usulan sebagaimana dimaksud pada diterima dari pemimpin ppa bun saba dan spp buberkaitan dengan program pemulihan ekonomi nasional, diselesaikan paling lama (tujuh) hari kerjatidak berkaitan dengan program pemulihan ekonomi nasional diselesaikan paling lama (sepuluh) hari kerja. amwjain.kokugo.ic saba sebagaimana dimaksud dalam hurufsaba menjadi dokumen pendukung pengajuan revisi dipa k l. mekanisme revisi dipa k l pada direktorat jenderal anggaran berdasarkan sablaporan hasil revi api k l (final) atas usulan penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalamdilaksanakan setelah laporan hasil revi api k l (final) dimaksud diterima oleh direktorat jenderal anggaran. dalam hal nilai anggaran yang tercantum pada laporan hasil revi api k l (final) lebih besaradalah sebesar nilai anggaran pada dipa k l. dalam hal nilai anggaran yang tercantum pada laporan hasil revi api k l (final) lebih kecilsebesar nilai anggaran pada laporan hasil revi api k l (final). anggaran belanja yang dilakukan pergeseran dari k l sebagaimana dimaksud dalamdalam hal kegiatan yang didanai dengan pergeseran dari k l sebagaimana dimaksud pada akan dilakukan perubahan, usul revisi dipa k l disampaikan direktorat jenderal anggar, melalui penerbitan saba spp bun sebagaimana dimaksud dalam huruf, atau pemberian hibah kepada pemerintah daerah dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, dan stimulus pariwisatwww jdih.kemenkeu.g4:dan peruntukan pergeseran anggaran belanja antarsubbagian anggaran dalam bagian anggaran bun) selain yang telah ditentukan pada (s5), dan dapat ditetapkan melalui keputusan menteri keuhurufketentuan lain lain tata cara pengesahan dipa buwww jdih kenforkeu.go.idna a pala biro umum u.b. pit. reg ala bagian administrasi kementerian arokpuw (on naalaporan hasil revi (lhr) api k l bong laur seo conn susunan sewesasanwan saluran) pia nan pan ann ringkasan eksekutif .ocean a3) hh. dasar hukum .oooococoo jln) hi. tujuan dan ruang lingkup revi .i jee iv. metodologi revi . jee ganpbatan uni keneoon irit non era pia nak kena ana hns naa anna weni sl, hasil redir woo.co.ooo.oommonekeesennakan ena ewen vii, release antena kota sasa kemas nba ones benar denansadoesil vii. tindak lanjut . joooeennane nan ana net ann pia pan map daftar lampiran: catatan hasil berita.ooooooooocooooo.coor.c nama jabatan. nama pejabat penandatangan. petunjuk pengisian laporan hasil revi (lhr) api k l uraian diisi sesuai dengan nomor lhr dalam perbuatan pada api k l terkait. diisi sesuai dengan tanggal lhr. diisi dengan ringkasan umum lhr. (h4) diisi dengan ketentuan perundang undangan yang mendasari revi, antara lain peraturan menteri keuangan mengenai penggunaan dan pergeseran bun. diisi dengan tujuan dan ruang lingkup revi atas usul tambahan anggaran kementerian negara lembaga. diisi dengan tahapan tahapan dan langkah langkah revi atas usul tambahan anggaran kementerian negara lembaga. diisi dengan identitas objek revi dan informasi usul tambahan anggaran secara umum. diisi dengan: catatan tindak lanjut atas catatan hasil revi sebelumnya. kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang disyaratkan dalam peraturan menteri keuangan mengenai penggunaan dan pergeseran bun. kesesuaian usulan tambahan anggaran dengan kriteria (contoh: kriteria cadangan keperluan mendesak sesuai peraturan menteri keuangan mengenai penggunaan dan pergeseran bun kesesuaian pembiayaan usulan tambahan anggaran dengan standar biaya yang berlaku. efektivitas dan kewajaran atas usulan tambahan anggaran. diisi dengan rekomendasi kepada unit pengusul tambahan anggaran diisi dengan rencana tindak lanjut usul tambahan anggaran termasuk pernyataan bahwa unit pengusul telah menindaklanjuti catatan revi dari api k l, sehingga pengajuan tambahan anggaran dapat diproses lebih lanjut kepada menteri keuangan. diisi dengan apresiasi terhadap objek revi serta petugas pejabat yang aktif mendukung tugas revi. lampiran atas catatan hasil revi sebelumnya. diisi dengan nama jabatan pejabat yang diberi kewenangan atas penerbitan lhr. diisi dengan tanda tangan pejabat yang diberi kewenangan atas penerbitan lhr. diisi dengan nama pejabat yang diberi kewenangan atas penerbitan lhr. menteri keuangan republik indonesia, ttd. sri mulyani indrawi salinan sesuai dengan aslinya bata biro umum lan. p kepa gian administrasi kementerian gam ardberita acara hasil penelaahan kementerian keuangan republik indonesia ti) direktorat jenderal anggaran berita acara hasil penelaahan nomor . inn anna pada hari ini, tanggal . dilatih a).ooo#omonmux tahun (s5). oo, bertempat diruang rapat melalui media rapat . telah dilaksanakan rapat koordinasi dalam rangka penelaahan atas usul penggunaan dari menteri pimpinan lembaga untuk keperluan . yang disampaikan melalui sal sak is) marga menang mapan pena nan men ena bin bmt pak mania mara man mbr dokumen pendukung usul tambahan anggaran lo). oo. oncom yang telah disampaikan kepada direktorat jenderal anggaran adalah sebagai berikut: dokumen pendukung ada tidak keterangan kerangka acuan kerja yang ditandatangani pejabat setingkat eselon rincian anggaran belanja yang ditandatangani pejabat setingkat eselon surat pernyataan optimalisasi cost sharing yang ditandatangani pejabat setingkat eselon surat pernyataan yang menyatakan bahwa telah dilakukan penelitian kelengkapan dokumen pendukung ada tidak keterangan dokumen pendukungnya oleh sekretaris jenderal sekretaris utama sekretaris pejabat eselon revi api k l berupa laporan hasil revi lhr) final dokumen pendukung lainnya yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan hasil penelaahan oleh direktorat anggaran bidang . dan biro perencanaan dan atau unit teknis kementerian lembaga . adalah sebagai berikut: biro perencanaan direktorat abad dan atau unit mo. mantu senen .eekkkk. teknis kementerian lembaga usulan program kegiatan bersifat . aennscrawn penting dan mendesak usulan program kegiatan sesuai . . dengan tugas pokok dan fungsi k l dasar pengusulan pengalokasian: arahan presiden, hasil idkab, . aka. menko, arahan menteri, dsb? pagu dan realisasi k l per sumber dana (t ,t) . . pnb pln apakah usulan program kegiatan sesuai dengan program prioritas . nasional? apakah kegiatan yang diusulkan bukan termasuk dalam program penghematan belanja kementerian nana ena negara lembaga? jdih.kemenkeu.go.id biro perencanaan lingkup pembahasan kementerian lembaga tidak ada duplikasi penganggaran pat atas kegiatan yang diusulkan dengan . kegiatan pada dipa k l apakah usulan program kegiatan anton akan menjadi baseline tahun yang . . akan datang? keterangan tambahan: sanak. snnanana. knnakaann nana aan hasil penelaahdan biro perencanaan dan atau unit teknis kementerian lembaga . adalah sebagai berikut: unit pendukung ppa bun hasil penelaahan latar belakang dan dasar hukum yang mendasari pengalokasian anggaran. target dan sasaran atas kegiatan yang diusulkan. informasi lainnya ii. mitra ppa bun hasil penelaahanrencana kerja kementerian negara lembaga dalam melakukan monitoring dan pengawasan atas kegiatan yang diusulkan. informasi lainnya demikian berita acara penelaahan ini dibuat dengan sebenarnya, dan apabila terdapat kesalahan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. direktorat anggaran bidang biro perencanaan dan atau unit ayunan lea selaku mitra teknis kementerian negara lembaga penganggaran . suara nama jabatan ttdnama jabatan ttlingkungan direktorat jenderal anggaran yang terdiri daripetunjuk pengisian berita acara hasil penelaahan uraian diisi sesuai dengan nomor dalam perbuatan pada direktorat anggaran bidang yang menangani kementerian negara lembaga. diisi sesuai dengan hari pelaksanaan rapat. diisi sesuai dengan tanggal pelaksanaan rapat. diisi sesuai dengan nama bulan pelaksanaan rapat. diisi sesuai dengan tahun pelaksanaan rapat. diisi sesuai dengan metode rapat (online offline) serta media rapat (ruang rapat zoom teleconference dll). diisi dengan nama jabatan menteri pimpinan lembaga pengusul tambahan anggaran. diisi sesuai dengan tujuan dalam usul tambahan anggaran yang disampaikan menteri pimpinan lembaga pengusul tambahan anggaran diisi dengan penandatangan surat usulan, nomor surat usulan, tanggal surat usulan, dan perihal surat. diisi dengan nama kementerian negara lembaga yang mengusulkan tambahan anggaran. diisi dengan pada kotak sesuai dengan dokumen yang disampaikan diisi dengan pada kotak sesuai dengan dokumen yang tidak disampaikan. diisi dengan informasi tambahan apabila dokumen yang disampaikan belum sesuai dengan syarat dalam pengajuan usul tambahan anggaran. diisi sesuai nama direktorat anggaran bidang yang menangani kementerian lembaga yang mengusulkan tambahan anggaran. diisi dengan ya apabila lingkup pembahasan sesuai dengan fakta usulan, atau diisi dengan tidak apabila lingkup pembahasan tidak sesuai dengan fakta usulan. diisi sesuai dengan persentase yo) realisasi anggaran pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan (t ,t). diisi dengan informasi tambahan yang diperoleh dari kementerian negara lembaga pengusul, hasil penelaahan, atau informasi lainnya, yang dipandang perlu untuk dituangkan dalam berita acara. diisi sesuai dengan deskripsi dalam tor kak tentang latar belakang dan dasar hukum yang mendasari pengalokasian anggaran. diisi sesuai dengan deskripsi dalam tor kak tentang target dan sasaran atas kegiatan yang diusulkan. diisi dengan hasil penelitian lainnya yang dipandang perlu untuk dituangkan dalam berita acara. diisi dengan informasi lainnya yang dipandang perlu untuk dituangkan dalam berita acara. uraian diisi sesuai data dan informasi mengenaidiisi sesuai data dan informasidiisi dengan nama perwakilan pejabat pegawai peserta rapat. diisi dengan nama jabatan perwakilan pejabat pegawai peserta rapat. diisi dengan tanda tangan perwakilan pejabat pegawai peserta raepy,o sala kepa bagian kementerian (aa iya syah lampiran iii(sp saba surat penetapan satuan anggaran bagian anggaran (sp saba nomor donna) sena sifat 0memeluk lampiran . hal some) tts secveceal. sebesar . l .) untuk keperluan: miss berkaitan dengan hal tersebut atas, bersama ini ditetapkan satuan anggaran bagian anggaran saba) keperluan dimaksud untuk eee., dengan rincian sebagai berikut: (dalam rupiah) kl uvo program jumlah pagu dana blokir setan srewewsnea sewage ara won vremena saervosae let neneesacsuel es) kanan ennanann poland an. penang pes vww.dih. kemenkeu oid selanjutnya, sejumlah anggaran tersebut digeser direlokasi dari bun pengelolaan belanja lainnya bagian anggaran sean penetapan saba ini sebagai dasar revisi atas rencana kerja dan anggaran kementerian lembaga rka k i) . sesuai dengan unit dan program tersebut diatas, namun tidak menjadi dasar perhitungan untuk penetapan alokasi anggaran . pelaksanaan seluruh kegiatan yang tercantum dalam penetapan saba ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab dan kewenangan selaku pengguna anggaran pa) dan pejabat yang ditunjuk selaku kuasa pengguna anggaran kpa) kepala satuan kerja penanggung jawab kegiatan dimaksud, dan dalam pelaksanaannya agar seluruh proses dilakukan secara profesional, bersih dari korupsi, tidak ada konflik kepentingan, dan harus ada pertanggungjawaban yang jelas dari kementerian negara lembaga yang melaksanakan kegiatan tersebutatas kerjasamanya, diucapkan terima kasihnnannannnannannsatuan anggaran bagian anggaran (sp saba diisi nomor surat direktur jenderal anggaran atas nama menteri siseelasingibe diisi pejabat sekretaris jenderal sekretaris utama sekretaris pejabat eselon kementerian negara lembaga yang menerima dokumen diisi jumlah saba yang diterbitkan diisi kode program kementerian negara lembaga penerima saba 0seed diisi nama program kementerian negara lembaga penerima saba amami aka uraian diisi jumlah saba yang diterbitkan untuk unit diisi jumlah anggaran yang diblokir diisi kementerian negara lembaga penerima saba diisi kementerian negara lembaga saba diisi tahun anggaran yang akan datang t diisi menteri ketua lembaga selaku pengguna anggaran kementerian negara lembaga menerima saba diisi nama direktur jenderal anggaran diisi nama direktorat anggaran bidang dilingkungan dja yang menjadi mitra k l penerima sabga pakan kementerian inanomor emramamsad prem) sifat lampiran . hal paman) lecesrsersaml) hh. diana7)bun . sebesar sen li. untuk keperluan: dan berkaitan dengan hal tersebut atas, bersama ini ditetapkan pergeseran anggaran belanja antar subbagian anggaran dalam bagian anggaran bun) pengelolaan belanja lainnya . . dengan rincian sebagai berikut: (dalam rupiah) program kegiatan jumlah pagi lancar bas renang pnp sejenak eroooawevak senam penanam berdasarkan penetapan pergeseran anggaran belanja antar subbagian anggaran dalam bagian anggaran bun) tersebut atas, sinetaenga agar segera menyampaikan rdp bun . kepada direktur jenderal anggaran dalam rangka penerbitan maupun revisi dipa bun berkenaan. selanjutnya, kegiatan sebagaimana tersebut diatas agar dilakukan secara efektif memperhatikan akuntabilitas penggunaan anggaran dengan menyampaikan laporan penggunaan anggaran, serta transparan kepada publik. demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinyadirektur penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara direktorat jenderal anggaran direktur akuntansi dan pelaporan keuangan direktorat jenderal perbendaharabun) keuangan. menteri keuangan republik indonesia, ttd. sri mulyani indrawi # salinan sesuai dengan aslinya "gala biro umum np: tetap kep 2d? bagian administrasi kementerian ane: tarian senang elegan aaalai ken sake menteri keuangan selaku bun berwenang melakukan pergeseran anggaran belanja bun. pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada meliputi: pergeseran antarsubbagian anggaran dalam bun, dan atau pergeseran anggaran dari k l. bab tata cara penggunaan anggaran bagian kesatu pengalokasian anggaran alokasi anggaranalokasi anggaran jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud padalainnya sepanjang telah ditetapkan dalam undang undang mengenai apbn dan atau apbn perubahan. alokasi anggaran jenisbencana beberapa daerah. alokasi anggaran jenis belanja lain lain sebagaimana dimaksud padabagian kedua penggunaan alokasi anggaranpenggunaan anggaran jenis belanja lain lain sebagaimana dimaksudtercantum dalam risalah sidang kabinet rapat terbatas kabinet yang diterbitkan oleh sekretariat kabinet, atau pernyataan menteri pimpinan lembaga pengusul bahwa kegiatan tersebut merupakan arahan presiden yang disampaikan secara langsung kepada menteri pimpinan lembaga berkenaanaftar isian pelaksanaan anggarankegiatan yang diusulkan terkait dengan kebijakan pemerintah pusat dan harus segera dilaksanakan, dan atau kegiatan tertentu yang telah mendapatkan persetujuan menteri keuangan selaku pengguna anggaran bun. penggunaan anggaran jenis belanja lain lain pos pengeluaran lainnya luar pos cadangan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam huruf digunakan untuk antara lain: penyediaan cadangan anggaran untuk keperluan tertentu antara lain cadangan risiko fiskal, cadangan stabilitas harga pangan dan ketahanan pangan, cadangan beras pemerintah, dan cadangan lainnya, penyediaan anggaran untuk memenuhi mandatory spending sesuai dengan peraturan perundang undangan yakni penyesuaian anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan, dan atau penyediaan anggaran dalam rangka mendukung program pemulihan ekonomi nasional dan atau stabilitas sistem keuangan antara lain berupa, dan atau dukungan industri, sebagaimana diatur dalam peraturan menteri keugian ketiga usulan penggunaan anggaran dan revi api k l usulan penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam berupa pergeseran anggaran dari bun k l, pergeseran anggaran subbagian anggaran bun lainnya, dan atau penerbitan dipa bun, terlebih dahulu disampaikan kepada api k l untuk direvisi. hasil revi api k l sebagaimana dimaksud pada disusun dalam laporan hasil revi api k l (finalgunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam harus dihampiri dengan: kerangka acuan kerja, rincian anggaran belanja, surat pernyataan optimalisasi cost sharing dalam hal usul anggaran berkaitan dengan penggunaan cadangan belanja pegawai dan atau cadangan keperluan mendesak, surat pernyataan bahwa telah dilakukan penelitian kelengkapan dokumen pendukungnya, laporan hasil revi api k l (final)huruf dan hurufcatatan hasil revi api k l sedang ditindaklanjuti oleh kementerian negara lembaga, laporan hasil revi api k l (final) sebagaimana dimaksud pada huruf dapat disampaikan sampai dengan ditetapkannya revisi atas daftar isian pelaksanaan anggaran kementerian negara lembaga berkenadihampiri dengan hasil verifikasi dari badan pengawasan keuangan dan pembangunan.menteri koperasi dan saha kecil dan menengah melalui surat nomor m.kuku i hal; bahwa usulan perubahan tarifmengingatkepada koperasi, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah.terdiri atas: tarif layanan pinjaman dana bergulir dengan pola konvensional; dan tarif layanan pembiayaan dana bergulir dengan pola syariahinjaman dana bergulir dengan pola konvensional dan tarif layanan pembiayaan dana bergulir dengan pola syariah sebagaimana dimaksud dalam meliputi: pola penyaluran tanpa melalui lembaga perantara; dan atau pola penyaluran melalui lembaga perantara. pola penyaluran tanpa melalui lembaga perantara sebagaimana dimaksud padcara langsung kepada koperasi, pelaku usaha mikro, kecil dan atau menengah. pola penyaluran melalui lembaga sebagaimana dimaksud pada perantarkepada mitra kerjmitra kerja sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: lembaga keuangan bank; lembaga keuangan bukan bank; koperasi sekunder; badan layanan umum; dan atau badan layanan umum daerah. mekanisme pola penyaluran melalui mitra kerja sebagaimana dimaksud pada dapat menggunakan skema pelaksana penggalian dana (executing) dan atau menggunakan skema pelaksana penyalur dana (channing). tarif layanan pinjaman dana bergulir dengan pola konvensional sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan tarif pinjaman dalam bentuk persentase tingkat suku bunga menurun (sliding)rinjaman; suku bunga kepada debitur dan atau anggota koperasi; tujuan pinjaman; dan atau wilayah penyaluran. ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tarif pinjaman dana bergulir dengan pola konvensional diatur dalam perjanjianinjaman; pengembalian pokok pinjaman; pembayaran bunga pinjaman; pembayaran jasa pinjaman; sanksi; peninjauan kembali pinjaman; jaminan; tingkat suku bunga pada debitur dan atau anggota koperasi; dan atau denda. tarif layanan pembiayaan dana bergulir dengan pola syariah sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan tarif pembiayaan dana bergulir dalam bentuk imbal hasil sesuai dengan prinsip syariah. imbal hasil sebagaimana dimaksud pada diberikan dalam bentuk persentase nisbah (bagi hasil) dan atau persentase margin untuk pembiayaan dana bergulir dengan pola syariah baik penyaluran tanpa melalui lembaga perantara maupun penyaluran melalui lembaga perantaraembiayaan; imbal hasil kepada debitur dan atau anggota koperasi; tujuan pembiayaan; dan atau wilayah penyaluran. ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tarif pembiayaan dana bergulir dengan pola syariah diatur dalam perjanjian antaraembiayaan; pengembalian pokok pembiayaan; pembayaran bagi hasil pembiayaan; pembayaran jasa pembiayaan; sanksi; peninjauan kembali pembiayaan; jaminan; tingkat nisbah (bagi hasil) dan atau margin pada debitur; dan atau denda. terhadap penyaluran pinjaman atau pembiayaan dana bergulir dengan tujuan tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan (nolpinjaman atau pembiayaan dana bergulir; kebijakan pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah; penyaluran pada saat terjadi bencana; pemulihan pasca bencana; dan atau pelaku usaha terdampak kondisi kahar. pemberian tarif layanan. perjanjian kerja samapihak penerima pinjaman atau pembiayaan dana bergulir: peraturan menteri keuangan nomor pmk. ten asa11kepala kementerian yab~ pola konvensional lembaga pengelola dana lembaga pengelola dana bergulir koperasi dan saha mikro, kecil dan menengah pdb umkm) ksp usp koperasi primer lampiran peraturan center! keuangan republik indonesia nomor tentang ? pmktarif layanan pinjaman atau pembiayaan dana bergulir pengguna jasa layanan skema model tarif keterangan penerima dana bergulir) maksimal koperasi ~iman pinjam tanpa sliding ksp) unit simpan pinjam lembaga usp) koperasi primer perantara usaha mikro, kecil, dan tanpa sliding atau tingkat suku bunga pdb umkm ksp usp menengah umkm) lembaga flat koperasi primer ditambah maksimalsp usp koperasi sekunder tanpa sliding lembaga perantara ksp usp koperasi sekunder ksp usp koperasi primer tanpa sliding atau tingkat suku bunga pdb umkm ksp usp lembaga flat koperasi sekunder ditambah maksimal perantara ksp usp koperasi primer umkm tanpa sliding atau tingkat suku bunga ksp usp koperasi lembaga flat sekunder ksp usp koperasi primer ditambah perantara maksimal pdb umkm lembaga keuangan bank lkb) tanpa sliding atau lembaga keuangan lembaga bukan bank lbb) perantara lkb atau lbb koperasi dan umkm tanpa sliding atau tingkat suku bunga pdb umkm lkb atau lembaga flat lbb ditambah maksimal perantara pdb umkm koperasi primer sekunder non tanpa sliding simpan pinjam lembaga perantara pdb umkm umkm tanpa sliding lembagaprimer melalui channing channing tingkat suku bunga dari pdb umkm ksp usp koperasi sekunder fee koperasi primer melalui ksp usp koperasi sekunder maksimal secara sliding ditambah channing fee kepada ksp usp koperasi sekunder sebesar maksimal per tahun. pdb umkm koperasi dan umkm melalui channing channing tingkat suku bunga dari pdb umkm lkb, lbb, badan layanan fee koperasi dan umkm melalui lkb, lbb, blu umum blu) atau badan atau blue maksimal secara sliding ditambah layanan umum daerah blue) channing fee kepada lkb, lbb, blu atau blue sebesar maksimal per tahun. pola syariahsimpan pinjam tanpa bagi hasil tingkat nisbah untuk akad mudharabah (kerja pembiayaan syariah lembaga sama bagi hasil) dan akad masyarakat (kerja kpps) unit simpan pinjam perantara sama pembiayaan) maksimal untuk pdb pembiayaan syariah apps) umkm dari pendapatan kotor. koperasi primerprimer tanpa margin tingkat margin untuk akad murabahah (jual beli) lembaga dan akad sejarah sejarah mentahnya perantara bittamlik imut (sewa guna usaha) maksimal per tahun untuk pdb umkm. pps apps koperasi umkm tanpa margin tingkat margin maksimal per tahun dari primer lembaga harga beli. perantara pdb umkm pps apps koperasi tanpa bagi hasil tingkat nisbah untuk akad mudharabah (kerja sekunderkpps apps koperasi kpps apps koperasi tanpa bagi hasil tingkat nisbah maksimal untuk sekunder primer lembaga kpps apps koperasi sekunder dari perantara pendapatan kotor.tanpa margin tingkat margin untuk akad murabahah (jual beli) sekunderuntuk pdb umkm. kpps apps koperasi pps apps koperasi primer tanpa margin tingkat margin maksimal per tahun untuk sekunder lembaga kpps apps koperasi sekunder. perantara kpps apps koperasi umkm tanpa margin tingkat margin maksimal per tahun untuk primer lembaga kpps apps koperasi primer. perantara pdb umkm koperasi primer sekunder non tanpa bagi hasil tingkat nisbah untuk akad mudharabah (kerja simpan pinjampdb umkm koperasi primer sekunder non tanpa margin tingkat margin untuk akad murabahah (jual beli) simpan pinjamdari harga beli. lembaga pengelola dana pdb umkm pdb umkm pdb umkm pengguna jasa layanan penerima dana bergulir) umkm koperasi primer melalui pps apps koperasi sekunder koperasi primer non simpan pinjam melalui kpps apps koperasi sekunder skema model tanpa bagi hasil lembaga perantara channing channing fee channing channing feemaksimal untuk pdb umkm dari pendapatan kotorpps apps koperasi primer maksimal untuk pdb umkm dari pendapatan kotor(primer non simpan pinjam, maksimal per tahun dari harga belilembaga pengelola dana pdb umkm pdb umkm pdb umkm pengguna jasa layanan penerima dana bergulir) koperasi dan umkm melalui lkb, lbb, blu atau blue koperasi dan umkm melalui lkb, lbb, blu atau blue koperasi dan umkm melalui lkb atau lbb skema channing model channing fee channing channing fee executing bagi hasiloperasi dan umkm maksimal untuk pdb umkm dari pendapatan kotordidan umkm maksimal per tahun dari harga beliepada lkb atau lbb, maksimal untuk pdb umkm dari pendapatan kotor. lembaga pengelola dana pengguna asa layanan penerima dana bergulir) lkb atau lbb koperasi dan umkm skema model executing bagi hasil tarif keterangan maksimallkb atau lbb, kepada koperasi dan umkm maksimal untuk pdb umkm dari pendapatan ko |
na!ana bagi hasil dan lekemenketlainka benkewglhokseumawe kab. aceh tamiang a33a50.77jember io. kab. kedai lo. kab. lamongan io. .7a3.7a7 kab. lumajang io. kab. madiun ho. kab. mantan po. kab. nganjuk po. bs 00an kab. pacitan |. io. kab. pamekasan oo. ainkononorogo il. kab. probolinggo osce7iee| o67. kab. sampang sos6e7ti6s6e o a3gatal8g kab. sidoarjo so8ee7as6e| kab. situbondo kab. sumenep so26e7iee o kab. trenggalek .6e7iee o j kab. taman io. kab. tulungagung so36e7i66 ' j kota blitar sos6erie6 o asi8s2502| kota kediri soseeriee oo. kota madiun see7ase| kota malang see7aes| oo. kota mojokerto bo6e7as6| po. kota pasuruan |. so8see7ise ainkembonorogo poo kab. probolinggo kab. sampang |o0000005 kab. sidoarjo p0. kab. situbondo kab. sumenep in. kab. trenggalek |. io. kab. tuban io. kab. tulungagung |. asa67381| kota blitar kota kedai kota madiun |. kota malang kota mojokerto kota pasuruan jdih.kemenkeu.go.id rincian alokasi kurang bayar dana basonorogo se1298| kab. probolinggo ses1823| kab. sampang poo s1e9gga| kab. sidoarjo po. yo. kab. situbondo sesisaool to. kab. sumenep psr sasesgeo kab. trenggalek to. kab. tuban asaoosers | . kab. tulungagung 699ao786e kota blitar panas |. kota kediri poo mess| kota madiun kota malang tpa kota mojokerto pop po. po. kota pasuruan poo anne5 ankentaaa t16 kab. ponorogo kab. probolinggo kab. sampang kab. sidoarjo kab. situbondo kab. sumenep la77e48 kota blitar kota kedai ' ) kota madiun kota malang kota pasuruan ' ' 2l11950| ink tmoo02o00 kota probolinggo$o te59a80| kota surabaya s086e7ise| p5.) kota batu soseertee| asa730o78| provinsi kalimantan barat kab. bengkayang ' ) '| j see7l66| io. kab. landak see7tee| kab. kapuas hulu s0see7ise| kab. ketapang '' ) '| kab. mempawah ) '| j kab. sambas kab. sanggau ) '| j .7ta.86e0o.s990 os258837yog| kab. sintang kota pontianak 80866e7166e| io. kota singkawang 8036e7ie6e| kab. sekadau j antohota probolinggo kota surabaya ep kota batu pytaantaan uo jo60807157| provinsi kalimantan barat irasisao378 tat.o0o.s50| kab. bengkayang aopsaag kab. landak ersseog kab. kapuas huu nanas kab. ketapang saga7i302| kab. mempawah ame2is| o60807157| kab. sambas eng kab. sanggau inses2o33| kab. sintang syaaiatia,an u kota pontianak p aaaa kota singkawang po es4ro| kab. sekadau anxiprobolinggo sta88e pte kota surabaya kota batu poo isosoas| provinsi kalimantan barat ' .5027a1| kab. bengkayang 28e4i2aso kab. landak sserese23i kab. kapuas hulu es2206g4i ptt kab. ketapang sas.oo2eag kab. mempawah sagi2s8e s285o55| kab. sambas too a.a kab. sanggau an2os0o217 jadi.gg8 kab. sintang too saas0412| a89ee.88e kota pontianak kota singkawang ses2iol kab. sekadau stase81| ansknontenota probolinggo kota surabaya | . 1o200s0| kota batu 2a1. kab. sintang kota pontianak kab. sekadwan kab. melawi os.o4055a846 o875. kab. kayong utara j o kab. kubu raya provinsi kalimantan tengah | . 2a78e122606e| kab. barito selatan o803.6e7.l66 o o389. kab. kapuas ot. o239. kab. kotawaringin barat oo: .i kab. kotawaringin timur o kota palangkaraya o803667166| io. kab. katingan ' kab. seruyan kab. sukamara |. kab. lamandau kab. gunung mas |o000000005ematang siantar kota padangsidimpuan a64s70oa7o| kemenkeugera kab. melawi kab. kayong utara kab. kubu raya provinsi kalimantan tengah .8a1. kab. barito selatan kax7719. kab. barito utara |. kab. kapuas kab. kotawaringin barat kab. kotawaringin timur |. kota palangkaraya kab. katingan | ) kab. seruyan io. kab. sukamara |. kab. lamandau io. kab. gunung mas |. niimonterelawi aa7.goa.70o8g s6aso.e78 kab. kayong utara segar| po0l kab. kubu race ss4args9g sos9rtel provinsi kalimantan tengah pool |. kab. barito selatan kab. barito utara kab. kapuas kab. kotawaringin barat po. kab. kotawaringin timur kota palangkaraya yo. kab. katingan kab. seruyan kab. sukamara pop kab. lamandau 4esse232| 6as2ng7o kab. gunung mas aas75258wa t16 kab. seruyan an3as8| kab. sukamara an3a88| to8e73.97ees kab. pulang pisau j so26e7ie6e kab. murung raya .ce7.i66e kab. barito timur so3cer.tee oo provinsi kalimantan selatan '' kab. banjar 8036e7ie6e kab. barito kuala 80s6e7te6e| kab. hulu sungai selatan | ) .6e7.t6e6 kab. hulu sungai tengah 8036s7t66| kab. hulu sungai utara kab. kotabaru kab. tabalong kab. tanah laut kab. tapin kota banjarbaru soseerase| oo) io00 kota banjarmasin s0o36s7166| oopesanan kab. pulang pisau kab. murung raya kab. barito timur provinsi kalimantan selatan kab. banjar ho. kab. barito kuala poo iko kab. hulu sungai selatan kab. hulu sungai tengah oo lo. kab. hulu sungai putra ho. io. kab. kotabaru |. kab. tabalong io. kab. tanah laut |. kab. tapin kota banjarbarulang pisau 2es.98244a kab. murung raya sao9.s4i po) kab. barito timur provinsi kalimantan selatan kab. banjar a9e23is8| kab. barito kuala aan3s7a89 po. kab. hulu sungai selatan segala po. kab. hulu sungai tengah yo. kab. hulu sungai utara po. kab. kotabaru kab. tabalong kab. tanah laut kab. tapin sos888| kota banjarbaru too poluw kab. pulang pisau lintas8| kab. barito kula | : kab. hulu sungai utara ') ) | bes56a9| kota banjarmasin antalomeanpama ema pra dan gas bumi (an kab. balangan kab. tanah bumbu provinsi kalimantan timur |. kab. berau kab. kutai kartanegara | ) .9a9g kab. kutai barat kab. kutai timur so3. .ie6e d27a l4a8a.7a9 so8564l.o71 kab. paser see7i6e6e| ke1014027 kota balikpapan re29anas| kota bontang io. kota samarinda kab. penajam paser utara kab. mahakam ulu p5. provinsi sulawesi utara . i8e7o17m1 kab. bolaang mongondow ioo. ontebbantas csara kab. balangan |. gs22410288 kab. tanah bumbu provinsi kalimantan timur a9gene.g9aao2 kab. berau poo kab. kutai kartanegara 9s080. kab. kutai barat 2a709. kab. kutai timur oo kab. paser dang0.ora.se1 kota balikpapan poo aman.go8 kota bontang oo) kota samarinda kab. penajam paser utara as2s72a31 kab. mahakam ulu io. kab. bolaang mongondow |. ebanrasmlangan poo gss96si8| poo kab. tanah bumbu poo as0s789353 s63s6os0o| provinsi kalimantan timur kab. berau srossassa kab. kutai kartanegara. kab. kutai barat kab. kutai timur kab. paser s882627o5| . yo. kota balikpapan . po. kota bontang po. kota samarinda po. kab. penajam paser utara too kab. mahakam ulu poo provinsi sulawesi utara |. kab. bolaang mongondow poo poo 'ntobontevaosa rincian alokasi kurang bayar dana bagi hasil pajak penghasilan tahun anggaran (dalam rupiah) kab. lima puluh kota 2r3a4a55 .7ag.a55 kab. kepulauan mentawai kab sijunjung ses2sa.3g0o| kab. tanah datar ' ) | kota bukit tinggi kota pariambolaang mongondow | . entebotasojan kab. minahasa kab. kepulauan sangihe poo) kota bitung iko. p5) kota manado po. poo kab. kepulauan talaud yoo. kab. minahasa selatan kota tomohon 8036e716e6| yoooooooo . kab. minahasa utara j803. kab. kep. siau tagulandang biaro ' kota kotamobagu 8036e7ass| yooenvdomaaamen ses dat lainnya panas bumi batubara saran kab. minahasa '' ) '| o2089131. kab. kepulauan sangihe star9os99 kota bung kota manado a0305157| kab. kepulauan talaud |. lo. kab. minahasa utara '' ) | kab. kep. siau tagulandang biaro | : kota kotamobagu '))) |o .: lo. kab. bolaang mongondow utara kab. bolaang mongondow timur ' ) e ' ) kab. bolaang mongondow selatan provinsi sulawesi tengah ' )inahasa kab. kepulauan sangihe poo yoo kota bitung io. io. kota manado pon kab. kepulauan talaud pon kab. minahasa selatan lo. kota tomohon poo poo kab. minahasa utara 7o069151| pool kab. kep. siau tagulandang baro kota kotamobagu nol kab. bolaang mongondow utara kab. minahasa tenggara pon kab. bolaang mongondow timur ssa7es| kab. bolaang mongondow selatan | pol provinsi sulawesi tengahminahasa |o00000000005 kota manado kab. kepulauan talaud | . kab. kep. siau tagulandang biaro kota kotamobagu |. kab. bolaang mongondownggai kepulauan kab. buol sos6e7i6e6 oo kab. toli toi a05. kab. donggala s58. pol kab. morowali 8036e7ie6e a7a8a6as1 oo. kab. poso kota palu b03667166| kab. parigi moutong kab. tojo una una kab. sigi io. pel kab. banggai laat oo top kab. morowali utara | ) o provinsi sulawesi selatan kab. bantaeng entobontonsa pastor ama lainnya panas bumi batubara pra kab. bangkai io. kab. banggai kepulauan kab. bul xe859m7 kab. toi toi kab. donggala kab. morowali kab. poso . io0000005 ion. kota plu kab. parigi moutong 005p kab. tojo una una poo kab. sigi kab. banggai laut kab. morowali putra poo russias81 oo provinsi sulawesi selatan kab. banteng anto nontennggai tos83941 kab. banggai kepulauan 7a0a3 ppa kab. buol sito8s4| kab. toli toi poo kab. donggala 2a88006e3 t kab. morowali poo 2m082464 kab. poso po0000oa6serasi|l kota palu pe. po. kab. parigi moutong kab. tojo una una oo0usai kab. sigi poo yoo. kab. bangkai laut kab. morowali utara ss300oa1 pooh provinsi sulawesi selatan kab. bantaeng po. ntohontoab. banggai kepulauan kab. poso kab. parigi moutong kab. tojo una una kab. sigi kab. banggailaat kab. bantana kab. barru kab. bone kab. bulukumba 8086e7ie6e| kab. enrekang sos6e7as6e| 6a4100o9gi pol kab. gowa kab. jeneponto pol kab. luwu kab. luwu putra kab. maros boseerte6e| kab. pangkajene dan kepulauan kota palopo bos6e7ae6e| pon kab. luwu timur kab. pinrang so.6e7a66e kab. singa po. k5. kab. kepulauan selayar iengkalis o2408623477 oo) kab. rokan hilir ta6. kota dumai [email protected]| kota pekanbarbaru kab. bone greta87| kab. bulukumba oo ) kab. enrekang ss8ss1| kab. gowa kab. jeneponto taa| kab.lawu kab. luka putra kab. maros kab. pangkajene dan kepulauan ' sosa7700| kota palopo kab. luwu timur kab. pinang kab. sinjai kab. kepulauan selayar oo rru poo pma oo. kab. bone pooooooosses2og| kab. bulukumba ssa627aa| po. kab. enrekang sag0a5s5 po. kab. gowa an.z2la55| to. kab. jeneponto 28seas7 kab. luwu po. kab. luwu utara seoragol po. kab. maros ppp. yo. kab. pangkajene dan kepulauan top po. kota palopo man yo. kab. luwu timur pooooooasems3so kab. pinrang le83s6e| aaa kab. sinjai pon po. pool aso ikan kepulauansayar kih kemenkeu.go.3a8 kab. bulukumba kab. gowa ' lo. kab. luwu utara kota palopo kab. pinrang kab. sinjai kab. kepulauan selayardan gas bumi spg bos. kab. sidenreng rappang o808667166| oo kab. soppeng o806e71ee| se8a3| kab. takalar ' ) '| j o80s6e7l66e| os916les o o kab. tana toraja ' ) '| j o803667166| o o kab. wajo soseeriee| o o9a2s29087| io. kota pare pare s086s7i66e| . kota makassar o8086e7166e| kab. toraja utara provinsi sulawesi tenggara ') ) o ) e| ' 12an7aam3| kab. buton so8ee7is6e| kab. konawe 8os6e7.is6e| kab. kolaka soseetr.ie6| kab. muna soseerlee| merasa7 kota kendari sogeorlee| kota bau bau 8086e7l6ee|idenreng rappang kab. soppeng kab. takalar beo kab. tana toraja |. kab. wajo kota pare pare kota makassar kab. toraja usa provinsi sulawesi tenggara oo ) | kab. but kab. konawe kab. kolaka kab. muna io. kota kendari po. kota bau bau |sidenreng rappang pon kab. soppeng too0oo0o0aosmsom kab. takalar session33| kab. tana toraja 288825s6e|l kab. wajo pooooooooama26e. po. kota pare pare po. yoo. kota makassar po. yoo. kab. toraja utara l96986e2| po. provinsi sulawesi tenggara to000000005.| kab. but po. po. yoo. kab. konawe 382g0s22| po. kab. kolaka 6196660o3| po. kab. muna t5o98.a6e kota kendari kota bau bman t16 kab. takalar oo | kota pare pare kota makassar .706e| kab. toraja utara kab. muna kota kendari ' 'ab. konawe selatan .6e7.l66 o9an8804a6 kab. bombana ' ) | see7le6e| o285127.5a6| kab. wakatobi boseeraee| oo p0. kab. kolaka utara o808667166| kab. konawe utara j o808667166| kab. buton putra 808667166e| oo o)o io. kab. konawe kepulauan 808667a6e| oo o oo. . kab. kolaka timur kab. muna barat ioo000 po.) kab. buton tengah os086e71ee| oo: yo.) iss kab. buton selatan so86e71e6| oo poo sm. kab. badung 808ee7tee| io.) kab. bangli io:konawe selatan kab. bombana kab. wakatobi kab. kolaka putra kab. konawe utara kab. button utara lo. kab. konawe kepulauan kab. kolaka timur lo. kab. muna barat oo ) kab. buton tengah kab. buton selatan provinsi bali asa7s196| oo: kab. badung os9r2a9g9g| sasaran7 kab. banglionawe selatan a7391990| kab. bombana po0000o000mgs6ee7 kab. wakatobi pon kab. kolaka utara kab. konawe utara yo. kab. buton utara yo. kab. konawe kepulauan pon ion io) kab. kolaka timur poo pool kab. muna barat joo poo kab. button tengah ion kab. buton selatan poo ion provinsi bali poo kab. badung pen kab. bagi poo poo poo kab. bulelengerangin | ) kab. sarolangun | ) kab. tanjung jabung barat ') )) o ) o e| oo )? anlomerkouwakatobi kab. button putra kab. konawe kepulauan ' kab. kolaka timur kab. muna barat ' ) | kab. buton selatan | . provinsi bali si9510| o3.77a. kab. badung kab. bandnaa kab. gianyar kab. jembrana io. |o000000000005 kab. karangasem see7is6e| oo kab. klungkung soseeras6e| kab. tabanan see7a66| pon kota denpasar see7a6ss| provinsi nusa tenggara barat gang) kab. bima kab. dompu bo86e7166 kab. lombok barat 8086e7a66| pon kab. lombok tengah ma7s32| kab. lombok timur kab. sumbawa kota mataram jo. o p5. kota bima endromegianyar t282008| kab. jembrana kab. karangasem kab. klungkung kab. tabanan 1a3239001| kota denpasar |00000000x2 provinsi nusa tenggara barat ' ') ) | ' ) kab. bima kab. dompu kab. lombok barat l00000005 kab. lombok tengah kab. lombok timur kab. sumbawa kota mataramianyar kab. jembrana kab. karangasem po. a9a kab. klungkung kab. tabanan poo pon kota denpasar po.) provinsi nusa tenggara barat pe) kab. bima pama yoo. kab. dompu pama yoo kab. lombok barat poo pennseho yoo. kab. lombok tengah poooooasases kab. lombok timur l083801| kab. sumbawa asas0o15| kota mataram pala ta. poo.ab. gianyar io. kab. jembrana io. kab. karangasem |. kab. klungkung bo. kab. tabanan |. kota denpasar kab. lombok barat kab. lombok tengah |. kab. lombok timur |. kota mataram |. kota bima koo ankehn kab. sumbawa barat s086e716e6e| kab. lombok utama o tiga3so1 provinsi nusa tenggara timur kab. alr so86e7tee| oo : kab. blu so86e7te6e| kab. ende oo kab. flores timur io. kab. kupang 808667166e| oo: kab. lembata o8026e7166e| o27917a8| kab. manggarai ' ) | s086e7test| kab. ngada oo so86e7166e| ooo kab. sikka kab. sumba bari os03667166| kab. sumba timur 80se6e71e6e| kab. timor tengah selatan oso36e7l66 oo entalontasumbawa barat | . rasisme. 60s807. kab. lombok putra kab. alor kab. blu kab. ende score4293| kab. flores timur kab. kupang kab. lembata poo kab. ngada 69atas78 oo. kab. sikka kab. sumba baris kab. sumba tim poo. kab. timor tengah selatan p0. anidn06 kab. sumbawa bart kab. lombok utara ooeserass provinsi nusa tenggara timur sang. kab. alr poo kab. belu |.4ll kab. ende pn. ga2 kab. flores tim kab. kupang pala kab. lembata pooooooooassag| kab. manggarai pas kab. ngada plat t.p kab. sikka pooooooooomegass kab. sumba bari kab. sumba timur poo sesi377a kab. timor tengahva t16 kab. lombok utara kab. alor kab. ende 2ma11950| kab. flores timur kab. lembata kab. ngada 2a10s0o| 51a221| kab. sikka kab. sumba bara | . kab. sumba timur kab. timor tengah selatan anke. dan gas bumi soo2 bos bos kab. timer tengah utama o8086e7rise| oo : io. . kota kupang s08ee7tee| kab. rote ndao 8086e716e| kab. manggarai barat' ) ) ) | o808667166| kab. nagekeo sos6e7tse| oo. . kab. sumba barat daya ) '| o808667166| oo. oo. kab. sumba tengah o808667166| oo: ii. kab. manggarai timur o808667166| . kab. sabu raijua o808667166| po. kab. malaka provinsi maluku kab. kepulauan tanimbar ' ) | j a90s28a81| kab. maluku tengah j o2811. o kab. maluku tenggara )o oo. kab. buru o8036e7i66elikewa ensata kab. timor tengah utara kota kupang kab. rote ndao kab. manggarai barat kab. nagekeo too kab. sumba barat daya kab. sumba tengah kab. manggarai timur kab. sabu raijua 60s0o71is7| kab. malaka a01gsa9g| kab. kepulauan tanimbar kab. maluku tenggara kab. buru koo ooo 'intlimor tengah utara kota kupang paper io) kab. rote ndao uu, kab manggarai bra kab. nagekeo kab. sumba barat day prp kab. sumba tengah kab. manggarai timur po. kab. sabu raijua yo. kab. malaka po0000000001644033| po. provinsi maluku aga7sang8 s0.sa2n33o kab. kepulauan tanimbar pooooooeeosoma kab. maluku tengah kab. maluku tenggara kab. buru maos493 sasis| 'intehkupang kab. rote ndao kab. manggarai barat kab. nagekeo kab. sumba barat days kab. sumba tengah kab. sabu raijua kab. kepulauan tanimbar kab. maluku tenggara a17s92058| kab. buru bm dan gas bumi soo loro bos kota ambon io0. kab. seram bagian barat '' ) | io. kab. seram bagian timur 808667a6e| kab. kepulauan aru o808667166| 15225a1124| kota tual 8o8ee7iee| o kab. maluku barat daya oo : kab. buru selatan o803667166| o o o ss9as9cas| provinsi papua kab. biak numfor s0see7ae6e| to. kab. jayapura j803667166| |. kab. jayawijaya s0os6e7ase| ooo o i oo. ho. kab. merauke see7rie6 oo o7. s28. . |aas (kab. mimika see7rise| o o 5th. kab. nabire j o803667.166e .37e0og6 o men nan aan www sih ankombntovmerasa lainnya panas bumi batubara kota ambon poo kab. seram bagian barat kab. seram bagian timur po0000032 kab. kepulauan aru kota tual io. kab. maluku barat daya kab. buru selatan |o5 ho. provinsi papua kab. biak numfor kab. jayapura kab. jayawijaya kab. merauke |o0000005 kab. mimika kab. nabire kab. paniai lambon pon poo kab. seram bagian barat kab. seram bagian timur poo kab. kepulauan aru sasesol1 kota tual pon kab. maluku barat daya kab. buru selatan poo ags6er3 provinsi papua kab. biak numfor poo poo doo kab. jayapura kab. jayawijaya kab. merauke kab. mimika kab. nabire d9g0gao| kab. panti pon pon oo. poo.) ainkontenkewoota ambon kab. seram bagian barat kab. seram bagian timur | . kab. kepulauan aru |. kota tul kab. buru selatan ) o | kab. biak numfor kab. jayapura kab. jayawijaya kab. merauke kab. nabire kab. paniai ain kemnkewoinn kab. puncak jaya poo kab. kepulauan yapen kota jayapura 8086e7t6e6| kab. sarmi j kab. keerom kab. yahukimo jo. poo kab. pegunungan bintang kab. tolikara kab. boven digoel kab. mappi kab. asmat io. kab. waropen pe. kab. supiori s6e7ase| kab. mamberamo rays po. kab. mamberamo tengah p5.) anton onkowpuncak jaya 60s807. kab. kepulauan yapen 6oso7is7 kota jayapura lo. kab. sarmi s988308122| kab. keerom kab. yahukimo aoo kab. pegunungan bintang i|kab. tolikara oo ) kab. boven digoel o . kab. mappi ' io00000o5 yoo kab. asmat kab. waropen |. 210o kab. supiori kab. mamberamo raya | : kab. mamberamo tengah | :ncak jaya po. yoo .| kab. kepulauan yapen ass kota jayapura kab. sarmi sg3sg99 s20731 kab. keerom ge.0sa589| kab. yahukimo kab. pegunungan bintang kab. tolikara kab. boven digoel so7ito38 kab. mappi pon s5ema3i9g pol kab. asmat kab. waropen kab. supiori asa kab. mamberamoras kab. mamberamo tengah anta bontewooikasi 28mater930a| sinkomontopuncak jaya kab. kepulauan yapen lo. kota jayapura |. io. kab. yahukimo| . kab. mamberamo tengah | . ankohentewn dan gas bumi aan kab. yalimo see7tse| kab. lanny jaya 8086e7l66e| oi.) kab. nduga kab. dogiyai 8086e7te6e| ho. kab. puncak ho. kab. intan jaya 8036e7te6| kab. deiyai do. 80o36e7rte6e| provinsi maluku putra kab. halmahera tengah | ) o kota ternate 8086e7tee| kab. halmahera barat 8086rte6e| oo : kab. halmahera timur 803667l66| kab. halmahera selatan | ) kab. halmahera utara o351219| kab. kepulauan sula j o803667166| oo o ankenbyalimo yoo. kab. lanny jaya poo kab. nduga poo io. kab. dogiyai kab. puncak lo. kab. intan jaya poo kab. deiyai po. iko provinsi maluku utara d6. kab. halmahera tengah kota ternate kab. halmahera barat kab. halmahera timur jo. kab. halmahera selatan kab. halmahera utara kab. kepulauan sula ainkentenkewgyalimo kab. lanny jaya he kab. nduga ata kab. dogiyai ppa u duv uvu u kab. puncak kab. intan jaya dean (aan kab. deiyai provinsi maluku utara kab. halmahera tengah io. kota ternate kab. halmahera barat ian kab. halmahera timur kab. halmahera selatan kab. halmahera utara ' kab. kepulauan sula p0yalimo kab. lanny jaya kab. nduga kab. dogiyai kab. lunak kab. intan jaya kab. deiyai io kota ternate antobota tidore kepulauan 808667166e| kab. pulau morotai so86e7166e kab. pulau taliabu o)o provinsi banten me7o8464 kab. lebak so36e7is6e kab. pandeglang o803.667166e kab. sedang kab. tangerang s08ee7tee| oo . kota cilegon see7tee| .) kota tangerang s0oseertee| oo.) kota serang soseerte6e| oo iu kota tangerang selatan o803667166| oo io: provinsi kepulauan bangka belitung kab. bangka | ) 17a16e91a8g o kab. belitung 'inkobonkowota tidore kepulauan kab. pulau morotai kab. pulau taliabu provinsi bantan kab. pandeglang kab. serang kab. tangerang | kota cilegon kota tangerang kota serang kota tangerang selatan | . poo provinsi kepulauan bangka belitung kab. bangka kab. belitung io. antdbontontol kab. lebak sserasaas sa32iss80o| kab. pandeglang sisi pol kab. serang io.) kab. tangerang yo. kota cilegon p0. po. po. yo. kota tangerang po. po. yo. kota sedang poo poo kota tangerang selatan provinsi kepulauan bangka belitung pol kab. bangka as7. ges2631| pol kab. belitung poo s0esi838| pel bentetangerang |. kota tangerang |. io. kota serang lo. kota tangerangwaw kota pangkal pinang s08ee7rl66g| i kab. bangka selatan ) '| j ooster.tee oo ) io. kab. bangka tengah o803.6o7.l6e6e 6a2s8e.8a3 kab. bangka barat ' ) '| j o803.6e7.i6e6e kab. belitung timur 67li7162| provinsi gorontalo kab. boalemo 8086e716e6e| kab. gorontalo o8o36e7.l6e6e os90o.s75s128| o kota gorontalo kab. pohuwato j kab. bone bolango io. ho. kab. gorontalo utama ' ) | j so3667.l66e provinsi kepulauan riau '' ) | kab. natuna soseerle6e oo kab. kepulauan anambas oo ) aintelmenteugotlert saman pengusahaan mineral dan jumlah lamanya kota pangkal pinang |. kab. bangka selatan | . kab. bangka tengah kab. bangka barat sis2298174| kab. belitung timur io. provinsi gorontalo io. kab. boalemo kab. gorontalo lo. kota gorontalo kab. pohuwato kab. bone bolango kab. gorontalo utara provinsi kepulauan riau | . kab. natuna lo. lo. kab. kepulauan anambas il. entenbetanrora pangkal pinang kab. bangka selatan ge3s7o7 kab. bangka tengah yo. kab. bangka barat yo. kab. belitung timur provinsi gorontalo 1a761. kab. boalemo poo as0o90e9| kab. gorontalo aso7em kota gorontalo pol kab. pohuwato i007amat| kab bone bolango u kab. gorontalo utara provinsi kepulauan riau 1ese24i8| s51905356| kab. natuna 7ea.5s27 kab. kepulauan anambas lo. sas. ankonya kab. boalemo kab. gorontalo kota gorontalo kab. natuna lo. kab. kepulauan anambas |. into hontougottoo kab. karimun soseertee| o kota batam oo kota tanjung pinang j o8086e7te6e| o kab. lingga o80see7te6e| io. .i kab. bintan oo. provinsi papua barat kab. manokwari kab. sorong kota sorong ooh! kab. raja ampat ioo kab. sorong selatan | ) kab. teluk wondama 806e7l66 o boost13 oo kab. kaimana antlmoen pengusahaan mineral dan jumlah sasaran kab. karimun kota batam kota tanjung pinang kab. lingga lo. kab. bintan loo provinsi papua barat kab. fak fak kab. manokwari kab. sorong kota sorong kab. raja ampat | : sa1495. kab. sorong selatan | : kab. teluk bintuni kab. teluk wondama kab. kaimana antolontes|.5s11 kab. karimun dn. kota batam yoo. kota tanjung pinang kab. lingga poo00o0000masa9oa pool kab. bintan esassoo3| provinsi papua barat kab. fak fak s3as91266e so85s.9ga8g kab. manokwari ass33ema 6es1s1al pol kab. sorong sas9ago9g pol kota sorong koo kab. raja ampat pon io. oo. kab. sorong selatan kab. teluk bintuni 93e0s. kab. teluk wondama kab. kaimana 6444s7a eiimontaota tanjung pinang io. kab. sorong selatan kab. teluk wondama lo. ainkohokab. maybrat so36e7ie6e kab. tambrauw sos6e7.i6e6e| s28 kab. manokwari selatan sang80o2a5| s29 kab. pegunungan arfak see7iee| p5. provinsi sulawesi barat gma0e8s8 io.) kab. majene bose7ase| yo. kab. mamuju see7aise| p5.) kab. polewali mandar 8036e7ie6e| po.) kab. mamasa bose7tee| kab. pasangkayu sos6e7aee| p5. kab. mamuju tengah 80s6e7ie6e|) p5. provinsi kalimantan utara sa91804265 kab. malinau soseerisee| so2927686| dinkenkenkeugo:besaran kab. maybrat oo o288. kab. tambrauw lo. kab. manokwari selatan kab. pegunungan arfak provinsi sulawesi barat ' ')' ) '| kab. majene kab. mamuju kab. polewali mandar ' ) ) '| kab. mamasa kab. pasangkayu kab. mamuju tengah provinsi kalimantan utara ' ) | ) kab. buangan kab. mainan d2226228118 .s807.is7 kab. nunukan | . sa20. 'intoronkoaybrat cases7e| kab. tambrauw kab. manokwari selatan o pooooooasogg33| kab. pegunungan arfak provinsi sulawesi barat poo kab. mane poo. kab. mamuju nol kab. polewali mandar yoo kab. mamasa po. lo. yoo. kab. pasangkayu 0ago0o07| kab. mamuju tengah provinsi kalimantan utara kab. bulungan kab. malinau pos poooooooo33ass.so7 kab. nunukan ainkemahkowomaybrat kab. tambrauw kab. manokwari selatan |. kab. pegunungan arfak | . kab. majene kab. mamasa kab. pasangkayu kab. mamuju tengah ainkomokkewobagi rata pertambangan perkebunan perhutanan minyak bumi dan gas bumi tes kab. tana tidung jumlah nasional jasektor pengusahaan mineral dan lainnya jumlah panas bumisal kota tarakan lo. kab. tana tidung yo.sektor jumlah mineral dan lainnya jumlahaceh tengah kab. aceh putralima puluh kota kab. sijunjung kab. tanah datar kota bukit tinggi kab. bengkalis kab. rokan hilir jauota dumai kota pekanbaru kab. merangin m9t.ass kab. tanjung jabung barat dihkemdnkeu.go:surakarta s2884226a6 ankomentougoie rincian alokasi kurang bayar dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun anggaran (dalam rupiah) dih.kerhenkeuizinas1 kab: nunukan jumlah nasional cma pan sama sub jumlah rangka otsus provinsi aceh ti5. .i26 kab. aceh barat ' |o0000005 kab. aceh besar kab. aceh selatan kab. aceh singkil kab. aceh tengah io. kab. aceh tenggara kab. aceh timur po. kab. aceh utara sas229418 kab. bireuen |. kab. pide s63e72s2| |. kab. simeulue |. kota banda aceh o00000. kota sabang seseresaa| kota langsa sesegera| kota lhokseumawe kab. gayo lues idihkemerkeuno 7rsr9 11z6t10 provinsi aceh ) '| os0g7.s20. ) .4a71. kab. aceh barat o862s01877| kab. aceh besar kab. aceh selatan se2so1e77 kab. aceh singkil se2s01877 o o se2so1s77 o926.17a.a10 kab. aceh tengah se2s01877 ) se2s0o1877 oo o926.17a.a19 kab. aceh tenggara kab. aceh timur |. kab. aceh utara task263. kab. bireuen se2so1877 'oo se2s01877 kab. pidie oo se2s01877 o se2s01877 kab. simeulue se2s01877 se2s01877 o o926.17a. kota banda aceh se2s01877 kota sabang se2s01877 oo. kota langsa o se2s01877 kota lhokseumawe oo) kab. gayo lus o862501877| din.kemenkeulaaceh barat daya |o000000005 kab. aceh jaya kab. nagan raya kab. aceh tamiang kab. bener meriah kab. pidie jaya ' )o| o56367252| kota subulussalam provinsi sumatera utara ' ' kab. asahan )o| 22078g7 kab. dari kab. deli serdang ' ) | j27466. kab. karo test83| kab. labuhanbatu ') '| o j te6113| kab. langkat kab. mandailing natal j o22972387 te6113| kab. nias te6l13| kab. simalungun j o22. o o te6sli3| dinkemenkdu.21 rrt8s9g 11z6t10 kab. aceh barat daya | )? ' se2so1e77 kab. aceh jaya se2so1877 oo se2s01877 kab. nagan raya j se2s01877 oo kab. aceh tamiang se2s01877 ' 8e2s01877 kab. bener meriah se2so1877 'o se2s01877 kab. pidie jaya o362501877| kota subulussalam se2so1877 o926.17a. provinsi sumatera utara ' ' ) kab. asahan o35928a| kab. dairi o359288| kab. deli serdang '' ) | kab. karo o3s928a| kab. labuhanbatu o359284| kab. langkat bae kab. nias kab. simalungun dinkemencbugoidtahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah sebesar rp41. (empat puluh satu triliun delapan ratus enam puluh delapan miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus sebelas rupiah), terdiri atas: kurang bayar dbh pajak penghasilan sebesar rp5. (lima triliun empat ratus tiga puluh empat miliar lima ratus lima puluh delapan juta seratus delapan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah), terdiri atas: dbh pajak penghasilan sebesar rp4. (empat triliun tiga ratus enam puluh tujuh miliar delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh rupiah), dan dbh pajak penghasilan dan sebesar rp1. (satu triliun enam puluh tujuh miliar empat ratus enam puluh delapan juta seratus delapan puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah), kurang bayar dbh pajak bumi dan bangunan sebesar rp4. (empat triliun delapan ratus tiga puluh satu miliar enam ratus lima puluh dua juta enam ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus empat puluh enam rupiah), terdiri atas: bagi rata sebesar rp409. (empat ratus sembilan miliar enam puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah): bagian daerah sebesar rp4. (empat triliun dua ratus enam puluh enam miliar lima puluh enam juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tujuh puluh sembilan rupiah), dan biaya pemungutan sebesar rp156. (seratus lima puluh enam miliar lima ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu tujuh puluh tiga rupiah), kurang bayar dbh cukai hasil tembakau sebesar rp295. (dua ratus sembilan puluh lima miliar sembilan ratus tiga puluh juta seratus dua puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah), kurang bayar dbh sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi sebesar rp11. (sebelas triliun dua miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah), terdiri atas: ainkemenkeu rincian alokasi kurang bayar dana bagi hasil pajak penghasilan tahun anggaran (dalam rupiah) kab. jember ootapanuli selatan ) kab. tapanuli tengah )j) te6sll3| o kab. tapanuli putra tesla3| kab. toba j o22072887 oo o te6sl13| oo ) kota binjai o22072se7 oo o tesla3| oo kota medan oo test13| o kota pematang siantar | ) oo ) te6l13| kota sibolga o2207age7 oo) te6l13| oo kota tanjung balap ) o22972387 oo ) te6l13| kota tebing tinggi oo ) j o o ) te6113| oo kota padangsidimpuan oo) te6113| kab. pakpak bharat | ) te6l13| kab. nias selatan '' ) '| ) te6l13| ) kab. humbang hasundutan te6l13| kab. serdang bedagai ' )j o22972387| te6l13| kab. samosir ) | j o22972387 o test13| kab. batu bare ' | j22972387 oo oo ankomehkouoojma sub jumlah rangka otsus a22 a0z7t849 11z6t10 kab. tapanuli selatan ' '' ) '| )? ) o3s928| kab. tapanuli tengah o3s9289| kab. tapanuli utara ' ' ) | kab. toba 2i5370200| o3s59289| kota binjai o359288| kota medan kota pematang siantar ' ) kota sibolga o359284) ) ' kota tanjung balai o359288) kota tebing tinggi o21. o359289| kota padangsidimpuan kab. pakpak bharat ' '' ) | o21. o359288|) kab. nias selatan o21. ) ) kab. humbang hasundutan kab. serdang bedagai opo ' ) ) | ) ) kab. samosir kab. batu bara ainkementbsam tama aan sub jumlah rangka otsus kab. padang lawas sesi3| kab. padang lawas utama ' kab. labuhanbatu selatan ' ) kab. labuhanbatu utara kab. nias putra kab. nias barat kota gunungsitoli provinsi riau kab. bengkalis ' |o00000005 koo koo) kab. indragiri hilir kab. indragiri hulu kab. kampar kab. kuantan singingi .0a92100| kab. pelalawan kab. rokan hilir kab. rokan hulu kab. siak diikomentbugoso. oo. 1027x1819. kab. kampar kab. kuantan singingi .g42.80o5 kab. pelalawan kab. rokan hilir kab. rokan hulu . kab. sisik ankementeu.goota dumai o3a7.0a9210| ) kota pekanbaru ' ) | 1o4r l470311 ) kab. kepulauan meranti ' ') ' ) '| provinsi jambi kab. batanghari kab. bungo siswa2824 .7e1 o o kab. kerinci ros.s42822 .7e1 oo : kab. merangin b.tos. 2702777e1 oo kab. muaro jambi kab. sarolangun kab. tanjung jabung barat ' ' ' kab. tanjung jabung timur ' kab. tebo b433. kota jambi so9. kota sungai pernah provinsi sumatera selatan kab. lahat ' ' ) | inkememibum tama mma sub jumlah rangka otsus lil o. io. kota dumai kota pekanbaru kab. kepulauan meranti provinsi jambi 9e. ' ) kab. batanghari kab. bungo kab. kerinci ) kab. merangin .908g4 kab. muaro jambi .98g4 )) provinsi sumatera selatan kab. lahat 3e0. ankemenkdilir kab. musi rawas utara provinsi lampung jah.kemerah.pol.9a5 kab. ogan komering ulu s12. . kota palembang .9a5 kota prabumulih kota pagar alam .9a5 kota lubuk linggau .9a5 kab. banyuasin .9a8 kab. oganlir kab. ogan komering ulu timur kab. ogan komering ulu selatan kab. empat lawang .904a5 kab. penukal abab lematangilir kab. musi rawas utara provinsi lampung |. hoon ainkemenlewolampung tengah kab. lampung utara kab. lampung timur kab. tanggamus |lio9 kab. tulang bawang .1ito.s40o| ) kab. way kaman sa99.ito.sao| lis8888e5 o ) kota bandar lampung kota metro tis8ss88s oo kab. pesawaran kab. pringsewu sa99170. 1isg8g885 o kab. mesuji sag9917o.s4a0o| kab. tulang bawang barat ' | kab. pesisir barat provinsi dki jakarta provinsi jawa barat ' ankomenleuo. d0z1e849 kab. lampung barat ' | koo ooo kab. lampung selatan | : kab. lampung tengah kab. lampung utara | : |. kab. lampung timur . kab. tanggamus kab. tulang bawang kab. way kanan io. kota bandar lampung ioo kota metro io0 kab. pesawaran horor kab. pringsewu kab. mesuji ' kab. tulang bawang barat ' ) | kab. pesisir barat o ) | io00 . provinsi jakarta ho. koo provinsi jawa barat '' '| ainkomelkowsoia rincian alokasi kurang bayar dana bagi hasil pajak penghasilan tahun anggaran (dalam rupiah) ankomentesdung ' ) '| j ol988716.ee1 kab. bekasi ' ) ) ) | o3. kab. bogor ' ) ) | j1. .66e1 kab. ciamis '' ) | ol988716.ce1 kab. cianjur ' ) | kab. cirebon '' | lo88716ee1 oo kab. garut ' l9887io.oo1 6s.9os278| kab. indramayu kab. karawang o6411. 'o kab. kuningan lo887i6.6e1 kab. majalengka o2. 6s.9es6e72| ) kab. purwakarta ' '' ) | ' .66o1 kab. subang ) kab. sukabumi: los87ie.ce1 kab. sumedang ' ) | o j os87ic.ce1 kab. tasikmalaya '' ) o | 'jo1. .6o1 ' ) kota bandung ol988716661 o in.kemenkeu.golbandung sa913256e75 kab. bekasi ti2a582771i3 kab. bogor sasis25e75 os7.975es7 kab. ciamis sasis25e75 kab. cianjur sasis5e75 oo) s7. kab. cirebon sa9iso5e75 os7975es7 . kab. garut sasis5e75 s7.975es7 |. kab. indramayu a7i7as8a7 oo. kab. karawang kab. kuningan sasis25ers os7.975es7 kab. majalengka kab. purwakarta sa9i3g25e75 oo o57. . kab. subang kab. sukabumi kab. sumedang kab. tasikmalaya ' kota bandung ainkemerilugotom tama sea sub jumlah rangka otsus kota bekasi kota bogor kota cirebon kota depok .9887e.oe1 kota sukabumi: kota tasikmalaya kota cimahi .9887ie.eei kota banjar .9887i6s.eei kab. bandung barat kab. pangandaran ' ) | provinsi jawa tengah sito7gsi kab. banjarnegara a8a14ag1 kab. banyumas agatha1 kab. batang saat4ag1 kab. blora kab. boyolali kab. brebes asin ankoment7s819 kota bekasi kota bogor ' ') s7.975es7 kota cirebon s7.97565s7 kota depok st.97s6s7 oo kota sukabumi ' ') ) | o8491325675 st.975es7 kota tasikmalaya ' ) | st.97ses7 kota cimahi ') ) ) | st.97s6s7 kota banjar s7.9756s7 kab. bandung barat ' ' ) e| kab. pangandaran '' ' ) | provinsi jawa tengah kab. banjarnegara ' ' ) | ) kab. banyumas alsos7.91i7 oo) a91192382| kab. batang kab. blora kab. boyolali ) kab. brebes aintementeugoscilacap as114431 ol603.9a8g oo ) kab. demak oo kab. grobogan a8114431| a9.7e. kab. jepara kab. karanganyar kab. kebumen kab. kendal a8iran31 .9a8g| kab. klaten aliran31 kab. kudus asinan kab. magelang kab. pati sanga kab. pekalongan kab. pemalang kab. purbalingga kab. purworejo a8114431| kab. rembang ' ) '| s0. kab. semarang aido ns8r9g oo tiz6r1o kab. cilacap alsos79i7| kab. demak is8os7917| o o ) kab. grobogan ) kab. jepara as80os79017| si3a465s o o ) kab. karanganyar ' ) kab. kebumen 1880s79017| sasa4e5| kab. kendal alsos79i7| sausages| ooo ) kab. klaten kasus79i7| sasa4es oo o ) kab. kudus ' as8os7917| sisa4e5s| oo kab. magelang 1880s7917| sa3a4e5s| o ) kab. pati a88os701i7| sa3a4e5| oo o ) kab. pekalongan 1880s7917| 313a465| o kab. pemalang 188os79i7| shades| ooo o ) kab. purbalingga i88os7.9i7| 313a405| kab. purworejo a88os79i7| .13a465| ) ieo kab. rembang 1a22601.9e5| kab. semarang 1880s79i7| o o sragen acara31 .99g8| kab. sukoharjo asana431 160o39ga8g| ' kab. tegal asa14431| .9a8| kab. temanggung a8114431| kab. wonogiri as1aas1| kab. wonosobo asa14a81 l6030a8| kota magelang asa14as1 ol608.0a8g| kota pekalongan ast14as1 o log0oa8g| kota salatiga asin4a21 kota semarang asti4as1 le0o39ag| ' kota surakarta asana4s1 kota tegas asana2i provinsi jawa timur ) kab. bangkalan o ) kab. banyuwangi kab. blitar .58a. kab. bojonegoro lo. kab. sragen kab. sukoharjo kab. tegal ' ') kab. temanggung ' o ) kab. wonogiri '')o| ) kab. wonosobo | ) kota malang )o kota pekalongan | ) si34465| oo) d911o2382| kota salatiga kota semarang ) kota surakarta kota tegal o provinsi jawa timur ) kab. bangkalan kab. banyuwangi kab. blitar la8i.is7. kab. bojonegoro loo koo sinkemenkolondowoso ' ) | o26. kab. gresik '' ) | l.o89.88e.85s2 oo ) kab. jember kab. jombang ) | o26. kab. kedai ')') ) | o26. .58a. kab. lamongan ' ) | o26. ) kab. lumajang ' ) | o26. kab. madiun ' ) | o26. kab. magetan '' ) | o26. kab. malang ' ) '| o26. kab. mojokerto ' ) | o26. kab. nganjuk ' ) | o26. .58a. kab. ngawi ' ) ) | o26. kab. pacitan o26. kab. pamekasan kab. pasuruan kab. ponorogo ainkoma kewgama ,50y6 sub jumlah rangka otsus k8 dot8r9g kab. bondowoso kab. gresik 'o sesi78a oo) .6a7246 kab. jember kab. jombang 1esais7. kab. kedai o es1is7. ) kab. lamongan kab. lumajang kab. madiun es1a1s7. kab. magetan kab. malang 1esi.is7. kab. mojokerto 1es1.i57. kab. nganjuk kab. ngawi o o ies1is7. kab. pacitan isi.is7. ' kab. pamekasan kab. pasuruan lesi.iso24 kab. ponorogo inkomendbigprobolinggo ) | o26. kab. sampang kab. sidoarjo '' ) | o26. kab. situbondo ' ' ) | )j o26. kab. sumenep kab. trenggalek ' ) ) | o26. kab. tuban kab. tulungagung ' ) | kota blitar kota kedai o26728. oo kota madiun kota malang o800. kota mojokerto kota pasuruan .58a.393g kota probolinggo .s8a.393g kota surabaya ) '| kota batu ainkemenkem pan sub jumlah rangka otsus oo2 ih. kab. probolinggo '' kab. sampang kab. sidoarjo hoon kab. situbondo kab. sumenep ss0nit6ewi3 kab. trenggalek kab. tuban .37a.s42899 kab. tulungagung kota blitar kota kediri kota madu kota malang kota mojokerto kota pasuruan kota probolinggo ' ' kota surabaya kota batu ' aprovinsi kalimantan selatan kab. banjar .5a4ame oo kab. barito kuala o2r8saaat oo kab. hulu sungai selatan o278.saat76e o9l18. oo kab. hulu sungai tengah | ) .5aaa76 o o o9. kab. hulu sungai utara ' ) ) e| ) .5aa476 o9. ' kab. kotabaru o2r3.5aaa76e o 9l18. kab. tabalong kab. tanah laut ' | 2r3.saat76e o9118516| oo kab. tapin .5a4am6 o o9118. o o kota banjarbaru o o9.l18. o o ) kota banjarmasin .saat76 o kab. balangan kab. tanah bumbu .sa4a76e provinsi kalimantan timur kab. berau ' ) | kab. kutai kartanegara ' ) ) | ankomenbe do:7s8e9g ii provinsi kalimantan selatan kab. banjar kab. barito kuala kab. hulu sungai selatan |o00000005 kab. hulu sungai tengah | : io05 kab. hulu sungai utara o o o| kab. kotabaru kab. tabalong yoo kab. tanahlaut yoo kab. tapin yoo kota banjarbaru poo kota banjarmasin poo kab. balangan yoo yoo kab. tamah bumbu .51oo provinsi kalimantan timur ' kab. berau ' ) kab. kutai kartanegara ' ' ) .47a. ntomokutai barat ' ) kab. kutai timur kab. paser ) kota balikpapan ) | o25. ) kota bontang ) kota samarinda '') ) | o26. 8sa.loa.0c0o| ) kab. penajam paser utara 'o) ) ) | ) ) ' kab. mahakam ulu ) provinsi sulawesi tengah kab. banggai ' ' ) | o28. kab. banggai kepulauan ' kab. buol kab. toli toi kab. donggala o2. ) kab. morowali kab. poso kota satu ' ainkomentoutam tam sub jumlah rangka otsus kab. kutai barat | ) s8. kab. kutai timur ) sloss.s31. kab. paser .97a. kota balikpapan kota bontang 9esesisss o s9. .8a3. kota samarinda ' ) | ) kab. penajam paser utara ' ' kab. mahakam ulu provinsi sulawesi tengah kab. banggai kab. banggai kepulauan ) kab. buol kab. toli toi kab. donggala kab. morowali .le0o. ) kab. poso kota palu ) inkemeparigi moutong kab. tojo una una kab. sigi kab. banggailaut ' ) | kab. morowali utara ' ' ) | o2. provinsi sulawesi selatan kab. bantaeng gata9g| 3a88| kab. barru gaya9| kab. bone gara9g| sa88| kab. bulukumba gara9g| sa88| kab. enrekang ga1a9g| sa88s| kab. gowa gara9g| a88 kab. jeneponto gaya9g| sa88| kab. luwu gaya9g| 3a88| o o kab. luwu utara 9a1a9g| sa) o o kab. maros 9aag9g| sa88| oo. o o91287 kab. pangkajene dan kepulauan 9r.2s7 dinkemenleucrang ama sub jumlah rangka otsus oo3 ioo3 too doztise9g 1i 6r10 kab. parigi moutong ) kab. tojo una una to6.leo171 ) kab. sigi 3ie9.co3. to6.leo171 o kab. banggailaut 'o ) ) ) ) | ) kab. morowali uta oo) provinsi sulawesi selatan o e| aia & m18. kab. bantaeng kab. barru io. kab. bone yoo i a kab. bulukumba kab. enrekang kab. gowa a kab. jeneponto i an kab. luwu kab. luwu utama i3 kab. maros lo. j kab. pangkajene dan kepulauan sinkemenebota palopo 9ang9| kab. luwu timur gara9g| sn88| oo kab. pinrang 9ara9g| sa88|) oo o kab. sinjai gara9| sa88| oo kab. kepulauan selayar | ) 9a149g| do. kab. sidenreng rappang 9ata9g| kab. soppeng gara9g| sag8| oo kab. takalar 9ara9g| ba88| kab. tana toraja o9ata9g| kab. wajo 2r65417| tai oo kota pare pare o9a1ga9g| kota makassar 9area9| kab. toraja putra 9ara9g| provinsi kepulauan bangka belitung ' ' .27a. kab. bangka ja62gi1229| is275760o| ' kab. belitung a629112a9| isa75 teo| . kota pangkal pinang | ) antara7lao soho 7t849 6t10 kota palopo koo kab. luka timur . kab. pinrang kab. sinjai kab. kepulauan selayar ') ) ) e| kab. sidenreng rappang kab. soppeng kab. takalar kab. tana toraja kab. wajo poo aia fi kota pare pare o . kota makassar kab. toraja utara provinsi kepulauan bangka belitung kab. bangka aaa j5. memar ini kota pangkal pinang inkomonka songka selatan ' o462. kab. bangka tengah j? ' ) kab. bangka barat ' ' ) '| j462. kab. belitung timur o462011229| an8ag7. provinsi kepulauan riau aras209g1a51 kab. natuna ' ) ) | s1. ' kab. kepulauan anambas 3a8a9. kab. karimun .57e.e78.8e7 kota batam .e67 kota tanjung pinang kab. lingga kab. bintan provinsi papua barat ' kab. fak fak kab. manokwari ' ')) o o o | )j1. kab. sorong lo.09usage31 d0. .5ag631 kota sorong ao9925089| sinkomerk83o koo kab. bangka selatan |. io. kab. bangka tengah o e| kab. bangka barat 'o ) e| kab. belitung timur ilo :1o0 provinsi kepulauan riau ' ) | ' ) kab. natuna ' ) kab. kepulauan anambas kab. karimun ' ' ) kota batam ' ') ) kota tanjung pinang ' ) ) kab. lingga ' ' ) kab. bintan ' ' ) provinsi papua barat ' kab. fak fak kab. manokwari .7e9.9a7. kab. sorong ) kota sorong dinkementbu.inyak bumi nama daerah tambahan dalam sub jumlah rangka otsus kab. raja ampat kab. sorong selatan to. kab. teluk bintuni |. kab. teluk wondama kab. kaimana a09025089| oo: kab. maybrat kab. tambrauw |. to00000000000 kab. manokwari selatan kab. pegunungan arfak provinsi kalimantan utara . kab. bulungan kab. malinau kab. nunukan kab. tana tidung |. jumlah nasional kementowtambahan dal jumlah nama daerah tambahan dalam sub jumlah rangka otsus lao . ho, kab. sorong selatan |. kab. teluk bintuni po. kab. teluk wondama kab. maybrat kab. tambrauw po. kab. manokwari selatan kab. pegunungan arfak provinsi kalimantan utara kab. bulungan . kab. malinau kab. nunukan kab. tana tidung jumlah nasional 'inkemenrelioo ) | kab. aceh selatan kab. aceh singkil oo kab. aceh tengah ' ) | )j kab. aceh tenggara kab. aceh timur kab. aceh utara kab. bireuen kab. pide kab. simeulue kota banda aceh kota sabang kotalangsa kota lhokseumawe kab. aceh barat daya lasso87. ainkemenkeh gojaya kab. nagan raya |. sa98gopi41 kab. aceh tamiang kab. bener meriah kab. pidiejaya oi kab. asahan kab. karo kab. labuhanbatu kab. mandailing natal kab. nias kab. tapanuli tengah ) vinkementdi kota padangsidimpuan kab. nias selatan ' ) e| kab. humbang hasundutan kab. serdang bedagai |. kab. samosir kab. padang lawas utara ' ) kab. labuhanbatu selatan ) 'dinkemenkhugonias putra kab. nias barat kota gunungsitoli ')o provinsi sumatera barat kab. lima puluh kota o. kab. agam io. kab. kepulauan mentawai kab. pasaman io. kab. sijunjung |. kab. solok io. kota bukit tinggi kota padang panjang kota payakumbuh |. oi. ih.solok kota pariaman po. kab. pasaman barat provinsi riauulu kab. siak kota dumai kota pekanbaru poo. provinsi jambi . jtanghari kab. bunga kab. merangin kab. sarolangun kab. tanjung jabung timur kab. tebo kota jambi kota sungai penuh provinsi sumatera selatan kab. musi rawas kab. ogan komeringllir kab. ogan komering ulukutai kartanegara kab. paser lomentosgotpalembang kota prabumulih kota pagar alam op kota lubuk linggau kab. ogan iir oo ). kab. ogan komering ulu timur ' o ) | kab. ogan komering ulu selatan kab. musi rawas utara provinsi bengkulu kab. bengkulu utara kota bengkulu kab. kar 'lampung 9e1a880o| kab. lampung barat '' ) | ) kab. lampung selatan ' ) | ) kab. lampung uta kab. lampung timur kab. way kanan kab. pringsewu kab. mesuji dr3rs2ra6 kab. pesisir barat provinsi jawa barat kab. bogor kab. ciamis uintementocianjur kab. cirebon kab. garut . mo3o5s779 kab. indramayu ros25779| kab. kuningan kab. purwakarta kab. subang kab. sukabumi oo ) kab. tasikmalaya los kota bandung lo. kota bekasi kota bogor kota cirebon m0359 kota depok ho. kota sukabumi sinkemenkductasikmalaya | : rio325. kota cimahi kota banjar kab. pangandaran most5s779 provinsi jawa tengah s96e1a87| oo kab. banjarnegara ato9gge| kab. banyumas kab. boyolali gi9516| kab. cilacap kab. grobogan kab. kebumen as31sn| kab. kendal ' ) | los81260| kab. magelang kab. pati sas92| kab. purworejo kab. rembang kab. sukoharjo 6o9277wonogiri soprano| kab. gunungkidul a7a5a0o8| kab. sleman kab. bangkalan a251.a9g kab. blitar kab. bojonegoro ' kab. gresik kab. jember kab. jombang kab. kediri aragon a9as. kab. lamongan poo kab. madiun kab. mantan kab. mojokerto d0s598117| kab. nganjuk kab. ngawi s2r877a| kab. pacitan kab. pasuruan din.kemenkeu.go.onorogo kab. probolinggo t0268252| kab. situbondo kab. tuban ' kota probolinggo ass9s7| kab. bengkayang kab. kapuas hulu kab. sangat kab. senang kota pontianak kota singkawang kab. sekadau dihkemenilewgoskayong utara kab. kotawaringin barat ' ) | a5297i25. kab. kotawaringin timur as. kab. katingan kab. seruyan jarito kuala kab. hulu sungai utara kota banjarmasin kab. balangan s15. kab. kutai barat 6io.ras.7or7e30o| .7a5. ankomenbbentang soo8a791. provinsi sulawesi utara ''' ) | kab. bolaang mongondow ) kab. minahasa sos7e9as82 kab. kepulauan sangihe sos7894s82 kota bitung kota manado sos7.89a. kab. kepulauan talaud '' ) '| sos7894s82 kab. minahasa selatan ) kab. minahasa utara kab. kep. siau tagulandang biaro kota kotamobagu ' ) '| posts9as82 'intomontebiootutara ' kab. bolaang mongondow timur ' sor.e9a.se2 kab. bolaang mongondow selatan kab. banggai kepulauan kab. buol kab. toli toi kab. donggala kota palu kab. parigi moutong kab. tojo una una |. kab. sigi pse2as33.c8a kab. banggai laat ' | emenbuotomohon kemenkentaeng | : kab. bone kab. luwu putra kab. pangkajene dan kepulauan kota palopo |. kab. pirang |. kab. kepulauan selayar | . 'ihkementdu.ooppeng ro92s0307o| kota pare pare 2o92203070| kota makassar | . kab. toraja serta kab. kolaka as5. kab. muna 9nos53.oma kota kendari aggnoss3.oma kota baru baru s9moss3.oma kab. konawe selatan | . le65e2200288 i20. kab. wakatobi ' tengah3.ora sin uton utara s9.7r9853.07a kab. konawe kepulauan s97a9o53.07a kab. kolaka timur kab. muna barat ' ) '| s9. kab. buton selatan provinsi nusa tenggara barat oo) ' kab. bima kab. dompu kab. lombok barat kab. lombok tengah kab. lombok timur kab. sumbawa kota mata kota bima kab. lombok utara dihikemenkdflores timur kab. lembata poo kab. ngada kab. sikka k52 kab. sumba bar: |. kab. sumba timur |. kab. timor tengah selatan kab. timor tengah utara kota kupang kab. rote ndao |o0000005 kab. sumba barat days 'inkemenidacmba tengah kab. manggarai timur kab. sabu raijua io kab. malaka io. kab. kepulauan tanimbar kab. maluku tengah si9609428| kab. maluku tenggara si960o9428| kab. buru kota amban kab. seram bagian barat kab. seram bagian timur kab. kepulauan aru si9c0o9428 kota tul kab. buru selatan provinsi papua a08. kab. biak numfor ankomenebjayapurakab. keerom kab. yahukimo kab. tolikara kab. boven digoel kab. mappi kab. asmat kab. waropen inkomenfougo.piori kab. mamberamo raya kab. mamberamo tengah kab. yalimo kab. lanny jaya ' kab. nduga kab. dogiyai kab. deiyai kab. halmahera tengah | : a10 kota ternate kab. halmahera utara bi341.04227a .27a ntonoibsooiulau taliabu ' ) '| kab. serang 67a782590| kota tangerang |oo00. . sta782590| kota sedang kota tangerang selatan 6ra. provinsi kepulauan bangka belitung kota pangkal pinang kab. bangka tengah | : sinkementeelitung timur kab. boalemo ioo kota gorontalo lo000000. kab. bone bolango kab. gorontalo utara kab. natuna kab. kepulauan anambas provinsi papua barat kab. fak fak . io.il 'intomonlewoomanokwari kab. sorong kab. raja ampat kab. sorong selatan sg97dosa838 kab. teluk bintuni s9nosales kab. teluk wondama soni2sa. kab. kaimana s9n.2sa838 kab. maybrat kab. tambrauw sonrosag38 kab. manokwari selatan so7ro5a8g8g kab. pegunungan arfak so7.o5a838g kab. majene |o00000000005 kab. polewali mandar ') ) | 29r79917o| kab. mamasa kab. mamuju tengah din.kemenkeu.ao.icros ho. il. jdihprovinsi kalimantan utara ' ' ) '| kab. bulungan kab. malinau kota tarakan kab. tana tidung jumlah nasional antomerleusaceh |. kab. aceh barat kab. aceh besar mos| kab. aceh selatan kab. aceh singkil | kab. aceh tengah s250119| kab. aceh tenggara oo) | s2s0o119| kab. aceh timur oo oo kab. aceh utara oo kab. bireuen kab. pidie oo kab. simeulue kota banda aceh kota sabang doo kotalangsa poo kota lhokseumawe s2s0119| kab. gallus poo kab. aceh barat daya oo 62s0119| ainkomentbusosaceh jaya |o000005 kab. nagan raya kab. aceh tayang o| lo. s250119| ' kab. bener meriah kab. pidie jaya 6aso119| kota subulussalam 62s0119| provinsi sumatera utara asasi7at8| kab. asahan oo kab. dari oo o ) kab. deli serdang loo. ) kab. karo oo. io. oo kab. labuhanbatu kab. langkat kab. mandailing natal ooo.id so913a9os7 oo kab. nias sesi3a2| kab. simalungun kab. tapanuli selatan kab. tapanuli tengah lo. ankemenklutapanuli utara sesi3a2| kab. toba |. se6e0o32| kota binjai kota medan sess2| kota pematang siantar see0oga2| kota sibolga os6e03a2| kota tanjung bali kota tebing tinggi semoga2| s660a2 kota padangsidimpuan see0og2| kab. pakpak bharat ges0og2| ' kab. nias selatan | . geo3a2| s660342 kab. humbang hasundutan kab. serdang bedagai o6602a2| kab. samosir |. kab. batu bare ses0o32| s6603a2 kab. padang lawas se660o32| kab. padang lawas utama kab. labuhanbatu selatan 9ee032| sinkemenkeublabuhanbatu utara kab. nias utama kab. nias barat kota gunungsitoli o00000005 |. provinsi sumatera barat kab. lima puluh kota . kab. agam kab. kepulauan mentawai j kab. padang pariaman kab. pasaman kab. pesisir selatan kab. sijunjung ii. kab. solok . kab. tanah datar kota bukit tinggi il. 22s22560| |. kota padang panjang kota padang kota payakumbuh sinkementeulsoieota sawahlunto ' ) '| j o2027539192| 22522s60o| kota solok ro27s9192| o225225600| kota pariaman ) '| o2020739192| 22s22560| kab. pasaman barat ' ) | ) ) kab. dharmasraya kab. solok selatan o3.6a9. o282373. provinsi lampung kab. lampung baat kab. lampung selatan kab. lampung tengah kab. lampung utara | . nto910o9a| kab. lampung timur kab. tanggamus kab. tulang bawang 1to001099| kab. way kanan .a92 kota bandar lampung kota metro kab. pesawaran 1n073s21 dihkemenkeulgpringsewu kab. mesuji n091094| kab. tulang bawang barat 'o ) | yo09109a| kab. pesisir barat ' ) ) | at09109a| provinsi jawa barat base9asia7o| kab. bandung n9na25517904| kab. bekasi kab. bogor ' lo kab. ciamis kab. cianjur kab. cirebon kab. garut kab. indramayu kab. karawang io kab. kuningan ag99re8es2 kab. majalengka ag991e8es2 kab. purwakarta kab. subang aag99i88. dih.kemenkes.go.sukabumi ' |o000005 kab. sumedang kab. tasikmalaya kota bandung poo000005 kota bekasi poo kota bogor poo kota cirebon kota depok ko. kota sukabumi: po. koo kota tasikmalaya |. kota cimahi poo kota banjar kab. bandung barat kab. pangandaran |. provinsi jawa tengah kab. banjarnegara po. kab. banyumas kab. batang pon jdih.kemenkeublora kab. boyolali kab. brebes kab. cleanlang kab. pati oo kab pekalongan kab. pemalang kab. purbalingga kab. purworejo ainkemenkelrembang kab. semarang kab. sragen kab. sukoharjo kab. tegal kab. temanggung s9arsson| kab. wonogiri . oo ) kab. wonosobo kota malang |. kota pekalongan kota salatiga kota semarang kota surakarta kota tgl oo provinsi jawa timur soo899ao8g| s00. kab. bangkalan dr26a62| kab. banyuwangi desanya oo. pasangan kab. blitar dih kemenkes.gold rincian alokasi kurang bayar dana bagi hasil pajak penghasilan tahun anggaran (dalam rupiah) entontosoonjonegoro re26a62| oo kab. bondowoso apr6773o7| kab. gresik ad626ae2| kab. jember doo de2eae2| kab. jombang d6262672| kab. kedai d626a672| kab. lamongan kab. lumajang d6264672| o kab. madiun anto kab. mantan sosa79g8| sosa. kab. malang o000000053 2e1s0881| kab. mojokerto so520998| kab. nganjuk d6262072) o o kab. ngawi oo kab. pacitan de2ea62| oo kab. pamekasan a626a672| oo kab. pasuruan sas29873| kab. ponorogo jin.kemenkesprobolinggo kab. sampang kab sidoarjo ' |o oo kab. situbondo da80o325| kab. sumenep de26ae2| kab. trenggalek kab. tuban yoo kab. tulungagung kota blitar kota kediri oo kota madiun kota malang kota mojokerto kota pasuruan kota probolinggo kota surabaya d6204072| kota batu ' provinsi sulawesi utama ' ) | ' ainkementalcolaang mongondow los9. .87s kab. minahasa kab. kepulauan sangihe kota bitung kota manado kab. kepulauan talaud 1i. kab. minahasa selatan kota tomohon kab. minahasa utara kab. kep. siau tagulandang biaro ' kota kotamobagu oo: kab. bolaang mongondow utara kab. minahasa tenggara ' ) | o kab. bolaang mongondow timur ' ) e| kab. bolaang mongondow selatan ' ) | ) kab. manggarai ' | o216620769| provinsi banten io: as9889g8e| kab. letak 'inkemenkeulgoisetoran bagian nama daerah iuran produksi iuran tetap jumlah pemerintah kab. sedang kab. tangerang kota cilegon kota tangerang kota sedang kota tangerang selatan jumlah nasionalprovinsi aceh |. sereosss kab. aceh barat 28a5883| kab. aceh tengah kab. aceh tenggara as82896| kab. aceh timur oo kab. bireuen kab. pidie oo aan558| kab. simeulue |lo.oo.51oo os36020a| kota banda aceh agg2896| kota sabang asageai a96 kota langsa oo. saa53899| kota lhokseumawe |. ass2896| kab. gayo lus io. state93| oo kab. aceh barat daya a8328906| kab. aceh jaya io. kab. nagan raya aga alai73 kab. aceh tamiang kab. bener meriahdie jaya s2gei| kota subulussalam kab. asahan kab. dari kab. deli serdang kab. labuhanbatu |. lo. kab. langkat kab. mandailing natal kab. nias kab. tapanuli selatan kab. tapanuli tengah kota binjai pos kota medan kota pematang siantar seong08| kota sibolga kota tanjung balai sse9sa8| kota tebing tinggidangsidimpuan oo oo. loo kab. pakpak bharat session| kab. nias selatan kab. serdang bedagai. oo s860o5a18| kab. batu bars o |o. lo. kab. padanglawas a60a7tas8| kab. padang lawas putra kab. nias utara |. loo kab. nias barat |. lo. oo. kota gunungsitoli io. provinsi rau li. kab. bengkalis loo kab. indragiri hilir oh. kab. indragiri hulu oo. kab. kampar io. kab. kuantan singingi kab. pelalawan kab. rokan hilir lo. dih kemeneligosrekaman hulu kab. siak oo : kota dumai |. kota pekanbaru 2aras1n9g7 oo kab. kepulauan meranti se9ar83sa7 oo sagara3.5a7 provinsi jambi @es4t6e| kab. batanghari kab. bung kab. kerinci oo kab. merangin oo: kab. muaro jambi lo. oo : kab. sarolangun ooo o kab. tanjung jabung barat ' ') e| so1sas2aa9 o kab. tanjung jabung timur ) kab. tebo ' kota jambi '' ) kota sungai penuh | : so2ne75s82| ) izin lahat loo ag2s0o9e7a o kab. musi banyuasin kab. musi rawas oo ) kab. muara enim tonase7 o kab. ogan komeringlir ' kab. ogan komering ulu sang205| kota palembang kota prabumulih santiago| oo ) kota pagar alam o.530ooo pesan oo kota lubuk linggau loo saison1| oo : kab. banyuasin loo dpr8676e7 oo kab. oganiir ' )o1 saison1| oo : kab. ogan komering ulu timur ' )) e| oo) : aa73e7se98g oo) kab. ogan komering ulu selatan ' ) | ' 6867atas2 oo kab. empat lawang loo artis901| oo kab. penukal abab lematangllir mass80o8g0o| kab. musi rawas putra provinsi bengkulu m6ro8as7 o o177862.bengkulu selatan |. so26ta6e| . kab. rejang lebong kota bengkulu seems| lo. kab. kaur ih. kab. seluma . kab. mukomuko |. lo. kab. leong |. ho. kab. kepahiang io. ho. a8sna5| lo. kab. bengkulu tengah oo. lo. lo. provinsi lampung ho. io. kab. way kanan |. lo. provinsi jawa barat saga. kab. bandung |. lo. kab. bekasi lo. lo. il. kab. bogor ' |. lo. kab. ciamis poo. lo. kab. cianjur lo. a90a9go41 ' r00a90411 kab. cirebon io. linked inkeugosa rincian alokasi kurang bayar dana bagi hasil pajak penghasilan tahun anggaran (dalam rupiah) provinsi bai kab. badung kab. band kab. gianyar too kab. jembrana tpa0a5732| kab. karangasem oo kab. klungkung masa77a1l kab. tabanan |o00000005 ankomenkaaa kab. laut o kab. indramayu n1. kab. karawang kab. kuningan ssa2s22| oo kab. majalengka ' i. oo kab. purwakarta poo semasa| kab. subang s0151288| oo kab. sukabumi d5805702| kab. sumedang kab. tasikmalaya soa7,3ta kota bandung kota bekasi kota bogor ' |oo0000052 kota cirebon kota depok kota sukabumi: kota tasikmalaya s6405s885| oo kota cimahi lo. oo dih.kemenibugobanjar sa004087| sra. kab. bandung barat provinsi jawa tengah kab. banjarnegara 88a9mass9| ' bea02550 kab. banyumas s9a7a89o9| ' kab. batang sedang32a| kab. bara kab. boyolali d2s110410| kab. cilacap |o00005 kab. demak se2ssa7 kab. grobogan semasa82| ) kab. jepara o o ) kab. karanganyar seon37| kab. kebumen |o000000005 range oo kab. kendal 2a5696s6e01, oo o ) kab. klan |o000000005 magang kab. kudus te6org7 kab. magelang s1931488 sig1.agg ankomentati kab. pekalongan io. kab. pemalang me09asis| oo at6. .5is kab. purbalingga io. io. kab. rembang |. kab. rgen kab. sukoharjo manga loo kab. temanggung io. kab. wonogiri ho0000. kab. wonosobo io00000000. kota magelang |. maga8g kota pekalongan po. maggagga| kota salatiga po. agg88a| kota surakarta io0000000000. maga88g kota tegal ho. m7499884| provinsi yogyakarta s332128| kab. bantul kab. gunungkidul loit. kab. kolom progo after9aa| kab. sleman kota yogyakarta provinsi jawa timur kab. bangkalan po. 99969agg| kab. bojonegoro a9ga9n613| kab. bondowoso kab. gresik io. a71 kab. jember loo. kab. jombang |. kab. kediri kab. lamongan |. kab. lumajang |. kab. madiun lo. kab. mantan 81a18220| kab. malang d08os7990| . kab. mojokerto poo as609828| kab. nganjuk lo. yoo 'in.kemenkeu.go.icngawi kab. pacitan s8es9o2| kab. pamekasan s6si2s79| oo) kab. pasuruan oo kab. ponorogo 2288a0o100| kab. probolinggo 2a032a006| kab. sampang g0792090g| kab. sidoarjo kab. situbondo kab. sumenep bado8og0o| kab. trenggalek kab. tuban kab. tulungagung si. kota blitar kota kediri |o000000005 kota madiun si. kota malang siege9ga| kota mojokerto 9iee kota pasuruan si. kota probolinggo | si. kota surabaya d02287979| kota batu kab. kapuas hulu kab. sanggar kota pontianak do3s3888| provinsi kalimantan tengah ' '' ) .03a.se1 kab. barito utara kab. kapuas sekte00o0| kab. kotawaringin timur kab. katingan kab. gunung mas 67ogan000| kab. murung raya s2a1. provinsi kalimantan selatan ' as7222795 kab. banjar kab. barito kula sta6a2g9g| kab. hulu sungai tengah t2310o299| ainkemenleugoihulu sungai utara tato299 ' kab. kotabaru o kab. tabalong s6aas6a5s| kab. tanah laut parse0o162| kab. tapin kota banjarbaru astro29g9| kota banjarmasin kab. balangan kab. tanah bumbu am.os5s6a9g kab. berau ' kab. kutai kartanegara kab. mahakam ulu kab. minahasa tenggara siataggo| provinsi sulawesi tengah ' ) | kab. banggai kepulauan a805180o3| kab. bul lo. kab. toli toi do35as0o0g| kab. morowali mo186560| 'o ) ainkomenke golu poo io. kab. sigi kab. banggai laut ' |oo00. loo kab. morowali utara lo. provinsi sulawesi selatan kab. bantaeng |. do. .2018aa7o| kab. barru . kab. bone kab. bulukumba kab. enrekang poo. kab. gowa pg2goto| kab. jeneponto io. age88ao| kab. luwu kab. luwu utara io00000000005 kab. maros joo mn324997 kab. pangkajene dan kepulauan lo. kota palopo kab. luka timur ho. ainkemenedugosnrang kab. sinjai kab. kepulauan selayar kab. sidenreng rappa2i6. kab. button poo kab. konawe kab. muna kota kendari kota baa bau kab. konawe selatan a3.ttt.ttr kab. bombana kab. wakatobi 2mo9uses| jaukolaka putra as807sss| kab. konawe utara 2stag013| do0 kab. button putra kab. konawe kepulauan 2mass| 2a7a.s85 kab. kolaka timur |. kab. muna barat ' mo98ss3s| kab. buton tengah mo9gases| kab. buton selatan |. mo9gases| an.o93. provinsi nusa tenggara barat kab. bima too kab. dompu kab. lombok barat |). 2iss922a| kab. lombok tengah s03sos7 kab. lombok timur |. 83a6. kab. sumbawa kansas1a2| anr.s44.1a2 kota mataram 3203s0587| kota bima sans7a89| kab. sumbawa barat poo amg9toa|l anm.o99.1oa dih.kemenkhugoid rincian alokasi kurang bayar dana bagi hasil pajak penghasilan tahun anggaran (dalam rup:ah) sinkemenkeugo:lombok utara saros1833| sa. provinsi nusa tenggara timur e66a853| provinsi maluku kab. maluku tengah ser22379o3| kab. buu provinsi papua 2e61s979a .0a5.31a kab. biak numfor |. kab. jayapura sono kab. jayawijaya kab. nabire 2977at6800| kab. paniai kab. puncaknya | . |. 2048891a| kab. kepulauan yapen kota jayapura kab. sarmi oo o ) kab. keerom asas ena kab. yahukimo |. roda2ep8| kab. pegunungan bintang 2048891a| dihkemenku.goltolikara poo kab. waropen kab. supiori pon kab. yalimo kab. lannydaya kab. nduga pon kab. dogiyai pon kab. puncak kab. intan jaya poo kab. deiyai provinsi maluku utara kab. lebak kab. fak fak kab. manokwari kab. sorong kota sorong kab. raja ampat jdih.kemenkessorong selatan kab. teluk bintuni kab. kaimana kab. maybrat (oo kab. tambrauw kab. manokwari selatan kab. pegunungan arfak kab. malinau jumlah nasional jdaceh singkil o107625710| kab. aceh tenggara j68753222| kab. aceh utara ' ) | j s9773801| kab. pidie tiorsesa8 o tto. .8a8 kab. simeulue at80823a| kota banda aceh j9a91i738319 kota langsa o1. dac0o8.86e5 |. kota lhokseumawe kab. gayo lues kab. aceh barat daya ') ) '| os8. kab. nagan raya kab. bener meriah kab. simalungun kab. toba d2137as5i dihkemenkku.go.icmedan o | kota sibolga kota tebing tinggi l00. kab. serdang bedagai oo) j o228222779 kab. labuhanbatu selatan os7a8610o75| kab. padang pariaman ata601.9g76| ' kota bukit tinggi kota payakumbuh kota pariaman gea97as83 oo kota sungai penuh os382879a| kab. lampung tengah | ) kab. tulang bawang provinsi jawa tengah kab. cilacap 2018698e0g 'inkemenibusosademak kab. karanganyar kab. kebumen sos317089| kab. klaten kab. kudus kab. magelang 6ta681857| kab. purworejo sore0o47a| .a7a kab. sragen kab. sukoharjo |o000005 kota malang kota pekalongan teo. oo kota salatiga soa60o419 oo kota semarang dgamargo7 2177a19. kota surakarta saar3917a1 kota tgl provinsi yogyakarta kab. bantul yoo mas7,34a kab. sleman io 2er.tea.ge0o| yogyakarta 2rase4e80| provinsi jawa timur oo : kab. blitar ho. saison7o oo kab. jember os231930o83| kota blitar io ae2sisi8a kota kediri oi 2astros7 kota madiun kota malang |. kota mojokerto also2127m8| kota probolinggo anterior0o| a71. .9a0 kota surabaya kab. mempawah n6a3a3341 oo dead2gg1 kota singkawang mi3414429| dasdraapa provinsi sulawesi utara kota bitung sisi71. kota tomohon baso17o| kab. bolaang mongondow timur ) e| ' kab. luka dpangkajenedan kepulauan ' kota bau bau i|o j os9se1.5se9| o provinsi bali kab. sumbawa barat sites3ai oo provinsi nusa tenggara timur ) ) '| s0191. kab. alor o06250. kab. ende o os9313206| kab. flores timur kab. sikka o21me536eo| kota kupang kab. kepulauan tanimbar kab. maluku tenggara '') o ) e| j) kota ambon kab. mimika provinsi maluku utara | ) kota ternate vnama daerah jumlah kab. tangerang kota tangerang kota pangkal pinang nan ' provinsi sulawesi barat kab. majene kab. polewali mandar kab. pasangkayu jumlah nasionalo 2oo kab. aceh barat ' kab. aceh selatan aan kab. aceh singkil aan kab. aceh tengah kab. aceh tenggara aan kab. pidie oo. kab. simeulue kota banda aceh aan kota sabang nee swswmw kota lhokseumawe kab. gallus |o kab. aceh barat daya jauh.kemenkeu.go.id minyak bumi sebesar rp4. (empat triliun delapan ratus lima puluh enam miliar empat ratus dua puluh enam juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah), dan gas bumi sebesar rp6. (enam triliun seratus empat puluh enam miliar lima ratus enam puluh lima juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah), kurang bayar dbh sumber daya alam mineral dan batubara sebesar rp19. (sembilan belas triliun lima ratus tiga belas miliar enam ratus tiga puluh delapan juta enam ratus sebelas ribu sembilan puluh tiga rupiah), terdiri atas: iuran tetap (laurent) sebesar rp216. (dua ratus enam belas miliar empat ratus tujuh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus empat puluh rupiah), dan royalti sebesar rp19. (sembilan belas triliun dua ratus sembilan puluh tujuh miliar dua ratus tiga puluh juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah): kurang bayar dbh sumber daya alam panas bumi sebesar rp460. (empat ratus enam puluh miliar tiga ratus enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah), terdiri atas: setoran bagian pemerintah sebesar rp445. (empat ratus empat puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta seratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah): quran tetap sebesar rp5. (lima miliar lima ratus dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah), dan iuran produksi sebesar rp9. (sembilan miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus dua puluh dua rupiah), dan sg. kurang bayar dbh sumber daya alam kehutanan sebesar rp329. (tiga ratus dua puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh lima juta lima ratus empat puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah), terdiri atas: iuran izin usaha pemanfaatan hutan sebesar rp52. (lima puluh dua miliar tiga ratus enam puluh tiga juta seratus enam puluh satu ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah), provisi sumber daya hutan sebesar rp180. (seratus delapan puluh miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat belas ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah), dan dana reboisasi sebesar rp97. (sembilan puluh tujuh miliar empat juta delapan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah)laka anos01| kab. kepulauan tanimbar 6s6e137e9| sin kemencaceh barat aan kab. aceh besar aan kab. aceh selatan aan kab. aceh singkil aan kab. aceh tengah aan kab. aceh tenggara all14. kab. pidie kab. simeulue nana kota banda aceh men naa kota sabang nan kota langsa kota lhokseumawe |. |. kab. gayo lues kab. aceh barat daya |barat kab. aceh besar kab. aceh selatan kab. aceh singkil po. kab. aceh tengah po. |. kab. aceh tenggara kab. pidie kab. simeulue |. kota banda aceh (ol kota sabang po. kota langsa kota lhokseumawe po.) pol kab. gayo lues kab. aceh barat daya ikenlbarat nan kab. aceh besar kab. aceh selatan kab. aceh singkil nan kab. aceh tengah |. kab. aceh tenggara nan kab. pidie kab. simeulue kota banda aceh kota sabang kotalangsa kota lhokseumawe kab. gayo lues po. kab. aceh barat daya nanpop pos kab. aceh jaya po. kab. nagan raya megan . kab. bener meriah kota subulussalam nan kab. asahan kab. dairi |. kab. karo . kab. labuhanbatu kab. langkat ko.) kab. mandailing natal mega nan kab. nias koo kab. simalungun kab. tapanuli selatan nan kab. tapanuli tengah neng aan inama daerah sektor sektor pertambangan sektor lainnya batubara kab. aceh jaya kab. nagan raya kab. bener meriah |. kota subulussalam men nan |. kab. asahan nan kab. dari ko. |. kab. karo po. kab. labuhanbatu nan .il kab. langkat kab. mandailing natal |. kab. nias |. kab. simalungun nee nan kab. tapanuli selatan kab. tapanuli tengah nan jaya p5. kab. nagan raya kab. bener meriah oo. 134s61| kota subulussalam kab. asahan kab. dairi kab. karo kab. labuhanbatu kab. langkat nyawa kab. mandailing natal kab. nis kab. simalungun . kab. tapanuli selatjaya kab. nagan raya kab. bener meriah kota subulussalam kab. asahan kab. dari kab. karo kab. labuhanbatu kab. langkat . kab. mandailing natal kab. nias |o0000005 kab. simalungun nan kab. tapanuli selatan ndan gas bumi panas bumi awan kab. tapanuli utara kab. toba kota pematang siantar y. kota sibolga aan kota tanjung balai kota tebing tinggi . kota padangsidimpuan . kab. pakpak bharat kab. nias selatan kab. humbang hasundutan y. kab. serdang bedagai aan kab. batu bara kab. padang lawas utara oo. .i.o. kab. labuhanbatu selatan .tapanuli utara kab. toba kota pematang siantar kota sibolga kota tanjung balai kota tebing tinggi kota padangsidimpuan kab. pakpak bharat nantapanuli utara kab. toba kota pematang siantar kota sibolga kota tanjung balai wedes| kota tebing tinggi nan kota padangsidimpuan kab. pakpak bharat kab. nias selatan kab. humbang hasundutan kab. serdang bedagai . kab. batu bara kab. padang lawas utara oo. kab. labuhanbatu selatan ioiseram bagian timur kab. jayawijaya de9588. ainkomentew, tapanuli utara oo. kab. toba nan kota pematang siantar kota sibolga nan kota tanjung balai nan kota tebing tinggi kota padangsidimpuan nan kab. pakpak bharat nan kab. nias selatan nan kab. humbang hasundutan nan kab. serdang bedagai nan kab. batu bara io. kab. padang lawas utara kab. labuhanbatu selatan ih.kohenkewaa kab. lima puluh kota nan kab. agam |o00000005 kab. kepulauan mentawai kab. padang pariaman ana kab. pasaman kab. pesisir selatan naa kab. sijunjung kab. tanah datar xoo kota bukit tinggi yoo kota padang panjang kota padang kota payakumbuh aan kota sawahlunto kota solok aan dih.kerhen! sektor sektor pertambangan sektor mineral dan jumlah perkebunan lainnya batubara kab. lima puluh kota ana kab. agam kab. kepulauan mentawai aan kab. padang pariaman ' kab. pasaman |. kab. pesisir selatan kab. sijunjungaan inkerhontima puluh kota kab. agam kab. kepulauan mentawai . kab. padang pariaman ho. kab. pasaman kab. pesisir selatan kab. sijunjung io. kab. tanah datar kota bukit tinggi kota padang panjang kota padang poo kota payakumbuh kota sawahlunto kota solok oo. a67a67ab. lima puluh kota de8701| kab. agam d098154| kab. kepulauan mentawai kab. padang pariaman kab. pasaman kab. pesisir selatan oo kab. sijunjung kab. tanah datar | : kota bukit tingi kota padang panjang se91ta| kota padang kota payakumbuh os599| kota sawahlunto io. kota solok ke7467|ben iin |. kota pariaman kab. dharmasraya .9a7 kab. solok selatan go. kab. batanghari tia aan kab. bungo kab. kerinci kab. merangin kab. tebo kota sungai penuh kab. musi rawas aan kota pagar alam nan kab. ogan komering ulu selatan yo.) |. kab. empat lawang poo kembonteu pemungutan nama daerah sektor sektor pertambangan sektor batubara kota pariaman poo poo kab. pasaman barat po. kab. dharmasraya t147. kab. solok selatan kab. batanghari kab. bung kab. kerinci kab. merangin nan kab. tebo kota sungai penuh kab. musi rawas kota pagar alam . kab. ogan komering ulu selatan ko. kab. empat lawang 'intonbntdan gas bumi panas bumi batubara kota pariaman kab. pasaman barat kab. dharmasraya kab. solok selatan kab. batanghari inna kab. bungo kab. kerinci pol kab. merangin po. pol kab. tebo kota sungai penuh po. kab. musi rawas poo kota pagar alam go. pol kab. ogan komering ulu selatan |. kab. empat lawang ainkehpariaman kab. pasaman barat kab. dharmasraya nan ' ' kab. solok selatan nan kab. batanghari nan kab. bungo nan kab. kering io. kab. merangin nan kab. tebo nan kota sungai penuh kab. musi rawas kota pagar alam nan kab. ogan komering ulu selatan kab. empat lawang naa(na kab. musi rawas utara provinsi bengkulu aanlebong kab. kepahiang . oil kab. bengkulu tengah kab. lampung barat kab. lampung selatan kab. lampung tengah . |ntomentewgnusi rawas utara nan provinsi bengkulu nan kab. bengkulu selatan kab. bengkulu utara . kab. rejang lebong rol kab. kaur kab. seluma kab. mukomuko .ain kemelusi rawas utara provinsi bengkulu ioi kab. bengkulu selatan kab. bengkulu utara kab. rejang lebong kab. kaur p5. kab. seluma kab. mukomuko kab. lebong kab. kepahiang poo kab. bengkulu tengah naa | kab. lampung barat kab. lampung selatan oo. kab. lampung tengah poo dihkemelema jumlah lainnya kab. musi rawas utara provinsi bengkulu kab. bengkulu selatan ) e| kab. bengkulu utara ' ' ) | do9s5279 kab. rejang lebong kab. kaur kab. seluma kab. mukomuko kab. lebong d02188| kab. kepahiang kab. bengkulu tengah o ) | kab. lampung barat kab. lampung selatan kab. lampung tengah a.79a969grah pertambangan perkebunan perhutanan minyak bumi pengusahaan dan gas bumi panas bumi aan kab. lampung utara aan kab. tanggamus po. kab. tulang bawang nan kab. way kanan |. kota bandar lampung yo. kota metro kab. pesawaran kab. pringsewu nan kab. mesuji kab. tulang bawang barat nan kab. pesisir barat nan provinsi dki jakarta (aa kab. sukabumiab. lampung utara |. kab. tanggamus nannan kab. mesuji naa kab. tulang bawang barat den nan kab. pesisir barat aan provinsi dki jakarta |. kab. bandung kab, sukabumi men.id kab. meski p5. kab. tulang bawang barat l180. kab. pesisir barat |. provinsi dki jakarta aan kab. bandung sa1075| kab. sukabumi dih.kemenkeu,aat jumlah lainnya t15 kab. lampung putra kab. tanggamus kab. tulang bawang io. kab. way kanan gse306a5s| kota bandar lampung | : 20159sa| kota metro a81575| kab. pesawaran kab. pringsewu kab. mesuji lo. kab. tulang bawang barat oo ) ' kab. pesisir barat 'o provinsi dki jakarta kab. bandung s70228| kab. sukabumi loo oo )kota banjar kab. pangandaran nan provinsi jawa tengah kab. banjarnegara kab. banyumas kab. batang |. kab. boyolali kab. cilacap aan kab. demak kab. karanganyar kab. kebumen kab. kendal kab. klaten kab. kudus yin.kemenkeu.ota banjar kab. pangandaran provinsi jawa tengah kab. banjarnegara www kab. banyumas kab. batang kab. boyolali nan kab. cilacap aan ' kab. demak aan kab. karanganyar nan kab. kendal nan aan kab. klaten tm. ' dih.kemenkeunjar kab. pangandaran provinsi jawa tengah kab. banjarnegara kab. batang io00005 kab. boyolali po. kab. cilacap kab. demak kab. karanganyar loo kab. kebumen kab. kendal 505i kab. klaten |o0000000005 kab. kudus dntomnjarcilacap kab. demak kab. karanganyar kab. kebumen i000000005 kab. kendal nan kab. klaten nan kab. kudus nan ainkembnkousoo . pos kab. magelang im' kab. pekalongan kab. pemalang ho.) kab. purbalingga aan . kab. purworejo . kab. rembang kab. semarang kab. sragen kab. sukoharjo kab. tegal kab. wonogiri kota magelang aan kota pekalongan aangelang kab. patt kab. pekalongan aan kab. pemalang kab. purbalingga aan kab. purworejo kab. rembang egg naa kab. semarang kab. sragen s39a1am kab. sukoharjo . kab. tegal . kab. wonogiri (oh. kota magelang kota pekalongan aan din.gelang oo. p5. kab. pekalongan kab. pemalang .l7 kab. purbalingga kab. purworejo io. kab. rembang |. kab. semarang kab. sragen kab. sukoharjo kab. tegal oo: kab. wonogiri kota magelang ho. kota pekalongan dinkehmagelang kab. pati sr980105| lis kab. pekalongan sa6a6759 kab. pemalang ato3an| kab. purbalingga 2505s8s| kab. purworejo kab. rembang kab. semarang sisa9g| kab. sragen kab. sukoharjo ses21o9g| kab. tega oo kab. wonogiri kota malang saat2o| kota pekalongan d04064| ankero ios kota salatiga |. ao. kota surakarta poo. kota tegal nan |. provinsi yogyakarta |. . kab. bantul aan |. kab. gunungkidul aan . kab. sleman kota yogyakarta ho. provinsi jawa timur ho. kab. banyuwangi p5. kab. blitar nan kab. bondowoso kab. jember kab. jombang ih.kemenota salatiga kota surakarta kota tegal provinsi yogyakarta kab. bantul nan kab. gunungkidul nan kab. sleman nan kota yogyakarta provinsi jawa timur kab. banyuwangi kab. blitar kab. bondowoso . kab. jember kab. jombang aan jdih.kelnonkeu.go.id banalatiga kota surakarta o7no| kota tegal provinsi yogyakarta kab. bantul oo. kab. gunungkidul oo. kab. sleman . kota yogyakarta . kab. banyuwangi . | kab. blitar | . kab. bondowoso kab. jember kab. jombang dinkehejumlah lainnya kota salatiga 6ar2o| kota surakarta kota tgl sn299g8| provinsi yogyakarta ' ' ) o kab. bantul aio.s08| kab. gunungkidul kab. sleman lr95940o2| kota yogyakarta spesies| provinsi jawa timur ') o o| kab. banyuwangi ' o| oo. kab. blitar . kab. bondowoso sos06380| kab. jember kab. jombangloo los kab. kediri kab. lamongan kab. lumajang kab. madiun kab. magetan kab. malang kab. mojokerto . kab. nganjuk | . kab. ngawi kab. pacitan io. . kab. pamekasan kab. ponorogo po. kab. probolinggo ankemenkeucangkal pinadiri kab. lamongan kab. lumajang kab. madiun kab. magetan kab. malang ih kab. mojokerto kab. nganjuk kab. ngawi kab. pacitan kab. pamekasan aan kab. pasuruan kab. ponorogo ' kab. probolinggo aan dihkemenkbdiri 4asem kab. lamongan kab. lumajang kab. madiun kab. magetan ho. kab. malang ho.) kab. mojokerto kab. nganjuk kab. ngawi kab. pacitan p0. kab. pamekasan l. ho.) kab. ponorogo kab. probolinggo sihkementkeu.go.nan jumlah lainnya kab. kediri o0000005 kab. lamongan kab. lumajang o. kab. madiun kab. magetan kab. malang ho. kab. mojokerto ho. io. kab. nganjuk kab. ngawi kab. pacitan ho. kab. pamekasan il. kab. pasuruan |. kab. ponorogo kab. probolinggo |. jasampang kab. situbondo kab. sumenep kab. trenggalek nan kab. tuban kab. tulungagung kota blitar kota kedai poo poo kota madiun po. kota malang kota mojokerto kota pasuruan kota probolinggo aan . kota surabaysampang nana kab. situbondo 5d. kab. sumenep kab. trenggalek oo. kab. tuban oo. kab. tulungagung oo. |. kota blitar kota kediri kota madiun kota malang . kota mojokerto p5. kota pasuruan kota probolinggo den kota surabaya 'sampang nan. kab. situbondo kab. sumenep kab. trenggalek kab. tuban yo. kab. tulungagung kota kediri kota madiun kota malang lsa los1 kota mojokerto kota pasuruan kota probolinggo kota surabayasampang kab. situbondo |. kab. sumenep |. io. ino54420| kab. trenggalek ho. kab. tuban |. io. kab. tulungagung |. ho. s2149s16 kota blitar lo. ik. kota kediri ho. io. kota madiun |. io. kota malang |. io. kota mojokerto |. il. kota pasuruan |. lo. kota probolinggo lo. kota surabaya io00000005 dihtes es, sy. provinsi kalimantan barat nan kab. bengkayang kab. landak aan ' ' kab. kapuas hulu kab. ketapang kab. mempawah kab. sambas kab. sanggau kab. sintang kota singkawang aan |.) kab. sekadau kab. melawi kab. kayong utara dihkemenlpertambangan mineral dan sektor jumlah perkebunan lainnya batubara kota batu provinsi kalimantan barat ll. kab. bengkayang |. kab. landak naa kab. kapuas hulu sll kab. ketapang men kab. mempawah kab. sambas kab. sanggau . kab. sintang kota singkawang kab. sekadau men kab. melawi aan ann kab. kayong utaratu .| provinsi kalimantan barat kab. bengkayang ). kab. landak oo. kab. kapuas hulu kab. ketapang kab. mempawah p5. kab. sambas . kab. sanggau kab. sintang p5. kota singkawang il. kab. sekadau oh. kab. melawi kab. kayong utaralomtu provinsi kalimantan barat kab. bengkayang .| kab. landak kab. kapuas hulu kab. ketapang kab. mempawah oo. kab. sambas kab. sanggau kab. sintang nan kota singkawang kab. sekadau kab. melawi kab. kayong utarna kab. kubu raya kab. barito selatan kab. kapuas kab. kotawaringin barat kab. kotawaringin timur kab. katingan men nan kab. seruyan . kab. sukamara egg aan kab. lamandau . ih. kab. gunung mas kab. pulang pisau naa kab. murung raya |. kab. banjar aan kab. barito kuala inkemenkb daerah pertambangan sektor mineral dan lainnya jumlah perkebunan batubara kab. kubu race ho.) kab. barito selatan nan kab. kapuas kab. kotawaringin barat |. kab. kotawaringin timur kab. katingan koo kab. seruyan kab. sukamara kab. lamandau nana kab. gunung mas doo. kab. pulang pisau nan nan kab. murung raya poo kab. banjar loo. kab. barito kualubu raya kab. barito selatan lo. kab. kapuas kab. kotawaringin barat . . kab. kotawaringin timur kab. katingan kab. seruyan kab. sukamara kab. lamandau lol kab. gunung mas |.) kab. pulang pisau kab. murung raya nan kab. banjar a58652| kab. barito kuala po . jdih.kemenkeu.go.id rincian alokasi lebih bayar dana bagi hasil pajak bumi dan bangunan . sampai dengan tahun anggaran (dalam rupiah) nama daerah jumlah sewa jumlah lainnya kab. kubu raya kab. barito selatan 1a7a982| kab. kapuas kab. kotawaringin barat ' ) ) | a2az18180| kab. kotawaringin timur kab. katingan kab. seruyan sir95s175| kab. sukamara a96257| kab. lamandau kab. gunung mas kab. pulang pisau 223m kab. murung raya 42r457| kab. banjar kab. barito kuala vi. kemenkeu.cnan kab. hulu sungai selatan nan kab. hulu sungai tengah kab, hulu sungai utara kab. kotabaru (5x kab. tabalong 055i kab. tanah laut kab. tapin kota banjarbaru kota banjarmasin kab. tanah bumbu aan . kab. kutai barat kota balikpapan kab. penajam paser utara xoo 'inkemenibulu sungai selatan kab. hulu sungai tengah naa kab. hulu sungai utara aan kab. kotabaru nan kab. tabalong aan kab. tanah laut aan kab. tapin e kota banjarbaru kota banjarmasin . io. kab. tanah bumbu nan kab. kutai barat kota balikpapan kab. penajam paser utaraulu sungai selatan po.kab. kutai barat kota balikpapan kab. penajam paser utara akira jumlah lainnya kab. hulu sungai selatan kab. hulu sungai tengah kab. hulu sungai utara |. il. kab. kotabaru kab. tabalong pooota balikpapan kab. penajam paser utara | : dihkerf poso boa ps3 kab. mahakam ulu (mm provinsi sulawesi utara kab. bolaang mongondow nan kab. kepulauan sangihe ho. kota bung ho. kota manado ho. kab. kepulauan talaud anna kab. minahasa selatan kota tomohon |o000000005 kab. minahasa utara nanankelenkeugoia rincian alokasi kurang bayar dana bagi hasil pajak penghasilan tahun anggaran (dalam rupiah) nama daerah jumlah kab. mamuju tengah provinsi kalimantan utara kab. bulungan kab. malinausektor sektor merah nama pertambangan sektor mineral dan jumlah perkebunan lainnya batubara kab. mahakam ulu |. provinsi sulawesi utara ' kab. bolaang mongondow aan kab. kepulauan sangihe kota bitung kota manado ' i|o00000005 kab. kepulauan talaud nan kab. minahasa selatan kota tomohon. anrdontevhakam ulu provinsi sulawesi utara ho. kab. bolaang mongondow . kab. kepulauan sangihe io. kota bitung ho) io. kota manado pol kab. kepulauan talaud kab. minahasa selatan ). kota tomohon ho. kab. minahasa utara nan kab. bolaang mongondow utara kab. minahasa tenggara kab. bolaang mongondow timur m4808| kab. bolaang mongondow selatan aan antdnonkhakam ulu provinsi sulawesi utara nan kab. bolaang mongondow kab. kepulauan sangihe nan kota bitung io. kota manado kab. kepulauan talaud nan kab. minahasa selatan kota tomohon kab. minahasa utara po. kab. bolaang mongondow utara kab. minahasa tenggara nan kab. bolaang mongondow timur kab. bolaang mongondow selatan kemenkeaa kab. banggai kab. banggai kepulauan nan kab. buol nana kab. toli toli kab. donggala kab. poso kota palu kab. parigi moutong ana kab. tojo una una nana kab. sigi 5th kab. banggai laut ' kab. morowali utara provinsi sulawesi selatan aan kab. bantaeng aan dinkertbanggai p5. . kab. banggai kepulauan |. kab. buol koo. kab. toli toli ho.) kab. donggala nan kab. poso poo kota palu poo kab. parigi moutong kab. tojo una una ko. kab. sigi kab. banggai laut kab. morowali utara (aan provinsi sulawesi selatan egg kab. bantaeng po. sinkembnrenggai kepulauan kab. buol kab. toli toli kab. donggala kab. pso kotabaru lo. kab. parigi moutong p5. kab. tojo una una kab. sigi kab. banggai laut po. kab. morowali utara |. provinsi sulawesi selatan kab. bantaeng sistem indigobanggai kab. banggai kepulauan ao. kab. buol kab. toli toli nan kab. donggala kab. poso kota pau kab. parigi moutong .| kab. tojo una una .| kab. sigi po. kab. banggai laut nan kab. morowali utara nan provinsi sulawesi selatan kab. bantaeng nana ainkenbarru kab. bone poo kab. bulukumba kab. enrekang kab. jeneponto kab. luwu ro.) kab. luwu utara kab. maros kab. pangkajene dan kepulauan kota palopo po. kol kab. luwu timur kab. pinrang kab. singa sinkemipertambangan sektor mineral dan lainnya jumlah perkebunan batubara kab. bone kab. bulukumba yo. kab. enrekang kab. jeneponto kab. lawu oo. kab. luwu utara kab. pangkajene dan kepulauan kota palopo kab. luwu timur kab. pinrang kab. sinjai (inkemdru kab. bane kab. bulukumba kab. enrekang kab. jeneponto p5. kab. luka'intonbnkowoora dan gas bumi provinsi aceh io. kab. aceh barat kab. aceh besar io. kab. aceh selatan sos6keris6e| kab. aceh singkil ' )ov| so36e7ise| kab. aceh tengah )o | so86e7ase| ioi kab. aceh tenggara ' )o| io00000 kab. aceh timur |. kab. aceh utama oo ) .o93s12| kab. bireuen kab. pide bose7tree| kab. simeulue so86e7a66e| kota banda aceh .i kota sabang so8erase| po. io. kotalangsa 808ee7is6e| te9os8eei anto hab. baru kab. bne kab. bulukumba kab. enrekang kab. gowa pat kab. jeneponto kab. luka ptndin.kerlenso02o poso kab. kepulauan selayar nan kab. sidenreng rappang nan aan kab. soppeng kab. takalar kab. tana toraja kab. wajo kota pare pare kota makassar |. kab. toraja utara nana provinsi sulawesi tenggara . kab. button kab. konawe kab. kolaka kab. muna dinkertenkeupulauan selayar nan kab. sidenreng rappang kab. soppeng po. kab. takalar poo kab. tana toraja po. kab. wajo pol kota pare pare kota makassar pool kab. toraja utara egg jaan provinsi sulawesi tenggara nan kab. konawe kab. kolaka kab. muna ihkempulauan selayar kab. sidenreng rappang ho. kab. soppeng p5. kab. takalar kab. tana toraja po. kab. wajo kota pare pare kota makassar p5. kab. toraja utara p5. provinsi sulawesi tenggara kab. konawe kab. kolaka po. sinkenama jumlah lainnya kab. kepulauan selayar 23a000| kab. sidenreng rappang kab. soppeng yo. kab. takalar kab. tana toraja kab. wajo lo. kota pare pare modal kota makassar saat519o| kab. toraja utama provinsi sulawesi tenggara ss1. kab. buton kab. konawe a931n88| kab. kolaka kab. muna ' |o0000005 inkomdpo ooh. kota baw bau p5. kab. konawe selatan . kab. bombana aan kab. kolaka utara nan kab. konawe utara kab. konawe kepulauan aan kab. kolaka timur kab. buton tengah nana kab. jembrana kota denpasar provinsi nusa tenggara barat 'o ') ) | ' kab. dompu ainkombntebatubara kab. konawe selatan |. |. kab. kolaka utara jan kab. konawe utara kab. konawe kepulauan aan kab. kolaka timur io) kab. buton tengah 000ml provinsi bai yoo. kab. jembrana men aan kota denpasar poo. provinsi nusa tenggara barat io. kab. bima koo. kab. dompu angan |. ainkemebkou bau kab. konawe selatan kab. bombana kab. kolaka utara kab. konawe utara oo) kab. konawe kepulauan kab. kolaka timur kab. buton tengah provinsi bali kab. jembrana sg7a87| kota denpasar provinsi nusa tenggara barat kab. dompuota bau bau kab. konawe selatan kab. bombana kab. kolaka utara kab. konawe utara kab. konawe kepulauan kab. kolaka timur nan kab. buton tengah pol provinsi bali kab. jembrana nan kota denpasar provinsi nusa tenggara barat kab. bima kab. dompu antomelkeu daerah pertambangan perkebunan perhutanan minyak bumi pengusahaan dan gas bumi panas bumi kab. lombok barat eng aan kab. lombok tengah aan |. kab. lombok timur kab. sumbawa kota mataram kota bima hood kab. sumbawa barat kab. lombok utara provinsi nusa tenggara timur . kab. alor . kab. belu io.) kab. ende nan kab. flores timur kab. kupang lo. din kemebkeuema provinsi aceh kab. aceh barat kab. aceh besar kab. aceh selatan kab. aceh singkil io. kab. aceh tengah kab. aceh tenggara op . kab. aceh timur poo kab. aceh putra |. io. ii. kab. bireuen io. . io. kab. pidie oo ) kab. simeulue |. .il . il. kota banda aceh poo kota sabang kotalangsa |. ho000001 anvdnenteulombok barat kab. lombok tengah kab. lombok timur nan kab. sumbawa o . kota mataram l0000000005 koo kota bima kab. sumbawa barat kab. lombok utara aan provinsi nusa tenggara timur kab. alor ann kab. belu kab. ende naa kab. flores timur kab. kupang aan ' din.kemermineral dan dan gas bumi panas bumi batubara kab. lombok barat oo. kab. lombok tengah io. kab. lombok timur io. kab. sumbawa kota mataram kota bima kab. sumbawa barat |.) kab. lombok utara |. provinsi nusa tenggara timur |. kab. alor . io. kab. belu ho. kab. ende loo kab. flores timur |. kab. kupanglombok barat kab. lombok tengah so91a5| kab. lombok timur kab. sumbawa kota mataram kota bima kab. sumbawa barat kab. lombok usa ngs7a provinsi nusa tenggara timur ' ) e| kab. alr kab. blu kab. ende kab. flores timur kab. kupangwan kab. manggarai wwypypywwa kab. ngada kab. sikka |. kab. sumba barat kab. sumba timur aan kab. timor tengah utara nan kota kupang kab. sumba barat date kab. sumba tengah kab. manggarai timur kab. sabu raijua nana provinsi maluku kab. kepulauan tanimbar aan kab. maluku tengahjambangan sektor mineral dan jumlah perkebunan lainnya batubara kab. manggarai kab. ngada kab. sikka kab. sumba bara . io.) kab. sumba timur kab. timor tengah utara nan kota kupang aan 005i kab. sumba barat date kab. sumba tengah aan |. kab. manggarai timur |. kab. sabu kaiju provinsi maluku |. . |. kab. kepulauan tanimbar . . kab. maluku tengah aan din nggarai kab. ngada kab. sikka kab. sumba bara: kab. sumba timur kab. timor tengah utara kota kupang kab. sumba barat day ni. kab. sumba tengah . kab. manggarai timur . kab. sabu raijua ooh. provinsi maluku kab. kepulauan tanimbar kab. maluku tengah . iznggarai kab. ngada kab. sikka kab. sumba bara: kab. sumba timur kab. timor tengah utara po. kota kupang kab. sumba barat day nan kab. sumba tengah nan kab. manggarai timur nan kab. sabu raijua nan provinsi maluku oo. kab. kepulauan tanimbar nan kab. maluku tengah nan ankeleneucab. maluku tenggara nan kab. buru poo |. kota ambon poo poo kab. seram bagian barat ko. kab. seram bagian timur p5. kab. kepulauan aru kab. buru selatan p5. . provinsi papua poo kab. biak numfor . kab. jayapura poo kab. jayawijaya kab. merauke kab. mimika kab. nabire 'ih.kemelluku tenggara aan kab. buru yoo kota ambon poo kab. seram bagian barat ian kab. seram bagian timur kab. kepulauan aru kab. buru selatan nan eee aa'' kab. biak numfor nan kab. jayapura yo. kab. jayawijaya po.) kab. merauke egg aan kab. mimika nan kab. nabire . dinkembluku tenggara kota ambon kab. seram bagian barat ioi kab. seram bagian timur loo kab. kepulauan aru io. kab. buru selatan oo. provinsi papua io. kab. biak numfor kab. jayapura io. kab. jayawijaya kab. merauke kab. mimika kab. nabireaceh |. kab. aceh barat kab. aceh besar ppt kab. aceh selatan least8gil kab. aceh singkil pooooooaa7agama7g kab. aceh tengah kab. aceh tenggara kab. aceh timur assisi37 63asas25s9g| |. kab. aceh utara 1s7826e5| 2a7a.s0o3| kab. bireuen kab. pidie kab. simeulue kota banda aceh para kota sabang kota langsa monaco3 ankohonteugojdes san kab. maluku tenggara nan kab. buru . kota ambon kab. seram bagian barat kab. seram bagian timur kab. kepulauan aru kab. buru selatan nan provinsi papua kab. biak numfor nan kab. jayapura kab. jayawijaya kab. merauke kab. mimika kab. nabiremerah pertambangan perkebunan perhutanan minyak bumi pengusahaan dan gas bumi panas bumi kab. paniai ppt kab. puncak jaya kab. kepulauan yapen aan kota jayapura aan kab. sarmi kab. keerom kab. yahukimo aan kab. pegunungan bintang aan kab. tolikara aan kab. boven digoel aan kab. mappi nan kab. asmat kab. waropen kab. supiori peab. paniai kab. puncak jaya . lo. kab. kepulauan yapen . kota jayapura p0) kab. suami ti. kab. keerom l00005 kab. yahukimo . kab. pegunungan bintang . |. kab. tolikara kab. boven digoel aan kab. mappi xi. kab. asmat kab. waropen no) aa. mmipaniai kab. puncak jaya . kab. kepulauan yapen kota jayapura kab. suami aso8s7 kab. yahukimo boh kab. pegunungan bintang kab. tolikara kab. boven digoel kab. mappi |o kab. asmat s17627| kab. waropen a2881| ' kab. supiori ih.kemenkeu.paniai po. kab. puncak jaya nan kab. kepulauan yapen nan kota jayapura kab. sarmi io.) kab. keerom |. kab. yahukimo nan kab. pegunungan bintang kab. tolikara nan kab. boven digoel kab. mappi nan kab. asmat kab. waropen kab. supiori nan ainkertden kab. mamberamo ray aan kab. mamberamo tengah po. kab. yalimo aan kab. lanny jaya kab. nduga nan . kab. dogiyai yo. kab. puncak . kab. intan jaya aan provinsi maluku utara kab. halmahera tengah nan kota ternate . kab. halmahera barat po. kab. halmahera timur nan |. kab. halmahera selatan nan ' inikemehberamo raya nan kab. mamberamo tengah nan kab. yalimo nan . kab. lanny jaya kab. nduga aan kab. dogiyai kab. puncak kab. intan jaya |. provinsi maluku utara |. kab. halmahera tengah . kota ternate |o00000005 . kab. halmahera barat kab. halmahera timur . . kab. halmahera selatan yo.|. mutarmamaras sagberamo raya kab. mamberamo tengah kab. yalimo kab. lanny jaya kab. nduga kab. dogiyai io.) loo kab. puncak kab. intan jaya provinsi maluku utara kab. halmahera tengah . kota ternate solo kab. halmahera barat kab. halmahera timur kab. halmahera selatan ho. 'inkemehrmberamo raya nan kab. mamberamo tengah nan kab. yalimo kab. lanny jaya nan kab. nduga kab. dogiyai kab. puncak nan kab. intan jaya provinsi maluku utara kab. halmahera tengah kota ternate kab. halmahera barat nan kab. halmahera timur kab. halmahera selatan dihkerhhalmahera utara nan kab. kepulauan sula kota tidore kepulauan nan . kab. pulau morotai nan kab. pulau taliabu nan provinsi banten kab. lebak kab. pandeglang nan kab. serang ega nan |. kab. tangerang ko. kota tangerang nan provinsi kepulauan bangka belitung aan kab. bangka kab. belitung jauh.kemenkeu.go.id lebih bayar dbh sampai dengan tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf sebesar rp5. (lima triliun tujuh ratus lima belas miliar enam ratus tiga juta tiga ratus enam puluh tiga ribu lima ratus enam puluh enam rupiah), terdiri atas: lebih bayar dbh pajak penghasilan sebesar (seratus delapan puluh delapan miliar enam ratus tiga belas juta enam ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah), terdiri atas: dbh pajak penghasilan sebesar rp132. (seratus tiga puluh dua miliar lima ratus sepuluh juta empat puluh enam ribu seratus enam puluh empat rupiah), dan dbh pajak penghasilan dan sebesar rp56. (lima puluh enam miliar seratus tiga juta enam ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh empat rupiah), pajak bumi dan bangunan sebesar rp154. (seratus lima puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh ribu enam puluh lima rupiah), terdiri atas: bagian daerah sebesar rp138. (seratus tiga puluh delapan miliar sembilan ratus enam puluh juta lima ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah), dan biaya pemungutan sebesar rp15. (lima belas miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah), lebih bayar dbh sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi sebesar rp1. (satu triliun enam ratus tujuh puluh enam miliar delapan ratus empat puluh satu juta empat ratus lima puluh satu ribu empat ratus empat puluh lima rupiah), terdiri atas: minyak bumi sebesar rp1. (satu triliun empat ratus miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta tiga puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah), dan gas bumi sebesar rp276. (dua ratus tujuh puluh enam miliar tiga ratus lima puluh dua juta empat ratus dua belas ribu seratus lima puluh dua rupiah), lebih bayar dbh sumber daya alam mineral dan batubara sebesar rp3. (tiga triliun seratus sembilan puluh sembilan miliar seratus sembilan puluh enam juta seratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah), terdiri atas: quran tetap (andrei) sebesar rp308. (tiga ratus delapan miliar seratus empat puluh enam juta enam ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah):aceh singkil kab. aceh tengah kab. aceh tenggara kab aceh timur io. kab aceh putra po. kab. bireuen kab. simeulue kota banda aceh kota sabang kota langsa ntorlentogotalmahera utara kab. kepulauan sula h. kota tidore kepulauan kab. pulau morotai aan kab. pulau taliabu provinsi banten poo kab. lebak kab. pandeglang kab. serang ho. kab. tangerang kota tangerang provinsi kepulauan bangka belitung . kab. bangka aanalmahera utara |. kab. kepulauan sula kota tidore kepulauan kab. pulau morotai ga9a7o| kab. pulau taliabu 005i kab. lebak kab. pandeglang |. kab. serang . kab. tangerang kota tangerang provinsi kepulauan bangka belitung (al io.b kab. halmahera utara nan kab. kepulauan sula kota tidore kepulauan nan kab. pulau morotai nan kab. pulau taliabu nan provinsi banten kab. lebak kab. pandeglang kab. serang kab. tangerang kota tangerang provinsi kepulauan bangka belitung nanota pangkal pinang kab. bangka selatan kab. bangka tengah kab. bangka barat nan kab. belitung timur aan provinsi gorontalo |. kab. boalemo kab. gorontalo aan kota gorontalo io000000000005 poo kab. pohuwato men kab. bone bolango nan kab. gorontalo utara kab. fak fak kab. manokwari lolainnya jumlah perkebunan batubara kota pangkal pinang kab. bangka selatan nan kab. bangka tengah kab. bangka barat kab. belitung timur aan kab. boalemo kab. gorontalo nol kota gorontalo |o kab. pohuwato kab. bone bolango . kab. gorontalo utara kab. fak fak aan kab. manokwari ' 'pangkal pinang kab. bangka selatan kab. bangka tengah |. kab. bangka barat (oi kab. belitung timur provinsi gorontalo . kab. boalemo kab. gorontalo kota gorontalo po. kab. pohuwato kab. bone bolango ian kab. gorontalo utara . kab. fak fak kab. manokwari 'aan jumlah lainnya kota pangkal pinang kab. bangka selatan kab. bangka tengah 2s0085. kab. bangka barat kab. belitung timur provinsi gorontalo kab. boalemo . kab. gorontalo |. lo. kota gorontalo lo. kab. pohuwato |. loo kab. bone bolango | . lo. kab. gorontalo utara kab. fak fak kab. manokwari inkehota song pa. kab. sorong selatan nan kab. teluk wondama |. kab. maybrat po. |.aan kab. mamasa kab. pasangkayu p5. .ota sorong . kab. sorong selatan naa kab. teluk wondama egg kab. kaimana kab. maybrat nan kab. tambrauw kab. manokwari selatan aan kab. pegunungan arfak provinsi sulawesi barat kab. majene kab. mamuju ho. kab. polewali mandar aan kab. mamasa kab. pasangkayu norong kab. sorong selatan oo.) kab. teluk wondama a60410| . kab. kaimana . kab. mamuju kab. polewali mandar kab. mamasa io. kab. pasangkayu lo) din kemenkeu.go.los los ios kota lhokseumawe kab. gayo lus kab. aceh barat daya j kab. aceh jaya o808c6e7.le6 kab. nagan raya 808667166e| kab. aceh tayang o80s667i6e| kab. bener meriah j o808667166| oo kab. pidie jaya kota subulussalam provinsi sumatera usa kab. asahan .66e9| o kab. dari kab. deli serdang some6e7ie6e kab. karo sos6er.i6e6e| kab. labuhanbatu soseetlee| to7li8a7538ota serong io. kab. sorong selatan lo. kab. teluk wondama |. kab. kaimana . yo000000005 kab. maybrat kab. tambrauw kab. manokwari selatan oo. a86377| kab. pegunungan arfak provinsi sulawesi barat io. kab. majene oo poo kab. mamuju io. kab. polewali mandar ') | 2e5686| kab. mamasa io. kab. pasangkayu masa| ainkembdaerah pertambangan perkebunan perhutanan minyak bumi pengusahaan dan gas bumi panas bumi so bos kab. mamuju tengahuju tengah aanuju tengah bo.)ektor jumlah lainnya t15 kab. mamuju tengah a9so7382j minyak bumi rangka otsus provinsi aceh se2soto2| io2sg0oro40s| kab aceh barat ' | siidaoses| o o si1446. kab. aceh besar ') | sita6ses| o kab. aceh selatan stad6sos| o kab. aceh singkil ' ) | situs6ses| o po kab. aceh tengah sitaaoses| oo. kab. aceh tenggara ' | silaaeses| oo. poo (kab aceh timur eso295a6s| kab. aceh utara ' ' ) | sosis0228| . po kab. bireuen se2ara2is| ptt kab pidie sitaseses| si1. kab. simeulue sitaaeses| o kota banda aceh siisacses| oo. in. aa0. kota sabang siigaoses| sin. a20. kotalangsa silaaoses| si. kotalhokseumawe sildaoses| kab. gallus siima6os6e5| dinkbmenkeugoid0 7t849 provinsi aceh kab. aceh barat sosis.sag| s08. kab. aceh besar ' ' kab. aceh selatan s12. kab aceh singkil po. kab. aceh tengah j ob04517| poo kab. aceh tenggara si2446. kab. aceh timur ' ) e| kab. aceh uta en" . ,, setan kab. pidie oo 2500s86| io. kab. simeulue a@229g2381| kota banda aceh poo kota sabang po. kota langsa ag0s57289| kota lhokseumawe po. poo kab. gayo lus 2sosok.2e8g| lo. angenborougosaceh barat daya si1. o sir.aa6.s65 kab. aceh jaya sit446565| poo sir. kab. nagan raya s11446. sik.a46. kab. aceh tamiang |. kab. bener meriah s11446. kab pidie jaya a79eg7. po000000005 kota subulussalam s11446. provinsi sumatera utara .87a400| kab. asahan ' ' ) | s6.s76.6c0o0o| kab dairi kab karo kab. labuhanbatu | ) kab. langkat b25. kab. mandailing nat lo) oo a7a.i7i.also0| kab. nias ' ) | oo sss35122) s219. kab simalungun kab. tapanuli selatan '' ) e| ) a7a. dihkemknha io. do 1ee9 li 6r1o kab. aceh barat daya ' ' ' ) | ) ap2202351| kab. aceh jaya ' ') o o i| ji926891008| o kab nagan raya | ) sisi6.7eo| kab. aceh tamiang kab. bener meriah kab. pidiejaya kota subulussalam as.29aaa3| s26.7a1. provinsi sumatera putra ' ( ) a@07o78. kab. asahan ' ' ) | o25. odi68si| o o ) 25a5a286| kab. dari ' ) ) '| ( di68si| oo ) .a5a236| kab. karo ' ) )'| o25. odi6esi| oo o ) .a5a286| kab. labuhanbatu ' ) '| ) odi6sesi| oo) o25.a5a226| kab. langkat | ) ta6. .09a| oo ts8680201| kab. mandailing natal o) )) ) | ) ) kab. nias odi68si| oo 25a54286| kab. simalungun at68s1i| oo 254sap86e| kab. tapanuli selatan ' ') o e| ) kinkontenkopanuli tengah kab. tapanuli utara .76e4. kab. toba se.se.c0o0o| kota binjai il0. koo kaa, kota medan kota pematang siantar kota sibolga s2193s0ol kota tanjung bala kota tebing tinggi .600o| kota padangsidimpuan .76a. kab. pakpak bharat kab. nias selatan kab. humbang hasundutan kab. serdang bedagai | ? os. kab. batu bara kab. padang lawas as5. kab. padang lawas utara o3. ankonllhokseumawe 60801is7 kab. gayo lus poo kab. aceh barat daya kab. aceh jaya poooo kab. dari poo kab. deli serdang kab. karo sage52001 60sot.is7 kab. labuhanbatu ntebones| meta sub jumlah rangka otsus o sts li pep kab. tapanuli tengah ) | o25087385| @t6ssi| o . o2sasana| se2atase| kab tapanuli utara ' ) ) ) | ? disusul oo. 2sasa2se| se2ii.age kab toba) @eksil tesasanse| kota binjai 'o ' |o pasir28| mos| o s2a8sro| o s.2a8. kota medan o25037885| @tessi| oo. 5asa2se| kota pematang siantar ' | ? @is8si| oo. 2sasa2se| kota sibolga ' '| messi o 2sasa2se| kota tanjung bali oo) )? disisi| too 2sasa2se| kota tebing tinggi vo ) | j o25o097388| at6ssi| 25asa2se| kota padangsidimpuan .88s| messi o 25asa28e| se.21i.a36 kab. pakpak bharat 'o) ) ) | )j) 2508738s| @i6as1i| 2sasa2ge| so.21i. kab. nias selatan ' ' ' ) | j o25037. dioksin o assange| se2atase) kab. humbang hasundutan ' ) | ? disisi| . 25asa2s6| kab. serdang bedagai oo j o25037385| wt6ssi| kab batu bara ''). ) | o25037385s| @opsi| o 25asa2se| kab. padang lawas | ) @eksil 2sasa2se| kab. padang lawas utara) ) o25. @6ssi| oo. 2sasa2sedaerah tambahan dalam sub jumlah rangka otsus kab. labuhanbatu selatan kab. labuhanbatu utara kab. nias utara |. kab. lima puluh kota . kab. agam . kab. kepulauan mentawai kab. padang pariaman kab. pesisir selatan . kab. sijunjung kab. solok . .| kab. tanah datar . . kota bukit tinggi . . kota padang panjang . kota padang jumlah sub jumlah rangka otsus j .j) ' ' ) | pena kab. lima puluh kota ko. kab. agam te ono koo kab. kepulauan mentawai . oo.) kab. padang pariaman kab. pasaman kab. pesisir selatan oo. lo. kab. sijunjung io) kab. solok to. io. io) kab. tanah datar aan kota bukit tinggi inn aan kota padang panjang lo. kota padang 5th) pin.kemdnkewoayakumbuh kota sawahlunto kota solok kota pariaman kab. pasaman barat ' ')' ) ) | )? kab. dharmasraya kab. solok selatan da. provinsi riau o o ) | o9a.7to.o08.ess| kab. bengkalis '' ) | )j? .4is. ) kab. indragiri hilir ) ) o ) | ) kab. indragiri hulu ' ') o ) | ) ) kab. kampar a5: kab. kuantan singingi ' ) 3a. kab pelalawan ) kab rokan hilir ' ' ' ) | ) kab. rekam hulu ' ) | ) kab siak 6i. kota dumai .ii2659nan sub jumlah rangka otsus sj. m m kota payakumbuh kota sawahlunto kota solok kota pariaman ia. kab. pasaman barat ' poo kab. dharmasraya ' | kab. solok selatan ton poo provinsi riau kab. bengkalis io kab. indragiri hilir kab. indragiri huu kab. kampar soo kab. kuantan singingi ')oo ) o | ) kab. pelalawan too kab. rokan hilir ' ' ' | poo. kab. rokan poo poo kab siak poo kota dumai leo 5a7 dinkemenkeekanbaru kab. kepulauan meranti kab. muaro jambi kab. sarolangun kab. tanjung jabung timur .52a| kota jambi io. 69asasi7| .7a9. provinsi sumatera selatan kab. lahat .s24468|ihkenlenkeugo.o. a0z7xgx9 i 6ri0o kota pekanbaru poo kab. kepulauan meranti '' ) e ) o94403. o1. kab. muaro jambi . lo. kab sarolangun kab. tanjung jabung tim ' )oe . ken . . uwu. provinsi sumatera selatan kes m j jjaiuuaoo. kota pagar alam | ) to4188. kota lubuk linggau dinkemehkewgosbanyuasin ' ' kab. ogan ilir ' ) | )' ') ) | provinsi lampung |oo kab. lampung barat po. kab. lampung selatan |oo000005 po. kab. lampung tengah |o kab. lampung putra kab. lampung tim oo: kab. tanggamus kab. tulang bawang yo. kab. way kanan kota bandar lampung ih.kemenkeu.golola ama sub jumlah rangka otsus kos o39 io 7s819 ii 6r10o kab. banyuasin poo kab. oganllir kab. ogan komering ulu timur kab. ogan komering ulu selatan ' kab. empat lawang .0147aa| as39ra.7aa| kab. penukal abab lematangllir io kab. musi rawas utara provinsi lampung kab. lampung barat | ) ) kab. lampung selatan 9a9.s53. kab. lampung tengah ) m3oto.sei| kab. lampung utara amt9216.096e| atom16.o9e| kab. lampung timur 208mas.o22| kab. tanggamus | ) st9. .45a| kab. tulang bawang s69. se9.s9e9i1| se9. kab. way kanan 9sa.rao.co7| .59a| kota bandar lampung . m m. kab pesawaran poo io.) kab. pringsewu nt. m . kab. wang bawang barat kab. pesisir barat ' ) ) ) e| x5. provinsi dki jakarta provinsi jawa barat ) kab. bandung kab. bekasi kab. bogor ' ' '| o2a5. kab. ciamis j1e2. .988g| o17. kab. cianjur kab. cirebon ) | j osi3. a8. kab garut ' ) ) kab. indramayu @41a77a146| kab karawang '' ) | ainkomellhokseumawe pon poo kab. gayo lues poo pon poo. kab. aceh barat daya kab. aceh jaya too sse9er| kab. nagan raya dgg09403m7 kab. aceh tamiang 7ga4asa9ga| pon kab. bener meriah poo ss5a5s0| kab. pidie jaya to000000000376gas kota subulussalam joo 0noesoes6e| provinsi sumatera utara a73.osa4as kab. asahan kab. dairi pooooooooag919ga| kab. deli serdang kab. karo poooooo0mass218 kab. labuhanbatu ses3207011 poo ankombrovtoo soho d0 me9 ni 6rlo kota metro ar9aae00| arg0a2029| kab. pesawaran )? 1a713. i9| kab. pringsewu | ) o se1610. kab. mesuji 'o se077eim| se9team| .i7i kab. tulang bawang barat l'o ) ) | ' ) .0o908| i5. ) bs8.i79.oss| kab. pesisir barat 'o' ) | )j) ag0s02048| provinsi dki jakarta provinsi jawa barat ' ) '| .89a. ) kab bandung ' ) '| j o691. ) 6s2s85.37o| kab bekasi sa.sao.is5| ) kab. bogor ' ) gal. ) 6s2385. kab ciamis ' ' ) | )j o6al. .7215s51| ) es2385. kab. cianjur ' ' ) | j sal. t0.7215s1| ' ) kab. cirebon ) kab. garut ' ) ) | j garcia3s28| o 6s2ss5. kab. indramayu ) | .6ca1| kab. karawang s.7e5.4a5. jdihuningan o866. kab. majalengka )j? kab. purwakarta ' ' ) | )j os20. .8a83| kab subang ) | o kab. sukabumi ' ' ) | kab. sumedang | ) a78. kab. tasikmalaya kota bandung a88. kota bekasi o282485a4| kota bogor ' o2937ar8s2| kota cirebon so3.7as.3a9| oas. kota depok .749g| kota sukabumi ) kota tasikmalaya kota cimahi ' ' ) | j9anto20.ito| a8. kota banjar ) | kab. bandung barat '' ) | )j) 'intomonibusma m . kab. kuningan gare3.go8| kab. majalengka ) '| la92a79| e99. kab. purwakarta ' ) o '| j6arti3.s28| 6s2335. kab. subang kab. sukabumi 6access28| es2335s. kab. sumedang 6arti3828| es2335. kab. tasikmalaya j garcia3. kota bandung o6arti3g28| kota bekasi 1o887io.is8| kota bogor ' ) ) | garis28s| kota cirebon garcia3so8| 6s23s5.379g| kota depok o6ar.ci3. 6s2385. kota sukabumi sari3.g28| 6s2335. kota tasikmalaya o641. kota cimahi sari3828g| kota banjar kab. bandung barat 'o) ) e| 'inkemenkdu.opangandaran oo ) )j) provinsi jawa tengah kab. banjarnegara s.i8a218| kab. banyumas me.7is.s24| o3.890e92| kab. batang me.7iss24| .e92| kab. blora '') ) .8a667a| kab. boyolali ') ' | memang2a| .e92| kab. brebes kab. cilacap 2ams2.97a| s2a442| kab. demak meis.gga| .s90.09g9| kab. grobogan j s7748276| kab. jepara kab. karanganyar kab. kebumen m6m7is.824a| .890o.e9g2| kab. kendal ' ') ) | miss2a| o3.s906e9g2| kab. klaten as4017e1a| si3a218| kab. kudus me.ying2a| .890o.e9g2| jau:9o ti :i0o kab. pangandaran | ) provinsi jawa tengah | ) ) la7o.2a7.ce7| kab. banjarnegara ' )) o) | ) ' ' ) sa5. kab. banyumas ) kab. batang | ) ) br.o1a. kab. blora ' ) ) | j o5683. s.ses.sos.e02| kab. boyolali ' ' ) ) | kab. brebes ' ') ) | )j o85. .65s1| o l426. kab. cilacap j o6s. .65s1| o1. ) o87. kab demak ' ' ) | j gs. o o1. ob7. kab. grobogan ) | s87. o1. ob7. kab. jepara 9m98. la2e.s80o| .oo1e7o|l kab. karanganyar ' ') ) e| )j? kab. kebumen ' ) | j o85.s87.65s1| kab. kendal oss.s87.6s1| ) sr. kab. klaten o3s9691. ) kab. kudus ' ' ) ) | j o85. (ingelang ' ) | om6.7i3. o kab. pai me7iss24| o3. kab. pekalongan ) '| il6.7i8. kab. pemalang | ) .6c09| kab. purbalingga ' ) | ) o1oa.48a.7o7| kab. purworejo '' ) | ) me6.7is.s24| oo ) kab. rembang | ) kab. semarang | )? kab. sragen '' ) | ) me6.7i8. kab. sukoharjo kab. tegal 'o ' ' ) | os1. kab. temanggung kab. wonogiri ' ) | si3a. kab. wonosobo g244a2| kota magelang ) o16. kota pekalongan kota salatiga o116. ' ' 'intomertovmr kab. magelang o85. bt. kab. pati ' ) ) '| o85. kab. pekalongan '' ) | j o85. kab. pemalang ' ) | o j o85. bt.o14240| kab. purbalingga ' ') ) '| o o85. kab. purworejo j kab. rembang kab. semarang kab. sragen o85. o1. kab. sukoharjo ' ) | o85. kab. tegal ' )' ) | j o85. kab. temanggung | ) kab. wonogiri o339. s. sas. kab. wonosobo kota malang j o85. la2e.sg9| kota pekalongan | ) sesi9i8| sesaat.i b8| kota salatiga '' ) '| j o85. ainkemerkewrangka otsus kota semarang mi6iss2a| sagoege| kota surakarta ' ' ) ) | jit67iss2a| segoe9e| kota tegal ' ' ) | mo.iss22| ss90oe9g2| i20. kab. bangkalan poo kab. blitar io. essay7| kab. bojonegoro .6s070s017| mesomoso17| kab. bondowoso 2s6282127| rerio2071g| kab. gresik poo stt kab. jombang poo pantau kab. kediri ' )' ) | 2oa7a7mes3| kab. madiun kab. magetan inp0. .oog| kab. malang kab. mojokerto poo tau kab. nganjuk ' tiga17io| 201928a27| ss0s7o137)| kab ngawi 202a72505a| 2so2s2ip7| kab. pacitan '' ) | lo95es88s8| .as1. .0o5 'inkementeuborsub jumlah rangka otsus iso : 7x819 6r10 kota semarang .i8s9| tes.9g5. kota surakarta j st.o14. kota tgl j o85. kab bangkalan aayaaattan kab blitar |. mi8a6t6e|) aos86e| kab. bojonegoro kab. bondowoso 4i8de6e| a258316e| kab. gresik 918a80o1| 2as1e1. kab jombang misuse| a0531e| kab. kediri misuse| aussie| kab. madiun mi84e6e| ) 4o531e| kab. magetan yan kab. malang di8ge6e| o kab. mojokerto di8de6e| a25310e| kab. nganjuk ' tpt kab. ngawi 4i8466| aa5316| kab. pacitan 4i8466| ao5sle| ainkemenkevabominyakbumi rangka otsus kebo pamekasan oo: kab pasuruan kab. ponorogo o o o o o o o o oo1 ikan. sidoarjo oo yo kab. situbondo kab trenggalek oo kota blitar kota madiun o m6882723| po. kota mojokerto kota pasukan kota probolinggo 2io kota batu provinsi kalimantan tengah i ikan. barito selatan a86il kab kapuas oo 386i| kab. kotawaringin barat o oo jdih.kemenkeslhokseumawe kab. gayo lues kab. aceh jaya kab. bener meriah kab. pidie jaya kab. asahan lo. kab. deli serdang kab. karo kab. labuhanbatu ser.7ioal 6t10 kab. pamekasan io. kab. pasuruan di8a66e| kab. ponorogo ai8a66| kab. probolinggo di8as6e| a253160| kab. sidoarjo 25a. kab. situbondo meteo| a058316| kab. trenggalek disana| a05316e| kota blitar il. kota madiun ll. koo kota mojokerto kota pasukan poo poo kota probolinggo ar8a6e| a25316| kota batu provinsi kalimantan tengah |. kab. barito selatan poo kab. kasus poo kab. kotawaringin barat ' ) '| j o170.6s7. jdihotawaringin timur ' ) e| 8a. kab. katingan is86390| kab. seruyan | ) kab. sukamara is8639| o kab. lamandau ois8639o| kab. gunung mas | ) kab. pulang pisau kab. murung raya ') ) e| ) kab. barito timur a8i. provinsi kalimantan selatan kab. banjar 2a8.61a. kab. barito kuala kab. hulu sungai selatan kab. hulu sungai tengah oo) o8. kab. hulu sungai utara ') ) ) | ) o8. kab. kotabaru o2a3.61a70o0o| kab. tabalong .6a5.io. o 7sge9 kab. kotawaringin timur kab. katingan kab. seruyan ato6s7. 2844i91| kab. sukamara ea aa u uu tan e2. kab lamandau aaa kab. gunung mas aaaaaatta, kab. pulang pisau siswa8s| kab. murung raya akaaaaaaa. kab. barito tim hoon yaaa provinsi kalimantan selatan yaaaaaiiany kab banjar kab. barito kuala kaaayaaataaa kab. hulu sungai selatan pakai kab. hulu sungai tengah |. kab. hulu sungai utara . pena kab. kotabaru yoo ppp kab. tabalong peta dihkementnah laut ' ' 2a361a. .i20000| kab tapin 2a8.61a.7o0o| ob. kota banjarbaru ) | kota banjarmasin o2a3. kab. balangan .89a. a13. kab tanah bumbu s.i20. kab. kutai timur ' ' ) | )j so2. sio.i87. kota bontang j404. .63s| oo kota samarinda ' ' ) | )j) o9. .85s6| kab. penajam paser utara ')o) ) ) | ' ) provinsi sulawesi tengah o) | kab. banggai kab. banggai kepulauan kab bul kab. tli tli o| yo. kab. donggala p0. kab. morowali io. antoni bootsmatang ana 30x sub jumlah rangka otsus aw) kab. tanah laut ker . mmm. j5j kota banjarbaru kota banjarmasin kab. balangan |. poo kab. tanah bumbu poo poo kab. kuta timur oo. kota bontang io. poo kota samarinda 4a5 kab. penajam paser putra oo provinsi sulawesi tengah | .4s8| kab. banggai s6. .7a5.8s0| ) .6s4. kab. banggai kepulauan a9n9.e47. kab. bul os26a782757| .996e| s395. kab. toli toli .9a7| kab. donggala os.3s0.s28. sos.260oa77| kab. morowali i30. .996e| sinema kkoug. . m kt mm. ke? " . kab. tojo una una | : kab sigi oo. kab. banggailaut yo. kab. morowali utara ) | provinsi sulawesi selatan kab. banteng kab. barru kab. bone ' kab. bulukumba kab. enrekang kab. gowa kab. jeneponto kab. luwu poo. kab. luwu utara antena kesinas sma m . kab. poso kota palu kab. parigi moutong kab. tojo una una ' s287.a5a.o80| kab sigi ' ' ) | see89o8s.910o| sgs8.s08. kab. banggailaut 'o ) | j9 .06a788| ) a.0r0.06a1. kab. morowali utara ')') ) | ) .7a0| ) 65a. provinsi sulawesi selatan .05a. kab. bantaeng ' | ' j lo.7a2284| 2e8. .56a| kab. barru to.7a228g| as0. kab bone kab. bulukumba l000005 kab. enrekang o390. at0. kab. gowa ase.20a710| 1a2a2041| kab. jeneponto ' ' ) | .7a2284| s28.7to.e7a| s28. .a7a kab. luwu 6s9251. lo.7ra228a| ) 6e9. .o53| kab. luwu utara | ) .6a8636| ' ) sinkemenkewgoie tan uminyakbumi rangka otsus kab. maros soo kab. pangkajene dan kepulauan kota palopo tes kab. luwu timur esok kab pinang soo tu. kab. sinjai sol kab. kepulauan selayar pu. kab. sidenreng rappang kab. soppeng 6s0o0o| ayu e200 kab. takalar ' sol o200 kab tana toraja kab. wajo ktsoo| ago kota pare pare kota makassar ' 6s0o0| kab. toraja utara geo|l provinsi maluku | g2053148| 1ao20oss| u kab kepulauan tanimbar ' | 280s7ito :0o ti 6rio kab. maros ' ) | o85a.57a.0s6| 1a2a3001| sesi.oo7| kab. pangkajene dan kepulauan kota palopo j to.7a22ga| 6agg60459| kab. luwu timur ' ' ) kab. pinang sir8it.ta7| to.7a228ga| s22.s590421| kab. sinjai t0.7a22ga| 2ra.sa9. kab. kepulauan selayar ' ' ' ) | to.7a22ga| 1a7.o740a7| kab. sidenreng rappang kab. soppeng t0.7a22ga| so2633. kab. takalar ' ') ) '| os57.00a. .7a22ga| se7.7a7ie0o| kab. tana toraja | ) gi7.9lo088| to.7a22ga| 628e61. kab. wajo .070o. kota pare pare ' ) ) | j o639. .57a| to.7a228a| gso.1s0o.ss8| kota makassar | ) to.7a228a| kab. toraja putra ' ' ) '| ) a1m73s1. provinsi maluku yoo kab. kepulauan tanimbar ' ) ) e| dih kemenkeu.goluku tengah ) be91. kab. maluku tenggara 'o)) o o ) | ) se91.a00| kab buru bato.s29| be91.a00| kota ambon 8ar0. .5s71| se91.a00| |l296 kab. seram bagian barat 'o) ) | ' 8e91. kab. seram bagian timur ' ) ) e| kab. kepulauan aru ' ' ) ) | j bato.8a9| se91.a00 kab. buru selatan ' ) | j s4t0. kab. belitung kota pangkal pinang kab. bangka tengah '' e| kab. bangka barat o) ) ) | provinsi kepulauan riau ' ) e| kab. natuna ' ' ) | o82. .49a| kab. kepulauan anambas '' kab. karimun so025.is4.6a7| 4i0o. . kota batam ) | g2a1882588| dio.gss. ainkemdhr. dan gas bumi soo los kab. langkat j sos6e7is6e| kab. mandailing nat | ) s.is2. kab. nias soseerases| io.) kab. simalungun kab. tapanuli selatan .i66 kab. tapanuli tengah kab. tapanuli utara kab. toba s54a6618| kota binjai kota medan b0o8667166e| kota pematang siantar ' ' ) '| o pen eppmmkh ny ,,.,y kota tanjung bali kota tebing tinggi ho. kota padangsidimpuan j o803667166e| ankonenkeuil leo s0s7g9g kab. maluku tengah ton. kab. maluku tenggara | . krn $$. mm4 kota aman too kab. seram bagian barat io0 .a001 kab. seram bagian timur koo kab. kepulauan aru koo kab. buru selatan koo kab. belitung koo krn )j5ji112 kab. bangka tengah kab. bangka barat provinsi kepulauan riau i kab. natuna on, kab. kepulauan anambas poo kab. karimun kota batam dintanjung pinang ' ) | .96e8475| 4lo. oo kab lingga dio.o88. kab bintan os295.98s25sa| aro. provinsi papua barat 'o ') ) | ) ) kab. fak fak ' kab. manokwari ' ) ) ) | o' .9a6| o kab. sorong kota sorong 2s99a9835s1| kab. raja ampat o1.5s0. kab. sorong selatan kab. teluk bintuni ' ')' ) e| kab. teluk wondama ' ' ) | ) kab. kaimana kab. mayoral ' ' | .5a5. .5as.ita. kab. tambrauw kab. manokwari selatan lamesarasi kab. pegunungan arfak ' ' ) | i.kemenkeu.d0 n3:9g 1i kota tanjung pinang loo000000005 kab. lingga kab bintan oo. provinsi papua barat kab. fak fak desa9g92a2| ses. kab. manokwari ia80144. kab. sorong 2args1g8| o 2ars23133| kota sorong kab. raja ampat ' ) ) | )j kab. sorong selatan kab. teluk bintuni 27aas0og111| 2maas9os111| kab. teluk wondama ' ' ) | )j o2.5a7. 2sar.co8830o| (kab kaimana kab. maybrat kab. tambrauw kab. manokwari selatan kab. pegunungan arfak | : l000005 tot din kembnkeutambahan dalam rangka otsus provinsi kalimantan utara kab. bulungan kab. malinau kab. nunukan kab. tana tidung jumlah nasional ainkomelam jumlah rangka otsus provinsi kalimantan utara kab. bulungan kab. malinau kab. nunukan . kab. tana tidung jumlah nasional ainkemenibucaceh b2a. .5a9 kab. aceh barat a6a. oo kab. aceh besar 21o19. kab. aceh selatan ) ) | j o202687728| kab. aceh singkil ' ) | s6. kab. aceh tengah ) | o1. kab. pidie edisi8 o o ) kab. gallus ) kab. aceh barat daya kab. nagan raya kota subulussalam kab. dari r00702297| kab. labuhanbatu kab. tapanuli tengah ?j? ) kab. tapanuli utara oo ) j kab. toba do66aa7s6e| dinkemelkeu.go.dangsidimpuan kab. pakpak bharat kab. labuhanbatu utara oo ) 27o93gs| provinsi sumatera barat | ) ) kab. lima puluh kota inses7ao| kab. agam |. kab. padang pariaman kab. solok kab. tanah datar kota bukit tinggi kota padang panjang kota padang kota payakumbuh 2o2asis88| kota solok lo. jdih riaman 6to4e5s79| provinsi riau star95sos7 oo) s72195. kab. indragiri hulu o o ) kab. pelalawan os92s0o. kab. kepulauan meranti | ) provinsi jambi asana97a9| a9r449.7ag kab. batanghari ) ) | kab. bunga 2anis20o58| loo 2a7182. kab. merangin o003a98g kab. muaro jambi ' ) | kab. sarolangun ) kab. tanjung jabung barat kab. tebo os17366054| provinsi sumatera selatan din.kembnkeugomusi banyuasin ' ) kab. ogan komering ulu ') ) '| kota prabumulih ses.l48650o| ' ) kota pagar alam kab. banyuasin ' ) | j o2081. ) kab. empat lawang o331. kab. penukal abab lematangllir kab. musi rawas utara ' kab. bengkulu selatan ba04397.a99 .a99 kab. bengkulu utara ')) ) | )j kab. rejang lebong kota bengkulu ah.kemenkeu.go.eluma kab. mukomuko |. kab. kepahiang s222881. provinsi lampung s61781| kab. lampung selatan kab. tanggamus so41s53583) kab. tulang bawang kab. way kanan kab. pesawaran kab. pringsewu m2550| kab. cianjur 22399e29| kab. purwakarta kab. tasikmalaya kab. pangandaran ' ) | telassso| provinsi jawa tengah ssr36i3| kab. banjarnegara )j o283995| sihkemehkeu.gollangkat kab. nias io. kab. simalungun kab. toba io. d). kota binjai il. |. kota medan il. kota pematang siantar li. kota sibolga ih. kota tanjung balai i0000005 kota tebing tinggi kota padangsidimpuan aintabontougotbanyumas kab. batang agr9es| kab. bara lo. 2a01571| kab. boyolali a919o5| kab. brebes a9roes| kab. cilacap eco49s5| kab. demak a91965| kab. grobogan a97965| kab. karanganyar kab. kendal ' 2a01571| kab. kudus a91965| kab. malang a9ng9e5| kab. pati a91965| kab. pekalongan a9nse5| kab. pemalang kab. purbalingga a919es| jurworejo d9n0es| kab. rembang kab. semarang io. kab. sragen agn9es| kab. sukoharjo a9n9e5| kab. tgl oo a9n0e5| kab. temanggung a97065| kab. wonosobo do. d010es| ia18 kota magelang 2a01571| kota pekalongan 2a01571| kota salatiga a970es| kota semarang a970es| kota surakarta kota tegal provinsi yogyakarta j4699636| kab. blitar a90000| a90. kab. jember dih.kem buku.golumajang kab. malang si8too| 6i8100| kab. pacitan 11n70o8190| kab. trenggalek oi kab. tulungagung a82700| provinsi kalimantan barat kab. bengkayang kab.landak kab. mempawah a56. as6. kab. sambas s5050. kab. sintang os2r3s5610| kab. sekadau | ) kab. kayong utara ' ) | o222287988g kab. kubu raya 2017775se3| income keuapuas as2a63004g kab. kotawaringin barat .7a62901| kab. kotawaringin timur ' ) '| o20791682122| kab. katingan ) | j os226315388 oo ) kab. seruyan b65468004| ) kab. lamandau ) o | ass2886e80o| ) kab. gunung mas sa2ee7.9g s7a2.cg7.94a kab. pulangpisaa tsaranyea kab. barito timur sasi912a605 kab. barito kuala .5a4325. inkentenrowghulu sungai utara ' ) '| kab. kotabaru to. kab. tabalong ai88010. kab. tanah laut kota banjarbaru kota banjarmasin kab. balangan provinsi kalimantan timur kab. kutai kartanegara kota balikpapan dinkes ineuenajam paser utama ') ) | kab. mahakam ulu provinsi sulawesi utara oo ) j o63919195| kab. bolaang mongondow ) kota bung segoe| kota manado a6165285| kab. kepulauan talaud kab. minahasa selatan kab. minahasa putra ' ) e| o kota kotamobagu oo) kab. bolaang mongondow utara ' ' kab. bolaang mongondow timur ' e| 28gases7i83 kab. bolaang mongondow selatan ' 'intonshrovolu ao2623575| ) kab. sigi a85. kab. baru oo ) o kab. bone kab. bulukumba kab. enrekang o9res8559| 9r6s8. kab. luwu utara seats1a2 o o ) sesat8142 kab. maros oo d6.pa3s kab. luka timur 6r9e2sag8g 'o o 6r9.c25.49g kab. sinjai as83305| kab. kepulauan selayar | ) 7a5. kab. sidenreng rappang ' ih.kemenkeu.ooppeng amos2s| a210. kab. wajo kab. button 1e22s9501| kab. konawe pages87a0o| kab. kolaka kab. muna io. kota bau bau a0s77a25| kab. bombana kab. kolaka utara ) | kab. but utara kab. konawe kepulauan kab. buton selatan ankombntovombok tengah s20o10g1am kab. sumbawa |. sarang6.gaa kota mataram |. kota bima do. kab. lombok utama spasi97.s04 kab. alor kab. flores timur |. kab. manggarai mo1satu| .a7g kab. sikka ainkemdnrtimor tengah selatan kota kupang provinsi maluku kab. seram bagian barat '' ) '| kab. kepulauan aru kab. biak numfor kab. jayapura kab. nabire ar32390223 dinkemehkeugosngkat doo agregsigs1 kab. mandailing natal kab. nias po. yoo. io. kab. simalungun kab. tapanuli selatan kab. tapanuli tengah kab. tapanuli putra poo amnesti93 kab. toba 2s06a60o| ss3413| pon kota binjai powo0oooasesamss poo po. kota medan poo pon poo. yo. |.4l kota pematang siantar mass3| poo kota sibolga pon yo. kota tanjung balai poo kota tebing tinggi poo po. yoo kota padangsidd impian aintehenkeuepulauan yapen kota jayapura | . soosssiasi kab. yahukimo kab. pegunungan bintang ' kab. mappi ' 25as080180| kab. asmat ' kab. supiori sonoeso7n3| kab. mamberamo tengah kab. yalimo 2s08857805 kab. lanny jaya kab. nduga 2a00e1217 kab. dogiyai saoirse9| dinkemelkewintan jaya serta3. kab. deiyai kab. halmahera tengah sareng271 kab. halmahera selatan kab. halmahera utama kab. pulau morotai ') ) | bocor.so6e| kab. pulau taliabu kab. tangerang 286a6.56a| kota tangerang provinsi kepulauan bangka belitunggorontalo kab. gorontalo | ) kab. pohuwato ' ) | kab. bone bolango kab. gorontalo utara ' ' ) | ) ? kab. natuna 201225770e| kab. kepulauan anambas kota batam kota tanjung pinang ainkombtinga tersohor| mean90g77 provinsi papua barat ' | o7es00a149| tesgoana9 kab. sorong 6s6e4625| e3o4625 kab. kaimana xe2e4asas8s| lepagisa58 kab. tambrauw season29 provinsi sulawesi barat 'o) ) | .s85829| kab. nunukan ptt i226es1372 sin.kem inkeugo:tarakan aa193s64011| antomelkogoraprovinsi aceh | resi.g0o0ol or.es1.s00| kab aceh barat bass0oo7s| ess0gr5| kab aceh besar oo |o to5s62025| kab. aceh selatan o8880075| kab. aceh singkil oo ) j o8880975| poo kab aceh tengah | . b8s0o07s| ss80975| kab aceh tenggara j os8s0doors| kab aceh timur s8s0oo7s| ese0grs| kab aceh putra ses0doors| aseogas| kab bireuen s8s0oo7s| pny eseogas| kab. pide sensors| kab. simeulue sasogrs| kota banda aceh j o8880975| kota sabang o8. .020088f 22s0ro13| kota lang s8s0og7s| kotalhokseumawe j ob8s0grs3| kab. gayo lus besogrs| kab aceh barat daya o8880. ainkomenibugoieaceh jaya kab. ragam raya bes0oo75| kab. aceh tamiang o888007s| kab bener meriah o8880975| poo kab pidie jaya j ob88097s| poo kota subulussalam o88s0o.07s| provinsi sumatera putra ' ' ) | j o601187876e| o li87.87e| kab. asahan 23a387o| s99ir.agg| kab. dairi 9o17.ag9| kab. deli serdang ol6t0580| tpt kab. karo s9gi tag| kab labuhanbatu s991ir.agg| kab. langkat s9017.ag9| kab. mandailing nat ' ' ) ) | kab nias s9.git.agg| kab simalungun) | ? 23as879| s9917.a99| kab. tapanuli selatan ' '' ) | j kab. tapanuli tengah | )? 3a3879| s9. .a99tapanuli utara ' ) ) '| )? 23a3. kab toba o37. 23a387o| kota binjai kota medan | ) 23a387o| s0. .a00| kota pematang siantar ) | )? 23a8. ' kota bible st. 23a3.87o| .a900| kota tanjung balap ' ) | )? 23a3. s9. .a900| kota tebing tinggi | )? 28a3. s9. .a90| kota padangsidimpuan | )? 3a3. kab pakpak bharat kab. nias selatan | )? kab. humbang hasundutan | )? kab. serdang bedagai oo ? kab. samosir ma32671| kab batu bara | )? kab padang lawas j kab padang lawas uta ' ) | ' ) ? 23a8879| kab labuhanbatu selatan '')') ) '| ' )? d0.asg.7a7buhanbatu utara ' ') ) | j kab. nias unta poo kab. nias barat kota gunungsitoli ss13e20| kab sijunjung ho. msm| oo. oil kab. pasaman barat oo : poo kab. dharmasraya poo m0sm| provinsi sumatera selatan po. |. kab. lahat s77.d98485| kota pagar alam mearpaioo|l kota lubuk linggau(kab banyuasin a98a85| kab. oganilir 6is6co1| kab. ogan komering ulu timur 6is6co1| kab ogan komering ulu selatan ' r0. kab empatlawang 498a88| kab. penukal abab lematangilir s9i.llo| kab. musi rawas uta ' s9i.idol ' provinsi bengkulu 20108a81| kab bengkulu selatan a.s89520| kab bengkulu putra io a.s89s20| kab rejang lebong 200117a9| 2001177a9| kota engkau as39520| kab kaur loo as39529| o kab seluma poo as539520| kab. mukomuko as395290| kab lebong a.s39s290| kab. kepahiang 253r9193| ) kab bengkulu tengah ass9gs2langkat kab. nias oo kab. simalungun kab. toba oo kota bijak kota medan kota pematang siantar 2a06. kota sibolga o1. kota tanjung balai kota tebing tinggi bes. kota padangsidimpuan | : 69a0173|mpung selatan sense7| kab. tanggamus se2me| provinsi jawa barat 2as0oo71| kab bandung season13| sis9. kab bekasi kab bogor ' lo. kab ciamis nt. kab. cirebon kab. garut kab. indramayu kab karawang x801. x.o91.54a| kab kuningan kab. majalengka kab subang a8es7319| kab. sukabumi 18015aa| kab sumedang ae015a4| kab. tasikmalayafee nama daerah iuran produksi iuran tetap jumlah pemerintah kota bandung re015aa| kota bekasi ae01saa| x.e01.5aa| |o1t1 kota bogor ' aeoisaal i.o9i.saa kota cirebon as0.saat kota depok as01saa| kota sukabumi a8015aa| kota tasikmalaya ae01saa| .5ag)| kota cimahi ' poo kota banjar kab pangandaran kab banyumas |. 202e37m8| kab. brebes dapaasmai| kab. pemalang anosmia|l kab. purbalingga mas6s33| oo) masa.gag| kab. semarang simpsons| oo: si.7o0.s05| kab tegal provinsi jawa timur ) kab. bangkalan onsbanyuwangi mar36.9ea| o tpr36. kab blitar kab bojonegoro dams|l kab. bondowoso a9ss30o10| kab. gresik d2ng0o| o kab. jember a8. kab. jombang a8500426| kab kediri a8590. kab lamongan dam21so| oo kab. lumajang daro7s0o| kab. madiun sr200841| kab. lang 288a160| loo kab. mojokerto sa2000o5| oo sa29. kab. nganjuk yoo dan2rso| kab. pacitan kab. pamekasan da7221so| dago) kab. pasuruan 2538a96| kab. ponorogoprobolinggo kab. sampang dam21o|l kab. sidoarjo dam1so| kab. situbondo da203800| kab. sumenep a8500426| kab. trenggalek kab tuan kab. tulungagung ) dam2o7so| kota blitar da1227501 loo kota kediri loo kota madiun loo kota malang kota mojokerto | . kota pasuruan dam27so|l . kota probolinggo kota surabaya da727sol kab. bolaang mongondow kab. minahasa utara ' ) | j o3a9i9o792| ainkemenkeltoobolaang mongondow timur ' ) e| poo can9gi2| provinsi nusa tenggara timur 1age88a| kab. blu s3go1as7| kab ende e3s20s73| kab kupang tpt iss0atas7| 1es kab. manggarai assume7ol kab. ngada po. negara| kab sikka ago las7| kab. sumba barat seoran7| kab. sumba timur h3notas7| kab. timor tengah selatan as001a57| kab: timor tengah utara angota7| kota kupang iso1as7| kab. sumba barat daya ago1as7| kab. sumba tengah aset las7| kab. manggarai timur asg01a57| kab. sabu raijua yo. tigo las7| provinsi maluku putra 2es5a8.oran bagian nama daerah iuran produksi iuran tetap set jumlah pemerintah kab. halmahera barat(ohnama daerah iuran produksi turun tetap set oran bagian jumlah pemerintah ainkemenlewo|. kab. aceh tenggara kab. aceh utara | . kab. bireuen jaupadang pariaman kota bukit tinggi kota padang |. kota payakumbuh kab. kuantan singingibungo kab. kerinci kab. tebo kota sungai penuh kab. lahat jauemam pre dan gas bumi kab. pakpak bharat j a050846| kab. nias selatan sos.6keris6e| o kab. humbang hasundutan kab. serdang bedagai j 117269a62a7 oo. kab. samosir sos6rise o juga9.569g kab. batu bara so36rise| .a72.sa2 kab. padanglawas .6e7i6ee kab. padanglawas utara kab. labuhanbatu selatan kab. labuhanbatu utara so3.6e7rie6e| kab. nias utara boseertee| kab. nias barat soseertee| t.a kota gunungsitoli boseeraiee| psa provinsi sumatera barat kab. lima puluh kota ainrdmenbengawan inkemehdinkemenkek'nkomentel.kota royalti sebesar rp2. (dua triliun delapan ratus sembilan puluh satu miliar lima puluh juta seratus tujuh puluh satu ribu enam ratus tujuh belas rupiah), lebih bayar dbh sumber daya alam panas bumi sebesar rp14. (empat belas miliar dua ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh ribu sembilan ratus dua belas, iuran tetap sebesar rp2. (dua miliar delapan ratus empat juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah), dan iuran produksi sebesar rp11. (sebelas miliar enam puluh dua juta sembilan ratus dua belas ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah), lebih bayar dbh sumber daya alam kehutanan sebesar rp401. (empat ratus satu miliar tiga puluh enam juta delapan ratus sembilan ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah), terdiri atas: iuran izin usaha pemanfaatan hutan sebesar rp138. (seratus tiga puluh delapan miliar enam ratus dua puluh empat juta tiga ratus dua ribu tiga ratus enam belas rupiah): provisi sumber daya hutan sebesar rp126. (seratus dua puluh enam miliar seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh satu ribu seratus dua puluh satu rupiah), dan dana reboisasi sebesar rp136. (seratus tiga puluh enam miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus empat puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah), dan lebih bayar dbh sumber daya alam perikanan sebesar rp80. (delapan puluh miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh empat ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah). lebih bayar dbh tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf sebesar rp970. (sembilan ratus tujuh puluh miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah), terdiri atas: lebih bayar dbh pajak penghasilan sebesar rp (lima puluh lima miliar lima ratus lima puluh satu juta dua ratus ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah), terdiri atas: dbh pajak penghasilan sebesar (empat puluh enam miliar delapan ratus tiga juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh rupiah),pakpak bharat kab. nias selatan oi . io. oil kab. humbang hasundutan oo. logo kab. serdang bedagai kab. samosir kab. batu bara kab. padanglawas kab. padang lawas utara kab. labuhanbatu selatan |. kab. labuhanbatu utara kab. nias putra io. kab. nias barat io. kota gunungsitoli ho. kab. lima puluh kota |.aceh besar 2case8s kab. aceh selatan a20 kab. aceh singkil po000a9a6e31| oo. kab. nagan raya kab. bener meriah poo a55aa| poo provinsi sumatera utara | ) kab. karo yo. kab. mandailing natal kab. simalungun ess3an6| kab. tapanuli selatan so98agg kab. tapanuli utara 2awards3 kab. toba pasca6om kab. pakpak bharat jo. sago0.0oe0o| kab. nias selatan .57a.s90| kab. samosir kab. labuhanbatu selatan kab. labuhanbatu utara dinkemdnkeu.gosumatera barat ' bisa87.s6e4 kab. lima puluh kota astra0oe2| a5149. kab. agam ) kab. kepulauan mentawai ' ') ) | ) kab. padang pariaman ses0o8636e kab. pasaman ss908250| kab. pesisir selatan asa886a9g| o a8133.6a9 kab. sijunjung 2esi22187| oo kab. sook 6osa9o9o8gg kab. tanah datar aap000500| kota bukit tinggi a6res226| o kota padang panjang sor2s72 o kota padang d2se2an kota payakumbuh a6si3521| o kota sawahlunto mail ar20117e kota sook sone2pam sore2a7i kota pariaman a620510260| kab. pasaman barat ss2e5s38a| 'o uinkembkeu.ddharmasraya kab. solok selatan a88598611| provinsi riau . kab. indragiri hilir sa63. oo. kab. rokan huu tasesaso| provinsi jambi 12864278a9 do. kab. sarolangun kab. teo asap118i72| kab. bengkulu utara kab. rejang lebong assam| kab. way kanan 537e3286| kab. mesuji kab. ciamis io. kab. tasikmalaya kab. bengkayang sor1ses38sa| kab. landak kab. kapuas huluetapang kab. mempawah 8e29955a8| kab. sambas kab. sanggau 2s20s5980| kab. sintang kota pontianak morssoos| kota singkawang sosa2a09a8| s08. kab. sekadau soo.sa20a5| s00. .9a5 kab. kayong utara so6506. provinsi kalimantan tengah kab. barito selatan ) '| o805. s4s.ses829 o kab. barito putra des8ar90o5| kab. kapuas o97a6e80os1 o kab. kotawaringin barat loa078070| kab. kotawaringin timur kota palangkarayaatingan kab. seruyan kab. sukamara po. 2osn90o29g7| kab. lamandau sg92sg9ag83 kab. gunung mas iss927m2983| kab. pulang pisau kab. murung raya kab. barito timur .o00o| se9s79715| |. provinsi kalimantan selatan 3ss.a77.so5 kab. banjar kab. barito kuala agassi8| kab. hulu sungai selatan kab. hulu sungai tengah aso00788| .o00. kab. hulu sungai usa | . le40o75s8| kab. kotabaru nes8age kab. tabalong has91919gg kab. tapin tamago| 272a.9a0 kota banjarbaru s3yoga8| jaubanjarmasin sor28o8s| kab. balangan a81583708| kab. tanah bumbu assa90o10o1| provinsi kalimantan timur | : kab. berau 2se0angsa3g| kab. kutai kartanegara kab. kutai barat |) oo o ) kab. kutai timur kab. paser |o0000005 2mortar 2an02nar kota balikpapan ag9ragam7| ag91a0:7ar kota bontang sos kota samarinda ' ' | sore29g7 o kab. penajam paser utara '' ) | kab. mahakam ulu ) provinsi sulawesi utara ' ') ) e| 1fss0sasa8 kab. bolaang mongondow s0s9o0375| ' kab. kepulauan sangihe s.s30o208| kota bitung ar2857987| manado d2857087| kab. kepulauan talaud | kab. minahasa selatan taboo78| kota tomohon d2857087| kab. minahasa putra kab. kep. siau tagulandang biaro ' do01s7sa| kota kotamobagu ') ) | sosiolog| ' kab. bolaang mongondow utara kab. minahasa tenggara ) | ' kab. bolaang mongondow timur e| ' kab. bolaang mongondow selatan ' 6issn88s9o| o ) provinsi sulawesi tengah ) | o kab. banggai ) '| sson0.05s3| kab. banggai kepulauan aa1mai3i| sar7a3i kab. toli toi ae6a7o00o| oo dac6a7. kab. morowali sas0. .0a2 kab. poso .0e8. kota plu dinkementbu.goparigi moutong ) sasssea8g| oo kab. tojo una una ' ) | j so.6e9.oeg ' ) .6is.a69 kab. sigi a5a66101| ) kab. gowa s0o98g8e| o kab. soppeng s0692887| provinsi sulawesi tenggara ' ')) ) | ) kab. konawe 6as3e0o7a7 kab. kolaka a6.is9a88 kab. konawe selatan 2o88800o| kab. kolaka putra kab. konawe utara 22082a55| kab. kolaka timur s803583| kab. dompu kab. lombok timur ol. provinsi nusa tenggara timur ' kab. alr oo kab. belu kab. ende sasosao9g| din.meme flores timur kab. kupang kab. manggarai kab. ngada do00000005 kab. sikka kab. sumba bara ' | as8re9g8g| kab. sumba tim |. kab. timor tengah selatan ) | kab. timor tengah utara kota kupang io. kab. sumba barat date . io. kab. sumba tengah . kab. manggarai timur . kab. sabu ratus kab. kepulauan tanimbar | . ssa2a5sg79 kab. maluku tengah kab. maluku tenggara 'in.kemerileu.oicuru ' ) kota ambon oi: me7seed2| oo kab. seram bagian timur kab. kepulauan aru kota tual io : 6ro01887 o kab. maluku barat daya 1i87e8962| kab. buru selatan ' o o) o | j2363. ' ) kab. biak numfor de2rar39o3 oo kab. jayawijaya de27a1303| kab. merauke ' kab. nabire kab. paniai kab. puncak jaya ' ' o | ae27a. kab. kepulauan yapen ' ) | de27ar30o3| kota jayapura kab. sarmkpak bharat o poo00o00o000asia bge| kab. nias selatan poooooooesa4a37g3 kab. humbang hasundutan pon poo kab. serdang bedagai kab. samosir sooggme|l . poo kab. batu bara pool kab. padang lawas kab. padang lawas utara kab. labuhanbatu selatan ane8e.9g23 pol kab. labuhanbatu utara poo pool kab. nias putra ss32s3| kab. nias barat pon poo yoo kota gunungsitoli provinsi sumatera barat kab. lima puluh kota saram anrotenteugoikeerom 9as113. ) kab. yahukimo poo kab. pegunungan bintang kab. tolikara too kab. boven digoel ) kab. mappi | kab. asmat kab. waropen ho. kab. supiori poo. kab. mamberamo raya kab. mamberamo tengah |. 2e5953786| . kab. yalimo ho. . kab. lanny jaya io. . kab. nduga ii. kab. dogiyai io. kab. puncak poo kab. intan jaya kab. deiyai idinkehenkeumaluku utara kab. halmahera tengah 6i72soll6e| kota ternate io. sesegera7 kab. halmahera barat | . soo99278| kab. halmahera timur kab. halmahera selatan relai20o3s2| kab. halmahera putra bagi1106| ar9511. kab. kepulauan sula kota tidore kepulauan s950ee1s3| kab. pulau morotai kab. pulau taliabu provinsi kepulauan bangka belitung kab. bangka a26| kab. belitung joo kota pangkal pinang anas5605s| kab. bangka selatan as186046| kab. bangka tengah ns1227001 kab. bangka barat sih kemelut.gonelitung timur sosasos2| provinsi gorontalo 2e03says5 kab. boalemo a220706091| kab. gorontalo kota gorontalo kab. pohuwato artis0804| kab. bone bolango kab. gorontalo utara provinsi kepulauan riau 207e70s0o| kab. natuna d2mes258| kab. kepulauan anambas kab. karimun kosmo0| kota batam a5585526| kota tanjung pinang kab. lingga s2160485| provinsi papua barat ' ') ) o | o 1552822ss0| kab. fak fak tos2s7as| kab. manokwari 4a4. ainkomembusoisorong kab. sorong selatan kab. teluk bintuni kab. teluk wondama kab. kaimana kab. maybrat to2se7.2a5) kab. tambrauw do. ss946e5a9ga kab. manokwari selatan .580864a| |. provinsi sulawesi barat kab. mane po. a192862| kab. mamuju ho. kab. polewali mandar 6mso09| kab. mamasa po. kab. pasangkayu sg3s9osr| . kab. mamuju tengah kab. bulungan oo kab. malinau ainkemdnreugnama daerah tiup jumlah kab. nunukan kota tarakan |. kab. tana tidung jumlah nasional dihkab aceh barat ' | o j o3s2. ss230a. kab. aceh besar ' ) '| kab. aceh selatan sense352 kab. aceh tengah kota lhokseumawe | ? kab. aceh tayang o261282601| kota pematang sinar oo )? kota padangsidimpuan ' ) e| ) tao.isa. kab lima puluh koa eror eno1o.ino kab. kepulauan mentawai 'o) ) ) e| kota pariaman is8887285s o t58887. kab bekasi kota surakarta ts2012ese| kab. jember 2mos801| .s08. kab. kutai kartanegara gil8o7a5| girgorais kab. paser a25a4r00| kota tomohon kab. maros se7a91680 jinnama daerah jumlah ' kab. badung |. kab. bangli |. kab. jembrana |. kab. karangasem |. kab. klungkung kab. tabanan . kab. malaka nan kab. kepulauan tanimbar |. kab. seram bagian timur kab. jayawijaya . kota pangkal pinang jumlah nasional ain kemerprovinsi aceh s9822a38| kab. aceh barat kab. aceh besar kab. aceh selatan po. kab. aceh singkil poo. poo sen6sl| o kab. aceh tengah st52169g2 kab. aceh tenggara poo seesgsm| kab. aceh utara koo kab. bireuen kab. pidie pon kab. simeulue kota banda aceh 20828857a| kota sabang io. kota langsa a96den provinsi aceh kab. aceh barat sos2ass7o| a76. |. kab. aceh besar as55a1ea0o| kab. aceh selatan kab. aceh singkil semen2i| |. kab. aceh tengah |. kab. aceh tenggara oo se3s2s7| kab. aceh putra ag9e78. an kab. bireuen basah8203| kab. pidie a25as9ea9g| kab. simeulue io. sse53eg888s kota banda aceh kota sabang kotalangsa poo 2a9mem| pt,aceh powo |. kab. aceh barat poo ikan. aceh besar opo kab. aceh selatan ptt kab. aceh singkil too. po. tos28266| kab. aceh tengah to. po. kab. aceh tenggara poo0000o0nno po13150. kab. aceh putra too pon kab. bireuen poo pnnnnnn kab. pide pon kab. simeulue pen kota banda aceh tango.s6e2| kota sabang to. e9g9g3753 kota langsa pop kota lhokseumawe to. jnias selatan kab. humbang hasundutan . kab. serdang bedagai kab. samosir kab. batu bara oo. kab. padang lawas |. kab. padang lawas utara io. kab. labuhanbatu selatan kab. nias putra kab. nias barat kota gunungsitoli kab. lima puluh kota nterlentenvgw kab. gayo lues also7g4ap kab. aceh barat daya voodoo2masa3s53 kab. aceh jaya poo pooooooas9samm kab. nagan raya poo poo ss0osg1556| kab. aceh tamiang poo kab. bener meriah too kab. pidie jaya poo poo 0maso.ser pol kota subulussalam to. pool poo 2ammem83 provinsi sumatera utara |o00 so733e33 kab. asahan powo says0o1.o07 kab. dari poo poo kab. deli serdang poo kab. karo poo kab. labuhanbatu poo kab. langkat poo poo jauo2ooposesesen pos poo kab. gayolues sag0bagi io. kab. aceh barat daya 27assess kab. aceh jaya ss08s2777| kab. nagan raya ss0391.55s6| kab. aceh tamiang pon kab. bener meriah 2e58ea2s9g| kab. pidie jaya 2ragtime7 kota subulussalam 2ag8tele3 provinsi sumatera putra kab. asahan bango1oo7| kab. dairi saga0o1a9g| kab. deli serdang le00g291a5 pon kab. karo ss9167829| kab. labuhanbatu ss6este2| kab. langkat sea8s0oa0ayo lues pooh kab. aceh barat daya powo tasks.s7g kab. aceh jaya poo. poo kab. nagan raya po. kab. aceh tamiang kab. bener meriah loo pmp. kab. pidie jaya too kota subulussalam provinsi sumatera utara kab. asahan poo poo kab. dari poo kab. deli serdang es.7as881 kab. karo aaa kab. labuhanbatu kab. langkat too s79o379416 din kemenkeu.neo man nan nan kab. mandailing natal poo poo kab. nias poo ao225. poo kab. simalungun poo poo kab. tapanuli selatan o poo poooooaso9e.ze7l kab. tapanuli tengah poo asngaag383 kab. tapanuli putra poo boooooaao0asa7g kab. toba poo powo s0o6am.5aa| yo. kota binjai poo loo yo. kota medan poo. kota pematang siantar po. yo . |.4l kota sibolga ooh assi3. kota tanjung balai poo kota tebing tinggi too pooh as3s9sag kota padangsidi impian too pooooamaasao7g pol kab. pakpak bharat powo sesgsisse o sinkep sasa yo kab. mandailing nat ) | kab. nias dio208ss6e83| s30ra37 kab. simalungun ts0994466| 2g7ia.7gr kab. tapanuli selatan j9 aas2gt67e7 o kab. tapanuli tengah loo kab. tapanuli putra ato0a5427| kab. toba so6am.5a4| kota binjai kota medan kota pematang siantar kota sibolga asa0o8338| o kota tanjung balap o202583964| kota tebing tinggi a988915a9| oo kota padangsidimpuan kab. pakpak bharat jndailing natal poo kab. nias powo kab. simalungun aoa283| kab. tapanuli selatan poo kab. tapanuli tengah poo poo kab. tapanuli putra powo kab. toba pee poni kota ninja poo pat kota medan poo pon kota pematang siantar poo kota sibolga r000| tema83 kota tanjung balai poni kota tebing tinggi tema9ag kota padangsidimpuan poo .70o0| kab. pakpak bharatnias selatan poo se.re3ea2| kab. humbang hasundutan to67i4370o| kab. serdang bedagai kab. samosir opo kab. batu bara kab. padang lawas poo sasiloao7 kab. padang lawas utara pp aro.moore| kab. labuhanbatu selatan poo answers7 kab. labuhanbatu utara |o asa2.o0o0o| aa31o8g887 kab. nias utara too ptp kab. nias barat too ptt kota gunungsitoli loo poo provinsi sumatera barat poo e2g859o865| kab. lima puluh kota too aa2s93.0o8g8 kab. agam poo poo an9a07. ias selatan kab. humbang hasundutan ' ' ) '| 4to26s285 ag2815a| kab. serdang bedagai j os19885. . kab. samosir 2pagoda03 kab. batu bara pon kab. padang lawas kab. padang lawas utara pon kab. labuhanbatu selatan kab. labuhanbatu utara kab. nias putra pon kab. nias barat kota gunungsitoli provinsi sumatera barat kab. lima puluh kota aas98088| kab. agam anga0.g0nias selatan poso o3.oo7.9gg0o| |. kab. humbang hasundutan poo kab. serdang bedagai o poo kab. samosir powo kab. batu bara loo poo kab. padang lawas poo kab. padang lawas utara loo kab. labuhanbatu selatan poo ie.gam87o| kab. labuhanbatu utara pool i9sas.egg kab. nias putra toon kab. nias barat to. poo sebgai kota gunungsitoli polo provinsi sumatera barat too kab. lima puluh kota poo kab. agam pon sih.kemenkeu.olib kab. kepulauan mentawai asasi.s21| kab. padang pariaman poo. smaeesoso| kab. pasaman poso |. kab. pesisir selatan poo 611sot.so8 kab. sijunjung oo. ste73012| kab. solok ga00540821| kab. tanah datar p0. kota bukit tinggi p0. ao7as888a kota padang panjang po. kota padang poo pon asas6e.7oe kota payakumbuh ja4eg34a3 kota sawahlunto too a60157z049| kota solok poo. a79gas8ei7 kota pariaman kab. pasaman barat toko ainkemerna kab. agam io. kab. kepulauan mentawai | ) kab. padang pariaman kab. pasaman 8086s7166| kab. pesisir selatan kab. sijunjung 8086e7ie6e| kab. solok so8ee7ise| oo j o7i95a8e7 oo : .i kab. tanah datar so86e7le6e| ooo .5loo ian. non viii#ddjeia kota padang panjang oo: ente na: nanti nrw wazir kota payakumbuh so8eerste6| ooo io. kota sawahlunto 8oseerlee| p5. kota solok 8086e7166| kota pariaman ainkohentoubea kab. kepulauan mentawai kab. padang pariaman kab. pasaman sosok22a too kab. pesisir selatan kab. sijunjung as7010259 kab. solok aaoasaos2| kab. tanah datar se0ss9140| kota bukit tinggi a27sss82 kota padang panjang to. kota padang asasi7oe to. kota payakumbuh a4ae334a3 kota sawahlunto a60. kota solok pooooasgassei7| kota pariaman 2mess.soa| kab. pasaman barat 'dih kerhenkeugo:kepulauan mentawai poo kab. padang pariaman poo kab. pasaman poo po. kab. pesisir selatan poso kab. sijunjung po. kab. solok po. po. kab. tanah datar po. po. .ss9| kota bukit tinggi poo ooh kota padang panjang poo kota padang poo pon sakti kota payakumbuh poo kota sawahlunto pen kota solok poo. p0. po. kota pariaman powo kab. pasaman barat loo zoom|l ain kertenharmasraya poo kab. solok selatan loo. poo kab. indragiri hilir loo pop host3s255s9 kab. indragiri hulu mamasa92| 3se123as kab. kuantan singingi poo kota dumai poo 2atau377 kota pekanbaru too ptp kab. kepulauan meranti .9at. ta2a8ang2| kab. batanghari too kab. bunga poo pos9t2a7gs5 m33sa0s79 kab. kerinci pop to) kab. merangin poo kab. muaro jambi too tt son20041a6 kab. sarolangun loop po kab. tanjung jabung timur ame2ong5 po) jdharmasraya si23826a9 top kab. solok selatan ss20s21e3) kab. indragiri hilir poo kos93s2559 kab. indragiri hulu sesat9g323 kab. kuantan singingi eseroraoo| kota dumai 2aman3777 kota pekanbaru kab. kepulauan meranti | 47as.ya3 kab. batanghari kab. bunga loss3r73e3a kab. kerinci si3o022) kab. merangin kab. muaro jambi skor20data6e ntt kab. sarolangun ptt kab. tanjung jabung timur ankemonteuoojharmasraya poo 2sesi| sete3s1| kab. solok selatan poni kab. indragiri hilir loo kab. indragiri hulu poo poo kab. kuantan singingi kota dumai kota pekanbaru kab. kepulauan meranti poo kab. batanghari oo kab. bunga poo kab. kerinci ken kab. merangin eni poo kab. muaro jambi poo poo kab. sarolangun poo poo kab. tanjung jabung timur poo oss894 din menkeu.goljambi poo kota sungai penuh assessors6e| kab. musi banyuasin |o0000 21i5417.sea| kab. muara enim pooh hans89e82 kab. ogan komeringllir p0. 1osa707g8a to. kab. ogan komering ulu kota palembang to. po. po. yo. kota pagar alam poo. poo kota lubuk linggau pooh sosegtaso|l pol kab. banyuasin poo poo) kab. oganllir powo basis.o9g too kab. ogan komering ulu timur pooh selasar kab. ogan komering ulu selatan to. kab. empat lawang poo a8a195393 provinsi bengkulu poo seg970. dinkeenkewgoid:ota jambi 2sign8so3 e5. a1. kota sungai penuh as9ssz.ose| poo kab. musi banyuasin se201a.sea| sao07ase kab. muara enim gross9ge kab. ogan komeringllir laksana kab. ogan komering ulu kota palembang kota pagar alam kota lubuk linggau .1s0| kab. banyuasin ar01890o197 poo kab. ogan ilir sssistoog| kab. ogan komering ulu timur s88asa817 kab. ogan komering ulu selatan kab. empat lawang asa195. provinsi bengkulu .9oo|jambi pos poo kota sungai penuh kab. musi banyuasin so90ooo| . kab. muara enim poo kab. ogan komeringllir kab. ogan komering ulu kota palembang io000005 kota pagar alam |. po. kota lubuk linggau |. kab. banyuasin poo kab. oganllir yo. oo) kab. ogan komering ulu timur |. kab. ogan komering ulu selatan oo) kab. empat lawang provinsi bengkulunana ban kab. bengkulu selatan to. poo poo 2mengasah8g kab. bengkulu utara 4as. kab. rejang lebong too. kota bengkulu pop kab. kaur |.1ll1l kab. seluma 379o7a5sem kab. mukomuko pon kab. lebong pon kab. kepahiang poo ppp 3al0987e8| kab. bengkulu tengah poo. provinsi lampung poo ptk kab. lampung barat pop vas8o8528331 kab. lampung selatan poo poo as5739a42 kab. lampung tengah to. ag92a7m72e21 kab. lampung utama |o too sas2707e6eopossaaa pos kab. bengkulu selatan kab. bengkulu utara ora20o880o| kab. rejang lebong s205072m7 kota bengkulu po. dossiers| kab. kaur s1a860. kab. seluma se97area kab. mukomuko poo kab. lebong sere99g7 kab. kepahiang sar0987e8| kab. bengkulu tengah provinsi lampung t0042620| kab. lampung barat an kab. lampung selatan terre9aa2| kab. lampung tengah a2apamoeo| kab. lampung putgps pesanan kab. kepulauan mentawai kab. padang pariaman e0soz.is7| kab. pasaman ho. kab. sijunjung too kab. solok ios kab. tanah datar ' i2096993| kota bukit tingi ion kota padang panjang poo kota padang kota payakumbuh peoooooo . kota sawahlunto 2as9se38is | 7a kota solok poso7is7 kota pariaman pt. anto hengkulu selatan poo kab. bengkulu putra kab. rejang lebong poo kota bengkulu poo kab. kaur kab. seluma kab. mukomuko hoon kab. lebong pop kab. kepahiang kab. bengkulu tengah poo provinsi lampung kab. lampung barat poo kab. lampung selatan poo kab. lampung tengah | . poo kab. lampung putra 'www kab. tanggamus loo seret.s98 kab. tulang bawang ptp asias7338 kab. way kanan top ttm eiga205822| kota bandar lampung poo kota metro poo 2a5. kab. pesawaran ptp asli80o38 kab. pringsewu poo ptt kab. meski oo 7a8 kab. tulang bawang barat sesosok7 kab. pesisir barat poo aso.0a9asa provinsi jawa barat poo tp kab. bandung pop a6212029 kab. bekasi too pon ti2ot.oeo.7ze8 kab. bogor ter57203a.5a9 kab. ciamis loo. .s212001 | tomontesgorses yos poo pol kab. tanggamus serasi.so8s| kab. tulang bawang kab. way kanan kota bandar lampung kota metr 2as09g9g22a kab. pesawaran asasi80o35 kab. pringsewu sodoaga7 kab. mesuji shows87as kab. tulang bawang barat kab. pesisir barat se20a9asa| pon provinsi jawa barat so90ae0o. kab. bandung 8e212o04| kab. bekasi a207009708 kab. bogor 257208asa9g kab. ciamis s29120464| garis| anggamus too oo kab. tulang bawang poo poo kab. way kanan toon kota bandar lampung poo kota metro kab. pesawaran kab. pringsewu poo kab. mesuji kab. tulang bawang barat kab. pesisir barat poo provinsi jawa barat poo kab. bandung poo poo kab. bekasi kab. bogor poni kab. ciamis pooassooo|cianjur pen pol kab. cirebon poo poo 20o8a9g38e kab. garut poo poo kab. indramayu poo poo kab. karawang poo. po. yo. lo. kab. kuningan to. po. pol kab. majalengka poo doo .n9a.cag.s02 4as6.00o0o| kab. purwakarta san.5a43a8 to) kab. sukabumi kab. sumedang | kab. tasikmalaya poo. po. kota bandung poo pol kota bekasi joo poo pooooasgamae23 kota bogor pool 5e0o.81e.6e3 kota cirebon po. po. po02oo|sesat kab. cianjur lap973700| kab. cirebon kab. garut as98350870| kab. indramayu kab. karawang ra92000 |o00000005 kab. kuningan kab. majalengka kab. purwakarta 6ir.sang8 oo kab. sukabumi: kab. sumedang tag09g1a0| kab. tasikmalaya al18071900| kota bandung asr21e1t9g7 kota bekasi a88174628| kota bogor ' |o op2gro.an kota cirebon s926r9306cianjur poo eni kab. cirebon kab. garut pat kab. indramayu kab. karawang se0o0f s9.000f kab. kuningan kab. majalengka az6000o| mei3e77padepok loo poo kota sukabumi poo kota tasikmalaya loo kota cimahi poo kota banjir poo do. kab. bandung barat |o0 powo se30ag306| po. kab. pangandaran sa9ga90oga| po.) provinsi jawa tengah poo mos920025 pol kab. banjarnegara io. poo comata50| kab. banyumas poo kab. batang saastaago . masala001 kab. bara powo kab. boyolali yo. po. po. kab. brebes jo. 1a81. .9a8g | kab. cilacap po0000002oooposeeseg poo kota depok g949s.506e| kota sukabumi po. sago8sal kota tasikmalaya a@2068ea| kota cimahi b06596966| kota banjar kab. bandung barat kab. pangandaran provinsi jawa tengah kab. banjarnegara 60747a550| kab. banyumas kab. batang s16.7te. kab. bara kab. boyolali kab. brebes |o000000000005 kab. cilacapdepok polo kota sukabumi po. kota tasikmalaya poo kota cimahi powo kota banjar poo poo kab. bandung barat kab. pangandaran provinsi jawa tengah poo kab. banjarnegara poo kab. banyumas 9a4000| ses9g.ga6 kab. batang kab. bara poo kab. boyolali too poo kab. brebes da8000| kab. cilacap pagam poooooergosas7 kab. kepulauan mentawai too besar2os| kab. padang pariaman ptm kab. pasaman kab. pesisir selatan s6e2890o| kab. sijunjung kab. solok pooooooo2ees203 kab. tanah datar kota bukit tinggi poo kota padang panjang po. kota padang kota payakumbuh pop po. yo. kota sawahlunto too oh. kota solok yo. kota pariamemak ss3s5.931i kab. grobogan too 23sa2ng6egg1 kab. jepara ton oo. so4ee9as87 kab. karanganyar 491agar6eo ss8495. kab. kebumen too poo sseimases kab. kendal esi46661i2| kab. klaten powo kab. kudus pooh ember38a| pol kab. magelang too poo messages pool kab. pati poo sega. kab. pekalongan poo s9e3gisa4a pol kab. pemalang too pooh sengau pol kab. purbalingga to. powo s91.0se25se| io) kab. rembang popays yos kab. demak po. sos2sa9re kab. grobogan 2sag8ega kab. jepara boleh9gse7 kab. karanganyar 227a9ge81 kab. kebumen kab. kendal kab. klaten poo kab. kudus esa kab. malang tests8mi5s| poo kab. pati segi3s37 oo. kab. pekalongan kab. pemalang kab. purbalingga kab. purworejo sis27oio5s| kab. rembanemak |o0000000005 . kab. grobogan hero00005 kab. jepara ho. kab. karanganyar io. io. kab. kebumen s0ooo| kab. kendala ' o|o kab. klan kab. kudus lo. i. kab. malang ih. d. kab. pati kab. pekalongan kab. pemalang io. lo. kab. purbalingga oo. ioo kab. purworejo an215537| kab. rembang ||l. kab. semarang poo poni kab. sragen poo poo poo kab. sukoharjo poo. sa29g7o5a6) yo. kab. tegal poo metoo|l to. kab. temanggung poo poo a87972151| kab. wonogiri poo poni kab. wonosobo to. kota magelang poo. kota pekalongan lo. poo. |. kota salatiga a8s88eg7 kota semarang too poo poo ggg.s29439 yo. kota surakarta too poo kota ted poo poo poo asterisms i0000000 poo provinsi yogyakarta poo kab. bantul pohsemarang 629887amo| kab. sragen semoga| kab. sukoharjo sasar9sas kab. tegal ' kab. temanggung spons kab. wonogiri mo2sloss| 005p 2g.a1o. kab. wonosobo kota malang kota pekalongan oo ) kota salatiga a.s27.a7e kota semarang goes29439g kota surakarta se9segaris| kota tegal ast7sms| provinsi yogyakarta ste.o9a.so2| kab. bantul resesi86e|emarang a60000| kab. sragen pon kab. sukoharjo kab. tegal kab. temanggung pon kab. wonogiri poo. kab. wonosobo poo kota malang poo kota pekalongan poo mens kota salatiga x6000| tos2825| kota semarang poo. kota surakarta pon kota tgl |. provinsi yogyakarta ' | poo kab. bantul oogunungkidul poo ssasssos7 kab. kulon prog poo. pools mosooasg kab. sleman yo. kota yogyakarta joo poo provinsi jawa timur poo poo tea loc0o.oo0ofl kab. banyuwangi too pooh kab. blitar kab. bondowoso to. kab. gresik pon to. kab. jember ao5som8 to. kab. jombang poo ntp lo10.02818a kab. kediri pon geos5.sas.oe7g kab. lamongan po. pool aa9gse988o3 to) kab. lumajang poo. me60ga8e9g kab. madiun poo pon showteam8gunungkidul ss2sosok7 kab. kulon progo sr0os924e7 kab. sleman sagan.9gg7| kota yogyakarta @siosega pon provinsi jawa timur ko0s0000| ppa kab. banyuwangi a2129g00o7| kab. blitar poo omsgsasas| kab. bondowoso s24864a0| kab. gresik sostososs| kab. jember 2009257sa8 kab. jombang am010028188| kab. kediri sossasoeg kab. lamongan kab. lumajang ta60case9g kab. madiun po. sonataunungkidul poo .7a5. kab. kulon progo kab. sleman ppt kota yogyakarta provinsi jawa timur kab. banyuwangi joo poo kab. blitar poso kab. bondowoso too poo kab. gresik p0. kab. jember poo p0. kab. kembang poo p0. kab. kedai poo kab. lamongan too poni kab. lumajang to. po. po. kab. madiugetan pop as7 as0o7ga do kab. malang shows8oga| kab. mojokerto o58. kab. nganjuk kab. ngawi es9oos0455| uses9ie3| kab. pacitan poo kab. pamekasan poor hoon.s1o588 kab. pasuruan soso787 logo050528| kab. ponorogo joo ptt 4i61. kab. probolinggo too pon esaamei8 kab. sampang poo ptn kab. sidoarjo poo asaaeragss kab. situbondo poo pny kab. sumenep joo a29009142 kab. trenggalek ssasaag0agam ho: kab. kepulauan mentawai kab. pasaman kab. sijunjung po. kab. tanah datar kota bukit tinggi po. kota padang panjang |. kota payakumbuh kota solok kota pariaman |. 'niimos kab, mantan kab. malang kab. mojokerto po. kab. nganjuk moto2ro3| kab. ngawi sr9209618 o kab. pacitan atom2e27 kab. pamekasan kab. pasuruan kab. ponorogo ste138305| kab. probolinggo serambi| kab. sampang se005844a| kab. sidoarjo msaaeta7ss kab. situbondo se810o7396| kab. sumenep a200091421 kab. trenggalek ssaeaagpg komegetan io. kab. malang io. oo ) kab. mojokerto kab. nganjuk kab. ngawi kab. pacitan kab. pamekasan kab. pasuruan kab. probolinggo kab. sampang kab. sidoarjo kab. situbondo pop kab. sumenep poo kab. trenggalek |kab. tuban pn 9me.35a2001 kab. tulungagung too powo emsasssiel kota blitar poso aa.o20975 kota kediri poo pooh kota madiun poo powo assam7 kota malang poo powo a8s9ee9g21 kota mojokerto poo pon kota pasuruan poo poo kota probolinggo joo poo poo kota surabaya poo powo .7as18 kota batu ppt provinsi kalimantan barat poo kab. bengkayang powo wisata9as too kab. landak too kab. kapuas hulu 2s7.g9az.oo9g| mmontowtuban o7e35a220| kab. tulungagung oo kota blitar doo mar026.9g75) kota kediri kota madiun s.s1792 kota malang ii. kota mojokerto kota pasuruan ag222221| pon kota probolinggo 250m.) kota surabaya kota batu pon provinsi kalimantan barat ' ' kab. bengkayang sis4ag9as| kab. landak #s69a81 kab. kapuas hulu entonontongouban poo. kab. tulungagung poo kota blitar poo kota kediri poo e7zee97| kota madiun poo p0 kota malang kota mojokerto poo kota pasuruan poo kerala6 kota probolinggo to. p0. kota surabaya kota batu yo provinsi kalimantan barat po. kab. bengkayang kab. landak ppp kab. kapuas hulu sa151185 antomenteuetapang to. poo as99go7ao9g | . kab. mempawah poo poo poo space35s37 kab. sambas else20o0o0o| 7e458ae38 kab. sanggau powo ss203183| too) kab. sintang poo poo kota pontianak poo powo aa6.0o31. kota singkawang poo poo kab. sekadau poo poo kab. melawi .o00s. kab. kayong utara poo saa53348g kab. kubu raya poo e53. provinsi kalimantan tengah poo poo resor2.0a5 kab. barito selatan poo potongan mass kab. kapuas kab. kotawaringin barat 6ersergasn kab. ketapang a892827ao9 kab. mempawah kab. sambas t919a66e38g kab. sanggau b3208183| kab. sintang kota pontianak da60g1986| kota singkawang 2apogee3| kab. sekadau amsspogag kab. melawi . emosi9gg| kab. kayong utara saas3aa8 kab. kubu raya provinsi kalimantan tengah kab. barito selatan tanpa0ea kab. kapuas sonsesagg| pon l255 kab. kotawaringin barat lo ) jtapang joo powo kab. mempawah poo pon ha. .0o kab. sambas a.g9es9gi8 kab. sanggau po. kab. sintang too kota pontianak tool kota singkawang poo kab. sekadau kab. melawi p0. kab. kayong utama po. kab. kubu raya too provinsi kalimantan tengah to. kab. barito selatan po. kab. kapuas poo pena kab. kotawaringin barat to. enatnontosgototawaringin timur asso3733 so0o. | kota palangkaraya po esr2male kab. katingan too p0. logos3a21 kab. seruyan too sangga89g kab. sukamara too do) kab. lamandau op age.s6easa1 kab. gunung mas loo eo9ai34084| kab. pulang pisau loo tpp sesaieraimi kab. murung raya to. poo. l0ag788099 to.) kab. barito timur too poo. asas9a0a9g provinsi kalimantan selatan |o0 poo. kab. banjar pop sa2122037 kab. barito kuala ntt kab. hulu sungai selatan poo ptt tarsata232 kab. hulu sungai tengah poo seseorang9a antaluntawakotawaringin timur tee9g7s1717 gossora o o kota palangkaraya 290e722me| kab. katingan sog9g3a kab. seruyan beraanagg kab. sukamara angkasa7se kab. lamandau areseasai| kab. gunung mas as2last9gia| kab. pulang pisau sesaeram kab. murung raya .0a8788. kab. barito timur akses9aoa9g| provinsi kalimantan selatan kab. banjar sa2i22og7g kab. barito kuala ssi028337| kab. hulu sungai selatan .87a kab. hulu sungai tengah ses6ra9g9g9g bonontenasaman barat kab. dharmasraya kab. solok selatan '' ) '| ) provinsi rian |. kab. bengkalis j kab. indragiri hilir o803.6e71e6 o kab. indragiri hulu 8086e7as6e| kab. kuantan singingi oo )j ? kab. rokan hilir o803667166 kota dumai see7.is6e| s8691045a| kota pekanbaruotawaringin timur po. kota palangkaraya poo kab. katingan kab. seruyan o25. oo) kab. sukamara kab. lamandau pn. kab. gunung mas powo kab. pulang pisau kab. murung raya kab. barito timur provinsi kalimantan selatan | . poo kab. banjar kab. barito kuala poo oo kab. hulu sungai selatan kab. hulu sungai tengah | . komonkewoulu sungai utara io) kab. kotabaru a7o.ato.s26 | ) kab. tabalong too. 2g040a1.5s57 kab. tanah laut r054668e8 4e6o.2057a8| kab. tapin poo a86e421715 kota banjarbaru ptt to) kota banjarmasin oo a22912209 kab. balangan toko as88iso.o1 kab. tanah bumbu too po00oo0 http kab. berau too pon kab. kutai kartanegara ass46aso. kab. kutai barat too pon kab. kutai timur s2ea0ga02 to) kab. paser too. task20o9700 9esm3s581 kota balikpapan jop esa kab. hulu sungai utara ' ) ) e| so806a8 a3268673 kab. kotabaru sesama7s2| o o tos68637 oo ) kab. tabalong kab. tanah laut ) kab. tapin as6a2n7ms| kota banjarbaru kota banjarmasin kab. balangan kab. tanah bumbu kab. berau m6ar66583| kab. kutai kartanegara kab. kutai barat ol021. s5a79. kab. kutai timur s26a098a002| kab. paser 1ase3e17 kota balikpapulu sungai putra oo kab. kotabaru pe. kab. tabalong kab. tanahlaut kab. tapin poo kota banjarbaru kota banjarmasin poooo kota balikpapaeno ena man nan kota samarinda poo. 2ai6641008 kab. penajam paser utara to. kab. mahakam ulu apa93280 .334a58) provinsi sulawesi utara poo 1a32.08a846 kab. bolaang mongondow .7e5890o|l 3a4eig7g1| kab. minahasa poo kab. kepulauan sangihe poo o5s077640a kota bitung poo pon kota manado poo powo kab. kepulauan talaud poo se2ao9g19g1 kab. minahasa selatan powo kota tomohon pon kab. minahasa utara poo kab. kep. siau tagulandang biaro kota kotamobagu asemtoes nte nonteama kota samarinda kab. penajam paser utara | ) to. kab. mahakam ulu i8020595| provinsi sulawesi utara top kab. bolaang mongondow kab. memaksa kab. kepulauan sangihe kota bitung 002808aa7se| kota manado songo5os0o| ena kab. kepulauan talaud se2gigi kab. minahasa selatan kota tomohon 2e02g201| kab. minahasa utama 6rasio9| kab. kep. siau tagulandang biaro kota kotamobagu games ag. ankosamarinda kab. penajam paser putra pny oo kab. mahakam ulu provinsi sulawesi utara kab. bolaang mongondow anime9g6 kab. minahasa pn. poo kab. kepulauan sangihe | . kota bung .a80. kota manado poin kab. kepulauan talaud io. ehi kab. minahasa selatan kota tomohon poo. kab. minahasa utara kab. kep. siau tagulandang biaro sa66491| kota kotamobagu ' ena781olaang mongondow utara 3s0285s88| poo kab. minahasa tenggara kab. bolaang mongondow timur s20102a51| kab. bolaang mongondow selatan |. io. 7e7.a84. kab. banggai kepulauan a00osa2170o| kab. buol poo kab. toli toli 70s52113| massa| kab. donggala poo kab. morowali pon o kab. poso ooo kota palu kab. parigi moutong s01.6as6e82| kab. tojo una una pooh sesama kab. sigi poo kab. banggai laat poo 333senses s ama kab. bolaang mongondow utara tone kab. minahasa tenggara 82067a8783| kab. bolaang mongondow timur kab. bolaang mongondow selatan kab. banggai kepulauan kab. buol poo sesat kab. toli toi ho. 53258a691| kab. donggala kab. morowali sesi6632| kab. poso si1866296| kota palu poo 2s5sasaran| kab. parigi moutong si2take82| kab. tojo una una sesama8 kab. sigi poo as897s3se| kab. banggailauolaang mongondow utara | . o.ga5.9se kab. minahasa tenggara one kab. bolaang mongondow timur | . pon o.oo3.eog kab. bolaang mongondow selatan 2298a000| s3s2a789| kab. banggai kepulauan pte kab. bul poo poo kab. toli toi poo oo kab. donggala kab. morowali kab. poso tn kota pau mesin.ee2 oo kab. parigi moutong 3sooko| kab. tojo una una si23ag kab. sigi poo kab. banggailaat pa. 'inlomentovaasaman barat kab. dharmasraya o005 kab. solok selatan provinsi riau io. kab. bengkalis kab. indragiri hilir poo. kab. indragiri hulu |. kab. kampar il. ko. kab. kuantan singingi |. po. kab. pelalawan |. po. kab. rokan hilir il. kab. rokan huu kab. siak koo. kota dumai kota pekanbaru |. eo00000005 ntohontes kab. morowali putra po. sog9gs2821 provinsi sulawesi selatan to. 3o94s8820817 kab. bantaeng too poo po) kab. barru kab. bone poo kab. bulukumba pon kab. enrekang pon kab. gowa kab. jeneponto poo aa3705654| kab. luwu po kab. luwu utara poo e19. kab. maros poo kab. pangkajene dan kepulauan too sig77aa kota palopo poo po. kab. luwu timur poo an.o9gaga ymorowali usa bos9asas2 provinsi sulawesi selatan kab. bantaeng 290saa8a| kab. barru 29a8agus9 kab. bone es0g08esa| pon kab. bulukumba gos26ga| pon kab. enrekang sensors08| pon kab. gowa semasa927 kab. jeneponto ag7obesa| pon kab. luwu kab. luwu usa kab. maros kab. pangkajene dan kepulauan 51498774a| kota palopo doo ag6to4agg kab. luka timur a1m.69a220orowali putra pon. oo provinsi sulawesi selatan sago9.oe8 kab. banteng kab. baru kab. bone kab. bulukumba ion kab. enrekang kab. gowa poo kab. jeneponto pon pon kab. luwu ion kab. luwu utara 3aa000o| kab. maros kab. pangkajene dan kepulauan kota palopo pon pai kab. luka timur .ese.a83los kab. pinrang po. kab. sinjai io. |. kab. kepulauan selayar |. aas0088a9| |. kab. sidenreng rappang . aa466102001 kab. soppeng lo. says) kab. takalar ' lo bs0o2461| oo: kab. tana toraja i lo. rgs2a07ea| kab. wajo lo. kota pare pare aga20287a| kota makassar lo. gogosora| kab. toraja utara ' o e i| 2s1269as5| provinsi sulawesi tenggara oo ) | as079280ga| kab. buton oo. io. kab. konawe lo. io. kab. kolaka lo. ho. sames doo kab. pinang meg9gos83| io. kab. sinjai ho. kab. kepulauan selayar 4as.0988a9 |o000000005 kab. sidenreng rappang kab. soppeng io. size7soo| kab. takalar sisi04es1| kab. tana toraja kab. wajo kota pare pare ag9a00087a| kota makassar 907t0o50o7a| kab. toraja putra provinsi sulawesi tenggara kab. button lo. io. kab. konawe se5208786| io. kab. kolaka sa6grepinrang kab. sinjai at oo kab. kepulauan selayar oo kab. sidenreng rappang oo kab. soppeng pop kab. takalar m813287| kab. tana toraja kab. wajo poo kota pare pare pop t7. kota makassar kab. toraja utara oo. provinsi sulawesi tenggara oo 25a82501| kab. buton ktt kab. konawe plat kab. kolaka puna poo kota kendari too poo case2ags3g kota bau bau too 3a9 kab. konawe selatan season2o|l kab. bombana poo. some73g33 kab. wakatobi poo massa9gaga kab. kolaka utara to. p0. se30ar6e9a| kab. konawe utara to. a988772e7 kab. buton utara sa37ag5s39o kab. konawe kepulauan po. sa0g00081| kab. kolaka timur sas89osi9 kab. muna barat fo. kab. buton tengah io. ptp kab. buton selatan poo ato20oeg ee7. provinsi bali daosoam3| meaosseimuna sso1880e9s| kota kendari 2e62g8s88| kota bau bau kab. konawe selatan kab. bombana roger3735 kab. wakatobi bassagaga kab. kolaka utara se39are9ga| kab. konawe utara aggsrm2e7 kab. buton putra sessosss9g kab. konawe kepulauan sa0s00o6e kab. kolaka timur sasa). kab. muna barat 2809s0269| kab. buton tengah kab. buton selatan provinsi bai me922532auna pon kota kendari poo kota bau bau toe tt 9saz851| kab. konawe selatan kab. bombana y4. kab. wakatobi poo ptp kab. kolaka utara powo kab. konawe utara pon kab. buton utara op kab. konawe kepulauan poo kab. kolaka timur top th3008s821 kab. muna barat joo pn reel.3s0o| kab. buton tengah poo ptt kab. buton selatan see4.os0o| provinsi baliadung poo poo 2054ez.s21| kab. bangli poo powo 2a24a3. kab. buleleng 2o70s9o9o| sit7o1583) kab. gianyar poo powo 30s9g158| kab. jembrana sa6.s88. |. kab. karangasem to. 3tests.s20| kab. klungkung poo pooh kab. tabanan poo kota denpasar yoo powo 3teaser provinsi nusa tenggara barat kab. bima a0.3s t.o00| | sao.es2069 too kab. dompu ssssaos0o| kab. lombok barat po. noms| kab. lombok tengah p0 kab. lombok timur poo poo soposaman barat tm) kab. dharmasraya kab. solok selatan provinsi riau 6emas836e kab. bengkalis 2s5. .960o| kab. indragiri hilir seas80o207| po) kab. indragiri hulu 2e9gem2 oo. kab. kampar 2286e8880| kab. kuantan singingi 4e1a7a.s12| .5s11| po) kab. pelalawan s73.0e5s.ogg| kab. rokan hilir asso53. 138e7781 kab. rokan hulu t94sisa97 seasonal 26at.08o| kab. siak si2020. | a3400982| sis.i87. kota dumai kota pekanbaru 2a788. so6314| ntarnkosoonbadung besaran kab. bagi 29a870o961| kab. buleleng s19772282| ag. .a65 kab. gianyar so69a2as8s| kab. jembrana bas2sa86e6e| i68ag0o0o0o| kab. karangasem kab. klungkung asn20os21 kab. tabanan s072636207 kota denpasar stems3 o provinsi nusa tenggara barat kab. lombok barat as6sag9a3| p16, kab. lombok tengah 6r8. kab. lombok timuadung poo ptt kab. bangli a9aas| to kab. buleleng tool kab. gianyar poo kab. jembrana kab. karangasem to. kab. klungkung po estate1| kab. tabanan poo kota denpasar provinsi nusa tenggara barat kab. bima kab. dompu kab. lombok barat jo. kab. lombok tengah kab. lombok timur poa mann ben kab. sumbawa too p0. to) kota mataram poo poni kota bima powo poo dao26584 kab. sumbawa barat os37s6ee383 kab. lombok utara p0. provinsi nusa tenggara timur |o0 too s7973000| 71i5 kab. alor poo p0. b90games kab. belu poo po. kab. ende poo 2asa0e.e9ga kab. flores timur kab. kupang .76e6| kab. lembata poo. kab. manggarai powo 32975a510| kab. ngada s7867.s091 essersosa| kab. sikka poni stages5aa dan kab. sumbawa |o0000000. kota mataram kota bima 25833a553a| oo. kab. sumbawa barat o253756688| kab. lombok utara provinsi nusa tenggara timur kab. alr s908ares9g| oo kab. belu kab. ende sa882609a| oo kab. flores timur s9area9a3 kab. kupang t22s827ee| s9soo0o| i7.c625.a7g kab. lembata oo. kab. manggarai s2275a5100| i kab. ngada oo kab. sikka sea885s5s61| ooo )wa kota mataram poo kota bima poo kab. sumbawa barat pool kab. lombok utara toon poo provinsi nusa tenggara timur too poo kab. alr pon pon kab. belu poo poo kab. ende poo kab. flores timur poo pon kab. kupang poo pon kab. lembata poo powo kab. manggarai too pon kab. ngada pon yoo kab. sikka poot$w uu kab. sumba bara too. 2ss2ag kab. sumba timur poo poo kab. timor tengah selatan po. kab. timor tengah utara o poo kota kupang poo kab. rote ndao poo powo poo 3ara15. to. kab. manggarai barat o poo 3ta0s0s7m1 to. kab. nagekeo poo poo kab. sumba barat days a2614a57| 3s5ass808g kab. sumba tengah poo 2029a7. kab. manggarai timur poni bagan77 yo kab. sabu raijua loo pon so9e22ase| kab. malaka ga9.iso.880o| provinsi maluku poo pon too kab. kepulauan tanimbar poo. sesesaeso| too air komonkowoorian kab. sumba bara 87a.0oo| kab. sumba timur ss61287as kab. timor tengah selatan | ) kab. timor tengah utara kota kupang poo kab. rote ndao saaissis| kab. manggarai barat st2080s71| kab. nagekeo se2gi26e7| kab. sumba barat date kab. sumba tengah 2929a79gei| kab. manggarai timur massa7m kab. sabu raijua a99622a86| kab. malaka 2a90160880| provinsi maluku 23s64o3s78| kab. kepulauan tanimbar ekomenkewsot bara 89m.eio| kab. sumba timur poo kab. timor tengah selatan poo. kab. timor tengah utara poso kota kupang to. po. kab. rote ndao to. p0. kab. manggarai barat |. yo. kab. nagekeo po. kab. sumba barat date j0. too 3a403.s6a kab. sumba tengah j0. kab. manggarai timur |. kab. sabu raijua poo poo kab. malaka too provinsi maluku too poo kab. kepulauan tanimbaluku tengah poo poo sasa arus| kab. maluku tenggara poo pooonss9ase798g kab. buru pon kota ambon poo pooh kab. seram bagian barat too poo esasozoas| kab. seram bagian timur poo poo sego372.90ol kab. kepulauan aru. poo pooooomaasese3| kota tual pon kab. maluku barat daya too stop3ses8s kab. buru selatan poo poooooooooasros298g9o yo. provinsi papua ssmeosm3 kab. biak numfor poo pon as3ag0.9a3 kab. jayapura kab. jayawijaya poo poo kab. merauke poo poo agsoaeaa7ama kab. maluku tengah kab. maluku tenggara o889ase7o8g| o a2170. kab. buru as2217a000| |o00000000005 raa5. kota ambon sos8307| kab. seram bagian barat | )? kab. seram bagian timur kab. kepulauan aru | ) tiaasese3| oo kota tual says27a kab. maluku barat daya kab. buru selatan j9@ provinsi papua s9r29s1g8 | kab. biak numfor a68a800a83| kab. jayapura tes9i9g887 o kab. jayawijaya sa27e1200o| kab. merauke jdih.kemenkeu.go.id dbh pajak penghasilan dan sebesar rp8. (delapan miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh delapan ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah): lebih bayar dbh pajak bumi dan bangunan sebesar rp491. (empat ratus sembilan puluh satu miliar delapan ratus lima puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah), terdiri atas: bagian daerah sebesar rp475. (empat ratus tujuh puluh lima miliar enam ratus enam puluh empat juta tujuh ratus tujuh belas ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah), dan biaya pemungutan sebesar rp16. (enam belas miliar seratus delapan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah), lebih bayar dbh sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi sebesar rp34. (tiga puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta seratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah), terdiri atas: minyak bumi sebesar rp10. (sepuluh miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah), dan gas bumi sebesar rp24. (dua puluh empat miliar lima ratus enam puluh enam juta dua ratus dua puluh tiga ribu lima belas rupiah): lebih bayar dbh sumber daya alam mineral dan batubara sebesar rp102. (seratus dua miliar lima ratus sembilan juta empat ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah), terdiri atas: quran tetap (laurent) sebesar rp54. (lima puluh empat miliar delapan puluh empat juta dua ratus enam puluh lima ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah), dan royalti sebesar rp48. (empat puluh delapan miliar empat ratus dua puluh lima juta dua ratus enam ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah): lebih bayar dbh sumber daya alam panas bumi sebesar rp29. (dua puluh sembilan miliar enam ratus lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah), terdiri atas: iuran tetap sebesar rp5. (lima miliar tujuh ratus lima puluh enam juta empat ratus lima belas ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah), dan iuran produksi sebesar rp23. (dua puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta lima ratus lima puluh delapan ribu dua puluh delapan rupiah), lebih bayar dbh sumber daya alam kehutanan sebesar rp248. (dua ratus empat puluh delapan miliar seratus tiga puluh lima juta dua ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah),pasaman barat kab. dharmasraya |. io. kab. solok selatan kab. bengkalis se36es8|ankombnkovluku tengah kab. maluku tenggara iron56| kab. buru kota ambon kab. seram bagian barat | . oo) kab. seram bagian timur oo kab. kepulauan aru kota tual kab. maluku barat daya pon kab. buru selatan 3s5000| provinsi papua poo kab. biak numfor eny oo) | 4i8 kab. jayapura poo kab. jayawijaya kab. merauke pat oo ini moimika s73435.5s82 kab. nabire poo poo to4sim7 kab. paniai to. kab. puncak jaya kab. kepulauan yapen po. soga. kota jayapura too kab. sarmi poo. |. kab. keerom pop. yo. kab. yahukimo too. p0. al007. kab. pegunungan bintang |. |o00000 kab. tolikara poo p0. po. kab. boven digoel poo kab. mappi ptp ia7o.ois.e24 too kab. asmat pon too kab. waropen poo ankcmabire t0a60o7a7 kab. paniai a98200508| kab. puncak jaya geamoogr7| kab. kepulauan yapen so2issn1| an kota jayapura kab. sarmi io. kab. krom kab. yahukimo io. a0079e7e1 kab. pegunungan bintang kab. tolikara m01saas3 pn, kab. boven digoel kab. mappi a70o015624| poo kab. asmat a808siswa| kab. waropen aa0g350imika kab. nabire poo. kab. paniai poo kab. puncak jaya poo. kab. kepulauan yapen hoon kota jayapura he. kab. sarmi io. kab. keerom kab. yahukimo kab. pegunungan bintang | . kab. tolikara io. kab. boven digoel ' | kab. mappi poo kab. asmat ion kab. waropen komeena anna aan nan kab. supiori poo pon kab. mamberamo rays to. poo poooagsesin kab. mamberamo tengah too poo ssasemaeo| kab. yalimo poo anno bassasii poo kab. lanny jaya too. p0. yo00000000 kab. nduga oo. to00000000 . kab. dogiyai poo p0. |. kab. puncak ie7073 |. p0. kab. intan jaya po. kab. deiyai poo. p0. provinsi maluku utara too. to0000 kab. halmahera tengah o p0. sa6sg9og0a8| kota ternate poso a0191138| too kab. halmahera barat |o0 poo. poo anoggoss8| tol kab. halmahera timur sson97. ainklmentews kab. supiori ans207age| kab. mamberamo raya kab. mamberamo tengah | kab. yalimo sorosasii| kab. lanny jaya st88000a7| iis kab. nduga oo ass028200| ang. kab. dogiyai 6i802810o8g| ignis3a7 kab. lunak terutama| kab. intan jaya 6orainoso| is3gg81.agg kab. deiyai sa0st6eso0o| aga01ara provinsi maluku uta os9tei7 kab. halmahera tengah j sa62280a8| kota ternate g0r0nga8s| isonigrs kab. halmahera barat ' ) | j9gto022s88| tos9. kab. halmahera timur piori kab. mamberamo raya kab. mamberamo tengah io. a2011. kab. yalimo poo kab. lanny jaya kab. nduga kab. dogiyai poo kab. puncak poo kab. intan jaya poo ago1498g kab. deiyai provinsi maluku utara kab. halmahera tengah kota ternate poo ppp kab. halmahera barat kab. halmahera timur #ilkomentewalmahera selatan p0. kab. halmahera utara poo tsang9io7a kab. kepulauan sula poo poo aso0833.0o6o| kota tidore kepulauan poo ssarosse7 kab. pulau morotai p0. kab. pulau taliabu provinsi banten too p0. kab. lebak poo powo kab. pandeglang pool poo ses kab. serang poo. po. o10. kab. tangerang p0. kota cilegon doo. sambo7 279as3g0| kota tangerang too poo sasis too kota serang too pooh 3s.soo353 kota tangerang selatan thalmahera selatan an kab. halmahera utama kab. kepulauan sula kota tidore kepulauan j kab. pulau morotai s98a7e3os to. kab. pulau taliabu provinsi banten k691659085| kab. lebak kab. pandeglang pon kab. serang semoga| kab. tangerang a5342648a7 kota cilegon 2007a2| kota tangerang to. kota sedang sersrooas| kota tangerang selatalmahera selatan u o kab. halmahera utara pny ar82a98 kab. kepulauan sula 0000p a7r.oga.i25 kota tidore kepulauan pt u kab. pulau morotai atau kab. pulau taliabu aaa provinsi banten ae9og7| kab. lebak ya. n.u tnos kab. pandeglang pan us1. kab. serang ass30o00of kab. tangerang ip kota cilegon piano kota tangerang kota serang yaaa u kota tangerang selatan pnykepulauan meranti j steamngos| provinsi jambi kab. batanghari kab. bung kab. kerinci io. kab. merangin sar959a4| | . kab. muaro jambi kab. sarolangun kab. tanjung jabung barat kab. tanjung jabung timur kota jambi |o. oo pool kota sungai penuh 8086e71s6e| ho.) provinsi sumatera selatan ainkonbrtoprovinsi kepulauan bangka belitung nan kab. bangka kab. belitung kota pangkal pinang kab. bangka selatan kab. bangka tengah |. kab. bangka barat 5too. kab. gorontalo utara aam provinsi kepulauan bangka belitung 67348086a| fo. kab. bangka alasan5s998| kab. belitang sni320446| kota pangkal pinang 2es2s7asa| kab. bangka selatan as5s592655| kab. bangka tengah kab. bangka barat s980s6eta kab. belitung timur sess9200| provinsi gorontalo dasar2650| kab. boalemo gesa8e.90o0o| kab. gorontalo sisa2oao9| kota gorontalo poo asg7ssa7 kab. pohuwato srestieoe| kab. bone bolango s2agar7 kab. gorontalo utara se02a9i9kepulauan bangka belitung kab. bangka poo kab. belitung kota pangkal pinang poo kab. bangka selatan poo kab. bangka tengah kab. bangka barat poo kab. belitung timur oo. koo provinsi gorontalo poo kab. boalemo koo kab. gorontalo io. kota gorontalo kab. pohuwato |o00005 kab. bone bolango kab. gorontalo putra poo ainpdmenkewso yos yos kab. kepulauan anambas pada kab. karimun s9sss829g| kota batam d0. kota tanjung pinang ae7m1sa6 kab. lingga poo pen maga0a0oa kab. bintan powo kab. manokwari ion kab. sorong poo kota sorong sarana201| kab. raja ampat esg3ei3eg| oo kab. sorong selatan poo sausage3| oo. kab. teluk wondama poo as2rg0o3a kab. kaimana poo kab. maybrat h.o2gaon72atee kab. kepulauan anambas kab. karimun bar8ie99g oo i75907| kota batam kasus93.e9go| kota tanjung pinang ae775146| ptt kab. lingga masa040a| kab. bintan e93s53729 kab. manokwari kab. sorong ass2423e83 kota sorong sama2ag01| pny kab. raja ampat gs98e18e9g| kab. sorong selatan garis8asas poo kab. teluk wondama t92120344| kab. kaimana org7317aa kab. maybrat lo28408724| ptt kab. tambrauw m29a48a207| os40pulauan anambas pa, kab. karimun kaa oo kota batam kota tanjung pisang kab. lingga kab. bintan kab. manokwari ' a88 kab. sorong kota sorong kab. raja ampat pop kab. sorong selatan kab. teluk wondama ptn eno s88 kab. kaimana kab. maybrat pon pita ooso. ol, kab. manokwari selatan kab. pegunungan arfak aan provinsi sulawesi barat kab. majene aan . kab. mamuju kab. polewali mandar kab. mamasa kab. pasangkayu nan kab. mamuju tengah provinsi kalimantan utara kab. malinau kota tarakanbiaya pemungutan sektor sektor nama daerah pertambangan jumlah perkebunan perhutanan minyak bumi dan gas bumi kab. manokwari selatan kab. pegunungan arfak po. provinsi sulawesi barat io. kab. majene kab. mamuju p5. kab. polewali mandar io. yo. kab. pasangkayu po. kab. mamuju tengah ho. provinsi kalimantan utara kab. malinau p0. p5.jumlah pengusahaan mineral dan jumlah panas bumi batubara kab. manokwari selatan . kab. pegunungan arfak .aan provinsi kalimantan utara (ian kab. malinau kota akan kab. tana tidungbengkalis provinsi lampung kab. lampung barat kab. lampung selatan po000000o2 kab. lampung tengah io. kab. lampung putra kab. lampung timur kab. tanggamus kab. tulang bawang poo kab. way kaman poo kota bandar lampung ho) kota meta io. kab. pesawaran poo poo kab. pringsewu koo yo. kab. meski poo lo. kab. tulang bawang barat kab. pesisir baratma acara kab. kepulauan meranti ' ' ) ) | bi3a69716| kab. batanghari kab. bunga kab. kering o j o2e76s2299| 60notas7| kab. merangin kab. sarolangun kab. tanjung jabung barat ' ') | 6rs27e4a| kab. tanjung jabung timur a141864| kab. tebo maonrosis7| kota jambi kota sungai penuh | )? 'intohontougi do 3i9g ii 6r10 kab. bengkalis poo too provinsi lampung kab. lampung barat kab. lampung selatan kab. lampung tengah kab. lampung utara ' ) | o161. kab. lampung timur kab. tanggamus ) | oi6l.5a8. kab. tulang bawang kab. way kanan kota bandar lampung kota metro kab. pesawaran ' kab. pringsewu | ) .sas.370o i6a2142060| kab. mesuji tersisa79o kab. tulang bawang barat ' | t6a21a2060| kab. pesisir barat ' ) | oi6i. sagpen ,50x dalam rangka sub jumlah otsus provinsi jakarta kab. bojonegoro io. ko. men .mi.' e kota palangkaraya kab. katingan | kab. seruyan kab. sukamara kab. lamandau kab. gunung mas kab. pulang pisau kab. murung raya nkomenkewo10z71849 provinsi jakarta ) kab. bojonegoro ) | o2. ' kab. sidoarjo provinsi kalimantan tengah kab. barito selatan o51. si. kab. barito utara .07800o0o| kab. kapuas si. si9s1.000o| kab. kotawaringin barat ' )) o ) '| ' ) si. kab. kotawaringin timur 8s2000| si. kota palangkaraya os1. 8s2000| si. kab. katingan si.i20. sisi.00o0| kab. seruyan si. sios1.00o0o| kab. sukamara si. si.o81.000o| kab. lamandau si. 8s2000| si981. kab. gunung mas os1. 8s2000| si9si. kab. pulang pisau o ) | s1. si.osi.o00| kab. murung raya si. si.osi.o0o0odalam rangka sub jumlah otsus kab. barito timur provinsi sulawesi selatan kab. bantaeng kab. baru kab. bne kab. bulukumba kab. enrekang ioo kab. gowa . kab. jeneponto . ssh. kab. luwu putra kab. maros kab. pangkajenedan kepulauan kota palopo kab. luka timur . na. mma aaa m (s1l. d0:74819g kab. barito timur os1. 8s2000| si.osi.000o| provinsi sulawesi selatan kab. bantaeng o13. kab. barru kab. bone kab. bulukumba:angkepulauan selayar ') ' | ppa kab. sidenreng rappang ion kab. soppeng il. kaa aaa.a.a.a kab. takalar nyata kab. tana toraja att kab. wajo poo. ia, kota pare pare ks, kota makassar kab. toraja putra provinsi maluku si9.se7.o9a| sa7.1e0. kab. kepulauan tanimbar kab. maluku tengah kab. maluku tenggara kab. buru are39e7i89 says.9os| kota ambon says.9gos| kab. seram bagian barat kab. seram bagian timur k bmk i0 e:0o 1i :1o kab. kepulauan selayar oo) ) ' kab. sidenreng rappang kab. soppeng kab. takalar 1a2s2800| kab. tana toraja '' 1a282800| kab. wajo s2rosea7i oo) somos2s7o kota pare pare ' kota makassar kab. toraja utara provinsi maluku poo kab. kepulauan tanimbar de9.a8g. kab. maluku tengah re9.a88. kab. maluku tenggara oo | re9.ag8. ama. mem . . m ib kota ambon kab. seram bagian barat kab. seram bagian timurtambahan dalam rangka sub jumlah otsus kab. kepulauan aru kab. maluku barat daya jumlah nasional snama tambahan dal lah rangka otsus ios kab. kepulauan aru ti. no) ina tm. mmm mmm kab. maluku barat daya aan kab. buru selatan aan' maso5s| kab. aceh selatan ase9g200a| kab. pidie memori23| kab. aceh barat daya kab. nagan raya b2007aa| kab.bidik jaya a8121000| kab. asahan 2e1000| kab. karo poamoof| kab. labuhanbatu ap000| kab. mandailing natal ) | .o76.agi kab. tapanuli tengah ses.o7e895 kab. toba kota padangsidimpuan kab. padang lawas utara kab. labuhanbatu selatan provinsi sumatera barat ' ' ) '| kab. lima puluh kota s0007388a| kab. agam sarafepulauan meranti kab. batanghari kab. bunga poo0oo00o0gsesiag8 poo kab. kerinci a0a88270o| kab. merangin a8s298001| kab. muaro jambi kab. sarolangun astros85 akses0o2s2| kab. tanjung jabung barat kab. tanjung jabung timur s6s2a206| kab. tebo to0281. kota jambi kota sungai penuh too anterlenteasaman a2488000| kab. sijunjung kab. solok kab. pasaman barat provinsi riau kab. indragiri hilir kab. indragiri hulu asz09a2207| kab. kampar . kab. kuantan singingi kab. rokan hulu a8528. provinsi jambi gra1243m kab. batanghari kab. bunga a9g8m7o025| kab. merangin io. kab. sarolangun mos9e8ss| kab. tebo m9neosumatera selatan kab. musi rawas kab. ogan komeringllir kab. ogan komering ulu ) | kota prabumulih jo. sidang0o0o| kab. oganllir s03.8a0. kab. ogan komering ulu timur kab. ogan komering ulu selatan kab. musi rawas utara | ) provinsi bengkulu aa0g7816| kab. bengkulu utara oo) sas2893a3| kab. kaur provinsi lampung kab. lampung barat kab. lampung selatan | . kab. lampung putra | . kab. lampung timur |.ikan. way kaman @o0s18312| kota bandar lampung a02051. kota metro do0n312| kab. pesawaran o20880. kab. pringsewu kab. mesuji kab. tulang bawang barat kab. pesisir barat ' ' ) | provinsi jawa barat tar2s0. kab. bogor ' basa60o33| ba. kab. cianjur atossoso| kab. cirebon o22nr9a0a7| .r9g.9ag kab. garut term800o| kab. purwakarta sa51054| kab. sukabumi os08s6386e| oo kab. tasikmalaya as6. komenteugosjawa tengah kab. banjarnegara kab. banyumas kab. boyolali kab. cilacap kab. grobogan kab. kebumen kab. kendal kab. kudus lo. kab. malang kab. patiurworejo kab. rembang kab. semarang | ) kab. sukoharjo kab. tegal o2850. kab. temanggung kab. wonogiri kab. wonosobo d226000| kota magelang kota pekalongan kota salatiga kota semarang kota surakarta | : a226000| kota tegyogyakarta sisi6| o sa15s. kab. kuli prog ' ) '| j kab. bangkalan kab. blitar a2aa60a37 kab. bojonegoro a22a60a27 a22a60. kab. bondowoso kab. gresik ' kab. jember a7174816| kab. jombang kab. kedai tanpa60487 kab. lamongan apa00o437 kab. madiun a2pa60437 kab. magetan a24a60. kab. mojokerto enkomenkonganjuk |. a2n460. kab. ngawi appmag00a87 kab. pacitan ae0401as7 kab. pamekasan apa60a57 kab. pasuruan apa60a87 kab. ponorogo apa400407 a2aa60. kab. probolinggo apa400487 a2aa60.a57 kab. sampang a2a400487 a2a.a60. kab. sidoarjo a2ad00487| a2a.a60. kab. situbondo apalagi0oa87 a2a. kab. sumenep a2a460487 kab. tuban |. tapadooas7 a2a. kota liar a2a460457 a2a. kota kediri apa60a57 kota madiun anak00407 kota malang a2ga00487 nkomenkeugoieota mojokerto apaan0oas7 kota pasukan tapgagoas7 kota probolinggo apac0oas7 a22. kota surabaya apaacoas7 kota batu tangacoas7 kab. bengkayang 1s337ass2| kab. kapuas hulu ) | kab. sanggau 2000456708g| kab. sintang sesasoco9g kota singkawang sa620000| sa620. kab. sekadau kab. kayong utara ososrss1| oo. sos73531 kab. kotawaringin barat ' ' ) | j se4983e21 kab. kotawaringin timur kab. katingan sesesgos8| s66. kab. seruyan tees91is8| mesa9t.is3 kab. balangan 14s05508| kab. kutai barat ' ) | j o20090417221kab. kepulauan sangihe kab. minahasa selatan kab. minahasa utara kota kotamobagu ' |o 2a8106400| kab. bolaang mongondow timur kab. toli toi a28.86a240o| kab. donggala no bai, kab. tojo una una kab. bone tera2eoo| te.ia2.c00 kab. luwu utara 6ros87agmilisi kab. pangkajene dan kepulauan | ) kab. kepulauan selayar kab. soppeng segoe9g| kab. toraja utara kab. kolaka kota bau bau si25000| kab. konawe selatan j kab. buton utara kab. konawe kepulauan kab. kolaka timur ms0o0o3s2| kab. buton selatan provinsi nusa tenggara barat ' ') ') ) | kab. bima a0maro.s03| kab. dompu kab. lombok barat masa72250| kab. lombok timur anti9o2o| . a1617. kab. sumbawa kab. sumba timur s3s620t16 kab. kering poo kab. merangin kab. sarolangun kab. tanjung jabung barat kota jambi kota sungai penuhtimor tengah selatan kab. timor tengah utara kab. manggarai timur kab. sabu raijua s7262000| kab. maluku tengah tas20a| kab. seram bagian barat provinsi papua kab. jayapura o1788000| kab. mimika pageno7a7i kab. nabire kab. krom kab. halmahera tengah kab. halmahera utara kab. pulau taliabu kab. sedang provinsi kepulauan bangka belitung kab. bangka tengah kab. belitung timurkab. bone bolango kab. gorontalo utara provinsi papua barat kab. fak fak kab. manokwari kab. raja ampat kab. teluk wondama kab. maybrat kab. polewali mandar kab. malinausumatera utama ' )) '| 9988saga7 poo oes5asas7 kab. asahan firearm| kab. dairi 6asam7| kab. deli serdang 6178a777| enna7n kab. karo samar7| kab. labuhanbatu sistar7| kab. langkat grnsagmn 113a777 kab. mandailing nat oo) ) | o1977o0s873 .o95. kab. nias rear| kab. simalungun samar kab. tapanuli selatan ganda7m7| kab. tapanuli tengah jsirsarm7| 73a777 kab. tapanuli utama o) o | o gambar7| o113a77 kab. too steam| e1r3a777 kota binjai steam7| kota medan sistar| en8a777 kota pematang siantar 6asam7 oo. poo e1g8a. kota sibolga 6issa7| e1r8a777ota tanjung balai 6imsa7| . kota tebing tinggi 6im8a77| oo . gugur77 kota padangsidimpuan oo si98a777 kab. pakpak bharat ig8ar7 l0000005 sasa kab. nias selatan 6ig8a777 oo. si.gea777 kab. humbang hasundutan o6ig8a777 oo : bisa kab. serdang bedagai gisa77 oo 6ira777 kab. samosir girnar7 kab. batu bara ' girnar7 oo: lo. kab. padang lawas gira77 oo: kab. padang lawas utara j gig8a777 oo: 6ir8a777 kab. labuhanbatu selatan j o6ig8arm7 kab. labuhanbatu utara oo | girnar7 poo kab. nias utara bursa77 kab. nias barat disasar77 kota gunungsitoli 6area77 oo provinsi sumatera selatan kab.lahat anibmenkeugoiausi banyuasin 4866s8. kab. musi rawas kab. muara enim kab. ogan komeringllir ' ) '| kab. ogan komering ulu | ) kota palembang kota prabumulih a86658. t0.02n. kota pagar alam kotalubuk lingua i0.0219a9| kab. banyuasin oa86658. i0.0219a9g| kab. oganlir lo021. das.o79.9a9 kab. ogan komering ulu timur kab. ogan komering ulu selatan kab. empat lawang to021. kab. penukal abab lematangllir '| kab. musi rawas utama ' ) | ' )j provinsi bengkulu kab. bengkulu selatan sa6aso0o0ongkulu utara sasando0o| asas.o00.| kab. rejang lebong tag1. na9. kota bengkulu sasando0o| sasa5. kab. kaur sabas0o| ba6a5. kab. seluma asasi0o0o| sa.6a5. kab. mukomuko sasasooo| sa.6a5. kab. lebong asasi0o0o| a.6a5. kab. kepahiang agra2ao0o0o| .apa.coo kab. bengkulu tengah asas0o00o| asas. kab. lampung barat 2017a590o60| 207a5. provinsi jawa barat kab. bandung arise0o| |o namiooo| anta . aaa aaa kab. ciamis dag99408| rag99a0g kab. cianjur lo. da999a0g| ag99.a0g kab. cirebon as99aog| a.go9aog kab. garut dag99aog| a.go9aog ainibmontovgotindramayu rag90408| kab. karawang rag99aog| kab. kuningan da090408| kab. majalengka dag99040g| da.c00. kab. purwakarta s2magang| kab subang kab. sukabumi da99940o8| kab. sumedang das9940g| kab. tasikmalaya ra99940g| kota bandung da999a0g| kota bekasi |. da999408| kota bogor ' lo. sa999ao8g| kota cirebon lo. da09940o8g| kota depok kota sukabumi lo. kota tasikmalaya dag99aog| ta. kota cimahi ara99040o8| kota banjarandung barat iee6e1aog| ito661. kab. pangandaran ta009408| provinsi jawa tengah m8590051| kab. banjarnegara ges2o| 6os2002| kab. banyumas assets9| kab. batang 6ses2ooo| kab. bara 6e000| kab. boyolali santri| kab. brebes asia2n| as0a2g1 kab. cilacap 6es2og| kab. demak 6es2o2| kab. grobogan ses2oo20| kab. jepara ses2ooo| kab. kebumen 6es2oo9| kab. kendal oo s2603000| kab. klaten kab. kudus lo. woo2| kab. pati 6es2oo2pekalongan 6es2o00| kab. pemalang kab. purbalingga saga3l kab. purworejo 6e682002| ) kab. rembang 6es20o| kab. semarang kab. sukoharjo 6es2o| kab. tgl oo kab. wonogiri 6anoa|l san2001 kab. wonosobo 6es2o2| kota magelang kota pekalongan kota salatiga kota semarang 6es2o2| kota surakarta 6es2o| kota tel 6es2oo20o| provinsi nusa tenggara timur ' ') ) | ' ) kab. alr 22a93e78lu o22a9867m8| do9s85400| kab. ende team2pers aa8. kab. flores timur o22293078| kab. kupang ao085a00| .07g kab. lembata o22a93e78| kab. manggarai d0sa6sasa| kab. ngada o224936078| doc2880o| se.ire.s58 kab. sikka o22808678| do085a00o| kab. sumba bara ' ' ) '| j o22408678| do. 6sa79.o1g kab. sumba timur kab. timor tengah selatan ' '' ) | ' )j kab. timor tengah utara o22493. o40085400| kota kupang kab. rote ndao kab. manggarai barat opo )' ) | )j od0. kab. nagekeo | kab. sumba barat daya j o22493678| g0985400| kab. sumba tengah j o22493678| a0985aaman pre dan gas bumi kab. musi banyuasin kab. muara enim kab. ogan komeringlir kab. ogan komering ulu kota palembang poo ho. kota prabumulih 80866716s6| kota pagar alam see7ase| ho. kota lubuk linggau |. kab. banyuasin kab. oganllir kab. ogan komering ulu timur kab. ogan komering ulu selatan ) kab. empat lawanggarai timur kab. sabu raijua kab. malaka provinsi maluku putra kab. halmahera tengah kota ternate kab. halmahera barat |. kab. halmahera timur 8s66130001 kab. halmahera selatan kab. halmahera utara kab. kepulauan sula | . kota tidore kepulauan kab. pulau morotai kab. pulau taliabu kab. pandeglsetoran bagian jumlah pemerintah jumlah nasionalaceh tenggara kab. bireuepadang pariaman kota bukit tinggi kota padang kota payakumbuh kab. kuantan singingi jainota pekanbaru kab. bunga |. kab. kering kab. tebo |. kota sungai penuh kab. lahat ankelmenoucnsmenkeugoicklmenkeugainkelhenkewosaran kab. musi banyuasin | . kab. ogan komeringllir |o0000005 kota palembang ho. kota prabumulih poo ho. kota pagar alam a82569831| kotalubuk linggau |o00000000005 kab. banyuasin io. kab. oganllir kab. ogan komering ulu timur ss6a0o0o75| kab. empat lawang kab. penukal abab lematangllirdinkdmenkeumere messiictnenkeug. kab. aceh besar poo asigsio|l kab. aceh selatan oo. aa0reef kab. aceh singkil o2sas8| kab. aceh putra to. 2es1oa|l kab. karo kab. simalungun asasi2os0o| kab. tapanuli utara si2s90.0o9e| kab. toba 53977mo| kab. humbang hasundutan as0oe9s278| kab. samosir aroma1a3| kab. labuhanbatu selatan sss0o308a2| kab. labuhanbatu utara | . segitiga . provinsi sumatera barat kab. lima puluh kota dar22120o9| kab. agam aso4o7a8g kab. kepulauan mentawai kab. padang pariaman a2806286ea| kab. pasaman states9g97pesisir selatan ese2s8es| kab. sijunjung io. ta9ge3a293| kab. solok kab. tanah datar aes2ero9e| kota bukit tinggi o0 ne80e286ea| kota padang panjang nose28sea| kota padang pages182| kota payakumbuh besar8ea o kota sawahlunto hegmeae|l kota solok besi2sea| o kota pariaman hasil28sea| kab. pasaman barat ra9os0os8s8| kab. dharmasraya desa9geser|l ses.a06. kab. solok selatan 2e9session| l provinsi riau e98285. 13e877i2si kab. indragiri hilir ses93io0o0o| kab. rokan hulu 636s4000| kab. bengkulu utara saga8s| oprovinsi lampung de9asasi| kab. lampung barat 26as83o8| 28a88. kab. lampung selatan 28a8830o8g| kab. lampung tengah kab. lampung putra | . 2eas830o8g| kab. lampung timur 2assess| kab. tanggamus 2s2s1em| .e7 kab. tulang bawang 20as830o8g| kota bandar lampung 28as8808| kota metro to. kab. pesawaran | . kab. pringsewu kab. mesuji mos2os01| kab. tulang bawang barat 28488so8g| kab. pesisir barat ' ') ) '| 28488308g| kab. pangandaran messi| kab. brebes t8e08280| kab. purworejo antara99o| di1semarang poo msoteese| ) kab. tegal kota semarang kab. banyuwangi so90110s2| kab. blitar ho. provinsi kalimantan barat ' ')' ) | ' ) kab. bengkayang io. kab. landak kab. kapuas hulu 25128a10600| kab. ketapang akses7016| kab. mempawah g8em933a kab. sambas senar9g3m kab. sanggau kab. sintang .4a5. kota pontianak a2r009198 kota singkawang serta2283| kab. sekadau kab. melawi bosesageayong utara oo. se9asera o sen.as6.7a6 kab. kubu raya .as1. provinsi kalimantan tengah 4s932209a5 kab barito selatan gas93ea9g 9as. .6a9 kab. barito utara ro0oa1833826| kab. kapuas io. s588se9gis7| kab. kotawaringin barat ' samisso9gs8 kota palangkaraya | . poo gs2si2607| kab. katingan proses247a9g39g kab. seruyan 57a2s29.016e kab. sukamara io. kab. lamandau kab. gunung mas kab. pulang pisau poansggses7| kab. murung raya score40o485 kab. barito timur io. sebagao23g| kab. hulu sungai selatan 697708as| .77o.8a5 provinsi kalimantan timur '?usi banyuasin ba34882468| kab. muara enim 202seg.9o77 io. kab. ogan komeringllir pol kab. ogan komering ulu kota palembang po. po. yo. kota prabumulih po. po. . kota pagar alam lessons| kota lubuk lingua poo kab. banyuasin asg393o7 kab. oganllir 2s0sn853| . po. kab. ogan komering ulu timur io. kab. ogan komering ulu selatan kab. empat lawang at91ms8s6e| 25a78a7 kab. penukal abab lematangllir ainkdmerkeugoietere kab. berau 2mm9e8s0o0| io. g112. kab. kutai kartanegara kab. kutai barat 'o ' ) ) | kab. kutai timur at.es8.so8g| kab. paser 2agraris2 kota balikpapan saragase| kota bontang desa68188| kota samarinda ' ) | oo. sastra|l kab. penajam paser utara o1. lo0g1.0o71. kab. mahakam ulu ot 2e00a97s01,| provinsi sulawesi utara '') ) e| a6s07ss1 kab. bolaang mongondow ) 2i30os8m| kab. minahasa saa65sol kab. kepulauan sangihe geaaeso| kota bitung games0o| kota manado regreso| kab. kepulauan talaud 6e69a650| kab. minahasa selatota tomohon eeaaeso| oo kab. minahasa utara args8| kab. kep. siau tagulandang biaro kota kotamobagu ' |o0000000 dagang kab. bolaang mongondow utara tae2ao2| tr.a62.a00 kab. bolaang mongondow timur asso1i7| kab. bolaang mongondow selatan a1.5a7806| provinsi sulawesi tengah kab. banggai kab. donggala io. poo n339o22e| kab. morowali .6a5497. .6a5. kab. poso 1area3i88 kab. parigi moutong po. temsgsto| te. kab. tojo una una sm22190o| kab. soppeng to. poo 255a2s8sa| kota makassar amagsso| provinsi sulawesi tenggara kab. konawe foolaka provinsi nusa tenggara timur ser0georg| kab. alr d0084890| kab. beu |. s6293a0o| kab. ende sam33ao|l si. kab. flores timur separo| kab. kupang as800a7| kab. lembata sep3aao| sep0.3a0 kab. manggarai ' se29g3ao|l se20. kab. ngada se293ao|l sep9.5a0 kab. sikka kab. sumba bara ' se203ao| kab. sumba timur kab. timor tengah selatan kab. timor tengah putra sep9o3ao| kota kupang sep9g3ao| kab. rote ndao be29340| kab. manggarai barat o) ) ) | se293ao| sep9.s40:ah) kab. nagekeo po. ben93ao| kab. sumba barat date senggang kab. sumba tengah seng3aof kab. manggarai timur eng3ao| kab. sabu rajut se29g3ao| kab. malaka poo 291saat| .aa0 provinsi maluku |. an79ss9458 kab. kepulauan tanimbar kab. maluku tenggara losses92| kab. buru ho. a99517172 kota ambon p0. io. kab. seram bagian barat 2tease.i5s8| kab. seram bagian timur |. kab. kepulauan aru si9seks8so| kota tul ho. kab, maluku barat daya ) kab. buru selatan pos9ag7te21 provinsi papua a0991800| dih aaa kab. merauke 8si4esi63g kab. mimika bas570o7a3 kab. nabire kab. sarmi kab. keerom 6as027. eas. kab. boven digoel 'o 9e2o99a2| kab. mappi |. desa40es8 kab. asmat . e9o9og2| kab. mamberamo raya anne9a9ga3 kab. mamberamo tengah sataogoo| 8a7a0. a73 provinsi maluku utara 2es7aig9aso| kab. halmahera tengah ass2g85340o| kota ternate sorga24g0o| kab. halmahera barat kab. halmahera timur aro204a180| kab. halmahera selatan kab. halmahera utama soci28a8s| kab. kepulauan sula ' ') ) e| anser21| tani. jdih.kemenkeu.gr, kota tidore kepulauan 6a9008107| 6a9003. kab. pulau morotai kab. pulau taliabu sasesessa| provinsi banten d000148s77| kab. pandeglang 2i84008843| kab. sedang 2e5820081 kab. tangerang | . 2es1ms82| kota cilegon 2es1ss22| kota tangerang | . kota sedang 2emas2p| kota tangerang selatan ) provinsi kepulauan bangka belitung kab. bangka 2a1n98120| 2a793. kab. belitung m2637985| kota pangkal pinang 2ass6010| kab. bangka selatan kab. bangka tengah kab. bangka barat 'o | 2ra86g79obelitung timur heroes7| provinsi gorontalo |. ss9209738| e83s80.9g75 kab. boalemo pogo2isasi oo. kab. gorontalo asas53480o| kota gorontalo assist896e| o kab. pohuwato do. agree375 kab. bone bolango msg9s7255| kab. gorontalo putra sa58e0o8sas| .g60.8a5 provinsi kepulauan riau e39o93sa| kab. natuna ooo kab. kepulauan anambas 2e833as1| kab. karimun poo segi7se|l kota batam pon magatesi| 220ansi kota tanjung pinang m00sasi| kab. lingga kab. bintan poo m2reaksi kab. sorong selatan kab. teluk bintuniteluk wondama provinsi sulawesi barat kab. majene oo. kab. mamuju v0.mma kota tarakan s.0ss.basektor nama daerah sektor (aman jumlah mineral dan jumlah kab. ogan komeringlir kota palembang desa9so| kota prabumulih 211l9s0o| .0773a7 kota pagar alam kota lubuk linggau kab. oganllir 25a683775| kab. empatlawang anton epai dan gas bumi (aa provinsi bengkulu 2essays39e kab. bengkulu selatan 1as922085) kab. bengkulu utara 2576899a90o| tol kab. rejang lebong kota bengkulu kab. kaur so.ee7iee| kab. seluma kab. mukomuko kab. lebong kab. kepahiang 8036e7a66e| kab. bengkulu tengah .16e6e| provinsi lampung kab. lampung barat bose7aee| kaa kab. lampung selatan j inka bontougoie terdiri atas: iuran izin usaha pemanfaatan hutan sebesar rp51. (lima puluh satu miliar delapan juta delapan ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah), provisi sumber daya hutan sebesar rp142. (seratus empat puluh dua miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah), dan dana reboisasi sebesar rp54. (lima puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus empat rupiah), dan lebih bayar dbh sumber daya alam perikanan sebesar rp8. (delapan miliar tiga puluh satu juta empat ratus enam puluh dua ribu seratus tujuh puluh enam rupiah). penyaluran kurang bayar dbh tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalamrincian atas: kurang bayar dbh sebagaimana dimaksud dalam'intondibengkulu selatan kota bengkulu il. lo. il. kab. seluma io. io. kab. mukomuko kab. bengkulu tengah kab. lampung barat ainkerhenkewbengkulu too asrama kab. bengkulu selatan 6asas|l kab. bengkulu utara itas688g too kab. rejang lebong . kota bengkulu pok po. po. yoo. kab. kaur se4ess1 po. kab. seluma po. kab. mukomuko 28asis9o11| kab. lebong 1a8a40o0| yo. kab. kepahiang satgas to0000000000000 kab. bengkulu tengah bravo7as .| provinsi lampung ser.93z.9is| kab. lampung barat poo kab. lampung selatan 'info ibengkulu ho. kab. mukomuko kab. lampung barat ankolonteuoojaan kab. pesawaran so36e7.le6e| kab. pringsewu bose7ase| kab. mesuji oo ) kab. tulang bawang barat kab. pesisir barat) |o j provinsi dki jakarta provinsi jawa barat angahenteugorlampung tengah eaisoga3| c0sot.is7| kab. lampung uta asse9goa3g| 60s07is7 kab. lampung timur kab. tulang bawang s20116070| 60os07.is7| kab. way kaman asa2s98g kota bandar lampung sa9s3aa| 60s0t.is7| kota meta kata kab. pesawaran | . assume29g| 60s807.is7| kab. pringsewu tn3ogs2| kab. meski nyi deinpars| oo kab. tulang bawang barat' ) | 0000p eksotis7| kab. pesisir barat boosesii| .is7 27a. provinsi dki jakarta | . rossii9ge ainkehmpung tengah ta9a00o1o5| kab. lampung utara kab. lampung timur 2a1401901 kab. tanggamus kab. tulang bawang 205975ea| kab. way kanan kota bandar lampung poo yoo yoo. kota metro yoo yoo.) kab. pesawaran asgaosag yo. kab. pringsewu yo. kab. mesuji 7527ag7o| kab. tulang bawang barat kab. pesisir barat provinsi dki jakarta poo provinsi jawa barat ankolampung timur kota metro kab. tulang bawang barat 'o)) ) | ' provinsi dki jakarta ' ' ) ) '| ankotne. dan gas bumi aan kab. bandung kab. bekasi kab. bogor ' ' o | kab. ciamis kab. cianjur kab. cirebon o o o kab. garut o j o372383. kab. indramayu kab. karawang j oo) kab. kuningan kab. majalengka kab. purwakarta j o sitaro.ss1 so64109451 o kab. sukabumi ' ' ) '| song7.ice kab. sumedang 8036e7.le6 oo ) .9ag ' dinkemenkeugo:wa kab. bandung 217o5.989o58g kab. bekasi kab. ciamis |. io. lo. kab. cirebon |. kab. indramayu |. ho. kab. karawang ho. io. kab. kuningan ho. io. kab. majalengka lo. io. kab. purwakarta |. kab. subang |. ho. il. kab. sumedang io. eenporlontoscian dan gas bumi panas bumi kab. bandung a7a.s129801 sasa kab. bekasi poo pare. io. kab. bogor kab. ciamis name9aga kab. cianjur s341a56 kab. cirebon pon kab. garut 19es3738 kab. indramayu l4206001| kab. karawang too e9a88g| kab. kuningan sosoose|l 3osi2910o| kab. majalengka e3e06i78) kab. purwakarta asa44881 1an.s0o.sa0o| po) kab. subang a71102731 kab. sukabumi s9. c4a7sg6e3 kab. sumedang 387ml pol antohonteug. mengwali kab. bandung kab. ciamis kab. indramayu 136a. kab. karawang kab. kuningan |o00000005 kab. majalengka kab. subang antonbntonva kab. tasikmalaya |. lashes6e71i kota bandung 80see71e6e| oo: kota bekasi 8086e7t66e| kota bogor ' 8086e7l66e| oo kota cirebon loo soseerree| ooo 055i (a71 kota depok loo soseerase| oo kota sukabumi soseerte6e| o kota tasikmalaya so36keris6e o o d02n3282| kota cimahi io. 8036e7ts6 oo yoo kota banjar io. ) kab. bandung barat ' ' o)o | ) o966. os81. kab. pangandaran so3e6e7.iee o o omnadata aah natbandung kota bekasi eksotis7| kota bogor a8866a| 6osotais7| kota cirebon a71 kota depok kota sukabumi 591e41s7| kota tasikmalaya o2em66e08| kota cimahi kota banjar kab. pangandaran eksotis7| kab. banjarnegara | )? .38a7a0o260| 6eksotis7 kab. banyumas sto4foto| 27s9.i7asasasikmalaya 40ga8gi77 kota bandung poo kota bekasi joo poo yoo kota bogor pon sh. kota cirebon pon po. ho. kota depok pon po. poo. kota sukabumi pon io. kota tasikmalaya poo assess| kota cimahi kota banjar kab. bandung barat poo opa kab. pangandaran poooooooooae357a8| pol provinsi jawa tengah kab. banjarnegara 2003sa| sog8eo3g| .g04. kab. banyumas anta ontevota bandung kota bekasi 2a06s28| kota bogor kota cirebon a71 kota depok kota sukabumi kota cimahi |: kota banjar 2a0es28| kab. pangandaran kab. banjarnegatang sos6e7see| kab. blora kab. boyolali kab. brebes .76e3 o382. o kab. cilacap kab. demak poo kab. grobogan 8os6e7a66 oo as20075. kab. jepara oo ) kab. karanganyar 2a8s6178 kab. kebumen o pama sl ' kab. klaten bea9g398g kab. kudus po. sos6e7ise kab. malang kab. pati | ) entahotasonna kab. batang mo1e0o478| kab. blora io. kab. boyolali yoo kab. brebes kab. cilacap poo kab. demak kab. grobogan kab. jepara kab. karanganyar po. kab. kebumen kab. kendal oo kab. klaten kab. kudus eh. kab. malang kab. pattang poo poo kab. blora poo 39ages9 kab. boyolali pooooosssassagg kab. brebes santoso| aas7mag0o kab. clap saat8s6e senado|l to00000000000001 kab. demak kab. grobogan poo as8o0o2.e98g to) kab. jepara kab. karanganyar po0o00oooooos3se2| kab. kebumen se2a220o|l kab. kendal powo a94a88 kab. klaten pon kab. kudus poo pon agassi| kab. magelang sesama| kab. pati .s16ebatang |o. kab. blora poo kab. boyolali kab. demak kab. karanganyar |. kab. kebumen pon kab. kendal io. kab. klaten kab. kudus kab. malang |. ntorlentocboa los kab. pekalongan | ) kab. pemalang some6e7.le6| 17616ea9g8g o kab. purbalingga | ) poster.ie6g| oo sa6e0o0o2e| kab. purworejo soseertee| o de00557a| kab. rembang oso36erl6e6e o kab. semarang s21. belas8.s98g kab. sragen j os2250. 1e0. o kab. sukoharjo .6e7.l66e kab. tegal poster.lee| asr202411| kab. temanggung 6a6a3ee1| kab. wonogiri sos6eaee| o 1o7as5801| kab. wonosobo bo3667.l66 o10. kota malang loses7as6e| kota pekalongan o8086e7t66g| oo) kota salatiga os086eri6| ntotontesooialokasi kurang bayar dana bagi hasil pajak penghasilan tahun anggaran (dalam rupiah) |. kab. aceh barat kab. aceh besar kab. aceh selatan er228880| kab. aceh tengah kab. aceh timur |. kab. aceh utara ainkdtin men ena kab. pekalongan kab. pemalang io. ko. kab. purbalingga io. lo. kab. purworejo kab. rembang io. kab. semarang io. ho. kab. sragen io. kab. sukoharjo kab. tegal il. kab. temanggung |. oo kab. wonogiri ih. . io. kab. wonosobo a4046e7861 oo) kota malang io. kota pekalongan doo kota salatiga io: oo ) 'intdma. dan gas bumi panas bumi kab. pekalongan ast77ma| .e07 kab. pemalang kab. purbalingga kab. purworejo a09998| kab. rembang sosa38e|l kab. semarang 2a119200| saomnego| kab. sragen a98188) 6se31a7 kab. sukoharjo do. across3| s2aga| kab. tegal too tosoaso| kab. temanggung 6s2a3527| kab. wonogiri ags1aa ptt kab. wonosobo sakai97| kota magelang kota pekalongan kota salatiga aajumlah lainnya batubara kab. pekalongan kab. pemalang kab. purbalingga s3laras| kab. semarang oo: kab. sragen kab. sukoharjo poo ga9oli7| kab. temanggung kab. wonosobo kota malang lo. kota pekalongan kota salatignn naa kota semarang bi164389| kota surakarta ce. .jj tyt gm provinsi yogyakarta masam kab. bantu 80o8ee7ase| kab. gunungkidul 8086e7ase| kab. kulon progo bo26e7as6e| kab. sleman 80o86e7aee| kota yogyakarta b0o8607te6e| provinsi jawa timur |. kab. bangkalan o80866716e6e| s908722901 kab. banyuwangi kab. blitar soseerise| kab. bojonegoro o j oo) kab. bondowoso le8s297827semarang kota surakarta kota tegal 60807as7 provinsi yogyakarta te0og196| kab. bantul eo.oo kab. gunungkidul kab. kolom progo kab. sleman po. il. kota yogyakarta oo ) provinsi jawa timur serasi9o5 kab. bangkalan kab. banyuwangi kab. blitar r0039001| kab. bojonegoro io. kab. bondowsemarang base.ogi|l kota surakarta kota tegal provinsi yogyakarta anger kab. bantul pap kab. gunungkidul kab. kulon probe asa126| kab. sleman kota yogyakarta provinsi jawa timur kab. bangkalan a52647| kab. banyuwangi 6e9es.7go9g| kab. blitar sa20or87 kab. bojonegoro sy8ag290| kab. bondowoso to12aa28 ankebsemarang s182163| kota surakarta kota tegal kab. bantul kab. gunungkidul kab. sleman kota yogyakarta kab. bangkalan s0o831a| kab. bojong$ro 2a19s0o| kab. bondowoso tanker7e oo ainkorbonkou.gema par dan gas bumi los hos los kab. gresik bose6e7ieo| so1796189| kab. jember ososeertee| ) assarasso| kab. jombang o1i7. o kab. kediri ' ) | s52. kab. lamongan o80ose6e7lee| a9851ea125| kab. lumajang j ob0os6e7.lee| kab. madiun j o80s667.l66| o2i8400675| kab. magetan see7lee| ss9sensasi| kab. malang sos6free| sesuai7.s30o| kab. mojokerto j boscerlee| o26085. kab. nganjuk soseeriee| soa68e83a7 kab. ngawi soseeree| kab. pacitan 8086e7t6e6e| ee2s077o| kab. pamekasan 8086er.le6e| cam99os2| kab. pasuruan 808667t66e| ainkomgresik ass2s8775| 4os0osis7| kab. jember eeo3is7 kab. jombang mosi38182| 60s8o7is7| kab. kediri kab.lamongan .is7| oo kab. lumajang kab. madiun pin kab. magetan 600r.is7 kab. malang sepsis7| o o o ssa7g731a1 kab. mojokerto |. tobago| 60s07.is7| kab. nganjuk .is7 kab. ngawi e0s07.is7 .9987a5 kab. pacitan poo semua7| kab. pamekasan oosotas7| kab. pasuruan sto42056e| 60os07ris7resik pose mas2asal an kab. jember poo tesis6e| kab. jombang ss7350| kab. kediri 2ess8o79a kab. lamongan pol kab. lumajang sos73oe8g kab. madiun 3sosok378 kab. magetan kab. malang poo kab. mojokerto e8s9toss1| pol kab. nganjuk poo a26. kab. ngawi powo sasa kab. pacitan pan taman rap, kab. pasuruan poso a30a.9g9o ankeminkoucoie |
menimbang mengingat menetapkan klasifikasi anggaran dengan rahmat tuhan yang maha esa menterienyesuaian nomenklatur bagian anggaran kementerian negara lembaga pada klasifikasi organisasi sertamengatur kem bali ketan tuan mengenai klasifikasi anggaran.tang klasifikasi anggaranlasifikasi anggaran. dalam peraturan menteri ini, yang dimaksud dengan: klasifikasi anggaran adalah pengelompokan anggaran belanjnegara lembaga dan bendahara umum negara. menteri keuangan republik indonesilembaga dan bendahara umum negarpada kementerian negara lembaga dan bendahara urn negaranggaran pendapatan dan belanja negara. belanja negara dalam anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud pada dirinci menurut klasifikasi organisasi, klasifikasi fungsi, dan klasifikasi jenis belanja. belanja negara sebagaimana dimaksud pada meliputi bagian anggaran kementerian negara lembaga dan bagian anggaran bendahara umum negara. menteri pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran kementerian negara lembaga atas bagian anggaran yang dikuasainya. rencana kerja dan anggaran i(kementerian negara lembaga sebagaimana climaksucl pala disusun secara terstruktur clan dirinci menurut klasifikasi anggaran, yang meliputi: klasifikasi organisasi; klasifikasi fungsi; dan klasifikasi jenis belanja. klasifikasi organisaklasifikasi jenis belanja sebagaimana climaksuclenter!gi anggaran lampiran peraturan center! keuangan republik indonesia nomor pmk. tentang klasifikasi anggaran menteri keuangan republik indonesia klasifikasi organisasi urain negeri kementerian luar negeri kementerian pertahanan kementerian hukum dan hak asasi manusia kernel tarnel tarian perhubungan kernel tarian pendidikan dan budayawan kementerian kesehatan kernel tarian amarna kernel tarian ketenagaan1run dan perubahan rakyatrnel tarian koordinator bagian anggaran menteri keuangan republik indonesia uraian kementerian riset, teknologi, dan pendidikan tinggi kementerian koperasi clan usaha kecil clan menengah kementerian pemberdayaan perempuan clan perlindungan anak kernel tarian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi badan telik negara lembaga sandi negara dewan ketahanan nasional badan pusat statistik kernel tarian perencanaan pembangunan nasional bad perencanaan pembangunan nasional kernel taganan modal badan narkotika nasional kernel tarian desa, pembangunan daerah tertinggal, clan transmigrasi badan kependudukan dan keluarga berencana nasional kognisi nasional hak asasi manusia badan meteorologi, klimatologi, clan geofisika kognisi pemilihan urun mahkamah konstitusi republik indonesia pusat pelaporan clan analisis transaksi keuangan lembaga ilmu pengetahuan indonesia badan tenaga nuklir nasional bagi anggaran menteri keuangan republik _l d_ones uraianrnel ta nasional penempatan dan perlindungan indonesia badan penanggulangan lumpur sidoarjo tenagakerja badan pengusahaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas batam badbagi anggaran center! keuangan republik indonesia uraianendahara umum negara menteri keuangan republik indonesia, ttd. bambang bojonegoro kode menteri keuangan republik indonesia klasifikasi fungsi lampiran peraturan center! keuangan republik indonesia nomor pmk. tentang klasifikasi anggaranpinjamanhukum ketertiban, keamanan, dan hukum lainnya menteri keuangan republik indonesia kode fungsi dan submunisi ekonomi perdagangan, pengen bang usaha, koperasi, dan saha kecil dan menengah ukm) tenaga kerja pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan pengairan bahan bakar dan energi pertama bangekonomi lainnya perlindungan lingkungan hidup manajemen limbah manajemen air limbah penanggulangan polusi konservasi sumber daya alam tata ruang dan pertanahanfasilitas umum penyediaan air minun penerangan alan penelitian dan penerbangan perumahan dan fasilitas umum lainnya perumahan dan fasilitas umum lainnya menteri keuangan republik indonesia kode fungsi dan submunisi kesehatan obat dan peralatlayanan keagamaan lainnya pend kan pendidikan anak sia dini pendidikan dasar pendidikan menengah pendidikan ikode center! keuangan republik indonesia fungsi dan submunisi pembinaan kepemudaan dan olahraga pen.gem tangan budaymanusia usia lan.jut manula) perlindungan clan pelayanan sosial keluarga pahlawan, tuan perumahan bantuan dan jamin.an sosial penelitian dan pengembangan perlindungan sosial perlindungan sosial lainnya peran tis menteri keuangan republik indonesia penjelasan klasifikasi fungsi kode fungsi dan submunisi pela kanan umum lembaga eksekutif clan legislatif, keuangan clclan fiskal, mana sgegen termasuk menteri luar negeri, kegiatan diplomat, misi misi internasional, clan lain lain. penyediaan clan penyebaran informasi, dokumentasi, statistik mengenai keuangan clcl;clclan legislatif. kegiatan keuangan clan fiskal clclmenteri keuangan republik indonesia kode fungsi dan submunisi bantuan pemerintahkode menteri keuangan republik indonesia fungsi dan submunisi pe'meriamutang dan kelas ban kelas ban lainnya yang terkait dengan pinjamanumum antar level pemerintahan yang tidak ten clan dana desa yang terkait dengan fungsi tertentu tau sud ditentukan penggunaannya, seperti dana alokasi khusus dak), biaya operasional sekolah, tunjangan fungsional guru, dan sejenisnya. belanja bah pemerintah daerah untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. penelitian 'an tahankode menterikeuangan republik indonesia fungsi dan submunisi pelayanan umum pemerintahan lainnya kegiatan administrasi dan operasional terhadap pelayanan pemeran tahan yang tidak termasuk kegiatan kegiatan yang diklasifikasikan dalam sampai denganumu1n sud seperti:11sas11 bagi pemeran kode menteri keuangan republik indonesia fungsi dan submunisi1ng, pengesahan 1z1n kerja cl lain yang bertujuan untuk melaksanakan penanggulangan bencana, per lind a jaga gunung, pen jaga pantai, dan belanja umum kegiatan administrasi dan operasional untuk lembaga hukum; pembinaan aparatur penegak hukum. kode menteri keuangan republik indonesia fungsi dan submunisi pelaksanaan pengembangan hukum nasional pelaksanaan pelayanan hukum dari nonpemerintah. pemerintah dan bag lem bagmenteri keuangan republik indonesiaan1menteri keuangan republik indonesia kode fungsi dan submunisi pengairan kegiatan administrasi cla tangan. pelaksanaan konservasi, penemuan, eksploitasi dari pertambangan. pengembangan, clankode tidak termasuk: menteri keuangan republik indonesia fungsi dan submunisiclclcl1, transportasi clara, clan bentuk transportasi lainnya. menterikeuangan republik indonesia kode fungsi dan submunisi.1gas1 untuk transportasi air penyiaran radio dan televisi penelitian dan pengembangan ekonomikode menteri keuangan republik indonesia fungsi dan submunisirdagangan, pengen tangan aha koperasi clan ukm, ketenagakerj clan geofisika, multi proyek, penyimpananbah tau ins tif clan limbah bahan beracun dan berbahaya (pemerintah pusat)bah bah tau insentif untuk mendukung operasional, konstruksi, pemeliharaan, ataupun peningkatan sis tern penanggulangan polusi. kode menteri keuangan republik indonesia fungsi dan submunisi konservasi sumber daya alam kegiatan administrasi, pengawasan, pemeriksaan, ataupun dukungan untuk kegiatan kegiatan yang dengan konservasi sumber daya alam. pemberian bah tau insentif untuk mendukung operasional, berhubunganbah bag lem bag up; penyiapan cl yang tidak termasuk dalam sampai dengan menteri keuangan republik indonesia kode fungsi dan submunisi permai idan,um1num. kode menteri keuangan republik indonesia fungsi dan submunisi tidak termasuk kegiatan yang berhubungan dengan sis tern ingat1 dan penanganan limbah air penerangan alan kegiatan administrasi penerangan jalan, pen gem trnrn lainnyamenteri keuangan republik indonesia kode fungsi dan submunisi dan prostesis. kegiatan penyediaan pelayanan rumah sakit umum, ti kegiatan oleh lembaga pelayanan manula medis, pusat pelayanan medis yang menyembuhkan pasien. dengan pengawasan bertujuan untuk tidak termasuk alat kedokteran g1g1kode menteri keuangan republik indonesia fungsi dan submunisi tidak termasuk laboratorium analisis dis militer lapangan institusi untuk institusi untuk manula keluarga berencana rum sakit orang catclcl pemberian hibah atau insentif dalam rangka promosi pariwisata termasuk kegiatan perayaan lokal, regional, clan nasional yang ditujukan untuk menarik wisatawan. kode menteri keuangan republik indonesiaturan penerbitan dan penyiaran. kegiatan operasional tau dukungan untuk penyiaran. pengawasan, dan pen tan clan pemberian bah tau insentif untuk mendukung pengalaman fasilitas media televisi dan radio. pengadaan fasilitas penerbitan penelitian dan pengembangan pariwisata kegiatan administrasi clan operasional dari lem bag lem bag pemerintah yang melakukan penelitian terapan dan pengembangan yang berhubungan lengan pariwisata. pemberian bah, pin jaman, gama peningkatan kehidupan beragama kegiatan penyediaan pelayanan agama, administrasi keagamaan kegiatan operasional ode menteri keuangan republik indonesia fungsi dan submunisi kerukunan hidup beragama kegiatan pengawasan dan pengaturan atas keagamaanclan pengembangan yang berhubungan dengan keagamalengan keagamaan yang dilaksanakan oleh lem bagi non pemeran cllengan kebijakan, perencanaan, program dan anggaran keagamaan, pen1clsia dini penyediaan pendidikan anak usia dini baik umum maupun agama kegiatan administrasi, pemeriksaan, operas1cliclikan dasar baik umum maupun agama kegiatan administrasi, pemeriksaan, operasional ataupun dukungan untuk pendidikan dasar. kode menteri keuangan republik indonesia fungsi dan submunisi pemberian beasiswa, hibah atau insentif untuk mendukung s1 kegiatan admins ibah bah tau insentif untuk mendukung mahasiswa. penyediaan pendidikan tinggi keagamaan tidak termasuk kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan nonformal dan informal kode center! keuangan republik indonesia fungsi dan submunisi pelayanan bantuan terhadap pendidikan penyediaan pelayanan bantuan terhadap pendidikan kegiatan administrasi, pemeriksaan, operasional ataupun dukungan untuk transportasi, makanan, penguapan, kesehatan clan g1g1 yang tingkatan. ditujukan untuk s1swa pad berbagai pendidikan keagamaan penyediaan pendidikan keagamaan1lengan pendidikan.pembinaan kepemudaan dan olah.raga kegiatan operasional tau dukungan untuk fasilitas organ1sas1 kepemudaan clan olahraga. pemberian hibah atau insentif untuk mendukung kepemudaan clday penyesuaian dan pengaturan tern pat kebudayaan. kegiatan operasional atau dukungan untuk fasilitas kebudayaan penyelenggaraan kegiatan acara kebudayaan pemberian hibah atau insentif untuk mendukung seniman dalam rangka promosi budaya. kode center! keuangan republik indonesia fungsi dan submunisi termasuk pelaksanaan kegiatan acara budayawan luar gegen, pembuatan materi budaya untuk disiarkan media clclan anggaran pendidikan, pen1apan clan penegakan peraturan danclclclan pelayanan sosial keluarga pahlawan, peran tis kemerdekaan dan pejuang kode menteri keuangan republik indonesia fungsi dan submunisi lind angan keluarga pahlawan, perintis kemerdekaan dan clan pejuang. perlindungan clan pelayanan sosial anak anak clan keluarga penyediaan perlindungan clan pelayanan sosial dalam bentuk uang clan barang kepada anak anak clclan keluarga. pemberian manfaat dalam bentuk uang dan barang lainnya untuk anak anak clla perempuanclan barang lainnya cl lind angan sosial dalam bentuk jonas untuk membantu rumah tangga dalam pemenuhan biaya perumahan. kode menteri keuangan republik indonesia fungsi dan submunisi kegiatan administrasi, operasional, ataupun dukungan atas skema bantuan perumahan pemberian manfaat dalam bentuk jonas lainnya, seperti ban lan lind a ttd bambang bojonegoro kode menteri keuangan republik indonesia lampiran lil peraturan center! keuangan republik indonesia. nomor pmk tentang klasik!kasi anggaran klasifikasi jenis belanja_p; belanja gaji dan tunjangan yang melekat pada pembayaran gaji pejabat negara; belanja gaji dan tunjangan dokter bidan pegawai tidak tetap;;;;; kode menteri keuangan republik indonesia belanja dan jenis pengeluaranrso; pembayaran program jaman sosial pegawai meliputi belanja jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian; cl. dikecualikan dari belanja pegawai untuk pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal dan ;1 selisih kurs uang persediaan untuk satu<:gegen; kode menteri keuangan republik indonesia belanja dan jenis pengeluaran belanja barang pengganti pajak dalam rangka hibah millennium challenge corporation mcc);; belanja barang yang menghasilkan persediaan untuk kegiatan operasional maupun non operasional;;; belanja perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri;;, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan untuk diserahkan kepada masyarakat pemda; belanja barang fisik lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat pemda; belanja barang penuh jang dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan untuk diserahkan kepada pemda;menteri keuangan republik indonesiatau aset lainnya tau menambah nilai aset tetap dan 1.u1m1diserahkan dipasarkan luar pemerintah pusat. verse but tidak dimaksudkan untuk kepada masyarakat pemda entitas lai1 sampai tanah tersebut siap digunakan dipakai. kode menteri keuangan regu bli indonesia belanja dan jenis pengeluaran dalam belanja m1, termasuk (subsequent expenditure) gedung persyaratan untuk dikapitalisasi. pengeluaran setelah perolehan dan bangunan yang memenuhie, gedung dan bangunan, jaringan jalan, irigasi dan lain lain) termasuk dalam belanja modal 1m: kontrak sewa beli (leasehold) pengadaan pem belian barang barang kesenian (art pieces)pan jang tidak dimaksudkan untuk dijual dan diserahkan kepada masa:rakykode enter keuangan republik indonesia belanja dan jenis pengeluaran antara lain surat perbendaharaan negara syariah spn syariah); pembayaran bunga utang luar gegen meliputi, bunga pinjaman program, bunga pinjaman proyek, dan bunga utang luar gegen melalui penjadwalan kembali pinjaman, termasuk kewajiban lainnya dan biaya transfer atas pinjaman i:uar negeri; belanja diskonto surat utang negara meliputi, diskonto surat perbendaharaan negara spn) diskonto surat perbendaharaan negara syariah spn syariah) diskonto obligasi negara, atau diskonto surat berharga syariah negara sbs) baik dalam rupiah atau valuta asing;nyon value sun. cant;; dan biaya biaya yang terkait pendapatan hibah baik hibah yang berasal dari dalam gegen maupun luar gegen, antara lain: banking commzsswn, fee dan baginya yang digunakan pad bagi anggaran pengelolaan bah. ente keuangan republik indonesia kode belanja dan jenis pengeluarantau mengimpor barang dan tau perusahaan swasta yang diberikan oleh menteri keuangan selaku bendahara umum negara.ms tertentu, liquefied petroleum gas , baik yang disalurkan melalui perusahaan negara, maupun perusahaan swastamenteri keuangan republik indonesia kode belanja dan jenis pengeluaran belanja hib, sukarela, tidak mengikat, dan tidak perlu dibayar kembalidan pinjaman dan tau bah luar negeri yang diterushibahkan daerah. belanja bantuan sosial transfer uang, barang, atau jasa yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat gun.a melindungi dari kemungkinan te1kode ente keuangan republik don esia belanja dan jenis pengeluaranransfer daerah dan dana desa dana bagi hasil&ka pelaksanaan desentralisasi. dana alokasi khususna otonomi khusus sebagaimana ditetapkan dalam undang undang. dana transfer lainnya dan dana desa dana transfer lainnya terdiri atas tuna angan profesi guru tpg) pegawai negeri sipil daerah pns) dana tambahan penghasilan guru pns bantuan operasional sekolah bos) dan dana insentif daerah did) dana proyek pemerintah daerah dan desentralisasi (p2d2) dan dana darurat. kode menteri keuangan republik indonesia belanja dan jenis pengeludana keistimewaan dae rah istimewa yogyakarta dana yang berasal dari bagi anggaran bendaharacenter! keuangan republik indonesia, ttlandtahun anggaran, danndidikan dan pelatihan, pemeriksaan, dan perumusan rancangan standar nasional indonesia rani3), dndidikan dan pelatihan, pemeriksaan, dan perumusan rani3merupakan sbk dokumen rka k lmerupakanang kementerian negara lembaga: kementerian komunikasi dan informatika (dalam rupiah) pp.ntt layanan penyelesaian penanganan gangguan balon kelas manado penanganan gangguan frekuensi radio sulawesi layanan utara|penanganan gangguan spektrum frekuensi radio luardjambi penanganan gangguan frekuensi radio layanan layanan penyelesaian penanganan gangguan balon kelas bengkulu penanganan gangguan frekuensi radio dalam kota layanan bengkulu penanganan gangguan frekuensi radio luar kota layanan bengkulu layanan penyelesaian penanganan gangguan balon kelas lampjarmasiataram penanganan gangguan frekuensi radio dalam kota ntb)| layanan penanganan gangguan frekuensi radio luar kota ntb) layanan penanganan gangguan frekuensi radio luar kota ntb) layanan transportasi udara layanan penyelesaian penanganan gangguan balon kelas palmamuju kera ego kementerian negara lembaga: kementerian komunikasi dan informatika (dalam rupiah) nana aa.ambon penanganan gangguan frekuensi radio luar kota layanan transportasi laumenggunakan transportasi daratanjung seloluar kota transportasi laut s21 pengukuran frekuensi radio dalam kota layanan pengukuran frekuensi radio luar kota dengan layanan transportasi daratpenyelesaian penanganan gangguan loka tanjung selo"vw koran go. kementerian negara lembaga: badan pengawas obat dan makanan (dalam rupiah) bom were tema terme " bombana badan pengawas obat dan makanan sbk indeks biaya keluaran yang disusun pada keluaran output) dokumen analisa intelijen obat dan makanan dokumedki jakarta perkara bidang penyidikan obat dan makanan perkara bbcom jakarta perkara bidang penyidikan obat dan makanan jawa baratjawa tengahd.i. yogyjawa timuraceh perkara bidang penyidikan obat dan makanan perkara bbcomsumatera utarasumatera baratriaujambi perkara bidang penyidikan obat dan makanan perkara bpom jambi perkara bidang penyidikan obat dan makanan loka perkara pom kota sungai penuh jdih kang oia kementerian negara lembaga: badan pengawas obat dan makanan (dalam rupiah) bom aga dome tema t e perkara bidang penyidikan obat dan makanan sumatera selatanlampungkalimantan baratkalimantan tengahkalimantan selatankalimantan timursulawesi utaraperkara bidang penyidikan obat dan makanan sulawesi tengah perkara bidang penyidikan obat dan makanan perkara bsulawesi selatansulawesi tenggaramalukmaluku tenggara barat perkara bidang penyidikan obat dan makanan balinusa tenggara baratkementerian negara lembaga: badan pengawas obat dan makanan (dalam rupiah) a n .m perkara bidang penyidikan obat dan makanan nusa tenggara timurapuabengkulupom kab rejang lebong perkara bidang penyidikan obat dan makanan maluku utarabantenbangka belitugorontalokepulauan riauapua baratsulawesi barat perkara bidang penyidikan obat dan makanan perkara bpom mamuju kementerian negara lembaga: badan narkotika nasional (dalam rupiah) napas .besar rehabilitasi badan narkotika nasionaltanah program rehabilitasi bulan orang program rehabilitasi layanan bulan orang program rehabilitasi populasi khususbaddokkalinydeli layanan rehabilitasi bulan orang layanan rehabilitasi bulan orang layanan rehabilitasi bulan orang www jdih.kemenfeunge:e maan simon 2saran keterangan w a 82m sama badan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, dantransmigraswww jdih.e#menkeu.go.beo saga (sama rama $ anja rekan.golvolume dan dae otak siantan sorakan keterangan sesi?lai )ddi ee is.seismologi teknik, geofisika potensial, dan tanda waktu informasi tanda waktu informasi penggunaan sbk ini mengacu padamerupakan sbk dokumemerupakansesat genta kementerian negara lembaga: badan tenaga nuklir nasional (dalam rupiah) mmmlaporan dan bahan bakar nuklir bekas kementerian negara lembaga: badan pengkajian dan penerapan teknologi (dalam rupiah) uraian volume dan besaran veteran, satuan ukur gan laljasa teknologi polimer pnb) audit internal sistem mutu jasa teknologi jasa pelatihan teknologi polimer pnb) layanan jasa pelatihan teknologi polimer pnb) jasa pelatihan teknologi jasa teknologi termodinamika, motor dan propulsi pnb) audit internal sistem mutu sni iso iec jasa teknologiabatan fungsional merekayasa tingkat laporan kementerian negara lembaga: lembaga penerbangan dan antariksa nasional (dalam rupiah) naa je'. .kementerian negara lembaga: badan standardisasi nasional (dalam rupiah) gama referee dea tra s5. badan standardisasi nasional sbk indeks biaya keluaran yang disusun pada sub keluaran sub output) standar nasional indonesia sni)kementerian negara lembaga: badan standardisasi nasional (dalam rupiah) pompa bean desa open ' :i: e ha,,mekanika, energi, elektroteknika, transportasi, dan teknologi informasi mah halaman. jdih.kemenag.go.id kementerian negara lembaga: badan standardisasi nasional (dalam rupiah)si yi211301s.d850 sni yang disusun dengan adopsi identik metode sni repubirini terjemahan proses perumusan pnas rani8!isi s.d. snp yang disusun dengan metode pengembangan sendiri sni rani darikementerian negara lembaga: badan standardisasi nasional (dalam rupiah),infrastruktur, penilaian kesesuaian, personal, dan ekonomi kreatifjdih.ehefiksu.go.id kementerian negara lembaga: badan standardisasi nasional (dalam rupiah) temon naa mba w w s5 wp!is dengan jumlah halaman d. jdih.kemenkes.go.id kementerian negara lembaga: badan standardisasi nasional (dalam rupiah) bem mam bee teman eta laikementerian negara lembaga: lembaga administrasi negara (dalam rupiah) bem oma tana dea teman aha lembaga administrasi negara sbk indeks biaya keluaran yang disusun pada sub keluaran sub output) pelatihan teknis dan sosial kultural pelatihan mot berbasis learning penyelenggaraan pelatihan toc berbasis learning penyelenggaraan pelatihan diklat kewidyaiswaraan berjenjang tingkat tinggi penyelenggaraan berbasis learning pelatihan diklat kewidyaiswaraan berjenjang tingkat penyelenggaraan menengah berbasis learning pelatihan diklat kewidyaiswaraan berjenjang tingkat penyelenggaraan lanjutan berbasis learning jdih.kemenag:go.idmerupakan besaran biaya yang digunakan oleh aparat pengawas internal pemerintah api)ker api. sbk audit kinerja dalam kota sbk audit kinerja dalam kotker api. sbk audit kinerja luar provinsi sbk audit kinerja luar provinsiker api. standar biaya keluaran dokumen rani3 (sbk dokumen rani3) sbk dokumen rani3 merupakan besaran biaya yang digunakan untuk menghasilkan sub keluaran (sub ago kementerian negara lembaga: badan pengawasan keuangan dan pembangunan (dalam rupiah) pom pangan dosa open &airekomendasi hasil pembinaan api berada lhp peningkatan kapabilitas api pada perwakilan bpk lhp provinsi aceh lhp peningkatan kapabilitas api pada perwakilan bpk tap provinsi sumatera utara lhp peningkatan kapabilitas api pada perwakilan bpk provinsi sumatera barat lhp peningkatan kapabilitas api pada perwakilan bpk lhp provinsi riau lhp peningkatan kapabilitas api pada perwakilan bpk lhp provinsi jambi lhp peningkatan kapabilitas api pada perwakilan bpk lhp provinsi bengkulu lhp peningkatan kapabilitas api pada perwakilan bpk tap provinsi sumatera selatan lhp peningkatan kapabilitas api pada perwakilan bpk lhp provinsi lampung lhp peningkatan kapabilitas api pada perwakilan bpk lhp provinsi dki jakarta lhp peningkatan kapabilitas api pada perwakilan bpk lhp provinsi jawa barat lhp peningkatan kapabilitas api pada perwakilan bpk provinsi jawa tengah lhp peningkatan kapabilitas api pada perwakilan bpk lhp provinsi yogyakarta lhp peningkatan kapabilitas api pada perwakilan bpk lhp provinsi jawa timur lhp peningkatan kapabilitas api pada perwakilan bpk lhp provinsi kalimantan barat lhp peningkatan kapabilitas api pada perwakilan bpk lhp provinsi kalimantan tengah lhp peningkatan kapabilitas api pada perwakilan bpk lhp provinsi kalimantan selatan lhp peningkatan kapabilitas api pada perwakilan bpk tap provinsi kalimantan timur lhp peningkatan kapabilitas api pada perwakilan bpk tap provinsi sulawesi utara lhp peningkatan kapabilitas api pada perwakilan bpk lap provinsi sulawesi tengah lhp peningkatan kapabilitas api pada perwakilan bpk provinsi sulawesi tenggara lhp peningkatan kapabilitas api pada perwakilan bpk lhp provinsi sulawesi selatan lhp peningkatan kapabilitas api pada perwakilan bpk lhp provinsi bali lhp peningkatan kapabilitas api pada perwakilan bpk provinsi ntb lhp peningkatan kapabilitas api pada perwakilan bpk lep provinsi ntp lhp peningkatan kapabilitas api pada perwakilan bpk lep provinsi maluku lhp peningkatan kapabilitas api pada perwakilan bpk lhp c1270 provinsi papua lhp peningkatan kapabilitas api pada perwakilan bpk lap provinsi papua barat lhp peningkatan kapabilitas api pada perwakilan bpk lap provinsi riau lhp peningkatan kapabilitas api pada perwakilan bpk lhp provinsi kepulauan bangka belitung lhp peningkatan kapabilitas api pada perwakilan bpk lhp provinsi banten lhp peningkatan kapabilitas api pada perwakilan bpk provinsi gorontalo lhp peningkatan kapabilitas api pada perwakilan bpk provinsi sulawesi barat lhp peningkatan kapabilitas api pada perwakilan bpk lhp provinsi maluku utara lhp peningkatan kapabilitas api pada perwakilan bpk lhp provinsi kalimantan utara kementerian negara lembaga: kementerian perdagangan (dalam rupiah) volume dan promo wetan siantan peran keterangan lao iha direktorat jenderal perlindungan konsumen dan tertib niaga sbk indeks biaya keluaran yang disusun pada sub keluaran sub output) layanan sertifikasi sertifikasi produk tipe perusahaan dalam negeri sertifikat dalam hal kegiatan yang dilaksanakan luar kantor kementerian perdagangan sertifikasi produk tipe perusahaan luar negeri sertifikat |( valuasi lapangan) telah menerima uang harian dari wajib bayar sesuai nomor tahun tentang sertifikasi produk tipe perusahaan dalam negeri sertifikat jenis dan tarif pnb yang berlaku pada kementerian perdagangan, maka tidak diberikan lagi belanja jasa sertifikasi produk tipe perusahaan luar negeri sertifikat lainnya jasa profesi layanan sertifikasi person sertifikat layanan sertifikasi bimbingan teknis sertifikatlembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah sbk total biaya keluaran yang disusun pada sub keluaran sub output) penyelenggaraan sertifikasi profesi barang jasa pemerintah sertifikasi profesi barang jasa pemerintah lopp penyelenggaraan kegiatan sertifikasi profesi barang jasa pemerintah daerah penyelenggaraan kegiatan sertifikasi profesi barang jasa pemerintah berbasis kompetensi jabatan fungsional penyelenggaraan kegiatan sertifikasi profesi barang jasa pemerintah berbasis kompetensi non jabatan fungsional penyelenggaraan kegiatan sertifikasi profesi jasa indah berbasis kegiatan eri kasi profesi barang jasa pemerintah berbasis penyelenggaraan kompetensi passing (0g kementerian negara lembaga: lembaga penyiaran publik radio republik indonesia (dalam rupiah) volume dan soto oman situmoku pes,siaran langsung reportase paket acara program produksi komentar paket acara program produksi kaleidoskop paket acara program produksi filler paket acara program siaran wawancara paket acara program, produksi siaran, dan pemberitaan untuk siaran lokal, regional,.eri paket acara program siaransiaran wawancara paket acara program siaran alias paket acara program siaran pendekatan development broadcasting paket acara unit dbu merit rian. a17 birohukum arif bintaro ino nip 19710912199705408klar kemenkeu.idub keluaran (sub output) penelitian standar biaya keluaran pembinaan kapasitas sbk riset pembinaan kapasitas) sbkjdih kemggieargo.idriset dasar sbk riset dasar) sbkriset dasar mengacu padamerupakanriset dasar bidang fokus energi baru terbarukan ebt) sbk riset dasar bidang fokus ebt merupakan sbkrem kargomerupakanmerupakanmerupakandasar bidang fokus pertahanan keamanan hankam) sbk riset dasar bidang fokus hankam merupakanemg kang sbk riset dasar bidang fokus material maju sbk riset dasar bidang material maju merupakanmerupakanmerupakankemenkes.go.iang mendasar teoritis sbk riset dasar teoritis merupakan kelompok iniriset terapan sbk riset terapan) sbkerpadamerupakanbaru terbarukan ebt) sbk riset terapan bidang fokus ebt merupakanmerupakanjdih kemagkatgo sub keluaran (nang akan sbk riset terapan bidang fokus transportasi sbk riset terapan bidang fokus transportasi merupakanmerupakanpertahanan keamanan hankam) sbk riset terapan bidang fokus hankam merupakanterapan bidang fokus material maju sbk riset terapan bidang fokus material maju merupakanmerupakanmerupakan sbk riset terapan untuk kegiatan riset dan pengembangan peralatan ken san g0 i6terapan bidang fokus sosial humaniora, seni budaya, pendidikan desk study dalam negeri sbkriset terapan bidang fokus sosial humaniora, seni budaya, pendidikan desk study luar negeri sbkng ngokesal bersama komunitas yang objek penelitiannya lebih dari (sepuluh) lokasi dalam negeri. oo.riset pengembangan sbk riset pengembangan) sbkmerupakannang mannbaru terbarukan ebt) sbk riset pengembangan bidang fokus ebt merupakanmerupakanmerupakanmerupakanintermedia. sbk riset pengembangan bidang fokus pertahanan dan keamanan hankam) sbk riset pengembangan bidang fokus hankam merupakanmerupakanmerupakanmerupakanmerupakan sbkaktual strategis sbk kajian aktual strategis) sbk:'publikasi artikel pada prosiding pertemuan ilmiah internasional terindeks. muvidih kemergewa0id: prototipe laik industri digunakan dalam kebijakan, paten terdaftar, paten granted, ii.meme terhadap sbktemuan senyawa sequence dna baru: dan atau oo. publikasi artikel pada prosiding pertemuan ilmiah nasionalcc. publikasi artikel jurnal internasional, muwidih kemenag godterindeks: prototipe r&d digunakan dalam kebijakan:man padatatacaraapawww jdih kemegkete: vv. prototipe laik praklinis, herbal berstandar: paten sederhana terdaftar, merek dagang terdaftar, zz.: taman tematik, kebun, koleksi: paten sederhana terdaftar, il. merek dagang terdaftar: desain industri terdaftar: rahasia dagang terdaftar, wih semen guagg.ata maa publikasi artikel jurnal nasional tidak mata publikasi artikel jurnal nasional masih kemenkgugsid (dalam rupiah) publikasi artikel jurnal internasional ban publikasi artikel pada prosiding lowamuntmar mem 20r0s00 publikasi artikel pada prosiding lomumuntmamemaa soon publikasi artikel pada prosiding bowman gnaimmematurntan poin rebjiganatan dam kebijakan got prototipe laik industri digunakan dalam nan terdaftar karya seni tari, patung, lukisan, puisi, material spesimen jenis kekayaan material spesimen jenis kekayaan ang mao (dalam rupiah) bel ata saran galur perbaikan untuk seed sistem lesson temuan senyawa baru dari natural temuan senyawa sequence dna obama temuan senyawa baru dari natural amamijenis flora hasil propagasi domestikasi, jenis benih bibit varietas flora unggul atanmamartoeat nang jenis isolasi ekstraksi bioresources untuk jenis kehati sebagai bioindikator kualitas agung ame meyamtatan produk biosimiliar, protein therapeutic, prototipe benih seed telah terkarakterisasi meh semen ganas (dalam rupiah) prototipe memenuhi syarat pada clinical| prototipe memenuhi syarat pada clinical|60y0eta tu. sie il birohukum sean ken nip 1971091219970310oea,., jsjwjaw badan pemeriksa keuangan sbk total biaya keluaran yang disusun pada keluaran output) lhp pemerintah pusat lhp lhp atas bantuan keuangan pada partai politik akn lhp lhp atas bantuan keuangan pada partai politik perwakilan provinsi aceh lhp lhp atas bantuan keuangan pada partai politik perwakilan provinsi sumatera utara lhp lhp atas bantuan keuangan pada partai politik perwakilan provinsi riau lhp lhp atas bantuan keuangan pada partai politik perwakilan provinsi kepulauan riau lhp lhp atas bantuan keuangan pada partai politik perwakilan provinsi jambi lhp lhp atas bantuan keuangan pada partai politik perwakilan provinsi sumatera barat lhp lhp atas bantuan keuangan pada partai politik perwakilan provinsi sumatera selatan lhp lhp atas bantuan keuangan pada partai politik perwakilan provinsi lampung lhp lhp atas bantuan keuangan pada partai politik perwakilan provinsi bengkulu lhp lhp atas bantuan keuangan pada partai politik perwakilan provinsi kepulauan bangka lhp belitung lhp atas bantuan keuangan pada partai politik perwakilan provinsi banten lhp lhp atas bantuan keuangan pada partai politik perwakilan provinsi jawa barat lhp lhp atas bantuan keuangan pada partai politik perwakilan provinsi dki jakarta lhp lhp atas bantuan keuangan pada partai politik perwakilan provinsi jawa tengah lhp pekan satuan keuangan pada partai politik perwakilan provinsi daerah istimewa lhp lhp atas bantuan keuangan pada partai politik perwakilan provinsi jawa timur lhp lhp atas bantuan keuangan pada partai politik perwakilan provinsi bali lhp lhp atas bantuan keuangan pada partai politik perwakilan provinsi nusa tenggara barat lhp lhp atas bantuan keuangan pada partai politik perwakilan provinsi nusa tenggara timur lhp lhp atas bantuan keuangan pada partai politik perwakilan provinsi kalimantan barat lhp lhp atas bantuan keuangan pada partai politik perwakilan provinsi kalimantan tengah lhp lhp atas bantuan keuangan pada partai politik perwakilan provinsi kalimantan selatan lhp lhp atas bantuan keuangan pada partai politik perwakilan provinsi kalimantan timur lhp lhp atas bantuan keuangan pada partai politik perwakilan provinsi sulawesi utara lhp lhp atas bantuan keuangan pada partai politik perwakilan provinsi gorontalo lhp lhp atas bantuan keuangan pada partai politik perwakilan provinsi sulawesi barat lhp lhp atas bantuan keuangan pada partai politik perwakilan provinsi sulawesi selatan lhp lhp atas bantuan keuangan pada partai politik perwakilan provinsi sulawesi tengah lhp lhp atas bantuan keuangan pada partai politik perwakilan provinsi sulawesi tenggara lhp mega kementerian negara lembaga: badan pemeriksa keuangan (dalam rupiah) mm ut. om lhp atas bantuan keuangan pada partai politik perwakilan provinsi maluku lhp lhp atas bantuan keuangan pada partai politik perwakilan provinsi maluku utara lhp lhp atas bantuan keuangan pada partai politik perwakilan provinsi papua lhp lhp atas bantuan keuangan pada partai politik perwakilan provinsi papua barat lhp lhp atas bantuan keuangan pada partai politik perwakilan provinsi kalimantan utara lhp sbk total biaya keluaran yang disusun pada sub keluaran sub output) laporan hasil revi kelembagaan laporan hasil revi atas spm kinerja kelembagaan laporan laporan revi atas konsep bpk laporan laporan revi atas konsep rka bpk laporan laporan hasil revi pemeriksakeluaran output) lhpakni lhp lhp akn lhp lhp akn lhp lhp akn lhp lhpaknv lhp lhp akn lhp lhp akn vii lhp lhp bpk perwakilan prov. aceh lhp lhp bpk perwakilan prov. sumut lhp lhp bpk perwakilan prov. riau lhp lhp bpk perwakilan prov, kepri lhp lhp bpk perwakilan prov. jambi lhp lhp bpk perwakilan prov. sumbar lhp lhp bpk perwakilan prov. sumsel lhp lhp bpk perwakilan prov. lampung lhp lhp bpk perwakilan prov. bengkulu lhp lhp bpk perwakilan prov. kepulauan babel lhp lhp bpk perwakilan prov. banten lhp lhp bpk perwakilan prov. jabar lhp lhp bpk perwakilan prov. dki jakarta lhp lhp bpk perwakilan prov. jateng lhp lhp bpk perwakilan prov. yogyakarta lhp lhp bpk perwakilan prov. jatim lhp lhp bpk perwakilan prov. bali lhp lhp bpk perwakilan prov. ntb lhp lhp bpk perwakilan prov. ntt lhp lhp bpk perwakilan prov. kalbar lhp lhp bpk perwakilan prov. kalteng lhp lhp bpk perwakilan prov. kalsel lhp lhp bpk perwakilan prov. kaltim lhp lhp bpk perwakilan prov. sulut lhp lhp bpk perwakilan prov. gorontalo lhp lhp bpk perwakilan prov. sulbar lhp lhp bpk perwakilan prov. sulsel lhp lhp bpk perwakilan prov, sulteng lhp lhp bpk perwakilan prov. sultra lhp lhp bpk perwakilan prov. maluku lhp lhp bpk perwakilan prov. maluku utara lhp lhp bpk perwakilan prov, papua lhp lhp bpk perwakilan prov. papua barat lhp lhp bpk provinsi kalimantan utara lhpnan kementerian negara lembaga: badan pemeriksa keuangan (dalam rupiah) mtn vesituantian peran keterangan hattb laporan lhp interim pendahuluan bpk perwakilan provinsi nttauditor utama investigasi lhp laporan penelaahan informasi awal laporan sbk indeks biaya keluaran yang disusun pada sub keluaran sub output) penilaian kompetensi penilaian kompetensi pemeriksa laporan lhp tematik lhp tematik akn lhp lhp tematik akn lhp lhp tematik akn iii lhp tematik akn lhp lhp tematik akn lhp lhp tematik akn lhp lhp tematik akn vii lhp laporan hasil evaluasi kaviiijdih.kemenkeu.go.id kementerian negara lembaga: badan pemeriksa keuangan (dalam rupiah) bem see tan my. . . . laporan pemantauan bpk perwakilan prov.mbadan pemeriksa keuangan (dalam rupiah) bem tee (sea tawanan j5. laporan pemantauan bpk perwakilan prov.evaluasi pengawasan laporan pemberkatan laporan laporan hasil revi kelembagaan lipi inspektorat utama laporan laporan hasil revi pemeriksaan laporan hasil revi atas spm kinerja pemeriksaan laporan pendidikan dan pelatihan diklat) pemeriksaan keuangan negara diklat teknis peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara angkatan diklat teknis pemeriksaan keuangan negara angkatan diklat sertifikasi akuntan publik angkatan diklat peningkatan keterampilan sumber daya manusia angkatan diklat jabatan fungsional pemeriksa angkatan kementerian negara lembaga: mahkamah agung (dalam rupiah) volume dan ds. &#& tperkara putusan perkara pidana militer perkara putusan perkara phi (yang nilai gugatannya bawah perkara juta rupiah)barat kementerian negara lembaga: mahkamah agung (dalam rupiah) volume dan ngawi juaberkata pidana korupsi kementerian negara lembaga: mahkamah agung (dalam rupiah) volume dan nm. . kementerian negara lembaga: mahkamah agung (dalam rupiah) volume dan nu. nan. meo . .kementerian negara lembaga: mahkamah agung (dalam rupiah) bem bee m .kementerian negara lembaga: mahkamah agung (dalam rupiah) bem mmm tee jam " " " .73a? loo ovoyang disusun pada sub keluaran sub output) penyelesaian perkara penyelesaian perkara tingkat pertama dan banding lingkungan peradilan militer yang tepat waktu peradilan minor yang tepat waktu perkara pidana tingkat banding yang diselesaikan perkara pengadilan militer utama perkara pidana perbedaan pendapat yang diselesaikan perkara pengadilan militer utama perkara pidana yang diselesaikan tingkat pertama perkara pengadilan militer tinggi medan perkara pidana yang diselesaikan tingkat banding perkara wilayah pengadilan militer tinggi medan perkara pidana yang diselesaikan tingkat pertama perkara pengadilan militer tinggi jakarta perkara pidana yang diselesaikan tingkat banding perkara pengadilan militer tinggi jakarta perkara pidana yang diselesaikan tingkat pertama perkara pengadilan militer tinggi iii surabaya perkara pidana yang diselesaikan tingkat banding perkara wilayah pengadilan militer tinggi iii surabaya perkara pidana yang diselesaikan tingkat pertama perkara wilayah hukum diambil banda aceh perkara pidana yang diselesaikan tingkat pertama perkara wilayah hukum diambil medan perkara pidana yang diselesaikan tingkat pertama perkara wilayah hukum diambil padang perkara pidana yang diselesaikan tingkat pertama perkara wilayah hukum diambil palembang perkara pidana yang diselesaikan tingkat pertama perkara wilayah hukum diambil pontianak perkara pidana yang diselesaikan tingkat pertama perkara wilayah hukum diambil banjarmasin perkara pidana yang diselesaikan tingkat pertama perkara wilayah hukum diambil balikpapan perkara pidana yang diselesaikan tingkat pertama perkara wilayah hukum diambil jakarta perkara pidana yang diselesaikan tingkat pertama perkara wilayah hukum diambil bandung perkara pidana yang diselesaikan tingkat pertama perkara wilayah hukum diambil semarang perkara pidana yang diselesaikan tingkat pertama perkara wilayah hukum diambil yogyakarta perkara pidana yang diselesaikan tingkat pertama perkara wilayah hukum diambil surabaya perkara pidana yang diselesaikan tingkat pertama perkara wilayah hukum diambil madiun perkara pidana yang diselesaikan tingkat pertama perkara wilayah hukum diambil iii denpasar perkara pidana yang diselesaikan tingkat pertama perkara wilayah hukum diambil iii kupang perkara pidana yang diselesaikan tingkat pertama perkara wilayah hukum diambil iii makassar perkara pidana yang diselesaikan tingkat pertama perkara wilayah hukum diambil iii manado perkara pidana yang diselesaikan tingkat pertama perkara wilayah hukum diambil iii ambon perkara pidana yang diselesaikan tingkat pertama perkara wilayah hukum diambil iii jayapura kementerian negara lembaga: kejaksaan republik indonesia (dalam rupiah) pama tea esa ear '' '' mn kejaksaan republik indonesiasbk indeks biaya keluaran yang disusun pada sub keluaran output) diklat terpadu spa kejaksaan diklat terpadu penanganan abh berdasarkan spa angkatan kementerian negara lembaga: kementerian dalam negeri (dalam rupiah) volume dan o tt )!i b m aosemester literatupemerintahan modul penyusunan modul fakultas hukum tata pemerintahan modul rps rtm penyusunan rps dan rtm pengajaran semester ganjil dan genap rps dan rtm penyusunan rps dan rtm pelatihan semester ganjil dan genap rps dan rtm sbk indeks biaya keluaran yang disusun pada sub keluaran sub output) penilaian kompetensi jabatan lingkungan kementerian dalam negeri penilaian kompetensi jabatan pelaksana lingkungan kemendagri batch penilaian kompetensi jabatan administrator dan pengawas batch lingkungan kementerian dalam negeri penilaian kompetensi jabatan pimpinan tinggi lingkungan batch kementerian dalam negerhal penerapan spm daerah lingkup kantor pusatpenerapan spm daerah lingkup regional diklat hari angkatan kementerian negara lembaga: kementerian pertahanan (dalam rupiah) beam see saman era o " m men sonam benteng kementerian pertahanandon laporan bantuan dan nasihat hukum perkara perdata tun|rayon lapora|banding rayon laporan dan nasihat hukum perkara perdata tun berbanding layanan tk,tk. rayon kena hna u.b. dak kepala bagian kefseriterian nx biro umum ip, mea ring arif bintaro yuwono nip kementerian negara lembaga: kementerian pertahanan (dalam rupiah) ng. ma. laporan dan nasihat hukum perkara perdata tun memohon layanan tk. rayon pendapat dan saran hukum legal opinion) pendapat dan saran hukum legal opinion) layanan bantuan dan nasihat hukum luar pengadilan bantuan dan nasihat hukum luar pengadilan non litigasi) perkara lulusan kursus intensif bahasa inggris pasukan perdamaianpasukan perdamaian pbb ke lulusan kursus intensif bahasa arab bagi pasukan perdamaian pbb lulusan ke kursus intensif bahasa perancis bagi pasukan perdamaian lulusan pbb ke kursus intensif bahasa perancis bagi pasukan perdamaian lulusan pbb ke lulusan kursus intensif bahasa inggris wilayah kursus intensif bahasa inggris wilayah dki lulusan kursus intensif bahasa inggris wilayah jatim lulusan kursus intensif bahasa inggris wilayah jabar luluske dibina tk. menelulusan kursus intensif bahasa korea lulusan kursus intensif bahasa mandarin lulusan kursus intensif bahasa perancis lulusan kursus intensif bahasa rusia lulusan kursus intensif bahasa jepang lulusan kursus intensif bahasa jerman lulusan lulusan kursus manajemen penelitian dan pengembangan pertahanan tingkat pertama kursus manajemen penelitian dan pengembangan pertahanan lulusan tingkat pertama lulusan kursus dasar manajemen pertahanan kursus dasar manajemen pertahanan lulusan lulusan kursus kepemimpinan dan manajemen pertahanpertahanpertahanan tingkat muda kursus manajemen penelitian dan pengembangan pertahanan lulusan tingkat muda lulusan kursus manajemen bendaharawan keuangan pertahanan kursus manajemen bendaharawan keuangan pertahanan lulusan lulusan kursus manajemen perencanaan strategis pertahanan kursus manajemen perencanaan strategis pertahanan lulusan lulusan kursus manajemen pengadaan dan ketatausahaan barang milik negara pertahanan kursus manajemen pengadaan pertahanan lulusan kursus manajemen ketatausahaan barang milik negara lulusan pertahanan lulusan kursus manajemen administrasi pelaksanaan anggaran pertahanan kursus manajemen administrasi pelaksanaan anggaran lulusan pertahanan jdih.kemenkeu.go.id kementerian negara lembaga: kementerian pertahanan (dalam rupiah) gempa eeeeee sama ejaan naa (me . . lulusan pendidikan dan pelatihan teknis fungsional pertahanan pendidikan dan pelatihan fungsional auditor tingkat terampil lulusan pendidikan dan pelatihan fungsional pembentukan auditor lulusan ahli pendidikan dan pelatihan fungsional penentangan auditor lulusan muda pendidikan dan pelatihan fungsional analis pertahanan negara| lulusan pendidikan dan pelatihan fungsional kataloge tingkat dasar lulusan pendidikan dan pelatihan fungsional pranata komputer lulusan tingkat terampil diklat fungsional penentangan arsiparis tingkat terampil lulusan arsiparis tingkat ahli pendidikan dan pelatihan teknis substansi audit investigatif lulusan pendidikan dan pelatihan teknis keamanan jaringan lulusan komputer pendidikan dan pelatihan teknis teknisi komputer lulusan pendidikan dan pelatihan teknis dikritik komputer lulusan pendidikan dan pelatihan teknis bendahara pengeluaran lulusan pendidikan dan pelatihan teknis bendahara penerimaan lulusan pendidikan dan pelatihan teknis perencanaan penganggaran lulusan bagi staf perencana pendidikan dan pelatihan teknis substansi anggaran berbasis lulusan kinerja abk) diklat teknis angka kredit dan karya tulis ilmiah jabatan lulusan fungsional kesehatan pendidikan dan pelatihan teknis cyber defence tingkat lulusan terampil pendidikan dan pelatihan teknis pengelolaan arsip dinamis lulusandministrasi umum tingkat iiilih golongan dari golongan golongan iii bagi pns pendidikan dan pelatihan teknis alih golongan dari golongan lulusanrayon orang perbatasan pulau terluar rayon orang perbatasan pulau terluar rayonpeserta penggelaran satgas operasi intelijen taktis tni peserta penggelaran satgas operasi intelijen taktis tni orang operasi pemeliharaan perdamaian dunia seleksi yon mekanis tni kong unfit lebanon orang kegiatan yon mekanis tni kong unfit lebanon orang purna tugas yon mekanis tni orang) kontingen garuda orang dalam negeri seleksi force protection company ppc) kontingen garuda orang dalam negeri kegiatan force protection company fpc) kontingen garuda orang dalam negeri purna tugas force protection company fpc) kontingen garuda| orang dalam negeri seleksi satkegiatan military police unit mpu) tni kontingen garuda orang dalam negeri sebagai pasukan perdamaian pbb untuk pelaksanaan misi unfit lebanon purna tuforce headquarter sport unit jhosu) tni kontingen orang garuda dalam negeri sebagai pasukan perdamaian pbb untuk melaksanakan misi lebanon kementerian negara lembaga: kementerian pertahanan (dalam rupiah) bem maa test sewa oran e ai btb kegiatan satgas force headquarter sport unit jhossatgas force headquarter sport unit jhosu) orang tniseleksikegiatanseleksi civil military coordination comic) tni dalam negeri orang sebagai pasukan penjaga perdamaian pbb untuk pelaksanaan misi unfit lebanon kegiatanlevel hospital tni dalam negeri sebagai pasukan orang penjaga perdamaian pbb untuk pelaksanaan misi unfit lebanon kegiatanmaritime task force mtf) tni kontingen garuda orang dalam negeri sebagai pasukan perdamaian pbb untuk pelaksanaan misi lebanon kegiatanlebanon purna tugaskegiatanpurna tugas yon komposinamed seleksionaco kongo kegiatan latpratupemberangkatan kiri tni kontingen garuda dalam|kirianusia republik afrika tengah kegiatan kiri tni kontingen garudapurna tugas satanusia republik afrika tengah seleksi satgas passes kongwww jdih.kemenkes.go.id kementerian negara lembaga: kementerian pertahanan (dalam rupiah) " kegiatan passes kong dalam negeri sebagai pasukan orang penjaga perdamaian pbb untuk misi manusia republik afrika tengah purna tugas passes kong dalam negeri sebagai pasukan| orang penjaga perdamaian pbb untuk pelaksanaan misi manusia republik afrika tengah seleksi international monitoring team. imt) untuk pelaksanaan orang misi filipina kegiatan international monitoring team imt) untuk orang pelaksanaan misi filipina!nsoliiipantas, pam rawan orang dan pam puter peserta penggelaran satgas ops intelijen strategis tni peserta penggelaran satgas ops intelijen strategis tni orang calon perwira karier pk) seleksi penerimaan serving) calon tni orangpratap lanjutanseleksi dekretka tni orang kementerian negara lembaga: kementerian pertahanan (dalam rupiah)suska penggalangan orang kursus perwira pci orang kursus perwira litres orang kursus atase pertahanan orang penataran isteseleksi dikbangspes tni seleksi sus jab editor militer orang seleksi sus jab hakim militertihan petugas operasisatgas intel orang layanan operasional pertahanan pendapat dan saran hukum kegiatan laporan penyidikan perkara pidana dan penyelesaian perkara pelanggaran prajuritlaporan pengurusan tahanan pengurusan tahanan sementara orang pengurusan tahanan dalam proses penuntutaperkara megan kementerian negara lembaga: kementerian pertahanan (dalam rupiah) bem tea maa w w5laporan pembinaan napi tni orangtk. kasasi perkara bantuan dan nasihat hukum perkara pidana tk. perkaraperkara tk.kementerian negara lembaga: kementerian pertahanan (dalam rupiah) bem bee man laporan bantuan hukum non litigasi laporan bantuan hukum non litigasi perkara markas besar tniiiiiiiiiilakpus, balada latihan dan balak aju)iii balakpus, latihan balada dan balak jul latihan perorangan matra darat rayon balakpus, latihan balada dan balak julsatuan korem materi latihaniiimateri latihaniiidim mudah| latihaniiiiii satuan kodim sulit latihan terjangkau materi latorsar ter) aan kementerian negara lembaga: kementerian pertahanan (dalam rupiah) bean esa awan penamateri latihaniiipeserta latihan bersama internasional luar negeri latihan bersama internasional luar negeri dengan gun latihan pesawat komersil) latihan bersama internasional luar negeri gun pesawat latihan tni au) peserta latihan bersama internasional dalam negeri latihan bersama dalam negeri tanpa alutsista latihan latihan bersama internasional lama negeri dengan latihan pelibatan alutsista lulusan dika kopdar kopral taruna pria kopral taruna wanita lulusan dika serta sersan taruna pria sersan taruna wanita lulusan dika sermadatar sermadatar pria sermadatar wanita lulusan dika sermatutar sermatutar pria sermatutar wanita lulusan dika secara pria matra darat secara pria rayon secara pria rayon secara pria rayon iii secara pria rayon secara pria rayon lulusan dika secara wanita matra darat dimana wanita lulusan dika secara matra darat dimata rayon dimata rayon dimata rayon iii dimata rayon dimata rayon pra dika calon taruna matra darat serving taruna matra darat calon bintara matra darat serving bintara umum matra darat serving bintara sumber pulau terluar perbatasan pedalaman matra darat calon tamtama matra darat serving tamtama matra darat serving calon tamtama sumber pulau terluar perbatasan pedalaman matra darat lulusan dik secara reguler matra darat diktukpa reg sus lulusan dik secara reguler matra darat diktukba reg sus rayon diktukba reg sus rayon diktukba reg sus rayon iii diktukba reg sus rayon diktukba reg sus rayon peserta secapareg matra darat peserta diktukpa reg sus rayon peserta diktukpa reg sus rayon peserta diktukpa reg sus rayon iii peserta diktukpa reg sus rayon peserta diktukpa reg sus rayon peserta secabareg matra darat peserta diktukba reg sus rayon peserta diktukba reg sus rayon peserta diktukba reg sus rayon iii peserta diktukba reg sus rayon peserta diktukba reg sus rayon lulusan diklat alih golongan dari gol. gol iii pns diklat alih golongan dari gol. gol. iii pns rayon. jii pns rayon iii, iii pns rayon kegiatan kementerian negara lembaga: kementerian pertahanan (dalam rupiah) aan lulusan seskoad seskoad lulusan selama matra darat diklaim diklaim cab sampur ranpur diklaim diklaim cab angin peserta seskoad peserta seskoad sesko tni lemhannas rayon peserta seskoad sesko tni lemhannas rayon peserta seskoad sesko tni lemhannas rayon iii peserta seskoad sesko tni lemhannas rayon peserta seskoad sesko tni lemhannas rayon peserta selama matra darat peserta diklaim diklaim rayon peserta diklaim disapa rayon peserta diklaim diklaim rayon iii peserta diklaim diklaim rayon peserta diklaim diklaim rayon lulusan diklaim pns diklaim tk. kegiatan lulusan dikbangspes perwira matra darat dikbangspespa cab sampur ranpur dikbangspespa cab angin dicat perwira sampur ranpur dicat perwira angin lulusan dikbangspes bintara matra darat dikbangspesba rayon dikbangspesba rayon dikbangspesba rayon iii dikbangspesba rayon dikbangspesba rayon diatur bintara rayon diatur bintara rayon diatur bintara rayon iii diatur bintara rayon diatur bintara rayon lulusan diklatnis pns lulusan dikbangspes tamtama matra darat dikbangspesta rayon dikbanpgspesta rayon dikbangspesta rayon iii dikbangspesta rayon dikbangspesta rayon diatur tamtama rayon diatur tamtama rayon diatur tamtama rayon iii diatur tamtama rayon diatur tamtama rayon peserta dikbangspes matra darat peserta dikbangspes pa ba ta rayon peserta dikbangspes pa ba ta rayon peserta dikbangspes pa ba ta rayon iii peserta dikbangspes pa ba ta rayon peserta dikbangspes pa ba ta rayon lulus pendidikan keahlian pendidikan keahlian rayon pendidikan keahlian rayon pendidikan keahlian rayon iii pendidikan keahlian rayon pendidikan keahlian rayon pendidikan komando dan gultom pendidikan spesialisasi pasukan khusus lulusan dik iptek dik iptek dik iptek rayon dik iptek rayon ii) dik iptek rayon iii) dik iptek rayon iv) dik iptek rayon dik iptek smk rayon dik iptek smk rayon ii) dik iptek smk rayon iii) dik iptek smk rayon iv) dik iptek smk rayon pendidikan iptek matra darat peserta dik profesi dan keahlian peserta dik keahlian dan iptek rayon peserta dik keahlian dan iptek rayon peserta dik keahlian dan iptek rayon iii peserta dik keahlian dan iptek rayon peserta dik keahlian dan iptekkementerian negara lembaga: kementerian pertahanan (dalam rupiah) bem bee tra momeiiiiiilaporan pengurusan tahaniiih'pendapat dan saran hukum pidana psh pidanaiii bantuan dan nasihat hukum perkara perdata tun penggugat laporan tk. radiiirayon peraturan menteri keuangan republik indonesia tentang standar biaya keluaran tahun anggaran standar biaya keluaran yang berlaku untuk beberapa seluruh sub keluaran (sub output) perencanaan, pendidikan dan pelatihan, pemeriksaan, dan perumusan rani3 (dalam rupiah) volume dan ooo0mean instan sean keterangan wee ehe s8.i.kemenkes,.go.id kementerian negara lembaga: kementerian pertahanan (dalam rupiah) bem beras tan .l bantuan dan nasihat hukum perkara perdata tun pemohon laporan tk. kasasi radon iiiiiiiiiiiiiiipendapat dan saran hukum perdata psh perdata) laporjiimarkas besar tni sbk indeks biaya keluaran yang disusun pada sub keluarancalon taruna calon taruna orang calon bintara matra laut calon bintara matra laut orang calon tamtama matra laut calon tamtama matra laut orang peserta latihan operasi matra tni latihan kemitraan orang latihan pasukan khususperorangan marinir orang latihan teknis marinir orang latihan taktis marinir orang kementerian negara lembaga: kementerian pertahanan (dalam rupiah) bem sera eren latihan perorangan pasukan khusus tapal orang latihan teknis pasukan khusus tni orang latihan taktis pasukan khusus tnkopdar dika kopdar pria orang dika kopdar wanita orang lulusan dika serta dika serta pria orang dika serta wanita orang lulusan dika sermadatar dibina sermadatar pria orang dika sermadatar wanita orang lulusan dika sermatutar dika sermatutar pria orang dika sermatutpiktukba diktukba matra laut orang lulusan dikbangpers perwira pns sederajat matra laut dikbangsus perwira matra laut orang lulusan dikbangpers bintara pns sederajat matra laut dikbangsus bintara matra laut orang lulusan dikbangperapeserta dikspesta peserta dikspesta orang laporan pembinaan hukum penyidikan tindak pidana tertentu laut laporan pendapat dan saran hukumlaporan rayon kementerian negara lembaga: kementerian pertahanan (dalam rupiah) kar ss .laporan pendapat dan saran hukum pidana militerpendapat dan saran hukum pidana umummun penggugat laporanticpitik rayon pendapat dan saran hukum perdata yun penggugat lapordontberbandingpasar ganti kementerian negara lembaga: kementerian pertahanan (dalam rupiah) e t.a) layananpendapat dan saran hukum perdata tun tergugat laporan laporan bantuan hukum luar pengadilan non litigasi)sub keluaran sub output) operasi militer selain perang matra udara operasi bhakti tni kegiatan intelijen dan pengamanan matra udara peserta operasi intel taktis tni kegiatan peserta latihan kemitraan peserta latihan kemitraan kegiatankegiatankegiatan peserta sesko matra udara seleksi seskoad dan sesuaiserta pria orang serta wanita orang lulusan dika sermadakar pendidikan sermadatar pria orang pendidikan sermadatar wanita orang kementerian negara lembaga: kementerian pertahanan (dalam rupiah) gempa tea tea mean sop. .seorang sekian matra udara orang pendidikan seorang sekian matra udara lanjutan orang lulusan dika sin sip pendidikan sip sin matra udara orang lulusan seskoad pendidikan seskoad orang pendidikan sesuaia matra udara orang lulusan dika kopdar kopdar pria orang kopdar wanita orang calon karbol serving taruna tarunehat hukum perkara pidana militer kegiatan banding kementerian negara lembaga: kementerian pertahanan (dalam rupiah) aa ("aman bantuan dan nasihat hukum perkara pidana militer kasasi kegiatan bantuan dan nasihat hukum perkara pidana militerbanding bantuan dan nasihat hukum perkara pidana umum kegiatan bantuan dan nasihat hukum perkara pidana umumtk1 rayonmenang kementerian negara lembaga: kementerian pertahanan (dalam rupiah) lau j u uououoa. a.aapendapat dan saran hukum pendapat dan saran hukum pidana kegiatan pendapat dan saran hukum perdata kegiatanad.i yogyakarta upttara upt pembinaan upt pemasyarakatan wilayah sumatera barat upselatan upt pembinaan upt pemasyarakatan wilayah lampung upt pembinaan upt pemasyarakatan wilayah bangka belitung upt pembinaan upt pemasyarakatan wilayah kepulauan riau upt pembinaan upt pemasyarakatan wilayah kalimantan barat upt pembinaan upt pemasyarakatan wilayah kalimantan tengah upt pembinaan upt pemasyarakatan wilayah kalimantan selatan upt pembinaan upt pemasyarakatan wilayah kalimantan timur upt pembinaan upt pemasyarakatan wilayah maluku upt pembinaan upt pemasyarakatan maluku utara upt pembinaan upt pemasyarakatan sulawesi tenggara upt pembinaan upt pemasyarakatan sulawesi selatan upt pembinaan upt pemasyarakatan wilayah sulawesi barat uprawatan narapidana tahanan kegiatan rehabilitasi sosial lapas dan rutan vol napi) narapidana kegiatan rehabilitasi medis lapas dan rutan vol per napi) narapidana layanan pembimbingan klien pemasyarakatan kegiatan pasca rehabilitasi batas vol klien) klien layanan pendidikan dan pengentasan anak pelatihan keterampilan anak vol per anak) anak pembinaan kepribadian anak vol anak) anak pengasuh pemasyarakatan vol per anak)vol klien) klien pendampingan peradilan anak vol per anak) klien rekomendasi program pelayanan dan pembinaan oleh batas klienelenggaraan penegakan hukum keimigrasian operasi mandiri lhk operasi gabungan lhk penyidikan keimigrasian lhk penyelenggaraan penegakan hukum keimigrasian penyelidikan intelijen keimigrasian wilayah barat lhk penyelidikan intelijen keimigrasian wilayah tengah lhk penyelidikan intelijen keimigrasian wilayah timur lhk operasi mandiri wilayah barat lhk operasi mandiri wilayah tengah lhk operasi mandiri wilayah timur lhk operasi gabungan wilayah barat lhk operasi gabungan wilayah tengah lhk operasi gabungan wilayah timur lhk penyidikan tindak pidana keimigrasian wilayah barat lhk penyidikan tindak pidana keimigrasian wilayah tengah lhk penyidikan tindak pidana keimigrasian wilayah timur lhk .10j badan pembinaan hukum nasional sbk indeks biaya keluaran yang disusun pada keluaran output) kegiatan bantuan hukum litigasi orang kegiatan bantuan hukum non litigasi kegiatan kanan dec kementerian negara lembaga: kementerian hukum dan hak asasi manusia (dalam rupiah) dee bapa, .sub keluaran sub output) diklat berbasis kompetensi bidang pelatihan terpadu spa bagi aparat penegak hukum dan instansi teknis lainnya penyelenggaraan diklat spa bagi apgakum orang sbk indeks biaya keluaran yang disusun pada sub keluaran sub output) lulusan taruna ilmu pemasyarakatlulusan peserta didik keimigrasikementerian negara lembaga: kementerian keuangan (dalam rupiah) volume dan u s uupendidikan dan pelatihan kerjasama blu pendidikan program diploma kerjasama kegiatan pendidikan program diploma iii kerjasamasbk indeks biaya keluaran yang disusun pada sub keluaran sub output) pendidikan dan pelatihan kerjasama blu ujian saringan masuk pendidikan program diploma reguler kegiatan (dalam rupiah) nam jj.m|jdih.kemenkes,g9o.id kementerian negara lembaga: kementerian pertanian (dalam rupiah) volume dan pro obatan siaantton berawan keterangan o j u u u ju uou uu j jj loa sekretariat jenderal sbk total biaya keluaran yang disusun pada sub keluaran sub output) layanan data dan informasi publikasi statistik pertanian layanaevaluasi sakit eselotjen tanaman pangan dan ditjen prasarana dan sarana pertanian rekomendasi hasil audittjenerapan penanganan dpi pembuatan lubang biopori hektar pembuatan lubang biopori wilayah remote hektar pembuatan sumur antek hektar pembuatan sumur antek wilayah remote hektar kementerian negara lembaga: kementerian pertanian (dalam rupiah) volume dan ea direktorat jenderal hortikultura sbk indeks biaya keluaran yang disusun pada keluaran output) gap sayuran dan tanaman obat gap sayuran dan tanaman obat kelompok ghp hortikultura ghp hortikultura kelompok sbk indeks biaya keluaran yang disusun pada sub keluaran sub output) penerapan pht (pphh) penerapan pht wilayah barat kelompok penerapan pht wilayah timur kelompok gap buah dan florikultura gap buah kelompok gap florikultura kelompokperlombayang disusun pada keluaran output) vub bibit tebu budget) vub bibit tebu budget) budgetayam sen si agrinak ekor bibit unggul ternak itik pedaging ekor sbk indeks biaya keluaran yang disusun pada sub keluaran sub output) sumber daya genetik yang terkarakterisasi, terevaluasi, dan terdokumentasi karakterisasi molekuler sdg tanaman pangan aksesi benih padi produksi benih sejenis bs) padi ton produksi benih dasar fs) padi ton produksi benih pokok ss) padi ton badan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian sbk indeks biaya keluaran yang disusun pada sub keluaran sub output) pelatihan mendukung komoditas strategis pertanian pelatihan komoditas perkebunan hari orang pelatihan komoditas perkebunan hari orang pelatihan komoditas perkebunan hari orang kementerian negara lembaga: kementerian pertanian (dalam rupiah) dem beetematik peternakan hari orang pelatihan tematik peternakan hari orang pelatihan manajemen kelembagaan tani orang pelatihan fungsional bidang peternakan hari orang pelatihan tematik peternakan hari orang pelatihan manajemen puja orang pelatihan asinan orang, hari) orang pelatihan asinan orang: hari) orang pelatihan asinan orang, hari) orang pelatihan fungsional bidang peternakan hari orang pelatihan komoditas hortikultura hari, orang: anak) orang pelatihan komoditas hortikultura hari, orang, anak) orang pelatihan komoditas hortikultura hari, orang, anak) orang sertifikasi profesi bidang pertanian sertifikasi profesi sdm tanaman pangan orang sertifikasi profesi perkebunan orang sertifikasi profesi sdm peternakan orang sertifikasi profesi hortikultura orang sertifikasi profesi asinan orang penguatan p4s sebagai pusat pembelajaran petani penumbuhan kewirausahaan petani muda milenial tanaman unit pangan penumbuhan kewirausahaan petani milenial bidang unit perkebunan penumbuhan kewirausahaan petani milenial bidang unit hortikultura penumbuhan kewirausahaan petani milenial bidang unit peternakan penumbuhan dan pengembangan korporasi petani penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi unit petani menuju korporasi petani penyelenggaraan pendidikan vokasi pada politeknik pembangunan pertanian diploma prodi penyuluhan pertanian berkelanjutan orang diploma prodi penyuluhan perkebunan presisi orang diploma prodi penyuluhan peternakan dan kesejahteraan orang hewan diploma prodi teknologi produksi tanaman perkebunan orang diploma prodi agribisnis hortikultura orang diploma prodi teknologi benih orang diploma prodi teknologi pakan ternak orang diploma prodi teknologi produksi ternak orang diploma prodi agribisnis peternakan orang diploma prodi teknologi rekayasa pangan orang diploma prodi sains perkotaan orang diploma iii prodi reproduksi dan kesehatan hewan orang diploma iii prodi teknologi mekanisasi pertanian orang diploma iii prodi kesehatan hewan orang diploma iii prodi budidaya tanaman hortikultura orang diploma iii prodi budidaya ternak orang diploma iii prodi budidaya tanaman perkebunan orang diploma iii prodi teknologi hasil pertanian orang diploma iii prodi usaha budidaya ternak orang diploma prodi budidaya pertanian lahan kering orang diploma iii prodi teknologi pengolahan hasil ternak orang diploma iii prodi teknologi hasil perkebunan orang badan karantina pertanian sbk indeks biaya keluaran yang disusun pada sub keluaran sub output) metode uji terap teknik dan metode karantina pertanian dan keamanan metode uji terap teknik dan metode perkarantinaan uji terap manga kementerian negara lembaga: kementerian pendidikan dan kebudayaan (dalam rupiah) volume dan baru )hh h b sekretariat jenderal sbk total biaya keluaran yang disusun pada sub keluaran sub output) rekomendasi kebijakan teknis bidang perfilman rekomendasi kebijakan teknis perizinan perfilman dokumen kementerian negara lembaga: kementerian kesehatan (dalam rupiah) oo medekegiatan analisa data pasif b btklpp dari minimal (dua) jenis contoh uji pada periode tertentu tahun berjalan yang dilaporkan tiap layanan kewaspadaan dini penyakit berpotensi klb semester secara tidak kumulatif dalam rangka sistem kewaspadaan dini munculnya penyakit potensial klb layanan kewaspadaan dini berbasis laboratorium layanan b btklpp) layanan yang dilakukan luar jam kerja hari libur. layanan dengan melakukan pemeriksaan kapal posisi kapal labuh bersandar diluar layanan perkarantinaan kesehatan jam kerja. kegiatan rujukan minimal jam. layanan situs minimal jam satu lokasi layanan perkarantinaan kesehatan untuk penerbitan layanan ssc sec layanan perkarantinaan kesehatan dalam rangka penerbitan layanan cop certificate pratiququarantine clearance| layanan perkarantinaan kesehatan pos lintas batas darat layanan negara plain) layanan tindakan penyehatan alat angkut layanan layanan pemeriksaan p3k kapal layanan layanan pemeriksaan p3k pesawat layanan layanan kesehatan pada situasi khusus layanan layanan perkarantinaan kesehatan khususkegawatdaruratan dan rujukan kategori layanan irs dilakukan pada seluruh rumah desa endemis malaria tinggi api25 per survey layanan capaian eliminasi malaria mencakup minimal penduduk satu desa wilayah. layanan sediaan darah pembiayaan sediaan darah.survei darah massal malaria angka parasite rate) untuk layanan daerah sulitnsk etnik kementerian negara lembaga: kementerian kesehatan (dalam rupiah) a n . . survey dan pengendalian malaria dan dbd untuk wilayah ha. survey dan layanan pengendalian vektor dan binatang pembawa pengendalian vektor diare penyakit per lokasi pengendalian. survei pes untuk hari pelaksanaan kegiatan. layanan pengendalian vektor dbd layanan layanan survey vektor pes layanan layanan pengendalian diare layanan layanan pengendalian vektor malaria layanan layanan survey vektor dbd layanan layanan survey vektor diare layanan layanan survey vektor malaria layanan layanan p2p hiv aids kkp terdiri dari biaya untuk pemeriksaan vct layanan pencegahan dan pengendalian penyakit hiv aids dengan target tes dan biaya operasional digunakan untuk petugas fasyankes. layanan pencegahan dan pengendalian penyakit hiv aids layanan layanan deteksi dini terduga tbc kkp terdiri dari biaya untuk pengadaan bahan layanan pengendalian penyakit tbc kesehatan dengan target orang dan biaya operasional digunakan untuk petugas fasyankes. layanan pemeriksaan resisten obat dengan metode layanan biakan kultur kepekaan obat layanan deteksi dini terduga tbc wilayah kerja kkp layanan layanan transport putus tbc dalam kab kota layanan layanan transport putus tbc wilayah jawa bali layanan layanan transport putus tbc wilayah sulawesi, gorontalo, layanan ntb ntt layanan transport putus tbc wilayah maluku papua layanan layanan transport putus tbc wilayah sumatera dan layanan kalimantan kepsek bela kementerian negara lembaga: kementerian agama (dalam rupiah) volume dan sep ema oem naalaporan hasil audit investigasi wilayah dki jakarta layanan laporan hasil audit investigasi dalam pulau jawa luar layanan laporan hasil audit investigasi wilayah luar pulau jawa layanan kementerian negara lembaga: kementerian sosial (dalam rupiah) bem bee u o dlskomunitas yang mendapatkan layanan penyuluhan sosial penyuluhan sosial keliling penyelenggaraan program komunitas kessfks) pekerja sosial pesos) orang yang telah mengikuti diklat teknis uppks padang jpl toding jpl hari) tenaga kesejahteraan sosial mks) pekerja sosial pesos) orang yang telah mengikuti diklat teknis uppks bandung jpl t0nyogyakarta jpl y hari) tenaga kesejahteraan sosial jarmasin jpl hari kementerian negara lembaga: kementerian sosial (dalam rupiah) bam bee tot tap naa ama .pelatihan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga p2k2) bagi pendamping program bantuan tunai bersyaratsdm kesejahteraan sosial yang telah dikembangkan profesinya pesoakreditasi lembaga kesejahteraan sosial lembaga mahasiswa pendidikan tinggi kesejahteraan sosial mahasiswa program studi sarjana terapan pekerjaan mahasiswa sosial mahasiswa program studi magister terapan pekerjaan mahasiswa sosial www jdihkemengengo.id kementerian negara lembaga: kementerian kelautan dan perikanan (dalam rupiah) bem oma tree segmen a3 : w siii pengawasan kegiatan prioritas strategis mitra inspektorat iiiproduksi induk unggul calon induk unggul ikan mas bko calon induk unggulan gurame ekor calon induk unggul ikan patin ekor calon induk unggulan nila kor ino calon induk unggulan lele bon calon induk unggul udang aruensis pisang skor calon induk unggul udang windu ekor calon induk unggul udang vanamace skor calon induk unggulan kerapu bor calon induk unggul ikan bawal bintang ekor calon induk unggul ikan kakap putih ekor calon induk unggul ikan bubar ekor calon induk unggul ikan bandeng ekor calon induk ikan jerawat ekor calon induk unggul ikan kakap merah ekor calon induk unggul ikan coba skor calon induk unggul ikan hias ekor benih bermutu ikan air tawar yang didistribusikan masyarakat benih ikan nila ekor benih mas ekon benih gurame ekor benih patin ekor benih ikan lele ekor benih ikan filem ekor benih udang galah ekor benih ikan papua ekor benih ikan jerawat ekor benih ikan tawes bor benih ikan hias kon ana maa (dalam rupiah) (re donovan iruanttar besaran keterangan satuan ukur shs memtandar biaya keluaran dokumen rani3 (sbk dokumen rani3) sbk dokumen rani3 yang disusun dengan adopsi identik metode publikasi reprintbk dokumen rani3 yang disusun dengan adopsi identik metode terjemahan5)cc. sbk dokumen rani3 yang disusun dengan metode pengembangan sendirsis dengan jumlah halaman s.d sni sbk dokumen rani3 yang disusun dengan adopsi modifikasi metode terjemahan dokumen rsis dengan jumlah halaman s.d308 dengan jumlah halaman s.d sni sub keluaran sub output) penelitian (dalam rupiah) satuan ukur aia pp . 0mmvemamemmenpan aan ten.) standar biaya keluaran riset pembinaan kapasitas sbk riset laporan pembinaan kapasitas) standar biaya keluaran riset dasar sbk riset dasar) sbk riset dasar bidang fokus pangan pertanian laporan sbk riset dasar bidang fokus energi baru terbarukan ebt)pertahanan keamanan hankam) laporan sbk riset dasar bidang fokus material maju laporan sbk riset dasar bidang fokus kemaritiman laporan ang mao kementerian negara lembaga: kementerian kelautan dan perikanan (dalam rupiah) volume dan benih bermutu ikan air payau yang didistribusikan masyarakat benih udang meruensis (putih) skor benih udang windu ekor benih tanami ekor benih ikan bandeng ekor benih ikan nila salin ekor benih kepiting ekor benih bermutu ikan air laut yang didistribusikan masyarakat benih ikan kerapu kon benih ikan bawal bintang skor benih ikan kakap putih ekor benih ikan bubar ekor benih ikan hias ekor benih kakap merah ekor benih coba bor bibit rumput laut yang didistribusikan masyarakat bibit rumput laut sampel yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan sampel obat dan residu sampel sampel kualitas air sampel sampel patologi sampel sampel mikrobiologi sampel sampel nutrisi pakan sampel produksi pakan mandiri untuk bantuan dan operasional budidaya upt pakan apung pakan tenggelamsub keluaran sub output) ppn perikanan aparat penegak hukum bidang kelautan dan perikanan yang kompeten ppn perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya orang polisi khusus pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil yang kompetenmeter ham operasi operasional speed boat meter hari operasi operasional speed boat meter bensin) hari operasi operasional speed boat meter solar)nnikihkemeg kementerian negara lembaga: kementerian kelautan dan perikanan (dalam rupiah) volume dan gagal tree dota vr t t wvt perkara tindak pidana kelautan dan perikanan yang dididik secara akuntabel pemberkatan perkara tkp mudah kasus pemberkatan perkara tkp sedang kasus pemberkatan perkara tkp sulit kasus pemberkatan perkara tkp sangat sulit kasus barang bukti dan awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan yang ditangani secara akuntabel penanganan barang bukti kapal tkp kasus penanganan awak kapal tkp kasus badan riset dan sumber daya manusiakelautan dan perikanan yang dilatihiii orang pelatihan masyarakat balai pelatihan orangmasyarakat kelautan dan perikanan yang bersertifikat kompetensi sertifikasi kompetensi sdm kelautan dan perikanan lsp orang sertifikasi kompetensi sdm kelautan dan perikanan lsp orang aparatur kelautan dan perikanan yang kompeten penyelenggaraan bimbingan teknis penyidik bidang kelautan orang dan perikanan kementerian negara lembaga: badan pusat statistik (dalam rupiah) volume dan badan pusat statistik sbk total biaya keluaran yang disusun pada keluaran output) layanan audit internal layanan layanan audit internal ii! layanan layanan audit internal iii layanan sbk indeks biaya keluaran yang disusun pada sub keluaran sub output) layanan pendidikan dan pelatihan diklat teknis substansi layanan diklat fungsional layanan standardisasi dan sertifikasi layananeee sean peran ju. sekretariat jenderal sbk indeks biaya keluaran yang disusun pada sub keluaran sub output) peta bidang tanah peta bidang tanah asn) kategori bidang papua, papua barat, ntt, maluku, maluku utara peta bidang tanah asn) kategori bidang sulut, sulteng, sultra, ntb, kepri, kep. bangka belitung peta bidang tanah asnasn) kategori bidang riau, jambi, sumsel, bengkulu, lampung peta bidang tanah asn) kategori bidang banten, dki jakarta, jabar, jateng, yogyakarta, jatim, bali peta bidang tanah asn) kategori bidang kepulauan peta bidang tanah pihak ketiga) kategori bidang papua, papua barat, nusa tenggara timur, maluku, maluku utara peta bidang tanah pihak ketiga) kategori bidang sudut, sulteng, sultra, ntb, kepri, kep. bangka belitung peta bidang tanah pihak ketigaihak ketiga) kategori bidang riau, jambi, sumsel, bengkulu, lampung peta bidang tanah pihak ketiga) kategori bidang banten, dki jakarta, jabar, jateng, yogyakarta, jatim, bali peta bidang tanah partisipasi masyarakat dan asn) kategori bidang papua, papua barat, ntt, maluku, maluku utara peta bidang tanah partisipasi masyarakat dan asn) kategori bidang sulut, sulteng, sultra, ntb, kepri, kep. bangka belitung araam poem tanda setan doraemon nan ae. peta bidang tanah partisipasi masyarakat dan asn) kategorasn) kategori bidang riau, jambi, sumsel, bengkulu, lampung peta bidang tanah partisipasi masyarakat dan asn) kategori bidang banten, dki jakarta, jabar, jateng, d.i. yogyakarta, jatim, bali peta bidang tanah partisipasi masyarakat dan asn) kategori bidang kepulauan peta bidang tanah partisipasi masyarakat dan pihak ketiga) bidang papua, papua kategori barat, ntt, maluku, maluku utara peta bidang tanah partisipasi masyarakat dan pihak ketiga) bidang sulut, sulteng, kategori sultra, ntb, kepri, kep. bangka belitung peta bidang tanah partisipasi masyarakat dan pihak ketiga) bidang sulbar, sulsel, kategori ii!pihak ketiga) bidang riau, jambi, kategori sumsel, bengkulu, lampung peta bidang tanah partisipasi masyarakat dan pihak ketiga) bidang banten, dki kategori jakarta, jabar, jateng, yogyakarta, jatim, bali sertifikat hak atas tanah sertifikat hak atas tanah kategori (asn) bidang papua, papua barat, ntt, maluku, maluku utara sertifikat hak atas tanah kategori (asn) bidang sulut, sulteng, sultra, ntb, kepri, kep. bangka belitung sertifikat hak atas tanah kategori iii (asn) bidang .140j sulbar, sulsel, kalsel, kaltim, kalbar, aceh, sumut, sumbar, kalteng, gorontalo sertifikat hak atas tanah kategori (asn) bidang riau, jambi, sumsel, bengkulu, lampung sertifikat hak atas tanah kategori (asn) bidang banten, dki jakarta, jabar, jateng, yogyakarta, jatim, bali sertifikat hak atas tanah kategori kepulauan asn) bidang kepulauan sertifikat hak atas tanah kategori partisipasi masyarakat bidang papua, papua dan asn) barat, ntt, maluku, maluku utara sertifikat hak atas tanah kategori partisipasi masyarakat bidang sulut, sulteng, dan asn) sultra, ntb, kepri, kep. bangka belitung sertifikat hak atas tanah kategori iii partisipasi masyarakat bidang sulbar, sulsel, dan asn) kalsel, kaltim, kalbar, aceh, sumut, sumbar, kalteng, gorontalo asi tentsan ema dome be a sertifikat hak atas tanah kategori partisipasi masyarakat bidang riau, jambi, dan asn) sumsel, bengkulu, lampung sertifikat hak atas tanah kategori partisipasi masyarakat bidang banten, jabar, dan asn) dki jakarta, jateng, yogyakarta, jatim, bali sertifikat hak atas tanah kategori kepulauan partisipasi bidang kepulauan masyarakat dan asn) sertifikat redistribusi tanah sertifikat redistribusi tanah kategori bidang maluku, maluku utara, ntt, papua, papua barat sertifikat redistribusi tanah kategori bidang sulut, sulteng, sultra, ntb, kepri, kep. babel sertifikat redistriburedistribusi tanah kategori bidang riau, jambi, sumsel, bengkulu, lampung sertifikat redistribusi tanah kategori bidang jabar, jateng, yogyakarta, jatim, bali, banten sertifikat redistribusi tanah kategori bidang kepulauan bidang tanah yang inventarisasi bidang tanah yang inventarisasi kategori bidang maluku, maluku utara, ntt, papua, papua barat bidang tanah yang inventarisasi kategori bidang sulut sulteng, sultra, ntb, kep. bangka belitung, kepri bidang tanah yang inventarisasibidang tanah yang inventarisasi kategori bidang riau, jambi, sumsel, bengkulu, lampung bidang tanah yang inventarisasi kategori bidang jabar, jateng, yogyakarta, jatim, bali, bantensel, kep.bar, jateng, yogyakarta, jatim dan bali www jdih kemggke# aem po wma tan setan roman uv w neraca pendayagunaan tanah kecamatan kategori neraca papua, papua barat, maluku, maluku utara neraca pendayagunaan tanah kecamatansel, kep.yogyakarta, jatim, bali sertifikat pelaksanaan konsolidasi tanah sertifikat pelaksanaan konsolidasi tanah kategori bidang papua, papua barat, ntt, maluku, maluku utara sertifikat pelaksanaan konsolidasi tanah kategori bidang sulut, sulteng, sultra, ntb, kep. babel kepri sertifikat pelaksanaan konsolidapelaksanaan konsolidasi tanah kategori bidang riau, jambi, sumsel, bengkulu, lampung sertifikat pelaksanaan konsolidasi tanah kategori bidang jabar, jateng, yogyakarta, jatim, bali, banten materi teknis perencanaan konsolidasi tanah materi'etnis perencanaan konsolidasi tanah kategori kecamatan papua, papua barat, ntt, maluku, maluku utara materi teknis perencanaan konsolidasi tanah kategori kecamatan sulut, sulteng, sultra, ntb, kep. babel, kepri materi teknis perencanaan konsolidasi tanah kategori iii kecamatan .000j aceh, sumut, sumbar, kalsel, kalbar, kalteng, kaltim, sulsel, gorontalo, sulbar materi teknis perencanaan konsolidasi tanah kategori kecamatan riau, jambi, sumsel, bengkulu, lampung materi teknis perencanaan konsolidasi tanah kategori kecamatan jabar, jateng, yogyakarta, jatim, bali, banten sertifikat bmn berupa tanah dan jalan nasional?) utara, ntt, papua, papua baratm2) sulut, ntb, kepri, kep. bangka belitung jdih kergprket.otema tan sama doreomaan oo hm2)s ds d m3) sultra, ntb, kepri, kep. bangka belitungs d sumbar, kalsel, m3)s ds d2)m2) sultra, ntb, kepri, kep. babel sertifikat tanah barang milik negara bmn) berupa tanah bidang .000f aceh, sumut, dan jalan nasional untuk kategori3) yogyakarta, jatim, bali, banten, dki jakarta www jdih.kemenkeu.go.id kementerian negara lembaga: perpustakaan nasional republik indonesia (dalam rupiah) volume dan perpustakaan nasional sbk total biaya keluaran yang disusun pada sub keluaran sub output) jumlah bahan perpustakaan dan naskah kuno yang dikonversi penjilidan bahan perpustakaan eksemplar jumlah bahan perpustakaan dan naskah kuno yang dialihmediakan alih media bahan perpustakaan dan naskah kuno bentuk eksemplar media baru kementerian negara lembaga: kementerian komunikasi dan informatika (dalam rupiah) bom maan nan mm. direktorat jenderal sumber dayakartpulauan seribu) pemantaukepulauan seribu) inspeksi dalam rangka validasi data izin stasiun radio layanan luar kota bogor, depok, bekasi) pengukuran frekuensi radio dalam kota layanan pengukuran frekuensi radio luar kota bogor, depok, layanan bekasi)bogor, depok, layanan bekasidainspeksi dalam rangka validasi data izin stasiun radio layananemamegketi go.io (dalam rupiah) satuan ukur www vo, sbk riset dasar bidang fokus kebencanaan laporan j .ildasar teoritis laporan standar biaya keluaran riset terapan sbk riset terapan) sbk riset terapan bidang fokus pangan pertanian laporan sbk riset terapan bidang fokusik laporanlaporan pendidikan desk study dalam negeri sbk riset terapan bidang fokus sosial humaniora, seni budaya, laporan pendidikan desk study luar negeri tsbluar negeri standar biaya keluaran riset pengembangan sbk riset pengembangan) sbk riset pengembangan bidang fokus pangan pertanian laporan sbk riset pengembangan bidang fokusik laporantandar biaya keluaran kajian aktual strategis sbk kajian naskah aktual strategis) kebijakan kementerian negara lembaga: kementerian komunikasi dan informatika (dalam rupiah) nawatransportasi layanan udara karimunjawa), dan informatika balon kelas surabujian amatiramarinddarat dan laukassar pemantauan frekuensi radio dan standar perangkat pos layanan dan informatika dalam kota makassarmakassar jdih semoga kementerian negara lembaga: kementerian komunikasi dan informatika (dalam rupiah) gamma eeee maa too . w s8. penertibinspeksi dalam rangka validasi data izin stasiun radio layanan dalam kota makassar inspeksi dalam rangka validasi data izin stasiun radio layanan luar kota makassar transportasi laut inspeksi dalam rangka validasi data izin stasiun radio layanan luar kota makassar transportasi darat pengukuran frekuensi radio luar kota makassar layanan transportasi lautuar kota makassar layanan penertiban frekuensi radio dan standar perangkat pos layanan dan informatika luar kota makasar transportasi laut tindak lanjut hasil penertiban luar kota makassar layananekanbarupengukuran frekuensi radio luar kota transportasi layanan darapemantauan frekuensi radio dan standar perangkat pos ujian negara amatir radioembfrekuensi layanan radio dalam kota inspeksi dalam rangka validasi data izin frekuensi layanan radiodak lanjut hasil penertibyogyakarta pemantauan frekuensi radio dan standar perangkat pos layanan dan informatika dalam kota d.i yogyakarta) pemantauan frekuensi radio dan standar perangkat pos layanan dan informatika luar kota d.i yogyakarta) penertiban frekuensi radio dan standar perangkat pos layanan dan informatika dalam kota d.i. yogyakarta) penertiban frekuensi radio dan standar perangkat pos layanan dan informatika luar kota d.i. yogyakarta) inspeksi dalam rangka validasi data izin stasiun radio layanan dalam kota d.i. yogyakarta) inspeksi dalam rangka validasi data izin stasiun radio layanan luar kota d.i. yogyakarta)mewah kemenag kementerian negara lembaga: kementerian komunikasi dan informatika (dalam rupiah) 'u .denpasapengukuran frekuensi radio luar kota transportasi layanan darat tindak lanjut hasil penertiban layanan ujian negara amatir radio luar kota layanankuptransportasi darat ntt pemantauan frekuensi radio dan standar pos dan layanan informatika luar kota transportasi udara ntt penertiban frekuensi radio dan standar pos dan layanan informatika dalam kota kupang penertiban frekuensi radio dan standar pos dan layanan informatika luar kota transportasi darat ntntt inspeksi dalam rangka validasi data izin stasiun radio layanan dalam kota kupang inspeksi dalam rangka validasi data izin stasiun radio layanan luar kota transportasi darat ntt inspeksi dalam rangka validasi data isin stasiun radio layanan luar kota transportasi udara ntt pengukuran frekuensi radio dalam kota kupang layanan pengukuran frekuensi radio luar kota transportasi layanan darat ntt pengukuran frekuensi radio luar kota transportasi layanan udaradarat tindak lanjut hasil penertiban luar kota transportasi layanan udaranado pemantauan frekuensi radio dan standar perangkat pos layanan dan informatika dalam kota sulut pemantauan frekuensi radio dan standar perangkat pos layanan dan informatika luar kota sulut penertiban frekuensi radio dan standar perangkat pos layanan dan informatika dalam kota sulut penertiban frekuensi radio dan standar pos dan layanan informatika luar kota sulut inspeksi dalam rangka validasi data izin stasiun radio layanan dalam kota sulut inspeksi dalam rangka validasi data izin stasiun radio layanan luar kota sulut pengukuran frekuensi radio sulutyapura pemantauan frekuensi radio dan standar perangkat pos layanan dan informatika dalam kotapapua) jdih kemgnkekrgo.i kementerian negara lembaga: kementerian komunikasi dan informatika (dalam rupiah) aidan laut papua penertiban frekuensi radio dan standar perangkat pos layanan dan informatika dalam kota papua) penertiban frekuensi radio dan standar perangkat pos layanan dan informatika luar kota papua) inspeksi dalam rangka validasi data izin stasiun radio layanan dalam kotdan laut papua) pengukuran frekuensi radio bergerak dalam kota layanan papua) pengukuran frekuensi radio bergerak luar kota papua) layanan tindak lanjut penertiban frekuensi radio dalam kota layanan papua) tindak lanjut penertiban frekuensi radio luar kota layanan papua)a aceh pemantauan frekuensi radio dan standar perangkat pos layanan dan informatika dalam kota aceh pemantauan frekuensi radio dan standar perangkat pos layanan dan informatika diluar kota aceh| pemantauan frekuensi radio dan standar perangkat pos layanan dan informatika diluar kota menggunakan transportasi kapal laut aceh penertiban frekuensi radio dan standar perangkat pos layanan dan informatika dalam kota aceh penertiban frekuensi radio dan standar perangkat pos layanan dan informatika luar kota aceh| inspeksi dalam rangka validasi data izin stasiun radio layanan dalam kota aceh| inspeksi dalam rangka validasi data izin stasiun radio layanan diluar kota aceh! pengukuran frekuensi radio didalam kota layanan pengukuran frekuensi radio diluar kota aceh) layanan pengukuran frekuensi radio diluar kota dengan layanan menggunakan transportasi laut tindak lanjut hasil penertiban didalam kota aceh) layanan tindak lanjut hasil penertiban diluar kota aceh| layanan ujian negara amatir radio dalam kota banda acehtamdang pemantauan frekuensi radio dan standar perangkat pos layanan dan informatika dalam kota min emg aa. kementerian negara lembaga: kementerian komunikasi dan informatika (dalam rupiah) nara. pemantauan frekuensi radio dan standar perangkat pos layanan dan informatika luar kota pemantauan frekuensi radio dan standar perangkat pos layanan dan informatiktransportasi laut layananmbengkulu pemantauan frekuensi radio dan standar perangkat pos layanan dan informatika dalam) bengkulu penertiban frekuensi radio dan standar perangkat pos layanan dan informatika dalam kota bengkulu penertiban frekuensi radio dan standar perangkat pos layanan dan informatika luar kota bengkulu tindak lanjut hasil penertiban bengkulu layanan inspeksi dalam rangka validasi data izin stasiun radio layanan dalam kota bengkulu inspeksi dalam rangka validasi data izin stasiun radio layanan luar kota bengkululampaontianak pemantauan frekuensi radio dan standar perangkat pos layanan dan informatika dalam kota men kem pago kementerian negara lembaga: kementerian komunikasi dan informatika (dalam rupiah) gmjarmasipalangkartaram pemantauan frekuensi radio dan standar perangkat pos layanan dan informatika dalam kota ntblaut gili kepulauan pemantauan frekuensi radio dan standar perangkat pos layanan dan informatika luar kota ntb|ntb! penertiban frekuensi radio dan standar perangkat pos layanan dan informatika luar kota nabi|nertiban frekuensi radio dan standar perangkat pos layanan dan informatika luar kota inti transportasi udara inspeksi dalam rangka validasi data izin stasiun radio layanan dalam kota ntb) nsa get kementerian negara lembaga: kementerian komunikasi dan informatika (dalam rupiah) gems reg mean toman oo. ' ' b8 d. inspeksi dalam rangka validasi data izin stasiun radio layanan luar kota inti transportasi darat inspeksi dalam rangka validasi data izin stasiun radio layanan luar kota ntb) transportasi penyeberangan air laut inspeksi dalam rangka validasi data izin stasiun radio layanan luar kota nabi| transportasi laut gili kepulauan inspeksi dalam rangka validasi data izin stasiun radio layanan luar kota nabi transportasi udara pengukuran frekuensi radio dalam kota ntb) layanan pengukuran frekuensi radio luar kota ntb) layanan transportasi darat pengukuran frekuensi radio luar kota ntb) layanan transportasi penyeberangan air laut pengukuran frekuensi radio luar kota ntb) layanan transportasi laut gili kepulauan pengukuran frekuensi radio luar kota ntb) layanan transportasi udara tindak lanjut hasil penertiban nabi|u pemantauan frekuensi radio dan standar perangkat pos dokumen dan informatika dalam kotalaut penertiban frekuensi radio dan standar perangkat pos dokumen dan informatika luar kota inspeksi dalam rangka validasi data izin stasiun radio dokumen dalam kota inspeksi dalam rangka validasi data izin stasiun radio dokumen luar kota transportasi darat inspeksi dalam rangka validasi data izin stasiun radio dokumen luar kotadokumen darat pengukuran frekuensi radio luar kota transportasi laut dokumen tindak lanjut hasil penertiban dokumen ujian negara amatir radio luar kota dokumekendlalui transportasi darat inspeksi dalam rangka validasi data izin stasiun radio layanan luar kota melalui transportasi laut inspeksi dalam rangka validasi data izin stasiun radio layanan luar kota melaluimelalui layanan transportasi darat pengukuran frekuensi radio luar kota melalui layanan transportasi laut pengukuran frekuensi radio luar kota melalui layanan transportasi udara tindak lanjut hasil penertiban frekuensi radio dalam layanan kotaraukemg hero kementerian negara lembaga: kementerian komunikasi dan informatika (dalam rupiah) h .ujian negara amatir radio dalamambon pemantauan frekuensi radio dan standar perangkat pos layanan dan informatika dalam kota ambonamboninspeksi dalam rangka validasi data izin stasiun radio layanan dalam kota ambon inspeksi dalam rangka validasi data izin stasiun radio layanan luar kota ambon transportasi laut inspeksi dalam rangka validasi data izin stasiun radio layanan luar kota ambon transportasi udara pengukuran frekuensi radio dalam kota ambon layanan pengukuran frekuensi radio luar kota ambon layanan transportasi laut pengukuran frekuensi radioernatpulau terluarujian amatir radio dalam kota layanan ujian amatir radio luar kota layanan tindak lanjut hasil penertiban frekuensipangkal pinjdih kemenag kementerian negara lembaga: kementerian komunikasi dan informatika (dalam rupiah) p2 pengukuran frekuensi radio dalam kota layanan pengukuran frekuensi radio luar kota menggunakan layanan transportasi darat pengukuran frekuensi radio luar kota menggunakan layanan transportasi udaratindak lanjut hasil penertibangorontalotangepengukuran frekuensi radio dalam kota layanan tindak lanjut hasil penertiban layanan ujian negara amatir radio luar kota layanan ujian negara amatirnokwdarat menu kompi o.id kementerian negara lembaga: kementerian komunikasi dan informatika (dalam rupiah) home dujian negara amatir radio dalam kota layanan tindak lanjut hasil penertibanmuju pemantauan frekuensi radio dan standar perangkat pos layanan dan informatika dalam kota mamuju pemantauan frekuensi radio dan standar perangkat pos layanan dan informatika luar kota mamuju penertiban frekuensi radio dan standar perangkat pos layanan dam informatika dalam kota mamuju penertiban frekuensi radio dan standar perangkat pos layanan dan informatika luar kota mamuju inspeksi dalam rangka validasi data izin stasiun radio layanan dalam kota mamuju inspeksi dalam rangka validasi data izin stasiun radio layanan luar kotakoordinasi hasil gangguan) penanganan gangguan frekuensi radio luar kota bogor, layanan depok, bekasi) layanan penyelesaian penanganan gangguan balon kelas medan layanan penyelesaian gangguan dalam kota layanan layanan penyelesaian gangguanpenanganan gangguan frekuensi radio luar kota layanan transportasi laut layanan penyelesaian penanganan gangguan balon kelas makassar penanganan gangguan frekuensi radio luar kota layanan makassarluar kota transportasi daratdalam kotadokumen penyelesaian penanganan gangguan balon layanan kelas yogyakartaberdasarkan keputusan wali kota salatiga nomor tentang penerapan badan layanan umum daerah blue) pada upt puskesmas dan utd klinik paru masyarakat dinas kesehatan, maka utd puskesmas dan utd klinik paru masyarakat mempunyai fleksibilitas berupa keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya sesuai ketentuan peraturan perundang undanganetapkan pedoman dalaminas kesehatan, yang selanjutnya disingkat dinas, adalah dinas kesehatan kota salatiga,blue utd pusat kesehatan masyarakat yang selanjutnya disingkat blue utd puskesmas adalah blue utd puskesmas pada dinas kesehatan. blue utd klinik paru masyarakat yang selanjutnya disingkat blue utd kpm adalah blue utd kpm pada dinas kesehatan. pemimpin blue adalah kepala utd puskesmas atau kepala utd kpm. tarif layanan kesehatan adalah imbalan atas barang dan atau jasa yang diberikan oleh blue utd puskesmas atau blue utd kpguna jasa adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan manfaat atas kegiatan pelayanan dan non pelayanan kesehatan oleh blue utd puskesmas atau utd kpm. jasa sarana adalah bentuk kegiatan pelayanan blue utd puskesmas atau blue utd kpm atas pemakaian sarana, alat, dan fasilitas dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi. jasa pelayanan adalah bentuk kegiatan pelayanan blue utd puskesmas atau blue utd kpm yang diberikan oleh tenaga medis, tenaga kesehatan dan non tenaga kesehatan. bahan medis pakai habis adalah bahan medis dan alat kesehatan yang ditujukan untuk penggunaan sekali pakai (single use). jaminan kesehatan adalah jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah atau pihak penjamin lainnya. bab tata cara perhitungan dan penetapan tarif layanan kesehatan blue utd puskesmas atau blue utd kpm mengenakan tarif layanan kesehatan sebagai imbalan atas penyediaan layanan barangperaturan wali kota salatiga nomor tahun jdih.salatiga.go.id besaran: nilai nominal uang: formula. tarif layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan dengan akuntansi biaya. penyusunan tarif layanan kesehatatau blue utd kpm. perhitungan tarif layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada didasarkan atas komponen tarif terdiri atas: jasa sarana, jasa pelayanan, dan cc. bahan medis habis pakai. pemimpin blue menyusun tarif layanan kesehatan dengan sebagaimana dimaksud dalam dan disampaikan kepada wali kota. usulan tarif layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada berupa usulan tarif layanan kesehatan baru dan atau usulan perubahan tarif layanan kesehatan. usulan tarif layanan kesehatkesehatan sebagaimana dimaksud dalam dapat dibentuk tim yang keanggotaannya berasal dari: perangkat daerah yang membidangi kegiatan blue utd puskesmas atau blue utd kpm: perangkat daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah: unsur perguruan tinggi, dan atau lembaga profesi. pembentukan tim penyusunan tarif layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh wali kota atau pejabat yang ditunjukasil penyusunan tarif layanan kesehatan oleh tim sebagaimana dimaksud dalam disampaikan kepada pemimpin blue utd puskesmas atau blue utd kpm sebagai bahan pertimbangan usulan penetapan tarif layanan kesehatan. berdasarkan hasil penyusunan tarif layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada pemimpin blue utd puskesmas atau blue utd kpm melalui kepala dinas menyampaikan usulan tarif layanan kesehatan kepada wali kota. tarif layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan wali kota dan disampaikan kepada pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah. perubahan tarif layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan kriteria: sesuai hasil evaluasi penerapan tarif layanan kesehatan secara berkala paling singkat (satu) tahun sekali, terjadi kenaikan harga bahan medis habis pakai lebih dari (sepuluh persen) dari anggaran belanja yang direncanakan pada tahun anggaran berjalan: atau terdapat pengembangan jasa layanan kesehatan meliputi jenis pelayanan dan atau penggunaan peralatan baru yang belum ditetapkan tarifnya. perubahan tarif layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan secara keseluruhan maupun per unit layanan. tata cara penyusunan dan penetapan perubahan tarif layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada berlaku mutasi mutans dengan tata cara penyusunan dan penetapan tarif layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam dan bab iii tata cara pembayaran tarif layanan kesehatan pengguna jasa melakukan pembayaran tarif layanan kesehatan berdasarkan akuntansi atau dokumen lain yang dipersamakan. akuntansi atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada berlaku sebagai bukti transaksi. formattarif layanan kesehatan utd puskesmas berlaku ketentuan sebagai berikut: dalam hal pengguna jasa adalah penduduk daerah atau penduduk luar daerah yang mempunyai jaminan kesehatan nasional dan terdaftar fasilitas kesehatan tingkat pertama ftp) daerah, maka pelaksanaan pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan:, peraturan wali kota salatiga nomor tahun jdih.salatiga.go.id dalam hal pengguna jasa adalah penduduk luar daerah dan tidak mempunyai jaminan kesehatan nasional maka pelaksanaan pembayaran berdasarkan tarif layanan kesehatan, dalam hal pengguna jasa adalah penduduk daerah yang tidak mempunyai jaminan kesehatan nasional dan menggunakan layanan kesehatan dasar, maka pelaksanaan pembayaran dilakukan melalui pengajuan klaim tagihan kepada dinas, dan semua pelayanan instalasi gawat darurat (dua puluh empat) jam dipungut tarif layanan kesehatan, kecuali bagi pengguna jasa yang mempunyai jaminan kesehatan nasional. jenis pelayanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: pemeriksaan dan pengobatan rawatjalan: pelayanan kesehatan ibu dan anak kia) dan semua jenis imunisasi dasar, tindakan pelayanan kesehatan umum dan mata, meliputi: jahit luka paling banyak (lima) jahitan, insist abses: lepas jahitan kulit, pengambilan benda asing: pemasangan badai spark: pengambilan benda asing mata: pencabutan bulu mata: insist hordeolum timbul: tindik daun telinga, ambil segmen:, rawat luka, pasang infus: .luka bakar kurang dari (sepuluh persen): dan .rawat tali pusat. pelayanan kesehatan gigi dan mulut, meliputi: pencabutan gigi tanpa komplikasi gigi: penambahan gigi sementara tiap gigi: penambahan gigi tetap tanpa menggunakan sinar (light cure) tiap gigi, insist abses, pertolongan kecil. pelayanan laboratorium sederhana, meliputi: pemeriksaan tinja: pemeriksaan putus (bta): dan pemeriksaan hemoglobin hb). pelayanan keluarga berencana kb), meliputi: pemasangan iud: pelepasan iud, pemasangan susuk kb: pelepasan susuk kb, pencabutan dan pemasangan susuk kb: suntik kb. 8g. konseling, meliputi: gizi, klinik sanitasi, kesehatan reproduksi remaja krr): deteksi dini tumbuh kembang dtk):dan keluarga berencana kb). kunjungan rumah perawatan kesehatan masyarakat (homepage). peraturan wali kota salatiga nomor tahun jdih.salatiga.go.id semua pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh utd kpm dipungut tarif layanan kesehatan sepanjang tidak ditanggung dalam program jaminan kesehatan nasional. dalam hal pengguna jasa mempunyai jaminan kesehatan diluar program jaminan kesehatan nasional, maka pelaksanaan pembayaran dilakukan oleh pihak pemberi jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. bab keringanan dan pembebasan kepala dinas dapat memberikan keringanan atas pembayaran tarif layanan kesehatan atas dasar permohonan pengguna jasa. keringanan sebagaimana dimaksud pada berupa penundaan pembayaran, pembayaran dengan cara angsuran atau pengurangan tarif. pemberian keringanan sebagaimana dimaksud dalam berdasarkan kajian dengan memperhatikan kemampuan pengguna jasa. kajian sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh wali kota atau pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. kepala dinas dapat memberikan pembebasan atas pembayaran tarif layanan kesehatan, dengan kriteria sebagai berikut: kegiatan penanggulangan bencana dan pelayanan kejadian luar biasa klb) yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang: penyandang masalah kesejahteraan sosial yang dibuktikan dengan rekomendasi dari perangkat daerah yang membidangi sosial, cc. pelayanan kesehatan luar gedung yang merupakan program nasional dan disubsidi oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan atau swasta: dan pemeriksaan penunjang untuk pelayanan kesehatan dalam gedung yang merupakan program nasional dan disubsidi pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan atau swasta. pemberian pembebasan sebagaimana dimaksud pada tanpa didasarkan permohonan. bab pembinaan dan pengawasan wali kota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pemungutan tarif layanan kesehatan. pembinaan sebagaimana dimaksud pada secara teknis dilakukan oleh kepala dinas. peraturan wali kota salatiga nomor tahun jdih.salatiga.go.id pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan tarif layanan kesehatbalaiplh. sekretaris daerah kota salatiga, ttd muthoiwnformat akuntansi pembayaran akuntansi utd puskesmas pemerintah kota salatiga dinas kesehatan kota salatiga bukti pelayanan kesehatan puskesmas tanggal mae mean jaran nama pemegang kartu pasien nan pan anta anta nan nan ana nan ana nan ena epa nan naa pnp jenis pelayanan snn nana ana nana nana nan anna nana nan naa nan naa jumlah men nnannennn anna mann tandatangan pasien tandatangan petugas loket peraturan wali kota salatiga nomor tahun jdih.salatiga.go.id akuntansi utd kpm dinas kesehatan kota salatiga juara klinik paru masyarakat salatiga tanda terima biaya pelayanan kunjungan nama tanggal pelayanan umur golongan pelayanan jenis tari keterangan jumlah uang yang diceritakan kasir saat petugas terima kasih atas kepercayaannya, semoga cepat sembuh seneannaasa wali kota salatiga, ttd yulianto peraturan wali kota salatiga nomor tahun |
penyelesaian sengketa dalam pembiayaan konsumen melalui jasa pihak ketiga dosen fakultas hukum dan program magister hukum universitas bandar lampung abstrak apabila terjadi perselisihan antara konsumen dengan perusahaan pembiayaan konsumen maka penyelesaian perselisiharmasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penyelesaian sengketa dalam pembiayaan konsumen melalui jasa pihak ketiga debt collector)? penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penyelesaian sengketa konsumen melalui jasa pihak ketiga debt collector) hanya berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh pihak perusahaan pembiayaan konsumen. pihak ketiga debt collector) dapat melakukan negosiasi kepada konsumen untuk segera melunasi hutangnya yang telah dikalkulasikan dengan denda. namun apabila konsumen tetap tidak dapat melunasi hutangnya tersebut pihak ketiga (debt collector) dapat melakukan penarikan barang tersebut dengan cara baik baik ataupun dengan cara pemaksaan. saran yang dapat disampaikan adalah dalam hal melaksanakan tugas yang diberikan debt collector hendaknya melaksanakan dengan baik dan tanpa kekerasan dalam hal penagihan hutang atau penarikan barang dari tangan konsumen. kata kunci: konsumen, pembiayaan konsumen, sengketa, debt collector pendahuluan adanya pertumbuhan dan perkembangan perusahaan yang menghasilkan berbagai macam produk kebutuhan hidup sehari hari, hal ini mendorong masyarakat untuk memiliki dan menikmati produk yang dibutuhkannya. produk yang sering dibeli, menggunakan jasa perusahaan pembiayaan konsumen biasanya adalah barang barang konsumtif seperti barang elektronik, furniture, dan kendaraan bermotor. sisi lain masyarakat belum mampu membelinya secara tunai. sejak adanya paket kebijaksanaan desember pages mulai diperkenalkan pranata hukum, antaranya pembiayaan konsumen, mana lembaga ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan produk yang diharapkan dibutuhkan. .c.c.c.cowococucocoscov uww penyelesaian sengketa dalam pembiayaan konsumen melalui jasa pihak. tami rusli) |
salinan re, bupati pati provinsi jawa tengah peraturan bupati pati nomor tahungawai aparatur sipil negara lingkungan pemerintah kabupaten patiwhistleblowing sistem)pati. bupati adalah bupati pati. inspektorat adalah inspektorat kabupaten pati. inspektur adalah inspektur kabupaten pati. tindak media pelaporan adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan pelaporan terkait perbuatan yang terindikasi tindak pidana korupsi. bab ruang lingkup ruang lingkup pengelolaan pelaporan whistle blowing system adalah pelanggaran yang terindikasi tindak pidana korupsi. bab iii pengelolaan pelaporan whistleblowing system pelapor dapat melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi kepada tim pengelola pelaporan whistleblowing system. pelaporan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan menggunakan media yang disediakan tim pengelola pelaporan whistleblowing system. media pelaporan whistleblowing system berupa aplikasi e wis . . tim pengelola pelaporan whistleblowing system berkedudukan inspektorat. tim pengelola sebagaimana dimaksud pada bertanggung jawab secara officio. susunan tim pengelola pelaporan whistleblowing system ditetapkan dengan keputusan inspektur. dalam pengelolaan pelaporan whistleblowing system, inspektorat mempunyai kewajiban mengadministrasi pelaporan whistleblowing system, menganalisis pelaporan untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu pelaporlaporan, pemeriksaan dan tindak lanjut atas rekomendasidaerah, dan cc. penyampaian hasil pemeriksaan audit kepada aparat penegak hukum. bab tindak lanjut pelaporan whistleblowing systemdalam hal pelapor meminta penjelasan mengenai perkembangan tindak lanjut atas pe. bab perlindungan pelapor inspektorat wajib memberikan perlindungan kepada pelapor. perlindungan sebagaimana dimaksud pada berupa menjaga kerahasiaan identitas pelapor. inspektorat dapat mengungkapkan identitas pelapor untuk keperluan penyidikan dan persidangan. bab vilaporan whistleblowing system. inspektorat wajib melaporkan pelaksanaan pengelolaan pelaporan whistleblowing system setiap tahun kepada bupati. inspektorat menyusun standar operasional prosedur pengelolaan pelaporan whistleblowing syya siti subcats, sh, pembina nip. |
modul maa aga pakta integritas asia nak kementerian negara pendayagunaan aparatur negara rea anas diperbanyak atas kerjasama bao kemitraan were bru aan partnership is) ke) ptn tin koroner kementerian negara inpres pendayagunaan aparatur negara republik indonesia alan pakta integritas kt, saya, lukman suara, asisten deputi pemantauan dan evaluasi pemberantasan korupsi pada: melaksanakan pakta integritas berdasarkan modul bila saya melanggar hal hal tersebut atas, saya siap pakta integritas yang telah tetapkan: menghadapi segala konsekuensinya., menyaksikan jakarta, april deputi menteri negara pendayagunaan aparatur negara pembuat pernyataan, bidang pengawasan, ata pw men ana kue gunawan hadisusilo lukman suara modul pakta integritas kementerian negara pendayagunaan aparatur negara kej fp! koroner age inpres fendawacunaan maa tor negara fal republik indonesia pu, sena demak tnnaperan pemanenan pakta integritas pemantau independen saya, mulyadi mater, ketua dewan pengawas:pat aparatur negara pembuat pernyataan met. taufik effendi mulyadi modul pakta integritas kementerian negara pendayagunaan aparatur negara fa) poo koroner inpres pendayagunaan aparatur negara republik indonesia perak berperan #regional pakta integritas pemantau independen saya, budihardjo hardjowijono, direktur eksekutif,,negara pendayagunaan aparatur negara pembuat pernyataan tai mea pie taufik effendi budihardjo hardjowijono modul pakta integritas kementerian negara pendayagunaan aparatur negara kata pengantar daftar isi bab pendahuluan latar belakang landasan hukum bab pakta integritas kementerian negara pan pengertian manfaat subtansi babi pelaksanaan pakta integritas dilingkungan kementerian negara pan kebijakan umum tujuan sasaran strategi rencana tindak tindak lanjut larangan menerima dan memberi sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa yang bebas kkn pelaksanaan anggaran penegakan disiplin sosialisasi babi forum pemantau independen kode etik pedoman operasional babi penutupbabi pendahuluan latar belakang berdasarkan peraturan presiden nomor tahun kementerian negara pendayagunaan aparatur negara pan) mempunyai. dengan terbitnya instruksi presiden nomor tahun tentang percepatan pemberantasan korupsi, kementerian negara pan memiliki tugas tambahan, yaitupada tanggal desember menteri negara pan, telah menandatangani pakta integritas sebagai bentuk komitmen bahwa menteri negara pan beserta seluruh jajarannya akan melaksanakan tugas dengan penuh integritas, dengan harapan agar penandatanganan ini akan diikuti oleh pejabat dan aparatur negara lainnya seluruh indonesia. oleh karena itu, modul pakta integritas ini merupakan pedoman operasional dalam pelaksanaan pakta integritas lingkungan kementerian negara pendayagunaan aparatur negara. landasan hukum pakta integritas ini berlandaskan pada peraturan perundang undangan dan kebijakan pemerintah, antara lain: kementerian negara pendayagunaan aparatur negara w :tak komisi pemberantasan tindak pidana korupsi)rpm rencana pembangunan jangka menengah) nasional tahunsurat edaran menpan nomor: m.pan tahun tentang pelaporan pelaksanaan inpres nomor tahun dan surat edaran menpan tahun tentang tindak lanjut pelaksanaan inpres nomor tahun kementerian negara pendayagunaan aparatur negara men (nd pen kin pai ala nn. aan nag nas nog, ruk diperbanyak atas kerjasama hoo, koroner s(inp res ala none la range kemitraan pelan nan men umpan peladen nomor tahun kementerian negara partnership enya percepatan pemberantasan korupsi pendayagunaan aparatur negara itinsisni modul pakta integritas wwt bab pakta integritas lingkungan kementerian negara pendayagunaan aparatur negara pengertian pakta integritas adalah pernyataan janji kepada diri sendiri tentang komitmen untuk melaksanakan segala tugas dan tanggungjawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku. pakta integritas dilaksanakan dalam rangka mewujudkan good governance, pada lingkup pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. dalam kaitan ini, pakta integritas dalam modul dibatasi hanya dalam lingkup kementerian negara pendayagunaan aparatur negara. berdasarkan pengertian tersebut, maka pakta integritas lingkungan kementerian negara pendayagunaan aparatur negara mencakup unsur unsur strategis sebagai berikut: piagam pakta integritas: adalah pernyataan janji kejujuran yang ditandatangani diatas sehelai kertas bermaterai: modul pakta integritas adalah kumpulan aturan pelaksanaan yang rinci meliputi segala aspek yang diperlukan dalam rangka melaksanakan pakta integritas secara benar dan efektif, pakta integritas pelaksanaan anggaran tahunan, adalah pernyataan dan kesanggupan untuk melaksanakan anggaran tahun berjalan secara taat asas dan akuntabel dengan segala konsekuensi apabila melakukan pelanggaran. kementerian negara pendayagunaan aparatur negara tt manfaat pakta integritas pelaksanaan pakta integritas lingkungan kementerian negara pendayagunaan aparatur negara memberikan manfaat sebagai berikut: mencegah terjadinya penyimpangan bidang: pengadaan barang jasa, anggaran, disiplin, pelayanan kepada instansi pemerintah dan lainnya, mencegah para pimpinan, pejabat dan karyawan dari perbuatan penyimpangan yang menjurus pada perbuatan tindak pidana korupsi, seperti: mark up, suap, pungutan liar, dan lain sebagainya, meningkatkan kredibilitas kementerian negara pendayagunaan aparatur negara, mendorong kelancaran pelaksanaan program kerja yang berkualitas, efisien dan efektif. substansi secara umum, pakta integritas lingkungan kementerian negara pendayagunaan aparatur negara berisi komitmen sebagai berikut:suatu pemberian baik dan akuntabel dalam pelaksanaan tugas: menghindari "pertentangan kepentingan (conflict interest) dalam pelaksanaan tugas sehari hari, melaporkan kepada pejabat yang berwenang mengenai setiap usaha yang o kementerian negara pendayagunaan aparatur negara melanggar komitmen dalam pakta integritas, komitmen untuk melindungi saksi atau pelapor pelanggaran pakta integritas, melibatkan forum pemantau independen yang berasal dari masyarakat dalam pelaksanaan pakta integritas: komitmen untuk melaksanakan penerapan kebijakan, penghargaan dan sanksi (reward and punishment) secara konsisten, bersedia menanggung segala konsekuensi jika melanggar komitmen dalam pakta integritas. kementerian negara pendayagunaan aparatur negara bab iii pelaksanaan pakta integritas lingkungan kementerian negara pendayagunaan aparatur negara kebijakan umum tujuan memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi: menjadikan kementerian negara pan sebagai panutan (role model) pencegahan dan pemberantasan korupsi lingkungan instansi pemerintah. sasaran memberikan kontribusi aktif dalam rangka pencapaian indeks persepsi korupsi ipk) indonesia pada tahun strategi perbaikan berbagai sistem secara bertahap antara lain: pelayanan kepada instansi pemerintah: pengadaan barang dan jasa: pelaksanaan anggaran, dan manajemen kepegawaian. rencana tindak identifikasi sikap dan perilaku integritas (kejujuran) pada: keluhan dan ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan dan pelayanan kementerian negara pan, keluhan pejabat karyawan kementerian negara pan: kegiatan yang membuka peluang korupsi lingkungan kementerian negara pan, dan identifikasi aneka sumber korupsi kementerian negara pan. peningkatan disiplin, dibidang: absensi (daftar kehadiran): penghematan penggunaaan utilitas kantor, penggunaan sarana prasarana kantor, dan perbaikan pelaksanaan perjalanan dinas. perbaikan sistem bidang: penghargaan dan sanksi (reward punishment), prosedur dan administrasi perkantoran: pengadaan barangdanjasa, pembinaan sdm, remunerasi: akuntabilitas publik: dan pengawasan. pembentukan forum independen pemantau pelaksanaan pakta integritas lingkungan kementerian negara pan. rencana aksi dengan menetapkan: modul pakta integritas kementerian negara pan: larangan menerima dan ataumemberi sesuatu yang bersifat korupsi kepada seluruh pejabat karyawan kementerian negara pan, berlakunya secara efektif pakta integritas kementerian negara pan terhitung tanggal april penandatanganan piagam pakta integritas oleh seluruh pejabat eselon dan kementerian negara pan pada tanggal april pencetakan dan penyebar tribus paktogritas tempat strategis kementerian negara pendayagunaan aparatur negara ke) :r) lingkungan kementerian negara pan: pembuatan dan pengoperasian kotak saran pakta integritas lobby kantor kementerian negara pan: dan penyediaan formulir isian bagi para tamu lingkungan kementerian negara pan yang bersisi dukungan terhadap pelaksanaan pakta integritas kementerian negara pan. tindak lanjut sebagai langkah awal pelaksanaan pakta integritas lingkungan kementerian negara pendayagunaan aparatur negara, difokuskan pada empat hal yang strategik: larangan menerima dan atau memberi sesuatu yang bersifat korupsiang pan) telah menandatangani piagam pakta integritas, yai. hal ini sejalan dengan salah satu butir dalam piagam pakta integritas tersebut, yang menyatakan bahwa menang. pan akan menggunakan segala potensi yang dimilikinya untuk mempercepat pemberantasan korupsi, dimulai dengan upaya pencegahan lingkungan kementerian negara pan. sebagai wujud nyata dari pelaksanaan pakta integritas, maka kementerian negara pan mengeluarkan larangan untuk meriam dan atau memberi sesuatu dalam bentuk apapun yang bersifat korupsi dan atau yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. kepada para tamu yang berurusan dengan jajaran kantor kementerian negara pan harus mengisi formulir yang isinya berupa pernyataan dukungan atas larangan tersebut. kementerian negara pendayagunaan aparatur negara dengan ditandatanganinya pakta integritas oleh menteri negara pan, diharapkan setiap pimpinan instansi pemerintah juga menerapkan pakta integritas lingkungannya masing masing. pengadaan barang jasa yang bebas kkn proses pengadaan barang jasa lingkungan instansi pemerintah, seringkali dianggap sebagai salah satu peluang terjadinya kkn. oleh karena itu, dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa kementerian negara pendayagunaan aparatur negara sedapat mungkin harus mengacu pada ketentuan keppres nomor tahun berdasarkan data ipw, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses pengadaan barang jasa lingkungan instansi pemerintah adalah sebagai berikut: perencanaan pengadaan penggelembungan anggaran: rencana pengadaan yang diarahkan: penentuan jadwal waktu yang tidak realistis, pemakaman pekerjaan yang direkayasa. pembentukan panitia lelang sumber penyakit kkn antara lain: panitia yang tidak memiliki integritas: panitia yang memihak: panitia tertutup tidak transparan. prakualifikasi perusahaan dokumen administratif tidak memenuhi syarat: dokumen administratif aspal : legalisasi dokumen tidak dilakukan: evaluasi tidak sesuai kriteria. kementerian negara pendayagunaan aparatur negara del sman tomsiteniang penyusunan dokumen lelang melakukan rekayasa kriteria evaluasi: dokumen lelang non standar, dokumen lelang yang tidak lengkap: dokumen lelang yang mengarah atau bias. pengumuman lelang pengumuman lelang semu atau fiktif: jangka waktu pengumuman yang relatif singkat, pengumuman yang tidak lengkap: jangka waktu pengumuman selalu singkat. pengambilan dokumen dokumen lelang yang diserahkan tidak lelang sama (konsisten): waktu pendistribusian dokumen terbatas, lokasi pengambilan dokumen sulit dicari. penyusunan harga perkiraan gambaran nilai harga perkiraan sendiri sendiri ditutup tutupi, penggelembungan (mark up) untuk keperluan kkn: harga dasar yang tidak standar (dalam kkn): penentuan estimasi harga tidak sesuai aturan. penjelasan aanwitzjing pre bid meeting yang terbatas: informasi dan deskripsi terbatas: penjelasan yang kontroversial. penyerahan pembukaan relokasi tempat penyerahan dokumen penawaran penawaran, penerimaan dokumen penawaran yang terlambat, penyerahan dokumen fiktif. kementerian negara pendayagunaan aparatur negara evaluasi penawaran kriteria evaluasi cacat: penggantian dokumen penawaran: evaluasi tertutup atau tersembunyi: peserta lelang berpola dalam rangka berkolusi. pengumuman calon pengumuman tidak transparan: pemenang pengumuman tanggal ditunda: pengumuman yang tidak sesuai dengan kaedah pengumuman. sanggahan peserta lelang tidak seluruh sanggahan ditanggapi: subtansi sanggahan tidak ditangani: sanggahan performa untuk menghindari tuduhan tender atur.surat penunjukan tidak syah. penandatangan kontrak penandatanganan kontrak yang tunda tunda, penandatanganan kontrak secara tertutup: penandatanganan kontrak tidak sah. kementerian negara pendayagunaan aparatur negara i penyerahan barang jasa volume tidak sama: mutu kualitas pekerjaan lebih rendah dari tentukan dalam spesifikasi tehnik, untuk menghasilkan pengadaan barang jasa yang sesuai dengan ketentuan keppres tahun maka dilakukan langkah tindak sebagai berikut: penunjukan panitia pengadaan barang jasa panitia pengadaan adalah tim yang dibentuk oleh pengguna barang jasa untuk melakukan seluruh proses pengadaan barang jasa sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. dalam keppres tahun panitia pengadaan barang jasa beranggotakan pegawai negeri, baik dari instansi sendiri maupun instansi teknis lainnya, yangkeputusan presidendv wcetakan pertama, nov cetakan kedua, mar penyusun tim pokja koroner sekretariat koroner nasional editor dr. lukman suara, mse ir. dimakan adinegoro, sc. prof. ir. iwan rosa, drs. rois sholihin diterbitkan oleh timsekretariat kementerian negara pendayagunaan aparatur negara ji. end. sudirman kav. jakarta selatan website email telp. pesawat fax: pesawatnomor tentang percepatan pemberantasan korupsi berdasarkan persyaratan normatif tersebut, panitia pengadaan barang jasa lingkungan kementerian negara pan harus dipilih sesuai dengan kriteria yang diharapkan. langkah strategis yang dilakukan, meliputi: pemilihan panitia pengadaan barang jasa harus dilakukan secara obyektif melalui proses pendaftaran dan pencalonan dari masingmasing unit kerja atau mekanisme lain yang ditentukan oleh pimpinan kementerian negara pan, kemudian diadakan seleksi melalui fit and proper test oleh suatu tim kecil yang dibentuk untuk itu, terdiri dari unsur kedeputian, sekretariat kementerian negara pan dan inspektorat. mempunyai sertifikat panitia pengadaan barang jasa dari bappenas. untuk itu, biro umum sekretariat kementerian negara pan harus memfasilitasi kepada pejabat pegawai yang berminat dan memiliki kualifikasi yang dipersyaratkan. anggota panitia pengadaan barang jasa harus bekerja maksimal dan bekerja penuh waktu. untuk itu, perlu diupayakan agar yang bersangkutan diberikan kelonggaran tugas oleh atasan langsung atau pimpinan unit kerjanya untuk memusatkan diri pada pekerjaan proses pengadaan barang jasa pada waktu waktu yang ditentukan. memberikan reward insentif khusus bagi wanita pengadaan barang jasa untuk menghindari terjadinya kkn dan memacu kinerjanya dalam melaksanakan tugas. prosedur pengadaan barang jasa agar proses pengadaan barang jasa berjalan sesuai dengan ketentuan keppres dan bebas kkn, maka harus ada komitmen dan kesepakatan bersama dari seluruh pejabat karyawan kementerian negara pan untuk: tidak ikut campur tangan dalam proses pengadaan barang jasa, termasuk mengatur peserta pengadaan barang jasa yang menguntungkan dirinya: kementerian negara pendayagunaan aparatur negara melakukan proses pengadaan sesuai ketentuan yang berlaku dan tahapan yang benar, sedapat mungkin menggunakan perangkat teknologi informasi melalui web site kementerian negara pan dan dalam proses pengadaan barang jasa, sehingga mengurangi terjadinya niat dan kesempatan melakukan kkn. pelaksanaan anggarbahwa setiap penyelenggara negara dan pemerintahan wajib melaksanakan prinsip prinsip keuangan negara yang berbasis kinerja. hal tersebut mengisyaratkan adanya akuntabilitas dan pertanggungjawaban hukum yang jelas dalam penggunaan keuangan negara dikaitkan dengan pelaksanaan tugas dan langkah langkah kebijakan bidangnya masing masing. guna melaksanakan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja dan akuntabilitas penggunaan anggaran dari aspek administrasi keuangan, substansi kegiatan yang dikelola dan aspek lainnya yang terkait, maka mulai tahun dilakukan penandatanganan pakta integritas pengelolaan anggaran, dengan mekanisme sebagai berikut: pejabat eselon melakukan penunjukan kepada pejabat struktural eselon bawahnya sebagai penanggungjawab dan pengelola anggaran tahun berjalan dilengkapi dengan nama kegiatan dan jumlah anggaran yang dikelolanya masing masing, para penanggungjawab dan pengelola anggaran yang telah ditunjuk, selanjutnya membuat pernyataan pelaksanaan anggaran yang berisi: pernyataan untuk mengelola kegiatan dan anggaran tertentu yang terdapat kementerian negara pendayagunaan aparatur negara dalam dipa kementerian negara pan sesuai dengan pagu dan program yang bersangkutan, kesediaan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran, pengawasan internal atas setiap penyimpangan kegiatan dan penggunaan anggaran yang dikelolanya, kesenian untuk dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku apabila dalam pelaksanaan kegiatan tersebut terdapat penyimpangan pada kerugian negara. dengan penandatangan pernyataan tersebut, para pejabat struktural yang menunjuk dan yang ditunjuk mengelola anggaran sudah melakukan komitmen awal untuk mencegah terjadinya kkn dan tindak kejahatan lainnya yang merugikan negara. penegakan disiplin penegakan disiplin, melalui tahapan sebagai berikut: bagian kepegawaian, biro umum sekretariat kementerian negara pan setiap akhir bulan mencatat, mendata dan membuat rekap tingkat kehadiran pejabat pegawai kementerian negara pan pada setiap unit kerja, kemudian dikirimkan kepada segmen. pan dengan tembusan kepada inspektorat: inspektorat kemudian membuat surat kepada pimpinan unit kerja mengenai kondisi tingkat kehadiran setiap pejabat karyawan lingkungan kerjanya masing masing untuk mendapatkan perhatian: para pimpinan unit kerja melakukan pembinaan terhadap pejabat karyawan lingkungan kerjanya masing masing apabila ditemukan indikasi pelanggaran terhadap ketentuan jam kerja sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. laporan hasil pembinaan disampaikan kepada men. pan dengan kementerian negara pendayagunaan aparatur negara tembusan sekretaris kementerian negara pan dan inspektorat. pada tahap berikutnya, kepada pejabat pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin jam kerja diberikan sanksi berupa pengurangan pemotongan tunjangan khusus pembinaan keuangan negara kpk) sebagaimana dimaksud dalam: keputusan menteri negara pendayagunaan aparatur negara nomor: kep m.pan tentang hari dan jam kerja serta disiplin pegawai lingkungan kantor menteri negara pendayagunaan aparatur negara, yang menegaskan ketentuan sebagai berikut: bagi pejabat dan pegawai yang terlambat masuk kantor atau paling lebih awal, atau tidak masuk kantor selain cuti resmi atau meninggalkan kantor pada jam kerja tanpa surat tugas dari atasan langsung, dikenakan sanksi pengurangan pemotongan tunjangan khusus pembinaan keuangan negara kpk), sanksi pengurangan pemotongan tunjangan khusus sebagaimana dimaksud dikenakan pada bulan berikutnya, yang besarnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku lingkungan departemen keuangan. dalam surat sekretaris jenderal departemen keuangan nomor: s) tanggal agustus dinyatakan bahwa sesuai dengan keputusan menteri keuangan nomor kmk. tanggal agustus maka besarnya pemotongan pengurangan tunjangan khusus tersebut adalah sebagai berikut: kepada pegawai yang tidak masuk bekerja kuliah belajar dibayarkan tunjangan berbanding dengan perhitungan dikurangi (lima per seratus) untuk tiap satu hari tidak masuk bekerja kuliah belajar dengan tidak memperhatikan dalam hubungan apa atau karena alasan apa, kecuali kementerian negara pendayagunaan aparatur negara karena ditugaskan secara kedinasan, atau menjalankan cuti tahunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kepada pegawai yang terlambat masuk bekerja kuliah belajar atau pulang sebelum waktunya dibayarkan tunjangan berbanding dengan perhitungan dikurangi (satu seperempat keseratus) untuk tiap kali terlambat masuk bekerja kuliah belajar atau pulang sebelum waktunya dengan tidak memperhatikan dalam hubungan apa atau karena alasan apa, kecuali karena dinas yang menyebabkan terlambat atau meninggalkan tempat kerja kuliah belajar atau pulang sebelum waktunya. agar pelaksanaan pakta integritas dari aspek kepatuhan ketentuan jam kerja sesuai peraturan perundang undangan ini dapat berjalan secara efektif, maka harus disertai dengan upaya strategis lainnya, antara lain: penerapan sistem manajemen kepegawaian berbasis kinerja, melalui: penempatan pejabat dan pegawai berdasarkan analisa jabatan yang benar, pembagian beban kerja yang adil dan proporsional, sehingga semua pekerjaan dibagi habis kepada seluruh pejabat dan pelaksana, sistem penilaian dan evaluasi pekerjaan yang obyektif.: pemberian insentif yang proporsional bagi pejabat pegawai yang melaksanakan pekerjaan melebihi jam kerja yang telah ditetapkan. sosialisasi pada tahap sosialisasi, seluruh pejabat karyawan kementerian negara pan diberikan pemahaman mengenai tindak lanjut pelaksanaan pakta integritas yang tercakup dalam piagam pakta integritas, modul pakta integritas serta pelaksanaan pakta integritas bidang anggaran, kementerian negara pendayagunaan aparatur negara i acara penandatanganan piagam pakta integritas oleh para pejabat dilingkungan kementerian negara pan serta oleh para anggota forum pemantau independen dilaksanakan pada hari senin tanggal april kantor kementerian negara pan, sosialisasi lebih lanjut dilaksanakan melalui media masa baik cetak maupun elektronik. kementerian negara pendayagunaan aparatur negara bab forum pemantau independen forum pemantau independen berfungsi dan bertugas mendukung keberhasilan pelaksanaan pakta integritas dilingkungan kementerian negara pan: kode etik bertekad membantu keberhasilan pelaksanaan pakta integritas, menjaga integritas diri didalam pelaksanaan tugas, berorientasi kepada solusi, tidak menerima uang atau harta lainnya yang bersifat ilegal, tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela. pedoman operasional pertentangan kepentingan (conflict interest) tidak berkolusi dengan pihak pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, menghindari diri dari tindakan tindakan yang ada kaitannya dengan kepentingan kepentingan pribadi: menghindari diri dari keadaan yang akan menimbulkan pertentangan kepentingan. keterbukaan akses informasi dokumen mendapatkan akses untuk memperoleh segala informasi dokumen yang diperlukan dalam rangka melaksanakan tugas tugas operasional. kementerian negara pendayagunaan aparatur negara kerahasiaan bertanggung jawab atas kerahasiaan informasi dan dokumen yang secara kepatutan harus dirahasiakan. mekanisme dan hubungan kerja forum menerima pemberitahuan secara tertulis dari unsur unsur pelaksana pakta integritas tentang kedua kegiatan yang akan dilaksanakan: forum dapat meminta klarifikasi penjelasan dalam rangka pelaksanaan tugas tugasnya: forum melaporkan temuannya kepada pejabat yang kompeten baik secara lisan maupun tertulis. anggota anggota forum pendukung pakta integritas terdiri dari wakil wakil masyarakat yang diangkat oleh menteri negara pan. kementerian negara pendayagunaan aparatur negara bab penutup pelaksanaan pakta integritas lingkungan kementerian negara pendayagunaan aparatur negara merupakan suatu keharusan sebagai komitmen bersama untuk melakukan upaya pro aktif menciptakan good governance, clean government dan wilayah bebas kkn, dalam rangka mewujudkan kementerian negara pendayagunaan aparatur negara sebagai pulau integritas yang efektif indonesia. tekad bersama disertai dengan upaya konkrit secara terpadu, terencana, konsisten, berkesinambungan dan berkelanjutan dari seluruh jajaran kementerian negara pendayagunaan aparatur negara dari tingkat pimpinan sampai dengan pelaksana tingkat bawah merupakan kunci utama terwujudnya pelaksanaan pakta integritas yang jujur, obyektif, transparan dan akuntabel dibantu oleh forum pemantau independen yang kredibel. jakarta, april menteri negara pendapatan aparatur negara taufik effendikata pengantar pada tanggal desember saya telah menandatangani pakta integritas sebagai komitmen saya selaku menteri negara wat pendayagunaan aparatur negara untuk mengerahkan segenap potensi yang ada secara pro aktif dalam memberantas korupsi menuju terwujudnya tata pemerintahan yang baik good governance), pemerintah yang bersih clean government) dan bebas kkn. langkah ini harus ditindaklanjuti oleh segenap pejabat dan penyelenggara negara lainnya baik pusat maupun daerah, apalagi bagi para pejabat dan karyawan lingkungan kementerian negara pendayagunaan aparatur negara. melalui penandatanganan dan pelaksanaan pakta integritas dari segenap jajaran kementerian negara pan, kita akan menciptakan wilayah bebas korupsi kementerian ini, sehingga menjadi contoh bagi instansi lainnya baik pusat maupun daerah. upaya konkrit ini memiliki nilai strategis dalam rangka mendukung tugas kita dalam mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan bidang pendayagunaan aparatur negara dan pengawasan menuju good governance. melalui upaya sederhana tapi bermakna ini, saya berharap agar jajaran aparatur negara dapat menjadikan dirinya sebagai abdi negara yang jujur, profesional, obyektif dan akuntabel. jakarta, april menteri negara anna taufik effendi kementerian negara pendayagunaan aparatur negara ii) modul pakta integritas kementerian negara pendayagunaan aparatur negara www modul pakta integritas kementerian negara pendayagunaan aparatur negara matrix pelaksanaan pakta integritas lingkungan kementerian negara pendayagunaan aparatur negara rencana tidak pelaksana indikator ho. rencana tindak sasaran pelaksana kinerja larangan menerima terbitnya surat edaran menang. pan inspektorat internal dan memberi sesuatu internal dan eksternal tentang kementerian dan eksterna) yang tidak sesuai larangan menerima dan memberi negara pan ketentuan sesuatu yang bersifat korupsi atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berkaitan dengan pemberian layanan oleh seluruh pejabat dan karyawan kementerian negara pan. terpantaunya pelaksanaan surat inspektorat laporan lap lap edaran menang. pan tentang larang kementerian pelaksanaan menerima dan memberi sesuatu negara pan surat edaran yang tidak sesuai dengan ketentuan mekanisme pengadaan barang dan jasa mekanisme terdeteksinya calon panitia yang tim yang panitia pengadaan barang diajukan oleh masing masing unit dibentuk untuk yang dan jasa kerja atau yang mendaftarkan diri memilih terseleksi melalui fit and proper test: panitia pengadaan barang jasa panitia pengadaan barang jasa yang inspektorat panitia 40x bersertifikat dari bappenas kementerian yang negara pan bersertifikat indikator enteng sasana terasa tan prosedur pengadaan komitmen tidak ikut campurtangan seluruh campur barang jasa dalam proses pengadaan pejabat tangan barang jasa, termasuk mengatur pegawai peserta pengadaan barang jasa yang kementerian menguntungkan dirinya. negara pan memprosesnya pengadaan sesuai panitia kegiatan ketentuan yang berlaku dengan pengadaan pengadaan prosedur yang benar barang jasa sesuai ketentuan terpublikasinya proses pengadaan panitia kegiatan barang jasa melalui website pengadaan pengadaan kementerian negara pan barang jasa yang di publikasikan pelaksanaan adanya pejabat struktur eselon masing pejabat yo1 anggaran sebagai penanggungjawab dan masing deputi struktural pengelola anggaran selon seba gai penang gungjawab dan pence lola anggaran adanya pernyataan pelaksanaan masing penang anggaran oleh penanggungjawab masing deputi gungjawab dan pengelola anggaran yang lembu pernyataan no, rencana tindak sasaran pelaksana kinerja iv. penegakan disiplin tercapainya prosentase tingkat bagian laporan lap 1lap lap kehadiran pejabat pegawai pegawai, kehadiran kementerian negara pan setiap biro umum, bulan secara periodik sekretariat kementerian negara pan pemberitahuan kepada pimpinan unit inspektorat laporan 1lap lap lap kerja mengenal kondisi tingkat kementerian kehadiran kehadiran setiap pejabat karyawan negara pan lingkungan kerjanya masing masing. pembinaan terhadap pejabat pimpinan unit laporan lap lap karyawan lingkungan kerjanya kerja masing pembinaan masing masing apabila ditemukan masing indikasi pelanggaran terhadap ketentuan jam kerja sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku pemberian sanksi berupa bagian laporan tiap 1lap 1lap 1lap pengurangan pemotongan tunjangan kepegawaian, pembinaan khusus pembinaan keuangan bagian negara kpk) bagi keuangan, pejabat pegawai yang melanggar biro umum ketentuan jam kerja. modul pakta integritas kementerian negara pendayagunaan aparatur negara kementerian negara pendayagunaan aparatur negara forum pemantau independen anggota forum pemantau independen mulyadi mater indonesia procurement watch budihardjo hardjowijono indonesia procurement watch kuswartini surel transparency international indonesia enero utomo notodisuryo transparency international indonesia arief hid masyarakat transparansi indonesia jakarta, april any apn tak mn, wa, tar kementerian negarasan kaalonev ipa mna aan, maa tea las mei naa hee eu maa adapt pora st. bina pnp anda telah mendua kan kes pakta inti . sin ada tan nata eps bni fata anktentang percepatan pemberantasan korupsi modul pakta integritas kementerian negara pendayagunaan aparatur negara tim akn koroner men bad tiga pilar kemitraan pakta integritas saya, taufik effendi, menteri negara pendayagunaan aparatur negara dengan ini menyatakan sebagai berikut: menggunakan segala potensi yang saya miliki untuk memerintahkan seluruh pejabat dan karyawan lingkungan mempercepat pemberantasan korupsi indonesia sesuai kementerian negara pan untuk menandatangani pakta instruksi presiden tahun integritas dan melaksanakannya secara konsisten: berperan secara pro aktif dalam upaya upaya pencegahan dan melibatkan lembaga independen untuk memantau pemberantasan korupsi, serta tidak melibatkan diri dalam penerapan pakta integritas lingkungan kementerian negara perbuatan tercela, pan: melaksanakan pakta integritas lingkungan kementerian melindungi saksi yang menyampaikan informasi penyimpangan negara pan sesuai modul pakta integritas yang ditetapkan, pelaksanaan pakta integritas lingkungan kementerian negara sehingga kementerian negara pan menjadi perwujudan suatu pan: pulau integritas yang efektif indonesia, bila saya melanggar hal hal tersebut atas, saya siap menghadapi segala konsekuensinya. . . jakarta, desember ban aparatur negara wedi kabah taufik effendi modul pakta integritas @ kementerian negara pendayagunaan aparatur negara adi pan sg) in) pa" tim sn koroner kementerian negara inpres pendayagunaan aparatur negara republik indonesia, melaksanakan pakta integritas kedeputian bila saya melanggar hal hal tersebut atas, saya siap bidang pengawasan kementerian negara menghadapi segala konsekuensinya. pendayagunaan aparatur negara berdasarkan modul pakta integritas yang telah tetapkan,: menyaksikan jakarta, april menteri pendayagunaan aparatur negara, pembuat pernyataan, bor "bt rwanda taufik effendi gunawan hadisusilo modul pakta integritas gi mo kementerian negara pendayagunaan aparatur negara |
png bupati magelangagelperlu mengatur kembali kebijakan yang berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol, bahwakeadasinggih santo diundangkan kota mungkin pada tanggal agustuskeberadaan candi borobudur kabupaten magelang yang mendorong kedatangan wisatawan baik yang berasal dari dalam negeri maupun mancanegara merupakan potensi yang harus selalu dioptimalkan dalam rangka peningkatan pengembangan kepariwisataan daerah yang salah satunya dilakukan dengan menyediakan berbagai fasilitas yang dibutuhkan oleh para wisatawan. wisatawan mancanegara yang sebagian besar mengkonsumsi minuman beralkohol memberikan konsekuensi kepada daerah untuk menyediakan tempat penjualan minuman beralkohol. penjualan minuman beralkohol kabupaten magelang dilakukan hotel berbintang dan dan hotel selain berbintang dan yang mempunyai pengunjung wisatawan asing cukup signifikan. hal tersebut dimaksudkan agar wisatawan asing merasa nyaman untuk tinggal kabupaten magelang dan dalam mengkonsumsi minuman beralkohol tidak dilakukan tempat umumperaturan daerah ini sekaligus menggantikansituasi dan kondisi daerah sertdan.j .satu) tahun terakhir:dua) tahun terakhirsup mb, pemegang sup mb wajib mengajukan perubahan sup sup mbawa, menguasai, memiliki,. pembekuan sup mb dan pencabutan sup mb sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf serta pencabutan pembekuan sup mb sebagaimana dimaksud padaminuman keras beralkohol lembaran daerah kabupaten magelang tahun nomor serie nomor dicabut dan dinyatakan tidak berlakubalantaisegmen batas nagari barung barung lantai selatan publik publik selatan nama titik tempat) nama titik kiasan time batang aia badak tk138 jerry3se1 batang aia badak tk139 segmen batas nagari barung barung lantai selatan kubang koto berapa nama titik tempat) nama titik knee yemen batang aia badak tk139 bukik aia terasah segmen batas nagari barung barung lantai selatan duku utara nama titik tempat) nama titik segmen batas nagari barung barung lantai selatan setara nanggala nama titik tempat) nama titik . segmen batas nagari barung barung lantai selatan mandek nama titik tempat) nama titik asi fntisotorzoosan20ton oam |aas| jenson2| serorsnsa bukik pana kt27 tk130107200907201007. se28 loss susu2ss| geri2seo5 segmen batas nagari barung barung lantai selatan nama titik tempat) nama titik pemdngsevahsamenoteen tanah gas |ppm psutaotar2songo2on | aset oer bom| seriawan bukikpana dont |rgrsotorgoosan201oar2ne2127 |o2 sez| sae jenumasa| serena butik singgung |mates |netsotorz0osa1202212oo)| |o2 |aoe| fenoesosa| seruan betang terusan( lubuktarangan) atas nktsotorgoogar2o2212 o) dam dora aman jenenaoan| sernarare batang tautan mio |mersororanooor2nz21go loro song |evrossos| sawah pusako rajo nage rap bon ) misi |nktsotorgoosar2o221an oo) |ogo a00 jensen serasa sawah pusako rajo aceh rajobonsu oo) mk1s2 kotor20oga72022182 dam |ogo tes san fesrinsan| sersan hantaran singa taruk tkr kso 20a teeroato simpang tanah galak tak tk12019120007 rada de28 tears berita. bana payang dasa dr28 pemirsa0 kertasari buka tak doa jos onar dereoreo2 oerteonae adik batangan too ass dos asa8 personen oerirantt emang aaaaaa a25 20s1 perteosor osriemat peaonamamoooraonoasi awas jentera oenazasae bapa piaonrm0o0n201001212217 goo s22s| some teman osntasaos bupati pesisir selatan hendrajoniselatan kecamatan koto terusan. bab iii batas nagari barung barung lantai selatan batas nagari barung barung lantai selatantengah: dimulai dari puncak bukik panta yang ditandai sebagai dengan koordinat1 dan kearah timur mengikuti punggungan bukit sampai puncak bukik singguliang yang ditandai sebagai dengan koordinat dan kearah timur menuruni bukit, melewati polongan sampai tengah batang terusan lubuk larangan) yang ditandai sebagai dengan koordinat dan kearah selatan mengikuti aliran sungai melewati jembatan teh tanah galak sampai titik batang terusan yang ditandai sebagai dengan koordinat dan100 melewati ujung pulauterus menyusuri pematang sawah kearah utara sampai sawah pusako rajo mage rajo bonus yang ditandai sebagai dengan koordinat dan terus mengikuti pematang sawah sampai sawah pusako rajo aceh rajo bonus yang ditandai sebagai dengan koordinat1 dan kearah timur melewati banda gadang sampai jalan tanah galak sungai tanjak yang ditandai sebagai dengan koordinat1 dan kearah selatan sampai simpang tanah galak yang ditandai sebagai dengan koordinat dan kearah timur melewati jembatan cumalagi sampai banda aia payung yang ditandai sebagai dengan koordinat dan tke atas mengikuti punggungan bukit sampai puncak bukik kayu sigi yang ditandai sebagai dengan koordinat dan kearah timur mengikuti punggungan bukit sampai puncak bukik batu landing yang ditandai sebagai dan dengan koordinat dan kearah timur sampai batang aia badakyang ditandai sebagai dengan koordinat1 dan bt. batas dengan nagari publik publik selatan dimulai dari batang aia badakyang ditandai sebagai dengan koordinat dan mengikuti aliran sungai kearah selatan sampai titikkemudian kearah barat mengikuti punggungan bukit sampai bukik aia terasah yang ditandai sebagai dengan koordinat dan bt. batas dengan nagari duku utara: dimulai dari bukik aia terasahbadatakyang ditandai sebagai dengan koordinat dan kearah selatan mengikuti punggungan bukit sampai gunung tempurung yang ditandai sebagai dengan koordinat dan kearah barat mengikuti punggungan bukit sampai hulu banda aia ubo yang ditandai sebagai dengan koordinat dan mengikuti aliran banda sampaikearah barat sampai muaro aia ubo yang ditandai sebagai dengan koordinat dan memotong batang terusan kearah barat sampai anak aia senang yang ditandai sebagai dengan koordinat dan kearah barat daya melewati jalan raya padang mainan dan tugu batas, naik bukit sampai bukik batu tembak yang ditandai sebagai dengan koordinat dan kearah barat melewati banda aia katuk sampai bukik aia katuk yang ditandai sebagai dan dengan koordinat dan kearah barat memotong banda bukik pintu angin lalu terus kearah barat melewati bukik pintu angin sampai bukik aia karang yang ditandai sebagai dengan koordinat dan bt. batas dengan nagari setara nanggala dimulai dari bukik aia karang yang ditandai sebagai dengan koordinat dan kearah utara mengikuti punggungan bukit sampai bukik aia batang gunung limau asam yang ditandai sebagai dengan koordinat dan bt. batas dengan nagari mandek dimulai dari bukik aia batang gunung limau asam yang ditandai sebagai dengan koordinat dan kearah utara mengikuti punggungan bukit sampai dengan koordinat dan kearah utara sampai bukik panta yang ditandai sebagai dengan koordinat dan bt. peta batas nagari barung barung lantai12ss00 nsson0 szs00 ssuooo sega0 ronan soo peta batas nagari kecamatan koto terusan les lembar nagari barung barung sarana timur nagari barung barung saman .#a lantai selatan skala petunjuk iak diagram lokasi nagari daring harus balata tengah aga area dah mena an. mea har png na, alah ant nd) sam permai) lori, tes proyeksi lamnonam tm818v01s morales men ayam wisata sam tel hanan pangan uriearse' iramsewsa mercato dibuat dan dicetak oleh: near san pane ame aah amp tni data bea ee. tenang ww : upt p2. atalanta keterangan ann kelamaan wonagair ayang rneasantaan mos pen kura kan rawan pia aman eng sean ken ita, one tes roro eng tan napa sevsadunenas persen: . na. mag tam dea eesatana wan bom ate rapi taun #etsentun team kas menenganeeamaan nau bra mma ef: pasaran ariana mami wow peran mani tua it (es daan bai provinsi sumatera barat pasar rerata (kabupaten pesisir selatan sy! ta, bahan erna kan bei ena east ane amara selama taliban paksa tia nagari daring daring balata sel.tan daftar titik kartometrik batas nagari angka banana tea sala ai tol besa mb, kab lebanon btamanatatar halaman ida pas anime tarian sumber data dan riw peta peta rbi skala big, tahun mn,nagari suku utara resolusi tinggi pleiades)!, tahun akuisisi hillshade dibuat dari dem besar resolusi spasial meter. tahun pengadaan pengolahan oleh big,lnagari dulu pemerintah kabupaten pesisir selatan dan mca indonesia, tahun ditetapkan oleh 255i hendrajoni bupati pesisir selatan taxon tana hoa kej sooselatan kecamatan koto terusan titik koordinat batas nagari barung barung lantai selatan segmen batas nagari barung barung lantai selatan barung barung lantai tengah nama titik tempat) nama titik mama rama butik singgung |mates |nktsotorgoosar2n2212 oo) |aoe| fenoesosa| seruan batang terusan( lubuklarangan) ) | k129 |7k1801072000072022129 oz3 eee20. gertarone batang terusan |miso |nkrsotorgoosar2ne21ao o) dam |omo tom soo8 jesrosos| serra25 pematngsavah sampai jean tanah acak bumi7 puts010720002122017 |oao aeo |onrinoao perilisan sawah pusako rap mage rap bonus oo)| tki3 tkisator2ekor2o22ast too |sas aso0 lorena| serasa sawah pusako rajo aceh rajobonsu mk1s2 kotor20oga720221s2 dam |omo tes san fenrinsao| berperan haan tanah galak sungai tanjak) ) kiss kiloton2mop072022129 ooo| |test| son jeoraonta| sertesars simpang tanah galak misa |nktsotorgoosar20221e o o) asas aan jenrsooon| serangan benda ala padang kiss nkisotorgoosor20z21ae | |size| aman jeoresran serisoarn bukik kam sig |miss (mersotormepor2o2ase tao ana ooeorasa serena butik batulanseng |mt7 |nkrsotorgoosar2o22sr dam |osn jesse| ss0 feroesoen| sertaan batang bedak misa |nkrsotorgoosan2n22122m5168 ss2e| feriesser| sediaan |
kav bupati sampangdr. mohammad zyn kabupaten sampang memiliki komitmen melaksanakan pelayanan kesehatan yang berkualitas pada masyarakat dengan memenuhi layanan dan fasilitas kesehatnyesuaian dan perubahan besaran tarif retribusi pelayanan kesehatan karena adanya perkembangan bidang ilmu kedokteran dan atau perkembangan kebutuhan masyarakat yang mengakibatkan penambahan jenis jenis pelayanan kesehatan diatur dalam peraturan kepala daerah,, dan dan penyusunan besaran tarif layanan rsud yang berstatus badan layanan umum daerah blue) ditetapkan dengan peraturan kepala daerah, yang mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang seha. mengingat undang undang nomor tahun1950tanpa tindakan medik dan atau pemeriksaan penunjang medik dirawat jalan atau rawat darurat jawab tetap pada tenaga medik yang memberikan tugas pelimpahanesedangsampai dengan jam per hari. perawatan intensif adalah asuhan keperawatan pada pasien yang membutuhkan rawat intensif (ketergantungan tinggi) dengan beban kerja setiap pasiennya rerata lebih dari jam per hari..jak...indonesian case based groups yang selanjutnya disebut ina cbg's gs.. urunselisih adanya sistem jaminan kesehatan nasional yang diselenggarakan oleh bpjs, ,tarif pelayanan administrasi berupa kartu identitas pasien dan pelayanan rekamtik spesialis, meliputi: poliklinik bedah: poliklinik penyakit dalam, poliklinik kandungan, poliklinik anak, poliklinik mata, poliklinik paru: poliklinik tht: poliklinik kulit dan kelamin, poliklinik syaraf, poliklinik ortopedi, poli gigi dan mulut, poli rehabilitasi medik, poli psikiatri, dan poli jantung. pelayanan poliklinik spesialis sore klinik spesialis sore (poli eksekutif): (on call site)iatannya , tarif jenis pelayanan gawat daruratsetiap pasien pelayanan gawat darurat dengan penjaminan (badan, asuransi, dan atau bpjs) dapat diberikan toleransi waktu paling lama (tiga kali dua puluh empat)tersedia dan menolak untuk dirujuk rumah sakit lain, dapat dirawat igd instalasi gawat darurat),) tarif pelayanan instalasi rawat inap sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran iii dan lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati in meliputi kelas vip dan kelas vip kelas rawat inap vip paviliun graha utama). penambahan fasilitas kelas rawat inap vip paviliun graha utama) sebagaimana dimaksud pada huruf mempengaruhi kenaikan tarif dalam pelayanan pemeriksaan penunjang meliputi pelayanan instalasi radiologi, pelayanan instalasi laboratorium, dan pelayanan tindakan operatif instalasi bedah sentral, sebagaimana dimaksud pada tidak dikenakan tarif akomodasi, tarif pelayanan ruang pulih sadar (recovery room), setiap pasien yang dirawat ruang pulih sadar (recovery room) , tarif pelayanan rawat inap non kelas intensif sebagaimana dimaksud pada d50xresiko selama atau pasc kriteria pelayanan tindakan medik operatif (pembedahan)bupati inidalam hal terdapat meliputi: kimia klinik, hematologi, serologi dan imunologimohammad zyn kabupaten sampang yang selanjutnya disebut rsud adalah rsud kabupaten sampang yang telah telah berganti nama berdasarkan surat keputusan bupati sampang nomor kep tentang penamaan rumah sakit umum daerah kabupaten sampang, dan ditetapkan sebagai blue secara penuh.e , dan rehabilitasi, atau pelayanan kesehatan lainnya oleh rsudtenaga medis adalah tenaga kesehatan yang memiliki kualifikasidan keahlian dalam bidang medis tertentu, meliputi dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan sama yang disepakati. penata anestesi adalah tenaga perawatjaminan kesehatan tidak termasuk makan diet yang disesuaikan dengan kelas perawatan rsud, diklasifikasikan dalam makanan diet umum dan makanan diet khusus habis (bah) dasar. pelayanan rawat jalan adalah pelayanan yang diberikan rsud untuk keperluan pemeriksaan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan, serta peningkatan kesehatan gigi dan mulubadan penanggulangan bencana daerahnanggulangan bencana daerah kabupaten konawe utaraig.bahan penyusunan laporan hasil kegiatan, mengatur, mendistribusikan dan koordinasidan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis dalam melakukan perbaikan dan bantuanpenanganan dan tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugashabilitasi. membuat usulan kegiatan yang akan dilakukan olehpemerintah dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencanarekonstrukrencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan seksimbuat usulan kegiatan yang akan dilakukan oleh seksisub bidang peralatan, sub bidang logistikalatanperalatan, menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja anggaran dibidang peralatan, menyiapkan bahan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dibidang peralatan, menyiapkan bahan penyajian data dan informasi dibidang peralatan, menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian dibidang peralatan, menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang peralatan, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya. sub bidang logistiklogistik, menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja anggaran dibidang logistik, menyiapkan bahan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dibidang logistik: menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan logistic, perbekalan, sarana prasarana tanggap darurat penanganan bencana, il. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi dibidang logistik, menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian dibidang logistik, menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang logistik, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya. bagain ketujuhlingkup: januari bagan struktur organisasi badan penanggulangan bencana daerah kabupaten konawe utara kepala badan sekretariat kelompok jabatan fungsional perencanaan kepegawaian dan keuangan bidang bidang bidang bidang pencegahan dan kedaruratan rehabilitasi dan peralatan dan kesiapsiagaan rekonstruksi logistik sub bid sub bid pencegahan perbaikan dan sub bid sub bid bantuan rehabilitasi peralatan darurat sub bid sub bid penanganan dan sub bid sub bid darurat bupati konawe utara, ruksamincc:badan upt)kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.sub bidang pencegahan, sub bidang kesiapsiagaancegahan dan kesiapsiagaan sub bidang pencegah kasi pencegahan dan pengurangan resiko bencana.il.sub bidang kesiapsiaga.... menyusun dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana. menyiapkan lokasi evakuasi. merencanakan pengujian sistem peringatan dini. penyebarluasan informasi terhadap peringatan bencana. pengamatan gejala bencana. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.sub bidang perbaikan dan bantuan darurat, sub bidang penanganan dan tanggap daruratbaikan dan bantuan darurat sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam menyelenggarakan tugas bidang perbaikan dan bantuan darurat,perubahan kabupaten mamasa tahun dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati mamasatersebut atas perlu menetapkan rencana kerja pemerintah daerah perubahan tahunmasmerintah daerah perubahan yang selanjutnya disingkat kpopoleh masyarakatopd yang merupakan perubahan atas senja opd pada tahun berjalan yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai kinerja dan pendanaan sesuaiproses penyusunan kpop bagian kesatu kpop bappelitbangda menyusun rancangan kpop. penyusunan rancangan kpop sebagaimana dimaksud pada dimulai paling lambat pada awal bulan juni. rancangan kpop kabupaten mamasa tahun sebagaimana dimaksud pada disusun dengan berpedoman pada peraturan daerah kabupaten mamasa tentang rpm: dan hasil evaluasi pelaksanaan rkd sampai dengan triwulan tahun berkenaan. penyusunan rancangan kpop sebagaimana dimaksud dalam pada dan terdiri atas penyusunan rancangan kpop, dan penyajian rancangan kpop. perumusan rancangan kpop sebagaimana dimaksud dalam huruf mencakupkpop sebagaimana dimaksud pada dprd memberikan saran dan pendapat berupa pokokkpop sebagaimana dimaksud dalam disajikan dengan sistematika sebagai berikut pendahuluan, evaluasi hasil triwulan yang tidak mengalami perubahan. perumusan rancangan kpop sebagaimana dimaksud dalam diselesaikan paling lambat bulan juni. bagian kedua senja perubahan opd bappelitbangda menyampaikan rancangan kpopkpopsenja perubahan perangkat daerah. surat edaran tentang pedoman penyusunan senja perubahan perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam pada disampaikan kepada kepala perangkat daerah dengan lampiran rancangan kpopkpop sebagaimana dimaksud pada rancangan senja perubahansenja perubahan perangkat daerah telah sesuai dengan yang dirumuskan dalam rancangan kpopsenja perubahan perangkat daerah kepada perangkat daerah. perangkat daerah menyempurnakan rancangan senja perubahan perangkat daerah berdasarkan saran dan rekomendasi bappelibangda sebagaimana dimaksud pada hasil penyempurnaan rancangan senja perubahanberdasarkan rancangan senja perubahan perangkat daerah yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam rancangan kpop disempurnakan menjadi rancangan akhir kpop. rancangan akhir kpop sebagaimana dimaksud pada disajikan dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam pada bagian ketiga penyusunan perlu kpop rancangan akhir perubahan rkd sebagaimana dimaksud dalam pada dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan bupati tentang kpop. bupati menyampaikan rancangan peraturan bupati tentang perubahan rkd kepada gubernur melalui kepala bappelitbangdabupati dalam bentuk surat gubernur melalui kepala bappelitbangda provinsi. bupati menyempurnakan rancangan peraturan bupati tentang kpop sesuai dengan hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada rancangan peraturan bupati sebagaimana dimaksud dalam pada tentang kpopkpop. penetapan rancangan peraturan bupati tentang kpop sebagaimana dimaksud pada paling lambat minggu ketiga bulan juli. peraturan bupati tentang kpop sebagaimana dimaksud dalam pada dijadikan dasar penetapan senja perubahanperubahan. bupati menyampaikan peraturan bupati tentang kpop kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pada kepada gubernur melalui kepala bappelitbangda kabupateapbd perubahan. dalam hal kpopkpopli bupati mamasa ttd cap ramlan badawi diundangkan mamasa pada tanggal juli sekretaris daerah kabupaten mamasa ttd cap ardiansyah berita daerah kabupaten mamasarsentasi pemberian tunjangan kinerja bagi penjabat kepala desa yang berstatus pegawai negeri sipil lingkuppemerintah daerah kabupaten pulau morotasssten taksa merdu eni scannedrencana pembangunan jangka menengah: daerah |. lembaran daerah kabupaten pulau morotai tahun nomor tambahan lembaran daerah nomor da. aaa peraturan daerah kabupaten pulau morotai nomor: tahun tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran lembaran daerah kabupaten: pulau morotai tahun nomor abad hukum memutuskan: menetapkan peraturan bupati pulau morotasala pemerintah daerah kabupaten pulau morotai tahun scannedpemerintahan desa adalah pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa yang berada wilayah kabupaten pulau morot sebagai penjabat kepala desa selama kurun waktu tertentutunjangan kinerja penjabat kepala desa adalah pendapatan atau gaji yang diterima oleh setiap penjabat kepala desa yang berstatus pns yang diangkat dan dilantik sebagai penjabat kepala desa. bab persentasi tunjangan kinerja penjabat kepala desa persentasi tunjangan kinerja penjabat kepala desa dianggarkan. dalam, apb desa, ray yang bersumber dari add. bupati persentasi tunjangan kinerja penjabat kepala desa adal sebesar tok dari dy tunjangan kinerja kepala desa definitif. ?assistent penghitungan besaran tunjangan kinerja penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada adalah sebesar rp. (satu juta'lima puluh ribu rupiah). scanned cam scanner tata cara pak gan kinerja penjabat kepala desa pembayaran tunjangan kinerja penjabat kepala desa dilakukan setiap bulan secara non tunai. pembayaran tunjangan kinerja penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada mulai terhitung sejak bulan maret pembayaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada diberikan kepada penjabat kepala desa yang pelantikannya dilakukan pada bulan april atau bulan mei, tidak memperoleh kapelan dan menyesuaikan dengan bulan berjalan. bab syarat utama pembayaran tunjangan kinerja penjabat kepala desa pembayaran tunjangan kinerja penjabat kepala desa hanya dapat dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut: aktif bekerja desa, mampu memenuhi seluruh kewajiban tepat waktu terutama data data yang diperlukan oleh pemerintah kabupaten: mampu menciptakan iklim pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan sistem bebas dari pelaporan masyarakat (zero complain): mampu memfungsikan dan mengawasi seluruh perangkat desa dan aparat desa lainnya dalam tupoksi, selalu hadir pada setiap undangan rapat yang dilakukan pemerintah kabupaten, memenuhi kewajiban menyampaikan laporan pertanggung jawaban spj) penggunaan dana desa tepat waktu, mampu memenuhi kewajiban retribusi sampah sesuai target: mampu menggerakan kegiatan jumat bersih pada setiap minggu, mampu mengawasi pelaksanaan kegiatan stunting bagi anak balita dan bayi agar berjalan secara tepat waktu dan tidak menimbulkan masalah: mampu mengawasi pelaksanaan kegiatan gemari bagi paud, agar berjalan secara baik dan pastikan semua anak paud memperoleh haknya: mampu untuk mengawasi pelaksanaan morotai terang pju) agar setiap malam tidak terjadi kegelapan desa, kecuali jika terjadi pemadaman mampu dari pln: mampu untuk menjaga agar desa tetap bersih dan tidak ada sampah sampah yang berserakan baik jalan, pinggiran kampung dan pinggiran pantai, benak mampu untuk mengawasi pelaksanaan seluruh program, pemerintah: yang masuk desa baik melalui apbn, apbd maupun apb sa, kasar hukum scanned cam scanner kepala dinas pmd mengeluarkan rekomendasi bagi pembayaran tunjangan kinerja penjabat kepala desa. bat penjabat kepala desa yang tidak memenuhi kinerja sebagaimana dimaksud sini pati tidak dibenarkan diberikan rekomendasi untuk pembayaran tunjangan kinerja. (#) penjabat kepala desa yang tidak mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada dapat dipertimbangkan untuk diberherotai selatan pada tanggal maret bupati pulau morotai, benn laos diundangkan morotai selatan pada tanggal maret sekretaris daerah kabupaten pulau morotai, yara, muram hari berita daerah kabupaten pulau morotai tahun nomor ineda.komunikasi dan informatikalam sistem negar, maka susunan organisasi dinas komunikasi dan informatikevaluasi; sub bagian keuangan dan aset; sub bagian umum dan kepegawaian bidang penyelenggaraan government, membawakan seksi pengembangan infrastruktur dan teknologi; seksi pengembangan aplikasi dan keamanan informasi government; bidang komunikasi dan informatika, membawakan seksi humas dan media massa; seksi pengelolaan sumberdaya, layanan publik dan tata kelola government. bidang statistik dan persandian, membawakan seksi penyelenggaraan statistik sektoral; seksi penyelenggaraan persandian;pokok dan fungsi membantu bupati merumuskan kebijakan teknis serta; dalan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada kepala dinas mempunyai uraian tugas:; menetapklingkup dinas komunikasi dan informatika; menandatangani perjanjian kinerja dinas komunikasi dan informatika secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku; menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan lingkup dinas komunikasi dan informatika yang berpedoman pada dokumen perencanaan agar terwujud sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan tugas; mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika melalui koordinasi lintas sektor agar terwujud sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan tugas; melaksanakan tugas selaku pengguna anggaran; mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik bidang komunikasi dan informatika sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik;; ci. menyelenggarakan evaluasi program secara perbaikan kinerja yang akan datang; melaksanakan administrasi dinas pariwisata secara berjenjang sesuai ketentuan yang kelancaran pelaksanaan tugas; melaporkan akuntabilitasan daerah, laporan keuangan pemerintah daerah bidang komunikasi dan informatika serta pengendalian operasional kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib pelaporan; menetapkan laporan pelaksanaan program dinas komunikasi dan informatikrekomendasi perizinan bidang komunikasi dan informatika melalui kajian sebagai dasar penerbitan izin;berkala untuk melalui koreksi berlaku untuk bagian kedua sekretaris sekretaris dinas komunikasi dan informatika mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu kepala dinasdan kepegawaian. dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada sekretaris dinas komunikasi dan informatika mempunyai uraian tugas:komunikasi dan informatikkomunikasi dan informatikausahakumen evaluasi kinerja sesuai ketentuan yang berlakuub bagian perencanaan dan evaluasi kepala sub bagian perencanaan dan evaluasi mempunyai tugas pokok dan fungsi: menyusun rencana kegiatan sub bagian perencanaan dan evaluasiencana pengembangan sistem informasi dinas skala kabupaten; menyusun kebutuhan data dan laporan dalam melaksanakan pengembangan sistem informasi dinas; menyusun dan menyajikan serta menyebarluaskan hasil analisa data! laporan menjadi informasi daerah; mengolah dan menganalisa data atau laporan sarana dan prasarana lingkup dinas;ip), rencana kerja senja) dan laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah ppd) dinas; melakukan pencatatan, mengelola dan menganalisa data untuk bahan penyusunan program perencanaan dan evaluasi serta pelaporan; melakukan pemeliharaan berbagai dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan;; menyusukeuangan dan aset kepala sub bagian keuangan dan aset mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu sekretaris melakukan penyusunan anggaran,keuangan dan aset mempunyai uraian tugastata kelola keuangan dan aset dinas komunikasi dan informatika; melaksanakan koordinasi penyusunan rka dan dpa dinas komunikasi dan informatika;;; mempersiapkan laporan inventaris barang milik negara daerah dilingkungan dinas;administrasi, inventarisasi dan laporan pertanggung jawaban pengelolaan barang; merancang penyusunan draf pengusulan penghapusan barang milikdan fungsi membantu sekretaris merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan; dalam melaksanakan tugas pokok durusan rumah tangga, ketatausahaan, kepegawaian serta pelaporan; melakukan pengumpul; melakukan penyelenggara;;mbutuhkan; melaksanakan pemantauan dan pemeliharaan keindahan, keamanan dan kenyamanan serta kebersihan; melaksanakan pengurusan dan pemeliharaan arsip surat menyurat; mengumpulkan bahan pedoman petunjuk teknis kebijaksanaan dan pembinaan kepegawaian; melaksanakan pendataan dan pemeliharaan dokumentasi data pegawai dilingkungan dinas; melaksanakan koordinasi pengusulan formasi pegawai lingkungan dinas; melakukan penghimpunan berbagai peraturan perundang undangan kepegawaian; melakukan koordinasi teknis dengan unit kerja lain berkaitan dengan kegiatan umum dan kepegawaian;; melakukan pengelolaan dokumen surat masuk surat keluar sesuai disposisi pimpinan;;;terkait dengan tugas dan fungsinya. bagian ketiga kepala bidn melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada kepala kepala bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik mempunyai uraian tugas: melaksanakan penyusunan rencana kegiatan bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publikkabupaten; merumuskan kebijakan bidang informasi dan komunikasi publik; merumuskan kebijakan serta kewenangan bidang informasi dan komunikasi publikinformasi dan komunikasi publik sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas; menyiapkan telaahan hukum dan penyusunan rancangan peraturan daerah perda), pelaksanaan bantuan dan penyuluhan hukum, analisis peraturan perundang undangan dibidang dan komunikasi publik; melaksanakan koordinasi dan kerjasama antar lembaga instansi terkait kegiatan informasi dan komunikasi publikkabupaten;kabupaten,eksi media publik kepala seksi media publikublik; dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada kepala seksi media publik mempunyai uraian tugas: menyusun rencana kegiatan seksi media publikmedia informasi publik milik pemerintah kabupaten maluku barat daya yang meliputi media cetak, media elektronik, media online sosial media, media audio visual dan media luar ruang; mengelola informasi masyarakat yang diterima melalui media informasi milik pemerintah meliputi penerimaan, pencatatan, pendistribusian kepada instansi lembaga skpd terkait, dan penyampaian tanggapan; mengelola isu, materi dan opini seputar pelaksanaan program kerja pemerintah kabupaten maluku barat daya yang terpublikasi dalam media informasi milik pemerintah kabupaten maluku barat daya atau yang terkait dengan media informasi milik pemerintah kabupaten maluku barat daya; mengelola informasi untuk mendukung kebijakan pemerintah; melaksanakan pelayanan informasi publik, penyiapan materi dan informasi media publik; melaksanakan pemeliharaan dan pengembangan media informasi publik; melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan pengelolaan media publik lingkup pemerintah kabupaten maluku barat daya; melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan media publik; melaksanakan kegiatan pendataan dan pelaporan terhadap pengelolaan media publ.g pengelolaan informasi dan komunikasi publik sesuai dengan tugas dan fungsinya. paragraf kepala seksi pengelolaan dan pelayanan informasi kepala seksi pengelolaan dan pelayanan informasisan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada kepala seksi pengelolaan dan pelayanan informasi mempunyai uraian tugas: menyusun rencana kegiatan seksi pengelolaan dan pelayanan informasiyelenggaraan layanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif pemerintah daerah; menyelenggarmasan ulang konten nasional menjadi konten lokal; melakukan perancangan dan pembuatan konten lokal; melakukan pengelolaan saluran komunikasi milik pemerintah kabupaten media internal; melakukan destinasi informasi kebijakan melalui media pemerintah kabupaten dan non pemerintah kabupaten; melaksanakan pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik; dan melaksanakan pengembangan sumber daya komunikasi publik kabupaten. melaksanakan pelayanlolaan hubungan dengan media (media relations); melakukan penyediaan bahan komunikasi bagi pimpinan daerah (briefing note press release backgrounders) kabupategelolaan informasi dan komunikasi publik sesuai dengan tugas dan fungsinya. bagian ketiga kepala bidang penyelenggaraan government kepala bidang penyelenggaraan government mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu kepala dinas komunikasi dan informatika melaksanakan e government bidang komunikasi dan informasi,dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada kepala bidang penyelenggaraan e government mempunyai uraian tugas: merumuskan penyusunan rencana kegiatan bidang penyelenggaraan governmentrumusan kebijakan bidang penyelenggaraan e government; melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur kriteria bidang penyelenggaraan e government; melaksanakan koordinasi pemberian bimbingan teknis serta supervisi bidang penyelenggaraan government; melakukan pelayanan pengembangan intranet, penggunaan akses internet, pelayanan sistem komunikasi intra pemerintah kota, keamanan informasi government dan manajemen data serta pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi; melaksanakan integrasi layanan publik dan kepemerintahan; melaksanakan dukungan urusan penyelenggaraan sumber daya dan perangkat pos serta teknologi informasi dan komunikasi. melaksanakanmelaksanakan pelayanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik; melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang layanan infrastruktur, teknologi informasi komunikasi, pengembangan data aplikasi dan layanan government;pengembangan infrastruktur dan teknologi kepala seksi pengembangan infrastruktur dan teknologi mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu kepala bidang penyelenggaraan government; dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada kepala seksi pengembangan infrastruktur dan teknologi mempunyai uraian tugas: menyusun rencana kegiatan seksi pengembangan infrastruktur dan teknologiukan penyelenggaraan layanan pengembangan dan inovasi tik dalam implementasi government; melakukan penyelenggaraan layanan peningkatan kapasitas sdm dalam pengelolaan infrastruktur dan teknologi informatika; melaksanakan government cloud computing; melaksanakan layanan pengelolaan akses internet pemerintah dan pelayanan publik melakukan penyelenggaraan layanan interkoneksi jaringan intra pemerintah; melakukan penyelenggaraan layanan penyediaan sarana dan prasarana komunikasi pemerintah; melakukan penyelenggaraan bimbingan teknis dalam pemanfaatan sistem komunikasi oleh aparatur pemerintahan; melakukan penyelenggaraan layanan monitoring trafik elektronik; melakukan penyediaan sarana dan prapenyelenggaraan government melakukan koordinasi rencana program dan evaluasi penyusunan lingkup dan pelaporansesuai dengan tugas dan fungsinya. paragraf kepala seksi pengembangan aplikasi dan keamanan informasi government kepala seksi pengembangan aplikasi dan keamanan informasi government mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang pengembangan aplikasi dan keamanan informasi government dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada kepala seksi pengembangan aplikasi dan keamanan informasi government mempunyai uraian tugas: menyusun rencana kegiatan seksi pengembangan aplikasi dan keamanan informasi governmentrumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan aplikasi dan keamanan informasi e government untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; melaksanakan penyiapan norma, standar, pro sepur seksi pengembangan aplikasi dan keamanan informasi e government; melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi seksi keamanan informasi e government, untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan aparatur pengelola aplikasi jaringan e government; melaksanakan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan bidang keamanan informasi government melalui kegiatan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem tik smart city, keamanan layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, keamanan layanan manajemen data dan informasi e government, penyelenggaraan government chief information officer cio), serta pembentukan pejabat pengelola informasi daerah ppid) kabupaten; melakukan penyelenggaraan layanan filtering konten negatif, untuk menjaga kualitas moral masyarakat; melakukan penyelenggaraan layanan monitoring trafik elektronik, untuk meningkatkan layanan akses data dan informasi melalui monitor trafik elektronik; melakukan penyelenggaraan layanan penanganan insiden keamanan informasi, untuk mengeleminir terjadinya kesalahan informasi; melakukan penyelenggaraan layanan keamanan informasi pada sistem elektronik pemerintah daerah, untuk meningkatkan proteksi informasi pada sistem elektronik pemerintah daerah; melakukan penyelenggaraan intern& sehat, kreatif, inovatif dan produktif, agar bermanfaat bagi masyarakat pengguna internet; melakukan penyelenggaraan layanan recovery data dan informasi; melakukanu; melakukan penyelenggaraan layanan pemeliharaan aplikasi kepemerintahan dan publik, layanan interoperabilitas layanan interkonektivitas layanan publik dan kepemerintahan; melakukan penyelenggaraukan penyelenggaraan layanan interaktif pemerintah dan masyarakat; melakukan penyelenggaraan layanan penyediaan sarana dan terkait dengan tugas dan fungsinya. bagian keempatrumuskan penyusunan rencana kegiatan bidang komunikasi dan informatikaghimpunan bahan bahan ipjp dan rpmipjp dan rpm kabupaten; melaksanakan ; melaksanakan ;; melaksanakan ; melaksanakan analisa; melaksanakan laksanakan analisa bahan pemberianskala kabupaten; melaksanakan penyelenggaraan pelayanan rekomendasi perizinan pendirian radio siaran., dan stasion relaylaksanakan analisa dan mengkaji aspirasi masyarakat terhadap feedback dan adanya kebijakan pemerintah daerah; melaksanakan penyebaran informasi melalui media pertunjukan rakyat dan siaran radio; melaksanakan; melaksanakan penghimpunan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika; melaksanakan kajihumas dan media massa kepala seksi humas dan media massa mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu kepala bidang komunikasi dan informatika melaksanakan kerja sama dan kemitraan, pembinaan clan pemberdayaan media massa dan media online serta publikasi berita dan informasi tentang pembangunan serta kebijakan pemerintah daerah. dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada kepala seksi humas dan media massa mempunyai uraian tugas: menyusun rencana kegiatan seksi humas dan media massa, pengolahan dan analisis data hubungan masyarakat dan media massa; menyusun petunjuk teknis pengelolaan hubungan masyarakat dan pemberdayaan media massa; melakukan pembinaan, pengelolaan dan pemberdayaan media massa; melaksanakan kerja sama dan kemitraan dengan media massa dan media online; melakukan publikasi berita dan informasi tentang pembangunan serta kebijakan pemerintah daerah melalui media massa (media cetak, elektronik dan online); melakukan sosialisasi kebijakan pemerintah daerah melalui pertunjukan rakyat, film keliling serta media luar ruang termasuk baliho, banner, spanduk dan sebagainya; melakukan pengumpulan bahan, mengolah dan menganalisis data pengelolaan hubungan masyarakat; melaksanakan fungsi kehumasan pimpinan pemerintah daerah; melaksanakan koordinasi kehumasan pada unit kerja pemerintah daerah; melaksanakan pembinaan kelompok informasi masyarakat; membina dan memberdayakan media tradisional; melaksanakan jumpa pers dan dialog publik; menerbitkan bahan dokumentasi informasi publik melalui majalah, buletin, tabloid, leaflet, pamflet, booklet, kalender dan sejeniterkait dengan tugas dan fungsinya. paragraf kepala seksi pengelolaan sumberdaya, layanan publik dan tata kelola government. kepala seksi pengelolaan sumberdaya, layanan publik dan tata kelola government mempunyai tugas pokok dab fungsi membantu kepala bidang komunikasi dan informatika melaksanakan. dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada kepala seksi pengelolaan sumberdaya, layanan publik dan tata kelola government mempunyai uraian tugas: menyusun rencana kegiatan seksi pengelolaan sumberdaya, layanan publik dan tata kelola governmentlayanan koordinasi kerja sama lintas opd, lintas pemerintah kabupaten dan lintas pemerintah pusat serta non pemerintah; melakukan penyelenggaraan layanan integrasi pengelolaan tik dan government pemerintah; melakukan penyelenggaraan layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang tik; melakukan; melakukan penyelenggaraan layanan implementasi government dan smart city; melakukanukan koordinasi penetapan sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat; melakukan penyelenggaraan layanan pengelolaan domain dan sub domain pemerintah; melakukan; melakukan konsultasi penetapan dan perubahan nama pejabat domain, penetapan perubahan nama domain dan sub domain, menetapkan tata kelola nama domain, sub domain; melakukan penyelenggaraan layanan penataan, pengawasan, pembangunan menara telekomuniksesuai dengan tugas dan fungsinya. bagian kelima kepala bidang statistik dan persandian kepala bidang statistik dan persandian mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu kepala dinas komunikasi dan informatika melaksanakan mengkoordinasikan, perumusan penutu; dalam melaksanusun rencana kegiatan operasional bidang persandian dan statistik berdasarkan rencana dan kebutuhpenyusunan dan perumusan kebijakan teknis dan penetapan kinerja dibidang persandian; melaksanakan penyelenggaraan, pengembangan dan pengelolaan teknis dibidang persandian; melaksanakan penyelenggaraan pengembangan sistem database dan pelaporan database pemerintah kabupaten maluku barat daya; melaksanakan penyelenggaraan, penerapan dan koordinasi pengembangan teknologi persandian; melaksanakan penyelenggaraan koordinasi pengelolaan sistem persandian danlaksanakan penyusunan rencana kegiatan urusan data dan statistik yang meliputi penyusunan dan penyajian data statistik sanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah bidang data dan statistik; melaksanakan pengumpulan dan analisa perencanaan pembangunan daerah bidang data dan statistik; melaksanakan penyusunan dan pengembangan data indikator makro pembangunan daerah dan melaksanakan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah; melaksanakan penyiapan bahan pemberian dukungan penyelenggaraan survei antar sensus skala kabupaten; melaksanakan penyelenggaraan statistik sektoral skala kabupaten; melaksanakan pengembangan jejaring statistik khusus skala kabupaten; melaksanakan koordinasi dan merumuskan penyusunan rencana strategis, dan rencana kerja dibidang persandian dan statistik; melaksanakan penghimpunasesuai dengan tugas dan fungsinya. paragraf kepala seksi penyelenggaraan statistik sektoral kepala seksi penyelenggaraan statistik sektoral mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang statistik dan persandian melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan kabupaten. dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada kepala seksi penyelenggaraan statistik sektoral mempunyai uraian tugas: menyusun rencana kegiatan seksi penyelenggaraan statistik sektoral berdasarkan rencana kegiatangelolaan kebijakan, operasional, rencana dan program, norma, standar, prosedur, kriteria, inventarisasi, koordinasi pembinaan dan urusan seksi; melakukan pengumpulan, pembangunan daerah; dan pengembangan sesuai dengan verifikasi dan pemutakhiran data melakukan validasi data yang bersumber dan seluruh skpd, bps dan instansi lain yang terkait dengan pengumpulan data; menyusun dan memelihara statistik hasil hasil pembangunan; melakukan koordinasi, konsultasi dan kerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas seksi; melakuukan penyusunan dan pengembangan data indikator makro pembangunan daerah; melakukan penyiapan bahan pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar skala kabupaten dan penyelenggaraan survei antar sensus skala kabupaten; melakukan penyelenggaraan statistik sektoral skala kabupaten; melakukan pengembangan jejaring statistik khusus skala kabupaten; melakukan penghimpunan bahan bahan ipjp dan rpm urusan statistik sebagai bahan penyusunan ipjp dan rpm kabupaten; melakukan pemberian informasi tentang kebijakan pemerintah kabupaten, provinsi maupun pusat; melakukan pengumpulan kebijakan teknis bidang statistparagraf kepala seksi penyelenggaraan persandian kepala seksi penyelenggaraan persandian mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu kepala bidang statistik dan persandian melaksanakan penyusunan peraturan teknis tata kelola persandian, pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah lingkungan kabupaten dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia sandi; dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada kepala seksi penyelenggaraan persandian mempunyai uraian tugas menyusun rencana kegiatan seksi penyelenggaraan persandian berdasarkan berdasarkan rencana kerjayiapan bahan bahan kebijakan teknis pengelolaan dan pelaksanaan urusan persandian; melaksanakan pengembangan dan pengelolaan kebijakan teknis dibidang persandian; melakukan penyelenggaraan pengembangan sistem database dan pelaporan data base pemerintah kabupaten maluku barat daya;; melakukan koordinasi pengelolaan sistem persandian; melakungumpulicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. pada tan 3uft bupati barat daya min thomas coach para koordinasi sekretaris daerah asisten koordinasi kabar hukum kabar organisdiundangkan thakur pada tanggal, juni kabupaten maluku barat daya,|?f tahun tentang perubahan kedua atas peraturan bupati nomor tahun tentang kawasan desa wisata dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati lombok barat, menimbang bahwanomor tahun tentang kawasan desa wisawasan desa wisattahunperaturan bupati tahun beberapa ketentuan dalam peraturan bupati tahun tentang kawasan desa wisatawasan desa wisata lembar daerah kabupaten lombok barat tahun nomor sebagai berikut ketentuan pada dirubah sehingga berbunyi: kawasan desa wisata yang terletak wilayah kabupaten lombok barat, sebagai berikut: desa pakuan narmada desa wisata alam desa sesaat narmada desa nuwun sejati narmada desa sedan narmada desa lembah sempat narmada desa perusak narmada desa mekarsari narmada desa nyurlembang narmada desa kutipan induk kutipan desa kutipan selatan kutipan desa giri sasak kutipan desa kutipan timur kutipan desa kediri kediri desa babussalam gerung desa tempo gerung desa taman ayu gerung giri memberi gerung desa pupuk lestari batulayar desa hengkang batulayar desa melinting batulayar desa senteluk batulayar desa langka lingkar desa batu mekar lingkar desa giri madya lingkar desa batu kumbang lingkar desa gelang lingkar desa sari baya lingkar desa dasar gerai lingkar desa dekat gunungsari desa guntur macan gunungsari desa melanggar gunungsari desa penambang gunungsari desa setelah gunungsari desa mekarsari gunungsari desa bidang gunungsari desa jatisela gunungsari desa bukit tinggi gunungsari desa jembatan gantung lembar desa strandi narmada desa wisata budaya desa narmada narmada desa lingkar lingkar desa karang bayan lingkar desa banyumulek desa wisata industri desa kurangi dalang labuan desa wisata bahari desa kurangi labuan desa lembar selatan lembar desa lembar lembar desa mereka timur lembar desa menggigit batulayar desa batulayar batulayar desa batulayar barat batulayar desa gili gede indah sepotong desa pelanggan sepotong desa nuwun mas sepotong desa sepotong barat sepotong desa batu putih sepotong desa candi manik sepotongaret asuransi lombok barat, fauzan khalid diundangkan gerung pada tanggal sekretaris daerah kasur lombok barat, bahari berita daerah kabupaten lombok barat tahun nomor akan pemerintah kabupaten lombok barat dinas pariwisata jl. soekarno hatta giri menang gerung, telp fax. kode post naa email homepage nota dinas yth bupati lombok barat dari plt. kepala dinas pariwisata tanggal februari sifat penting lampiran satu berkas perihal peraturan bupati tahun tentang perubahan atas peraturan bupati nomor tahun tentang kawasan desa wisata. latar belakangtahun tentang kawasan desa wisatbupati lombok barat nomor tahun tentang perubahan peraturan bupati nomor tahun tentang kawasan desa wisata. manfaat meningkatkan potensi desa wisata dalam menunjang pariwisata berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat khususnya kabupaten lombok barat. plt. kepala dinas pariwisata kab. lombok bahaya ir. hi. lalu poni pembina utama muda iv c) nip. |
bupati bima provinsi nusa tenggara barat peraturan bupati bima nomor tahun tentang pedoman pengembangan sistem informasi desa kabupaten bima dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bima, menimbang bahwa pengelolaan datayang dituangkan dalam sistem informasi desa: bahwa berdasark. bahwa dalam rangka pengembangan sistem informasi desa perlu ditetapkan pedoman pelaksanaanmbangan sistem informasi desa kabupaten bima, kasi, (kabid servis dipindai dengan cam scannersi, (kafir sedi.), memutuskan menetapkan peraturan bupati tentang pedoman pengembangan sistem informasi desa kabupaten bima. bab ketentuan umum dalam peraturan bupati ini, yang dimaksud dengan il.pemberdayaan masyarakat dan desa yang selanjutnya disebut dpm des adalah dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten bima. dinas komunikasi informatika dan statistik yang selanjutnya disebut dipindai dengan cam scanner diskomnfostik adalah dinas komunikasi informatika dan statistik kabupaten bimabima. camat adalah kepala pemerintahan daerah bawah bupati yang mengepalaikasi kabid sedis dipindai dengan cam scannerdipindai dengan cam scanneaksud pengembangan sid adalah menjadikan sistem informasi desa sebagai alat dukung untuk pelayanan data dan informasi masyarakat desa. tujuan pengembangan sistem informasi desa kabupaten bima adalah memberikan inovasi bagi pemerintah desa untuk dapat meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. dipindai dengan cam scanner b.menyederhanakan proses administrasi data desa, pengelolaan administrasi surat menyurat, dan pengelolaan data penduduk desa, mendukung perencanaan dan pengambilan kebijakan desa, merupakan bagian dari implementasi government dan tata kelola sistem pemerintahan secara elektronik. mendukung keterbukaan informasi publik. bab ruang lingkup ruang lingkup pengembangan sid kabupaten bima, meliputi: umum, fungsi dan manfaat, perangkat, muatan, pengembangan, pengelolaan, forum data, tata cara penerapan, hak dan kewajiban,dan pembiayaan. bab iii fungsi dan manfaat bagian kesatu umum. data dan informasi sebagaimana dimaksud pada merupakan salah satu basis data untuk membangun sistim satu data dalam skala kabupaten. kasi kabid sedis dipindai dengan cam scanner bagian kedua fungsibagian ketiga manfaat sid bermanfaat untuk memudahkan pemerintah desa dalam mengakses, menyimpan dan mengolah data desa, b.h.kasi kabid sedis ket. dipindai dengan cam scanner bab perangkat sid perangkat yang digunakan untuk menerapkan sid meliputi: perangkat keras yang memenuhi aspek interkonektifitas dan kompatibilitas dengan sid antara lain server, komputer, scanner, printer, dan lain lain: perangkat lunak yang dikembangkan oleh pemerintah daerah dan desa untuk menjalankan fungsi sid sebagaimana dimaksud dalam jaringan sid berupa jaringan intranet dan internet,dan perangkat sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan untuk ditugaskan mengelola sid, bab muatan muatan sid sekurang kurangnya, data aset desa, data ekonomi, data sosial budaya, data pemerintahan desa, data infrastruktur desa,undang undangan, layanan administrasi desa, dipindai dengan cam scannerdapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. bab pengembangan sid pengembangan sid dikoordinasikan oleh dpm des dan diskominfostik. pengembangan sid sebagaimana dimaksud pada meliputi: pengembangan perangkat kerasjaringan intranet dan jaringan internet, pembina, pengintegrasian sid dengan sistem informasi yang ada tingkat daerah, kompilasi data desa menjadi data dan informasi daerah, mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan jurnalisme warga dan kelompok masyarakat pemerhati informasi,dan pemutakhiran aplikasi sid. bab vii pengelolaan sid pengelolaan sid dilaksanakan oleh pemerintah desa. pemerintah desa dalam pengelolaan sid berkewajiban: mengelola sid secara offline maupun online, menyediakan dan memelihara perangkat keras, membantu pengembangan perangkat lunak, menyediakan dan memelihara jaringan intranet dan jaringan internet, melakukan pengumpulan dan pengumpulan data secara rutin pada sid yang disesuaikan dengan kategori informasi,dan dipindai dengan cam scanner melakukan pembinaan sumber daya manusia. dalam melaksanakan pengelolaan sid sebagaimana dimaksud dalam kepala desa menunjuk paling sedikit (satu) orang pengelola atau operator sid dari unsur perangkat desa dan atau kader desa yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa. pengelola atau operator sid sebagaimana dimaksud pada bertugas melakukan pengumpulan data desa dari tingkat desa, kecamatan dan kabupaten, melakukan pengumpulan data baru dan atau memperbaharui data yang sudah ada: melakukan rekaman dan melaporkan tanggapan, pertanyaan, masukan, pengaduan dan segala bentuk komunikasi yang ada sid kepada kepala desa, dan tugas lainya yang terkait dengan pengelolaan sid. pengelola atau operator sid sebagaimana dimaksud pada dilarang: menyebarluaskan data informasi kependudukan atau data lain yang tanpa persetujuan kepala desa:dan memasukan data diluar muatan sid: dalam melaksanakan tugasnya, pengelola sid bertanggung jawab kepada kepala desa. bab viii forum data (l) untuk mendukung pengembangan dan pengelolaan sid sebagaimana dimaksud dalam dan dibentuk forum data yang ditetapkan dengan keputusan bupati. forum data sebagaimana dimaksud bertugas: memberikan dukungan data terkait sid kepada pemerintah desa: dipindai dengan cam scanner memfasilitasi pemerintah desa dalam pengisian muatan sid:: inspektorat, badan perencanaan pembangunan daerah, dpm des, diskominfostik, dinas kependudukan dan pencatatan sipil, dinas kesehatan, dinas pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraggian hukum sekretariat daerah, bagian administrasi pemerintahan sekretaris daerah, dan il. unsur badan lembaga terkait lainnya yang diperlukan. untuk menunjang pelaksanaan tugas forum data, dibentuk sekretariat yang berkedudukan diskominfostik. bab hak dan kewajiban pemerintah desa bagian kesatu hak pemerintah desa pemerintah desa dalam pengelolaan sid berhak: elia dipindai dengan cam scanner mendapatkan informasi dari pemerintah daerahngelola atau operator sid, menolak memberikan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dan mengajukan advokasi pengelolaan sid kepada pemerintah daerah, dan informasi lain yang dibutuhkan. bagian kedua kewajiban pemerintah desaatau operatordipindai dengan cam scannertanggung jawab pemerintah daerah pemerintah daerah melalui dpm des dalam pengelolaan sid mempunyai tanggung jawab: mengkoordinasikan pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sid tingkat daerah kecamatan dan desa, membina pengelola sid tingkat desa, menyusun standar operasional prosedur dan tata cara pengelolastik dalam pengelolaan sid mempunyai tanggungjawab: mengembangkan sid, mengembangkan jaringan intranet d, mengelola sistem teknologi informasi untuk mendukung dan memfasilitasi sid tingkat desa. mengkompilasi data desa menjadi salah satu sumber data dan informasi daerah, bab xii pembiayaan penyelenggaraan dan pengelolaan sid desa dibebankan pada apb desa. dipindai dengan cam scanner penyelenggaraan dan pengelolaan sid ditingkat daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. bab xiv ketentuan penutup penerapan dan pengelolarek bupati paya. ind damayanti putri diundangkan bima padatanggal maret sekretaris daerah h.m. taufik hak berita daerah kabupaten bima tahun nomor gos kas) kabid sedis' ip, bd , kai l$ .badan pengelolaan keuangan dan asebabi kabupaten lombok barat. sekretaris badan adalah sekretaris badan pengelolaan keuangan dan aset daerahgelolaan keuangan dan aset daerah. bab kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi bagian kesatu kedudukan badanngelolaan keuangan dan aset daerah, perumusan kebijakan teknis, penyusunan program, dan kegiatinventarisasi dan penghapusan, pemeliharaan dan penghapusan, serta evaluasi dan pelaporan aset, pembinaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, pelaksanaan kegiatan ketatausahaan badakuntansi dan pelaporan terdiri dari: sub bidang akuntansi, sub bidang pelaporan, dan sub bidang informasi keuangan daerah. bidang anggaran terdiri dari: sub bidang perencanaan anggaran, sub bidang pengendalian anggaran: dan sub bidang kebijakan administrasi keuangan. bidang perbendaharaan terdiri dari:bidang pengelolaan barang milik daerah terdiri dari: sub bidang analisa kebutuhan dan ketatausahaan, sub bidang pemanfaatan dan pemindahtanganan: dan sub bidang pengadaan dan pengamanan.: sub bagian keuangpengelolaan keuangan dan aset daerah: pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah: pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerahgelolaan keuangan dan aset daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, pelaksanaan penyusunan laporan kinerja bidang pengelolaan keuangan dan aset daerahlingkungan badanbadan sesuai dengan tugasmempunyai tugas tugas pokok pelaksanaan akuntansi, laporan keuangan, dan informasi keuangan daerah. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada il, bidang akuntansi dan pelaporan mempunyai fungsi penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang akuntansi dan laporan keuangan daerah, penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program bidang akuntansi dan laporan keuangan daerah, pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah: penyusunan petunjuk teknis kebijakan akuntansi pemerintah daerah: penyiapan bahan pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan dan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) berdasarkan standar akuntansi pemerintahan sap):mungutan retribusi daerah, pelaksanaan analisis terhadap realisasi target pemungutan retribusi daerah:oo. pelaksanaan monitoring dan evaluasi realisasi pendapatan asli daerah:, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan saldo anggaran lebih kurang dan laporan operasional ga. pengumpulan dan pengelolavinsi pelaksanaan mengkoordinasikan dan pelaporan piutang daerah, dan penyiapan bahan pemutakhiran data sistem informasi keuangan, bidang akuntansi dan pelaporan terdiri dari sub bidang akuntansi, sub bidang pelaporan, dan sub bidang informasi keuangan daerahkuntansi. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada sub bidang akuntansi mempunyai fungsi: penyiapan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis sub bidang akuntansi, pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, cc. penyusunan petunjuk teknis kebijakan akuntansi pemerintah daerah, penyiapan bahan pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, penyiapan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis sub bidang akuntansi, penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait pada sub bidang akuntansi, penyelenggaraan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, hutang dan ekuitas dana yang berada dalam tanggung jawabnya, pelaksanaan penyajian dan mengkoordinasikan atas pelaksanaan standar akuntansi pemerintah, penyiapan koordinasi dan sinkronisasi serta penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah, penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian sub bidang akuntansilaporan. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada sub bidangpelaporan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan sap),ndapatan daerah dan belanja daerah apbd), pelaksanaan monitoring dan evaluasi realisasi pendapatan asli daerah pad)perubahan saldo dan laporan perubahan ekuitas lpe), pengumpulan dan pengolahan data pendapatan daerah dan belanja daerah, pembuatan laporan realisasi secara berkala bulanan dan tahunan):keuangan daerah. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada sub bidang informasi keuangan daerah mempunyai fungsi: penyiapan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis sub bidang informasi keuangan daerah, penyajian informasi keuangan daerah, penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait informasi dan tekhnologi pelaksanaan pemutakhiran data sistim informasi manajemen daerah sima) baik sistim informasi manajemen daerah barang milik daerah sima bmd) maupun sistim informasi manajemen daerah sima) keuangan, penyiapan dan mengirim laporan kepada instansi terkait mengenai informasi keuangan daerah baik bulanan, triwulan, semester dan tahunan: pengelolaan sistem informasi keuangan daerah, penyiapan rekonsiliasi atas informasi keuangan daerah dengan instansi terkait: dan penyiapmelaksanakan perencanaan dan pengendalian anggaran serta kebijakan administrasi keuangan daerah. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana pada bidang anggaran mempunyai fungsi penyusunan rencana kerja bidang anggaran, perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengendalian anggaran daerah, cc. pelaksanaan perencanaan anggaran daerah, melaksanakan pengendalian anggaran daerah, pelaksanaan kebijakan administrasi keuangan daerah, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja bidang anggaran, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan bidang tugasnya. bidang anggaran terdiri dari sub bidang perencanaan anggaran, sub bidang pengendalian anggaran, dan sub bidang kebijakan administrasirencanaan anggaran. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada sub bidang perencanaan anggaran mempunyai fungsi: penyusunan rencana kerja sub bidang perencanaan anggaran perumusan kebijakan teknis perencanaan anggaran daerah penyiapan petunjuk teknis dan surat edaraninformasi penganggaran daerah, penyiapan bahan tindak lanjut hasil evaluasi rancangan perda tentang pendapatan daerah dan belanja daerah apbd) dan rancangan perda tentang perubahan pendapatan daerah dan belanja daerah apbd, pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja sub bidang perencanapengendalindalian anggaran. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada sub bidang pengendalian anggaran mempunyai fungsi: penyusunan rencana kerja sub bidang pengendalian anggaran, perumusan kebijakan teknis pengendalian penganggaran daerah, penyusunan peraturan kaitan dengan pengendalian anggaran daerah, pelaksanaan pengendalian penganggaran daerah, pelaksanaan pembinaan penyusunan anggaran perangkat daerah, badan layanan umum daerah blue) dan pembiayaan daerah, mengkoordinasikan dan mengkompilasi bahan jawaban dalam rangka penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pendapatan daerah dan belanja daerah apbd) dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan pendapatan daerah dan belanja daerah apbd), pelaksanaan evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan kerja sub bidang pengendalikebijakan administrabijakan administrasi keuangan daerah. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada sub bidang kebijakan administrasi keuangan mempunyai fungsi penyusunan rencana kerja sub bidang kebijakan administrasi keuangan daerah: perumusan dan penyusunan teknis kebijakan administrasi keuangan daerah pelaksanaan analisis potensi sumber dana dan pembiayaan daerah pengkajian hasil verifikasi anggaran pendapatan dan belanja serta pembiayaan daerah, pelaksanaan penyiapan bahan persetujuan dan dokumen pelaksanaan anggaran dpa) perangkat daerah badan layanan umum daerah blue), pelaksanaan evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan sub bidang kebijakan administrasi keuangan daerah, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang anggaran sesuai dengan bidang tugasusunan pedoman dan petunjuk teknis perbendaharaan, penerbitan surat perintah pencairan dana sp2d), menguji kebenaran penagihan, penyelesaian masalah perbendaharaan dan melaksanakan penyusunan pengelolaan serta pertanggungjawaban anggaran belanjapelaksanaan ketatausahaan pendapatan dan pembiayaan daerah, pelaksanaan ketatausahaan belanja daerah, pelaksanaan pengendalian kas daerah, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja bidang perbendaharaan, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan bidang tugasnya bidang perbendaharaan terdiri daribendaharaan. sub bidang belanjbelanja. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada sub bidang belanja mempunyai fungsi: penyusunan rencana kerja sub bidang belanja, perumusan kebijakan sub bidang belanja, pelaksanaan pengelolaan belanja daerah, penyediaan data alokasi kebutuhan gaji asn dan menghimpun laporan pelaksanaannya, pelaksanaan validasi dokumen pelaksanaan anggaran dpa) dan rencana anggaran kas rak) perangkat daerah pelaksanaan verifikasi surat permintaan pembayaran spp) surat perintah membayar spm) belanja daerah dan pembiayaan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana sp2d), penelitian dan pengkoreksian kelengkapan dokumen dan melaksanakan proses penerbitan surat keterangan pemberhentian pembayaran (spp), pelaksanaan pengadministrasian pemungutan dan pemotongan perhitungan pihak tiga, iuran jaminan kesehatan nasional, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan tabungan perumahan rakyat serta potongan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, pelaksanaan rekonsiliasi dengan perangkat daerah dan instansi terkait, pelaksanaan pembinaan pengelolaan belanja daerah, pelaksanaan evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan kerja sub bidang belanja. sub bidang penerimaan dan transfeimaan dan transfer. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada sub bidang penerimaan dan transfer mempunyai fungsi: penyusunan rencana kerja sub bidang penerimaan dan transfer, perumusan kebijakan teknis penerimaan dana transfer pusat dan dana transfer antarsesuai dengan rekening kas umum daerah, penyimpanan dan penghimpunan bukti transaksi penerimaan dan pengeluaran, surat tanda setoran, nota kredit bank dan nota debut serta bukti transaksi penerimaan kas lainnya, pelaksanaan penyusunan laporan penerimaan dan pengeluaran kas serta rekonsiliasi dengan instansi terkait: perumusan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan ketatausahaan penerimaan kas: pelaksanaan proses penerbitan surat pengesahan belanja dan surat pengesahan pendapatan dan belanja serta mendistribusikannya, pelaksanaan perhitungan potongan dan kewajiban atas pembayaran pajak, pertambahan nilai dan pajak penghasilan serta melakukan rekonsiliasi pajak, pelaksanaan rekonsiliasi dana transfer dan dana transfer lainnya, pembuatan laporan dan mengirimkan penggunaan dana transfer pusat dan dana transfer antar daerah: pembuatan surat pengajuan pencairan dana transfer dari pusat maupun dari provinsi sesuai ketentuan: pelaksanaan administrasi terhadap semua jenis penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah, baik berupa uang tunai maupun surat berharga: penelitian, pengkoreksian dan pelaksanaan validasi serta penyediaan buku kas umum daerah untuk ditandatangani oleh kuasa bendahara umum daerah bud): pelaksanaan pembinaan terhadap perangkat daerah dalam hal pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah oo.sub bidang administrasi pembiayaan dan kasdministrasi pembiayaan dan kas daerah. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada sub bidang administrasi pembiayaan dan kas daerah mempunyai fungsi: penyusunan rencana kerja sub bidang administrasi pembiayaan dan kas daerah: perumusan kebijakan teknis administrasi pembiayaan dan kas daerah pelaksanaan pengelolaan kas umum daerah: pelaksanaan pembukuan dan pengadministrasian serta pengeluaran daerah, pelaksanaan rekonsiliasi realisasi pencairan dana dengan bidang akuntansi, bidang anggaran dan sub bidang lainnya: penelitian dan pencocokan anggaran kas dengan aplikasi yang ada serta memastikan kecukupan tersedianya anggaran kas setiap perangkat daerah, penyiapan dan penyusunan laporan kebijakan terkait pembiayaan daerah, penyiapan bahan rapat evaluasi penyerapan dana, pelaksanaan kegiatan dan monitoring pengelolaan keuangan daerah pada perangkat daerah, penyiapan bahan rapat penyusunan peraturan bupati terkait dengan pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) setiap tahunnya, pelaksanaan rekonsiliasi terkait realisasi penyerapan dengan bidang lain untuk pengendalian anggaran kas, penyiapan bahan perumusan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, menyusun pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran perangkat daerah untuk penetapan besaran uang persediaan dan besaran anggaran kas per bulan triwulan semester dalam satu tahun anggaran pada masing masing perangkat daerah, m.pelaksanaan rekonsiliasi pembukuan kas dengan bank tempat penyimpanan uang daerah, koreksi dan validasi laporan rekonsiliasi bank,barang milik daerah mempunyai fungsi: penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional analisa kebutuhan dan ketatausahaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan serta pengamanan barang milik daerah, penyelenggaraan rencana kdan pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya. bidang pengelolaan barang milik daerah terdiri dari sub bidang analisa kebutuhan dan ketatausahaan, sub bidang pemanfaatan dan pemindahtanganan, dan sub bidang pengadaan dan pengamanpengelolaan barang milik daerah. sub kebutuhan dan ketatausahadan ketatausahaan mempunyai fungsi penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional sub bidang analisa kebutuhan dan ketatausahaan, penyiapan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta pengolahan basis data sub bidang analisa kebutuhan dan ketatausahaanalisa kebutuhan dan ketatausaha, penyiappenyiapan bahan dan melaksanakan rekapitulasi laporan barang milik daerah dari organisasipenyiaporganisasidalam lingkup sub bidang analisa kebutuhan dan ketatausahamengendalik.dan pemindahtanganfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada sub bidang pemanfaatan dan pemindahtanganan mempunyai fungsi: penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional sub bidang pemanfaatan dan pemidahtanganan, penyiapan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta pengolahan basis data sub bidang pemanfaatan dan pemindahtanganpemanfaatan dan pemindahtangmindahtanganan, penyiapan bahan dan melaksanakan penyelenggaraan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang meliputi proses penggunaan barang milik daerah, penyiapan bahan dan menyusun sistem dan prosedur pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah, penyiapan bahan dan melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah, penyiapdan pemindahtanganan barang milik daerah, penyiapan bahan dan melaksanakan proses penerbitan izin pemanfaatan dan pemindahtangmanfaatan dan pemindahtanganngevaluasikedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. sub bidang pengadaan dan pengamanadapengadaan dan pengamanan mempunyai fungsi: penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional sub bidang pengadaan dan pengamanan, penyiapan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta pengolahan basis data sub bidang pengadaan, penyiapan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja sub bidang pengadaan dan pengamngadaan dan pengamatannya, penyiapan bahan dan melaksanakan penyelenggaraan pengadaan dan pengamanan serta penyelesaian sengketa barang milik daerah, penyiapan bahan dan menyusun sistem dan prosedur pengadaan dan pengamngadaan dan pengamanan, pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lasalefebrvos pam lombok barat fauzi khalid diundangkan gurun pada tanggal eva) sekretaris daerah kabupaten lombok barat, bahari berita daerah kabupaten lombok barat tahun nomor sn3 2es|| ear pas js) cat #la small asal| :l2 a58 aga aa, s5g vw) kw) kw) isa jav) iv) ee, z|z aka sb3 rss ee2 sll il s|s jas (laa na: sgs|| 25g k. nan (es |
bur fi subordo prodi nsi awa mur peraturan bupati subordo nomor tahun tentang teknik pemberi tun angan hari raya dan gaj ket belas bagi aparatur negara tahunpemerintah nomor tahun o2t tentansitubondo tentang teknis pemberian t\jangan hari raya dan gaji ketiga belas bagi aparatur4tlarrg peraturan gaji2i tentara,o2l (l,lembaran negara republik indonesia "tahun o2l nomor tambahan l,badan layanan umum daerah berita daerah republik indonesia tahun nomor peraturan menteri dalam negeri nomor tah:urr o2o tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah berita daeraheraturan daerah (l,lembaran daerah kabupaten situbondo tahun 20i3 nomor o): menit akan peraturan bupati tentang ptun teknik pemberi tun angan hari raya dan gaj ket belas bagi aparatur negara tahun bab bawakil bupati adalah wakil bupati situbond\jangan pangan adalahyang diberikan dalam bentuk uang. t\terdiri atas tunjangan jabatan struktural darr tunjangan jabatan fungsional. t\[\jangan umum adalah tunjangan umum sebagaimana diatur dalam peraturan presiden nomor tahun tentang t\jangan umum bagi pegawai negeri sipihari raya adalah hari raya idul fitri. 16_ bab penari tun angan hari raya dan ga i kd idalam huruf terdiri atas pns dan calon pns; ppp; pejabat negara; pimpinan blue;. pejabat negara sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas ketua, wakil ketua dan anggota dprd; bupati dan wakil bupati. pimpinan blue sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas dewan pengawas;dan pejabat pengelola. pns sebagaimana dimaksud pada huruf termasuk: pns penerima uang tunggu;pbd;dan diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan dan atau telah menandatangani perjanjian ke{\\jangan hari raya dan atau gaji ketiga belas; atau telah ditetapkan menerima t\jangan hari raya dari; atau' cuti luar tanggungan negara sebagaimana dimaksud pada huruf adalah cuti diluar tanggungan negara atau dengan sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pns yang sedang ditugaskan luar instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf adalah pns yangdaerahbagian kesatu komponen t\jangan hari raya dan gaji ketiga belas bagi pns, ppp dan pejabat negara terdiri atas gaji pokok; tunjangan keluarga; tunjangan pangan;dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum, sesuai jabatannya dan atau pangkatnya. t\jangan hari raya dan gaji ketiga belas bagi ketua, wakil ketua\jangan jabatan pimpinan dan anggota dprd sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dprd. t\ rng menerapkan pola pengelolaan keuangan blue, paling banyak sebesar t\rnj :u grafena setara. t\ jangan hari raya dan gaji ketiga belas bagi calon pns terdiri dari 8o% (delapan puluh persen) dari gaji pokok pns; tunjangan keluarga; tunjanganpangan;{a; t\jangan profesi atau tunjangan khusus guru; tambahan penghasilan bagi guru pns;dan insentif khusus. bagian kedua pembayaran t\\.jangan hari raya sebagaimana dimaksud pada (l) belum dapat dibayarkan, t\:jangan hari raya dapat dibayarkan setelah tanggal hari raya. t\t\jangan\\\ns1 pns menerima lebih dari (satu) tunjangan hari raya, kelebihan pembayaran t\dan atau sebagai penerima tunjangan, t\jangan hari raya yang dibayarkan terdiri atas t\jangan hari raya sebagai pns;dan tunjangan hari raya sebagai penerima pensiun dan atau t\jangan hari raya sebagai penerima tunjangan. dalam halnsuntuk pns, ppp, bupati dan wakil bupati, serta ketua, wakil ketua dan anggota dprd dibebankan pada dpa skpd masing masing. pembayaran t\jangan hari raya dan gaji ketiga belas untukdibebankan pada rba yang telah ditetapkan. (l) pembayaran t\jangan hari raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan melalui spm langsung rekening bendahara pengeluaran skpd. bendahara pengeluaran melakukan pembayaran t\.jangan hari raya dan gaji ketiga belas kepada penerima. spm t\al<sud dalam (l), bendahara pengeluaran segera menyetorkan sisa dana pembayaran t\jangan hari raya dan(f) dilakukan secara tersendiri dan terpisah untuk sisa dana pembayaran t\april t\jangan hari raya dibayarkan oleh daerah penerima. penerbitan surat keterangan penghentian pembayaran bagi pns yang mengalami mutasi masuk dari daerah lain terhitung tanggal april tunjangan hari raya dibayarkan oleh pemerintah daerahjuni 2o21 gaji ketiga belas dibayarkan oleh daerah penerima. penerbitan surat keterangan pemberhentian pembayaran gaji bagi pns yang mengalami mutasi masuk dari daerah lain terhitung tanggal juni gaji ketiga belas dibayarkan oleh pemerintah daerah. bab pembiayaan pembiaya202t. bab may undangan subordo padat angga1 mayola tata kelola rumah sakit umum daerah sangat dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati kutai timur, bahwa dengan adaan merupakan prioritas dalam pembangunan daerah, dengan demikianadalahdan sesuai dengan yang ditetapkan sertasaradio aktiflingkungan hidup nomor tahun tentang tata laksana perizinan dan pengawasan,keputusan menteri kesehatan nomor: 159b menkes sk per i1 tentang rumah sakit, keputusan menteri kesehatanx tentang persyaratan kesehatan lingkungan rumah sakit: keputusan menteri kesehatan republik indonesia: menkes sk ii tentang standar pelayanan minimal rumah sakit, keputusan kepala badan pengendali dampak lingkungan nomor: bipedal tentang tata cara persyaratan teknis penyimpanan dan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun: keputusan . menetapkan keputusan kepala badan pengendali dampak lingkungan nomor tahun tentang persyaratan teknis pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracunkeputusan menteri kesehatan nomor: menkes sk iii tentang klasifikasi rumah sakit umum daerah sangatola tata kelolayang selanjutnya sangathasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksaan anggaran oleh bluesebagai pemilik dengan direktur rumah sakit, rumah sakit umum daerah sangat. pola tata kelola staf medis medical staff laws) adalah suatu peraturan organisasi yang mengatur tentang fungsi, tugas, tanggungjawab, kewajiban, kewenangan dan hak staf medis rumah sakit umum daerah sangat yang ditetapkan oleh pemilik rumah sakit governing body). dewan. dewan pengawasansatuan pengawas interndalam menyelenggarakan bisnis yang sehastaf. staf medis fungsional yang selanjutnya disingkat smf adalah staf medis fungsional rumah sakit yang terdiri dari kelompokub komite adalah kelompok kerja bawah komite medik yang dokter rumah sakit, bertanggung jawab secara mandiri dan bertanggung gugat secara profelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayi: struktur organisasi: prosedur kerja, pengelompokan fungsi fungsiresposibilitas: dan system yang diwujudkan kedalam perencana, evaluasi dan laporan pertanggung jawaban system pengelolaan keuangan, hubungan kerja dalam organisasi, manajemen sdm, pengelolaan aset dan manajemen pelayanan sehinggapada huruf merupakan kesusahan atau kepatuhankelola korporasi bagian kesatu identitas rumah sakit umum daerah sangat kabupaten kutai timur adalah rumah sakit yang didirikan pada tanggal oktober dan ditempatkan sebagai rumah sakit kelas non pendidikan pada tanggal agustus dengan status terakreditasi. rumah . rumah sakit umum daerah sangat yang beralamat jalan soekarno hatta sangat kabupaten kutai timurperuntukkan bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat. visi rumah sakit adalah menjadi rumah sakit pilihan utama dalam pemeliharaan kesehatan kutai timur dan terbaik kalimantan timur. misi rumah sakit umum sangat adalah: memberikan pelayanan kesehatan secara paripurna, bermutu dan terjangkau yang berorientasi pada kepuasan pelanggan: menyediakan produk layanan yang unggul dan unik terdiri dari medical check up, trauma center dan pain therapy menyiapkan sumber daya manusia profesional untuk menunjang pelayanan kesehatan melalui pendidikan dan penelitian: meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan disemua secara terus menerus dan berkesinambungan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit tipe menciptakan kemitraan jangka panjang yang saling menguntungkan, dan meningkatkan kesejahteraan dan kepuasan karyawan dengan sistem romanisasi. tujuan strategis: mewujudkan pelayanan kesehatan paripurna, bermutu dan terjangkau: menyajikan . menyajikan produk layanan yang unggul, mewujudkan organisasi dan manajemen rumah sakit yang mendukung pelayanan kesehatan yang bermutu: dan menciptakan kemitraan jangka panjang yang saling menguntungkan. nilai nilai dasar rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan adalah: profesionalisme: empati, komitmen: kejujuran: dan kesetaraan dalam, dan pelaporan bidang pelayanan kesehatan: pelayanan medis: pelayanan . pelayanan penunjang medis dan non medis: pelayanan keperawatan: pelayanan rujukan, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan: pasaharapkan oleh masyarakat. pemerintah daerah dalam melaksanakan tanggung jawabaudit secara independen bukan disebabkan karena kesalahan dalam pengelolaannya. pemerintah fatau kesalahan dalam pengelolaan rumah sakit. bagian kelima struktur organisasi direktur. bagian tata usaha membawahi: sub bagian perencanaan program dan evaluasi: sub bagian keuangan dan akuntansi: dan sub bagian umum, sumber daya manusia perlengkapan. bidang pelayanan medik dan keperawatan membawahi: sub bidang pelayanan medik: sub bidang keperawatan: dan sub bidang informasi rumah sakit. bidang penunjang membawahi: sub bidang penunjang medis: sub bidang penunjang non medis: dan sub bidang penunjang logistik. bidang pengembangan dan baku mutu membawahi: sub bidang diklat dan pengembangan pelayanan, sub bidang baku mutu: dan sub bidang hukum dan hubungan masyarakat. satuan pengawas intern spi): kelompok jabatan fungsional membawahi: kepala instalasi: komite medik: komite keperawatan: komite farmasi terapi, dan komite rekam medik. dan jabatan fungsional lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. bagan . cc. bagan struktur organisasi rsud sangdirektur rsud dipimpin oleh direkturuntuk dapat diangkat menjadi direktur, harus memiliki syarat sebagai berikutberstatus pns dan, dan mengelola kekayaan rumah sakit: mewakili rumah sakit dalam dan luar pengadilan:: menyiapkan rsb dan rba rumah sakit: mengadakan ., dan prosedur tetap rumah sakit: mengangkat dan memberhentikan pegawai rumah sakit sesuaibawah direktur kepada bupati: mendatangkan ahli dan profes.adalah: kebenaran kebijakan rumah sakit: kelancaran, efektifitas, dan efisiensi kegiatan rumah sakit: kebenaran program kerja, pengendalian, pengawasan, dan pelaksanaan serta laporan kegiatannya: meningkatkan akses, keterjangkauan, dan mutu pelayanan kesehatan. paragraf kepala bagian tata usaha syarat untuk dapat diangkat menjadi kepala bagian tata usaha adalah: seorang sarjana (minimal s1) memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan, dan pengalaman bidang keuangan dan atau akuntansi, umum,, dan administrasi yang profesional:persyaratan administrasi kepegawaian bagi yang pns. tugas dan kewajiban kepala bagian tata usaha adalah: melakukan .: mengupayakan pelayanan dan bantuan hukum untuk kepentingan rumah sakit: melakukan kegiatan hubungan masyarakat dan kegiatan koordinasi dengan pihak berwenang bidang hukum untuk kepentingan rumah sakit: dan kegiatan penyampaian informasi kedalam maupun keluar meliputi pemberitaan dan pendapat umum, pelayanan informasi dan komunikasi. paragraf kepala bidang syarat untuk dapat diangkat menjadi kepala bidang: berlatar belakang pendidikan minimal sarjana strata satu s1):sesuai dengan bidang tugasnya:. memenuhi syarat administrasi kepegawaian. tugas dan kewajiban kepala bidang: kepala bidang pelayanan medik dan keperawatanbidang penunjanglaboratorium, radiologi, prs, farmasi, gizi, fisioterapi, rekam medis dan penunjang lainnya. kepala bidang pengembanganembangan dan baku mutu. paragraf kepala seksi kepala sub bagian persyaratan menjadi kepala seksi dan atau kepala sub bagian: berlatar belakang pendidikan minimal sarjana strata satu s1) sesuai dengan bidang kerjanya dan sistem remunerasi: dantugas pokok kepala sub bagian pada bagian tata usaha: kepala sub bagian perencanaan program dan evaluasi adalah mengkoordinasikan, menyusun, dan melaksanakan administrasi rencana program dan kegiatan tahunan, evaluasi, dan pelaporan. kepala. kepala sub bagian keuangan dan akuntansi adalah mengkoordinasikan, menyusun, dan melaksanakan pengelolaan, evaluasi dan pelaporan urusan keuangan. kepala sub bagian umum, sumber daya manusia sdm), dan perlengkapan mengelola tata usaha, mengelola surat menyurat dan kearsipan, inventaris dan kekayaan, rumah tangga dan tugas umum lainnya. tugas pokok kepala sub bidang pada bidang pelayanan medik dan keperawatan: kepala sub bidang pelayanan medik yaitu melakukan pengumpulan, penyiapan bahan pembinaan teknis kegiatan sub bidang pelayanan medik. kepala sub bidang keperawatan yaitu melakukan penyiapan bahan dan pembinaan teknis kegiatan sub bidang keperawatan. kepala sub bidang informasi rumah sakit yaitu melakukan penyiapan bahan dan pembinaan teknis kegiatan sub bidang informasi rumah sakit. tugas pokok kepala sub bidang pada bidang penunjang: sub bidang penunjang medissub bidang penunjang non medisnon medis. kepala sub bidang penunjang logistiklogistik. tugas pokok kepala sub bidang pada bidang pengembangan dan baku mutu: kepala. kepala sub bidang diklat dan pengembangan pelayanan yaitu melakukan pengumpulan, penyiapan bahan dan pembinaan teknis kegiatan sub. bidang diklat dan pengembangan pelayanan. kepala sub bidangbaku mutu rumah sakit. kepala sub bidang hukum dan humas yaitu melakukan pengumpulan, penyiapan bahan dan pembinaan teknis kegiatan bidang hukum dan kehumasan. paragraf pemberhentian direktur, kepala bagian, kepala bidang dan kepala sub bidang sub bagian direktur, kepala bagian tata usaha, kepala bidang dan kepala sub bidang sub bagian dapat diberhentikan karena: 1g) meninggal dunia, berhalangan secara tetap selama3 (tiga) bulan berturut turut: tidak melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik:5 (lima) tahun atau lebih. bagian keenam pejabat pengelola paragraf komposisi. . susunansbagian . bagian ketujuh satuan pengawas intern spi) satuan pengawasan intern spi) merupakan audit internal rumah sakit yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada direktur rumah sakit.bertujudibentuk dan ditetapkan dengan keputusan direktur. susunan organisasi spi: ketua, sekretaris: koordinator bidang keuangan, koordinator bidang umum: koordinator bidang pelayanan: dan koordinator bidang aset. persyaratan untuk menjadi spi adalah: memiliki pendidikan formal minimal strata satu s1) atau yang setara, memiliki basic auditing, akuntansi, administrasi pemerintah, dan komunikasi, tidak boleh memiliki hubungan keluarga, sosial dan hubungan lainnya yang dapat mengganggu independensi dan objektivitas audisi, independensi . independensi sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan state mind atau suatu kepercayaan atau pencitraan yang diberikan kepada auditor berdasarkan pandangan publik atau masyarakat umum terhadap audit kinerja yang sedang berlangsung: objektivitas sebagaimana dimaksud pada huruf artinya auditor tidak boleh berpihak kepada siapapun dalam menyampaikan hasil pekerjaannya, berdasarkan fakta sesuai kondisi yang ada tanpa dipengaruhi prasangka, interpretasi maupun kepentingan pribadi auditor. tidak boleh melaksanakan tugas operasional luar bidangnya: dan tidak diperkenalkan auditor memberikan jasa review atau konsultasi, terlibat dalam suatu kegiatan atau instansi tertentu, instansi yang sama atau sebaliknya saat penugasan audit. fungsi spi: mengelola audit internal secara efektif dan efisien sehingga kegiatan tersebut memiliki nilai tambah dan dapat meningkatkan kegiatan organisasi: menyusun perencanaan berbasis resiko (risk based plan) berdasarkan pertimbangan masukan dari direktur, dewan pengawas, dan issue terkini: cc. mengkomunikasikan rencana kegiatan, kebutuhan sumberdaya, dan dampak yang mungkin akan timbul kepada direktur dan dewan pengawas: menetapkan kebijakan dan prosedur spi sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan audit internal: mengkoordinasikan bahwa lingkup audit internal sudah memadai dan meminimalkan duplikasi: dan menyampaikan laporan audit internal secara berkala kepada direktur dan dewan pengawas mencakup: perbandingan rencana: realisasi sasaran, wewenang . wewenang: tanggung jawab, dan kinerja audit internal. tugas dan kewajiban spi: melakukan pengawasan terhadap segala kegiatan rumah sakit meliputi pengelolaan administrasi keuangan, umum kepegawaian dan pelayanan pada tahun berjalan: melakukan pengujian terhadap laporan kegiatan lingkup bpk, bpk dan inspektorat wilayah). ruang lingkup spi adalah sebagai berikut: melakukan identifikasi dan evaluasi, memberikan kontribusi terhadap peningkatan proses pengelolaan risiko, pengendalian intern dan governance dengan menggunakan pendekatan yang sistematis, teratur, dan menyeluruh, evaluasi sistem pengendalian sebagaimana dimaksud pada huruf mencakup: efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional: keandalan dan integritas informasi: dan kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku, me review sejauh mana sasaran dan tujuan organisasi sudah berjalan dan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku: dan menilai dan memberikan rekomendasi hasil audit. . standar audit kinerja merupakan ukuran mutu kinerja audit yang ditetapkan oleh organisasi profesi audit dalam melaksanakan tugasnya, mencakup perencanaan, supervisi, pengumpulan, dan pengujian bukti, pengembangan temuan dan dokumentasi. perencanaan sebagaimana dimaksud bertujuan agar auditor dapat menetapkan sasaran, ruang lingkup, metodologi dan alokasi sumber daya, system pengendalian intern, ketaatan audit terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku dan terhadap kecurangan. supervisi sebagaimana dimaksud auditor memastikan pemahaman tim audit terhadap, dimana dapat mendukung simpulan dan rekomendasi. pengumpulan dan pengujian bukti sebagaimana dimaksud auditor mengumpulkan dan melakukan pengujian bukti untuk melihat kesesuaian informasi yang terkandung dalam kecukupan bukti yaitu bukti fisik, bukti dokumen bukti kesaksian dan bukti analisis, bukti yang kompeten dan bukti yang relevan. pengembangan temuan sebagaimana dimaksud auditor mengembangkan temuan berupa ketidak ekonomis, ketidak efisien system pengendalian intern, pengelolaan organisasi, program, aktivitas atau fungsi yang diaudit. dokumentasi sebagaimana dimaksud auditor menyiapkan dokumen audit kerja dalam bentuk kertas kerja audit yang dapat disimpan secara sistematis sehingga mudah diambil kembali ketika akan dirujuk maupun analisis. bagian . bagian kedelapan organisasi pelaksanaan paragraf instalasi guna memungkinkan penyelengaraan kegiatan pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan kesehatan kepadasmf) adalah kelompok dokter yang bekerja bidang medis dalam jabatan fungsional: smfmf menggunakan pendekatan tim dengan tenaga profesi terkait. bagian kesembilan organisasi pendukung komite paragraf komite medik komite medik adalah perangkat rumah sakit yang menetapkan tata kelola klinis (clinical governance) rumah sakit, tujuannya agar profesionalisme staf medis tetap terjaga, terpeliharanya etika dan disiplin profesi medis. membantu . membantu direktur rumah sakit menyusun kebijakan dan prosedur yang terkait dengan medico legal dan etika legal. komite medik merupakan kelompok tenaga medis yang dipilih, oleh anggota staf medis fungsional rumah sakit, kemudian dibentuk dan ditetapkan melalui keputusan direktur untuk masa kerja selama (empat) tahun. pelaksanaan tugas komite medik melaksanakan tugasnya berdasarkan ex officio yang berlakuk, manajemen keperawatan dan instalasi terkait. paragraf staf keperawatan fungsional staf keperawatan fungsional adalah tenaga keperawatan yang bekerja pada unit pelayanan keperawatan yang memiliki tugas pokok melaksanakan pelayanan asuhan keperawatan kepada pasien atau pengguna jasa rumah sakit berdasarkan proses keperawatan instalasi pelayanan keperawatan. staf keperawatan fungsional dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ini menyelenggarakan fungsi: pengkajian keperawatan, penentuan diagnosis keperawatan, perencanaan dan pelaksanaan tindakan dan penilaian keperawatan: pendokumentasian asuhan keperawatan: cc. penyuluhan keperawatan, dan pengembangan asuhan keperawatan. penempatan tenaga keperawatan fungsional dilaksanakan oleh direktur melalui usulan dan pengkajian bidang keperawatan. paragraf komite farmasi dan terapitugas paragraf komite rekam medisbagian kesepuluh dewan pengawas paragraf pembentukan dewan pengawas dewan pengawas adalah merupakan sebuah badan otonom yang terdiri dari sekelompok orang yang terorganisir dibentuk dan diberi tanggung jawab hukum untuk membina dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dan perkembangan rumah sakit. pembentukan3:erja,diperlukan. dewan pengawas berfungsi: memantau dan mengawasi program rumah sakit dan menindaklanjuti hasil evaluasi dan penilaian kinerja rumah sakit agar selalu sejalan dengan visi dan misi yang diemban rumah sakit: mengawal misi rumah sakit secara keseluruhan: memberikan pendapat dan saran kepada bupati mengenai rba yang diusulkan oleh pimpinan rumah sakit: mengikuti . mengikuti perkembangan kegiatan rumah sakit: memberikan nasehat dan saran kepada pimpinan rumah sakit dalam melaksanakan pengelolaan termasuk memberikan saran dan pendapat atas rencana jangka panjangdan catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh pimpinan rumah sakit dan menjadi mediator dan arbitration. paragraf keanggotaan dewan pengawas anggota dewan pengawasan dapat terdiri dari unsur unsur: cc.terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota dan1 (satu) orang anggot. kepada rumah sakit dan dimuat dalam rba. bagian . bagian kesebelastsedikitnya setiap (satu) kali dalam setahun kepada atasannya masing masing. dimanaduapekerja yang berlakurangka peningkatan pelayanan. mekanisme . hukuman . paragraf pemutusan hubungan kerja pemutusan hubungan kerja dilakukan apabila telah memenuhi segala ketentuan yang berlaku yang mengatur tentang pemutusan hubungan kerja. pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh rumah sakit terhadap pegawainya yang telah terbukti melakukan kesalahan berat berupa: melakukan penipuan, pencurian, penggelapan barang dan atau uang milik rumah sakit: memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan rumah sakit:lingkungan rumah sakit: melakukan perbuatan asusila atau perjudian lingkungan rumah sakit, menyerang, menganiaya, mengancam (mengintimidasi) orang lain lingkungan rumah sakit: membujuk orang lain untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum, dengan ceroboh atau dengan sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang aset rumah sakit yang menimbulkan kerugian besar bagi rumah sakit: membiarkan orang lain dalam bahaya lingkungan rumah sakit, membongkar atau membocorkan rahasia rumah sakit yang seharusnya rahasiakan (kecuali untuk kepentingan negara): dan melakukan . melakukan perbuatan lainnya lingkungan rumah sakit yang diancam pidana (lima) tahun atau lebih: danatur dalam tentang disiplin pegawai dan pemutusan hubungan kerja. paragraf sistem reward dan punishment sistem reward penggajian dilakukan dengan: gaji, tunjangan, dan jasa pelaksanaan merupakan bagian dari reward dalam bentuk remunerasi pegawai. remunerasi pegawai adalah keseluruhan paket fasilitas yang diberikan oleh rumah sakit kepada pegawai sesuai dengan jabatan pegawai yang bersangkutan yang terdiri dari gaji, tunjangan dan jasa medis serta berbagai fasilitas lainnya: dan gaji pokok dan tunjangan pejabat pengelola dan pegawai rumah sakit yang berstatus pns mengacu kepada peraturan perundang undangan mengenai gaji dan tunjangan pns. sistem reward jenjang karir diberikan dengan:angkat pilihan sesuai ketentuan:: dan kenaikan pangkat regular berikan kepada pnsbagian ketigtelah ditetapkan untuk lingkungan rsud. remunerasi dan atau pensiun yang berikan kepada dewan pengawas, pejabat pengelola dan pegawai rumah sakit yang tetapkan oleh bupatiset yang kelola rumah sakit, tingkat pelayanan serta produktivitas: pertimbangan persamaanditetapkan sebesar (sembilan puluh persen) dari remunerasi direktur. honorarium dewan pengawas tetapkan sebagai berikut: honorarium ketua dewan pengawas maksimal (empat puluh persen) dari gaji direktur: gaji pokok dan tunjangan mengikuti peraturan perundang undangan yang berlakutelah ditetapkan. bagian kelima belas pengelola keuangan pengelolaan keuangan rumah sakit: sistem akuntansi berbasis akrual sebagaimana dimaksud pada merupakan akuntansi yang mengakui pengaruh dan peristiwa transaksi lainnya pada saat kas atau start kas diterima atau dibayar, dan standar akuntansi pemerintah sebagaimana dimaksud merupakanjasa. . bagian keempat belaspmk3)maksud pada huruf merupakan. anggaran belanja rumah sakit sebagai blue merupakan penjabaran kegiatan usaha dalam satuan uang berdasarkan pendapatan biaya baik yang dananya bersumber dari pendapatan asli daerah maupun bersumber dari dana lainnya. belanja rumah sakit sebagia blue dapat bertambah atau berkurang (fleksibel budget). dalam menghitung besaran ambang batas belanja, rumah sakitrumah sakit tahun sebelumnya, realisasi prognosis tahun anggaran berjalan dan target anggaran tahun yang akan datang. besaran presentase ambang batas tersebut berlaku apabila pendapatan operasional rumah sakit melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan dalam rba tahun yang diusulkan. selama ambang batas tersebut, rumah sakit dapat menggunakan pendapatannya tanpa harus memperoleh izin dari bupati. ambang batas yang diusulkan tersebut adalah (tiga puluh persen) dari pendapatan. bagian keenam belas sistem akuntansi dan keuangan laporan keuangan rumah sakit yang terbentuk blue adalah merupakan bagian dari laporan keuangan skpd atau pemerintah daerah. sistem akuntansi rumah sakit menggunakan standar akuntansi keuangan yang dikeluarkan oleh ikatan akuntan indonesia iai). menyusun laporan keuangan konsolidasi (gabungan) sebagai bentuk laporan keuangan rumah sakit menggunakan standar akuntansi pemerintah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku. penyelenggara . penyelenggaralaporan keuangan rumah sakit terdiri dari neraca, laporan operasional, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan danrumah sakit sebagai blue dapat diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. bagian ketujuh, cc. unsur perguruan tinggi: danroses perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada berpedoman pada ketentuan pada dan peraturan perundang undangan yang berlaku. bagian kedelapan belas,: jasa layanan, hibah. hibah tidak terikat: hasil kerjasama dengan pihak lain: dan lain lain pendapatan rumah sakit yang sahdirektur rumah sakit dan disetujui oleh bupatiberada dari hibah terkait dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan barang dan atau jasa yang berlaku bagi rumah sakit sepanjang disetujui oleh pemberi hibah.pengadaan yang ditetapkan oleh direktur rumah sakit. pelaksana pengadaan barang dan jasa sebagaimana yang dimaksud pada ditugaskan secara khusus untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana yang dimaksud pada terdiri dari personil yang memahami tata cara pengadaan subtansi pekerjaan kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan. . penunjuk personil pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan prinsip:atau jasasembilanuangan pengalihan dan atau penghapusan a bagian dua puluh perencanaan, penganggaran dan pelaksana anggaran paragraf perencanaan rumah sakit menyusun rencana strategis bisniscita dan citra yang akan diwujudkan. misiyang dimaksud pada memuat rencana capaian kinerja pelayanan tahunan selama5 (lima) tahun. proyeksi keuangan (lima) tahunan sebagaimana yangrumah sakit menyusun rba tahunan yang berpedoman kepada rensumah sakit lainnya. keuangan rumah sakit. rencana bisnis anggaran sebagaimana dimaksud pada: besaran presentase ambang batas: prognosis laporan keuangan, a. perkiraan maju,spm) dan biaya dari keluarga yang akan dihasilkan. paragraf pelaksanaan anggaran dokumen pelaksanaan anggaran dpa) rumah sakit yang sudah menjadi rba definitif mencakup antara lain: pendapatan biaya, proyeksi arus kas: dan jumlah dan kualitas barang dan jasa yang akan dihasilkan. pejabat pengelola keuangan daerah ppid) mengesahkan dpa rumah sakit sebagai dasar pelaksana anggaran. pengesahan . mengesahkan dpa rumah sakit berpedoman pada peraturan perundang undangan yang berlakurba definitif sebagaimana yang dimaksud pada merupakan rba yang telah dikonsolidasikan kedalam rka skpd oleh ppid dan bupati. rba definitif akan disampaikan kepada tapi untuk dibelah dan hasilnya akan dituangkan kedalam rancangan peraturan daerah tentang apbd. dpa rumah sakitbupati dengan pemimpin blue direktur rumah sakit. perjanjian emimpin blueuluh satu pendapatan dan biaya paragraf pendapatan pendapatan rumah sakit dapat bersumber dari: a0 jasa layanan: hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain: apbd: apbn, dan pendapatan rumah sakit. hasil kerjasama dengan pihak lain dapat berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa, , keuntungan selisih nilai tukarusai rba. hibah . hibah terikat sebagaimana dimaksud pada diperlukan sesuai peruntukannya. seluruh pendapatan, rekening kas rumah sakit: biaya.:. seluruh pengeluaran biaya rumah sakit yang bersumber sebagaimana dimaksud pada dan huruf dan dilaporkan kepada ppid(spt). format spt sebagaimana dimaksud pada dan format laporan pengeluaran biaya rumah sakit sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan ketentuan peraturyang. besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dalam rba dan dpaua puluh du(satu)bupati disektor(satu)tigabagian kedua puluh empatlima pengelolaan lingkungan dan limbah rumah sakit rumah sakit wajib menjaga lingkungan baik secara internal maupun eksternal dengan pengelolaan lingkungan dan limbah rumah sakit. pengelolaan lingkungan dan limbah rumah sakit sebagaimana dimaksud pada bertujulimbah rumah sakit adalah hasil semua limbah yang dihasilkan dari kegiatan rumah sakit yang terdiri dari: limbah padat: limbah cair, dan limbah gas. pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan hasil semua limbah rumah sakit yang berbentuk padat sebagai akibat kegiatan rumah sakit yang terdiri dari limbah medis padat dan non medis. limbah . limbah cair sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan hasillimbah gas sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan hasil semua limbah yang berbentuk gas yang berasal dari kegiatan pembakaran rumah sakit seperti insinerator, dapur, perlengkapan generator, investasi, dan pembuangan obat citostatika. limbah padat medis sebagaimana dimaksud pada merupakcontainer bertekanan, dan limbah logam dengan kandungan yang tinggi. limbah padat non medis sebagaimana dimaksud pada merupakan limbah padat yang dihasilkan dari kegiatan rumah sakit diluar medis yang berasal dari dapur, perkantoran, taman, dan halaman. proses pengelolaan limbah medis padat sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan meminimalisasi limbah, melakukan pemilahan, peradaban, pemanfaatan kembali dan daur ulang. proses pengelolaan limbah non medis padat sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan memilah dan melakukan peradaban, pengumpulan, penyimpanan dan pengangkutan. untuk tata laksana pengelolaan limbah gas rumah sakit sebagaimana dimaksud pada disesuaikan dengan perundang undangan yang berlaku. bab iv. bab akuntabilitas bagian pertama cara pencapaian tujuan lima tahun kedepan paragraf tujuan terwujudnya rumah sakit umum daerah rsud) sangat yang unggul dan mampu memberikan pelayanan kesehatan rujukan sesuai dengan standar mutu dan kebutuhan pasien guna menunjang peningkatan derajat kesehatan masyarakat kabupaten kutai timur. paragraf sasaran meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana, peralatan, sumber daya manusia, dan sistem pelayanan kesehatan rujukan rsud sangat. meningkatkan kinerja dan cakupan pelayanan kesehatan rujukan rsud sangat. sasaran rumah sakit yang akan dicapai sebagaimana dimaksud adalah diupayakan pencapaiannya melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam renstra bisnis rumah sakit yang selanjutnya disingkat rsb rumah sakit. renstra bisnis rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam mencakup pernyataan visi, misi, program strategis, pengukuran kinerja, rencana pencapaian (lima) tahunan, dan proyeksi keuangan (lima) tahunan rumah sakit. program strategis yang tercantum dalam rsb rumah sakit dalam kurun waktu (satu) sampai dengan (lima) tahun dengan memperhitungkan . memperhitungkan potensi, peluang yang miliki serta kendala yang ada atau mungkin timbul. penyusunan rsb rumah sakit harus selalu mempertimbangkan berbagai usulan kebutuhan tiap tiap unit organisasi rumah sakit serta evaluasi kinerja dan keuangan rumah sakit tahun sebelumnya dan merupakan hasil kesepakatan rapat internal yang dihadiri oleh seluruh bagian dan bidang tingkat struktural dan fungsional dan dipimpin langsung oleh direktur. pelaksanaan merasionalisasi kinerja rumah sakit berdasarkan program dan kegiatan dalam rsb dan rba rumah sakit harus selalu dievaluasi dan dilakukan penilaian oleh bupati kutai timur melalui dewan pengawas, khususnya terhadap aspek penilaian keuangan dan non keuangan guna mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan rumah sakit sebagai blue. evaluasi dan penilaian kinerja aspek keuangan dari rsb rumah sakit dapatrumah sakit, sedangkan evaluasi dan penilaigian kedua sistem akuntabilitas berbasis kinerja sistem akuntabilitas berbasis kinerja merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban secara berjenjang dan berkala skpd untuk disampaikan kepada kepala daerah yang terkait dengan tembusan kepada kepala badan pengawasan keuangan dan pembangunan melaui tahapan: perencanaan strategis: perencanaan kinerja: cc. pengukuran kinerja: dan pelaporan kinerja. . perencanaan strategis sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin capai selama kurun waktu (satu) sampaierencanaan kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan proses penjabaran dari tujuan, sasaran, kebijakan, dan program yang telah ditetapkan dalam renstra yang akan dilaksanakan oleh rumah sakit melalui berbagai kegiatan tahunan. pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan dasar untuk dan hasil penilaian keberhasilrumah sakit. pelaporan kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan sarana yang dikomunikasikan melalui pencapaian kinerja skpd dalam (satu) tahun anggaran yang dikaitkan dengan hasil pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, analisis akuntabilitas kinerja, akuntabilitas keuangan, hambatan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah langkah yang diambil oleh satuan organisasi. bab akuntansi dan pelaporan pertanggungjawaban bagian kesatu akuntansi akuntansi merupakan. maksud pada menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, belanja, pembiayaan berbasis kas, mengakui aset, utangbupati dengan peraturan bupati. bagian kedua pelaporan pertanggungjawaban pertanggungjawaban pelaporan keuangan berada pada pimpinan entitas akuntansi dan entitas pelaporan yaitu: entitas akuntansi sebagaimana dimaksud pada merupakan bagian dari unit skpd pengguna anggaran pengguna barang jasa, dimana wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan dengan entitas pelaporan: dan entitas pelaporan sebagaimana dimaksud pada (l), merupakan bagian dari unit skpd yang terdiri dari (satu) atau lebih entitas akuntansi, dimana wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. komponen . komponen laporan keuangan rumah sakit terdiri dari neraca, laporan operasional, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yaitu: neraca sebagaimana dimaksud pada merupakan gambarsebagaimana dimaksud pada merupakan informasi tentang jumlah pendapatan dan biaya rumah sakit selama (satu) periode: laporan arus kas sebagaimana dimaksud pada merupakan bentuk penyajian informasi kas yang: dan catatan atas laporan keuangan talk) sebagaimana dimaksud pada merupakanumah sakit.d(sip), kesehatan jasmani dan rohani yang layak (fit) untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta memiliki perilaku dan normal yang baik. tatalaksanaberdasarkan pertimbangan dari komite medik, direktur dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut. padaagori staf medis staf medis yang telah bergabung dengan rumah sakit dikelompokkan ke. dan bertanggung jawab secara mandiri serta bertanggung gugat sesuai ketentuan rumah sakit: dan staf medis tamu, yaitu dokter dariadvice kepada staf medis fungsional lain yang memerlukan advice professional dan dokter tersebutatau pengajar bagi peserta didik diberdasarkan atas jenis ijazah sertifikat yang dimiliki staf medis, kompetensi,padai,miliki. tanggung jawab.canggap perlu: dan melakukan perbaikan standar prosedur operasional spo) serta dokumen dokumen terkait. tugas staf medis rumah sakit adalah:rofesi, standar pelayanan medis dan etika kedokteran yang sudah ditetapkan, dan menyusun . menyusun mengumpulkan, menganalisa, dan membuat laporan pemantauan indikator mutu klinik::vebentuk rumah sakit oleh direktur. komite medik sebagaimana dimaksud pada merupakank pembentukannya ditetapkan dengan keputusan direktur dengan masa kerja selama3 (tiga) tahun. paragraf susunan, tugas, fungsi, tanggung jawab, kewenangan ketua dan wakil ketua komite medis susunan organisasi komite medik terdiri dari: ketua,: atau ketua dan sekretaris merangkap ketua dan anggota sub komite. sub komite medik ditetapkan oleh direktur atas usulan ketua komite medik setelah mendapat kesepakatan dalam rapat pleno komite medikatas sub. cc. menjaga disiplin, etika, daftar kewenangan klinis sesuai dengan masukan dari kelompok staf medis berdasarkannorma keprofesian. penyelenggaraan pemeriksaan dan pengkajian: kompetensi: kesehatan fisik dan mental: perilaku, dan: cc.ofclilr: mempunyai kepribadian yang dapat s purna waktuaragraf susunan, tugas, fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan sub komite medik susunan organisasi sub komite medik terdiri dari: ketua. cc. ketua, sekertaris,komite medik dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sub komite. sub komite dibentuk disesuaikan dengan kebutuhan rumah sakit. sub komite tersebut terdiri dari: cc. sub komite peningkatan mutu profesi medis: sub komite kredensial: sub komite etika dan disiplin profesi: dan atau sub komite lainnya yang dianggap perlu, antara laindan sub komite transfusi darah. tugas dan tanggung jawab sub komite peningkatan mutu profesional medis adalah: membuat rencana atau program kerja: melaksanakan rencana atau jadwal kegiatan, cc. proses dan penugasan staf medis pada unit kerja, membuat rencana kerja, melaksanakan rencana kerja: menyusun tata laksana dari instrumentmedik sebagai berikut: untuk.t dan rapat tahunan diselenggarakan sekali setiap tahun, dan rapat tahunantunda untuk1oleh paling sedikit (dua per tiga) anggota komitepasarkan pada suara terbanyak setelah dilakukan pengumuman suara. dalam. dalam hal jumlah suara yang diperoleh adalah sama maka ketua dankuorum rapat kelompok staf medis dan atau komite medis dapat dilaksankan apabila kuorum tercapai. kuorum dianggap tercapai apabila dihadiri oleh (dua per bagian . bagian kesembil yang berlaku. bagian kesepuluh pemberhentian staf medis staf medis dapat berhenti atau diberhentikan apabila: cc.3 (tiga) bulan berturut turut. pemberhentian staf medis organik mengacu kepada ketentuan peraturan kepegawaian yang berlakusebagai organik maupun . mnya rumah sakit: pemberhentian dengan tidak hormat bagi staf medis organikbelas kerahasiaan dan informasi medis rumah sakit: berhak membuat peraturan yang berlaku sesuai dengan kondisi atau keadaan yang ada rumah sakit: wajib menyimpan rekam medik sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku: dapat memberikan isi rekam medis kepada pasien yang ataupun pihak lain atas ijin pasien secara tertulis: yang berlaku,: dan yang dilakukan, tata laksana tindakan medis,vii. bab vii penyelesaian sengketa medis dalam hal terjadi sengketa medis antara pasien dengan pihak rumah sakit, maka diutamakan untuk diselesaikan dengan cara diluar litigasi. penyelesaian diluar litigasi sebagaimana dimaksud pada merupakan penyelesaian musyawarah secara kekeluargaan. untuk menyelesaikan sengketa medis sebagaimana dimaksud pada oleh pihak rumah sakit diwakili oleh komite medis. komite medis dalam hal menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada dapat meminta bantuan tenaga profesional dalam bidangnya. apabila penyelesaian sengketa medis sebagaimana dimaksud pada tidak dapat diselesaikan, maka penyelesaian dapat tempuh sesuai hukum dola tata kelola rumah sakit umum daerah sangat, dinyatakan dicabut dan tidak berlakuxi. bupati kutai timur, iran noor bagan struktur organisasi rumah sakit umum daerah sangat kabupaten kutai timur lampiran: peraturan bupati kutai timur nomor tahun tentang pedoman pola tata kelola rumah sakit umum daerah sangat dewan pengawas direktur bagian tata usaha satuan sub bagian sub bagian sub. bagian pengawas keuangan dan perencanaan umum, sdm dan item spi) akuntansi program dan perlengkapan evaluasi kelompok bidang bidang bidang jabatan fungsional pelayanan penunjang pengembangan medik dan dan baku mutu kepala instalasi keperawatan sub bidang komite medik penunjang sub bidang diklat sub bidang medik dan pengembangan komite keperawatan pelayanan pelayanan komite farmasi medik terapi sub bidang sub bidang baku penunjang mutu komite rekam medik sub bidang non medik keperawatan sub bid sub bidang hukum dan sub bidang informasi penulisan mistik dan humas rumah sakit yang 0g bupati kutai timur, iran noo ria |
biang bupati kutai kartanegara provinsi kalimantan timur peraturanbupati kutai kartanegarnimbang mengingathuruf dan (3huruf dan huruf undang undang nomor tahun tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka pemerintah daerahwajib melakukan pembinaan dan pengawasan atasdalam pemenuhan persyaratan perijinan, .bahwa dalamsebagaimana dimaksud pada huruf maka perlu mengambil langkah langkah berupapemberian insentif dan disinsentif yang didasarkan pada hasil penilaiankinerja perusahaan dalam mengendalikan dampak lingkungan yangdiakibatkan oleh kegiat,yang wajib memilikiproper)menetapkrogram penilaian peringkat kinerja perusahaan industri dan jasa dalam pengelolaan lingkungan, memutuskan: peraturan bupati tentangbadan adalah badan lingkungan hidup daerah kabupaten kutai kartanegara. satuan kerja peringkat daerah adalah skpd yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan terhadap kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidupetaatan dan kinerja melebihi ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan dibidang pengendali. tim proper adalah tim yang melakukan penilaian kepada perusahaan atas kegiatan atau usaha terhadap lingkungan. peringkat emas adalah peringkat untuk usaha dan atau kegiatan yang telah secara konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan dalam proses produksi atau jasa, melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggungjawab terhadap masyarakat. peringkat hijau adalah peringkat untuk usaha dan atau kegiatan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan (beyond compliance) melalui pelaksanaan sistem pengelolaan lingkungan, pemanfaatan sumber daya secara efisien dan melakukan upaya tanggungjawab sosial dengan baik. peringkat biru adalah peringkat untukatau peraturan perundang undangan yang berlaku. peringkat merah adalah peringkat untuk usaha dan atau kegiatan yang melakukan pengelolaan lingkungan belum sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan. peringkat hitam adalah peringkat untukatau kerusakan lingkungan serta pelanggaran terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku atau tidak melaksanakan sanksi administrasi. penilaian ketaatan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidupadalah program penilaian terhadap . upaya perusahaan dalam memenuhi persyaratan perijinan lingkungan hidup b3)usahaan adalah organisasi berbadan hukum yang melakukan usahdan pemantauan lingkungan yang selanjutnya disebudari usaha dan atau kegiatan yang telah berjalanbab maksud, tujuan dan sasaran penerapan proper merupakan kegiatan pengawasan guna memberikan insentif dan atau disinsentif kepada penanggung jawab usaha yang izin lingkungannya diberikan oleh bupati. pemberian insentif dan atau disinsentif sebagaimana dimaksud pada berupa penghargaan bupati atas kinerja perusahaan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada dilakukan berdasarkan penilaian ketaatan usaha dalam: memenuhi persyaratan perijinan lingkungan hidup,dan pemulihan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. tujuan diterapkannya proper untuk melakukan pengawasan kinerja perusahaan terhadap ketaatan dalam pengelolaan lingkungan hidup. pengawasan kinerja perusahaan sebagaimana dilakukan terhadap: peraturan perundang undangan dibidang lingkungan hidup,dan amdal, ukl upl atau dpl. sasaran proper yaitu perusahaan yang melakukan usahanya dalam wilayah kabupaten kutai kartanegara. bab iii kriteria penilaian, peringkat ketaatan dan peringkat kinerja proper dilaksanakan berdasarkan pada kriteria penilaian ketaatan usaha yang disusun oleh skpd teknis membidangi lingkungan dan skpd teknis yang membidangi usaha. kriteria penilaian ketaatan perusahaan sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: kriteria ketaatan yang digunakan meliputi kriteria cukup taat, tidak taat dan sangat tidak taat dengan,dan kriteria penilaian aspek lebih dari yang dipersyaratkan (beyond compliance) meliputi kriteria sangat taat dan taat. perusahaan yang dinilai ketaatannya dalam pengelolaan lingkungan hidup akan diberikan sertifikat peringkat kinerja sesuai hasil yang dicapai. sertifikat yang diperoleh wajib pasang ruang publik kantor perusahaan yang bersangkutan sejak diterimanya sertifikat hingga pengumuman peringkat ketaatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan tahun berikutnya. peringkat ketaatan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari: sangat taat, diberikan kepada perusahaan yang telah memenuhi persyaratan kriteria taat dan secara konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan (environmental excellence) dalam proses produksi dan atau jasa, pemanfaatan sumber serta melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggung jawab terhadap masyarakat, taat, diberikan kepada perusahaanyang telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan kriteria cukup taat melalui pelaksanaan sistem pengelolaan lingkungan, pemanfaatan sumbercc. cukup taat, diberikan kepada perusahaan yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturan perundang undangan, tidak taat,diberikan kepada perusahaan yang upaya pengelolaan lingkungan hidup dilakukannya tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan, dan sangat tidak taat,diberikan kepada perusaha. peringkat kinerja perusahaan yang diberikan terdiri dari peringkat emas, untuk perusahaan yang telah berhasil melaksanakan upaya pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dengan memenuhi kriteria sangat taat, peringkat hijaaat: peringkat bircukup taat, peringkat merah, untuk perusahaidak taat: dan peringkat hitam, untuk perusahaan yang belumsangat tidak taat. sebelum mengumumkan hasil penilaian program penilaian peringkatkinerja perusahaan, kepala lhd melaporkan lebih dahulu hasil penilaian tersebut kepada bupati. bab tim penilaian penilaian ketaatan pengelolaan lingkungan usaha dan atau kegiatan dilakukan oleh tim proper. tim proper sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: dewan pertimbangan proper,dan tim teknis proper dewan pertimbangan proper sebagaimana dimaksud huruf harus memenuhi persyaratan: memiliki kredibilitas, berwawasan luas, dan independen, b.tidak mempunyai hubungan financial dengan perusahaan yang dinilai peringkat kinerjanya, termasuk sebagai pemilik saham atau kreditor, tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan pemilik perusahaan yang dinilai peringkat kinerjanya, bukan merupakan konsultan, penyusun dokumen amdal, rekan bisnis signifikan dari perusahaan yang dinilai peringkat kinerjanya, dan bukan merupakan bagian dari kegiatan yang dibiayai oleh perusahaan peserta proper. tim teknis proper sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas unsur: lhd kabupaten, dan skpd terkait yang membidangi perusahaan. susunan keanggotaan serta tugas dan fungsi dewan pertimbangan proper dan tim teknis proper sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh bupati. bab pelaksanaan proper dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: penetapan daftar perusahaan oleh tim teknis proper: pelaksanaan inspeksi lapangan, penyusunan rapor sementara, pelaksanaan evaluasi tingkat ketaatan,dan pemberitahuan hasil tingkat ketaatan. pelaksanaan proper sebagaimana dimaksud pada secara rinci diatur dalam pedoman dan tata cara proppemberitahuan hasil tingkat ketaatan sebagaimana dimaksud dalam huruf bupati menetapkan dan mengumumkan tingkat ketaatan perusahaan. perusahaan yang tidak diikut sertakan dalam proper adalah: perusahaan melaksanakan audit lingkungan hidup yang diwajibkan, perusahaan dalam proses penegakan hukum: telah mengikuti proper nasional dan proper provinsi kalimantan timur:dan usaha yang tidak wajib amdal dan ukl upl. perusahaan yang meraih tingkat sangat taat dan taat diberikan trophy dan sertifikat penghargaan. perusahaan yang meraih tingkat cukup taat diberikan sertifikat penghargaan. perusahaan yang meraih tingkat tidak taat dan sangat tidak taat dikenakan sanksproper dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten kutai kartanegara. bab vii ketentuan penutup peraturan bupati ini diundangkan. agar setiap orang mulai berlaku pada tanggal nip berita daerah kabupaten kutai nomor rita didasari kartanegara tahun |
fan bupati kaur provinsi bengkulu peraturan bupati kaur nomor tahun tentang rencana induk sistem penyediaan air minumatau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, bahwa pengembangan sistem penyediaan air minum kabupaten kaur agarsistem penyediaanarena mita indonesia nomor sekretariat daerah kabupaten kaur bagian hukum diteliti kebenaraar pengelolaan sumber daya air lembaran negara retreat republik indonesia tahun nomor tambahan diproses dan lembaran negara republik indonesia nomor pun tamiperaturan menteri kesehatan nomor menkes per iv tentang persyaratan kualitas air minum:menetapkan peraturan bupati tentang rencana induk sistem penyediaan air minumur. unit pelaksana teknis pengelolaan daerah air minum selanjutnya disingkat upt dam adalah unsur pelaksana teknis operasional pengelolaan air minum pada dinas pekerjaan umum kabupaten kaurkretariat daerah kabupaten kaur bagian hukum maniuatan komponen sistem utama beserta dimensi dimensinya.kabupaten kaur adalah rencana induk pengembangan sistem penyediaan air minum pada wilayah kabupaten kauryang selanjutnya disebut penyelenggaraansungai yang berfungsi menampung airrencana tata ruang wilayah kabupaten kaur yang selanjutnyaaurtahun yang merupakan bagian dari perencanaan pengembangan spam. rencana induk sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada memuat sebagai berikut bagian hukum telah diproses can para kondisi umum daerah, kondisi sistem air minum eksisting, standar perencanaan, proyeksi kebutuhan air, potensi air baku, f . rencana pengembangan spam, rencana pendanaan, rencana pengembangan kelembagaan, dan rencana tata ruang wilayah. rencana induk sistem penyediaan air minuinduk sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam pengembangan sistem penyediaan air minum dalam jangka waktu tahun, dapengembangan sistem penyediaan air minum ditetapkan untuk jangka waktu tahun sejak undangan peraturan bupati ini. rencana induk pengembangan sistem penyediaan air minum kabupaten kaur sebagaimana dimaksud pada harus ditinjau ulang setiap tahun atau dapat diubah apabila terdapat hal hal khusus dengan memperhatikan perkembangan penataan ruang wilayah kabupaten kaur. peninjauan ulang atau perubahan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh bappeda. penyelenggaraan rencana induk pengembangan spam kabupaten kaur adalah pemerintah daerah melalui bappeda. pelaksana rencana induk pengembangan spam kabupaten kaur adalah upt dam kabupaten kaur. bab iii pemantauan dan evaluasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana induk pengembangan spam dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana induk pengembangan spappeda kabupaten kabagian hukum (me diteliti permen malik diundangkan bantuan pada tanggal ember sekret. daerah, bandar mundi, sos pembina utama muda nip. berita daerah kabupaten kaur tahun nomor s27 |
peraturan bupati pandeglang nomor tahun tentangsetiap yang diberikan dalam bentuk pas kecil untuk kapal berukuran kurang dari (tujuh grosse tonnagelaksanaan pendaftaran kapal dan penerbitan surat tanda kebangsaan kapal pas kecil):memutuskan menetapkan peraturan bupati pandeglang tentang tata cara pelaksanaan pendaftaran kapal dan penerbitan surat tanda kebangsaan kapal (pas kecil)rhubungan, komunikasi dan informatika yang untuk selanjutnya disebut dinas adalah dinas perhubungan, komunikasi dan informatika kabupaten pandeglang. kepala dinas adalah kepala dinas perhubungan, komunikasi dan informatika kabupaten pandeglang. pagesemua alat angkut yang digerakkan oleh tenaga mekanis atau non mekanis serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah pindah. kapal niaga adalah kapal yang mengunjungi pelabuhan untuk melakukan kegiatan niaga termasuk kapal pemerintah tni yang digunakan untuk kepentingan niaga. kapal bukan niaga adalah kapal yang tidak melakukan kegiatan niagadalah. surat tanda kebangsaan kapal indonesia adalah surat kapal yang merupakan bukti kebangsaan yang tonnage). kode pengukuran adalah rangkaian huruf yang disusun dan ditetapkan bagi masing masing dinas bagian yang diberi wewenang dishubkominfo). ahli ukur adalah pejabat pemerintah yang ditunjuk oleh direktur jenderal dan diberi wewenang untuk melaksanakan pengukuran kapal. direktur jenderal adalah direktur jenderal perhubungan lautbab pengukuran kapal, pendaftaran kapal dan surat tanda kebangsaan kapal bagian kesatu pengukuran kapal setiap kapal yang digunakan untuk berlayar wajib diukur. ketentuan sebagaimana dimaksud pada page pengukuran kapal dapat dilakukan menurut metode pengukuran dalam negeri. metode pengukuran dalam negeri sebagaimana dimaksud padaahli ukur sebagaimana dimaksud dalam harus memenuhi persyaratan lulus dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan pengukuran kapal. menjalani praktek pengukuran selama (satu) tahun. ahli ukur sebagaimana dimaksud pada dikukuhkan oleh direktur jenderal. pengukuran kapal dilaksanakan atas permohonan dari pemilik atau yang dikatakan dengan melampirkan bukti kepemilikan berupa bagi kapal bangunan baru yang dibuat oleh galangan kontrak pembangunan kapal: berita acara serah terima kapal, dan surat keterangan galangan. bagi kapal bangunan baru yang dibuat oleh tukang secara tradisional surat keterangan tukang yang diketahui oleh kepala desa. surat keterangan tukang yang dihampiri surat keterangan hak milik yang diterbitkan oleh kepala desa. identitas pemilik sebagaimana dimaksud pada dapat berupadapat menunjugukuran kapal dapat dilakukan sejak kapal dalam proses pembangunan. permohonan pengukuran kapal diajukan oleh pemilik kepada pejabat yang ditunjuk oleh bupati. pejabat sebagaimana dimaksud pada adalah kepala dinas. 41l page pemilik, operator kapal, atau nahkoda harus segera melaporkan secara tertulis kepada bupati melalui kepala dinas apabila terjadi perombakan kapal yang menyebabkan perubahan data yang adabagian kedua pendaftaran kapal pada kapal yang telah diukur wajib dipasang tanda selar. tanda selar harus tetap terpasang dikawal dengan baik dan mudah dibaca. kapal yang telah diukur dapat didaftarkan daerah tempat kapal berada oleh pemilik, kepada dinas. pendaftaran kapal dicatat dalam daftar ukur kapal daerahdaftar ukur disusun dan ditanda pengukuran, diberi nomor sesuai dengan tanggal penerbitan. nomor untuk daftar ukur sebagaimana dimaksud pada diberikan secara berurut dan berlanjut pada setiap tahun berikutnya. bagian ketiga surat tanda kebangsaan kapalgross tonnage). pas kecil sebagaimana dimaksud dalam diterbitkan oleh kepala dinas. page untuk memperoleh pas kecil pemilik kapal mengajukan permohonan kepadayang dimaksud dalam dilaporkan kepada bupati. permohonan pembuatan pas kecil sebagaimana dimaksud dalam wajib dilengkapi dengan surat keterangan dari pembuat kapal: surat keterangan dari kepala desa tentang domisili kapal berada berlabuh: cc. fotokopi kartu tanda penduduk pemilik, bukti kwitansi pembelian kapal: surat keterangan hasil pengukuran dari ahli ukur: surat keterangan mesin kapal. persyaratan permohonan kode pas kecil dari dinas yang menerbitkan pas kecil diikuti dengan huruf, nomor dan angka yang menunjutruksi baja atau alumunium: dipahat untuk kapal kontruksi kayu: atau dilekatkan atau dicat untuk kapal kontruksi fiberglass atau bahan lain. page huruf dan angka dalam tanda pas kecil berukuran tinggi (seratus lima puluh) mm. bentuk tanda pas kecmelalui bidang perhubungan laut, kasi lalu lintas angkutan laut dan wajib dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada kasi lalu lintas angkutan laut dengan anggota timasi lalu lintas angkutan laut dan anggota timasi lalu lintas angkutan laut bidang perhubungan lautiii jangka waktubentuk halaman pengukge bab ketentuan penutup hal hal yang bersifat teknis yang belum diatur dalam peraturan bupati ini akan ditetapkan lampiran peraturan bupati pandeglang nomor tahun tanggal novembersurat permohonan pembuatan pas kecil dibawah il. surat keterangan mesin kapal iii. hasil pengukuran dan pemeriksaan fisik kapal iv. surat keterangan tukang pas kecil vi. halaman pengukuhan bupati pandeglang, cap ttd irwan kutub page pandeglang, . . perihal permohonan pembuatan kepada pas kecil dibawah yth. bapak kepala dinas perhubungan komunikasi dan informatika kab. pandeglang pandeglang yang bertanda tangan bawah ini nama pemilik alamat pemilik nama kapal tonnage kotor gt) ukuran (m) tahun pembuatan merk mesin dengan ini mengajukan permohonan untuk dibuatkan pas kecil bawah gt. demikian surat permohonan ini saya buat dengan sebenar benarnya. pemohon 10l pagepandeglang, . jo. . pemilik kapal 11l page hasil pengukuran dan pemeriksaan fisik kapal hari tanggal tempat pengukuran nama pemohon alamat pemohon nama kapal jenis kapal merk mesin bahan utama kapal tahun pembuatan dimensi ting dalam petugas dishubkominfo pemohon ahli ukur page surat keterangan tukang yang bertanda tangan bawah ini nama ponnanannannanannann anna aan aan ana pekerjaan bgnaannanaananaaannananaaa aan ana alamat dnkkannaaanaaanaan nana ana anna dengan ini menerangkan bahwa nama kapal bnnannanaanannanananaan aan aan jenis kapal bnnaanannanannanananaan aan anna tahun pembuatan .ooooooooco woooooooo woman ukuran kapal panjang donkananananananananananaaa nana aan ana aan aan aan anna nana aan anna nana lebar donnkanananananaa anna aan aan aan aan aan jenis mesin merek nona nan nan nan nana nana nana aan nana aan aan jenis kako bahan kapal .ooceneennnnlnnl benar adanya kapal tersebut pandeglang, . . tukang page pas kecil nomor .oooocooooooooooooooooooooooooooo. diterbitkan berdasarkan undang undang nomor tahun tentang pelayaran yang bertanda tangan bawah ini .ooooooo wmo wommalnan tonase ukuran nama kapal tanda pas kotor (cm (m) rak merek, bahan jumlah tahun pence tk kw geladak pembangunan dipergunakan sebagai .oooooooo womomom mma nama dan alamat pemilik .o.ooooonnnnnlnnlnnlnllln telah didaftarkan dalam register pas kecil .ooooeeennna dengan nomor oom,dengan ketentuan tang'gal.ooooooocoo diberikan . pada tanggal :.been a.n. bupati pandeglang kepala dinas perhubungan komunikasi dan informatika kabupaten pandeglang didaftarkan dalam register pas kecil urut halaman buku register page halaman pengukuhan paskecil urut halaman buku registeage |
like bupati grobogan provinsi jawa tengah peraturan bupati grobogan nomor tahunterwujudnya kelancaran pengelolaan keuangan daerah khususnya pertanggungjawaban belanja makanan dan minuman kegiatan yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten groboganperlu disusun pedoman pertanggungjawaban belanjpeserta bukan pegawai yang bersifat massal, dan belanja makanan dan minuman tenaga lain lain. tahapan adapun tahapan untuk masing masing pedoman pertanggungjawaban belanja makanan dan minuman dapat diuraikanmenggunakan uang persediaan up), terdiri atasberupaolehlaporan pelaksanaan pelatihan bimbingan teknissampai denganntikntikntikntik sosialisasi dan pembinaan itumenu tusukan:diatasmbingan itu. belanjabagan alir bagan alir proses pertanggungjawaban belanja makanan dan minuman adalahharian pegawaidaftar hadir pegawai, surat perintah pelaksanaan kegiatan dan laporan pelaksanaan dan kegiatan lap cek list. kelengkapan pelaksanaan kegiatan, terutamakanrapat peralatan (menit) bendahara menerima dan mencermati peralatan undangan rapat, daftar hadir rapat, undangan rapat. dan notulensi resume hasil rapat, terutama daftar hadir rapat. cek list. kelengkapan berkenaan dengan belanja makanan dan notulensi resume disiapkan minuman. hasil rapat. pptamu peralatan (menit) bendahara menerima dan mencermati peralatan pemberitahuan laporan pelaku pemberitahuan dan penerimaan tamu, terutama berkenaan laporan pelaksanaan cek list. kelengkapan dengan belanja makanan dan minuman. penerimaan tamu. disiapkan pptakuntansi pembayaran belanja makanan draf lpj pembayaran.bendaharapenghasilan adalah pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam undang undang tentang pajak penghasilan yang berkaitan dengan belanja makanan dan minuman. pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran yaitubagaimana dimaksud dalam peraturan daerah kabupaten grobogan nomor tahun tentang pajak daerah. hari adalah hari kerja lingkungan pemerintah daerah. bab cakupan belanja makanan dan minuman belanja makanan dan minuman yang diatur dalam peraturan bupati ini meliput: belanja makanan dan minuman pelatihan, bimbingan teknik, sosialisasi, atau: dan belanja makanan dan minuman untuk tenaga lain lain. pertanggungjawaban belanja makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam paling sedikit harus memuat dokumen sebagai berikut: dokumen pertanggungjawaban belanja makanan dan minuman harian pegawai terdiri dari: daftar hadir pegawai: surat perintah untuk melaksanakan kegiatan,cek list. peralatan undangan jadwal acara, daftar hadir acara. dan peserta dan laporan pelaksanaan daftar hadir peserta. kelengkapan kegiatan,pelatihan bintik sosialisasi pe lap pelak. kegiatan disiapkan binaan terutama berkenaan dengan pelatihan bintik dll. ppt. belanja makanan dan minuman. bendahara membuat laporan akuntansi draf lpj pertanggungjawaban belanja makanan pembayaran.maa draf lpj draf lpj pertanggungjawaban yang disampaikan tidak siap bendahara dan kemudian memberikan disahkan. kepada pa kpa untuk mendapat pengesahan pa kpa melakukan proses pengesahan draf lpj siap lpj sah. atas lpj belanja makanan dan minuman disahkan. dan memberikan kembali kepada bendahara untuk dilaporkan kepada kuasa bud setelah lakukan penyetoran pajak. bendahara melakukan penyetoran draf ssp ph. bukti ssp kewajiban dan melampirkan bukti draf ssd pjk. dan pemungutan pajak restoran sebelum restoran. ssd kemudian dilaporkan kepada kuasa bud. kuasa bud menerima dan memproses lpj makan dan dokumen lebih lanjut serta pengarsip laporan minum spj pertanggungjawaban belanja makanan ssp makan dan minuman itu ssd danralatan (menit) bendahara menerima dan mencermati peralatan laporan pelaksanaan kegiatan dengan dan peserta yang bersifat massal untuk acara laporan pelaksanaan cek list kelengkapan keagamaan, adat dan atau budaya, kegiatan. disiapkan terutama berkenaan dengan belanja pptakuntansienaga lain lain bendahara menerima dan mencermati surat perintah pelaksanaan pelaku kegiatan. peralatan kegiatan,daftar hadir pose rta dan daftar hadir peserta. cek list. kelengkapan laporan pelaksanaan kegiatan, terutama laporanharian pegawaikegiatan lap cek list kelengkapan pelaksanaan kegiatan,terutamaakuntansi pertanggungjawaban belanja makanan pembayaran dan minuman berdasarkan akuntansi surat pesanan pembayaran, surat pesanan, serah serah terima draf lpj terima hasil pekerjaanerjaan, hasil pembayaran sesuai dokumen pekerjaanerjaan kepesertaan kegiatan dan memamukelengkapan makanan dan minuman. kegiatan lap cek list.peserta daftar hadir pegawai. peralatan dan dan laporan pelaksanaan pelaksanaan cek list kelengkapan kegiatan,pelatihan bintik sosialisasi pemain kegiatan lap disiapkan alaporan pelaksanaan kegiatan dengan daftar hadir pegawai. peralatan dan peserta yang bersifat massal untuk acara pelaksanaan cek list kelengkapan keagamaan, adat dan atau budaya, kegiatan lap disiapksurat perintah pelaksanaan kegiatan, daftar hadir daftar hadir pegawai. peralatan dan peserta dan laporan pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan kelengkapan terutama berkenaan dengan belanja makanan kegiatan lap cek list. disiapkan doppodokumen pertanggungjawaban belanja makanan dan minuman rapat terdiri dari: daftar hadir pegawai: undangan rapat, nobulan resume hasil rapat:amu terdiri dari: laporan pelaksanaan penerimaan tamupelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi atau pembinaan terdiri dari: undangan jadwal acara, daftar hadir peserta: laporan pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi atau pembinaerdiri dari:enaga lain lain terdiri dari: surat perintah pelaksanaan kegiatan: daftar hadir, laporan pelaksanaan kegiatan,harian pegawai peralatan (menit)pelaksanaan dan pelaksanaan kegiatan,terutama kegiatan lap cek list. kelengkapan berkenaan dengan belanja makanan dan pelaksanaan disiapkrmdan berikan kepada pekerjaanerjaan. pa kpa melalui ppk skpd. pembayarankp surat perjanjian, serah spk surat perjanjian. terima hasil pekbeacek list kelengkapan makanan dan minuman. kegiatan lappk surat perjanjian, serah spk surat perjanjian. terima hasil perkdaftar hadir pegawai. peralatan peserta dan laporan pelaksanaan pelaksanaan dan kegiatan,pelatihan bintik sosialisasi pe kegiatan lap cek list. kelengkapan binaan terutama berkenaan dengan pelaksanaan disiapkan belanja makanan dlaporan pelaksanaan kegiatan dengan pelaksanaan dan peserta yang bersifat massal untuk acara kegiatan lap cek list. kelengkapan keagamaan, adat dan atau budaya, pnp pelaksanaan disiapkan terutama berkenaan dengan belanja kegiatan ppt. makanan dansurat perintah pelaksanaan pelaksanaan dan kegiatan, daftar hadir peserta dan kegiatan lap cek list. kelengkapan laporan pelaksanaan kegiatan, terutama .lpj sah dan minuman. lpj sah ssp ssd ssp ssd bupati grp pan, bambang pudjiono, dan bukti penyetoran pajak restoran. belanja makanan dan minuman harian sebagaimana dimaksud pada huruf adalah belanja makanan dan minuman harian untuk mendukung kegiatan atau pekerjaan yang sifatnya tidak rutin seperti kegiatan jum'at bersih, kerja bakti, kegiatan yang dilaksanakan diluar jam kerja dan kegiatan lainnya. belanja makanan dan minuman harian yang sifatnya rutin dan diberikan setiap hari dalam rangka mendukung tugas dan pekerjaan sehari hari tidak perlu dilengkapi dengan surat perintah pelaksanaan kegiatan dan laporan pelaksanaan kegiatan. dalam hal mekanisme pembayaran langsung ls), dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam paling sedikit ditambah dengan dokumen sebagai berikut: untuk nilai belanja sampai dengan (lima puluh juta rupiah): surat pesanan, berita acara serah terima hasil pekerjaan: dan berita acara pembayaran. untuk nilai belanja atas (lima puluh juta rupiah): surat perintah kerja spk) atau surat perjanjian: berita acara serah terima hasil pekerjaan: dan berita acara pembayaran. untuk nilai belanja sampai dengan (lima puluh juta rupiah), akuntansi pembayaran langsung ls) sekaligus berfungsi sebagai tanda bukti perjanjian pengadaan barang jasa dan ditandatangani oleh pejabat pembuat komitmen. mekanisme prosedur pelaksanaan pertanggungjawaban belanja makanan dan minu). desember bupati organ,pp:desember pendahuluan penyelenggaraan reformasi birokrasi indonesia bertujuan antara laindan budaya kerja (culture seyaituenyelenggaraan pemerintahan daerah memasuki paradigma baruprovinsi dan kabupaten kota. penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan peraturan perundang undangan tersebutyelenggaraan keuangan daerah. pengelolaan keuangan daerah berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku mencakup ruang lingkup yang relatif luas yaitu meliputi hal halelanja makanan dan minuman merupakan rincian belanja barang dan jasa pada kelompok belanja langsung. komposisi belanja langsung sendiri terdiri dari belanja pegawai honor), belanja barang dan jasa serta belanja modal, rincian belanja barang dan jasa selain belanja makanan dan minuman ada belanja barang habis pakai, belanja sewa, belanja perjalanan dinas, dan lain sebagainya. maka dengan memperhatikan perkembangan peraturan perundang undangan tersebut dan dengan pertimbangan belum adanya pedoman baku pengadministrasian pertanggungjawaban belanja makanan dan minuman lingkungan pemerintah kabupaten grobogan, maka dipandang perlu untuk menyusun pedoman pertanggungjawaban belanja makanan dan minuman pemerintah kabupaten grobogan yang merupakan bagian dari sistem dan prosedur administrasibidang pengeluaran pemerintah daerah. maksud dan tujuan penyusunan pedoman pertanggungjawaban belanja makanan dan minuman ini dimaksudkan untuk mendukung terselenggaranya tertib administrasi pengelolaan pengeluaran pemerintah daerah lingkungan pemerintah kabupaten grobogan. adapun tujuannya adalah sebagai pedoman dan petunjuk bagi seluruh satuan kerja perangkat daerah untuk mengadministrasikan pertanggungjawaban belanja makanan dan minuman. dengan demikian terdapat kesamaan pemahaman bagi seluruh skpd dalam pengadministrasian pertanggungjawaban belanja makanan dan minuman. cakupan belanja makanan dan minuman pedoman pertanggungjawaban belanja makanan dan minuman yang setelah diidentifikasi terdiri dari pedoman pertanggungjawaban belanja makanan dan minuman dengan menggunakan uang persediaan up),sampai dengan rp50.atas rp50. terdiri dari: belanja makanan dan minuman harian pegawai: |
bikepala daerah adalah bupati bengkayang. pelaksanaan pemprosesan penyesuaian perubahan masa kerja pegawai, j . pemprosesan pengalihan status pegawai negeri sipil, penyusunan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas sub bidang mutasi dan kepangkatan, dan pelaksanaan fungsi lain dibidang mutasi dan kepangkatan yang diserahkan oleh kepala bidang mutasi. sub bidang data dan informasi kepegawai pelaksanaan pengolahan data dan informasi, pengumpulan, pendataan, pengolahan, penataan dokumentasi, memberikan informasi data bidang kepegawaian serta melakukan analisis potensi pegawai sesuai dengan kebijakan umum kepegawaian. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada (l), sub bidang data dan informasi kepegawaian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: penyusunan program kerja sub bidang data dan informasi kepegawaian, penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis pengolahan data dan informasi kepegawaian, pengelolaan sistem informasi pegawai negeri sipil daerah, penyampaian informasi kepegawaian daerah kepada badan kepegawaian negara, pemberian informasi yang berkaitan dengan bidang kepegawaian, pelaksanaan perekaman data dokumen kepegawaian, pengevaluasian keakuratan dan kelengkapan data terbaru tentang informasi kepegawaian dengan informasi pendukungnya, penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas bidang informasi kepegawaian, dan pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh kepala badan. bagian ketujuhhuruf mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan dan kebijakan teknis peningkatan kesejahteraan, kedudukan hukum dan pembinaan disiplin pegawai. bidang kesejahteraan dan pembinaan pegawai sebagaimana dimaksud pada (ll,kesejahteraan dan pembinaan pegawai menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: penyusunan program kerja bidang kesejahteraan dan pembinaan pegawai: penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis peningkatan kesejahteraan dan pembinaan pegawai: penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis pemberian penghargaan dan tanda jasa pegawai, penegakan hukum dan disiplin pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja: pemprosesan administrasi penjatuhan hukuman disiplin pegawai, pengurusan pemberian izin perkawinan dan perceraian serta pengaduan pegawai, 8g. penyelenggaraan usaha usaha dibidang kesejahteraan pegawai, pembinaan dan pengembangan mental dan peningkatan motivasi kerja pegawai untuk meningkatkan disiplin pegawai, penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas bidang kesejahteraan dan pembinaan pegawai, dan pelaksanaan fungsi lain dibidang kesejahteraan dan pembinaan pegawai yang diserahkan oleh kepala badan. bidang kesejahteraan dan pembinaan pegawai sebagaimana dimaksud dalam membawahi sub bidang kesejahteraan pegawai, dan sub bidang pembinaan pegawai negeri sipiingkatansebagai berikut: a.penyusunan program kerja sub bidang kesejahteraan pegawai: penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis peningkatan kesejahteraan pegawai: pemberian santunan, uang duka, insentif dan kesehatan pegawai dan kesejahteraan material lainnya, d.pengurusan kartu peserta tabungan asuransi pensiun aspen), mengurus cuti pegawai, pengurusan tabungan perumahan perum): penerimaan, penelitian dan pemprosesan usulan kartu isteri (baris) dan kartu suami (kartu) pegawai,kesejahteraan pegawai, dan pelaksanaan fungsi lain dibidang kesejahteraan pegawai yang diserahkan oleh kepala bidang. sub bidang pembinaan pegawai negeri sipipegawai negeri sipil dan tugas lainnya yang diserahkan oleh bupati bengkayangmbinaan pegawai negeri sipil mempunyai fungsi sebagai berikut: penyusunan program kerja sub bidang pembinaan pegawai negeri sipil: pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis kedudukan hukum dan disiplin pegawai: pelaksanaan proses pembinaan terhadap kode etik, disiplin, netralitas dan jiwa korea pegawai: pelaksanaan penyelesaian masalah kepegawaian, kedudukan hukum pegawai, dan penjatuhan hukuman disiplin pegawai, pelaksanaan evaluasi daftar hadir pegawai, pengujian kesehatan pegawai: pengurusan pemberian izin perkawinan dan perceraian serta pengaduan pegawai, pengadministrasian pegawai yang menjadi anggota atau pengurus partai politik, pemberian penghargaan dan tanda jasa satya lencana) bagi pegawai: pengurusan standar kinerja pegawai skp): mengkoordinasikan dan fasilitasi penyelenggaraan sekretariat pengurus kopi kabupaten bengkayang, fasilitasi pembuatan tanda pengenal pegawai negeri sipilmbinaan pegawai, dan oo. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang. bagian kedelapandalam mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan pendidikan dan pelatihan pegawai,izin belajar dan tugas belajarpendidikan dan pelatihan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: penyusunan program kerja bidang pendidikan dan pelatihan pegawai: pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis pendidikan dan pelatihan pegawai, perencanaan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai, pengumpulan dan menganalisa kebutuhan data pendidikan dan latihan pegawai untuk penyusunan program latihan pra jabatan dan membantu pelaksanaannya, penyiapan bahan dalam rangka pengusulan pegawai yang mengikuti diklat, penyiapan bahan petunjuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pengevaluasian pelaksanaan serta hasil pendidikan dan pelatihpegawai, dan j . pelaksanaan fungsi lain didalam membawahi: sub bidang pendidikan reguler dan penentangan, dan sub bidang diklat teknisidikan reguler dan penentkarier jabatan struktural dan jabatan fungsional pegawai negeri sipil daerah yang berkelanjutan sesuai dengreguler dan penentangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: penyusunan program kerja sub bidang pendidikan reguler dan penentangan, b.pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis pendidikan dan pelatihan penentangan karier bagi pegawai, cc. pengumpulan dan penganalisaan kebutuhan data pendidikan dan pelatihan penentangan: pelaksanaan perencanaan, seleksi, pengiriman dan monitoring pendidikan dan latihan penentangan karier bagi pegawai, pengevaluasian terhadap pelaksanaan dan hasil diklat penentangan, pemberian pertimbangan pengajuan pegawai negeri sipil yang akan mengikuti kegiatan tugas belajar dan izin belajar: pelaksanaan pembinaan terhadap mahasiswa ikatan dinas pemerintah daerah termasuk menyusun data pribadi mahasiswa dan alumni serta mendokumentasikan dan mengadakan perpustakaan diklat kabupaten:teknis, dan pelaksanaan fungsi lain dibidang pendidikan reguler dan penentangan yang diserahkan oleh kepala bidang. sub bidang pendidikan dan pelatihan teknis fungsional sebagaimana fungsional sesuai dengan kebutuhan ddan pelatihan teknis fungsional menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: a.penyusunan program kerja sub bidang pendidikan dan pelatihan teknis fungsional, b.pengumpulan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis pendidikan dan pelatihan fungsional bagi pegawai, pengumpulan dan menganalisa kebutuhan data pendidikan dan pelatihan fungsional, pelaksanaan perencanaan, seleksi, pengiriman dan monitoring pendidikan dan pelatihan fungsional bagi pegawai, pengevaluasian terhadap pelaksanaan dan hasil diklat fungsionalsub bidang pendidikan dan pelatihan teknis fungsional, dan pelaksanaan fungsi lain dibidang diklat teknis fungsional yang diserahkan oleh kepala bidang. bagian kesembilan unit pelaksana teknis badan upt)pokok teknis badan yang wilayah kerjanya meliputi satu atau beberapa wilayah kecamatan. pelaksanaan teknis badan sebagaimana maksud pada (l), dipimpin oleh seorang kepala upt yang berada bawah dan bertanggung badan kepegawaian daerah dan pengembangan sumber daya manusia berdasarkan kebutuhan melalui analisis beban kerjabadan kepegawaian daerah dan pengembangan sumber daya manusiawajib melaksanakan tugas memimpin dan memberikan petunjuk kerja kepada bawahannya. kepala badan kepegawaian daerah dan pengembangan sumber daya manusia dan seluruh pejabat struktural lingkungan kerj apbn). bab kepegawaian kepala badan kepegawaian daerah dan pengembangan sumber daya manusi, dan jabatan fungsional diatursebagaimana dimaksud pada diaturkepegawaian daerah dan pengembangan sumber daya manusia,dalam huruf diatur dengan peraturan bupati. kepals5) dalam rangka evaluasi beban kerja organisasibupati. dalam rangka penyempurnaan kelembagaan badan kepegawaian daerah dan pengembangan sumber daya manusia, unit kerja yang bertanggungjawab didan diklatembar bupati bengkayang, suryadman gadot ditetapkan bengkayang pada tanggal tambor sekretaris daerah kabupaten bengkayang, sil sino berita daerah kabupaten bengkayang tahun nomor: dewan perwakilan daerah yang selanjutnya disebubengkayang. pegawai negeri sipil daerah adalah pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah daerah kabupaten bengkayang:bengkayangmempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas pejabat struktural sesuai dengan keahliannya. babdan pengembangan sumber daya manusiakepegawaian daerah dan pengembangan sumber daya manusia mempunyai tugas pokok membantu pejabat pembina kepegawaian daerah dan pengembangan sumber daya manusia bupati dalam melaksanakan kewenangan bidang manajemen pegawai negeri sipil daerah yang meliputi sekretariat, bidang pengadaan dan mutasi, bidang kesejahteraan dan pembinaan pegawai serta bidang pendidikan dan pelatihan bagi aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan bidang kepegawaian. lampiran bagan susunan organisasi badan kepegawaian daerah dan ana pengembangan sumber daya manusia kabupaten bengkayang nomor tahun tanggal kembarkepala badan kelompok jabatan sekretariat fungsional sub bagian sub bagian administrasi umum dan rencana kerja dan tn, daop: kepegawaian keuangan bidang bidang bidang pendidikan dan kesejahteraan dan pengadaan dan mutasi pelatihan (diklat) sub bidang sub bidang sub bidang pengadaan dan kesejahteraan pendidikan reguler pemberhentian pegawai dan penentangan pesawat muna dan sub bidang openai kepangkatan pembinaan korps diklat teknis pegawai negeri sipil fungsional sub bidang bupati bengkayang, data dan informasi kepegawaian rva gadot untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam maka badan kepegawaian daerah dan pengembangan sumber daya manusia menyelenggarakan fungsiperencanaan dan penyusunan serta pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan pegawai negeri sipil: ta: il kabupaten: pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan sarana serta rumah tangga, pengevaluasian pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta pelaporan, dan oo. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati dan sekretaris daerah. bagian ketiga struktur organisasi struktur organisasi badan kepegawaian daerah dan pengembangan sumber daya manusia kabupaten terdiri dari: kepala badan, sekretariatsmembawahi (dua) sub bagian yang terdiri dari: sub bagian administrasi umum dan kepegawaian, dan sub bagian rencana kerja dan keuangan. bidang pengadaan dan mutasi,membawahi (tiga) sub bidang terdiri dari: sub bidang pengadaan dan pemberhentian pegawai, sub bidang mutasi dan kepangkatan: dan sub bidang data dan informasi kepegawaian. bidang kesejahteraan dan pembinaan pegawai:,membawahi (dua) sub bidang terdiri dari: sub bidang kesejahteraan pegawai, dan sub bidang pembinaan pegawai negeri sipil. bidang pendidikan dan pelatihan diklat): membawahi (dua) sub bidang yang terdiri dari: sub bidang pendidikan reguler dan penentangan: dan sub bidang diklat teknis fungsional. upt unit pelaksana teknis badan): kelompok jabatan fungsional. bagan struktur organisasi badan kepegawaian daerah dan pengembangan sumber daya manusibadan a kabupaten bengkayangpala badan kepegawaian daerah dan pengembangan sumber daya manusia kabupaten bengkayang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: memimpin badan kepegawaian daerah: penyiapan kebijakan daerah dan kebijaksanaan teknis bidang kepegawaian sesuai dengan tugas pokok badan kepegawaian daerah dan pengembangan sumber daya manusia, perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis operasional badan kepegawaian daerah dan pengembangan sumber daya manusia, pembinaan dan mengkoordinasikan penyiapan petunjuk pelaksanaan bidang kepegawaian, penyelenggaraan dan pembinaan pelaksanaan fungsi dibidang administrasi umum, meliputi: organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga pada badan kepegawaian daerah dan pengembangan sumber daya manusia, memimpin, pembinaan dan penyelenggaraan koordinasi, pengawasan, pengendalian dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan: memimpin dan pemberdayaan bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi: penilaian prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier: memimpin penyiapan tata usaha kepegawaian sebagai bahan pembinaan kepegawaian: pembinaan pelaksanaan program wasiat dilingkungan unit kerjanya, pembinaan pelaksanaan evaluasi dan merumuskan laporan pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan, pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada atasan, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati dan sekretaris daerah sesuai dengan bidang tugasnya. bagian kelima sekretariat sekretariat sebagaimana dimaksud dalam (l) huruf mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan koordinasi bidang kepegawaian, menyusun rencana kerja dan keuangan, organisasi serta tatalaksana dan memberikan pelayanan administrasi kepada semua unsur lingkungan kerja badan kepegawaian daerah dan pengembangan sumber daya manusia kabupaten bengkayang sekretariat, penyelarasan dan kompilasipenatalaksanaan badan, pelaksanaan ketatausahaan, perlengkapan dan urusan rumah tangga badan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program kerja badan, dan pelaksanaan fungsi lain dibidang ketatausahaadministrasingumpulkan dan mengolah bahan administrasi umum dan kepegawaian, pengembangan pegawai internal badan, organisasi, menyiapkan bahan laporan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional dan pengawasan melekat serta mengurus perlengkapan dan urusan rumah tangga badngelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, serta urusan umum lainnya, pengelolaan laporan pajak pajak pribadi: penyusunan bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bidang umum dan kepegawaian, penyiapan bahan laporan tindak lanjut pengawasan fungsional dan pengawasan melekat, dan mengolah bahan penyusunan dan penyelarasan program kerja serta pengelolaan administrasi keuangan. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada (l)yelarasan dan kompilasi program kerja badan, cc. penyiapan dan menyusun rencana anggaran dan belanja badan, pengelolaan administrasi keuangan, pembayaran gaji pegawai dan perjalanan dinas: pelaksanaan pembukuan dan verifikasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program kerja badan: penyusunan bahan laporan pelaksanaan program kerja dan keuangan sesuai sistem akuntansi pemerintah sap): pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan pelaksanaan fungsi lain bidang rencana kerja dan keuangan yang diserahkan oleh sekretarispokok penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengadaan, pengangkatan, pemberhentian dan pemutaran pegawai dalam dan dari jabatan struktural dan fungsional sesuai dengan kewenanganertaris. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam bidang pengadaan dan mutasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: penyusunan program kerja bidang pengadaan dan mutasi, penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan pelaksanaan pengadaan dan pemberhentian pegawai: memfasilitasi pengadaan calon pegawai negeri sipil sesuai ketentuan yang berlaku, pelaksanaan ujian penerimaan calon pegawai negeri sipil, penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dalam jabatan struktural dan fungsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pelaksanaan mutasi antar daerah, (penerbitan surat keputusan kenaikan gaji berkala, pengurusngurusan pensiun pegawai: penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang mutasi, dan pelaksana fungsi lain dibidang pengadaan dan mutasi pegawai yang diserahkan oleh kepala badan. bidang pengadaan dan mutasi sebagaimana dimaksud dalam membawahi sub bidang pengadaan dan pemberhentian pegawai: sub bidang mutasi dan kepangkatan, dan sub bidang data dansub bidang pengadaan dan pemberhentigadaan dan pemberhentian pegawai sesuai dengan kewenangan. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada sub bidang pengadaan dan pemberhentian pegawai menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: penyusunan program kerja sub bidang pengadaan dan pemberhentian pegawai: pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengadaan dan pemberhentian pegawai, memfasilitasi persyaratan administrasi pengadaan calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku: pelaksanaan seleksi dan ujian penerimaan calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, e. penyusunan konsep keputusan pengangkatan calon dan pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja: pelaksanaan penumpahan pegawai negeri sipil dan penempatan calon pegawai negeri sipil, pelaksanaan program orientasi bagi calon pegawai negeri sipil, pengurusan nomor induk pegawai nip): mengkoordinasikan pengumpulan data dan memproses pemberhentian dan pensiun pegawai: ji.dan pelaksanaan fungsi lain dibidang pengadaan dan pemberhentian pegawai yang diserahkan oleh kepala bidang. sub bidang mutasi dan kepangkmutasi serta kepangkatan sesuai dengan kewenangan. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada sub bidang mutasi dan kepangkatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: penyusunan program kerja sub sidang mutasi dan kepangkatan, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan mutasi dan kepangkatan, penyiapan dan melaksanakan pengangkatan dan pemindahan dalam jabatan dan mutasi antar daerah, pengurusan kenaikan gaji berkala: pengurusan kenaikan pangkat, ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah, pengurusan kartu pegawai karpet), pengurusan penempatan pegawai negeri dalam jabatan, baik promosi maupun emosi, pelaksanaan pelantikan pegawai, |
pemerintah kabupaten grobogan diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan keren ting an; bahwa.pemerintah daerah, perlu disusun pedoman penanganan benturan kepentingantuhan yang maha esa pedoman penanganan benturan kepentingan tentang peraturan bupati grobogan nomor tahun bupatigrobogan provinsi! jawa tengah . ;. ~ mengingat: menimbangdaerah adalah pejabat atau pegawai lingkungan pemerintah daerahdaerah. bagai unsur pemerintah daerah adalah bupati dalam peraturan bupati ini, yang dimaksud dengan: daerah adalah kabupaten grobogan. ketentuan umum bab menetapkan peraturan bupati tentang pedoman penanganan benturan kepentingan. memutuskan peraturan bupati groboganpaten grobogan tahun nomor bentuk benturan kepentinganbentuk, jenis, dan sumber benturan kepentingan bab iiiren ting an; meningkatkan pelayanan publik yang mengutamakan kepentingan umum; mencegah terjadinya kerugian negara daerah; mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan pimpinan; meningkatkan integritas; dan meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. lingkungan pemerintah daerahbenturan kepentingan merupakan penyelenggara negara daerah penanganan acuan bagi pedoman kerangka maksud dan tujuan bab perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan permusyawaratan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; pemilihan rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak prof na; pengawas menjadi bagian dari pihak yang diawasi; melakukan pengawasan yang tidak sesuai dengan normmelakukan pengawasan atau penilaian atas pengaruh pihak lain.; penyalahgunaan kewenangan dalam jabatdan situasi dimana seorang penyelenggara negara memberikan akses khusus kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya. setiap penyelenggara negara daerah; memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dan tau pihak lain atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara; masa masa. pimpinan perangkat daerahpemerintah daerah, dan mempertimbangkan karakteristik pelaksanaan tugas dan fungsi masing masing perangkat daerah. setiap penyelenggara negara daerah harus mentperangkat daerahperangkat daerah pencegahan benturan kepentingan bab sumber benturan kepentingan dapat berupa: penyalahgunaan kewenangan dalam jabatan; penangkapan jabatan; hubungan afiliasi; gratifikasi; dan kelemahan sistem organisasi. seluruh penyelenggara negara daerahdaerah harus mendasarkan diri pada: ketentuan peraturan perundang undangan; kode etik pegawai pemerintah daerah; prinsip pelayanan prima;; melakukan transaksi dan tau menggunakan harta aset barang milik negara daerah untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan;; daerah;;daerah; sengaja turut serta dalam kegiatan pengadaan barang jasa lingkungan pemerintah daerahyelenggara negaraanganan benturan kepentingan bab setiap tugas dan tanggungjawab penyelenggara negara daerahperangkat daerah bertanggungperangkat daerah. pelaksanaan hasil pencegahan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada dilaporkan kepada bupati secara periodik setiap semester melalui sekretaris daerah. tidak memasukkan unsur kepentingan pribadi golongan; dan tidak dipengaruhi hubungan afiliasi.terbukti setiap pegawai yang mengetahui adanya pelanggaran atas peraturan bupati wajib melaporkan pelanggaran tersebut kepada pimpinan perangkat daerah. setiap penyelenggara negara daerah yangerah dapat melakukan tindakan: pengurangan idurestast; kepentingan pribadi; penarikan diri (rebusan dari proses pengambilan keputusan; membatasi akses informasi; mutasi; pengalihan tugas dan tanggungjawab; dan tau pengunduran diri dari jabatan.bupati tersendiri. namun yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, penyelenggaran negara daerahdaerah atau pihak pihak lainnyaberita daerah kabupaten grobogan tahun nomor mohamad suhartono diundangkan purwodadi padatanggal desember sekret~ . ditetapkan purwodadi padaketentuan penutup bab vii pimpinan perangkat daerahpemantauan dan evaluasi bab |
|. ta: memutuskanpusat kesehatan hewan yang selanjutnya disebut upt puskesmasbab pembentukan dengan peraturan bupati ini dibentuk upt puskesmas pada dinas perkebunan dan peternakan kabupaten sanggau bab iiikesehatan hewan kepada masyarakat lingkungan pemerintah kabupaten sanggau. upt puskesmasuskesmas terdiri atas: kepala upt puskesmas: sub bagian tatausaha: melaksanakan penyehatan hewan: menyelenggarakan pelayanan kesehatan hewan: melaksanakan penyuluhan pencegahan penyakit hewan: melaksanakan pencegahan, pengobatan dan pemberantasan serta kesiagaan darurat wabah: menyelenggarakan pelayanan jasa kesehatan hewan: dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas. upt puskesmas mempunyai fungsi pelayanan penyuluhan, pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan. bagian kedua rincian tugas paragraf kepala upt puskesmas kepala upt puskesmas mempunyai tugas: menyusun rencana kegiatan upt puskesmas berdasarkan langkah langkah operasional bidang pelayanan kesehatan hewpuskesmas berdasarkan rencana kegiatan upt puskesmas agar hasil kerja sesuai standar: memeriksa hasil kerja pemangku jabatan lingkungan upt puskesmaspuskesmas: melakukan penyuluhan pencegahan penyakit hewan: melakukan pencegahan, pengobatan dan pemberantasan penyakit hewan: melakukan pendistribusian bantuan alat dan obat obatan hew: membuat laporan pelaksanaan kegiatan upt puskesmaspuskesmlice.gpuskesmas dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan: gg.puskesmas. bab kelompok jabatan fungsional kelompok jabatan fungsional upt puskesmpuskesmasupt puskesmditetapkan dengan keputusan kepala upt puskesmas. bab vii pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pasai kepala upt puskesmasuskesmasuskesmasuskesmas berhalangan menjalankan tugasnya maka kepala dinaseselonering kepala upt puskesmasuskesmaspusat kesehatan hewm yakobus, $struktur organisasi upt puskesmas dinas perkebunan dan peternakan kabupaten sanggau kepala upt puskesmas#n hukum dan ham yakobus, sh., pembina tingkat (iv b) nip. mam |
menimbang mengingat bupati wonogiri provinsi jawa tengah peraturan bupati wonogiri nomor tahun2019 tentang mal pelayanan publik dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati wonogiri, bahwa dalam upaya pem atas pelayanan publik terpadu, serta untuk menteri pendayagunaan birokrasi nomor tahun mal pelayanan publik publik, menahan kebutuhan masyarakat berkualitas, terintegrasi dan laksanakan amanat peraturan aparatur negara dan reformasi tentang penyelenggaraan perlu dibentuk mal pelayanan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf perlu menetapkan pelayanan publik, peraturan bupati tentang mpemerintahan daerah indonesia tahun negara republik indon telah diubah beberapa undang nomor tahun atas undang undang pemerintahan daerah tahun tentang lembaran negara republik bor tambahan lembaran sia nomor sebagaimana kali terakhir dengan undang tentang perubahan kedua bor tahun tentang lembaran negara republik indonesia tahun negara republik indonesia peraturan pemerintah pelaksanaan undang nomor tambahan lembaran nomor mor tahun tentang perangkat daerah lembu nomor mor tahun tentang, t penyelenggaraan pelayan: negara republik indonesia mor tahun tentang terpadu satu pintu lembaran tahun nomor menetapkan dalam peraturan bupati ini yang dimaksud denga nomor nomor tambahan wonogiri nomor tentang nomor tambahan wonogiri nomor memutuskan: bab ketentuan umu kabupaten adalah kabupaten wonogiri. pemerintah adalah pemerintah kabupaten wonogiripenanaman modal dan pelayanan ter disingkat dpmptsp adalah dinas penanaman satu pintu kabupaten wonogirdan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten organisasi perangkat daerah yang selanjutnya atau lembaga pada pemerintah daerah yang daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. instansi adalah sebutan kolektif meliputi kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, kesekretariatan lembaga tinggi negara, dan instansi pemerintah lain termasuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah. mal pelayanan publik yang selanjutnya berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyu barang, jasa dan atau pelayanan feminist fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun usaha milik negara badan usaha milik menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, pelayanan publik adalah kegiatan atau pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai perundang undangan bagi setiap warga negi jasa dan atau pelayanan administratif yan pelayanan publik. peraturan menteri pendar reformasi birokrasi nomo pelayanan publik berita negara republik indonesia tahun peraturan daerah kabupaten wonogiri nomor tahun tentang penanaman lembaran daerah kabu peraturan daerah kabupaten wonogiri nomor tahun penyelenggaraan lembaran daerah kabupaten wonogiri tahun peraturan bupati tentang h4gunakan aparatur negara dan tahun tentang mal modal kabupaten wonogiri paten wonogiri tahun lembaran daerah kabupaten pelayanan publik lembaran daerah kabupaten mal pelayanan publik satu pintu yang selanjutnya modal dan pelayanan terpadu kepala dinas penanaman modal wonogiri. disingkat opd adalah organisasi bertanggung jawab kepada kepala satuan kerja satuan organisasi nya, baik pusat maupun daerah, hukum milik negara, dan badan disingkat mpp adalah tempat kenegaraan pelayanan publik atas rasi yang merupakan perluasan daerah, serta pelayanan badan daerah swasta dalam rangka terjangkau, aman dan nyaman. angkatan kegiatan dalam rangka dengan ketentuan peraturan ara atau penduduk atas barang, disediakan oleh penyelenggara untuk percepatan pembentukan mpp tim percepatan pembentukan mpp dan tim teknis. tim sebagaimana dimaksud pada mpp adalah lembaga non struktural yang pelayanan perizinan dan non perizinan bawah koordinasi dpmptsp. susunan organisasi mpp terdiri dari: bab pembentukan dengan peraturan bupati ini dibentuk mpp kabupaten wonogiri yang berlokasi kompleks perkantoran terpadu kabupaten wonogiri. keputusan bupati. bab iii kedudukan bab susunan orga kepala, unit tata usaha, unit pelayanan, unit promosi dan pengolahan data, unit pengembangan dan pengendalian, struktur organisasi mpp sebagaimana din dalam lampiran yang merupakan bagian bupati ini. bab tugas bagian kesatu kepala mpi kepala mpp secara officio dijabat oleh merumuskan kebijakan dan mengkoordinasi pelayanan publik pada mpp. bagian kedai sub unit tata kepala unit tata usaha secara officio mempunyai tugas: melaksanakan urusan administrasi, dan surat menyurat, inan dan kelengkapan peralatan, jamuan tamu, dan melaksanakan urusan kebersihan, team melaksanakan fasilitasi kegiatan rapat dijabat oleh sekretaris dpmptsp bulusulur, kecamatan wonogiri, kabupaten wonogiri perlu dibentuk diatur lebih lanjut dengan mempunyai tugas memberikan isasi maksud pada tercantum tidak terpisahkan dari peraturan pala dpmptsp mempunyai tugas ikan kegiatan menyelenggarakan usaha bagian sub unit pelayanan kepala unit pelayanan secara officio dijabat kepala bidang pelayanan terpadu satu pintu dpmptsp mempunyai tugas: melaksanakan pengelolaan pelayanan costume service, melaksanakan monitoring kelancaran pel melaksanakan rapat koordinasi, menerima dan memproses pengaduan, tugas dan fungsinya. bagian keempat sub unit promosi dan pengolahan data kepala unit promosi dan pengolahan data bidang promosi dan pengolahan data dept mempunyai tugas: melaksanakan kegiatan dokumentasi kegiatan melaksanakan pemutakhiran data dan info tugas dan fungsinya. bagian kelima sub unit pengembangan |dan pengendalian kepala unit pengembangan dan pengendara bidang pengembangan dan pengendalian .melaksanakan tugas lain yang diberikan tugas dan fungsinya. bab tata kerja kepala mpp berkewajiban mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi opd pengguna mpp. setiap unit dalam melaksanakan bertanggung jawab kepada kepala mpp. kepala unit dalam melaksanakan tugas dibantu oleh pejabat dibawah koordinatnya. melaksanakan tugas lain yang diberikan|oleh kepala mpp sesuai dengan melaksanakan monitoring jaringan komputer dan koneksi internet, dan .melaksanakan tugas lain yang diberikan| oleh kepala mpp sesuai dengan mempunyai tugas: menyusun perencanaan pengembangan kegiatan mpp, melakukan evaluasi dan melakukan inventarisasi permasalahan, melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga, dan anan pada semua front office, secara officio dijabat kepala rasi, secara officio dijabat kepala oleh kepala mpp sesuai dengan tugas berada bawah dan kepala mpp sebagaimana dimaksud dalam dalam melaksanakan tugasnya| mpp, dengan opd maupun pihak lain. setiap kepala unit sebagaimana dimaksud dalam dan dalam melaksanakan tugas prinsip prinsip koordinasi, bidang tugas masing masing. integrasi kepala mpp dan kepala unit mas memberikan bimbingan atau pembina melaporkan hasil hasil pelaksanaan tug masing masing. kepala instansi opd pengguna mpp reformasi birokrasi mpp. melalui: pelayanan publik, birokrasi bersih dan melayani bbm penyelenggaran pemerintahan yang untuk peningkatan sistem akuntabilitas pengembangan sistem pelayanan berb penyusunan capaian kinerja harian cc. road map reformasi birokrasi mpp seri ditetapkan dalam keputusan bupati. bab keegan petugas loket pelayanan (front office) oleh instansi opd pengguna mpp mpp, administrasi kepiawaiannya men masing masing. instansi opd pengguna mpp ditetapkan dalam keputusan bupati. instansi opd pengguna mpp berkewajiban melaksanakan road map reformasi birokrasi sebagaimana dial peningkatan kualitas pelayanan pul penyelenggaran pemerintah yang bet dengan ditetapkannya sebagai zona mewujudkan kualifikasi wilayah bebas tuk memberikan pelayanan pada adi tanggung jawab instansi opd nya berkewajiban melaksanakan sinkronisasi sesuai dengan ng masing bertanggung jawab, jan kepada bawahannya serta tas menurut jenjang jabatannya laksanakan dengan bupati. sud pada dilaksanakan lik melalui kualifikasi evaluasi 'sih dari korupsi dan gratifikasi teratas serta berkomitmen untuk: dari korupsi wbk) dan wilayah akuntabel dengan berkomitmen kinerja instansi pemerintah, asis teknologi informasi, dan pada kepala mpp. bagaimana dimaksud pada akan back office yang ditempatkan pegawai yang ditempatkan pada mbp selain petugas sebageinsd dimaksud pada administrasi kepiawaiannya menjadi tanggung jawab dpmptsp. front office dan back office sebagai! memenuhi kualifikasi kompetensi dan kualifikasi sebagaimana pada keputusan bupati. apabila sumber daya manusia dari unsur pegawai negeri sipil tidak tersedia, pemerintah dapat merekrut pegawai kontrak. hana teratas. dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan bab viii pembiayaan biaya operasional, pemeliharaan gedung, listrik, air, telepon, internet dan biaya lainnya yang diperlukan guna pelaksanaan kegiatan mpp dibebankan pada anggaran pendapatan |dan belanja derah kabupaten wonogirigguna mppkan diatur lebih lanjut dengan peraturan kepalnovember bupati wonogiri pa, sutomo diundangkan wonogiri pada tangggal .november merah wonogiri berita daerah kabupaten wonogiri tahun nomor front office instansi opd lampiran tentang struktur organisasi mpp peraturan bupati wonogiri nomor tahun mal pelayanan publik unit tata unit pelayanan unit unit promosi usaha pengembangan dan dan pengolahan pengendalian data wonogiri bupati, republik ind jalan jenderal sudirman kav. jakarta telepon kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi ones situs http : facsimile nomor b 4x ppc lampiran hal dukungan pembentukan pelayanan publik kabupaten won yth. bupati wonogiri tempat sehubungan dengan rencana pemerintah mal pelayanan publik, kami mengapresiasi hal term' pemerintah kabupaten wonogiri dapat mewujudkan sebelumnya. selanjutnya, menindaklanjuti audiensi yang agustus mal giri kabupaten wonogiri membentuk debut dan mendukung penuh agar apa yang sudah direncanakan telah dilakukan pada tanggal agustus kami harap pemerintah wonogiri dapat menyampaikan laporan perkembangan pembentukan mal pelayan kegiatan yang akan dilakukan sampai dengan publik. dokumen tersebut akan kami gunakan dala publik, berikut dengan rencana roses peresmian mal pelayanan proses evaluasi lebih lanjut. demikian yang dapat disampaikan. atas perhatian dan kerjasama saudara, kami ucapkan terima kasih. tembusan: menteri para. berhak, taman, aman pesta pelayanan publik, nomor sifat lampiran hal tembusan yth: bapak bupati wonogiri, kepala bpk kabupaten wonogiri: kepala dpu kabupaten wonogiri, kepala bagian hukum setda kabupaten wonogiri kepala bagian organisasi setda kabupaten won pemerintah kabur wonogiri dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu jalan pemuda telepon email website dpmptsp.wonogirikab.go.id nowiki wonogiri, september kepada yth. bapak sekretaris daerah kab. wonogiri sangat segera (satu) berkas wonogiri laporan hasil rekor mpp dengan bapak bupati wonogiri berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan bapak bupati wonogiri pada hari selasa, september perihal: progres persiapan pembentukan mal pelayanan publik kabupaten wonogiri, maka dpmptsp wonogiri perlu menyusun pointer terkait pandangan bapak bupati wonogiri terkait pembantu adapun pandangan bapak pembentukan mal pelayanan publik dia mal pelayanan publik dibentuk mulai mpp bertempat giri cahaya, dalam rangka pembentukan mpp recap gedung giri cahaya melalui kompleks gedung giri cahaya: dan kebijakan daerah terkait peraturan pelayanan publik, keputusan mal pelayanan publik. bupati wonogiri antaranya sebagai berikut: tahun tentang rlu dialokasikan anggaran untuk pdp tahun pengaturan mutasi aset pemerintah daerah khususnya aset bupati wonogiri tentang mal bupati wonogiri tentang tim percepatan pembentukan mal pelayanan publik dan keputusan bupati tentang kualifikasi front office dibahas dan diimplementasikan lebih adapun materi rapat koordinasi dan back office untuk segera lanjut. tersebut sebagaimana terlampir. demikian untuk menjadikan periksa dan selanjutnya mohon petunjuk bapak sekretaris daerah. kepala din dan nelayan kabur kek penanaman modal z4era panen w@nowiki, satu pintu bagi, sh, bina utama muda dan giri. penyiapan sarana prasarana menyiapkan gedung beserta sarana prasarana yang dibutuhkan dalam implementasi mal pelayanan publik pengaturan mekanisme kerja daerah, mekanisme kerja antar instansi sdm pelayanan pengelolaan sdm pelayanan dan sistem info yang mm pere pelat pelayanan integrasi sman sman mal kanan publik pengaturan kebijakan anand tempe senarai jalesikalankapa dara worker kapata mita bangli segera meter pendayagunaan langkan tekan karam amorpha negara oen pal msi pembentukan birokrasi deputi indonesia layanan lada ane trout bidang pelayanan kabupaten wonogiri puth senegal benda korean penyelenggaraan retornaw birokrasi dan "buk mewukutikan penyelenggaraan pelarenen putih yang berkaitan maka pemerintah serah kebumen work prov jawa tengah bernada pemerintah kabupaten wonogiri dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dalan pemuda wonogiri etil telepon bio, fax. oita) bian mati: debut gpmpisp.woong iad do.k pergi seplonbar nomer seger derogat lama mp) tend kepala bagan hutan teri draft purba dan ik: span tertata mpp woo gan pln sebagaimana suri bupati wonogiri amar, tanggal hat pembentukan wal pelayanan pitt ufp) kabupaten tan periastron sura dep pelayaran putik pendapgunan kartu negara ketam bro kebijakan dea mekanisme 'kerja:: antar instansi mai dengan rah bupati wonogiri ainsi jawa tengah ran bupati wonogiri tahun tentang pelayanan bubuk d4at tuhan yang maha esa bupati wonogiri, bupati wonogiri provinsi jawa tengah indonesia nomor a47 ppo tangga apsis d10. pasuruan pembertuun mal pelayaran suntik kabupaten wonogiri. maka keputusan bupati wonogiri days kah mehcsaru oma keputusan bulan wonogiri nomor tahun org men color tahun tentang total kualifikasi front office dak back office tim percepatan pembentukan mal pelayiyak publik mal pelayanan bubuk bupati wonogiri provinsi jawa tengah peraturan bupati wonogiri nomor tahun tentang mal pelayanan publik dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati wonogiri, bupati wonogiri provinsi jawa tengah keputusan bupati wonogiri nomor tahun tentang tim percepatan pembentukan mal pelayanan tubuh ia) dengan peraturan ini berlokasi kompleks tan sab anna omg ente untuk tim percepatan pembentukan dimaksud tim sebagaimana keputusan bupati. botani opd pengguna mpp kepada instansi opd babi mpp kabupaten terpadu, bulusulur, kecamatan wonogiri perlu tim teknis. diatur lebih lanjut dalam keputusan bupati. melaksanakan dengan bupati. gb) i opd ntan kualitas pelayanan pub: bd. penyelenggaran pemerintah dangan ditetapkannya mewujudkan kualifikasi meraih dan penyelenggaran untuk peningkatan sistem pengembangan sistem penyusunan capaian road map reftormnal ditetapkan dalam keputusan ajian dimaksud pada road publik melalui kualifikasi bersih dari korupsi dan zona integritas serta berkomitmen bebas dari korupsi wbk) dan akuntabel dengan kinerja instansi pemerintah: berbasis teknologi informasi: dan kepada kepala mpp. sebagaimana dimaksud pada bupati wonogiri provinsi jawa tengah keputusan bupati wonogiri tahun tentang kualifikasi front optics dan mal pelayanan publik penandatangan mekanisme ket pelayanan oleh instansi opd mpp, ama masin pegawai yan dimaksud front afe dan basi memenuhi kualifikasi kanlinensi sabar keputusan apabila sumber daya perintah dapat pelaksanaan triwulan pelaksanaan triwulan pelaksanaan tahun pelaksanaan desember pelaksanaan mei bab vii office yang eoe) pan toy mpp untuk wav tanggung pada mpp selain sania kapogawai sebagaimana dimaksud gan integritas. agar diatur lebih lanjut dari umur pesat pegawai koni! dalam values aparatur negara dan dengan pelayanan, responsif dan paman ang pada kualifikasi sebagaimana kepala daerah. dengan menteri pan &rb dpu .y dpu 5p kepala daerah kepala daerah 5p dengan menteri pan giri cahaya elu mal s p iik) upgrade indikator output upgrade ind matur nuwun |
nyaalokasi dana desaenam miliar tiga puluh empat juta empat ratusarat dulu sungai tengah, png air ah gas diundangkan barabai pada tanggal november sekretaris daerah #xbopatenguru sungai tengah, gan (fa setda fried rakhmansyah suralokasi dana desa per desa kabupaten hulu sungai tengah tahun anggaran engan alokasi formula anggaran anggaran anggaran desa per desa e iii maan aan esa eng mart alokasi formula anggaran anggaran anggaran desa per desa dnfosammavan pesam sesan|amas| massal anon asian maan aan esa eng mart alokasi formula anggaran anggaran anggaran desa per desa maan aan esa eng mart alokasi formula anggaran anggaran anggaran desa per desa kurang jalur tahun kurang jalur tahun kurang jalur tahun pagu alokasi dana kecamatan nama desa alokasi dasar alokasi formula anggaran anggaran anggaran desa per desa total kontrol penghitungan pagu alokasi dana desa 1wiki sungai tengah hasil perhitungan pagu alokasi dana desa pagu alokasi 'agu alokasi dasar hasil permit pagu alokasi asil perhitungan pagu alokasi dasar rena lanny ren pagu bagian formula han chair yahsalinan pola hubungan kerja jabatan fungsional diatur lebih lanjut dengan keputusan sekretaris dprdejabat yang ada lagi berita daerah kabupaten mageandan akan kota muna salinan sesuai dengan aslinya pada tangga over bagan organisasi sekretariat dewan perwakilan daerah kabupaten magelang sekretaris dprd bagian bagi bagian mma persidangan par bagian umum program dan dan penganggaran keuangan perundang dan undangan pengawasan subpage subpage subbagian subbagian subbagian tata perencanaan l. kajian ame subbagian . omd usaha dan fasilitasi kepegawaian perundang penganggaran penganggaran undangan subbagian subbagian subbagian bagian rumah tangga verifikasi, persidangan, |.! animasi dan akuntansi dan risalah dan ana perlengkapan pelaporan publikasi psn kelompok jabatan fungsionaldan uraian tugas jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas pada sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah sekretaris dewan perwakilan rakyat daerah tugas memimpin pelaksanaan tugas sekretariat dewan perwakildprd dan sekretariat dprdidang kesekretariatan dprd. memfasilitasi penyelenggaraan rapat dprd. menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh dprd. menyelenggarakan koordinasi penyusunan peraturan daerah. menyelenggarakan pengelolaan keuangan. menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan bidang kepegawaian, ketatausahaan,yelenggarakan pengadaan, pemeliharaan, dan pengelola, dan publikasi kesekretariatan dprd. menyelenggarekretariat dprdtugas memimpin pelaksanaan tugas bagian umumumum, penyelenggaraan ketatausahaan,kebutuhan dprd, penyediaan fasilitasi fraksi dprd, penyelenggaraan pengadagelolaan perpustakaan dan arsip sekretariat dprd danumumumum. menyelenggarakan ketatausahaan sekretariat dprd mengelola kepegawaian sekretariat dprd mengelola administrasi keanggotaan dprd memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota dprd mengelola tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan dprd menyediakan fasilitasi fraksi dprd menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga dprd menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dprd menyelenggarakan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab dprd menyelenggarakan perpustakaan dan kearsipan sekretariat dprd dan dprdtata usaha dan kepegawaian tugas memimpin pelaksanaan tugas subbagian tata usaha dan kepegawaitata usaha dan kepegawaian, pengadministrasian surat menyurat dan naskah dinas sekretariat dprd dan pimpinan dprd, perpustakaan, kearsipan, penyusunan administrasi kepegawaian, analisatata usahatata usaha dan kepegawaian. melaksanakan surat menyurat dan naskah dinas sekretariat dprd dan pimpinan dprd melaksanakan pengelolaan perpustakaan melaksanakan pengelolaan kearsipan menyusun administrasi kepegawaian memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota dprdtata usaharumah tangga dan perlengkapan,anrumah tangga dan perlengkaprumah tangga dan perlengkapan. mengatur dan memelihara kebersihan kantor komplek sekretariat dprd. mengatur dan memelihara halaman dan taman komplek sekretariat dprd. mengatur dan mengelola keamanan komplek sekretariat dprd. memfasilitasi penyiapan tempat dan sarana rapat dan pertemuan. mengadakan barang dan jasa kebutuhan perlengkapan sekretariat dprd. mendistribusikan dan pengendalian bahan perlengkapan. merencanakan pemeliharaan alat alat perlengkapan. mengatur penggunaan kendaraan dinas, bahan bakar dan para pengemudi untuk keperluan dprd dan sekretariat dprd. melaksanakan pemeliharaan sarana, prasarana dan gedungrumah tangga dan perlengkaprogram dan keuangan, penyusunan perencanaan anggaran sekretariat dprd, evaluasi bahanlaksanaan pengelolaan keuangan pimpinan, anggota dan secretariat dprd, koordinasikoordinasirogram drogram dan keuangan. menyusun perencanaan anggaran sekretariat dprd. mengevaluasi bahan perencanaan anggaran sekretariat dprd. memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga sekretariat dprd. memverifikasi kebutuhan perlengkapan sekretariat dprd. menyelenggarakan ketatausahaan keuangan sekretariat dprd. melaksanakan pengelolaan keuangan pimpinan, anggota dan sekretariat dprd. mengoordinasikan pengelolaan anggaran sekretariat dprd. memverifikasi pertanggungjawaban keuangan sekretariat dprd. mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan sekretariat dprd. mengkoordinasi dan mengevaluasi laporan keuangan sekretariat dprd. mengevaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan sekretariat dprd. menyusun laporan kinerja dan anggarpenganggaran tugas memimpin pelaksanaan tugas subbagian perencanaan danencanaan dan penganggaran, penyusunan bahan perencanaan, program, penyusunan rka dan dpa baik murni maupun perubahan, penyusunan perencanaan kebutuhan rumah tangga dprd dan kebutuhan perlengkapan sekretariat dprdencanaan dan pengencanaan dan penganggaran. menyusun bahan perencanaan, program dan anggaran sekretariat dprd. menyusun rka dan dpa baik murni maupun perubahannya. menyusun perencanaan kebutuhan rumah tangga dprd. merencanakan kebutuhan perlengkapencanaan dan penganggaverifikasi, akuntansi, dan pelaporan tugas memimpin pelaksanaan tugas subbagian verifikasi, akuntansi dan pelapoverifikasi, akuntansi dan pelaporan, perencanaan verifikasi keuangan, verifikasi pertanggungjawaban keuangan, koordinasi ppt, bendahara dan pembantu ppk untuk pengajuan spp, spm up gu tu lsperencanaan penatausahan keuangan, penyusunan pengadministrasian dan pembukuan keuangan, koordinasi kepada ppt,analisa laporan kinerja, penyusunan laporan pertanggungjawabverifikasi, akuntansi dan pelapoverifikasi, akuntansi dan pelaporan. merencanakan pemverifikasian keuangan. memverifikasi pertanggungjawaban keuangan. mengoordinasikan kepada ppt, bendahara dan pembantu ppk untuk pengajuan spp dan spm up gu tu ls. memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga. memverifikasi kebutuhan perlengkapan sekretariat dprd. merencanakan ketatausahaan keuangan. menyusun pengadministrasian dan pembukuan keuangan. melaksanakan pengelolaan keuangan pimpinan, anggota dan sekretariat dprd. menganalisis laporan keuangan. menganalisis laporan kinerja. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuverifikasi, akuntanegawai negeri sipilbagian persidangan dan perundang undangan tugas memimpin pelaksanaan tugas bagian persidangan drancangan peraturan daerah inisiatif, verifikasi, evaluasi dan analisakoordinasi pembahasan rancangan peraturan daerah, verifikasi, koordinasi dan evaluasi daftar inventaris masalah dim), penyelenggaraan hubungan masyarakat, penyelenggaraan publikasi, jaringan dokumentasi dan informasi hukum jdih), penyelenggaraan keprotokolanersidangan dersidangan dan perundang undangan. menyelenggarakan kajian perundang undangan. memfasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah. memfasilitasi penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah inisiatif. memverifikasi, mengevaluasi dan menganalisis produk penyusunan peraturan perundang undangan. mengumpulkan bahan penyiapan rancangan peraturan daerah inisiatif. memfasilitasi penyelenggaraan persidangan. menyusun risalah rapat. mengoordinasikan pembahasan rancangan peraturan daerah. memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi daftar inventaris masalah dim) menyelenggarakan hubungan masyarakat. menyelenggarakan publikasi. menyelenggarakan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi produk hukum. menyelenggarakan keprotokolanersidangan dajian perundang undangan tugas memimpin pelaksanaan tugas sub bagian kajikajian perundang undangan, pelaksanaan kajian perundang undangan, pembuat, penyusunan bahan daftar inventaris masalah dim)kajikajian perundang undangan. melaksanakan kajian perundang undangan. membuat konsep bahan penyusunan naskah akademik. menyusun bahan analisis produk penyusunan perundang undangan. membuat konsep bahan penyiapan rancangan peraturan daerah inisiatif. merancang bahan pembahasan peraturan daerah. menyusun bahan daftar inventaris masalah dim)kajisidangan, risalah dan publikasi tugas memimpin pelaksanaan tugas sub bagian persidangan dan risalsidangan dan risalah, merencanakan program dan jadwal rapat dan sidang, penyusunan risalah, nobulan dan catatan rapat rapat, protokol dan publikasi, penyusunan bahan komunikasi dan publikasi, hubungan masyarakat, perancangan administrasi kunjungan kerja dprd, penyusunan bahan keroyokan pimpinan dprd, perencanaan kegiatan dprd, perencanaan keprotokolan pimpinan dprd penyiapan materi bahan rapat dprd, fasilitasi rapat rapat dprd, penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana kerjasidangan dan risalsidangan dan risalah. merencanakan program dan jadwal rapat dan sidang. menyusun risalah, nobulan dan catatan rapat rapat. menyiapkan materi bahan rapat dprd. memfasilitasi rapat rapat dprd. menyiapkan bahan penyusunan rancangan rencana kerja dprd. menyusun bahan komunikasi dan publikasi. menyelenggarakan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi produk hukum. merancang administrasi kunjungan kerja dprd. menyusun bahan keprotokolan pimpinan dprd. merencanakan kegiatan dprd. merencanakan keprotokolan pimpinan dprd. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dprd. menyusun laporan kinerja dprd. melaksanakan undangsidangan dan risalfasilitasi penganggaran dan pengawasan tugas memimpin pelaksanaan tugas bagian fasilitasi penganggaran danfasilitasi penganggaran dan pengawasan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pembahasan kua pas kuda pas perubahan, fasilitasi, verifikasi dantindak lanjut hasil pemeriksaan bpk, aspirasi masyarakat, rumusan rapat dalam rangka pengawasan, penyusunan, pelaksanaan penegakan kode etik dprd dan tata berbicara badan kehormatandprd, persetujuan kerjasamafasilitasi penganggaran danfasilitasi penganggaran dan pengawasan. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan kua pas kuda pas perubahan. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan apbd apbd.. memfasilitasi, memverifikasi, daan mengoordinasikan pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya.. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan aspirasi masyarakat. memfasilitasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan. memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pelaksanaan penegakan kode etik dprd, tata berbicara badan kehormatan. memfasilitasi, wmemverikasi, dan mengoordinasikan dukungan pengawasan penggunaan anggaran. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pengawasan pelaksanaan kebijakan. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan penyusunan pokok pokok pikiran dprd. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan persetujuan kerjasama daerahfasilitasi penganggaran dannggaran tugas memimpin pelaksanaan tugas sub bagian fasilitasinggaran perencanaan pembahasan kua pas kudtindak lanjut hasil pemeriksaan bpknggnggaran. merencanakan pembahasan kua pas kuda pas perubahan. menyusun bahan pembahasan apbd apbd. menyusun bahan pembahasan perda pertanggungjawaban pelaksanaan apbd. menyusun bahan pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya. menyusun bahan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah. menyusun bahan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan bpkanggwasan, kerjasama dan aspirasi tugas memimpin pelaksanaan tugas sub bagian fasilitasia bahan dalam pelaksanaan penegakan kode etik dprd, analisa, pelaksanaan kerjasama sekretariat dprd danwasan. mengkaji ulang rumusan rapat dalam rangka pengawasan. merancang bahan rapat rapat internal dprd. menganalisis bahan dalam pelaksanaan penegakan kode etik dprd. menganalisis bahan dukungan pengawasan penggunaan anggaran. menyusun bahan pengawasan pelaksanaan kebijakan. memfasilitasi reses dprd. merencanakan kegiatan hearing dialog dengan pejabat pemerintah dan masyarakat. menganalisis data bahan dukungan jaringan aspirasi. menyusun pokok pokok pikiran dprd. melaksanakan kerjasama sekretariat dprd dan pembiayaan sekretariekretariekretariat daerahumum membawahi: subbagian tata usaha dan kepegawaian subbagian rumah tangga dan perlengkapan bagian program dan keuangan membawahi: subbagian perencanaan dan penganggaran subbagian verifikasi, akuntansi dan pelaporan bagian persidangan dan perundang undangan, membawahi subbagian kajian perundang undangan subbagian persidangan, risalah dan publikasi bagian fasilitasi penganggaran dan pengawasan, membawahi: subbagian fasilitasi penganggaran subbagian fasilitasi pengawasan, kerjasama dan aspirasi kelompok jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku: keputusan sekretaris dprd dalam hal tidak terdapat perubahan nama jabatan, keputusan bupati dalam hal terdapat perubahan nama jabatanbagian umum sebagaimana dimaksud mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi kesekretariatan dprd. bagian umum dalam tugasnya melaksanakan fungsi:prasarana dprd, penyelenggaraan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab dprdmelaksanakan tugas surat menyurat, naskah dinas sekretariat dprd dan pimpinan dprd, melaksanakan kearsipan, administrasi kepegawaikebutuhan dan perencanaan penyediaan tenaga ahli, fasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota dprd penyiapan bahan administrasi pembuatan daftar urut kepangkatan dan formasi pegawai. subbagian rumah tangga dan perlengkapan melaksanakan tugas pengaturan daan pemeliharaan kebersihan kantor komplek sekretariat dprd, pengaturan dan pemeliharaan halaman, taman komplek sekretariat dprd, pengaturan dan pengelolaan keamanan komplek sekretariat dprd dan fasilitasi penyiapan tempat daan sarana rapat dan pertemuan, pengadaan barang dan jasa kebutuhan perlengkapan sekretariat dprd, distribusi,dan pemeliharaan sarana prasarana dan gedung bagian ketiga bagian program dan keuangan bagian program dan keuangan sebagaimana mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi perencanaan dan keuangan dprd bagian program dan keuangan dalam tugasnya mempunyai fungsi: penyusunan perencanaan anggaran sekretariat dprd evaluasi bahan perencanaan anggaran sekretariat dprd verifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga sekretariat dprd verifikasi kebutuhan perlengkapan sekretariat dprd ketatausahaan keuangan sekretariat dprd 'mengoordinasik pengelolaan keuangan pimpinan, anggota dan sekretariat dprd verifikasi pertanggungjawaban keuangan sekretariat dprd j . evaluasi laporan keuangan sekretariat dprd evaluasi pengadminiastrasian dan akuntansi keuangan sekretariat dprd il. penyusunan laporan kinerja dan anggaran sekretariat dprdpenganggaran melaksanakan tugas dan perencanaan kebutuhan perlengkapan sekretariat dprd. subbagian verifikasi melaksanakan tugas pemverifikasian terhadap keuangan, pertanggungjawaban keuangan, koordinasi ppt, bendahara, pembantu ppk untuk pengajuan spp dan spm up gu tu ls, perencanaan kebutuhan rumah tangga, kebutuhan perlengkapan sekretariat dprd, perencanaan ketatausahaan keuangan, pengadministrasian dan pembukuan keuangan, koordinasi ppt danlaporan kinerja dan penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangandukungan legislasi. bagian persidangan dan perundang undangan sebagaimana dimaksud melaksanperda inisiatif, verifikasi, evaluasi dan analisis produk penyusunan perundang undangan, pengumpulan bahan penyiapan perda inisiatif, penyelenggaraan persidangan, penyusunan risalah rapat, mengkoordinasikan pembahasan perda, verifikasi, koordinasi dan evaluasi daftar inventaris masalah dim), risalah rapat, penyelenggaraan hubungan masyarakat, publikasi, keprotokolan, penyusunan tata tertib dprdajian perundang undangan melaksanakan tugas melaksanakan kajian perundang undangan, pembuatan konsep bahan penyusunan naskah akademik, penyusunan tata tertib dprd, penyusunan bahan analisis produk penyusunan perundang undangan dan penyusunan bahan daftar inventaris masalah dim). subbagian persidangan, risalah dan publikasi melaksanakan tugas perencanaan program da dan penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana kerja dprd, penyusunan laporan kinerja pimpinan dprd, penyusunan bahan komunikasi dan publikasi, hubungan masyarakat, protokol, penyelenggaraan jaringan data dan informperencanaan keprotokolan pimpinan dprd bagian kelima bagianfasilitasi, verifikasi,fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pembahasan laporan semester pertama dan perkiraan enam bulan berikutnya, fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan bpk, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan, fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pelaksanaan penegakan kode etik dprd, fasilitasi, verifikasi dan koordinasi dukungan pengawasan penggunaan anggaran, fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pengawasan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, verifikasi dan koordinasi penyusunan pokok pokok pikiran dprd, fasilitasi, verifikasi dan koordinasi persetujuan kerjasama daerah, pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum bagian penganggaran dan pengawasan, pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bagian penganggaran dan pengawasfasilitasi penganggaran melaksanakan tugas perencanaan pembahasan kus pas kuda pas perubahan, penyusunan bahan pembahasan apbd apbd dan penyusunan bahan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan bpk. subbagian fasilitasi pengawasan, kerjasama dan aspirasi melaksanakan tugas dan pelaksanaan kerjasama sekretariat dprd dan dprdamp na bupati muna provinsi sulawesi tenggara peraturan bupati muna nomor tahunpelaksanana selaku pengguna anggaran yang melakuapbd tahun anggaran semula berjumlah sebesar rp. bertambah (berkurang) sebesar rp. sehingga menjadi sebesar rp.pada juni rupa mad usman emba diundangkan raha pada tanggal juni aris daerah kabupaten muna eddy berita daerah kabupaten muna tahun nomor para koordinat unt satuan kerja para igl sekda kab. muna essen "sn bagian hukum pengelola tan . |
bupati pangandaran, bahwa dalam upaya pemberian:ti dan kesetiaan kepada bangsa dan negara, perlu adanya penganugerahan tanda kehormatan;bagi pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah kabupaten pangandaran, diperlukan pedoman untuk menentukan calon penerima tanda kehormatan satyalancana karya satya dimaksudserta dengan penuh pengabdian, kecakapan, dengan rahmat tuhan yang maha esa menimbang peraturan bupati pangandaranbupatipangandaran provinsi! jawa baren tang republik pemerintahan daerah lembaran negara dimaksud pada huruf huruf dan huruf makaga puluh) tahun, serta memenuhi persyaratan lainnya, dapat diberikan tanda kehormatan satyalancana karya satya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana kejujuran dan disiplin, secara terus menerus paling singkat {sepuluh) tahun, {dua puluh) tahun, ataudalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan: daerah adalah kabupaten pangandaran. babi ketentuan umumbagi pegawai negeri sipil. memutuskan: tahun ten tambahan berita daerahbab persyaratan usulan tanda kehormnegeri sipil yang selanjutnya disingkat pns adalah aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada peraturan pemerintah nomor tahun tentang manajemen pegawai negeri sipifile portable document format yang selanjutnya disingkat pdf adalah sebuah format berkas yang dibuat oleh adobe systems untuk keperluan pertukaran dokumen digitalnganugerahan tanda kehormatan satyalancana karya satya kepada pnsandaran. persyaratan pns yang dapat diusulkan mendapatkan anugerah berupa tanda satyalancana karya satya meliputi: memiliki integritas moral dan keteladanan; berkelakuan baik; setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara; penilaian prestasi kerja minimal rata rata bernilai baik; tidak lemah dijatuhi hukuman tingkat sedang maupun tingkat berat; tidak lem;; tidak sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara; penghitungan masa kerja dihitung sejak pns diangkat menjadi cons. pengusulan sebagaimana dimaksud pada memperhatikan hal hal meliputi: kelengkapan berkas usul tanda kehormatan satyalancana karya satya meliputscans; pangkat terakhir; jabatan terakhir; dan serta dengan penuh pengabdian, kecakapan, kejujuran dan disiplin,usulkan mendapat anugerah berupa tanda kehormatan satyalancana karya satya. setiap dapat mengajukan usul penganugerahan tanda kehormatan satyalancana karya satya. usul permohonan sebagaimana dimaksud pada paling sedikit harus dilengkapcons; pangkat terakhir; jabatan terakhir; dan surat tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin. berkas usul permohonan dari setiap dikirimkan bpsdm sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. bpsdm menerima berkas usulan tanda kehormatan satyalancana karya satya. hasil penelitian clan pengkajian tanda kehormatan satyalancana karya satya yang dilakukan oleh bagian desa.tu tata cara pengajuan usul tanda kehormatan satyalancana karya satya bab iii tata cara pengajuan usul, penyerahan dan pencabutan tanda kehormatan satyalancana karya sa'ry surat tidak lemah dijatuhi hukuman disiplin. usul tanda kehormatan dikelompokkan berurutan berdasarkan satyalancana karya satya nilai yang tinggi, yaitu (tiga puluh) tahun, (dua puluh) tahun, dan (sepuluh) tahun; usulan disusun berturut turut berdasarkan pangkat tertinggi; penulisan gelar pendidikan menggunakan ejaan bahasa indonesia yang benar. tanda kehormatan satyalancana karya satya dapat dilakukan pencabutan dengan ketentuan meliputi: pns yang diberi tanda kehormatan satyalancana karya tidak memiliki integritas moral dan keteladanan yang baik; pns yang diberi tanda kehormatan satyalancana karya tidak setia dan mengkhianati bangsa dan negara; dan atau bagian ketiga pencabutan tanda kehormatan satyalancana karya satya penganugerahan tanda kehormatan satyalancana karya satya ditetapkan dengan keputusan presiden. tanda kehormatan satyalancana karya satya sebagaimana yang dimaksud pada diberikan kepada seseorang yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam tanda kehormatan satyalancana karya satya diberikan pada peringatan hari besa.r nasional atau pada pelaksanaan apel pagi, serta acara khusus. bagian kedua penyerahan tanda kehormatan satyalancana karya satya tp2tasks, disampaikan kepada bupati sebagai bahan pertimbangan untuk menerbitkan rekomendasi. rekomendasi usul penerima tanda kehormatan satyalancana karya satya dari bupati kemudian disampaikan kepada menteri dalam negeri oleh bpsdm melalui aplikasi e seks kemendagri.qo. id). bpsdm mengunggah berkas usulan (berupa sojtcopy) penerima tanda kehormatan satyalancana karya satya sesuai jumlah rekomendasi dari bupati. tp2tasks dibentuk dan ditetapkan oleh bupati. nama jabatan keterangan dalami pengarah bupati pangandaran pengarah wakil bupati pangandaran ketua sekretaris daerah kabupaten pangandaran wakil ketua asisten administrasi umum sekretariat daerah sekretaris kepala badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia anggota inspektur staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia kepala bagian hukum sekretariat daerah kepala bagian organisasi untuk meneliti dan mengkaji pertimbangan untuk menerbitkan rekomendasi tanda kehormatan satyalancana karya satya dibentuk tp2tasks. susunan personalia tp2tasks yang dimaksud adalah sebagai berikut: bab tp2tasks pns yang diberi tanda kehormatan satyalancana karykarena. pencabutan tanda kehormatan satyalancana karya satya sebagaimana dimaksud pada diusulkan bupati. personalia tp2tasks sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas pokok, dan fungsi meliputi: melakukan pengkajian dan penelitian terhadap calon penerima tanda kehormatan satyalancana karya satya; melaporkan basil pengkajian dan penelitian kepada bupati sebagai bahan rekomendasi pengusulan tanda kehormatan satyalancana karya satya. tim sekretariat tp2tasks sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas pokok, dan fungsi meliputi: menyiapkan bahan untuk pengusulan tanda kehormatan satyalancana karya satya; menginventarisasi berkas usulan tanda kehormatan satyalancana karya satya; melakukan verifikasi kelengkapan berkas usulan. nama jabatan keterangan dalami ketua kepala sub bidang disiplin dan penilaian kinerja pelaksana teknis staff bpsdm kegiatan tp2tasks sebagaimana dimaksud pada dalam pelaksanaannya dibantu oleh tim sekretariat; tim sekretariat sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: nama jabatan keterangan dalami sekretariat daerah unsur inspektorat kabupaten pangandaran unsur badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia unsur bagian organisasi sekretariat daerah berita daerah kabupaten pangandaran tahun nomor diundangkan parigi pad~~" juli ;;r~~ seks~t~ daerah kab~sandaran, ditetapkan parigi padapenutupngandaran, dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat. |
berita daerah kabupaten cirebon nomor tahuurat perintah pencairan dana penyaluran add selain sikepala dpmdokumen pertanggungjawaban penggunaan add tahap rekapitulasi rencana penggunaan dana rpd) add selain siap tahap ii, surat pernyataan tanggung jawab pakta integritas) dari kaur kasi selaku ppid, rencana penggunaan dana add selain siap tahap ii,surat rekomendasi permohonan penyaluran add selain sip2d penyaluran add selain siapb pencairan dan ketatausahaan bagian kesatu pencairan paragraf pencairan siap dalam hal pencairan dana siap, ppid mengajukan surat permintaan pembayaran sesuai rencana anggaran biaya siap kepada kuwu untuk satu tahun anggarurat permohonan kuwu tentang pencairan dana siap setiap bulan kepada bank jabar dan banten dan spp yang telah disetujui kuwu sebagaimana dimaksud padaencairan dana siap perbulan dilakukan oleh pemegang rekening ppidsiap per bulan dari kuwu kepada bank jabar dan banten, spp yang dibuat oleh ppid sesuai rencana anggaran biaya, salinan kartu peserta bpjs jkn kuwu dan semua perangkat desa, ktp el asli dan foto copy penarik dana siapyangpp sesuai rencana anggaran biayapp yang dibuat oleh ppid sesuai rencana anggaran biaya, ktp el asli dan foto copy penarik cek giro, salinandaned!urat permintaan pembayaran yang dibuat oleh ppid sesuai rencana anggaran biaya, ktp el asli dan foto copy penarik cek girobagian kedua ketatausahaanpenerima dana yang bersumber dari add bertanggung jawab terhadap penggunaan dana sebagaimana tercantum dalam rencana penggunaan dana pada rab ppid. ppid bertanggung jawab terhadap anggaran belanja yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pada bidang urusannya dengan melampirkan pertanggungjawaban penerima dana sebagaimana dimaksud pada sekretaris desa bertanggung mbinaan dan pengawasan dalam rangka menunjang keberhasilan pengelolaan add, dibentuk tim pembinaan dan pengawasan apb desa dengan susunan sebagai berikut: penanggungjawab camat ketua sekretaris kecamatan sekretaris kasi pemerintahan sekretaris kasi ekbangsos anggota staf kecamatan tugas tim sebagaimana dimaksud pada meliputi: memfasilitasi musyawarah perencanaan pembangunan desa, memfasilitasi penyusunan rpm desa dan rkp desa, memfasilitasi penyusunan apb desa, apb desa perubahan, dan laporan realisasi pertanggungjawaban apb desa, memverifikasi dan memvalidasi dokumen penyaluran dan pencairan, monitoring persiapan pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan rencana penggunaan dana, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan rencana penggunaan dana, memfasilitasi penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana spj), memfasilitasi penyusunan laporan realisasi pelaksanaan apb desa, dan memfasilitasi penyusunan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan apb desa. kepala dpmd dan kepala badan keuangan dan aset daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap: penyaluran add dari rekening kas daerah rekening kas desa, dan laporan realisasi penyerapan add dari tiap desa yang dikoordinasikan dengan camat. kepala dpmd memfasilitasi laporan camat terhadap permasalahan pengelolaan add. pengawasan alokasimendapatkan siap sebesar (tujuh puluh lima persen)bagi perangkat desa yang sudah memiliki nomor registrasi perangkat desa disalurkan rekening perangkat desa. bentuk spp, contoh format cek giro,sekretaris daerah kabupaten cirebon, (hana rei sno berita daerah kabupaten cirebon tahun nomor maa maa ee ses2sggssgassgasissasssasis sssssssssssssssssssisisssssisissisisisisis bbb are memberi sai agus nasgsasasaasasassssssse nas sselsraalslslelelalalsszla isis sss ppa pap goals 2lzi2 sisi3sisi isis sislelslala sisisssssisesisacisas ginisisekise sisisisisisinlala sisi tislsieisis sis her err were rsi bea fee erh ber bra ber aaa bee aia sisisisisizisis t ) ojejolojojojoj cleo ololojoj t ) jojo| sol ojo ojo oleleololojojolo: sessisssisisisisisesssscsasasiasisisisisia saisisisigsassisssiasassisagaasssanaa peeeepppe pre here aer aa: ana free hse pep bee pre ere bar era bean opo ojo oo) ojo cici ojo ojo! ojo) ojo) ojo ojo ojololojojololo! sasis tesla cisisiseisisisisisisilaeisisisisisis reel fee pep pep ppp ppp prp prp pre jojo| ejojojol ojo opo ojo ojo ojo ojo opo ojo ojo ojo ojo ole elalalalsia sells slelalsislels aslelalel ala bebebe sinis tee bebe traore sslasisislala asia disisi @slssisisia #isisisllalsialalsisia peer reel ppr berada fee ber saisisisisissisisisississisisisisissisisisisisisisisisisisisisis ojo| ojo ojoljojo ojo ojojololojolclojololc arerrrbr sisa fieeiee tesis essen sesegera referperee pep pep pep pep prep prp bep jedaaag ber ber slslolojojsloloisisi cool solo ofo| jai ojo jojo| opo ojo spo ojo jojo sislalsia spebpappepepppppep pep rperepnerneera geisasseissssaasisis: isisisesi2sisjalsisisasasia:sisi isirisisis fbe here disisi siasisizisi3 here signals2i2siaalals bee fee saja sala header ojo| ojo ojo ojo ojo ojo| ssissiasa tisissiseiasia risisisisisisieisisisiseisiisaissis saree mere ppp edp pep epe ppapprepepeeppepppesee pep eni mere era sheet ssissiggi32aa isi er eee pep pep mep opo ojo ojo ojo ojo opo ojo ojo oo) ojo) ojo ojo ojo spo jojo sebab bre bea were rea abe rare ber bara era were sisisisisisisisisisisisisislaisiaisizisisisissjsisisisisisisisisisisisisisisisisiaisisisisisisisia|sisisisislaisizla|sisisisis ojo) ejololojo sjolojo ojolojo| ojo ojojojo) jojo: oop ojojojojo ole zisisisis sisi sisigisiz risisisis sisi sisisisis iisisisisisisisis similis|s|s sssgasaa gagasan salalalsla eeeeff pee ppp were ppp bae pee eee peep bee aki iia naassississ (edeangsanadana naa nasanaaaannanaan aan naa naa ao5$ ssi sisi san kek sis) sid dal disisi ap: sala ala gita #been x t.a la. lol. rgggngagggagasagaaaasceaaseaassaassaalsjamalalelaalalstasslalsisalalarsrelala terelelalarerelalarerelalslerelalarer ella ber kbr bee ber bee lee here era erp brebes jsisisisisisisisisisisisisisi isis isis ialsisisis isi igasasaasassasasessssassasesscassalrisisisasssssslalsjelsa mererereer |zla heran peranan ean sslassi3s :2i3 isis sasis sig sisisisisisisisisisi8 bai is ajajaisisisielalsisis sisigiaisisisisisisiaissisi2laisisisisisizisisisisisisisisisisisisisisisi: 2isisizisisisisisis aisisisisialsisisisisisis risisisisisisisisjaisis free pep pep pep pep ppp per isalasaiaa saladasaasaaa ber see #sasalasissas33 rai opo ojo ojo ojo ojo logo cool jojo sol ojo ojo ojo ololololcisisisisisisisi sisisiais similis sisi siaisisis siasisisissiaisialasisisisisisisisisisisisisisis sisi isi2sis|2islalsisisisisisisisis sialaisisisisisialalsiaisie era asadagca ngan sasa fee rinitis ep pria sisi3sisi here keb prbereebeeebe eeeeee here pbe para recebe rea ojo ojo ojo ojoajoo sjojajojolajaj ajal olojojejejejojejojelololololololojofolelslolsisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisis (elelaisisisisisisisisisissisissisiasisiasisisisisasisisasisisssasssisa isisesisissisisisajsisajasiaeisinisisisisisisisisisisisisisis mekereeereee feereepeereefeabe perpres pep pre era pipa ppp mere sisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisis is|sisisisisisizlsisisisisisi sisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisis ojo ojo ojo ojo| logo| ojo ojo ojo ojo ojolojojolo| sjololojojojolojojejc sisi disisi isi sis sisa sixisin sisisisisis sisi sis sisisisiala jagad asa gajah jaga dagang namanya ebeerere bee bee were bee free were were bee were see era ojo ojo ojo) oleo ojo ojo ojo olojololololoicicicisicisloidisisisisisisisisis: disisipi2isisisisisisisisisisisisisizisisi zisisisisisi isisisisisisisisisisisisisisisis sieisisisisisisisisisisisisisisisis sisisisisia eeeef per eeperpprep pipa per pep rpprpp pepe pap #slsisjalsisiaisisis slalsalas bee #s33siz sisisisisisisis sisi ojo jojo oloelojo: opo ojo ojo) ojo ojo ojo t ) jojo cje| olojojo! logo| cool ojolojoi ojo dano s3agama sea saa assgasassassasisisssajasjalajasiasi2sisi saisaasisslalaiasisislaaisisisisisisisisisislalsisisisisisiasisisisisia|disisi sisi free adan zea issssasgsgsasaaaasassiasasgssasgaas mass sasa slajajal aan see eeee efek were erp ber bee pbr beberapa see era jojo| ojo ojo ojo ojojolola jojo| ojo) ojo ojo ojo s|sio (sisisisis isisissisisissisisisisisiaisisisisisisisisisis gisisisissisiasisi ajaib eslalajasisisisiaisisialsisisisiaisisiajalsisisisisisisisisisis pereceeeeererreee ppen pppppppp pipa pep pbb epa ppp ppp riaa per rperpbara ssssasasassaa disisipi sisisisisisisisisisis sisisisisisisisisisisisisisisisis sisisisisi3 sisisisisis sisisisisisisisisisisisisisisis ojo cjolojojo ojo) ojo opo ojo olojojojolo) ololjojolojo)| solo ojololojojol ojo ojo ojo feeeberea 2zi3 sisisisislalsisisisisisisisiajals sisisisisisiaisisisisisisisisislalsisi sisisinisinis aislaisisi sisisisisi sisisialsisisisisisisialsisisisisisis erp beer pep were eeee pbereeeee bep pipa referee abad had had so! disisipi sisi ojo ojo ojo ojojojol ojo ojo) jelek ojo ojo ojo ojo ojo ojo c|o see repererep per tag ter: area her refer her bee fee mererrea see bee here bee ber fff keren eme ere bebeperaa sis sasa asa dea jasa sisisisisisi jalsiais siz2i3i3 sislalalasia zlalslals sislslasa333 ojo ojo cjolojol| sloejojol sjo| ooo ojo ojo ojo ojo ojo ojo| ojojojojojo matta dgaganai s1318 gi2l3 gala sala salslala ala terkesan free fee see bep rea sisisisisisisisisisisisisis jee alelajel ala raja ajal nalsjaala yalsalai sis saat nassanaaa neeempep sisi she: e|el ssi isis|s gagang2asi33gssasgasgasga2gssassassassgasisassisssisesisasislaeasaalslealelaela2lealsla lalai lala eaggagagaga aaaaaa2 nasa nss aaaa nama aula hee haa mna issgagagaasasssasgasasaasasgsanassss salsa sea: sisi3i3 sana: beres ene i2|2i2isi2i2|s| rek eki: see said sss assa bassis saga |.ielsinisigals nirlaba ejalsislala ajalalalala rmala einelnjalalalelsjala fp perresesp preparat pepeereepae hperpeepepee pap epa prep ppp see bee sasiaajalasasssssassasssasassasisaalalaasassasas2 ololojojo opsi jolo| ojo| jojo ojo cjo| t ) ojo ojo ojololojolcislolsicislsisis saasgaasgsaassaassasaaasa kassassisisassasasassassassssisajs nasa nassau sisilia sanca classis ada reerarerer ann arg sis her 2bahasa #isisisjslsialsisielalsislalslsiala here ferb pete pep per pra mpr rar ara era pers praja ojek jojo ojo ojo ojo ola ojojajejojolelelojolsicisisisisisisisisisisisis meresap eee epa eeeeee base kebeppep bee pbb rables free erbed here pep rerebeaaa cisisisisisisisisisisis sisslalalasajslsisa sisisizis sisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisis sis isisisisisisis isisisisisisisisisisisisisisisisisisis ojo ojo ojo! ofojojojo| ojo| t ) olojol ojo ojo ojo ojo ojo ojo sjolojojlojojo' pereeree bee era eie isis 5is8is wee ber bee sislalsiaia sisisisisi sislsisi sisi siais sisisisis sisa disisi isis isi sisipan ppp fef pre pipa epa ppp fpeffpppppppera per severe were brebes eee bee bee bererareraere were her were ojo col ojo ojo opo ojo sol ojo ojo ojo ojo ojololololoisioic are ber herbert here bee berereerae isis sisisisisisi si3i8 aia isialsisiaia disisi sisa) sosial sisisisis sizes # |alzisisislalsisis sasaasassasasaassasaalalasasialalalsslalasla2 skala2sslalsjalalajalsasisssaalelalalslalalasisisa ojo ojo ojo lolos jojo| ojo jojo ojololo ojo ojo ojo olojojolo| cjolojololo sssisisisisisisisi eisisiaisis ter err sasiaasasiaaaasiasisissisasisaelajalsisisialsisisiais sisisisisisisisisisiasisis similis i3isi siswa sisisisisis seed simi sasis hfb bai sisisizia |3aa efefef alun sisi sis sisi siz sisa bener repair kebeebee ese efek erp kbri bee era rsa sol ojolojojojol ojolojojojol oral ojojolo| logo jojo ojo ojojojo sio ojo ojo jojo tetatetetetetatatstettatetatatstateattetstseteretseteratetatetatstaatatatetetstatatat tatetetetetatatetetatetatetetatetetatatetetetetetatetatetetatetetetratat neepperep pare eeeeee pare per were epa pre paper pare perkara efefef per jeisislaisisisisisisisjsjsjsisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisialaisisisis|s|s3 i3i3|s isisisisisisisisisis ssislasiasslalasasisis i23 ojo ojo ojo ojo ojo olo| sol jojo: elojoloj ojojojojojolojlolciclo sal sere break eme era were #ere eee rea ef eba kerereae agasgdasaga feeder isis here ieee ber bee bee 2elalelala hse ssisisisislai eisisisisisis isisisisisiasisisisisisisisiais|sisisisisisisisisisisisisisisisisisiaisisisisisisisisisisisisisisisisisisialalsisisississisisia sis #rerereepre were similis ep beer #sisilia3eaa:s cas eeee sereh were here sasa sasa aisisisisis ssislsz|s ska ber bee isisisislalajalsia 2assgasaas similis #ssasaaga23 olojojolo| ole| ojo ojo ojo sjo| ojo logo| solo ojo ojo solo| oleo ojo ojojojojojololc sislulnia ikan gagal? nearer syaman gay esagassaasa ssassdas: asdasda:a sisisisisisisisis sisisisisisisisis sisisisisisisisis rapp nara eladalal uut nan lala lalat dal lala jenis siaslslalsis aasasasa nee eeeeee eren hek si3 i2| |3isisisisisisisis eeeeeeree were rei sit 2hee zis see a33 peraturan bupati cireboinas pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa,cirebon. camat adalah camat kabupatenyanguwuegg2g2gas223g3ss3gasssagsssssasasssasassgsssisisisalaisisi2 233s3sssssssssssssssss hee bei bee bea aei see bee phe were mere pbr rea era erp sae ksr kps haram hebeeaee tafaajalallala zai2lafalalala meerere #herbert #reeseeren sasana 2alasajas bet sisjelsieelalaals alalelalals alarislalsia solid| ole ifa tel iri coba sa) adaoaar anp oli elislang keb were ere era are rar bar here were 22gasasasgaasgaasaaasaaa bee bee bee aaa t ) ojo ojo ojo sol ' ) ojo jojo ojo ojo ojo ojo ojolojo ole does angan nga naa akan ereepfe kepri errore referee pre rabb rare ojo ojolelejejoelslolololci ojo ojo ole olojojolelolojelcicisicsisisisisi feeebereerere were bee keren were eme cpeeperefee epsisisisisisisis disisipi3 sisi isisisisisis similis sol olojolo| ojo ojo! oo) ojo ojo ojo ojo ololojo ojojojolololc! olojlojo sisisisisisin sinis sisisisisi pinisi ts) k ) sisi similis sisisisisisisis sneeppppepppppte ppp pep pppeptp prep per pprerertppepe per bpprgan pep eritrea bee were aaa ojo ojo) ojo ojo) si) ojo jolyi ojo! lol ojo) ojo ojo o|sioisislol been ber era were era pps sanga aaagaasasan abe bee see epa ber kee bee besar reereara opo ojo ojo ojo cool jolo| ojo elo| sio ojo ojo ojo opo divisi solo adaa san are res free rare erp were era jasa akb bebebbra ber free ber area fpreperppr pep were bee far were pers bea ojo ojo jai slojojojojol ojo si) olo oo| ojojojo ojo ojo ojo olololoiolodisis eee bab bee per bee rea were were bee eka bee bea sisisisisis isisisisisisisisisisisis ojo ojo) sisi ojolaoi lolo| ojo ojo ojo jojo ojo| ojo ojo ojojolojojolo: her bee bee bee bee bee were era bee were bri ojo ojo) ojojojol cje| ojo elolojoj ojo ojo! olojojo| ojo ojo ojlojojo| nisijisisisisi2sisi ssi isisisisisisisi disisi8 disisipi sisiaisisisisi similis isis i3i3 sisisisisisislalsiala rialsisislsisis|s|sis nee eererekr tetes efefef bee bee bee bae pre opo ojo ojo ojo| ojoejol ojo ojo kej kej ee) re) ello oli selo $ ) ci|s ooo lolo| ojo jojo eta ato sisisisis isis isis sisi iblis ajudan: sagagggagaganan isis sisisisisis sisisisisis eeeeee eeeeee bee paper were eee prrrrerrepee area riaa pep pep pep pep pep pep pep pep pep eeee np: ie) sisi asia aga iggaggggaggsaseaseeaseaaseasaassassaalssaslalalalalsslslsslajarslalalalalajerelalarelalalerelalerelalarelela terelalajea|a bahasa naaggagaggaagasggaasadasggasaaaaasasssaansg nsgsassas asas aaaa bear bee base were abe ber era abe ser 2alabama jalanan #alslalslalaia slzlslzlszlziz sasis ssgasaasgasasasia 2sisi23 sas sisi alelalsisi 2majalaya lala lala slelslalala|als salsisisjaisisisislalsjalsisisisisisis pisisisisisisisisisisiaia isisisisisisisislaisisiaisasisaasisislaisisisisisisislaisis era "resep pep fee ppp pep pipa pbr ber #f ber pppbrepepar dos bai bat cleo ojo ojo ojo ojo ojo) ojo ojo elolojo tefepepera jadesta alga nasa ana dahan terbakar were rar sasa3 sis isialsisiala isis frp fee were kerja sis as aas asasi eee beereeeebe eee keren aaa ojo ojo ojo ojo ojo jolo clo| ojo ojolololojololcicicio siaisisjalaelaisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisiaisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisleisisisisisisisieisisisi sisi sisi sisisialsisis mere erp pet pep paper eeeeee peppepeeepeepeeseeeppeerepeeepeerbepara cis sisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisis ojo ojo mojo ojo jojo ojo sop ojo ojo ole elojoj ojojojojojojo islelalslals aislaisiala gisisisisisisis slslslala selsialsislaisisisizis sisi sisi sisisisisis sisisisis sis aisialsisisisisisisisisisi bee ppp "pbepepepepe pep pope pep peep pipa pep era see bee bee eee bee bee bee bee were hpa were eme bee cool ojo ojojojojo! ojo) ojo oo) ojo ojo ooo! l ) ololojo ojo ojo ojo ojo olojolololololojolsisisisis cal w)| isi sis disisipi |. boleh sisineisisisisis ris hear fee perefeeepe ppp prepare petra sanggar jana dana gang aaa skala a 223i2 si2a si3|3ls sisisislalalsisisia sasasasaaasadadaaaaa sisisislsislaisisisis sisi isisisisisisisisisisis cool lol ojo ojo t ) ojo opo jojo pe) je jee je jejeje j e jee je jr) pjk) je j ek) ojo jojo ojo sisa sisisisisis sislsisalsidsalsisisisesisisisadassaassaajasasisisissaaajasisisisisiasisisisidasisisisisisisisisizisisi isisizisisisisisis peer pre eeeeee frase erp pipa bee bee rer sigala ojo ojo ojo ojo secolo ajo ejojojol logo| jojo ojo ojo jojo jojo aja opo ojo ojo ojo taisisisisasisisa asialassisisisassalaisisisialsisis isisisisisiasisisisisisisisisisisisisisisisisisisisi:inisiasi isisisis isi isiseisisieirisisisissisis meeeffeeee pep pep erp bee per ppp pipa rpp erp ki sisisisis sisisisisisisisisisisisisisisisisisis disisi3 sisisisisisisis sisisisisi sisisisisisisisisisisisisisisis slalaisisi333 sisisisisisisisisi olo| ojo ojo ojo ooj ojo) slolojoi| jojo ojo ojolojoj ojo ojo! ojo ojojojo persis pr) eisisisisisisisis isi sis elsislelsisislalalaisig see asosiasi ssassisisaaasis sss sssiaisia ass asisisasalas asa here kereta sisi pep eeeeee pep rerbeeeeee eee pbb per sjejojoejojo| ojo ojo) cop ojo ooj ojo ojaojojojolojol ojelojol ojo jojo| ojo jojo olejojojojo| solo ojo iss isis isis isi isissisizisajsialaisisisisisisialsialsisisieisisisisisisisisisisisiaisisislaisisisi salelaisisisisisisisisisisisisiaisisislsisisisisisisisisisis rel ita disisi simi rilis sisirisisisisisia disisi ana sis isis isissisaisisisisisialsislsisis #slasadsssasasa sisjalalslaje|sisi sisisislsisisi isisisisisjalsisisisisia|sisisisisisisisiz & ) cjolojo| olojojo ol| ojojojol ojo jojo) oje| sol ojojolojol ojojojo pol bai kas sis eat is tee siesisigisisizisia sasgasassa salalala sala sala salalalalalalalala eeeeee eee eee eme pee ebe bee bee were are hab si3isis |318i8| disisi sss ses sana see isis a3ls) isi here fe sisi jae beregu #persis sada ske san mere eerereeeeeeee ola senasgagessas egslasaasasssiasisia elemen fee ferrer jelsjalslajsaaassislaia (esaggasasss ser pre perps uang eeeeee set perepis stetetatettetetate atas beeeeeeerere sells ref bee are #sisjaslalaais feb isis ie|sloss isis islalal ggaggaagaaganga gisisisjalsisisisisisisis)sisi le) samdagaaganaaaa te) laisalassaslssissisisis adasganga aaaa sisisisisisisisisisisisisisi pang ya! co. (rn).. pelaksana pengelolaan keuangan desa atauoleh ppid untuk mengajukan permintaan pembayaran kepada kuwupelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum,seratus empat puluh sembilan milyar lima ratus satu juta enam ratus dua belas ribu rupiah)tiga ratus empat puluh satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus empat puluh enam rupiah), addw (( ,25xz1)t( ,35xz2)#( ,10xz3) z4)| (ad dab add map pagu alokasi dana desa add) kabupaten. add maybelanja kegiatan: siap kuwu penjabat kuwu, dan perangkat desa, tunjangan kinerja bpd, cc. operasional bpd, peningkatan kapasitas kelembagaan desa, operasional pemerintah desa, dan skala prioritas sesuai dengan kewenangan desa. siap kuwu penjabat kuwu dan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan untuk: (satu) orang kuwu penjabat kuwu, (satu) orang sekretaris desa, dan paling banyak (sebelas) orang perangkat desa lainnya. besaran siap kuwu penjabat kuwu dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut: kuwu penjabat kuwu sebesar rp4. empat juta lima puluh ribu rupiah) per bulan, perangkat desa: sekretaris desa sebesar rp2. dua juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) atau sebesar (tujuh puluh keseratus) dari siap kuwu per bulan, perangkat desa lainnya sebesar rp2. dua juta dua puluh lima ribu rupiah) atau sebesar (lima puluh keseratus) dari siap kuwu per bulan. siap sebagaimana dimaksud pada disalurkan setelah dipotong kewajiban (satu persen) pembayaran bpjs kesehatan untuk kuwu selain kuwu pensiunan pns tni polri dan sekretaris desa selain sekretaris desa pns. dalam hal jumlah perangkat desa lainnya melebihi (sebelas) orang, sikapnya dapat dipenuhi dari sumber lain dalam apb desa selain dana desa. dalam hal terdapat kekosongan perangkat desa, maka siapsiap yang tidak diserap sampai akhir tahun anggaran, maka sisa siap dimasuksiap kuwu penjabat kuwu dan perangkat desa termasuk dalam ketentuan paling tinggi (tiga puluh keseratus) dari belanja desa. sub bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap siap dimasukan dalam rencana kegiatan dan anggaran kepala urusan tata usaha dan umum. penyediaan tunjangan kinerja bpd sebagaimana dimaksud dalamkinerja450. empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, wakil ketua bpd sebesar rp300. tiga ratus ribu rupiah) per bulan, sekretaris bpd sebesar rp300. tiga ratus ribu rupiah) per bulan, anggota bpd sebesar rp225. dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per bulan. dalam hal terdapat kekosongan jumlah maksimal anggota bpd, maka tunjangan kinerja anggota bpd sebagaimana dimaksud padatunjangan kinerja anggota bpd yang tidak diserap sampai akhir tahun anggaran, maka sisa tunjangan kinerja anggota bpd dimasutunjangan kinerja bpd termasuk dalam ketentuan paling tinggi (tiga puluh persen) belanja desa. belanja penyediaan tunjangan kinerjaoperasional bpd sebagaimana dimaksud dalam huruf digunakan untuk penyediaan operasional perkantoran bpd, operasional bpd sebagaimana dimaksud pada sebesar rp. lima juta rupiah), belanja operasionalpeningkatan kapasitas kelembagaan desa sebagaimana dimaksud dalam huruf digunakan untuk peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dan atau anggota bpd. peningkatan kapasitas kelembagaan desa dan atau anggota bpd sebagaimana dimaksud pada digunakan untuk belanja kursus pelatihan. peningkatan kapasitas kelembagaan desa dan atau anggota bpd sebagaimana dimaksud pada sebesar sepuluh juta rupiah). belanja kegiatan peningkatan kelembagaan desa dan atau anggota bpd dimasukan dalam rencana penggunaan dana kepala seksi pelayanan. operasional pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam hurufdan belanja pemeliharaan. dalam hal belanja barang perlengkapan sebagaimana dimaksud pada huruf nilai manfaatnya lebih dari (dua belas) bulan, maka dikategorikan dalam belanja modal. pengadaan barang jasa sebagaimana dimaksud pada berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan. belanja penyediaan operasional perkantoran pemerintah desa termasuk dalam ketentuan paling sedikit tujuh puluh keseratus) belanja desa. pagu add setiap desa kabupaten cirebon hanya mencukupi penggunaan add untuk siap dan tunjangan kinerja bpd selama (sepuluh) bulan. sisa (dua) bulan siap dan tunjangan kinerja bpd akan dianggarkan dalam apbd perubahan tahun anggaran penggunapenyaluran siap dalam hal pemdes apb desa belum ditetapkan,daftar nominatif perangkat desa yang mendapatkan siap yang ditandatangani oleh kuwu, cc. lembaran desa pemdes struktur organisasi tata kerja, rencana penggunaan dana (rpd), surat permohonan pencairan (spp) siap, kwitansi siap dibuat rangkap (empat) bermaterai cukup. surat keputusan kuwu dan perangkat desa, dan surat keputusan kuwu penetapan rekening kas desasiap kepada bupati melalui kepala dpmkecamatan, kepala seksi pemerintahan, kepala seksi ekbangsos,, dan surat rekomendasi penyaluran siap untuk (satu) tahun anggarkepala dpmd membuat nota dinas permohonan penyaluran siap kepada bupati dengan melampirkan: nama desa penerima bantuan, nomor rekening kas desa, nama pemilik rekening kas desa, dan besaran dana bantuan yang disalurkan. permohonan penyaluran siap untuk satu tahun anggaran, akan disalurkan dan dicairkan setiap bulan. kepala badan keuangan dan aset daerah menerbitkan surat perintah pencairan dana penyaluran siap setiap bulan rekening kas desa. bagian kedua penyaluran selain siap add masing masing desa disalurkan melalui transfer dari rekening kas. daerah rekening kas desa setelah dikurangi siap dalam (satu) tahun anggaran. penyaluran add selain siap sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan (dua) tahap sebagai berikut: tahap untuk bulan januari sampai dengan bulan juni sebesar (lima puluh persen), dan tahap untuk bulan juli sampai dengan bulan desember sebesar (lima puluh persen). kepala dpmd membuat nota dinas kepada bupati tentang permohonan persetujuan penyaluran add selain siap dalam (satu) tahun anggaran dengan melampirkan: besaran pagu add selain siap pada masing masing desa, nama desa penerima add se kabupaten, cc. nomor rekening kas desa se kabupaten, dan nama pemilik rekening kas desa se kabupaten. berdasarkan disposisi bupati pada nota dinas sebagaimana dimaksud pada kepala dpmd membuat nota dinas kepada kepala badan keuangan dan aset daerah tentang permohonan penyaluran add selain siap kepada desa desa penerima adlembaran desa pemdes tentang apb desa tahun anggaran dan input online penganggaran siskeudes, cc. peraturan desa tentang rencana pembangunan jangka menengah desa (rpjmdesa) tahun anggaran sampai dengan tahun anggaran bagi kuwu terpilih masa bhakti spj penggunaan add tahun sebelumnya, rekapitulasi rencana penggunaan dana (rpd) add selain siap tahap dan tahap ii, surat pernyataan tanggung jawab (pakta integritas) (satu) tahun anggaran dari kuwu selaku kpk, surat pernyataan tanggung jawab (pakta integritas) sesuai rencana penggunaan dana (rpd) dari kaur kasi selaku ppid, h.rpd add selain siap tahapcc. surat rekomendasi permohonan penyaluran add selain siap yang ditandatangani oleh camatpolewaliupaya penanganan pandemi corona virus disease covid diperlukan kebijakan dalam percepatan penyediaan alat alat kesehatan serta peningkatan pelayanan pada rumah sakit umum daerah polewali kabupaten polewali mandar, bahwa peraturan bupati nomor tahun tentang jenjang nilai pengadaan barang dan jasa badan layanan umum daerah rumah sakit umum daerah polewali kabupaten polewali mandar, perlu penyesuaian dengan perkembangan kebutuhan penangananpolewali kabupaten polewali manpolewali. ketentuanhuruf dihapus, huruf dan angka diubah sehingga berbunyi sebagai berikutlelangan, dilakukan terhadap pekerjaan yang nilainya diatas rp. (satu miliar rupiah), dihapus, cc. pengadaan langsung, dilakukan terhadap pekerjaan yang nilainya sampai dengan rp. (satu miliar rupiah), dengan tanda bukti perjanjian tanpa membedakan golongan usaha atau non kecil, yang: pengadaan langsung penyedia barang jasa yang nilainya sampai dengan rp. rp. (satu miliar rupiah):tanda bukti perjanjian berupa surat perintah kerja spk). penunjukan langsung, dilakukan dengan alasan efektifitas dan efisiensi dalam hal l)kelangsungan dan mutu pelayanan kepada masyarakat, dan barang jasa kebutuhan operasional blue rsud polewali dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsidesember pada tanggal desember apaan bupati polewali mandar, an kepala bagian hukum perancang peraturan perundang undangan i3 mena (s7 bana yenny andi ibrahim masdar jsi great team maulana, sh, atg tk.uang) mea bupati purworejo peraturan bupati purworejo nomor tahun tentang pedoman koordinasi perangkat daerah, pemerintahan desa dan badan usaha milik daerah bupati purworejo, menimbang: bahwa dalam upaya mewujudkan tertib penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan kabupaten purworejo, perlu dilakukan koordinasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi antara perangkat daerah, pemerintahan desa dan badan usaha milik daerah: bahwa agar pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf dapat terarah dan terpadu dengan baik, perlu disusun suatubagian pemerintahan membantutahan desa), kantor kesatuan bangsa, politik,kepala bagian hukum membantu mengoordinasikan seluruh perangkat daerah dalam hal pengkajian hukum, penyusunan dan penerbitan produk hukum daerah serta bantuan hukum dan hak asasi manusia sekala kabupaten. kepala bagian hubungan masyarakatpenyelenggaraan hubungan masyarakat dan pengelolaan data elektronik. secara khusus, membantu mengoordinasikan dinas perhubungan, komunikasi, informasi, dan pariwisata (bidang komunikasi dan informatika)rekonomian, pembangunan, dan lingkungan hidup mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah, sebagai berikut: a.secara umum,ngoordinasikan badan usaha milik daerah serta perangkat daerah dan pariwisata bidang perhubungan dan pariwisata))kerjaan umum, dinas pengairan, badan perencanaan pembangunan daerah, badan pelaksana penyuluhan dan ketahanan pangan, kantor lingkungan hidup, badan usaha milikperekonomian, pembangunan, dan lingkungan hidup dibantu oleh kepala bagian perekonomian dan penanaman modal, kepala bagian administrasi pembangunan, serta kepala bagian prasarana fisik dan lingkungan hidup sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. kepala bagian perekonomian dan penanaman modal membantu mengoordinasikan badan usaha milik daerah dan perangkat daerah,, dan pariwisata (bidang pariwisata), dinas perindustrian, perdagangan dan koperasi, badan perencanaan pembangunan daerah (bidang penanaman modal). badan pelaksana penyuluhan dan ketahanan pangan, kepala bagian administrasi pembangunanmbantu mengoordinasikan perangkat daerah, antara lain: dinas pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah, badan perencanaan pembangunan daerah (bidang perencanaan, penataan ruang, statistik, penelitian, pengembangan, dan pengendalian pembangunan). kepala bagian prasarana fisik dan lingkungan hidup membantu mengoordinasikan perangkat daerah: dinas pekerjaan umum, dinas pengairan, dinas perhubungan, komunikasi, informasi, dan pariwisata bidang perhubungan), kantor lingkungan hidupadministrasi umum dan kesejahteraan rakyat mengoordinasikan perangkat daerah, berupa: a.secara umum, dan tata laksana kedinasan, secara khusus, mengoordinasikan perangkat daerah, yang terdiri darikepegawaian daerah, kantor arsip dan perpustakaanadministrasi umumla bagian organisasi dan aparatur. kepala bagian kesejahteraan rakyat membantu mengoordinasikan perangkat daerah, antara lain. kepala bagian umum membantu mengoordinasikan kantor arsip dan perpustakaan daerah. dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, masing masing perangkat daerah dan badan usaha milik daerah wajib melakukan koordinasi. bagan jalur mengkoordinasikan perangkat daerah, pemerintahan desa dan badan usaha milik desa kabupaten purworejo adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini. bab rapat koordinasi bupati paling sedikit (du(tigbelum rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada dan masing masing asistenkesekretariatan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada terdsekretariat daerah bidang pemerintahan, bagian administrasi pembangunanperekonomian, pembangunan dan lingkungan hidup, bagian kesejahteraan rakyatadministrasi umum dan kesejahteraan.(attuan polisi pamong praja, kecamatan, kelurahan, dan lembaga lain. stafpurworejo. bab penyelenggaraan koordinasi dalam rangka menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan perangkat daerah, pemerintahan desa dan badan usaha milik daerah, bupati dibantu oleh sekretaris daerah. maksud penyelenggaraan koordinasi antara perangkat daerah, pemerintahan desa dan badan usaha milik daerah masing masing. tujuanadalah untuk mengoptimalkan perencanaan, mengoordinasikan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelapormeliputi: penyusunan kebijakan pemerintahan daerah, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan, penyelenggaraan rapat koordinasi. dalam menjalankan fungsi mengoordinasikan perangkat daerah dan badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada sekretaris daerah dibantu oleh asisten sekretaris daerah bidang pemerintahan, asisten sekretaris daerah bidang perekonomian, pembangunan dan lingkungan hidup dan asisten bidang administrasi umum dan kesejahteraan rakyat. bab iii organisasi perangkat daerah perangkat daerah kabupaten purworejo terdiri dari: sekretariat daerah, sekretariat dprd, staf ahli, dinas daerah, lembaga teknis daerah, satpol pp, kecamatan, kelurahan, lembaga lain. susunan organisasi sekretariat daerah, terdiri dari: sekretaris daerah, asisten sekretaris daerah bidang pemerintahan, membawakan: bagian pemerintahan, bagian hukum bagian hubungan masyarakat. asisten sekretaris daerah bidang perekonomian, pembangunan dan lingkungan hidup, membawakan: bagian perekonomian dan penanaman modal, bagian administrasi pembangunan, bagian prasarana fisik dan lingkungan hidup. asisten sekretaris daerah bidang administrasi umum dan kesejahteraan rakyat, membawakan: bagian organisasi dan aparatur, bagian kesejahteraan rakyat, bagian umum. dinas daerah, terdiri dari: dinas pendidikan dan kebudayaan, dinas tenaga kerja, transmigrasi dan sosial, dinas perhubungan, komunikasi, informasi dan pariwisata, dinas kependudukan dan pencatatan sipil, dinas pekerjaan umum, dinas pengairantanian dan kehutanan: dan j . dinas kelautan, perikanan dan peternakan. lembaga teknis daerah, terdiri dari: inspektorat, rumah sakit umum daerahpelaksana penyuluhan dan ketahanan pangan, kantor lingkungan hidup, kantor kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat, dan kantor arsip dan perpustakaan daerah. lembaga lain sebagaimana dimaksud dalam huruf berupa kantor pelayanan perizinan terpadu. bab iii kedudukan perangkat daerah jawab kepada ketuaberkedudukan bawah dan bertanggung jawab langsung kepada bupatdinas daerahserta secara administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah. bagian keenamlembaga teknis daerah lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas bupati. lembaga teknis daerah berbentuk badan, kantor, dan rumah sakit umum daerah. lembaga teknis daerah, dan yang rumah sakit umum daerah dipimpin oleh seorang direktur. kepala badan, kepala kantorsatuan polisi pamong praja satpolpol dipimpin oleh seorangecamatsebelas lembaga lain lembaga lain merupakan lembaga yang dibentuk sebagai pelaksana dari ketentuan peraturan perundang undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya. lembaga lain sebagaimana dimaksud pada berupa kantor pelayanan perizinan terpadu. kantor pelayanan perizielas bagan jalur koordinasi pemerintahan daerah bagan jalur koordinasi pemerintahan daerah kabupaten purworejo adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini. bab mengoordinasikan perangkat daerah, pemerintahan daerah dan bumimerintahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah, berupa: a.secara umum, mengoordinasikan seluruh perangkat daerah dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahankala kabupaten, serta penyelenggaraan hubungan masyarakat dan pengolahan data elektronik. b.secara khusus,ntahan desa), kantor kesatuan bangsa politikdalam melaksanakan mengoordinasikan perangkat daerah dan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada asisten sekretaris daerah bidang pemerintahan dibantu oleh kepala bagian pemerintahan, kepala bagian hukum, dan kepala bagian hubungan masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinyakembangan keadaan dan tingkat kebutuhan, maka kebijakan akuntansi pemerintah kabupaten purworejo sebagaimana dimaksud pada huruf sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu segera dilakuk.menimbang bahwa dalam rangka mewujudka.rejo nomor tahun tentang kebijakan akuntansi pemerintah kabupaten purworejo; dengan rahmattuhanyang maha esa bupati purworejo, bupati purworejo peraturan bupati purworejo nomor: tahun tentang kebijakan akuntansi pemerintah kabupaten purworejo [salinan]ll j"obijakan akuntansi pemerintah kabupaten purwore..ang pedoman pelaksanaan ketatausahaan anggaran pendapat.an dan belanja daerlastivitas operasi adalah a.lu.dibayar kembali dan atau pengeluaran lu.lu..jal.au digunakan untuk tujuan lainnya term.masuk hak atas ke.layan.digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah at.au d.dimanfaatkan oleh masyarakat umum. ketentuan umum bab am.au tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan cl.an yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.l dipergunakan. dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mena.a<:an pada entitas pelaporan. yang termasuk dalam entitas akuntansi adalah skpd dan ppk.dl memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, dan royalti, at..bcnnenen. kas adalah uang tunai den saldo simpanan bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan.en pengeluaran pemerintah daer\ rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan at.rnikahan dan atau pela.kanan publik; atau jumlah produksi at.caritas dari badan usaha penerima investasi (invested}so.kuake.le pemerintah daer.timbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari meme.lintah provinskebijakan akuntansi pemerintah kabupaten purworejo disusun atas dasar sap. kebijakan akuntansi pemerintah kabupaten purworejoah oleh pemerintah daerah dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. dan asas penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah kabupaten purworejo bab11e11true dari investam is.!lakukan dalam rangka kontrak konstruksi. kebijakan akuntansi pemerintah kabupaten purworejo selengkapnya adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini. kebijakan akuntansi pemerintah kabupaten purworejo babi kebijakan akuntansi pemerintah kabupaten purworejo mengatur tentang: penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan kcterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, tar periode, maupun antar entitas akuntansi; dasar dasar penyajian laporan realis.si anggaran untuk pemerintah k.neraca untuk pemerintah laporan arus kas yang memberikan informasi historia mengenai perubahan luas dan setara kas pemerintah kabupaten purworej.kan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan. ruang lingkup pengaturan kebijakan akuntansi pemerintah kabupaten purworejo bab ill se:sekretaris dae:rah kabupaten:n purworejo ttd. tri handoko be:rita dae:rah kabupaten:n purworejo tahun nomor se:ri nomor diundangkan purworejo pada tanggal desember bupati purworejo, tu!ditetapa); peraturan bupati nomor tahun tentang pedoman kapitalisasi barang milik kekayaan daerah serta daerah kabupaten purworejocairan.bahwa guna menjamin tertib administrasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pencairan penyertaan modal berupa uang sebagaimana dimaksud pada huruf perlu disusun tata cam pencairan penyertaan modal berupa uang tersebut; menimbang bahwa dalanabupaten purworejo pada beberapa badan usaha milik daerah kabupaten purworejo dan badan usaha milik daerah provinsi jawa tengah, perlu dilakukan pencairan penyertaan modal berupa uang; bupati purworejo, dengan rahmat tuhan yang maha esa tentang peraturan bupati purworejo nomor hun bupati purworejo [salinan]pendapatan pengelola rah. kepala dinas pendapatan pengelola keuangan dan aset daerah yang selanjutnya disingkat kepala dp2kad adalah kepala satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi mengelola pendapatan daerah. bagian perekonomian adalahketentuan umum bab menetapkan peraturan bupatikepala bagian perekonomian adalah kepaladokumen pelaksanaan perubahan anggaran ppid yang selanjutnya disingkat dpa dppyertaan modal pemerintah daerkabupaten purworejo dan atau badan usaha milik daerah provinsi jawa tengruang lingkup pengaturan jam peraturan bupati ini adalah: penyertaan modal; pencairan penyertaan modal; pertanggungjawaban pencairan penyertaan m~. ruang lingkup babdan atau pemerintah provinsi jawa tengah yang dipisahkan yang memperoleh penyertaan modal pemerintah kabupaten purworejo berupa uang. pimpinan bumi adalah direksi atau sebutan lainnya yang memimpin bumi. perusahaan daerah adalah badan usaha yang melaktitcan 'apatn saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang undang. modal dasar adalah jumlah modal paling tinggi yang dict.span oleh pemerintah kabupaten purworejo pada badekabupaten purworejo pada badan usaha milik daerah dan telah mendapat pengesaen menyajikan laporan keuangan pemerintah.bupati; surat pengantar permohonan pencairan dari bagian perekonomian; hasil pembahasan dan evaluasi terkait usulan penyertaan modal oleh bagian perekonomian; keputusan bupati purworejo tentang penetapan penerimaan dan besaran t~l !.fotokopi keputusan pengangkatan pimpinan bumi atau dokumen lain yang dipersamakan, yang dilegalisir; fotokopi kartu tanda penduduk ktp) pimpinan bumi yang masih berlaku den dilegalisir;ilcgalisir; laporan rekapitulasi jumlah penyertaan modal yang telah disetor dan kekurangannya; fotokopi surat bukti tanda setoran modal terakhir yang dilegalisir;en peraturan perundang undangan dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran bagian kesatu persyaratan pencairan babi pencairanpenetapan penerima dan besaran tambahan modal disetor pada bumi kabupaten purworejo dan bumi provinsi jawa tengah ditetapkan dengan keputusan bupati. bab penyertaan modal tata cara pencairan penyertaan modal adalah sebagai berikut: bagian perekonomian menyusun rancangan keputusan bupati purworejo tentang penetapan penerimaan dan besa.ran tamba, berdasarkan alokasi pembiayaan penyertaan modal yang telah dianggarkan dalam dpa dpp ppid sebagaimana dimaksud dalam keputusan.n bupati purworejo sebagaimana dimaksud pada huruf disampaikan oleh kepala bagian perekonomian kepada pimpinan bumi sebagai dasar permohonan pencairan; pimpinan bumi mengajukan permohonan pencairan penyertaan modal dalam bentuk uang kepada bupati dengan tembusan kepala dp2kad dan kepala bagian perekonomian; bupati memberikan rekomendasi disposisi kepada kepala skpdmana dimaksud dalam huruf huruf huruf huruf huruf huruf huruf setelah menerima surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pads; kepala bagian perekonomian menyampaikan permohonan pencairan penyertaan modal kepada kepala dp2kad dengan di.n spp ls; rincian spp ls dan dihampiri dengan salinan spd; keputusan bupati purworejo sebagaimana dimaksud pada huruf bagian kedua tata cara pencairan penetapan penerimabupati purworejo tentang penjabaran apbd tahun berkenaan.an aban pencairan babi\'l'k0 paling lambat dua) hari kerja sejak pengajuan spm diterima; dalam ha! dokumen spm dinyatakan tidak lengkap dan atau tidak sah, maka kuasa bud menolak menerbitkan sp20; kuasa bud menyerahkan sp20; pencairan penyertaan modal dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung ls). trihandoyo serta daerah kabupaten purworejo tahun nomor seri mor sekretaris daerah kabupaten purworejo, ttd. diundangkan purworejo pada tanggal september mahsunzain bupati purworejo, ttd. ditetapkan purworejo pada tanggalserta daerah kabupaten purworejo. ketentuan penutup sabripertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian penyertaan modal dibuktikan dengan: keputusan bupati pwworcjo sebagaimana dimaksud dalam hurufsumo dan peraturan perundang undangan; bukti transfer uang atas pemberian penyerta.aan modal; dan surat bukti tanda setoran modal. mahsunzain bupati purworejo, thi. purworejo, yang membuat penyataan, dalam rangka pemanfaatan dana penyertaan modal, dengan ini menyatakan bahwasanya; tidak akan melal;undang undangan. demikian penyataan i.ni dibuat dengan sebenar benama dan penuh tanggung jawabakta integritas dana penyertaan modal format pakta integritas lampu ran peraturan bupati purworejo nomor: 49tahunl daerah provinsi! jawa tengah |
salinan bupati bandungperlu menetapkan peraturan bupatidabagian keempatterdiri dari para pejabat eselon lingkungan sekretariat daerah dan seluruh pimpinan skpd. tim pertimbangan pelayanan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam memiliki tugas sebagai berikut: melakukan uji konsekuensi ataslima ppid utama ppid utama sebagaimana dimaksud dalam huruf dijabat oleh kepala bagian humas sekretariat daerah. tugas ppid utama adalahkabupaten bandungkabupaten bandungsetiap skpdppid pembantusebagaimana dimaksud pada bertugas membantu ppid utama melaksanakan tugas, tanggungjawab, dan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam dan bagian ketujuh pejabat fungsional pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada huruf bertugas membantu ppid utama dalam melaksanakan pelayanan informasi. pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada terdiri dari arsiparis, pustakawan cc. pranata humas, dan pranata komputer. bagian kedelapan bidang pendukung bidang pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf adalah bidang yang bertugas mendukung kegiatan rutin ppid utama. bidang pendukung sebagaimana dimaksud pada sekurang kurangnya terdiri dari::,j .,ta cara pengecualiblayanan informasi publik melalui pengumuman badan publikpid utamdalam hal permohonan informasi publik ditolak, ppid utamabiaya untuk mendapatkan salinan informasi publik dibebankan seluruhnya kepada pemohon informasi publik. mekanisme layanan informasi publik melalui permohonan diatur lebih lanjut dengan standar operasional prosedur terkait yang ditetapkan oleh bupati. bab viimekanisme pengajuan keberatutamaviii anggaran pelayanan informasi serta laporan penggunaannya, ccdalam melaksanakan ketentuan pada ppid utama mengkoordinasikan ppid pembantu dalam penyusunan laporan layanan informasi publik masing masing badan publik skpd untuk kemudian dikompilasi menjadi laporan layanan informasi publik badan publik pemerintah kabupaten bandung:dilaksanakan olehdalam melaksanakan pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud skpd yang memiliki fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dapat menggunakan laporan layanan informasi publik sebagaimana dimaksud sebagai salah satu bahan pemeriksaan dalam melaksanakan pengawasan dimaksud. pengawasan legislatif dilakukan oleh dprd. pengawasan legislatif sebagaimana dimaksud dilakukan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah bidang pelayanan informasi publik. pengawasan publik dilakukan oleh masyarakat. pengawasan publik sebagaimana dimaksud dilakukan terhadap penyelenggaran kebijakan publik yang dilakukan oleh badan publik. hasil pengawasan publik sebagaimana dimaksud dapat disampaikan langsung kepada bupati dan atau dprd untuk ditindaklanjuti. dalam melaksanakan pengawasan publik sebagaimana dimaksud dan untuk mengetahui tindaklanjut dari hasil pengawasan publik sebagaimana dimaksud masyarakat dapat menggunakan mekanisme keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur oleh peraturan bupati inisanksi administrasi bagi ppid utama, ppid pembantu, dan atau atasan ppid utamabupati ini, dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang undangan bidang kepegawaian. sanksi administrasi sebagaimana dimaksud didasarkan dari hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dan atau hasil evaluasi tim pertimbangan pelayanan informasi publik. bab ketentuan peralihan pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, permohonan informasi publik yang sedang dalam proses berpedoman pada. bab ketentuan penutup pada saat peraturan bupati ini berlaku,diskpdb maksud, tujuan dan ruang lingkup bagian kesatu maksud memberikan pedoman pelaksanaan teknis atagian kedua tujuan meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik setiap badan publik lingkungan pemerintah kabupaten bandung. bagian ketiga ruang lingkup peraturan bupati ini berlaku untuk badan publik skpd lingkungan pemerintah kabupaten bandung. bab iii pejabat pengelola informasi dan dokumentasi bagian kesatu kedudukan penyelenggaraan pelayanan informasi publik dan dokumentasi lingkungan pemerintah kabupaten bandung, dilaksanakan oleh ppid. ppid sebagaimana dimaksud pada terdiri dari pembina, pengarah atasan ppid utama, tim pertimbangan pelayanan informasi publik, ppid utama: ppid pembantu. selain ppid sebagaimana dimaksud pada apabila diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik dan dokumentasi dapat ditunjuk pejabat fungsional, bidang pendukung. struktur organisasi ppid sebagaimana dimaksud dan ditetapkan dengan keputusan bupati. bagian kedua pembina pembina sebagaimana dimaksud dalam huruf dijabat oleh bupati dan wakil bupati. fungsi pembina adalahpid utama pengarah atasan ppid utama sebagaimana dimaksud dalam hurufatasan ppid utama dijabat oleh sekretaris daerah. fungsi dari pengarah atasan ppid utama adalah sebagai berikut: |
tema bupati tangerang provinsi banten peraturan bupati tangerang nomor tahunabupaten tangerangpemimpin adalah pemimpin ppk blue upt puskesmas sekaligus pemegang kuasa manajemen tertinggi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati, yang karena jabatannya mempunyai tugas mengelola serta memimpin ppk blue upt puskesmas kedalam maupun keluar. unit pelaksana teknis pusat kesehatan masyarakat kretek kecamatan kretekyang menerapkan ppk blue. standar. standar pelayanan minimal upt puskesmas kretek kecamatan kretek yang selanjutnya disebut spm upt puskesmadaerah kepada masyarakastandar pelayanan bagian kesatu umum standar pelayanan merupakan ukuran pelayanan yang diberikan oleh upt puskesmas. standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam harus memenuhi persyaratan: fokus pada pelayanan, terukur, dapat dicapai, relevan dan dapat diandalkan, dan tepat waktu. yang dimaksud dengan foku puskesmas. yang dimaksud denganyang dimaksud dengyang. yang dimaksud dengan puskesmas. yang dimaksud denganjenis pelayanan jenis pelayanan upt puskesmas meliputi, pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, cc. pelayanan non medik. pelayanan medik sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari pelayanan: gawat darurat terbatas, rawat inap, cc. rawatjalan, persalinan pond), pelayanan penunjang medik sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari pelayanan: farmasi, laboratorium. pelayanan non medik sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari pelayanan: gizi, ambulance: cc. rekam medik administrasi dan manajemen, laundry, pemeliharaan sarana puskesmas, pasien keluarga miskin, pencegahan dan pengendalian infeksi, keamanan. bagian ketiga. bagian ketiga spm upt puskesmas upt puskesmas menyelenggarakan pelayanan kesehatan upt puskesmas sesuai spm upt puskesmas. penyelenggaraan pelayanan kesehatan upt puskesmas sebagaimana dimaksud pada meliputi jenis pelayanan, indikator kinerja dan target kinerja. jenis pelayanan, indikator kinerja dan targe spm upt puskesmas pimpinan upt puskesmas bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan kesehatan upt puskesmas sesuai dengan spm upt puskesmas. penyelenggaraan pelayanan kesehatan upt puskesmas sesuai spm upt puskesmas dilakukan oleh tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan. dalam hal penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai spm upt puskesmas sebagaimana dimaksud pada secara operasional berkoordinasi dengan dinas kesehatan. bab pelaporan pemimpin menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian spm upt puskesmas kepada bupati melalui kepala dinas. laporan teknis tahunan sebagaimana dimaksud pada sebagai bahan bupati dalam membuat kebijakan. bab pembinaan, monitoring dan evaluasi bupati melaksanakan pembinaan dalam penyelenggaraan spm upt puskesmas. pembinaan teknis penyelenggaraan spm upt puskesmas dilaksanakan oleh dinas. . monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pelayanan pada upt puskesmas telah berjalan sesuai dengan spm upt puskesmas. ketentuan monitoring meliputi: membandingkan standar pelayanan minimal dengan indikator yang ada, waktu monitoring dilaksanakan secara berkala, cc, dan ataupuskesmas. ketentuan evaluasi meliputi: waktu evolusi dilaksanakan secara berkala: dan atau hasil evaluasi digunakan sebagai masukan dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan upt puskesmas. bab pembiayaan pembiayaan penyelenggaraan spm upt puskesmasegarulus bhakti eneannannanametulus. bhakti reeneonmennoameaaara: jang terdiri dari ereeneternannannannaammmamaan sedapat xenon nennannaananaeaaan salim mohammad. islam sebagai direktur arerrneremennaaren banjari. . drs. mochtar. sebagai direktur rr. rev ervemennren isa danubrata. sebagai direktur rerrererenmennnara reanenenenenenanen ian agar enter serena nenek dae rennenneennnnnnean banana sedarah ren nenneeeennnnan anna nmannenmeannennen banana seagal xenon ennnnan tulus bhakti.:. udara. garuda. indonesia. airways .m g surat keputusan menteri urusan bank sentral gubernur bank indonesia tanggal juli kep pubs g menimbang bahwa menurut undang undang bank negara indonesia undang undang drt tahun para direktur dianggap setiap kali untuk waktu selama lamanya lima tahun bahwa mas jabatan sdr. rachmat muljomiseno, jang dengan keputusan kami tahun diangkat mendjadi direktur bank negara indonesia, berakhir pada tanggal april bahwa berhubung dengan pengangkatannya mendjadi menteri perdagangan sdr. rachmat muljomiseno tersebut dengan keputusan kami tahun telah diberhentikan dengan hormat dari jabatannya selaku direktur bank negara indonesia selama memangku jabatan menteri tersebut bahwa sdr. rachmat muljomiseno tersebut sesudah menjabat menteri perdagangan kemudian diangkat kembali pada jabatan direktur bank negara indonesia dengan keputusan kami tanggal juli bahwa berhubung dengan pengangkatannya sebagai menteri perdagangan tersebut diatas masa jabatan sdr. rachmat muljomiseno sebagai direktur bank negara indonesia baru berakhir pada tanggal april bahwa sdr. rachmat muljomiseno kemudian dengan surat keputusan menteri urusan bank sentral gubernur bank indonesia tanggal juli kep pubs g dianggap sebagai presiden direktur bank pembangunan swasta, bahwa berhubung dengan hal hal tersebut diatas perlu menetapkan surat keputusan tentang pemberhentian sdr. rachmat muljomiseno tersebut sebagai direktur bank negara indonesia mengingat undang undang drt tahun keputusan presiden tahun keputusan presiden tahun keputusan presiden tahun instruksi presiden tahun keputusan menteri urusan bank sentral gubernur bank indonesia tanggal juli kep pubs g undang undang prp tahun memutuskan menetapkan gila ny) pa) ny) ny) kan cnn presiden republik indonesia pertama terhitung mulai tanggal juli memberhentikan dengan hormat sdr. rachmat muljomiseno dari jabatannya sebagai direktur bank negara indonesia dengan japan terima kasih atas jasa jasanya jang telah diberikan selama memegang jabatan itu kedua keputusan ini mulai berlaku pada tanggal juli salinan surat keputusan ini dikirimbank indonesia bank pembangunan indonesia biro ekonomi dan keuangan sekretariat negarad. presiden republik indonesia juanda |
nun bae sea presiden "an republik indonesia basa keputus picks dim republik indonesia ken ate tahun pena senin pap tyas aa: kami, kiussiden republik tungnesia titonubung bahwa untuk memenuhi ketentuan ketentuan pebarulmana sea dimaksudkan dalan peraturan pemerintah pengganti undang undang ko. tahun dipandang perlu untuk mendung kat seorang menteri ketua pimpinan badan meme raksa keu arsen jane diserang buras mengetuai dan memimpin padan pemeriksa keuangan bh. bahwa sri sultan ilamenrku buwono dipa undang memenuhi sjarilesjurat untuk diangkat sebagai menteri, ketua pim megan pinang badan pemeriksa keuangan nga cc. bahwa kedudukan menteri ketua pimpinan badar pemeriksa "aka keuangan perlu dipersamakan dengan menteri koordinator dat kompartemen ena la. alat undang undang dasar aed her keputusan presiden .tahun pemeran dan hostel tahun ona, peraturan pemerintah feneeanti insane undang tahun apa san pan kai memutus kan menetapkan snn lina kenny terhitung mulai ditetapkannya keputusan ini, mengangkat . sana kan tea sultan hamengku buyvgno rak jadi menteri ketua pimpinan badan pemeriksa keuangan, dengan tjatatar. .#i0 agibahwa kedudukan kedudukan keuangan menteri ketus pimpinan. badan memeriksa. fovanrar dipersatukan dengan menteri koordinator kompartemen png salinan keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada ko6j presidium kabinet kerdja, sbs para menteri kocpdlnator konpartimer, metode fara menteri, gak ketua mp3, bung, ketua dpr, kung wakil ketua dpa., sin berbadan pemeriksa keuangan, eesti, direktorat perd jalanan, saga dad perencana pembangunan nasional petikan keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk eee diketahui. dan dipergunakan sebagaimana mestinya tamara ara maan ditetapkan djakarta pada tanggal juni presiden republik indonesia, t.t.d, tukangrga bhakti neannananamammarga bhakti. nraneennennenameaaraa: jang terdiri dari soekardip were. sebagai presiden direktur soerioatmodjo drs. semadi sebagai direktur. erveneernnann nj. harden.el rasjid.sebagai direktur. rrnrerrararna yaman tema sebagai iis arena ena nnanananenan dana sebagai liiiiiiiieeeeereantan tana yan ieeennanannannannananannpanana tennnnnannnnnpa yaaa eianananpanaaaanmarga. bhakti.: udara. garuda. indonesia. airwayskediri kedibip sts. sebuh negara: salinan well sand sekretariat negara rp, keputusan. presiden republik indonesia tahun kali, presiden republik jiitdlnsia remaja. salinan keputusan pimpinan majelis permusyawaratan rak jat sementara republik indonesia tanggal april jrg ke a t, mars bentang pengangkatan anggota anggota batan pembantu pimpinan m.pr. ketimbang bahwa berhubung dengar pengangkatan saudara saudara ir. seniman, nj. suwardi bintang suwardi, gsa maliki nj. kartini gatot standar, akb.pol. de. alauddin jamin, drs. mpa, 6g. vols al) dw. idris siregar, k.u. njak diwan, musa kendi, hm. siregar, drs. imam suharto, ii. asmara hadi, achmad soekarmadidjaja, masing masing sebagai anggota badan pembantu pimpinan mip,r,s. maka dianggap perlu mereka itu diangkat sebagai. anggota musyawarah pembantu penenijanaan pembangunan nasional muppets) ge" bahwa berhubung dengan itu. para anggota bd. p.p. mars jang diangkat mendjadi anggota bappenas tertjansun dalam leputnoan2 presiden ri. dan tahun perlu ditambah mendengar persetujuan wakil perdana menteri iti wakil pimpinan tertinggi bappenas dan menko urusan perencanaan pemda agunan nasional mengingat alat undang undang dasar penetapan presiden r.i. tahun disemua kan kembaran negara peraturan presiden fo. tahun keputusan2 presiden r.i. aan tahun keputusan presiden r.i. tahun keputusan pimpinan ip.r.s. tanggal april r3 dpr3 mbenutuskavh menetapkan pertama mengangkat saudara saudara ll. ir. saki.man anggota p e2. dag nj. suwardi. sintang suwardi anggota csa hakiki anggota bpd. ang nj. kartini catat. standar anggota bpd, aka. tuk. 2x. alauddin jamin, drg. tpa anggota p.el gg. kode (an) laris dr. siro par anggota b.d.p. a pn, njak diwan anggota b.p, ir, o., nusa i#indie anggota pes sey daa en) gra lan kuta ll. laya sts. siregar anggota bmp . m "1o. asmara hadi anggota b.p.p i.d.n drs. mgm sudarso anggota b.p,p ip.r, ahmad seckarmadidjaja arrecota b.p.p. f d.r.s., masing masing sebagai anggota musyawarah pembantu perentja nan pembangunan nasional muppets) kedua keputusan ini mulai berliku pada tanggal ditetapkan. ditetapkan djakarta pada tanggal juni presiden republik indonesia, ttd. sukarno, disalin sesuai dengen aslinya btd. taterbutja. sesuai dingen srlinsmn seling: ats kopel: bas. asep disita ana bia biro pa. kopal: versi pengetikan, job (if. socmarkinuh |
pat eren maa tanu ten presiden sik republik indonesia. nala tapa tahun tentang bahan bea masuk atas import barang barang alat angkatan bersenjata regu baik indonesia. presiden republik indonesia, menimbang bahwa dalam rangka penertiban penerimaan keuangan negara perlu mempertegas pengertian tentang pemberian pembebasan bea masuk atas import barang barang alat a.b.r.i . mengingat alat undang undang dasar undang undang tari indonesia stb1. bagaimana undang undang sejak pengumuman jang terakhir dalan ind. telah dirubah dan ditambah, stb1l. dan l.n. mega ah peraturan pemerintah tahun stela. no: sebagaimana jang telah dirubah dan ditambah, terakhir esai dengan peraturan pemerintah tahun memutuskan: menetapkan keputusan presiden republik indonesia tentang. ori set masuk atas import barang barang alat angkatan". sana bersenjata republik indonesias: nan nan tete mma jang dimaksud dengan alat alat gaa bebaskan dari bea masuk berdasarkan peraturan pemerintah neo .a. senjata dan alat alat a.b.r.i., mesiu dan barang barang lain jang diperlukan untuk senjata dan'alat alat .b.r.i. itu dan untuk mempergunakannya atau memeliharanya, pakaian dan perlengkapan jang resmi untuk a b. bee semua barang barang jang khusus diperlukan guna pemeliharaan angkatan bersenjata dan jang langsung bertalian dengan mean pelaksanaan tugas a.b.r.i., antara lain balas musik khusus emo (bukan instrument welfare),conserved baik (barang tahan 'lama) dan tali manila untuk kapal kapal,sekedar tidak 'terma suk sub barang barang lain, terkecuali barang makanan dan minuman, rute,rokok, tembakau dan barang konsumsi lainnya,barang kiper! luan olah raga dan barang barang untuk kesejahteraan a.b.r. lan (welfare moderen): memo s d sekedar dimasukkan untuk atau atas biasa departemen per es. nan presiden ina republik indonesia. tau untuk pemberian pembebasan bea masuk tersebut harus diserahkan fi! kepada kantor bea dan tsukai pelabuhan pemasukan surat ket |"! tangan jang ditandatangani oleh pejabat jang ditunjuk oleh pra menteri pertahanan keamanan, jang menyatakan bahwa barang barang itu khusus akan digunakan oleh dan didalam tugas a.b.r.i.dan kan tetap mendjadi milik a.b.r.1i. aan pemasukan barang barang alat a.b.r.i. jang bersangkutan dengan pembebasan bea masuk seperti jang diatur dalam keputusan presi ' den ini,hanja dapat dilakukan melalui kantor bea tsukai tanjung, priok djakarta raya), surabaya, belawan medan), palembang, portia nak, bandjarmasin dan makassar, serta melalui pelabuhan pelabuhan. tae udara dari kota kota jang bersangkutan, khususnya jang mempunyai kantor bea tsukai. tun pembebasan bea masuk hanja dibenarkan apabila telah ada pernah4' than dengan model jang dibuat oleh menteri pertahanan kea . mahan atau pejabat jang ditunjuk olehnya. gen hal hal jang belum cukup diatur dalam keputusan presiden ini diatur oleh menteri keuangan. tag na" keputusan presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, ditetapkan djakarta, pada tanggal, april presiden pang chart open pet jenderal tt. ii. koe. . |
setan nyi kpi presiden republik indonesia salinankami presiden republik indonesia, menimbang bahwa perlu mengadakan perubahan pembentukan dewan tanda tanda kehormatan republik indonesia jang tetap, sebagai pengganti dari dewan tanda tanda kehormatan sementara jang ada sekarang jang ditetapkan dengan keputusan presiden republik indonesia tanggal desember mengingat alat undang undang darurat tahun lembaran negara tahun tentang ketentuan ketentuan umum mengenai tanda tanda kehormatan dan keputusan kami tanggal desember mendengar menteri pertama merangkap ketua dewan tanda tanda kehormatan sementara memutuskan: menetapkan pertama membubarkan dengan hormat dewan tanda tanda kehormatan sementara, jang ditetapkan dengan keputusan presiden republik indonesia tanggal april tahun kedua membentuk dewan tanda tanda kehormatan republik indonesia dengan presiden panglima tertinggi angkatan perang r.i. sebagai ketua kerangka ir. dr. sukarno anggota, ir. juanda sebagai anggota, jenderal. a.h. nasution sebagai anggota, laksamana udara surya darma sebagai anggota, mr. wirjono prodjodikoro sebagai anggota, sultan hamengkubuwono sebagai anggota, sdr. semiun sebagai anggota, direktur polisi much. gemar gatal sebagai sekretaris den deal merangkap kepala ka tor tanda tanda kejora tan (bukan anggota) dan kolonel reparto sebagai sekretaris penuh bung (bukan anggota). dengan . man wes bay) ny) wat kpi presiden republik indonesia dengan ketentuan bahwa anggota anggota tersebut pada nomor sampai dengan nomor diangkat untuk masa selam lima tahun, sesuai dengan ketentuan dalam alat undang undang darurat tersebut diatas. ketig.t.d. sukar |
mulasebagai hakim perwira pada semua pengadilan pengadilan tentara tinggi indonesia kolonel (kes) abdullah tjiptoprawiro nrp. p. kami, presiden republik indonesia menimbang bahwa untuk memenuhi kebutuhan hakim perwira dalam pemeriksaan perkara perkara pidana anggota anggota angkatan laut oleh pengadilan pengadilan tentara tinggi indonesia, perlu mengangkat seorang perwira angkatan laut, sebagai hakim perwira pada pengadilan pengadilan tersebut mengingat undang undang tahun lembaran negara tahun alatindonesia kolonel kes) abdullah tjiptoprawiro nrp.salinan tak,gubernur tentang petunjuk teknis pemberian tunjangan hari raya kepadajabat negara adalah: gubernur dan wakil gubernur ketua, wakil ketua dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah provinsi kalimantan tengahprovinsi kalimantan tengah yang gajinya dibayarkan pada pemerintah provinsi kalimantan tengtambahan penghasilan pns, tunjangan profesi guru,tunjangan khusus guru dan tambahan penghasilan bagi gurudan aset daerah provinsi kalimantan tengeta: saring, s.h., mhi nang. |
erkemulihan ekonomi dan reformasi struktudisusun dengan mengacu pada rkp,rupakan: acuan setiap perangkat daerah lingkup pemerintah provinsi untuk memfinalkan rancangan senja perangkat daerah tahun dan pedoman dalam penyusunan kua serta pas tahun anggaran pemerintah provinsi dapat melakukan penambahan sub kegiatan baru akibat dari kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, kejadian luar biasa, dan atau perintah dari peraturan perundang undangan setelah rkd ditetapkan. penambahan sub kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada dan maka pemerintah provinsi menggunakan hasil kesepakatan bersama antara pemerintah provinsi dengan dprd. pemerintah provinsirupakan bagian muatiiro hukum, kan name3' |
yaa gubernur kalimantan tengah peraturan gubernur kal tan tengah nomoampai saat ini belrangka (pelaksanaan masyarakat hidup berdampingan dengan corona virus disease covid sebagaimana dimaksud pada huruf perlu ditetapkan pedoman dal rangka pelaksanaan tatanan kehidupan yang baru masyarakat sehingga dapat menjamin produktivitas masyarakat tetap berjalan sekaligus menjamin keamanan pencegahan penularan penyakit, bahwa berdasarkan tcovid wilaytatanan kehidupan baru masyarakat produktif dan aman dari corona virus disease covid adalah perilakubersih dan sehatgugus tugas percepatan penanganan corona virus disease covid kalimantan tengahdan atau pemerintah daerah kabupaten kotakepala dinas kesehatan adalah kepala perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kesehatan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. surveilanstempat kerja nonpemerintah adalah tempat bekerja selain tempat kerja milik pemerintah atau pemerintah daerah. zona tidak terdampak zona tidak ada kasus level zona hijauada tetapi tidak terkonfirmasi ada kasus positif, atau terkonfirmasi ada kasus positif tetapi seluruhnya sudah dinyatakan sembuh. zona risiko rendah level zona kuningterkendali tetapi tetap ada kemungkinan transmisi covid zona risiko sedang level zona oranyetinggi penyebaran dan potensi covid tidak terkendali. zona risiko tinggi level zona merahpenyebaran covid tidak terkendali. peraturan gubernur ini dimaksudkan sebagai panduanan produktif. peraturan gubernur ini bertujuan untuk: adanya kesamaan visi pemerintah kabupaten kota dalam melaksanakan tatanan kehidupan baru masyarakat produktif dan aman dariprovinsi kalimantan tengprovinsi kalimantan tengtatanan kehidupan baru masyarakat produktif dan aman dalam upaya menuju masyarakat yang aman, sehat dan produktif, diberlakukprovinsi atau kabupaten kota dengan mengacu kepada instruksi ketua gugus tugas covid provinsi tentang pedomlaksanakan secara bertahap atau keseluruhancc. aktivitas bekerja tempat kerja, kegiatan tempatdan kegiatan ekonomi. pemberlakuan kehidupan baru masyarakat produktif dan aman sebagaimana dimaksud berdasarkan kriteria level hasil kajian dan penilaian. kriteria level sebagaimana dimaksud terdiri dari: zona tidak terdampak zona tidak ada kasus level zona hijau), zona risiko rendah level zona kuning), zona risiko sedang level zona oranye), dan zona risiko tinggi level zona merah)kabupaten kota ditetapkan dengan keputusan bupati wali kota setelah mendapat rekomendasi dari gugus tugas covid provinsiprovinsi ditetapkan dengan keputusan gubernur setelah mendapat rekomendasi dari gugus tugas covid tingkat pusat. dalam pemberlakuan masa tatanan kehidupan baru masyarakat produktif dan aman sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan: penerapan pubstatanan kehidupan baru masyarakat produktif dan aman sebagaimana dimaksud dalam dan dilakukan oleh gugus tugas covid provinsi atau kabupaten kota sesuai kewenangannya. bab iii penerapan pubs pencegahan covid yaitu: a.rumah tangga, b.sekolah dan atau institusi pendidikan, rumah ibadah, d.tempat kerja, tempat fasilitas umum, fasilitas transportasi publik, dan kegiatan ekonomi. setiap orang yang tinggal berdomisili wilayah provinsi kalimantan tengah dalam berkegiatan: wajib menggunakan masker luar rumah, melaksanamencuci tangan dengvitas setiap tatanan, menghindari aktivitas kerja kegiatan yang dapat menciptakan keturbanyak sebesar rp250. (dua ratus lima puluh ribu rupiah). pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh gubernur atau bupati walikota sesuai kewenangannya. bab peningkatan penanganan kesehatan upaya peningkatan penanganan kesehatan dilakukan setiap level melalui: pelaksanaan surveilans dan penilaian risiko penularan covid dari tingkat rukun warga sampai dengan tingkat provinsij .provinsi atau kabupaten kota atau gugus tugas covididt) non, maka dilakukan isolasi karantinadzona tidak terdampak zona tidak ada kasus level (zona hijau) bagian kesatu umum pada zona tidak terdampak zona tidak ada kasus level zona hijau) masa tatanan kehidupan baru masyarakat produktif dan amanmeriksaan ketat pintu pintu masuk dan pengawasan terhadap mobilitas penduduk lintas daerah, tetap melaksanakan pengetesan secara intensif, dan melakukan penelusuran kontak secara agresif jika adasabun dan air mengalirsanksi administrasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang undangancc.il.sebutkanzona risiko rendah level (zona kuning) bagian kesatu umum pada zona risiko rendah level zona kuning) masa tatanan kehidupan baru masyarakat produktif dan aman dari coviddan melakukan penelusuran kontak secara agresif pada kasus konfirmasi positif,cara terbatassecara terbatas wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut: membatasi jumlah peserta belajar mengajar pada waktu yang bersamaan paling banyak (lima puluh persen) dari kapasitas tempat belajar mengajar, menerapkan protokol kesehatan area sekolah dan atau institusi pendidikan lainnya, cc. secara terbatasdua puluh lima secara terbatasdalam secara terbatas secara terbatassecara terbatas zona risiko sedang level (zona oranye) bagian kesatu umum pada zona oranye masa tatanan kehidupan baru masyarakat produktif dan aman dari covid dapat dilaksanakan secara terbatasdan masyarakat disarankan tetap berada rumahzona risiko tinggi level (zona merah) bagian kesatu umum pada zona risiko tinggi level zona merah) masa tatanan kehidupan baru masyarakat produktif dan aman, sektor kegiatan aktivitas masyarakat dan moda transportasi tidak dapat dilaksanakan, kecuali untuk keperluan kantor, instansi atau moda transportamasyarakat harus berada rumah, dan perjalanan umum tidak diperbolehkan,pengawasan dan penindakan pengawasan dan penindakan atas pelanggaran masa tatanan kehidupan baru masyarakat produktif dan aman dari covid berdasar peraturan gubernur ini dilakukan sesuai dengan kewenanganpengendalian moda transportasi sebagaimana diatur dalam peraturan gubernur ini dilakukan oleh dinas yang membidangiaktivitas bekerja tempat kerja sebagaimana diatur dalam peraturan gubernur ini dilakukan oleh dinas yang membidangipenindakan atas pelanggaran pengendalian moda transportasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. penindakan atas pelanggaran aktivitas bekerja tempatyang dilakukan oleh gugus tugas tingkat provinsi dilaporkan kepada gubernur. bab penghentian sementara masa tatanan kehidupan baru masyarakat produktif dan aman dari covid dalam hal terjadi peningkatan kasus baru covid secara signifikan selama masa tatanan kehidupan baru masyarakat produktif dan aman dari covid berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi gugus tugas covid provinsi sebagaimana dimaksud dalam dilakukan penghentian sementara pemberlakuan masa tatanan kehidupan baru masyarakat produktif dan aman dari covid penetapanberdasarkan pada tingkatan wilayah dengan ketentuan sebagai berikut: untuk kabupaten kota ditetapkan dengan keputusan bupati wali kota atas rekomendasi gugus tugas covid provinsi, dan untuk tingkat provinsi ditetapkan dengan keputusan gubernur. dalam halhuruf diberlakukan pengendalian ketat. dalam hal penghentian sementara pelaksanaan masa tatanan kehidupan baru masyarakat produktif dan aman sebagaimana dimaksud pada huruf diusulkan pemberlakuan psbb. pelaksanaan pengendalian ketat sebagaimana dimaksud dalam meliputi: penyiapan lokasi isolasi karantina, pemantauan dan pengawasan wilayah rukun warga kelurahan kecamatan kota kabupaten administrasi yang ditetapkan sebagai wilayah pengendalian ketat, cc. pemetaan terhadap wilayah yang memiliki kasus covid dengan angka reproduksi efektif r4, pelaksanaan skrining covid pemantauan terhadap warga dengan kondisi pdp, odp dan terkonfirmasi covid penelusuran kontak erat, pendataan jumlah warga miskin dan warga terdampak, pendistribusian kebutuhan pangan bagi warga miskin dan warga terdampak, pelibatan unsur rukun tetangga rukun warga, lembaga masyarakat kelurahan, pemberdayaan kesejahteraan keluarga serta elemen masyarakat lainnya, dan pelaporan pelaksanaan pengendalian ketat berskala lokal kepada gugus tugas covid provinsi untuk tingkat provinsi dilaporkan gugus tugas covid tingkat pusat. bab pembiakbenar kalimantan tengah, rek yap ane diundangkan palangka raya pada tanggal juli sekretaris daerah provinsi kalimantan tengah, ago faizal fitri berita daerah provinsi kalimantan tengah tahun nomor |
salinan ta, pan nak peraturan gubernur kalimantan tengah nomor tahun tentang road map reformasi birokrasi pemerintah provinsi tahun dengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur kalimantan tengahlu menetapkan peraturan gubernur tentang road map reformasi birokrasi pemerintah tahun202pemerintah provinsi kalimantan tengaksud ditetapkannya peraturan gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan reformasi birokrasi yang disusun dalam rmr. peraturan gubernur iniperaturan gubernur ini meliputi: tim reformasi birokrasi, prioritas reformasi birokrasi, pelaksanaan reformasi birokrasi, dan monitoring dan evaluasi. bab tim reformasi birokrasi tim penyusun dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi provinsi kalimantan tengah terdiri dari: tim intiprovinsi kalimantan tengah, anggotaprovinsi kalimantan tengahscheduleinti sebagaimana dimaksud pada huruf adalah: pengarah gubernur penanggungjawab wakil gubernur ketua sekretaris daerah wakil ketua asisten pemerintahan sekretariat daerah sekretaris asisten administrasi umum sekretariat daerah anggota tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf adalah: anggota tim penataan organisasi, penatalaksanaan, dan peraturan perundangan undangan, anggota tim penataan manajemen perubahan dan penataan sistem manajemen sumber daya aparatur, anggota tim penguatan pengawasan, anggota tim penguatan akuntabilitas kinerja, anggota tim peningkatan kualitas pelayanan publik, dan sekretariat. bab iii prioritas reformasi birokrasi prioritas reformasi birokrasi meliputi: pembenahan manajemen pemerintah daerah, pemeliharaan terhadap hal hal yang dicapai, cc. peningkatan pelayanan,, dan perangkat daerah. prioritas pembenahan manajemen pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada huruf yaitu fokus perubahan yang menjadi prioritas terkait dengan aresebagaimana dimaksud pada huruf untuk tetap dipertahankan atau bahkan ditingkatkan. prioritas peningkatan pelayanan sebagaimana dimaksud pada hurufprovinsi kalimantan tengah. sebagaimana dimaksud pada hurufsebagai dimaksud pada hurufprovinsi kalimantan tengah. bab pelaksanaan reformasi birokrasi pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan proses berkesinambungan dan berkelanjutan. pelaksanaan reformasi birokrasi sebagai dimaksud pada yaiturmmr tahun digunakan sebagai acuan bagi pemerintah daerahprovinsi kalimantan tengah. rmr dapat dilakukan perubahan menyesuaikan dengan dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah provinsi kalimantangubernur kalimantan tengah, ttd sugianto saran diundangkan palangka raya pada tanggaering, s.h., m.h. nip. lampiran peraturan gubernur kalimantan tengah nomor tahun tanggal september bab pendahuluan birokrasi pemerintah provinsi kalimantan tengpemerintah provinsi kalimantan tengah harus sepenuhnya mengabdi pada kepentingan masyarakat dan bekerja untuk memberikan pelayanan prima, transparan, akuntabel dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah provinsi kalimantan tengah harus mampu mendorong perbaikan dan peningkatan kinerja baik pusat maupun daerah. aparatur sipil negara asn) harus menyadari sepenuhnya bahwa reformasi birokrasi wajib menghasilkan birokrasi pemerintah yang kuat dan menjadi pemerintahan yang profesional, yang mampu memberikan fasilitasi dan pelayanan publik yang prima dan bebas (sustainable)perjalanan penyusunan dokumen reformasi birokrasi diawali dengan terbitnya peraturan presiden nomor tahun tentang grand design reformasi birokrasi yang disertai kemudian terbitnya aturan bawah peraturan presiden (antara lain permen pan permen pan permen pan permen pan permen pan permen pan dan permen pan regulasi yang menaungi proses reformasi tersebut menekankan pada perubahan reformasi birokrasi pada areafakta prestasi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi lingkungan pemerintah provinsi kalimantan tengah tercermin dalam kinerja penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah provinsi kalimantan tengah tahun yang dinilai sangat baik dan memuaskan oleh kementerian keuangan republik indonesia serta memperoleh opini wtp dari badan pemeriksa keuangan. pencapaian prestasi ini merupakan hasil kinerja seluruh perangkat daerah untuk menunjukkan kepada publik terhadap pengelolaan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. dengan jumlah pelaksana birokrasi yang tersebar pada perangkat daerah kebutuhan ketersediaan road map reformasi birokrasi provinsi kalimantan tengah merupakan panduan untuk mencapai tujuan reformasi birokrasi itu sendiri, yaitu birokrasi dinamis yang mampu melayani segala kebutuhan masyarakat dan pembangunan sampai dengan tahulaksanaan reformasi birokrasi provinsi kalimantan tengah merupakan satu keharusan yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan performa kinerja birokrasi dari waktu waktu, sehingga birokrasi pemerintah provinsi kalimantan tengorupsi, kolusi dan nepotisme kkn) secara menyeluruh semua perangkat daerah, serta meningkatkan kinerjanya. sebagai langkah awal dari pelaksanaan reformasi birokrasi provinsi kalimantan tengahtengah merupakan rencana teknis dan detail mengenai perubahan birokrasi pemerintah provinsi kalimantan tengahtengakuntabel, birokrasi yang kapal dan pelayanan publik yang prima . penyusunan road map reformasi birokrasi pemerintah provinsi kalimantan tengahtengahtengtengtengah berisi uraian mengenai gambaran kondisi pemerintah provinsi kalimantan tengerkenaan dengan hal tersebut maka pemerintah provinsi kalimantan tengah melalui tim reformasi birokrasi, penyusunan road map reformasi birokrasi lingkungan pemerintah provinsi kalimantan tengah. pemerintah adalah pemerintah provinsi kalimantan tengah yang memiliki wewenang eksekutif atau kepemerintahan dan pelayanan administratif seluruh wilayah teritorial provinsi kalimantan tengah. road map reformasi birokrasi adalah peta jalan yang merupakan bentuk merasionalisasi grand design reformasi birokrasi yang merupakan rencana pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahapan tahapan berikutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas. apbd anggaran pendapatan belanja daerah) adalah apbd provinsi kalimantan tengah yang telah ditetapkan oleh dprd bersama pemerintah provinsi kalimantan tengah. pembangunan adalah seluruh kegiatan pelaksanaan dari program atau kegiatan yang telah direncanakan dan telah ditetapkan serta dilaksanakan wilayah provinsi kalimantanahun bab, provinsi dannurut tahun dan diuraikan a). urusan pemerintahan wajib terkait dan sosial. b). urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar meliputi tenaga kerja, pemberdayapelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negaranurut tahun dan dijelaskanevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi capaian pelaksanaan reformasi birokrasi provinsi kalimantan tengah sebelum periode dapat diukur dari akuntabilitas kinerja pemerintah provinsi kalimantan tengah, khususnya capaian reformasi birokrasi yang merupakan amanat dari perwujudan visi dan misi pemerintah provinsi kalimantan tengah yang tercantum dalam rpm provinsi kalimantan tengah. akuntabilitas kinerja instansi pemerintah provinsi kalimantan tengah merupakan instrumen untuk mengukur capaian reformasi birokrasi provinsi kalimantan tengah, diawali dari mekanisme fungsi perencanaan yang berjalan mulai dari perencanaan strategis renstra) dan rencana kerja perangkat daerah rkd) serta perjanjian kinerja pemerintah provinsi kalimantan tengah. hal ini tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi activating dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya. pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan memiliki sifat terukur dan terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. pertanggungjawaban kinerja yang diukur adalah kegiatan, program dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah disusun. laporan kinerja memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian sasaran dari masing masing indikator kinerja. sesuai ketentuanprovinsi kalimantan tengahprovinsi kalimantan tengah. untuk mempermudah dalam interpretasi dalam pencapaian indikator sasaran digunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut: tabel standar penilaian pencapaian kinerja kurang dari kurang sumber peraturan menteri dalam negeri nomor tahun selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. mengacu pada perkensecara khusus indikator capaian reformasi birokrasi periode tahun merupakan pelaksanaan dari misi ke dari rpm pemerintah provinsi kalimantan tengah, dengan satu tujuan, sasaran dan indikator sasaran. adapun pengukuran keberhasilan reformasi birokrasi periode tahun dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (performance gap). selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja birokrasi masa yang akan datang performance improvement). adapun rincian pengukuran kinerja reformasi birokrasi pemerintah provinsi kalimantan tengah periode adalah sebagai berikut: tabel hasil pengukuran capaian reformasi birokrasi berdasarkan realisasi kinerja tahun misi ke rpm pemerintah provinsi kalimantan tengah menang tanya kualitas pengelola opini sangat wtp wtp berhasi keuangan bpk daerah dan kinerja daerah hasil evaluasi akuntabel tas baik kinerja instansi pemerintah menang indeks kepuasan tanya (kualitas baik masyarat pelayanan publik (indeks) sumber laporan kinerja pemerintah provinsi kalimantan tengah, dalam mencapai misi rpm pemerintah provinsi kalimantan tengah yaitu: mempercepat reformasi birokrasi menuju pelayanan prima, dengan semangat kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja berkualitas dan kerja tuntas, dengan meningkatkan kesejahteraan pns, tenaga kesehatan dan guru non pns, penyediaan fasilitas yang memadai dan berkualitas, serta pemberian insentif , sebuah perwujudan dari reformasi birokrasi provinsi kalimantan tengah adalah untuk mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa good governance clean government), maka dalam perencanaan dan penyelenggaraannya melibatkan masyarakat serta mempertanggung jawabkan hasil pembangunan secara akuntabel. upaya upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut: indikator opini bpk terhadap laporan keuangan daerah provinsi kalimantan tengah pada tahun ditargetkan wajar tanpa pengecualian wtp) realisasinya wajar tanpa pengecualian wtp) . indikator kinerja opini bpk terhadap laporan keuangan daerah merupakan capaian kinerja yang diraih selama tahun berturut turut. pemberian opini merupakan bentuk apresiasi dari bpk atas hasil pemeriksaan laporan keuangan yang merupakan media akuntabilitas keuangan yang disajikan sesuai standar akuntansi pemerintahan sap). indikator sistem nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sakit) masih berkategori baik . untuk mencapai target akuntabilitas kinerja pemerintah provinsi kalimantan tengah beserta perangkat daerah dengan menerapkan manajemen kinerja. adapun capaian nilai skip pemerintah provinsi kalimantan tengah tahun berpredikat b , dengan nilai hasil evaluasi sakit tahun yang harus ditindaklanjuti untuk meningkatkan penerapan akuntabilitas kinerja pemerintah provinsi kalimantan tengah, antara lain: menyelaraskan renstra perangkat daerah dengan rpm dengan melakukan penyusunan matrik kinerja. melakukan penetapan iku dan iki dengan metode cascading. mengintegrasikan perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja dengan sistem elektronik. memastikan perjanjian kinerja yang disajikan setiap jenjang sampai jabatan terendah disertai rencana aksi menyusun jadwal money (evaluasi internal) atas penilaian kinerja pns setiap triwulan. perangkat daerah melaksanakan evaluasi internal secara berjenjang sampai jabatan terendah. memastikan laporan kinerja jip) perangkat daerah memberikan informasi kinerja yang mencukupi. memastikan tersedianya evaluation yang cukup terlatih untuk meningkatkan kualitas hasil evolusinya dengan melalui diklat evaluation sakit. membangun dan menerapkan manajemen kinerja berbasis elektronik. indikator persentase layanan publik dengan nilai indeks kepuasan masyarakat ikm) minimal baik, dari target terealisasi dengan capaian kinerja sebesar dan dapat dikategorikan sangat berhasil . pelaksanaan reformasi birokrasi provinsi kalimantan tengah dan semakin disempurnakan dalam pelaksanaannya. beberapa permasalahanbirokrasi belum efektif dan efisien antara lain: tata kelola pemerintahan yang baik belum sepenuhnya diterapkan. pemerintah provinsi kalimantan tengah memiliki kewajiban untukprovinsi kalimantan tengah sebagai faktor kunci belum optimal. kelembagaan birokrasi pemerintah masih kurang efektif. kelembagaan birokrasi pemerintah masih dihinggapi permasalahan yang mendasar, yakni: kurang sampingnya organisasi, secara makro maupun mikro, dan banyaknya perundang undangan. penerapan e government seharusnya semakin efektif dan efisien. penerapan government belum merata pada seluruh struktur birokrasi pemerintah provinsi kalimantan tengah. hal ini disebabkan oleh tumpang tindih sistem aplikasi dan belum terintegrasi. permasalahan ini diperbesar dengan adanyaeknologi informasi. manajemen sumber daya manusia aparatur sipil negara asn) masih belum berjalan secara efektif. tantangan dapat diuraikan sebagai berikut ini: masih terjadi penempatan asn dalam jabatan yang tidak sesuai kompetensi, kelayakan sistem pemberian tunjangan penghasilan pegawai dengan basis kinerja juga perlu segera dilaksanakan, manajemen kinerja pegawai belum berjalan,, belum optimal, dan penyempurnaan kurikulum dan metode pelatihan kepemimpinan untukinefisiensi penggunaan anggaran.penunjang kinerja aparatur yang komprehensif sehingga sistem dan budaya yang mendorong efisiensi belum terbangun, dan besarnya biaya operasional yang belum sebanding dengan kualitas pelayanan atau dampak pembangunan yang dihasilkan.belum konsistensinya upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, peran aparat pengawas masih belum optimal dalam mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas kkn, manajemen pembangunan provinsi kalimantan tengah yang belum berjalan secara optimal. penetapan indikator kinerja perangkat daerahterintegrasi, serta belum menerapkan sistem reward dan punishment yang efektif, dan pemberian tambahan penghasilan bagi aparatur yang belum memiliki ukuran yang jelas. pelayanan publik masih belum memiliki kualitas yang diharapkan. beberapa tantangan yang dihadapi terkait pelayanan publik antara lain: terkait dengan perizinan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu masih adanya keluhan masyarakat akan lamanya proses perizinan walaupun sudah disosialisasikan adanya penyelenggaraan terpadu satu pintu, padahal cepat atau lamanya proses perizinan tergantung sejauh mana proses antar perangkat daerah terkait (teknis) dengan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu provinsi kalimantan tengah, terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan perizinan, dan kurangnya tenaga yang berkompeten dengan sdm yang memadai operator spipise. terkait dengan pelayanan dokumen kependudukan: lemahnya koordinasi dan masih adanya ego sektoral internal perangkat daerah pada proses perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap program dan kegiatan dari bidang bidang dalam perangkat daerah kurang diperhatikan dan dianggap sebagai hal yang kurang penting, perubahan peraturan perundang undangan terkait kependudukan, pedoman ataupun petunjuk teknis, baik yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan sistem perencanaan pembangunan daerah. praktek penyimpangan penggunaan terhadap pungutan resmi dalam pelayanan masih terjadi sehingga menghambat iklim usaha dan investasi. praktek manajemen pelayanan publik belum dijalankan secara optimal. berbagai aspek manajemen pelayanan publik sebagaimana digambarkan pada undang undang pelayanan publik, seperti standar pelayanan dan maklumat pelayanan, belum secara konsisten kualitaskurangnya inovasi oleh perangkat daerah dalam melaksanakan pelayanan publik. pengelolaan pengaduan belum terlaksana dengan baik sehingga aduan masyarakat belum menjadi perbaikan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. bab iii agenda reformasi birokrasi tengah sebagai pijakan penyusunan road map reformasi birokrasi untuk periode selanjutnya adalah rpm pemerintah provinsi kalimantan tengah visi rpm pemerintah provinsi kalimantan tengah adalah kalimantan tengah maju, mandiri dan adil untuk kesejahteraan segenap masyarakat menuju kalimantan tengah berkah (bermartabat, elok, religius, kuat, amanah dan harmonis'.sedangkan misi rpm jangka menengah daerii jangka menengah daerah provinsi kalimantan tengah tahunoreformasi birokrasi searah dengan road map reformasi birokrasi nasional serta berdasarkan arah kebijakan pemerintah provinsi kalimantan tengah diatas maka dapat disusun tujuan dan sasaran yang menjadi arah pelaksanaan reformasi birokrasi untuk tahun pemerintah provinsi kalimantan tengah yaitu: pemerintahan yang baik dan bersih indikator indeks reformasi birokrasi birokrasi yang birokrasi yang pelayanan publik bersih dan kapal yang prima akuntabel indikator indikator indikator indeks perilaku indeks indeks pelayanan anti korupsi kelembagaan publik nilai sakit indeks spe opini bpk indeks profesionalisme asindeks reformasi birokrasi. indikator tersebutmewujudkan tujuan reformasi birokrasi maka digunakan tiga sasaran utama reformasi birokrasi yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel birokrasi yang kapalkuran keberhasilan untuk melihat keberhasilan upaya dan usaha pencapaian sasaran reformasi birokrasi maka ditetapkan ukuran keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah provinsi kalimantan tengah periode dengan indikator indikator sebagai berikut tabel ukuran keberhasilan reformasi birokrasi provinsi kalimantan tengah indeks perilaku skor birokrasi anti yang bersih otopsi dan nilai skor indeks selembar skor n a aan nilai skor yang kapal nilai indeks nilai profesion alias asn pelayanan indeks publik yang pelayanan sico prima publik sumber data diolah, rencana kerja reformasi birokrasi untuk mencapai tujuan dan sasaran reformasi birokrasi tahun maka ditetapkan rencana kerja reformasi birokrasi. rencana kerja reformasi birokrasi merupakan bagian dari pelaksanaan program mikro reformasi birokrasi nasional. program mikro menjadi prioritas bagi instansi pemerintah dalam menerapkan reformasi birokrasi yang terdiri dari program (area perubahan), kegiatan dan rencana aksi reformasi birokrasi. berikut program (area perubahan) dan kegiatan reformasi birokrasi pemerintah provinsi kalimantan tengah tahun manajemen indeks pengembangan dan perubahan kepemimpinan penguatan nilai nilai untuk perubahanmelakukan identifikasi peraturan reformasi dan pemetaan regulasi lingkup perundangan hukum (menghilangkan overlapping deregulasi indeks peraturan), kebijakan kuat deregulasi aturan yang pberdasarkan hasil asesmen, membentuk struktur organisasi yang tepat fungsi. penataan indeks penerapan tata kelola spe tatalaksana spe indeks penerapan manajemen spe pengawasan penerapan layanan spe kearsipan mengintegrasikan manfaat indeks dalam tata kelola pengelolaan pemerintahan, keuangan indeks implementasi manajemen pengelolaan kearsipan modern dan handal aset (dari manual digital), indeks melakukan pengelolaan arsip pemerintahan sesuai aturan, daerah, penguatan implementasi keterbukaan informasi, pengembangan proses bisnis instansi dan unit, penyelarasan proses bisnis dan sop. sistem indeks menerapkan manajemen profesionalitas prinsip prinsip manajemen sdm asn asn secara profesional, mer stem implementasi manajemen asn indeks berbasis merit system, tata kelola penetapan ukuran kinerja manajemen individu, asn, penguatan nilai melakukan perencanaan akuntabilitas sakit berintegritas dan perencanaan indeks yang lintas sector (collaborative perencanaanspip penguatan implementasikan spip seluruh bagian kapabilitas organisasi, api menang meningkatkan kompetensi indeks tata kelola pemenuhan rasio api barang aparatur pengawas), jasaperangkat daerah zonefitas manajemen resiko, pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan. pelayanan indeks melakukan penguatan publik pelayanan implementasi kebijakan publik bidang pelayanan publik hasil standar pelayanan, maklumat survei pelayanan, skm), kepuasan pengembangan dan masyarakatngembang: mendorong pelaksanasebagai langkah konkrit dari pelaksanaan program dan kegiatan diatas maka disusun rencana aksi tahunan reformasi birokrasi. rencana aksi reformasi birokrasi disusun sesuai dengan tingkat kemajuan reformasi birokrasi serta isu isu strategis. tim pelaksana reformasi birokrasi melalui masing masing kelompok kerja akan memimpin pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi. pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi akan diterapkan dan diimplementasikan oleh seluruh perangkat daerah lingkungan pemerintah provinsi kalimantan tengah. sehingga untuk menyelaraskan pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi maka setiap perangkat daerah diharuskan menyusun rencana aksi setiap tahun. rencana aksi tersebut juga menjadi langkah implementasi dari program dan kegiatan reformasi birokrasi lingkungan perangkat daerah. rencana aksi reformasi birokrasi termuat pada lampiran ii. kalimantan tengahreformasi birokrasi terbagi menjadi (dua) yaitu quick wins mandatory dan quick wins mandiri. quick wins mandatory merupakan quick wins yang ditetapka untuk diimplementasikan oleh setiap instansi pemerintah. sedangkan quick wins mandiri merupakan quick wins yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. quick wins mandatory dan quick wins mandiri pemerintah provinsi kalimantan tengah termuat pada lampiran bab manajemen pelaksanaan reformasi birokrasi provinsi kalimantan tengahperiode terdiri dari (dua) tingkatan, yaitu tim pengarah dan tim pelaksana. tim tersebut ditetapkan melalui keputusan gubernur kalimantan tengah dan memuat tugas setiap tingkatan tim reformasi birokrasi. agar reformasi birokrasi dilaksanakan juga oleh setiap perangkat daerah, maka perangkat daerah dimaksud juga harus membentuk timugas dari perangkat daerahsanaan reformasi birokrasi perangkat daerah. monitoring monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan dalam tingkatan lingkup perangkat daerahperangkat daerahkepala perangkat daerah untuk menjaga keberlanjutannya. pertemuan rutin dengan pimpinan juga dilakukan pada perangkat daerahkepala perangkat daerah survey kepuasan masyarakat dan pengadupemerintah provinsi kalimantan tengrangkat daerah sampai pada tingkat instansi, sebagai berikut: evaluasi semester atau tahunan tingkat perangkat daerah yang dipimpin olehgubernur kalimantan tengah, sugianto saran lampiran peraturan gubernur kalimantan tengah nomor tahun tanggal september rencana aksi reformasi birokrasi pemerintah provinsi kalimantan tengah tahun indikator kti pelak lak program program kegiatan sub kegiatan bukti pelaksanaan koordinator pelaksana perubahan kepemimpinan dan pemda organisasi organisasi nilai untuk perangkat daerah daerah organisasi daerah meningkatkan sosialisasi pada laporan sosialisasi biro perangkat komitmen dan internal perangkat internal perangkat organisasi daerah implementasi daerah daerah perubahan penandatanganan pakta dok. perjanjian biro perangkat (reform), integritas dan perjanjian kinerja dan pakta organisasi daerah kinerja kepala perangkat integritas daerah hadapan gubernur kalimantan tengah rapat berkala tim nobulan rapat biro biro atas pelaksanaan rencana organisasi organisasi kerja dan dihadiri oleh sekda prov kalteng monitoring dan evaluasi laporan evaluasi biro biro rencana kerja dan tindak rencana kerja organisasi organisasi lanjut hasil evaluasi monitoring pelaksanaan laporan monitoring biro biro quick win quick win organisasi organisasi pembangunan media screenshot media biro biro komunikasi pelaksanaan (group website) organisasi organisasi kepada seluruh pns komunikasi (ses integritas, sensor pemda organisasi penetapan sensor tim sensor biro perangkat perangkat daerah perangkat daerah organisasi daerah penandatanganan pakta dok. pakta integritas biro perangkat integritas seluruh pns pns organisasi daerah peningkatan kapasitas dokumentasi inspektorat inspektorat pen men bas perangkat daerah oleh pelaksanaan evaluasi daerah sensor perangkat daerah perangkat daerah pelaksanaan evaluasi surat dokumen inspektorat inspektorat pemda oleh sensor pelaksanaan evaluasi pemda pemda penyusunan laporan laporan hasil evaluasi inspektorat inspektorat keatas assessor pemda pengembangan penetapan agen sk. penetapan agen biro perangkat dan penguatan perubahan perubahan organisasi daerah peran agen sosialisasi peran agen dokumentasi biro biro perubahan dan perubahan sosialisasi agen organisasi organisasi role model: perubahan penyusunan rencana dokumen rencana biro biro kerja agen perubahan kerja agen perubahan organisasi organisasi penguatan peran agen dok. talent pool pns biro bpsdm perubahan melalui talent organisasi pool evaluasi peran agen laporan evaluasi biro biro perubahan penguatan peran agen organisasi organisasi perubahan pengembangan penyiapan bahan dokumentasi biro biro budaya kerja dan kampanye gerakan kampanye gerakan organisasi organisasi cara kerja yang pengembangan budaya pengembangan adaptif dalam kerja pelayanan publik, budaya kerja menyongsong rb, sakit, wbs dan revolusi industri gratifikasi) publikasi bahan dokumentasi bahan biro biro kampanye gerakan kampanye gerakan organisasi organisasi pengembangan budaya pengembangan kerja budaya kerja sosialisasi smart asn dokumentasi biro biro dalam menghadapi sosialisasi smart asn organisasi organisasi industri penyusunan rencana dokumen rencana biro biro pengembangan budaya pengembangan organisasi organisasi kerja smart asn budaya kerja smart asn implementasi tambahan screenshot aplikasi diskominfo diskominfo penghasilan pegawai tambahan dengan menggunakan penghasilan pegawai teknologi informasi penataan indeks melakukan pelaksanaan identifikasi, dokumen biro biro peraturan reformasi identifikasi analisis dan pemetaan identifikasi, analisis hukum hukum perundang hukum dan pemetaan terhadap peraturan dan pemetaan indeks regulasi lingkup perundang undangan terhadap peraturan deregulasi kualitas yang tidak perundang undangan kebijakan kebijakan (menghilangkan harmonis tidak sinkron overlapping lingkup pemerintah peraturan), provinsi kalimantan tengah. penyusunan peta dokumen peta biro biro keterikatan antar keterikatan antar hukum hukum peraturan perundangan peraturan undangan perundangan undangan deregulasi melakukan usulan perda perlu yang biro perangkat aturan yang perubahan pada dilakukan perubahan hukum daerah menghambat peraturan daerah dan birokrasi, peraturan gubernur yang tidak harmonis sinkron penguatan implementasi standar sop pengendalian biro biro sistem regulasi operasional prosedur penyusunan hukum hukum nasional sebagai sistem peraturan perundang lingkup ip: pengendalian undangan penyusunan peraturan perundang undangan pendidikan dan pelatihan dokumentasi biro biro legal drafted pendidikan dan hukum hukum pelatihan legal drafted pembentukan sistem screenshot aplikasi biro biro jaringan dokumentasi jdih hukum hukum informasi hukum pelaksanaan forum grup naskah akademik biro perangkat diskusi dan penyusunan penyusunan hukum daerah naskah akademik kajian peraturan daerah dalam penyusunan peraturan daerah melakukan biro biro perencanaan hukum hukum kebijakan yang meliputi agenda setting dan formulasi kebijakan, melakukan melaksanakan evaluasi laporan evaluasi biro perangkat evaluasi atas implementasi rencana kerja hukum daerah kemanfaatan kebijakan yang telah implementasi kebijakan yang disusun kebijakan yang telah telah disusun. disusun penataan indeks assessment melakukan identifikasi dok. identifikasi biro perangkat organisasi kelembagaan organisasi kinerja utama pada kinerja utama organisasi daerah kelembagaan berbasis kinerja: perangkat daerah melakukan analisis analisis beban kerja biro perangkat beban kerja dari dari perangkat daerah organisasi daerah perangkat daerah melaksanakan dok. identifikasi biro perangkat identifikasi keterkaitan keterkaitan perangkat organisasi daerah perangkat daerah daerah berdasarkan berdasarkan petaproses peta proses bisnis bisnis melaksanakan evaluasi laporan evaluasi biro biro kelembagaan kelembagaan organisasi organisasi berdasarkan peta proses bisnis, kinerja utama dan analisis beban kerja restrukturisasi penyusunan kajian kajian akademis biro biro (penyederhanaan akademis restrukturisasi organisasi organisasi kelembagaan restrukturisasi berdasarkan (penyederhanaan) hasil asesmen, kelembagaan berdasarkan hasil asesmen melaksanakan laporan hasil biro biro restrukturisasi restrukturisasi organisasi organisasi (penyederhanaan) kelembagaan kelembagaan berdasarkan hasil assessment membentuk melaksanakan analisis dok. analisis biro biro struktur kelembagaan untuk kelembagaan menilai organisasi organisasi organisasi yang menilai ketepatan fungsi ketepatan fungsi tepat fungsi. perangkat daerah perangkat daerah melakukan analisis untuk dok. analisis biro biro menganalisis duplikasi duplikasi fungsi organisasi organisasi fungsi perangkat daerah perangkat daerah penataan indeks spe penerapan tata pembentukan tim tim pengarah dan diskominfo diskominfo tatalaksana indeks kelola spe pengarah dan tim tim pengelola spe pengawasan pengelola spe indeks rencana induk spe spe pengelolaan penyusunan kebijakan dok. kebijakan diskominfo diskominfo keuangan anggaran dan belanja tik anggaran dan belanja indeks tik pengelolaan penyusunan kebijakan dok. kebijakan diskominfo diskominfo aset integrasi sistem aplikasi integrasi sistem indeks aplikasi pemerintahan penyusunan kebijakan dok. kebijakan diskominfo diskominfo daerah penggunaan aplikasi penggunaan aplikasi umum berbagi pakai umum berbagi pakai penyusunan kebijakan dok. kebijakan diskominfo perangkat layanan administrasi layanan administrasi daerah pemerintah berbasis pemerintah berbasis elektronik elektronik penyusunan kebijakan dok. kebijakan diskominfo perangkat layanan publik berbasis layanan publik daerah elektronik berbasis elektronik manajemen spe rencana spe penyusunan standar standar operasional diskominfo diskominfo operasional layanan layanan spe spe pelaksanaan evaluasi laporan evaluasi diskominfo diskominfo spe spe sistem aplikasi aplikasi penerapan penerapan layanan screenshot layanan diskominfo perangkat layanan spe manajemen kepegawaian manajemen daerah berbasis elektronik kepegawaian berbasis elektronik penerapan layanan screenshot layanan diskominfo perangkat manajemen perencanaan manajemen daerah berbasis elektronik perencanaan berbasis elektronik penerapan layanan screenshot layanan diskominfo perangkat manajemen manajemen daerah penganggaran berbasis penganggaraneuangan manajemen keuanganinerja manajemen kinerjapengadaan berbasis pengadaan berbasis daerah elektronik elektronik penerapan layanan screenshot layanan diskominfo perangkat pengaduan publik pengaduan publikdokumentasi dan dokumentasi dan daerah informasi hukum informasi hukum berbasis elektronik berbasis elektronik penerapan layanan screenshot layanan diskominfo perangkat whistle blowing system whistle blowing daerah berbasis elektronik system berbasis elektronik penerapan layanan screenshot layanan diskominfo perangkat publik berbasis whistle blowing daerah elektronik system berbasis elektronik mengintegrasikan penyusunan kebijakan dok. kebijakan diskominfo diskominfo manfaat penerapan e government penerapan dalam tata kelola dalam penyelenggaraan government pemerintahan, pemerintahan pembentukan tim sk. tim diskominfo diskominfo pengembangan aplikasi pengembangan lingkungan pemda aplikasi pembentukan tim sk. tim pengelola diskominfo diskominfo pengelola layanan spe layanan spe pengintegrasian sistem dok. pengintegrasian diskominfo diskominfo aplikasi sesuai dengan sistem aplikasi kebutuhan manajemen pengawas kearsipan kearsipan kearsipan menyiapkan sarana dan foto sarana dan disarpustaka perangkat modern dan prasarana kearsipan prasarana kearsipan daerah handal (dari penetapan standarisasi dok. standarisasi disarpustaka disarpustak digital: sarana dan prasarana sarana dan prasarana gitar), kearsipan kearsipan menyusun instrumen disarpustaka disarpustak monitoring arsip oleh tim pengawas kearsipan monitoring pengelolaan laporan monitoring disarpustaka disarpustak arsip oleh tim pengawas pengelolaan arsip kearsipan melakukan identifikasi kebutuhan dok. identifikasi disarpustaka disarpustak pengelolaan sdm kearsipan kebutuhan sdm arsip sesuai kearsipan kearsipan kearsipan melaksanakan dokumentasi disarpustaka perangkat pengelolaan arsip pengelolaan arsip daerah dinamis dinamis melaksanakan dokumentasi disarpustaka perangkat pengelolaan arsip statis pengelolaan arsip daerah statis mengimplement perumusan kebijakan dokumen kebijakan disarpustaka disarpustak asian digitalisasi arsip digitalisasi arsip digitalisasi arsip: pengembangan dokumen disarpustaka disarpustak digitalisasi arsip pengembangan digitalisasi arsip penilai kena bei kal arsip evaluasi penerapan laporan evaluasi disarpustaka disarpustak digitalisasi arsip penerapan digitalisasi arsip melakukan badan pengelolaan keuangan keuangan secara daerah tepat dan sesuai aturan, melakukan badan pengelolaan atas keuangan aset sesuai daerah dengan kaedah dan aturan yang berlaku: penguatan revi tim kip laporan revi tim kip diskominfo diskominfo implementasi pemprov kalteng keterbukaan perumusan kebijakan dok. kebijakan diskominfo diskominfo informasi: keterbukaan informasi keterbukaan publik informasi publik pengumpulan informasi dokumentasi diskominfo perangkat publik secara berkala informasi publik daerah pelatihan jurnalistik bagi dokumentasi diskominfo diskominfo pengelola kip perangkat pelatihan jurnalistik daerah monitoring dan evaluasi laporan monitoring diskominfo diskominfo pelaksanaan keterbukaan dan evaluasi informasi publik pengembangan perumusan dan dok kebijakan proses biro biro proses bisnis penetapan kebijakan bisnis organisasi organisasi instansi dan unit, penyusunan proses bisnis perangkat daerah sosialisasi penyusunan dokumentasi biro biro proses bisnis sosialisasi organisasi organisasi penyusunan proses bisnis penyusunan proses dokumen proses biro perangkat bisnis pemerintah daerah bisnis organisasi daerah dan perangkat daerah penetapan keputusan sk. proses bisnis biro perangkat kepala perangkat daerah organisasi daerah tentang proses bisnispada dokumen perencanaantugas dan fungsi serta kinerja organisasi secara berjenjang penyelarasan penyusunan sop dok. sop biro biro proses bisnis dan berdasarkan proses organisasi organisasi sop. bisnis penetapan keputusan sop biro perangkat kepala perangkat daerah organisasi daerah tentang sop evaluasi berkala laporan evaluasi biro perangkat terhadap penerapan sop penerapan sop organisasi daerah sistem indeks menerapkan badan manajemen profesionalitas prinsip prinsip pengembang sdm asn manajemen asn sumber indeks secara daya merit system profesional: manusia indeks tata implementasi badan kelola manajemen asn pengembang manajemen berbasis merit sumber asn system, daya manusia penetapan badan ukuran kinerja pengembang individu: sumber daya manusia monitoring dan badan evaluasi kinerja pengembang individu secara sumber berkala: daya manusia penguatan badan implementasi pengembang reward and sumber punishment daya berdasarkan manusia kinerja, pengembangan badan kompetensi dan pengembang karir asn sumber berdasarkan daya hasil monitoring manusia dan evaluasi kinerja dan kebutuhan organisasi, pemanfaatan badan dalam pengembang manajemen asn, sumber daya manusia pengembangan badan nilai nilai untuk pengembang menegakkan sumber integritas asn, daya manusia pengembangan badan implementasi pengembang manajemen sumber talenta talent daya pool): manusia penguatan badan database dan pengembang sistem informasi sumber kepegawaian daya untuk manusia pengembangan karir dan talenta: penguatan nilai sakit melakukan akuntabilitas indeks perencanaan perencanaan berintegritas::inspektorat spip penguatan kapabilitas implementasikan api spip seluruh opini bpk bagian indeks tata organisasi: kelola meningkatkan inspektorat pengadaan kompetensi barang jasa api: pemenuhan inspektorat rasio api (pemenuhan jumlah ideal aparatur pengawas): melakukan badan pengelolaan dan keuangan akuntabilitas daerah keuangan sesuai kaedah dan aturan yang berlaku: melakukan biro pengelolaan pengadaan barang dan jasa barang dan sesuai aturan: jasa pembangunan inspektorat unit kerja zone integritas menuju wbk bbm, penguatan inspektorat pengendalian gratifikasi: penguatan inspektorat penanganan pengaduan dan komplain, penguatan inspektorat efektifitas manajemen resiko: pelaksanaan inspektorat pemantauan benturan kepentingan. pelayanan indeks melakukan penyusunan kebijakan dok. kebijakan biro biro publik pelayanan penguatan pemenuhan standar pemenuhan standar organisasi organisasi publik implementasi pelayanan, maklumat pelayanan, maklumat hasil survei kebijakan bidang pelayanan dan survei pelayanan dan survei kepuasan pelayanan publik kepuasan masyarakat kepuasan masyarakat masyarakat standar bimbingan teknis foto bimbingan biro biro pelayanan, penyusunan standar teknis penyusunan organisasi organisasi maklumat pelayanan dan maklumat standar pelayanan pelayanan, skm), pelayanan dan maklumat pelayanan bimbingan teknis foto bimbingan biro biro pelaksanaan survei teknis pelaksanaan organisasi organisasi kepuasan masyarakat survei kepuasan masyarakat penetapan keputusan sk. standar pelayanan biro biro kepala perangkat daerah dan maklumat organisasi organisasi tentang standar pelayanan pelayanan dan maklumat pelayanan pelaksanaan revi dan laporan revi biro perangkat perbaikan atas standar standar pelayanan organisasi daerah pelayanan dan maklumat dan maklumat pelayanan pelayanan penyusunan laporan laporan hasil biro perangkat tindak lanjut hasil survei kepuasan organisasi daerah survei kepuasan masyarakat masyarakat pengembangan penetapan operator sipp operator sipp biro perangkat dan pada setiap perangkat pada setiap perangkat organisasi daerah pengintegrasian daerah daerah sistem informasi pengintegrasian screenshot biro perangkat pelayanan publik informasi pelayanan pengintegrasian organisasi daerah dalam rangka publik pada aplikasi sipp informasi pelayanan peningkatan publik pada aplikasi akses publik sipp dalam rangka publikasi standar screenshot publikasi biro perangkat memperoleh pelayanan, maklumat standar pelayanan, organisasi daerah informasi pelayanan dan survei maklumat pelayanan pelayanan, kepuasan masyarakat dan survei kepuasan melalui website masyarakat perangkat daerah dan media sosial pengelolaan pembentukan unit sk. unit pengelola biro perangkat pengaduan pengelola pengaduan pengaduan perangkat organisasi daerah pelayanan publik internal daerah secara terpadu, menyediakan media foto media biro perangkat tuntas dan pengaduan tempat pengaduan tempat organisasi daerah berkelanjutan pelayanan pelayanan dalam rangka pengintegrasian pengintegrasian biro biro memberikan pengelolaan pengaduan pengelolaan organisasi organisasi akses kepada pada aplikasi sp4n pengaduan pada publik dalam lapor aplikasi sp4n lapor mendapatkan penyusunan sop tindak dok. sop tindak lanjut biro perangkat pelayanan yang lanjut pengelolaan pengelolaan organisasi daerah baik, pengaduan pengaduan penyusunan mekanisme dok. mekanisme biro biro pengawasan pengelolaan pengawasan organisasi organisasi pengaduan pengelolaan pengaduan melakukan evaluasi laporan penanganan biro biro penanganan pengaduan pengaduan organisasi organisasi membuat inovasi inovasi terhadap biro perangkat terhadap pengelolaan pengelolaan organisasi daerah pengaduan pengaduan peningkatan penyusunan kebijakan dokumen kebijakan biro biro pelayanan publik peningkatan pelayanan peningkatan organisasi organisasi berbasis publik berbasis pelayanan publik elektronik dalam elektronik berbasis elektronik rangka membuat rencana dokumen rencana biro perangkat memberikan penerapan teknologi penerapan teknologi organisasi daerah pelayanan yang informasi dalam informasi dalam mudah, murah, pemberian pelayanan pemberian pelayanan cepat, dan penerapan teknologi screenshot teknologi biro perangkat terjangkau, informasi dalam informasi dalam organisasi daerah memberikan pelayanan memberikan pelayanan melakukan evaluasi laporan evaluasi biro biro terhadap penerapan penerapan teknologi organisasi organisasi teknologi informasi informasi dalam dalam memberikan memberikan pelayanan pelayanan penciptaan, coaching clinic dokumentasi biro biro pengembangan, pembuatan inovasi coaching clinic organisasi organisasi dan pelayanan publik pembuatan inovasi pengembangan pelayanan publik inovasi penjaringan inovasi daftar inovasi biro biro pelayanan publik pelayanan publik pelayanan publik organisasi organisasi dalam rangka berpartisipasi dalam inovasi yang biro biro percepatan naa kompetisi inovasi diikutkan dalam organisasi organisasi peningkatan pelayanan pelayanan publik publik: pemberian reward dan foto reward dan biro perangkat punishment bagi petugas punishment bagi organisasi daerah pemberi pelayanan petugas pemberi pelayanan pelaksanaan pelatihan foto pelatihan biro biro pengembangan budaya pengembangan organisasi organisasi pelayanan prima budaya pelayanan prima pelaksanaan dokumentasi biro biro pengembangan dan pengembangan dan organisasi organisasi keberlanjutan inovasi keberlanjutan inovasi pelayanan publik yang pelayanan publik telah ada pengembangan penyusunan rencana dokumen rencana biro biro sistem pelayanan integrasi pelayanan integrasi pelayanan organisasi organisasi dengan publik publik mengintegrasikan pelayanan mengembangkan sarana foto sarana biro perangkat pusat, daerah pelayanan terpadu pada pelayanan terpadu organisasi daerah dan bisnis dalam setiap perangkat daerah pada setiap perangkat mal pelayanan daerah publik: pengukuran pelaksanaan survei dokumen biro perangkat kepuasan kepuasan masyarakat pelaksanaan survei organisasi daerah masyarakat pada perangkat daerah kepuasan masyarakat secara berkala: secara berkala penyusunan laporan laporan hasil survei biro perangkat hasil survei kepuasan kepuasan masyarkat organisasi daerah masyarkat setiap setiap perangkat perangkat daerah daerah publikasi hasil survei foto screenshot biro perangkat kepuasan masyarakat publikasi hasil survei organisasi daerah secara terbuka kepuasan masyarakat pelaksanaan penyusunan instrumen instrumen evaluasi biro biro monitoring dan evaluasi internal internal organisasi organisasi evaluasi penyelenggara pelayanan penyelenggara pelaksanaan publik pelayanan publik kebijakan evaluasi internal laporan internal biro biro pelayanan publik penyelenggara pelayanan penyelenggaran organisasi organisasi secara berkala, publik pelayanan publik penilaian kepatuhan laporan pelaksanaan biro biro penyelenggaran penilaian kepatuhan organisasi organisasi pelayanan publik penyelenggaran pelayanan publik mendorong penyusunan kebijakan dokumen kebijakan biro biro pelaksanaan pelaksanaan survei pelaksanaan survei organisasi organisasi survei kepuasan kepuasan masyarakat kepuasan masyarakat masyarakat, secara berkala secara berkala pengelolaan data sop pengelola data biro perangkat pengguna layanan pengguna layanan organisasi daerah menjadi responden survei kepuasan masyarakat penetapan mandatory dok. perjanjian biro biro terhadap indeks kinerja organisasi organisasi kepuasan masyrakat dalam perjanjian kinerja meningkatkan melakukan perbaikan laporan perbaikan biro perangkat tindak lanjut dari pelayanan berdasarkan pelayanan organisasi daerah laporan hasil hasil survei kepuasan berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat survei kepuasan masyarakat. masyarakat gubernur kalimantan tengah, sugianto saran |
salinanandemi covid kalimantan tengah pemerintah provinsi telah membuat beberapa kebijakan dalam rangka pencegahan penyebaran virus covid yang mempunyai dampak pada kehidupan perekonomian, sosial, bahkan berdampak bagi pelaksanaan pelayanansanksi administrasi bagi kendaraan bermotor yang terdaftar kalimantan tengsebagaimana dimaksud dalam mulai berlaku pada tanggal agustus sampai dengan tanggal oktober pelaksanaan penghapusan secara teknis lebih lanjut diatur oleh kepala perangkat daerahpa disaring, s.h., m.h. nip. |
salinan nge, luas peraturan gubernur kalimantan tengah nomor tahun bahwa pemberian keringanan tarif pengenaan bea balik nama kendaraan bermotor penyerahan pertama telah ditetapkan dengsebagaimana telah beberapa kali diubahperpanjketentuan dbagaimana telah diubah denganempatperubahan kelimhingga berbunyi sebagai berikut: memberiksebesar (dua setengah persen), sehingga tarif pengenaan menjadi (dua belas setengah persen) mulai tanggal januari sampai dengan desember setelah masa berlaku peraturan gubernur ini berakhir maka sejak tanggal januarialiran sesuai dengan aslinya lotte rb, pala biro hukum nip. |
bupati soppeng peraturan bupati soppesoppeng tahun tentang alokasi dana desa kabupaten soppeng, peraturan daerah kabupaten soppengsoppengsoppeng nomor perlu xii tentang pedoman administrasikepala desa membentuk tim danpemilihan kewenangan berdasarkan daftar yang telah ditetapkan dalam peraturan bupati ini, cc. penyusunan draftpadkepala desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa kepada bpd untuk dibahas dan disepakati bersama. rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh kepala desa menjadi peraturan desa setelah disepakatidalamdalam pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam dapat didelegasikan kepada camat dan atau satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan tugas, pada tanggal juni bupati soppeng andi sutomo berita daerah kabupaten soppeadalah bupati soppeng. kecamatan adalah bagian wilayah dari kabupaten soppeng yang dipimpin oleh camat, camat adalah camat sebagai perangkat daerah kabupaten soppemana yang diatur dalam peraturan perundang undangan yang mengatur tentang desa, badan permusyawaratan desa yang selanjutnya disingkat bpd, adalah bpd sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang undangan yang mengatur tentang desa:dan kerjasama desa selanjutnya disebut bkd) adalah lembaga selanjutnya disebut bad) adalah lembaga yang didirikan untuk menjadi wadah kerjasama antar desa tingkat kecamatan yang terdiri dari anggota anggota badan kerjasamdaftar kewenangan desa yang diatur dalam peraturan bupati ini, yaitu: kewenangan berdasarkan hak asal usul dan,soppengadalah sebagai berikutsoppengsebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: bidang pemanfaatan sumberdaya alam dan, lingkungan desa. bidang pemanfaatan sumberdaya alam sebagaimana dimaksud pada terdiri darlingkungan desa sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: pemeliharaan hutan, penghijauan, perlindungan mata air: pembersihan daerah aliran sungai das) dan, pengelolaan sampahbudayadanksutera telukmelano mas bangun alur bandung teluk batang sungai paduan banyu abang teluk batang selatan telukbatang utara tanjung katai kamboja dusun kecil . dusun besar katai lestari pelapis bupati kayong utara, ttd citra daniyong utarakrumus sebagai berikut: desa ,03x dd) (2x dst) dt) keterangan desa alokasi afirmasitertinggal dan desa sangat tertinggal sebagaimana dimaksud berdasarkan surat pemberitahuan dari menteri keuangan c.g direktur jenderal perimbangan keuangan kepada bupati kayong utar50xz2) ,15xyong utara. rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin desa kabupaten kayong utara. rasio luas wilayah setiap desa terhadap total luas wilayah desa kabupaten kayong utara. rasio ikg setiap desa terhadap ikg desa kabupaten kayong utara. kab alokasi formula kabupaten kayong utara. penetapan rincian dana desa dan kertas kerja perhitungoleh bupatitentang apb des tahun berkenaan tahun berkenaanketentuan sanksi bupati dapat melakukan penundaan penyaluran dana desa berdasarkan alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan,dana desa paling lambat minggu ketiga bulan juni tahun anggaran berjalan. dalam hal bupat |
salinan ns. tsatuan bangsa dan politik, perlu melakukan penataan kembali tugas dan fungsi jabatan padp)untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala subbidang ideologi wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama menyelenggarakan fungsi: menyusun, menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan bidang ideologi wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan ideologibidang ideologi wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, merencanakan dan melaksanakan kegiatan submelaksanakan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, dan konsultasi pelaksanaansanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan subbidang ideologi wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama,nyelenggarakan fungsi: menyusun rencana kegiatan subbidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik, merumuskan kebijakan teknis subbidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik, menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan kewaspadaan dini dan penanganan konflik, merencanakan dan melaksanakan kegiatan submelaksanakan fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik, melaksanakan pengendalian monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan subbidang kewaspadaan dini dan penanganan konflolitik dalam negeri kepalamenyusun rencana kegiatan subbidang politik dalam negeri, menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan subbidang politik dalam negeri, menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan subbidang politik dalam negeri, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang politik dalam negeri, merencanakan dan melaksanakan pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasigendalian, evaluasi, dan pelaporan kegiatan subbidang politik dalam negeriorganisasi kemasyarakatan kepalaorganisasi kemasyarakatan asing. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala subbidang organisasi kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi: menyusun rencana kerja subbidang organisasi kemasyarakatan, menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan organisasi kemasyarakatan, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang subbidang organisasi kemasyarakatan, merencanakan dan melaksanakgawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang organisasi kemasyarakatsatuan bangsa dan politiksatuan bangsa dan politiks17idinas sipil negara, membuat laporan rutin tentang peremajaan datapengusulan data kebutuhan kepegawaian lainnya, ilsesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, mengi, membuat dan menyampaikananggaran dan keuangan kepala submerencanakan program dan kegiatan per tahun anggaran subbagian program anggarnyiapkan penyusunan program dan kegiatan badan kesatuan bangsa dan politik, memberikan bimbingan dan pembinaan internal kepada bendahara badan kesatuan bangsa dan politik, melaksanakan pengelolaan keuangan, ketatausahaan, akuntansi, verifikasi, dan pembukurogram anggaran dan keuangan, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan subbagian program anggaran dan keuangan baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapapenyiapan data pendukung penyusunan rencana strategis, rencana kerja, ip, kpj, ppd dan kpud badan kesatuan bangsa dan politik, menghimpun rencana kerja dan anggaran rka) dan dokumen pelaksanaan anggaran dpa): menghimpun, dan mengolah perencanaan program dan kegiatan serta bahan evaluasi program dari bidang, il. mengumpulkan bahan ppd dan kpj sebagai bahan penyusunan ppd dan kpj akhir masa jabatan bupatibidang, menyusun rekapitulasi bidang dalam penyusunan laporan kegiatan tugas pembantuan dari pemerintah pusat dan atau pemerintah daerekonsentrasikesatuan bangsa kepala bidang kesatuanideologi wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama kepalmaka peraturan bupati kayong utara nomor tahun tentang penetapan indikator kinerja utama pemerintah daerahegiatan diteliti dan sesuai dengan aslinya bala bagian hukum, (ika mera ita pama muhammad dairi, s.h.,m.h. dona akekoraoeadaerah kabupaten kayong utara tahun tui indikator indikator awal target indikator kondisi jua tujuan sasaran akhir dia dea ketan ama gamma pam jean pat jaan aan kualitas sumber (kualitas sdm angka daya manusia yang beriman, yang beriman, berakhlak mulia, berakhlak muda, santun, meningkatnya santun. berbudaya. kualitas indeks pendidikan index: berbudaya, terpercaya dan pendidikan terpercaya dan sehat jasa dan pemberdayaan perempuan kesehatan perempuan dan generasi muda yang berdaya menit dekatnya indeks pengeluaran indeks asas| gender kondisi tuj indikator indikator sat kondisi "uan tujuan sasaran uan akhir meningkatkan meningkatkan pertumbuhan pertumbuhan pertumbuhan ekonomi persen ekonomi yang ekonomi yang tinggi. merata tinggi, merata serta seimbang serta seimbang meningkatnya nia por ade mahar dan berdaya saing dan berdaya kekayaan peningkatan seluruh persentase porsi pad keamanan dan masyarakat. terhadap total persen a17 keterangan untuk pendapatan daerah mendukung pera bere investasi yang kondusif dan meningkatnya mlm investasi juta s71. kelancaran semua mila investasi mdn) aktifitas pemerintah menurunnya masyarakat dan tingkat persen dalam pengangguran terbuka upaya pendekatan pad. persentase kej sia all persen meningkatnya yang ditangani keamanan dan ketertiban persentase korban persen bencana kendi:i pm, tujuan sasaran meningkatkan sarana meningkatkan dan prasarana dasar sarana dan persentase moda transportasi prasarana dasar infrastuktur untuk menunjang moda bamsportasi| dalam persen pendekatan dan pembangunan) kondisi baik kesejahteraan anfrasirakiur masyarakat. untuk mengentaskan meningkatnya persentase masyarakat dari kualitas dan infrastruktur dalam persen kemiskinan. kuantitas kondisi bai infrastruktur angka perdananya masyarakat don persentase pks persen ang tertangani kehidupan kondisi tg. tuj indikator indikator kondisi na. tujuan tujuan saran sasaran tuan akhir meningkatkan diberangkatkan indeks penerapan penerapan reformasi kategori apan nabi ori good dan clear 0od dan clean governance serta governance kruk labu meningkatnya undangan. birokrasi. kepada mulai ikm persen se47 s7. sss7 ss. masyarakat meningkatnya opm gpe keuangan pelaporan keuangan predikat wdp wdp wtp pemerintah serah meningkatnya miliar sistem biner inersia daerah sakit) kondisi target indikator na, misi tujuan indikator indikator awal kondisi saja mewujudkan tata meningkatkan index: ruang dan kualitas kualitas wilayah yang lingkungan lingkungan angka dan berwawasan tata ruang yang kungkungan. seimbang dan meningkatnya indeks pencemaran kualitas angka tiket index: pencemaran udara angka index: kualitas tutupan lahan angka s02 loss (intl) memngkatnva persentase tata kelola kesesuaian ruang nyaman, pemanfaatan ruang serasi dan terhadap rtrw persen seimbanginspektorjabatan pada inspektorsesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. bagian ketujuh inspektur pembantu iii inspektur pembantu iiij . penyelenggaraan pemeriksaan akhir masa jabatan kepala desa, pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan, il. jawab kepada inspektur dan secara operasional berada ditugas dan fungsi jabatan pada inspektoratinspektoratkelompok jabatan fungsional adalah kelompok jabatan yang terdiri dari jabatan fungsional umum dan jabatan fungsional tertentu. bab tugas dan fungsi bagian kesatu inspektur inspektur(satu)bagian kedua sekretaris sekretaris mempunyai tugas menyelengarakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibubagian ketiga sub bagian perencanaan, analisis dan evaluasi subbagian perencanaan, analisis dan evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian program dan rencana kerja, rencana strategis, menghimpun, mengolah dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan, kerjasama pengawasan, dan melaksanakan administrasi, inventarisasi, analisis, evaluasi, pelaporan, serta pendokumentasian dan pemutakhiran dataanalisis dan evaluasi,,j .pengelolaan penanganan pengaduan masyarakat yang lebih efektif, efesien, transparan dan bertanggung jawab, bahwa dengan memperhatikan perkembangan pengaduan masyarakat dewasa ini, makainspektorat adalah inspektorat daerah kabupaten kayong utara. inspektur adalah kepala inspektorat kabupaten kayong utarberupa sumbangan pyong utara. pelapor adalah individu atau kelompok masyarakat yang menyampaikan pengaduan kepada inspektorat kabupaten kayong utara. terlahir adalah aparatur sipil negara pada pemerintah kabupaten kayong utaraunit penanganan pengaduan masyarakat yang selanjutnya disingkat ppm adalah unit yang menangani pengaduan masyarakat yang memiliki tugas dan fungsi dalam melakukan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada inspektorat. ketentuan bab viii dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: bab viii unit penanganan pengaduan masyarakat dalam penanganan pengaduan masyarakat, bupati membentuk ppm. ppm sebagaimana dimaksud pada terdiri dari bupati wakil bupati sebagai pengarah, sekretaris daerah sebagai penanggung jawab, asisten yang membidangi urusan hukum dan pemerintahan sebagai wakil penanggung jawab, inspektur sebagai ketua, sekretaris inspektorat sebagai sekretaris, inspektur pembantu yang membidangi investigasi sebagai pengendali teknis, beberapa koordinator bidang koordinator bidang pelayanan, pencatatan dan verifikasi, koordinator bidang penelaahan dan penyaluran laporan, dan koordinator bidang tindak lanjut dan pelaporan. ppm sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas: menerima layanan pengaduan masyarakat secara langsung atau secara tidak langsung melalui media yang ditetapkan, melakukan pencatatan dan verifikasi atas laporan pengaduan masyarakat yang disampaikan, mengkoordinasikan dugaan laporan pengaduan masyarakat kepada pihak terkait agar tidak terjadi tumpang tindih pemeriksaan, merumuskan permasalahan yang diadukan, mengkaji materi pengaduan dengan peraturan yang relevan, meneliti dan memeriksa dokumen dan atau informasi yang ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan, dan menetapkan hasil penelaahan dan tindak lanjut atas pengaduan. untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat, ppm dibantu sekretariat yang berkedudukan inspektorat. ppm dan sekretariatfirma ad: ammad dairi, s.h ,m h mui .s.h.,m.h, canton |
nk) salinan tepejabat pengelola padaterdiri atasdan pimpinan badan layanan umum daerah. pns sebagaimana dimaksud pada huruf termasuk:dibayarkan. tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas, terdiri atas: 80y6ayong utara tahun anggaran proses penerbitan spm dan sp2d tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas dibuat tersendiricitra dani diundangkan sukadana pada tanggal mesing cina kitab dairi, s.h.,m.h mui .s5.h.,m.h. ordo3!akapelayanan dan rehabilitasi sosilayanan dan rehabilitasisosial menyelenggarakan fungsi: menyusun rencana kerja seksi pelayanan dan rehabilitasi sosial, menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial, cc. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial, melaksanakan urusan jaminan sosial bagi masyarakat rentan dan tidak mampu, memverifikasi dan validasi data pbi penerima bantuan iuran) pusat dan daerah, melaksanakan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi pelayanan dan rehabilitasiaerahj . memfasilitasi pemulangan orang terlantar dan penyandang penyakit sosial yang berasal dari luar daerah, melaksanakan pendampingan dan pengawasan pada orang orang yang mempunyai masalah sosial luar panti, dan ildiubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: kepala bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anaarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anakmenyusun program dan kegiatan bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas agar dapat terlaksana dengan baik, merumuskan kebijakan teknis dibidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak, cc. menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan dibidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak, menyelenggarakan kegiatan dibidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak, melaksanakan pembinaan administrasi dan aparatur pada seksi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan serta seksi perlindungan anak, melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anakjudul paragraf bagian keempat bab ubah, sehingga judul paragraf berbunyi sebagai berikut: paragraf kepala seksi perlindungan anak ketentuan ubah, sehingga berbunyi sebagai berikut. kepala seksi perlindungan an: menyusun rencana kerja seksi perlindungan anak, menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatanpenetapan kebijakan daerah pelaksanaan perlindungan anak, melaksanakan kebijakan dalam rangka perlindungan anak, serta peningkatan kesejahteraan anak, menyiapkan bahan penetapan kebijakan untuk perlindungan anak, serta peningkatan kesejahteraan anak, melaksanakan koordinasi, integrasi kebijakan dan program kesejahteraan, perlindungan dan hak hak anak, melaksanakan penyelenggaraan, fasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak, melaksanakan fasilitasi dan pengembangan jaringan lembaga organisasi masyarakat, dunia usaha, serta peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak, j . melaksanakan arahan dan penetapan kebijakan sistem informasi gender dan anak skala daerah dengan merujuk pada kebijakan nasional, melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi gender dan anak dan pendokumentasian data terpilih menurut jenis kelamin, khusus anak skala daerah: il.melaksanakan pembinaan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perlindungan anak, dan melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan sub bidang perlindungan anak, ooubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: kepala seksi pengembangan kawasan perdesgembangan kawasan perdesaan. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala seksi pengembangan kawasan perdesaan menyelenggarakan fungsi menyusun rencana kerja seksi pengembangan kawasan perdesaan, menyusun pedoman dan petunjuk teknis dibidang pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan perdesaan, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pengembangan kawasan perdesaan, menyiapkan bahangkoordinasikan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelatihan masyarakat, 'mengkoordinasikan,ngkoordinasikan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi perkembangan kawasan perdesaan, mengoordinasikan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemanfaatan lahan dan pesisir kawasan perdesaan, j . melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dan kegiatan seksi pengembangan kawasan perdesaan, mengkoordinasikan, fasilitasi, pembinaan, monitoring, dan evaluasi dan pelaporan program inovasi desa pid), il. 'mengkoordinasikan, fasilitasi, pembinaan, monitoring, dan evaluasi produk unggulan kawasan pedesasehingga berbunyi sebagai berikut: kepala seksi penataan administrasi pemerintahanataan administrasi pemerintahan desa. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala seksi penataan administrasi pemerintahan desa menyelenggarakan fungsi menyusun rencana kerja seksi penataan administrasi pemerintahan desa: mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan penataan administrasi pemerintahanataan administrasi pemerintahan desa, melaksanakan pembinaan penataan administrasiperaturan perundang undangan, menyiapkan bahan penetapan pedoman peran bpd dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, serta kegiatan peningkatan sumber daya aparatur desa serta bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bpd, menghimpun data, monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap kinerja perangkat desa dan anggota bpd, mengoordinasikan, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring, dan evaluasi pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa, mengoordinasikan, fasilitasi penetapan, penegasan dan penyelesaian perselisihan batas desa, j . melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan seksi penataan administrasi pemerintahanhuruf huruf huruf huruf dan huruf diubah, huruf huruf ditambah tugas baru, sehingga berbunyi sebagai berikut: kepala seksi kelembagaan dan kerjasamakelembagaan dan kerjasama desa. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala seksi kelembagaan dan kerjasama desa menyelenggarakan fungsi: menyusun rencana kerja seksi kelembagaan dan kerjasama desa, mengumpulkan dan memverifikasi bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kerja samakelembagaan dan kerjasama desa, menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis kelembagaan desa, melaksanakan penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan, pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi kelembagaan dan kerjasama desa, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kelembagaan desa serta melakukan evaluasi perkembangan desa (penilaian tingkat kabupaten), menyiapkan bahan penetapan pedoman, norma, standar, kriteria dan prosedur dibidang pemberdayaan lembaga adat dan pengembangan lembaga sosial desa, melaksanakan koordinasi dan fasilitasi antar lembaga pemerintahan dan lembaga lain dalam rangka kerjasama dibidang pemerintahan desa, melaksanakan pembinaan kerjasama desa dibidang pemerintahan desa, j . melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan seksi kelembagaan dan kerjasama desa, mengkoordinasikan, fasilitasi, pengolahan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pengolahan data profil desa dan atau kelurahan, fasilitasi penetapan pedoman serta pendirian pengurusan, pengelolaan dan pembubaran badan usaha milikdirektur rsud. satuan pemeriksa internaldirekturjabatan direktur rsud adalah jabatan eselon atau setara dengan jabatan administratordirektur rsud(ka (df ser reta wei, pama f muhammad dairi, s.h.,m.h sari a9780625 ong berita daerah kabupaten kayong utara tahun nomor perangkat daerah lembaran daerah kabupaten kayong utara tahun nomorpejabat pengelola blue yang selanjutnya disebut pejabat pengelola terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknisrsud sebagaimana dimaksud pada menerapkan pola pengelolaan keuangan blue. bab iii kedudukan, tugas dan fungsi bagian kesatu kedudukan rsud sultan muhammad jamaluddin sebagaimana dimaksud dalambagian tata usaha, seksi pelayanan medik dan keperawatan, seksi penunjang, komite, tim rsud, satuan pengawas internal, danpada selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang. direktur sebagaimana dimaksud dalam memiliki tugas dan wewenang: menyusun rencana kerja dan anggaran dagungjawabnya, menyusun dan menyampaikan laporan keuangan rsudpada rsud dalam rangka pengelolaan keuangan daerah,il.. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada direktur rsud menyelenggarakan fungsi: mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran, koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi rsud, cc.bagian ketigaberasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib menyerahta didik yang terdekat dengan sekolah. bagian kelima jalur prestasi ppdb melalui jalur prestasi sebagai bb pelaksanaan ppdb bagian kesatu tahapan pelaksanaansatuan pendidikandaya tampung per kelas yang dimaksud pada huruf diatur dengan rasio sebagai berikut,bagian ketiga pendaftaran pendaftaran ppdb sebagaimana dimaksud dalam huruf dapatempatlimaenamviiyong utarkayong utara setelah: menyerahkankayong utaramelaporkan pelaksanaan ppdb kepada bupati. selain melaporkan pelaksanaan ppdb sebagaimana dimaksud padterhadap penyelenggaraan ppdb kabupaten kayong utara. pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada dibantu oleh inspektoratka (df ser reta wei, pama # muhammad dairi, s.h.,m.h. ordo3! ong indonesia tahundinas adalah dinas pendidikan kabupaten kayong utarusat kegiatan belajar masyarakat yang selanjutnya disingkat pkb adalah salah satu bentuk satuan pendidikan non formal yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan program paket setara dan paket setara smpkementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidangpetunjuk teknis pelaksanaan ppdb, dan kepala sekolah dalam melaksanakan ppdb. pelaksanaan ppdb dilakukan secara: objektif: transparan, dan akuntabel. pelaksanaanpdb,dan huruf dan ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan sebagaimana dimaksud dalam bab jalur pendaftaran ppdb bagian kesatu5y6 (tujuh puluh lima persen) dari daya tampung sekolah, dan jalur zonasi smp paling sedikit (enam puluh lima persen) dari daya tampung sekolah. jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalampaling banyak (sepuluh pesan)elaksanaan ppdb pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat mengikuti ketentuan dalam peraturan bupati ini. bagian kedua jalur zonasi ppdb melaluimelaluibencana nonterbitnya surat keterangan domisili. sekolah memprioritaskan peserta didik yang memildan |
sar) ring bupati blora provinsi jawa tengah peraturan bupati blora nomor tahun tentang pembentukan satuan tugas pemberantasan obat dan makanan ilegalabupaten blora serta untuk melaksanakdibentuk satuan tugas pemberantasan obat dan makanan ilegal kabupaten blopresiden nomor tahun tentang peningkatan efektifitas pengawasan obat dan makanan, memutuskanobat dan makanan ilegal adalah obat, termasuk obat tradisional, kosmetika, suplemen kesehatan serta makanan dan minuman yang tidak terdaftar bpom atau instansi berwenang lainnyaluk hidup lainnya. bab pembentukan dengan peraturan bupati ini dibentuk satgas pemberantasan obat dan makanan ilegal kabupaten blora, yang selanjutnya disebut satgas pemberantasan obat dan makanan ilegal. bab iii kedudukan, tugas dan fungsi satgas pemberantasan obat dan makanan ilegal sebagaimana dimaksud dalam merupakan organisasi fungsional yang menyelenggarakan kegiatan dan koordinasi dalam rangka pengawasan dan pemberantasan obat dan makanan ilegal wilayah daerah. satgas pemberantasan obat dan makanan ilegal sebagaimana dimaksud pada berkedudukan bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui kepala dinas. satgas pemberantasan obat dan makanan ilegal sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas menyusun petunjuk pelaksanaan, melakukan koordinasi, melaksanakan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait peredaran obat dan makanan ilegal wilayah daerah. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam satgas pemberantasan obat dan makanan ilegal mempunyai fungsi: koordinasi upaya pencegahan, penangkalan bidang obat dan makanan ilegal, penyusunan rencana dan melaksanakan kegiatan pemberantasan obat dan makanan ilegal: cc. penyelenggaraan kegiatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi kie) akan bahaya obat dan makanan ilegal, penyelenggaraan kegiatan penyuluhan dan pembinaan untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha akan bahaya obat dan makanan ilegal, koordinasi pengawasan dan penegakan hukum bidang obat dan makanan ilegal dan bahan berbahaya yang disalahgunakan untuk pangan melalui deteksi dini, perizinan sarana ilegal memproduksi dan atau mendistribusikan obat dan makanan, pelaksana, pelaksanaan kegiatan operasi penertiban sarana produksi dan atau distribusi obat dan makanan ilegal, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan kepada bupati: penerbitan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang dalam menerapkan sanksi administratif dan atau sanksi pidana terhadap sarana pelaku usaha yang melanggar ketentuan peraturan perundang undangan. bab susunan keanggotaan susunan keanggotaan satgas pemberantasan obat dan makanan ilegal terdiri dari: pembina, penasehat, ketua, sekretaris: dan anggota. anggota sebagaimana dimaksud pada sekurang kurangnya terdiri dari unsur: perangkat daerah yang membidangi kesehatan, perangkat daerah yang membidangi ketahanan pangan, perangkat daerah yang membidangi peternakan dan perikanankomunikasi dan informatika, perangkat daerah yang membidangi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, satuan polisi pamong praja, kepolisian resor blora, dan pelaksanaan negeri blora. susunan keanggotaan satgas pemberantasan obat dan makanan ilegal ditetapkan dengan keputusan bupati. bab kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, satgas pemberantasan obat dan makanan ilegal dapat menyelenggarakan tua satgas pemberantasan obat dan makanan ilegal sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas satgas pemberantasan obat dan makanan ilegal kepada bupati. laporan sebagaimana dimaksud pada disampaikan setiap (enam) bulan sekali atau sewaktu waktu bila diperlukan. bab vii pembiayaan pembiayaan atas pelaksanaan tugas dan fungsi satgas pemberantasan obat dan makanan ilegal biaya |
nba kaa haamberian dan penyaluran alokasi dan. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf, bantuan sarana dan prasarana perikanan, pembangunan rehabilitasi peningkatan tambatan perahu,,,,,diantara dan disisipkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: kegiatan bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa sebagaimana dimaksud dalam huruf.ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: kegiatan bidang pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam huruf antara lain untuk: sub bidang pendidikan: penyelenggaraan paud tk,::,:,,. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: kegiatan bidang pembinaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf antara lain untuk,umahan, permukiman dan perhubungumahan, permukiman dan perhubungksilu lintas sesuai ketentuan peraturan perundang undangan sebagai bahan kajian pimpinan, melaksanakan pengendalian dan pengawasan lalu lintas dan angkutan jalan wilayah daerah, melaksanakan monitoring, evaluasi dan penertiban lalu lintas dan angkutan jalan wilayah daerah, menyelenggarakan forum lalu lintas dan angkutan jalan wilayah daerah, melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan rekomendasi analisis dampak lalu lintas, melaksanakan asistensi dalam penyusunan dokumen analisis dampak lalu lintas, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil analisis dampak lalu lintas, melaksanakan fasilitasi peningkatan kapasitas penilai analisis dampak lalu lintas, melaksanakan pengolahan data dan kebutuhan terkait penghargaan wahana tata nugraha wtn), melaksanakan pengawalan tamu dan pejabat daerah bersama instansi terkait: melaksanakan koordinasi dalam rangka penyidikan pelanggaran peraturaoo. melaksanakan sosialisasi ketentuan peraturan perundangan undangan terkait keselamatan jalu lintas program kerja agar sesuai dengan target hasil, membuat laporan pelaksanaan kegiatangujian kendaragujian kendujian kendaraan ketentuan peraturan perundang undangan sebagai bahan kajian pimpinan, melaksanakan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan, melaksanakan pelayanan uji laik jalan terhadap kendaraan wajib uji, melaksanakan pembinaan dan pengawasan bengkel dan karosujian kendaraan bermotor program kerja agar sesuai dengan target hasil, membuat laporan pelaksanaan kegiatan pengujian kend dikoordinasikan oleh subkoordinator angkutan. subkoordinator sebagaimana dimaksud pada bertanggung jawab kepada kepala bidang lalu lintas angkutan jalan. bagian keenam bidang sarana prasarana dan perlengkapan jalan bidang sarana prasarana dan perlengkaparana prasarana dan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh seorang kepala bidang. bidang sarana prasarana dan perlengkapan jal kegiatan manajemen rekayasa lalu lintas dan penerangan jalan umum. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada bidang sarana prasarana dan perlengkapmanajemen rekayasa lalu lintas dan penerangan jalan umum, pengelolaan dan penyelenggaraan pada manajemen rekayasa lalu lintas danmanajemen rekayasa lalu lintas dan penerangan jalan umum, dan pelaksanaan fungsi kedinasan lain sesuai perintah atasan. susunan organisasi bidang sarana prasarana dan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: seksi manajemen rekayasa lalu lintas, dan seksi penerangan jalan umum. seksi sebagaimana dimaksud pada bertanggung jawab kepada kepala bidang sarana prasarana dan perlengkapan jalan. seksi manajemen rekayasaetapkan kebijakan dan sosialisasi rencana induk jaringan lalu lintas angkutan jalan, melaksanakan uji coba dan sosialisasi pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan, menyusun dan menetapkan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan daerah, melaksanakan penyusunan, pendataan dan analisa database lalu lintas, meliputi inventarisasi perlengkapan jalan, volume lalu lintas, bangkitkan tarikan lalu lintas dan kecepatan rata ratarekomendasi rencana penentuan lokasi pemasangan reklame dan bongkar muat barang dalam kota serta himbauan lainnya, menyusun rencana dan penentuan prioritas perlengkapan jalan jaringan jalan kabupaten, melaksanakan pengendalian, pengaturan dan rekayasa arus lalu lintas berdasarkan teknik manajemen rekayasa lalu lintas, melaksanakan pengumpulan data dan analisa daerah rawan kecelakaan serta lokasi rawan kemacetan, oo. melaksanakan perencanaan dan pengadalaksanakerangan jalan umuerangan jalerangan jalan umumrencanaan titik lokasi dan kebutuhan alat penerangan jalan, melaksanakan pengadaan alat penerangan jalan umum, melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan alat penerangan jalan, melaksanakan pembayaran rekening listrik alat penerangan jalan, melaksanakan koordinasi dengan perusahaan listrik negarerangan jalan umum program kerja agar sesuai dengan target hasil, membuat laporan pelaksanaan kegiatan, kepala seksiyang selanjutnya disebut dinas adalah dinas perumahan, permukiman dan perhubungan kabupaten bloraagan struktur organisasi dinas perumahan, permukiman dan perhubungan kabupaten blora program dan umum dan keuangan kepegawaian seksi pengujian seksi penerangan jalan fungsional ili turaian tugas subkoordinator pada dinas perumahan, permukiman dan perhubungan kabupaten blora uraian tugas subkoordinator pada bidang perumahan dan permukiman subkoordinator perumahan dan pertanahan subkoordinator perumahan dan pertanahan mempunyai tugas: menyusun program dan rencana kerja serta rencana kegiatan perumahanumahan dan pertanahandataan dan perencanaan penyelenggaraan perumahan, melaksanakan identifikasi perumahan lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program daerahdataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana: melaksanakanmelaksanakan pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus: il. menyusun bahan sosialisasi kegiatan bidang perumahan dan pertanahan, melaksanakan rehabilitasi rumah bagi korban bencana, menyusuoo. melaksanakan pengadaan lahan dan pembangunan rumah bagi korban bencana, melaksanakan pembangunan rumah khusus beserta prasarana sarana umum bagi korban bencana atau relokasi program daerah, melaksanakan operasional pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program daerah, melaksanakan pembagian rumah bagi korban bencana daerah atau relokasi program daerah, melaksanakan ketatausahaan serah terima rumah bagi korban bencana daerah atau relokasi program daerah, melaksanakan fasilitasi pengelolaan kelembagaan dan pemilik penghuni rumah susun, melaksanakmelaksanakan penguatan dan pembinaan lembaga yang menyelenggarakan penyelenggaraan rumah sederhana, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan menyusun bahmelaksanakan fasilitasi penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung sbg), melaksanakan kegiatan urusan pemerintahan bidang pertanahan.mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan perumahan dan pertanahperumahankawasan permukiman subkoordinator kawasan permukiman, mempunyai tugas: menyusun program dan rencana kerja serta rencana kegiatwasan permukim, melaksanakan fasilitasi penanganan rumah tidak layak huni rth), menyusun bahan kerja sama perbaikan rumah tidak layak huni beserta prasarana sarana utilitas umum psu) melaksanakan fasilitasisesuai kewenangan daerah, melaksanakan kerja sama perbaikan rumah tidak layak huni beserta psu luar kawasan permukiman kumuh sesuai kewenangan daerah, menyusun bahan, oo. melaksanakan fasilitasi pembangunan pemugaransesuai kewenangan daerah, melaksanakan survei dan penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh, menyusunyusun bahan fasilitasi pembagian rumah bagi masyarakat te$tampak programbahan legalisasi kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman pkpaa. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan kawasan permukiman berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil, bb. membuat laporan pelaksanaan kegiatcc. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan. subkoordinator prasarana, sarana dan utilitas umum subkoordinator prasarana, sarana dan utilitas umum mempunyai tugas: menyusun program dan rencana kerja serta rencana kegiatan prasarana, sarana dan utilitasasarana, sarana dan utilitas umum sesuai dengan peraturan perundang undangan atasnya sebagai bahan kajian pimpinan, menyusun pelaksanaan dan mengoordinasikan kebijakan prasarana, sarana dan utilitas umum, melaksanakanmelaksanakan perencanaan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan, melaksanakan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umumlaksanakan verifikasi dan pelaksanaan serah terima prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan, melaksanakan kerja sama penyediaan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman, il. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyediaan listrik bagi masyarakatilaian reformasi birokrasi seksi prasarana, sarana dan utilitasasarana, sarana dan utilitasprasarana, sarana dan utilitaslalu lintas angkutan jalan subkoordinator angkutan subkoordinator angkutan mempunyai tugas: merencanakan program dan rencana kerja serta rencana kegiatanangkutan, cc. mengoordinasi, membagi tugas, dan memberi petunjuk kepadangkutan sesuai denganbarang antar kota dalam (satu) daerah, melaksanakan pembinaan pengusaha angkutan umum, j . melaksanakan pembinaan awak angkutan umum, merencanakan kebutuhan angkutan pada jaringan trayek daerah, il. menyusun bahan pemberian izin trayek angkutan umum perdesaan dan perkotaan, menyelenggarakan pemilihan awak angkutan kendaraan umum teladan, menyelenggarakan pemilihan pelajar pelopor keselamatan bidang lalu lintas angkutan jalan lla), oo. melaksanakan bimbingan keselamatan dan penanggulangan kecelakaan bidang perhubungan, memberikan edukasi keselamatan lalu lintas, melaksanakan audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas dan jalan,dan penyeberangan kelas ekonomi, melaksanakan pengendalian dan pengawasan tarif angkutan penumpang dan penyeberangan kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya, memberikan rekomendasi izin trayek untuk trayek tingkat provinsi dan pusat, menyusun bahan pemberian rekomendasi izin usaha angkutan, menyusun bahan pemberidistribusi perjalanan angkutan, zz. menyusun bahan pemberian rekomendasi izin operasi angkutan pariwisata, aa. melaksanakan posko pelayanan angkutan lebaran, natal dan tahun baru: bb. melaksanakan perencanaan, pembangunan dan pengelolaan terminal angkutan barang, cc. melaksanakan perencanaan dan pengawasan angkutan sungai dan penyeberangan, ddee. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan angkutan program kerja agar sesuai dengan target hasil, ff. membuat laporan pelaksanaan kegiatangumahan, permukiman dan perhubunganumahan, permukiman danumahan, permukiman dan perhubungumahan, permukiman, pertanahan dan perhubungan, pelaksanaan kebijakan bidang perumahan, permukiman, pertanahan dan perhubungan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perumahan, permukiman, pertanahan dan perhubungan, pelaksanaan administrasi dinas bidang perumahan, permukiman, pertanahan dan perhubuperumahan dan permukiman, bidang lalu lintas angkutan jalan, bidang sarana prasarana dan perlengkapan jalan, utdumahan, permukiman, pertanahan dan perhubungarumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh seorang kepala bidang. bidang perumahan dan permukimrumahan, kawasan permukiman dan prasarana, sarana dan utilitas umum. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud padaumahan, kawasan permukiman dan prasarana, sarana dan utilitas umum, perumahan, kawasan permukiman dan prasarana, sarana dan utilitas umummengoordinasikan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan perumahan, kawasan permukiman dan prasarana, sarana dan utilitas umum, dan pelaksanaan fungsi kedinasan lain sesuai perintah atasan. susunan organisasi bidang perumahan dan permukimahan dan pertanahan, subkoordinator kawasan permukiman: dan subkoordinator prasarana, sarana dan utilitas umum. subkoordinator sebagaimana dimaksud pada bertanggung jawab kepada kepala bidang bidang perumahan dan permukimdipimpin oleh seorang kepala bidanglalu lintas, pengujian kendaraan bermotor, dan angkutan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang lalu lintas angkutdang lalu lintas, pengujian kendaraan bermotor, dan angkutan, pengelolaan dan penyelenggaraan pada bidang lalu lintas, pengujian kendaraan bermotor, dan angkulalu lintas, pengujian kendaraan bermotor, dan angkutan, dan pelaksanaan fungsi kedinasan lain sesuai perintah atasan. susunan organisasi bidang lalu lintas angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: seksi lalu lintas, seksi pengujian kendaraan, dan kelompok jabatan fungsional. |
rms bupati tangerang provinsi banten peraturan bupati tangerang nomor tahun tentang sistem remunerasi dan pedoman penilaian kinerjaningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan permodalan koperasi dan usaha mikro kabupaten tangerang diperlukabupaten tangerang yang berkinerja tinggi, bertanggung jawab, dan profesional, bahwa untuk mewujudyang berkinerja tinggi, bertanggung jawab, dan profesional perlu didukung dengan pemberian remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme, bahwjabat pengelola, dewan pengawas, dan pegawai badan layanan umum yang ditetapkan berdasar. bab i. aangerang. bupati adalah bupatiyang membidangi urusan koperasi dan usaha mikro. badan pengelola keuangan yang selanjutnya disingkat bukan adalah bukan kabupaten tangedana bergulir yang selanjutnya disingkat utd pdb adalah utdyang menerapkan ppk blue pada dinas daerah, yang melaksanakan penyelenggaraan dana bergulir yang dibina oleh dinas. aparatur. skngelola utd pdb yang selanjutnya disebut pejabat pengelola adalah pegawai asn dan atau tenaga profesional lainnya yang diangkat dan diberhentikan oleh bupati untuktd pdb dalam pemberian pelayananutd pdb. pemimpin utd pdb adalah pejabat pengelola yang bertindak selaku kuasa pengguna anggaran kuasa pengguna barang pada utd pdb dan bertanggungjawab kepada bupati serta berfungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan utd pdb. pejabat. bias pejabat keuangan utd pdb yang selanjutnya disebut pejabat keuangan adalah pns sebagai pejabat pengelola yang berfungsi sebagai penanggung jawab keuangan utd pdb. pejabat teknis utd pdbkegiatan teknis operasional dan pelayanan bidangnya. dewan pengawas utd pdb yang selanjutnya disebut dewan pengawas adalah organ utd pdb yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pejabat pengelola terhadap pengelolaan utd pdb. sekretaris dewan pengawas utd pdb yang selanjutnya disebut. pegawai utd pdb yang selanjutnya disebut pegawai adalah pegawai asn dan atau tenaga profesional lainnya yang mendukung kinerja utd pdb sesuai kebutuhan utd pdb. pejabat pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disingkat ppid adalah kepala bukan kabupatenmunerasi. remunerasi adalah imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi gaji, honorarium, tunjangan tetaputd pdbutd pdb utd pdb. pensiun adalah imbalan kerja berupa uang tabungan yang beban premi atau iuran tahunannya ditanggung utd pdb. pay for position adalah konsep pemberian remunerasi dalam bentuk uang yang diberikan dengan besaran yang didasarkan pada posisi, lama kerja, pangkat golongan, dan jabatan. pay for performance adalah konsep pemberian remunerasi dalam bentuk uang yang diberikan dengan besaran yang disesuaikan dengan capaian prestasi atau kinerja setiap individu dan atau unit kerja. pay. pay for people adalah konsep pemberian remunerasi berupa program kesejahteraan dalam bentuk manfaat yang dapat diterima antara lain dalam bentuk beasiswa pendidikan, pesangon, tunjangan hari raya, dan asuransi kesehatan. sasaran mutu adalah target dari suatu organisasi dalam melakukan suatu proses yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. target mutu adalah sasaran untuk mencapai suatu tujuan sehingga tercapainya suatu kualitas. kontrak kinerja adalah dokumen kesepakatan antara atasan dan bawahan tentang target kinerja dalam periode (satu) tahun. key performance indicator yang selanjutnya disebut dengan kpi adalah ukuran berskala dan kuantitatif yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja organisasi dalam tujuan mencapai target organisasi. kehadiran adalah suatu kegiatan atau rutinitas yang dilakukan oleh pegawai untuk membuktikan dirinya hadir atau tidak hadir dalam bekerja suatu instansi. perilaku adalah penilaian atas tindakan keseharian pegawai melalui pernyataan dari pegawaikelas jabatan adalah kedudukan yang menunjukan tingkat seorang pegawai dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun cukuptasan. atasan dari atasan langsung adalah pejabat atasan dari atasan langsung pegawai yang diperiksa. capaian kinerja diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. capaian target realisasi adalah pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis yang diukur setelah dilaksanakan. aktivitas kerja adalah kegiatan kegiatan yang dilakukan oleh pegawailuar rencana organisasi, tetapi tidak keluar dari kaitan tugas pegawai dalam melaksanakan perintah atasan, kebijakan, dan pelayanan. aktivitas pribadi adalah aktivitas pegawaihari adalah hari sesuai tanggal dalam kalender masehi. cuti. cuti pegawaipel senin adalah apel yang dilaksanakan setiap hari senin. upacara bendera adalah upacara pengibaran bendera dalam rangka memperingati hari besar nasional dan hari ulang tahun daerahutd pdb. nilai jabatan adalah nilai kumulatif dari faktor jabatan yang mempengaruhi tinggi rendahnya jabatan. analisis jabatan merupakan sebuah kegiatan mengumpulkan informasi dengan mengidentifikasi tugas dan syarat suatu pekerjaan yang berhubungan dengan suatu jabatan dan juga pekerjaan dengan persyaratan tertentu. rubrik adalah suatu panduan untuk melakukan penilaian yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap mutu pekerjn. konsep dasar pemberian remunerasi meliputi: pay for position, pay for performance, dan pay for peoplebeberapa prinsip, yang meliputi: proporsionalitas, yaitu memperhatikan aset, pendapatan, sumber daya manusia, dan atau layanan utd pdb, kesetaraan, yaitu memperhatikan remunerasi pada penyedia layanan sejenis, cc. kepatutan, yaitu memperhatikan nilai jabatan yang dihasilkan dari proses analisis jabatanmaksudkan sebagai imbalan kerja pegawai yang diberikan kepada pejabat pengelola, pegawai, dewan pengawas, dan sekretaris dewan pengawas dalam melaksanakan tugas secara optimal dalam memberikan layanan jasa keuangan kepada masyarakat. . remunerasi bertujuan untuk: menghargai kinerja perorangan dalam satu tim kerja yang memerlukan kebersamaan, memberikan asas perlindungan bagi semua komponen dalam satu rantai nilai, menumbuhkan rasa saling percaya antarkomponen dengan adanya keterbukaan transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan, meningkatkan tanggung jawab dan rasa pengabdian, meningkatkan motivasi kerja dan produktivitas, meningkatkan pelayanan kepada internal dan eksternal pemangku kepentingan, meningkatkan disiplin dan profesionalitas, meningkatkan kesejahteraan, mendorong perubahan kultur agar menjadi lebih positif, j . meningkatkan sinergi internal untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis utd pdb, mendorong terbangunnya sistem merit yang berdasarkan profesionalisme, akuntabilitas, dan efisiensi. bab remunerasi bagian kesatu umum remunerasi diberikan sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme kepada: pejabat pengelola, pegawai, dewan pengawas, dan sekretaris dewan pengawas. remunerasi. ti remunerasi sebagaimana dimaksud pada merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam beberapa komponen yang meliputi: gajidalam bersumber dari apbd dan pendapatan utd pdb dengan memperhatikan kemampuan keuangan utd pdb. remunerasi sebagaimana dimaksud pada merupakan objek pajak penghasilan yang ditanggung oleh penerima remunerasi. bagian kedua remunerasi bagi pejabat pengelola dan pegawai paragraf umum remunerasi sebagaimana dimaksud dalam bagi pejabat pengelola dan pegawai meliputi: bersifat tetap berupa gaji, bersifat tambahan berupa: il. tunjangan tetap, insentif, bonusatas prestasi, dan bonus lainnya, dan cc. pesangon bagi ppp dan profesional lainnya atau pensiun bagi pns. . (l) gaji, tunjangan tetap, dan pensiun bagi pejabat pengelola dan pegawai utd pdb sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf bangka dan angka dan huruf diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. insentif bagi pejabat pengelola dan pegawai sebagaimana dimaksud dalam huruf angka diberikan sebesar selisih dari perhitungan total remunerasi yang didapat dikurangi dengan pendapatan yang berasal dari gaji dan tunjangan tetap. paragraf gaji (l) pejabat pengelola dan pegawai berhak mendapatkan gaji sebagaimana dimaksud dalam huruf yang dibayarkan setiap bulan dalam jumlah yang tetap. gaji sebagaimana dimaksud pada diberikan dengan konsep pay for position dengan memperhitungkan pendidikan dan lama bekerja. besaran gaji sebagaimana dimaksud pada disesuaikan dengan kemampuan keuangan utd pdb. gaji untuk pejabat pengelola dan pegawai utd pdb yang berasal dari pns dan ppp bersumber dari apbd. gaji sebagaimana dimaksud pada merupakan gaji. gajigaji sebagaimana dimaksud pada diberikan paling banyak setara dengan gajigaji sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. paragraf tunjangan tetap pejabat pengelola dan pegawai berhak mendapatkan tunjangan tetap sebagaimana dimaksud dalam huruf angka yang terdiri atas: tunjangan suami istri, sebesar (sepuluh keseratus), tunjangan anak, sebesar (dua keseratus) per anak, yang bayarkan paling banyak untuk (dua) orang anak, cc. tunjangan jabatan fungsional, tunjangan perbaikan penghasilan, tunjangan bpjs kesehatan, dan tunjangan bpjs ketenagakerjaan. tunjangan tetap sebagaimana dimaksud dalam diberikan dengan konsep pay for position yang dibayarkan setiap bulan dalam jumlah yang tetap. tunjangan. tunjangan tetap sebagaimana dimaksud pada diberikan dengan memperhitungkan pendidikan dan lama bekerja. besaran tunjangan tetap sebagaimana dimaksud pada disesuaikan dengan kemampuan keuangan utd pdb. tunjangan tetap untuk pejabat pengelola dan pegawai utd pdb yang berasal dari pns dan ppp bersumber dari apbd. tunjangan tetap sebagaimana dimaksud pada merupakan tunjangan tetaptunjangan tetaptunjangan tetap sebagaimana dimaksud pada diberikan paling banyak setara dengan tunjangan tetaptunjangan tetap sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. paragraf . paragraf insentif insentif sebagaimana dimaksud dalam huruf angka dibayarkan dengan konsep pay for performance dengan memperhitungkan capaian kinerja, hari kerja, serta jumlah hari dan jam kerja lembur yang bersangkutan. capaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: capaian kinerja pemimpin utd pdb, dan capaian kinerja pejabat keuangan, pejabat teknis, dan pegawai utd pdb. capaian kinerja pemimpinantara pemimpin utd pdb dengan kepala dinas. capaian kinerja pejabat keuangan, pejabat teknis, dan pegawaidengan atasan langsungnya. penyusunan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada dan dan penetapan persetujuan kinerja pemimpin utd pdb dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan . sidik dalam hal capaian kinerja pejabat pengelola atau pegawai melebihi target yang ditetapkan dalam kontrak kinerja sebagaimana dimaksud dalam dan pemimpin utd pdb dapat memberikan insentif atas kelebihan capaian kinerja. insentif sebagaimana dimaksud padaayarkan setiap (tiga) bulan sekali dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan utd pdb. insentif sebagaimana dimaksud pada bersumber dari pendapatan utd pdb. pejabat pengelola dan pegawai dapat diberikan insentif berupa: uang makan, uang lembur, dan cc. uang makan lembur. insentif sebagaimana dimaksud pada diberikan kepada pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari pns serta ppp dan tenaga profesional lainnya uang makan bagi pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari pns diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. uang makan bagi pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari ppp dan tenaga profesional lainnya diberikan berdasarkan keputusan pimpinan utd pdb. uang. uang makan sebagaimana dimaksud pada dan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai pemberian uang makan kepada pns, dengan besaran paling banyak sama dengan pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari pns dalam kelas jabatan yang sama. uang makan sebagaimana dimaksud dalam bersumber dari pendapatan utd pdb. uang lembur sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan sebagai kompensasi bagi pejabat pengelola dansebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan kompensasi bagi pejabat pengelola dan pegawai yang telah bekerja lembur paling singkat (dua) jam secara berturut turut, yang diberikan paling tinggi (satu) kali per hari. uang lembur dan uang makan lembur bagi pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari ppp dan tenaga profesional lainnya diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. uang lembur dan uang makan lembur bagi pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari pns diberikan berdasarkan keputusan pemimpin utd pdb dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan mengenai pemberian uang lembur kepada pns yang diberikan dengan besaran paling banyak setara dengan pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari pns dengan kelas jabatan yang sama. . uang lembur dan uang makan lembur sebagaimana dimaksud dalam bersumber dari pendapatan utd pdb. daftar perhitungan pembayaran uang makan, uang lembur, dan uang makan lembur sebagaimana dimaksud dalam dan dibuat dalam keputusan pemimpin utd pdb. paragraf bonus atas prestasi bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud dalam huruf angka diberikan berdasarkan konsep pay for people. bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud pada diberikan dalam hal: pejabat pengelola dan pegawai yang melakukan publikasi jurnal ilmiah internasional. pemberian bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud pada huruf bersumber dari pendapatan utd pdb. pemberian bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud pada huruf bersumber dari pendapatan utd pdb yang bersumber dari kontrak kerja sama tersebut. pemberian insentif tambahan sebagaimana dimaksud pada sampai dengan dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan utd pdb dan terpenuhinya capaian kinerja pejabat pengelola dan pegawai bersangkutan. paragraf . paragraf bonus lainnya bonus lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf angka diberikan berdasarkan konsep pay for people. bonus lainya sebagaimana dimaksud pada meliputi remunerasi ke (ketiga belas) dan tunjangan hari raya. remunerasi ke (ketiga belas) dan tunjangan hari raybonus lainnya bersumber pada pendapatan utd pdb. paragraf pesangon pesangon sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat diberikan kepada pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari ppp dan profesional lainnya, yang dibayarkan pada saat akhir masa jabatan pejabat pengelola atau pegawai yang bersangkutan. pesangon sebagaimana dimaksud pada diberikan melalui mengikutsertakan pejabat pengelola dan pegawai dalam program asuransi atau tabungan pensiun. premi asuransi atau iuran tahunan tabungan pensiun sebagaimana dimaksud pada ditetapkan paling tinggi (dua puluh lima keseratus) dari jumlah gaji dalam (satu) tahun, yang pembayarannya ditanggung oleh utd pdb. pembayaran. sia pembayaran premi asuransi atau iuran tahunan tabungan pensiun sebagaimana dimaksud pada bersumber dari pendapatan utd pdbbatasan jumlah remunerasi bagi pejabat keuangan dan pejabat teknisutd pdb. bagian ketiga remunerasi bagi dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas remunerasi sebagaimana dimaksud dalam bagi dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas diberikan dalam bentuk honorarium sebagai imbalan kerja yang berupa uang, bersifat tetap, dan diberikan setiap bulan. . dia honorarium sebagaimana dimaksud dalam diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: honorarium ketua dewan pengawas ditetapkan paling banyak (empat puluh keseratus) dari gaji dan tunjangan tetap pemimpin utd pdb, honorarium anggota dewan pengawas ditetapkan paling banyak (tiga puluh enam keseratus) dari gaji dan tunjangan tetap pemimpin utd pdbdan tunjangan pemimpin utd pdb. honorarium sebagaimana dimaksud pada bersumber dari pendapatan utd pdb. selain remunerasi berupa honorarium sebagaimana dimaksud dalam kepada dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas utd pdb dapat memberikan remunerasi berupa: remunerasi ke (ketiga belas), tunjangan hari raya, dan cc. kepesertaan jaminan sosial. remunerasi bulan ke (ketiga belas) sebagaimana dimaksud dalam huruf (tiga belas) dengan memperhatikan kemampuan keuangan utd pdb. remunerasi ke (ketiga belas) sebagaimana dimaksud pada bersumber dari pendapatan utd pdb. remunerasi bulan ke (ketiga belas) ditetapkan dengan keputusan pemimpin utd pdb. . tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikanbersumber dari pendapatan utd pdb. remunerasi berupa kepesertaan jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalamdiatur dalam peraturan bupati. bab iii perhitungan insentif bagian kesatu umum insentif ditentukan berdasarkan: indikator penilaian, kelas jabatan, poin indeks rupiah, dan capaian kinerja. bagian kedua. bagian kedua indikator penilaian indikator penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi:insentif bagi pemimpin utd pdb, mempertimbangkan faktor: ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan,kelas jabatan (l) kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan faktor penentu besaran insentif yang diberikan kepada pejabat pengelola dan pegawai. kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ditentukan melalui analisis jabatan. kelas jabatan bagi pejabat pengelola dan pegawai beserta nilai jabatannya ditetapkan dengan keputusan bupati. . pedoman evaluasi jabatan dan penentuan kelas jabatan pejabat pengelola dan pegawai ditetapkan dengan peraturan bupati. bagian keempat poin indeks rupiah poin indeks rupiah sebagaimana dimaksud dalam huruf indeks yang dikalikan dengan nilai jabatan untuk mendapatkan besaran insentif. poin indeks rupiah sebagaimana dimaksud pada ditetapkan berdasarkan realisasi pendapatan utd pdb setiap bulan. poin indeks rupiah diperoleh dari hasil pembagian atas pagu anggaran remunerasi dengan konsep pay for performance dengan total nilai jabatan. remunerasi dengan konsep pay for performance sebagaimana dimaksud pada merupakan pemberian remunerasi berupa insentif. poin indeks rupiah untuk perhitungan besaran insentif kinerja yang diterima pejabat pengelola dan pegawai disesuaikan dengan kemampuan keuangan utd pdb. poin indeks rupiah sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan setiap tahun dengan keputusan bupati. of. bagian kelima capaian kinerja capaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan capaian terhadap kontrak kinerja yang dibuat pejabat pengelola dan pegawai pada awal menjabat atau awal tahun anggaran. besaran insentif pejabat pengelola dan pegawai ditentukan berdasarkan capaian kinerja sesuai dengan nilai jabatan pada kelas jabatan yang bersangkutan. kontrak kinerja sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: kontrak kinerja operasional utd pdb yang mempertimbangkan indikator kinerja keuangan, kinerja mutu, dan manfaat bagi masyarakat pengguna jasa, dan kontrak kinerja pejabat pengelola, yang merupakan kontrak yang menyatakan sasaran kerja dan target capaian kinerja yang meliputi operasional, keuangan, mutu sumber daya manusia, sarana prasarana dan tata kelola yang baik, serta dampak atau manfaat bagi masyarakat pengguna jasa. bagian keenam. bia bagian keenam mekanisme dan prosedur penilaian kinerja paragraf umum penilaian kinerja dilakukan berdasarkan capaian kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, mulai dari perencanaan dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku pegawai. komponen penilaian kinerja meliputi: aktivitas pribadi, aktivitas bawahan, perilaku, dan kehadiran. aktivitas pribadi sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi aktivitas utama dan aktivitas tambahan. paragraf perhitungan atas komponen insentif besaran insentif penilaian kinerja terdiri atas: insentif penilaian kinerja, dengan bobot (tujuh puluh insentif penilaian perilaku, dengan bobot (dan insentif. di: insentif penilaian kehadiran, dengan bobot (dua puluh. paragraf penilaian kinerja penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan berdasarkan target dan keluaran sesuai dengan sasaran mutu, target mutu, dan rubrik sesuai dengan kpi setiap pegawai. kpi sebagaimana dimaksud pada merupakan penilaian kinerja individu yang diturunkan dari target divisi atau target mutu yang mengacu pada target organisasi atau sasaran mutu per tahun yang ditetapkan berdasarkan rpm. bobot penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada dikategorikan sebagai berikut: bobot penilaian (seratus sampai dengan sembilan puluh), dikategorikan baik sekali, dengan nilai (seratus keseratus), bobot penilaian (delapan puluh sembilan sampai dengan tujuh puluh), dikategorikan baik, dengan nilai (delapan puluh keseratus), bobot penilaian (enam puluh sembilan sampai dengan lima puluh), dikategorikan cukup, dengan nilai 50x (lima puluh keseratus), dan bobot penilaian s49 (lebih kecil sama dengan empat puluh sembilan), dikategorikan kurang baik, dengan nilai (dua puluh lima keseratus). format penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan pimpinan utd pdb. paragraf . ai. paragraf penilaian perilaku penilaian perilaku sebagaimana dimaksud dalam huruf menggunakan formulir penilaian perilaku yang berisi (dua belas) pernyataan penilaian, diantaranya berupabobot penilaian perilaku sebagaimana dimaksud pada dikategorikan sebagai berikut: baik sekali, dengan nilai (seratus keseratus), baik, dengan nilai (sembilan puluh keseratus), cc. cukup, dengan nilai (delapan puluh keseratus), dan kurang baik, dengan nilai (tujuh puluh keseratus). paragraf . paragraf penilaian kehadiran penilaian kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan penilaian terhadap kepatuhan pejabat pengelola dan pegawai terhadap ketentuan hari dan jam kerja. paragraf penilaian kinerja bagi pemimpin utd pdb capaian penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan bagi pemimpin utd pdb dianggap tercapai (seratus keseratus) dari keseluruhan elemen penilaian kinerja. paragraf formulasi penetapan besaran insentif penetapan besaran insentif ditentukan berdasarkan formula berupa perkalian antara hasil nilai jabatan realisasi capaian dengan poin indeks rupiah. hasil nilai jabatan realisasi capaian sebagaimana dimaksud pada merupakan hasil perkalian antara (seratus keseratus) dikalikan dengan dengan penjumlahan dari besaran penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam dikalikan dengan capaian target realisasi. bab iv. bab sistem informasi remunerasi bagian kesatu tugas dan peran pejabat pengelola dan pegawai dalam sistem informasi remunerasi tugas dan peran pejabat pengelola dan pegawai dalam sistem informasi remunerasi ditentukan berdasarkan kedudukan yang bersangkutan dalam utd pdb. tugas dan peran sebagaimana dimaksud pada meliputi: pemimpin utd pdb, mempunyai tugas melakukan penilaian perilaku pejabat keuangan dan pejabat teknis, pejabat keuangan mempunyai tugas melakukan penilaian perilaku bendahara utd pdb dan pegawai yang melaksanakan tugas ketatausahaan pada utd pdb, cc. pejabat teknis mempunyai tugas melakukan penilaian perilaku pegawai yang melaksanakan tugas pelayanan teknis pada utd pdb, kepala divisitaf bawahan divisi pada divisi yang dipimpin, dan staf pada utd pdbesama staf. bagian kedua. bagian kedua pengisian rubrik setiap pegawai utd pdb wajib mengisi rubrik pada sistem informasi remunerasi sesuai dengan rincian kegiatan target mutu yang sudah ditetapkan. waktu pengisian rubrik sebagaimana dimaksud pada ditetapkan mulai pukul wib sampai dengan pukul wib hari berikutnya. apabila pengisian rubrik dilakukan pada hari sabtu, minggu, maupun hari libur lainnya, dapat dilakukan tanpa mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada dalam hal sistem sistem informasi remunerasi mengalami gangguan teknis, waktu pengisian rubrik ditambahkan sejumlah hari terjadinya gangguan teknis pada hari berikutnya. (l) batas waktu pengisian aktivitas pribadi dilaksanakan paling lambat (tujuh) hari kerja setelah tanggal aktivitas pribadi dilakukan. dalam hal realisasi aktivitas pribadi dilakukan pada akhir bulan berjalan, pendiriannya tidak melebihi akhir bulan yang berkenaan. bagian ketiga manajemen waktu paragraf hari dan jam kerja setiap pegawai wajib menaati ketentuan hari dan jam kerja. ketentuan: jam kerja efektif berjumlah (tiga puluh:pengaturan jam kerja sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku. paragraf presensi presensi masukmasuk kerja tepat waktu, dan melakukan presensi pukul wib sampai dengan pukul wib dikategorikan masuk kerja tidak tepat waktu atau terlambat. presensi. presensi pulangpulang kerja tidak tepat waktu atau pulang lebih cepat, dan melakukan presensi pukul wib sampai dengan pukul wib dikategorikan pulang kerja tepat waktu. pegawai utd pdb yang terlambat masuk kerja atau pulang lebih cepat secara kumulatif selama (lima) jam atau (tiga ratus) menit selama (satu) bulan berjalan, dikenakan pemotongan (empat keseratus) dan berlaku kelipatan dalam setiap keterlambatan setelah melampaui waktu dispensasi selama (lima) jam atau (tiga ratus) menit selama bulan berjalan. paragraf waktu kerja efektif perhitungan waktu kerja efektif setiap pegawai ditetapkan paling sedikit (tiga ratus) menit setiap hari atau (tiga ratus) menit dikali dengan jumlah hari kerja dalam satu) bulanaragraf apel senin dan upacara kenegaraan setiap pegawai wajib mengikuti apel senin dan upacara kenegaraan. upacara. upacara kenegaraan sebagaimana, dimaksud pada yang terdiri atas: upacara bendera, dan upacara bukan upacara bendera. dalam hal pegawai yang tidak mengikuti apel senin dan upacara kenegaraan sebagaimana dimaksud pada dan tanpa ada pemberitahuan keterangan yang sah, dikenakan pengurangan remunerasi sebesar (tiga keseratus) untuk setiap ketidakhadiran apel. ketentuan lebih lanjut mengenai hari dan jam kerja, presensi, waktu kerja efektif, apel senin, dan upacara kenegaraan diatur dengan peraturan bupati tersendiri. paragraf cuti (l) pegawai berhak mendapatkan cuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan kecuali untuk cuti sakit, pegawai harus melaporkan izin cuti sebagaimana dimaksud pada kepada pejabat yang berwenang paling lambat (tiga) hari sebelum cuti dilaksanakan dikecualikan untuk cuti sakit.mimpin utd pdb atau pejabat yang menerima delegasi dengan melampirkan surat keterangan dokter. pegawai,mengalami gugur kandungan berhak alas cuti sakit untuk paling lama (satu koma lima) bulan. untuk mendapatkan hak atas cuti sakit sebagaimana dimaksud pada pegawaiegawaipegawai yang sakit lebih dari (tiga) hari sampai dengan (empat belas) hari sebagaimana dimaksud dalam diberikan pengurangan waktu efektif sebesar (tiga ratus) menit per hari setelah hari (tiga) cuti sakit, serta tidak melakukan input aktivitas pribadi. dalam hal pegawai yang sakit lebih dari (empat belas) hari sebagaimana dimaksud dalam insentif pada bulan berkenaan tidak dibayarkan. cuti sakit diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang atau pejabat yang menerima delegasi. cuti sakit sebagaimana dimaksud pada dicatat oleh pejabat yang membidangi kepegawaian. pegawai berhak mendapatkan cuti melahirkan sampai dengan kelahiran anak ketiga sejak statusnya sebagai pegawai. dalam hal pegawai melahirkan anak keempat dan seterusnya,untukpemimpin utd pdbmelahirkan bagi pegawai yang berstatus pns dan ppp. pegawai yang mengunakan hak cuti melahirkan tidak mendapatkan insentif, dan tidak melakukan input aktivitas pribadi. pegawai berhak atas cuti karena alasan penting,pegawai yang bersangkutan harus mengurus hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia, atau cc. pegawai melangsungkan perkawinan. . lamanya cuti karena alasan penting ditentukancuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud pada diberikan paling lama (satu) bulan. untuk menggunakan hak atashak atas cuti karena alasan pentingdalam hal yang mendesak, sehingga pegawai yang bersangkutan tidak dapat menunggu keputusan dariegawai utd pdbpemberian izin sementara sebagaimana dimaksud pada harus segera diberitahukpegawai yang menjalani cuti karena alasan penting lebih dari (lima) hari, diberikan pengurangan batas maksimal waktu efektif sebesar menit per hari berlaku sejak hari ke (keenam) serta tidak melakukan input aktivitas pribadi. (l)utd pdbbagi pegawai yang berstatus pns dan ppp. hak. hak atas cuti tahunan sebagaimana tersebut pada diberikan secara tertulis olehpegawai yang berstatus pns dan ppppasai hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan dalam tahun yang bersangkutandalam hal terdapat kepentingan dinas mendesak. hak. sia hak atas cuti tahunan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud pada dapat digunakan,egawai yang melaksanakan cuti tahunan diberikan remunerasi dan tidak melakukan input aktivitas pribadi. pegawaiegawai yang masa kerjanya belum (lima) tahun, untuk kepentingan agama. pegawaiegawaihak cuti besar. bisa hak cuti besardalam hal terdapat kepentingan dinas mendesak, kecuali untuk kepentingan agama. pegawai yang melaksanakan cuti besar, diberikan insentif dengan proporsi (lima puluh keseratus) sesuai dengan kelas jabatan dan tidak melakukan input aktivitas pribadi.egawaiselama menjalani cuti bersama setiap pegawai utd pdb diberikan diberikan remunerasi sesuai dengan jumlah hari kerja efektif dikurangi masa cuti bersama dan tidak melakukan input aktivitas pribadi. bagian keempat. bagian keempat penilaian prilaku penilaian perilaku dilakukan dengan pola (tiga ratus enam puluh derajat) yang terdiri dari (empat) jenis penilaian, meliputi: penilaian perilaku diri sendiri, penilaian perilaku rekan sejawat: cc. penilaian perilaku atasan, dan penilaian perilaku bawahan. komponen penilaian perilaku terdiri ataspenilaian perilaku sebagaimana dimaksud pada dalam format berupa daftar pertanyaan yang bersifat tertutup. penilaian perilaku sebagaimana dimaksud dalam dikonfigurasikan oleh admin sistem informasi remunerasi. penilaian. lebih penilaian perilaku sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara kuantitatif oleh sistem informasi remunerasi. hasil penilaian perilaku sebagaimana dimaksud pada (dua) merupakan dasar perhitungan perilaku kerja. penilaian perilaku kerja dilaksanakan setiap akhir bulan berjalan sampai dengan (lima) hari pertama pada bulan berikutnya. pimpinan utd pdb berwenang mengubah batas waktu penilaian perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. bagian kelima prosedur nonaktif dalam sistem pegawai dapat dinonaktifkan dalam sistem informasi remunerasi. dalam hal pegawai dinonaktifkan dari sistem, dilakukan langkah administratif secara bertahap dengan melihat kondisi pegawai yang bersangkutan. penonaktifan pegawai dalam sistem informasi remunerasi sebagaimana dimaksud pada didasarkan pada surat pengajuan nonaktif pegawai yang diajukan oleh pejabat keuangan kepada pemimpin utd pdb dengan alasan sebagai berikut: pegawai yang melaksanakan, cuti besar, cuti melahirkan, melaksanakan masa persiapan pensiun, dan tugas belajar, pegawai. pegawai mengalami sakit berkepanjangan melebihi jangka waktu cuti sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, dan cc. pegawaidalam diberlakukan sampai dengan akhir bulan terhitung sejak surat pengajuan. jangka waktu penonaktifan sebagaimana dimaksud pada dapat diperpanjang atas dasar surat pengajuan nonaktif pegawai yang diajukan oleh pejabat keuangan kepada pemimpin utd pdb. penonaktifan pegawai dalam sistem infromasi remunerasi sebagaimana dimaksud pada dan merupakan kewenangan tim evaluasi kinerja. bab faktor pengurang insentif bagian kesatu umum faktor pengurangan insentif meliputi: perhitungan capaian kinerja, kepatuhan terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja. cc. pengenaan hukuman disiplin, melakukan aktivitas negatif, dan manipulasi data. . bagian kedua perhitungan capaian kinerja perhitungan capaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan dasar pengurangan insentif bagi pejabat pengelola dan pegawai. bagian ketiga kepatuhan terhadap kewajiban masuk kerja dan mematuhi ketentuan jam kerja kepatuhan terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalamdaftar hadir elektronik, dengan capaian paling tinggi (seratus persen) kehadiran dalam setiap bulan. kepatuhan terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada diwajibkan bagi seluruh pegawai dan dibuktikan dengan daftar hadir elektronik. bagian keempat pengenaan hukuman disiplin pengenaan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan faktor pengurangan remunerasi terhadap pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat. pembayaran remunerasi bagi pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat sebagaimana dimaksud pada dihentikan selama jangka waktu tertentu. pejabat pengelola kepegawaian wajib menyampaikan keputusan tentang penjatuhan hukuman disiplin kepada pemimpin utd pdbremunerasi oleh utd pdb sebagaimana dimaksud pada penghentian remunerasi dilakukan paling lambat bulan berikutnya setelah keputusan tentang penjatuhan hukuman disiplin diterima oleh divisi administrasi umum dan kepegawaian pada utd pdb. apabila penyampaian keputusan melebihi waktu sebagaimana dimaksud pad. pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam diberlakukan status hukuman disiplin pada status kepiawaiannya dengan jangka waktu tertentu. pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin tidak melakukan input aktivitas pada sistem informasi remunerasi. status hukuman disiplin diberlakukan sepanjang pegawai tersebut menjalani hukuman disiplin. . pejabat pengelola dan pegawai yang tidak memenuhi masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja dijatuhi hukuman disiplin berupa: teguran lishukuman disiplin sedang dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban: menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, jikinstansi yang bersangkutan, menunjukkan.instansi yang bersangkutan,. hukuman disiplin sedang dijatuhkan bagi pejabat pengelola dan pegawai yang tidak memenuhi ketentuan: menghadiri dan mengucapkan sumpah janji pejabat pengelola dan pegawai, jika pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah, menghadiri dan mengucapkan sumpah janji jabatan, jikadministrator dan pejabat fungsional, masuk. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja berupa: pemotongan insentif sebesar (dua puluh lima keseratus) selama (enaminsentif sebesar (dua puluh lima keseratus) selama (sembilaninsentif sebesar (dua puluh lima keseratus) belas sampai dengan (dua puluh) hari kerja dalam (satu) tahun, menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik baiknya, jik, jikjika pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja, instansi, dan atau negara, menjaga. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, jiknegara, menaati ketentuan peraturan perundang undangan, jik, jika pelanggaran berdampak negatif pada negara. hukuman disiplin berat dijatuhkan bagi pejabat pengelola dan pegawainegara dan atau pemerintah, melaporkan. bbberupa: penurunan jabatan setingkat lebih rendah. hukuman disiplin ringan dijatuhkan bagi pejabat pengelola dan pegawai utd pdbjika pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja, bertindak sewenang wenang terhadap bawahan, jika pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja, dan menghalangi berjalannya tugas kedinasan, jika pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja. hukuman disiplin sedang dijatuhkan bagi pejabat pengelola dan pegawaiinstansi yang bersangkutan, melakukan pungutan luar ketentuan, jika pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja dan atau instansi yang bersangkutan, melakukan kegiatan yang merugikan negara, jik, jika pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan, melakukan.jika pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan, dan menghalangi berjalannya tugas kedinasan, jikjabat pengelola dan pegawai yang melanggar ketentuannegara dan atau pemerintah, melakukan pungutan luar ketentuan, jik, dan meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan. bagian kelima. bagian kelima melakukan aktivitas negatif jenis aktivitas negatif sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputimerokok pada ruang publik yang tidak diperkenankan dan pada ruang layanan publik, cc. berada pada ruang dan fasilitas publik pada jam kerja dan tidak dapat, tanpapenilaian perilaku kerja. jumlah faktor pengurangdan prosedur pembayaran bagian kesatu penganggaran pemberian remunerasi bagi pejabat pengelola dan pegawai dianggarkan dalam belanja operasi. besaran. besaran anggaran pemberian remunerasi bagi pejabat pengelola dan pegawai dianggarkan pada rencana bisnis anggaran paling banyak (enam puluh keseratus) dari total pendapatan pada tahun berkenaan. penentuan besaran pemberian remunerasi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan berdasarkan notulensi hasil keputusan rapat dewan pengawas dan atau tim monitoring dan evaluasi. bagian kedua prosedur pembayaran remunerasi dibayarkan pada hari kerja yang telah ditetapkan. remunerasi sebagaimana dimaksud pada dibayarkan secara akumulatif berdasarkan penilaian kehadiran, penilaian kontrak kinerja, dan penilaian perilaku. remunerasi yang bersifat insentif bagi pejabat pengelola dan pegawai dihitung berdasarkan pendapatan tiap bulan dan dibayarkan secara triwulan paling lambat pada tanggal bulan berikutnya. pembayaran remunerasi yang bersifat insentif sebagaimana pada pada triwulan keempat dihitung berdasarkan pendapatan sampai dengan tanggal desember dan dibayarkan sebelum tanggal desember. remunerasi sebagaimana dimaksud pada dapat dibayarkan lebih cepat atau lebih lambat dengan alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan. . his pembayaran remunerasi bagi pejabat pengelola dan pegawai diberikan sesuai batas jumlah anggaran yang tersedia dalam pencapaian realisasi pendapatan jasa layanan blue setiap bulan. pembayaran remunerasi bagi pejabat pengelola dan pegawai sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung. pembayaran remunerasi bagi pejabat pengelola dan pegawaipembayaran remunerasi bagi pejabat pengelola dan pegawai sebagaimana dimaksud pada dapat dibayarkan untuk beberapa bulan sekaligus. bab vii pengendalian pemimpin utd pdb dan atasan langsung secara berjenjang wajib melakukan pengendalian terhadap pemberian remunerasi bagi pejabat pengelola dan pegawai setiap bulan kepada setiap pegawai. pemimpin utd pdb dan atasan langsung sebagaimana dimaksud pada secara berjenjang bertanggung jawab terhadap kebenaran daftar pemeriksaan remunerasi. daftar pemeriksaan remunerasi sebagaimana dimaksud pada disampaikan oleh divisi administrasi umum dan kepegawaian kepada pejabat keuangan paling lambat tanggal pada bulan berikutnya. dalam. dalam hal rekapitulasi daftar pemeriksaan remunerasi sebagaimana dimaksud pada tidak disampaikan tepat waktu, perhitungan kinerja dilakukan sesuai dengan data yang tersedia. daftar pemeriksaan remunerasi sebagaimanberatan bagian kesatu jenis keberatan jenis keberatan dibagi menjadi (dua), yaitu: keberatan atas sistem, dan keberatan konsisten. keberatan atas sistem sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan keberatan yang diajukan oleh pejabat pengelola dan pegawai dikarenakan adanya kesalahan malfungsi pada sistem. keberatan konsisten sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan keberatan yang diajukan oleh pegawai dengan alasan sebagai berikut: aktivitas pribadi tidak divalidasi, yaitu atasan langsung tidak melakukan validasi terhadap aktivitas bawahan, dan bawahan tidak dapat bekerja sama dan melakukan tindakan disipliner. keberatan. keberatan sebagaimana dimaksud pada huruf diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh pemimpin utd pdb sesuai prosedur yang tercantum dalam peraturan perundang undangan tentang disiplin pegawai. keberatan sebagaimana dimaksud dalam hanya dapat diajukan pada bulan dimana permasalahan tersebut terjadi. pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada dilampirkan dengan bukti pendukung sesuai ketentuan peraturan perundang undangan bidang kepegawaian. bagian kedua ketentuan penyelesaian keberatan penyelesaian keberatan terdiri atas: penyelesaian keberatan atas sistem, penyelesaian keberatan konsisten. penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada huruf diselesaikan berdasarkan kewenangan oleh bagian admin. penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada huruf diselesaikan berdasarkan kewenangan tim helpdesk dan tim evaluasi kinerja. penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada untuk permasalahan yang dikategorikan berat dibuktikan dengan berita acara penyelesaian keberatan yang ditandatangani oleh admin sistem informasi remunerasi helpdesk tim evaluasi kinerja dan diketahui oleh pejabat yang berwenang. prosedur. prosedur penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh tim evaluasi kinerja. bab ketentuan peralihan pemberian remunerasi untuk tahun anggaran dibayarkan sesuai dengan rencana bisnis dan anggaran tahun dan dilakukan sesuai ketentuan peraturan bupati ini. remunerasi sebagaimana dimaksud pada dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut: insentif periode bulan januari sampai dengan bulan november dibayarkan dengan memperhitungkan jumlah remunerasi yang sudah dibayarkan, dan insentif periode bulan desember dan seterusnya remunerasi dibayarkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalamlama zaki iskandar diundangkan tigaraksa pada tanggal novemdaftar pemeriksaan remunerasi dan faktor pengurang atas pembayaran insentif bagi pejabat pengelola dan pegawai utd pdb daftar pemeriksaan remunerasi kpi kpi pegawai sasaran kerja |output| presentase realisasi(keterangan aan ten maa mentan asas ttd tugas tambahan sasaran kerja provisi realisasi keterangan io. yo) nn. nama 'm. kehadiran perhitungan kehadiran awmviras satuan |(target| (realisasi| keterangan bulan sebelumnya s.d bulan berjalan memasak (tan (oo u max. jam menit perilaku kerja perhitungan perilaku (kuaurras o o o |o o oy|ooo ikuantraskeraa jwisamr yoo to jajosimun too pranaaunayawa motivasi yoo (kerjasama oo jeemamaman tugas o |o pop feenyesuaan rho o| kepemimpinan |o jeemecaman masakan) oo) pengambilan keputusan) maros aspek) leader mmaitom, kesnenpengaasa aspek) non leader faktor pengurang insentif faktor pengurang remunerasi berpotongan keterangan yang sah kerja insentif terlambat masuk kerja atau insentif pulang lebih cepat kumulatif (ima) jam selama (satu) bulan kehadiran tidak mengikuti apel senin jumlah ketidakhadiran apel dan atau upacara bendera senin dan atau upacara bendera insentif pegawai sakit lebih dari (tiga) waktu kerja efektif menit gempa bela kera |jubah ketaiadin sah hari ketiga pegawai sakit lebih dari (empat insentif pada bulan berjalan tidak belas) sampai dengan (satu) bayarkan tahun hari kerja ear bayarkan cuti alasan penting lebih dari (lima) hari, batas maksimal waktu efektif dikurangi sebesar menit per hari berlaku sejak hari ke (enam cuti tahunan diberikan insentif sesuai dengan capaian kinerjanya sesuai dengan jumlah hari efektif dikurangi masa cuti tahunan cuti besar diberikan insentif dengan proporsi (lima puluh persen) sesuai dengan kelas jabatan ana jumlah hari kerja efektif dikurangi masa cuti bersama pejabat pengelola dan pegawai dan remunerasi tugas belajar tidak diberikan insentif, insentif akan dibayarkan kembali pada bulan berjalan sesuai tanggal surat keputusan pengaktifan kembali bayarkan bad aekamakamani tenmambam data bayarkan atasan langsung yang terbukti insentif terindikasi memvalidasi aktivitas bawahannya terindikasi memanipulasi data pegawai utd pdb yang tidak insentif bulan berjalan tidak memenuhi akumulasi bayarkan ketercapaian kinerja lebih dari dalam satu bulan sejak pengisian aktivitas sampai dengan validasi tidak melaporkan ketercapaian remunerasi keenam daerah tingkat sedang selama (dua) bulan tingkat berat selama (tiga) bulan insentif aparatur insentif bupati tangerang, opa. zaki iskandar |
k8) selnganan budaya dan etika politik mempunyai tugas melaksanakan pemetaan situasi, kondisi dan unsur unsur yang mempengaruhi politik dalam negeri, melaksanakan fasilitasi peningkatan partisipasi perempuan bidang politik dalam negeri, melaksanakan fasilitasi peningkatan mengenai etika politik, membuat dan menyusun laporan kegiatan, melaksanakan sistem dan implementasi politik, melaksanakan peningkatan partisipasi bidang politik, melaksanakan peningkatan pemahaman mengenai demokrasi yang berdasarkan pancasila, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya. sub bidang fasilitasi partai politik dan pemilu mempunyai tugas menyusun data dan informasi partai politik, melaksanakan fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan, melaksanakan fasilitasi penanganan masalah dinamika politik dalam negeridalam negeri, melaksanakan fasilitasi, verifikasi keberadaan partai politik sebagai bahan hukum: melaksanakan fasilitasi pendidikan politik, membuat dan menyusun laporan kegiatan, melaksanakan pemantauan pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden, j . melaksanakan pemantaurta pemantauan pelaksanaan pemilihan kepala daerah, melaksanakan pemantauan perkembangan politik dalam negeri, il. peningkatan partisipasi masyarakat bidang politik, pengumpulan bahan keterangan dan informasi bidang politik dalam negeri, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnyasanakan urusan bidang organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, seni budaya dan ekonomi. bidang ketahanan ekonomi, sosial budaypenyelenggaraan urusan fasilitasi organisasi kemasyarakatan seni budaya dan ekonomi, melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan ketahanan ekonomi sosial budaya dan organisasi kemasyarakatan, melaksanakan ketahanan nilai nilai seni budaya yang memperkuat kesatuan bangsa, melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelestarian fasilitasi dan koordinasi pelestarian bahasa daerah sebagai bentuk manipulasi kepribadian bangsa dan keragaman budaya, melaksanakan monitoring dan evaluasi ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam, dan melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya. sub bidang ketahanan ekonomi dan sosial budaya menyelenggarakan tugas mengumpulkketahanan nilai nilai seni dan budaya yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa wilayahkoordinasi penanganan masalah lingkungan hidup dan sumber daya alam, melakukan fasilitasi dan koordinasi penanganan kerawanan sosial, dan melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya. sub bidang organisasi kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelestarian dan sosial, melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kerukunan antar umat beragama dan penahan kepercayaan wilayah, melaksanakan pelayanan, pendaftaran pemetaan, pembinaan, pengawasan organisasi kemasyarakatan asing dan lembaga asing serta pengelolaan sistem informasi dan organisasi wilayah, melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelestarian dan pengembangan lagu yang bertema kebangsaan dan cinta tanah air dan nasionalisme, melakukan fasilitasi dan koordinasi kerukunan antar umat beragama dan penahan kepercayaan, melakukan pemetaan ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, seni budaya dan kemasyarakatan serta kerukunan umat beragama dan penahan kepercayaan, melakudan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnyalaksanakan urusan bidang penanganan konflik dan pengawasan dini, pengawasan orang dan lembaga asing. bidang penanganan konflik dan kewaspadaan nasional dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam menyelenggarakan fungsi melaksanakan pelayanan administrasi dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas, melakukan pengumpulan bahan ketahanan dan informasi dibidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik, melaksanakan kerja sama dalam meningkatkan stabilitas keamanan dalam negara, melakukan pemetaan kondisi perbatasan antar negara serta keberadaan dan aktifitas orang asing serta pemetaan konflik wilayah, menetralisir dampak dari pada konflik yang terjadi dan mempelajari latar belakang konfliknya, membuat dan menyusun laporan kegiatan, melaksanakan kerja sama intelejen keamanan dan bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, dan melaksanakan fungsi lain yang berikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya. sub bidang kewaspadaan dini analisis informasi dan kebijakan strategiskoordinasi persahabatan perbatasan antar negara, melaksanakan pembinaan forum kewaspadaan dini masyarakat, meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan teknologi dan informasi, melaksanakan deteksi dini mengenai informasi strategi dan kebijakan strategi, menumbuhkan dan membina kesadaran kewaspadaan kalangan masyarakat, melaksanakan pemantauan evaluasi dan koordinasi pelaksanaan penelitian orang asing, melaksanakan kerja sama orang asing dan tenaga kerja asing, menyusun hasil analisis dan evaluasi informasi strategi dan kebijakan strategi serta perkiraan keadaan yang ada wilayah, dan j . melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya. sub bidang penanganan konflikpenyiapan perumusan fasilitasi penanganan konflik, melakukan penakeberadaan dan aktifitas orang asing serta penataan konflik, melaksanakan kerja sama dan meningkatkan stabilitas keamanan dalam negeri, melakukan analisis menginterpretasikan informasi strategi dan kebijakan strategi wilayah, menyusun hasil analisis dan evaluasi informasi strategi dan kebijakan strategi wilayah, membuat dan menyusun laporan, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengankungan badankesatuan bangsa dan politik, john hit pelindungsusunan organisasi badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten kepulauan sangihe kepala badan sekretariat penyusunan program tata usaha keuangan dan ban bina ideologi wawasan politik dalam negeri ketahanan ekonomi sosial penanganan konflik dan bina ideologi, dan penanganan budaya ketahanan ekonomi kewaspadaan dini wawasan dan etika politik dan sosial budaya analisis informasi kebangsaan dan kebijakan strategis pembinaan karakter fasilitasi partai politik organisasi penanganan konflik pj. bupati kepulauan sangihsangihebadan daerah adalah badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten kepulauan sangihe. kepala badan adalah kepala badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten kepulauan sangihe yang harapkan.erj kabupaten, sosial budaya dan organisasi kemasyarakatan, bidang penanganan konflik dan kewaspadaan nasional wawasan kebangsaan dan karakter bangsa sebagaimana dimaksud pada huruf membawahimbawahi sub bidang penangan sosial budaya dan organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada huruf membawahi sub bidang ketahanan ekonomi dan sosialpada huruf membawahi sub bidang kewaspadaan dini analisis informasi dan kebijakan strategis, dan sub bidang penanganan konflik. sekretariat sebagaimana dimaksud dalam dipimpin oleh sekretaris,huruf dan huruf huruf dan huruf serta huruf dan huruf dipimpin oleh kepala sub bidang, berada bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.bupati ini. bab tugas dan fungsi bagian kesatu badanbidang kesatuan bangsa dan politikkegiatan program kesatuan bangsa dan politik memberikan pelayanan dan pembinaan administrasi kepada semua pegawai lingkungan badan kesatuan bangsa dan politik meliputi penyusunan program, tata usaha dan keuangan serta perlengkapan. sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam menyelengarakan fungsi penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi lingkungan badan kesatuan bangsa dan politik, penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan dan penatalaksanaan administrasi keuangan, cc. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan umum, hukum dan kepegawaian, pemantauan evaluasi dan pelaporan tugas administrasi lingkungan badan kesatuan bangsa dan politik, pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab badannyusunan program mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan program dan keuangan, menyiapkan, menyusun, mengelola dan meneliti laporan akuntabilitas kinerja keuangan, menyusun dan melakukan perubahan anggaran, melaksanakan evaluasi dan monitoring ketatausahaan perencanaan keuangan, menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran badan, dan melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya. sub bagian tata usaha mempunyai tugas meng, mengadakan dan mendistribusikan surat, menyiapkan bahan dalam rangka melakukan upaya peningkatan kesejahteraan dan pengembangan pegawai lingkungan badan, menyelenggarakan hubungan masyarakat protokol dan urusan dalam, menyiapkan bahan dalam rangka memproses kedudukan hukum kepegawaian, melaksanakan evaluasi kehadiran dan administrasi kinerja dalam pemberian tunjangan, dan melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya. sub bagian keuangan dan perlengkapan mempunyai tugas menyiapkan pengembangan sesuai dengan prosedur akuntansi, melakukan administrasi keuangan meliputi verifikasi, pembukuan, perbendaharaan, gaji dan ganti rugi tindak lanjut lhp, cc. menyusun naskah badan secara berkala, mengatur penggunaan pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga badan: melakukan pengadaan peralatan dan kelengkapan kebutuhan badan dan inventarisasi barang, melaksanakan pengendalian anggaran, penerimaan, pengeluaran kas dan investasi tentang piutang,bina ideologi,mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa. bidang bina ideologilaksanaan dan mengoordinasikan pemantapan dan pengamatan ketahanan ideologi negara wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, penyelenggaraan urusan ideologi dan wawasan kebangsaan, cc. penyelenggaraan urusan nilai nilai kebangsaan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya. sub bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan ideologilaksanakan pembinaan dan pembauran kebangsaan, melaksanakan pendidikan kewarganegaraan berdasarkan pancasila dan undang undang dasar serta negara kesatuan republik indonesia, melaksanakan pembinaan dan pemeliharaan integrasi bangsa wilayah, peningkatan ketahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia kabupaten, melakukan pemahaman sejarah kebangsaan dan nilai nilai perjuangan kebangsaan, dan melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya. sub bidang pembinaan karakter bangsa mempunyai tugas melakukan pemantapan dan peningkatan kesadaran bela negara dan cinta tanah air, melaksanakan penanaman kecintaan terhadap bendera merah putih, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan indonesia, melaksanakan pelestarian boneka tunggal ika, melaksanakan pembinaan kesadaran semangat dan jiwa nasionalisme, melaksanakan pembentukan dan pengembangan karakter bangsa kecamatan, kelurahan dan kampung, pengumpulan bahan keterangan dan informasi bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, pemetaan kondisi ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa,dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait denganbahan kajian pembinaan politik dalam negeri serta menyiapkan bahan kebijakan mediasi fasilitasi dalam rangka demokrasi politik, infrastruktur politik pada penyelenggaraan pemerintah pengumpulan data dan informasi sebagai bahan pengkajian masalah politik dalam negeri, pemberian pelayanan administrasi lingkungannya, penyusunan rencana dan laporan kegiatan, penyelenggaraan urusan politik pemerintahan, melaksanakan peningkatan partisipasi masyarakat bidang politik wilayah, penyelenggaraan urusan fasilitasi pendidikan politik, pemilihan umum, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya. |
itaragraf subbagian fasilitasi pengawasan subbagian fasilitasi pengawaswaswasfasilitasi pengawwasfasilitasi pengawkerjasama dan aspirasi subbagian kerjasama dan aspirasi mempunyai tugas: merencanakan program kerja serta rencana kegiatan pada subbagian kerjasama dan aspirasiaspirasisama dan aspirasi sesuai ketentuan peraturan perundang undangmfasilitasi pelaksanaan reses dprd, merencanakan jadwal dan kegiatan hearing dialog dengan pejabat pemerintah dan masyarakat, melaksanakan analisis dan pengolahanrjasama dan aspirkerjasama dan aspiagian umum dan keuangan paragrafadministrasi kesekretariatan keuangan, program dan laporan, tata usaha dan perlengkapan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang umum dan keurogram dan keuangan, program dan laporan, tata usaha dan perlengkapan, pengelolaan dan penyelenggarlingkungan sekretariat dprd: iltata usahapenyusunan rencana program, kegiatan dan laporan sekretariat dprd dengan menghimpun kegiatan dari masing masing bagian untuk pelaksanaan kegiatpelayanan surat menyurat, naskah dinas dan kearsipan sekretariat dprd dan pimpinan dprd, menyiapkan dan menyusun bahoperasional bidang perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan sekretaritata usaharumah tangga subbagian rumah tangga mempunyai tugas: merencanakan program dan rencana kerja serta rencana kegiatan pada subbagian rumah tangga berdasarkan program kerja yang ditetapkrumah tanggarumah tangewagan struktur organisasi sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten blora perundang undangan penganggaran keuangan dan risalah pengawasan dan kepegawaian bupati blora, cap ttd. djoko nugrohoblora tipe perwakilan rakyat daerah, terdiri dari: sekretaris dewan,,,pelayanan dan fasilitasi sarana prasarana pelaksanaan tugas dprd, dan penyediaan dan mengoordinasikan pengada memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat dprd, sebagaimana dimaksud dalam dan bagian ketiga tugas dan fungsirapat dan risalah, kegiatan komisi dan fraksi, humas dan protokolrsidangan dan risalah, hubungan masyarakat, protokol dan publikasi, pengelolaan dan penyelenggar untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat dprd: cc. mengoordinasikan dan pengendalian pelaksan, dan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang sesuai perintah atasan. paragraf subbagian kajian perundang undangan subbagian kajikajkajiajkajian terhadapperundang undangan, j .il. menyusun bahan daftar inventaris masalah dimajian perundang undangpada subbagian kajsidangan dan risalah subbagian persidangan dan risalah mempunyai tugas: merencanakan program dan rencana kerja serta rencana kegiatan pada subbagian persidangan dan risalah, mempelajari dan menelaah peraturan perundang undangan yang terkait dengan subbagian persidangan dan risalsidangan dan risallaksanakan fasilitasi rapat dprd, menyiapkan bahan penyusunan rancangan rencana kerjaersidangan dan risalah berdasarkan program kerja yang ditetapkan, membuat laporan pelaksanaan kegiatan pada subbagian persidangan dan risalhubungan masyarakat, protokol dan publikasi subbagian hubungan masyarakat, protokol dan publikasi mempunyai tugas: merencanakan program dan rencana kerja serta rencana kegiatan pada subbagian hubungan masyarakat, protokol dan publikasi, mempelajari dan menelaah peraturan perundang undangan yang terkait dengan subbagian hubungan masyarakat, protokol dan publikhubungan masyarakat, protokol dan pubnyusun perencanaan kegiatan dprd, menyusun rencana keprotokolan pimpinhubungan masyarakat, protokol dan publikasi berdasarkan program kerja yang ditetapkan, membuat laporan pelaksanaan kegiatan pada subbagian hubungan masyarakat, protokol dan pubfasilitasi penganggaran, pengawasan, kerjasama dan aspirasi, pengelolaan dan penyelenggar, dan pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan. paragraf subbagian fasilitasi penganggaran subbagian fasilitasi penganggarnggarnggafasilitasi pengembahasan kua pas kuda pas, menyusun bahan pembahasan apbd perubahan apbd, menyusun bahan pembahasan rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan apbd, j .bupati, il.nggapada subbagian fasilitasi pengtar ana aan ras bupati blora provinsi jawa tengah peraturan bupati blora nomor tahun tentang pembentukan unit pelaksana pusat kesejahteraan sosial anak integratif, perlu dilakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial anak secara terintegrasi, bahwa dalam rangka menunjang kelancaran dan optimalisasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial anak secara terintegrasi perlu dibentukunit pelaksana pusat kesejahteraan sosial anak integratifit pelaksana pusat kesejahteraan sosial anak integratif, yang selanjutnya disingkat uppkslayanan primer serta reintegrasi dan rehabilitasi anak. layanan tersierberlangsungan hidup anakbab prinsip dasareunit pelaksana pusat kesejahteraan sosial anak integratif kabupaten blora, yang selanjutnya disingkat uppks. uppks sebagaimana dimaksud pada berkedudukan lembaga nonstruktural yang memberikan pelayanan terpadu kesejahteraan sosial anak dan berada dibawah koordinasi perangkat daerah yang menangani urusan kesejahteraan sosial. bab tugas dan fungsi uppks uppks sebagaimana dimaksud dalam memiliki tugassosialuppks memiliki fungsi: pelaksanaan pencegahan risiko terkait kesejahteraan anak, pelaksanaan penanggulangan dan pengurangan risosialbab susunan organisasi susunan organisasi uppks sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari: pengarah, pembina, cc. penasehat, ketua umum, divisi pencegahan dan divisi pengurangan resiko, divisi penanganan, dan divisi data dan informasi. ketua umum sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan pemimpin uppks yang secara ex officio dijabat oleh kepala perangkat daerah yang menangani urusan kesejahteraan sosial. pengarah sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas memberi arahan terkait dengan kebijakan dan pelaksanaan kesejahteraan sosial anak integratif. pembina sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas membina program dan kegiatan uppks. penasehat sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas memberikan nasehat, petunjuk dan bimbingan yang dianggap perlu dalam pengelolaan dan pelaksanaan uppks. divisi pencegahan dan pengurangan resikomenyediakan data anak rentan permasalahan kesejahteraan sosial, penanggulangan anak yang masuk dalam kategori anak rentan dan berisiko, identifikasi, pemilihan, dan verifikasi data anak rentan, penjangkauan anak dan keluarga rentan, penyedia layanan kesejahteraan sosial anak dan keluarga, dan melakukan persiapan reintegrasi sosial dan rehabilitasi sosial anak serta menjalankan manajemen kasus.usat pelayanan terpadu atau lembaga penyedia layanan terkait.pks, dan kerjasama dengan perangkat daerah dan instansi lembaga terkait dengan data anak. bab keanggotaan keanggotaan uppksdibidang perlindungan anak dan atau kesejahteraan keluarga, akademi yang memiliki kepedulian terhadap permasalahan anak, pekerja sosial, pendamping program keluarga harapan, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, dan atau organisasi profesi. penetapan keanggotaan uppks sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati berdasarkan usulan dari ketua uppks. bab vii sekretariat uppks dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan uppks ketua umum uppks membentuk sekretariat uppks. sekretariat uppks sebagaimana dimaksud pada berkedudukan perangkat daerah yang menangani urusan kesejahteraan sosial. sekretariat uppks sebagaimana dimaksud pada bertugas mengkoordinasikan sekaligus melaksanakan seluruh unit pelaksana pusat kesejahteraan sosial anak integratif baik teknis, administrasi maupun keuangan. pembentukan sekretariat uppks sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan kepala perangkat daerah yang menangani urusan kesejahteraan sosial selaku ketua umum uppks. bab viii tata kerja ketua, sekretaris dan ketua divisisetiap pengurus dalam keanggotaan uppkspks dan perangkat daerah lembaga instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya. uppks dan jejaring lembaga penyedia layanan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu kesejahteraan sosial anaktetapkan oleh ketua umum uppksnanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintunanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten blora: bahwa dengan telah ditetapkannyasubbagian,usunan organisasi dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten blora kepala dinas kelompok subbagian umum koordinator dan koordinator dan kelompok jabatan kelompok jabatan fungsional penanaman fungsional pelayanan modal terpadu satu pintuuraianblora uraian tugas subkoordinator program dan keuangan pada sekretariat subkoordinator program dan keuangan mempunyai tugas: menyusun program dan rencana kerja serta rencana kegiatkoordinator kelompok jabatan fungsional penanaman modal tugas dan fungsi koordinator kelompok jabatan fungsional penanaman modal koordinator kelompok jabatan fungsional penanaman modal penanaman modal, pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, koordinator., promosi dan pengendali, dan pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan. subkoordinator perencanaan penanaman modal subkoordinatorencanaan penanaman modalrencanaan penanaman modal daerah dalam bentuk rencana umum penanaman modal daerah sesuai program pembangunan daerah, menyusuanalisa dan kajian standar operasional prosedur pada bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu masing masing koordinator maupun subkoordinatormenyusun peta target investasi penanaman modal dan identifikasi sumber oo. melaksanakan koordinasi, kerjasama antara daerah dengan pemerintah kabupaten kota lainiklim penanaman modal dan promosi penanaman modal subkoordinator pengembangan iklim penanaman modal danengembangan iklim penanaman modal daniklim penanaman modal danrumuskan dan menyusun materi promosi dan kerja sama penanaman modal, melakukan koordinasi dan fasilitasi kemitraan antara usaha besar dengan usaha mikro keci dan promosi, melaksanakan koordinasi dan menyiapkan bahan bahan promosi dan kerja sama untuk penyebarluasan informasi penanaman modal, melaksanakan dan berpartisipasi dalam event promosi penanaman modal dalam negeri dan luar negeri. menyiapkan sarana dan prasarana event promosi penanaman modal, melaksanakan tindak lanjut hasil promosi penanaman modal, fasilitasi kerja sama pemerintah dengan dunia usaha, menyusun skala prioritas strategi pengembangan penanaman modal dan investasi:oo. dan promosi, menyusun bahan pengembangan sistem dan teknologi informasi pengembangan penanaman modal dan promosiusun pola kerjasama kemitraan usaha berdasarkan potensi daerah,iklim penanaman modal daniklim penanaman modal dpelaksanaan penanaman modal subkoordinator pengendalian pelaksanaan penanaman modal mempunyai tugas: merencanakan program dan rencana kerja serta rencana kegiatan pengendalimantauan, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, melaksanakan sosialisasi ketentuan pelaksanaan penanaman modal, memberikan konsultasi dan fasilitasi pelaksanaan penanaman modal, memfasilitasi penyelesaian masalah dan hambatan dalam realisasi penanaman modal, melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pengaduan terhadap pelakupelaksanaanndaliv. koordinator kelompok jabatan fungsional pelayanan terpadu satu pintu tugas dan fungsi koordinator kelompok jabatan fungsional pelayanan terpadu satu pintu koordinator pelayanan terpadu satu pintulayanan terpadu satu pintu. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, koordinator pelayapengelolaan dan penyelenggaraan bidang nonperizinan, perizinan berusaha dan pengolahan data,dan pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan subkoordinator nonperizinan subkoordinator nonperizinan mempunyai tugas: menyusun program dan rencana kerja serta rencana kegiatan pelayanan nonnonnonperizinannonperizinannonperizinan berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target haslora. j . membuat laporan pelaksanaan kegiatan pelayanpelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi validasi dan pengolahan data nonperizinan, dan il. melaksanakan tugas kedinasan lain subkoordinator perizinan berusaha subkoordinator perizinan berusaha mempunyai tugas: menyusun program dan rencana kerja serta rencana kegiatan pelayanan perizinan berusahperizinan berusahperizinan berusaha berusaha berusaha, melaksanakan pemeriksaan, identifikasi, verifikasi validasi dan pengolahan data perizinan berperizinan berusahlayanan perizinan berusahgolahan data, informasi dan pengaduan subkoordinator pengolahan data, informasi dan pengaduan mempunyai tugas: menyusun program dan rencana kerja serta rencana kegiatan pengolahan data, informasi danolahan data, informasi danolahan data, informasi dan pengaduan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan, menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan penanganan bidang pengolahan data, informasi dan pengaduan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan, menghimpun, mengolah, serta mengkaji data dan informasi pengolahan data, informasi dan pengaduan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan, melakukan klarifikasi bidang pengolahan data, informasi dan pengaduan layanan berusaha dan nonperizinan, melaksanakan penyusunan laporan hasil survey kepuasan masyarakatmengolah dan menyajikan data dan informasi secara online, il.melaksanakan pemutakhirnanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, dikoordinasikan oleh subkoordinator program dan keuangan. subkoordinator sebagaimana dimaksud pada bertanggung jawab kepada sekretaris. bagian tempat kelompok jabatan fungsional penanaman modal kelompok jabatan fungsional penanaman modal sebagaimana dimaksud dalamnanaman modalnanaman modal sebagaimana dimaksud pada membawakan subkoordinator meliputi: subkoordinator perencanaan penanaman modal, subkoordinator pengembangan iklim penanaman modal dan promosi penanaman modal, dan subkoordinator pengendalian pelaksanaan penanaman modalnanaman modal. bagian kelima kelompok jabatan fungsional pelayanan terpadu satu pintu kelompok jabatan fungsional pelayanan terpadu satu pintulayanan terpadu satu pintulayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada membawakan subkoordinator meliputi: subkoordinator nonperizinan, subkoordinator perizinan berusaha, dan subkoordinator pengolahan data, informasi dan pengaduanlayanan terpadu satu pintukoordinator dankoordinator dankoordinator d |
tp, seng dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati tangerang, menimbang bahwahibah diberikabupaten tangerang, bahwa dalam pemberian hibah lingkungan pemerintah kabupaten tangerang telah ditetapkbahwa pemberian hibah yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan kegiatan sejenisnya, dianggarkan dan diverifikasi pada dinas pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa, sehingga diperlukan pedoman pelaksanaannya, d.bahwa. bahwa untuk melaksanabupati ini meliputi persiapan, penyaluran, pelaporan, dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah sesuai dengan tugas dan fungsi dpmd. bab. pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada bupati. usulan hibah sebagaimana dimaksud pada yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan kegiatan sejenis lainnya, dianggarkan pada dpmd. dpmd menganggarkan belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam sesuai dengan tugas dan fungsi. penganggarandpmd. belanja hibah sebagaimana dimaksud pada dalam bentuk uang. belanja hibah yang menjadi kewenangan dpmd diberikan kepada: badan dan lembaga yang: bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang undangan,.bersifat nirlaba. bersifat nirlaba, sukarela,paling sedikit memenuhi persyaratan: memiliki kepengurusan daerah domisili yang disahkan oleh kepala desa lurah setempat, memiliki keterangan domisili dari kepala desa lurah setempat atau sebutan lainnya, berkedudukan dalam wilayah administrasi daerah yang dibuktikan dengan keterangan kepala desa lurah setempat, memiliki legalitas keputusan kepala desa lurah, untuk lembaga kemasyarakatan desa kelurahan: dan dokumen administrasi lainnya yang diperlukan. . belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf paling sedikit memenuhicc. memiliki sekretariat wilayah daerah, dan dokumen administrasi lainnya yang diperlukan. jenis kegiatan hibah yang menjadi kewenangan dpmd meliputi: pelatihan dan atau bimbingan teknis dan nonteknis serta penyediaan bahan dan peralatan pendukung pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan dan keterampilan sumberdaya manusia guna mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat, penyediaan kebutuhan sarana prasarana skala kecil masyarakat desa kelurahan dalam rangka mendukung kegiatan sosial kemasyarakatan, cc. penumbuhan kewirausahaan dengan pengembangan usaha mikro dan kecil dalam rangka memperluas lapangan kerja baru dan peningkatan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah serta mendorong ekonomi kerakyatan, pengembangan nilai kearifan lokal serta ekonomi kreatif yang tumbuh masyarakat guna melestarikan budaya setempat dan potensi yang ada masyarakat, pembinaan, pembangunan dan pemberdayaan lingkungan masyarakat kampung tematik, dan f.penerapan. penerapan dan pemanfaatan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna dan temuan baru guna meningkatkan kualitas lingkungan dan kemajuan ekonomi masyarakat. bab iii penyaluran belanja hibah bagian kesatu umum penyaluran belanja hibah dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: tahap persiapan, tahap penyaluran, cc. tahap pelaporan dan pertanggungjawaban, dan tahap monitoring dan evaluasi. bagian kedua pembentukan tim dalam rangka penyaluran belanja hibah, kepala dpmd membentuk tim penyalur belanja hibah. tim sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan kepala dpmd. tim penyalur belanja hibah sebagaimana dimaksud terdiri atas: ketua: sekretaris, dan cc. anggota. tugas tim. tugas tim sebagaimana dimaksud antara lain: merencanakan dan menyusun jadwal pelaksanaan penyaluran belanja hibah kepada penerima hibah, melaksanakan verifikasi kelengkapan administrasi terhadap usulan hibah pada badan, lembaga, dan atau organisasi kemasyarakatan daerah, melaksanakan survei lapangan terhadap kelayakan calon penerima hibah, menyusun naskah perjanjian hibah daerah, mengusulkan pencairan hibah terhadap penerima hibah yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan verifikasi administrasi dan survei lapangan, melaksanakan monitoring terhadap penyaluran hibah: memeriksa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan hibah dari penerima hibah, melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan hibah berdasarkan laporan pertanggungjawaban dari penerima hibah, dan melaporkan pelaksanaan hibah kepada kepala dpmd yang selanjutnya disampaikan kepada bupati. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pada tim penyalur belanja hibah dapat didampingi oleh inspektorat dan kecamatan setempat. bagian ketiga tahap persiapan tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: rapat koordinasi persiapan penyaluran hibah: penyusunan jadwal tahapan penyaluran hibah: c.verifikasi. verifikasi administratif terhadap proposal permohonan dari calon penerima hibah, survei lapangan, pembahasan kelayakan penerima hibah berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan survei lapangan yang dituangkan dalam berita acara verifikasi penerima hibah: dan penyampaian rekomendasi usulan calon penerima hibah oleh kepala dpmd kepada tim anggaran pemerintah daerah untuk ditetapkan dengan keputusan bupati. verifikasi administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan oleh tim penyalur belanja hibah terhadap rencana kegiatan, calon penerima alokasi dan besaran kegiatan volume, dan nilai bantuan yang dimohon berdasarkan kelengkapan dokumen administrasi dari permohonan hibah. dokumen administrasi permohonan hibah sebagaimana dimaksud pada paling sedikitkegiatan yang akan dilaksanakan: surat pengantar proposal usulan hibah ditujukan kepada bupati yang ditandatangani ketua dan sekretaris badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan, serta diketahui oleh kepala desa lurah dan camat setempat.: dan dokumen lainnya yang diperlukan. pemohon. pemohon hibah bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan dokumen administrasi yang disampaikan dalam permohonan hibah. survei lapangan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan oleh tim penyalur belanja hibah yang meliputi: pengecekan kesesuaian usulan yang tercantum dalam permohonan hibah dengan kondisi dan fakta lapangan, penyampaian laporan hasil survei lapangan, dan cc. merekomendasikan kelayakan calon penerima hibah berdasarkan pemenuhan verifikasi administratif dan survei lapangan. bagian keempat tahap penyaluran tim penyalur hibah menyampaikan keputusan bupati yang menetapkan daftar penerima hibah kepada penerima hibah. keputusan bupati sebagaimana dimaksud pada sebagai dasar penyaluran hibah. penyaluran hibah sebagaimana dimaksud pada dilakukan setelah tertandatanganinya nph antara kepala dpmd dan penerima hibah. tim penyalur hibah melakukan verifikasi administrasi dan lapangan untuk proses pencairan terhadap calon penerima hibah yang telah ditetapkan dengan keputusan bupati. calon. calon penerima hibah sebagaimana dimaksud pada dapat mengajukan permohonan penandatanganan nph kepada dpmd. nph disusun oleh tim penyalur belanja hibah. nph sebagaimana dimaksud pada memuat: pihak pemberi hibah dan pihak penerima hibah, tujuan pemberian hibah, besaran rincian penggunaan hibah sejumlah uang yang akan dihibahkan, nomor rekening bank yang sama dengan rekening kas umum daerah atas nama badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan penerima hibah berupa uang, hak dan kewajiban, dan tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban hibah. calon penerima hibah yang telah menandatangani nph dapat mengajukan permohonan pencairan dana hibah kepada kepala dpmd. permohonan pencairan hibah sebagaimana dimaksud pada dengan melampirkan: rencana anggaran biaya, fotokopi nomor rekening atas nama badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan: fotokopi nomor pokok wajib pajak atas nama ketua badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan: fotokopi kartu tanda penduduk pengurus badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan: e.fotokopi. fotokopi keputusan kepengurusan atau susunan pengurus badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan, pakta integritas (bermeterai rp10. surat pernyataan tanggung jawab belanja (bermeterai surat pernyataan keabsahan dan kebenaran dokumen yang diserahkan, dokumen lainnya yang diperlukan. dpmd menyampaikan permohonan pencairan hibah kepada bendahara umum daerah. bendahara umum daerah menerbitkan surat perintah pencairan dana dengan mekanisme pemindahbukuan dari rekening kas daerah rekening penerima hibah. pencairan hibah sebagaimana dimaksud pada dapat dilaksanakan dari rekening penerima hibah dengan ditandatangani oleh ketua dan bendahara. setiap transaksi pengeluaran uang hibah harus didukung dengan bukti pengeluaran yang sah. bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada dalam jumlah tertentu harus dibubuhi meterai yang cukup sesuai dengan ketentuan bea meterai. bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada disertai uraian pembayaran dalam akuntansi jelas dan terinci sesuai dengan peruntukannya. uraian pembayaran sebagaimana dimaksud pada untuk. setiap bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada harus disetujui ketua badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan, serta keterangan lunas dibayar oleh bendahara. segala jenis bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada harus disimpan oleh bendahara badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan sebagai bahan bukti dan bahan laporan. dalam pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari belanja hibah melekat kewajiban perpajakan bagi penerima hibah sesuai peraturan perpajakan yang berlakuyyo0 (lima keseratus) dari nilai bruto, kepada pns golongan bawah dan tni polri berpangkat tamtama dan bintara sebesar (nol keseratus) dari nilai bruto:atas sebesar (lia belas keseratus) dari nilai bruto. wajib, dan jasa lainnya, seperti jasa kebersihan, jasa keamanan, dan jasa katering, sebesar 2x (dua keseratus) dari nilai jasa brutoiagi penerima hibah adalah bukan instansi pemerintah berupa badan, lembaga, dan organisasi masyarakat, seperti yayasan dan kelompok penerima: tidak perlu memungut sebesar (satu koma lima keseratus), tidak perlu memungut sebesar (sepuluh keseratus)kelima tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban tahap penerima hibah menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada bupati melalui kepala dpmd. . penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan uanglaporan sebagaimana dimaksud pada huruf paling sedikit memuat: pendahuluan, hasil dan manfaatnya, cc. realisasi penggunaan dana berupa laporan penerimaan dan pengeluaran, bukti bukti pendukung pengeluaran asli, dokumentasi progres kegiatan: dan penutup. penerima hibah bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan dokumen pertanggungjawaban belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. dokumen pertanggungjawaban penggunaan belanja hibah sebagaimana dimaksud pada dilaporkan oleh penerima hibah kepada bupati melalui kepala dpmd paling lambat tanggal januari tahun anggaran berikutnya. . dalam hal penerima hibah tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban sampai dengan jangka waktu bupati memerintahkan sebagaimana dimaksud dalam kepala dpmd membuat surat teguran kepada penerima hibah agar segera menyampaikan laporan pertanggungjawaban. apabila dalam jangka waktu (empat belas) hari kerja sejak tanggal surat teguran pertama sebagaimana dimaksud pada penerima belanja hibah tetap tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang diminta, maka kepala dpmd menyampaikan teguran kedua kepada penerima hibah. apabila setelah jangka waktu (empat belas) hari kerja sejak tanggal surat teguran kedua sebagaimana dimaksud pada penerima hibah tetap tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang diminta, maka kepala dpmd mengusulkan kepada bupati untuk mengenakan sanksi untu menetapkan yang bersangkutan dalam daftar hitam pihak yang tidak berhak memperoleh belanja hibahhibah yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban. dalam hal terdapat laporan ataupun informasi dugaan penyimpangan terhadap penggunaan belanja hibah, kepala dpmd dapat meminta pemeriksaan khusus oleh inspektorat kepada penerima hibah. bagian. bagian keenam tahap monitoring dan evaluasi tim penyalur hibah melakukan monitoring dan evaluasi atas penyaluran hibah kepada penerima hibah. monitoring sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh tim penyalur hibah untuk memonitor dan memantau langsung hasil pelaksanaan hibah lapangan. pelaksanaan monitoring atas pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan setelah (dua) bulan pencairan. evaluasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh tim penyalur hibah untuk menilai, mengukur, mengoreksi, dan memperbaiki tahapan penyaluran belanja hibah. dalam pelaksanaan monitoring, tim penyalur hibah dapat melibatkan pihak kecamatan. hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada bupati dengan tembusan inspektorat kabupaten tangerang dan pejabat pengelola keuangan daerah tangerang, zaki iskandar diundangkan tigaraksa pada tanggal november sekrkmris daerah kabupaten tangerang, aan much. massal rasyid berita daerah kabupaten tangerang tahun nomor |
Subsets and Splits