text
stringlengths 0
4.35M
|
|---|
kena berita negara republik indonesia persandian. penghargaan. pencabutan.setiap warga negara indonesia yang berkinerja, berinovasi, mengembangkan atau memajukan bidang keamanan siber dan persandian, memiliki kesempatan setara untuk dapat dipertimbangkan memperoleh penghargaan, bahwa penghargaan diberikan oleh badan siber dan sandi negara atas kinerja, inovasi, pengabdian, dan atau prestasi luar biasa dalam rangka meningkatkan kinerja, menumbuhkan inovasi, menumbuhkan kebanggaan, sikap keteladanan, semangat kejuangan, dan motivasi dalam memajukan bidang keamanan siber d:. bab ketentuan umum dalam peraturan badan ini yang dimaksud dengantentara nasional indonesia, dan kepolisian republik indonesia. instansi daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten kota yang menyelenggarakan fungsi keamanan siber dan persandian. kepala badan siber dan sandi negara memberikan penghargaan kepada sumber daya manusia bidang keamanan siber dan persandian atas kinerja, inovasi, pengabdian, dan atau prestasi luar biasa bidang keamanan siber dan atau persandian. pemberian penghargaan bertujuan untuk: meningkatkan kinerja bidang keamanan siber dan atau persandian, menumbuhkan inovasi dalam membangun keamanan siber dan keamanan informasi nasional, dan cc. memberikan motivasi dan menumbuhkembangkan sikap keteladanan untuk mendorong semangat menciptakan karya terbaik bidang keamanan siber dan atau persandian. jenis penghargaan sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: senapati teladan, tokoh inspiratif keamanan siber dan sandi, cc. adibhakti senapati, dan dharma persandian. penghargaan senapati teladan sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan kepada pegawai yang bekerja bidang keamanan siber dan atau persandian atas kinerja, inovasi, kontribusi, dan pengabdian yang luar biasa bidang keamanan siber dan atau persandian instansi pemerintah. pegawai sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: pejabat fungsional sandman, pejabat fungsional lain yang bekerja bidang keamanan siber dan atau persandian, cc. pejabat administrasi yang bekerja bidang keamanan siber dan atau persandian, prajurit tentara nasional indonesia yang bekerja bidang keamanan siber dan atau persandian, dan anggota kepolisian republik indonesia yang bekerja bidang keamanan siber dan atau persandian. penghargaan tokoh inspiratif keamanan siber dan sandkepada bangsa dan negara dalam bentuk karya inovasi, kontribusi kreatif, dan atau pembangunan yang signifikan bidang keamanan siber dan atau persandian. penghargaan adibhakti senapatyang luar biasa sepanjang hidupnya kepada bangsa dan negara bidang keamanan siber dan atau persandian. penghargaan sebagaimana dimaksud pada dapat diberikan secara anumerta. penghargaan dharma persandian sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan kepada pegawai atas pengabdian dan kesetiaan bidang persandian. penghargaan dharma persandian sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: dharma persandian tahun, dharma persandian tahun, dan dharma persandian tahun. tanda penghargaan berbentuk: piagam, plakat, medali, pin, dan atau pita. bentuk, warna, dan ukuran tandaentuk penghargaan sebagaimana dimaksud dalam penerima penghargaan senapati teladan dapat: dilibatkan dalam acara seremonial kenegaraan, memperoleh rekomendasi percepatan kenaikan pangkat, diprioritaskan dalam program pengembangan kompetensi, memperoleh bantuan pendanaan untuk implementasi program inovasi instalasinya, dan atau memperoleh dukungan sponsor dalam bentuk barang sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan. dalam hal kandidat yang diusulkan oleh instansi pemerintah tidak terpilih sebagai pemenang penghargaan senapati teladan, maka kandidat tersebut diberikan piagam sebagai kandidat senapati teladan. penerima penghargaan adibhakti senapati atau tokoh inspiratif keamanan siber dan sandi dapat diajukan sebagai calon penerima penghargaan tanda kehormatan satyalancana wira karya oleh badan siber dan sandi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab tata cara memperoleh penghargaan bagian kesatu umumpimpinan instansi pemerintah dan atau organisasi nonpemerintah kepada kepala badan siber dan sandi negara.sebagaimana dimaksud pada untuk pemerintah kabupaten kota dilakukan melalui pemerintah provinsi. pengusulan calon penerima penghargaan senapati teladan sebagaimana dimaksud pada dilakukan setelah melalui proses penilaian oleh tim penilai instansi pemerintah yang dibentuk oleh pimpinan instansi pemerintah masing masing. usulan calon penerima penghargaan senapati teladan dan dharma persandian sebagaimana dimaksud harus melampirkan: fotokopi kartu tanda penduduk, daftar riw hidup dan riw jabatan, fotokopi surat keputusan pengangkatan atau penugasan pertama bidang keamanan siber dan atau persandian, fotokopi surat keputusan pangkat golongan jabatan terakhir, dan fotokopi piagam penghargaan bagi pegawai yang sudah memiliki. selain dokumen sebagaimana dimaksud pada untuk calon penerima penghargaan senapati teladan juga harus melampirkan: karya tulis inovasi bidang keamanan siber dan atau persandian instansi masing masing, dan berkas bukti penilaian aspek kinerja dan aspek pendukung. usulan calon penerima penghargaan adibhakti senapati dan tokoh inspiratif keamanan siber dan sandi sebagaimana dimaksud dalam harus melampirkan: fotokopi kartu tanda penduduk, daftar riw hidup dan riw jabatan, narasi prestasi bidang keamanan siber dan atau persandian, dan surat rekomendasi dari pejabat atau tokoh masyarakat. penerima penghargaan tidak dapat diusulkan kembali terhadap jenis penghargaan yang sama. keanggotaan tim penilai instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam berjumlah ganjil paling sedikit (tiga) orang, terdiri atas: ketua merangkap anggota, wakil ketua merangkap anggota, dan anggota. ketua sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan pejabat pimpinan tinggi pratama yang membawahi fungsi keamanan siber dan atau persandian. wakil ketua sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan pejabat administrator yang membawahi fungsi keamanan siber dan atau persandian atau pejabat fungsional sandman madya. anggota sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: pejabat pengawas yang membawahi fungsi keamanan siber dan atau persandian, pejabat fungsional sandman muda, dan atau pejabat fungsional sandman pertama. bagian kedua penilaian penghargaan paragraf penilaian penghargaan senapati teladan tingkat instansi pemerintah aspek penilaian penghargaan senapati teladan meliputi: kinerja dengan bobot (delapan puluh per seratus), dan pendukung dengan bobot (dua puluh per seratus). indikator penilaian aspek kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: sumber daya manusia keamanan siber dan atau persandian sebagai penggerak literasi dan wawasan keamanan informasi dan atau keamanan siber dengan bobot (sepuluh per seratus), sumber daya manusia keamanan siber dan atau persandian sebagai pemberi layanan keamanan informasi dan atau keamanan siber instansi masing masing dengan bobot (empat puluh per seratus), cc. sumber daya manusia keamanan siber dan atau persandian sebagai yang mengelola keamanan informasi dan atau keamanan siber unit kerja satuan kerja instansi dengan bobot (tiga puluh per seratus): dan sumber daya manusia keamanan siber dan atau persandian profesional dengan bobot (dua puluh per seratus). indikator penilaian aspek pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: masa kerja dengan bobot (dua puluh lima per seratus): penghargaan yang pernah diterima dengan bobot (dua puluh lima per seratus), cc. pelatihan yang pernah diikuti dengan bobot (dua puluh lima per seratus), dan sertifikasi yang pernah didapat dengan bobot (dua puluh lima per seratus). penilaian indikator aspek kinerja sebagaimana dimaksud pada dan indikator aspek pendukung sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui penilaian skor pada rapat tim penilai tingkat instansi pemerintah masing masing. penilaian indikator aspek kinerja sebagaimana dimaksud pada dilakukan menggunakan skala: cukup: (enam puluh satu) s.d. (tujuh puluh lima), baik: (tujuh puluh enam) s.d. (sembilan puluh), dan sangat baik: (sembilan puluh satu) s.d. (seratus). penilaian indikator aspek pendukung sebagaimana dimaksud pada dilakukan menggunakan skala: masa kerja (nol) s.d. (sepuluh) tahun: (enam puluh) poin, (sebelas) s.d. (dua puluh) tahun: (delapan puluh) poin, dan lebih dari (dua puluh) tahun: (seratus) poin. penghargaan yang telah didapatkan dari eselon kementerian lembaga gubernur: (sepuluh) poin untuk masing masing penghargaan, paling banyak yang diakui (tiga) penghargaan. dari menteri kepala lembaga pemerintah nonkementerian dan sederajat: (dua puluh) poin untuk masing masing penghargaan, paling banyak yang diakui (dua) penghargaan. dari presiden: (lima puluh) poin untuk masing masing penghargaan. cc. pelatihan bidang keamanan siber dan sandi (enam puluh) s.d. (dua ratus) jam pelajaran: (sepuluh) poin untuk masing masing pelatihan, paling banyak yang diakui (lima) pelatihan. lebih dari (dua ratus) jam pelajaran: (lima puluh) poin untuk masing masing pelatihan. sertifikasi bidang keamanan informasi dan atau keamanan siber yang masih berlaku dari lembaga sertifikasi profesi terakreditasi dengan jumlah (lima puluh) poin untuk masing masing sertifikasi, paling banyak yang diakui (lima) sertifikasi. formulir penilaian dan penjelasan sub indikator aspek penilaiilai instansi pemerintah provinsi selain bertugas melakukan penilaian senapati teladan lingkungan pemerintah provinsinya, juga bertugas melakukan penilaian senapati teladan usulan dari tim penilai instansi pemerintah kabupaten kota lingkup provinsinyakabupaten kota diberikan bobot (tujuh puluh lima per seratus)provinsi diberikan bobot (dua puluh lima per seratus). penilaian yang dilakukan tim penilai instansi pemerintah provinsi dilakukan untuk menyeleksi dan mengusulkan (satu) orang calon penerima penghargaan senapati teladan mewakili provinsinya yang akan disampaikan kepada badan siber dan sandi negara. paragraf penilaian penghargaan senapati teladan tingkat nasional penilaian nasional dilakukan untuk menilai karya tulis inovasi. indikator penilaian aspek inovasi sebagaimana dimaksud pada meliputi: orisinalitas karya inovasi (bobot (dua puluh lima per seratus)), skala penilaian: adopsi: skor (enam puluh satu) s.d. (tujuh puluh lima), adaptasi: skor (tujuh puluh enam) s.d. (sembilan puluh), dan orisinal: skor (sembilan puluh satu) s.d. (seratus). lingkup inovasi (bobot (lima belasdampak terhadap layanan (bobot (dua puluh limaimplementasi inovasi (bobot (dua puluh per seratus)), skala penilaian: belum diimplementasikan: skor (nol), sangat sulit diimplementasikan: skor (enam puluh satu) s.d. (tujuh puluh), sulit diimplementasikan: skor (tujuh puluh satu) s.d. (delapan puluh), mudah diimplementasikan: skor (delapan puluh satu) s.d. (sembilan puluh), dan sangat mudah diimplementasikan: skor (sembilan puluh satu) s.d. (seratus). potensi pengembangan karya inovasi (bobot (lima belas per seratus)), skala penilaian: sangat sulit: skor (enam puluh satu) s.d. (tujuh puluh), sulit: skor (tujuh puluh satu) s.d. (delapan puluh), mudah: skor (delapan puluh satu) s.d. (sembilan puluh), dan sangat mudah: skor (sembilan puluh satu) s.d. (seratus). setelah melalui penilaian sebagaimana dimaksud pada beberapa karya ilmiah terbaik dipresentasikan untuk mendapatkan pemenang penghargaan senapati teladan. paragraf penilaian penghargaan tokoh inspiratif keamanan siber dan sandi, adibhakti senapati, dan dharma persandian proses penjaringan kandidat penerima penghargaandewan. dalam hal proses penjaringan sebagaimana dimaksud pada dewan dapat menerima usulan calon penerima penghargaan tokoh inspiratif keamanan siber dan sandi dan penghargaan adibhakti senapati dari instansi pemerintah maupun organisasi nonpemerintah. bagian ketiga pemberian penghargaan pemberian penghargaan ditetapkan dengan keputusan kepala badan siber dan sandi negara. pemberian penghargaan senapati teladan dan dharma persandian dilaksanakan setiap tahun. pemberian penghargaan tokoh inspiratif keamanan siber dan sandi dan penghargaan adibhakti senapati dilaksanakan jika telah terpilih wni berdasarkan hasil rekomendasi dewan. pemberian penghargaan dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung kepada penerima. pemberian secara langsung sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh kepala badan siber dan sandi negara dan atau pejabat yang ditunjuk. pemberian secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada diserahkan kepada penerima melalui instansi pemerintah atau kepada perwakilan ahli warisnya bagi penerima yang sudah meninggal dunia. dalam hal penerima penghargaan meninggal dunia, maka hak memakai tanda penghargaan tidak dapat beralih kepada ahli warisnya. ahli waris sebagaimana dimaksud pada dapat menyimpan dan memelihara tanda penghargaan. bab iii dewan dan tim penilai penghargaan dalam memberikan penghargaan, kepala badan siber dan sandi negara membentuk dewan, tim penilai nasional, dan sekretariat dewan dengan masa jabatan (satu) tahun. keanggotaan dewan sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: (satu) orang ketua merangkap anggota, yang merupakan pejabat pimpinan tinggi madya yang tugas dan fungsinya bidang pemantauan dan pengendalian badan siber dan sandi negara, (satu) orang wakil ketua merangkap anggota, yang merupakan pejabat pimpinan tinggi pratama yang tugas dan fungsinya bidang pemantauan dan pengendalian badan siber dan sandi negara, dan (lima) orang anggota yang merupakan pejabat pimpinan tinggi pratama badan siber dan sandi negara. keanggotaan tim penilai nasional sebagaimana dimaksud dalam berjumlah ganjil paling sedikit (lima) orang, terdiri atas: (satu) orang ketua yangpengendalian sumber daya manusia keamanan siber dan sandi, dan (empat) orang anggota atau lebih yang terdiri atas pakar, akademisi, dan atau pejabat pimpinan tinggi pratama atau pejabat administrator badan siber dan sandi negara. sekretariat dewan sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan oleh unit kerja yang tugas dan fungsinya bidang pengendalian sumber daya manusia keamanan siber dan sandi. dalam melaksanakan tugas penilaian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam huruf dewan dibantu oleh tim penilai nasional dan sekretariat dewan. dalam melaksanakan tugas penilaian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf dan huruf dewan dibantu oleh sekretariat dewan. dewan sebagaimana dimaksud dalam bertugas: membahas dan memberikan pertimbangan kepada kepala badan siber dan sandi negara mengenai pemberian atau pencabutan penghargaan, dan merencanakan dan menetapkan kegiatan dalam pemberian atau pencabutan penghargaan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf dewan dapat berkoordinasi dengan pimpinan instansi pemerintah dan pimpinan organisasi nonpemerintah. tim penilai nasional sebagaimana dimaksud dalam bertugas membantu dewan dalam memverifikasi dan menilai usulan calon penerima penghargaan. sekretariat dewan sebagaimana dimaksud dalam bertugas memberikan dukungan teknis, operasional, dan administrasi kepada dewan. bab pemakaian, pencabutan, dan penggantian tanda penghargaan tanda penghargaan senapati teladan dan dharma persandian dipakai pada pakaian resmi saat upacara hari besar nasional atau upacara besar lainnya dan pakaian dinas harian. tanda penghargaan dharma persandian berupa medali dipakai pada dada sebelah kiri pakaian dinas upacara atau pakaian sipil lengkap. tanda penghargaan berbentuk pin dan pita dipakai dada sebelah kiri (satu) atas saku, dan disusun secara berjajar dari kanan kiri pada pakaian resmi atau pakaian dinas harian. tingkatan tanda penghargaan berbentuk pin dan pita sebagaimana dimaksud pada berada bawah tanda jasa dan tanda kehormatan yang diberikan oleh presiden. tata cara pemakaian tanda penghargaan disesuaikan dengan peraturan tentang tata cara penggunaan pakaian dinas atau seragam dimasing masing instansi pemerintah. kepala badan siber dan sandi negara berhak mencabut penghargaan yang telah diberikan apabila penerima penghargaan: terbukti menyampaikan informasi atau dokumen yang tidak benar sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dijatuhi hukuman pidana yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap atas tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat (lima) tahun, atau diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai. kepala badan siber dan sandi negara dapat mencabut penghargaan atas usul perseorangan atau pimpinan instansi pemerintah. permohonan pencabutan penghargaan sebagaimana dimaksud pada disampaikan oleh pengusul kepada kepala badan siber dan sandi negara melalui dewan disertai alasan dan bukti. usul pencabutan penghargaan sebagaimana dimaksud pada terlebih dahulu diteliti, dibahas, dan diverifikasi oleh dewan dengan mempertimbangkan keterangan dari penerima penghargaan. pencabutan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan kepala badan siber dan sandi negara. jika terjadi kesalahan administrasi terhadap pemberian penghargaan akan dilakukan pembetulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. dalam hal hilang atau rusaknya tanda penghargaan akibat kejadian yang tidak diduga dan atau luar kendali, maka penerima penghargaan dapat mengajukan permohonan penerbitan surat keterangan telah menerima penghargaan kepada sekretariat dewan. bab pembiayaan pembiayaan yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan penghargaan, penghargaan yang telah diberikan dinyatakan masih tetap berlaku dan disetaranda penghargaan bidang persandipiagam penghargaan samapai teladan pomrrarbetapa penghargaan adibhakti senapati peran baratan mens peganiaaaa tepi pharma persandian tahun dharma persandian tahun dharma persandian tahun spesifikasi piagam: bentuk piagam piagam berbentuk persegi empat: pada bagian tengah atas piagam terdapat tanda gambar medali, pada bagian tengah piagam terdapat tanda air (watermark) bergambar logo badan siber dan sandi negara. warna piagam piagam berwarna kuning muda. ukuran piagam panjang dan lebar berat kertas plakat dan medali more . #. ham selatan mepiatifkamnaa sb) penghargaan adibhakti dharma persandian dharma persandian dharma tersandung dan zam senapati tahun tahun tahun spesifikasi medali: bentuk plakat dan medali plakat terdapat relief logo badan siber dan sandi negara,medali terdapat relief tulisan untuk tahun, untuk tahun, dan xxx untuk tahun, gambar bulir padi dan kapas. tampak belakang medali terdapat relief tulisan badan siber dan sandi negara. warna plakat dan medali plakat berwarna transparan kombinasi hitam berbahan utama kaca akrilik medali dharma persandian tahun berwarna perunggu medali dharma persandian tahun berwarna perak medali dharma persandian tahun berwarna emas ukuran medali diameter: ketebalan: ukuran pita penggantung panjang: lebar pita berwarna dasar biru: 35mm lebar lajur berwarna merah: lebar lajur berwarna putih: pin dan pita penghargaan sdm tengtarpaa tokek ini isi jadi std members akh tahun tahun tahun spesifikasi pin dan pita bentuk pin dan pita pin penghargaan berbentuk modifikasi bintang. pita penghargaan berbentuk persegi panjang. tampak depan pin terdapat reliefpita terdapat bordir tulisan xxx untuk tahun, untuk tahun, dan untuk tahun. warna pin dan pita pin penghargaan berwarna emas kombinasi kehitaman pita penghargaan berwarna biru, merah, dan putih pada bagian dasarnya. berwarna emas kombinasi kehitaman. bordir tulisan xxx untuk tahun, untuk tahun, dan untuk tahun berwarna emas. ukuran pin dan pita pin senapati teladan: panjang lebar mm. pin tokoh inspiratif keamanan siber dan sandi: diameter mm. pin adibhakti senapati: diameter mm. pita dharma persandian: panjang lebar mm. kepala badan siber dan sandi negara, ttd hina siberianformulir penilaian penghargaan senapati teladan tingkat instansi pemerintah s kinerja sdm keamanan siber| menggerakan rekan bobot |dan atau persandian sebagai kerja masyarakat untuk sadar penggerak literasi dan wawasan| terhadap keamanan informasi keamanan informasi dan atau| dan atau keamanan siber keamanan siber dokumentasi literasi keamanan informasi dan atau keamanan siber sdm keamanan siber memberikan layanan dan atau persandian sebagai) keamanan informasi dan atau pemberi layanan keamanan| keamanan siber informasi dan atau keamanan| melaksanakan layanan siber instansi masing masing| keamanan informasi dan atau keamanan siber secara tepat waktu melaksanakan layanan secara akurat dan terhindar dari kesalahan dalam pelayanan melaksanakan layanan keamanan informasi dan atau keamanan siber sehingga mudah untuk diakses oleh user bonaasresaan waw sea dan atau persandian sebagai disiplin dan komitmen pegawai yang mengidap para keamanan informasi dan atau keamanan siber unit procedures kerja satuan kerja instansi prakarsa sdm keamanan siber| keikutsertaan dalam bidang dan atau persandian| keilmuan keamanan informasi profesional dan atau keamanan siber terlibat dalam organisasi profesi dan atau komunitas bidang keamanan informasi dan atau keamanan siber ama drama bobot ib. penghargaan yang pernah pelatihan yang pernah diikuti snn sertifikasi yang pernah kepala badan siber dan sandi negara, ttd hina siberian |
, perlu. bab ketentuan umum dalam peraturan badaublik adalah penyelenggara sistem elektronik oleh instansi penyelenggara negara atau institusi yang ditunjuk oleh instansi penyelenggara negara. penyelenggara sistem elektronik lingkup privat adalah penyelenggara sistem elektronik oleh orang, badan usaha, dan masyarakatsistem manajemen pengamanan informasi yang selanjutnya disebut sapkeamanan informasi adalah terjadinya kerahasiaan, keaslian, keutuhan, ketersedian, dan kenirsangkalan informasiyang selanjutnya disebut sertifikat sap.. auditor keamanan informasi yang selanjutnya disebut adalah orang yang memiliki kompetensi untuk melakukan audit keamanan informasitenaga ahli penyerap yang selanjutnya disebut tenaga ahli adalah orang yang memiliki kompetensi dalam penerapan sapsistem pengamanan dalam penyelenggaraan sistem elektronik dilaksanakan melalui sapi. sistem pengamanan dalam penyelenggaraan sistem elektronik meliputi: ruang lingkup penyelenggara sistem elektronik lingkup publik dan penyelenggara sistem elektronik lingkup privat, proses penilaian mandiri dan kategori sistem elektronik, penyelenggaraan sapi yang terdiri atas: standar sapi sesuai kategori sistem elektronik, persiapan penerapan sapi, penerapan sapi oleh penyelenggara sistem elektronik, penerbitan sertifikat, pelaporan sertifikasi, dan pencabutan sertifikat, pembinaan dan pengawasan, dan sanksi. bab ruang lingkup penyelenggara sistem elektronik peraturan badan ini mengatur mengenai penerapan sapi oleh penyelenggara sistem elektronik lingkup publik dan penyelenggara sistem elektronik lingkup privat. penerapan sapi oleh penyelenggara sistem elektronik lingkup publik sebagaimana dimaksud dalam meliputi: instansi, dan institusi yang ditunjuk oleh instansi. penerapan sapi oleh penyelenggara sistem elektronik lingkup privat sebagaimana dimaksud dalambab iii proses penilaian mandiri dan kategorcc..kategorisasi sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam ditentukan berdasarkan penilaian mandiri oleh penyelenggara sistem elektronik terhadap sistem elektronik yang dimilikinya. format penilaianilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada wajib dilaporkan kepada bssn untuk diverifikasi. verifikasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan paling lama (sepuluh) hari kerja sejak laporan hasil penilaian mandiri diterimastrategis maka ditetapkan oleh kepala bssn berdasarkan hasil koordinasi dengan kementerian atau lembaga terkaittinggi dan atau sistem elektronik rendah maka ditetapkan oleh kepala bssn. setiap penetapan yang dibuat oleh kepala bssn sebagaimana dimaksud pada dan disampaikan kepada penyelenggara sistem elektronik dan kementerian atau lembaga terkait. bab penyelenggaraan sapi bagian kesatu standar sapi sesuai kategori sistem elektronikcc.inishuruf huruf dan huruf diatur dengan peraturan badan.apberdasarkan indeks kami. ketentuan mengenai indeks kami dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan bagian ketiga penerapan sapi oleh penyelenggara sistem elektronik penerapan sapi dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara sistem elektronik. dalam penerapan sapi secara mandiri sebagaimana dimaksud pada penyelenggara sistem elektronik menggunakan sumber daya manusia berkewarganegaraan indonesia. dalam penerapan sapi secara mandiri sebagaimana dimaksud pada penyelenggara sistem elektronik dapat menggunakan: tenaga ahli berkewarganegaraan indonesia, atau lembaga konsultan yang diakui oleh bssn. dalam hal belum terdapat tenaga ahli berkewarganegaraan indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf penyelenggara sistem elektronik dapat menggunakan tenaga ahli asing yang diikat dalam perjanjian kerahasiaan. dalam menggunakan tenaga ahli asing sebagaimana dimaksud pada penyelenggara sistem elektronik wajib mengajukan permohonan keempat belas) hari kerja sebelum perjanjian kerja ditandatangani. permohonan sebagaimana dimaksud pada dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:rancangatenaga ahli asing dalam waktu paling lambat (empat belas) hari kerja. pemberian izin untuk memperkerjakan tenaga ahli asing dapat diberikan oleh bssn kepada penyelenggara sistem elektronik pemohon apabila tenaga ahli asing yang diajukan telah memenuhi kriteria penilaian. lembaga konsultan sebagaimana dimaksud dalam huruf harus: berbentuk badan hukum indonesia, berdomisili indonesia, dan cc. memiliki tim implemented yang beranggotakan paling sedikit (satu) orang implemented berkewarganegaraan indonesia. implemented sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan orang yang memiliki kompetensi dalam penerapan sapi. calon lembaga konsultan mengajukan permohonan pengakuan sebagai lembaga konsultan sapi kepada kepala bssn. permohonan pengakuan sebagaimana dimaksud pada dilengkapi dengan dokumen: surat permohonan,sertifikasi lembaga konsultan melakukan penilaian terhadap permohonan pengakumberikan pengakuan kepada lembaga konsultan sebagai lembaga konsultanlembaga konsultan untuk dilengkapi. pemberian pengakuan sebagaimana dimaksud dalam diberikan dalam bentuk sertifikat pengakuan lembaga konsultan sapi. sertifikat pengakuan lembaga konsultan sapi sebagaimana dimaksud pada berlaku untuk jangka waktu (lima) tahun. lembaga konsultan yang telah memperoleh sertifikat pengakuan lembaga konsultan sapi sebagaimana dimaksud pada dicantumkan dalam daftar lembaga konsultan sapi. format sertifikat pengakuan lembaga konsultanrtifikat pengakuan lembaga konsultan sapi sebagaimana dimaksud dalam dinyatakan tidak berlaku apabila: sertifikat pengakuan lembaga konsultan sapi habis masa berlaku: lembaga konsultan melanggar ketentuan perundang undangan, atau lembaga konsultan dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan perundang undangan. lembaga konsultan yang sertifikat pengakuannya tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada dihapus dari daftar lembaga konsultan sapi. dalam hal sertifikat pengakuan lembaga konsultan sapi habis masa berlaku, lembaga konsultan mengajukan permohonan pengakuan kembali dengan menyampaikan dokumen sesuai dengan ketentuan dalam calon implemented mengajukan permohonan surat tanda register implemented sapi kepada kepala bssn. permohonan surat tanda register sebagaimana dimaksud pada dilengkapi dengan dokumen: surat permohonan, ijazah pendidikan terakhir paling rendah strata 1l, daftar riw hidup, sertifikat kelulusan uji kompetensi bidang keamanan informasi, sertifikat kelulusan uji kompetensi sebagai implemented sni iso iec dokumen yang menyatakan masa pengalaman kerja bidang teknologi informasi terutama dalam bidang implementasi keamanan informasi, dan fotokopi kartu identitas dipermohonngeluarkan surat tanda register implementedimplemented untuk dilengkapi. surat tanda register implemented sapi sebagaimana dimaksud pada berlaku untuk jangka waktu (lima) tahun. implemented yang telah memperoleh surat tanda register implemented sapi sebagaimana dimaksud pada dicantumkan dalam daftar implemented sapi. format surat tanda register implementedtanda register implemented sapi sebagaimana dimaksud dalam dinyatakan tidak berlaku apabila: implemented sapi meninggal dunia, surat tanda register implemented sapi habis masa berlaku: atau cc. implemented sapi melanggar ketentuan peraturan perundang undangan. implemented yang surat tanda register implemented sapi nya tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada dihapus dari daftar implemented sapi. dalam hal surat tanda register implemented sapi habis masa berlaku, implemented mengajukan permohonan kembali dengan menyampaikan dokumen sesuai dengan ketentuan dalam lembaga konsultan menugaskan tim implemented untuk membantu penerapan sapi terhadap penyelenggara sistem elektronik. tim implemented sebagaimana dimaksud pada melaporkan hasil penerapan sapi pada lembaga konsultan yang menugaskan. bagian keempat penerbitan sertifikat, pelaporan sertifikasi, dan pencabutan sertifikat sapi sertifikasi sapi dilakukan oleh lembaga sertifikasi yang diakui oleh bssn.sertifikat sapi diterbitkan oleh lembaga sertifikasi. sertifikat sapi sebagaimana dimaksud pada berlaku paling lama (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan. sertifikat sapi harus diperbaharui oleh penyelenggara sistem elektronik paling lambat (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir. sertifikasi sapi harus dilakukan sesuai dengan proses penyelenggaraan sistem elektronik dengan memperhatikan kategori sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam lembaga sertifikasi menugaskan tim untuk melakukan audit sapi terhadap penyelenggara sistem elektronik. tim sebagaimana dimaksud pada melaporkan hasil audit pada lembaga sertifikasi yang menugaskan. lembaga sertifikasi mengkaji hasil audit yang dilaporkan oleh tim ki. lembaga sertifikasi menerbitkan sertifikat sapi baginyampaikan laporan hasil sertifikasi sapi secara periodik paling sedikit (dua) kali dalam (satu) tahun kepada kepala bssn. laporan sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat: data penyelenggara sistem elektronik yang mengajukan sertifikasi, data penyelenggara sistem elektronik yang mendapatkan sertifikat sapi, data penyelenggara sistem elektronik yang dicabut kepemilikan sertifikasinya, ringkasan eksekutif yang memuat: kondisi organisasi, struktur organisasi, temuan mayor dan temuan minor, rekomendasi, tindakan perbaikan, dan tindak lanjut audit, perubahan daftar tim ki, dan perubahan daftar tim pengambil keputusan sertifikasembaga sertifikasi wajib melaporkan perubahan tim dan tim pengambil keputusan sertifikasi kepada kepala bssn paling lambat (dua) hari kerja sebelum tim melaksanakan audit keamanan informasi..api terkait.pembinaan dan pengawasan bssn melakukan pembinaan penyelenggaraan sertifikasi sapi terhadap: penyelenggara sistem elektronik, tenaga ahli, cc. lembaga konsultan, dan lembaga sertifikasi. pembinaan sebagaimana dimaksud pada dapat mencakup penyuluhan, pelatihan, bimbingan teknis, dan atau asistensi. bssn melakukan pengawasan terhadap penyelenggara sistem elektronik, lembaga sertifikasi, lembaga konsultan dan tenaga ahli. pengawasan sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui pemantauan, evaluasi, penelusuran, dan pemeriksaan. bab sanksi kepala bssn memberikan sanksi administratif pada penyelenggara sistem elektronik yang melakukanyaitu teguran tertulis. teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada diberikan setelah ditemukannya pelanggaran. pelanggaran terhadapsertifikat pengakuan lembaga sertifikasi, atau pencabutan sertifikat pengakuan lembaga sertifikasi. teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan dalam bentuk surat yang memuat: rincian pelanggaran, kewajiban untuk melaksanakan perbaikan, dan tindakan pengenaan sanksi berikutnya yang akan diberikan. teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada diberikan (satu) kali. teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada harus ditindaklanjuti paling lama (lima belas) hari kerja sejak teguran tertulis diterbitkan. teguran tertulishuruf diberikan dalam bentuk surat kepada lembaga sertifikasi yang tidak mengindahkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam pembekuan sebagaimana dimaksud pada diberikan untuk jangka waktu (lima belas) hari kerja. pembekuandicabut apabila lembaga sertifikasi mengindahkan teguran tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pencabutan pembekuan sebagaimana dimaksud pada dinyatakan dalam bentuk surat yang diterbitkan oleh badan siber dan sandi negara. pencabutan sertifikat pengakuan lembaga sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan kepada lembaga sertifikasi sapi yang tidak melakukan perbaikan sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembekuan sebagaimana dimaksud dalam pencabutan sertifikat pengakuan lembaga sertifikasi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan cara menerbitkan keputusan pencabutan sertifikat pengakuan lembaga sertifikasi. keputusan pencabutan sertifikat pengakuan lembaga sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh kepala badan siber dan sandi negara. bab vii ketentuan peralihan sertifikat sapi yang telah diterbitkan sebelum diundangkannya peraturan badan ini, dinyatakan tetap berlaku. penyelenggara sistem elektronik yang telah menggunakan tenaga ahli asing sebelum peraturan badan ini berlaku wajib melaporkannya tiga puluh) hari setelah peraturan badan ini diundangkan. laporan sebagaimana dimaksud pada dilengkapi dengan: dokumendokumelembaga sertifikasi, lembaga konsultan dan tenaga ahli yang telah mendapat pengakuan dari menteri yang membidangi komunikasi dan informatika tetap diakui sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan badan informat penilaian mandiri kategorisasi sistem elektronik kategori sistem elektronik kategori sistem elektronik) bobot data dukung rendah, tinggi, strategis nilai karakteristik instansi nilai investasi sistem elektronik yang terpasang ia) lebih dari rp. miliar ibj lebih dari rp. miliar s d rp. miliar ic) kurang dari rp. miliar total anggaran operasional tahunan yang dialokasikan untuk pengelolaan sistem elektronik ia) lebih dari rp. miliar ibj lebih dari rp. miliar s d rp. miliar ic) kurang dari rp. miliar memiliki kewajiban kepatuhan terhadap peraturan atau standar tertentu aj) peraturan atau standar nasional dan internasional ib) peraturan atau standar nasional ic) tidak ada peraturan khusus menggunakan teknik kriptografi khusus untuk keamanan informasi dalam sistem elektronik teknik kriptografi khusus yang disertifikasi oleh negara ibj| teknik kriptografi sesuai standar industri, tersedia secara publik atau dikembangkan sendiri ic) tidak ada penggunaan teknik kriptografi jumlah pengguna sistem elektronik lebih dari pengguna sampai dengan pengguna (ic) kurang dari pengguna kategori sistem elektronik) bobot data pribadi yang dikelola sistem elektronik data pribadi yang memiliki hubungan dengan data pribadi lainnya ib) data pribadi yang bersifat individu dan atau data pribadi yang terkait dengan kepemilikan badan usaha ic) tidak ada data pribadi tingkat klasifikasi kekritisan datasangat rahasia rahasia dan atau terbatas ic) biasa tingkat kekritisan prosesiai proses yang berisiko mengganggu hajat hidup orang banyak dan memberi dampak langsung pada layanan publik ib| proses yang berisiko mengganggu hajat hidup orang banyak dan memberi dampak tidak langsung ic) proses yang hanya berdampak pada bisnis perusahaan dampak dari kegagalan sistem elektronik ia) tidak tersedianya layanan publik berskala nasional atau membahayakan pertahanan keamanan negara tidak tersedianya layanan publik dalam propinsi atau lebih ic) tidak tersedianya layanan publik dalam kabupaten kota atau lebih kategori sistem elektronik) bobot mena potensi kerugian atau dampak negatif dari insiden ditemuinya keamanan informasi sistem elektronik (sabotase, terorisme) menimbulkan korban jiwa ib) terbatas pada kerugian finansial ic) mengakibatkan gangguan operasional sementara (tidak membahayakan dan merugikan finansial) total bobot nilai kategori sitem blakrasik keterangan ketentuan penilaian: kategori sistem strategis tinggi rendah elektronik total bobot nilai saya yang bertanda tangan bawah ini menyatakan bahwa data atas diisi sesuai dengan keadaan sebenarnya. tempat, tanggal bulan tahun) pimpinan perusahaan nama) jabatan) format surat permohonan pengakuan sebagai lembaga konsultan nama lembaga konsultan) alamat lembaga konsultan) nomor telepon dan pos elektronik lembaga konsultan| nama kota, tanggal) nomor sifat biasa lampiran perihal permohonan pengakuan lembaga konsultan sapi kepada yth. kepala badan ber dan sandi negara jl. harsono rm. ragunan jakarta selatan dengan ini kami mengajukan permohonan pengakuan sebagai lembaga konsultan sapiembaga konsultan diisi dengan nama lembaga konsultan) bentuk lembaga konsultan badan hukum) alamat entitas tulis alamat lengkap entitas) nama sesuai dengan surat gedung, lantai) keterangan domisili) nama jalan diikuti nomor kavling dsb.) kota, provinsi, kode pos| melengkapi permohonan ini kami lampirkan dokumen dokumen pendukung sebagai berikut:demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terimakasih. pimpinan lembaga konsultan), format sertifikat pengakuan lembaga konsultan sistem manajemen pengamanan informasi badan siber dan sandi negara sertifikat pengakuan lembaga konsultan sistem manajemen pengamanan informasi nomor: . dengan ini badan siber dan sandi negara memberikan pengakuan kepada: nama lembaga konsultan alamat lembaga konsultan yang telah memenuhi syarat sebagai lembaga konsultan sistem manajemen pengamanan informasi. sertifikat pengakuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal . ditetapkan jakarta, pada tanggal. . . a.n. kepala badan siber dan sandi negara deputi ., ttd nama format permohonan surat tanda register implemented sapi kepada yth. foto 4x6 terbaru kepala badan siber dan sandi negara jakarta yang bertanda tangan bawah ini: nama nama nik nomor ktp) nomor telepon nomor telepon nomor telepon dsb. e mail alamat e mail alamat e mail dsb.| alamat tulis alamat lengkap sesuai domisili nama jalan diikuti nomor kavling dsb.) kota, provinsi, kode pos| dengan ini mengajukan permohonan surat tanda register implemented sapisetuju menyampaikan permohonan surat tanda register implemented sapinama kota, tanggal bulan tahun| pemohon nama) format surat tanda register implemented sapi badan siber dan sandi negara surat tanda register implemented sapi nomor registrasi nomor registrasi implemented registration number sapi nama nama implemented name kompetensi kompetensi implemented) competence tanggal penetapan tanggal bulan tahun penetapan date stimulation str) berlaku sampai tanggal bulan tahun valid until kadaluarsa str) a.n. kepala badan siber dan sandi negara deputi ., ttd nama foto 4x6 terbaru page apabila terdapat kekeliruan dalam dokumen ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya. format laporan lembaga sertifikasi tentang hasil sertifikasi sistem manajemen pengamanan informasi bab pendahuluan latar belakang tujuan ruang lingkup sasaran keluaran output hasil yang diharapkan outcome) sistematika bab laporan kegiatan data penyelenggara sistem elektronik yang mengajukan sertifikasi (termasuk ruang lingkup audit) data penyelenggara sistem elektronik yang mendapatkan sertifikat sistem manajemen pengamanan informasi data penyelenggara sistem elektronik yang dicabut kepemilikan sertifikasinya ringkasan eksekutif kondisi organisasi struktur organisasi temuan mayor dan temuan minor rekomendasi tindakan perbaikan tindak lanjut audit perubahan daftar tim perubahan daftar tim pengambil keputusan sertifikasi bab iii penutup pimpinan lembaga, ttd nama pimpinan lembaga| kepala badan siber dan sandi negara, ttd. hina siberian |
pang berita negara republik indonesia bssn. tata naskah dinas. pencabutan.dengan rahmat tuhan yang maha esa kepala badan siber dan negara, menimbang bahwa untuk terlaksananya ketertiban dan keseragaman yang berkaitan dengan naskah dinas lingkungan badan siber dan sandi negara, diperlukan pengaturan mengenai naskah dinas, bahwa peraturan kepala lembaga sandi negara nomor tahun tentang tata naskah dinas lembaga sandi negara sudah tidak sesuai dengan kebutuhan badan siber dan sandi negar. tata naskah dinas lingkungan badan siber dan sandi negara merupakan acuan dalam pengelolaan naskah dinas bagi unit kerja lingkungan badan siber dan sandi negarcc. pembuatan naskah dinas, pengendalian naskah dinas, pengamanan naskah dinas, kewenangan penandatanganan naskah dinas, penggunaan lambang negara, logo, dan cap dinas, dannaskah dinastata naskah dinas lingkungan badan siber dan sandi negara bab pendahuluan umumbadan siber dan sandi negara. salah satu komponen penting dalam penatalaksanaan pemerintah iralat pencabutan dan pembatalan produk hukum. maksud dan tujuan maksud tata naskah dinas lingkungan badan siber dan sandi negara dimaksudkan sebagai acuan dalam pengelolaan naskah dinas bagi unit kerja lingkungan badan siber dan sandi negara. tujuan tata naskah dinas bertujuan untuk menciptakan kelancaran komunikasi tertulis yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan administrasi badan siber dan sandi negara. sasaran sasaran penetapan tata naskah dinas: terwujudnya panduan pengelolaan tata naskah dinas badan siber dan sandi negarbadan siber dan sandi negardalam penulisan, penggunaan ruang atau lembar naskah dinas, dilakukan secara efektif dan efisiebadan siber dan sandi negarn bumi. bab jenis dan format naskah dinas naskah dinas arahan naskah dinas arahan yaitusiber dan sandi negaratassop) dan surat edaran. peraturan badan siber dan sandi negara peraturan badan siber dan sandi negara isiber dan sandi negara melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan. ketentuan mengenai format dan tata cara penyusunan peraturan badan siber dan sandi negara sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. pedoman pedoman ialah jenis pengaturan yang memuat acuan yang bersifat umum badan siber dan sandi negarsiber dan sandi negara. ketentuan mengenai format dan tata cara penyusunan pedoman sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. petunjuk pelaksanaan petunjuk teknis pengertian petunjuk pelaksanaan petunjuk teknis yaitusama. kepala bagian kepala petunjuk pelaksanaan petunjuk teknis terdiri atas: (l)tulisan petunjuk pelaksanaan petunjuk teknis, yang dicantumkan tengah atas ditulis dengan huruf kapital seluruhnya, rata kiri dan tanpa diakhiri tanda baca, tulisan nomor urut dan tahun terbit, rumusan judul petunjuk pelaksanaan petunjuk teknistunjuk pelaksanaan petunjuk teknis, penutup, yang terdiri atas:tunjuk pelaksanaan petunjuk teknisteknis dapat dilihat pada contoh dan contoh format petunjuk pelaksanaan teknis ditandatangani oleh kepala bssn) ambang negara garuda emas dan ama jabatan yang telah dicetak 1tulisan kepala badan siber dan sandi negara jumlah jenis kepala badan petunjuk pelaksanaan teknis badan siber dan sandi negara siber dan sandi nomor . tahun . cara, dengan kurang font tentang boolean old style bab judul juta jenis pendahuluan jang ditulis dengan huruf kapital a . umum leetanert aan karna aan anakan kanan pin maksud dan tujuan makanan tembak ruang lingkup pedoman, maksud sense sasanbksanenaneera sana wenang daa usa nana gesek ena aan naa pane ena san ena jae ena seb usang nan tujuan, pengertian sasaran, asas, nenek ruang lingkup, bab dan seterusnya terdiri atas konsepsi bab iii asar pokok pokok pan ditetapkan .voodoo nama jabatan pada tanggal .voodoo dan nama lengkap yang nama jabatan, ditulis dengan huruf kapital tanda tangan dan cap jabatan nama lengkap contoh format petunjuk pelaksanaan teknis ditandatangani oleh selain kepala bssnpenulisan website: https: 'bssn.go.id, e ma: budaya baa.go.id jenis jumlah kepala unit kerja. dengan ukuran font boolean old petunjuk pelaksanaan teknis so rein aster style nomor . tahun . tentang judul unis jumlah olive badenanosaknanabadas ang ditulis dengan huruf bab apa pendahuluan visual latar belakang tentang ditetapkannya umum jumlah jenis, mesebahangabedabonnenene san dee naa nen naa dahan sama senna sebab nan aenea asnneganasnat kesalahan maksud maksud dan tujuan lan tujuan, mon any nnn ann kan enak pen peta kain annan mete iai kanan rea kaa sasaran, asas, ruang lingkup ang lingkup, pan peran sea han akan kakak desa ara naa sera iri pengertian pengertian mun terdiri atas bab konsepsi asar pokok seat kane lnenenea aan era sasaran ieee pokok dan seterusnya bab iii sesponinowbesgasnae ena arena naa nee bana ane enda maa anak ane dana paman asa bentuk ama jabatan dan seterusnya, nama lengkap vang ditulis dengan ditetapkan .cbooo.ooi huruf kapital pada tanggal .ooooooo nama jabatan, tanda tangan dan cap jabatan nama lengkap instruksi pengertian instruksi yaituyaitu kepala badan siber dan sandi negara. susunan kepala bagian kepala instruksi terdiri atas: (l)kop instruksi yang ditandatangani sendiri atau atas nama kepala badan siber dan sandi negarkepala badan siber dan sandi negara)dan nama jabatan kepala badan siber dan sandi negarabang negara garuda emas dan nama jabatan yang telah dicetak kepala badan siber dan sandi negara men berurutan instruksi kepala badan siber dan sandi negara madara satu nomor :.tahun ser co.o. bahan standar tentang sesi abe bless judul intruksi yang ditulis kepala badan siber dan sandi negara, maruf menimbang bahwasannya msanyawansayan batam genangan nang tentang perlu ata per anta tpa ditetapkannya ge: 'eebaveva haha kab rame nada add dia endapan pesan bea kala hata instruksi gan seletlbnya kenakaspang dalam rangka oo. dengan ini memberi instruksi empat peraturan kepada nama jabatan pegawai, perundang nama jabatan pegawai: bona talas nama jabatan pegawai, ditetapkan nama jabatan pegawai, instruksi nama jabatan pegawai, untuk daftar pejabat ang menerima pertama hey oia bin setara nan opt asia amors akan tai hina aka instruksi substansi ketiga kenenaagaeaaaa tienne yaa eni yensasat nsa pas enne kain centang kebijakan yang dan seterusnya ditetapkan pada tanggal woo ota sosial dengan alamat kepala badan siber dan sandi negara, itunes den tanda tangan dan cap jabatan angan aar nama lengkap ama jabatan geri run lengkap yang ditulis dengan huruf kapital standar operasional prosedurtata cara penyusunan sop badan siber dan sandi negara kewenangan untuk menetapkan dan menandatangani surat edaran oleh kepala badan siber dan sandi negara dan dapat dilimpahkan kepada kepala unit kerja sesuai tugas dan fungsinyadan nama jabatan (untuk pejabat negara) atau logo bssn dan nama bssn (untuk nonpejabat negara), yang ditulis dengan huruf kapital, diletakkan secara simetris, kata yth., yang diikuti oleh nama pejabat yang dikirimi surat edaran tulisan surat edaran, yang dicantumkan bawah lambang negara logos)(l):3b. contoh surat edaran yang ditandatangani oleh kepala bssn) lambang negara garuda emas dan nama jabatan yang telah dicetak kepala badan siber dan sandi negara penomoran yang berurutan dalam yth, come jati eri insan man efek kalender dan seterusnya hell surat surat edaran edaran vang nomor . tahun . ditulis dengan huruf kapital tentang ukuran font memuat alasan tentang perlu umum ditetapkannya surat essasabadbadebas saga naa hak penanya bakhagnaake had desa sean had ben anyenhbaa han aga khas anna naya bak edaran maksud dan tujuan can pap plat bao ketan cc, ruang lingkup perundang ditetapkannya dasar surat edaran memuat pemberi tahuan tentang dan seterusnya. hal tertentu yang dianggap ditetapkan di. mendesak pada tangkai kepala badan siber dan sandi negara kota sesuai tanda tangan dan cap jabatan engan alamat instansi nama lengkap dan tanggal nama jabatan dan nama lengkap ditulis kapital contoh format surat edaran (ditandatangani oleh kepala unit kerja) badan siber dan sandi negara kop surat dinas jajan harsono rm. ragunan, pasar minggu, jakarta selatan telepon s0ss14, puksinte tss441ia debate: https: avoid, ema: humas being.hl penomoran yang berurutan dalam satu tahuan pan kalender dan seterusnya surat edaran nomor . tahun . judul surat edaran tentang yang ditulis dengan memuat alasan una tentang perlu minat ka an alanina asian nadia miana ann anemia nata maha aron dan snn diterapkannya surat maksud dan tujuan nan memuat ketentuan aa. syarat cu, ruang lingkup perundang massa aaa aia tag gro lina una pbe menjadi dasar ditetapkannya dasar surat edaran memuat pem beri dan seterusnya. tahuan tentang hal tertentu vang kan loose dianggap mendesak pasa langka oo. nama jabatan, kota sesuai dengan tanda tangan dan cap jabatan alamat instansi dan tanggal nama lengkap penandatanganan nama jabatan dan ditulis kapital naskah dinas penetapan keputusan), menetapkan pelimpahan wewenang. wewenang penetapan dan penandatangan pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani keputusan ialah kepala badan siber dan sandi negara dan ketua sekolah tinggi sandi negar(a) kop naskah dina, (e) ,(cesalinandapat dilihat pada contoh 4b, dan 4c, contoh format keputusan ditandatangani oleh kepala bssn) ambang garuda emas yang telah dicetak lam bang negara ukuran: height: can lowlipasing mulnpde spoke, ogw has can kepala badan siber dan sandi negara height: law$pulang danlupke space, keputusan kepala badan siber dan sandi negara dalam satu tahun kalender lownlipacoog menyala space upt nomor . tahun . uku linepocing mulyo space, opa wan kertas tentang dengan judul keputusan ditulis margin sean, len iem, kepala badan siber dan sandi negara, bottom 2em lawatpncng misuse a13 spare, opt empat alasan tentu ana antar nemorihurut tahan. nba tan pir pen mainan marsiber dan sandi negara lovelipacang mulnpaa desa, put mengingat undang undang nomer ., tahun tentang . lembaran negara republik indonesia tahun empat ketentuan jarak pergantian nomor., tambahan lembaran negara republik indonesia seumarpdbapsae antar nemorihuruf nomor. dasar ditetapkannya adalah spasi peraturan presiden nomor .( lembaran negara keputusan dengan after republik indonesia tahun . nomor . peraturan badan siber dan sandi negara nomor benda negara republik indonesia tahun . former.): liw garing many space, memutuskan: lovelpnscrng alwltpde space. ope menetapkan keputusan kepala badan siber dan sandi negara tentang judul penyambung dengan halaman berikutnya d22 jika lebih dari salaman lam pocong mualhgnle dki space. ops kedua keputusan kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. memuat substansi lovefpering manager server, ops tentang kebijakan yang salinan keputusan kepala ini disampaikan kepada: ditetapkan jarak berganti antar nomor sena nana adalah ana dengan aer petikan keputusan kepala ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. kota sesuai dengan alamat enter menpan sekurang soror ansi dan tanggal penanda panganan ditetapkan pada tanggal kap jabatan dan kepala badan siber dan sandi negara, yang panas dengan huruf kapital tanda tangan dan cap jabatan nama lengkap contoh format salinan keputusan salinan abs garuda emas amannya yang telah dicetak height: width: skala liwelpuwcang ahoupie space, ope height: kepala badan siber dan sandi negara width: sah penomoran yang berurutan keputusan kepala badan siber dan sandi negara dalam satu tahun kalender law sarang maple spare, upa nomor . tahun . nga dang liwelipuwcang mntuplp suren, opa margin tentang sem, left 3cm, lvonipoceg minlupsle adi spoon. opa ara upaya eng right 2cm dan judul dengan huruf kapita bottom 2em leoweiporcarg multpdr spence. opa kepala badan siber dan sandi negara, low seorang mntupdr open. opa menimbang sana msn ebi muat alasan tentang jarak pergantian ane gear sona aoa pap ditetapkannya sartika kn, mnnnknnnn has: gesek kan kamp laapaah e heranseatanaan bara cc.ter kepala badan siber dan sandi negara lawelipracing adnthane spare, opt mengingat undang undang nomor ., tahun . tentang . lembaran negara republik indonesia tahun empat appa peraturan nomer. tambahan lembaran negara republik indonesia perundang undangan yang jarak pergantian antar gai ditetapkannya nomor huruf peraturan presiden nomer .( lembaran negara adalah republik indonesia tahun . nomor .): spasi dengan peraturan badan siber dan sandi negara nomer. berita after negara republik indonesia tahun . nomer.: lana nyaring mulai span, pat memutuskan: liang mwlngde show, ope menetapkan keputusan kepala badan siber dan sandi negara tentang judul kesatu . penyambung dengan aman berikutnya jika lebih halaman data sea kedua kepuasan kepala ini nol berlaku pada tanggal ditetapkan substansi tentang salinan keputusan kepala ini disampaikan kepada: kebijakan yang tetapkan jarak pergantian dana antar pembela petikan keputusan kepala ini diberikan kepada yang spasi dengan after6 bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya sman ata star dngan wetan pasa stasi dan tanggal penanda ditetapkan https betamraanni langganan pada tanggal mep pilinan perak kepala badan siber dan sandi negara, ama jai aan lengkap yang ditulis tanda tangan dan cap jabatan dengan huruf kapital nama lengkap salinan sesuai dengan aslinya, nama jabatan. tanda tangan cap instansi nama lengkap a contoh format petikan keputusan aw) height: yang width: skala height: lowepootug multiple siege, opa width: kepala badan siber dan sandi negara penomoran yang live spacing multiple spare, dalam satu hun kalender keputusan kepala badan siber dan sandi negara lawnlouncnng aihalopde adi spare (pe nomor . tahun . lawetpow klwnpie apart tentang lidi keluhan ukuran kertas ditulis dengan dengan live pocong mtulopir space. opo huruf kapital margin judul icm, left 3cm, lowepoocng ddwople space, ope right 2em dan kepala badan siber dan sandi negara, bottom 20cm gta aha matah, dan muat alasan menimbang pan tentang perlu jarak pergantian rahang dpr aan kan putusan antar ednnansensanganpannemeat men ane wan one oka ond anna ama tanam sewa peraner6 kepala badan siber dan sandi negara line sebatang malade parse, ope mengingat undang undang nomor ., tahun . tentang . muat ketentuan lembaran negara republik indonesia tahun dera jarak nomor. tambahan lembaran negara republik indonesia dangan yang pergantian nomor. jadi dasar antar perawan presiden nomor .( lembaran negara ditetapkannya nomor huruf republik indonesia tahun . nomor .): urusan adalah peraturan badan siber dan sandi negara nomor berita spasi dengan negara republik indonesia tahun . nomor.): after lanaiporrang matte space, ope memutuskan: lani sarang athanpote space, ope menetapkan keputusan kepala badan siber dan sandi negara ata penyambung tentang judul dengan halaman berikutnya kesatu . jika benih idaman linelpurang abalopiedr space. ope memuat substansi kedua keputusan kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tentang kebijakan salinan keputusan kepala ini disampaikan kepada: ng: harapkan jarak pergantian antar ate pan pan ppn adalah spasi dengan petikan keputusan kepala ini diberikan kepada yang after bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. ota sesuai dengan after degan aliran apac lamat instansi dan ditetapkan ala anggap penanda pada tanggal karate iseng paa2020ng111a yani kepala badan siber dan sandi negara, tanda tangan dan cap jabatan jabatan dan ama lengkap yang nama lengkap tulis dengan huruf petikan sesuai dengan aslinya, nama jabatan, tanda tangan cap instansi nama lengkap contoh format keputusan ditandatangani oleh selain kepala bssn) kop surat dinaseirs ivangodd, mail: census bros.yo0. ket ee, penomoran yang berurutan dalam satu tahum kalender keputusan kuasa pengguna anggaran nomor . tahun . judul keputusan tentang ditulis dengan sean nan banana naa huruf kapital kuasa pengguna anggaran, merusak alam tentang perlu ditetapkannya menimbang bahwa. landasan banana ten ben akan nee bea eka keputusan memuat ketentuan perakaran mengingat lai eny luna lan ata perundang menjadi dasar ditetapkannya memutuskan: keputusan menetapkan keputusan kuasa pengguna anggaran tentang peak uattenona natnsata eter pan kan pon naa pesta bath memuat substansi kesatu sai ppa atp ana pindad laten mit rena tentang kebijakan kedua o0aan papnaptatantapi kunktapia lan ppa pan pru pia klip peran arena ppi menpnmapanpann vang ditetapkan kota sesuai dengan daan pend tan np. alamat instansi dan kav kmi dareboang senyannrora tanggal penanda tanganan kuasa pengguna anggaran, tanda tangan dan cap jabatan nama jabatan dan nama lengkap yang nama lengkap ditulis dengan harus kapital contoh format keputusan ditandatangani oleh selain kepala bssn) cap sekolah tinggi sandi negara lena raya usa, desu putat untuk, iseng, bogor, jawa barat telepon facsimile website: aaaa . . keputusan ketua sekolah tinggi sandi negara penomoran yang berurutan dalam nomor . tahun .,, satu tahun kalender tentang maan kelak nan kak hal kene kane era year arena kemenakan keputusan ditulis dengan ketua sekolah tinggi sandi negara, huruf kapital menimbang: dak kata naa aan dea nanti virtual alasan enne nan pts1 20n2n tani pen kanye non man yan tabel dan elan panna nan tentang perlu keputusan mengingat bibi wae obe year orangnya sel pmnkeaavo kan mana akan ora enna pada annan nee pan memuat: ketentuan peraturan perundang memutuskan: undangan yang menjadi dasar menetapkan keputusan ketua sekolah tinggi sandi negara ditetapkannya tentang keputusan kesatu apa aap deg empat substansi kedua ana apa ala centang kebijakan salinan keputusan ini disampaikan pada: petikanota sesuai dengan ditetapkan sa.oco.coo.cbooo. w o alamat instansi dan pada tanggal aan jana naa kank tanggal penanda panganan ketua sekolah tinggi sandi negara, nama jabatan dan tanda tangan dan cap jabat) naskah dinas penugasan dituangkan dalam bentuk surat perintah.gawai yang memuat perintah untuk melaksanakan tugas tertentu, serendah rendahnya eselon ii. susunan kepala bagian kepala surat perintah terdiri atas: (a) kop surat, (b) kata surat perintah, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris, (c)(a)dangkan(a) tempat dan tanggal surat perintah, (bh)(c) tanda tangan pejabat yang menugasi (), 2g. (d)(e) cap dinas nrp, jabatan, dan keterangan, surat perintah tidak berlaku lagi setelah tugas yang termuat selesai dilaksanakan. untuk perubahan atau revisi surat perintah dituangkan dalam bentuk nota dinas. format surat perintah dapat dilihat pada contoh contoh format surat perintah kop surssn.apo.iel, e mail: letusan issn.yo penomoran yang w6&& x&x& kh, w berurutan dalam satu tahun kalender surat perintah nomor farafuafan peraturan (dasar menimbang: nba ditetapkan nya bagi loco wm0mmamnanan anna nana maan anna aan surat perintah daftar pejabat memberi perintah yang. menerima dan seterusnya. memuat substansi tan diperintahkan dan seterusnya. kota sesuai alamat nama tempat, tanggal instansi dan tanggaltembusan: kapital dan seterusnya naskah dinas korespondensi naskah dinas korespondensi terdiri atas dua nota dinasnota dinas terdiri atas: tulisan badan siber dan sandi negara yang ditulis dengan huruf kapitals5) kata dariintern badan siber dan sandi negardan 6b. contoh format nota dinas badan siber dan sandi negara nota dinas nomor . . . (bulan tahun cara pen satu tahun yth. anak arak kalender dari nesbepar jne era fans bak ankara vision apabila lebih dari dempirari: (insang menggunakan penyebutan hal aneserrandusekenerngang sasa ena angka contoh ideal v on memuat laporan, pemberitahuan, apel pat apn pot apa perak pan roa pernyataan, atau aed permintaan yang una nnasandanansnsa san sarana ken dandnnnekana ana hanan ana san danang nee san kapan kana kanan kaka ana mana ana sifatnya rutin, berupa catatan tea ane rah nia lea aaa ahn ehe ana ena ringkas. tanda tangan nama lengkap ditulis dengan huruf awal kapital, tidak dibubuhi cap nama lengkap dinas tembusan: contoh format nota dinas (atas nama) badan siber dan sandi negara nota dinas nomor . . . (bulan tahun dusebangaten dapa satu tahun kalender dari nama jabatan atasan) penggal: (isngyaseynnaa memuat laporan, pemberitahuan, pernyataan, atau tenannantenn tan anna kan ena ken nana anna naa nan nana pnn kan nana nama permintaan vang kanan sifatnya rutin, nyu san banana lan nama kas neasa teman kak matan eka ksad eta san aaa tema ann itn berupa catatan ringkas. a.n. nama jabatan atasan pasaran nama jabatan huruf awal kapital, tidak dibubuhi cap dinas nama lengkap tembusan: disposisi pengertian disposisi adalah petunjuk tertulisnaskah dinas masuk. wewenang pembuatan dan penandatangan disposisiformat disposisi dapat dilihat pada contoh contoh format disposisi badan siber dan sandi negara jalan harsono r.m. ragunan, jakarta telepon facsimile kop win waria jakarta selatan penomoran, kasasi informasi, sifat, terima tertipidat gigit bar snn ieee dari penari anri ana kelapa dna mea ringkasan isi bad png para aaa ag. mencantumkan pejabat yang dituju dan isi disposisiundangan terdiri atas tanda tangan, nama pejabat, dan tembusan (jika perludan 8b. contoh format surat undangan intern jenis font badan siber dan sandi negara wu nomor artaeeueenan kakek anakan eka ena tungau naa nana alamat tujuan yang aan ditulis bagian kiri aju bukan ela kep any ana aka lanny bini maks kinterikan ja cawan won eererasn kenyang akan kapan ken skakanana kanan aan kanan kanan alinea si) lo. mmk marasenestednnnad endasassn kan esa senen male pemuda) con ov0220ti00na yang sean kas conan nama jabatan dan nama nama jabatan, lengkap yang ditulis dengan tanda tangan) huruf awal kapital nama lengkap tembusan: contoh format lampiran surat undangan intern lampiran surat nomor lrsuejaownnienyens daftar pejabat pegawai yang diundang nama jabatan, tanda tangan dan cap instansi) nama lengkapeastern pengertian surat dinas eastern adalah naskah dinas pelaksanaan tugas seorangsiber dan sandi negara. wewenang pembuatan dan penandatangan surat dinasdan atau kepala unit pelaksana teknis upt) sesuai tugas dan fungsinya. susunan kepala bagian kepala surat dinas terdiri atas: kop surat, nomor, sifat, klasifikasitembusancontoh: satu lembar, dua lembar, lebih dari lembar ditulis satu berk format surat dinas dapat dilihat pada contoh dan 9b. contoh format surat dinas yang ditangani oleh kepala bssn lambang negara garuda emas dan nan jabatan yang dicetak kepala badan siber dan sandi negara tanggal nomor sama men oesfisan tempat, tgl., bln., thn pembuatan sifat kilat sangat segera segera biasa surat klasifikasi sangat rahasia rahasia terbatas biasa lampiran hal manan ngkngnaa alamat aan bentet, tujuan yang pne3 series kanan esa nona ditulis bagian kiri sana nan eat seram kak asnabena arena pan kan aen kak kas atm: pnoaetrell being tina kanan eny nan nama jabatan dan nama lengkap yang nama jabatan, ditulis dengan huruf awal tanda tangan dan cap kepala) kapital nama lengkap tembusan: contoh format surat dinas yang ditangani oleh selain kepala bssn badan siber dan sandi negara stain jalan harsono r.m, ragunan, pasar minggu, jakarta selatan wah telepon facsimile website: e math: humasaihasn go.id nomor tanfonfonlunfun tempat, tgl, bin., thn ks. sifat kilat sangat segera segera biasa klasifikasi sangat rahasia rahasia terbatas biasa lampiran hail pai apa pmi alamat tujuan yang lama ditulis fanaa nana anna aan aan anna kanan bagian kiri ayrekangne kayu kamera ramosa kan apaan en: palinnaen tepekia durian aya sex ee9nn nyang yua yana yuan feeling tankanyennank kan kng danang kasus. kawa nasa mana kakek akan yan kan pankahekakk kanal gsnnsen kanan nsan kan nen kan nnn kensensnsnnsan unbtngia petiniuupo) para nnr2ncamncensaw cerna sen ana kaa nama jabatan dan nama lengkap vang nama jabatan, ditulis dengan huruf awal tanda tangan dan cap kapital instansi) nama lengkap tembusan: surat undangan eastern surat undangan eastern adalah surat dinas yang memuat undangan kepada pejabat pegawai personal luar badan siber dan sandi negaraminimal setingkat eselon iicc) kaki bagian kaki surat undangani10d, dan 10e. contoh 10a format surat undangan eastern yang ditandatangani oleh kepala bssn lambang negara garuda emas dan nama jabatan yang kepala badan siber dan sandi negara goa nomor tempat,alamat house tujuan yang kerana arena nan enka pena ditulis svenskhoahid ang hdd bassuergeephha pengen tpi penadiaika lan pie seb ekanyansahianng kanyengakh yes mana tpp pure peron opo paman teran nya pppncn penyatuan san eka kab kana adha panel pat apa adang memteanyok boya kanan hoo van pot hansa bea yan kana nama jabatan, nama jabatan dan nama tanda tangan dan cap lengkap yang jabatan) ditulis dengan huruf awal nama lengkap kapital tembusan: contoh 10b format surat undangan eastern yang ditandatangani oleh selain kepala bssihsan.go.id, e mail: humusaibasn god nomor tanfunfunpunfan tempat, tgl., bin., thn kar sed sifat kilat sangat segera segera biasa sunat klasifikasi sangat rahasia rahasia terbatas biasa lampiran hal yth, seconeeernen enam amat tujuan yang bangun pen pap ppp ana bagian kiri gara aan anda pemainnya hana metan teman raya betina panen kek senna kore dan lain tien ycnwanc ena rana mun sma una kay pehahenna santan besanenea kap sap aka akan ane area pantun po, s01 cad ena pad diss pes ksn naa kan kan nama jabatan, nama jabatan dan nama lengkap yang tanda tangan dan cap ditulis dengan instansi) huruf awal kapital nama lengkap tembusan: a5. contoh format lampiran surat undangan eastern lampiran surat nomor man abanga0d format kartu undangan untuk pejabat negara kepala badan siber dan sandi negara mengharapkan dengan hormat kehadiran bapak ibu saudara pada acara haris. (tanggal) l. pukul . wib bertempat woo. harap hadir menit sebelum pakaian acara dimulai dan undangan laki laki sccococoo.o. dibawa penemu uan lercocosacosooocccovaan konfirmasi: inis unnngaahari .f (tanggal) l.ii. pukul l. wib bertempat neeisans radonasonern2 harap hadir menit sebelum pakaian akundaadeesnelann ane acara dimulai dan undangan laki laki adanya dibawa perempuan icon annasaan konfirmasi: tni serewamneassernketentuan mengenai tata cara penyusunan surat perjanjian diatur dalam peraturan tersendirbadan siber dan sandi negara kombssmgode, kamal: hurasbse.go penomoran yang tan surat kuasa merbau nomor. frase tahun kalender yang bertanda tangan bawah ini, wita identitas yang bands: caameprirkannlempaniatoanian namanya memberikan kuasa an? nana siak memuat memberi kuasa kepada ame alta kuasa mena: desa aib ebb aan man san bau aka jabatan saint sindikasi memuat wit ennes efek pernyataan tentang pemberian dal laa kata kepada pihak laim jakarta, panaranngakkanag anno era dna tanggal penandatangan penerima kuasa, pemberi kuasa, tuansurat, judul berita acara, (macam berita acaraebula, memori, daftar seperti daftar aset arsip yang terkait dengan materi muatan suatu berita acara. beberapa format berita acara dapat dilihat pada contoh dan 12c, untuk format lainnya diatur dalam peraturan tersendiri. contoh 12a format berita acarawebsite: https: ban.go.id, e mail: humas iban.gold penomoran yang berurutan dalam berita acara satu tahum akan judul beriapara naa kalender nomor serfunomlon memuat pada hari ini, ., tanggal ., bulan ., tahun ., kami masing identitas para masing: pihak yang melaksanakan .m.firma pejabat), . (nip dan jabatan), selanjutnya disebut pihak kegiatan pertama, dan pihak rin).oooooooooooocj selanjutnya disebut pihak kedua, telah melaksanak dengan alamat sep pep han gap instansi bike enaonesancesvenpane sapa taganssap pihak kedua, pihak pertama, tanda tanda anda tangan anda tangan tunda tangki nama lengkap. contoh format berita acara pemeriksaahumas'hsan god berita acara pemeriksaan nomor selo pada hari ini . . tanggal .bulan. . tahun. tim pemeriksa yang memuat sendiri atas: identitas para pihak yang nama snocccookknnnanananannana nanannanan selaku le. kw. m0 0mm ten enisateati naa maa spn tea nai pep ebi nama papan para kegiatan berdasarkan surat perintah kepala badan siber dan sandi negara telah melakukan pemeriksaan terhadap nama puppinbaya ana onanhaa nan easanasne jabat jauh desa hasan hama abe diperiksa karena diduga telah melakukan buatan, wi tangani berita acara pemeriksaan ini. terik tangan yang diperiksa vang diperiksa nama lengkaptangani . pada hari dan tanggal tersebut atas. tim pemeriksa ketua tim, nama lengkap anggota tim, tanda tangan nama lengkap para pihak dan nip pagsnseseeesrererana para saksi anggota tim, nama lengkap contoh format berita acara pemusnahan badan siber dan sandi negara kop surat dinas jalan harsono r.m, ragunan, pasar minggu, jakarta selatan engines telepon facsimile website: e mail: humasdibssn berita acara net pemusnahan arsip karna bang satu tahun nomor x1f seolah kalender pada hari ini lu. tanggal . bulan li. tahun eskeseisesen, sejumlah sensei memuat tercantum dalam daftar arsip yang dimusnahkan diserahkan') (terlampir) lcd kembar, penghancuran secara total dengan cara aan dibakar ian kanan kepala unit kearsipan, ins laris nama lengkap nip saksi saksi unit kerja bagian pengawasan, nama lengkap nip unit kerja bagian hukum, tanda tangan para pihak dan para saksi nama lengkaketerangan terdiri atas: kop surat, keterangan, yang berisi logo dan nama badan siber dan sandi negarabadan siber dan sandi negara kaissn.go.id, e mail: humas ssn.go.td penomoran berurutan surat keterangan dalam satu tahun nomor see served mess fara memuat yang bertanda tangan bawah ini, identitas yang nama pena makan pena came aea kat pra sanam ega ank was pala memberikan jabatan pain mek med ane aka pare klo naa had kawah tanah binary memuat dengan ini menerangkan bahwa man tiba yang taat ane rent jabatan bia kbr par eka dan seterusnya memuat informasi maa ena nan nnn rnb ann anna mengenai asmara rena kakek eka eka keke were eka eka eka kek aka kek era kek eka keke era keke eur kek aee rar keke kek kakek rka suatu hal takinnkaanenenan aman pimiabanae naik nan nanda ana nnn antar tampak mini organ ban lapan nikon ann stan seseorang sesarason4anaokasasi ane aksen banana ken haka eka haa had ban kaka anka noh ana ena hhe nada bae kebon hana aaaa rame and end eka base nanas ena babe kepentingan matan nya mri matan bean amin kedinasan kota sesuai jakarta, dasevanba paud adab lenan naa dengan pejabat pembuat keterangan, kan, dan tanggal tanda tangan dan cap instansi demand nama lengkap tang surat pengantarpengantar terdiri atas: kop surat: tanggal, cc)nomor urut, kolom jenis yang dikirim, cc) kolom jumlah yang dikirim, kolom(s)dinas website: https: bssn.ga.id, e talk: henmasg issn.go.d www tepat tanggal stel. bin., thn.) buatan surat surat pengantar yang dapat nomor san usa fonem ditulis bagian kiri diterima tanggal .o penerima pengirim nama jabatan, nama jabatan, tanda tangan tanda tangan dar cap instansi ama jabatan dan nama lengkap yang penyplandra ditulis dalam huruf awal kapitalpengumuman internal) atau masyarakat umum luar badan siber dan sandi negara pengumuman eksternal). wewenang pembuatan dan penandatangan pengumuman inedangkan untuk pengumuman ekspengumuman terdiri atas: kop surat, tulisan pengumuman dicantumkan bawah kop surat disertai nomorb), nama lengkap yang menandatangani,contoh contoh format pengumuman3: ban.go d, e madi: humas bssn.go.kl penomoran pengumuman yang berurutan alam satu nomor sesar ahun kalender tentang pengumuman ang ditulis alam huruf kapital kit tol pln snn yaa memuat alasan, peraturan yang centarera carta eka nana efek nana kek ank kek eka nek kekar kanan aan aan kkn kek eka kena ena aan anakan pemberitahuan sin naa snn ptn tentang hal sebangsa canenanananta kab san banana kane anna kan ann baba ben kena koran mea ana kena nan nan aan tertentu yang cota sesuai dengan alamat dikeluarkan di. instansi dan pada tanggal asin tanggal penandatanganlaporan rahasia adalah naskah dinas yang memuat pemberitahuan tentang pelaksanaan suatu kegiatan kejadian yang bersifat rahasia. wewenang pembuatan dan penandatangan laporan ditandatangani oleh pejabat atau pegawai badan siber dan sandi negara yang diserahi tugas. laporan rahasia ditandatangani oleh pejabat badan siber dan sandi negara yang diserahi tugas. susunan kepala kop surat, judul laporan seluruhnya ditulis dalam huruf kapital, diletakkan secara simetris. penambahan cap rahasia pada laporan rahasia,: penambahan cap rahasia pada laporan rahasia. format laporan dan laporan rahasia dapat dilihat pada contoh 16b dan 16c contoh 16a format laporankop surat dinas website: https: bssn.go.id, e mail: humas bssn.go.id judul laporan laporan ang ditulis tentang lengan huruf kapital pendahuluan umum maksud dan tujuan ruang lingkup dasar kegiatan tugas yang dilaksanakan memuat laporan tentang pelaksanaan hasil yang dicapai lugas kedinasan simpulan dan saran penutup instansi, tanggal penandatangan, dikeluarkan hangus nama, jabatan, anda tangan tangan petang lengkap nama jabatan pembuat laporan, tanda tangan dan cap instansi nama lengkap contoh 16b format laporan yang dibuat oleh stafeurasia bss.yo.id judul laporan yang ditulis laporan dnia sana lenin kiara pen atu nona keren keenam dok sai una dede aaa antara memuat laporan pelaksanaan hasil yang dicapai tugas kedinasan simpulan dan saran penutup ben era ana ben anak null anu dan nun nun nun ppn nan unud nnn uni nnn alami instansi, tanggal tandatangani, dikeluarkan nama, jabatan, pada tanggal .ooo.ooo woo0ooo anda tangan dan nama lengkap mengetahui, nama jabatan pembuat laporan, nama pejabat nama pembuat laporan tanda tangan dan cap instansi tanda tangan nama lengkap nama lengkap contoh 16c format laporan rahasiaest.go.id, e mal: human son go.id judul laporan ditulis laporan lpan ton yaaa ron upn pte plat ono ane rai memuat laporan men tentang pelaksanaan hasil yang dicapai tugas kedinasan simpulan dan saran penutup meamnianknnini preman keelkahi snn hulu kemana enranokueba nek da) serealia kas ani kbbi instansi, tanggal stand dikeluarkan coin sana nan hama, jabatan, pada tanggal measanankaka panahan kawan kanan nana tanda tangan dan nama lengkap nama jabatan pembuat laporan,gawai badan siber dan sandi negara,persoalan memuat pernyataan singkat dan jelas tentang persoalan yang akan dipecahkan,,ebula pengertian nebula adalah naskah dinas yang memuatkepala bagian kepala nebula terdiri atas: judul nebula dan diletakkan secara simetris tengah atas, batang tubuh bagian batang tubuh nebula terdiri atas: kata pembukaan, pembahasan, pembacaan keputusan, penutupan. kaki bagian kaki nebula terdiri atas: tempat dan tanggal pembuatan nebula, tanda tangan ditulis nama lengkap ditulis, yang ditulis dengan huruf awal kapital, nama jabatan pimpinan rapat, nama lengkap, yang ditulis dengan huruf awal kapital. format nebula dapat dilihat pada contoh contoh format nebula badan siber dan sandi negara jalan harsono r.m, ragunan, pasar minggu, jakarta selatan cam on) eyang items apsanugoskd. e mail: humas bango.dd judul nebula diisi lengan nama nebula kegiatan hari waktu tanggal pelaksanaan rapat, dan tempat pukul kegiatan rapat tempat pimpinan rapat nama pimpinan peserta aah rapat dan daftar nama peserta cgva vera mayan mar inka pns pari tangis dodi dst. rapat, jika banyak dapat dipisahkan alam lembar jalannya rapat wengi pengarahan umum pimpinan dapat).o wo. woo. woommmuaanai jalannya rapat pertemuan (laporan peserta, tanggapan, masukan dan lain nahas: isi rangkuman lennmeraneau men enn par nan pen rae npa ann naa pen ega pan nana nan nia pen era pena rena engan anang aranda hasil pembahasan mengetahui, ditulis, (atasan langsung) ltd. lt.d. nama namabarang layanan lembaga karena telah memenuhi syarat syarat tertentu atauatas lambang negara logo bssn dan tulisan bada siber dan sandi negkepala bssn atau atas nama kepala bssn menggunakan lambang negara, sedangkan logo bssn digunakan untuk selain kepala bssn, dan judul sertifikat. batang tubuh bagian batang tubuh sertifikat terdiri atas nama nama kota tempat penandatanganan, tanggal saat penandatangan, nama jabatan penandatanganan, ditulis dengan huruf kapital pada setiap awal kata, cap lambang negara cap dinas bssn. format sertifikat dapat dilihat pada contoh 19b dan 19c contoh 19a format sertifikat yang ditandatangani kepala bssn badan siber dan sandi negara sertifikat diberikan kepada ' nama atas partisipasinya sebagai . dalam acara yang diselenggarakan pada tangga! sampai dengan . di. nama pemangku jabatan keterangan: logo garuda emas emboj) ukuran ,5x3,5cm warna berwarna tulisan badan siber dan sandi negara jenis font times new roman ukuran bold warna hitam rgb: tulisan sertifikat jenis font vivaldi ukuran bold warna hitam rgb: nomor sertifikat jenis font arial ukuran regular warna hitam rgb: kalimat diberikan kepada, garis bawah warna hitam rgb: konsideran partisipasijabatan pejabat yang mengesahkan sertifikat jenis font19b format sertifikat internal sertifikat nomer sert.21satu. menyatakan bahwa: deviani surya dewi. salib sebagai peserta bimbingan teknis pemberkatan arsip substantif" maan sena menang:! buah mere muhammad hita tunggal, s.t. keterangan: logo garuda emboj)konsiderandan instansi yang mengesahkan sertifikat bssn) jenis font tahta ukuran bold warna hitam rgb: jabatan pejabat yang mengesahkan sertifikat jenis font:format sertifikat bersama pihak lain nomor sert. su tu. menyatakan bahwa: deviani surya dewi, sale sebagai peserta: bimbingan teknis pemberkatan arsip substantif diselenggarakan oleh badan siber dan sandi negara, pada tanggal s.d. mei badan siber dan sandi negara jl. harsono no, pasar minggu, jakarta selatan jakarta, mei2018 lan aas gta bag tag bia dra. listyaningtyas murgiwati muhammad hita tunggal, s.t. keterangan: logo instansi pihak lain ukuran ,5x3,5cm warna berwarna logo bssns5)sertifikat jenis font tahta ukuran bold warna hitam rgb: nama instansi mitra kegiatan jenis font tahta ukuran bold warna hitam rgb: nama instansi penyelenggara kegiatan bssn) jenis font tahta ukuran bold warna hitam rgb: jabatan pejabat instansi mitra kegiatan yang mengesahkan sertifikat jenis font tahta ukuran regular warna hitam rgb: jabatan pejabat bssn yang mengesahkan sertifikat jenis font tahta ukuran regular warna hitam rgb: nama pejabat instansi mitra kegiatan yang mengesahkan sertifikat jenis font tahta ukuran bold warna hitam rgb: nama pejabat bssn yang mengesahkan sertifikat jenis font tahta ukuran bold warna hitam rgb:mengenai format dan tata cara penyusunan tata naskah dinas elektronik diatur dengan peraturan tersendiredoman, instruksi, standar operasional prosedur sop), petunjuk pelaksanaan teknis. susunan nomor naskah dinas yang bersifat pengaturan dan penetapan terdiri atas: tulisan nomor, nomor naskah (nomor urut dalam satu tahun kalender), tulisan tahun dengan huruf kapital, dan tahun terbit. an. contoh penomoran peraturan:tahun terbit nomor urut naskah contoh penomoran keputusan: keputusan kepala badan siber dan sandi negara nomor tahun tentang penghentian sementara tunjangan umum nomor tahun tahun terbit nomor urut naskah contoh penomoran pedoman pedominstruksi instruksistandar operasional prosedur standar operasional prosedur kepala badan siber dan sandi negara nomor tahun tentang sop nomor su. tahun terbit kode unit kerja penyusun sop nomor urut sop masing nomor naskah (nomor urut sop dalam satu tahun bssn), contoh penomoran petunjuk pelaksanaan teknis petunjuk pelaksanasurat perintah susunan penomoran surat perintah sebagai berikut: nomor naskahs5) tahun terbit. contoh surat perintah nomor d3 kka nomor urut surat perintah dalam satu tahun kalender kode unit kerja kka kode klasifikasi arsip bulan ke (dua digitkepala badan siber dan sandi negara surat dinas yang ditandatangani oleh kepala badan siber dan sandi negara terdiri atas: kode derajat pengamanan surat dinas, nomor naskah (nomor urut dalam satu tahun kalender), singkatan nama jabatan, kode klasifikasi arsip, s5) bulan, tahun terbit. contoh: bssn ka kka kode derajat pengamanan naskah dinas rahasia nomor naskah dinas singkatan nama instansi singkatan nama jabatan kepala badan siber dan sandi negara kode klasifikasi arsip kp, kh, dil.) bulan digit) tahun terbit surat dinas yang ditandatangani oleh pejabat bawah kepala badan siber dan sandi negara surat dinas yang ditandatangani oleh pejabat bawah kepala badan siber dan sandi negara terdiri atas: nomor naskah (nomor urut dalam satu tahun kalender), singkatan nama instansi, singkatan satuan unit kerja pemrakarsa satuan organisasi, kode klasifikasi arsip, bulan, tahun terbit. contoh: bssn kka nomor naskah dinas singkatan nama instansi kode unit kerja pemrakarsa kode klasifikasi arsip bulan (dua digit) tahun terbit nomor nota dinas dan undangan intern penomoran nota dinas dan undangan intern pada unit kerja eselon yang sama. untuk nota dinas atau undangan intern yang dikirimkan oleh suatu unit kerja unit kerja lain yang mana kedua unit kerja tersebut berada bawah eselon yang samakepala bagian rumah tangga s43) dengan perihal peminjaman ruang rapat, adapun penomorannya sebagai berikut: nomor s41 kka nomor urut nota dinas dalam satu tahun kalender, s41 kode unit kerja eselon pemrakarsa, kka kode klasifikasi arsip, bulan (dua digit), tahun terbit. penomoran nota dinas dan undangan intern lintas unit kerja eselon untuk nota dinas atau undangan intern yang dikirimkan oleh suatu unit kerja dengan tujuan lintas unit kerja eselon iidistribusi dengan perihal permohonan penunjukan peserta bimbingan teknis pemberkatan arsip bssn tahun adapun penomorannya sebagai berikut: nomor su kka nomor urut nota dinas dalam satu tahun kalender, kode unit kerja eselon pemrakarsa, kka kode klasifikasi arsip misal, tu. pembinaan kearsipan), bulan (dua digit), tahun terbit. nomorsatu tahun kalender), kode unit kerja, kode klasifikasi arsip, bulan (dua digit), tahun terbit contoh surat berita acara dengan nomor ba. d1 kkal, kka kode klasifikasi arsip: bulan ke tahun nomor sertifikat susunan penomoran sertifikat sebagai berikut: singkatan naskah dinas sertifikat sert), nomor sertifikat (nomor urut dalam satu tahun kalender), cc. kode unit kerja, kode klasifikasi arsip, bulan (dua digit), tahun terbit. contoh sertifikat dengan nomor sert. d2 kka sert:2, kka kode klasifikasi arsip, bulan ke tahun penggunaan kertasyaitu hvsgram m2, ketahanan sobek minimal cc)84x inci), laporan menggunakan kertas yang berukuran inci), telaahan staf menggunakan kertas yang berukuran inci), dan nebula menggunakan kertas yang berukuran inci),dan biru tua. amplop surat amplop surat merupakan sarana kelengkapan penyampaian surat, terutama untuk naskah dinas keluar instansi. warna dan kualitas amplop surat selalu harus dicantumkan nama logo dan alamat badan siber dan sandi negaraamplop. contoh penulisan alamat pengirim dan tujuan badan siber dan sandi negara jalan harsono r.m. ragunan, pasar minggu jakarta selatan nomor sescvarsarar yth. sekretaris utama arsip nasional republik indonesia jalan ampera raya cilandak jakarta selatan cara melipat dan memasukan surat dalam amplop surat yang sudah diketik rapi dapat kehilangan penampilannya yang menarik jika cara melihatnya dan memasukkannya kedalam amplopamplop yang akan digunakan. cara melipat surat yang akan dimasukkan dalam amplop surat dinas yaituamplop dengan bagiformat melipat kertas surat misalkan pertama, sepertiga bagian bawah lembaran kertas surat dilipat depan nee (ena ketat mmg, yih sekret ulama anri bpamplop dengan bagian kepala badan mama da0 kemenngaka surat menghadap depan arah minuman pembaca penerima surat yth. sekretaris utama anri jalan aroperea nya cilandak jakarta sekitar pada amplopyaitu dua spasi, jika judul lebih dari satu baris, jarak antara baris pertama dan kedua yaitu satu spasi, jarak antara judul dan subjudul yaitu empat spasi, jarak antara subjudul dan uraian yaitu dua spasi,jenis dan ukuran huruf jenis huruf yang digunakan pada kop naskah dinas yaitu times new roman (nama instansi) dan times new roman (alamat instansi). jenis huruf yang digunakan untuk naskah dinas pengaturan yaitu boolean old style jenis naskah dinas arahan lainnya menggunakan huruf arial atau jenis naskah dinas lainnya menggunakan huruf arial atauyaitu media. media . kata penyambung kata pertama pada halaman baris paling atas kiri yaitu media elektronik .dst. sera inna sinensismerupakan susunan pejabat yang dibuat oleh pejabatode distribusi surat bssn distribusi terdiri atas semua pejabat pimpinan tinggi madya distribusi terdiri atas distribusi dan semua kepala unit kerja dengan jabatan pimpinan tinggi pratama distribusi terdiri atas distribusi dan semua kepala upt distribusi terdiri atas distribusi dan semua pejabat pimpinan tinggi pratama distribusi terdiri atas distribusi dan semua pejabat administrator dan pengawas. distribusi pada sekretariat utama distribusi terdiri atas semua pejabat pimpinan tinggi pratama sekretariat utama distribusi terdiri dari distribusi dan pejabat administrator sekretariat utama distribusi terdiri atas distribusi dan pejabat pengawas sekretariat utama distribusi pada deputi bidang identifikasi dan deteksi distribusi dia terdiri atas semua pejabat pimpinan tinggi pratama deputi bidang identifikasi dan deteksi distribusi dib terdiri atas distribusi dia dan pejabat administrator deputi bidang identifikasi dan deteksi distribusi pada deputi bidang proteksi distribusi d2a terdiri atas semua pejabat pimpinan tinggi pratama deputi bidang proteksi distribusi d2b terdiri atas distribusi d2a dan pejabat administrator deputi bidang proteksi distribusi pada deputi bidang penanggulangan dan pemulihan distribusi d3a terdiri atas semua pejabat pimpinan tinggi pratama deputi bidang penanggulangan dan pemulihan distribusi d3b terdiri atas distribusi d3a dan pejabat administrator deputi bidang penanggulangan dan pemulihan distribusi pada deputi bidang pemantauan dan pengendalian distribusi d4a terdiri atas semua pejabat pimpinan tinggi pratama deputi bidang pemantauan dan pengendalian distribusi d4b terdiri atas distribusi d4a dan pejabat administrator deputi bidang pemantauan dan pengendalian distribusi d4c terdiri atas distribusi d4b dan pejabat pengawas deputi bidang pemantauan dan pengendalian distribusi pada pusat data dan teknologi informasi komunikasi distribusi dta terdiri atas semua pejabat administrator pusat data dan teknologi informasi komunikasi distribusi dtb terdiri atas distribusi dta dan pejabat pengawas pusat data dan teknologi informasi komunikasi distribusi pada pusat pendidikan dan pelatihan distribusi dla terdiri atas semua pejabat administrator pusat pendidikan dan pelatihan distribusi dlb terdiri atas distribusi dla dan pejabat pengawas pusat pendidikan dan pelatihan distribusi pada pusat operasi keamanan siber nasional distribusi oka terdiri atas semua pejabat administrator pusat operasi keamanan siber nasional distribusi okb terdiri atas distribusi oka dan pejabat pengawas pusat operasi keamanan siber nasional distribusi surat pada sekolah tinggi sandi negara distribusi terdiri atas ketua sts dan paket distribusi terdiri atas distribusi st, pejabat administrator sekolah tinggi sandi negara, kepala jurusan, kepala program studi, dan kepala unit distribusi terdiri atas distribusi dan pejabat pengawas sekolah tinggi sandi negara distribusi terdiri atas distribusi st, sekretaris jurusan, sekretaris program studi, dan sekretaris unit ruang tanda tangan pengerti, sekretaris utama, deputi, dan kepala biro) yang dirangkaikan dengan nama instansi badan siber dan sandi negaramisalnya, karo umum, karo menkeu, direktur dst, nama jabatan pada naskah dinas yang bersifat mengatur ditulis dengan huruf kapital,ialah ejaan bahasa indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangansiber dan sandi negarnya. alur surat menyurat yang bermuatan kebijakan atau keputusan atau arahan kepala badan siber dan sandi negara harus menggunakan jalur sesuai dengan garis kepemimpinan atau eselon.merupakan semua naskah (surat) dinas yang dialamatkan kepada kepala badan siber dan sandi negara kepala unit kerja. penerimaan naskah dinas masuk dipusatkan bagian tata usaha dan kearsipan, biro umum, pertamamplop tertutup dikelompokkan berdasarkan tingkat keamanan sr, k t dan dan tingkat kecepatan penyampaiannya kilat sangat segera, segera, biasa). selanjutnya, naskah dinas masuk ditangani sesuai dengan tingkat keamanan dan tingkat kecepatan penyampaiannya. untuk memudahkan pengawasan dan pengendalian, naskah dinas masuk yang diterima langsung oleh unit kerja agar diserahkan kepada bagian tata usaha dan kearsipan, biro umum, pertama. pencatatan naskah dinas masuk yang diterima dicatat pada buku agenda menurut tingkat keamanan,siber dan sandi negara, pencatatan naskahnaskah dinasnaskah dinas masuk selalu dilakukan pada setiap terjadi pemindahan dan penyimpanan, penilaian kegiatan penilaian naskah dinas masuk dimulai pada tahap pencatatan, yaitu pada waktu menilai sementara apakah naskah dinas masuk termasuk yang harus dibebaskan. penilaian sementara ini untuk memudahkan penanganan naskah dinas masuk oleh pejabat arsip, pada tahap penilaian naskah dinas masuk, selain penilaian penyampaian surat, dilakukan pula penilaian penanganan naskah dinas masuk, apakah naskah dinas masuk itu akan diproses biasa atau melalui proses pemberkatan naskah, naskah dinas masuk yang beralamatkans5)penyimpanan selama masa pengolahan naskah dinas masuk sudah mulai mengalami proses penyimpanan,, naskah dinasnaskah dinas, yaitu himpunan satu jenis surat dinas berdasarkan materi surat atau jenis naskah dinas lain yang menyertai surat dinas yang bersangkutan, misalnya keputusan, instruksi, surat edaran dan sebagainya, disusun secara kronologis. himpunan menurut seri selain dibatasi oleh kemampuan map, juga dibatasi tahun naskah dinas. rubrik, yaitu himpunan dari satu macam masalah hal pokok persoalan yang disusun secara kronologis, misalnya kepegawaian, materiil, kelembagaan, penatalaksanaan dan sebagainya. himpunan menurut rubrik dibatasi dengan tahun, atau dibatasi sampai dengan masalah selesai. dosis, yaitu himpunan satu macam masalah hal pokok persoalan yang disusun secara kronologis dari awal sampai akhir. misalnya: file pegawai yaitu himpunan naskah dinas dari mulai lamaran sampai dengan pemberhentian. pemberkatan naskah dinas dapat digolongkan sebagai himpunan rubrik. dilihat dari bagaimana cara penyimpanan surat atau himpunan, penyimpanan terdiri atas beberapa cara berikut: lateral, yaitu penyimpanan surat himpunan yang diletakan sedemikian rupa sehingga yang telihat hanya bagian sisi, misalnya penyimpanan dalam order, kotak arsip, atau buku perpustakaan. vertikal, yaitufilling cabinet. horisontal, yaitu penyampaian surat himpunan yang diletakkan sedemikian rupa sehingga muka surat himpunan terlihat disebelah atas, misalnya penyimpanan sementara surat himpunan yang diletakkan meja pejabat pada waktu surat masih dipelajari diolah. selama surat masih aktif, surat tetap berada tata usaha pengolah unit kerja). jika setelah dinilai menjadi arsip inaktif, penyimpanan harus sudah dialihkan bagian kearsipan sesuai dengan ketentuan kearsipan yang berlaku. sarana penanganan naskah dinas masuk agenda merupakan sarana utama pengendalian dan pengawasan naskah dinas masuk. semua naskah dinas masuk pertama kali dicatat pada agenda yang disusun dalam kolom catatan sebagai berikut: tanggal: indeks, nomor dan tanggal naskah dinas masuk, kode klasifikasinaskah dinas masuk yang tidak melalui proses pemberkatan naskah dinas, selain agenda, dapat menggunakan sarana lain berupa buku agenda yang diatur sesuai dengan kebutuhan masing masing unit kerja. sarana pengurusan naskah dinas masuk melalui proses pemberkatan naskah, selain agenda juga digunakan sarana lain. alur naskah dinas masuk tapa dilihat pada gambar alur naskah dinas masuk gambar alur naskah dinas masuk). penggolongan pendistribusian agenda d3po. disp. agung disp sisa sisi tpi naskah dinas keluar naskah dinas surat dinas.anganan naskah dinasnaskah dinas keluar dilaksanakan antara lain karena: adanya kebijaksanaan pimpinan, sebagai reaksi dari suatu aksi, adanya konsep baru. penyiapan penyusunan konsep naskah dinas keluar sebagai berikut. penyiapan atau penyusunan konsep dilakukan oleh pejabat atau pegawai yang membidangi, setiap konsep yang disiapkan harus berdasarkan pada kebijaksanaan dan pengarahan pimpinan.naskah dinas yang konsepnya terdiri atas:naskah dinas keluar dibuat dua rangkap oleh unit kerja asal, satu naskah tanpa para, sedangkan satu lagi dibuat dengan para pejabat pada dua jenjang jabatan struktural bawahnya unit kerja asaliii para pejabat eselon ng) nama pejabat penandatangan mbar contoh para para hirarki pada naskah dinas yang sean bet ditandatangani oleh pejabat eselonnama pejabat penandatangan gambar contoh para para hirarki pada naskah dinas yang ditandatangani oleh pejabat eselon ii) pembubuhan para koordinasi naskah dinas yang materinya saling berkaitan dan memerlukankolom para koordinasi untuk eselon para koordinasi man ye d l ge d o contoh kolom para koordinasi untuk eselon para koordinasi kao taderbaah prarofoodejabata) oo memasang| o | prseugateiabang| kasus(kodejabatn) pembubuhan para verifikasi naskah dinas yang ditandatangani oleh kepala badan siber dan sandi negara, konsepnya harus dipakai terlebih dahulu (para verifikasi) secara berjenjang dari tahap pembuatan konsep sampai dengan tahap akhir konsep. contoh kolom para verifikasi untuk naskah dinas ban e se app "ag pencatatan semua naskah dinas keluar dicatat dalam agenda naskah dinas keluar. agenda naskah dinas keluar memuat sekurang kurangnya informasi sebagai berikut: nomor urut, tang penggandaan penggandaan ialah kegiatan memperbanyak surat dinas dengan sarana reproduksi yang tersedia dengan banyak alamat yang dituju, penggandaan hanya dilakukan setelah naskah dinasnaskah dinasnaskah dinas keluar yang tingkat keamanannya sangat rahasia atau rahasia harus diawasi dengan ketat, bagian tata usaha dan kearsipankan dimasukkan dalam amplop, amplop naskah dinas keluar yang tingkat klasifikasi keamanannya rahasia r), sangat rahasia sr), terbatas confidential t k, sangat segera,segera, dan biasa), surat yang tingkat keamanannya sr, dimasukkan kedalam dua amplop. amplop pertama dibubuhi alamat lengkap, nomor surat dinas, cap dinas, cap yang sesuai dengan tingkat kecepatan dan tingkat kemapanantingkat keamanan dan nomor surat, semua naskah dinas keluarnaskah dinas keluar kntosoea kali (tanpa kali (tanpa nda tanda gambar alur naskah dinas keluar)sangat rahasia disingkatsiasat, kedudukan dan keselamatan negara. contoh surat sebagai berikut: naskah dinas yang berkaitan dengan kunci dan sistem sandi, pemberlakuan, pemeriksaan dan penghapusan sistem sandi dan kunci sandi, cc. rencana rencana dan keterangan mengenai operasi militer, politik dan ekonomi yang penting, dokumen politik yang penting mengenai pembicaraan atau hasil perundingan antar negara (pembelian penjualan senjata, pertahanan bersama), laporan hasil penelitian atau penemuan baru dalam bidang teknologi persenjataan, dan keterangan keterangan mengenai kriptografi atau kristologi. rahasia rahasia disingkat icontoh surat sebagai berikut: petunjuk pengoperasian alat peralatan sandi, berita acara serah terima mesin sandi, berita acara serah terima kunci dan sistem sandi, hasil evaluasi sistem peralatan sandi, pengiriman petugas sandi lapangan, berita berita mengenai operasi yang sedang berjalan, keterangan mengenai kedudukan, keadaan kita sendiri baik bidang militer, politik maupun ekonomi. keterangan mengenai sesuatu pekerjaan yang dikarenakan sesuatu hal tidak boleh diumumkan, laporan intelijen rutin, keterangan mengenai gelombang radio yang digunakan dalam dinas perhubungan, laporan konduite dan politik kepegawaian terbatas restricted) terbatas disingkat merupakan tingkat keamanan isi surat dinas yang isinya tidak boleh diumumkan dan hanya boleh diketahui dalam lingkungan tertentu atau tidak boleh disebar luaskan. contoh surat terbatas sebagai berikut: keterangan mengenai dinas sehari hari. laporan atau keterangan mengenai keadaan aktivitas operasi yang jauh letaknya. biasa biasa disingkat merupakan tingkat keamanan isi surat dinas yang tidak termasuk dalam butir sampai dengcontoh surat biasa sebagai berikut: surat undangan laporan perjalanan dinas surat tugtimbul agar gambar emosikearsiptingkat kecepatan atau derajat kecepatan berita derajat kecepatan yaitu tingkat prioritas pengolahan, pengiriman dan penyampaian suatu berita, derajat kecepatan ditentukan oleh pimpinan pengirim berita. klasifikasi berita menurut derajat kecepatan yaitu pengklasifikasian menurut sifat dan prioritas penyampaiannya. kawat dengan derajat prioritas tertinggi diprioritaskan lebih dahulu untuk diolah, dikirim dan atau disampaikan kepada pihak yang terkait. walaupun kawat dengan derajat lebih tinggi tersebut kedatangannya setelah atau berada dibelakang kawat yang berderajat lebih rendah. derajat kecepatan diklasifikasikan berdasarkan: il. kilat, dengan notasi yaitu derajat tertinggi yang digunakan dalam keadaan luar biasa. misalnya pada waktu keadaan perang atau bahaya perangangat segera, dengan notasi yaitu derajat kecepatan tertinggi dalam keadaan damaiegera, dengan notasi dipergunakan untuk kawat kawat yang menghendaki penyelesaian dengan segera. jika ada keterlambatan akan menimbulkan kesulitan yang amat besar. surat berderajat harus diselesaikan dikirim disampaikan dalam waktu jam. biasa, dengan notasi yaitudipergunakan pada kawat kawat yang penyelesaiannya tidak memerlukan perlakuan istimewa namun tidak dapat ditunda. tabel petunjuk penggunaan derajat kecepatan petunjuk digunakan dalam hal tindakan dalam pengiriman derajat kilat keadaan perang berita didahulukan terhadap keadaan darurat bahaya semua berita yang perang derajatnya lebih rendah. kekacauan kekacauan yang pertukaran berita yang mengancam keselamatan sedang berlangsung satu negara jaring (saluran) bencana alam yang dapat berita dikirim secepat dianggap sebagai bencana mungkin. nasional bila belum terkirim dalam dalam keadaan seperti diatas jangka waktu (setengah) pemberitaan tentang: jam maka pengirim pertempuran pertama diberitahukan tentang dengan musuh sebab sebabnya. jalannya pertempuran tindakan tindakan yang khusus selanjutnya disesuaikan tindakan tindakan lain dengan kehendak untuk menyelamatkan jiwa pengirim orang banyak dalam hal bencana alam nasional sangat segera pemberitaan operasionalnya pengirim berita berderajat yang sangat penting, dan yang panjang pemberitaan tentang panjang segera dihentikan. keadaan teritorial yang berita yang bersangkutan sangat mendesak. dikirim secepat mungkin catatan jika belum terkirim dalam untuk berita berita jangka waktu (satu) jam operasional berderajat maka pengirim berita yaitu yang tertinggi dalam diberitahukan sebab keadaan damai sebabnya segera berita yang memerlukan telegram berderajat dan penyelesaian cepat bila tidak panjang yang sedang dikirim akan menimbulkan kesukaran dihentikan dulu kesukaran yang tidak pengirimannya. diinginkan biasa berita berita yang tidak dikirim menurut urutan memerlukan pelayanan biasa. istimewa apabila belum terkirim dalam jangka waktu (enam) (dua belas) jam pengirim memberitahukan sebab sebabnya pembatasan penggunaan tingkat kerahasiaan wewenang untuk memberikan pembatasan dalam penggunaan tingkat kerahasiaan berada pada pejabat dan atau pembuat berita. tingkat kerahasiaan tertinggi (sangat rahasia) ditentukan oleh mereka yang memiliki tanggung jawab besar (pejabat tinggi), dikarenakan pejabat yang berhak mengirim berita sangat rahasia terbatas jumlahnya maka penggunaan sistem sandi yang terklasifikasi sangat tinggi juga relatif sedikit. ketentuan dalam pemberian tingkat kerahasiaan sebagai berikut: sesuai dengan isinya, hanya satu tingkatan kerahasiaan, sesuai dengan sumber. ketentuan surat menyurat komunikasi langsung surat dinas yang terklasifikasi rahasia dikirim langsung kepada tujuan melalui kamar sandirahasia dikirim secara langsung dari pengirim penerima surat. apabila surat rahasia tersebut akan dikirimkan untuk instansi luar badan siber dan sandi negara maka pengirimannya dilakukan melalui kamar sandi. apabila surat rahasia tersebut hanya untuk intern badan siber dan sandi negara maka surat tersebut dapat dikirim langsung dari pengirim penerima. tujuan pengiriman langsung ini untuk mencegah terjadinya kebocoran berita. sehingga alur surat menyurat yang bersifat rahasia ini tidak berdasarkan hierarki yang ada badan siber dan sandi negara. penanganan surat dengan tingkat keamanan tertentu penanganan surat dengan tingkat keamanan tertentu mencakup semua pencatatan secara administrasi mengenai bahan bahan berita rahasia serta tindakan untuk pengamanan preventif yang dilakukan selama proses proses pembuatan, penyebaran atau pendistribusian, penyampaian,penyimpanan pemusnahan berita rahasia sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlakuberita rahasia negara berita rahasia negara yaitu berita informasi yang bersifat rahasia yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berwenang berhak mengetahuinya dapat mengakibatkan bencana atau kerugian bagi bangsa dan negara. sifat berita rahasia berita rahasia strategis berita rahasia yang mengandung nilai nilai strategis bagi kepentingan negara pemerintah ri. lebih mengutamakan faktor keamanan dari pada faktor kecepatan. berita rahasia teknis berita rahasia yang mengandung nilai nilai taktis bagi kepentingan negara pemerintah ri. lebih mengutamakan faktor kecepatan, namun tetap memperhatikan faktor kecepatan. ketentuan administrasi sandi administrasi sandi yaitu proses penyelenggaraan administrasi kirim terima berita rahasia yang meliputi pencatatan setiap aktivitas kegiatan sandi menyandi atau mengupas membuka kriptografi sandi termasuk pendistribusian berita, pengelolaan dan pendokumentasian pengarsipan dokumen. dalam penyelenggaraan pelayanan kirim terima berita rahasia harus memenuhi motto at, yaitu: selamat yaitu kondisi aman, utuh, tidak bocor, karena terbitnya ketatausahaan. tepat yaitu tidak salah alamat, penggarapan ketatausahaan tidak menimbulkan ketimbang siaran dan salah alamat. cepat yaitu sampai alamat dalam waktu yang relatif singkat sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. hemat yaitu memenuhi efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan ketatausahaan. bagan administrasi berita transmisi pengiriman proses proses penerima pembuatan berita berita oo ) gambar bagan administrasi berita) bab kewenangan penandatangan naskah dinas penandatanganan penggunaan garis kewenangan kepala badan siber dan sandi negara bertanggung jawab atas segala kegiatan yang dilakukan dalam organis menandatangani surat dinas, sehingga diperlukan garis kewenangan yang menunjukan materi surat dinas tersebut mencerminkan kehendak atau kebijaksanaan pimpinanlh.)u.b. kepala biro umum, tanda tangan nama lengkap pelaksana tugas it.) ketentuan penandatanganan pelaksana tugas yang disingkat plt.) sebagai berikut:, penetapan plt berdasarkan surat perintah dari pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjukejajar atau setingkat lebih tinggi: pegawai negeri yang tidak menduduki jabatan struktural hanya dapat diangkat sebagai plt dalam jabatan struktural eselon iv, s5) pegawai negeri yang diangkat sebagai plt tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan atau menandatangani naskah dinas keputusan yang mengikat seperti pembuatan penilaian prestasi kerja, penetapan surat keputusan, penjatuhan hukuman disiplin dan sebagainya atau naskah dinas pengaturan, pit bertanggungjawab atas naskah dinas yang ditandatanganinya. contoh: piapabila yang berhalangan pejabat eselon maka kepala badan siber dan sandi negara menunjuk seorang pejabat eselon lainnya atau pejabat eselonunit kerja pejabat yang berhalangan tersebut, s5) apabila yang berhalangan pejabat eselon ivunit kerja pejabat yang berhalangan tersebut:badan siber dan sandi negara yang bersifat kebijakan keputusan arahan berada pada kepala badan siber dan sandi negara,kepala unit kerja atau pejabat lain yang diberi kewenangan untuk menandatangani, penyerahan pelimpahan wewenang dan penandatanganan naskah dinas dengan ketentuan sebagai berikut: berdasarkan wewenang kepala badan siber dan sandi negara dapat melimpahkan wewenang untuk menandatangani naskah dinas kepada pejabat bawahan sesuai dengan batas wewenang, tugas dan fungsi masing masing. pejabat bawahan sesuai organisasi lini pada badan siber dan sandi negara dapat memperoleh penyerahan pelimpahan wewenang dan penandatanganan surat dinas berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan bidang masing masing. tabel matriks kewenangan penandatanganan pejabat penandatangan jujemmeman lill aam add aam emas lorjmua oo tao lasloalali tes eat tree tem saja jal iigalaml isl isl jan jowmoma raja tale lal joo jalal lal jsjamras || |lajajyatlii lili juo tajlalaja jajajajapa anjammem sae jajan wafat titi jan jawa jala jalapa jalajajara jua jai lala jaja isl ill bbunit kerja eselon ii: inspektorat, pusdiklat, puskajibangtekkamsissan, pusdatin, pusopskamsinas dan sts bab viijajaran badan siber dan sandi negarayang ditandatangani oleh kepala bssn, lambang negara ditempatkan pada bagian atas kepala surat secara simetris pada naskah dinas. contoh lambang negara: penggunaan logo ketentuan penggunaan logo umum badan siber dan sandi negara memiliki logo sebagai identitas lembaga berdasarkan peraturan perundang undangan. logo digunakan oleh pejabat yang berwenang pada badan siber dan sandi negara untuk kepentingan kedinasan. dalam tata naskah dinas, logo wajib digunakan sebagai: kop naskah dinas, cap dinas, amplop dinas, dan atau dokumen resmi yang diterbitkan oleh badan siber dan sandi negara. penggunaan logo pada kop naskah dinas pejabat yang berwenang menggunakan kop naskah dinas badan siber dan sandi negara dengan menggunakan logo yaitu pejabat yang berwenang sesuai dengan jenis naskah dinasbentuk, dan ukuran tertentbadan siber dan sandi negara dan alamat lengkap yang terletak sebelah kanan sejajar dengan logo. tulisan nama nama badan siber dan sandi negar21d, 21e, 21f. contoh 21a rs: bssn.go.id, e mail: humas'a'bssn.go.id contoh 21b contoh kop keputusan kepala badan siber dan sandi negara lambang negara ukuran: height: width: skala height: width: font: arial kepala badan siber dan sandi negara ukuran: regular contoh 21c contoh kop surat dinas badan siber dan sandi negaracontoh 21d contoh kop surat dinas sts badan siber dan sandi negara sekolah tinggi sandi negara jalan raya haji usa, desa putat untuk, bogor, jawa barat telepon facsimile website: e mail: ,id contoh 21e contoh kop surat dinas pusdiklat badan siber dan sandi negara pusat pendidikan dan pelatihan jalan raya muchtar kel. duren mekar, kec. bojong sari, depok telepon facsimile website: e mail: contoh 21f contoh kop surat dinas museum sandi badan siber dan sandi negara museum sandi jl. farida noto, kotabaru, gondokusuman, kota yogyakarta, daerah istimewa yogyakarta telepon facsimile website: e mail: museum'@bssn. go.id penggunaan logo pada cap instanskepala badan siber dan sandiinstansi dengan logodan r3 # mm. lingkaran pertama merupakan lingkaran paling luar. pada lingkaran kedua, bagian atas tercantum tulisan nama badan siber dan sandi negarabiru. contoh bentuk dan spesifikasi cap instansi dengan menggunakan logo dapat dilihat pada contoh contoh (jari jari mm) (jari jari mm) (jari jari mm) antara badan siber dan sandi negara dengan yaituterdiri atas: cap jabatan, memuat nama jabatan penanda tangan naskah dinas, cap jabatan terdiri atas: (tiga) jenis: cap jabatan kepala badan siber dan sandi negara cap jabatan kepala badan siber dan sandi negara dibuat satu buah digunakan untuk mengesahkan naskah dinas yang ditandatangani oleh kepala badan siber dan sandi negara, cap jabatan disimpan subbab tata usaha kepala, tanggung jawab terhadap penggunaan dan pengamatannya cap jabatan berada pada kasubbag tata usaha berbantuan kepala. cap jabatan ketua sts cap jabatan ketua ststua sts, tanggung jawab terhadap penggunaan dan pengamatannya yaitu kasubbag tata usaha, bagian administrasi umum sekolah tinggi sandi negara. cap jabatan kepala pusdiklat cap jabatan kepala pusdiklatpala pusdiklat, tanggung jawab terhadap penggunaan dan pengamatannya yaitu kasubbag tata usaha, pusdiklat. cap instansi memuat nama dan logo instansi, cap instansi terdiri atas (empat) jenis: cap instansi badan siber dan sandi negara cap instansi badan siber dan sandi negara hanya dipergunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh: pejabat eselon pejabat eselon ii, kepala unit pelaksana teknis upt), pejabat lain yang ditetapkan dengan peraturan tersendiri kuasa pengguna anggaran, kuasa pengguna barang, pejabat pembuat komitmen, pejabat penerbit surat perintah membayar dan bendaharawan), cap instansi badan siber dan sandi negara digunakan untuk legalisasi surat perintah perjalanan dinas spp), legalisasi spp dilakukan oleh kepala bagian tata usaha dan kearsipan, jika kepala bagian tata usaha dan kearsipan berhalangan, kewenangan legalisasi spp dilakukan oleh kepala biro umum atau pejabat eselon dan atau pejabat eselon iii unit kerja pelaksana penanggung jawab kegiatan, cap instansi badan siber dan sandi negara disimpan bagian tata usaha dan kearsipan, tanggung jawab terhadap penggunaan dan pengamatannya berada pada kepala bagian tata usaha dan kearsipan. cap instansi pusdiklat cap instansi pusdiklat digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh pejabat pusdiklat, cap instansi pusdiklat disimpan subbagian tata usaha pusdiklat, tanggung jawab terhadap penggunaan dan pengamatannya berada pada kepala subbagian tata usaha pusdiklat. cap instansi sts cap instansi sts digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh pejabat sts, cap instansi sts disimpan subbagian tata usaha sts, tanggung jawab terhadap penggunaan dan pengamatannya berada pada kepala subbagian tata usaha, bagian administrasi umum sekolah tinggi sandi negara. cap instansi museum sandi cap instansi museum sandi digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh pejabat museum sandi, tanggung jawab terhadap penggunaan dan pengamatannya berada pada pejabat museum sandi. kegiatan pemberian cap dilakukan ruangan penanggung jawab cap. apabila ada kegiatan pemberian cap yang dilakukan luar ruangan penanggung jawab cap, staf bagian tata usaha dan kearsipan harus berada tempat kegiatan tersebut. wewenang penggunaan cap jabatan cap jabatan kepala badan siber dan sandi negara cepat genre kepala sana logo garuda asp ruas badan siber dan sandi negara dan cap jabatan ketua sts ketua nae logo sts lipa badan siber dan sandi negara dan cap jabatan kepala pusdiklat asean kepala pusdiklat ah) logo garuda ea) badan siber dan sandi negara danh cap instansi cap instansi badan siber dan sandi negara dan pay bang logo garuda yap instansi badan siber dan sandi negara badan siber dan sandi negara logo sts a i sts sts cap instansi pusdiklat edan kan badan siber dan sandi negara isi "hua naa logo garuda pusdiklat cap instansi museum sandi pan say badan siber dan sandi negara la) logo garuda urin sas museum sandviiiyaitukeputusan kepala badan siber dan sandi negara harus diubah, dicabut, atau dibatalkan dengan keputusan kepala badan siber dan sandi negarabadan siber dan sandi negara. kepala badan siber dan sandi negara, hina siberian |
e seorganisasi badan siber dan sandi negara yang lebih proporsional, efektif, dan efisien serta tindak lanjut kebijakan penyederhanaan birokrasi, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja badan siber dan sandi negarabssnrinc,dan pengelolaan komunikasi publikdan pengelolaan urusan hubungan masyarakat dan komunikasi publik. susunan organisasi biro hukum dan hubungan masyarakat terdiri atas kelompok jabatan fungsionaldukungan strategis dan tata usaha pimpinan, pengelolaan urusan rumah tangga, penyelenggaraandukungan strategis dan koordinasi pengelolaan tata usaha pimpinan, pengelolaan urusan ketatausahaan, arsip dan dokumentasi, cc.pengadaan barang jasa. susunan organisasi biro umum terdiri atas: bagian dukungan strategis dan tata usaha pimpinan, bagian rumah tangga, bagian pengadaan barang jasangelolaan dukungan strategis pimpinan dan penyiapan koordinasi, pembinaan, dan pengelolaan urusan ketatausahaan, penyiapan bahan penyusunan naskah pidato pimpinan dan pemberian dukungan pengumpulan dan pengolahan informasi kepada pimpinan, dan cc. pelaksanaan urusan protokol, subbagian tata usaha deputi bidang pemantauan dan pengendalian, dan kelompok jabatan fungsional. subbagian tata usaha kepala mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan kepala. subbagian tata usaha wakil kepala mempunyai tugas melakukan urusbagian rumah tangga terdiri atas kelompok jabatan fungsionalssn. bagian pengadaan barang jasa terdiri atas kelompok jabatan fungsionalsusunan organisasi direktorat identifikasi kerentanan dan penilaian risiko pemerintah terdiri atas kelompok jabatan fungsionalsusunan organisasisusunan organisasi direktorat identifikasi kerentanan dan penilaian risiko ekonomi digital terdiri atas kelompok jabatan fungsionalsusunan organisasi direktorat deteksi ancaman terdiri atas kelompok jabatan fungsionalsusunan organisasi direktorat proteksi pemerintah terdiri atas kelompok jabatan fungsionalsusunan organisasi direktorat proteksisusunan organisasi direktorat proteksi ekonomi digital terdiri atas kelompok jabatan fungsionalsusunan organisasi direktorat penanggulangan dan pemulihan pemerintah terdiri atas kelompok jabatan fungsionalsusunan organisasi direktorat penanggulangan dan pemulihansusunan organisasi direktorat penanggulangan dan pemulihan ekonomi digital terdiri atas kelompok jabatan fungsional:susunan organisasi direktorat pengendalian sumber daya manusia terdiri atas kelompok jabatan fungsionalsusunan organisasi direktorat pemantauan dan pengendalian produk keamanan siber dan sandi terdiri atas kelompok jabatan fungsionalsusunan organisasi direktorat pengendalian informasi, investigasi, dan forensik digital terdiri atas: subdirektorat investigasi dan dukungan penyidikan, dan kelompok jabatan fungsionalinvestigasi dan dukungan penyidikanketat laksanakan, bmn, perbuatan, kearsipan dan kerumahtanggaansusunan organisasi pusat pendidikan dan pelatihan terdiri atas: bidang pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional, bagian umum, dan kelompok jabatan fungsionalpendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional terdiri atas kelompok jabatan fungsionalumum terdiri atas kelompok jabatan fungsionalwakil kepaloperasi keamanan siberlaksanabidangkepala biro hukum dan hubungan masyarakatseluruh peraturix ketentuan penutupkepada biro biro biro hukum deputi bidang deputi bidang deputi bidang direktorat identifikasi pemerintah direktorat identifikasi kerentanan dan direktorat proteksi direktorat penanggulangan dan direktorat pemantauan dan informasi kritikal nasional siber dan sandi kassiaenemoidananen lai digital pemulihan ekonomi digital kuat ametidaklayng direktorat deteksi ancaman oonamsasa nana sekretariat utama biro perencanaan dan biro hukum dan keuangan biro organisasi dan sdm hubungan masyarakat biro umum kelompok jabatan kelompok jabatan kelompok jabatan bagian dukungan strategis fungsional fungsional th runcsionat dan tata usaha pimpinan lilit ttitiiitl) liutilittititit subbagian dukungan administrasi dan tata usaha kepala, wakil kepala, sekretaris utama, dan kedeputian kilittiitititii kelompok jabatan fungsional lititititi deputi bidang identifikasi dan deteksi direktorat identifikasi gea ide aas direktorat identifikasi kerentanan dan penilaian risiko infrastruktur kerentanan dan penilaian direktorat deteksi ancaman risiko pemerintah informasi kritikal nasional risiko ekonomi digital 1t11ttlttttitititi lilttttitititi liettittitititi lititititit bagan susunan organisasi deputi bidang proteksi deputi bidang proteksi direktorat proteksi pap kapal asi direktorat proteksi ekonomi pemerintah kritikal nasional digital kelompok jabatan jompo batan kelompok jabatan fungsional fungsional fungsional tttlitt nan bagan susunan organisasi deputi bidang penanggulangan dan pemulihan deputi bidang penanggulangan dan pemulihan direktorat penanggulangan direktorat penanggulangan informasi kritikal nasional digital lileiiititi leliiiilit lieleiiitlit ppo jabatan kelompok batan kelompok jabatan fungsional tan fungsional fungsional litititititit lllitiitiiti litiiiitlitl) bagan susunan organisasi deputi bidang pemantauan dan pengendalian deputi bidang pemantauan dan pengendalian direktorat pemantauan direktorat pengendalian dan pengendalian andalan sumber daya manusia produk keamanan siber dan forensik digital dan sandi peliiiitit celiiiiteit hoon saj homo man subdirektorat investigasi dan kelompok jabatan kelompok jabatan dukungan penyidikan fungsional fungsional celiiiititi manga kelompok jabatan fungsional lititittititi bagan susunan organisasi inspektorat inspektorat subbagian tata usaha jompo jabsubbagian tata lilit titik ( | kelompok jabatan fungsional litittititit)subbagian tata lilililiilit kelompok jabatan fungsional lilliiiiltit bagan susunan organisasi pusat operasi keamanan siber nasional pusat operasi keamanan siber nasional subbagian tata usaha iiiitiiti kelompok jabatan fungsional lititiititli bagan susunan organisasi pusat pendidikan dan pelatihan pusat pendidikan dan pelatihan bidang pendidikan dan eliitiititit matan kelompok jabatan fungsional tan liutittitiitte kepala badan siber dan sandi negara, ttd. hina siberian |
kelanadministrator dan pengawas dilingkungan pemerintah kabupaten penajam paser utara diperlukan suatu pedoman sebagai acujabatan yang setara dengan jabatan struktural eselon ii. jabatan administrator adalah jabatan yang setara dengan jabatan struktural eselon iii. jabatan pengawas adalah jabatan yang setara dengan jabatan struktural eselon ivesien. kompetensi jabatan umum adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas. kompetensi khusus adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan jabatan dan kedudukannydalam jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas. penetapan standar kompetensi jabatan dimaksudkan untuk: menjadi pedoman kompetensi yang dipersyaratkan dalam jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas, b.menjadjadi dasar penyusunan program pengembangan dan atau pembinaan karir pns, dan menjadi dasar penyusunan program pendidikan dan pelatihan pejabat dan calon pengemban jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas. penetapan standar kompetensi jabatanjabatan dengan kompetensi pejabat atau calon pengembang jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas sehingga terciptanya pejabat yang profesional, dan mewujudkan tertib pengembangan dan pembinaan karier pns. bab standar kompetensi jabatan bagian kesatu umum standar kompetensi jabatan diperuntukkan bagi: jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, dan jabatan pengawas. nomenklatur nama jabatan sebagaimana dimaksud pada adalah berdasarkan susunan organisasi perangkat daerahpetensi jabatan kompetensi jabatan terdiri atas: kompetensi jabatan umum, dan kompetensi jabatan khusus. uraianpenilaian kompetensi jabatan disusun berdasarkan (tiga) kriteria dengan ketentuan: jabatan pimpinan tinggi pratamaadministratorpengawasstandar kompetensi jabatan kompetensi umum inovasi masalah serta pengambilan keputusan integritas perencanaan dan pengorganisasian kepemimpinan tim mengelola keberagaman fleksibilitas berfikir kerja sama memimpin perubahan kompetensi khusus komunikasi lisan membangun hubungan kerja samuraian kompetensi jabatan kompetensi jabatan umum kompetensi level kompetensi penetapan visi kurang berfikir secara strategis kemampuan untuk berpikir strategi lai mengidentifikasi sasaran berpikir strategis sesuai visi. jangka panjang dan merumuskan visi. memprakarsai implementasi .) dari berbagai gagasan atau menciptakan dan alternatif yang terbaik. mengimplementasikan gagasan sesuai visi. memastikan keselarasan visi k l pemda dipimpinnya dengan visi pembangunan nasional. inovasi kurang mampu mengembangkan gagasan baru kemampuan untuk mencetuskan solusi solusi mengembangkan gagasan baru. baru dan kreatif, yang akan mengimplementasikan gagasan hal menghasilkan peningkatan baru. kinerja, hasil hasil yang lebih baik, produktivitas yang lebih melakukan terobosan pada tingkat tinggi bagi unit kerjanya. organisasi. melakukan terobosan yang berdampak secara nasional. kurang mampu menganalisis analisa dan pemecahan masalah secara mendalam untuk masalah serta pengambilan membuat keputusan keputusan denganmenggunakan metode tertentu. kemampuan dalam menganalisis masalah secara memecahkan masalah yang mendalam untuk membuat sulit melalui evaluasi yang keputusan denganmenggunakan seksama dan sistematis metode tertentu terhadap informasi, alternatif yang mungkin dan menyelesaikan masalah yang konsekuensinya untuk mengandung resiko tinggi. membuat keputusan yang pop baik secara tepat waktu dan dengan keyakinan diri. menghasilkan solusi berdampak jangka panjang. membuat keputusan strategis yang mempengaruhi banyak pihak kompetensi level kompetensi integritas tidak dapat menjadi sumber informasi yang dapat dipercaya kemampuan untuk sebagai sumber informasi yang mempertahankan tingkat dapat dipercaya. kejujuran dan etika yang konsisten menerapkan norma tinggi dalam perkataan dan norma yang ada. mempertahankan tindakan sehari hari, memiliki pendapat yang diyakini benar. keberanian untuk ena kok bertindak sesuai kode etik dan pribadi menyampaikan pokok prinsip moral yang tinggi. berani pokok persoalan yang dapat menerima resiko dalam menimbulkan pertentangan. mempertahankan pendapat yang diyakini benar. menjadi panutan dalam mempertahankan tingkat standar keadilan dan etika. perencanaan dan kurang mampu merencanakan dan pengorganisasian mengorganisasi tugas secara org simultan dan efisien. mempertahankan tingkat merencanakan dan mengorganisasi kejujuran dan etika yang tugas secara simultan dan efisien. tinggi dalam perkataan dan tindakan sehari hari. memiliki mahir menyusun rencana alternatif keberanian untuk secara (contingent plan). pribadi menyampaikan pokok pokok persoalan yang dapat efektif mengelola kemajuan arah menimbulkan pertentangan. pencapaian sasaran organisasi. efektif mengelola berbagai sumberdaya lingkup k l pemda yang dipimpinnya untuk kemanfaatan terbesar tingkat nasional. kepemimpinan tim kurang mampu memberikan tugas sesuai kemampuan anggota tim. kemampuan dalam memimpin orang lain untuk memberikan tugas naa mencapai sasaran dan tujuan kemampuan anggota um. tim. memberdayakan anggota tim. meningkatkan efektivitas tim. konsisten dalam mengarahkan anggota tim. mengelola keberagaman kurang menghargai orang kemampuan untuk dapat menghargai orang. memahami, menerima dan peka terhadap perbedaan memfasilitasi berbagai perspektif individu. memperlakukan alam mencari kesepakatan. orang secara setara, tanpa peka terhadap kebijakan dan memandang jenis kelamin, dampak yang dikeluarkan oleh unit suku bangsa, agama, asal kerjanya. kelahiran, status atau posisi. menjadi teladan dalam mengelola keberagaman. kompetensi level kompetensi tidak peka masa bodoh terhadap perubahan yang terjadi (menunjukkan fleksibilitas berfikir perlawanan secara pasif), sulit beradaptasi dalam lingkungan penugasan atau pekerjaan baru. kemampuan dalam memahami adanya kebutuhan untuk menyesuaikan diri dan berubah dan mampu beradaptasi mempertahankan secara efektif. efektivitas kerja saat mengelola perubahan yang terjadi menghadapi informasi ikan tindakan dan baru, perubahan situasi cng menyesuaikan arah yang tepat menuju perubahan baru yang berbeda. yang diinginkan, mengatasi hambatan hambatan yang dihadapi. mampu mempertahankan produktivitas ketika berada dalam situasi yang terus menerus berubah dan memfasilitasi rencana implementasi perubahan agar dapat berjalan dengan efektif. merencanakan suatu perubahan untuk mengantisipasi tantangan yang dihadapi organisasi masa depan. kerja sama kurang akomodatif terhadap orang lain. kemampuan dalam peka dan akomodatif terhadap orang membangun sinergi lain mengawali hubungan dengan orang lain oleh instansi yang tulus untuk mendengarkan, menciptakan dan memelihara jaringan menerima ide pendapat hubungan kerja sama dengan pihak orang lain, memberikan internal kontribusi dan mendorong orang lain untuk berkontribusi guna tercapainya penyelesaian masalah atau tujuan mendayagunakan jaringan hubungan yang telah ditentukan. kerja sama dengan pihak eksternal kompetensi level kompetensi melakukan pekerjaan tanpa memimpin perubahan mempertimbangkan dinamika tuntutan perubahan manga bil find akan memprakarsai perubahan pada orang |'untuk mendukung dan lain. melaksanakan inisiatif perubahan secara efektif memimpin perubahan pada unit kerjanya. memimpin perubahan organisasi. memimpin perubahan yang berdampak secara nasional. kurang memiliki motivasi dalam mendorong hasil mendorong tim kerja untuk menggunakan kemampuannya secara optimal menantang, mendorong mendorong tim kerja untuk organisasi dan diri menggunakan kemampuannya secara mereka sendiri untuk optimal. menjadi tabu dan . . membuat target kerja yang menantang berprestasi tinggi. bagi tim. menjadikan tim kerjanya mampu bersaing. mendorong organisasi untuk menjadi unggul dan berprestasi tinggi. kompetensi jabatan khusus kompetensi level kompetensi kurang mampu mengemukakan komunikasi lisan pendapat dengan bahasa yang sistematis. kemampuan mengemukakan pendapat menyampaikan dengan bahasa yang sistematis. pendapat ide informasi secara lisan dengan menjelaskan dengan cara yang menggunakan mudah dimengerti dan diterima kata kalimat yang mudah oleh orang lain. dimengerti. mengembangkan atau menciptakan komunikasi yang efektif. mengarahkan orang lain untuk memahami maksud pembicaraan agar mendukung idenya. tidak dapat mengindentifikasi negosiasi informasi yang terkait dengan kesepakatan yang akan dicapai. serangkaian proses mengindentifikasi informasi yang pengumpulan informasi, terkait dengan kesepakatan yang mempersiapkan akan dicapai. penawaran serta mengambil peluangdari mempelajari kemungkinan yang ada untuk kemungkinan yang menyusun strategi penawaran timbul, melakukan debat yang menguntungkan kedua perdebatan serta proses belah pihak. tawar menawar berdasarkan fakta dan mengajukan penawaran atau data untuk membuat menunggu pihak lain kesepakatan yang mengajukan penawaran serta mengakomodir mempelajari kemungkinan yang kepentingan pihak yang mungkin timbul. terkait. membuat kesepakatan atau memorandum yang telah mengakomodir kepentingan pihak pihak terkait. kompetensi level kompetensi kurang mampu menjalin membangun hubungan hubungan kerja antar instansi kerjasama dalam rangka efektifitas kerja organisasi. kemampuan menjalin menjalin hubungan kerja antar dan membina hubungan instansi dalam rangka efektifitas kerja dengan pihak pihak kerja organisasi. yang terkait dalam membentuk jaringan kerjasama nan pendapatan yang bersifat bilateral dan jubupati penajam paser utara, ttd abdul galur mas'ud |
pig bupati pesisir barat provinsi lampung peraturan bupati pesisir barat nomor tahun tentang pedoman tatacara pengalokasian dan pengelolaan alokasi dana pekon dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati pesisir barat,add p bahwa guna menjamin kelancaran dan ketertiban administrasi pengalokasian dan pengelolaan alokasi dana pekon add p untuk masing masing pekon penetapannya add p238isma mamahnhhnn tamp,seh camat, untuk mendampingi dan memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan add p tingkat pekon., memberikan pedoman kepada pemerintah pekon dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan add p, dan memberikan landasan hukum bagi pemerintah pekon dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan add p., mewujudkan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengelolaan add p, dan mewujudkan tertib administrasi dalam pelaksanaan pengelolaan add p. ruang lingkup yang diatur dalam peraturan bupati ini meliputi sumber dan besaran add p, pengalokasian add p, pengelolaan add p, penyaluran add p penggunaan add p, perubahan penggunaan add p, pertanggungjawaban dan pelaporan add p, dan pembinaan dan pengawasan add p. bab iii sumber dan. bab, danbobot pekondd96: jumlah penduduk miskin peko ( "z1) .z2) (o0. "' pada tanggal mei penjabat bupati pesisir barat, our ikhwan diundangkan krui pada tanggal mersis!r barat nomor tahun tanggal tentang pedoman tata cara pengalokasian dan pengelolaan alokasi dana pekon besaran alokasi dana pekon masing masing pekon kabupaten pesisir brat ejaan kena mei bakaba pitu selai onsamnghkn rebnareki undbnebnn doll laba oak pat mmr bim ban wna gema way ledak ji81301. (kampungjawa oo ) | o92issn133e| oo o o ji813012004 rawas logo339e3l oo "ana anjungan ttm oo bea ema aan nn, barang snn suara mme jeeurasaya berjaya ' 3az012578) o ipacakbalam tanjung setia |asam sa9114805| oo ) ummah o sa3yos1,a1| o way batang jorong 3s0s23578) (ca hayanegeri ' ) | j92844s6s88| oo s5. ngan (bandar pucung enam smkn eroneoeo men dosluulann ojo sosannin kain bnn wna dan jas papa rindu anta mesum tkersangoalam o ) | skor karang talas7awal ,a07,a04| j1813.0a. saat is6054ee8| ikerbanglanggar ' ) | ,s0a| jalur sososgaga) is2531731) oo o pemancar (o jumlah 5052736s1| oo oo nana penengahan menyandang jia'ay peng gaw tengah sog030s93| o o o (waysmojuraa 2s3190asil (o jumlah sea2a9o233| o par rena get ana ennangnyan monamananan han ibandardalam perontok 2s5, o isapan a) o o o o131,1047a2) (i81306. suka marga ran orasi merenaraa pasar bulan jis1307200a jpengaawaviik oo o (gunung mata | so218o1oal s1090o0s2| suka ipengcawauma 2gosok7i| oo ) jumlah iwavnapa sn3a9a61al oo ) ipadanghaluan ,79e| oo iwan 2907368s1| oo h813: gaya solo29313| oo umur o32, oo) negeri ratu gambar ji8s1309. (penonton ) i| o aas1537903| oo ) jg.c.kuningan suka banjar jis. imuaratemsuun sog4as1egl o oo (h8. jesumiatu jumlah tetangga: sabrina benang |kora batu s22914as3| imulangmaya rasa basa ' '| o335 ardasuka ' | ) oo oo (papangoalam o sng28918a| ben buatan sanam teman sessasan bandar jaya pena nana nominal snn. gurauan hole sas uea eter (sukamara ' ' jas6a7670o1| oo mana natal digit gelang . sandar dalam tahap sank sesabiisons, insurance o o o o o | 47275n22l jitasasra2 iwavtms oo ) | se5339008| o isz6e0,san| o ,5a9) meriesurapn s1bit2013, (taungreyo oo ) | seg0o19o0e| o j 19a0095a8| ka com. oka. penjabat bupati pesisir barat, ka. teri aud ikhwan |
bupati tuban, menimbangrg ini sabendera!:, hap,yperaturnftujuh puluh lima,, dan" pal januari bupati tuban, ub huda diundangkan tuban pada tanggal januari sekretaris daerah pas gas daan heri tiworo berita daerah kabupaten tuban tahun2013seri nomor "no| causas| oo) mamasrep )o o | jgumangp o s ly dinas pendidikan, pemuda dan olahraga dinas kesehatan rsud dr. koma dinas pekerjaan umum li. badan perencanaan pembangunan daerah dinas perhubungan badan lingkungan hidup dinas kependudukan catatan sipil dinas sosial dan tenaga kerja dinas perekonomian dan pariwisata kantor kesatuan bangsa politik dan lintas satuan polisi pamong prajainspektorat kecamatan tuban kecamatan merakurak kecamatan sebanding dea. kecamatan palang kecamatan menu kecamatan bandar kecamatan jatirogo kecamatan bagian kecamatan grobogan kecamatan sensori "ingin yin " j " kod ah2 s u ou u u kecamatan kendaraan kecamatan moncong kecamatan kerek kecamatan tambakboyo! dinas perikanan dan kelautan h.fa huda |
rms anak bupati tuban peraturan bupati tuban nomor tahun tentang pemberian insentif pemungutan pajak daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati tuban, menimbang bahwa sehubungan dengan dikalahkannyaerian insentif pemungutan pajak daerah perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan ketentuan yang berlakujpajak daerahiga koma empat puluh satu persen) atau paling tinggi kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat setiap bulan: wakil bupati sebesar (dua koma sembilan puluh empat persen) atau paling tinggi kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat setiap bulan, sekretaris daerah sebesar (dua koma enam puluh lima persen) atau paling tinggi kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat setiap bulan, ig: kepala dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah sebesar (satu koma tujuh puluh enam persen) atau paling tinggi kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat setiap bulan, kepala bidang pendapatan pada dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah sebesar (satusekretaris dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah sebesar (nol koma sembilan9g. kepala bidangtujuhkepala seksielapan puluh tujuh persen) atau paling tinggi kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat setiap bulan kepala sub bagian sekretariat dan kasipersen) atau paling tinggi kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat setiap bulan, j . utdstafua puluh tiga persen) atau paling tinggi kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat setiap bulan: bendahara dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah masing masing sebesar (nol koma empat belas persen) atau paling tinggi kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat setiap bulan, staf pendeta mineral bukan logam dan batua: dan mal stafbagi camat, sekretaris kecamatan dan kepala desa kepala kelurahan ditetapkan sebesar (lima persen) dari besarnya insentif sebagaimana pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada diberikan setiap triwulan dengan rincian sebagai berikut camat menurut tanggung jawabnya sebesar (dua puluh lima persen): sekcam menurut tanggung jawabnya sebesar (lima belas persen), cc. kepala desa kelurahan menurut tanggung jawabnya sebesar (enam puluh persen)golongan ketetapan dan pembagian tugas pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (pbb p2) penggolongan ketetapan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan terdiri dari (a) buku ketetapan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan rp. s d rp. (b) buku ketetapan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan rp. s d rp. (c) buku iii ketetapan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan rp. s d rp. (d) buku ketetapan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan rp. s d rp. (e) buku ketetapan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan diatas rp. pembagian tugas pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pbb p2): pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pbb p2) untuk buku ii, iii, dan pada obyek pajak selain obyek pajak yang terletak wilayah lintas desa maupun lintas kecamatan: obyek pajak milik instansi pemerintah maupun pemerintah daerah: dan obyek pajak yang nilai ketenarannya atas rp. (seratus lima puluh juta rupiah) dipungut oleh aparat desa kelurahan dikoordinasikan oleh kecamatan: pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan untuk buku yang obyek pajaknya: terletak wilayah lintas desa maupun kecamatan, milik instansi pemerintah maupun pemerintah daerah, dan cc. nilai ketenarannya atas rp. (seratus lima puluh juta rupiah pungut oleh tim intensifikasi pendapatan asli daerah pad) kabupaten dengan penanggung jawab kepala dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten tubane j'"'' ( ($ sjanuari bupati aan father mag diundangkan tuban padatanggal januari sekretaris daerah, men tiworo berita daerah kabupaten tuban tahun seri nomor |
'yy j)) sim tas bupati tuban peraturan bupati tuban nomor tahun tentang pembagian biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan sektor pertambangan dan perhutanan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati tuban, menimbang bahwa sehubungan dengan pengalihanperlu ditinjau kembali untukgubernur jawa timur nomor tahun tentang tim intensifikasi pajak bumi dan bangunan propinsi jawa timurbumi dan bangunan sektor perhutanan dan pertambangan adalah kawasan yang digunakan untuk kegiatan perhutanan dan pertambangan. pemungutan pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data pajak dan subyek pajak, penetapan pajak,pembagian biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan sektor pertambangan dan perhutanan bagi petugas pemungut yang terlibat langsung dalam pemungutan dan pengawasan pajak bumi dan bangunan ditetapkan sesuai dengan tanggung jawabnya masing masing. pembagian biaya pemungutan sebagaimana dimaksud dalam dengan perimbangan sebagai berikut obyek pajak bumi dan bangunan bidang pertambangan sebesar untuk petugas pemungut kabupaten sebesar y4. obyek pajak bumi dan bangunan bidang perhutanan sebesar untuk petugas pemungut kabupaten sebesar yo. (ra perincian lebih lanjut mengenai pembagian biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan sektor pertambangan dan perhutanan dibulatkan adalah sebagai berikut untuk obyek pajak bumi dan bangunan sektor pertambang(ra untuk obyek pajak bumi dan bangunan sektor perhutanberita daerah kabupaten tuban tahun seri nomor oberlari bupati rusak, father mna diundangkan tuban pada tanggal januari sekretaris daerah sen heri tiworo berita daerah kabupaten tuban tahun seri nomor de heri tiworo berita daerah kabupaten tuban tahun seri nomor sanak |
,,, bupati 'tuban peraturan bupati topan nomor tahun tentang ai. tugas, fungsi dan tata kerja bad.an penanggulangan bencana daerah kabupaten eff tuba1' dengan rahmat tuju fungsi dan tata kerja badan penanggulangan bencana daerah kabupaten topan dan menetapkannya jam suatu peraturan bupati;1. peraturan daerah kabupaten topan nomor tahun tentang urusan pemerintahan daerah kabupaten topan lembaran daerah kabupaten tuban tahun seri n 0mor peraturan daerah kabupaten topan nomor tahun tentu.ng organisasi dan tata kerja lembaga lain kabupaten topan lembaran daerah kabupaten topan tahun seri nomor memutuskan menetapkan peraturan bupati tentang tugas, fungsi dan tata kerja bad.an penanggulangan bencana daerah kabupaten.n tub.ab. bab ketentuan umum dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan daerah adalah kabupaten topan. pemerintah daerah adalah pemerintah kabupaten tuban. bupati adalah bupati tuban. d. sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten toppan. kelompok jabatan fungsional adalah kupu1an jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli jam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya bab kedudukan, tugas dan fungsi bpbd kabupaten topan merupakan unsur pendukung tugas bupati, dipimpin oleh kepala badan secara ex officio dijabat oleh sekretaris daerah, yang berkedudukan bawah dan bertanggung jawab kepada bupati. bpbd kabupaten topan mempunyai tugas menetapkan pedoman penanggulangan bencana dan pengarahan terhadap usah; menetapkan.ap1n1asian peta rawan bencana; menyusun dan menetapkan prosedur tetap; dan melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang undangan. bpbdanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien; pembinaan dan pemantauan bidang penanggulangan bencana; penyelenggaraan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, serta program dan pelaporan;; pembinaan terhadap kelompokjabatan fungsional badan; dan pe1laksanakan tugas lain yang &berikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. susunan organisasi bpbd kabupaten tu.ban terdiri atas kepala badan; unsur pengarah terdiri dari: instansi; dan profesional ahli. unsur pelak:sanabi uraian tugas dan fungsi bagian pena.m~.ana. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada unsur pengarah menyelenggarakan fungsi melaksanakan perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah; penyelenggaraan pembinaan terhadap pelaksanaan penanggulangan bencana; dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadapunsur pengarah sebagaimana tersebut pada berasal dari ketua unsur pengarah dijabat oleh kepala bpbd; dan; btersebut pada angka berjumlah {{l) mekanisme penetapan anggota unsur pengarah bpbd dilakukan;n11ran bupati ini. prosedur pemilihan anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional sebagaimana tersebut pada {l} huruf sebagai berikut: persyaratan calon anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional antara lain{enam puluh} tahun;; memiliki integritas tinggi; non partisan;jin dari pejabat yang berwenang;;bbasil uji kepatutan melalui media.dari masyarakat profesional1 selama (lima) tahun.persetujuan dari dprd. pau pergantian antar waktu anggota unsur pengarah dilakukan karena alasan sebagai berikut: meninggal dunia; tidak lagi menduduki jabatan instalasinya bagi pegawai negeri sipil dan anggota tni polri;; mengundurkan diri sebagai anggota unsur pengarah atas kemauan sendiri;ngganti antar waktu anggota unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada; calon pengganti unsur pengarah dari masyarakat profesional berasal dari calon anggota yang mengikuti uji kepatutan dan uji kelayakan dan mendapat persetujuan dari dprd. bagian kedua unsur.r pelaksana unsur pelaksana penanggulangan benc~; pasal kepala pelaksana membawakan dan mengkoordinasikan:jabatan fungsional. sekretariat sebagaimana dimaksud pada huruf dipimpin oleh seorang kepala sekretariat yang berkedudukan bawah dan bertanggung jawab kepada kepala pelaksana.pelaksana~sekretariat pelaksana menyelenggarakan fungsi mengkoordinasikan, sinkronisasi dan integrasi program, perencanaan dan perum1.1111asi kebencanaan yang ada wilayahnya; mengkoordinasikan jam penyusunan laporan penanggulangan bencanakedaruratan dan logistik mempunyai tugas membantu kepala pelaksana dalan.n oleh kepala pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinytl>bidang penanggulangan bencana pada pascabencana. dalam melaksanakan tu.~~.&.& a;,f,~~ hubungan kerja bidang penanggulangan bencana pada pascalaporan pertanggungjawaban kepada kepala pelaksana;i kelompok jabatan fungsional kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejuk jjeh pimpinan satuan organisasi tatakerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kepala badan,i. segala keputusan bupati topan yang berkaitan dengan uraian tugas, fungsi dan tata kerja bpbd kabupaten tuban dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. pasal susunan organisasi bpbdoi dengan penempatannya jam berita daerah kabupaten topan. diundangkan topan pada tanggal ja11dari sekretaris daerah, tiworo ditetapkan tuban pada tanggal a11dari mudauraian tugas, fungsi dan tata kerja badanpenanggulanganbencana daerah kabupaten tuban bagan susunan org alfa sasi badan penanggulangan bencana daerah unsur aah instansi pr<hsk. ahli seksi pet bahan kelapa~ kep a~an unsur kep al. para nabpbo s8(sj xedaruratandan l.o s1lk el.( jl>( sekretaris seksi rehab dan rekonstruksi hudalaut. bab kedudukan, tugas, dan fungsi balai penelitian perikanan laut, yang selanjutnya disingkat ppl, merupakan unit pelaksana teknis kementerian kelautan dan perikanan bidang penelitian perikanppl dipimpin oleh seorang kepala. ppl mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian perikanan laut. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pp, pelayanan teknis, jasa, informasi, komunikasi, dan pengelolaan kerja sama penelitian perikanlpp, dan suksesi monitoring dan evaluasi. suksesi program mempunyai tugas melakukan penyiapperikanan laut, serta pengelolaan prasarana dan sarana penelitidan kerja sama penelitian perikanan laut: dan pengelolaan prasarana dan sarana penelitian perikanan lautperikanan lautperikanan laut. bab iii instalasi pada ppll mempunyai tugas melaksanakan: serta pelaksanaan eksplorasi dan evaluasi sumber daya, lingkungan, dan plasma nutfah perikanl serta dengan instansi lain luar ppppl berlokasi jakarta utara, provinsi dki jakartarikanan laut. struktur organisasi balai penelitian perikanan laut tata usaha urusan urusaaa kelompok jabatan fungsional mano annnnnnnnnnnnnnnn menteri kelautan dan perikanan republik indonesia, ttd. (an salinan sesuai aslinya fadel muhammad kepala bio hukum dan organisasi, sekretariat yong, k n2:. yusuf pranala usu nunsertkelautan dan perikanan, perlu pedomanm kerja adalah jamontrak kinerja individu adalah kesepakatan perencanaan kinerja yang dibuat secara individual oleh seorang pegawai dengan atasan langsungnya berkaitan dengan kinerjadan: jam kerja, dan nilai jabatan dan kelas jabatan. . penilaian capaian kinerja pegawai sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan berdasarkan sasaran kerja pegawai skp). penilaian capfinger print atau mengisi daftar hadir sesuai pada jam kerja: dan atau tidak melakukan finger print atau mengisi daftar hadir. dalam hal pegawai melaksanakan tugas kedinasan luar kantor, pegawai tersebut tetap dinyatakan memenuhi ketentuan jam kerja. pelaksanaan tugas kedinasan luar kantor sebagaimana dimaksud pada harus dibuktikan dengan surat tugas surat perintah disposisi yang ditandatangani oleh atasan langsung. penilaian nilai jabatan dan kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan sesuai dengsetujui oleh kementerian kelautan dan perikanan, kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, dan badan kepegawaian negaraetiapsetiap pegawai yang dibebaskan dari jabatan karena melaksanakan tugas belajar diberikan tunjangan kinerja sebesar (lima puluh lima persen) dari besaran tunjangan kinerja yang diterima dalam jabatannya. setiapsetiap. pegawai yang mengambil cuti besarbulan kedua diberikan sebesar (dua puluh lima persen), dan bulan ketiga diberikan sebesar (sepuluh persen). cc. pegawai yang mengambil cuti alasan pentingdan bulan kedua diberikan sebesar (dua puluh lima persen). setiaperikan sebesar (tujuh puluh persen). pegawai yang mengambil cuti bersalin untuk melaksanakan persalinan anak ketiga dan selanjutnya, tunjangan kinerja diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: bulan pertama diberikan sebesar (enam puluh persen): bulan . bulan kedua diberikan sebesar (tiga puluh persen): dan bulan ketiga diberikan sebesar (sepuluh persen). setiap pegawai yang melaksanakan cuti sakit, tunjangan kinerja diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: sakit selama (satu) hari sampai dengan (dua) hari: sakit selama (tiga) hari sampai dengan (empat belas) hari diberikan sebesar (tujuh puluh lima persen): cc.lebih dari (tiga puluh) hari sampai dengan (enam puluh) hari sebesar (tiga puluh persen): sakit lebih dari (enam puluh) hari sampai dengan (seratus delapan puluh) hari sebesar (dua puluh persen): sakit lebih dari (seratus delapan puluh) hari sampai dengan (lima ratus empat puluh) hari sebesar (sepuluh persen): atau sakit lebih dari (lima ratus empat puluh) hari, tidak diberikan tunjangan kinerja. setiap pegawai yang menduduki jabatan fungsional peneliti atau perancang peraturan perundang undangan dan merangkap jabatan struktural sesuai:. bab iii penambahan tunjangan kinerja setiap pegawai yang memiliki capaian kinerja dengan prestasi kerja sangat (amat) baik, pada tahun berikutnya dapat diberikan penambahan tunjangan kinerja. penambahan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada diberikan paling banyak (lima puluh persen) dari selisih tunjangan kinerja nilai jabatan dan kelas jabatan diatasnya dengan tunjangan kinerja nilai jabatan dan kelas jabatanatau lebih dalam sehari: terlambat masuk kerja, cc. pulang sebelum waktunya. pengurangan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada dihitung secara kumulatif dalam waktu (satu) bulan dengan jumlahbagaimana dimaksud dalam huruf dikenakan pengurangan tunjangan kinerja sebesar (empat persen) untuk setiap (satu) hari. pengurangan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada berlaku sejak ditetapkan keputusan penjatuhan hukuman disiplirekapitulasi kehadiran dan penegakan disiplin pegawai dilakukan setiap bulandalam hal keputusan menteri mengenai tata cara pembayaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam belum berlaku, maka pembayaran tunjangan kinerja dilakukan kelompok kerja yang ditetapkan dengan keputusan menteri. dalam hal penilaian capaian kinerja berdasarkan skp belum berlaku, penilaian capaian kinerja dilakukan berdasarkan kontrak kinerja individu. setiap pegawai ycuti dimaksud, tunjangan kinerja dibayarkan sesuai ketentuan peraturan menteri ini. . setiap pegawai yang menjalani hukuman disiplinmaksud, dikenakan pengurangan tunjangan kinerja sesuaisaran tunjangan kinerja lingkungan kementerian kelautan dan perikanan kelas jabatan tunjangan kinerja per kelas jabaterlambat masuk kerja tingkat lama keterlambatan persentase keterlambatan pengurangan (tl)nretarupulang sebelum waktunya tingkat pulang lama meninggalkan persentase sebelum pekerjaan sebelum pengurangan waktunya (psw) waktunya psw menit s.d. menit psw menit s.d. menit psw menit s.d. menit pswguna mengoptimalkan penyelenggaraan penyuluhan perikanan dalam pembangunan kelautan dan perikanan, perlu menetapkan mekanisme kerja dan metode penyulikanan uluh perikanan, baik penyuluh perikanan aparatur sipil negara, swasta, maupun swadaya adalah perorangan warga negara indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan. penyuluh perikanan aparatur sipil negara, yang selanjutnya disebut penyuluh perikanan asmekanisme kerja adalah proses penyelenggaraan penyuluhan dari pusat hingga pos penyuluhan dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan optimalisasi kinerja penyuluhan. metode penyuluhan perikanan adalah cara yang digunakan untuk mendekatkan penyuluh perikanan dengan sasaran penyusunannya. sasaran penyuluhan adalah pihak pihak yang menerima manfaat penyuluhan yang meliputi sasaran utama serta sasaran antara. pelaku utama kegiatan perikanansasaran utama penyuluhan perikanan, yang selanjutnya disebut sasaran utama adalah individu atau kelompok pelaku utama dan pelaku usaha yang melakukan kegiatan perikanan. sasaran antara adalah pemangku kepentingan lainnya yang meliputi kelompok atau lembaga pemerhati perikanan, generasi muda dan tokoh masyarakat. koordinatif . koordinatif fungsional adalah hubungan antar lembaga atau instansi yang tidakhirarki fungsional adalah hubungan antar lembaga atau instansi yanginstansi pembina adalah kementerianpos penyuluhan perikanan adalah wadah penyuluh perikanan serta pelaku utama dan pelaku usaha kawasan potensi perikanmenteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan. badan adalah badan pengembangan sumber daya manusiaunit pelaksana teknis, yang selanjutnya disebudua maksud dan tujuan mekanisme kerja dan metode penyuluhan perikanan dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan penyuluhan perikanan dan memilih metode yang sesuai dengan kondisi pelaku utama dan pelaku usaha. mekanisme kerja penyuluhan perikanan ditujukan untuk: memberikan pedoman tentang tata hubungan kerja yang jelas dalam penyelenggaraan penyuluhan perikanan antar kelembagaan penyuluhan dari tingkat pusat sampai pos penyuluhan, memberikan pedoman terhadap instansi pembina dalam pengembangan kapasitas dan pola karir penyuluh perikanan, cc. mengoptimalkan kegiatan penyuluh perikanan ditingkat lapang. metode penyuluhan perikanan ditujukan untuk mempercepat dan mempermudah penyampaian materi serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan penyuluhan perikanan. bab . bab mekanisme kerja penyuluhan perikanan mekanisme kerja meliputi: tata hubungan kerja penyelenggaraan penyuluhan perikanan, tugas instansi pembina, dan optimalisasi kegiatan penyuluh perikanan. tata hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan melalui penyelenggaraan penyuluhan perikanan secara horizontal dan vertikal. tata hubungan kerja penyelenggaraan penyuluhan perikanan secara horizontal meliputi: tingkat pusat antara badan dengan unit eselon lainnya dan upt lingkup kementerian kelautan dan perikanan, tingkat provinsi antara badan koordinasi penyuluhan dengan dinas yang membidangi perikanan dan upt lingkup kementerian kelautan dan perikanan yang berada wilayahnya, tingkat kabupaten kota, upt daerah yang menangani perikanan, dan instansi terkait lainnya yang berada wilayahnya, dan tingkat kecamatan antara balai penyuluhan dengan upt daerah yang menangani perikanan, instansi terkait lainnya, dan pos pelayanan penyuluhan perikanan yang berada kawasan potensi perikanan. tata hubungan kerja penyelenggaraan penyuluhan perikanan secara vertikal meliputi: badan dengan badan koordinasi penyuluhan dan atau dinas yang membidangi perikanan tingkat provinsi, badankoordinasi penyuluhan dan atau dinas yang membidangi perikanan tingkat provinsibalai penyuluhan, dpos penyuluhan perikanan. . instansi pembina sebagaimana dimaksud dalam huruf melaksanakan tugas meliputi, cc. menetapkan standar kompetensi jabatan fungsional penyuluh perikanan,,fungsional penyuluh perikanan. optimalisasi kegiatan penyuluhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan mencakup unsur dan sub unsur meliputi: pendidikan, penyuluhan perikanan terdiri atas: persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi dan pelaporan. cc. pengembangan penyuluhan perikanan terdiri atas: penyusunan pedoman petunjuk pelaksanaan petunjuk, terdiri atas: penyusunan karya tulis karya ilmiah dibidang perikanan, penerjemahan penyaluran buku dan bahan lain dibidang perikanan, terdiri atas: pengajar pelatih dalam bidang perikanan, peran serta dalam seminar lokakarya dibidang perikanan, keanggotaan . keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional penyuluh perikanan, penghargaan tanda jasa,pelaksanaan mekanisme kerja penyuluhan perikanan dilakukan melalui rapat koordinasi tingkat pusat, provinsi, kabupaten kota, dan kecamatantingkat pusat paling kurang (satu) kali dalam setahun yang dipimpin oleh menteri. rapat koordinasi penyelenggaraan penyuluhan perikanan tingkat pusatkerja dan hubungan kerja penyuluhan antara badan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan dengan unit eselon terkait lingkup kementerian kelautan dan perikanan, sama penyuluhan dalam dan luar negeridengan perwakilan dari unit eselon terkait lingkup kementerian kelautan dan perikanan dan instansi teknis lainnya untuk menyusun matrik program sesuai dengan bidang tugas masing masinguluhan tingkat provinsi paling kurang (satu) kali dalam setahun yang dipimpin oleh gubernur. untuk meningkatkan sinergitas penyelenggaraan penyuluhan perikanan tingkat pusat dan tingkat provinsi dalam mendukung pembangunan perikanan, rapat koordinasi penyuluhan tingkat provinsi dilaksanakan setelah rapat koordinasi tingkat pusat. rapat koordinasi penyelenggaraan penyuluhan perikanan tingkat provinsi bertujuan: merumuskan kebijakan dan strategi penyelenggaraan penyuluhan perikanan provinsi sejalan dengan kebijakan dan strategi penyuluhan perikanan nasionalkoordinasi penyuluhan dengan dinas yang membidangi perikanan dan unit kerja terkait lainnya tingkat provinsi, merumuskan .sekretariat badan koordinasi penyuluhan dengan dinas yang membidangi perikanan dan instansi terkait lainnyapaling kurang (satu) kali dalam setahun yang dipimpin oleh bupati walikota. untuk meningkatkan sinergitas antara pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota dalam melaksanakan kebijakan dan strategi penyelenggaraan penyuluhan perikanan dalam mendukung pembangunan perikanan, rapat koordinasi pelaksanaan penyuluhan tingkat kabupaten kota dilaksanakan setelah rapat koordinasi tingkat provinsi. rapat koordinasi penyelenggaraan penyuluhan perikanan bertujuan: merumuskan kebijakan dan strategi penyelenggaraan penyuluhan perikanan tingkat kabupaten kota sejalan dengan kebijakan dan strategi penyuluhan perikanan tingkat pusat dan tingkat provinsi dan unit kerja terkait lainnya tingkat kabupaten kota,pelaksana penyuluhan atau lembaga yang menangani penyuluhan dengan dinas yang membidangi perikanan dan instansi terkait lainnya tingkat kabupaten kota. pelaksanaan mekanisme kerja penyelenggaraantingkat kecamatan paling kurang (satu) kali dalam setahun yang dipimpin oleh camat. untuk . untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan penyuluhan perikanan antara balai penyuluhan instansi terkait lainnya dalam melaksanakan penyuluhan perikanan tingkat kecamatan, rapat koordinasi penyelenggaraan penyuluhan perikanan tingkat kecamatan dilaksanakan setelah rapat koordinasi penyelenggaraan penyuluhan perikanan tingkat kabupaten kota. rapat koordinasi penyelenggaraan penyuluhan perikanan tingkat kecamatan bertujuan: menyusun rencana pelaksanaan kegiatan penyuluhan perikanan, menyusun kebutuhan ketenagaan dan sarana prasarana penyuluhan perikanan sesuai dengan potensi wilayah kerja, cc. menyusun pembagian tugas antara penyuluh dengan petugas teknis lainnya, dan menyusun rencana pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi. rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ditindaklanjuti dengan rapat kerja penyuluhan yang dipimpin oleh pimpinan balai penyuluhan dan atau penyuluh perikanan yang ditunjuk oleh kepala desa lurah, serta perwakilan dari pelaku utama dan pelaku usaha, paling kurang (satu) kali sebulan untuk melaksanakan rencana aksi kegiatan penyuluhan perikanan kecamatan. pelaksanaan mekanisme kerja penyelenggaraan penyuluhan perikanan sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan dalam rangka perumusan dan sinkronisasi program dan rencana kerja penelitian dan pengembangan, penyuluhan, prasarana dan sarana yang mendukung pembangunan perikanan melalui rapat koordinasi penyuluhan tingkat nasional paling kurang (satu) kali dalam setahun yang dipimpin oleh menteri. penyelenggaraan rapat koordinasi dan pengendalian penyuluhan tingkat nasionalhubungan kerja penyuluhan perikanan antar kementerian pertanian, kementerian kelautan dan perikanan, dan kementerian kehutanan serta antara tingkat pusat dengan tingkat provinsi dan kabupaten kota, cc.sama penyuluhan dalam dan luar negeri. penyelenggaraan penyuluhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, sinergi dalam rangka optimalisasi kinerja penyuluhan. tata hubungan kerja dalam penyelenggaraan penyuluhan perikanan badan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan dengbersifat pembinaan dan pengawasan. tata . tata hubungan kerja dalam penyelenggaraan penyuluhan perikandengan badan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikan, menteri atau kepala badan dapat mengangkat koordinator wilayah. hubungan kerja badan koordinasi penyuluhan dengan dinas yang membidangi perikanan, upt, atau utd provinsi bersifat koordinatif fungsional. hubungan kerjbadan pelaksana penyuluhan dengan badan koordinasi penyuluh gubernur mengangkat koordinator penyuluh perikanan disesuaikan dengan kondisi ketenagaan wilayahnya. hubungan kerja badan pelaksana penyuluhan dengan dinas yang membidangi perikanan atau upt dan instansi terkait lainnya kabupaten kota bersifat koordinatif struktural dan fungsional. hubungan kerja badan pelaksana penyuluhan dengan balai penyuluhan bersifat pembinaan dan pengawasan. hubungan kerja balai penyuluhan dengan badan pelaksana penyuluhan bersifat hirarki struktural dan fungsional. hubungan kerja antara dinas yang membidangi perikanan dengan penyuluh perikanan dalam rangka mengawal program dan kegiatan kelautan dan perikanan bersifat fungsional. dalam melaksanakan fungsi pembinaan, pengawasan, dan konsultatif bupati mengangkat koordinator penyuluh perikanan disesuaikan dengan kondisi ketenagaan wilayahnya. kedudukan penyuluh perikanan swasta dan penyuluh perikanan swadaya adalah sebagai mitra penyuluh perikanan asn dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan perikanan. tugas pokok penyuluhan perikanan swasta dandan.asn kembangkan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha, menjalin kemitraan usaha dengan pihak yang terkait dengan bidang tugasnya, menumbuh menyusun laporan kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan.meliputi: hubungan kerja penyuluh perikanan swadaya dengan penyuluh perikanan asn, hubungan kerja penyuluh perikanan swasta dengan penyuluh perikanan asn, hubungan kerja penyuluh perikanan swasta dan swadaya dengan balai penyuluhan kecamatan, hubungan kerja penyuluh perikanan swasta dan swadaya dengan dinas yang membidangi perikanan, dan hubungan kerja penyuluh perikanan swasta dan penyuluh perikanan swadaya dengan badan pelaksana penyuluhan dan atau lembaga yang menangani penyuluhan kabupaten kotlain dalam usaha perikanan, dan penumbuhan dan pengembangan kelompok kelembagaan pelaku utam.terkait dalam pengembangan usaha perikanan pelaku utama dan pelaku usaha. pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah sebagai berikut: mengkonsultansikan metodologi penyuluhan perikanan (materi, metode dan media) yang bersifat kebijakan maupun bersifat teknis usaha perikanan, membangun kerjasama dan kemitraan dengan pihak pihak terkait dalam pengembanganusaha perikanan, dan mendapatkan rekomendasi untuk melaksanakan kegiatan kegiatan penyuluhanteknis usaha perikanan, menyelaraskan dan mengakses kegiatan kegiatan yang mendukung penyelenggaraan penyuluhan perikanan, dan cc. mendapatkan informasi tentang program pembangunan subsektorpenyuluhan perikanan, dan menyelaraskan dan mengakses kegiatan penyuluhan yang mendukung program pembangunan perikanan wilayah. bab iii metode penyuluhan perikanan bagian kesatu prinsip penerapan metode penyuluhan perikanan metode penyuluhan perikanan harus memenuhi prinsip: mampu mendorong tumbuhnya swadaya, dan kemandirian pelaku utama dan pelaku usaha, efisien dan efektif dalam penggunaan biaya, waktu dan tenaga, cc. menjamin keberlanjutan penyelenggaraan penyuluhan, mendorong partisipasi aktif sasaran penyuluhan, sesuai dengan kondisi sasaran penyuluhan, memungkinkan dapat disampaikan materi yang sesuai, cukup dalam jumlah dan mutu, tepat sasaran dan waktu, mudah diterima dan dimengerti, penggunaan fasilitas dan media secara berhasil guna, dan kerja sama dan partisipasi. bagian . bagian kedua pengelompokan metode penyuluhan perikanan metode penyuluhan perikanan dikelompokkan berdasarkan: tujuan penyuluhan perikanan, jumlah sasaran, cc. media yang digunakan, dan teknik komunikasi. metode penyuluhan perikanan berdasarkan tujuan penyuluhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: mengembangkan kreativitas dan inovasi, mengembangkan kepemimpinan dan partisipatif pelaku utama dan pelaku usaha perikanan, cc. mengembangkan dan menguatkan kelembagaan manajemen kelompok serta modal sosial, mengembangkan kemandirian, kecakapan pengelolaan usaha, kemampuan teknis dan aneka usaha perikanan, dan menyebarkan informasi. metode penyuluhan perikanan untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan melalui: temu wicara, kegiatan pertemuan antara pelaku utama dan atau pelaku usaha dengan pemerintah dan atau pemerintah daerah dalam rangka penyampaian informasi kebijakan dan peran serta pelaku utama dan atau pelaku usaha dalam pembangunan perikanan, temu lapang, pertemuan antara pelaku utama dan pelaku usaha dengan penyuluh perikanan dan atau peneliti ahli perikanan lapangan untuk mendiskusikan keberhasilan kegiatan perikanan dan atau teknologi yang sudah diterapkan dan atau sebagai tindak lanjut demonstrasi cara demonstrasi hasil uji coba lapang, temu teknis, kegiatan pertemuan berkala antara penyuluh perikanan dengan tim penyuluh dan atau antara penyuluh perikanan dengan peneliti merekayasa profesional aparat pemerintah untuk meningkat kan kompetensi penyuluh perikanan dalam pelayanan kepada pelaku utama dan atau pelaku usaha, temu karya, kegiatan pertemuan antar pelaku utama dan atau pelaku usaha untuk bertukar pikiran dan pengalaman, saling belajar, saling mengajarkan keterampilan dan pengetahuan untuk diterapkan oleh pelaku utama dan atau pelaku usaha perikanan, temu usaha, kegiatan pertemuan antara pelaku utama, pelaku usaha, pengusaha perikanan dan lembaga keuangan untuk melakukan kerjasama dalam pengembangan usaha perikanan, sehingga masing masing pemangku kepentingan dapat mengambil manfaat secara optimal yang tertuang dalam surat kesepakatan bersama, temu teknologi,ikanan, mimbar . mimbar sarasehan, kegiatan pertemuan sebagai forum konsultasi antara gabungan kelompok pelaku utama dan usaha perikanan atau asosiasi kelompok perikanan dengan pihak pemerintah yang diselenggarakan secarakelautan dan perikanan, temu pakar penyuluhan, pertemuan antara para ahli (pakar) dibidang penyuluhan atau bidang perikanan dengan pelaku utama dan pelaku usaha serta penyuluh perikanan yang membahas permasalahan penyuluhan atau perikanan dan perlu segera mendapatkan pemecahan masalah, temu komunikasi informasi dan praktek pemecahan masalah kiprah), pertemuan antara penyuluh bersama peneliti widyaiswara instruktur dosen praktisi dengan pelaku utama dan pelaku usaha untuk mengidentifikasi, merumuskan, dan memecahkan masalah yang dihadapi dalam mengembangkan usaha perikanan. pemecahan masalah dilakukan secara partisipatif dalam bentuk praktek langsung lahan usaha perikanan, jambore penyuluhan perikanan, pertemuan para penyuluh perikanan yang dilakukan pada suatu tempat terbuka untuk melakukan dialog, tukar menukar informasi, pentas budaya dan teknologi, guna menggali masalah masalah penyuluhan perikanan dan merumuskan tindak lanjut pemecahannya, lomba, suatu kegiatan dengan aturan serta waktu yang ditentukan untuk menumbuhkan kreativitas antar peserta untuk mencapai prestasi yang diinginkan secara maksimal, il. lokakarya, suatu acara dimana beberapa orang berkumpul untuk memecahkan masalah tertentu dan mencari solusinya, dan temu profesi, pertemuan antar penyuluh perikanan yang ditujukan untuk peningkatan profesionalisme dan kepemimpinan penyuluh perikanan dalam manajemen penyuluhan. metode penyuluhan perikanan untuk mengembangkan kepemimpinan dan partisipatif pelaku utama dan pelaku usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan melalui: rembug desa, pertemuan anggota dan atau pengurus organisasi pelaku utama dan pelaku usaha tingkat desaecamatan, pertemuan anggota dan atau pengurus organisasi pelaku utama dan pelaku usaha tingkat kecamatanabupaten kota, pertemuan anggota dan atau pengurus organisasi pelaku utama dan pelaku usaha tingkat kabupaten kotakabupaten kota, rembug . rembug provinsi, pertemuan anggota dan atau pengurus organisasi pelaku utama dan pelaku usaha tingkat provinsiprovinsi serat membahas masalah umum pembangunan perikanan tingkat provinsi, dan rembug nasional, pertemuan konsultasi secara berkala dan berkesinambungan yang melibatkan anggota dan atau pengurus organisasi pelaku utama dan pelaku usaha tingkat nasional dengan pejabat pemerintah lingkup kementerian kelautan dan perikanan, dalam pelaksanaan program dan rencana kerja,nasional serat membahas masalah umum pembangunan perikanan tingkat nasional. metode penyuluhan perikanan untuk mengembangkan dan menguatkan kelembagaan manajemen kelompok serta modal sosial sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan melalui:atau pelaku usaha serta pelaksanaan program pembangunan perikanan, diskusi dialog, tukar pikiran antara peserta diskusi untuk memperoleh pemahaman yang lebih tepat mengenai suatu masalah dan pemecahannya, cc, workshop lokakarya, dan pelatihan, suatu proses perubahan pengetahuan, sikap, dan keterampilan manajerial dalam rangka mencapai kemampuan, waktu, dan materi tertentu untuk mencapai tujuan organisasi. metode penyuluhan perikanan untuk mengembangkan kemampuan teknis dan aneka usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan melalui: kunjungan rumah tempat usaha, kunjungan terencana oleh penyuluh kerumah atau tempat usaha pelaku utama dan pelaku usaha, ceramah, media , cc. pelatihan, suatu proses perubahan pengetahuan, sikap, dan keterampilan teknis dalam rangka mencapai kemampuan, waktu, dan materi tertentu untuk mencapai tujuan organisasi. magang, proses belajar mengajar antar pelaku utama dengan bekerja ditempat usaha perikanan pelaku utama yang berhasil dan atau pada lembaga teknis pemerintah, swasta, studi. studi banding, suatu kajian ilmiah dengan mencari imbangan dari kasus yang sama atau serupa ditempat lain, widyawisata, perjalanan keluar dalam rangka studi secara serombongan dan dalam rangka menambah ilmu pengetahuan,, sekolah lapang, sekolah yang diselenggarakan diluar ruangan dengan dipandu pengajar pemandu untuk memenuhi suatu kemampuan materi teknologi tertentu dengan waktu yang tidak ditentukan, dan gelar teknologi perikanan merupakan suatu kegiatan untuk memperagakan suatu teknologi perikanan unggul hasil penelitian dan pengkajian yang sudah matang lahan usaha pelaku utama dan atau pelaku usaha dan dilaksanakan oleh kelompok perikanan atau anggotanya, dengan bimbingan petugas teknis. metode penyuluhan perikanan dengan menyebarkan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan melalui:pameran, usaha untuk memperlihatkan atau mempertunjukkan model, contoh, barang, grafik, gambar, poster, benda hidup dan sebagainya secara sistematik pada suatu tempat extension, dan atau interaksi melalui internet, pemutaran film video, penyuluhan dengan menggunakan alat film video yang bersifat visual dan mayang dibagikan kepada masyarakat pada saat saat tertentu: dan pemasangan poster spanduk, merupakan penyebaran menggunakan gambar dan kata kata yang dicetak dan dipasangmetode penyuluhan perikanan berdasarkan jumlah sasaran sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: perorangan, kelompok, dan massal. jumlah sasaran perorangan sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan dengan cara: kunjungan rumah lokasi usaha, surat menyurat, dan hubungan telepon. jumlah . jumlah sasaran kelompok sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan dengan cara: diskusi, karyawisata, kursus, pertemuan kelompok, dan temu karya. jumlah sasaran massal sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan dengan cara: sosialisasi: kampanye, pemasangan poster spanduk, siaran radio: siaran televisi, dan 'temuwicara. metode penyuluhan perikanan berdasarkan media yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: media terdengar, media cetak: dan media terbayang. media terdengar sebagaimana dimaksud pada huruf disampaikan dengan cara: tatap muka, lewat telepon, jingle iklan layanan masyarakat, dan siaran radio. media cetakgambar, foto: selebaran: brosur, poster, leaflet, sg. booklet, folder, baliho, koran, tabloid, dan atau il. majalah. media . media terbayangbahan tayang, film video, cc. siaran televisi. sound slide, klip serial foto, jingle iklan layanan masyarakat, blog, cyber extension, dan multimedia massage service. metode penyuluhan perikanan berdasarkan teknik komunikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: komunikasi langsung, dan komunikasi tidak langsung. komunikasi langsung sebagaimana dimaksud pada hurufkomunikasi langsung sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui: telepon, diskusi: dialog, cyber net, komunikasi tidak langsung sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan metode penyuluhan yang dilakukan melalui perantara orang lain, melalui surat atau melaluikomunikasi tidak langsung sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui: pemasangan poster, penyebaran brosur leaflet booklet folder majalah, cc. siaran radio, tayangan televisi, pemutaran slide, pemutaran film, pertunjukan seni budaya masyarakat. bagian . bagian ketiga pemilihan metode penyuluhan perikanan metode penyuluhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam dipilih berdasarkan pertimbangan: tujuan kegiatan penyuluhan yang akan dicapai, meliputi: menjadikan pelaku utama dan pelaku usaha dari tidak tahu menjadi tahu, menjadikan pelaku utama dan pelaku usaha dari tidak mau menjadi mau, menjadikan pelaku utama dan pelaku usaha dari tidak bisa menjadi bisa, dan menjadikan pelaku utama dan pelaku usaha dari tidak cakap menjadi cakap. karakteristik sasaran meliputi tingkat adopsi sasaran dalam menerima memahami sesuatu yang baru diketahui atau belum diketahui atau belum lama diketahui, karakteristik penyuluh: kemampuan adaptasi terhadap sasaran penyuluhan, kemampuan menciptakan iklim belajar diantara sesama anggota pelaku utama, tanggungjawab, pengabdian dan idealisme untuk bekerja, kemampuan analisis masalah dan kepekaan terhadap perasaan orang lain, kemampuan meyakinkan dan memperlakukan orang lain, kemampuan menyadari bahwa segala sesuatu perubahan akan berdampak positif atau negatif terhadap pelaku utama, pengalaman kerja, tingkat pendidikan dan jabatan fungsionalnya, penguasaan terhadap berbagai metoda penyuluhan, dan ketersediaan sarana prasarana penyuluhan. karakteristik daerah wilayah: agroklimat, topografi, potensi sumber daya alam, aksesibilitas, dan infrastruktur. materi penyuluhan harus bersifat: mengingatkan menggugah hati, promosi menarik, keterampilan, dan membangkitkan keyakinan mendorong pengambilan keputusan. sarana dan biaya yang tersedia: sarana kegiatan penyuluhan, sarana fasilitas penyuluh, dan pembiayaan penyuluhan. kebijakan . kebijakan pemerintah yaitu tersedia tidaknya anggaran penyuluhan, kelembagaan penyuluhan, kuantitas penyuluh, programa penyuluhan. faktor sosial ekonomi sasaran, antara lain: demografi, tingkat pendapatan masyarakat, mata pencaharian, status sosial, budaya, dan tingkat pendidikan dan pengetahuan. metode penyuluhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dengan langkah langkah: identifikasi dan analisis data dari sasaran, penyuluh dan perlengkapannya, keadaan daerah wilayah dan kebijakan pembangunan, menetapkan alternatif metode penyuluhan perikanan, dapat satu jenis atau lebih beberapa metode. bab materi penyuluhan perikanan bagian kesatu prinsip materi penyuluhan perikanan materi penyuluhan perikanan ditujukan untuk menyediakan bahan penyuluhan perikanan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan sasaran penyuluhan perikanan. materi penyuluhan perikanan harus memenuhi prinsip: telah terbukti kebenarannya baik melalui analisis oleh para ahli maupun telah teruji, untuk teknologi tertentu harus mendapat rekomendasi dari lembaga pemerintah, cc.dan merupakan teknologi yang dianjurkan disesuaikan kondisi setempat, pembiayaan dan sarana prasarana yang tersediaikanan. bagian . bagian kedua substansi dan unsur materi penyuluhan perikanan substansi materi penyuluhan perikanan berupa materi kegiatan pengelolaan bidang perikanan. substansi materi penyuluhan perikanan berupa kegiatan pengelolaan perik: perikanan budidaya, perikanan tangkap, cc. pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, konservasi, dan garam. materi penyuluhan terkait perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada huruf antara lain: pembenihan, pembesaran, hama dan penyakit, kualitas air, pakan, sarana dan prasarana, pascapanen, pemasaran, analisa usaha. ikan hias, obat ikan, dan il. pemetaan lahan. materi penyuluhan terkait perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada huruf antara lain: bahan dan alat penangkapan ikan, metode penangkapan ikan, cc. pembongkaran ikan, sumber daya ikan, kapal penangkapan ikan, daerah penangkapan ikan, perizinan, pengembangan usaha penangkapan ikan, pascapanen, pemasaran, dan analisa usaha. materi penyuluhan terkait pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada huruf antara lain: penanganan hasil perikanan, teknologi pengolahan hasil perikanan, usaha. usaha dan investasi, mutu hasil perikanan, pemasaran produk hasil perikanan, analisa usaha, pengemasan, labelling, dan branding. materi penyuluhan terkait konservasi sebagaimana dimaksud pada huruf antara lain: konservasi kawasan, jenis ikan langka, habitat mangrove, habitat terumbu karang, habitat padang lamun, dan mitigasi. materi penyuluhan terkait garam sebagaimana dimaksud pada huruf antara lain: teknologi pengolahan garam, pemilihan kualitas garam, teknologi filter, pemasaran, dan analisa usaha garam. unsur materi penyuluhan perikanan, meliputi: pengembangan sumber daya manusia, peningkatan modal sosial budaya, cc.ikikiku kesehatan dan ketenteraman masyarakat, serta dapat menimbulkan kerugian bagi pelaku utama, pelaku usaha dan masyarakat. materi penyuluhan perikikkelautan dan perikanperikan.materi penyuluhan perikanan disusun oleh institusi penyelenggara penyuluhan perikanan, penyuluh perikanan, dan atau pihak lain yang dapat dipertanggungjawabkikanan dalam menyampaikan materi penyuluhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam dapat memilih dan menetapkan materiyang telah disusun. bab ketentuan peralihan dalam hal terdapat metode dan materi penyuluhan perikanan baru selain yang telah diatur dalam peraturan menteri ini akan diatur lebih lanjmas gama anung cahyono kiembudidayaan ikan. jabatan fungsional pengawas perikanan bidang pembudidayaan ikan dibentuk untuk menunjang pelaksanaan tugas pengawasan, mendukung pembudidayaan ikyusunan standar kompetensi jabatan fungsional pengawas perikanan bidang pembudidayaan ikan mengacu padmbudidaya perikanan bidang pembudidayaan ikan yang diduduki oleh pns pegawai negeri sipil). tujuan penyusunan standar kompetensi jabatan fungsional pengawas perikanan bidang pembudidayambudidayambudidayambudidayambudidayambudidayaan ikan. kompetensi inti adalah kompetensi yang diperlukan untuk mengerjakan tugasmbudidayalaksana mahir adalah pengawas perikananmbudidayab.mbudidaya, dan sertifikasi, dan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian,mbudidayaan ikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, maka: pengawas perikanan bidang pembudidayab.t . keterangan: kkp menjelaskan instansi kelautan dan perikanan pi pb t menjelaskan bidang pembudidayapembudidayaan ikan nama jabatan fungsional pengawas perikanan bidang pembudidayaan ikan tugas pengawas perikanan bidang pembudidayapembudidayaterampilberistri, melakukan pemeriksaan pakan ikan alami, melakukan pemeriksaan penyiapan dalam rangka proses pembudidayaan ikan,sortasi hasil produksi pasca panen benih induk ikan konsumsi, melakukan pemeriksaan pengemasan hasil produksi pasca panen benih induk ikan konsumsi, il. melakukan pengawasan penyiapan peralatan dan bahan untuk kegiatan pengujian pada produksi sarana budidaya, melakukan penyiapan bahan dan peralatan dalam rangka pengawasan sumber daya induk benih, dan melakukan penyiapan alat dan bahan untuk pengukuran dalam rangka pengawasan lingkungan pembudidayaan ikan. pengawas perikanan mahirpengawas perikanan penyeliabudidayaanrincian kegiatan pengawas perikanan jenjang keahlian pengawas perikanan ahli pertama, maupun biologi, mengolah hasil pemeriksaan prasarana pembudidayaan ikan, melakukan penilaian pengujian sarana produksi secara fisika, il.oo. melakukan penilaian spesies varietas dalam rangka mengidentifikasi dan menginventarisasi sumber is data dan informasi obyek pengawasan dalam rangka menyusun rancangan teknis pelaksanaan, cc.dan peluang pasar), melakukan pengujian dan penilaian mutu obat ikan, bahan kimia,il. melakukan pemeriksaan pengujian secara fisik dan morfometrik terhadap sumber daya induk benih, melakukan upaya pengelolaan lingkungan pembudidayaan ikan, dan melakukan pengujian mutu lingkungan (air dan tanah) pembudidayaan ikan. pengawas perikanan ahli madya pengawas perikanan ahli utama daya induk benih, mengolah dan menganalisis data sumber daya induk benihsanakan melaksanakan perikanan pengawasan kegiatan pengawasan kegiatan terampilmahirpenyelipertamudadypengawas melakukan penyiapan melakukan penyiapan perikanan pengawasan pengawasan utama pembudidayaan ikan, pembudidayaan ikanunit kompetensi inti dan unitpembudidayaan ikan unit kompetensi inti pengawas kkp.pb. melaksanakan pengawasan perikanan kegiatan pada unit usaha terampilmahir pembudidayaan ikan. kkp.pb. melaksanakan pengawasan kegiatan pada unit usaha pembudidayaan ikan. pengawas kkp.pb. melakukan penyiapan perikanan pengawasan penyelije, kkp.pb. melaksanakan pengawasan sumber daya dan pembudidayaan ikan. pengawas kkp.pb. melakukan penyiapan perikanan pengawasan ahli pembudidayaan ikan. pertamaudadylingkungan pembudidayaan ikan. kkp.pb. melaksanakan evaluasi pengawas kkp.pb. melakukan penyiapan perikanan pengawasan ahli utama pembudidayaan ikan. kkp.pb. melaksanakan pengawasan sumber daya dan lingkungan pembudidayaan ikan. kkp.pb. melaksanakan evaluasi mata unit kompetensi umum pengawas kkp.pb. melaksanakan pengembangan perikanan profesi jenjang keterampilan dan keahlian keterangan kode unit kompetensi: kkp.pb kementerian kelautan dan perikanan, perikanan budidaya). (inti). (urutan).o1 (versi). rincian kegiatan unit kompetensi melaksanakan pengawasan kegiatan pada unit usahatandar nasional indonesia sni), cara pembenihan ikan yang baik pib), cara budidaya ikan yang baik bib), petunjuk pelaksanaan jumlah), petunjuk teknis jenis), dan standar prosedur operasional spo),bahan dan peralatan (i) untuk uji kualitas air tanah, (ii) pada pengawasan produksi sarana budidaya, (ii) pada pengawasan sumber daya induk benih, (iv) untuk pengukuran pada pengawasan lingkungan pembudidayaan ikan, bahan kimia, dan peralatan laboratorium untuk pengujian sarana produksi, sumber benih induk, morfometrik dan merintis pada benih induk, pakan alami, penyiapan wadah, air media, dan peralatan pada proses pembudidayaan ikan, penyebaran benih bibit, wadahketerampilan memeriksa bahan dan peralatan untuk uji kualitas air tanah, bahan kimia, dan peralatan laboratorium untuk pengujian sarana produksi, pemeriksaan sumber benih induk, teknik pemeriksaan morfometrik dan merintis pada benih induk, pemeriksaan pakan alami, penyiapan proses pembudidayaan ikan, pemeriksaan penyebaran benih bibit,dan sikap kerja: cermat, teliti, dan patuh terhadap panduan. menyiapkan bahan dan alat kualitas air tanah, bahan dan inventarisasi sesuai dengan peralatan untuk panduan, uji kualitas kesesuaian dan kelayakan bahan dan air tanah dalam alat uji, diperiksa sesuai dengan rangka panduan, pemeriksaan bahan dan peralatan untuk uji kelayakan lokasi kualitas air, disediakan sesuai dengan pembudidayaan prosedur panduan kerja, dan ikan. bahan dan peralatan untuk uji kualitas tanah, disediakan sesuai dengan prosedur panduan kerja. melakukan bahan kimia dan peralatan amami momo post pengajar laboratorium untuk (b. jenis, jumlah bahan, dan alat, sarana produksi disediakan sesuai dengan budidaya. prosedur panduan kerja. melakukan jenis varietas strain, ukuran, umur, pemeriksaan dan jumlah, inventarisasi sesuai sumber sesuai panduan dokumen, dan benih induk. dokumen asal usul benih induk, melakukan bobot benih induk, ditimbang sesuai morfometrik dan panjang standar panjang total, tinggi merintis pada badan, panjang kepala, dan benih induk. benih induk, diukur sesuai panduan, dan jumlah jari jari sirip dada, sirip, perut, sirip anus, sirip punggung, dan sirip ekor, dihitung sesuai panduan. melakukan jenis, jumlah, dan sumber asal pakan pemeriksaan pakan alami, inventarisasi sesuai data alami. fakta lapangan, kondisi kultur cara penyimpanan, inventarisasi sesuai data fakta lapangan, dan perlakuan dan pemanfaatan pakan alami, diperiksa sesuai dengan panduan. melakukan jenis, bahan, bentuk, ukuran, pemeriksaan volume, dan jumlah wada,h diperiksa terhadap sesuai panduan, penyiapan proses jenis, sumber, volume tinggi, dan pembudidayaan perlakuan terhadap air media untuk ikan. budidaya, diperiksa sesuai panduan, dan jenis, bahan, jumlah, dan fungsi amat melakukan jenis, ukuran, jumlah, dan pemeriksaan benih bibit, inventarisasi sesuai terhadap penyebaran panduan, benih bibit. waktu penyebaran dan perlakuan aklimatisasi terhadap benih, diperiksa sesuai panduan, dan kondisi kesehatan benih, diperiksa melakukan jenis, bahan, bentuk, ukuran, pemeriksaan volume, dan jumlah wadah, wadah pada inventarisasi sesuai panduan, pengelolaan perlakuan terhadap wadah, diperiksa pembesaran. penggunaan obat, bahan kimia, dan bahan lainnya, diperiksa sesuai panduan. melakukan jenis, bahan, bentuk, ukuran, pemeriksaan volume, dan jumlah wadah, penampungan hasil inventarisasi sesuai panduan, produksi (panen) jenis, umur, ukuran, kepadatan, benih induk ikan warna, dan kesehatan ikan, diperiksa konsumsi. sesuai panduan, penggunaan obat, bahan kimia, dan bahan lainnya, diperiksa sesuai panduan, dan waktu dan cara penampungan pembelokan memuaskan ikan rumput laut, diperiksa sesuai panduan. melakukan penggunaan alat, bahan, dan metoda pemeriksaan sortasi hasil panen, inventarisasi sortasi hasil panen sesuai panduan, benih induk ikan keseragaman ukuran dan warna, induk ikan, diperiksa sesuai melakukan bahan dan ukuran kemasan, pengemasan pasca jenis, jumlah, ukuran, dan kesehatan panen produk ikan yang dikemas, diperiksa sesuai benih induk ikan konsumsi. alat, cara, dan perlakuan pengemasan, diperiksa sesuai denganfakta trketerampilan: memeriksadan sikap kerja: cermat, teliti, dan patuh terhadap panduan. saman kia ona menyiapkan alat dan |a. bahan dan alat untuk pengujian bahan untuk sarana budidaya, inventarisasi kegiatan pengujian peruntukannya sesuai dengan pada pengawasan panduan, dan produksi sarana jenis, jumlah, bahan, dan alat budidaya. sesuai parameter uji, disediakan sesuai panduan. menyiapkan alat dan ketersediaan dan kontinuitas sarana bahan untuk produksi, diperiksa sesuai dengan pengawasan panduan, dan distribusi sarana legalitas registrasi sarana produksi, melaksanakan pengawasan sumber daya induk benih dan lingkungan pembudidayaan ikan judul unit kompetensi melakukan pengawasan sumber daya induk benih dan lingkungan pembudidayaan ikan.sumber daya induk benihfungsi bahan, dan peralatan yang digunakan dalamketerampilan: menyiapkan bahan dan alat yang digunakandan sikap kerja: cermat, teliti, dan patuh terhadap panduan. amat kama tai melakukan jenis, jumlah, dan fungsi bahan dan penyiapan bahan alat, inventarisasi sesuai panduan, dan alat pada dan pengawasan bahan dan alat, disediakan sesuai sumber daya panduan. induk benih. melakukan jenis, jumlah, dan fungsi bahan dan penyiapan alat alat, inventarisasi sesuai panduan, dan bahan untuk dan pengukuran pada |b. bahan dan alat, disediakan sesuai pengawasan panduan. sumber daya dan lingkungan pembudidayaan ikanjemmtpan, lanjutan lanjutanteknik pengumpulan data dan informasi dalam penyusunan data, keterampilan: pengumpulan data dan informasi, dan sikap kerja: kecermatan, ketelitian, dan kepatuhan terhadap panduan. amen untuk mengumpulkan data umum daerah (luas wilayah, data sekunder ketinggian lahan, curah hujan, suhu potensi perikanan udara, dan jumlah kecamatan) daerah. inventarisasi sesuai panduan, dan data potensi perikanan (kecamatan potensi, komoditas, jumlah unit perbenihan rakyat upr) archery skala rumah tangga hurt) unit pelaksana teknis daerah swasta utd), jumlah pondokan, dan jumlah produksi) inventarisasi sesuai mengumpulkan data kepemilikan unit data sekunder pembudidayaan ikan (perorangan tentang kelompok badan usaha, tahun kepemilikan unit pendirian) inventarisasi sesuai pembudidayaan panduan, dan ikan. data kepemilikan unit pembudidayaan ikan didokumentasikan dilaporop protokol. panduan penilaian penilaian dapat dilakukan dengan oman art teraketerampilan: memeriksadan sikap kerja: kecermatan, ketelitian, dan kepatuhan terhadap panduan. memeriksa dokumen teknis (protokol, spo, kelengkapan dan jenis, sni, dan pib bib keabsahan sertifikat mpm, iso), inventarisasi dokumen teknis. sesuai panduan, dan ketersediaan dokumen teknis, memeriksa dokumen teknis (kepemilikan, kelengkapan dan sup, tanda pencatatan, akte keabsahan pendirian, sertifikat amdal, dan dokumen dokumen rtrw), inventarisasi nonteknis. sesuai panduan, dan ketersediaan dokumen nonteknis, melakukan prasarana pokok (wadah, saluran air pengamatan dan pasok air buang), diidentifikasi pencatatan sesuai panduan, prasarana jenis, jumlah bahan, bentuk, pembudidayaan volume, fungsi, kelayakan ikan (pokok, kesesuaiannya, diamati sesuai pendukung, panduan, penunjang). perlakuan terhadap prasarana yang digunakan, diperiksa sesuai panduan, prasarana pendukung (jalan, gudang pakan peralatan, tempat handling, tandon air pasok, air buang ipar, fasilitas insecurity, sarana transportasi), inventarisperlakuan terhadap prasarana yang digunakan, diperiksa sesuai panduan, prasarana penunjang (rumah jaga, sarana ibadah, alat komunikasi), diidentifikdan perlakuan terhadap prasarana yang digunakan, diperiksa sesuai panduan. melakukan jenis sifat karakteristik, aroma, pemeriksaan pakan bentuk, ukuran, dan kondisi pakan buatan. buatan, diperiksa sesuai panduan, status pakan buatan (merk, kandungan nutrisi, berat bersih, kemasan, kode produksi, tanggal kadaluarsa, status registrasi), diperiksa sesuai panduan, penggunaan pakan (dosis, frekuensi, dan cara pemberian), diperiksa sesuai panduan, dan tempat dan cara penyimpanan melakukan jenis, sifat karakteristik, aroma, pemeriksaan pupuk kondisi fisik, diperiksa sesuai organik. panduan, dosis, frekuensi, dan cara penggunaan pupuk, diperiksa sesuai panduan, dan tempat, dan cara penyimpanan melakukan jenis, asal sumber, bentuk, warna, pemeriksaan panjang, bobot, umur, keseragaman seleksi ukuran, dan gerakan renang, benih induk bibit. diperiksa sesuai panduan, kondisi kesehatan ikan (fisik, tingkah laku dan gerakan) dan ketahanan benih untuk ikan air payau dan laut (screening, stress test, kondisi kesehatan secara visual untuk bibit ujung halus, warna, dan umur diperiksa sesuai panduan, dan normalitas abnormalitas benih melakukan kondisi fisik sumber air (jenis sumber pemeriksaan air, suhu, debit, persentase pergantian pengelolaan air air, volume ketinggian air), diperiksa untuk induk sesuai panduan, salinitas, oksigen terlarut, amonia, alkalinitas, logam berat) media pemeliharaan induk benih pembesaran, diperiksa sesuai panduan, perlakuan terhadap air sumber (pengendapan, penyaringan secara fisika, kimia, dan biologi), diperiksa sesuai panduan, dan penggunaan obat, bahan kimia, dan bahan lainnya, diperiksa sesuai panduan. melakukan wadah, air, dan peralatan tempat pemeriksaan penampungan panen yang digunakan sanitasi dan kondisi kebersihannya, diperiksa hygiene pasca sesuai panduan, panen benih jenis bahan, dosis, cara perlakuan induk ikan (treatment), diperiksa sesuai panduan, konsumsi, penggunaan obat, bahan kimia, dan bahan lainnya, diperiksa sesuai panduan. melakukan jenis, ukuran, kepadatan ikan pemeriksaan wadah pada transportasi, diperiksa distribusi pada sesuai panduan, pasca panen benih (b. jenis dan dosis bahan yang induk ikan digunakan pada transportasi, konsumsi. diperiksa sesuai panduan, penggunaan obat, bahan kimia, dan bahan lainnya (jenis, dosis, frekuensi penggunaan), diperiksa sesuai panduan, cara pengemasan (terbuka tertutup), sarana transportasi, jarak, waktu tempuh, wadah yang digunakan dalam transportasi, dan lokasi daerah tujuan distribusi, diperiksa sesuai panduketerampilan: tabulasi data, dan sikap kerja: cermat, teliti, dan patuh terhadap panduan. ejamatamea unakkaa mengumpulkan data potensi perikanan (jenis komoditas, primer untuk jumlah unit perbenihan rakyat menyusun rancangan upr) archery skala rumah tangga teknis. hurt) unit pelaksana teknis daerah swasta utd), jumlah pondokan, luas lahan, teknologi yang digunakan, jumlah produksi| inventarisasi sesuai panduan, dan data potensi perikanan disediakan menyusun rancangan data primer dan sekunder yang telah teknis pengawasan. dikumpulkan, tabulasi sesuai panduan, dan bahan penyusunan program rancangan teknis pengawasan (data primer dan data sekunder) disiapupuk anorganik, teknik pemijahan induk, fekunditas dan proses penetasan telur (kualitas air, obat ikan dan bahan kimia), pakan ikan, pengelolaan panen, dan pendokumentasian proses produksi pembudidayaan ikan, keterampilan: memeriksa pupuk anorganik, proses pemijahan induk, dan proses penetasan telur (kualitas air, obat ikan, dan bahan kimia), memeriksa pakan ikan, pengelolaan panen dan pencatatan untuk dokumentasi, dan sikap kerja: cermat, teliti, dan patuh terhadap panduan. eman koi tikar melakukan jenis, sifat karakteristik, kondisi fisik, emkamgas dan cowimanaan anorganik. dosis, frekuensi, dan cara penggunaan, cara dan tempat penyimpanan pupuk, diperiksa sesuai panduan. melakukan jenis induk (alam hasil budidaya), pemijahan induk sertifikat ska, ukuran, umur, bobot, dan penetasan telur. jumlah induk, rasio jantan betina, inventarisasi sesuai dengan panduan, waktu pemijahan, waktu penetasan telur, jumlah telur yang menetas, diperiksa sesuai dengan panduan, kualitas air (suhu, oksigen terlarut, salinitas, amonia) pemijahan dan penetasan telur, diperiksa sesuai panduan, rentang waktu pemijahan dan penetasan telur, serta fekunditas, diperiksa sesuai panduan, dan penggunaan dan legalitas obat, bahan kimia, dan bahan lainnya, diperiksa sesuai panduan. melakukan kesesuaian penggunaan jenis pakan pemeriksaan pakan dengan spesies ikan yang dipelihara, pada pengelolaan diperiksa sesuai panduan, induk benih cara pemberian pakan (jumlah, dosis, pembesaran. frekuensi, dan waktu pemberian), diperiksa sesuai panduan, dan kesesuaian penggunaan jenis pakan pada kemasan (kandungan nutrisi, legalitas, batas waktu penggunaan, dan kode produksi), diperiksa sesuai panduan. melakukan cara metoda yang digunakan untuk pengelolaan panen. |b. waktu ketika dilakukan panen, jenis, jumlah, waktu, metoda, bahan alat, dan fungsi alat yang digunakan, diperiksa sesuai panduan, dan cara pengangkutan hasil panen dari lokasi budidaya penampungan, diperiksa sesuai panduan. melakukan rekaman proses produksi pemeriksaan (induk benih pembesaran, persentase catatan rekaman kelangsungan hidup, pakan, kualitas kegiatan usaha air, obat ikan, bahan kimia biologi, pembudidayaan kesehatan ikan), diperiksa sesuai ikan. panduan, dan rekaman hasil produksi panen dan pasca panen (jenis, jumlah produksi, waktu, ukuran produk, dan distribusi panen) diperiksa sesuaiakan ikan, dan penilaian mutu pakan, keterampilan: memeriksa sarana budidaya dan penilaian mutu pakan, dan sikap kerja: kecermatan, ketelitian, dan kepatuhan terhadap panduan. melakukan pengamatan dan pemeriksaan pengujian mutu keberadaan pakan (sumber asal, pakan. pengemasan, cara dan tempat penyimpanan), dilakukan sesuai dengan panduan, dan kondisi fisik pakan (bentuk, ukuran, sifat, aroma, warna, tekstur, water stability), diuji sesuai panduan. melakukan pengambilan sampel pakan dalam penilaian mutu kemasan, dilakukan sesuai panduan, pakan. dan hasil uji, dikompilasi denganjantngargn etin tkan dan kondisi lingkungan budidaya, keterampilan: memeriksa sumber daya ikan dan kondisi lingkungan budidaya, dan sikap kerja: cermat, teliti, dan patuh terhadap panduan. semata rea taka melakukan sumber daya induk benih bibit (jenis, pemeriksaan jumlah, ukuran), diperiksa sesuai sumber daya panduan, dan hasil pemeriksaan sumber daya melakukan kondisi lingkungan budidaya (kualitas pemeriksaan air, kualitas tanah, vegetasi, kondisi lingkungan kedalaman, kondisi arus, dan jenis serta sumber cemaran), diperiksa sesuai panduan, dan hasil pemeriksaan kondisi lingkungan,kemanteknik pengolahan data, teknik penyusunan konsep rancangan, keterampilan: pengumpulan data, pengolahan penyusunan konsep perencanaan, dan sikap kerja: kecermatan, ketelitian, dan ketekunan. men menyusun rencana dokumen hasil pengawasan tahunan bidang hasil pengawasan sebelumnya pembudidayaan dievaluasi. ikan. mengolah data dan |a. data primer yang dikumpulkan informasi obyek pengawas perikanan jenjang penyelia pengawasan dalam dirangkum, rangka menyusun data sekunder yang dikumpulkan rancangan teknis pengawas perikanan jenjang penyelia pelaksanaan. dirangkum, dan menyusun hasil pengolahan data primer dan pengawasan. bahan konsep rancangan teknis pengawasan disusun sesuai rencana tahunan. melaksanakan pengawasan kegiatan usaha pada unit usaha pembudidayaan ikan judul unit kompetensi melaksanakan pengawasan kegiatan usaha pada unit usahakegiatan usaha padaelengkapan dan keabsahan dokumen teknis dan non teknis unit budidaya, peraturan daerah (tata ruang), pengujian dan penilaian parameter fisika kualitas tanahrsyaratan prasarana budidaya ikan, dan persyaratan fisika sarana produksi (benih induk pakan pupuk), sistem dokumentasi unit budidaya, keterampilan: pengumpulan data, pengolahan penyusunan konsep perencanaan, pengujian fisika tanah, dan sikap kerja: kecermatan, ketelitian, ketekunan, tanggung jawab, dan kerja sama. bnn menganalisis laporan kelengkapan dan kelengkapan dan keabsahan dokumen teknis dan non keabsahan dokumen teknis unit usaha pembudidayaan teknis dan non teknis ikan dari pengawas perikanan unit usaha jenjang penyelia, diolah, dan pembudidayaan ikan. (b. data kelengkapan dan keabsahan dokumen, dianalisis sesuai dengan standar peraturan perundang undangan. melakukan lokasi pembudidayaan ikan, kesesuaian rencana data pendukung rtrw peta tata ruang wilayah, peraturan daerah), pemerintah daerah dalam rangka lokasi pembudidayaan ikan, kelayakan lokasi dianalisis kesesuaiannya dengan pembudidayaan ikan. data pendukung rtrw. melakukan pengujian |a. kualitas fisik tanah (warna, jenis, mangan kualitas tanah dalam kualitas fisik tanah (warna, jenis, rangka pemeriksaan porositas dan tekstur), dinilai lokasi kesesuaiannya sesuai dengan pembudidayaan ikan. standar, dan kualitas fisik tanah (warna, jenis, porositas dan tekstur), diuji sesuai melakukan pengujian |a. metoda pengujian kualitas air, dan penilaian kualitas air sumber parameter kualitas air (kimia, fisika secara kimia, fisika kualitas air tawar payau laut secara maupun biologi. kimia, fisika dan biologi, diuji sesuai dengan metoda pengujian, dan kualitas air tawar payau laut secara kimia, fisika dan biologi, dinilai kelayakannya sesuai dengan standar. mengolah hasil data hasil pemeriksaan prasarana pemeriksaan pembudidayaan ikan (sarana pokok, prasarana pendukung, dan penunjang) yang pembudidayaan ikan diperoleh dari pengawas perikanan (pokok, pendukung jenjang penyelia, diolah, dan dan penunjang). data hasil pemeriksaan prasarana melakukan sarana produksi benih induk sarana produksi sarana produksi benih induk secara fisika. pakan pupuk, diuji secara fisika sesuai pedoman, data fisika sarana produksi benih data fisika sarana produksi benih induk pakan pupuk, dibandingkan dengan standar, dan benih induk pakan pupuk, menganalisis laporan hasil pemeriksaan catatan rekaman catatan rekaman kegiatan usaha kegiatan usaha pembudidayaan ikan dari pengawas pembudidayaan ikan. perikanan jenjang penyelia diolah, data catatan rekaman kegiatan usaha pembudidayaan ikan dianalisis berdasarkan jenis komoditas dan unit usaha, dan laporan hasil pemeriksaan catatan rekaman kegiatan usaha pembudidayaan ikan disusun persemester. melaksanakan pengawasan produksi dan distribusi judul unit kompetensi melaksanakan pengawasan pengawasan ipomoeukan pengawasan produksi dan distribuamen taiga melakukan pengujian sampel pupuk, diambil sesuai pupuk dalam rangka mutu pupuk, diperiksa diuji secara produksi sarana hasil pengujian mutu pupuk, mengumpulkan data data dan informasi pengembangan dan informasi dalam pengawasan produksi dan distribusi rangka analisis sarana budidaya (jenis, jumlah pengembangan produksi, status registrasi, masa pengawasan kadaluarsa, kode produksi, produksi dan distribusi rantai pemasaran), distribusi sarana diidentifikasi, dan budidaya. data dan informasi dalam rangka analisis pengembangan pengawasan produksi dan distribusi saranasanakan pengawasan sumber daya dan lingkungan pembudidayaan ik:emetomams kasau melakukan data asal usul (jenis, asal sumber), identifikasi dan spesies varietas strain klon inventarisasi hibrida, diidentifikasi, penilaian data hasil identifikasi, dibandingkan dalam rangka data hasil komparasi, dinilai pengawasan sumber kesesuaiannya. melakukan sumber pencemaran (rumah tangga, pemeriksaan potensi industri, pertanian, peternakan, dan sumber pencemaran aktivitas budidaya lain lingkungan disekitarnya), diidentifikasi, dan pembudidayaan ikan. |(b. potensi sumber pencemaran (budidaya terhadap lingkungan dan atau sebaliknya lingkungan terhadap budidaya), diperiksa sesuai dengan peraturan yang berlakufat tan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pengawas perikanan jenjang ahli mudklasifikasi jenis data, teknik evaluasi, teknik analisis, teknik penyusunan rencana pengawasan, keterampilan: mengumpulkan data, melakukan evaluasi, melakukan analisis, menyusun rencana pengawasan, dan sikap kerja: kecermatan, ketelitian, ketekunan, dan kerja sama. eeatomaai kiat menyusun rencana laporan evaluasi hasil pengawasan mma semen bidang hasil evaluasi laporan pengawasan tempayan mata delta menganalisis data dan hasil pengolahan data primer dan pengawasan dalam hasil analisis data primer dan rangka menyusun sekunder dan informasi obyek rancangan teknis pengawasan, disusun. pelaksanaan. menyusun rancangan hasil analisis data primer dan konsep rancangan teknis pengawasan, disusun sesuai rencana tahunan. melaksanakan pengawasan kegiatan usaha pada unit pembudidayaan ikan judul unit kompetensi melaksanakan pengawasan kegiatan on feng enttayakegiatan usahaomkelayakan lokasi kimia tanah, teknik pengujian kimia tanah, penggunaan bahan kimia dan bahan biologi pada sarana budidaya, penilaian sarana produksi secara kimia, dan teknik analisis pengembangan usaha, keterampilan: mengidentifikasi dan menginventarisasi kelayakan lokasi, melakukan pengujian dan penilaian parameter kimia kualitas tanah, melakukan pemeriksaan bahan kimia dan biologi, melakukan penilaian pengujian sarana produksi secara kimia, mengumpulkan data dan informasi, dan sikap kerja: kecermatan, ketelitian, dan ketekunan. amami unjuk mengidentifikasi dan |a. lokasi yang sesuai dengan rtrw, menginventarisasi diidentifikasi kelayakan teknisnya lokasi dalam rangka (sumber air, bebas banjir, jauh dari kelayakan lokasi sumber pencemaran, dan akses pembudidayaan ikan. lokasi), dan data kelayakan teknis, dianalisis dan penilaian potensial redoks, dan bahan parameter kimia organik), diuji sesuai dengan kualitas tanah lokasi standar, dan pembudidayaan ikan. hasil pengujian kualitas kimia tanah tanah, potensial redoks, dan bahan organik), dinilai sesuai dengan standar. melakukan data penggunaan bahan kimia dan pemeriksaan bahan biologi lainnya (jenis, komposisi kimia dan biologi bahan aktif, legalitas bahan, dosis, lainnya pada sarana dan frekuensi), dikumpulkan, produksi budidaya data pemeriksaan cara pengadaan ikan udang rumput dan penyimpanan bahan yang laut. digunakan (sumber pengadaan, cara dan tempat penyimpanan, batas waktu penggunaan), dikumpulkan, dan data pemeriksaan bahan kimia dan biologi lainnya, dianalisis sesuai ketentuan yang berlaku. melakukan sarana produksi benih induk sarana produksi sarana produksi benih induk secara kimia pakan pupuk, diuji secara kimia sesuai pedoman, data kimia sarana produksi benih induk pakan pupuk, dibandingkan dengan standar, dan data kimia sarana produksi benih induk pakan pupuk, dianalisis sesuai standar. mengumpulkan data |a. data pemeriksaan sdm, penerapan dan informasi dalam teknologi, peluang pasar, rangka analisis dikumpulkan, dan pengembangan usaha |b. data dan informasi dalam rangka pembudidayaan ikan analisis pengembangan usaha sdm, penerapan pembudidayaan ikan, disusun. teknologi, produksi, peluang pasar), melakukan pengawasan produksi dan distribusi judul unit kompetensi melakuukan pengawasan produksi dan distribusi padajian mutu obat, bahan kimia dan bahan biologi, teknik monitoring dan analisis rantai distribusi, keterampilan: pengawasan dan penilaian mutu obat ikan, bahan kimia dan bahan biologi (dalam kemasan, penyimpanan dan penanganan tingkat pembudidaya maupun distributor), pengawasan rantai distribusi, dokumen, dan alur distribusi sarana budidaya, dan sikap kerja: kecermatan, ketelitian, kepatuhan, dan ketekunan. melakukan pengujian |a. data obat ikan, bahan kimia dan dan penilaian mutu bahan biologi lainnya, diidentifikasi obat ikan, bahan sesuai dengan panduan, kimia, dan bahan data obat ikan, bahan kimia, dan biologi lainnya dalam bahan biologi (jenis, merek, rangka pengawasan kandungan komposisi, bentuk, berat sarana produksi bersih kemasan, fungsi sarana budidaya peruntukan, kode produksi dan batas waktu penggunaan), inventarisasi, bahan biologi lainnya (sumber, pengemasan, penyimpanan, dan penanganan) tingkat pembudidaya dan distributor agen, diobservasi dan dicatat, dan mutu obat ikan, bahan kimia, dan bahan biologi lainnya, diuji secara visual (perubahan warna, perubahan bentuk, dan bau aroma). melakukan rantai distribusi sarana budidaya pengawasan (komoditas, obat ikan, pakan, distribusi sarana pupuk, kapur, bahan kimia, dan data rantai distribusi sarana budidaya (komoditas, obat ikan, pakan, pupuk, kapur, bahan kimia, dan bahan biologi lainnya), dianalisis. melakunduk benih dari alam, teknik identifikasi induk benih alam, teknik pemeriksaan fisik, morfometrik dan ilmu lingkungan, keterampilan: mengidentifikasi dan menginventarisasi induk benih alam, melakukan pemeriksaan pengujian fisik dan morfometrik, melakukan pemeriksaan upaya pengelolaan lingkungan, melakukan pengujian mutu lingkungan (air dan tanah), dan sikap kerja: kecermatan, ketelitian, dan kepatuhan terhadap panduan. mengidentifikasi dan sumber daya induk benih alam menginventarisasi (lokasi penangkapan, jenis, potensi induk benih alam induk benih alam, musim, dalam rangka kelimpahan, ukuran, populasi), pengawasan sumber diidentifikasi sesuai panduan, daya induk benih. data induk benih hasil penangkapan (lokasi penangkapan, jumlah hasil tangkapan, jumlah nelayan penangkap, ukuran yang ditangkap, alat tangkap, penanganan hasil tangkapan), inventarisasi sesuai panduan, dan data kondisi lingkungan sumber daya induk benih alam (kondisi fisik tanah, kondisi fisik perairan, vegetasi, jenis biota), diidentifikasi dan inventarisasi sesuaik dan ditentukan: morfometrik terhadap parameter fisik induk benih sumber daya (warna, ukuran, umur, bentuk, induk benih. normalitas dan kesehatan), diobservasi, parameter morfometrik (panjang standar, tinggi badan, bobot, rasio panjang standar dibanding tinggi badan), diuji sesuai dengan standar, dan data fisik dan morfometrik, melakukan hasil pemeriksaan potensi pemeriksaan upaya pencemaran lingkungan pengelolaan lingkungan pembudidayaan (limbah rumah pembudidayaan ikan. tangga, limbah industri, limbah peternakan, limbah pertanian, dan limbah perikanan), dievaluasi, dan kesesuaian upaya pengelolaan lingkungan pembudidayaan (perlakuan air pasok, sanitasi lingkungan, ipar, tata letak saluran pemasukan dan pembuangan) dengan potensi pencemaran, dibandingkan. melakukan pengujian metoda pengujian kualitas air dan mutu lingkungan (air tanah lingkungan pembudidayaan, dan tanah) ditentukan sesuai dengan pembudidayaan ikan. panduan, parameter kualitas air dan tanah lingkungan pembudidayaan, ditentukan, dan kualitas air dan tanah lingkungan pembudidayaan, diuji sesuai dengan metoda pengujidy data, membuat rencana strategis, rencana tahunan dan rancangan teknis, keterampilan: mengevaluasi dan menganalisis hasil pengawasan tahunan: dan sikap kerja: kecermatan, ketelitian, dan kepatuhan terhadap panduan. atom uajartea pengawasan tahunan |b. metoda pengawasan tahunan, pembudidayaan ikan. |c. konsep rencana pengawasan menyusun rancangan |a. rancangan teknis pengawasan, rancangan teknis pengawasan, melakukan pengawasan kegiatan pada unit usaha pembudidayaan ikan judul unit kompetensi melakukan pengawasan kegiatan pada fenomenakegiatan pada unitualitas biologi tanah, teknik pengujian sarana produksi secara biologi (uji lapang), dan teknik analisa data, keterampilan: menganalisis data, melakukan sampling dan pengukuran, dan sikap kerja: kecermatan, ketelitian, ketekunan, dan kepatuhan terhadap panduan. melakukan pengujian kualitas biologi tanah (makrobenthos dan penilaian dan mikrobenthos), diuji sesuai parameter biologi dengan standar, dan kualitas tanah dalam kualitas biologi tanah (makrobenthos rangka pemeriksaan dan mikrobenthos), dinilai lokasi kesesuaiannya. pembudidayaan ikan. melakukan parameter pengujian, ditentukan sarana produksi sarana produksi budidaya, diuji secara biologi dalam rangka pemeriksaan |c. hasil pengujian secara sampling sarana produksi terhadap sampel secara berkala, budidaya dicatat, kan udang rumput grafik hasil uji biologi terhadap sarana produksi dibuat kecenderungannya (trending), dan hasil uji biologi sarana produksi melaksanakan data dan informasi pengembangan analisis usaha pembudidayaan ikan sdm, pengembangan penerapan teknologi, produksi, dan usaha peluang pasar) diolah, pembudidayaan ikan. data dan informasi pengembangan usaha pembudidayaan ikan sdm, penerapan teknologi, produksi, dan peluang pasar) dianalisis sesuai dengan ketentuan, dan laporan analisis pengembangan usaha pembudidayaan ikan disusun. melakukan pengawasan produksi dan distribusi sarana budidaya judul unit kompetensi melakukan pengawasan produksi dan fit tymengolah dan menganalisis sarana budidaya, teknik analisis, teknik produksi dan distribusi sarana produksi, serta teknik analisis data, keterampilan: menganalisis data, menilai hasil pengujian sarana produksi, menilai mutu sarana produksi, dan sikap kerja: kecermatan, ketelitian, dan kepatuhan terhadap panduan. melaksanakan hasil pengujian dan penilaian pengolahan induk benih bibit serta mutu pakan, dianalisis pupuk, obat ikan, bahan kimia, dan pengawasan bahan biologi lainnya, diolah dalam produksi sarana bentuk tabulasi grafik, dan budidaya. hasil pengujian dan penilaian induk benih bibit serta mutu pakan, pupuk, obat ikan, bahan kimia, dan bahan biologi lainnya, dianalisis. melakukan analisis hasil survey terhadap pengembangan (jangan sean potato arti pengawasan sarana budidaya tingkat produsen, distribusi sarana data pengembangan pengawasan budidaya produksi dan distribusi sarana budidaya ditingkat produsen budidaya, dianalisis sesuai dengan panduan, dan laporan analisis pengembangan pengawasan produksi dan distribusi sarana budidaya, disusun.muliaan dan pelepasan varietas jenis ikan, teknik sampling, pengujian mutu ikan, teknik pengujian fisiologi ikan, data induk unggul yang dirilis, teknik pengelolaan lingkungan, dan amdal, teknik analisa kualitas air dan tanah, keterampilan: sampling mutu induk benih, mengolah. dan analisis data, dan sikap kerja kecermatan, ketelitian, kepatuhan, dan ketekunan terhadap panduan. bmatomems inka melaksanakan lokasi dan asal usul sumber daya identifikasi dan induk benih hasil pemuliaan, inventarisasi diidentifikasi, induk benih hasil jenis spesies varietas strain klon pemuliaan dalam hybrid, umur induk benih pada rangka pengawasan lokasi sumber daya induk benih, sumber daya diperiksa, induk benih. sampel induk benih hasil performa dan kesehatan induk benih hasil pemuliaan, diamati sesuai panduan, data pengamatan mutu induk benih hasil pemuliaan, diolah dalam bentuk tabulasi grafik, data pengamatan mutu induk benih, dibandingkan dengan data rilis, dan data pengamatan mutu induk benih, dianalisis sesuai dengan standar.ologi dalam ditentukan, rangka pemeriksaan parameter fisiologi induk benih (laju sumber daya pertumbuhan sr respon terhadap induk benih. pakan respon terhadap perubahan lingkungan bio assay), diuji sesuai standar, parameter fisiologi induk benih (laju pertumbuhan sr respon terhadap pakan respon terhadap perubahan lingkungan bio assay), dianalisis, data pengujian fisiologi, dicatat dan hasil pemeriksaan pengujian secara melakukan pengolahan |a. data hasil pemeriksaan potensi dan analisis data sumber pencemaran, upaya pengawasan pengelolaan, dan pengujian mutu lingkungan lingkungan pembudidayaan ikan pembudidayaan ikan. diolah: dan data hasil pemeriksaan potensi sumber pencemaran, upaya pengelolaan dan pengujian mutu lingkungan pembudidayaan ikan dianalisis. melaksanakan evaluasi dan rekomendasi rekomendasi, teknik rekomendasi, keterampilan: membuat konsep bahan rekomendasi, dan sikap kerja: kecermatan, ketelitian, kepatuhan terhadap panduan, dan membuat presentasi power point. semata gea mute melakukan evaluasi hasil kegiatan pengawasan pada pengawasan satuan objek pengawasan, dievaluasi, pembudidayaan dan ikan.bahandan bahan rekomendasi hasil evaluasi pengawasan pembudidayaan ikan, disajikan dipresentasikyiapan pengawasan pembudidayaan ikan untuk menyusun rencana pengawasan tahunan bidangtunjuk pelaksanaan jumlah), petunjuk teknis jenis), dan standar operasional prosedur sop) dan pedoman penyusunansikap kerja: kecermatan, ketelitian, kesadarjamentamaas una menyusun rencana rencana pengawasan tahunan, bidang rencana strategis pengawasan ikan. rencana pengawasan tahunan, rencana pengawasan tahunan, menganalisis rancangan teknis pelaksanaan pelaksanaan rancangan teknis pelaksanaan melakukan pengawasan sumber daya dan lingkungan pembudidayaan ikan judul unit kompetensi melakukan pengawasan sumber daya on jamingangn antgawasan sumber daya dan lingkungan pembudidayaan ikan untuk mengidentifikasi dan verifikasi induk benih ekspor impor dalamrangka pengawasan sumber daya induk benih, dan aturan hukum lainnya terkait ekspor impor mamaen ami ualartaa melaksanakan data ekspor impor benih induk identifikasi dan (komoditas, jumlah, ukuran, negara verifikasi asal dan tujuan), dianalisis. induk benih dokumen ekspor impor (surat ekspor impor dalam keterangan asal, sertifikat kesehatan, rangka pengawasan analisa resiko impor, deskripsi sumber daya spesies varietas klon hibrida benih induk benih induk dari negara asal pengirim, surat rekomendasi ekspor impor), sampel benih induk jenis baru, diambil dan dilakukan pengujian penelitian pengaruhnya terhadap keamanan sumber daya ikan dan lingkungan. peredaran benih induk impor dalam negeri (jenis, lokasi perkembangan, kondisi suplai demand, perkembangan harga), diidentifikasi. data mutu benih induk ekspor impor, data mutu benih induk ekspor impor, melakukan data hasil sampel induk benih, secara genetik data hasil pengujian genetik terhadap pada sumber daya sampel induk benih, dianalisis sesuai induk benih dengan standar. hasil pemeriksaan pengujian secara melakukan data tentang: hasil penilaian pengolahan dan species varietas, pengamatan analisis data pengujian lokasi penangkapan pengawasan sumber benih induk dari alam, benih induk daya induk benih hasil pemuliaan, benih induk ekspor impor, dan pengawasan lingkungan pembudidayaan, diolah sesuai dengan panduan. data pengujian fisik dan morfometrik,fisiologi dan genetik, diolah sesuai dengan panduan. data tentang: hasil penilaian specdata pengujian fisik dan morfometrik, fisiologi, dan genetic, dianalisis. d.laporan tentang: hasil penilaian speslaporan pengujian fisik dan morfometrik, fisiologi, dan genetic, direkomendasikan. melaksanakan evaluasi dan rekomendasi judul unit kompetensi melaksanakan evaluaami melakukanevaluasi hasil kegiatan pengawasan pada bean|a.rekomendasi hasil evaluasi pengawasan pembudidayaan ikan, disajikan, dan rekomendasi hasil evaluasi pengawasan pembudidayaan ikan, dipresentasidan ahligame tampa ora membuat karya tulis |a. tema judul karya tulis ilmiah, pengkajian, survey metoda penyusunan karya tulis menyusun dan atau |a., bahan lainnya diidentifikasi, dan bidang pengawasan buku dan bahan lainnya bidang syarat kualifikasi kompetensi teknis kualifikasi standar teknis jabatan fungsional pengawas perikanan bidang pembudidayaan ikan terinci menjadi: syarat kompetensi umum, inti, dan pilihan syarat lainnya yaitu pendidikan, pelatihan, dan pengalaman lebih rinci matriks bawah ini menjelaskan kualifikasi standar kompetensi teknis. pengawas melaksanakan melaksanakan melakukan sup smk diklat dasar melaksanakan perikanan pengembangan pengawasan penyiapan perikanan diklat pengawasan terampil profesi. kegiatan pada pengawasan penentangan kegiatan pada unit unit usaha pembudidayaan diklat teknis usaha pembudidayaan ikan.perikanan diklat melakukan perikanan penyiapan pengawasan penentangan penyiapan mahir pengawasan produksi dan pengawasan pembudidayaan distribusi sarana diklat teknis pembudidayaan ikan, dan budidaya. ikan. pengawas melakukan melaksanakan perikanan diklat alih melakukan perikanan penyiapan pengawasan jenjang penyiapan penyelia pengawasan kegiatan pada unit diklat teknis pengawasan pembudidayaan usahas1 d iv diklat dasar melakukan perikanan penyiapan pengawasan bidang diklat penyiapan ahli pertama pengawasan kegiatan pada unit perikanan penentangan pengawasan pembudidayaan usaha diklat teknisbiologi diklat melakukan perikanan penyiapan pengawasan kimia penentangan penyiapan ahli muda pengawasan produksi dan sesuai yang pengawasan pembudidayaan distribusi sarana diperlukan diklat teknis pembudidayaan ikan, budidaya ikan. melaksanakan melaksanakan pemaidiklat melakukan perikanan penyiapan pengawasan penentangan penyiapan ahli madya pengawasan sumber daya dan pengawasan pembudidayaan lingkungan diklat teknis pembudidayaan ikan, pembudidayaan ikan. melaksanakan ikan., dan ikan. melaksanakan melaksanakan evaluasi dan evaluasi dan rekomendasi. pelaporan. pengawas melakukan diklat teknis melakukan perikanan penyiapan penyiapan ahli utama pengawasan pengawasan pembudidayaan pembudidayaan ikan, ikan. melaksanakan melaksanakan pengawasan pengawasan sumber sumber daya daya dan lingkungan dan lingkungan pembudidayaan pembudidayaan ikan. aa melaksanakan melaksanakan evaluasi dan evaluasi dan rekomendasi. rekomendasiperikanan bidang pembudidayaan ikmbudidayaan ikan dan diberlakukan untuk seluruh instansi yang memiliki pengawas perikanan bidang pembudidaya$ se0 atau #rini moon |
rikanan yang bertanggung jawab (responsible fisheries) dan penetapan potensi dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan,sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor permen kpetapkan perubahan ketentuan mengenaicc.susunan keanggotaan dan sekretariat komnas kajian beranggotakan paling banyak (duperwakilan perguruan tinggi, dan kementerian lembagampunyai tugas bidangmpunyai tugas bidang penelitian dan pengembanganpenelitian dan pengembangan bidang perikanan. sekretariat komnas kajian berkedudukan badan yang mempunyai tugas bidangyang dipimpin oleh ketua komnas kajiomnas kajian bersidang paling sedikitkementerian lembaga yang lingkup tugasnya bidang pengelolaan perikanan, penyelenggaraan penelitian dan pengembangan bidang perikanan, dan atau pelaku usaha bidang perikanbadan yang mempunyai tugas bidang penelitian dan pengembangan kelautan dan perikananmen kmoon |
lapengawas perikanawas perikanan terkaitsumber dayunit kerja adalah unit kerja lingkungan kementerian kelautan dan perikanan atau pemerintah provinsi dan kabupaten kot: jabatan fungsional pengawas perikanan bidang penangkapan ikan, jabatan fungsional pengawas perikanan bidang pembudidayaan ikan, jabatan fungsional pengawas perikanan bidang pengawas mutu hasil perikanan, danbab persyaratan penyesuaian passing pengawas perikanan, terdiri atas: bidang penangkapan ikan, bidang pembudidayaan ikan, bidang mutu hasil perikanan, dan bidang penataan peraturan perundang undangan kelautan dan perikanan. penyesuaian passing dalam jabatan fungsional pengawas perikanan kategori keterampilan atau keahlian pada kementerianpengawasngawas perikananengawas perikanangawasngawas perikananawas perikanan melalui penyesuaian passing harus memenuhi ketentuanselain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam dan untuk usulan pengangkatan dalam jabatan fungsional pengawas perikanan keahlian utama harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut: asli penetapan angka kredit pak) dari pejabat yang berwenang menetapkan, dan salinan keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir yang telah legalisasi oleh pejabat yang berwenang. penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan oleh pejabat eselon unit kerja pembina jabatan fungsional pengawas perikanan terkait. penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada ditetapkan berdasarkan ketentuan angka kredit kumulatif sebagaimana diatur dalam peraturan menteri inipengawas perikananawas perikanan paling sedikit (dua) tahun,awas perikanan, surat keterangan tidak sedang menjalani dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat dari atasan langsung, surat keterangan tidak sedang menjalankan tugas belajar dari atasan langsung, dan surat keterangan tidak sedang menjalankan cuti diluar tanggungan negara dari atasan langsungsebagaimana dimaksud padaawas perikananpengawas perikanan. dalam hal hasil verifikasi tidak lengkap atau tidak sesuaigembalikan usulan penyesuaian passing tersebut kepada pimpinan unit kerja disertai dengan alasan. dalam hal hasil verifikasiharus menyampaikan usulan untuk dilakukan uji kompetensi kepada menteri atau pejabat yang ditunjukpengawasmenteri atau pejabat yang ditunjukpengawas perikanan. hasil uji kompetensi disampaikan oleh menteri atau pejabat yang ditunjukpaling lambat (dua) minggu setelah pelaksanaan uji kompetensipengawas perikanan melalui penyesuaian passing pns yang dinyatakan lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam atau yang dinyatakan lulus mengikuti ujian kompetensi ulang sebagaimana dimaksud dalam dapat diusulkan untuk diangkat menjadi pejabat fungsional pengawas perikanan sesuai dengan bidang yang diusulkan. pejabat pembina kepegawaian kementerian atau instansi daerah menetapkan pengangkatan pns dalam jabatan fungsional pengawas perikanan melalui penyesuaian passing dengan surat keputusan berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalamadan kepegawaian daerah provinsi badan kepegawaian daerahjabatan fungsional pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada dikecualikan bagi jabatan fungsional pengawas perikanan dengan jenjang keahlian utama. bentuk dan format surat keputusulan pengangkatan pns dalam jabatan fungsional pengawas perikanan untuk jenjang keahlian utama, dilakukan oleh pejabat eselon unit kerja pembina jabatan fungsional pengawas perikanan terkait kepada sekretaris jenderal. berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada sekretaris jenderal atas nama menteri menyampaikan usulan pengangkatan pns dalam jabatan fungsional pengawas perikanan untuk jenjang keahlian utama melalui penyesuaian passing kepada presiden melalui menteri sekretaris negara dengan tembusan kepala badan kepegawaian negara untuk mendapatkan pertimbangan teknis. pns yang telah diangkat dalam jabatan fungsional pengawaspengawas perikanan dilaksanakan oleh menteri atau pejabat yang ditunjukuji kompetensi untuk jenjang jabatan fungsional pengawas perikanan keahlian utama, selain dengan metode sebagaimana dimaksud pada ditambahkan dengan kewajiban untuk menyusun dan mempresentasikan karya tulis ilmiah. hasil uji kompetensi jabatan fungsional pengawas perikanan berupa sertifikat hasil uji kompetensi diterbitkan oleh pejabat eselon unit kerja pembina jabatan fungsional pengawas perikanan terkaitdan keahlian. uji kompetensi untuk kategori keterampilpelaksana pemula pemuladan pengukuran komposisi panjang ikan dan berat ikan. pengawas perikanan pelaksana terampilpengukuran komposisi panjang ikan dan berat ikan, pengumpulan data jenis dan spesifikasi fasilitas pendaratan ikan pelabuhan perikanan, pengumpulan data penggunaan fasilitas pendaratan ikan pelabuhan perikanan, dan pengaturan gerak dan lalu lintas kapal pelabuhan perikanan. pengawas perikanan pelaksana lanjutan mahir, meliputi pemahaman tentang: pengolahan data dalam rangka penyusunan rencana kerja, analisa data dan informasi dalam rangka penyusunan rencana kerja, penelitian dokumen kapal perikanan, penelitian dokumen alat bantu penangkapan rumpon, dan pemeriksaan kesesuaian dokumen awak kapal perikanan, penyiapan bahan penerbitan surat izin berlayar sib). pengawas perikanan penyelia, meliputi pemahaman tentang: pengolahan data dalam rangka rencana kerja, pengukuran spesifikasi teknis kapal perikanan, tabulasi data log book perikanan, pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen kapal perikanan, dan pengaturan kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan. pengawas perikanan bidang pembudidayaan ikan: pengawas perikanan pelaksana terampil, meliputi pemahaman tentang: persiapan pengujian kualitas air tanah dalam rangka pemeriksaan kelayakan lokasi pembudidayaan ikan, persiapan pengujian laboratorium untuk sarana produksi budidaya, pemeriksaan sumber benih induk dan pakan alami, pemeriksaan morfometrik dan merintis pada benih induk, pemeriksaan terhadap persiapan proses pembudidayaan ikan, pemeriksaan terhadap penyebaran benih bibit, pemeriksaan wadah pada pengelolaan induk benih pembesaran, pemeriksaan sortasi hasil panen benih induk ikan konsumsi, pemeriksaan pengemasan produk benih induk ikan konsumsi, penyiapan alat dan bahan untuk pengawasan sarana produksi, penyiapan alat dan bahan untuk pengawasan distribusi sarana produksi, persiapan bahan dan alat pada pengawasan sumber daya induk benih, dan persiapan bahan dan alat pada pengawasan lingkungan pembudidayaan ikan. pengawas perikanan pelaksana lanjutan mahir, meliputi pemahaman tentang: pengumpulan data sekunder potensi perikanan daerah, pengumpulan data sekunder tentang kepemilikan unit pembudidayaan ikan, cc) pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen teknis: pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen nonteknis: pengamatan dan pencatatan prasarana pembudidayaan ikan (pokok, pendukung, penunjang), pemeriksaan pakan buatan, pemeriksaan pupuk organik, pemeriksaan seleksi benih induk bibit, pemeriksaan pengelolaan air untuk induk benih pembesaran, pemeriksaan sanitasi dan hygiene pasca panen benih induk ikan konsumsi, dan pemeriksaan distribusi pada pasca panen benih induk ikan konsumsi. pengawas perikanan penyelia, meliputi pemahaman tentang: pengumpulan data primer untuk menyusun rancangan teknis, penyusunan rancangan teknis pengawasan, cc) pemeriksaan pupuk anorganik, pemeriksaan pemijahan induk dan penetasan telur, pemeriksaan pakan pada pengelolaan induk benih pembesaran, pemeriksaan pengelolaan panen, pemeriksaan catatan rekaman kegiatan usaha pembudidayaan ikan, pengawasan produksi dan distribusi sarana budidaya, penilaian mutu pakan, pemeriksaan sumber daya, dan pemeriksaan kondisi lingkungan. pengawas perikanan bidang pengawas mutu hasil perikanan: pengawas perikanan pelaksana terampil, meliputi pemahaman tentang: pengumpuldan cc) pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan tingkat sederhana. pengawas perikanan pelaksana lanjutan mahir, meliputi pemahaman tentang: pengumpulan data primmenengah, dan cc) pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan tingkat sedang. pengawas perikanan penyelia, meliputi pemahaman tentang: menyusun data primer dbesar, dan cc) pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan tingkat tinggi. uji kompetensi untuk kategori keahliahli pertamukuran konstruksi dan bentuk alat penangkapan ikan atas kapal perikanan, pengawasan penempatan alat bantu penangkapan ikan rumpon, kematangan gonad ikan hasil tangkapan pelabuhan perikanan, dan observasi atas kapal perikanan dan pengendalian alat penangkapan ikan sebagai pelaksanaan fungsi syahbandar pelabuhan perikanan. pengawas perikanan ahli mudolahan data rencana kerja pemeriksaan pengawasan ikan kapal perikanan, perairan, dan pelabuhan perikanan, spesifikasi mesin dan kesesuaian dalam operasi penangkapan ikan, kelaikan awak kapal perikanan, pengukuran kesesuaian fasilitas pelabuhan dengan kebutuhan usaha penangkapan ikan, dan pengendaliawasan ikan kapal perikanan, perairan, dan pelabuhan perikanan, analisis data dan informasi rencana kerja pemeriksaan pengawasan ikan kapal perikanan, perairan, dan pelabuhan perikanan, analisis kelayakan teknis kapal perikanan dan kelayakan teknis mesin kapal perikanan, pelaporan lombok perikanan, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengawasan. pengawas perikanan ahli utama, meliputi pemahaman tentang: analisis kelayakan penempatan alat bantu penangkapan ikan rumpon, analisis kebutuhan awak kapal perikanan, analisis hasil tangkapan ikan, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan. pengawas perikanan bidang pembudidayaan ikan: pengawas perikanan ahli perngolahan data dan informasi obyek pengawasan dalam rangka menyusun rancangan teknis pelaksanaan, cc) penyusunan rancangan teknis pengawasan pengujian dan penilaian parameter fisika kualitas tanah dalam rangka pemeriksaan lokasi pembudidayaan ikanngolahan hasil pemeriksaan prasarana pembudidayaan ikan (pokok, pendukung dan penunjang): penilaian pengujian sarana produksi secara fisika, analisis catatan rekaman kegiatan usaha pembudidayaan ikan, pengujian dan penilaian mutu pupuk dalam rangka pengawasan produksi sarana budidaya, pengumpulpenilaian spesies varietas dalam rangka pengawasan sumber daya induk benih, d, meliputi pemahaman tentang: kelayakan lokasi pembudidayaan ikan, pengujian dan penilaian parameter kimia kualitas tanah lokasi pembudidayaan ikan, pemeriksaan bahan kimia dan biologi lainnya pada sarana produksi budidaya ikan udang rumput laut, penilaian pengujian sarana produksi secara kimia,pengujian dan penilaian mutu obat ikan, bahan kimia dan bahan biologis lainnya, pengawasan distribusi sarana budidaya, induk benih alam dalam rangka pengawasan sumber daya induk benih, pemeriksaan pengujian secara fisik dan morfometrik terhadap sumber daya induk benih, pemeriksaan upaya pengelolaan lingkungan pembudidayaan ikan, dan pengujian mutu lingkungan (air dan tanah) pembudidayaan ikan. pengawas perikanan ahli madya, meliputi pemahaman tentang: pengujian dan penilaian parameter biologi kualitas tanah dalam rangka pemeriksaan lokasi pembudidayaan ikan, penilaian pengujian sarana produksi secara biologi dalam rangka pemeriksaan sarana produksi budidaya ikan udang rumput laut, analisis pengembangan usaha pembudidayaan ikan, pengolahan dan analisis pengawasan produksi sarana budidaya, analisis pengembangan pengawasan produksi dan distribusi sarana budidaya, induk benih hasil pemuliaan dalam rangka pengawasan sumber daya induk benih, pemeriksaan pengujian secara fisiologi dalam rangka pemeriksaan sumber daya induk benih, pengolahan dan analisis data pengawasan lingkungan pembudidayaan ikan, dan evaluasi pengawasan pembudidayaan ikan. pengawas perikanan ahli ulaksanaan identifikasi dan verifikasi induk benih ekspor impor dalam rangka pengawasan sumber daya induk benih, cc) pemeriksaan pengujian secara genetik pada sumber daya induk benih, pengolahan dan analisis data pengawasan sumber daya induk benih, evaluasi pengawasan pembudidayaan ikan, dan perumusan bahan rekomendasi hasil pemeriksaan. pengawas perikanan bidang pengawas mutu hasil perikanan: pengawas perikanan ahli pertama, meliputi pemahaman tentang: uji banding dalam rangka penerapan jaminan mutu laboratoriumengah dan besar, dan sistem manajemen mutu laboratorium. pengawas perikanan ahli muda, meliputi pemahaman tentang: verifikasi kesesuaian panduan mutu havoc, investigasi kasus penolakan impor ekspor, dan penyusunan, pemutakhiran dan kaji ulang dokumen sistem manajemen mutu. pengawas perikanan ahli madya, meliputi pemahaman tentang: verifikasi rekaman audit penerapan havoc, laporan hasil pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan dalam rangka, penerbitan sertifikat kesehatan, dan klarifikasi kasus penolakan dalam pelaksanaan investigasi kasus penolakan impor ekspor. pengawas perikanan ahli utama, meliputi pemahaman tentang: penilaian terhadap hasil verifikasi penerapan harap, hasil pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan dan sertifikasi kesehatan, mekanisme pencabutan pembekuan ekspor hasil perikanan, dan evaluasi pelaksanaan monitoring hasil perikanan. pengawas perikanan bidang penataan peraturan perundang undangan kelautan dan perikanan: pengawas perikanan ahli pertama, meliputi pemahaman tentang tata cara atau standar operasional prosedur sop): pengawasan: penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan dan distribusi hasil perikanan, pencemaran perairan, pemanfaatan pesisir dan pulau pulau kecil, pemanfaatan kawasan konservasi dan keanekaragaman hi, dan pemanfaatan benda muatan asal kapal tenggelam bkt) dan pasir laut. prosedur penyidikan. pengawas perikanan ahli muda, meliputi pemahaman tentang: analisis kesesuaian kegiatanmadya, meliputi pemahaman tentang: analisis dan evaluasi hasilutama, meliputi pemahaman tentang kemampuan mengkaji dan mengembangkan kebijakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikananpengawaspengawas perikanan kategori keahlian dan ketrampiyampaikan usulan penyesuaian passing nasional dalam jabatan fungsional pengawas perikanan kepada pejabat pembina kepegawaian kementerian atau instansi daerahsekretariat jenderal #rini c: nama nnannanananaaaa nana ana aan instansi kanananananananananana anna aan aan jabatan nnananaanananaanaa aan aan paling rendah pejabat struktural eselon ii kepala unit kerja) menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: nama kanananananananananana anna aan aan pangkat gol. ruang t.m.t nnananaanananaanaa ana aan unit kerja nanannananana aan aan akan telah dan masih menjalankan tugas pengawasan perikanan bidang .pengawas perikanan bidang . kategori . yang membuat pernyataan mengetahui, pejabat pembina kepegawaian, surat pernyataan yang menyatakan bersedia diangkat dalam jabatan fungsional pengawas perikanan: kop surat surat pernyataan nomor: yang bertanda tangan bawah ini: nama kanaanananan nana nanas pangkat gol. ruang t.m.t nnananaanananaanaa ana ana anna unit kerja nanannananana aan aan akan menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: bersedia diangkat dalam jabatan fungsional pengawas perikanan bidang .ngawas perikanan bidang . kategormengetahui, pejabat pembina kepegawaian, surat keterangan: kop surat surat keterangan nomor: yang bertanda tangan bawah ini: nama nanananananananananana nana aan unit kerja anakanaaananaa nana aan pangkat gol. ruang t.m.t nnanananaanananaanaa anna menerangkan dengan sesungguhnya bahwa: nama nanaaanaanaana nana aanus! pudjiastuti tan nemu 20cm jay kesini akeputusan menteri gubernur bupati wali kota nomor: noni nenek tentang penyesuaian passing dalam jabatan fungsional pengawaskepengawas perikanan sanammt unit kerja disesuaikan passing dalam jabatan fungsional pengawas perikanan bidang . kategori . dengan angka kredit sebesar. kedua sejalan dengan pengangkatan yang bersangkutan dalam jabatan fungsional pengawas perikanan . diberikan tunjangan sejumlah kd provsekretariat jenderal martini leterampilan: tahun lebih solo dooosmyoi oo . n sarsanamupa pmt sma poosmaoi |o .0n sarsanamupaspm t1 b teng ola lala muda iiiahlian tahun lebih magister (s ii c sarjana d magister (s doktor (s ii d sarjana d magister (s doktor (s iv a sarjana d magister (s doktor (s iv b sarjana d magister (s doktor (s iv c sarjana d magister (s doktor (s iv d sarjana d magister (s doktor (s lol sarsanasa.horki macan dini as) lin |
aa) hrad rt,dan, perlu mengatur penggunaan pakaian kerja pegawai lingkup direktorat jenderalyang diserahi tugas dalam suatu jabatan atau tenaga kontrak yang diserahi tugas pemerintahan lingkup direktorat jenderal pengawasan sumber dayaunit kerja teknis yang membidangi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan peraturan menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan bagi pegawai dalam penggunaan pakaian kerjaatas: dan pdu, pdl sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari: pdl pengawas perikanan, pdl plus pwp3k, dan pdl awak kapal pengawas perikanan. pdu sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari: pdu pengawas perikanan, pdu plus pwp3k, dan pdu awak kapal pengawas perikanan. bagian kedua bentuk, warna, dan atribut pakaian dinas pdh sebagaimana dimaksud dalam huruf menggunakan bentuk, warna, dan atribut sebagaimana diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur tentang pakaian kerja lingkungan kementerian kelautan dan perikanan. pdl dan pdu yang digunakan oleh pengawas perikanan, plus pwp3k, dan awak kapal pengawas perikanan, sebagaimana dimaksud dalam dan menggunakan bentuk, warna, dan atribugunaan pakaian kerja pdh sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib dipakai pada hari senin dan hari kamdipakai dalam menjalankan tugas operasional lapangan yang bersifat teknis. pdu sebagaimana dimaksud dalam dipakaiakaian batik sebagaimana dimaksud dalam huruf dipakai pada hari jumat. psl sebagaimana dimaksud dalam huruf dipakaipakai. terhadap pegawai yang tidak menggunakan pakaian kerja sesuai ketentuan,direktorat jenderalpakaian seragam kerja, tanda pengenal, dan atribut pengawas perikanan, peraturan direktur jenderal pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan nomor per djpsdkp tentang pakaian dinas dan atribut awak kapal pengawaskepala unit pelaksana teknis direktorat jenderal pengawasan sumber daya kelautan dandirektur jenderal pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan pejabat eselon lingkup direktorat jenderal pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, danawak kapal pengawas perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, pakaian kerja lingkup direktorat jenderalpakaian dinas pdl pengawas perikanan dan plus pwp3k seragam lengkap pria lengan pendek gambar keterangan bahan menggunakan hugoboss semiwool nomor kemeja berwarna biru tua kehitam hitaman, lengan pendek, arah leher kemeja tegak, tampak tampak (dua) saku tertutup depan belakang dan bertanding dengan lipat luar (look) disebelah kanan dan kiri atas, pundak kiri dan kanan dilengkapi lidah, kancing kemeja (lima) buah, dangambar keterangan nnnnnnenn baret warna biru tua kehitam hitaman:badge nama direktorat jenderal pemerintah daerah, ikat pinggang, emblem direktorat jenderal plus nama petugas, badge nama kementerian pemerintah daerah, dan badge logo kementerian pemerintah daerah. seragam lengkap wanita lengan pendek bahan menggunakan hugoboss semiwool nomor kemeja berwarna biru tua kehitam hitaman, model mini jas, bagian depan terdapat (tiga) buah saku dalam tanpa tutup, dan kancing (lima) buah. tampak tampak rok depan belakang berwarna biru tua, b.panjang rok minimal (sepuluh) cm, bawah lutut: bagian belakang terdapat belahan maksimum (lima belas) cm, atas lutut: wanita berjilbab menggunakan jilbab warna biru tua kehitaman: dan wanita hamil menyesuaikan:: emblem direktorat jenderal plus, nama petugas, badge nama kementerian pemerintah daerah: dan badge logo kementerian pemerintah daerah. seragam lengkap pria lengan panjang gambar keterangan bahan menggunakan ventura drill nomor kemeja. warna dasar baju biru tua kehitam hitaman: kemeja lengan panjang (cara memakai dikeluarkan), orang leher kemeja tegak dengan lengan panjang, bagian depan terdapat tampak tampak (dua) saku memakai tutup yang berbentuk depan belakang segi enam dan kancing, dan bagian depan terdapat kancing (enam) buah. celana panjang. berwarna biru tua:,:gambar keterangan bahan menggunakan ventura drill nomor kemeja warna dasar baju biru tua kehitam hitaman:, kemeja lengan panjang (cara memakai dikeluarkan), orang leher kemeja tegak dengan lengan panjang: bagian depan terdapat (dua) saku memakai tutup yang berbentuk tampak tampak segi enam dan kancing, belas bagian depan terdapat span belakang kancing (enam) buah, saku muka bagian bawah (dua) buah (saku dalam pakai tutup),t pengawas perikanan (untuk pdl pengawas perikanan) atau lencana plus (untuk pdl plus a11 pwp3k):, badge nama direktorat jenderal pemerintah daerah:dl awak kapal pengawas perikanan pdl awak kapal pengawas perikanan ban bahan menggunakan ventura drill nomor topi rimba dan logo kementerian: kar, wae kaga, kemeja, tane eng tanda pangkat, papan nama, badge satuan kerja, badge direktorat jenderal: ig) badge logo kementerian, tanda keahlian ebi kepulauan, tempat penyematan badge kewenangan pengawas perikanan, tempat penyematan badge kewenangan kemampuan lainnya (misal ppn), kopel, celana: dan sepatu. warna loreng tutup kepala topi rimba) muda: bagian depan tengah terdapat badge logo kementerian:bahan menggunakan ventura drill nomor mil tanda pangkat, tanda keahlian kepulauan, papan nama, badge direktorat jenderal, badge logo kementerian, lapisan fosfor warna kuning dan putih, tej badge satuan kerja, tulisan kapal pengawas perikanan, saku pada bagian depan atas baju dan sisi samping celana, dan sepatu. tutup kepala topi rimba) bentuk bulat, warna biru dongker, bagian depan tengah terdapat badgepdu awak kapal pengawas perikanan bahan menggunakan hugoboss semiwool nomor pet dan emblem pengawas perikanan, yen kemeja, dasi: jas, s5. tanda pangkat, on) tanda jabatan nakhoda, laki papan nama: mah badge satuan kerja, a11 badge direktorat ah jenderal: badge logo kementerian, pin keahlian kepulauan, tempat penyematan brevet pengawas perikanan dan brevet lainnya,plus pwp3k): ikat pinggang, sarung tangan, celana: dan sepatu. kemeja kemeja warna putih, kerah leher kemeja, lengan panjang, dan kemeja dimasukan dalam celana, jas jas warna putih, kerah jas atau kerah rebah, lengan panjang, pundak kiri dan kanan terdapat lidah bahu, bagian depan terdapat (empat) saku memakai tutup yang berbentuk segi enam, kancing, bagian depan terdapat kancing (enam) buah, dan jas tidak dimasukan dalam, celana panjang celana warna putih, ikat pinggang, cc. samping kanan dan kiri terdapat (dua) buah saku, dan bagian belakang kiri dan kanan terdapat (dua) buah saku. tutup kepala pet) badge pengawas perikanan, badge pengawas perikanan, badge pengawas perikanan, list utama warna kuning, list utama warna kuning, list utama warna hitam padi, dan polos, dan polos, dan untuk jabatan nakhoda. untuk jabatan perwira. untuk jabatan anak buah kapal selain perwira. pdu pengawas perikanan dan plus pwp3k pria bahan menggunakan hugoboss semiwool nomor petdag emblem pengawas perikanan: kemeja: dasi: jas: tanda pangkat: tanda jabatan: beta if. papan nama, badge satuan kerja, badge direktorat jenderal: badge logo kementerian: pin keahlian: tempat penyematan brevet pengawas perikanan dan brevet lainnya:fokus pwp3k): ikat pinggang: sarung tangan: celana: dan sepatu. pdu pengawas perikanan dan plus pwp3k wanita bahan menggunakan hugoboss semiwool nomor pet dan emblem pengawas perikanan: kemeja: ag. jan tanda pangkat: tanda jabatan, papan nama, badge satuan kerja: badge direktorat jenderal: badge logo kementerian: pin keahlian kepulauan, tempat penyematan brevet pengawas perikanan dan brevet lainnya: tempat penyematan kewenangan kemampuan lainnya (misal lencana kewenangan ppn, pengawas perikanan dan plus pwp3k): rok: dan sepatu. atribut atribut pakaian dinas tutup kepala topi lambang pdip dibagian depan sebelah kanan bivakmuts, lis bivakmuts: golongan iv e berwarna kuning emas, lebar cm, golongan iv c s.d. iv d berwarna kuning emas, lebar cm, cc. golongan iii d sd. iv b berwarna kuning emas, lebar cm, golongan i a s.d. iii c berwarna kuning emas, lebar cm, golongan il a sd. ii d berwarna putih perak, lebar cm, kain bivakmuts berwarna biru kehitam hitaman: dan topi bivakmutsbentuk bulat, warna biru dongker kehitam hitaman:, samping kanan depan terdapat logo (emblem pengawas perikanan untuk pengawas perikanan atau emblem plus pwp3k untuk plus pwp3k), dan bagian lingkar dalam terdapat tali karet untuk menyesuaikan ukuran kepala.ukuran lambang kementerian kelautan dan perikanan berdiameter (enam) cm, bahan dasar kain warna biru tua dongker, dan bg, dipasang pada lengan kemeja sebelah kanan bawah tulisan ditjen pdip. perikanan bertuliskan direktorat jenderal pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan: membentuk lengkung (busur) dengan warna dasar putih tulisan hitam, dan dipasang pada lengan bagian kanan (tiga) bawah ujung pangkal pundak bahu kanan, dan ukuran lebar (tiga) panjang (delapan) cm. nama satuan kerja omar onyx ukuran lebar (dua) panjang bitung (delapan) cm, dan dipasang atas bahu kemeja sebelah kiri. papan nama ukuran lebar (dua) panjang (delapan) dengan bahan dasar eboni: warna dasar putih nama tulisan hitam, font arial danpapan nama pada wearpack (pakaian kerja). brevet kecakapan pengawas perikanan: bentang sayap cm, bahan logam kuningan, dan l ' @ hanya dipakai oleh pegawai yang telah tas mengikuti dan lulus pelatihan kecakapan pengawas perikanan. tanda kewenangan pengawas perikanan: bahan logam kuningan, ukuran (empat puluh lima) mm, warna kuning emas,hanya dipakai oleh pengawas esia perikanan yang telah diangkat oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. lambang atau edge pengawas perikanan bagian atas terdapat gambar (tiga) buah bintang laut berwarna kuning emas, pada bagian tengah terdapat logo penyidik warna kuning emas, bagian bawah terdapat tulisan nusantara lestari jaya warna tulisan hitam,sar emblem berwarna biru laut: dan tulisan dan gambar timbul. tanda jabatan direktur jenderal pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pejabat eseloncc.1direktur jenderal pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan warna emas, dengan ukuran (enam puluh) mm, dan pejabat eselon warna emas, dengan ukuran (lima delapan) mm, dan tanda jabatan kepala unit pelaksana teknis pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan,kah:sg.kepala unit pelaksana teknis pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan warna emas, dengan ukuran (lima puluh enam) mm, bahan dasar logam berwarna kuning emas, dan ukuran tanda jabatan nakhoda adalah diameter mm. tanda jabatan pejabat eselon iiiwarna cahaya perak dan warna perisai emas, dan ukuran diameter (lima puluh enam) mm. tanda jabatan pejabat eseloncahaya dan perisai warna perak, dan ukuran diameter (lima puluh empat) mm. kk) tanda jabatan nakhoda kapal pengawas perikanan bahan dasar logam kuningan, warna emas, dan ukuran diameter (lima puluh enam) mm. rompi anti peluru helm baja senjata laras panjang standar yang dikeluarkan oleh polri cat folding stock senjata laras panjang senjata laras pendek standar yang dikeluarkan oleh polri borgol bahan dasar stainless steel, plastik, dan bahan lainnya sesuai standar yang dikeluarkan oleh polri: dan bentuk cincin melingkar. tongkat bahan dasar terbuat dari karet, dan bentuk bulat panjang disertai dengan pegangan tangan. pluit bahan tali kur polyester dengan warna merah, dan peluit warna merah dan terbuat dari plastik. pisau komando bahan terbuat dari stainless steel: dan sarung berwarna hitam terbuat dari handy talkie frekuensi range uhf hz, memory channel ch, channel spacing switchable: watt uhf): dan display dtm signalling. teropong binokular zoom min. auto focus: dan night vision. meteran meteran surveyor (lima puluh) meter: dan bahan fiber. jas ujan bahan polyester waterproof: model pakaian, dan cc. logo plus pwp3k. senter patrol material waterproof: lampu led warna putih, & n cc. power battery rechargeable: dan jangkauan cahaya minimal (lima puluh) meter. gainer anti pacet gigitan ular bahan nylon waterproof dan length (lima belas (tujuh belas) inch. gps waterproof: portable, float the water: dan fungsi mob man over board) button. tas ransel bentuk top loading minimal (dua puluh lima) liter, bahan polyester, dan cc. warna hitam. tali karmantel rope (sembilan) ses (sebelas) mm: daya renggang (lima persen) (lima belas persen) (statis): minimal (dua puluh) meter, dan dilengkapi dengan karabin. pengawas perikanan plus pwp3k line warna kuning hitam, tulisan plus line: dan skk lebar (tiga) inch. kaa inn asin lina karketetl site ket oeleklla pala ala lalalalala life jacket tanda pangkat golongan golongan berbentuk segi (empat) dengan garis tepi warna biru dongker dengan ukuran: p1: (sepuluh) cm, p2: (dua) cm, dan p3: (lima) cm. bahan dasar kain warna biru dongker, terdapat gambar lambang kkppdip atas, dengan warna emas, strip berbentuk huruf terbalik dengan ukuran: panjang (lima) cm, dan.dipasang pada lidah kemeja pundak kiri dan kanan. golongan iii warna dasar, ukuran! d bawah lambang kkp terdapat gambar bintang berwarna emas, dan kepala unit pelaksana teknis pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan nakhoda kapal pengawas garis tepi berwarna merah. pop ill a iii ii c iti d golongan warna dasar, ukuran dan cara pakai sama dengan golongan iii, bawah lambang kementerian kelautan dan perikanan terdapat gambar berbentuk melati berwarna kuning emas, golongan iv a bawah lambang kementerian kelautan dan perikankelautan dan perikankelautan dan perikankelautan dan perikansumber daya kelautan dan perikanan garis tepi berwarna merah. v7a .a hat pop pdip pdip pop golongan iv e warna dasar, ukuran dan cara pakai sama dengan golongan dan golongan iii, dan bawah lambang kementerian kelautan dan perikanan terdapat (tiga) gambar mata angin dengan warna kuning emas. pop tanda pangkat golongan untuk dikenakan oleh menteri, direktur jenderal pdip, kepala upt pdip, dan nakhoda warna dasar, ukuran, dan cara pakai sama dengan golongan iii, atau golongan iv, tanda pangkat sesuai dengan pangkat golongan, dan cc. pada bagian tepi tanda pangkat diberi lis merah. menteri dirjen nakhoda dan kepala upt badge logo kementerian, nama direktorat jenderal, dan satuan kerja pdl lengan pendek, pakaian kerja (jenderal kerja gen dyp ni). kd) kel kuta tanda korps keahlian pelaut nautika engine departemen dek departemen mesin badge pin pengawas perikanan pdu pdl lengan pendek pdl lengan panjang iv. aman pin logam warna kuning emas badge bordir warna hitam badge pin penyidik pegawai negeri sipil ppn) ala (let) san kan yen nan eng tan ra, aan ai! aka akn san yan pin logam warna kuning emas badgega pdu upacara akp "sra, tini mar rio,an pelayanan dan tertib pemasukan calon induk, induk, benih ikan, dan atau inti mutiaracalon induk, induk, dan atau benih ikan atau standar dari negara asal ikan yang setara, dan hasil analisis risiko. calon induk, induk, dan atau benih ikan yang dimasukkan dalam wilayah negara republik indonesia sebagaimana dimaksud pada berasal dari hasil: pemuliaan, atau penangkapan ikan. pemasukan calon induk, induk, dan atau benih ikan hasil pemuliaan sebagaimana dimaksud pada huruf hanya diperbolehkan untuk: calon induk, induk, dan atau benih ikan kelas induk dasar (grand parent stock) yang memiliki: keragaman genetik yang lebih baik, jarak perbedaan genetik yang jauh, atau fenotip yang lebih baik, dari jenis ikan yang sama yang ada indonesia, atau calon induk, induk, dan atau benih ikan kelas induk pokok (parent stock) yang memiliki: pola genetik yang lebih baik, fenotip yang lebih baik, atau kinerja biologis yang lebih baik,ikan sebagaimana dimaksud pada huruf berupa jenis ikan yang sudah dibudidayakan atau yang belum pernah dibudidayakan wilayah negara republik indonesia. s5) pemasukan inti mutiara dilakukan dengan mempertimbangkan kapasitas produksi unit usaha budidaya. setiap pemasukan calon induk, induk, benih ikan, dan atau inti mutiara dalam wilayah negarawajib memiliki persetujuan imporkepala bkpmlaku usaha untuk memiliki rekomendasi pemasukan calon induk, induk, dan atau benih ikannama jenis ikan, nama latin, dan nama dagang disertai foto: pos tarif kode hs, jumlah dan ukuran, negara asal, supplier untuk pemasukan calon induk, induk, dan atau benih ikan yang termasuk jenis ikan baru yang berasal dari: negara asal yang pertama kali memasukkan calon induk, induk, dan atau benih ikan, dan atau negara yang terindikasi wabah penyakitjenis inti mutiara, pos tarif kode hs, jumlah dan ukuran, negara asal nib yang berlaku sebagai angka pengenal impor. pos tarif kodtigan serta sampai dengandan atau benih ilam dan sertainti mutiarainti mutiditerbitkan untuk (satu) jenis ikan atau jenis inti mutiara yang berasal dari (satu) negarabukan dan hanya berlaku untuk (satu) kali pemasukan. perubahan rekomendasi pemasukan calon induk, induk, benih ikan, dan atau inti mutiara hanya dapat diajukan setelah (tiga) bulan terhitung sejak rekomendasi pemasukan calon induk, induk, benih ikan, dan atau inti mutiara diterbitkan. perubahan rekomendasi pemasukan calon induk, induk, benih ikan dan atau inti mutiara sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan dalam hal terdapat perubahan: ukuran, jumlah berupa penambahan, tempat pemasukan, dan atau lokasi usaha budidaya. perubahan rekomendasi pemasukan calon induk, induk, benih ikan, dan atau inti mutiara karena adanya perubahan jumlah berupa penambahan sebagaimana dimaksud pada huruf hanya dapat dilakukan dalam hal pelaku usaha telah merealisasikan persetujuan impor seluruhnya. pelaku usaha untuk melakukan perubahan rekomendasi calon induk, induk, benih ikan, dan atau dengan menyampaikan alasan perubahan dan dilengkapi dengan dokumen persyaratan berupa fotokopi rekomendasi calon induk, induk, benih ikan, dan atau inti mutiara asli yang dilakukan perubahan. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam kepala bkpm menyampaikan dokumen persyaratan perubahan rekomendasi calon induk, induk, benih ikan, dan atau inti mutiara kepada menteri. menteri menugaskan direktur jenderal untuk melakukan evaluevaluasi teknis sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan cara: memeriksa persyaratan dengan mempertimbangkan ketentuan dan realisasi persetujuan impor untuk perubahan jumlah berupa penambahan. apabila hasil evaluevalurekomendasi pemasukan calon induk, induk, benih ikan, dan atau inti mutiara perubahan diberikan kepada pelaku usaha setelah menyerahkan rekomendasi pemasukan calon induk, induk, benih ikan, dan atau inti mutiara kepada kepala bkpm.perubahan mulai berlaku sejak diterbitkan sampai dengan berakhirnya masa berlaku rekomendasi pemasukan calon induk, induk, benih ikan, dan atau inti mutiara yang diubahbulan paling lambat tanggal (lima belas), yang meliputi: realisasi pemasukan, dan realisasi distribusi, khusus untuk pemasukan calon induk, induk, dan atau benih ikan. laporan sebagaimana dimaksud pada disampaikandan realisasi distribusi yang dimasukkan. evaluasi sebagaimana dimaksud pada digunakan sebagai bahan penilaian teknis terhadap pemberian rekomendasi pemasukan calon induk, induk, benih ikan, dan atau inti mutiaraketentuan peralihan rekomendasi pemasukan calon induk, induk, benih ikan, dan atau inti mutiarcalon induk, induk, benih ikan, dan atau inti mutiarabios organisasi dn.pos tarif kode pemasukan calon induk, induk, benih ikan, dan atau inti mutiara binatanghiduplainnya penyu) |ikamhidup. | ikanhias: | ditawar: | berisikan: i lainlain: | ikan cupang aduan beta splendens)| | arwana scleropages formosus) arwana jardin scleropages jardin | lain lain: oo i lainlain kauderni) undulatus) | ikanhiduplainnya: aas mcode urai: bibit, selain benih ikan tuna sirip biru atlantik dan pasifik thunnus thynnus, thunnus orientalis tuna sirip biru selatan thunnus maccoyii) | benih ikan bandeng dan kerapu: | benih ikan lainnya: | lain lain, ikan air tawar: tilapia oreocromis spp.) ikan mas lainnya, untuk bibit | lain lain, ikan air laut: | bandeng, bibithidup, segarlobster harus spp.): lain lain, hidup code uraian lobster norwegia nephrops norvegicus) udang dan udang besar air dingin pardalis spp., canton canton) lain lain, hidup udang dan udang besar lainnya bibit3| lain lain, hidupira: hidup, segar atau dingin: kerang, termasuk kerang ratu, dari genera persen, champs atau placopecten: hidup, segar atau dingin: remis mytillus spp., pernah spp) hidup, segar atau dingin cumi cumidansotong: hidup, segar atau dingin: i hidup ooh gurita octopus spp): code uraian hidup, segar atau dingin ll. o307. siput, selain siput laut:hidup, segar atau dingin stromboid coach trombus spp.):hidup, segar atau dingin:ll. o308. ubur ubur rhopilema spp): i lainlain: produk dari ikan atau krustasea, os11. moluska atau invertebrata air lainnya, binatang mati dari bab telur dan sperma 0s11. code uraian kulit kerang atau tempurung kura kura dikerjakan dan barang daripadanya sponge alami tanaman hidup lainnya (termasuk akarnya), potongan dan cangkok, sulur jamur. lain laiuang organisasi sekretariat jenderal tini marga si dan atau benih ikan nomor tanggal) perihal surat persetujuan penerbitcalon induk, induk, dan atau benih ikan dengan data sebagai berikut: keatas ramen kamayiakas tata buta yama jenis tan yang alan dimatikan (ee damn anang man daratan rampai nomor surat izin usaha perikanan sup) bidang pembudidayaan ikan yong sat pemoenanetomerdat (jae disetujui untuk diterbitkan rekomendasi pemasukan calon induk, induk, dan atau benih ikan. terlampir konsep rekomendasi pemasukan calon induk, induk, dan atau benihnama unit usaha tee alamat kantor aam alamat lokasi usaha budidaya aammasak digit) (ekor) ikan asal pemasukani uang organisasi at, sekretariat jenderal tini murninomor tanggal) perihal surat persetujuan penerbitan rekomendasi pemasukan inti mutiarainti mutiara dengan data sebagai berikut: teatatuaa ramen camat lesi usaha budidaya pee nama jenis inti mutiara yang akan dimasukkan jumlah inti mutiara yang akan dimasukkan pen pessamitaa p nomor surat izin usaha perikanan sup) bidang pembudidayaan ikan nomor surat permohonan rekomendasi desta disetujui untuk diterbitkan rekomendasi pemasukan inti mutiara. terlampir konsep rekomendasi pemasukan inti mutiararekomendasi pemasukan inti mutiaratamat kantor hem mamarftokasi usaha budidaya (rjasesaukuran tempat utara digit) grambendera, tini mamurat persetujuan penerbitan rekomendasi pemasukan calon induk, induk, dan atau benih ikan perubahan surat persetujuan rekomendasi pemasukan calon induk, induk dan atau benih ikan perubahan nomor tanggal) perihal surat persetujuan perubahcalon induk, induk dan atau benih ikancalon induk, induk dan atau benih ikancalon induk, induk, dan atau benih ikan dari . nomor . tanggal . hal . untuk mengubah rekomendasi pemasukan calon induk, induk, dan atau benih ikan nomor . tanggal ., dengan ini memberyama usaha tee amat kantor mamarftokasi una budidaya mess filesemula kode jumlah ukuran negara tempat menjadi kode jumlah ukuran negara tempatperubahan berlaku sejak diterbitkan sampai dengan berakhirnya masa berlaku rekomendasi calon induk, induk, dan atau benih ikansurat persetujuan penerbitan rekomendasi pemasukan inti mutiara perubahan surat persetujuan rekomendasi pemasukan inti mutiara perubahan nomor tanggal) perihal surat persetujuan perubahan rekomendasi pemasukan inti mutiarainti mutiarainti mutiaraperubahan rekomendasi pemasukan inti mutiarainti mutiara dari . nomor . tanggal . hal . untuk merubah rekomendasi pemasukan inti mutiara nomor . tanggal., dengan ini memberikan perubahamat kantor mamarftokasi ura budidaya mess iklansemula ukuran tempat mutiara digit) gram) comme) menjadi ukuran tempat mutiara digit) gram) commeperubahan berlaku sejak diterbitkan sampai dengan berakhirnya masa berlaku rekomendasi pemasukan inti mutiarabendera, tini mam lrealisasi distribusi realisasi pemasukan pemasukan calon induk, induk, dan atau benih ikan nama nomor tanggal nomor tanggal nomor tanggal jenis ikan jumlah jumlah asal tempat unit rekomendasi rekomendasi persetujuan persetujuan sertifikat pemasukan yang ikan yang realisasi negara pemasukan usaha pemasukan pemasukan impor ikan impor ikan pelepasan ikan hidup dimasukkan diizinkan ikan yang ikan hidup ikan hidup hidup hidup karantina untuk dimasukkan ikan dimasukkan (ekor) sesuai dengan izin (ekor) . na. . swsswswswa tempat, tanggal tanda tangan cap pelaku usaha) pemasukan inti mutiara nama nomor tanggal nomor tanggal nomor tanggal jenis inti volume dan jumlah asal tempat unit rekomendasi rekomendasi persetujuan persetujuan sertifikat pemasukan mutiara jumlah inti realisasi inti negara pemasukan usaha pemasukan pemasukan impor inti impor inti pelepasan inti yang mutiara yang mutiara yang inti mutiara inti mutiara mutiara mutiara karantina mutiara dimasukkan diizinkan untuk dimasukkan ikan dimasukkan sesuai dengan izin comme comme tempat, tanggal tanda tangan cap pelaku usaha) realisasi distribusi untuk pemasukan calon induk, induk, dan atau benih ikan nama nomor tanggal nomor tanggal jenis ikan yang ukuran ikan yang jumlah ikan yang unit usaha lokasi unit unit rekomendasi rekomendasi persetujuan persetujuan didistribusikan didistribusikan didistribusikan tujuan usaha tujuan usaha pemasukan pemasukan impor ikan impor ikan distribusi distribusi ikan hidup ikan hidup hidup hidup tempat, tanggal tanda tangan cap pelaku usaha) menteri kelautan dan perikanan republik indonesia, ttd. sali edy prabowo aliran sesuai dengan aslinya kepala paku dan, organisasi sekretariat jenderal tini mani indtawatawa. bab kedudukan, tugas, dan fungsi balai penelitian dan pengembangan budidaya air tawar, yang selanjutnya disingkat babattawarabat dipimpin oleh seorang kepala. babat mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan perikanan budidaya air tawar. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam baba:air tawarbataba,tawarsama penelitian dan pengembangan perikanan budidaya air tawar, serta pengelolaan perpustakaan, dan pengelolaan prasarana dan sarana penelitian dan pengembangan perikanantawar, serta pengelolaan perpustakaan. suksesi prasitawar. bab iii instalasi pada babatbat mempunyai tugas melaksanakan:: pengembangan teknologi perikanan budidaya air tawarbat serta dengan instansi lain luar babaabat berlokasi kota bogor, provinsi jawa barattawatawar struktur organisasi balai penelitian dan pengembangan budidaya air tawar tata usaha urusan urusan seksi seksi program pelayanan teknis suksesi suksesi monitoring dan evaluasi prasarana dan sarana kelompok jabatanfungsional ee. menteri kelautan dan perikanan republik indonesia, ttd. pan fadel muhammad pagan sesuai aslinya kepala bio hukum dan organisasi, (gi tan isi tele tan sekretariat jenny,pemerintah pusat.a orgkelautan dan perikanan, bahwa untuk mendorong peran serta pegawai lingkungan kementerian kelautan dan perikan: memutuskan: menetapkan:kelautan dan perikanandan bukan merupakan bagian dari pelaku pelanggaran dan atau kejahatan yang diadakannyaorat jenderal adalah inspektorat jenderal kementerian. bab ikp: kotak pengaduan, kotak pos pengaduan: pesan singkat secara elektronik sms): surat elektronik:substansi pengaduan: pihak yang terlibat: waktu kejadian: tempat kejadian:inspektorat jenderal. direktur jenderal dan kepala badan lingkup kementerianinformasi mengenai kebenaran pengaduan, cc. mengumpulkan data atau keterangan lainnya yang relevan dengan pengaduan:pengaduan whistleblower dan pengaduan masyarakatkementerian. tim penanganan pengaduan kementerian menelaah materi pengaduan sebagaimana dimaksud pada . pengaduan masyarakatkepala badpada disampaikan kepada inspekturjabat pegawai:. dalam hal hasil pemeriksaanundang undangan, dan atau memerintahkan pengembalian uang negara dan atau barang milik negara. dalam hal hasil pemeriksaan terdapat dugaan tindak pidana korupsi, kolusiketentuan perundang undangan. disampaikan. bab pemberian perlindungan menteri wajib memberikan perlindungan kepada whistleblower:dalam hal pegawai yang diadukan beritikad baik dan bekerjasama dalam pengungkapan pengaduan, direkomendasikan untuk diberikan keringanan dalam pemberian hukuman disiplinvibab vii ketentuan penutup tim penanganan pengaduan harus sudah dibentuk dalam jangka waktu paling lama (tiga) bulan terhitung mulaimbangunan bidang kelautan dan perikanan serta untuk menumbuh kembangkan kemampuan dan kemandirian pelaku utama, perlu dilakukan kegiatan penyuluhan perikanan yang dilakukan oleh penyuluh pegawai negeri sipil, penyuluh perikanan swasta dan penyuluh perikanan swadaya, bahwa guna meningkatkan peran penyuluhan perikanan swasta dan penyuluh perikanan swadaya dalam kegiatan penyuluhan perikanan, perlu adanya pemberdayaan penyuluh perikanan swasta dan penyuluh perikananerdaybijakan dan strategi. . pedoman pemberdayaan penyuluh perikanan swasta dan penyuluh perikanan swadaya merupakan acuan bagi pejabat lingkungan kementerian kelautan dan perikanan dan pemerintah daerah dalam melaksanakan pemberdayaan terhadap penyuluh perikanan swasta dan penyuluh perikanan swadaya. pedoman pemberdayaan penyuluh perikanan swasta dan penyuluh perikanan swadaswadaya yang telah dikukuhkan sebelum peraturan menteri ini ditetapkan, dinyatakan tetap diakui keberadaannyapedoman pemberdayaan penyuluh perikanan swasta dan penyuluh perikanan swadaya bab pendahuluan latar belakang penyuluhan perikalamdalam implementasinya, ditempuh dengan berbagai kebijakan salah satunya melalui revitalisasi penyuluhan perikanan dengan menata ketenagaan penyuluh perikanan. undang undang nomor tahun tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan menyatakan bahwa penyuluhan dilakukan oleh penyuluh pegawai negeri sipil pns), penyuluh swasta,hal ini menunjukkan keterbatasan pemerintah dalam menyelenggarakan kegiatan penyuluhan perikanan yang dilakukan oleh penyuluh perikanan pns. oleh karena itu dibutuhkan penyuluh perikanan swasta dan penyuluh perikanan swadaya yang memadai sesuai azas azas penyuluhan. kerajaan jumlah penyuluh perikanan pada saat ini sebanyak orang dengan perincian penyuluh perikanan pns sebanyak orang, penyuluh perikanan swadaya sebanyak orang data simluhkp per april dan selebihnya merupakan penyuluh perikanan tenaga kontrak yang diangkat oleh pemerintah dan pemerintah daerah. berdasarkan data tersebut, jumlah penyuluh perikanan pns masih kurang sehingga perlu memberdayakan penyuluh perikanan swasta dan penyuluh perikanan swadaya dalam penyuluhan perikanan. pemberdayaan penyuluh perikanan swasta dan penyuluh perikanan swadaya selama ini dirasakan belum memiliki arah yang jelas, sehingga perlu adanya pedoman pemberdayaan penyuluh perikanan swasta dan penyuluh perikanan swadaya. maksud . maksud dan tujuan maksud pedoman pemberdayaan penyuluh perikanan swasta dan penyuluh perikanan swadaya dimaksudkan sebagai dasar dalam pemberdayaan penyuluh perikanan swasta dan penyuluh perikanan swadaya untuk mendukung kegiatan pelaksanaan penyuluhan perikanan. tujuan pedoman pemberdayaan penyuluh perikanan swasta dan penyuluh perikanan swadaya bertujuan: sebagai bentuk pengakuan terhadap keberadaan penyuluh perikanan swasta dan penyuluh perikanan swadaya, meningkatkan fungsi dan peran penyuluh perikanan swasta dan penyuluh perikanan swadaya dalam pelaksanaan penyuluhan, meningkatkan motivasi penyuluh perikanan swasta dan penyuluh perikanan swadaya dalam memfasilitasi pelaku utama dan pelaku usaha, menyusun mekanisme kerja antara penyuluh perikanan pns dengan penyuluh perikanan swasta dan penyuluh perikanan swadaya, dan meningkatkan kinerja dan profesionalisme penyuluh perikanan swasta dan penyuluh perikanan swadaya. sasaran sasaran pedoman pemberdayaan penyuluh perikanan swasta dan penyuluh perikanan swadaya adalah kepada: penyuluh perikanan swasta dan penyuluh perikanan swadaya, pejabat pembina penyuluh perikanan swasta dan penyuluh perikanan swadaya baik pusat maupun daerah, dan pelaku utama dan pelaku usaha perikanan. pengertian dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan: pemberdayaan adalah proses, cara, perbuatan memberdayakan pelaku utama dan pelaku usaha dalam membangun sektor kelautan dan perikanan. penyuluhan perikpegawai negeri sipil,ertifikat pelatihan adalah tanda bukti yang dimiliki oleh penyuluh perikanan swasta dan penyuluh perikanan swadaya yang diperoleh melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh kelembagaan pelatihanebut pondokan adalah kumpulan pembudidaya ikan yang terorganisir.. kelompok masyarakat pengawas, yang selanjutnya disebut pokwasmas adalah kelompok masyarakat yang ikut membantu dalam hal pengawasan dan pemberdayaan terhadap keamanan, pengelolaan dan pemanfaatan potensi alam yang ada kawasan pesisir dan laut. gabungan .lembaga yang menangani penyuluhan adalah lembaga penyuluhan pemerintah kabupaten kota dan atau dinas teknis bidang. badan adalah badan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan. pusat adalah pusat penyuluhan kelautan dan perikanan. bab . bab kedudukan, tugas pokok, dan fungsi penyuluh perikanan swasta kedudukan penyuluh perikanan swast. tugas pokok penyuluh perikanan swastdunia usaha dan atau lembagpenyuluh perikanan swadaya kedudukan penyuluh perikanan swaday, tugas. tugas pokok, untuk dapat melaksanakan tugas pokok,pelaku utama dan pelaku usahbab iii. bab iii persyaratan penyuluh perikanan swasta dan penyuluh perikanan swadaya persyaratan umum penyuluh perikanan swasta: warga negara republik indonesia, memiliki minat dan kemauan sendiri untuk menjadi penyuluh perikanan swastpusat dan pemerintah daerah. penyuluh perikanan swadaya: warga negara republik indonesia, memiliki minat dan kemauan sendiri untuk penyuluh perikanan swadaydan pemerintah daerah. persyaratan khusus penyuluh perikanan swasta: karyawan perusahaan swasta bidang usaha perikanan, mempunyai kompetensi bidang penyuluhan perikanan, dan direkomendasikan oleh pimpinan perusahaan. penyuluh perikanan swadaya: pelaku utama dan pelaku usahdan mempunyai sifat kepemimpinan dan menjadi teladan bagi pelaku utama dan pelaku usaha. bab . bab tata cara identifikasi dan penetapan identifikasi penyuluh perikanan swasta identifikasi penyuluh perikanan swasta dilakukan sebagai berikut: badan c.g pusat menginformasikan dan berkoordinasi dengan perusahaan swasta untuk mengidentifikasi calon penyuluh perikanan swasta, perusahaan swasta menyeleksi karyawannya untuk diusulkan sebagai calon penyuluh perikanan swasta, dan karyawan perusahaan swasta yang memenuhi kriteria sebagai calon penyuluh perikanan swasta direkomendasikan oleh perusahaan swasta badan c.g pusat. penyuluh perikanan swadaya identifikasi penyuluh perikanan swadaya dilakukan sebagai berikut: calon penyuluh perikanan swadaya yang berminat dapat mengajukan diri sebagai calon penyuluh perikanan balai penyuluhan, penyuluh perikanan pnsikanan swadaya setiap desa kelurahan bintangnya, hasil identifikasi dilaporkan balai penyuluhan sebagai calon penyuluh perikanan swadaya, balai penyuluhan rekapitulasi calon penyuluh perikanan swadaya dan mengirimkan badan pelaksana penyuluhan atau lembaga yang menangani penyuluhan perikanan kabupaten kota, dan badan pelaksana penyuluhan atau lembaga yang menangani penyuluhan perikanan kabupaten kota melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap calon penyuluh perikanan swadaya. penetapan penyuluh perikanan swasta penyuluh perikanan swasta ditetapkan oleh kepala badan, hasil penetapan pada huruf diusulkan lembaga pelatihan yang berwenang tingkat provinsi untuk mengikuti pelatihan, penyuluh perikanan swasta yang telah mengikuti pelatihan dan lulus diberikan sertifikat pelatihan penyuluh. penyuluh . penyuluh perikanan swadaya calon penyuluh perikanan swadaya tingkat kabupaten kotakepala sekretariat badan koordinasi penyuluhan atau lembaga yang menangani penyuluhan perikanan tingkat provinsi. calon penyuluh perikanan swadaya tingkat provinsi. hasil penetapan pada huruf dan huruf dikirimkan sebagai bahan perencanaan pelatihan dan pembinaan. penyuluh perikanan swadaya pada huruf diusulkan lembaga pelatihan yang berwenang tingkat provinsi untuk mengikuti pelatihan. penyuluh perikanan swadaya yang telah mengikuti pelatihan dan lulus diberikan sertifikat pelatihan penyuluh. bab . bab hak dan kewajiban hak penyuluh perikanan swastpenyuluh perikanan swadaykewajiban penyuluh perikanan swastpenyuluh perikanan swaday.bab vi. bab mekanisme kerjasebagai berikut: hubungan kerja penyuluh perikanan swasta berkoordinasiberkoordinasi dengan badan pelaksana penyuluhan atau lembaga yang menangani penyuluhan perikanan kabupaten kota dalam hal: sama dan kemitraan dengan pihak terkait dalam pengembangan usaha pelaku utama dan pelaku usaha, dan mendapatkan rekomendasi untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan perikanan. bersama badan pelaksana penyuluhan atau lembaga yang menangani penyuluhan perikanan kabupaten kota, dinas teknis bidang kelautan dan perikanan tingkat kabupaten kota, serta unit pelaksana teknis lingkup kementerian kelautan dan perikanan dan unit pelaksana teknis daerah tingkat kabupaten kota menyelaraskan, mengakses kegiatan yang mendukung penyelenggaraan penyuluhan perikanan, dan mendapatkan informasi tentang program pembangunan perikanan. hubungan kerja penyuluh perikanan swadaya penyuluh perikanan swadayapenyuluh perikanan swadaya dengan balai penyuluhan, badan pelaksana penyuluhan atau lembaga yang menangani penyuluhan perikanan kabupaten kota, badan koordinasi penyuluhan, serta pusat secara berjenjang dalam hal: mengkonsultasikan ., menyelaraskan, mengakses kegiatan yang mendukung penyelenggaraan penyuluhan perikanan dan mendapatkan informasi tentang program pembangunan perikanan, dan mendapatkan rekomendasi untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan perikanan. bab vii . bab vii pembinaan dan pengawasan pembinaan pembinaan dilakukan oleh kelembagaan penyuluhan perikanan secara berjenjang mulai tingkat kecamatan sampai tingkat pusat sesuai kewenangan masing masing dan dilaksanakan dengan berpedoman pada azas, tujuan dan fungsi pelaku kegiatan melalui rencana kerja dan programa penyuluhan perikanan. penyuluh perikanan swaststa, dan forum penyuluh perikanan swasta. penyuluh perikanan swaday.daya, dan forum penyuluh perikanan swadaya. pengawasan penyuluh perikanan swaststpenyuluh perikanan swadaydaybab vii . bab viii sarana, prasarana, dan pembiayaan penyuluh perikanan swasta sarana dan prasarana penyuluh perikanan swastpenyuluh perikanan swadaya sarana dan prasarana penyuluh perikanan swadaydanbab . bab monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyuluh perikanan swasta pelaksanaan monitoringst: peran serta penyuluh perikanan swastst.sta kepada menteri kelautan dan perikanan. penyuluh perikanan swadaya pelaksanaan, monitoring,day peran serta penyuluh perikanan swaday.daydaya kepada menteri kelautan dan perikanan. bab . bab penutup pedoman umum ini memberikan arahan bagi semua pihak termasuk aparat pemerintah, provinsi dan kabupaten kota beserta jajarannya dalam membina penyuluh perikanan swasta dan penyuluh perikanan swadaya. penyesuaian penyesuaian dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada pada pedoman ini. penyuluh perikanan swasta adalah dari, oleh dan untuk pelaku usaha, serta untuk pelaku utama, sedangkan penyuluh perikanan swadaya adalah dari oleh dan untuk pelaku utama. peran pemerintah hanya memberikan fasilitas yang memungkinkan mereka dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, tanpa menimbulkan ketergantungan dan permasalahan masa mendatapsnkn'kkp adalah sebagai berikut: jenis output satuan suboutput komponen keterangan detail layanan bulan komponen komponen hanya perkantoran layanan pembayaran gaji digunakan untuk output dan tunjangan layanan perkantorankomponen hanya penyelenggaraan digunakan untuk output operasional dan layanan perkantoran. pemeliharakebutuhan sehari hari antara lain: perkantoran atk jasa langganan listrik, telepon, air, gas, termasuk pembayaran denda keterlambatan, inventaris lama baru maksimal sebesar dari total jumlah pegawai (sesuai ketentuan dalam sbm) pembayaran terkait antara lain pelaksanaan operasional kantor honor terkait operasional satker,main koordinasi kesatkeran perjalan dinas pimpinan menteridalam hal ini sekretariat jenderal, kuasa pengguna anggaran kpa): atau peraturan perundang undangan lainnya, dokumen senja kkp daeselon eselon melakukan validasi alokasi anggaran kkpkkp yang meliputi hal hal sebagai berikut: prioritas kertas kerja rak satker kertas kerja rak unit eselonpata kak dan rab sesuai output jumlah sasaran prioritas bidang kak dan rab sesuai format ttd jumlah sasaran prioritas kkp fama kak kriteria substantif kriteria substantif (form dan kesesuaian pagu satker sesuai sumber kesesuaian pagu menurut sumber dana: pendanaan total pagu total pagu teo pnb pnb output komponen plnkesesuaian volume output dengan target pencantuman tematik apbn pada level senja output. kesesuaian kpm komponen output mendukung sasaran dan kelengkapan data dukungan catatan hasil telaah kak dan rab kesesuaian alokasi biaya operasional relevansi komponen dengan output kesesuaian penggunaan akun belanja pegawai suboutput potensi inefisiensi, duplikasi dan einmaleg kesesuaian penggunaan rincian komponen kegiatan yang dibatasi kesesuaian penggunaan kaidah penganggaran hangat penerapan aan ara sasa prapatan tai d dea t honor output kegiatan ada tidak) kegiatan yang dibatasi retmaantemser esa tea mata emaantaresarnasonanenaman death mane duo dana semasaterhadap rka unitpusat, upt, provinsi, kab kota) agar benar benar memastikan bahwa: semua program harus transparan, bukan mengada ada anggaran negara yang digunakan harus #efficient, sufficient, outcome oriented, dan accountable, prioritas pengalokasian anggaran dengan mengacu kepada dokumen senja kkp, masing masing unit( rm), rupiah murni pendamping rmp): pendapatan negara bukan pajak pnb): pinjaman luar negeri pln), dan hibah luar negeri( hln). jenis biayabelanja modal non operasional, danr kelautan dan perikananaterhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku so). jumlah pulau pulau kecil mandiri, nilai pengelolaan wilayah yang berkelanjutan, nilai peningkatan ekonomi kpyo), indeks efektifitas kebijakan pemerintah, efektivitas tata kelola pemanfaatan sdk yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan so), persentase penyelesaian tindak pidanaopini atas laporan keuangan kkp pelaksanaan tugas tugas khusus yang menjadi tanggung jawab kementerian kelautan dan perikanan seperti quick wins dan program lanjutan strategis yang tertuang dalam renstra kkp dan atau rpmcccpengadaan kendaraan bermotor, kecuali: kendaraan fungsional seperti: (a)(?). panitia tim rincian waktu komponen keterangansuplai (jumlah praktisi, dll eselon paket sesuai panitia lainnya atau dengan dapat hadir k l lainnyapelaksana eselon atk dan dari k l sekretaris komputer atau eselon eselon atas suplai jumlah lainnya nama menteri, paket sesuai panitia dan dapat dengan dapat hadir frekuensi sehari melibatkan pelaksanaan, sebelum dan eselon paket maksimal sesudah lainnya rp. juta) pelaksanaanmaksi output mengundang keputusan (hanya kegiatan narasumber menteri dapat atk dan dari k l eselon kpa dilaksanakan komputer atau eselon suplai jumlah lainnya dan dapat dalam paket sesuai hanya melibatkan kota) dengan melibatkan eselon frekuensi peserta dari lainnyapaniai rincian panitia tim waktu komponen keterangan pelaksanai iv maksimal (dua) untuk moneydisesuaikan tempuh tujuan sosialisasi dengan dapat kebutuhan didampingi oleh staf maksimal (dua) orang mengikuti eselon staf disesuaikan tidak ada pertemuan dengan perjalanan fully, kebutuhan untuk survey billboard meeting) panitia eselon ii staf disesuaikan tidak adakkp harus berkoordinasi dengan pusat data, statistik dan informasi pusdatin), sekretariat jenderal kkp. kegiatan strategis kkp kegiatan strategis kkp yang dilaksanakan oleh unit unitkode uraian contoh penerapan s11111kode uraian contoh penerapanuang duka pns dalam lain termasuk uang duka pns dalam dan luar negeridigunakan untuk pembayaran tunjangan kinerja tunjangan khusus tunjangan dan pegawai kkppengeluaran untuk membiayai pembelian atk terkait dengan keperluan keperluan sehari hari perkantoran kantor yang secara langsung menunjang pembelian kop surat kegiatan operasional kkp terdiri dan form dari: perkantoran lainnya satuan biaya yang dikaitkan biaya jotocopy, dengan jumlah pegawai yaitu ada pengadaan barang yang habis tka dipakai antara lain pembelian alat peran perkantorankode uraian contoh penerapns yang pengadaan bahan makanan minuman obat obatan bekerja pada unit kerja tertentu yang memiliki yang diperlukan dalam menunjang resiko tertentu antara pelaksanaan kegiatan operasional lain:donor pengelola honor pejabat kpa, ppk, pejabat pejabat pengadaan penguji spp dan penanda tangan barang dan jasa spm, bendahara pengeluaran pum, untuk pengadaan honor staf pengelola keuangan, barang non asset pejabat pengadaan barang jasa, pengelola pnb (seragam pns pengadaan barang yang tidak dapat tenaga pengolah data ditampung dalam mata anggaran komputer, statistik, dalam dan administrasi. rangka kegiatan operasional pengeluaran yang digunakan untuk makan pembayaran biaya bahan snack kudapan pendukung kegiatan (yang habis pakai) seperti pakan benih, pupuk, bibit dan induk ikan alat tulis kantor atk) untuk penelitian konsumsi bahan makanan bahan bahan kimia bahan cetakan untuk keperluan laboratorium dokumentasi tabung reaksi, gelas spanduk ukur untuk biaya fotokopi yang diperlukan laboratorium dalam pelaksanaan kegiatan non biaya fotokopi, operasional seperti dies natalis, penggandaan dan pameran, seminar, pejabat, penjilidan terkait sosialisasi, rapat dan lain lain. keperluan kegiatan seminar kit untuk kegipanitia pengadaan kegiatan, penelitian, honor penyuluh pemeriksa penerima non pns, honor tim pelaksana barang jasa yang kegiatan: (pengarah, penanggung tidak menghasilkan jawab, koordinator, ketua, aset tetap asetkode uraian contoh penerapan belanja barang non operasional lainnya pengeluaran yang tidak dapat tenaga ppm dan ditampung dalam mata anggaran pendamping ppm dan termasuk biaya pengelola tambak biaya crash program atau digunakan upt untuk pengadaan barang yang diserahkan masyarakat honor tenaga pengolah data honor petugas statistik belanja barang persediaan barang konsumsi digunakan untuk mencatat belanja belanja bahan atk, barang belanja barang operasional) bahan komputer, yang menghasilkan persediaan pencetakan, alat alat berupa barang konsumsi seperti: rumah tangga) pada atk: komponen operasional bahan komputer, perkantoran atau ke bahan cetakan, tata usahakan yang alat alat rumah tangga, diadakan untuk dii (satu) tahun anggaran bulan paket)epon dan handphone pembayaran denda keterlambatan operasionalkode uraian contoh penerapanpengacara yang outputnya tidak yang outputnya tidak menghasilkan aset lainnya menghasilkan aset lainnya digunakan untuk pembayaran sewa sewa kantor, ruang (misalnya sewa pertemuan, mobil, kantor gedung ruangan, atau sewa kapal, helikopter, lainnya) pesawati nara sumber, untuk non pns pembicara,praktisi, pakar dalampakar dalam suatu kepentinganhalaman taman gedung kantor produk danpendidikan, pelabuhan lingkup kkp perikanan, balitbang aula yang pisah dengan gedung kantor gedung kesenian, art kode uraian contoh penerapanmempertahankan jalan dan upt kkp jembatan agar kembali berada dalam kondisi normal belanja biaya pemeliharaan irigasi benberada kkp), kolam labuh dalam kondisi normal belanja biaya pemeliharaan lainnya ben pengeluaran untuk pemeliharaan pemeliharaan perangkat aset tetap selain gedung dan lunak, dan bangunan, peralatan dan mesin pemeliharaan jaringan serta jalan, irigasi dan jaringan agar komputeben pengeluaran untuk perjalanan dinas pelaksanaan tugas seperti perjalanan dinas dalam| dan fungsi yang rangka pembinaan konsultasi, melekat pada jabatan perjalanan dinas dalam rangka mutasi pegawai kode uraian contoh penerapan pengawasan pemeriksaan, mutasi pengiriman jenazah pegawai, mutasi pensiun, monitoring, supervisi pengiriman jenasah untuk dan pembinaan kepentingan dinas luar negeri pengawasan daerah belanja perjalanan tetap ben pengeluaran untuk kegiatan hanya perjalanan pelayanan masyarakat petugas penyuluh bpsdm belanja perjalanan dinas dalam kota pengeluaran untuk perjalanan dinas transport dalam kota yang dilaksanakan dalam kota dalam rangka dan tidak dalam rangka kegiatan sem operasional satker (ke ppn, rapat, seminar, dan sejenisnya kanwil dpb, dja, djka, dan instansi terkait lainnya identifikasi kelompok perikanan dalam kota belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota adalah pengeluaran perjalanan biaya transport, dinas dalam rangka kegiatan rapat, biaya paket meeting seminar, dan sejenisnya yang (halfway fully dilaksanakan dalam kota satker billboard) teng uang saku dan penyelenggaran dan dibiayai buruhnya oleh satker uang harian serurunny dan atau biaya penyelenggaran, serta yang penginapan. dilaksanakan dalam kota satker uang saku rapat peserta dengan biaya perjalanan dalam kantor diluar dinas ditanggung oleh satker jam kerja. peserta, termasuk saku rapat dalam kantor diluar jam kerja. belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota belanja perjalanan dinas paket biaya transport, meeting luar kota adalah biaya paket meeting pengeluaran untuk perjalanan dinas (billboard), dalam rangka kegiatan rapat, . uang saku dan seminar, dan sejenisnya yang uang harian dilaksanakan luar kota satker dan atau biaya penyelenggara dan dibiayai penginapan. seluruhnya oleh satker penyelenggara, serta yang dilaksanakan luar kota satker kode uraian contoh penerapanbarang pengadaan tanah berupa tanah oleh kementerian untuk diserahkan negara lembaga untuk diserahkan kepada kepada masyarakat pemerintah masyarakat pemda daerah. belanja peralatan mesin untuk diserahkan kepada masyarakat pemda digunakan untuk pengadaan barang kja, backbone, kapal berupa peralatan dan mesin oleh gt, kapal gt, kementerian negara lembaga untuk peralatan mesin yang diserahkan kepada disebutkan dalam tor masyarakat pemerintah daerah. akan diserahkan kepada masyarakat pemda, peralatan pengolahan produk kp, sarana srd, spg, perlengkapan pengolahan garam rakyat dsbgedung bangunan berupa gedung dan bangunan oleh yang disebutkan dalam kementerianpengadaan irigasi, berupa jalan. irigasi dan jaringan tambak, saluran tersier, oleh kementerian negara lembaga dan jaringan irigasi untuk diserahkan kepada lokasi tambak kolambenih, induk, pakan, fisik lainnya oleh kementerian dan obat obatan, dil negara lembaga untuk diserahkan kepada masyarakat pemerintah daerah. termasuk belanja barang fisik lain tugas pembantuan.kendaraan bermotor diserahkan kepada pemerintah dan sejenisnya untuk daerah menunjang kegiatan tugas pembantuankepada masyarakat pemda masyarakat, pengadaan software untuk diserahkan kepada masyarakat pemda, revitalisasi tambak rakyat, revitalisasi saluran tambak masyarakat pemda, dsb.sertifikat pengosongan, penimbunan, biaya lain yang dikeluarkan dalam perataan, pematangan tanah, rangka pengadaan pembuatan sertifikat tanah serta tanah (biaya survey, pengeluaran pengeluaran lain yang pengukuran, biaya bersifat administratif sehubungan lelang) yang tidak dengan perolehan hak dan untuk diserahkan kewajiban atas tanah padasaat| pemerintah pembebasan pembayaran ganti rugi daerah masyarakatkomputer langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan pengadaan kamera sampai peralatan dan mesin digital tersebut siap digunakan dipakai. pengadaan scanner dalam belanja ini termasuk biaya pengadaan kapal untuk penambahan dan pembelian pengganti penggantian yang meningkatkan masa, manfaat dan efisiensi harddisk laptop peralatan dan mesin (kontraktual) speed boat pengawasanpengadaan sarana bergerak, kapal penangkap ikan, sarana mcs,upgrade manfaat umur ekonomis, atau yang desktop laptop printkantor gedung dan bangunan secara pembangunan kontraktual sampai dengan gedung pelabuhan perikanan dan bangunan siap digunakan ena pengadaan pelabuhan meliputi biaya pembelian atau biaya perikanan, gedung kontruksi, termasuk biaya pih, gudang produk pengurusan izin mendirikan kp, rumah bangunan, notaris dan pajak| pengolahan, pos (kontraktual). pengawas, pos wisata bahari, gedung pertemuan nelayan, dll. termasuk konsultan perencana dan pengawas, dan biaya hilangnya belanja modal setelah perolehan perbaikan atap seng multirole gedung dan bangunan yang penggantian lantai memperpanjang masa gedung dari lantai manfaat umur ekonomis, atau yang semen menjadi kemungkinan besar memberi keramikkode uraian contoh penerapan belanja modaljalan dan jembatan pengeluaran untuk memperoleh pembangunan jalan lingkungan jalan dan jembatan sampai siap pelabuhan perikanan pakai meliputi biaya perolehan atau upt pusat, upt dan biaya kontruksi dan biaya biaya lain tp) yang dikeluarkan sampai jalan dan pembangunan jembatan tersebut siap pakai. dalam jembatan belanja ini termasuk biaya untuk penghubung penambahan dan penggantian yang lingkungan balai 'nocat faat balai budidaya upt meningkat masa manfaat pusat, upt, dan tp) efisiensi jalan dan jembatan (kontraktual)dibalas budidaya biaya perolehan kontruksi dan upt, dan tpmeliputi internet, telpon, listrik biaya perolehan atau biaya satker pusat dan kontruksi dan biaya biaya lain yang upt pusat dikenakan dal peni contoh: pengadaan verse siap pakai. belanja shel dan peralatan ini termasuk biaya untuk lain untuk keperluan penambahan dan penggantian yang jaringan internet, meningkatkan masa manfaat dan nagan telepon dan listrikaspal yang jembatan kayu memperpanjang masa menjadi jembatan manfaat umur ekonomis, atau yang baja kemungkinan besar memberi dilaksanakan manfaat ekonomis masa yang lingkungan upt akan datang dalam bentuk| pusat pelabuhan peningkatan kapasitas, produksi perikanan, balai budidayacontoh: pembersihan dalam kondisi normal yang nilainya saluran tambak areal memenuhi nilai kapitalisasi balai budidayadapat alat olah raga. diklasifikasikan dalam belanja pembuatan software, modal tanah, peralatan dan mesin, website, lisensi (lebih gedung dan bangunan, jalan, irigasi dari tahun)aset pengembangan tetap lainnya yang memperpanjang software, website masa manfaat umur ekonomis, atau hasil penelitian yang kemungkinan besar memberi kajian penelitian manfaat ekonomis masa yang yang mempunyai mempunyai nilai akan datang dalam bentuk ekonomis, dengan format sebagai berikut: bahan komputer computer paket supply)sosial harus memperhatikan peraturan perundang undangan yang berlakudan,, pembuatan partisi belanja barang nonasuransi dan surat tanda nomor belanja barang asuransi kendaraan stok) belum diatur rumah yang akan diserahkan belanja barang masyarakat peralatan dan mesin yang akan belanja barang diserahkan pihak iii pembayaran satpam dan cleaning kontraktual service pembelian acc mobil dinas belanja barang |remoetantapemovitdinas belnjantodat pesawat telpon nilai kapitalisasi |remamoahanjarngantiatik testnjantoat rataan dinas pengadaan aset benda moda |remocian amp mangan kantor belanja barang film perencanaan pembangunan gedung dan bangunan |resapan atap eeungkantor |tinja barang peramal multiroleist:(terms reference tor) kementerian nnnaaanannanaaan nana negara lembaga unit eselon i ii aannanaanannannan aan program nnnaaanannanaaan nana hasil outcome) kananaanananaaana aan kegiatan nnnaaanannanaaan nana indikator kinerja kegiatan aannanaanannannan aan jenis keluaran output) kananaanananaaana aan volume keluaran output) nnnaaanannanaaan nana satuan ukur keluaran aannanaanannannan aan output) mendukung kegiatan ananaanaanannanaanaa ankota, . kepala satuan kerja tanda tangan nama lengkap nip xxxxxxxx xxx xxx kepala skpd) rincian anggaran biaya (rab) kementerian negara lembaga bnanannananannanan nana nanannanan unit eselon nnananaanananaana aan program nnnaanaaananan nana nana hasil nnananaanananaana aan unit eselon satker nnananaanananaana aan kegiatan nnnaanaaananan nana nana indikator kinerja kegiatan nnananaanananaana aan satuan ukur dan jenis keluaran nnananaanananaana aan volume nnananaanananaana aan tahapan pelaksanaan satuan satuan dan rincian volume ukur biasa total komponen biaya ini spoupar tahapan komponen input sub komponen2) akan ana dea beri oo tahapan komponen input) sub komponen organ pop total biaya keluaran jakarta,. j. kepala satuan kerja tanda tangan nama lengkap nip xxxxxxxx xxx xxxdihasilkan bersifat kuantitatif yang terukur. . .tahapan tahapan yang pencapaian keluaran kegiatan, jika ada (optional). standar bas) isi dengan uraian detil detil yang digunakan. dng tama inna. isi nama satuan ukur masing masing uraian detil yang digunakan. kepala skpd)., dan dokumen dokumen,#t1rakernas laporan kinerja kementerian tahun strategi pelaksanaan program kerja tahun,tt1,utama iku) kkp,,tjen merangkum usulan tiap unit eselondipa induk, dansebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut: catatan hasil penelitian kaki pagu . ta. kementerian kelautan dan perikanan nama satker ponanaananaaan unit eselon pananaananaaan anggaran rp. kriteria administratif kriteria catatan penelitian legalitas dokumen rka k l bagian kak,rab sudah ttd) kaki bagian ada tidak kaki bagian ada tidak kaki bagian ada tidak kertas kerja kaki ada tidak sanaasaaaa tor dan rab sejumlah output dalam senja tidak tor dan rab telah untuk pembangunan gedung, dll sebutkan format baku kak dan rabknanananaanana rm, rp. pln, rp. pnb, rp. sana kegiatan yang dibiayai pln yaitu :. kegiatan yang dibiayai pnb yaitusehingga belum dapat dibandingkan. output senja yang tidak terdapat dalam kaki tor yaitu kesesuaian kaki bagian dengan target volume kegiatan pada senja kkp ta. apabila output dalam kaki berbeda dengan senjayaitu: data pengembangan. dalam tor kaki ., dalam senja terdapat target volume dalam tor kaki yang melebihi dari target volume dalam senja yaitu: @0nanah kenatataaannkenatasasanaan penelitian terhadap tor dan rab beberpa tor satuan ukur dan volumenya sesuai tidak sesuai dengen senja agar disesuaikan, dalam tor sudah belum menyebutkan dukungan terhadap pencapaian iku unit eselon atau iku kkp dan juga sudah belum menyebutkan dukungan terhadap pencapaian target volume output. relevansi komponen kegiatan terhadap output atau suboutputnya terdapat komponen kegiatan yang tidak relevan dengan outputnya, yaitu:kemasan penelitian terhadap kegiatan yang dibatasi perjalanan dinas dn ln sebesar rp., belanja perjalanan paket rapat dalam luar kota sebesar rp.,a. belum sudah ada draft sk nya. b. belum sudah ada draft sk nya. bnananananaanaarekomendasi pemanasan jakarta, . tim peneliti biro perencanaan wakil dari satker keterangan: berisi nomenklatur pagu pada saat pelaksanaan penelitian kaki pagu indikatif pagu anggaran pagu alokasi anggaran berisi nomenklatur satuan kerja yang diteliti berisi nomenklatur unit eselon satuan kerja yang diteliti berisi jumlah total anggaran satker yang diteliti tahun anggaran berisi uraian hasil penelitian tentang kelengkapan kaki, tor, dan rab dan loyalitasnyajuksunlah kaki berisi uraian hasil penelitian tentang ketersediaan adk satker yang diteliti berisi uraian hasil penelitian tentang keterpenuhan volume target output senja kkp pada output dalam kaki berisi uraian hasil penelitian terhadap prakiraan maju tahun kedepan pada dokumen kaki berisi uraian hasil penelitian terhadap tor dan rab berisi uraian tentang potensi duplikasi, inefisiensi, dan einmaleg komponen kegiatan berisi uraian hasil penelitian tentang kegiatan yang dibatasi berisi uraian hasil penelitian tentang kesesuaian akun dalam kaki dengan peraturan tantang bas san standar biaya berisi uraian seluruh rekomendasi penelitian kaki berisi tanggal, bulan, dan tahun penelitian kaki berisi nama dan jabatan peneliti kakipenyamelalui sekretaris jenderal untuk dilakukan penelaahan review sebagai ocdan validasi untuk menyusun form rka kkp):program, kegiatan, outputnya. relevansiini berkaitan dengan volume dan kualitas output yang dihasilkan:dengan standar biaya, dan keberlangsunganpserta dokumen pendukung lainnya, membuatpccoc oc dan opemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, perlu melakukan penguatan integritas, bahwa penyebab terjadinya tindakan korupsi karena lemahnya sistem dan penegakan hukum, serta rendahnya integritas. pembangunan integritas lingkungan kementerian kelautan dan perikanan merupakan acuan bagi komite integritas, tunas integritas, pimpinan unit kerja, dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun integritas untuk mewujudkan kementerian yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. dalam rangka membangun integritas organisasi melalui penyelarasan (alignment) dan jaminan (assurance) penyampaian tujuan organisasi, dibentuk komite integritas. komite integritas sebagaimana dimaksud pada terdiri dari komite pengarah dan komite pelaksana. ketentuan lebih lanjut mengenai komite integritas sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan menteri. pembangunan integritpembangunan integritas, perlubab pendahuluan latar belakang korupsi, kolusi, dan nepotisme kkn) adalah salah satu permasalahan yang dihadapi bangsa indonesia dalam mencapai tujuan negarbab terjadinya kkn dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: lemahnya sistem, lemahnya integritas sumber daya manusia sdm), dan permasalahan budaya. pendeteksian dan pencegahan kkn melalui perbaikan sistem pengendalian internal dipandang belum cukup, mengingat kkn indonesia sudah menjadi tradisi yang berkelanjutan, dan erat kaitannya dengan nilai, perilaku, sistem, dan budaya. pemberantasan kkn tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan represif, namun memerlukan pendekatan yang komprehensif termasuk pendekatan moral, psikologi, dan sosiologi sehingga diperlukan adanya pembangunan integritas melalui pembentukan sistem, internalisasi nilai, dan keteladanan kepemimpinan. pembangunan integritas akan efektif dan efisien jika dilakukan dan dipimpin oleh orang orang berintegritas tinggi, yang ditunjukkan dengan pernyataan dan itikad untuk membangun sistem integritas, memberikan keteladanan, dan mengambil kebijakan untuk menyediakan sumber daya bagi pembangunan sistem integritas organisasi. sejalan dengan hal tersebut, kementerian kelautan dan perikanan kkp) berperan aktif dalamsehingga diperlukan komitmen integritas dari pimpinan dan seluruh jajaran kkp. untuk menyelaraskan dan menyamakan pemahaman dalam pembangunan integritas lingkungan kkp, perlu diatur pembangunan integritas lingkungan kkp. tujuan tujuan pembangunan integritas lingkungan kkp ini adalah mewujudkan kkp yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. ruang lingkup ruang lingkup peraturan menteri ini meliputi: landasan konseptual, mekanisme pembangunan integritas, dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan integritas. pengertian dalam peraturan menteri ini, yang dimaksud dengan:tegritas adalah keselarasan antara pola pikir, perasaan, ucapan, dan tindakan dengan hati nurani. komite integritas yang selanjutnya disingkat ki, adalah tim yang bertanggung jawab untuk mengelola pembangunan sistem integritas kementerian. tunas integritas yang selanjutnya disingkat ti, adalah aparatur kementerian yang telah mengikuti pelatihan training trainer t) workshop tentang pembangunan integritas. penggerak integritas yang selanjutnya disingkat pi, adalah yang menjadi motivator dan role model bagi individu lainnya lingkungan kementerian. agen penggerak integritas yang selanjutnya disingkat api, adalah terpilih yang mendorong dan berkontribusi dalam pembangunan integritas antar kementerian lembaga organisasi pemerintah daerah klip). duta integritas yang selanjutnya disingkat di, adalah api terpilih yang mewakili kementerian dalam pembangunan integritas nasional. executive brain assessment eba) adalah sebuah tes identifikasi potensi otak individu yang mendasari kapasitas sumber daya manusia (sdm) dan kepemimpinan seseorang dalam aktivitasnya kementerian assessment tunas integritas adalah proses untuk memastikan bahwakolaborasi tunas integritas nasional adalah forum komunikasi klip bersama komisi pemberantasan korupsi kpk) dalam rangka membangun integritas nasional. bab landasan konseptual integritas nasional merupakan proses yang terpadu yang menempatkan faktor manusia sebagai faktor kunci perubahan, dan merupakan aspirasi bersama untuk mewujudkan budaya integritas melalui pendekatan nilai, sistem, dan kepemimpinan yang hasilnya tidak hanya berorientasi pada keluaran tetapi berorientasi hasil dan dampak. untuk membangun integritas nasional dengan menggunakan alur pikir pembangunan integritas sebagaimana tersebut gambar pilar antar liar hang nasional peta pem organisasi. pepagan bangun integritas integritas integritas arkansas organisasi value prioritas gambar alur pikir pembangunan integritas nasional pembangunan integritas pada dasarnya merupakan rangkaian sistem input, proses, dan output yang berkelanjutan. komponen sistem tersebut terdiri dari: value, sebagai input untuk proses internalisasi sehingga terbentuk integritas individu sebagai output, integritas individu, sebagai output selanjutnya merupakan input bagi pembangunan sistem integritas organisasi melalui pengendalian dan penyelarasan integritas individu sehingga menghasilkan integritas organisasi, integritas organisasi, sebagai output selanjutnya merupakan input bagi proses sinergi organisasi dalam pilar, sehingga menghasilkan integritas pilar, integritas pilar, sebagai output selanjutnya merupakan input bagi sinergi antar pilar, sehingga menghasilkan integritas nasional. hasil keluaran integritas nasional tidak hanya berorientasi pada output, namun juga berorientasi pada outcome dan impact, yaitu: outcomes yang akan dicapai adalah terwujudnya kondisi nasional yang maju dan berdaulat bersih dari korupsi, dan impact yang akan dicapai adalah tujuan nasional, yaitu kesejahteraan masyarakat yang merata. pembangunan integritas nasional dimulai dari pembangunan integritas individu, integritas kementerian, dan integritas pilar, yang merupakan proses sistematis yang terpadu. konsep dan kerangka pembangunan integritas, dapat dijelaskan sebagai berikut: pembangunan integritas individu integritas individu merupakanntegritas individu akan terbentuk apabila setiap pegawai lingkungan kementerian bekerja dengan mengedepankan keselarasan antara pola pikir, ucapan, dan tindakan sesuai hati nurani serta mentaati peraturan yang berlaku. integritas individu terdiri dari tiga tingkatan, sebagai berikut: rendah, yaitu berbuat jujur sesuai hati nurani, sedang, yaitu berbuat jujur sesuai hati nurani dan konsisten walaupun terdapat godaan, dan tinggi, yaitu berbuat jujur sesuai hati nurani dan konsisten walaupun terdapat godaan dan risiko. pembangunan integritas individu dilakukan melalui internalisasi nilai nilai integritas kepada setiap individu. internalisasi nilai nilai integritas dapat dilakukan dengan pendidikan dan pelatihan (diklat), sosialisasi, pembinaan oleh atasan kepada bawahan dan sebaliknya, serta interaksi antar individu. pelaksanaan diklat pembangunan integritas dapat dilakukan dalam bentuk diklat khusus maupun mewajibkan adanya materi atau kurikulum pembangunan integritas pada seluruh diklat yang dilaksanakan kementerian. pembangunan integritas kementerian integritas kementerian dibangun dengan membentuk ki, ti, dan menyusun strategi pembangunan integritas. merupakan individu terpilih yang memiliki tingkat integritas tinggi. jumlah diharapkan mencapai minimal dari total aparatur yang ada kementerian. tingkat integritas yang dimiliki oleh akan mewujudkan integritas kementerian dan diharapkan akan membuat aparatur kementerian berintegritas atau meningkat integritasnya. sistem integritas yang diterapkan kementerian dibangun melalui proses penyelarasan berbagai sistem integritas organisasi. sistem integritas kementerian terdiri dari (enam belas) komponen sistem sebagai berikut: seleksi dan keteladanan pimpinan, kode etik dan kode perilaku, cc. analisis risiko terhadap integritas, peran pengawasan internal, program pengendalian gratifikasi, revitalisasi pelaporan harta kekayaan, whistle blower system wbs), evaluasi internal dan eksternal integritas, post employment, pengungkapan isu dan uji integritas, sistem dan kebijakan sdm rekrutmen, manajemen, kinerja, dan pengembangan sdm), il. akuntabilitas keuangan dan kinerja, pengadaan dan kontrak barang jasa, kehandalan system operational procedure sop): oo. keterbukaan informasi publik, dan pengelolaan aset. untuk menjamin penerapan sistem integritas tersebut dibentuk ki. merupakan forum khusus para pejabat yang pemilik posisi strategis kementerian dan diangkat melalui keputusan menteri. pembangunan integritas pilar integritas pilar merupakan sinergi dari klip berintegritas yang berkolaborasi untuk mewujudkan tujuan nasional. salah satu tujuan kolaborasi tersebut adalah memastikan menurunnya tingkat korupsi, yang merupakan dampak dari naiknya integritas indonesia. kolaborasi yang dilakukan antar klip yang berintegritas mencakup dua hal, yaitu: masing masing klip menjalankan tugas fungsinya secara berintegritas dan berkolaborasi dengan klip lainnya dalam rangka membangun integritas nasional, masing masing klip yang berintegritas melakukan kolaborasi dengan saling menilai dan memberikan masukan terkait integrity dashboard masing masing klip, saling belajar (studi banding), melakukan pendampingan, magang, dan penyediaan tenaga ahli (coaching), untuk mendukung kolaborasi tersebut atas masing masing klip harus memiliki kapasitas sdm yang kompeten, dana memadai, teknologi informasi, dan komunikasi yang sesuai dengan kebutuhan. bab iii mekanisme pembangunan integritas lingkungan kementerian dalam membangun integritas lingkungan kementerian, langkah yang dilakukan adalah dengan membentuk ki, ti, dan menyusun strategi pembangunan integritas. komite integritas komite integritas ki) merupakan tim yang bertugas untuk membangun integritas kementerian dan mengubah kekuasaan cenderung korupsi (power tend corrupt) menjadi kekuasaan cenderung berintegritas (power tend integrity), dengan kata lain dapat membantu kementerian untuk mengubah potensi kkn menjadi potensi integritas. dalam pembangunan integritas tersebut melaksanakan fungsi yang diuraikan dalam (tujuh) komponen, yaitu: pengendalian posisi kunci, dimaksudkan untuk menyiapkan pergantian pimpinan dan penyiapan pimpinan masa depan kementerian secara berintegritas, talent management, diharapkan dapat mengelola sdm berintegritas kementerian, pengendalian strategis korupsi (risiko kkn), yaitu dengan mengidentifikasi dan menganalisis (menggunakan manajemen risiko) personil, sumber daya, dan investasi strategis agar terbebas dari kkn, penyelarasan visi dan misi kementerian dengan cita cita bangsa dan nilai nilai universal, penyelarasan sistem birokrasi dan sistem politik antara tingkat nasional dan daerah, combined assurance plus, combined assurance yang sudah selaras dengan berbagai kebutuhan pengelolaan sumber daya yang ideal serta sesuai dengan tujuan negara, pemberian dukungan terhadap pembentukan ti, sehingga dapat memenuhi jumlah kementerian sebanyak kriteria anggota menduduki jabatan pimpinan tinggi madya setara eselon atau jabatan pimpinan tinggi pratama setara eselon ii, mempunyai kemampuan untuk melakukan tindakan tindakan manajerial, mempunyai kemampuan untuk mendukung terbentuknya ti, telah mengikuti workshop dan atau diklat ti. apabila calon anggota belum mengikuti workshop dan atau diklat, maka dalam (satu) tahun sejak terpilih menjadi anggota harus mengikuti workshop dan atau diklat, dan memiliki integritas. komite integritas mempunyai tugas: mengarahkan dan melakukan supervisi, serta menjamin ketersediaan sumber daya sdm, keuangan pendanaan, teknologi, informasi, dan komunikasi) yang dibutuhkan dalam pembangunan sistem integritas lingkungan kementerian, membangun sistem integritas kementerian melalui penyelarasan alignment dan assurance terhadap tujuan kementerian, berkontribusi dalam pembangunan sistem integritas nasional sesuai dengan peran dan kapasitas kementerian, menyelaraskan (tujuh) elemen dan (enam belas) komponen sistem integritas, melakukan koordinasi dan kerja sama dengan klip dalam rangka melakukan pembangunan integritas kementerian, integritas pilar, dan integritas nasional, menetapkan yang berperan sebagai pi, api, dan di, menyusun manajemen risiko kkn, menyusun roadmap pembangunan integritas kementerian, menyampaikan laporan pembangunan integritas kepada menteri secara berkala setiap (enam) bulan. dalam melaksanakan tugasnya, melaksanakan sidang secara reguler. sidang merupakan wadah untuk menyelaraskan dan mendorong pembangunan integritas dalam rangka pencapaian tujuan kementerian. sidang paling sedikit dilaksanakan (dua) kali dalam satu tahun. hasil sidang disampaikan kepada menteri sebagai bahan penyusunan kebijakan. tunas integritas tunas integritas merupakan individu individu yang memiliki nilai nilai integritas dan menjadi motivator serta role model dalam pembangunan integritas. dibentuk untuk menyebarkan nilai nilai integritas kepada individu lainnya lingkungan kementerian. kompetensi yang harus dimiliki oleh bukan hanya membuat dirinya berintegritas, tetapi juga mampu mempengaruhi individu lainnya untuk berintegritas. kompetensi diperoleh melalui diklat khusus. pembentukan dan pengembangan diperlukan untuk memastikan tersedianya sdm kementerian yang mampu melakukan upaya peningkatan integritas individu dan integritas kementerian. tahapan pembentukan dalam rangka pembentukan diperlukan tahapan sebagai berikut: analisis kebutuhan analisis kebutuhan dilakukan oleh sesuai dengan rencana kerja. jumlah diharapkan mencapai dari total aparatur yang ada kementerian. salah satu metode yang digunakan untuk menentukan calon adalah dengan menggunakan manajemen risiko kkn. pendidikan dan pelatihan pendidikan dan pelatihan diselenggarakan oleh kementerian bekerja sama dengan kpk. diklat tersebut bertujuan agar tikementerian, dan menguasai teknik internalisasi dan dapat menjadi motivator serta role model bagi individu lainnya. pengembangan pengembangan kementerian dilakukan sebagai berikut: tunas integritas persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi ti, yaitu: mengikuti diklat workshop tentang pembangunan integritas, dengan syarat: pemegang posisi kunci atau posisi strategis berdasarkan hasil manajemen risiko kkn, memiliki integritas, komitmen dan kompetensi untuk melakukan perubahan, ditetapkan oleh ki. penggerak integritas persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi pi, yaitu: telah menjadi tiditetapkan oleh ki. agen penggerak integritas persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi api, yaitu: telah menjadi pi: telah mengikuti integrity coaching clinictelah memberikan materi integritas dalam kegiatan sosialisasi bintik workshop pelatihan, dan ditetapkan oleh ki. duta integritas persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi di, yaitu: telah menjadi api atau menjadi role model integritas kementerian, ditetapkan oleh ki. tugas tunas integritas secara umum memiliki tugas mendorong, memotivasi dan menjadi role model bagi individu lain dalam pembangunan integritas lingkungan kementerian, integritas pilar, maupun integritas nasional. selain tugas tersebut, juga dapat memiliki peran sebagai pi, api, dan dengan tugas sebagai berikut: penggerak integritas selain melaksanakan tugas umum sebagai ti, memiliki tugas yaituagen penggerak integritas selain melaksanakan tugas umum sebagai ti, api memiliki tugas dan klip lainnyaduta integritas selain melaksanakan tugas umum sebagai ti, memiliki tugas, yaitu: mensinergikan pembangunan integritas kementerian, integritas pilar, dan integritas nasional, dan melaporkan setiap pelaksanaan pembangunan integritas kepada ki. strategi pembangunan integritas pembangunan integritas lingkungan kementerian dilakukan melalui: pelaksanaan elemen integrity dashboard integrity dashboard merupakan alat pengendalian integritas yang berfungsi untuk mengetahui kondisi dan mengevaluasi tingkat integritas kementerian, yang terdiri dari (tujuh) elemen sebagaimana tersebut pada gambar level penata level antar nate base ted integrity dashboard gambar integrity dashboard tujuh elemen integrity dashboard tersebut diuraikan sebagai berikut: level engagement level engagement merupakan pemetaan sejauh mana komitmen kementerian dalam membangun integritas lingkungan kementerian. terdapat (enam) tingkatan level engagement, yaitu: organisasi tidak tergerak untuk membangun integritas, organisasi kurang mendukung peran ti, organisasi ikut dengan terpaksa dalam membangun integritas organisasinya, membangun integritas organisasi hanya menjadi beban ti, membangun integritas menjadi komitmen organisasi, seluruh unsur organisasi membangun integritas dengan penuh dedikasi. tunas integritas terdapat (tiga) tingkatan untuk mengetahui jumlah kementerian, yaitu: apabila jumlah dari jumlah pegawai kementerian, apabila jumlah 75y dari jumlah pegawai kementerian, apabila jumlah telah dari jumlah pegawai kementerian level sharing level sharing adalah pemetaan kemampuan kementerian untuk membantu klip lainnya dalam proses pembangunan integritas. terdapat (tujuh) tingkatan level sharing, yaitu: mempunyai pengalaman pembangunan integritas tetapi gagal, mempunyai pengalaman dan memberikan informasi dan data proses, mempunyai pengalaman dan memberikan informasi dan data bukti keberhasilan: mempunyai pengalaman dan memberikan kiat kiat praktis yang berpola, mempunyai sdm yang berpengalaman sebagai konsultan, mempunyai pengalaman dan memberikan praktek magang organisasi, dan mempunyai pengalaman memberikan dukungan sumber daya sehingga pembangunan integritas tercapai. level assurance level assurance adalah tingkat kemampuan kementerian secara berkelanjutan untuk meningkatkan pengendalian dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. level assurance dijabarkan dalam (tujuh) tingkatan sebagai berikut: pengendalian internal pengendalian internal secara formal telah diimplementasikan kementerian. pengendalian internal yang efektif pengendalian internal telah berjalan dengan efektif. pengendalian internal yang efektif plus manajemen risiko pengendalian internal yang telah berjalan efektif dengan menggunakan manajemen risiko sehingga dapat mencapai tujuan. manajemen risiko sebagai sistem peringatan dini pengendalian internal telah berjalan efektif dengan menggunakan manajemen risiko sebagai sistem peringatan dini yang telah berfungsi. assurance manajemen risiko sebagai sistem peringatan dini telah berfungsi dan berjalan secara efektif. combined assurance assurance yang dilakukan oleh unit unit pemilik risiko dan internal audit telah dilakukan secara terintegrasi, sehingga efisien dan terhindar dari duplikasi. combined assurance plus combined assurance yang telah selaras dengan berbagai kebutuhan pengelolaan sumber daya yang ideal (pengelolaan sdm, teknologi, dan informasi) sesuai dengan misi kementerian. level alignment level alignment adalah tingkat kemampuan kementerian untuk menyesuaikan diri secara cepat terhadap dinamika dan perubahan lingkungan. level alignment dijabarkan dalam (tujuh) tingkatan sebagai berikut: kementerian memiliki dokumen perencanaan strategis renstra), dokumen renstra disosialisasikan dengan baik sebagai acuan dalam mengarahkan dan mengelola kementerian, dokumen renstra kementerian telah dijabarkan dan diselaraskan oleh unit unit kerja dengan menggunakan pendekatan balanced score card bsc) atau metode lainnya, dokumen renstra yang telah selaras diimplementasikan dalam praktek nyata pada kementerian, kementerian telah mengembangkan faktor faktor keselarasan yang disesuaikan dengan karakteristik dan lingkungan strategis kementerian dengan tetap mengacu pada dokumen renstra, komprehensif alignment diartikan bahwa kementerian secara penuh menjamin penyelarasan seluruh faktor faktor keselarasan secara berkelanjutan tanpa terpengaruh oleh pergantian kepemimpinan, legend alignment merupakan komprehensif alignment yang penyelarasannya tidak terbatas pada ruang lingkup kementerian, namun lebih luas untuk negara. komponen sistem integritas sistem integritas meliputi (enam belas) komponen, yaitu: seleksi dan keteladanan pimpinan seleksi pimpinan adalah proses pemilihan pimpinan yang memenuhi kriteria seleksi sesuai dengan kebutuhan, sedangkan keteladanan pimpinan merupakan perilaku yang terpuji, sesuai dengan nilai nilai kebaikan dan kebenaran serta dapat dijadikan contoh role model. keteladanan pimpinan dapat ditunjukkan antara lain: pembuatan pakta integritas,pemenuhan kepatuhan ketentuan jam kerja melalui presensi kehadiran, pelaporan peristiwa gratifikasi, tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin pegawai negeri sipil, dan kinerja individu dengan hasil baik. kode etik dan kode perilaku penegakan kode etik dan kode perilaku sebagai pedoman sikap tingkah laku dan perbuatan pegawai dalam menjalankan tugasnya dan pergaulan hidup sehari hari. dalam melaksanakan tugasnya, termasuk yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan lingkungan kementerian, perlu diatur secara jelas dalam kode etik dan kode perilaku dengan tujuan menghindari sikap dan tingkah laku korupsi. analisis risiko terhadap integritas analisis risiko terhadap integritas merupakan peta risiko yang dihasilkan dari identifikasi dan analisis terhadap potensi terjadinya kkn, yang dikelola dalam rangka pengendalian integritas. peran pengawasan internal pengawasan internal, dan memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian. pengelolaan gratifikasi pengelolaan terhadap peristiwa gratifikasi yang dialami oleh pegawai lingkungan kementerian berupa penolakan, penerimaan, pemberian, dan pemberian atas permintaan, sesuai dengan peraturan kementerian terkait pengendalian gratifikasi, revitalisasi pelaporan harta kekayaan pemenuh dan diperbaharui secara berkala sesuai ketentuan pelaporan harta kekayaan dijadikan sebagai salah satu syarat pengangkatan dalam jabatan. whistle blower system wbs) whistle blower system merupakan suatu sistem penanganan pengaduanlingkungan kerjanya. laporan yang diterima ditindaklanjuti dan dijamin kerahasiaannya bagi pelapor. evaluasi internal dan eksternal integritas evaluasi terhadap pembangunan integritas dilakukan menggunakan integrity dashboard. evaluasi internal dilakukan oleh minimal satu kali dalam setahun, sedangkan evaluasi eksternal dilakukan oleh minimal tiga klip lain minimal tahun sekali. post employment post employment merupakan program pembinaan terhadap purna tugas pegawai kementerian. kebijakan ini mengatur kegiatan lingkungan kementerian, yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan oleh mantan pegawai terkait kerahasiaan negaragungkapan isu dan uji integritas melakukan penyampaian isu terkait kkn dan pelayanan publik lingkungan kementerian dengan maksud untuk menguji integritas. sistem dan kebijakan sdm pengelolaan sistem dan kebijakan sdm dilakukan melalui:dm aparatur yang berkualitas dan berintegritas, pengukuran kinerja individu yang bertujuan untuk mendorong peningkatan peran, kompetisi, dan perilaku individu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran kementerian, promosi jabatan melalui seleksi terbuka yang bertujuan untuk mendapatkan sdm yangpimpinan tinggi madya dan jabatan pimpinan tinggi muda. promosi untuk jabatan pimpinan tinggi madya dan jabatan pimpinan tinggi mudahal ini sesuai dengan pembinaan karir tertutup dalam arti negara. akuntabilitas keuangan dan kinerja merupakan alat bantu untuk mengarahkan penggunaan sumber daya kementerian dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam jangka menengah maupun jangka pendek, sehingga peluang terjadinya tindak pidana korupsi dapat dicegah. pengadaan barang jasa pengadaan barang dan jasa dilakukan secara elektronik (e procurement dan e purchasing) yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, kehebatan, adil, tidak diskriminatif, dan efektivitas pengadaan barang jasa lingkungan kementerian. kehandalan standar operasional prosedur sop) standar operasional prosedur dibuat dengan jelas dan terukur, sehingga dapat menjamin efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan. keterbukaan informasi publik keterbukaan informasi publik bertujuan untuk meningkatkan transparansi dalam penyelenggaraan negara termasuk dalam pengelolaan anggaran danngelolaan aset proses pengelolaan aset yang optimal dilakukan melalui perencanaan kebutuhan dan penganggaran yang efisien, pengadaan yang transparan, penggunaan dan pemanfaatan yang efektif dan tepat sasaran, pengamanan dan pemeliharaan yang terjamin dan berkelanjutan, penilaian yang sesuai, pemindahtanganan yang efektif, pemusnahan dan penghapusan yang tepat, ketatausahaan yang tertib, pembinaan, pengawasan dan pengendalian yang efektif. komponen komite integritas komite integritas melaksanakan fungsi yang diuraikan dalam (tujuh) komponen, yaitu: pengendalian posisi kunci anggota komite integritas merupakan pejabat yang memiliki posisi kunci (eselon atau eselon ii) kementerian yang diharapkan mendukung pengendalian sdm yang berintegritas, berkompeten dan sebagai dan sebagai serta memberi masukan terkait hal tersebut kepada para pimpinan kementerian. talent management talent management merupakan suatu proses manajemen sdm terkait dengan: pengembangan dan peningkatan integritas, kompetensi, dan komitmen pegawai baru, pemeliharaan dan pengembangan integritas, kompetensi, dan komitmen pegawai yang ada kementerian, menarik sebanyak mungkin pegawai yang memiliki integritas, kompetensi, dan komitmen. pengendalian strategis korupsi komite integritas melakukan pengendalian strategis kkn dengan menggunakan manajemen risiko kkn. penyelarasan visi dan misi komite integritas harus dapat menyelaraskan visi dan misi kementerian dengan unit kerja serta visi dan misi kementerian dengan negara. penyelarasan sistem birokrasi dan sistem politik penyelarasan talent management dan sistem politik melalui kebijakan kementerian dan kebijakan daerah. combined assurance plus komite integritas harus dapat menjamin terlaksananya manajemen risiko, sistem peringatan dini, pengawasan internal yang terintegrasi secara efisien dan efektif sehingga tujuan kementerian tercapai. mendukung komite integritas harus dapat menjamin terbentuknya dan efektivitas pelaksanaan tugas ti. pengendalian strategis kkn pengendalian strategis kkn adalah upaya untuk memastikan hubungan, kewenangan, pelaksanaan kegiatan strategis yang merupakan potensi kkn, kemudian dikoordinasikan dan dikelola menjadi potensi integritas. pengendalian strategis kkn lebih menekankan pada aspek pencegahan dibandingkan dengan penindakan. pengendalian strategis kkn dilaksanakan melalui penerapan manajemen risiko kkn sebagai upaya pengelolaan risiko berstatus tinggi dan sangat tinggi yang diperoleh dari proses identifikasi, analisis, pengendalian, dan pemantauan risiko. dalam penerapannya, pengendalian strategis kkn dilakukan melalui proses: penetapan tujuan penetapan tujuan adalah untuk mengetahui unit kerja, kegiatan, dan posisi kunci lingkup kementerian yang berpotensi terjadi kkn identifikasi risiko mengidentifikasikan kegiatan, posisi kunci, penyebab dan proses terjadinya peristiwa risiko yang dapat menyebabkan kkn pada kegiatan baik yang bersifat internal unit maupun eksternal unit yang dapat menghalangi, menurunkan, atau menggagalkan tercapainya tujuan. identifikasi posisi kunci pemangku kepentingan proses identifikasi posisi kunci pemangku kepentingan dilakukan dengan mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan strategis setiap unit kerja eselon yang menjadi kunci pencapaian tujuan strategis kementerian dan menguraikan proses bisnis dalam pelaksanaan kegiatan strategis. pemangku kepentingan yang dimaksud merupakan posisi strategis lingkungan internal dan eksternal kementerian yang memiliki risiko kkn. identifikasi risiko kkn setelah melakukan identifikasi pemangku kepentingan dari pihak internal dan eksternal organisasi dalam proses bisnis kegiatan strategis, maka langkah selanjutnya adalah melakukan identifikasi terhadap risiko risiko kkn yang mungkin dilakukan oleh para pemangku kepentingan dalam proses bisnis kegiatan strategis tersebut. analisis risiko analisis dilakukan dengan menilai kemungkinan terjadinya risiko dan dampak risiko. jenis analisis risiko yaitu analisis semi kuantitatif dan analisis kuantitatif yang dilakukan dengan metode skala, dan dinyatakan dalam frekuensi, serta tingkat dampak. matriks kemungkinan dan dampak terjadinya risiko sebagaimana tersebut pada tabel dan tabel sebagai berikut: tabel kemungkinan risiko tingkat keterangan mmm hampir tidak terjadi peristiwa hanya akan timbul pada kondisi yang luar biasa persentase jarang terjadi peristiwa diharapkan tidak terjadi dana bimammsamanitarm kemungkinan terjadi peristiwa kadang kadang bisa terjadi (mei sering terjadi peristiwa sangat mungkin terjadi pada sebagian kondisi persentase antara hampir pasti terjadi peristiwa selalu terjadi hampir pada setiap kondisi persentase tabel dampak risiko tinggi berdampak pada kementerian dan sangat tinggi berdampak pada kementerian, masyarakat hasil analisis risiko merupakan status risiko yang diperoleh dari perkalian jumlah kemungkinan dengan dampak risiko. status hasil analisis risiko dan status risiko sebagaimana tersebut pada tabel dan berikut ini. tabel hasil analisis terhadap tingkat risiko peta risiko tan dang bag nan kemungkinan rendah sedang tinggi rendah tinggi tee tabel status risiko level dimulai deskripsi level dari status sat jastersebut. penanganan risiko diarahkan pada akar permasalahan dan bukan hanya pada gejala permasalahan. bila terdapat residual risk risiko eksternal yang belum dapat tertangani dilakukan kolaborasi penanganan dengan klip terkait dalam forum kolaborasi nasional. monitoring dan evaluasi monitoring dan evaluasioutput dari manajemen risiko kkn adalah menghasilkan peta risiko kkn, untuk mengetahui dan meminimalkan risiko potensi terjadinya kkn yang kemudian dijadikan potensi untuk menginternalisasi nila nilai integritas. bab monitoring dan evaluasi pembangunan integritas kementerian monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui perkembangan atau capaian pembangunan integritas kementerian. monitoring dan evaluasi tersebut dilaksanakan oleh terhadap: road map pembangunan integritas, rencana aksi pi, api dan di: partisipasi pembangunan integritas nasional. hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan setiap satu tahun sekali kepada menterrmetarat general ne: #rini lir moo |
dukung pencapaian rencana strategis kementerian kelautan dan perikanan tahun dalam pembangunan kelautan dan perikanan, perlu menetapkan master plan teknologi informasidalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan: master plan teknologi informasi kementerian kelautan dan perikanan tahun yang selanjutnya disebut mati adalah rencana jangka panjang yang dalamnya memuat teknologi informasi dan proses bisnis dalam menggambarkan sumber daya teknologi informasi dalam rangka memberikan kontribusi bagi kementerian. teknologi informasi, yang selanjutnya disingkat adalahgolah sumber data menjadi produk informasi serta menyebarkan informasi tersebut penggunambidangi urusan kelautan dan perikanan. mati merupakan pedoman bagi unit pengelola kementerian dalam penyusunan rencana kerja kementerian untuk jangka waktu (satu) tahun dalam bidang teknologi informasi. matmati sebagaimana dimaksud dalam meliputi: analisis kapabilitas teknologi informasi masa depan, terdiri atas pendekatan kapabilitas dan model kapabilitas ti, desain arsitektur informasi strategis, terdiri atas ikhtisar arsitektur informasi dan arsitektur data, desain arsitektur aplikasi, terdiri atas lanskap arsitektur aplikasi, deskripsi aplikasi, dan integrasi arsitektur aplikasi, desain arsitektur infrastruktur ti, terdiri atas lanskap arsitektur infrastruktur, arsitektur data center dc) dan disaster recovery center drc), arsitektur jaringan komunikasi, dan arsitektur keamanan, dan roadmap implementasi, terdiri atas strategi sumber daya, strategi implementasi, roadmap implementasi, pemetaan program kerja, dan portofolio inisiatif sistem informasi. menteri melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan mati kementerian yang dituangkan dalam rencana kerja kementerian terkaitwet akn (sepetak semenbab analisis kapabilitas teknologi informasi masa depan bab ini memberikan deskripsi tentang lingkup layanan yang potensial, sebagai representasi yang harus dipenuhi oleh masa mendatang. pendekatan kapabilitas dalam rangka mewujudkan peran strategis ti, dibutuhkan strategi transformasi arsitektur teknologi dan tata kelola ti. strategi transformasi yang dituangkan dalam mati kkp secara garis besar dibagi dalam tiga kelompok yang digambarkan pada gambar berikut arsitektur sistem informasi, arsitektur infrastruktur, dan tata kelola gambar garis besar mati kkp model kapabilitas sistem informasi layanan organisasi berbasis sistem informasi digambarkan sebagai berikut diseminasi informasi sistem informasi yang memfasilitasi proses bisnis terintegrasi pada proses bisnis proses bisnis utama kementerian: diseminasi informasi sistem utama kkp akses layanan satu pintu oleh stakeholder layananuntuk stakeholder (perijinan jasa, penyuluhan, training, penyaluran bantuan) akuisisi atau pelaporan data lapangan, aliran proses pada satuan kerja sistem informasi yang memfasilitasi fungsi fungsi kesekretariatan: manajemen organisasi perencanaan, keuangan, sumberdaya manusia aparatur, hukum dan organisasi, kerjasama dan hubungan masyarakat, umum manajemen risiko master data management etl datawarehouse gambar layanan organisasi berbasis sistem informasi berdasarkan hal tersebut diatas, karakteristik utama layanan bisnis berbasis sistem informasi depan karakteristik sebelum menjadi filosofi pengembangan aplikasi pengembangan aplikasi pengembangan berbasis struktur organisasi, berdasarkan proses bisnis sehingga jumlah aplikasi end to end terintegrasi, sangat besar. sehingga memungkinkan untuk menyederhanakan jumlah aplikasi. pelayanan pelaku pelaku usaha dilayani oleh rasionalisasi dan integrasi usaha banyak aplikasi dan belum aplikasi untuk pelayanan terintegrasi pelaku usaha pengelolaan dukungan proses bisnis dukungan proses bisnis proses bisnis berbasis kode aplikasi, tidak berbasis pengelolaan fleksibel terhadap perubahan workflow, fleksibel terhadap regulasi master data tidak perubahan regulasi (terutama terkonsolidasi yang terkait dengan proses bisnis perizinan jasa dan workflow perkantoran) pengelolaan master data terdistribusi satu referensi master data, master data banyak aplikasi, redundan konsisten seluruh aplikasi tidak konsisten dukungan sistem berbasis spreadsheet dan |laporan berbasis arsitektur analitik tool laporan, sehingga tidak datawarehouse business, efisien dalam penyusunan intelligence, fleksibel, dan laporan, terutama laporan efisien untuk memproduksi adoc laporan dan analisa data infrastruktur berdasarkan permasalahan dan analisa penyebab yang telah dilakukan berikut ini tabel kapabilitas utama infrastruktur masa mendatang dibandingkan dengan kondisi saat ini. karakteristik sebelumnya menjadi fasilitas data center terdapat (lima) terpisah konsolidasi menjadi tunggal (dc) dan disaster recovery center drc) tunggal tipologi dan teknologi dc drc berupa fisik teknologi dc drc berbasis disaster recovery dan virtualisasi sehingga virtualisasi dan fleksibel dalam center (drc) kurang fleksibel dalam alokasi alokasi sumber daya sumber daya topologi jaringan jaringan komunikasi jaringan komunikasi komunikasi terfragmentasi dan terdapat terkonsolidasi dengan jaringan single point failure (spot) terpusat dan mendukung redundansi keamanan keamanan masih terbatas pada layanan keamanan keseluruhan infrastruktur dan pencegahan threat dan malware akses, threat, malware, identitas, sistem informasi serta belum mencakup semua surveillance keamanan mencakup aset semua aset kritikal manajemen sistem monitoring atas jaringan dan seluruh aset jaringan dan sistem dan jaringan sistem masih terbatas kritikal akan menjadi obyek monitoring terpusat bab desain arsitektur informasi strategis ikhtisar arsitektur informasi bab ini menjelaskan struktur arsitektur informasi kkp, dibagi dalam subject area dan entitas data penyusunnya. entitas data penyusunnya dibagi dalam kategori master data dan transactions data. terdapat subject area, master reference data dan transactions data prioritas. subject area master reference data transactions data wilayah administratif negara provinsi kabupaten kota kecamatan desa wilayah pengelolaan wilayah konservasi danau sungai perairan budidaya wpp wilayah pengelolaan perikanan) pulau wilayah pesisir wisata bahari pembudidayaan ikan jenis budidaya kegiatan budidaya pelaku usaha perorangan kegiatan penyuluhan kelompok subject area master reference data transactions data alat tangkap ikan jenis alat tangkap penggunaan alat penangkapan ikan kapal kapal penangkap ikan operasional kapal kapal pengangkut ikan kapal pengawas kapal latih kapal riset produk pakan dan obat ikan penyedia pakan dan obat ikan stok pakan ikan jenis pakan ikan stok obat ikan jenis obat ikan penyakit ikan jenis penyakit ikan sebaran penyakit ikan jenis produk kelautan dan jenis produk kelautan dan perikanan perikanan produksi perikanan produksi perikanan tangkap produksi perikanan budidaya produksi olahan produksi garam subject area master reference data transactions data stok komoditas pasar volume import volume eksport domestik masuk domestik keluar kondisi alam iklim cuaca lingkungan fenomena alam bantuan pemerintah program bantuan paket bantuan nama bantuan progress bantuan item bantuan pelaksanaan bantuan penerima bantuan pencapaian pemanfaatan acuan hitung pemanfaatan bantuan pelatihan kurikulum pelatihan kegiatan pelatihan modul pelatihan pelayanan publik perizinan sertifikasi jasa jenis usaha tangkap pengolahan ikan pemasaran upon .upi subject area master reference data transactions data nelayan petambak garam pembudidaya pemilik kapal pedagang ppk eml pasar pengelolaan riset jenis penelitian kegiatan penelitian perekayasaan jenis perekayasaan hasil penelitian kegiatan perekayasaan hasil perekayasaan organisasi dan aparatur sipil unit kerja riw penempatan negara eselon riw pengembangan pegawai riw penghargaan tanggungan keluarga absensi pegawai jabatan penggajian pangkat nilai penetapan kinerja golongan penetapan kinerja keuangan mata akun transaksi keuangan pagu anggaran pengelola anggaran subject area master reference data transactions data pengadaan jenis pengadaan kegiatan pengadaan penyedia jasa barang program management office rencana program kerja progress program jenis target program manajemen isu realisasi program manajemen risiko manajemen isu pengawasan penyidikan pidana barang bukti dan pelaku tindak pidana kegiatan pengawasan kelautan dan perikanan penugasan pengawas audit program audit hasil temuan tindak lanjut audit pelaksanaan audit kerjasama negara mitra riw kerja sama jenis kerjasama program kerjasama perpustakaan nama buku peminjaman buku anggota perpustakaan arsitektur data bagian ini menjelaskan arsitektur informasi level strategis. untuk setiap entitas data yang diidentifikasi diberikan deskripsi dan beberapa kandidat atributnya. depan masih diperlukan destabilisasi atribut dan penetapan standarnya. wilayah negara master pendataan nama negara kemendagri tahun pusdatin administratif beserta identifikasi negara tersebut. seperti kode negara (nama negara), iso digit|. provinsi master pendataan provinsi yang kemendagri tahun pusdatin terdapat pada negara. seperti kode negara), (kode provinsi), irama provinsi. kabupaten kota master pendataan kemendagri tahun pusdatin kabupaten kota yang terdapat masing masing provinsi. seperti kode provinsi, (kode kab kota), (nama kab kota. kecamatan master pendataan kecamatan kemendagri tahun pusdatin yang terdapat masing masing kabupaten kota. seperti kode kab kota, kode kecamatan), (nama kab kota. desa master pendataan desa yang kemendagri tahun pusdatin terdapat masing masing kecamatan. seperti kode kecamatan), (kode desa), (nama desa). wilayah wilayah master pendataan mengenai djprl tahunan djprl pengelolaan konservasi wilayah konservasi untuk menjaga sumber daya laut. seperti nama wilayah), kategori, (geografis), (lokasi) (deskripsi) dan jenis ikan). danau master pendataan mengenai dpb tahunan dpb daftar danau yang dilakukan pengelolaan hasil perikanan. seperti nama danau), kategori, (geografis), lokasi, (deskripsi dan jenis ikan). sungai master pendataan mengenai dept tahunan dept daftar sungai yang dilakukan pengelolaan hasil perikanan. seperti nama sungai, kategori, (geografis), lokasi, (deskripsi dan rita perairan master pendataan mengenai dinas tahunan dpb budidaya daftar perairan budi daya dalam memelihara sumber daya hasil perikanan see rti hasil produksi budidaya. seperti nama wilayah), kategori, (geografis), (lokasi) (deskripsi) dan jenis ikan). wppnri wilayah master data yang dibutuhkan brsdmkp tahunan brsdmkp pengelolaan antara lain nama perikanan negara wilayah, kategori, republik geografis, lokasi, dan indonesia) deskripsi pulau master pendataan mengenai djprl tahunan djprl daftar pulau yang ada indonesia. seperti nama pulau), kategori, (geografis), (lokasi) (deskripsi) dan (kondisi pulau|. wilayah pesisir master pendataan mengenai upt utd tahunan djprl wilayah pesisir yang terdapat indonesia. seperti nama wilayah), kategori, (geografis), (lokasi) (deskripsi) dan wisata bahari master pendataan wisata bahari upt utd kementerian tahunan djprl yang ada indonesia pariwisata seperti nama wilayah), kategori, (geografis), lokasi, (deskripsi dan (kondisi lokasi. pembudidayaan jenis budidaya master pendataan jenis dpb tahunan dpb ikan budidaya. seperti kode budidaya pembesaran), (nama budidaya pembesaran), bicara pembudidayaan) dan jenis ikan pembesaran). kegiatan transaksi pendataan mengenai upt utd bulanan dpb budidaya kegiatan budidaya perikanan. seperti nama budidaya pembesaran), (jenis ikan), (jumlah ikan), (lokasi, kabupaten kota , (waktu pembesaran), (waktu panen). pelaku usaha perorangan master pendataan pelaku usaha penyuluh, pokmaswas, dinas bulanan dpb, dept, kids miss moe "ass bisa d7? seperti nama pelaku usaha, (npp, ini|, alamat), kabupaten kota), provinsi, (telp), kode pos email (telp pelaku usaha, jenis usaha), (komoditas. kelompok master pendataan kelompok penyuluh, pokmaswas, dinas bulanan dpb, dept, usaha djpdspkp seperti nama kelompok, alamat), kabupaten kota), provinsi, (telp), kode pos), (jumlah anggota|, (nama anggota), (tanggal pendirian), (tanggal pengukuhan), (nomor pengukuhan), email kelompok|, nama ketua), (telp ketua), (nama sekretaris|, (telp sekretaris|, (nama bendahara), (telp bendahara), (kelas kelompok|, nama penyuluh), (telp penyuluh), (jenis usaha), komoditas|. $$. perusahaan master pendataan perusahaan penyuluh, pokmaswas, dinas bulanan dpb, dept, yang bergerak bidang djpdspkp kelautan dan perikanan seperti nama perusahaan), (npp, ini|, alamat, kabupaten kota provinsi, (telp), kode pos , email), (telp perusahaan), jenis usaha), (komoditas. penyuluhan penyuluh master pendataan penyuluh dinas, upt bulanan dpb, dept, seperti nama penyuluh), djpdspkp jenis penyuluh, alamat penyuluh), (kontak penyuluh). kegiatan transaksi pencatatan data penyuluh bulanan dpb, dept, penyuluhan kegiatan pelaksanaan djpdspkp penyuluhan seperti nama kegiatan), (nama penyuluh), (kategori penyuluhan), (waktu penyuluhan), (lokasi penyuluhan). alat tangkap jenis alat master pendataan jenis alat dept tahunan dept ikan tangkap tangkap seperti sifat alat penangkapan ikan, tingkat selektivitas dan kapasitas alat penangkapan ikan, serta sarana dan perlengkapan atau benda benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan. seperti singkatan jenis alat tangkap ikan), (kode jenis|, dan (nama jenis alat tangkap ikan). contoh: jaring lingkar (surrounding nets), ips) jaring lingkar bertali kerut (with purse lines purse seine). ips1| o1. pukat cincin dengan satu kapal (one boat operated purse seines). ips1 k) o1. pukat cincin pelagis kecil dengan satu penggunaan alat transaksi pendataan penggunaan upt utd harian dept penangkapan jenis alat tangkap ikan. ikan seperti nama pengguna), (nama kapal), (daerah penangkapan), (jenis ikan yang ditangkap), (jenis alat tangkap yang digunakan)|. penangkapan bantu penangkapan ikan ikan kapal kapal penangkap master pendataan kapal yang upt utd mingguan dept ikan digunakan untuk kegiatan penangkapan ikan. seperti tanda pendaftaran kapal), nama kapal, (gt), tanda selar), jalan tangkap utama, jalan tangkap tambahan), (no mesin), panjang kapal), (lebar kapal), (dalam kapal), daya kapal), gross akta kapal), (nama penanggung jawab), (no sup|, ino sip (tahun pembuatan, (galangan), (bendera kapal), (merek mesin), (transmitter bagi kapal atas gtj kapal pengangkut master pendataan kapal yang ikan digunakan untuk kegiatan pengangkutan ikan. seperti nama kapal), jgt), (tanda selar), ino mesin) panjang kapal), (lebar kapal), dalam kapal), daya kapal), gross akta upt utd mingguan dept kapal), (nama penanggung jawab), (no sup|, ino siki) (tahun pembuatan, (galangan), bendera kapal), (merek mesin), (transmitter bagi kapal atas gtj kapal pengawas master pendataan kapal yang upt utd mingguan djpsdkp digunakan untuk kegiatan pengawasan ikan. seperti nama kapal), jgt), ino mesin) (panjang kapal), (lebar kapal), dalam kapal), (daya kapal), (nama penanggung jawab kapal), (nama penanggung jawab operasional), (tahun pembuatan, (galangan) kapal latih master pendataan kapal yang upt utd tahunan bpsdm digunakan untuk kegiatan pelatihan dan riset kapal riset master pendataan kapal yang upt utd tahunan bpsdm digunakan untuk kegiatan pelatihan dan riset di(operasional transaksi pendataan penggunaan upt utd harian bpsdm, kapal jenis kapal diantaranya: pdip kapal pengawasan, latih, riset. seperti nama kapal, jenis kapal), unit pengguna kapal), (keperluan penggunan kapal), waktu penggunaan kapal), (daerah penggunaan kapal). produk pakan penyedia pakan master pendataan penyedia dan obat ikan dan obat ikan pangan dan obat ikan yang digunakan untuk budidaya ikan. dpb tahunan dpb seperti jenis pakan, kode pakan), (nama pakan, fasal), memintakan merah jenis pakan ikan master pendataan jenis pangan ikan yang digunakan untuk budidaya ikan. seperti jenis pakan, dpb tahunan dpb kode pakan), (nama pakan, fasal), diperuntukan|, (media|. jenis obat ikan master pendataan jenis obat ikan yang digunakan dalam budidaya ikan. dpb tahunan dpb seperti jenis obat ikan), (kode obat , (nama obati, asal, (fungsi. stok pakan ikan transaksi pendataan jumlah ketersediaan jenis pangan ikan yang digunakan untuk budidaya. seperti kode pakan), (jumlah pakan masuk, upt utd bulanan dpb (tanggal pakan masuk), (lokasi penyimpanan pakan), (jumlah pakan keluar), (tanggal pakan keluar), (daerah distribusi. ketersediaan jenis obat ikan yang digunakan untuk budidaya. seperti kode obat, jumlah obat masuk, (tanggal obat masuk, (lokasi penyimpanan obat), (jumlah obat keluar), (tanggal pakan keluar), (daerah distribusi. penyakit ikan jenis penyakit master pendataan jenis penyakit ikan ikan. seperti nama penyakit!, dpb triwulanan dpb (nama organisme, (deskripsi penyakit) persebaran transaksi pendataan persebaran penyakit ikan penyakit ikan seperti nama penyakit!, jenis ikan yang upt utd triwulanan dpb terserang penyakit), lokasi terjadinya penyakit), (waktu terjangkitnya penyakit). jenis ikan master pendataan jenis ikan yang termasuk dalam dept, dpb semester dpb klasifikasi ikan budidaya. seperti kategori), (kode ikan), (nama ikan), (nama inggris), nama latin), ino fao jl, (daerah asal) jenis produk kelautan dan master pendataan jenis produk perikanan perikanan. seperti nama produk), jenis olahan), (judul nij, djpdspkp semester djpdspkp ino nil, (kategori perikanan|, (umur simpan produk) produksi produksi tangkap transaksi pendataan hasil perikanan penangkapan perikanan. seperti nama kapal, jenis ikan), jumlah ikan nelayan, pemilik kapal, harian dept yang tangkap), penangkap ikan daerah penangkapan ikan), waktu penangkapan ikan. produksi transaksi pendataan hasil budidaya pembudidayaan perikanan, dengan kategori pembesaran, dan pembibitan. pembudidaya harian dpb seperti pembudidaya), jenis ikan), (kategori budidaya), (jumlah ikan yang budidaya), (daerah budidaya), ltmmaparnsan produksi olahan transaksi pendataan hasil pengolahan perikanan, dengan kategori produk perikanan dan kelautan seperti unit pengolah pane unit pengolahan ikan harian djpdspkp olahan), (jumlah hasil produk olahan), (daerah distribusi), waktu pengeluaran hasil produksi. produksi garam transaksi pendataan hasil produksi garam. seperti petambak garam), (jumlah produksi penyuluh perikanan bulanan djprl garam), (daerah produksi garam), (waktu produksi garam). logistik harga pasar transaksi pendataan harga komoditas perikanan pasar. seperti nama pasar, enumerator mingguan djpdspkp (nama komoditas|, (harga komoditas), waktu pengambilan harga. stok komoditas transaksi pendataan jumlah pasar komoditas perikanan pasar. seperti nama pasar, enumerator bulanan djpdspkp (nama komoditas, (jumlah komoditas, waktu pengambilan jumlah). volume import transaksi pendataan jumlah pemasukan perikanan. seperti code, (rama pengirim|, nama penerima, panah beacukai bulanan djpdspkp komoditas), (nilai komoditas , (negara asal), waktu pengambilan data). volume eksport transaksi pendataan jumlah pengeluaran perikanan. seperti code, (rama pengirim|, nama penerima, panah bea cukai bulanan djpdspkp komoditas), (nilai komoditas), (negara tujuan), (waktu pengambilan data. domestik masuk transaksi pendataan jumlah pemasukan perikanan. seperti code, (rama pengirim|, nama penerima|, (nama upt utd, pelabuhan, nasa (jumlah bandara bulanan bkpm komoditas), (nilai komoditas), (daerah asal), waktu pengambilan data. pendataan jumlah pengeluaran perikanan. seperti code, (rama pengirim|, nama domestik keluar transaksi penerima, mama upt utd, pelabuhan, bulanan bkpm komoditas), (jumlah bandara komoditas), (nilai komoditas , (daerah tujuan), (waktu pengambilan data. kondisi alam iklim master pendataan iklim daerah penghasilan sumber daya perikanan bmkg bulanan pusdatin seperti nama daerah), (kondisi iklim|. cuaca master pendataan cuaca daerah penghasilan bmkg harian pusdatin sumber daya perikanan seperti nama daerah), (kondisi cuaca|, (waktu lingkungan master pendataan lingkungan daerah penghasilan sumber daya perikanan seperti rama daerah), bmkg bulanan pusdatin (kondisi lingkungan), waktu pencatatan lingkungan). fenomena alam master pendataan fenomena alam daerah penghasilan sumber daya perikanan bmkg harian pusdatin seperti nama daerah), (kondisi fenomena alam), waktu pencatatan fenomena alam). bantuan program bantuan master mendata jenis bantuan pemerintah seperti kode program bantuan), (rama program bantuan), (kode akun rkakiij, paket item dept, dpb, bantuan), (tahun dept, dpb, djpdspkp tahunan djpdspkp anggaran), (alokasi dana bantuan), alokasi jumlah penerima bantuan). nama bantuan master mendata nama bantuan seperti program bantuan), nama. dept, dpb, bantuan), (jenis|, (tipe dept, dpb, djpdspkp tahunan djpdspkp bantuan), (bentuk bantuan), (periode bantuan), status bantuan| item bantuan master pendataan item yang akan diberikan saat bantuan dept, dpb, seperti nama bantuan), dept, dpb, djpdspkp tahunan djpdspkp (nama item)j, (tipe, satuan), ukuran)|. paket bantuan transaksi mendata jenis paket bantuan seperti nama paket), dept, dpb, djpdspkp tahunan dept, dpb, djpdspkp (nama item, status paket) progress bantuan transaksi mendata progress pelaksanaan bantuan seperti nama bantuan), dept, dpb, progress bantuan), dept, dpb, djpdspkp tahunan djpdspkp waktu pelaksanaan progress. penerima master mendata kelompok dept, dpb, wawan jpmcamatamuan| dtldupb.dipdsakp tahunan baik diantaranya kelompok atau pemerintah daerah seperti (tipe penerima bantuan), (rama penerima bantuan), (nomor legalitas , (nama kelompok|, (alamat), (kontak). pelaksanaan transaksi mendata pelaksanaan bantuan penerima bantuan. seperti basta), (nama bantuan), (rencana penyerahan), (realisasi upt utd, penyuluh, bulanan dept, dpb, anggaran), (kelompok poems djpdspkp penerima bantuan), (jenis bantuan), (pemberi bantuan), (daerah penerima bantuan). acuan hitung master mendata formula pemanfaatan pemanfaatan pemberian bantuan bantuan. dept, dpb, seperti nama bantuan), dept, dpb, djpdspkp tahunan djpdspkp (formula hitung), (satuan hitung) pencapaian transaksi mendata hasil pemanfaatan pencapaian pemanfaatan dept, dpb, bantuan. dept, dpb, djpdspkp tahunan djpdspkp seperti (nama bantuan), target pemanfaatan), o0000. sitanusigmarsamn pelatihan kurikulum master mendata kurikulum pelatihan pelatihan sudah tetapkan oleh dpb, kementerian dpb, djpdspkp bulanan djpdspkp nama kurikulum), tujuan), target kompetensi) modul pelatihan master mendata modul pelatihan yang akan dilaksanakan oleh dpb kementerian dpb, djpdspkp bulanan dpd spp nama modul), jumlah kegiatan|, tujuan), target kompetensi) kegiatan transaksi mendata kegiatan pelatihan pelatihan yang dilakukan oleh kementerian nama kegiatan), nama kurikulum, nama dpb, modul), tanggal dpb, djpdspkp bulanan djpdspkp kegiatan)|, jumlah peserta), penanggung jawab) pelayanan publik perizinan master mendata perizinan yang dimiliki oleh kementerian djprl, seperti jenis perizinan), djprl, dept, dpb, dept, dpb, (deskripsi perizinan, djpdspkp, djpsdkp, tahunan djpdspkp, persyaratan perizinan), bkpm. bpsdm djpsdkp, (tanggal penerbitan bkpm, perizinan), (tanggal bpsdm kadaluarsa perizinan), lupa pelaksana). sertifikasi master mendata sertifikasi yang terdapat kementerian seperti jenis sertifikasi, djprl, jenis isp), kualifikasi dept, dpb, kompetensi), (penerbit djpdspkp, sertifikat), haa unit kerja eselon tahunan djpsdkp, sertifikasi), (tanggal bkpm, sertifikasi, (masa bpsdm berlaku sertifikasi. jasa master mendata pelayanan jasa yang terdapat djprl, kementerian seperti dept, dpb jenis jasa| deskripsi djprl, dept, dpb, djpdspkp djpdspkp, djpsdkp, tahunan jasa|, pelaksana jasa), bkpm. bpsdm djpsdkp, tanggal pelaksanaan), bkpm, lokasi pelaksanaan) bpsdm jenis usaha tangkap master pendataan jenis usaha perikanan tangkap. dept tahunan dept seperti jenis usaha, (ket) pengolahan ikan master pendataan jenis usaha pengolahan ikan. seperti jenis usaha, iket|. djpdspkp tahunan djpdspkp misalnya: (pengalengan|, (pengalengan ikan| pemasaran master pendataan jenis usaha pemasaran ikan. seperti jenis usaha, iket contoh: djpdspkp tahunan djpdspkp pengecer),(produk jual pada konsumen akhir| upon master pendataan mengenai upon yang ada berbagai daerah dalam melakukan pengolahan hasil perikanan. seperti nama usaha), upt utd tahunan djpdspkp (nama upon|, (nomor registrasi, (nama pemilik, input pemilik|, alamat), kabupaten kota, (provinsi, (nomor telepon), (nomor fax) dan upi master pendataan mengenai pelaku usaha upi yang ada berbagai daerah dalam melakukan pengolahan hasil perikanan. seperti nama up), upt utd tahunan djpdspkp (nomor registrasi), input alamat), kabupaten kota, (provinsi, (nomor telepon), (nomor fax) dan femail. nelayan master pendataan seperti masyarakat yang melakukan penangkapan ikan. seperti nama nelayan), upt utd tahunan dept (ttw), jenis kelamin), status perkawinan), ini|, jabatan), input) dan foto petambak garam master pendataan seperti masyarakat yang penyuluh dan dinas tahunan djprl menghasilkan garam untuk mempertahankan produksi garam dan melakukan distribusi garam. seperti nama petambak garam), (lokasi, input) ini) dan foto pembudidaya master pendataan mengenai masyarakat yang melakukan pemeliharaan terhadap suatu hasil perikanan untuk produksi dan dinas tahunan dpb meningkatkan hasil produksi perikanan. seperti nama pembudidaya), (lokasi), input) ini| dan (foto pemilik kapal master pendataan mengenai pemiliki kapal yang memiliki izin untuk melakukan penangkapan ikan upt utd tahunan dept perairan dalam maupun luar negeri. seperti nama pemilik kapal), fatwa, jenis kelamin), (status perkawinan), (nik, limuntaantag o| pedagang master pendataan mengenai masyarakat yang melakukan penjualan terhadap hasil perikanan. upt utd tahunan djpdskp seperti nama pedagang|, (tt w), jenis kelamin), status perkawinan), ini, input (lokasi) dan foto. ppk eml pendataan mengenai usaha yang melakukan kegiatan ekpedisi muatan kapal laut dan kegiatan kepabeanan upt utd tahunan dept pelabuhan seperti nama usaha), registrasi, nama pemilik), input pemilik|, lokasi), tlp) pasar master pendataan mengenai kondisi pasar yang melakukan penjualan upt utd tahunan djpdspkp terhadap hasil perikanan. seperti nama pasar, (jenis pasar), alamat, (jumlah pedagang|, (kondisi pasar), (ketersediaan fasilitas|. pengelolaan jenis penelitian master pendataan jenis riset penelitian secara umum seperti penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian lanjutan dan turunan dari jenis penelitian tersebut. seperti (id jenis penelitian), (jenis bpsdm tahunan bpsdm penelitian), parent jenis| keterangan. contoh: (penelitian dasar|,( (penelitian explorativel|, (sub) jenis master pendataan jenis perekayasaan perekayasaan secara umum seperti rekayasa teknologi tepat guna, bpsdm tahunan bpsdm dan rekayasa biologi kelautan perikanan serta turunan dari jenis rekayasa tersebut. seperti (id jenis rekayasa), (jenis rekayasa), (parent jenis keterangan. misalnya: (rekayasa teknologi tepat guna,( o0o), lalat tangkap ikan|, (sub) kegiatan transaksi pendataan untuk detail penelitian kegiatan penelitian.jawab penelitian|, (pelaksana penelitian), peneliti bulanan bpsdm (lokasi penelitian), (kegiatan aktivitas penelitian), (tanggal), (waktu), (status (selesai tidak) skema pendanaan (single year multi years)|, (keterangan). hasil penelitian transaksi pendataan untuk hasil penelitianpeneliti bulanan bpsdm jawab penelitian|, pelaksana penelitian), (lokasi penelitian), status hasil penelitian), (jenis paten), (nomor paten, inventor), sumber dana). kegiatan transaksi pendataan untuk detail perekayasaan kegiatmerekayasa bulanan bpsdm penanggung jawab perekayasaan), pelaksana perekayasaan), (lokasi perekayasaan, (kegiatan aktivitas perekayasaan), (tanggal, (waktu), (status (selesai uitaasitowrngm hasil transaksi pendataan untuk hasil perekayasapenanggung jawab perekayasaan), pelaksana merekayasa bulanan bpsdm perekayasaan), (lokasi perekayasaan, (status hasil perekayasaan), (jenis paten perekayasaan), (nomor paten perekayasaan inventor perekayasaan sumber dana perekayasaan)|, fasal penelitian|. aset jenis bmn master pendataan asset untuk jenis bmn seperti kode peraturan pemerintah bulanan pusdatin bmn), tahun perolehan), nilai perolehan), (nama barang|, (klasifikasi bmj, (kode satker), organisasi dan unit kerja master pendataan unit kerja aparatur sipil seperti kode eselon), negara (kode unit kerja), (nama unit kerja), nama badan kepegawaian negara tahun pusdatin jabatan), (jenis unit kerja), alamat, (status unit kerja. eselonisasi master pendataan eselon seperti (kode eselon, badan kepegawaian negara tahun pusdatin (nama eselon), (tingkatan). pegawai master pendataan pegawai seperti nip), status pegawai|, (rama pegawai), (gelar depan), gelar belakang), (tempat badan kepegawaian negara tahun pusdatin lahir), (tanggal lahir), jenis kelamin), (pendidikan), (jurusan), program studio), (tahun lulus , (kontak), email). tanggungan transaksi pendataan tanggungan keluarga pegawai badan kepegawaian negara tahun pusdatin seperti nama), hubungan keluarga), umur), status teman1 jabatan master pendataan jabatan fungsional kementerian seperti kode fungsional , badan kepegawaian negara tahun pusdatin (nama fungsional), jenjang fungsional), (kode jenjang|. pangkat master pendataan pangkat pegawai seperti nama pangkat), badan kepegawaian negara tahun pusdatin (kode golongan, (kode ruang) golongan master pendataan golongan pegawai seperti kode golongan), badan kepegawaian negara tahun pusdatin nama golongan), (nama pangkat). riw transaksi pendataan riw penempatan pegawai seperti tanggal masuk), ini|, nama pegawai, (kode eselon), (kode biro sama tahunan pusdatin golongan), nama jabatan struktural), (nama jabatan fungsional), (kode unit kerja), (jatah cuti, lpanpamat riw transaksi pendataan pengembangan pengembangan pegawai seperti nip , nama pegawai), satuan kerja eselon), (jam pelatihan), biro sama bulanan pusdatin isttplj, (waktu pelatihan, (tanggal pelatihan), (nama pelatihan) riw transaksi pendataan penghargaan penghargaan pegawai seperti nip , nama pegawai), satuan kerja) biro sama bulanan pusdatin ,eselon), (nama penghargaan), (tanggal pencapaian) absensi pegawai transaksi pendataan absensi pegawai seperti nip), (nama biro sama harian pusdatin pegawai), (tanggal, bulan, (tahun), waktu masuk, waktu pulang|. penggajian transaksi pendataan gaji pegawai seperti nij, (nama biro sama bulanan pusdatin pegawai), (gaji pokok), pembayaran. nilai penetapan transaksi pendataan kinerja kinerja pegawai seperti nip), (indeks biro sama bulanan pusdatin performa bulanan), absensi harian). penetapan master penetapan kinerja kinerja pegawai biro perencanaan dan biro biro tahunan seperti nama kegiatan), sama perencanaan keuangan mata akun master pendataan keuangan untuk mata anggaran seperti tahun anggaran), satker), eselon program), (kegiatan), output), sub output, komponen, sub komponen), (kode akun), akun, (detail), provinsi), biro (kabupaten kota, pay kementerian keuangan tahunan keuangan ppk), bendahara), pejabat penandatanganan spm, kode kewenangan), sumber dana), kode blokir), sumber dana), (jenis anggaran), (detail akun) subject area entitas data pagu anggaran master pendataan batas maksimum penganggaran untuk biro pengelola anggaran biro keuangan tahunan keuangan seperti nama kegiatan), tujuan kegiatan), nominal) pengelola master pendataan keuangan anggaran untuk pengelola anggaran biro biro tah seperti pengelola ito keuangan sunan keuangan anggaran), ini pegawai, jabatan, eselon transaksi transaksi pendataan transaksi keuangan keuangan seperti no transaksi, (tahun anggaran), (kode kun), (kode detail akun), un , (kode detail akun) pejabat pengguna pengelola biro lid pengelola anggaran), harian anggaran keuangan penerima anggaran), (realisasi pembayaran), (nomor kontrak, ino faktur), ino pajak|, tanggal) jenis produk buku mast pendant duk jenis produk hukum aster pendataan produk biro hukum hukum peraturan bulanan dan seperti jenis peraturan), organisasi (kode peraturan), (judul peraturan), (nomor peraturan), (tanggal pengesahan), (tanggal pengundangan), (file). pengadaan jenis pengadaan transaksi pendataan jenis pengadaan seperti pengadaan), (mata anggaran), (rencana umum pengadaan), (nama kegiatan, lokasi biro umum dan pbj tahunan biro umum kegiatan), (tipe kegiatan), dan pbj (metode pengadaan), jangka waktu kontrak, pagu anggaran), (pejabat pembuat komitmen), satker), (kuasa pengguna anggaran) penyedia jasa transaksi pendataan penyedia barang barang jasa pada seperti nama penyedia jasa), (bentuk usaha, lpse bulanan biro (kategori penyedia jasa, perencanaan (tanggal daftar), (tanggal setujui, jalamafi, (kontak person|. pengupasan fengatmantetarp. pemanasan bulanan penemuan. biro perencanaan bulanan pengadaan pengadaan pada perencanaan subject area entitas data seperti nama kegiatan), (nama penyedia jasa), (tahapan lelang|, penawaran)j, (hasil lelang), penyedia jasa terpilih). program rencana program master pendataan rencana management kerja program kerja office seperti (nama program biro kerja), studi kelayakan|, biro perencanaan bulanan perencanaan business plan, spek teknis, finansial, status approval. jenis master pendataan daftar petunjuk teknis kementerian biro biro perencanaan bulanan seperti nama jenis), perencanaan target), penanggung jawab) progress program transaksi pendataan progress program pada kementerian biro seperti nama program) biro perencanaan bulanan perencanaan (ket. kondisi saat ini), (kondisi target , (gap program) target program transaksi pendataan target dari biro biro perencanaan bulanan program yang ada perencanaan kementerian seperti nama program), (target output (target outcome), (target evaluasi kecamatan target). realisasi program transaksi pendataan realisasi dari djprl, program yang ada dept, dpb kementerian, djprl, dept, dpb, djpdskp, seperti nama program), djpdspkp, djpsdkp, bulanan djpsdkp bkpm, bpsdm output), outcome. bkpm, bpsdm manajemen isu master pendataan isu isu yang djprl, ada kementerian dept, dpb, seperti kode isu), rama djprl, dept, dpb, djpdspkp, isu|, (deskripsi isu, (level djpdspkp, djpsdkp, bulanan djpsdkp, usul, (cara penyelesaian), bkpm, bpsdm bkpm, (target penyelesaian), bpsdm status isu manajemen master pendataan risiko yang djprl, dept, dpb, risiko ada kementerian djpdspkp, djpsdkp, djprl, seperti kode risiko, bkpm, bpsdm dept, dpb, (nama resiko, (deskripsi triwulanan djpdspkp, risiko), (level resiko), cara djpsdkp, penyelesaian, (target bkpm, penyelesaian, (status bpsdm treatment) perbuatan dan pbj kementerian seperti nomor surat), perihal), pengirim|, (penerima), (tanggal surat). pengawasan penyidikan master pendataan kegiatan djpsdkp penyidikan seperti nama kasus, bulanan djpsdkp lokasi, (tanggal penyidikan), (nama penyidik). barang bukti dan master pendataan barang bukti djpsdkp bulanan pelaku tindak dan bukti penyidikan pidana kelautan seperti nama barang|, psdpkp dan perikanan (nama kasus), (jenis barang|, (jumlah barang|. tindak pidana master pendataan daftar pidana djpsdpkp bulanan kelautan dan yang terdapat perikanan seperti pidana, djpsdkp nama pelanggaran), jenis hukuman), (lama hukuman) kegiatan transaksi pendataan daftar djpsdkp bulanan djpsdkp pengawasan kegiatan inspeksi pengawasan kementerian seperti nama kegiatan), (tanggal kegiatan), lokasi inspeksi), (nama daa (aa penugasan transaksi pendataan kegiatan djpsdkp bulanan pengawas penugasan pengawas seperti no penugasan), jenis penugasan), nama djpsdkp pegawai), (jabatan), (lokasi pengawasan), (tanggal pengawasan) audit program audit master pendataan program audit kementerian seperti nama program), tujuan program), ijen bulanan ijen (lokasi), pendanaan program) hasil temuan transaksi pendataan hasil temuan audit kementerian pper nama temuan), itjen bulanan itjen jenis temuan), (lokasi temuan), (tanggal temuan) tindak lanjut transaksi pendataan hasil tindak audit lanjut audit kementerian itjen bulanan itjen seperti nama temuan), faksi tindak lanjut, (tanggal aksi). subject area entitas data pelaksanaan transaksi pendataan pelaksanaan audit audit kementerian kode kegiatan), iko kegiatan itjen bulanan itjen (lokasi audit, tanggal audit), rama auditor), (nama narasumber) kerja sama negara mitra master pendataan informasi biro humas negara mitra biro humas dan kerja sama bulanan dan kerja seperti nama negara), sama (deskripsi negara) jenis kerja sama master pendataan jenis keri cnj ama biro humas dan kerja sama biro humas seperti kode kerja bulanan dan kerja sama, (nama kerja sama sama), (jenis kerja sama. program kerja master pendataan program kerja biro sama sama biro humas dan kerja sama minas seperti kode program), bulanan dan kerja nama program), periode sama program) riw kerja transaksi pendataan riw kerja sama sama biro seperti nama negara, biro humas dan kerja sama bulanan dan kerja jenis kerja sama, sama program kerja sama, periode kerja sama| perusak buk mast pendant buku aan una suk katai jan duku yang perpustakaan bulanan pusdatin ada perpustakaan seperti nomor barcode buku), (judul buku), (jumlah buku, (nomor buku), (lokasi buku), (pengarang buku|. anggota master pendataan anggota perpustakaan perpustakaan seperti nomor anggota), perpustakaan harian pusdatin (nama anggota|, (alamat), (kontak). peminjaman transaksi pendataan transaksi buku peminjaman buku seperti nama anggota, (nomor anggota), (nomor perpustakaan harian pusdatin buku), (judul buku), (tanggal peminjaman), (tanggal pengembalian| bab iii desain arsitektur aplikasi lanskap arsitektur aplikasi peta sistem informasi berikut memberikan gambaran tentang lingkup sistem informasi yang akan dikembangkan masa mendatang. secara garis besar arsitektur sistem informasi terbagi menjadi beberapa kategori diseminasi dan akses, blok sistem informasi ini ditujukan untuk memberikan layanan satu pintu bagi publik atau pelaku usaha. layanan utama kementerian, blok ini memfasilitasi layanan utama kementerian terkait pelayanan pelaku usaha terpadu (registrasi, bantuan pemerintah, perizinan jasa, pengelolaan data lapangan) dan pengawasan. platform integrasi, blok ini akan berperan utama untuk pengelolaan proses bisnis dan integrasi antar sistem informasi, terdiri atas pengelolaan master data, proses bisnis, dan service bus. manajemen organisasi, blok ini memfasilitasi proses bisnis pendukung terkait kesekretariatan dan pengawasan internal, yang termasuk proses kesekretariatan antara lain perencanaan dan monitoring kontrol atas proyek strategis, sumber daya manusia aparatur, keuangan, pengadaan, sarana dan prasarana, laboratorium serta otomasi perkantoran (tata persurataan, workflow kegiatan, dan pengelolaan dokumen). pengawasan internal meliputi manajemen audit, manajemen risiko, dan pengaduan masyarakat. analisis dan pemetaan, blok ini memfasilitasi layanan yang bersifat dukungan pengambilan keputusan berbasis datawarehouse business intelligence atau predictive analytic, serta pemetaan. layanan pemetaan dikelompokkan dengan analisis karena pada masa mendatang layanan pemetaan digunakan untuk berbagai kegiatan, dari monitoring, evaluasi, kegiatan operasional, serta penyajian data analisis. lem portal web kkp kkp sms gateway kkp mobile app pendukung eksternal layanan utama pelaporan eksternal kkp pelaku usaha terpadu kkp registrasi pelaku usaha pengawasan mataraman penyuluhan perizinan bantuan pengawasan kemenkeu dan jasa pemerintah dan penindakan pajak pelatihan monitoring pendataan abad manajemen kapal dan produksi maa pemasaran platform integrasi tata kelola risikodan kepatuhan e g deskripsi aplikasi portal web pengelolaan profil organisasi, diseminasi informasi, diseminasi kegiatan, diseminasi aturan, survei, pelaporan pengaduan public, dan fao. kkp mobile permohonan registrasi pelaku usaha, permohonan perizinan dan jasa, cc. permohonan bantuan pemerintah, permohonan penyuluhan dan pelatihan, permohonan bantuan pemerintah, dan fao. sms gateway penerimaan permintaan konten sms, pengiriman konten sms, dan cc. pengaturan konten sms. e kkp pelaku usaha terpadu registrasi pelaku usaha registrasi data pelaku usaha, verifikasi dan persetujuan validasi identitas pelaku usaha perseorangan atau korporasi, pengecekan data pelaku usaha, cc) pengecekan kelengkapan persyaratan pelaku usaha, persetujuan registrasi data pelaku usaha, percetakan kartu identitas pelaku usaha dapat berbentuk fisik dan atau elektronik, dan pelaporan data pelaku usaha. perizinan dan jasa perizinan permohonan perizinan verifikasi persyaratan notifikasi layanan pemeriksaan persetujuan penerbitan izin jasa permohonan layanan jasa verifikasi persyaratan layanan jasa notifikasi layanan jasa persetujuan layanan jasa penerbitan bukti pembayaran layanan jasa yang tercantum pada regulasi cc. penyuluhan dan pelatihan pengelolaan pelatihan permohonan pelatihan, penyusunan agenda pelatihan, penyusunan materi pelatihan, administrasi instruktur pelatihan, administrasi peserta pelatihan, dan pelaporan kegiatan pelatihan. pengelolaan penyuluhan penyusunan agenda penyuluhan, penyusunan materi penyuluhan, administrasi penyuluh, administrasi peserta penyuluhan, dan pelaporan kegiatan penyuluhan. bantuan pemerintah perencanaan bantuan pemerintah, permohonan bantuan pemerintah penerimaan data calon penerima bantuan pemerintah, dan verifikasi calon penerima bantuan pemerintah. persetujuan calon penerima bantuan pemerintah, penetapan calon bantuan pemerintah, dan pelaporan bantuan pemerintah. pendataan produksi pengumpulan data produksi kelautan dan perikanan pencatatan data produksi kelautan dan perikanan, verifikasi pencatatan data produksi kelautan dan perikanan. pemantauan dan atau pelaporan data produksi kelautan dan perikanan. pendataan logistik dan pemasaran pengumpulan data logistik kelautan dan perikanan pencatatan data logistik kelautan dan perikanan, dan verifikasi pencatatan data logistik kelautan dan perikanan. pemantauan dan atau pelaporan data logistik kelautan dan perikanan, manajemen kawasan pengumpulan data kawasan pencatatan data kawasan, dan verifikasi pencatatan data kawasan. pemantauan dan atau pelaporan data kawasan e kkp pengawasan monitoring kapal dan kelautan pemantauan kapal berbasis data posisi, dan pelaporan pemantauan kapal. manajemen pengawasan dan penindakan pengaduan indikasi pelanggaran penerimaan laporan pengaduan, penanganan laporan pengaduan, dan pelaporan hasil penanganan pengaduan. pengelolaan operasional pengawasan perencanaan operasi armada, administrasi pengawasan, penyidikan dan atau penindakan, dan pengelolaan kegiatan inspeksi indikasi pelanggaran kelautan dan perikanan. pengelolaan kasus penanganan barang bukti, administrasi awak kapal dan nelayan yang ditangkap, dan pemantauan dan atau pelaporan tindak lanjut pidana kelautan dan perikanan. perencanaan dan pmo perencanaan program dan kegiatan, realisasi program dan kegiatan, dan pemantauan dan atau pelaporan program dan kegiatan. keuangan perencanaan anggaran, ketatausahaan anggaran, pemantauan realisasi anggaran, dan pelaporan keuangan. kepegawaian pengelolaan data pegawai, pengelolaan karir pegawai, cc. pengelolaan kinerja pegawai, pengelolaan presensi pegawai, pengelolaan kompetensi pegawai, dan pengelolaan tunjangan kinerja. pengadaan persiapan dan proses pengadaan barang jasa, manajemen kontrak, dan registrasi dan pengelolaan daftar rekanan, termasuk blokir rekanan. sarana dan prasarana pemeliharaan sarana dan prasarana, pemesanan ruang rapat, dan pemantauan dan atau pelaporan. layanan perkantoran manajemen kerja sama: dokumentasi produk kerja sama, alur kerja penyusunan dokumen legal kerja sama, pemantauan dan atau pelaporan kemajuan kegiatan kerja sama, manajemen penyusunan produk hukum, disposisi dan korespondensi terdiri atas registrasi surat, disposisi surat masuk, pembuatan surat keluar, pengelolaan memo, pemantauan dan atau pelaporan surat, dokumentasi dan arsip terdiri atas administrasi dokumen dan arsip, digital dokumen dan arsip, dan pengelolaan perjalanan dinas. manajemen pengetahuan pengelolaan repositori pengetahuan meliputi pengelolaan taksonomi, publikasi dan akses, dan manajemen riset terdiri atas administrasi jenis riset dan data riset, administrasi kegiatan riset, pelaporan hasil riset. laboratorium pelayanan uji laboratorium, dan ninnonan kengabianbananganatatlbortorum. akademik dan pembelajaran pengelolaan penerimaan peserta didik baru, pengelolaan peserta didik, pengelolaan kurikulum pembelajaran, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengelolaan konten pembelajaran. manajemen audit dan perencanaan audit dan pengawasan internal, pengawasan internal pendataan dokumentasi kegiatan audit dan pengawasan internal, penelusuran temuan audit dan pengawasan internal, dan pelaporan audit dan pengawasan internal. manajemen risiko administrasi risiko, dan menknana pemantauan an ataupetporanpengattan ro, whistle blower penerimaan pelaporan pengaduan, dan pemantauan dan atau pelaporan tindak lanjut atas pelaporan pengaduan. master data management pengumpulan data, pembersihan data, dan pengelolaan data. service bus pertukaran data, perubahan data, dan distribusi data. business process management pemodelan proses bisnis, system database proses bisnis, pengelolaan aturan bisnis, dan otomasi dan pemantauan proses bisnis. datawarehouse business ekstrasi data, intelligence transformasi data, pemuatan data, akuisisi data transaksi operasional dari sistem lain, dan pengelompokan sumber data. satu peta konfigurasi informasi data spasial, dan per seakan apa integrasi arsitektur aplikasi untuk menjawab kebutuhan ability pada sistem informasi, integrasi antar aplikasi yang ada saat ini perlu untuk ditingkatkan kedatangannya menjadi integrasi pada level proses, yang memungkinkan proses bisnis lebih fleksibel. sehingga dapat menjawab kebutuhan ability pada level proses bisnis. hal ini dicapai dengan adopsi service oriented architecture soa) arsitektur berbasis layanan dan business process management bpm). arsitektur sistem informasi berbasis soa bpm secara garis besar ditunjukkan pada konsep bawah. arsitektur ini menawarkan pengelolaan yang lebih terstruktur, yang membagi pengelolaan layanan secara nyata dalam kategori: bisnis dan ti. presentasi konten came proses bisnis proses a business tagawa.layanan ata kelola integrasi sedangkan implementasi arsitektur konsep dalam logical solution dapat diperlihatkan sebagai berikut: presentasi konten came 3does proses bisnis proses bpm bisnis workflow organisasi businessaan ata kelola rasa berikut ini adalah penjelasan atas solution stack yang ada dalam arsitektur sistem informasi berbasis soa bpm tersebut: komponen deskripsi service bus model arsitektur software yang yang digunakan untuk mendesain dan mengimplementasikan komunikasi antara aplikasi software yang saling berinteraksi dalam arsitektur berbasis soa. data integration model arsitektur software yang memungkinkan layanan satu pintu atas berbagai sumber data yang tersebar berbagai software aplikasi. perkembangan terkini solusi ini sudah mendukung real time bulk data movement, transformation, bi directional replication, metadata management, data services, dan pengelolaan kualitas data pada berbagai subject area atau domain sesuai dengan kebutuhan bisnis. apel apel business process execution language) merupakan standard oasis) markup language untuk menyusun service dalam aliran proses end to end. sedangkan apel process manager) dapat membantu dalam implementasi apel, termasuk menyediakan tool modeling dan sekaligus bertindak komponen deskripsi sebagai engine. perkembangan solusi terkini sampai mendukung monitoring. bpm, business model arsitektur software yang memungkinkan mengelola rules, aliran aliran proses bisnis dan rules terkait dengannya, workflow sekaligus mengelola repository workflow dan rules. dalam realisasinya sebagai solution package,baik proprietary maupun opensource, fungsi apel pm, bpm, business rules dan workflow diimplementasikan dalam bms (bpm system). untuk rules yang sangat kompleks, tersedia juga pasar business rules management system arms). adopsi bpm soa pada arsitektur sistem informasi kementerian dalam sistem informasi terintegrasi digambarkan sebagai berikut channels satker pusat satker daerah mobile web portal web sms gateway kkp mobile front services enterprise service bus master data manajemen organisasi: bpm metadata tata kelola, risiko dan kepatuhan: management sistem sistem utama: perencanaan dan pmo, kepegawaian, keuangan, malam business process manajemen audit dar business process e kkp pelaku usaha terpadu manajemen pengetahuan, pengadaan, pengawasan, manajemen manajemen siwa management e kkp pengawasan sarana dan prasarana, laboratorium, risiko. whistle blower star l5l . . system) layanan perkantoran, akademik dan pembelajaran eeeaaaaa.,.,sin .a.a.a.a.a.a. a sistem sistem transaksional seluruh data transaksional, melalui etl atau teknik terkait lain, akan ditarik dalam sistem analitik bab desain arsitektur infrastruktur teknologi informasi lanskap arsitektur infrastruktur lanskap arsitektur infrastruktur memberikan gambaran tentang lingkup arsitektur infrastruktur, kategorisasi dan jenis infrastruktur apa tiap kategorisasi. layanan infrastruktur dasar mat manajemen infrastruktur perangkat keras dan software sistem keamanan jaringan komunikasi keamanan sistem informasi perangkat keras dan aplikasi, database, platform perangkat keras dan software sistem drc akses, threat, malware, idm, sim, fasilitas fisik penjelasan atas lanskap sebagai berikut layer deskripsi infrastruktur penyusun fasilitas fisik fasilitas gedung, ruang fisik, dan dukungan utilitas (listrik, pendingin, keamanan fisik) yang digunakan untuk menyimpan aset aset infrastruktur data center #fasilitas fisik utama untuk menjalankan layanan layanan ti, dan disaster recovery center fasilitas fisik cadangan untuk menjalankan layanan layanan ti. jika fasilitas data center bermasalah dan tak dapat menjalankan fungsinya, maka layanan akan diselenggarakanoleh disaster recovery center deskripsi infrastruktur penyusun perangkat keras dan perangkat keras server, storage, dan perangkat software sistem terkait lainnya yang akan digunakan untuk melakukan pemrosesan dan atau penyimpanan data yang terintegrasi dengan pengelolaan software sistem seperti sistem operasi dan software utilitas lainnya yang berperan dalam pengelolaan sumber daya perangkat keras. perangkat keras dan software sistem dataata center. perangkat keras dan software sistem disaster recoveryisaster recovery center. perangkat keras tersebut berperan untuk memfasilitasi proses backup serta standby layanan, jika layanan data center tidak dapat menjalankan fungsinya. keamanan pola arsitektur untuk memastikan keamanan pada layer sistem informasi dan infrastruktur. keamanan sistem informasi panduan tentang apa secure pattern pada database dan aplikasi. keamanan infrastruktur arsitektur referensi terkait pengelolaan akses, ancaman, malware, kebocoran informasi, identitas dan monitoring keamanan. jaringan infrastruktur yang berperan sebagai media komunikasi pertukaran informasi atau akses informasi lan kantor pusat jaringan komunikasi lokal lingkungan kompleks perkantoran gedung mina bahari, lan unit kerja daerah jaringan komunikasi lokal unit kerja daerah, dengan skala kompleksitas yang lebih rendah dibandingkan lan kantor pusat, deskripsi infrastruktur penyusun wan kkp jaringan komunikasi yang mengintegrasikan kantor pusat dengan daerah daerah: dan koneksi internejaringan komunikasi yang memungkinkan akses internet oleh satuan kerja pusat dan daerah. manajemen tool software yang memungkinkan fungsi monitoring infrastruktur dan optimasi sumber daya perangkat keras dan jaringan komunikasi. manajemen log dan korelasinya mendokumentasikan log yang diproduksi oleh seluruh sistem operasi atau software sistem lain seluruh tipe perangkat keras dan mengkorelasikannya untuk kebutuhan dukungan root cause analysis atas sebuah masalah yang terjadi, manajemen sistem dan jaringan monitoring software sistem seluruh tipe infrastruktur (server, storage, jaringan), sehingga kinerja, dan penggunaan sumber daya transparan, dan cc. manajemen layanan tl tool aplikasi yang digunakan untuk memfasilitasi siklus pengelolaan layanan (it service management). layanan layanan layanan dasar yang berjalan atas infrastruktur dasar infrastruktur, dan bersifat generik terhadap organisasi email, layanan komunikasi, dan dns, layanan directory layanan penamaan (naming services) yang menyediakan mekanisme dan struktur penamaan objek itu sendiri, serta pencarian objek berdasar nama dan juga atribut objek itu sendiri (directory service), dan layanan aplikasi web menyediakan platform untuk berbagai aplikasi berbasis web. arsitektur data center dc) dan disaster recovery center drc) fasilitas data center dan disaster recovery center sebagai berikut fasilitas menggunakan pendekatan location, mempertimbangkan kkp saat ini sudah melakukan pembelanjaan dan lisensi platform dc, fasilitas drc menggunakan pendekatan public cloud atau private cloud, public cloud untuk drc merupakan opsi pertama jika secara regulasi terkait keamanan informasi hal tersebut dapat diizinkan. jika tidak, maka alternatifnya adalah private cloud, dan fasilitas saat ini diposisikan untuk lingkungan pengembangan dan testing. mempertimbangkan risiko terkait operasional dan drc, karena pilihan fasilitas dan drc adalah menggunakan pihak ketiga maka fasilitas fisik dan drc memiliki kriteria minimal tier dibuktikan dengan sertifikat desain dan operasional. arsitektur perangkat keras dc, yang mencakup server, storage dan lan diperlihatkan sebagai berikut: ss wan @:: core psa dna berikut ini adalah penjelasan terkait dengan arsitektur yang akan diimplementasikan depan: menganut sistem topologi hirarki dan modular core blok, berfungsi untuk routing switching diantara blok, karakteristiknya fast switching, data warehouse, area tempat dimana server server lokal berada, dan appliance appliance penunjang aplikasi, seperti firewall, load balance, dan dns sistem (data wherehause), dmz blok, area aplikasi dan appliance yang diakses dan mengakses internet paling dominan, wan blok, koneksi untuk terhubung upt kementerian, lan blok, koneksi untuk pengguna yang berada gedung kantor pusat bandwidth management sebagai traffic shape atau untuk management congestion traffic upt kementerian dengan bandwidth management ini dapat memprioritaskan traffic untuk aplikasi aplikasi penting atau memberikan bandwidth yang lebih besar untuk profile profile user vip. perangkat perangkat network, menjalankan fitur virtualisasi. satu perangkat dapat berfungsi sebagai core switch, otv switch, edge switch, and server farm switch, load balance appliance, menjalankan fitur virtualisasi, satu virtual load balance yang menangani satu unit kerja eselon firewall appliance, menjalankan fitur virtualisasi, satu firewall menangani satu unit kerja eselon servers rack servers, menjalankan virtualisasi virtual machine, dan storage koneksi menggunakan fc. arsitektur drc akan mengikuti arsitektur public cloud yang disediakan oleh masing masing drc provider. secara garis besar arsitektur drc sebagai berikut internet cloud cnn tea f0100 mun otp ana venture machine arsitektur jaringan komunikasi berdasarkan pertimbangan pemilihan lokasi dan drc, serta keberadaan unit kerja kkp, berikut ini adalah rekomendasi topologi global bun bowl bia sanam vpn tunnel lps gambar atas menunjukan topologi keseluruhan dari sistem jaringan kementerian. berikut adalah penjelasan dari topologi global sebagaimana dimaksud dalam gambar data center akan menggunakan fasilitas yang dimiliki provider. data center ini sudah dilengkapi dengan arsitektur sistem hirarki dan modular beserta perangkat perangkat yang sudah redundant. kantor pusat mengakses data center melalui jaringan metro dengan backup internet. sedangkan upt akan mengakses data center melalui internet dan metro (untuk upt besar tertentu), drc akan menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh provider, oleh karena itu diperlukan akses. kantor pusat mengakses drc melalui internet, sedangkan upt akan mengakses drc melalui internet, lan kantor pusat, user kantor pusat terbagi kedalam beberapa gedung, masing masing gedung mempunyai distribution lan sendiri dan untuk redundancy masing masing mempunyai (dua) unit distribution switch. semua switch distribution terkoneksi core switch data center, pada topologi ini, sudah lakukan pembagian tipe upt kementerian dan semua menggunakan koneksi internet data center dan drc, dan sistem vms mendapat dukungan melaui kerja sama dengan penyedia layanan vms indonesia dan juga terdapat koneksi sistem sat dari dc drc penyedia layanan vms. arsitektur keamanan bagian ini membahas arsitektur keamanan untuk layer sistem informasi dan infrastruktur. arsitektur keamanan untuk sistem informasi merujuk kepada implementasi platform berbasis web dan soa arsitektur keamanan sistem informasi arsitektur keamanan infrastruktur: pusat aturan operasi keamanan aplikasi keamanan database keamanan arsitektur berorientasi layanan manajemen kejadian arsitektur keamanan infrastruktur: layanan keamanan berikut penjelasan naratif untuk setiap blok arsitektur keamanan yang direkomendasikan keamanan aplikasi panduan pattern dan non pattern terkait keamanan aplikasi berbasis web yang mengadopsi open web application security project wasp) antara lain authentication, authorization, cc. session management, data validation, interpreter injection, canoncalization, locale, unicode: error handling, logging, auditing, file system, buffer overflow, j . administrative interface, dan cryptography. keamanan pattern yang ditujukan untuk memitigasi risiko database umum terkait dengan keamanan database berikut memitigasi bypass atas database, memitigasi bypass aplikasi, mengkonsolidasikan auditing compliance reporting, memonitor database traffic dan memblok ancaman terkait: dan melindungi semua lingkungan database. soa security pattern generik terkait dengan soa security mencakup kemungkinan pemisahan security sebagai komponen dan service, pengelolaan otentikasi dan identitas, dan cc. pengelolaan kontrol akses. dasi kaman misa manajemen akses merupakan kontrol yang diberikan kepada setiap access user untuk dapat melihat, menggunakan, management) mengubah atau menghapus aplikasi atau sumber daya lain, atau mengakses sistem atau fungsionalitas aplikasi dalam jaringan komputer. kontrol akses mencakup regulasi dan batasan atas akses pengguna terhadap informasi dan fungsionalitas layanan organisasi. layanan ini akan terintegrasi dengan identity management. manajemen layanan ini ditujukan untuk memberikan ancaman threat kemampuan pencegahan dan proteksi dini terhadap management) berbagai threat yang masuk dalam lingkungan jaringan. sebagai pertahanan pertama menghadapi lingkungan luar jaringan internal organisasi. untuk memenuhi kebutuhan layanan ini dapat diimplementasikan akusisi produk dengan signature yang selalu terjaga updatenya atau memiliki rule intelligent untuk mendeteksi threat baru. antivirus anti layanan anti virus malware management ditujukan malware untuk merealisasikan perlindungan aset informasi yang tersimpan baik server maupun desktop laptop pengguna dan perangkat mobile. pencegah data leak prevention ditujukan untuk melindungi kebocoran data organisasi sensitif yang ada storage (file data data leak server), ketika transit (ke internet, via email, web, prevention dlp) instant messaging, ftp)p dan saat endpoint (misalnya terhadap duplikasi mobile storage) merujuk kepada kebijakan keamanan informasi organisasi. manajemen identity management service memungkinkan untuk identitas identity pengelolaan secara terpusat seluruh identitas management sumberdaya atau aset ti. manajemen kejadian sim melakukan logging atas seluruh informasi dan keamanan dan aktivitas yang terjadi dalam infrastruktur, informasi security untuk kemudian diolah dan dikreasikan sehingga information event menghasilkan informasi yang berguna bagi management sim) pengelola terkait status terkini keamanan informasi. forensik dan layanan ini ditujukan untuk memberikan analisa keamanan kemampuan untuk melakukan analisis lebih security analysis mendalam atas log yang telah dikelola sim, and forensic) untuk kepentingan security forensic. bab roadmap implementasi strategi sumber daya bagian ini menjelaskan tentang alternatif strategi pengadaan software aplikasi dan infrastruktur. strategi tersebut dapat dibagi dalam kategori tipe solusi dan metoda pengalamannya. tipe solusi commercial off the shelf cost) merupakan paket solusi yang telah tersedia pasar dan dapat digunakan dengan penyesuaian secukupnya, dan custom developed software merupakan solusi yang dibangun atau dikembangkan untuk disesuaikan dengan kebutuhan spesifik organisasi dan tidak ada produk pasar yang dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan fungsional terkait. metoda pengadaan solusi sourcing, merupakan pembangunan atau pengembangan solusi dilakukan secara internal oleh staff terkait, dan hasilnya dicatat sebagai aset organisasi, outsourcing merupakan pembangunan atau pengembangan solusi dilakukan oleh pihak ketiga, dan hasilnya dicatat sebagai aset organisasi, dan sewa jasa lisensi, dilakukan dengan tidak melibatkan aktivitas pembangunan atau pengembangan solusi, menggunakan layanan solusi yang disediakan oleh pihak ketiga dengan mekanisme sewa atau lisensi. metoda operasi solusi sourcing merupakan operasional solusi yang dilakukan oleh tim internal, dan outsourcing merupakan operasional solusi yang dilakukan oleh pihak ketiga. strategi sumber daya untuk sistem informasi setiap kategori aplikasi, sesuai dengan lanskap yang telah dijelaskan bab sebelumnya, memiliki strategi sumberdaya berbeda. diseminasi dan akses tipe solusi custom solusi bersifat spesifik sesuai dengan kebutuhan kementerian pengadaan solusi outsourcing cc. operasi solusi sourcing sistem utama tipe solusi custom kecuali untuk si|di luar monitoring, control, dan monitoring, control, dan surveillance adalah surveillance, solusi harus memfasilitasi cost proses bisnis spesifik kementerian, sedangkan untuk monitoring, control, pengadaan solusi outsourcing dan surveillance, terdapat cost operasi solusi sourcing pasar yang dapat diakusisi untuk mempercepat implementasi. manajemen organisasi tipe solusi diutamakan cost jika ada strategi utama adalah cost untuk produk lokal yang sudah cukup matang, efisiensi dan potensi keberadaan solusi solusi pengadaan outsourcing sejenis pasar. cc. solusi operasi sourcing untuk aplikasi yang masuk dalam pengecualian, hal itu disebabkan keperluan yang spesifik kementerian. tata kelola risiko dan tipe solusi cost aplikasi untuk kebutuhan ini banyak kepatuhan solusi pengadaan outsourcing tersedia pasar, untuk kemudian dikustomisasi solusi operasi sourcing platform integrasi solusi operasi sourcing analitik, sedangkan untuk solusi operasi sourcing kebutuhan penyesuaian datamart dan reporting tiap tahun, aplikasi perlu untuk selalu dikembangkan. strategi sumberdaya untuk infrastruktur berdasarkan desain arsitektur infrastruktur masa mendatang dan kondisi saat ini, berikut adalah strategi sumber daya untuk setiap komponen pendukung arsitektur infrastruktur fasilitas solusi pengadaan outsourcing berdasarkan analisa yang telah dilakukan, fasilitas akan solusi operasi outsourcing menggunakan location fasilitas drc solusi pengadaan outsourcing berdasarkan analisa yang telah solusi operasi outsourcing dilakukan, fasilitas drc akan menggunakan public private cloud perangkat keras solusi pengadaan outsourcing perangkat mendayagunakan solusi operasi insourcin belanja yang telah dilakukan akhir tahun operasional secara sourcing agar memungkinkan fleksibilitas konfigurasi. perangkat keras drc solusi pengadaan sewa dikarenakan metoda pengadaan adalah solusi operasi outsourcing public cloud, maka pengadaan solusi akan bersifat sewa jasa dan bagian tak terpisahkan dari sewa jasa cloud adalah operasi dilakukan oleh penyedia. (lan kantor pusat umbi |a. solusi pengadaan outsourcing pengadaan solusi outsourcing s.d. gmb iv) solusi operasi insourcin mempertimbangkan skala pekerjaan dan ketersediaan penyedia. pilihan tersebut paling efisien. operasi sourcing dengan mempertimbangkan skala yang masih mungkin ditangani secara internal dan terdapat dinamika kebutuhan yang lebih mudah dikelola jika sourcing. lan unit kerja luar kantor solusi pengadaan outsourcing pengadaan dan operasi outsourcing pusat gmb s.d. gmb iv) dengan mempertimbangkan solusi operasi outsourcing keterbatasan personel internal dan luasnya cakupan area. koneksi wan solusi pengadaan sewa jaringan wan hanya dimiliki oleh fusi perusahaan penyedia jaringan. operasi solusi operasi sourcing wan dapat dilakukan secara sourcing dengan mempertimbangkan fleksibilitas konfigurasi. koneksi internet solusi pengadaan sewa layanan ini hanya dapat disediakan solusi operasi outsourcing oleh isp melalui sewa jasa, termasuk pengelolaan koneksi oleh perusahaan tersebut. manajemen log dan tipe solusi cost solusi untuk manajemen infrastruktur korelasinya solusi pengadaan outsourcing dan layanan dasar sudah banyak peng tersedia pasar, baik komersial cc. solusi operasi sourcing maupun opensource. diutamakan open source untuk menghemat biaya. manajemen sistem dan tipe solusi cost pengadaan outsourcing dikarenakan jaringan solusi pengadaan outsourcing keterbatasan kapasitas tim internal saat ini, kemungkinan mendapatkan solusi operasi sourcing rekanan yang mampu terbuka lebar. operasi sourcing karena menyangkut manajemen layanan tipe solusi cost informasi kritikal terkait infrastruktur solusi pengadaan outsourcing kementerian. email tipe solusi cost solusi pengadaan outsourcing solusi operasi sourcing layanan komunikasi tipe solusi cost solusi pengadaan outsourcing solusi operasi sourcing layanan dan dns tipe solusi cost solusi pengadaan outsourcing solusi operasi sourcing layanan directory tipe solusi cost solusi pengadaan outsourcing solusi operasi sourcing layanan aplikasi web tipe solusi cost solusi pengadaan outsourcing solusi operasi sourcing strategi implementasi mempertimbangkan keberhasilan tidak sekedar ditentukan oleh aspek ti, tetapi juga aspek non teknis lainnya, implementasi program masa datang menggunakan pendekatan berikut arsitektur data transformasi sistem analitik sistem informasi pas in. manajemen perubahan regulasi dc drc struktur tata kelola transformasi transformasi jaringan komunikasi tata kelola infrastruktur ente manajemen perubahan program dan inisiatif dalam kelompok manajemen perubahan ditujukan untuk memperkuat partisipasi dan keterlibatan unit kerja pemilik proses bisnis. program ini secara garis besar mencakup peningkatan keterlibatan stakeholder, komunikasi dan pelatihan. dalam strategi implementasi keseluruhan, manajemen perubahan akan menjadi katalisator bagi transformasi ti. sebagai katalisator, posisinya menjadi sangat krusial karena akan menjadi faktor sukses atas transformasi keseluruhan. transformasi transformasi merupakan tujuan utama dari mati kkp. transformasi mencakup transformasi sistem informasi, transformasi infrastruktur dan transformasi tata kelola ti. transformasi sistem informasi akan mengacu kepada arsitektur masa mendatang yaitu lanskap beserta teknologi dan integrasinya. transformasi infrastruktur akan mengacu kepada lanskap infrastruktur dan rekomendasi atas pilihan yang ada. roadmap implementasi roadmap implementasi dikelompokkan dalam kategori transformasi sistem informasi, infrastruktur dan tata kelola, serta ditambahkan khusus manajemen perubahan. berikut ini adalah roadmap implementasi dari sampai dengan mencakup sasaran strategis setiap tahun yang akan dicapai untuk kelompok program kerja kajian proses bisnis perijinan jasa e kkp pelaku usaha terpadu registrasi pelaku usaha pendataan logistik dan pemasaran bantuan pemerintah perijinan budidaya penyuluhan pelatihan perijinan daya saing perijinan tangkap perijinan pengeluaran perijinan pemasukan www e kkp pengawasan transformasi sistem manajemen organisasi dan tata kelola informasi perencanaan pmo layanan perkantoran: produk kepegawaian hukum, kerjasama layanan perkantoran: sarana dan prasarana tata perbuatan, manajemen pengetahuan perjalanan dinas, laboratorium manajemen dokumen akademik dan pembelajaran tata kelola, risiko, kepatuhan analitik dan representasi dss berbasis dwi perluasan subject area untuk subject perluasan subject area terkait area proses bisnis pilotinguntuk data area terkait proses bisnis utama pendukung produksi satu peta spasial mun. migrasi dc drc location cloud drc virtualisasi dc drc transformasi migrasi jaringan komunikasi infrastruktur konfigurasi lan kantor peremajaan perangkat kritikal lan redundansi pusat kantor pusat keamanan threat prevention access identity sim anti malware forensic peningkatan maturity level pengesahan permen dan sop pemenuhan sdm pusdatin pembentukan komite implementasi tool service reorganisasi pusdatin management transformasi $$. pemenuhan sdm pusdatin tata kelola sertifikasi iso (it service iso management) security) . city oi. pemetaan program kerja bagian ini menjelaskan program kerja yang menyusun roadmap implementasi, dibagi dalam tiga kategori yaitu transformasi sistem informasi, infrastruktur dan tata kelola pmanstormasi siteminfomasi si.o1 kajian rasionalisasi proses bisnis perizinan jasa dan arsitektur dam s1i. pengembangan e kkp terpadu tahap registrasi, penyuluhan, eastman aman pencarian nan aan poo s1. pengembangan e kkp terpadu tahap pendataan logistik dan pemasaran tetamamementasatan sl03 pengembangan e kkp terpadu perizinan danjasatahapl ' ' ) | || pengembangan e kkp terpadu: permainan danjasatahapt 5stop pengembangan sikap pengawasan akuisisi plafomintegrasi 5sto6 pengembangan iperencanaandanp sto7 pengembangan kepegawaian 5sto8 pengembangan manajemen pengetahuan 5sto9 pengembangan sarana danprasarana 5st1o pengembangan silaboratortum ji t pengembangan layanan perkantorantahap st112 pengembangan layanan perkantorantahap sti2 pengembangan akademik dan pembelajaran sti3 pengembangan manajemen audit risiko dan white blower ssi141 pengembangan datawarehouse business intellgencetahap sistar2 pengembangan datawarehouse business inteligencetahapi sisi |pengembangansatupetakkp si152 perluasan datatematik satunya kkp mansformasilnfrastruktur import migrasi anno12 migrasi oo nf021 migrasijarimgankantorpusattahap nf022 migrasijaringan kantorpusattahap nf02: migrasijaringan kantorpusattahap anf031 (implementasi keamanan tahap wf032 (implementasi keamanan titahapi w03 (implementasi keamanan titahapit matakeloa kot pembentukan komite pengarah tidanfoammi nto9 reorganisasi pusdatin pemenuhan konfigurasipranata komputer pengembangan dati implementasi kebijakan, tidak tools ros sertifikasi18020000 sao7 seri tkasitso27o01 managemen perubahan mp.o1 stakeholhokder engagement (partisipasi pemangku kepentingan mp02 (komunikasi teen mpo3 (pelatihan portofolio inisiatif sistem informasi si.o1 kajian rasionalisasi proses bisnis perizinan jasa dan arsitektur data latar belakang kementerian saat ini sedang mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi guna menjawab kebutuhan yang terus berkembang. salah satu hal yang perlu dilakukan adalah pengembangan sistem informasi perizinan dan jasa e kkp pelaku usaha terpadu, dimana semua pemangku kepentingan khususnya masyarakat, pelaku usaha kelautan dan perikanan, serta pengguna jasa kementerian dapat menggunakan sistem informasi yang ada memenuhi kebutuhan pengurusan perizinan maupun jasa yang disediakan oleh kementerian. sebelum sistem informasi tersebut dikembangkan, perlu dilakukan kajian yang komprehensif guna merasionalisasi perizinan maupun jasa yang ada kementerian saat ini, dan merancang usulan penggabungan yang mungkin dilakukan. lingkup pekerjaan memahami proses bisnis perijinan dan jasa saat ini, dan melakukan kajian rasionalisasi terhadap perizinan dan jasa depan dengan fokus pada penyederhanaan proses bisnis, peningkatan integrasi antar berbagai perizinan jasa, serta layanan satu pintu untuk pelaku usaharegistrasi, penyuluhan, pelatihan dan pendataan, bantuan pemerintah latar belakang terdapat duplikasi terkait pelayanan kepada pelaku usaha, khususnya terkait dengan registrasi, penyuluhan, pelatihan dan pendataan, dan perlunya penyederhanaan sistem informasi untuk meningkatkan kualitas proses bisnis dan data. tujuan terbangunnya sistem informasi terpadu untuk registrasi pelaku usaha, penyuluhan, pelatihan dan pendataan, penyaluran bantuan pemerintah, dan seperjalanan sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan kementerian dalam registrasi pelaku usaha, penyuluhan, pelatihan, penyaluran bantuan pemerintah. lingkup pekerjaan pengembangan modul registrasi pelaku usaha, pengembangan modul penyuluhan dan pelatihan, cc. pembangunan modul bantuan pemerintahpendataan logistik dan pemasaran serta manajemen kawasan latar belakang kebutuhan untuk mengantisipasi perkembangan proses bisnis dan regulasi terkait dengan pendataan logistik dan pemasaran serta manajemen kawasan, serta kebutuhan perluasan channel peta pena mutation emang cat tujuan penyesuaian proses bisnis (terkait pendataan logistik dan pemasaran serta manajemen kawasan) yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan organisasi, dan perluasan channel pelayanan. lingkup pekerjaan pengembangan modul pendataan logistik dan pemasaran, pengembangan modul manajemen kawasanperizinan dan jasa tahap meliputi produksi perikanan tangkap latar belakang sistem informasi perizkhususnya untuk perizinan dan jasa untuk tahap perikanan tangkaptermasuk dalam kategori produksi perikanan tangkap yang diperuntukkan bagi para pelaku usaha dan pengguna jasa bidang perikanan. lingkup pekerjaan membangun sistem informasi layanan perizinan jasa yang mencakup produksi perikanan tangkap dan memiliki modul fungsional mengelola proses perizinan dan jasa, dan mengelola proses pengaduan dan kompkonversi data dari sistem yang ada saat ini terkait pengujian termasuk membuat dokumentasi dari setiap tahapan pengembangan, dan dan keamanan hasil perikanan, kementrian ketan kanan aan bean si. pengembangan e kkp terpadu: perijinan dan jasa tahap meliputi produksi perikanan budidaya, olahan, pengeluaran, dan pemasukan latar belakang sistem informasi perijpada tahap telah dikembangan sistem informasi untuk perijinan yang terkait dengan produksi tangkap, pada tahap ini, budidaya, olahan, pengeluaran, dan pemasukandiperuntukkan bagi para pelaku usaha dan pengguna jasa bidang perikanan dan kelautan yang terkait dengan produksi budidaya, olahan, pengeluaran, dan pemasukan. lingkup pekerjaan pengembangan sistem informasi perizinan dan jasa untuk modul perikanan budidaya, daya saing, izin pemasukan, dan izin pengeluaran, mengimplementasikan pendekatan berbasis soa dalam pengembangan solusi, yaitu berbasis bms dan esb yang lisensinya telah disediakan oleh kementerian, konversi data dari sistem terkait khususnya untuk data yang masih dan rekap dari kegiatan pelayanan sebelumnya (minimal untuk data transaksi pelayanan sebelumnya yang sudah selesai):pengawasan terdiri atas monitoring kapal perikanan, pengawasan, dan penindakan latar belakang salah satu peran penting dari kementerian adalah mengawasi sumber daya kelautan dan perikanan agar terwujud pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang tertib dan bertanggung jawab, dan dalam rangka mendukung hal tersebut maka dibutuhkan sistem informasi monitoring kapal, pengawasan, dan penindakan. sistem informasi ini dibutuhkan untuk mendukung fungsi pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh direktorat jenderal pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. tujuan membangun sistem informasi untuk monitoring kapal serta untuk keperluan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, serta mendukung fungsi penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi. lingkup pekerjaan membangun sistem informasi monitoring kapal dan kelautan yang memiliki fungsi deteksi illegal, reported, and unrelated fishing iuu), membangun sistem informasi pengawasan dan penindakan yang terdiri dari modul modul: pengelolaan operasi armada, penerimaan laporan stakeholder, pengolahan inspeksi pengawasan, dan penanganan pelanggaran, melakukan integrasi dengan berbagai aplikasi relevan internal kementerian. pengujianos akuisisi platform integrasi latar belakang soa merupakan solusi yang dapat digunakan untuk menyelaraskan teknologi informasi dengan tujuan pelayanan. dengan mengadopsi soa akan dapat membawa arah keseragaman dalam sehingga diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya organisasi. bms merupakan pendekatan baru dalam membangun aplikasi sistem informasi. bms lebih menitikberatkan pada alur proses, sebab alur proses pelayanan mudah berubah sesuai dengan tuntutan efisiensi organisasi. perubahan proses berimbas pada perubahan sistem informasi yang sudah berjalan. dengan bms dapat mengubah aplikasi sesuai dengan tuntutan kebutuhan organisasi. untuk itu kementerian perlu mengembangkan esb dan bms. lingkup pekerjaan pengadaan lisensi enterprise service bus dan bms (business process management system) melakukan konfigurasi enterprise service bus yang memiliki fungsional berikut orchestra (pertukaran data), transformasi (pengubahan data), dan transportasi (distribusi data), melakukan konfigurasi bms yang mengelola aliran aliran proses bisnis dan rules terkait dengannya, sekaligus mengelola repository workflow dan rules. melakukan training kepada tenaga administrator kkp yang akan ditunjuk kemudian stakeholder eksternal si. pengembangan perencanaan dan project management office pmo) latar belakang kebutuhan untuk membuat perencanaan dan anggaran, dan (ne as0g kentut untu mengapa sur kegiatan yang kementrian tujuan membangun sistem informasi untuk mendukung proses perencanaan dan pmo yang sesuai lingkup pekerjaan membangun perencanaan dan pmo yang memiliki modul berikut strategic planning: administrasi perencanaan strategis (memberikan data pendukung dalam membantu penyusunan rencana strategis), administrasi inisiatif strategis, dan manajemen perubahan. performance berupa rekapitulasi dan perhitungan realisasi pencapaian indeks kerja sebagai bahan evaluasi dan pelaporan tahunan planning and budgeting penyusunan rencana kerja dan anggaran, perhitungan anggaran dalam penyusunan rka, dan cc) project management dengan mengelola semua program yang dimiliki oleh kementerian, dalam membangun aplikasi tersebut,pada sistem terkait, membuat dokumentasi dari setiap tahapan pengembangan dengan catatanaka emban anon pena memanah mam stakeholder eksternal si. pengembangan kepegawaian latar belakang kebutuhan dalam mengelola pegawai kementerian yang mencakup semua aspek mulai dari (an aeg perencanaan,perawatan, komposit, pengembangan kan san pena bea tujuan membangun sistem informasi kepegawaian yang meliputi semua aspek pengelolaan pegawai perang ngan semen lingkup pekerjaan membangun sistem informasi kepegawaian yang memiliki fungsi berikut manajemen struktur organisasi, manajemen rekrutmen, manajemen pegawai, manajemen talent, manajemen kinerja, manajemen kompetensi, manajemen pembelajaran,: manajemen patroli, dan manajemen kompensasi dan benefianalisis berdasarkan data yang telah dikumpulkan, menyusunikstemal si. pengembangan manajemen pengetahuan latar belakang pengelolaan pengetahuan merupakan salah satu pilar yang telah ditetapkan untuk penguatan kementerian masa depan, dan redundansi dan belum terintegrasinya sistem informasi dalam pengelolaan pengetahuan, lingkup pekerjaan membangun manajemen pengetahuan yang memiliki modul fungsional berikut pengelolaan repository pengetahuan, dan manajemen rise pengembangan sarana dan prasarana latar belakang untuk mendukung pencapaian tujuan kementerian dalam penggunaan sarana dan prasarana terdapat beberapa aplikasi yang digunakan seperti aplikasi persediaan, bmn online, dan aplikasi sistem pemantauan pemanfaatan aset, aplikasi tersebut memiliki beberapa fitur yang sama namun digunakan oleh satuan kerja yang berbeda dan belum terintegrasi, dan dibutuhkan pengembangan sarana dan prasarana yang mampu mengakomodir semua kebutuhan pengelolaan sarana dan prasarana. tujuan membangun sistem informasi untuk mengelola semua sarana dan prasarana yang dimiliki oleh yna nan inventory aset, pemeliharaan aset, dan penarikan aset meliputi manajemen penghapusan penarikan sarana dan prasarana secara fisik dan dari daftar inventaris sarana dan prasarana, dalam membangun aplikasi tersebut perlumampu dan siap menggunakan aplikasi yang dibangun. si. pengembangan laboratorium latar belakang dalam memberikan layanan pengujian laboratorium kementerian, saat ini terdapat beberapa aplikasi yang digunakan dan sudah cukup memenuhi kebutuhan, dan tetap dibutuhkan pengembangan terhadap aplikasi tersebut agar memenuhi semua fungsi yang dibutuhkan, terintegrasi, dan lebih baik lagi dalam memenuhi kebutuhan yang ada. lingkup pekerjaan membangun laboratorium dengan mengembangkan salah satu aplikasi yang ada saat ini, aplikasi yang dikembangkan harus memiliki modul fungsional berikut diseminasi informasi komoditi wajib periksa, rekam data laboratorium, pengelolaan hasil uji, manajemen stok bahan laboratorium, dan workflow proses pengujian untuk mengetahui progress dari proses pengujian. dalam membangun aplikasi tersebutrikanan tangkap dan badan karantina ikan, pengendalian muu, dan academic si. pengembangan layanan perkantoran tahap latar belakang saat ini terdapat beberapa aplikasi yang mengelola perbuatan dan digunakan beberapa unit kerja eselon lingkungan kementerian, diperlukan sebuah sistem informasi tata naskah dan peraturan yang dapat digunakan oleh seluruh satuan kerja yang ada kkp, dan efisiensi penyimpanan, efektifitas pencarian dan penggunaannya, dokumen dan arsip yang dimiliki oleh kementerian perlu pengelolaan secara digital dengan menggunakan teknologi informasi, tujuan memperoleh sistem informasi yang memfasilitasi kegiatan tata perbuatan, manajemen dokumen dan perjalanan dinas. meningkatkan efisiensi dan kualitas proses bisnis terkait dengan tata perbuatan, manajemen dokumen dan perjalanan dinas lingkup pekerjaan mengembangkan layanan perkantoran dengan lingkup modul sebagai berikut: tata perbuatan, manajemen dokumen, dan perjalanan dinas sebelumnya, dan dokumentasi dari setiap tahapan pengembang yangne. csi stakeholder bkstemal si. pengembangan layanan perkantoran tahap latar belakang telah dilakukannya pengembangan layanan perkantoran tahap dan does |&.peru merctamakan ayunan perkantoran menyetrum undangan kementan, tujuan memperoleh modul penyusunan produk hukum dan manajemen kerja sama, dan meningkatkan efisiensi dan kualitas proses bisnis terkait dengan penyusunan produk hukum maka bai anne lingkup pekerjaan pengembangan sistem informasi layanan perkantoran dengan lingkup modul berikut penyusunan produk hukum, dan manajemen kerja samasebagai berikut:pada, stakeholder eksternal kkp, kementerian komunikasi dan informatika, kementerian hukum dan ham, kementerian kemana si. pengembangan akademik dan pembelajaran latar belakang kementerian memiliki beberapa politeknik yang ada bawah kewenangannya. dalam pelaksanaan tugas dan fungsi politeknik tersebut menggunakan sistem informasi akademik yang dikembangkan oleh masing masing, dan dalam rangka standardisasi seluruh politeknik yang ada lingkungan kementerian, perlu dikembangkan akademik dan pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan yang ada. tujuan membangun akademik dan pembelajaran untuk politeknik yang ada bawah kewenangan lingkup pekerjaan membangun akademik dan pembelajaran yang memiliki modul berikut manajemen penerimaan mahasiswa baru (pmb), manajemen kurikulum, dan manajemen perkuliahan. dalam membangun aplikasi tersebut denganksternal si. pengembangan manajemen audit, whistle blower, dan manajemen risiko program tata kelola, risiko, dan kepatuhan memiliki inisiatif untuk mengembangkan sistem informasi untuk mengelola audit, whistle blower, dan manajemen risiko yang diwujudkan dalam sebuah proyek yaitu proyek pengembangan manajemen audit, whistle blower, dan manajemen risiko. latar belakang dalam rangka mendukung tata kelola pemerintahan yang baik lingkungan kementerian, perlu mengembangkan aplikasi governance, risk, and compliance grc), dan dalam rangka pengembangan aplikasi grc dimaksud, kementerian mengadakan kegiatan pengembangan aplikasi manajemen audit, whistle blower, dan manajemen risiko. tujuan membangun sistem informasi yang mendukung mendukung pelaksanaan good corporate governance gcg) lingkungan kementerian aplikasi manajemen audit, aplikasi whistle blower, dan |. kerapmammamementuto lingkup pekerjaan membangun sistem informasi manajemen audit dan pengawasan, membangun aplikasi whistle blower, cc. membangun sistem informasi manajemen risikodata data transaksional yang selama ini yang dikumpulkan lingkungan kementerian day kepakan marun pembuatan ketapang uan penemuan dengan business intelligence maka para pengambil keputusan lingkungan kementerian kelautan dan perikanan dapat melihat dan menganalisa data yang berasal dari berbagai sumber yang berbeda yang mungkin saja memiliki skema, terminologi, bahkan database yang berbeda pula, dan cc. untuk kepentingan tersebut maka kementerian perlu mengembangkan aplikasi yang bersifat analitik seperti dwi tahap tujuan mengembangkan datawarehouse business intelligence untuk memfasilitasi pelaporan dan hasil analisis data yang dimiliki kkp menjadi bentuk informasi yang bernilai lebih yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. lingkup pekerjaan melakukan pengembangan platform dwi menggunakan lisensi datawarehouse dan business intelligence yang telah dimiliki oleh kementerian merancang dan mengimplementasikan dwi untuk lingkup prioritas sebagai berikut model data dan desain pelaporan untuk lingkup prioritas, khususnya terkait dengan data produksi, logistik dan pemasaran, etl programming untuk lingkup prioritas, pengembangan laporan analitik, sosialisasi dan training kepada unit kerja pengelola data dan laporan terkaitmeningkat dwi tahap telah memberikan platform teknologi dan arsitektur, dan diperlukan pengembangan berkelanjutan terkait dengan perluasan data kelolaan dan kebutuhan pelaporan, tujuan mengembangkan dwi sebagai pengembangan berkelanjutan seiring dengan penambahan (ae nine rendah erat kebutuhan kementan lingkup pekerjaan melakukan pengembangan platform dwi menggunakan lisensi datawarebouse dan business intelligence yang telah dimiliki oleh kementerian, merancang dan mengimplementasikan dwi untuk lingkup prioritas sebagai berikut perluasan lingkup data luar data produksi, logistik dan pemasaran, etl programming untuk lingkup prioritas, dan pengembangan laporan analitik, sosialisasi dan training kepada nit kerja pengelola data dan laporan terkait, stakeholder eksternal | si. pengembangan satu peta kementerian latar belakang geographical information system gis) merupakan aplikasi yang sangat berguna dan dapat digunakan untuk mengelola data spasial atau data yang referensi geografis, lingkungan kementerian terdapat beberapa aplikasi gis yang digunakan seperti arc gis yang dikelola oleh djprl, gis pengembangan investasi yang dimiliki oleh djpdspkp, gis bpsdm, dan gis epik yang dikelola bkpm. cc. untuk meningkatkan pemanfaatan informasi dari semua aplikasi gis, perlu dilakukan integrasi gis yang akan mengintegrasikan semua aplikasi gis yang ada tersebut kedalam satu aplikasi yang dapat memberikan informasi yang lengkap dan terintegrasi untuk kepentingan kementerian. tujuan mengintegrasikan semua aplikasi gis yang ada lingkungan kementerian sehingga dihasilkan kajian gan peta gempa yang dapt memenuhi kebutuhan intan ketentuan lingkup pekerjaan membangun integrasi dari aplikasi aplikasi gis yang ada kkp. integrasi gis antara lain memiliki fungsi fungsi berikut penyajian data data produksi, logistik, dan pasar, penyajian data kelautan dan perikanan seperti peramalan cuaca, deteksi tumpahan minyak laut, peramalan pergerakan ikan tuna, dst, penyajian data terkait dengan kegiatan pengawasan, dan penyajian data terkait dengan pelayanan pelaku usaha terpadu: pelaku usaha dan statistik terkait dengannyatakeholder steal si. perluasan data dan tematik satu peta kementerian latar belakang pada tahap selanjutnya sudah direalisasikan migrasi dari beberapa solusi gis dalam satu gis terpadu, dan perkembangan kebutuhan yang terus menerus, khususnya perluasan pertukaran data dengan kementerian dan lembaga lain. tujuan perluasan pertukaran data dengan kementerian dan lembaga lain, dan lingkup pekerjaan perluasan data tematik sesuai dengan kebutuhan tahun berjalan berdasarkan perkembangan data internal kementerian, dan interkoneksi data dengan kementerian dan lembaga nyusun dokumentasi dari setiap tahapan pengembangan, yangmenggunakan aplikasi yang dibangunstakeholder eksternal portofolio inisiatif: infrastruktur inf.o1 migrasi data center dc) latar belakang saat ini terdapat (lima) perlu dikelola dengan baik guna meningkatkan efisiensi, dan profil risiko saat ini perlu segera mitigasi, dengan mempertimbangkan berbagai layanan yang akan diselenggarakan kementerian masa mendatang mengingat dan drc akan tujuan terwujudnya yang solid sehingga memudahkan pemeliharaan dan pengelolaan, dan (1g, semubungnyatayanan yng mani trag beberapa altar del lingkup pekerjaan pemindahan aset server dan storage yang ada saat ini location, khususnya infrastruktur yang secara umur dan kapasitas masih memungkinkan untuk didayagunakan, pengadaan beberapa infrastruktur pendukung seperti bgp router, core with, dan farm server switch dc: konfigurasi perangkat keras dc, dan stake wer eksiemal inf.o1 migrasi disaster recovery center drc) latar belakang hanya terdapat fasilitas (satu) drc kementerian, dan daeng batam semuaayanan ketat tama jam drg tujuan realisasinya drc tunggal sehingga memudahkan pemeliharaan dan pengelolaannya, dan (a68 ig, tekonantasanyanyanan tanpa yang man enagnanam satu lingkup pekerjaan penyewaan infrastruktur drc pihak ketiga, serta konfigurasinya sebagai cadangan untuk layanan utama kementerian, konfigurasi perangkat keras dan jaringan drc, dan konfigurasi sistem informasi cadangan (untuk lingkup prioritas yang akan ditentukan (es masa. lingkup pekerjaan konfigurasi jaringan kantor pusat, termasuk segmentasi, dan pengaturan penggunaan ip, d. lingkup pekerjaan instalasi dan konfigurasi core switch untuk memenuhi kapasitas pengelolaan jaringan yang lebih besar, peremajaan secara bertahap distribution switch, dan cc.oo. ja. pengetatan tormguasijaingantertat denganpenamanangerangat. stakeholder bkstemal inf. migrasi jaringan kantor pusat tahap iii, tujuan peningkatan kapasitas, keamanan,raat lingkup pekerjaan penyelesaian peremajaan secara bertahap distribution switch penyelesaifee ama stakeholder bkstemal inf. implementasi keamanan tahap latar belakang layanan kementerian ak: dan berdasarkan assessment yang dilakukan oleh pihak ketiga independen, keamanan tujuan peningkatan keamanan infrastruktur, dan been sedayu mana genap konkurs partitur satin: lingkup pekerjaan konfigurasi perangkat utm yang diadakan pada akhir tahun untuk dapat melindungi sumberdaya ti, dan konfigurasi perangkat utm bersama dengan konfigurasi lan kantor pusat, sehingga eng stakeholder eksternal inf. implementasi keamanan tahaphasil assessment yang dilakukan oleh pihak ketiga independen, keamanan kementerian perlu ditingkatkan, dan perlunya peningkatan keamanan yang tahap awalnya sudah dilakukan pada tahun tujuan peningkatan keamanan yang telah dilakukan pada tahun khususnya pada pengelolaan nana naa lingkup pekerjaan penataan ulang pengguna layanan internal kementerian, implementasi single sign on atas layanan layanan ti, baik layanan dasar maupun layanan yang ada dc drc, dan integrasi manajemen akses dengan manajemen identitas pegawai atau pihak ketiga sistem manajemen sumber daya manusia. stakeholder bkstemal inf. implementasi kemanan tahap iiiassessment yang dilakukan oleh pihak ketiga independen, keamanan kementerian sangat banyak yang harus ditingkatkan, dan perlunya peningkatan keamanan yang tahap awalnya sudah dilakukan pada tahun dan tujuan peningkatan kemampuan pengelolaan keamanan khususnya kemampuan untuk surveillance nana lingkup pekerjaan implementasi monitoring keamanan informasi melalui sim (security information and event management) implementasi sistem forensik keamanan informasi, sebagai antisipasi jika terjadi serangan atau hal yan tak diinginkan pada sumber daya kementerian. stakeholder bkstemal| portofolio inisiatif: tata kelola tk o1 pembentukan komite pengarah dan forum latar belakang peningkatan tata kelola merupakan agenda strategis untuk meningkatkan peran strategis dalam mendukung ketercapaian tujuan strategis kementerian, dan saat ini belum terdapat fungsi its kementerian, meskipun keberadaannya bersifat vital tujuan terbentuknya kelembagaan its, its dapat berperan dalam menguatkan partisipasi dan kepemilikan stakeholder atas seluruh atapthean lam engan parts teen ska lingkup pekerjaan penetapan draft regulasi tentang its, dan peer stakeholder steal tk reorganisasi unit kementerian latar belakang terdapat instruksi menteri tentang sentralisasi pengembangan sistem informasi pusdatin, dari sebelumnya yang terdesentralisasi, dan kapasitas organisasi pusdatin saat ini masih terbatas, baik dari sisi desain organisasi maupun jumlah. hal tersebut menyebabkan sulit direalisasikannya tata kelola kementerian sesuai tujuan legalitas organisasi pusdatin, dan nikgmngtantapitasogamun lingkup pekerjaan pembahasan lebih lanjut kajian terkait dengan organisasi dan sdm kementerian, sesuai dengan tahapan penetapan regulasi internal kementerian, dan stakeholder eksternal tk pemenuhan konfigurasi pranata komputer latar belakang rencana reorganisasi kementerian dan fungsi fungsi tiap unit kerja eselon dan da0 most sdi taat tdak mena segan rencana rektor mantan maru. tujuan pengisian formasi sdm pada struktur organisasi baru pusdatin, yang akan menjadi struktur pamsatnyadi kkr yang akan manga pens lingkup pekerjaan promosi atau mutasi sebagian pranata komputer saat ini masih berasal dari masing masing unit kerja eselon pusdatin, jumlah dan kriteria pranata komputer akan ditetapkan dengan memperhatikan kebutuhan dukungan operasional masing masing unit kerja eselon dan rekrutmen tenaga ahli eksternal, untuk posisi posisi khusus sehingga dapat mempercepat transformasi pusdatin. stakeholder bkstemal tk pengembangan sdm latar belakang untuk menjalankan seluruh program kerja dalam mati, dibutuhkan kapabilitas sdm ti, kapasitas sdm saat ini masih terbatas, dan belum adanya program pengembangan sdm aparatur untuk mengembangkan kapasitas sdm ti. lingkup pekerjaan training sdm sesuai dengan kebutuhan tahun terkait dan program pengembangan kapasitas jangka menengah dan jangka panjang, dan stakeholder steal ( tk implementasi kebijakan, sop dan tool information technology services management item) latar belakang kementerian telah memiliki rancangan terkait kebijakan dan sop ti, kapasitas pusdatin saat ini masih terbatas untuk dapat mengeksekusi sop ti, dan tujuan meningkatnya kapabilitas tata kelola pusdatin, dan (a00 piomontan dalam engan harian lingkup pekerjaan pelatihan kepada staf pusdatin tentang tata kelola ti, dan pendampingan implementasi sop yang terdiri dari penempatan konsultan pusdatin, pendampingan eksekusi sop harian, evaluasi rutin seperjalanan sop ti, dan penyesuaian ie . stakeholder eksternal tk.katalog layanan, penyesuaian kebijakan dan prosedur, audit internal, dan review manajemen, dan stakeholder eksternal | tkkhususnya terkait manajemen keamanan.statement applicability, risk management, penemuan penyesuaian kebijakan dan prosedur, audit internal, dan review manajemen, dan audit dan pemberian sertifikasi oleh registered certification body (rcb). stakeholder bkstemal| manajemen perubahan latar belakang transformasi sistem informasi, infrastruktur, dan tata kelola memerlukan dukungan manajemen perubahan, dan diperlukan manajemen perubahan yang terstruktur dan sistematis untuk mengawal transformasi ti. tujuan dukungan yang kuat dari stakeholder atas implementasi program yang telah direncanakan, dan tingkat keberhasilan yang tinggi atas pelaksanaan program kerja ti, terutama yang memerlukan dukungan dari stakeholder. lingkup pekerjaan keterlibatan pemangku kepentingan yang mencakup penetapan agen perubahan setiap unit kerja (pada level unit kerja eselon dalam hal perubahan proses bisnis dan sistem dan identifikasi program manajemen perubahan, pelaksanaan program manajemen perubahan terkait dengan organisasi dan pemilik proses bisnis kementerian serta perwakilan pelaku usaha, dan cc. penyusunan dan pelaksanaan rencana komunikasi dengan stakeholder terkait dengan program transformasi kementerian, khususnya yang terkait dengan perubahan proses bisnis. durasi pekerjaan sepanjang tahun pemilik proses bisnis pusat data, statistik, dan informasi dan seluruh unit kerja eselon lingkungan kementerian stakehoderkstemal ( tt. strategi sumber dameru non #rini lir wdtunjuk teknismerupakan acubabasisten pembina mutu hasil kelautan dan perikanan babasisten pembina mutu hasil kelautan dan, peran serta dalam seminar lokakarya bidang pembinaan mutu dan keamanan hasil kelautan danjabatan fungsional asisten pembina mutu hasil kelautan dan perikanan, perolehan penghargaan tanda jasa, dan perolehan ijazah gelar pendidikan lainnya. kegiatan unsur utama sebagaimana dimaksud pada huruf tidak termasuk subdan kegiatan unsur penunjang paling banyak (dua puluh persenkepala biro hukum'dan organisasi han organisasi, ( s legi nderpetunjuk teknisdalam rangka pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional asisten pembina mutu hasil kelautan dan perikanmutu hasil kelautan dan perikanan dperlu menyusun petunjuk teknis jabatan fungsional asisten pembina mutu hasil, danpelayanan teknis dan operasional pembinaan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan adalah kegiatan yang mendukung semua upaya dalam pelaksanaan pembinaan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanna mutu hasil kelautan dan perikanan baik perorangan atau kelompok bidang pembinaan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanansisten pembina mutu hasil kelautan dan perikanasisten pembina mutu hasil kelautan dan perikanan karena mengikuti diklat fungsional teknis. pengembangan profesi adalah kegiatan asisten pembina mutu hasil kelautan dansisten pembina mutu hasil kelautan danmbinaan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untukmbinaan mutu dan keadaan hasil kelautan dan perikanan untuk memperoleh hasil tertentuasisten pembina mutu hasil kelautan dan perikananmbina mutu hasil kelautan danmbina mutu hasil kelautan danjenjang jabatan jenjang jabatan fungsional asisten pembina mutu hasil kelautan dan perikananasisten pembina mutu hasil kelautan dan perikananmbina mutu hasil kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: asisten pembina mutu hasil kelautan dan perikanansisten pembina mutu hasil kelautan dan perikansisten pembina mutu hasil kelautan dan perikananunsur kegiatan jabatan fungsional asisten pembina mutu hasil kelautan danmbinaan mutu hasil kelautan dan perikanan, diklat fungsional teknis, serta pendidikan dan pelatihan prajabatan. mengikuti pendidikan formalmemperoleh ijazah diploma (d i(satu)(d ii) yaitu dan diploma iii (d iii) yaituserta memperoleh https atau sertifikat. tolok ukur: telah mengikuti diklat fungsional teknis yangpendidikan dansinyapimpinan unit kerjaserta memperoleh https. hasil kerja: httpmbinaan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan uraian kegiatan asisten pembina mutu hasil kelautan dan perikanan terampilberkumpulnyangka kredit:. tolok ukur: berkumpulnya, dan satu laporan pengumpulan setiap penyusunan pedoman teknis. hasil kerja: laporan pengumpulan bahan pedoman teknis bidangpaling sedikit memuat daftar bahan pedoman teknis (peraturan standar) formulir logistik pemasar, dan dinilai per laporan. hasil kerja: laporan hasil identifikasi sarana prasaranuntukdalam rangka identifikasi ragam diversifikasi produk kelautan dan perikanan. tolok ukur: terlaksananya penyiapan bahan dalam rangka identifikasi ragam diversifikasi produk kelautan dan perikanan. hasil kerja: laporan penyiapan bahan identifikasi ragamidentifikasi ragam diversifikasi produk kelautan dan perikanan paling sedikit memuat data produk, teknologi, dan kemasan sejenis. angka kredit: mengumpulkmutu. tolok ukur: berkumpulnya data dalam rangka registrasi usaha (identifikasi, verifikasi, dan validasi). hasil kerja: laporan pengumpuluntuk registrasi usaha (identifikasi, verifikasi, dan validasi) formulir angka kredit: melakuktolok ukur: terlaksananya pengkondisian peralatan ruangan dalam rangka pengkondisian akomodasi dan lingkungan laboratorium. hasil kerja:paling sedikit memuat hasil pengukuran suhu dan kelembaban. angka kredit: melakukan penerimaan dan pengkodean sampel dalam rangka penyiapan sampel. tolok ukur: terlaksananya penerimaan dan pengkodean sampel, dan dinilai per sampel. hasil kerja: laporan penerimaan dan pengkodean sampelerimaan dan pengkodean sampel paling sedikit memuat tanggal, catatan kondisi sampel saat diterima, penanganan sampel dan kode sampel. angka kredit: melakukan perawatan sampel (pengarsipan, pengemasan, dan penyimpanan) dalam rangka penyiapan sampel. tolok ukur: terlaksananya perawatan sampel (pengarsipan, pengemasan, dan penyimpanan) dalam rangka penyiapan sampel, dan dinilai per sampel. hasil kerja: laporan perawatan sampel (pengarsipan, pengemasan, dan penyimpananpaling sedikit memuat cara pengarsipan pengemasan dan penyimpanan (arsip contoh dan cuplikan contoh). angka kredit: melakukan preparasi sampel (tawing dan homogenisasi) dalam rangka penyiapan sampel. tolok ukur: terlaksananya preparasi sampel (tawing dan homogenisasi) dalam rangka penyiapan sampel, dan dinilai per sampel. hasil kerja: laporan preparasi sampel (tawing dan homogenisasi). bukti fisik: surat pernyataan melakukreparasi sampel (tawing dan homogenisasi) paling sedikit memuat tanggal preparasi, jenis sampel, dan kode sampel. angka kredit: membuat media pelarut dalam rangka penyiapan media reagensia. tolok ukur: terlaksananya pembuatan media pelarut dalam rangka penyiapan media reagensia, dan dinilai per media pelarut. hasil kerja: laporan pembuatan media pelaruedia pelarut paling sedikit memuat jumlah media pelarut yang dibuat dan tingkat keasaman media konsentrasi pelarut. angka kredit: melakukan kalibrasi internal peralatan pengujian tingkat sederhana. tolok ukur: terlaksananya kalibrasi internal peralatan pengujian tingkat sederhanaralatan pengujian tingkat sederhana paling sedikit memuat nama alat, tanggal pelaksanaan kalibrasi alat, dan hasil kalibrasi internal. angka kredit: melakukan pengujian sampel laboratorium dengan metode tingkat sederhana. tolok ukur: terlaksananya pengujian sampel laboratorium dengan metode tingkat sederhanaerhanalakukan pemusnahan sampel media reagensia. tolok ukur: terlaksananya pemusnahan sampel media reagensia, dan dinilai per sampel per media reagensia. hasil kerja: laporan pemusnahan sampel media reagensiusnahan sampel media reagensia paling sedikit memuat tanggal, jenis sampel, penanganan sebelum dimusnahkan (penetralan sterilisasi media). angka kredit: menyusun instruksi kerja dan atau metode pengujian peralatan tingkat sederhanaerhanaerhanamahirpengumpulpaling sedikit memuat kompilasi data yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung formulir angka kredit: mengumpulktolok ukur: berkumpulnyahasil kerja: laporan pengumpulncana strategis paling sedikit memuat latar belakang dan kebijakan yang telah direkomendasikan sebelumnya (yang telah dilakukan).semasa ran)ku identifikasi sarana danpembinaan,pra. tolok ukur: terlaksananya, setiap unit pengolahan ikan. hasil kerja: laporanverifikasi paling sedikit memuat nama unit pengolahan ikan dan jenis dokumen formulir angka kredit: menyiapkan bahan untuk identifikasi penyebab penolakan dalam rangka pembinaan tindak lanjut kasus penolakan. tolok ukur: terlaksananya penyiapan bahan untuk identifikasi penyebab penolakan, dan dinilai per laporan per kasus penolakan. hasil kerja: laporan penyiapan bahan untuk identifikasi penyebab penolakidentifikasi penyebab penolakan paling sedikit memuat bukti notifikasi penolakan (jenis dokumen produk, nama unit pengolahan ikan, penyebab penolakan)pembinaan terkait diversifikasi produk kelautan dan perikanan. tolok ukur: terlaksananya penyiapan bahan pembinaan terkait diversifikasi produk kelautan dan perikanan. hasil kerja: laporan penyiapan bahan pembinaan terkaitterkait diversifikasi produk kelautan dan perikanan paling sedikit memuat data unit pengolahan ikan, data ragam produk, teknologi, dan kemasan formulir angka kredit:. tolok ukur: terlaksananyahasil kerja:, paling sedikit memuat lokasi nama unit pengolahan ikan, jenis produk, kompetensi teknis tenaga kerja, data tenaga kerja, sertifikasi kompetensi yang telah dimiliki formulir angka kredit: merawat dan mengkondisikan peralatan uji tingkat sederhana. tolok ukur: terlaksananya perawatan dan pengkondisian peralatan uji tingkat sederhana, setiap laporan perawatan per alat, danerhana paling sedikit memuat nama alat, unjuk kerja alat, tanggal pelaksanaan perawatan, dan pengkondisian alat, serta rekomendasi kelayakan penggunaan alat. angka kredit: membuat larutan standar larutan kerja dalam rangka penyiapan media reagensia. tolok ukur: terlaksananya pembuatan larutan standar dalam rangka penyiapan media reagensia, dan dinilai per larutan standar larutan kerja. hasil kerja: laporan pembuatan larutan standar larutan kerjlarutan standar larutan kerja paling sedikit memuat nama larutan standar, tanggal pembuatan larutan standar, rekomendasi kelayakan penggunaan larutan standar. angka kredit: melakukan kalibrasi internal peralatan tingkat sedang. tolok ukur: terlaksananya kalibrasi internal peralatan pengujian tingkat sedangngecekan antara peralatan pengujian tingkat sedang paling sedikit memuat nama alat, tanggal pelaksanaan, hasil, dan rekomendasi kelayakan penggunaan alat. angka kredit: melakukan pengujian sampel laboratorium dengan metode tingkat sedang. tolok ukur: terlaksananya pengujian sampel laboratorium dengan metode tingkat sedangangnyusun instruksi kerja dan atau metode pengujian peralatan tingkat sedangangangnyiapkan bahan untuk penyusundan cover rancangan standar nasional indonesia angka kredit: mengumpulkan bahan hasil jajak pendapat. tolok ukur: berkumpulnya bahan hasil jajak pendapat. hasil kerja: laporan pengumpulan bahan hasil jajak pendapahasil jajak pendapat paling sedikit memuat judul jajak pendapat yang bersifat substansial, dan masukan dari komite teknis setiap jajak pendapatpenyelialakukan persiapan pemantauan mutu dan kehasil identifikasi sarana prasaranberkumpulnya bahan evaluasi pemanfaatan sarana dan prasarana. hasil kerja: laporan pengumpulevaluasi sarana dan prasarana dasar paling sedikit memuat tanggal, lokasi unit pengolahan ikan, dan hasil identifikasi pemanfaatan sarana dan prasaranatolok ukur: berkumpulnyahasil kerja:paling sedikit memuat tanggal, nama unit pengolahan ikan dan hasil pembinaan penerapan good manufacturing practices dan sanitation standard operating procedure. angka kredit: menyiapktolok ukur: terlaksananyahasil kerja: laporanaling sedikit memuat kelengkapan dokumen tentang penerapan dan saran tindak lanjut yang telah dilaksanakan sebelumnya, dan disertai check list dan dokumentasi. angka kredit: menyiapktolok ukur: terlaksananyahasil kerja: laporanbukti fisik: good manufacturing practices dan sanitation standard operating procedure,yusunan dokumen rancangan kerja sama paling sedikit memuat ruang lingkup kerja sama, hak dan kewajiban para pihak, tanggal efektif mulai berlaku dan berakhir, serta penyelesaian perselisihan. angka kredit: mengumpulkan bahan rekomendasi untuk pembinaan tindak lanjut kasus penolakan. tolok ukur: terlaksananya pengumpulan bahan rekomendasi dalam rangka pembinaan tindak lanjut kasus penolakan, dan setiap bahan rekomendasi per kasus penolakan. hasil kerja: laporan pengumpulan bahan rekomendasi untuk pembinaan tindak lanjut kasus penolakpaling sedikit memuat bukti notifikasi penolakan (nama unit pengolahan ikan, jenis produk, penyebab penolakan), dan sertifikat kesehatan health certificate).dan metode penyebarluasan informasi. angka kredit: menyiapkan bahan pendampingan layanan investasi dan fasilitasi akses pembiayaan bidang usaha. tolok ukur: terlaksananya penyiapan bahan pendampingan layanan investasi dan fasilitasi akses pembiayaan bidang usaha. hasil kerja:paling sedikit memuat profil usaha, jenis usaha, lokasi usaha, dan fasilitasi akses pembiayaan (formulir angka kredit: melakuktolok ukur: terlaksananya verifikasi peralatan pengujian ruangan. hasil kerja:verifikasi peralatan pengujian ruangan paling sedikit memuat tanggal verifikasi, nama alat ruangan, dan hasil verifikasi. angka kredit: merawat dan mengkondisikan peralatan uji tingkat sedang. tolok ukur: terlaksananya perawatan dan pengkondisian peralatan uji tingkat sedang.ang paling sedikit memuat nama alat, unjuk kerja alat, tanggal pelaksanaan perawatan dan pengkondisian alat, serta rekomendasi kelayakan penggunaan alat. angka kredit: menyiapkan bahan untuk perumusyiapkan bahan konsensus rancangan standar nasional indonesia tolok ukur: terlaksananya penyiapan bahan konsensus rancangan standar nasional indonesia hasil kerja: laporan penyiapan bahan konsensuskonsensusgumpulkan bahan evaluasi penerapan standar nasional indonesia. tolok ukur: terlaksananya pengumpulan bahan evaluasi penerapan standar nasional indonesia. hasil kerja: laporan pengumpulan bahan evaluasi penerapan standar nasional indonesinerapan standar nasional indonesia paling sedikit memuat bahan standar nasional indonesia produk yang diterapkan dan bahan keberterimaan pelaku usahruang lingkuppengembangan profesi membuattkarya tulis karya ilmiah tersebut diakui oleh unit kerja yang bersangkutany(satu) kalidisampaikan dalam pertemuan ilmiah: dan undangan dari penyelenggara.bitnya terjemahan saduran bidang pembinaan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan,serta memiliki isbn issnterdokumentasikannya terjemahan saduran bidang pembinaan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang dipublikasikan dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang, dimuat dalam majalah ilmiah yang memiliki surat izin usaha penerbitan buku, dan belum ada yang menerjemahkan menyadarijalah asli yang memuatpernah ditulis sebelumnya. hasil kerja: tiap lembar. bukti fisikmenyusun dan atau menyempurnakan standarstandar bidang pembinaan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. hasil kerja: standar. bukti fisik: surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi formulir dan dokumen standar bidang pembinaan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. angka kredit: menyusun dan atau menyempurnakan pedomandoman bidang pembinaan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. hasil kerja: pedoman. bukti fisik: surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi formulir dan dokumen pedoman bidang pembinaan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. angka kredit: il.tunjuk teknis bidang pembinaan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikananmbinaan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. angka kredit: unsur penunjang dengan uraian kegiatan, terdiri dari: mengajar melatih pada diklat fungsional teknis bidang pembinaan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. tolok ukur: terlaksananya pengajaran pelatihan pada diklat fungsional teknis bidang pembinaan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan setiap (dua) jam pelajaran. hasil kerja: (dua) jam pelajarajadwal dan jumlah jam mengajar melatih: dan undangan dari penyelenggara. angka kredit: mengikutisebagai pemasaran. tolok ukur: terlaksananya penyampaian prasaran, dan undangan dari penyelenggara. angka kredit: sebagai risalah, dan undangan dari penyelenggara. angka kredit: sebagai peserta. tolok ukur: terlaksananya kegiatan sebagai pesert.anggota.menjadi anggota organisasi profesi sebagai:pengurus. angka kredit: anggota.menjadi anggota tim penilai. tolok ukur: terlaksananya kegiatan penilaian jabatan fungsional asisten pembina mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan sebagai anggota tim penilai untuk setiap dupa. hasil kerja: duparekapitulasi pejabat fungsional asisten pembina mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang dinilai. (tiga puluh) tahun.dua pukul) tahun.sepuluh) tahun.memperoleh ijazah yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya. diploma iii (d iiii (d idiploma (d (d babsisten pembina mutu hasil kelautan dan, serta promosi. pengangkatan pertama. pejabat yang berwenang pejabat yang berwenang mengangkat pnspaling tinggcc. tata cara pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional asisten pembina mutu hasil kelautan dan perikanan lingkungan kementerianpengangkatan pertamasisten pembina mutu hasil kelautan dan perikanan dalam jangka waktu paling lama (tiga) tahun harus mengikuti dan lulus diklat fungsional teknis bidang pembinaan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. perpindahan dari jabatan lain.melakukan kegiatanling kurangsisten pembina mutu hasil kelautan dan perikanan) deng. pengangkatan melalui. promosi, dan ccdilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. kenaikan pangkat pejabat yang berwenang menetapkan kenaikan pangkat asisten pembina mutu hasil kelautan dan perikanan adalah: pejabat pembina kepegawaian kementerian untuk pns kementeriandan pejabat pembina kepegawaian daerah provinsi atau kabupaten kota, untuk pns provinsi atau kabupaten kotasetelah mendapat persetujuan teknis kepala kantor regional badan kepegawaian negara, kenaikan pangkat pns dalamtata cara kenaikan pangkat lingkungan kementerian: pimpinan unit kerja mengusulkan kenaikan pangkaprovinsi atau kabupaten kotakenaikan jabatan pejabat yang berwenang menetapkan kenakenaikansekretaris daerah provinsi atau kabupaten kotapemberhentian dari jabatan fungsional pejabat yang berwenang memberhent fungsional asisten pembina mutu hasil kelautan dan perikanan. tata cara pemberhentian dari jabatan fungsional asisten pembina mutu hasil kelautan dan perikanan lingkungan kementerian mengangkat kembali dalamyang telah diberhentikan dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional asisten pembina mutu hasil kelautan dan perikanan, apabila terdapat kebutuhan jabatan dengan ketentuanluar tanggungan negara dan diaktifkan kembali sebagai pns, untuk pns yang menjalani cuti luar tanggungan negara, cc.sisten pembina mutu hasil kelautan dan perikanan, dengan ketentuan batas usia paling tinggi (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun dari jabatan terakhir yang diduduki. tata cara pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional asisten pembina mutu hasil kelautan dan perikanan.pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, atau jabatan pelaksanajabatan pengawas atau jabatandalamketentuan pengangkatan kembali pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional asisten pembina mutu hasil kelautan dan perikanan karena diangkat kembali sebagai pns setelah diberhentikan sementarambina mutu hasil kelautan dan perikanan, pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional asisten pembina mutu hasil kelautan dan perikanan, karena telah selesai menjalani tugas belajar, dan cc. pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional asisten pembina mutu hasil kelautan dan perikanan yang diberhentikan karena ditugaskan secara penuh luar jabatan fungsional asisten pembina mutu hasil kelautan dan perikanan yakni pada jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, atau jabatan pelaksanaasisten pembina mutu hasil kelautan dan perikanan wajib menyusun skp yang akan dilaksanakan dalam (satu) tahun berjalanasisten pembina mutu hasil kelautan dansisten pembina mutu hasil kelautan dan perikanan yang volume beban tugasnya melebihi kebutuhan jabatan fungsional asisten pembina mutu hasil kelautan dansisten pembina mutu hasil kelautan dan padasisten pembina mutu hasil kelautan dan perikanan, dan skp yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada angka dan angka harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung. target angka kredit target angka kredit terdiri dari subunsur pendidikan dan pelatihan,pengembangan profesi, dan unsur penunjang sesuai ketentuan yang berlaku, target angka kredit sebagaimana pada angka bagi asisten pembina mutu hasil kelautan dan perikanan dalam waktu (satu) tahun paling sedikit: (lima) angka kredit untuk asisten pembina mutu hasil kelautan dan perikanan terampil, (dua belas koma lima) angka kredit untuk asisten pembina mutu hasil kelautan dan perikanan mahir, dan (dua puluh lima) angka kredit untuk asisten pembina mutu hasil kelautan dan perikanan penyelia. jumlah targetunsur pendidikan formal paling sedikit (delapan puluh persen) harus mengandung angka kredit yang berasal dari subunsursubunsur pengembangan profesi dengan komposisi sebagai berikut::unsur penunjang, paling banyak (dua puluh persen). target angka kredit subunsur pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada angka untuk naik jenjang jabatan dan pangkat asisten pembina mutu hasil kelautan dan perikanan mahir yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi asisten pembina mutu hasil kelautan dan perikanan penyelia, angka kredit yang disyaratkan sebanyak (empat) berasal dari subunsur pengembangan profesi, asisten pembina mutu hasil kelautan dan perikanan penyelia, pangkat penataan jumlah target angka kredit sebagaimana dimaksud pada angka sampaiasisten pembina mutu hasil kelautan danasisten pembina mutu hasil kelautan dan. pengisian dupa pengisian dupa formulirasisten pembina mutu hasil kelautan dan: asisten pembina mutu hasil kelautan danbeserta bukti fisiksisten pembina mutu hasil kelautan dan perikanan (khusus untuk kenaikan pangkat pertama kali dalam jabatan fungsional asisten pembina mutu hasil kelautan danfotokopi skp yang sudah ditandatangani atasan langsung. pimpinan unit kerja menyampaikan usulan permohonan penilaian dan penetapan angka kredit paling lambat bulan januari untuk kenaikan pangkat jabatan periode april, dan bulan juli untuk kenaikan pangkat jabatan periodeuntuk asisten pembina mutu hasil kelautan dan perikanan lingkungan kementerian, sekretaris daerah provinsi, untuk asisten pembina mutu hasil kelautan dan perikanan lingkungan pemerintah daerah provinsi, dan sekretaris daerah kabupaten kota, untuk asisten pembina mutu hasil kelautan dan perikanan lingkungan pemerintah daerah kabupaten kota. cc pangkat penata tingkat golongan ruang iii dasisten pembina mutu hasil kelautan danmbinaan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikananbab daftar formulir dalam jabatan fungsional asisten pembina mutu hasil kelautan dan perikantelah mengikutisebagai berikut: uraian jumlah angka jumlah keterangan satuan kegiatan tanggal hasil volume kredit angka bukti fisik kegiatan a32 el, sal salnunjukan tim dari pimpinan unit kerja formulir kop surat surat penunjukan tim nomor!: oom menimbang: bahwa dalam rangka pelaksanaan . dasar pan. bi. memberi tugas kepada ketua nama nip pangkat, gol ruang jabatan unit kerja anggota nama nip pangkat, gol ruang jabatan unit kerja nama nip pangkat, gol ruang jabatan unit kerja dst untuk nnnnkanana dst. pimpinan unit kerjatelahberikut: uraian tanggal satuan angka badan keterangan kegiatan hasil kegiatan kredit kredit bukti fisik smnaoutline halaman judul judul, susunan tim, instansi) lembar pengesahan oleh pimpinan unit kerja pendahuluan latar belakang, tujuan, output) rencana pelaksanaan penutup ii. format rencana kerja halaman judul judul, susunan tim, instansi)logo instansi susunan tim ketua iss anggota dommemewdst nama instansi tahun lembar pengesahan oleh pimpinan unit kerja lembar pengesahantim penyusun ketua tim (ttd) nama nip disahkan pada tanggal. pimpinan unit kerja (ttd) nama nip pendahuluan latar belakang, tujuan, output, pelaksana kegiatan) pendahuluan latar belakang tujuan output pelaksana kegiatan rencana pelaksanaan jadwal rencananiai eno lil lil peg tea pen dna penutupformulirnama kegiatan bulan danang mennnnannnannaann . telah diperiksa oleh ketua tim atasan langsung penanggung jawab kegiatan ) nama . nama . nip san. nip san. coret yang tidak perluformulirnama jabatan beam tan tahun lembaga instansi keterangan teknisi penerbitan penerbit minimal bahan danang mennnnannnannaann . telah diperiksa oleh pejabat fungsional, atasan langsung koordinator jabatan fungsional nama . nama . nip lana. nip lana.formulirnama dst. lokasi pemantauan pendahuluan isi laporan form persiapan pemantauan lampirkan dokumen bahan yang disiapkan pnnamanang kenansannnasannann . telah diperiksa oleh pejabat fungsional, atasan langsung koordinator jabung nama: nama . benanaanaaan nip lana. dst. laporan pengambilan dan penanganan sampel formulir laporan pengambilan dan penanganan sampel nama dst. lokasi pengambilan sampel tanggal pendahuluan isi laporan formulir pengambilan dan penanganan sampel lokasi titik jenis jumlah kode kondisi cara sampling sampel" sampel sampel sampel penanganan nawa nawa nawa nawa nawa misalnya lokasi sampling (pasar tambak unit pengolahan ikan tpi), titik sampling (bahan baku produk akhir produk lini produksi) misalnya produk, air, swab peralatan diisi untuk pengambilan sampel misalnya beku, segar, kaleng, kering pnannnanng enanasannanamanan . telah diperiksa oleh pejabat fungsional, atasan langsung koordinator jabung nama: nama . dan. dst. laporan hasil identifikasi sarana dan prasarana formulir laporan hasil identifikasi sarana dan prasarana nama dst. tanggal daftar hasil identifikasi lho lho lho telah diperiksa oleh pejabat fungsional, atasan langsung koordinator jabung nama: dst. nama. . nip lana.formulirnama dst. tanggal data umum namaupl ' e:|o kantor pusat ' e(:| upi gudang |:| jenis upi ' '|:|a. upi url k c.ugi upah kpi non upi tahun juta s.d miliar (kecil), cc. miliar s.d miliar (menengah), atau miliar (besar) tlp fax email (:| mma (nama hp) dokumen") ktp, npp, spt, akta notaris, perjanjian sewa menyewa, manual gmp dan stop, atau nib nomor induk berusaha). produk) jenis kegiatan") (:| pilih salah satu (lingkar salah satu) ): diisi jenis produk yang dihasilkan, misalnya beku segar hidup, dll diisi jenis kegiatan yang dilakukan seperti bimbingan pendampingan evaluasi dalam rangka spot sni upi unit pengolahan ikan url k unit penanganan rumput laut kering ugi unit gudang penyimpanan ikan upah unit penanganan ikan hidup kpi kapal pengolah ikan non upi unit usaha yang menggunakan bahan fortifikasi produk kelautan dan perikanan laporan pengumpulan data untuk registrasi usaha identifikasi, verifikasi, dan validasi) formulir laporan pengumpulan data untuk registrasi usaha formulir isian registrasi usaha sektor kelautan dan perikanan skala usaha mikro, kecil, dan menengah apa aaa clavata rama pemiifampnan (ee ape tamat (oo matan tang (fo jaa james izin usaha perikanan knnanananannnn no, surat izin usaha knnanananannnn no, iaaamasin tanda daftar knnanananannnn no, perizinan usaha lainnya ras aaaa ama aaaa matang tio rama setan emban pee komposisi bahan knanaanannanan umam (rapat mean mma kapasitas produksiman get camat sertifikat produk #nanaanannanann nol ommataman komposisi mdn: .y6 kepemilikan modal (khusus usaha menengah dan besarnamantmasan (same materai (meet o tanah bersertifikat tidak uomasmsssamas bangunan bersertifikat tidak name pesan apa p pompa (ee samar fesainyareanasnaa mma pom pose pasta (fo (keadaan peranan ongkos produksi per rp. sana adm rencana pengembangan jelaskan secara singkat) belum ada realisasi tahun realisasi tahun skala usaha besar apa aaaa rata ama penifamenan (ee tamatan poo matan datang (foto aaa izin usaha perikanan pnanaanannansan nol la. surat izin usaha pnanaanannansan nol la. omammmacun tanda daftar pnanaanannansan nol la. oman perizinan usaha lainnya ras aaaa raasaarbaa (ie gpatarantaa pem ama tata tamatan "(en komposisi bahan knanaanannanan oma appa rampok meet pom hiampodt opo kapasitas produksi amaama mere selaras posto opo sertifikat produk bnanaanannannanann no! ommataaan komposisi khusus penanaman modal kepemilikan modal asing pma) penanaman modal dalam negeri mdnmamasamsaga gam maman (im tanah bersertifikat tidak bangunan bersertifikat tidak iratome mesum pama mma ame datta (fo mam iatemamran oendijaimgankeda samar papers aman eror ongkos produksi per rp sana rencana pengembangan jelaskan secara singkat) belum ada realisasi tahun realisasi tahun hambatan (sebutkan uraikan secara apakah ada proses alih (uraikan) amma klasifikasi tingkat kesulitan peralatan uji formulir klasifikasi tingkat kesulitan peralatan uji dryingoven face poo $$. metr poo $.$ . refractometer vacuum gauge balance thermocouple timbangan analitik 0po000000 autoclave laminar flow waterbath stomach koloni counter ' ) | hot plate magnetic stres ppo000000 dehemudifer 0po000000 free, poo refrigerator ' inkubator poo texture analyses bor poo dial kapiler ' |oo homogenizer viscometer formaldehida test kit ' | no deepfrying team mikrometer pemotong kaleng sentriftus ho) metr nitrogen evaporator plankton seichidisk poo snorklset meter poo rotary evaporator |o00000 sentrifius dingin mikroskop microwave see thai man textureanalyzer mencit hewan spectrophotometer pon aslspemmewmenag spectrophotometer aas) inducted couple plasma icp) |oon high performance liquid ' chromatography plc) gas chromatography gc) liquid chromatography ms ) |oon (lc ms ms) inducted couple plasma icp) keterangan: pengoperasian mudah dan singkat pengoperasian mudah namun tahapannya panjang pengoperasian rumit dan tahapannya panjang klasifikasi tingkat kesulitan metode uji formulir klasifikasi tingkat kesulitan metode uji kadar air ' e gravimetri kadar abu gravimetri kadar garam titrimeti a4lph bektrometi |indexbias refraktrometri salinitas '!' refraktrometri kevakuman kuantitatif || san ornata agartuang bobot tuntas kuantitatif || suhu pusat kuantitatif || kapang khamir kuantitatif || parasit kuantitatif vo tomat waw enfenyespan kuamttur viskositas ''!? e kuantitatif ' v jpadaknteteh kuamttaur produk ipo kuantitatif kecerahan kuantitatif || kecepatan arus kuantitatif formalin (testis) kuantitatif kualitatif| kuantitatif kadar lemak ' e gravimetri organoleptik sensori kuantitatif iromanteesitasi kuamiwaur lol formalin (destilasi) kuantitatif pemasar pasta ikan gel strength ' .e kuantitatif rampasan dow plankton psp biomassa anaerob ' e agar tranger protein kjedhal tvb tma destilasi angka peroksida titrimeti asam benzoat titrimeti serat kasar gravimetri karageenan gravimetri karbohidrat titrimeti e.coli mpn kualitatif laa semai (spectroscopy) salmonella kualitatif v.cholera kualitatif |v. parahaemolyticus kuantitatif |v.vulnivieus kualitatif listeria kualitatif staphylococcus aureus kuantitatif ganda angin |sensonforganoteptis| pon width kuantitatif o|oo identifikasi plankton mikroskopi |dsp kromatografi ciguatoksin kromatografi histamin spektroskopi indol spektroskopi paspor spektroskopi logam berat, mineral spektroskopi antibiotik kromatografi |asp kromatografi pestisida kromatografi omega kromatografi keterangan: pengujian mudah dan tidak diperlukan evaluasi mendalam pengujian mudah namun diperlukan evaluasi mendalam # pengujian rumit dan diperlukan evaluasi mendalamnama: tanggal lokasi jenis data yang diperoleh . dana. dst sebutkan lokasi pengambilan data, misalnya laboratorium pasar tambak, dll data primer dilampirkan telah diperiksa oleh pejabat fungsional, atasan langsung koordinator jabatan fungsional nama. . nama . nip lana. nip la. laporan penyiapan bahan verifikasi formulir laporan penyiapan bahan verifikasi nama upi lokasi upi tanggal rencana pelaksanaan pelaksana verifikasi contoh jenis dokumen: check list profil unit pengolahan ikan dokumen gmp stop dokumen lainnya telah diperiksa oleh pejabat fungsional, pelaksana verifikasi nama. . nama . nip lana. nip la. laporan penyiapan bahan dalam rangka identifikasi penyebab penolakan formulir laporan penyiapan bahan identifikasi penyebab penolakan nama upi lokasi upi tanggal rencana identifikasi pelaksana identifikasi jenis dokumen produk' contoh jenis dokumen: bukti notifikasi penolakan dokumen lainnya pnannnanng enanasannanamanan . telah diperiksa oleh pejabat fungsional, pelaksana identifikasi nama. . nama . nip lana. nip lana. laporan penyiapan bahan pembinaan terkait diversifikasi produk kelautan dan perikanan formulir laporan penyiapan bahan pembinaan terkait diversifikasi produk kelautan dan perikanan nama upi lokasi upi tanggal rencana pembinaan pelaksana pembinaan ragam produk" teknologi" bas. contoh bakso ikan contoh manual contoh plastik pnannnanng enanasannanamanambinaan kompetensi tenaga kerja formulir laporan penyiapan bahan pembinaan kompetensi tenaga kerja nama upi lokasi upi jenis produk tanggal rencana pembinaan pelaksana pembinaan kompetensi data tenaga sertifikasi keterangan teknis tenaga kerja" kompetensi yang kerja" telah dimiliki""" tee ben last, contoh operator, checker, quality control contoh jumlah tenaga kerja, pendidikan contoh sertifikasi profesi kelautan dan perikanan spi, dll) pnnamanang kenansannnasannanformulir(identitas perusahaan mamausana audi bidang usa pemasaran : umam" daasarermanan sarana pendukung usaha perikanan tam tam momo perorangan berperan hukum (kelompok daun nak papan organisasi bentuk usaha" hukum (koperasi |remaja tama bass status penanaman pma pmn modal pan mami tanggal mulai usaha izin usaha (sup tdp ijin usaha lainnya rp) jumlah omzet (rp) tahun pilih salah satu ii. identitas pemilik mmaeeamak nomor identitas momok mamak mama momo iii. data rencana tenaga kerja anggota jumlah tenaga kerja: a). tetap . orang atau jumlah anggota . orang b). tidak tetap . orang iv. rencana investasi kendala hambatan yang dihadapi data produksi jenis produk volume nilai siklus produksi (ton) tahun rp) tahun (harian bulanan tahunan) vi. kebutuhan pembiayaan jumlah pengajuan rp) rencana penggunaan vii. hal hal lain deskripsi naa informasi yang diinginkan diperlukan tindak lanjut yang diinginkantmt bkanaataananaanaaana anna unit kerja ponnananatananannana anakan aan aan telah melakukan kegiatan pengembangan profesi sebagai berikut: kegiatan hasil kegiatan kredit kredit bukti fisik alone oo) soo lo) ycool surat pernyataan naskah belum diterjemahkan oleh orang lain formulir surat pernyataan naskah belum diterjemahkan oleh orang lai buku majalah makalah" yang saya terjemahkan dari bahasa . bahasa . belum diterjemahkan oleh orang lain. demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan bersedia menerima sanksi apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar. jabatan fungsional, nama. pilih salah satukanaanaaana nana aan ana ana pangkat golongan ruang jabatan danaaaanananaa aan unit kerja ponaanananana naik kanan anakan akan telah melakukan kegiatan penunjang pembinaan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan sebagai berikut: uraian satuan jumlah ang jumlah terangan kegiatan tanggal rasi, volume kepri angka bukti fisik kegiatan kredit pal lola oo. alone oo) doo doo lo) soo demikian pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. atasan langsung nama mna butir kegiatan jenjang jabatan atas bawah isa |sells lee eee b e laa lau . poo nawa) ns. aaa aaa aan u (a aini lo pre poo lho ana . nn. ana nn. nn. aaaaaa nn. atamosrasasaoarauar (oobenanananaann kanan surat pernyataan melakukan kegiatan penunjangformuloo ai8i4i iis la. lama (baru jumlah iii$e$ sk4 rrdata sekunder mankeamanan hasil kelautan dan perikanan melakukan persiapan pemantauan mutu hasi)perikanan: |a. identifikasi sarana prasarana, sebagai anggota melakukan kesesuaian persyaratan saranar good manufacturing practices gmp) dan sanitation standard operating procedure stop) unit pengolahan ikananggota menyiapkan bahan dalam rangka identifikasi ragamgumpulkan data dalam rangka registrasi usaha (identifikasi, verifikasi dan validasi) untuk mendapatkan kriteria usaha (layak, prospektif, potensial)pelaksanaan pengujian mutu hasil kelautan dan|perawatan sampel (pengarsipan dan pengemasan dan penyimpanan) jo tbpeerarasi sampe pasangan omogerees mma mempan ban dan dan melakukan kalibrasi internal peralatan dengan tingkat sederhana melakukan pengujian sampel laboratorium dengan tingkat sederhana melakukan pemusnahan sampel media reagensia dnaerhankalam bentuk buku hata pes makawitiiiii tit: alam bentuk uta param bentuk ma: atau ulasan ilmiah bidang pembinaan mutudmata oupen ana soe: ne. . pemanas more peserta lil lia ppm lini pasta oo menjadi anggota organisasi profesi sebagai 2anggotaanda penghargaan tanda jasa satya lencana karya satya: paru pattern aman dan memperoleh salah gelar pendidikan lainnya memperoleh ijazah yang tidak sesuai dengan bidang tea mpeomat ann ann diploma butir kegiatan jenjang jabatan atas di bawah . laa lau . .ajay . lie ehh j5. h www .bj napas ia. 555m .aaaaaa . .s o oot pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah gelar ann mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh)| lama |baru jumlah ig.esanan dat tetap mengumpulkan bahan rencana strategis dalam rangka penyiapan bahanhasilmantauan kondisi sanitasi sarana prasarana sentra produksi (unit penanganan uni pengolahan ikan unit penanganan pengolahan produk inonkonsumsi kapal tambak perairan),pelabuhan perikanan, pasar) perikanan: identifikasi sarana prasarana, sebagai anggotapembinaan tindak lanjut kasus penolakan ann tenunan dni menyiapkan bahan dalam rangka identifikasi penyebab penolakanmelakukan penyebarluasan informasi, publikasi, promosi tentang mutu dan keamanan hasil kelautan: dan perikanan, sebagai anggota menyiapkan bahan pembinaan terkaitmerawat dan mengkondisikan peralatan uji dengan tingkat sederhana membuat larutan standar larutan kerja tel melakukan kalibrasi internal peralatan dengan tingkat sedang melakukan pengujian sampel laboratorium denga tingkat sedangang menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan) rancang(ar hala bentuk buku param bentuk maka b|baru jumlah 31a1: kalam entbuku dan param pen matatau ulasan ilmiah bidang pembinaan mutu keamanan hasil kelautan dan perikanan pada pertemuan: dalam bentuk: param bertukar i(baru jumlah s|lal|ls madil . pembatas oaaaraame peseta arema nn. . ana menjadi anggota organisasi profesi sebagai: haw keanggotaan dalam tim penilai oo.memperoleh tanda penghargaan tanda jasa ol) anda penghargaan tanda jasa satya lencana karya satya: pia memperoleh ijazah yang tidak sesuai dengan bidang tomat idioma (dm butir kegiatan jenjang jabatan atas bawah ional|sells laa lau .ajay . poo nawa) ns. aaa j5. u (a aini lo pre poo lho ana nn. nn. ana nn. . $$. .bococococcccccccocrsususssssssssasasasasasaaaajabatan) (nama pejabat pengusul) vii catatan anggota tim penilai: dan seterusnya pendidikan pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah gelar annmengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan ann peralatan potongah$ii#sisi :i$ir7i|i3ketuketuadan keamanan hasil kelautan dan perikanan meliputi kesegaran ikan, bahan tambahan pangan pada saa pembongkaran pemanenan penanganan pengolahan logistik pemasaran, sebagai ketua melakukan pemantauan kondisi sanitasi sarana prasarana sentra produksi (unit penanganan unit pengolahan produk ikan unit penanganan pengolahan produk nonkonsumsi kapal tambak perairan), pelabuhan perikanan, pasar, sebagai ketua melakukan pengambilan dan penanganan sampel hasi lautan dan perikanan dan sampel lain (air, sampe swab peralatan), sebagi ketua mengumpulkan perikanan |a. identifikasi sarana prasarana, sebagai ketua ana dana danketua mengumpulkan bahan evaluasi pemanfaatan) sarana dan prasarantarekat menengah sebaga temanyiapkan bahan dalam rangka penyusunan dokumen kerjasama bidang pembinaan mutu keamanan hasil kelautan dan perikanan denga negara lain instansi lain melakukan pembinaan tindak lanjut kasus penolakan kan tea teaketuasss melakukan pembinaan usaha kelautan dan perikanan dalam rangka peningkatan mutu menyiapkan bahan pendampingan layanan investasi dan fasilitasi akses pembiayaan bidang sahamerawat dan mengkondisikan peralatan uji denga: tingkat sedang |p3 melakukan perumusan dan penerapan sni ito menyiapkan bahan dalam rangka perumusan rancangan standar nasional indonesia menyiapkan bahan konsensus rancangan standar nasional indonesia mengumpulkan bahan evaluasi penerappelayanan teknis dan operasional pembinaan mutu| dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, sebagai tuketu: yang dipublikasikan: dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional |b.| perikanan yang dipublikasik(baru jumlah ap 3rhr4r1 jeliapkan prasarana berupa tinjauan, gagasan dan atau alasan ilmiah bidang pembinaan mutu dandbe alam bentuk makalah:! lo) wpenowan semar lokakarya sebagai la. pemasaran 'b membahas moderator narasumber ns. unsur, subunsur, dan butir kegiatan nemetaseasiman sma apa lan as kamaanarmomeapss menjadi anggota organisasi profesi sebaga, ipewafvarikewa taat id. keanggotaan dalam tim penilai 515i asisten pembina mutu hasil kelautan dan perikanan ip. memperoleh tandapenghargaan tandanya ')) o)o | oo satya: apa aprampamum them memperoleh ijazah gelar pendidikanlainnya ' ' ) | oo bea dad apem diploma tamat unsur pen ana bab vii penutup petunjuk teknis ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pejabat fungsional asisten pembina mutu hasil kelautan dan perikanan dan pejabat yang berkepentingan dengan jabatan fungsional asisten pembina mutu hasil kelautan dan perikanan, sehingga ada keseragaman dalam pelaksanaan kegiatan serta pembinaan oleh seluruh instansi baik pusat maupun daerah. selain itu, bagi tim penilai diharapkan dapat dijadikan acuan untuk menyamakan persepsi dan menyeragamkanena organisasi, tel jenderal nor eren" jd,payaupayaupayau. bab kedudukan, tugas, dan fungsi balai penelitian dan pengembangan budidaya air payau, yang selanjutnya disingkat bppbappayauap dipimpin oleh seorang kepala. bppbap mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan perikanan budidaya air payau. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bppbap menyelenggarakan fungsi: penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi serta laporan, pelaksanaan, pelayanan teknis, jasa, informasi, komunikasi, serta kerja sama penelitian dan pengembangan perikanan budidaya air payauii susunan organisasi susunan organisasi bppbapppba serta penyusunan laporan. seksi programpayau sama penelitian dan pengembangan perikanan budidaya air payau, dan pengelolaan prasarana dan sarana penelitian dan pengembangan perikanan budidaya air payaupayaupayau. bab iii instalasi pada bppbapap mempunyai tugas melaksanakan:ap serta dengan instansi lain luar bppbappbap berlokasi kabupaten maros, provinsi sulawesi selatanpayaun salinan sesuai aslinya kepala bio hukum dan organisasi, (e m sekretariat prosa isch tana, nai jha pa) w kop atpayau struktur organisasi balai penelitian dan pengembangan budidaya air payau subbagievaluasi prasarana dan sarana apa aaa aan ieee kelompok jabatanfungsional haa menteri kelautan dan perikanan republik indonesia, ttd. pan asli fadel muhammad salinan sesuai aslinya kepala bio hukum dan organisasi, (gi isi tele tan permetarat jekpeny1 dellakarantina ikan dan adanya perubahan organisasi karantina ikan, perlu meninjau kembalibahwa untuk itu perlu0o9mutuskan:. bab ketentuan umum dalam peraturan menteri ini, yang dimaksud dengan: hama dan penyakit ikan, yang selanjutnya disingkat hpiepik. petugas karantina ikanwilayah negara republik indonesia, atau keluarnya hama dan penyakit ikan dari dalam wilayah negara republik indonesia. sertifikat kesehatan ikan dan produk perikanan adalah dokumen untuk pengeluaran media pembawa. sertifikat kesehatan ikan dan produk perikanan domestik adalah dokumen untuk pengeluaran media pembawatidak tertular epik. sertifikat urat keterangan lalu lintas ikan dan produk perikanandan atau mengeluarkan media pembawa hpi. transit media pembawa adalah singgah sementara. menteri adalah menteri kelautan dan perikanan. unit pelaksana teknis badan karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan yang selanjutnya disingkat upt badan adalah unit pelaksana teknis badan karantina ikan, pengendalian mutubab jenis dokumen tindakan karantina ikan (l) jenis dokumen tindakan karantina terdiri atas: sertifikat kesehatan ikan dan produk perikanan health certificate for fish and fish products): sertifikat kesehatan ikan dan produk perikanan domestik: cc. surat keterangan lalu lintas ikan dan produk perikanan, surat persetujuan muat, surat pemberitahuan pelaksanaan tindakan karantina ikan terhadap media pembawa atas alat angkut: surat persetujuan bongkar, surat. surat persetujuan pengeluaran media pembawa dari tempat pemasukan, surat keterangan masuk instalasi karantina ikan: surat keterangan masuk tempat penimbunan sementara karantina ikan, surat penahanan sementara, surat penolakan: sertifikat pelepasan: surat pemusnahan: berita acara pemusnahan: oo. surat keterangan transit: surat keterangan benda lain, dan surat pemberitahuan tindakan karantina ikan terhadap alat angkut. dokumen tindakan karantina ikan sebagaimana dimaksud pada diterbitkan oleh petugas karantina ikan. bab iii penerbitan dokumen tindakan karantina ikan sertifikat kesehatan ikan dan produk perikanan health certificate for fish and fish products) sebagaimana dimaksud dalam huruf diterbitkan untuk media pembawa yang akan dikeluarkan dari wilayah negara republik indonesia. sertifikat kesehatan ikan dan produk perikanan health certificate for fish and fish products) diterbitkan apabila: media pembawa setelah dilakukan pemeriksaan, tidak tertular epik dan atau hpi yang disyaratkan oleh negara tujuan, media pembawa diduga tertular epik dan atau hpi yang disyaratkan oleh negara tujuan dan atau hpi yang disyaratkan oleh negara tujuan, atau media pembawa tertular epik dan atau hpi yang disyaratkan negara tujuan selain. sertifikat kesehatan ikan dan produk perikanan domestik suatu area yang tidak bebas area lain yang bebas dari epik dalam wilayah negara republik indonesia. sertifikat kesehatan ikan dan produk perikanan domestik diterbitkan apabila: media pembawa setelah dilakukan pemeriksaan, media pembawa tidak tertular epik,epik,: atauketerangan lalu lintas ikan dan produk perikanan: suatu area yang bebas dari epik area lain yang bebas dari epik dalam wilayah negara republik indonesia, suatu area yang bebas dari epik area lain yang tidak bebas dari epik dalam wilayah negara republik indonesia, atau suatu area yang tidak bebas dari epik area lain yang tidak bebas dari epik dalam wilayah negara republik indonesia. surat keterangan lalu lintas ikan dan produk perikanan sebagaimana dimaksud pada diterbitkan apabila: media pembawa: merupakan inang definitif atau inang antara carrier epik yang sudah tersebar area tujuan, atau bukan merupakan inang definitif atau inang antara carrier epik: media pembawa telah dilengkapi dengan dokumen yang sah dan benar: dan media pembawa bukan merupakan media pembawa yang dilarang untuk dilalulintaskan. . surat persetujuan muat sebagaimana dimaksud dalam huruf diterbitkan untuk pengiriman media pembawa luar wilayah negara republik indonesia. surat persetujuan muat diterbitkan apabila: media pembawa telah dilengkapi dengan sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia, media pembawa telah dilengkapi dengan dokumen yang sah dan benar, media pembawa bukan merupakan media pembawa yang dilarang pengeluarannya, dan media pembawa dilengkapi dengan dokumen yang disyaratkan. surat pemberitahuan pelaksanaan tindakan karantina ikan terhadap media pembawa atas alat angkut sebagaimana dimaksud dalam huruf diterbitkan untuk alat angkut yang hanya memuat media pembawa. surat pemberitahuan pelaksanaan tindakan karantina ikan terhadap media pembawa atas alat angkut diterbitkan apabila: media pembawa atas alat angkut diketahui tertular atau diduga tertular epik, alat angkut yang membawa media pembawa transit negara atau area yang sedang terjadi wabah penyakit ikan, atau alat angkut yang membawa media pembawa melewati negara atau area yang sedang terjadi wabah penyakit ikan. surat persetujuan bongkar sebagaimana dimaksud dalam huruf diterbitkan untuk media pembawa yang disetujui untuk dibongkar dari atas alat angkut yang hanya memuat media pembawa. surat persetujuan bongkar diterbitkan apabila: media pembawa telah dilengkapi dengan dokumen yang sah dan benar, media pembawa telah dilakukan pemeriksaan atas alat angkut dan tidak tertular epik: media . media pembawa bukan merupakan media pembawa yang dilarang, dan media pembawa tidak rusak atau busuk. surat persetujuan bongkar dapat juga diterbitkan apabila media pembawa tidak rusak atau busuk, telah dilengkapi dengan dokumen yang sah dan benar, namun epik tidak dapat dideteksi atas alat angkut. surat persetujuan pengeluaran media pembawa dari tempat pemasukan sebagaimana dimaksud dalam huruf diterbitkan apabila: media pembawa yang dimasukkan dalam wilayah negara republik indonesia telah dilengkapi dengan sertifikat kesehatan dari negara asal dan dokumen lain yang disyaratkan, yang sah dan benar, dan bukan merupakan media pembawa yang dilarang, namun memerlukan tindakan karantina lebih lanjut yang tidak dapat dilakukan tempat pemasukan:ertifikat kesehatan ikan dan produk perikanan domestik dan dokumen lain yang disyaratkan, yang sah dan benar, bukan merupakan media pembawa yang dilarang, serta memerlukan tindakan karantina lebih lanjut yang tidak dapat dilakukan tempat pemasukan, atau cc.urat keterangan lalu lintas ikan, dokumen lain yang disyaratkan, sah dan benar, dan bukan merupakan media pembawa yang dilarang, serta tidak memerlukan tindakan karantina lebih lanjut luar tempat pemasukan. surat keterangan masuk instalasi karantina ikan sebagaimana dimaksud dalam huruf diterbitkan apabila media pembawa telah mendapatkan surat persetujuan pengeluaran media pembawa dari tempat pemasukan dan memerlukan tindakan karantina lebih lanjut instalasi karantina ikan. surat keterangan masuk tempat penimbunan sementara karantina ikan sebagaimana dimaksud dalam huruf diterbitkan untuk media pembawa nonhidup. surat keterangan masuk tempat penimbunan sementara karantina ikan diterbitkan apabila: media. media pembawa telah mendapatkan surat persetujuan pengeluaran media pembawa dari tempat pemasukan, namun memerlukan tindakan karantina lebih lanjut yang tidak dapat dilakukan pintu pemasukan: dan instalasi karantina ikan yang tersedia tidak mampu menampung media pembawa yang perlu dikenakan tindakan karantina. surat penahanan sementara sebagaimana dimaksud dalam huruf diterbitkan apabila: dokumen media pembawa dinyatakan tidak lengkap: media pembawa tidak diurus atau tidak diketahui pemiliknya, dan atau media pembawa merupakan media pembawa yang: dilarang pemasukan atau pengeluarannya, atau diatur dibatasi memasukannya dan tidak dilengkapi dengan persyaratan lain sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang undangan. surat penolak:,: cc: media pembawa tidak dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina untuk keperluan tindakan karantina, dokumen media pembawa dinyatakan tidak benar dan atau tidak sah, media pembawadan atau media pembawa dilarang pengeluarannya. sertifikat pelepas, tidak tertular epik, media .: atau cc.pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam huruf diterbitkan untuk:transit wilayah negara republik indonesia. surat pemusnahan untukditerbitkan apabila: setelah dilakukan pemeriksaan terhadap media pembawa yang telah diturunkan dari atas alat angkut, ditemukan atau tertular epik golongan busuk, rusak, dan atau merupakan media pembawa yang dilarang memasukannya:, media pembawa setelah dilakukan tindakan pengasingan dan pengamatan, ditemukan atau tertular epik golongan media pembawa setelah diberikan perlakuan, tidak dapat disembuhkan atau disucihamakan dari epik golongan ii: media pembawa dilakukan penolakan, dan dalam jangka waktu yang ditentukan, tidak dikirim kembali negara asal area asal: dan atau media pembawa dilakukan penahanan, dan dalam jangka waktu yang ditentukan media pembawa tidak diurus atau tidak diketahui pemiliknya, busuk, dan atau rusak. surat pemusnahan untuk media pembawa yang transitsetelah diperintahkan untuk meninggalkan wilayah transit dan dalam waktu yang ditentukan, alat angkut belum meninggalkan wilayah transit: media pembawa setelah dilakukan pembongkaran dan pemeriksaan, tertular epik golongan busuk, dan atau rusak, media . media pembawa setelah dilakukan pembongkaran dan diberi perlakuan, tidak dapat disembuhkan atau disucihamakan dari epik golongan ii, dan atau media pembawa setelah dilakukan pembongkaran, tidak diurus atau tidak diketahui pemiliknya. berita acara pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam huruf diterbitkan terhadap media pembawa yang telah dilakukan pemusnahan. surat keterangan transit sebagaimana dimaksud dalam huruf diterbitkan untuk media pembawa yang disetujui untuk diangkut lanjut diangkut terus negara area tujuan. surat keterangan transit diterbitkan apabila:tidak dilakukan pembongkaran terhadap media pembawa,dilakukan pembongkaran terhadap media pembawa dibawah pengawasan petugas karantina ikan, atau alat angkut merapat atau mendarat luar tempat tempat yang ditetapkan sebagai tempat pemasukan atau pengeluaran karena keadaan darurat. surat keterangan benda lain sebagaimana dimaksud dalam huruf diterbitkan untuk:,merupakan kategori benda lain yang akan dikeluarkan dari dalam wilayah negara republik indonesia dan dipersyaratkan oleh negara tujuan. surat . surat keterangan benda lain untuktelah dilengkapi dengan dokumen yang sah dan benar, dan bukan merupakan media pembawa yang dilarang memasukannya. surat keterangan benda lain untukatau dikeluarkan dari dalam wilayah negara republik indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf diterbitkan apabila: jenis, jumlah, dan ukuran media pembawa telah sesuai dengan yang dilaporkan, atau bukan merupakan media pembawa yang dilarang pengeluarannya. surat pemberitahuan tindakan karantina ikan terhadap alat angkut sebagaimana dimaksud dalam huruf diterbitkan terhadap alat angkut yang hanya memuat media pembawa. surat pemberitahuan tindakan karantina ikan terhadap alat angkut diterbitkan apabila: alat angkut diketahui atau diduga membawa epik, alat angkut transit negara atau area yang sedang terjadi wabah penyakit ikan: dan atau alat angkut melewati negara atau area yang sedang terjadi wabah penyakit ikan. bab bentuk dokumen tindakan karantina ikan bentuk dokumen tindakan karanti1 sertifikat kesehatan ikan dan produk perikanan ekspor health certificate for fish and fish products), lampiran sertifikat kesehatan ikan dan produk perikanan domestik, lampiran . lampiran iii surat keterangan lalu lintas ikan dan produk perikanan, lampiran surat persetujuan muat, lampiran surat pemberitahuan pelaksanaan tindakan karantina ikan terhadap media pembawa atas alat angkut: lampiran surat persetujuan bongkar, lampiran vii surat persetujuan pengeluaran media pembawa dari tempat pemasukan, lampiran viii surat keterangan masuk instalasi karantina ikan, lampiran surat keterangan masuk tempat penimbunan sementara karantina ikan, lampiran surat penahanan sementara, lampiran surat penolakan: lampiran xii sertifikat pelepasan: lampiran xiii surat pemusnahan: lampiran xiv berita acara pemusnahan, lampiran surat keterangan transit, lampiran xvi surat keterangan benda lain, dan lampiran xvii: surat pemberitahuan tindakan karantina ikan terhadap alat angkut. bab ketentuan lain lain bentuk dokumen tindakan karantina untuk pengeluaran media pembawa dari dalam wilayah negara republik indonesia mengikuti ketentuan peraturan menteri ini, kecuali ditentukan lain oleh negara tujuan. bab ketentuan peralihan media pembawa, diproses berdasarkan. bab vii. bab vii:yang terkait dengan kewenangan penerbitan, format, dan pemeriksaan sertifikat kesehatan bidang karantina ikanjakarta ber kepala biro hukum dan organisasi, pada tangga sumber menteri kelautan dan perikanan republik indonesia, sekretariat jenderal ttd. anung cahyono stik onerepublic indonesia ministry marine affairs and fisheries fish quarantine and inspection agency serial code health certificate for fish and fish products number: oo. ennenananannnnnnlnnnlnn description the consignment name and quantity the product: fish fish products") @quantity name and address the exporter nnanaanannnlnnaneaa aan name and address the consignee .iiiicoooo woo woo women country destination kannanananaaaaa nenek nana anna nana ana aan canaan identification means transport pemanananaaaann aan date exploration pemaknaan aan wild stocks cultured stocks ii. sanitasi declaration the undersigned, verify that the list jfishlarvae jin products love fertilizer eggs the present consignment have been suspected according the appropriate procedures and subsequently found, the time inspection free from the following disease .oo.cbooo woo woman toshowno clinical signs disease .ioooooooo woo woo moment aan the consignment therefore considered conform with the fish health, quality, and safety requirements the importing country. iii. additional information issued .oo.ooo len ccnennnananannananaan stamp name and address fish quarantine and inspection agency office: signature: .ooocooooo makanan important note: appendix, when required. appendix health certificate for fish and fish product number: .oo.ooonnenlnnnnnnnnnlnlnnn description the consignment name and quantity the product: fish fish products 9quantity hds pes 3ke gr rol total:name and address the consignee .oooooooooooooooooo mann additional informationoo.ertifikat kesehatan ikan dan produk perikanan domestik nomor: om. coca kandari hasil pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa: jenis dan jumlah: korupsi kabar an nama dan alamat pemilik pengirim penaknaakannannnnn aan nama dan alamat penerima tujuan nnnamanaananaa nana nana ana anna aan aan anna nanaanggal pelaksanaan tindakan karantina :.i.o.oooesennnnnnnnnlnnnnlnlaa alat angkuttujuan pengiriman dnnnaanannnnananenanana anna aan anna.ooooooco voodoo woo wmenlaannnnnannlana mana sehingga dapat dilalulintaskan area tujuan. stempel salinan sesuai dengan aslinya kepala biro hukum dan organisasi, menteri kelautan dan perikanan sekretariat jenderal republik indonesia, anung cahyono sik done sharif sutardjo catatan: lampiran, apabila diperlukan. ) coret yang tidak perlu. lampiran ertifikat keterangan lalu lintas ikan dan produk perikanan nomor!:yang dikenakan pelarangan, pengaturan, atau pembatasan antar area, dari hasil pemeriksaan terhadap media pembawa: jenis dan jumlah: jenis ikan produk perikanan?) korps es tan nama dan alamat pemilik pengisi .ooooooelnanlnlnlnnlnellnnlaaaaaaaaan nama dan alamat penerima tujuan .oooooooo woo wmo womenujuan pengiriman donkanaaanananananaanan anna aan anna tanggal pemeriksaanalat angkut dennnananananaanananaanaa aan aan ana aaaaaa asal media pembawa budidaya alam menunjukkan bahwa media pembawa tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat dilalulintaskan area tujuan. aliran sesuai dengan aslinya nana ana aaaeaaaaaaaaaan aaa kira desa petugas karantina, dan organisasi, stempel sekretaris bendera, anung cahyono yan menteri kelautan dan perikanan indo republik indonesia, catatan: lampiran, apabila diperlukan. " urat persetujuan muat: jenis dan jumlah: corps asia nama dan alamat pengirim denkananananaanannannaaa anna nama dan alamat penerima penanaanaanaannln anna identitas kode alat angkut nnnnananaanan nan nan ana ana nana aan ana anna area asal dennanananananannannnaana aan negara tujuan dnanannanaananaanaanaan aan tempat keberangkatan denkananananaanannannaaa anna jumlah dan nomor kemasan kontainer ") nnnnananaanan nan nan ana ana nana aan aan aan tanggal pemuatan pengapalan peraknaanaanannnln aan jenis nama dokumen persyaratan nnnananaana nan nan ana nana aan nana aan aan aan aan nomor kode dan tanggal penerbitan dokumen") nnnkananaananaa nana ana aan aan anna telah dilakukan pemeriksaan dokumen dan dinyatakan dokumen lengkap, sah, dan benar, sehingga setuju untuk dilakukan pemuatan dalam alat angkut dengan keterangan"): salinan sesuai dengan aslinya petugas karantina, kepala biro hukum dan organisasi, stempel sekretariat bendera, menteri kelautan dan perikanan republik indonesia, anung cahyono tao ttd. sharif sutardjo catatan: lampiran, apabila diperlukan. ) coret yang tidak perlu.naa dan keamanan hasil perikanan (eta nomor seri surat pemberitahuan pelaksanaan tindakan karantina ikan terhadap media pembawa atas alat angkut nomor!. oo. one kepada yth. saf. . inna nenek (agen.) berdasarkan laporan .oooooooo.oooomomoooo momo nomor kenanntananan anna anna tanggal keaaaannnannananeaeaa bersama ini diberitahukan bahwa terhadap media pembawa yang tersebut bawah ini akan dilakukan tindakan karantina ikan atas alat angkut: keterangan tentang media pembawa jenis media pembawa") jumlah keterangan tentang alat angkut jenis alat angkut drnaknannanaana natal anna anna anna aan nama alat angkut drnaknannanaana natal anna anna anna aan nomor pelayaran penerbangan pnknananannaka nana bendera kebangsaan drnaknannannnta akan anakan anna akan aan waktu kedatangan pnknananannaa nana ena lokasi alat angkut drnaknannanaana natal anna anna anna aan agen alat angkut drnaknannannata nana anakan anakan kanan tempat penyimpanan media pembawa . pemilik media pembawa dalan aan ii. alasan dilakukan tindakan karantina iv. rekomendasi") sea tan nan nan nen dan peranan ann aeenapanapnanndan penenannkn kanan kepala biro hukum dan organisasi, petugas karantina, stempel sean anung cahyono bendo menteri kelautan dan perikanan catatan: republik indonesia, coret yang tidak perlu. " ) lampiran, apabila diperlukanurat persetujuan bongkarterhadap media pembawa: jenis dan jumlah: corps asia nama alamat pengirim nnkanaananaa nan nana nana nan ana aan aan aan anna nama alamat penerima parananaanannanannanaana ana identitas alat angkut danknananaanannnannannan nana anna tanggal pengiriman danknananaanannnannannan nana anna negara area asal"") prananaananannannanan nana negara area tujuan ) nnkanaananaa nan nana nana nan ana aan aan aan anna bill loading airway bill danknannnanananaaa aan jumlah kemasan kontainer ) loco nomor sertifikat kesehatan ikan: .o.oooeeennnlnlnnnnnn dokumen lain dankananananananannnana nana tanggal kedatangan dankananananananannnana nana setuju dibongkar untuk diturunkan dari atas alat angkut. salinan sesuai dengan aslinya petugas karantina, dan organisasi, stempel sekretariat jne ag, anung cahyono rv kind menteri kelautan dan perikananmaka dan keamanan hasil perikanan nomor seri surat persetujuan pengeluaran media pembawa dari tempat pemasukan nomor!: omset kepada ythmenindaklanjuti laporan pemasukan transit"") media pembawa, nomor see, tanggal banana, bersama ini diberitahukan bahwa terhadap media pembawa: jenis dan jumlah: jenis media pembawa") jumlah gkorfpte kajar an nama alamat pengirim nnkanaanaananan anna ana aan aan aman nama alamat penerima nnkannanaananan nana aan anna ana aan nana asean identitas alat angkut darknanananaananannaanaanalana naa tanggal kedatangan darknanananaananannaanaanalana naa negara area asal"") nnkakaanaananan anna ana anna ana aan aan asean bill loading airway bill darknanananaaaanannaanaaalaanaa aan jumlah kemasan kontainer ) nnkanaanaananan anna ana ana ana aaanaaamaaaaaaa nomor keterangan kemasan kontainer" ) danannanannanan nana nana nana ana ana aan anna nomor sertifikat kesehatan ikan dan produk perikanan knananananatana nana aananaaaaaaaaaaaaaaaasanan surat keterangan lalu lintas ikan dan produk perikanan) .ooooooooonennannnannnananlnnnnannlnlnllalna dokumen lain penkanaanannanlnnana aan setuju untuk dikeluarkan dari tempat pemasukan kawasan pabean, pelabuhan laut udara dalam rangka pelaksanaan tindakan karantina lanjutan instalasi karantina ikan. nama pemilik instalasi . oom alamat instalasi pennanaaanananannnnnnankn ana ana aan dilalulintasbebaskan area tujuan. pengeluaran media pembawa tersebut diatas tetap memperhatikan dan mengikuti ketentuan kepabeanan yang berlaku. demikian persetujuan ini disampaikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya. aliran sesuai dengan aslinya ala biro hukum dan organisasi, petugas karantina stempel sekretariat jenderal titi menteri kelautan dan perikanan aejpoung cahyono republik indonesia, lai lampiran, apabila diperlukan. ttd. ) coret yang tidak perlu. sharif sutardjo lampiran v dan keamanan hasil perikanan nomor seri surat keterangan masuk instalasi karantina iuntuk memenuhi persyaratan negara tujuan penerima, maka terhadap media pembawa: jenis dan jumlah: ckorfptg ke sr mnr3 nama dan alamat pemilik pegkanaannanannannna aan alamat instalasi karantina ikan .i.ooooooooesenennnannnnnannnlaanaanannnlaannananaaaaaaaaaaaan tanggal masuk instalasi dnknannnananaanannanaanana nana anna anna aaaaaa keterangan lain dnnaanananananannananaana aan ana aan aan aan aan naaanaan diperintahkan untuk masuk instalasi karantina ikaninstalasi karantina ikantempel salinan sesuai dengan aslinya kepala biro hukum dan organisasi, anna nya sekretariat jentera, anung cahyono menteri kelautan dan perikanan republik indonesia, catatan: lampiran, apabila diperlukan. ttd ) coret yang tidak perluk dan keamanan hasil perikanan nomor seri surat keterangan masuk tempat penimbunan sementara karantina ikan nomor!: nenek media pembawa: (kar pts a enim nama dan alamat pemilik pakaanananananaaaa kanan naa aaaaaaaan alamat tempat penimbunan oom sementara tanggal masuk tempat nnnnnannanananannaannaana ana nana aan anna anna naa aan penimbunan sementara keterangan lain rnnananannnnnnnanenanannlanaa nana aan ana anna anna anna aan diperintahkan untuk masuk tempat penimbunan sementaratempat penimbunan sementaraalinan sesuai dengan aslinya kepala biro hukum dan organisasi, tempe sekretaratjenoera, anung cahyono indo, menteri kelautan dan perikanan catatan: republik indonesia, lampiran, apabila diperlukan. ##) coret yang tidak perlu5) badan karantina ikan, pengendalian mutu ea dan keamanan hasil perikanan nomor seri surat penahanan sementarakelengkapan dan kebenaran isi dokumen terhadap media pembawa: jenis dan jumlah: jenis media pembawa") jumlah nama dan alamat penerima pendiri m"") loco coco women aan tanggal kedatangan keberangkatan ) .o.oooooooooo#o women alat angkut drnaknannannnna nana anakan aan ana kanan anakan naa aan anna negara area asal tujuan ) dnknaanannnenannan nana nana aan ena ternyata media pembawa hasil perikanan tersebut: beri tanda cek pada pernyataan yang sesuai) lo.) tidak dilengkapi sertifikat kesehatan ikan atau dokumen lainnya. lo) tidak diurus atau tidak diketahui pemiliknya. lo. merupakan jenis yang dilarang pemasukan atau pengeluarannya. ll.) diatur dibatasi memasukannya dan tidak dilengkapi dengan persyaratan lain. maka terhadap media pembawa tersebut dikenakan tindakan penahanan instalasi karantina ikan tempat penimbunan sementara ) l.ooooooo.o woo moon maan aan alamat salinan sesuai dengan aslinya petugas karantina kepala biro hukum dan organisasi, stempel sekretariat jne, anung bencana menteri kelautan dan perikanan sikda4 nomor seri surat penola: korps aan nama dan alamat pemilik penerima penkanaanannannanna aan tanggal kedatangan keberangkatan" ) woman alat angkut donknananananannanaanaaanan aan nana nana ana negara area asal tujuan" ) dnakamaanaananan naa nana nanas mana ana anna ana ternyata: beri tanda cek pada pernyataan yang sesuai) lo). lo). media pembawa tidak dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina. lo. dokumen dinyatakan tidak benar dan atau tidak sah.. ll. media pembawa dilarang pengeluarannya. maka terhadap media pembawa tersebut dilakukan penolakan. petugas karantina, stempel catatan: menteri kelautan dan perikanan lampiran, apabila diperlukan. republik indonesia ) coret yang tidak perlu. salinan sesuai dengan aslinya sha aro hukum dan organisasi, ttd. . . sekretariat bendera, sharif sutardjo anung cahyono suk one lampiran xkat dan keamanan hasil perikanan nomor seri sertifikat pelepasan nomor oce: jenis dan jumlah: jenismediapembawa) jenis media pembawa") jumlah (ekor pte ie er mb" nama dan alamat pemilik pengirim women nama dan alamat penerima tujuan .oooocoooo woo womnenanlanenaanlaaaaaaaaaaaan negara area asal" ) nnnamanaananaa nana nana ana anna aan aan anna nana tanggal pengiriman dennnananananaanananaanaa aan aan ana aaaaaa tanggal pemasukan donknanananananana anakan aan alat angkut dennnananananaanananaanaa aan aan ana aaaaaa persyaratan lain donknanananananana anakan aan tujuan pengiriman binaan anan aneka akan nana ana nana kanak aansehingga dapat dimasukkan dalam wilayah area dalam wilayah negara republik indonesia. salinan sesuai dengan aslinya skala biro hukum dan organisasi, tempe titi sekretaris ienoegy, menteri kelautan dan perikanan republik indonesia, anung cahyono lik indo ttd. sharif sutardjo catatan: lampiran, apabila diperlukan. ) coret yang tidak perlu. lampiran xs dan keamanan hasil perikanan kelaytanon nomor seri surat pemusnahtindakan karantina terhadap media pembawa: jenis dan jumlah: gkorptfke r nama dan alamat pemilik penerima . selena tanggal kedatangan keberangkatan"): .o.omenelannenlnnnlanlnnnlnlla alat angkut dnnnaananananannananannaa aan nana aan naa aaaaaa negara area asal tujuan" ) nnnamanaananaa nana nana ana anna aan aan anna nana ternyata: beri tanda cek pada pernyataan yang sesuai) il) media pembawa tertular ditemukan epik golongan busuk rusak dan atau dilarang memasukannya dan sudah diturunkan dari alat angkut. media pembawa tidak dapat disembuhkan disucihamakan dari epik golongan ii. lo) setelah dilakukan penolakan, sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak dikirim kembali negara asal area asal. il. media pembawa dilakukan penahanan dan dalam jangka waktu yang ditentukan media pembawa tidak diurus atau diketahui pemiliknya, busuk, atau rusak. media pembawa yang transit telah diperintahkan meninggalkan wilayah transit dan dalam waktu yang ditentukan, tidak meninggalkan wilayah transit. lo. media pembawa yang transit setelah dilakukan pembongkaran dan pemeriksaan, tertular epik golongan busuk, dan atau rusak. media pembawa yang transit setelah dilakukan pembongkaran dan diberi perlakuan, tidak dapat disembuhkan dari epik golongan ii. media pembawa yang transit, tidak diurus atau diketahui pemiliknya. yang maka terhadap media pembawa tersebut dilakukan pemusnahan. stempel catatan: lampiran, apabila diperlukan. ) coret yang tidak perldan organisasi, ana sekretariat bendera, anung cahyono sik dong lampiran xivberita acara pemusnahan nomor: onta pada hari ini,.tanggal. bulan. j. tahun., kami yang bertanda tangan bawah ini: nama donaanannananan nana ana mana aan aan aan anal aan aan aan alan aan jabatan nknananaananna nana alan aan anna ana mannaaaaaaanaaaaaaaaa anna berdasarkan surat perintah kepala upt badan, nomor .,tanggal., telah dilaksanakan pemusnahan terhadap media pembawa: jenis dan jumlah: korona kat tmn) nama dan alamat pemilik pevananannanlannneanane aan negara area asal tujuan ) nnakannanana nan anan ana aan anna naa aan aan naa ana aan aan sana tempat dan cara pemusnahan pevananannanlannneanane aan dengan disaksikan oleh pemilik dan pejabat yang berwenang sebagai berikut: nama pemilik kuasanya nakannnnana nan anan ana aan nana aan aan aan naa naa aan anna ana aan sauna alamat pemilik kuasanya nnakannanana nan anan ana nan aan nana naa ana ana anna aan ana nama saksi dnnkanananannnnannnaaana nana aan anna anna anna ena aan aan aaaaaa jabatan dnnknnananannnnannnaaanaaan nana aan anna aaa nana aan ana aan aaananan nama saksi dnnknnananannnannnaanaaan aan aan nana anna anna naa anna aaananan jabatan dnnkanananannnnannnaaana nana aan anna anna anna ena aan aan aaaaa, stempel mengetahui: pemilik kuasa saksi saksi ii, menteri kelautan dan perikanan republik indonesia, ttd. sharif sutardjo catatan: lampiran, apabila diperlukan. #) coret yang tidak perlu. salinan sesuai dengan aslinya kepala hukum dan organisasi, tag sekretariat jnem), badan karantina ikan, pengendalian mutu kip dan keamanan hasil perikanan nomor seri surat keterangan transitlam rangka") tujuan, maka terhadap media pembawa: jenis dan jumlah: jenis media pembawa" jumlah nama alamat pemilik dkakkakananaana ana aan nama alamat penerima dkakkakananaana ana aan tanggal transit daknaknakanatatannana kanan aan anakan ana aan jenis dan nama alat angkut daknaknakanatatannana kanan aan anakan ana aan negara area asal ) daknaknakanatatannana kanan aan anakan ana aan negara area transit ) daknaknakanatatannana kanan aan anakan ana aan negara area tujuan akhir ) daknaknakanatatannana kanan aan anakan ana aan bill loading airway bii ) daknaknakanatatannana kanan aan anakan ana aan jumlah kemasan kontainer ) dakkkaktaatala anna aan anna aan nomor keterangan kemasan kontainer ) dakkkaktaatala anna aan anna aan nomor sertifikat kesehatan ikan dkakkakananaana ana aan dokumen lain dkakkakananaana ana aan telah belum dilakukan ) pemeriksaan pemeriksaan pengawasan klinis laboratories hasil pemeriksaan dkakkakananaana ana aan sehingga media pembawa tersebut dapat disetujui untuk diangkut lanjut diangkut terus negara area tujuan. setibanya tempat tujuan pemilik kuasanya wajib melaporkan serta menyerahkan kepada petugas karantina ikan setempat untuk keperluan tindakan karantina selanjutnya atau tindakan lainnya. salinan sesuai dengan aslinya petugas karantina, uu dan organisasi, stempel maa anung cahyono menteri kelautan dan perikanan yna tee republik indonesia, catatan: lampiran, apabila diperlukan. ttd. ) coret yang tidak perlu. sharif sutardjo lampiran xvkelautan nomor seri surat keterangan benda lain nomor:. comesjenis media pembawa") jumlah (ekor pte ke gr mb) nama alamat pengirim dankannanananana nana nana aan aan nama alamat penerima donnanananananaaaa nana aan aaa anna anna aan nana anna nana identitas alat angkut dankanannananana nana ana aan aan tanggal pengiriman pemasukan" ) donnnanannananananana nana naa aan ana aan tanggal pemeriksaan donnnanannananananana nana naa aan ana aan negara area asal") pananannannnananaanananaaa aan negara area tujuan ) donnanananananaaaa nana aan aaa anna anna aan nana anna nana bill loading airway bil ) dnanannananaanananaaa nana aan jumlah kemasan kontainer ) donnanananananaaaa nana aan aaa anna anna aan nana anna nana nomor keterangan kemasan kontainer") .o.o woo wakakalanaalanai dokumen lain dankanannananana nana ana aan ) petugas karantina stempel, catatan: lampiran, apabila diperlukan. menteri kelautan dan perikanan ") coret yang tidak perlu. republik indonesia, salinan sesuai dengan aslinya ttd kepala biro hukum dan organisasi, uu sharif sutardjo aya anung cahyono lampiran xnomor seri surat pemberitahuan tindakan karantina ikan terhadap alat angkut nomor: onta kepada yth. bersama ini diberitahukan bahwa terhadap alat angkut tersebut bawah ini akan dilakukan tindakan karantina .voodoo wmananannnlaannnnnnnaanlnlaa pada hati ole tanggal enanaanannanannenaaa bertempat .i. conan identitas alat angkut mama alat anggur no pelayaran penerbangan kodepangglan bendera kebangsaan beratkator pelabuhan bandara asal singgah terakhir ): pelabuhan bandara tujuan singgah berikutnya""): perkiraan waktu keberangkatan ii. alasan dilakukan tindakan karantina ikan lo) alat angkut diketahui atau diduga membawa epik. alat angkut transit negara atau area yang sedang terjadi wabah. alat angkut melewati negara atau area yang sedang terjadi wabah. iii. perhatian untuk agen sehubungan dengan hal tersebut atas diminta agar saudara menghubungi petugas karantina ikan untuk menerima penjelasan yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan tindakan karantina terhadap alat angkut tersebut. demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasama saudara diucapkan terima kasih. stempel catatan: menteri kelautan dan perikanan ) coret yang tidak perlu. republik indonesia, salinan sesuai dengan aslinya dan organisasi, man sek rurseneaa, ie) sharif sutardjo (tabung cahyono |
men teman gubernur sulawesi tenggara peraturan daerah provinsi sulawesi tenggara nomor tahun naa tentang retribusi jasa usahjasa usaha perlu disesuaikansi' komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta: pemakaian kerajaan daerah adalah kekayaan yang dimiliki oleh daerah yang meliputi penyewaan tanah dan bangunan, laboratorium, ruangan dan kendaraan bermotor.. tanah adalah tanah yang dikuasai oleh pemerintah daerah baik yang bersertifikat maupun vang belum bersertifikat: rumah daerah adalah bangunan yang dikuasai oleh pemerintah daerah yang berfungsi sebagai. tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga:::: kas daerah adalah kas pemerintah daerah provinsi sulawesi tenggara,khusus parkir: cc. retribusi tempat penginapan pesanggrahan villa, retribusi pelayanan kepelabuhanan: retribusi tempat rekreasi dan olahraga:li retribusi pemakaian kekayaan daerah bagian kesatu pemanfaatan kekayaan daerah. obymeliputi pemakaian tanah: pemakaian gedung dan bangunan: pemakaian laboratorium: pemakaian kendaraan, alat alat berat dan peralata atau pertentangan kabel listrik telepon ditepi jalan"umur. subyek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau badar. yang menggunakan menikmati pelayananasaskan jenis, lokasi dan lamanya pemakaian kekayaanerah ini. bab retribusi tempat khusus parkir bagian kesatu lokasi dan pengelolaan lokasi tempat khusus parkir meliputi tempat khusus parkir rumah sakit umum provinsi: tempat khusus parkir rumah sakit jiwa kendari: tempat khusus parkir lokasi mta, tempat khusus parkir perpustakaan daerah, tempat khusus parkir sarana olahraga: tempat khusus parkir museum negeri kendari, tempat khusus parkir taman budaya, tempat khusus parkir laboratorium kesehatan: tempat khusus parkir bandara haluoleo. apabila terjadi perkembangan tersedianya lokasi tempat parkir khusustempat parkir khusus sebagaimana dimaksud dalam dan dilaksanakan oleh unit kerja dimana tempat khusus parkir berlokasi. tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam dilengkapi dengan fasilitas perparkiran, ketertiban, keamanan, dan fasilitas lainnya. pengelolaan parkir adalah unit kerja yang menyediakan fasilitas parkir. pengelolaan parkir sebagaimana dimaksud pada bertanggungjawab atas keamanan dan keselamatan kendaraan milik pengguna jasa parkir. bagian kedua nama, objek, subjek dan wajib retribusi dengan nama retribusi pelayaran tempat khusus parkir dipungut retribusi atas pelayanan pemanfaatan.: parkir yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah, bumn, eum dan pihak swasta. subjek retribusi tempat khusus parkir adalah orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan menikmati pelayanan atau tempat khusus parkir. wajib retribusi tempat khusus parkirasilitas perparkiran, lokasi, jangka waktu penggunaan, dan jenis kendara man pemanfaatan tempat penginapan pesanggrahan vill!villa yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh peter.!hukum yang menggunakan menikmati fasilitaskamar dan waktu pemakaian serta pelayan3nginapan pesanggrahan! villlokasi dan pengelolaan lokasi kepelabuhanan yang melayani lintas penyeberangan kabupaten kota, meliputi pelabuhan penyeberangan kendari: pelabuhan penyeberangan wawonii: pelabuhan penyeberangan tompobulu: pelabuhan penyeberangan tempo: pelabuhan penyeberangan bau bau: pelabuhan penyeberangan kamar: pelabuhan penyeberangan wangi: pelabuhan penyeberangan mawasangka i. pelabuhan penyeberangan fondasi: pelabuhan penyeberangan donggala. pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam melayani lintas penyeberangan sebagai berikut lintasan penyeberangan kendari wawonii: lintasan penyeberangan tompobulu tempo, lintasan penyeberangan bau bau wara, lintasan penyeberangan kanguru wangi. lintasan penyeberangan batu bau donggala, lintasan penyeberangan mawasangka donggala, lintasan penyeberangan fondasi bira. apabila terjadi perkembangan tersedianya lokasi dan lintasan pelabuhan penyeberanganpelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam dan dilaksanakan oleh dinas perhubungan komunikasi dan informatika dan secara operasional dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis dinas pelabuhan penyeberangan. pasai pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam pasa! dilengkapi der.gan fasilitas penunjang pelabuhan penyeberangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku. bagian keduapemanfaatan jasa kepelabuhanan termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang disediakan,hukum yang menggunakan menikmati pelayanan kepelabuhanan: wajib retribusi pelayanan kepelabuhananrekuensi, volume, jangka waktu dan fasilitasfasalhukum yang menggunakan fasilitas tempat rekreasi dan olahraga: wajib retribusi tempat rekreasi dan olahragyang digunakan dan waktu pemakaian serta pelayanan. bagian ketiga prinsip yang dianut dalah penetapan'rekreasi dan olahrag yang terdiri dari benih bibit tanaman pangan: bibit ternak:produksi usaha daerahhukum yang mendapat jasa serta kualitas hasil produksi usahawilayah pemungutan retribusi adalah wilayah!: dilakukan secara tunai lunas: pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada diberikan tanda bukti pembayaran: setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan: tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada diatur dalam penagihcis dan kartu berlangganan,: harus melunasi retribusinya yang terutang: surat teguran,pelaksanaan pemungutan retribusiv: retribusi dipungut dengar:manfaatan dari masing masing jenis retribusi sebagaimana dimaksud dalam db pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusigubernur. bab xvi pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan dan pembatalsi:n': pengembalian kelebihan:vii:ibunya sebesar (dua persen) sebulan untuk paling lama (dua belas) bulan. bab xvii!:atas pelayanan jasa usaha secara teknis fungsional dilaksanakan oleh dinas pendapatan asset daerah dan biro keuangan sekretariat daerah provinsi sulawesi tenggara. bae'.tenggara nomor tahun tentang perubahan pertama peraturan daerah tingkat sulawesi tenggara nomor tahun tentang sewa rumah daerah. peraturan daerah propinsi. daerah tingkat sulawesi tenggara nomor tahun tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah: peraturan daerah propinsi daerah tingkat sulawesi tenggara nomor tahun tentang retribusi penginapan pesanggrahan villa: peraturan daerah propinsi daerah tingkat sulawesi tenggara nomor tahun tentang retribusi tempat rekreasi dan olahraga: peraturan daerah propinsi daerah tingkat sulawesi tenggara nomor tahun tentang retribusi penjualan produksi usaha daerah:, peraturan daerah provinsi sulawesi tenggarapemerintah provinsi sulawesi tenggara: peraturan daerah provinsi sulawesi tenggara nomer tahun tentang retribusi jasa pelayanan dan pemanfaatan fasilitas sisi darat bandar udara writer monginsidi kendari: peraturan daerah provinsi sulawesi tenggara nomor tahun tentang pengelolaan tempat parkir khusus milik pemerintah provinsi sulawesi tenggarlasan gubernur tenggara, nur alam diundangkan kendari padatanggal februari sek tari darah provinsi men gara setop, cet: zainakskbidin taejasa usaha. umum dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan,.arus disesuaikan dengan undang undang nomor tahun bahwa retribusi pemakaian kekayaan daerah raga dan retribusi penjualan produksi usaha daerah merupakan jenis retribusi jasa usaha yang dapat dikelola oleh daerah dan untuk memberikan kepastian hukum dalam hal pemungutannya maka perlu diatur dalam peraturan daerah. il. demi cukup jelas cukupjelas cukup jelas pelayanan atas pemakaian kekayaan daerah meliputi: pemakaian tanah, pemakaian gedung dan bangunan, pemakaian laboratorium dan pemakaian kendaraan, alat alat berat dan peralatan lainnya. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas pelayanan tempat khusus parkir meliput: tempat khusus parkirobjek retribusi tempat penginapan pesanggrahan villa dan asrama yang disediakankantor penghubung. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukupjelas pengelolaan pelabuhan meliputi pengelolaan pelabuhan penyeberangan lintas kabupaten kota.pelayanan tempat rekreasi dan olah raga meliputi pantai segi tiga teluk, pantai maya pria, pemakaian kolam renang, pemakaian gedung olah raga, p#makanan stadion lakidende, lapangan tenis, penggunaan fasilitas lapangan golf, penggunaan lapangan tembak dan penggunaan tribune dayung yangbenih bibit dan komoditi yang dihasilkan oleh pertanian dan hortikultura kehutanan, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta perikanan yang diedarkan kepada masyarakat merupakan hasil seleksi dan bermutu baik yang dibuktikan dengan sertifikasi labelkgisian retribusiogikalampiran peraturan daerah provinsi sulawesi! tenggara nomor tanggal tentang retribusi jasa usaha tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah: perhitungan tarif jenis pelayanan satuan retribusi ket pemakaian rp) pemakaian tanah dinas pertanian sewa lahan sawa mus:im tanam ha sewa lahan tegalan untuk padi gogo musim tanam ha sewa lahan tegalan tanaman palawija musim tanam ha dinas perhubungan tanah tidak diperkeras m2 bulan tanah diperkeras m2 bulan tanah kosong untuk agrobisnis m2 bulan pemasangan reklame satu sisi pandang tanpa lampu m2 bulan satu sisi pandang pakai lampu atau dua sisi pandang tanpa lampu m2 bulan dua sisi pandang pakai lampu atau tiga sisi pandang tanpa lampu m2 bulan tiga sisi pandang pakai lampu atau empat sisi pandang tanpa lampu m2 bulan empat sisi pandang atau lebih pakai lampu m2 bulan pemasangan reklame dengan menggunakan tiang pancang selain dikenakan sewa pemasangan reklame, dikenakan sewa tiang pancang m2 tahun utd tahuna nipa nipa sewa lahan ha tahun lahan usaha lokasi bulan kios dan tempat usaha unit bulan pemakaian gedung dan bangunan aula: aula bmpd hari aula dinas koperasi dan umkm hari cc. aula dinas nakertrans hari aula utd balai latihan masyarakat hari aula dinas kehutanan hari aula dinas perintah hari 9g. aula dinas pendidikan hari aula asrama bpk hari gedung dan bangunan gedung baruga sapta pesona disebar hari gedung dinas pertanian tahun rumah potong hewan tahun gedung utd papeles hari ruang kelas hari kamar asrama ac) hari sewa kamar asrama non ac) hari gedung pertemuan dinas koperasi umkm hari sewa kamar hari gedung pertemuan dinas kehutanan hari gedung asrama utd balai perlindungan tanaman perkebunan. hari 9g. gedung pertemuan dinas pendidikan hari th. gedung badan diklat asrama (termasuk aula dan atau kelas) hari orang aula hari kelas hari gedung serbaguna rsj hari sewa kamar utd balai latihan masyarakat hari orang sewa kamar bmpd hari sewa kamar asrama bpk hari gedung dan bangunan serta pelataran eks. mto. gedung utama eks bangunan vip) siang hari malam hari gedung eks bangunan saritilawa) untuk pesta hari pelataran sisi timur tugu persatuan untuk festival seni hari pelataran tengah sisi barat tugu persatuan kegiatan expo hari kegiatan promosi komersial hari non komersial hari konser musik artis ibu kota hari artis lokal hari kegiatan keagamaan, sosial, budaya dan pendidikan hari kegiatan pemerintah non komersil hari pelataran parkir barat promosi produk hari konser music lokal hari kegiatan non komersil hari pemakaian pelataran parkir selatan hari pemakaian pelataran parkir utara hari pemakaian untuk pemasangan reklame dan sejenisnya tahun pemakaian untuk pemasangan spanduk komersil lokasi eks. mta buah bulan daya listrik watt daya listrik watt hari daya listrik watt hari daya listrik watt hari daya listrik watt pari yaya listrik oo. hari daya listrik watt hari daya listrik c0. watt hari gedung terminal bandara haluoleo pelayanan jasa penumpang pesawat udara penumpang pelayanan jasa penyimpanan pesawat udara yan dalam negeri kg jam atau bagiannya luar negeri kg jam atau bagiannya pelayanan jasa pemakaian garbarata penerbangan dalam negeri book on blok off jam penerbangan luar negeri s.d, yon pesawat s.d, ton pesawat. s.d. ton pesawat diatas ton pesawat pelayanan jasa pemakaian center pelaporan (check counter) penerbangan dalam negeri penumpang penerbangan luar negeri penumpang loro pelayanan jasa penumpukan barang dalam gudang bandar udara: barang impor masal hari1s d haruka3) masa hari s d hari kg hari masa iii hari s d hari kg hari masa hari dst) kg hari barang ekspor masa hari s d hari masa hari dst! kg hari barang antar bandara dalam negeri masa hari s d hari masa hari dst) kg hari penyewaan ruangan yang melakukan kegiatan usaha. selain dikenakan tarif sewa ruangan, dikenakan pungutan tambahan (konvensi) kondisioner max. total jual usaha pemasangan reklame melalui closed circuit televise cctv), selain dikenakan sewa ruangan, dikenakan pungutan tambahan (konvensi) kondisioner max. total jual sewa ruangan untuk promosi berupa peragaan (display) produk m2 bulan shooting film pemotretan dan promosi: shooting film hari pemotretan hari cc. promosi tanpa counter hari promosi dengan counter hari pemakaian ruang tunggu khusus cip comune.serial important person room) atau vip room bahteramas jam sewa ruangan dalamluartanda masuk kawasan terbatas bandar udara orang umum harian orang bulanan orang tahunan orang perusahaan penerbangan bulanan orang tahunan orang perusahaan non penerbangan bulanan orang tahunan orang sedan pick up jeep umum harian unit bulanan unit tahunan unit perusahaan penerbangan bulanan unit. tahunan unit perusahaan non penerbangan bulanan unit tahunan unit sepeda motor umum harian unit bulanan unit perusahaan penerbangan bulanan unit tahunan unit perusahaan non penerbangan. bulanan unit tahunan unit truk bus tangki, dsb. umum harian unit bulanan unit tahunan unit perusahaan penerbangan bulanan unit tahunan unit perusahaan non penerbangan bulanan unit tahunan unit pas masuk anjungan pengantar (waving galeri) orang tarif penggunaan air minum, listrik dan telepon air minum dam tarif dam pribadi tarif dam listrik kwh tarif listrik telepon biaya pengganti pemekaran sambungan intercom cabang bulan biaya penggantian pemakaian telepon pulsa tarif telkom biaya penggantian pemakaian telepon interlokal perbulan melalui sentral bandar udara pulsa tarif telkom sewa rumah dinas dinas kesehatan rumah dinas utd la8kes tipe hari rumah dinas utd lakes tipe hari rumah sakit jiwa kendari sewa gedung serbaguna hari sewa rumah tipe hari tipe hari tipe hari tipe hari sewa rumah daerah luas bangunan type c d e) type bulan type bulan type bulan type bulan type bulan type bulan type bulan 1 type bulan type bulan type bulan type bulan type1i23 bulan t) type bulan: type bulan type bulan type bulan type bulan c00, type bulan type bulan pemakaian kendaraan alat alat berat dan peralatan lainnya. dinas tenaga kerja dan transmigrasi sewa traktor pakai sewa hand traktor pakai dinas kelautan dan perikanan pemakaian fasilitas dan pelayanan jasa pelabuhan. dok gelanggang kapal ikan gt. sampai dengan gt. hari gt. sampai dengan gt. hari keatas hari fasilitas tambat labuh hari jasa perbengkelan sarana penangkapan ikan bongkar pasang mesin kapal penangkap ikan: sampai dengan unit sampai dengan unit sampai dengan unit keatas unit jasa bubutan: bubutan mesin kapal: (satu) inci buah (dua) inci buah (tiga) inci buah bubutan propeller baling baling mesin kapal: (satu) inci buah (dua) inci buah (tiga) inci buah bubutan wings buah las listrik: pres lahar buah cabut baut titik sambung propeller ukuran (satu) inci batang ukuran (dua inci batang ukuran (tiga) inci batang perbaikan alat tangkap ikan: rusak ringan ice rusak berat ice perbaikan alat bubutan penangkapan ikan rusak ringan unit rusak berat unit perbaikan sarana penangkapan ikan bahan fiber glass perakitan lat'peralatan suku cadang perikanan tangkap: ukuran kecil buah ukuran sedang buah ukuran besar buah rancang bangun sarana penangkapan ikan: rancang bangun alat tangkap ikan unit rancang bangun alat bantu penangkap ikan unit rancang bangun kapal penangkap ikan unit . ana dinas pekerjaan umum buldoser jam motor grader jam excavator link belt jam pile driver hammer jam wheel roller jam tandem vib. roller jam dump truck jam tire roller jam amp aspal mixing plan) ton dinas pendapatan dan asset daerah alat musik hari rumah sakit jiwa kendari alat musik hari dinas kesehatan lcd epidiaskope jam pakai laptop hari ohp dan layar hari sound system wireless hari kursi belajar buah hari alat alat laboratorium dinas pertanian determinasi pohon induk buah buahan pohon induk batang atas baru pohon pohon induk batang bawah pohon sertifikasi pengujian laboratorium padi sawah padi gogot30,berlari bebas komposit)penyedia) benih dasar) benih pokok) benih sebar) kg.hibrid. benih sejenis) benih dasar) benih pokok) benih sebar) pengujian benih untuk pe'abelicontoh ben:h benih sejenis) contoh benih benih dasar) contoh benih ), benih pokok) contoh benih benih sebar) kedelainon ennnnmma mma ana maa bom ema lama maan tan untuk keperluan lan benih ben tan khusus contoh benih benih sejenis) contoh beni benih dasar) contoh benih benih pokok) contoh benih benih sebar) ajang tanah siksaan lapangan benih sejenis) benih dasar) hahijaupanjang tomat cabe bayam kentang tanaman lainnyaau. benih sebar) contoh benih duril: biaya tambahan. pohon benih yang didatangkan dari juara provinsi sultra. pohon rambutu, benih yang didatangkan dari juara provinsi sultra. pohon sukun pemeriksaan lapangan seeding batang bawah. pohon pemeriksaan lapangan setelah dinyatakan tulus. pohon tanaman yang diperbanyak dengan graffiti okupasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenal' biaya tambahan. pohon benih yang didatangkan dari juara provinsi sultra. pohonbenih yang didatangkan dari juara provinsi sultra. pohon nenasr. cangkok siap untuk dilabel dikenai biaya tambahan. pohon benih yang didatangkan dari iuran provinsi sultra. pohon bidang peternakan dan kesehatan hewan susu sapi perah strow sapi cross dosis ayam pedaging ekor sapi tidak layak bibit (betina) ekor sapi tidak layak bibit (jantan) leguminosa centrosema pubescens (sentra) ekor . c00, desmanthus virgatus mini) nag lencana leucocephala gung) sebagia grandiflora turi) stylosanthes cat style) mascropthilium acropurpurcum sinaro) stek cliricidia sperm gamal) clitoris klitoris) stek rumput pennisetium purpurcides raja) stek pennisetium purpurcides raja basah) stek pennisetium purpurcides gajah) stek pennisetium purpurcides gajah bahan) pos setara splendida setara) pos brachialis decumbens bede) pos mencium maximum benggala) pos mencium cv. gaon benggala) para grass paspalum stratum paspalum) brachialis ruziziensis rugi) chloris gayanya rhodes) pemeriksaan serum ha hi test sampel pemeriksaan bedah bangkai ekor c00, pemeriksaan parasit hematokrit sampel ulas darah sampel identifikasi cacing sampel pemeriksaan serum rbt rose bengal test) sampel uji elisa se at sampel pemeriksaan darah pcv packed cell volume sampel hemoglobin) sampel rbc red blood cell) sampel dinas kelautan dan perikanan pengujian fisik organoleptik sensory) mutiara sni ikan beku sni nilai juri, ikan segar sni fifth sni suhu pusat sni bobot tuntas sni pengujian mikrobiologi alt tpc dan alt aerob sni embrio cholerae sni salmonella sni 2c06 escherichia coli sni embrio parahaemolyticus sni staphylococcus aureus sni ion penyu'ian kimia kadar protein sni kadar lemak sni kadar abu sni kadar air sni tri methyl amine tma) (sni total volatile base tvb) (sni histamin (flourosernse) sni logam berat merkuri hg) sni logam berat plumbea pb) sni logam berat cadmium cd) sni o1 formalin tes kit) merck chloramphenicol elisa tss kit: nitrofuran elisa tes kit) tetraciclyn elisa tes kit) dinas pekerjaan umum laboratorium tanah geo teknik) kadar air tanah per sampel berat jenis tanah per sampe!! mikrometer per sampel nan shrinkage limit per sampel uncofinend comp. strength fer sampel konsolidasi per sampel berat isi per sampel kuat geser langsung per sampe! permeabilitas constant head) per sampel permeabilitas filling head) per sampel trivial u.u) per sampel trivial c.u) per sampel mix desain per sampel mekanika bantuan pengukuran sifat sifat dasar banlambat gelombang ultrasonik per sampel kuat tekan trivial per sampel kuat tekan bantuan per sampel pekerjaan lapangan geo tel:nik) pemboran tangan per meter pengambilan contoh tanah asli per tabung s.p.t per uji pemboran mesin tanah meter pemboran mesin batu per meter sumur uji per uji geo listrik per titik penyandian ringan per titik seismic per meter name shear tes teruji sand cone per titik dcp per titik cbr lapangan per titik dinamika tanah trivial dinamik) per sampel aspal keras penetrasi per sampel titik lembek per sampel aktivitas per sampel kelarutan dalam c?hcl' per sampel penetrasi setelah kehilangan berat per sampel titik nyala per sampel aspal cair viskositas per sampel penyulingan per sampai penetrasi per sampel: fasilitas bersampul kelarutan dalam per sampel berat jenis perimeter titik nyala per sampai pelekatan per sampel kadar air per sampel aspal buton ekstraksi (p.a) per sampel kelarutan dalam c'hcl' per sampel core dil per titik aspal emulsi viskositas per sampel pengendapan kestabilan per sampel kelekatan aspal terhadap batuan kering per sampel kelekatan aspal terhadap batuan basah per sampel campuran semen fer sampel analisa saringan per sampel penyulingan per sampel penetrasi per sampel daktelitas per sampel kelarutan dalam hc1 per sampel klasifikasi per sampel muatan listrik per sampel pengambilan contoh aspal keras dari tangki per sampel dari drum per sampel dari jalan per sampel aspal cair per sampel aspal buton per sampel semen konsistensi semen per sampel pengikatan awal semen per sampel kuat tekan mortal per sampel berat jenis semen per sampel kehalusan semen per sampel kadar air per sampel ketetapan bentuk par sampel bobot per sampel agregat abrasi per sampel gradasi per sampel berat jenis per sampel berat isi bersampul kadar lumpur per sampel sounders per sampel organik per sampel mix desain per sampel modifikasi mix per sampel pzr sampel benda uji (kubus, cylinder, beton, dll) per sampe! kuat tekan kuat tarik per sampel lentur per sampel kuat tekan dengan hammer tes per titik pengeboran beton per sampel permeabilitas tanah bahan ja'an) kadar air per sampel berat jenis persafmpel rttemberg limit per sampel $f. analisa saringan per sampel pemadatan standar per sampel pemadatan modified per sampel c.b.r standar per sam el c.b.r modified per sampel lolos saringan per sampel agregat analisa saringan gradasi per sampel berat jenis dan penyerapan agregat kasar per sampel berat jenis dan penyerapan agregat halus per sampel c0, berat isi per sampel kelekatan terhadap aspal per sampel keausan dengan mesin los angeles abrasi per sampel impact tes per sampel sounders agregat kasar per sampel sounders agregat halus per sampel sana equivalent per sampel campuran aspal kadar air campuran per sampel ekstraksi campuran per sampel berat isi campuran per sampe! berat jenis campuran 2er sampel perencanaan campuran marshal! per sampel ubin semen kadar air per sampel penyerapan per sampel berat jenis per sampel kuat lentur per sampel keausan per sampel ukuran per sampel bak cetak tras kapur kadar air per sampel penyerapan per sampel bobot isi per sampel kuat tekan per sampel ukuran per sampel! genteng keramik ukuran berat per sampel tampak luar per sampel ketahanan terhadap perebusan air per sampel beban lentur per sampel penyerapan air per sampel berat jenis per sampel bata merah ukuran berat per sampel kadar garam per sampel kuat tekan per sampel penyerapan per sampel a4 kayu kadar air per sampel berat jenis kering udara per sampel kekerasan per sampel . kuat tekan bulan per sampe! kuat geser buah per sampel hidrokimia sedimen lengkap) per sampe! hidrolika muara pantai pengukuran arus (perjam) pengukuran kegararnan (per jam) na: limbah cair air fisik dan sifat agregat bau per sampel daya hantar listrik conductivity per sampel keasaman fer sampel keabsahan alkaliniti per sampel kekeruhan morbidity per sampel kesadahan kalsium cac3 per sampel kesadahan total total hardness per sampel klorin bebas c per sampel oksigen terlarut per sampel rasa per sampel temperatur suhu per sampel warna per sampe! .z00, zat padat terlarut total tds) per sampel zat padat tersuspensi tss) per sampe! zat padat total total solid ts residu) per sampel anorganik non metalik amonia chx n) per sampel! baron fer sampel fluorida fer sampel klorida cl) per sampul c, nitrat not n) par sampel nitrit no? n) per sampel nitrogen organik per sampel nitrogen total per sampel per sampel total fosfat pj) per sampel sianida cn) per sampel miliki so?) per sampel sulfat so") per sampel sulfida per sampel sifat so) per sampel organik agregat biological oxygen demand bod) per sampel chemical oxygen demam.d cod) per sampel detergen mas) per sampe! fenol per sampel! minyak dan lemak per sampel c00, dinas energi dan sumber daya mineral jenis kegiatan parameter tarif rp) metode analisa analisis mineral batuan secara kimia analisis kimia lempung, kaolin, bentonit, preparasi coli, ball clay. felspar, tufa, tras, pelarutan permit, mika, diatom. famine, tanah, gravimetri abu batubara, batu apung volumetrik volumetrik a1203 volumetrik fe203 spectrofotometri spectrofotometri spectrofotometri p2o5 gravimetri so3 aas na20 aas k20 aas lol hilang bakar) gravimetri analisis kimia spalerit, galena, pirit, preparasi kalkoporit, antimon dll, emas, perak, pelarutan batuan biji sulfida aas aas aas aas aas aas aas gravimetri aas sd nas aa3 aas aas fe203 aas lol hilang bakar gravimetri analisis kimia batu gamping, kalsit, preparasi dolomit, kapur, marmer pelarutan volumetrik cao volumetrik mgc volumetrik a1203 volunctri fe203 volumetrik spektrofotometri mno spektrofotometri p205 spektrofotometri gravimetri na20 volumetrik k20 volumetrik lol hilang bakar gravimetri analisis kimia preparasi pasir kuarsa pelarutan pasir iron gravimetri ca0 volumetrik mp0) volumetrik a03 volumetrik fe203 spectrofotometri aas speetrofotometri s0o.c0o0 gravimetri so3 aas nu20 aas k20 aas lol hilang bakar) gravimetri analisis kimia preparasi bijih besi pelarutan pasir besi gravimetri laterit volumetrik pelet besi volumetrik a1203 volumetrik fez03 volumetrik total volumetrik tio2 spectrofotometri aas .p20os spectrofotometri cr203 aas moisture content mc) gravimetri analisis kimia preparasi batuan mospat pelarutan gravimetri ca0 volum6tri mp2 volumetrik ai203 volumetrik fe203 spectrofotometri spectrofotometri fe203 spectrofotometri p20o5 spectrofotometri lol hilang bakar gravimetri analisis kimia prepares biji mangan kelarutan ca0 gravimetri mg0 volumetrik a1203 volumetrik fe203 volumetrik spcetrototometri aas p2o5 speetrofotometri so3 aas bal gravimetri analisis kimia preparasi biji bauksit pelarutan gravimetri volumetrik mg0 volumetrik a1203 volumetrik fe203 volumetrik na20 volumetrik k2o snektrofotometri tio2 gravimetri lol hilang bakar) gravimetri analisis kimia preparasi bijih timah pelarutan bismut, antimon s102 gravimetri ca0 volumetrik volumetrik a1203 volumetrik fe203 gravimetri s03 aas aas cu aas aas aas aas aas aas analisis kimia preparasi gipsum pelarutan gravimetri ca0 volumetrik mg0 volumetrik a1203 volumetrik gravimetri na20 gravimetri k20 aas gravimetri moisture content mc) gravimetri analisis kimia preparasi barit, barium, karbonat pelarutan gravimetri volumetrik mg0 volumetrik a1203 volumetrik fe203 gravimetri nas moisture content mc) gravimetri lol hilang bakar) gravimetri analisis batubara aspal preparasi persampe! proxima analisis air lembab air dried moisture bersampul ast d.3174bs abu ash ast bs zat terbang volatile matter ast bs carbon padat fixed carbon ast bs image analisis carbon total total carbon ast bs hidrogen total total hydrogen at ast bs nitrogen belerang total sulfur total oksigen perhitungan nilai kafir catortvic value ast 328webs totok bentuk belerang belerang sulfat ast bs belerang parit ast bs belerang organik ast bs color pcrsampel karbondioksida bersampul sifat ketergerusan bersampul ast nilai muai bebas bersampul ast berat jenis sesungguhnya bersampul perhitungan relative density bersampul perhitungan bulk density bersampul perhitungan bersampul perhitungan monografi identifikasi mineral bersampul lama fotometri deskripsi petrografi persim.pel lama fotometri deskripsi petrografi mineral biji pers mpe! lama fotometri pengujian mekanika kadar air bersampul volumetrik berat jenis bersampul gravimetri bobot isi bersampul gravimetri kuat tekan uniaxial pe.sampel fama fotometri scar box bersampul lama fotometri kuat geser triaksial bersampul lama fotometri analisa air teruji meter warna teruji gravimetri ban teruji gravimetri kekeruhan teruji water quality checker kesadahan pergi volumetrik kalsium ca) teruji volumetrik magnesium mg) teruji volumetrik besi( fe) teruji volumetrik mangan mn) teruji volumetrik kalium teruji volumetrik natrium na) teruji volumetrik karbonat co3) teruji fotometri bikarbonat hco3) teruji volumetrik karbondioksida co2) teruji volumetrik litium li) teruji volumetrik klorida ci) teruji volumetrik sulfat od) teruji vo'nagari nitrogen fitri n no2) teruji volumetrik nitrogen nitrat n no3) teruji volumetrik zat organik teruji volumetrik zat padat terlarut teruji volumetrik silika sio2) teruji volumetrik bakteri coli teruji volumetrik logam berat tembaga cu) bersampul aas timbal pb) persampct aas seng zn) bersampul aas krom cr) bersampul aas kobalt co) bersampul aas nikel ni) persampc! aas aluminium al) persampecl aas raksa hg) persampe! aas arsen as) bersampul aas selenium se) bersampul goo0a aas limbah h0o pergampel volumetrik cod bersampul volumetrik analisis mineral batuan preparasi dengan metode xrf uji sampel minimal unsur xre perut berunsur xrf tarif mutu barang komoditi dinas perintah man psu jasa pengambilan contoh kakao per ton mete gelendong per ton mete kupas per ton lada putih per ton kopra per ton rumput laut per ton garam beryllium peron jasa sarana pengujian kakao sni per komoditi serangga hidup per parameter kadar air per parameter biji berbau asap dan atau hamm" dan atau per parameter berbau asing kadar benda asing per parameter kadar biji berjamur per parameter kadar biji slate per parameter kadar biji bertetangga per parameter kadar kotoran waste per parameter kabar biji berkecambah per parameter mete gelendong sni per komoditi kadar air per parameter kadar kotoran per parameter rp. kadar gelendong cacat per parameter rp. kadar isi per parameter rp. mete kupas sni per komoditi jumlah biji per per parameter kadar air per parameter warna per parameter baru per parameter biji rusak per parameter biji berpesta per parameter pecahan biji per parameter benda asing per parameter lada putih sni per komoditi cemaran binatang per parameter warna per parameter kadar benda asing per parameter kadar biji enteng per parameter kadar cemaran kapang) per parameter kadar lada berwarna kehitam hitaman per parameter kadar air per param.eter kadar pipeline per parameter kadar minyak atsiri per parameter kopra sni per komoditi kadar air per parameter kadar minyak kadar lemak) per parameter kadar asam lemak bebas dalam minyak per parameter asam laurat) kadar benda asing per parameter bagian berkarang per parameter bagian bersama per parameter bagian cacat per parameter not uraian satuan biaya tarif rumput laut sni per komoditi: bau per parameter kadar air per parameter kadar benda asing per parameter kadar keagenan kadar agar per parameter rp. garam beryllium sni per komoditi kadar air per parameter kadar dihitung dari jumlah klorida ci) pefparameter kadar podium dihitung sebagai kalium logat per parameter cemaran logam timbal pb) per parameter tembaga cu) per parameter raksa ha) per parameter arsen as) par parameter jasa penguji mutu barang penguji terampil penata pelaksana, golongan ruang li b s d per orang jam penata pelaksana lanjutan, golongan ruang per orang jam il a s d ilp penata penyelia, golongan ruang i c dan ili d per orang jam penguji ahli penata pratama, golongan ruang ill a dan ili b fer orang jam penata muda, golongan ruang 1ll c dan il d per orang jam penata madya golongan ruang iw a s d iv c per orang jam jasa penerbitan sertifikat per sertifikat gubernur sulawesi tenggara, nur ayam bandara haluoloeo kendari kendaraan roda dua pada jam pertama berkendaraan pada jam kedua, dst berkendaraan kendaraan roda tiga pada jam pertama berkendaraan pada jam kedua, dst berkendaraan cc. kendaraan roda empat pada iam pertama berkendaraan pada jam kedua, dst berkendaraan kendaraan roda enam pada jam pertama berkendaraan pada jam kedua, dst berkendaraan kendaraan roda lebih dari enam pada jam pertama berkendaraan pada jam kedua, dst berkendaraan pendekatan atau penindakan kendaraan bermotor kendaraan angkutan penumpang roda empat, roda enam, roda lebih dari enam berkendaraan kendaraan angkutan barang roda empat, berkendaraan roda enam, roda lebih dari enam pelaksanaan retribusi parkir khusus bandara haluoleo menggunakan sistem elektronik. gubernur tenggara, nuk alam lampiran i!i peraturan daerah provinsi sulawesi tenggara nomor tanggal peran tentang retribusi jasa usaha tarif retribusi tempat penginapan, pesanggrahan dan villa lan damn emamammn memang aga nana mammmomananma perhitungan tarif tempat penginapan, ket pesanggrahan dan villa satuan retribusi pemakaian rp) villa pulau bokor hari villa batu gong hari vila maya ria hari mess kantor penghubung pemda provinsi sulawesi tenggara jakarta vip hari standar hari surabaya vip hari standar hari makassar standar hari mod gubernur tenggara,pelayanan kepelabuhanan perhitungan tarif jenis pelayanan kepelabuhanan satuan retribusi ket pemakaian rp) jasa dermaga beton bergerak gt cali dermaga beton gt call jembatan kayu gt cal pinggiran pantai pelancongan gt call kapal istirahat pada dermaga gti gall jasa tanda masuk pelabuhan penumpang pengantar penjemput orang pas bulanan orang karyawati orang pas bulanan kendaraan anda unit bulan pas masuk kendaraan sekali masuk kendaraan gol. masuk kendaraan gorila masuk kendaraan gol. masuk kendaraan gol masuk kendaraan gol. masuk kendaraan gol. masuk kendaraan gol. masuk kendaraan gol. masuk jasa pemeliharaan dermaga bagi kendaraan yang menyeberang kendaraan gorila unit 1lewat kendaraan gol. unit 1lewat kendaraan gol.l unit lewat kendaraan gol. unit lewat kendaraan gol. unit 1lewat kendaraan gol. unit lewat kendaraan gol. unit'1lewat barang muatan atas kendaraan ton,' jasa timbang kendaraan bermotor kendaraan gol. ill kendaraan gol. unit' timbang kendaraan gol. unit' timbang kendaraan gol. unit' timbang kendaraan gol. unit timbang unit' timbang jasa penumpukan barang per ton hari kuda, sapi, kerbau hari ekor kambing, domba, rusa hari ekor ayam unggas hari ekor kontainer feet kosong hari unit isi har unit kontainer feet kosong hari unit isi hari unit mmm tarif sewa tanah dan bangunan tarif sewa tanah untuk kepentingan toko, warung dan m? tahun sejenisnya. m tahun untuk perkantoran m? tahun untuk reklame ant sewa ruangan untuk kantor penyeberangan dan m' bulan sejenisnya m bulan untuk kantor lainnya m' bulan untuk warung, kantin dar sejenisnya aan tarif air bersih pelabuhan penyeberangan untuk kapal penyeberangan swasta khusus masyarakat antara bulan retribusi surat pemberitahuan muatan kapal smk) untuk kendaraan roda empat geli) untuk kendaraan roda enam gol. aan gubernur tenggara, " vtempat rekreasi dan olah raga ena tt perhitungan tarif jenis tempat rekreasi dan olah raga satuan retribusi ket pemakaian rp) tempat rekreasi pantai segi tiga teluk pitt) tahun dikontraskan maya riya tahun dikontraskan tahuna nipa nipa tiket masuk dewasa anak anak (domestic) orang dewasa anak anak (mancanegara) orang pengambilan gambar film komersial hari video komersial hari foto komersial hari tempat olah raga stadion kolam renang orang dewasa sekali masuk anak anak sekali masuk rombongan anak anak pelajar minimal orang orang rombongan mahasiswa minimal orang orang rombongan umum minimal orang orang bersifat pertandingan pertunjukan yang dikomersilkan jangka waktu (delapan) jam per jam lap. jangka waktu lebih dari (delapan) jam per jam ap. pemakaian untuk pertandingan pertunjukan yang bersifat peningkatan prestasi jangka waktu (delapan) jam per jam' lap. jangka waktu lebih dari (delapan) jam per jam l.ap. gedung olah raga gor) siang mari hari malam hari malam pertandingan prestasi siang hari hari pertandingan prestasi malam hari malam pertandingan untuk umum siang hari hari pertandingan untuk umum malam sari malam nah inna ana a.a lampiran peraturan daerah provinsi sulawesi tenggara nomor: tanggal febrian tentang retribusi jasa usaha tarif retribusi penjualan produksi usaha daerah perhitungan tarif. jenis penjualan produksi usaha daerah 3d retribusi ket satuan dinas perkebunan dan hortikultura kakaobutir pengujian benih ulang sampel pengujian benih khusus sampel pemeriksaan sumbu entri berbatang kopil jambu mente! kelapa dalam pemeriksaan lapangan kebun induk pohon pengujian benih dan kebun butir lada pengujian benih kebun lapangan pohon pengujian benih ulang sampel pengujian benih khusus sampel tembakau pemeriksaan lapangan kebun benih pengujian benih laboratorium hektar pengujian benih ulang sampel sampel! nilam pemeriksaan benih dilapangan berpohon dinas kelautan dan perikanan benih udang ekor benih bandeng nenek) ekor benih ikan mas ukuran 3em ekor ukuran 5cm ekor ukuran 8cm ekor ukuran 12cm ekor benih ikan lele cl'umbi ukuran ekor ukuran 8cm ekor benih ikan nila tawes ukuran 3cm ekor ukuran 5cm ekor ukuran 8cm ekor ukuran 12cm ekor index ikan air tawar ikan mas ikan lele dumbo ikan nila tawes induk udang lokal windu) induk udang betina ekor induk udang jantan ekor benih kerapu kerapu tikus bebek (ukuran 10cm) ekor kerapu macan tiger (ukuran 10cmj ekor kerapu sunu (ukuran 10cm) ekor lobster air tawar (here spp) ekor alone (hphotos sinica) ekor dinas pertanian benih padi sawah padi goo benih dasar) benih pokok) benih sebar) benih jagung komposit benih penyjenis) benih dasar) benih pokok) benih sebar) benih kedelai" ben.h penyedia) benih dasar) benih pokok) benih sebar) benih kacang tanah benih berjenis) benih dasar) benih pokok) benih sebar) gubernur sulawesi tenggara, nur alam |
peraturan daerah provinsi sulawesi tenggara nomor tahun2013 anaisusun oleh: biro hukum sekretariat provinsi sulawesi tenggara . tahun pen gubernur sulawesi tenggaraesa, gubernur sulawesi tenggara, menimbang bahwa penanggulangan hiv aids perlu dilaksanakan secara terpadu melalui upaya peningkatan prilaku hidup sehat yang inn dapat. mencegah.: tan mencegah diskriminasi, kelana bahwa epidemi human immunodeficiency virus hiv) dan tan acquired immune deficiency syndrome mds) sulawesi po. tenggaramoe pendekatan khusus dan percepatan upaya penanggulangan nan melalui pencegahan dan penanganan penularan hiv aids. s cara optimal, bahwa untuk melaksanakan ketentuan (l)maka perlu adanya pengaturan. mengenai pencegahan dan penanggulangan hiv dan aids, tan bahwa kebijakan penanggulangan hiv dan aids sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan .secara . komprehensif, sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, kana bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud kan huruf dan maka perlu menetapkan peraturan daerah provinsi sulawesi tenggara tentang pencegahan. dan oi, penanggulangan human immunodeficiency virus hiv) dan . required immune deficiency syndrome aids). nan mengingat undang undang dasar negara republik bo. indonesia tahun kan hp, prp. tahun tentang pembentukan daerah tingkat sulawesi utara tengah dan an. daerah tingkat sulawesi selatan tenggaraentang tenaga beape.aas dan gubernur sulawesi tenggara memutuskan menetapkan:,. dalam peraturan daerahpenanggulangan adalah semua kegiatan yang ditujukan untuk menekan laju epidemik: pencegahan adalah upaya yang dilakukan agar seseorang tidak tertular hiv, human immunodeficiency virus yang selanjutnya disebut hiv adalah virus penyebab acquired immune deficiency syndrome yang menyerang sistem tan kekebalan tubuh manusia, re, orang dengan hiv dan aids .yang selanjutnya disebut dha adalah seseorang yang telah mengidap hiv dan aids, orang yang hidup dengan hiv dan aids yang selanjutnya disebut oid, promosi adalah proses pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pengendalian dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat dalam rangka . penanggulangan hiv dan aids, populasi kunci adalah kelompok populasi, mei magma mma npsn kek anjing merek can peas tes hiv adalah pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui status. hiv ,,:masalah yang berkaitan dengan hiv dan aids,nan jumlah virus,anggulangan epidemi hiv dan aids provinsi sulawesi tenggara,, pihak terkait adalah instansi pemerintah pemerintah daerah, kepolisian, poplawesi tenggara dalam penanggulangan hiv dan aids sulawesi tenggara, lembaga swadaya masyarakat yang selanjutnya disebut lsm adalah lembaga masyarakat yang peduli hiv dan aids yang terdaftar pada forum lsm sebagai anggota forum dan merupakan mitra kerja komisi penanggulangan hiv dan aids sulawesi tenggara, diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengabaian, pembatasan, pelecehanlain,, penyedia layanan kesehatan adalah rumah sakit pemerintah dan pemerintah daerah, swasta, puskesmas, klinik dan balai pengobatan, sero survei adalah suatu cara pengamatan epidemik, p dan menggunakan jarum suntik tidak steril bersama sama, bagian pertamkeadilan, perlindungan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, gender, stigma dan diskriminasi menjunjung tinggi nilai nilai martabat manusia. bagian kedua maksud, tujuan, sasaran dan ruang lingkup paragraf maksud. maksud dilaksanakannya pencegahan dan penanggulangan hiv dan aids pada sub populasi perilaku rendah dan tinggi, melalui penyediaan dan layananserta masyarakat dan pengembangan kemitraan. paragraf nan tujuan mal pengaturan pencegahan dan penanggulangan hiv dan aids bertujuan untuk oa. menurunkan hingga meniadakan infeksi hiv baru, . bdgj.&. meningkatkan kualitas hidup dha, dan s. sasaran sasaran pencegahan dan penanggulangan hiv dan aids dan atau bertukar alat suntik tidak steril: orang orang yang rentan karena pekerjaan dan lingkungannya rentan terhadap penularan hiv, seperti buruh migran, pengungsi dan kalangan muda berisiko: orang yang sudah terinfeksi hiv: masyarakat umum yang harus dilindungi dari penularan penyakit menular seksual terutama hiv aids: pembuat kebijakan, sektor swasta, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat terutama pada populasi sasaran dan populasi kunci, populasi sasaran sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan populasi yang menjadi sasaran program, populasi kunci sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi pengguna napa suntik. wanita pekerja seks (wts) langsung ataupun tidak langsung. pelanggan pasangan seks wps. gay, waria, dan laki pelanggan pasangan seks dengan sesama lelaki (lsl) warga hunian lapas rutan paragraf ruang lingkup tan ruang lingkup pengaturan pencegahan dan penanggal penularan hiv, pemeriksaan diagnostik pengobatan dan perawatan, rehabilitasi, pengurangan dampak buruk penggunaan narkotika psikotropika dan zat adiktif lainnya napa) suntik, pendampingan dan mitigasi dampak sosial. babi t. tanggung jawab pemerintah daerah dalam pencegahan dan penanggulangan hiv dan aids pemerintah daerah . bertanggung jawab &. melakukan koordinasi penyelenggar menyelenggarakan sistem pencatatan, pelaporan dan evaluasi dengan memanfaatkan sistem informasibab iii strategi pencegahan dan penanggulangan hiv dan aids strategi yang dipergunakan dalam. melakukan kegiatan pencegahan dan penanggulangan hiv dan aids meliputi: . meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dannaa kesehatan dan sumber daya manusia, memprioritaskan komitmen nasional dan internasional: meningkatkan advokasi, sosialisasi, dan mengembangkan kapasitas, meningkatkan upaya pencegahan dan: &.biaya pencegahcegah. meningkatkan manajemen pencegahan dan penanggulangan hiv dan aids l00 yang akuntabel transparan, berdayaguna dan berhasil guna. bab kegiatan penanggulangan bagian kesatu (anban pengobatan, perawatan dan dukungan,dan rehabilitasi. m4).njaja seks wps) langsung maupun tidak langsung, cc. pelanggan pasangan seks wps, gay, waris dan laki pelanggan pasangan seks dengan sesama lelaki lsl):sebagaimana dimaksud pada meliputi: iklan pelayanan masyarakat, kampanye untuk tidak melakukan hubungan seksual luar nikah dan.nnn terlatih dan . . program promosi kesehatan lainnya. (s8): kesehatan reproduksi dan keluarga berencana, pemeriksaan asuhan antennata: infeksi menular seksual, rehabilitasi napa,dan 'tuberkulosis dan penyakit menular io lainnyagubernurku kanak) intervensi perubahan perilaku, cc. manajemen pasokan perbekalan kesehatan pencegahan,kl. populasi kunci kondusif, (5silaku. . ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penatalaksanaan ims diatur dengan peraturan gubernurl), setia dengan pasangan faithful), menggunakan kondom secara konsisten condom user):dan melakukan pencegahan lain, antara lain melalui sirkulanan menggunakan kondom secara konsisten dalam berhubungan seks dengan pasangan yang sah yang telah terinfeksi atau rentan terhadap tertuanya hiv aids annabat pada penggunaan napa suntik diatur dengan peraturan gubernur. paragraf tea pencegahan penularan hiv dari ibu anaknya hah pencegahan penularan hiv dari ibu anaknya dilaksanakan melalui (empat) kegiatan yang meliputi aa,yang terinfeksi hiv, pencegahan penularan hiv dari ibu hamil yang terinfeksi hiv bayi yang nan dikandungnya:dan . pemberian dukungan psikologis, sosial dan perawatan kepada ibu yang terinfeksiritenatalculosis daerah epidemi rendah".: tenaga kesehatan yang menangani, keluarga terdekat dalam hal yang bersangkutan tidak cakap: pasangan seksual:an kts dilakukan dengan langkah langkah meliputi: konseling pra tes: kan tes hiv:dan dd.tang epidemikdan laki laki dewasa yang meminta sirkumsisi sebagai tindakan pencegahan hiv. pada wilayah epidemikhan dari standar pelayanan. tipe sebagai standar pelayanan pada epidemic meluas sebagaimana dimaksud pada terutama :tahun, menyelenggarakan pelayanan bedah, kan memberikan pelayanan kesehatan remaja,k terkonsentrasi dan epidemik rendah, tpk dilakukan pada semua orang dewasa, remaja dan anak yang memperlihatkan tanda dan gejala yang mengidentifikasikan infeksi hiv, termasuk tubercpk:.ia). nntanreproduksi dan keluarga ati yang mempunyai sertifikat dan terdaftar sebagai anggota phi. ketentuan lebih lanjut mengenai tes dan konseling hiv dan aids diatur dengan peraturan gubernurkena sebagaimana dimaksud dalam meliputi uji saring darah pendonor:m4)gubernuk.(l) pengobatan hiv bertujuan untuk mengurangi risiko penularan hiv, menghambat pembusukan infeksi oportunistik dan meningkatkan kualitas baddan k. pengobatan profilaksis sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi pemberian arv pasca pajanan,an stadium klinis atau atau jumlah sel limfosit kurang dari atau sama dengan sel mm3, ibu hamil yang terinfeksi hiv,dan cc. penderita hiv dengan tuberculosis. .( ketentuan lebih lanjut mengenai pengobatan arv diatur dengan peraturan gubernur. nan paragraf pengobatan bayi dan ibu hamil tan pusat setiap ibu hamil yang terinfeksi hiv berhak mendax .akan pelayanan persalinan semua fasilitas pel. kanan kesehatan. pelayanan persalinan sebagai una dimaksud pada memperhatikan prosedur kewaspadaan stan: dan memerlukan alat peli: .ung diri khusus bagi tenaga kesehatan pegolf. persalinan. asal setiap bayi baru lahir dari ibu dengan hiv dan aids harus segera mendapatkan profilaksis arv dan kotrimoksazolritual yang meliputi: tatalaksana gejala, tatalaksana perawatan akut, c. tatalaksana penyakit kronis: tang pendidikan kesehatan, pencegahan komplikasi dan infeksi oportunistik: perawatan paliatif:dan evaluasi..kemampuram kang pasca rawat sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. han membantu dha miskin mendapatkan jaminan kesehatan dalam meringankan biaya kesehatan: menyediakan obat antiretroviral, obat infeksi oportunistik dan obat infeksi menular seksual serta sarana peralatan penunjang, kan menyediakan alat dan layanan pemeriksaan hiv dan aids pada darah dan produk darah serta organ dan jaringan tubuh yang dibocorkan: menyediakan layanan kesehatan puskesmas dan rumah sakit, termasuk terapi antiretroviral, pengobatan infeksi menular seksual, infeksi oportunistik dan layanan kesehatan lain secara berjenjang, melaksanakan surveying perilaku, infeksi menular seksual, hiv dan aids: perawatan perempuan hamil positif hiv dalam pencegahan risiko penularan kepada bayi. penanganan hiv dan aids sebagaimana dimaksud pada(community and home based care) serta dukungan pembentukan persahabatan dhabagian kedua kan mitigasi dampak sosial mitigasi dampak sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan memberdayakan dha yang mengalami dampak sosial(l) dapat dilaksanakan secara persuasif dan motivasi baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial. bade psikososial, perawatan dan pengasuhan, pembinaan kewirausahaan, akses pendidikan terutama bagi anak dengan hiv dan aidspengembangan panti asuhan yang dapat menerima anak dengan hiv dan aids, bimbingan sosialisasi, bimbingan lanjut,dan rujukan, bab vii pemberdayaan bagian kesatu rumah sakit dan puskesmas tang pemerintah daerah berkoordinasi dengan komisi penanggulangan aids provinsi dan atau komisi penanggulangan aids kabupaten kota, melakukan pembinaan terhadap rumah sakit umum daerah lingkungan pemerintah daerah dan atau puskesmas,anggulangan hiv dan aids. bagian keduhiv dan aids. s1. masyarakat mempunyai hak dan tanggungjawab dalam upaya pencegahan dan penanggulangan hiv dan aids. pencegahan dan penanggulangan hiv dan aids dilaksanakan secara terpadu dengan program pemberdayaan masyarakat, yang mengedepankan prinsip transparansisecara perorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha atau organisasi kemasyarakatan lain, sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan dengan maksud agar masyarakat paham mau dan mampu melakukan pencegahan dan penanggulangan hiv dan aids, masyarakat mengidentifikasi dan mendorong anggota masyarakat terutama yang dianggap beresiko atau patut diduga beresiko tertular atau menularkan hiv dan aids untuk mengakses layanan terkait, menghilangkan diskriminasi dan stigminasi terhadap dha dan ridha serta siapapun anggota masyarakat. bab viii kelembagaan pencegahan dan penanggulangan hiv dan aids sulawesi tenggara dilaksanakan oleh kpa provinsi yang diketuai oleh gubernur, yang keanggotaannya terdiri dari lembaga donor,intensif, menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi. untuk melaksanakan tugas kpa sebagaimana dimaksud pada secara intensif, menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi maka bentuk sekretariat kpa provinsi. komisi penanggulangan aids sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas pokok dan fungsi memimpin, mengkoordinasikan, memobilisasi, memfasilitasi, menetapkan kebijakan dan langkah langkah strategis, memantau dan mengevaluasi program penanggulangan aids wilayah provinsi. m4) pembentukan kpa provinsi dan sekretariat kpa serta pengaturan tata kerja sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan gubernur. babi koordinasi:emerintah provinsi dan kabupaten kota, lsm serta masyarakat berdasarkan prinsip kemitraan. 'gulangan hiv dan aids kerjasama sebagaimana dimaksud pada dilakukan antara daerah dengan pemerintah dan negara lain, pemerintah kabupaten kota, cc. pemerintah provinsi lain:dan dunia usaha dan lsm yang fokus terhadap pencegahan hiv aids kerjasama sebagaimana dimaksud pada dan meliputi kerjasama pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanggulangan hiv dan aids, peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat, penguatan informasi strategis: pengurangan dampak buruk virus hiv dan aids, cegahan dan penanggulangan hiv dan aids. tan kemitraan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dalam kegiatan: .a.a. cc. kegiatan lain sesuai kesepakatan, dengan prinsip saling menguntungkan, bab kewajiban dan larangan kamakdalam tidak mungkin dilaksanakan, test hiv dan aids dilakukan dengan konseling keluarga. setiap orang yang karena pekerjaan atau jabatannya atau sebab lainnya mengetahui dan memiliki informasi status hiv danag. ridha tanpa diskriminasi, setiap orang yang mengetahui dirinya terinfeksi hiv dan aids wajib melindungi orang lain dengan melakukandan aids wajib melindungi pasangannyatiap kegiatan yang potensial menimbulkan penularan hiv dan aids wajib melaksanakan sering sesuai dengan prosedur dan standar kesehatan yang baku. badan usaha wajib melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan hiv aids ditempat kerja. untuk melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan hiv aids sebagaimana dimaksud pada badan usaha wajib dalam pencegahan dan penanggulangan hiv aids badan usaha wajib melakukan pemeriksaan kesehatan secara sukarela memberikan perlindungan kepada pekerja buruh dengan hiv aids dari tindakan dan perlakuan diskriminatif. cc.yang berlaku. bagian kedua larangan setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi hiv dan aids atau memiliki perilaku tertular dan menularkan hiv dan aids, agar tidak melakukan tindakan apa saja yang patut diketahui dapat menularkan hivpengelola layanan kesehatan milik pemerintah dan swasta dilarang menolak melayani pasien karena status hiv dan aids. setiap perusahaan dilarang memutuskan hubungan kerja karyawan, karena yang bersangkutan terinfeksi hiv atau mengisyaratkan status hiv dalam ketentuan perpanjangan kontrak kerja dan sejenis4gai penyidikuntuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang tercantum dalam peraturan daerah ini: mencari"meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidanaalam aan peraturan daerah ini, memanggil seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dalam peraturan daerahinis n. tan setiap orang.yang melanggar ketentuan, sebagaimana dimaksud dalam dari. tindak pidana sebagaimana dimaksud pada adalah pelanggaran. babi nan penghargaan tn, pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat dan atau organisasi masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan hiv dan aids tata caraanan pembiayaan belanja. program dan kegiatan untuk pencegahan duntuk mendukung pelaksanaan tugas sekretariat, program dan kegiatan kpa provinsi sulawesi tenggara dapat dianggarkan melalui apbd berdasarkan kemampuan keuangan daerah. tag monitoring, evaluasi dan pelaporan (l)evaluasi dan pelaporan secara berkala atau sewaktu waktu apabila diperlukan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada dilakukan agar penanggulangan hiv dan aids dapat meningkatkan dan memperbaiki pelaksanaan program secara terarah. gubernur melaporkan pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan hiv dan. aids sulawesi tenggara kepada menteri dalam negeri dan menko kesra serta ketua kpa nasional. bab xvii pembinaan dan pengawasan pembinaan dan pengawas dan komisi penanggulangan aids provinsi sulawesi tenggara. mekanisme pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi. dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah dan komisi penanggulangan aids provinsi dapat memberikan sanksi sesuai kewenangan masing masing. oi. pengawasan terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan hiv dan aids daerah, dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan komisi penanggulangan aids provinsi. bab xviiitelahghtan ditetapkan kendari pada tanggal (o juli gubernur lah tenggara, diundangkan kendari pada tanggal anti dot iseruris daerah, capital gadis nkeyenggan daerah provinsi sulawesi tenggara tahun nomor: |
pengambilalihan adalah pengambilalihan seluruh atau sebagian besar saham yang dapat mengakibatkan peraturan daerah provinsi sulawesi tenggara beralihnya pengendalian nomor: tahun terhadap suatu perseroan. tentang cukup jelas. retribusi pemanfaatan fasilitas balai pelatihan cukup jelas pada unit pelaksana teknis dinas lingkup pemerintah provinsi sulawesi tenggara cukup jelas dengan rahmat tuhan yang maha esa cukup jelas cukup jelas gubernur sulawesi tenggara asa menimbang bahwa dengan diserahkannya beberapa balai pelatihan kepada cukup jelas daerah sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah,maka cukup jelas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pemanfaatan fasilitasnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah: bahwa untuk mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas balai pelatihan pada utd lingkup pemerintah provinsi sulawesi tenggara dan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah maka pemanfaatan fasilitas, perlu dipungut retribusi sebagai salah satu jenis retribusi pemakaian kekayaan daerah: cc, menegaskan bahwa pelaksanaan retribusi daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah, bahwa berdasarkan pertimbangan butir a,b, dan tersebut diatas, maka perlu membentuk peraturan daerah provinsi sulawesi tenggara tentangdengan persetujuan bersama lembaran negara nomor undang undang nomor tahun tentang pajak daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah retribusi daerah lembaran negara tahun nomor provinsi sulawesi tenggara tambahan lembaran negara nomor sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor tahun lembaran dambahan lembaran negara nomor menit undang undang nomor tahun tentang pemerintahan pian aneh manga ser mag nya daerah lembaran negara tahun nomor tambahan pelatihan sen pemanfaatan fasilitas balai lembaran negara nomor sebagaimana telah diubah dengan pemberi ada, unit pelaksana teknis: dinas lingkup undang undang nomor tahun tentang penetapan ntah provinsi sulawesi tenggarbab tentang pemerintahan daerah: menjadi undang undang lembaran negara tahun nomor tambahan lembaran ketentuan umumlembaran negara tahun nomor tambahan lembaran peraturan daerah ini yang dimaksud dengan negara nomor peraturan pemerintah nomor tahun tentang kewenangan perak provinsi sulawesi tenggara: pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom ten apa daerah adalah pemerintah provinsi sulawesi lembaran negara tahun nomor tambahan lembaran untk guk negara nomor gubernur sulawesi tenggara, peraturan pemerintah nomor tahun tentang retribusi men agama daerah adalah sekretaris daerah provinsi sulawesi nomor tambahan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya disingkat peraturan pemerintah nomor tahun tentang pengelolaan ten adalah dewan perwakilan rakyat daerah provinsi sulawesi sara. teen lada mine nomor aag pelatihan adalah balai pelatihan pada unit pelatihan teknis peraturan daerah tingkat provinsi sulawesi tenggara nomor pejabat adala kpelaalbar kerja tenggara: tahun tentang penyidik pegawai negeri sipil: pala denah memuai yang diberi tugas tertentu dibidang peraturan daerah provinsi sulawesi tenggara nomor tahun yang berlaku: engan peraturan perundang undangan tentang pembentukan organisasi perangkat daerah provinsi berbuat aduan pungutan kab motor ear ara pemanfaatan fasilitas balai pelatihan eaba bri aan drank nomor yang memanfaatkan fasilitas balai pelatihan sia mela pemerintah provinsi sulawesi tenggara: lingkup pras jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan bea partai daerah dengan menganut prinsip komersial pada dasarnya dapat pula disediakan oleh secasal retribusi, atas pemanfaatan fasilitas balai pelatihan pada utd obyek retribusi lingkup pemerintah provinsi sulawesi tenggara: bada utd (ar alexa pemanfaatan fasilitas balai pelatihan auditorium adalah keseluruhan bangunan beserta segala pemerintah daerah. perlengkapannya yang digunakan untuk kegiatan pertemuan dan sejenisnya yang dikuasai oleh pemerintah provinsi sulawesi asal tenggara subyek retribusi abadi ruang kelas adalah ruangan beserta segala perlengkapannya menemani orang babat atau badan hukum yang yang berfungsi sebagai tempat penyelenggaraan diklat yang pemanah daerah pelatihan pada utd lingkup dikuasai oleh pemerintahasal sebagai tempat menginap peserta diklat atau kegiatan lainnya, retribusi yang dikuasai oleh pemerintah provinsi sulawesi tenggara, sebagai atas pemanfaatan fasilitas balai pelatihan digolongkan peralatan penunjang diklat adalah segala macam peralatan baik yang digunakan secara langsung maupun tidak langsung dalam proses kegiatan diklat atau kegiatan lainnya, yang dikuasai oleh bab pemerintah provinsi sulawesi tenggara, wilayah surat setoran retribusi daerah yang selanjutnya disingkat ssd pungutasal daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh bie, maa retribusi terutang dipungut wilayah daerah surat ketetapan retribusi daerah yang selanjutnya disingkat bab, adalah surat pena apa untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa gunakan jasa bunga dan atau denda. tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis ili gedung kamar dan atau alat serta waktu pemanfaatan fasilitas. fasilitas bab bab nama, obyek, subyek, dan prinsip penetapan struktur dan golongan retribusi tarif retribusi prinsip dengan nama retribusi pemanfaatan fasilitas balai pelatihan, pada metric ara struktur dan besarnya tarif utd lingkup pemerintah provinsi sulawesi tenggara, dipungut pemerintah provinsi sulawesi tenga: retribusi sebagai pembayaran atas pemanfaatan fasilitas balai administrasi, pengadaan gara adalah untuk menutupi biaya pelatihan pada utd lingkup pemerintah daerah. jaran uaa biaya dewan perawatan pemeliharaan, penyusutan, hana san besarnya tarif retribusi pemanfaatan fasilitas balai inan mangan struktur besarnya tarif retribusi pemanfaatan fasilitas papeles mebabonla mint bait tenaga kerja dan transmigrasi ditetapkan sebagai berikut gai berikut gedung sewa asrama dan aula balai latihan masyarakat ana blk ukm, dan asrama baruga samator auditorium ber sebesar rp. seratus lima puluh ribu rupiah) per jam sekali pakai, atau sebesar rp. lima ratus ribu rupiah) perhari apabila ben membran hari rp. pemakaian lebih dari jam. nari rp. auditorium untuk umum sebesar rp. lima ratus sewa ribu rupiah) perhari. ker dinas nakertrans perhari ruang kelas dengan sebesar rp. lima puluh rp. ribu rupiah) perhari, sewa fasilitas lainnya sebagai berikut lapangan tenis perbulan club asrama sew rp. kamar dengan tempat tidur tanpa sebesar rp. bawa lapangan sulu tangkis perbulan club rp. , ( dua belas ribu lima ratus rupiah) seorang perhari sewa hand traktor maa tam jalan rp. kamar dengan bed tanpa sebesar rp. , ( lima produksi barang jasa sedan rp. ton belas ribu rupiah) seorang perhari. dangan tarif? g jasa pemanfaatan blk kamar vip dengan sebesar rp. tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) seorang perhari. kejuruan otomotif service ringan perbaikan ringan rp. cc. peralatan penunjang diklat overcome turun mesin mobil atasi matan lcd epidiaskope, sebesar rp. seratus ribu overcome turun mesin mobil bensin rp, rupiah) per jam sekali pakai. kalibrasi injection pump percobaan .n9on. laptop, sebesar rp. seratus lima puluh ribu rupiah) perhari. kei ohp layar sebesar rp. lima puluh ribu rupiah) kejuruan teknik per kegiatan hari rp. perhari. kei sound system wireless sebesar rp. dua puluh aliansi malala sales lima ribu rupiah) perhari. kursi belajar sebesar rp. dua ribu lima ratus anakan berlubang rupiah) berbuah perhari. dang kendala penebar pan struktur dan besarnya tarif retribusi pemanfaatan fasilitas balai "mb serbuan rp. latihan koperasi usaha kecil menengah dan penanaman perbuatan klas (empat sisi) modal daerah adalah sebagai berikut mengejar kawnsiklnaii rp. sewa aula utd balatkop sekali pakai panutan klas (empat sisi) untuk pesta perkawinan perhari rp. eng etan kayu klas rp. sewa aula utd balatkop sekali pakai pemakan klas (empat sisi) untuk rapat pertemuan perhari rp. meniti ari ambedkar rp. penggunaan kamar penginapan utd ukuran selembar balatkop orang malam rp. tea rp. pakan jam sheeran pelamar struktur dan besarnya tarif pemanfaatan fasilitas aula dan vuu, sama membuat pion bubut cmvbtg rp. tenggara badan pendidikan dan pelatihan provinsi sulawesi membuat pion bubut x5x75cm btg rp. agar berikut membuat pion bubut cm btg rp. sewa membuat pion bubut x75 cm btg rp. spin ana pale membuat pion bubut seorang hari gunakan fasilitas cm btg rp. rp. tarif jasa pelatihan blk swadaya masyarakat polygon . rua umum dengan tarif dan anda tanpa menginap kelas kejuruan otomotif mobil diesel dan bensin seorang jam rp. dewa buang miles peran rp. sepeda motor seorang jam rp. sewa ula perhari rp. kejuruan teknik seorang jam rp. bab kew kejuruan bangunan seorang jam rp. kenangan pemungutan kejuruan listrik seorang jam rp. pejabat lingkup kejuruan elektronika seorang jam rp. berkewenangan sur la. daerah personilnya akan mena kejuruan tata niaga seorang jam rp. akan ditetapkan dengan keputusan gubernur. kejuruan menjahit seorang jam rp. kewajiban membayar retribusi kejuruan kerajinan tangan seorang jam rp. kejuruan pertanian seorang jam rp. orang atau badan hukum yang memanfaatkan fasilitas balai pelatihan pad fa: alai struktur dan besarnya tarif pemanfaatan fasilitas balai tenggara, wajib makan grup, pemerintah provinsi sulawesi pengembangan kegiatan belajar dinas pendidikan dan dimanfaatkan yang sesama sat usi sesuai jenis fasilitas yang kebudayaan prov. sultra adalah sebagai berikut peraturan daerah ini gimana dimaksud dalam sewa aula bpk, perhari rp. sabu kamar gedung bpk seorang hari rp. cara pemungutan sewa fasilitas lainnya sebagai berikut retribusi aula dinas dan sekali pakai perhari rp. bila yan maan menggunakan skr atau dokumen aula museum sekali pakai perhari rp. an. aula taman budaya sekali pakai perhari rp. hasil aula knpi sekali pakai perhari rp. hasi pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam mann bab xii bab keringanan dan pembebasan retribusi ketentuan pidana ingatan atau pembebasan wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga gubernur dapat memberikan kering merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling retribusi. lama (enam) bulan atau denda paling banyak (empat) kali tribus jumlah retribusi terutang. keringanan dan pembebasan ane maksud ditetapkan dengan peraturan sebagaimana dim tindak pidana sebagaimana dimaksud adalah gubernur. pelanggaran. bab sanksi administrasi bab xiii penyidikan dalam hal wajib retribusi tidak membayar teka pada moda adm kurang membayar saya barang bulan dari besarnya retribusi selain penyidik polri, penyidikan atas pelanggaran peraturan sebesar (dua persen kurang bayar dan ditagih dengan daerah ini dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil tertentu terutang yang tidak retribusi daerah std). lingkungan pemerintah daerah yang diberi wewenang khusus menggunakan surat tagihanpada pendapatan daerah menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang tata cara pemanfaatan adanya tindak pidana: yang bersumber dari bareng melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian fasilitas, bersumber dari retribusi melakukan penyitaan benda dan atau surat: seluruh pendapatan takar dalam system anggaran memanggil orang untuk .didengar dan diperiksa sebagai pemanfaatan fasilitas balai tersangka atau saksi: pendapatan dan belanja daerahaturan daerah ini petunjuk dari penyidik, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau hasil pemungutan agen aman dari retribusi dapat peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan disetor kas daerah, dan ikatan dalam rangka peningkatan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut digunakan untuk membiayai! kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya: pelayanan terhadap masyarakat. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. nan penjelasan atas rancangan peraturan daerah tata cara penyidikan hubungan penyidik pesan sipil provinsi sulawesi tenggara dilaksanakan idi lisan dan penuntut umum map beer peraturan perundang undangan yang nomor tahun bab xiv retribusi pemanfaatan fasilitas balai pelatihan pada utd ketentuan penutup lingkup pemerintah provinsi sulawesi tenggara penjelasan umum jalur dalam peraturan daerah ini sepanjang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan hal hal lain aan diatur lebih lanjut dengan peraturan dan pelayanan kepada masyarakat diperlukan dukungan dana yang bersumber mengenai kelas dari pendapatan asli daerah, sehingga pengelolaan retribusi daerah sebagai gubernur. salah satu sumber pendapatan asli daerah perlu dilaksanakan secara optimal untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah. kan. bahwa salah satu sumber pendapatan asli daerah yang cukup potensi berlaku pada tanggal diundang yang peraturan daerah ini mulai dangan untuk dikelola adalah retribusi pemakaian kekayaan daerah yang bersumber tribus pemanfaatan fasilitas balai pelatih utd lingkup pemerintah tahunnya, memerintahkan penguin (retro pem fasilitas bala pada grup pem sem ame, dengan menempatkannya dalam lembaran provinsi sulawesi tenggara. peraturan ini tenggara. daerah provinsi sulawesi 'engitetapkan di: kendari daerah sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor tahun padatanggal oktober dannfaatan fasilitas balai pelatihan gubernur sulawesi tenggara,ali mazi cukup jelas diundangkan di: kendari cukupjelas pada anggap oktober cukup jelas sekretaris daerah provinsi sulawesi tenggara, cukup jelas cukup jelas zainal abidin cukupjelas lembaran daerah provinsi sulawesi tenggara cukup jelas tahun nomor |
cukupjelas pa, balai ilusi pemanfaatan fasilitas ame struktur besama aan kup pemerintah provinsi melayani pakesusikan dengan jenis fasilitas yang diberi tah sak bala pelatihan pada utd lingkup pemerintah ke) tenggara. provinsi sulsivesi heng peraturan daerah provinsi sulawesi tenggara cukup jelas nomor tahun cukupjelas tentang kelas tata cara penyusunan rencana pasai sesak pembangunan daerah cukup jelas dengan rahmat tuhan yang maha esa cukupjelas gubernur sulawesi tenggara pasa balas menimbang bahwa agar kegiatan pembangunan daerah berjalan cukup efektif, efisien dan berdasarkan maka diperlukan cukupjelas perencanaan pembangunan daerah yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu dan menyeluruh cukupjelas dan tanggap terhadap perubahan: dosa bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan cukup yat undang undang nomor tahun cukupjelas tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, makamaka perlu disusun peraturan daerahhk peraturan daerah tentang tata cara penyusunan perang undang nomor tahun tentang rencana pembangunan daerah. kelana antara pamariritah pusat dan mengingat undang undang nomor tahun tentang indonesia tahun maag pagi negara republik penetapan peraturan pemerintah pengganti undang negara republik indonesia nom ahan lembaran undang nomor tahun tentang pembentukan a' daerah tingkat sulawesi tengah dan daerah tingkat peraturan pemerintah republik indonesia nomor sulawesi tenggara, dengan mengubah undang lagi, tentang kewenangan pemerintah dan undang nomor prp tahun tentang pemerintah provinsi sebagai daerah otonom lembaran pembentukan daerah tingkat sulawesi utara negara republik indonesia tahun nomor tengah dan daerah tingkat sulawesi selatan tambahan lembaran negara republik indonesia tenggararepublik indonesia nomor republik indonesia nomor tahun tentang penyelenggaraan dekonsentrasi undang undang nomor tahun tentang keuangan sada negara republik indonesia tahun nomor negara lembaran negara republik indonesia tahun na,undang undang nomor tahun tentang sister rencana kerja pemerintah lembaran negara republik perencanaan pembangunan nasional lembaran negara onesyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian pemerintahan daerah lembaran negara republik negara lembagsebagaimana publik indonesia nomor telah diubah dengan undang undang nomor tahun tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti meng pemerintah republik indonesia nomor undang undang nomor tahun tentang perubahanmenjadi undang undrepublik indonesia nomor indonesia nomor tahun tentang tata cara pengendalian dan evaluasi 4d satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya ran negara yang uny nasa san rem tambahan disingkat skpd adalah satuan kerja perangkat daerah pena negara republik indonesia nomor provinsi sulawesi tenggara: lembar indah republik indonesia nomor rencana pembangunan daerah adalah tindakan masa peraturan pemerintah cara penyusunan rencana depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan tahun tentang lembaran negara republik memperhitungkan sumber daya yang tersedia yang pembangunan mor tambahan lembaran dilaksanakan oleh semua komponen daerah dalam indonesia tahun kamar rangka mencapai visi, misi dan tujuan yang meliputi negara republik indonesia rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, ikan bersama rencana pembangunan jangka menengah satuan dengan bersetuju daerah kerja perangkat daerah, rencana kerja pemerintah dewan perwakilan santa daerah, rencana pembangunan tahunan satuan kerja provinsi sulawesi ten perangkat daerah: nur slime tenggara rencana pembangunan jangka panjang daerah, uber yangselanjutnya disingkat ipjp, adalah dokumen memutuskan perencanaan untuk periode (dua puluh) tahun: uran daerah tentang tata car pera tank menetapkan: peran nana pembangunan rencana pembangunan jangka menengah daerah, penyusunan yang selanjutnya disingkat rpm, adalah dokumen daerah perencanaan untuk periode (lima) tahun: babi rencana strategis satuan kerja perangkat daerah, ketentuan umumlam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan dalam gan rencana kerja pemerintah yang selanjutnya disingkat daerah adalah provinsi sulawesi tenggara, rkp merupakan dokumen perencanaan nasional untuk pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi periode (satu) tahun sulawesi tenggara, rencana mala para yang nur sulawesi tenggara, selanjutnya disebut rencana kerja pemerintah daerah gubernur adalah uber pembangunan daerah yang rkd), adalah dokumen perencanaan daerah untuk naan badan bappeda adalah badan periode (satu) tahun: pembangunan daerah provinsi sulawesi musyawarah perencanaan pembangunan daerah yang samsung @mean selanjutnya disingkat musrenbang adalah forum antar tenggara, misi adalah rumusan umum mengenai upaya upaya pelaku dalam rangka menyusun sama pena ang yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi: daerah baik jang anata menengah strategi adalah langkah langkah berisikan program daerah, rencana habang pembangunan tahunan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi: map kebijakan adalah arah tindakan yang diambil oleh daerah, perencanaan pembangunan jangka pemerintah daerah untuk mencapai tujuan: dad daerah yang selanjutnya disingkat fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan kla jangka panjang daerah adalah forum bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka ana pelaku dalam rangka menyusun ipjp, mencapai tujuan pembangunan nasional, jangka program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu perencanaan pembangunan yang ia, musyawarah daerah yang selanjutnya disingkat atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi abang jangka menengah daerah adalah forum pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta anti pelaku dalam rangka menyusun rpm, memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan rah perencanaan pembangunan tahunan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi kaya yang selanjutnya disingkat musrenbang pemerintah: tahunan daerah adalah forum antar pelaku dalam kegiatan adalah bagian dari program yang menyusun rkd: dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada rang nan tahunan satuan kerja skpd sebagai bagian dari pencapaian sasaran rencana kaji selanjutnya disebut rencana terukur pada suatu program dan terdiri dari perangkat daerah, ulat daerah senja skpd), sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya kerja barapoaiaan satuan kerja perangkat baik yang berupa personal (sumberdaya manusia), sa, tuk periode (satu) tahun: barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana anggaran satuan kerja perangkat atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis rencana kerja dan tingkat rka skpd, adalah sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk daerah, skak dan penganggaran yang berisi menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk kegiatan satuan kerja perangkat daerah barang jasa, merupakan penjabaran dari rencana kerja forum skpd provinsi adalah wadah bersama antar beta kat daerah dan rencana strategis satuan kerja pelaku pembangunan tingkat provinsi untuk perangkat daerah yang bersangkutan dalam satu tahun menentukan prioritas kegiatan pembangunan hasil amar serta anggaran yang diperlukan untuk musrenbang kabupaten kota dengan skpd provinsi metal makannya: atau gabungan skpd provinsi, visi adalah rumusan umum mengenal keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, ang selanjutnya disingkat pejabat pengelola keuangan daerah yang selanjutnya rencana mpe angrdonabmaik jer daerah provinsi disingkat ppid adalah kepala satuan pengelola renstra adala keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan sulawesi tenggara tahun kepala skpd belanja daerah yang kepala yang mempunyai tugas melaksanakan ai: anggaran perangkat apbd adalah rencana keuangan pen aan ala dan bertindak sebagai bendahara selanjutnya yang dibahas dan terusan amanah daerah dan dprd tim anggaran pemerintah daerah yang selanjutnya disetujui amr daerah: disingkat tapi adalah tim yang dibentuk dengan dan ditetapkan dengan peraturan daerah. keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh apbd yang selanjutnya disingkat papua kebijakan umum kebijakan bidang sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan kua adalah dokumen yang dhani serta asumsi serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam pendapatan, belanja dan sean (satu) tahun: rangka penyusunan apbd yang anggotanya terdiri yang mendasarinya untuk periode dari pejabat perencana daerah, ppid dan pejabat prioritas dan plafon anggaran sementara yang lainnya sesuai dengan kebutuhan. selanjutnya disingkat pas merupakan program dai tas maksimal anggaran yang bab prioritas dan patokan diberikan kepada skpd untuk setiap program sebagai asas dan tujuan acuan dalam penyusunan rka skp, pengendalian adalah agak pembangunan daerah diselenggarakan berdasarkan demokrasi manajemen yang dimaksudkan aan sesuai dengan prinsip prinsip kebersamaan, keseimbangan, keadilan, suatu program kegiatan yang paksa kesinambungan, berwawasan lingkungan dan kemandirian dengan dengan rencana yang ditetapkan: menjaga keseimbangan kemajuan serta persatuan dan kesatuan pemantauan adalah kegiatan mengamati nasional: perkembangan pelaksanaan rendah jaabmajebo perencanaan pembangunan daerah disusun secara sistematis, mengidentifikasi serta atik diambil terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan: yang timbul pen efek tata cara penyusunan ipjp, rpm, renstra skpd, rkd, tindakan sedini mung hutan membandingkan senja skpd disusun berdasarkan asas kepastian hukum, tertib evaluasi keluaran (output) penyelenggaraan pemerintahan, kepentingan umum, keterbukaan, isasi sukan (input), proporsionalitas alias: tentocme) terhadap rencana dan standar, cara gang jmd. kinerja adalah keluaran hasil dari hima pos senja skpd bertujuan untuk mengira s kpd, rkd, dicapai sehubungan dengan aan dengan kuantitas dan kualitas mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan daerah: yang terukur, was nii menjamin terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan rencana: sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi evaluasi pelaksanaan rencana pemerintah daerah maupun antara pusat, provinsi dan kabupaten kota, bab menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, rencana pembangun penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, jangka panjang daerah mengoptimalkan peran serta masyarakat, dan bagian pertama menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, umum efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. ipjp memuat visi, misi bab venus pala bej teo arah pembangunan daerah yang ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah genus perencanaan pembangunan daerah mencakup penyelenggaraan dawai melalui urutan kegiatan perencanaan semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua musyawarah gan awal rencana pembangunan: bidang kehidupan secara terpadu dalam wilayah daerah, penyusunan lambe. pembangunan: dan perencanaan pembangunan daerah terdiri atas perencanaan ngan akhir rencana pembangunan. pembangunan yang disusun secara terpadu oleh satuan kerja perangkat daerah provinsi, instansi vertikal yang ada daerah dan bagian kedua perencanaan pembangunan oleh pemerintah daerah penyiapan rancangan awal ipjp kabupaten kota sesuai dengan kewenangannya, perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada kepala bappeda menyiapkan rancangan ipjp menghasilkan rancangan ipjp sebagai aah rencana pembangunan jangka panjang daerah, bahan utama bagi pada menjadi rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan jangka panjang daerah. rencana pembangunan tahunan. bagian ketiga bab pelaksanaan musrenbang jangka panjang daerah tahapan perencanaan pembangunan daerah haa bappeda menyelenggarakan musrenbang jangka panjang tahapan perencanaan pembangunan daerah meliputi musrenbang jan gka panjang daerah diikuti penyusunan rencana, penyelenggara pemerintahan den unsuobeir penetapan rencana, masyarakat: gan mengikutsertakan ata musrenbang jangka panjang daerah diselenggarakan dalam bagian keempat rangka penyusunan ipjp, penyusunan rancangan akhir ipjphare asal berjalan. amalan menyusun rancangan akhir ipjp berdasarkan hasil jangka panjang daerah sebagaimana dimaksud aua pada tata cara pelaksanaan musrenbang jangka panjang daerah dilakukan melalui dua tahapan yaitu pemakan kelima persiapan: apan ipjp pelaksanaan. tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada diatas, ipjp ditetapkan dengan peraturan daerah meliputi kegiatan penetapan tim penyelenggara musrenbang, bab penyiapan panduan pelaksanaan musrenbang yang. memuat rencana pembangunan jangka waktu pelaksanaan, mekanisme dan susunan acara, menengah daerah mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda dan tempat bagian pertama penyelenggaraan musrenbang: membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta umum musrenbang, menyiapkan peralatan dan bahan materi musrenbang. rpm merupakan penjara tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada diatas, daerah yang sargauibennga pala dan migran kepala meliputi kegiatan memperhatikan rpm nasional, memuat arah kebijakan keuangan pemaparan rancangan dokumen perencanaan pembangunan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum tan daerah: program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja pembahasan muatan rancangan dokumen perencanaan perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada butir rencana rencana kerja dalam kerangka ovulasi mali. sesuai dengan tingkatannya, pendanaan yang bersifat indikatif: lali merumuskan kesepakatan hasil pembahasan sebagaimana renstra skpd ken dimaksud pada butir dan dituangkan kedalam berita acara ana ram dari memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, pelaksanaan musrenbang.da musrenbang jangka menengah daerah diikuti oleh unsur unsur pasa penyelenggara pemerintahan dengan mengikutsertakan penyusunan rpm dilakukan melalui urutan kegiatan masyarakat: penyiapan rancangan awal rencana pembangunan, musrenbang jangka menengah daerah diselenggarakan dalam kerja: rangka menyusun rpm: penyiapan rancangan rencana ja, musyawarah perencanaan pembangunan, dan musrenbang made daerah dilaksanakan paling lambat penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. (dua) bulan setelah kepala daerah dilantik. dua bagian pmd tata cara pelaksanaan musrenbang jangka menengah daerah penyiapan rancangan awal dilakukan melalui dua tahapan yaitu asi persiapan: jmd sebagai siapkan rancangan awal bi. #siak kepala bappeda dan pesenam kepala daerah dalam strategi pela jak penjabaran dari visi, misi, kan umum, program prioritas daerah dan tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada diatas, pembangunan daerah, mara meliputi kegiatan nga arah kebijakan kerang penetapan tim penyelenggara musrenbang: kat daerah menyiapkan rancangan penyiapan panduan pelaksanaan musrenbang yang memuat pimpinan satuan kerja pokok dan fungsinya dengan waktu pelaksanaan, mekanisme dan susunan acara, renstra skpd sesuai dengan tug pmd sebagaimana dimaksud mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda dan tempat berpedoman pada rancangan awal penyelenggaraan musrenbang: pada membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta rancangan rpm dengan musrenbang: bappeda menyusun kpud gunakan rancangan renstra skpd sebagaimana dima menyiapkan peralatan dan bahan materi musrenbang. kada dan berpedoman pada ipjp: tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada diatas, dimaksud pada menjadi meliputi kegiatan rancangan rpm sebagaimana daerah bahan utama bagi musrenbang jangka menengah pemaparan rancangan dokumen perencanaan pembangunan daerah, bagian ketiga menengah daerah pembahasan muatan rancangan dokumen perencanaan pelaksanaan musrenbang jangka menang pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada butir sesuai dengan tingkatannya: kepala bappeda menyelenggarakan musrenbang jangka menengah daerah: dilaksanakan langsung oleh pemerintah, pemerintah daerah dimana penjaja merumuskan kesepakatan hasil baya keabu maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat: dimaksud pada butir dan dituangkan senja skpd disusun dengan berpedoman kepada renstra skpd pelaksanaan musrenbang. dan mengacu kepada rkp, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh bagian keempat pmd pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong penyusunan rancangan akhir partisipasi masyarakat. asalkan kepala bappeda menyusun bebagai penyusunan rkd dilakukan melalui urutan kegiatan hasil musrenbang jangka (ay .a. penyusunan rancangan awal rkd: dimaksud pada aaa aan daerah menyusun rancangan forum skpd dan atau forum gabungan skpd, pimpinan satuan lah disesuaikan dengan rpm. musrenbag tingkat provinsi: akhir renstra skpd setelah penyusunan rancangan akhir rkd. bagian kelima bagian kedua penetapan rpm penyiapan rancangan awal rkd bat (tiga) rpm ditetapkan dengan peraturan daerah paling lam (ig kepala bappeda menyiapkan rancangan awal rkd sebagai bulan setelah gubernur sam rpm sebagaimana dimaksud penjabaran dari rpm sebagaimana dimaksud pada mengacu sama jah cah diadakan dengan peraturan pimpinan mag masal pada daerah paling lambat (satu) bulan setelah pimpinan satuan kerja perangkat daerah menyiapkan senja parama skpd sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu ditetapkan. kepada rancangan awal rkd sebagaimana dimaksud pada bab vii dan berpedoman pada renstra skpd sebagaimana rencana kerja pemerintah daerah dimaksud pada kepala bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan rkd bagian pertama dengan menggunakan senja skpd sebagaimana dimaksud pada umum rancangan rkd sebagaimana dimaksud pada menjadi penjabaran dari rpm dan mengacu pada bahan utama bagi musrenbang tahunan daerah. ori kta pena kerangka ekonomi daerah, bana pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik sgm bagian ketiga merumuskan kesepakatan hasil pembahasan sebagaimana pelaksanaan musrenbang rkd dimaksud pada butir dan dituangkan kedalam berita acara pelaksanaan musrenbang. kepala bappeda menyelenggarakan musrenbang tahunan daerah: bagian keempat musrenbang tahunan daerah diikuti ole sut ons penyusunan rancangan akhir rkd eyelangoa pemerintahan dengan mengikutsertakan masyarakat, dalam rangka musrenbang tahunan daerah diselenggarakan kepala bappeda menyusun rancangan akhir rkd berdasarkan ata kat daerah sebagaimana dimaksud pada pan tahunan daerah sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan paling lambat bulan maret sebagaimana dimaksud tata cara pelaksanaan musrenbang rkd dilakukan melalui dua yak tahapan yaitu bagian kelima persiapan: penetapan rkd pelaksanaan. mana dimaksud pada diatas, kiat sebaga rkd ditetapkan dengan peraturan gubernur, menipu penetapan tim penyelenggara musicanang. ang yang memuat kerja ditetapkan dengan peraturan pimpinan satuan kerja japan panduan pelaksanaan perangkat daerah. pelaksanaan, mekanisme dan susunan acara, mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda dan temp bab viii penyelenggaraan musrenbang, buka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta naungan rancangan apbd musrenbang, ban hem masa menyiapkan peralatan dan bahan materi musrenbang. kebijakan umum tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada diatas, meliputi kegiatan kepala daerah berdasarkan rkd sebagaimana dimaksud dalam pemaparan rancangan dokumen perencanaan pembangunan menyusun rancangan kebijakan umum apbd: daerah: penyusunan rancangan kebijakan umum apbd sebagaimana pembahasan muatan rancangan bull dimaksud pada berpedoman pada pedoman penyusunan pembangunan daerah sebagaimana ine apbd yang ditetapkan oleh menteri dalam negeri setiap tahun: sesuai dengan tingkatannya, kebijakan umum apbd bagian ketiga kepala daerah demak sud pada rencana kerja dan anggaran skpd tahun anggaran kepada dprd selambat.lambatnya pertengahan bulan juni tahun anggaran berjalan: dibahas kepala berdasarkan pedoman penyusunan rka skpd sebagaimana telah dibahas dimaksud pada kepal raneapigan kebijakan umum san mau pada sean pada pas kepala skpd menyusun rka daerah bersama sew selanjutnya disepakati menjadi kebijakan umum apbaan sean penganggaran berdasarkan prestasi kerja. otoritas dan plato prioritas yang telah disepakati, penyusunan skpd dengan pendekatan kerangka pengeluaran berdasarkan kebijakan baku dengan prioritas jangka menengah dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang pemerintah daerah dan tara yang disampaikan oleh kepala berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang dan plafon anggaran semen direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran daerah, ran sementara yang direncanakan dan merupakan implikasi kebutuhan dana untuk pembahasan prioritas dan sapi kab paling sahabat pelaksanaan program dan kegiatan tersebut pada tahun berikutnya. sebagaimana dimaksud pada aya ono kedua bulan juli tahun anggaran sebelumnya: antara pembahasan prioritas dan akan dengan penyusunan rka skpd dengan pendekatan penganggaran terpadu sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan langkah langkah sebagai berikut penganggaran lingkungan skpd untuk menghasilkan dokumen memastikan skala prioritas dalam urusan sana man rencana kerja dan anggaran. pilihan, keemembikan urutan program dalam ang ane ntara menyusun plafon anggaran see penyusunan rka skpd dengan pendekatan prestasi kerja program. aran dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan kebijakan umum apbd dan depag dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan sementara yang telah dibahas can ara kesepakatan yang program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil daerah dan dprd dituangkan dalam nisan dprd: tersebut, daerah dan pimpinan ditandatangani bersama oleh kepala lahan sebagaimana penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana kepala daerah berdasarkan kala eps penyusunan rka dimaksud pada dilakukan berdasarkan capaian kinerja, dimaksud pada energi skpd sebagai pedoman kepala skpd menyusun rka skpd: indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dokumen pendukung sebewsinana dimaksud' pandaraya serai dan standar pelayanan minimal. atas nota keuangan dan rancangan apbd. standar satuan harga sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.sa paca minggu pertama bulan oktober tahun sebelumya untuk dibahas rka skpd sebagaimana dimaksud dalam memuat alam rangka memperoleh persetujuan bersama. rencana pendapatan, belanja untuk masing masing dan sianyusunan perubahan apbd prakiraan maju untuk tahun berikutnya. bagian pertama dasar perubahan apbd bagian keempat penyiapan perda apbd perubahan apbd dapat dilakukan apabila terjadi rka skpd yang telah disusun oleh kepala skpd nana perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kua: dimaksud dalam disampaikan kepada keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran rka skpd sebagaimana dimaksud pada selanjutnya anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis dibahas oleh tim anggaran pemerintah daerah, belanja: pembahasan oleh tim anggaran pemerintah daerah sebagaimana keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun dimaksud pada dilakukan untuk menelaah kesesuaian sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan: antara rka skpd dengan kebijakan umum apbd, prioritas dan keadaan darurat: dan plafon anggaran sementara, prakiraan maju yang telah disetujui dead tahun anggaran sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya, keadaan luar biasa. serta capaian kinerja, indikator, analisis standar belanja, standar perubahan apbd hanya dapat dilakukan (satu) kali dalam satuan harga, dan standar pelayanan minimal. (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasbagian kedua rancangan kebijakan umum perubahan apbd dan pas kebijakan umum serta perubahan apbd sebagaimana dimaksud pada setelah otoritas dan plafon anggaran sementara perubahan apbd dibahas selanjutnya disepakati menjadi kebijakan umum prioritas dtidak sesuai dalam hal persetujuan dprd terhadap rancangan peraturan bahkan perkembangan yang terjadinya penampakan september tahun anggaran berjalan, agar dihindari adanya huruf kei apalah daerah, alokasi belanja daerah, penganggaran kegiatan pembangunan fisik dalam rancangan sampai penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan peraturan daerah tentang perubahan apbd. sum dalam kua, libatkan melarikan hal hal yang manga karta han apbd sebagaimana dimaksud dalam kebijakan umum perubahan apbd serta ppa perubahan apbd yang ana huruf dalam rancangan kebijakan umum perubahan telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam pata pas perubahan apbd: masing masing dituangkan dalam nota kesepakatan yang umum perubahan apbd dan pas ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan dalam saga nana dimaksud pada disajikan dprd. perubahan seba secara lengkap penjelasan mengenal msi dengan kua yang ditetapkan sebelumnya, perbedaan asu tuk ditampung berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam program dan kegiatan yang dapat diusulkan sak sisa waktu tapi menyiapkan rancangan surat edaran kepala dalam perubahan apbd dengan mempertimbang daerah perihal pedoman penyusunan rka skpd yang memuat pelaksanaan apbd tahun anggaran berjalan: program dan kegiatan baru dan atau kriteria dpa skpd yang dapat capaian target kinerja program dan kegiatan yang diubah untuk dianggarkan dalam perubahan apbd sebagai acuan dikurangi dalam perubahan apbd apabila asumsi kua tida bagi kepala skpd: tercapai, dan lara rancangan surat edaran kepala daerah sebagaimana dimaksud program dan kegiatan yang pada mencakup: pada bahan apbd apabila melampauasumsi kua. perubahan apbd dan pas skpd berikut rencana pendapatan dan pembiayaan: rancangan kebijakan umum terus pada sinkronisasi program dan kegiatan skpd dengan program pbd sebagaimana dimaksud sasa perubahan ing lambat minggu pertama bulan nasional dan antar program skpd dengan kinerja skpd disampaikan kepada dprd paling berkenaan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang agustus dalam tahun anggaran berjalan, ditetapkan: batas waktu penyampaian rka skpd dan atau dpa skpd huruf serta pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja yang telah diubah kepada ppid: dan antar rincian obyek belanja diformulasikan dalam dpp skpd: hal hal lainnya yang perlu mendapatkan perhatian dari skpd pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja terkait dengan prinsip prinsip peningkatan efisiensi, efektifitas, berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan ppid: transparansi dan akuntabilitas penyusunan anggaran dalam pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan rangka pencapaian prestasi kerja, dan dilakukan atas persetujuan sekretaris daerah: dokumen sebagai lampiran meliputi kebijakan umur perubahan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada dan apbd, ppa perubahan apbd, kode rekening apbd, format dilakukan dengan cara mengubah peraturan kepala rka skpd dan atau dpp skpd, standar analisa belanja dan daerah tentang penjabaran apbd sebagai dasar pelaksanaan standar harga. mama aah dalam rancangan peraturan penyusunan rka skpd dan atau kriteria dpa skpd daerah tentang perubahan apbd: dapat diubah sebagaimana dimaksud pada anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan diterbitkan oleh kepala daerah paling lambat minggu ketiga bulan asah mana pat dilakukan dengan cara merubah peraturan agustus tahun anggaran berjalan. anggaran ang apbd:erubahan dpa skpd sebagaimana dimaksud dalam pada harus dijelaskan dalam kolom keterangan peraturan dapat berupa peningkatan atau pengurangan capaian kepala daerah tentang penjabaran perubahan apbd.bana bab kegiatan sebagaimana dimaksud pada aya pengendali format dokumen pelaksanaan perubahan anggaran skpd dan evaluasi pelaksanaan rencana (dpp skpd), tag dalam format dpp skpd dijelaskan capaian target kinerja, pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek pendapatan, belanja masing masing pimpinan satuan kerja perangkat daerah: serta pembiayaan baik sebelum dilakukan perubahan maupun kepala bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan setelah perubahan.bagian ketiga kewenangannya.bab xiii ketentuan penutup kepala satuan kor perangkat deborah melakukan ata nan satu pelaksanaan rencana kembang hal hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang daerah period jap evaluasi kinerja pelaksanaan rencana elegan teknis pelaksanaannya diatur dengan peraturan keputusan eda men gubernur. ketan nayaka berdasarkan hasil evaluasi kepala petuah panji perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada rebo adi hasil evaluasi sebagaimana sdm berikutnya. peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. agar bagi penyusunan rencana pembangunan .evaluasi kinerja yang dilaksanakan pengakuan mena kinerja yang dan atau hasil kajian yang lengkap. telah ditetapkan ditetapkan kendari bab pada tanggal april data dan informasi pit. gubernur sulawesi tenggarayusra silondae bab xii ketentuan peralihan diundangkan kendari pada tanggal peraturan sekretaris daerah kan menurut ketentuan dalam sesal cetakan rpm tetap berpedoman pada provinsi sulawesi tenggara, zainal abidin lembaran daerah provinsi sulawesi tenggara tahun nomor |
dan terakhir dengan peraturan daerah nomor tahun masih mengacu pada undang undang nomor tahun sehinggapelaksanaan tugas tugas pemerintahan daerah provinsi dalam penyusunan kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah serta untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dewan perwakilan rakyat daerah, makabnomor sekretariat daerah provinsi, peraturan pemerintah nomor tahun tentang organisasi perangkat daerah lembaran negara sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah dprd) provinsi. peraturan ketuai indonesia tahun nomor tambahan lembaran negara republik indo: penjabaran tugas dan fungsi sekretariat daerah provinsi dan dprd diatur dengan peraturan mur. peraturan daerah provinsi sulawesi tenggara nomor tahun tentang urusan pemerintalia,i gubsu yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi sulawesi tenggara. bab iii dengan persetujuan bersama kedudukan, tugas pokok, fungsi dan hala organisasi sekretariat daerah provinsi dewan perwakilan rakyat daerah provinsi sulawesi tenggara bagian pertama dan sekretariat daerah provinsi gubernur sulawesi tenggara memutuskan sekretariat daerah merupakan unsur staf, menetapkan peraturan daerah tentang organisasi dan tata kerja sekretariat daerah provinsi sekretariat daerah provinsi mempunyai tugas dan kewajiban membantu gubernur dalam menyusun dan sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah provinsi sulawesi tenggara. kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah: sekretariat daerah provinsi dipimpin oleh sekretaris daerah yang berkedudukan bawah dan ketentuan umum bertanggungjawab kepada gubernur. sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam menyelenggarakan dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan fungsi daerah adalah provinsi sulawesi tenggara penyusunan kebijakan pemerintahan daerah: pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi sulawesi tenggara: mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah: gubernur adalah gubernur sulawesi tenggara: pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi selanjutnya disebut dprd adalah dewan perwakilan rakyat pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah: daerah provinsi sulawesi tenggara, pelaksanaan lugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinyprovinsi, sekretariat daerah provinsi adalah sekretariat daerah provinsi sulawesi tenggara, susunan organisasi sekretariat daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam terdiri sekretaris daerah provinsi adalah sekretaris daerah provinsi sulawesi tenggara: atas sekretariat dprd provinsi adalah sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah provinsi sulawesi sekretaris daerah provinsi tenggara, asi sekretaris dprd provinsi adalah sekretaris dewan perwakilan rakyat daerah provinsi sulawesi asisten kiai sal tenggara bagian otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sub bagian sendi urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan kelompok jabatan fungsional.asisten sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari provinsi kepada kabupaten kota dan atau desa serta dari pemerintah kabupaten kota kepada desa asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat: untuk melaksanakan tugas tertentu asisten perekonomian dan pembangunan: staf ahli adalah staf ahli gubernur sulawesi tenggara: cc. asisten administrasi umum. dinas provinsi adalah dinas provinsi sulawesi tenggara: lembaga teknis provinsi adalah lembaga teknis provinsi sulawesi tenggara. biro sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari biro administrasi pemerintahan: biro administrasi kesejahteraan rakyat: biro hukum, biro administrasi pembangunan: biro administrasi perekonomian dan sumber daya alam: biro humas dan pde: sub bagian administrasi kependudukan: biro keuangan: cc. sub bagian pencatatan sipil. biro organisasi, tatalaksana dan kepegawaian: sub bagian sebagaimana tersebut atas masing masing dipimpin oleh seorang kepala sub biro umum. bagian yang berada bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bagian kependudukan. bagan susunan organisasi sekretariat daerah provinsi sebagaimana tercantum pada lampiran bagian sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh seorang kepala bagian yang peraturan daerah ini. bertanggungjawab langsung kepada kepala biro administrasi pemerintahan. bagian kedua asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat biro administrasi kesejahteraan rakyat terdiri dari bagian keagamaan dan pembinaan kemasyarakatan sub bagian bina keagamaan: akan eta dan kesejahteraan rakyat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan atas sub bagian tata usaha biro: bak peer dewa umum, peningkatan kesejahteraan rakyat dan pembinaan bidang cc. sub bagian bina kemasyarakatan. mengkoordinasikan perumusan peraturan perundang undanganagamaan dan pembinaan kemasyarakatan. asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat terdiri atas bagian administrasi kesejahteraan sosial biro administrasi pemerintahan: sub bagian bina sosial: administrasi kesejahteraan rakyat: sub bagian bina kesehatan dan kb: biro hukum sub bagian bina tenaga kerja dan transmigrasi. man sub bagian sebagaimana tersebut atas masing masing dipimpin oleh seorang kepala sub paper bakar dimaksud pada masing masing dipimpin oleh seorang kepala biro yang bagian yang berada bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bagian administrasi bawah dan bertanggungjawab langsung kepada asisten pemerintahan dan kesejahteraan kesejahteraan sosial. bagian pendidikan, pemuda, olah raga dan pemberdayaan perempuan men sub bagian bina peranan wanita dan kesetaraan gender: administrasi pemerintahan terdiri dari sub bagian bina pendidikan, pemuda dan olah raga: atan senen sub bagian bina kesejahteraan keluarga, perlindungan anak dan remaja. la administrasi pejabat negara: sub bagian sebagaimana tersebut atas masing masing dipimpin oleh seorang kepala sub laga penataan daerah dan pertanahan: bagian yang berada bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bagian pendidikan, sub bagian evaluasi kinerja daerah. pemuda, olah raga dan pemberdayaan perempuan. bagian sebagaimana tersebut atas masing masing dipimpin oleh seorang kepala suh bagian yang berada bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bagian otonomi daerah. bagian sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh seorang kepala bagian yang bagian administrasi pemerintahan daerah bertanggungjawab langsung kepada kepala biro administrasi kesejahteraan rakyat. sub bagian adm. wilayah dan perbatasan: sub bagian pengembangan kapasitas pemerintah daerah: cc. sub bagian dekonsentrasi dan kerjasama. biro hukum terdiri dari bagian peraturan perundang undangan bagian sebagaimana tersebut atas masing masing dipimpin oleh seorang kepala sub sub bagian tata usaha biro: bagian yang berada bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bagian administrasi sub bagian rancangan hukum: pemerintahan daerah. sub bagian tata hukum. bagian seperti sub bagian sebagaimana tersebut atas masing masing dipimpin oleh seorang kepala sub bagian artian bagian yang berada bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bagian peraturan sub bagian transit dan lintas: perundang undangan. sub bagian penanganan bencana, cc. sub bagian tata usaha biro. bagian evaluasi kebijakan daerah kabupaten kota sub bagi sub bagian wilayah bagian sebagaimana tersebut atas masing masing dipimpin oleh seorang kepala sub sub bagian wilayah ii. bagian yang berada bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bagian ketertiban. sub bagian sebagaimana tersebut alevaluasi kebijakan bagian kependudukan daerah kabupaten kota. sub bagian pendaftaran penduduk: bagian bantuan hukum sub bagian bantuan hukum: sub bagian ppn dan ham. bagian administrasi pembangunan kabupaten kota sub bagian pembinaan adm. pembangunan kabupaten kota, sub bagian sebagaimana tersebut na.masing minima sub bagian pelaporan adm. pembangunan kabupaten kota. bagian yang bawah dan masing masing dipimpin oleh seorang kepala sub sub bagian sebagaimana tersebut atas masing masing dipimpin oleh seorang kepala sub tanggungjawab kepada kepala bagian bantuan hukum. bagian yang berada bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bagian administrasi bagian dokumentasi dan informasi pembangunan kabupaten kota. sub bagian dokumentasi: bagian informasi dan penyuluhan. bagian kebijakan: bagian sebagaimana tersebut atas masing masing dipimpin oleh seoran kepala sub bagian yang berada bawah dan bertani jawab sub bagian kerjasama daerah dan lembaga non pemerintah: informasi, 9gungjawab kepada kepala bagian dokumentasi dan sub bagian pengendalian. bagian sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh seorang sub bagian sebagaimana tersebut atas masing masing dipimpin oleh seorang kepala sub etal bertanggungjawab langsung kepada kepala huk pap kepala bagian yang bagian yang berada bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bagian kerjasama bagian ket tiga bagian sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh seorang kepala bagian yang asisten perekonomian dan pembangunan bertanggungjawab langsung kepada kepala biro administrasi pembangunan. asisten perekonomian dan pembangunan mempunyai tugas pembinaan dan koordinasi pelaksanaan badal dan sumber daya alam terdiri dari perencanaan pembangunan, pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam, pembinaan bagian mia' perekonomian dan pembangunan daerah serta koordinasi dibidang hubungan masyarakat. bagian perbankan: cc. sub bagian tata usaha biro. asisten perekonomian dan pembangunan terdiri atas sub bagian sebagaimana tersebut atas masing masing dipimpin oleh seorang kepala sub biro administrasi pembangunan: bagian yang berada bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bagian perekonomian administrasi perekonomian dan sumber daya alam: produk biro humas dan pde, bagian produksi sub bagian pertanian dan peternakan: sea wan dimaksud pada masing masing dipimpin oleh seorang kepala biro yang ban pepe kura, dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada asisten perekonomian dan pembangunan. sub bagian sebagaimana tersebut atas masing masing dipimpin oleh seorang kepala sub pasa! bagian yang berada bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bagian produksi. biro administrasi pembangunan terdiri dari bagian sumber daya alam bagian administrasi program pembangunan sah ba! baya mineral bagian pendatang dan evaluasi: bagian lingkungan hidup sub bagian administrasi cc. sub bagian tata usa bianbagian sebagaimana tersebut atas masing masing dipimpin oleh seorang kepala sub nam bagian yang berada ini program pembaruan bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bagian administrasiadministrasi perekonomian dan sumber daya bagian administrasi pembangunan provinsi alam. sub bagian pembinaan adm. pembangunan provinsi: sub bagian pelaporan adm. pembangunan provinsi, asa sub bagian sebagaimana tersebut atas masing masing dipimpin oleh seoran kepala sub yang bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bagian administrasi terdiri dari pembangunan provinsi. sub bagian pengumpulan data dan layanan informasi, sub bagian dokumentasi dan publikasi: cc.. bagian sandi dan telekomunikasi sub bagian sandi: sub bagian sebagaimana tersebut atas masing masing dipimpin oleh seorang kepala sub sub bagian telkom: bagian yang berada bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bagian perbendaharaan. sub bagian pemeliharaan. bagian verifikasi dan evaluasi sub bagian sebagaimana tersebut atas masing masing dipimpin oleh seorang kepala sub sub bagian verifikasi evaluasi spj urusan wajib, bagian yang berada bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bagian sandi dan sub bagian verifikasi evaluasi spj urusan pilihan: telekomunikasi. cc. sub bagian verifikasi evaluasi spj penerimaan dan pembinaan bendahara. sub bagian sebagaimana tersebut atas masing masing dipimpin oleh seorang kepala sub bagian pengolahan data elektronik bagian yang berada bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bagian verifikasi dan sub bagian pengolahan data elektronik: evaluasi. sub bagian telematika, sub bagian pengembangan sistem informasi. bagian akuntansi dan pelaporan sub bagian sebagaimana tersebut atas masing masing dipimpin oleh seorang kepala sub sub bagian pelaporan dan pertanggungjawaban: bagian yang berada bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bagian pengolahan data sub bagian akuntansi penerimaan daerah, elektronik. sub bagian akuntansi belanja daerah. sub bagian sebagaimana tersebut atas masing masing dipimpin oleh seorang kepala sub bagian sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh seorang kepala bagian yang bagian yang berada bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bagian akuntansi dan bertanggungjawab langsung kepada kepala biro humas dan pde. pelaporan. bagian keempat bagian kas daerah sub bagian urusan penerimaan, asisten administrasi umum sub bagian urusan pengeluaran: sub bagian urusan pelaporan dan spdas daerah. asisten administrasi umum mempunyai tugas melakukan koordinasi dan pembinaan dibidang penataan dan pengelolaan keuangan daerah, pembinaan organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, bagian bina administrasi keuangan daerah kabupaten kota perlengkapan, tatausaha dan arsip, serta urusan rumah tangga. sub bagian evaluasi apbd, sub bagian evaluasi perhitungan apbd:asisten administrasi umum terdiri atas bagian yang berada bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bagian bina administrasi biro keuangan: keuangan daerah kabupaten kota. biro organisasi, tatalaksana dan kepegawaian, cc. biro umum. bagian sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh seorang kepala bagian yang biro sebagaimana dimaksud pada masing masing dipimpin oleh seorang kepala biro yang bertanggungjawab langsung kepada kepala biro keuangan. berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada asisten administrasi umum. biro organisasi, tatalaksana dan kepegawaian terdiri dari biro keuangan terdiri dari bagian perencanaan anggaran bagian kelembagaan sub bagian anggaran urusan wajib: sub bagian organisasi, sub bagian anggaran urusan pilihan, sub bagian pengelolaan data, cc. sub bagian pengesahan dpa. sub bagian tata usaha birusub bagian sebagaimana tersebut atas masing masing dipimpin oleh seorang kepala sub anggaran. bagian yang berada bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bagian kelembagaan. bagian perbendaharaan bagian tatalaksana sub bagian belanja urusan wajib: sub bagian tatalaksana pemerintahan dan pembangunan sub bagian belanja gaji, sub bagian tatalaksana umum, sub bagian belanja urusan pilihan sub bagian akuntabilitasbagian analisa jabatan sub bagian analisa jabatan: sub bagian formasi jabatan: sub bagain penegakan disiplin. sub bagian sebagaimana tersebut ataskepala bagian protokol dan sub bagian sebagaimana tersebut atas masing masing dipimpin oleh seorang kepala sub perjalanan. bagian yang berada bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bagian analisa jabatan. bagian sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh seorang kepala bagian yang bagian kepegawaian bertanggungjawab langsung kepada kepala biro umum. sub bagian mutasi: sub bagian pengembangan: cc. sub bagian kesejahteraan pns. bab sub bagian sebagaimana tersebut atas masing masing dipimpin oleh seorang kepala sub staf ahli bagian yang berada bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bagian kepegawaian.organisasi, tatalaksana dan kepegawaian.sebanyak banyaknya (lima) orang: biro umum terdiri darumum dan rumah tangga sub bagian rumah tangga pimpinan: sub bagian urusan dalam: cc. sub bagian tata usaha pimpinan. staf ahli gubernur merupakan jabatan struktural eselon il.a sub bagian sebagaimana tersebut atas masing masing dipimpin oleh seorang kepala sub staf ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh sekretaris daerah: bagian yang berada bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bagian umum dan rumah tangga. tugas dan fungsi staf ahli diluar dari pada tugas dan fungsi perangkat daerah: bagian tata usaha keuangan penjabaran tugas dan fungsi staf ahli sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan sub bagian belanja pegawai: peraturan gubernur. sub bagian belanja lain lain: cc. sub bagian tata usaha biro, arsip dan ekspedisi. babdudukan, tugas pokok, fungsi, susunan keuangan. dan struktural organisasi sekretariat dprd bagian perlengkapan sub bagian analisa kebutuhan: sub bagian inventarisasi dan pengadaan: sekretariat dprd merupakan unsur pelayanan terhadap dprd provinsi: cc. sub bagian pemanfaatan dan pemeliharaan. sekretariat dprd provinsi dipimpin oleh seorang sekretaris yang secara teknis operasional berada sub bagian sebagaimana tersebut atas masing masing dipimpin oleh seorang kepala sub bawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan dprd dan secara administratif bertanggung jawab bagian yang berada bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bagian perlengkapan. kepada gubernur melalui sekretaris daerah provinsi. bagian protokol dan perjalanan sub bagian protokol, sub bagian perjalanan: cc. sub bagian tamu pimpinandalam sekretariat dprd mempunyai fungsi bab fasilitasi rapat anggota dprd provinsi: pelaksanaan urusan rumah tangga dprd provinsi: kelompok jabatan fungsional cc. pengelolaan tata usaha dprd. kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah provinsi sesuai dengan keahlian. susunan organisasi sekretariat pro terdiri atas sekretariat bagian umum sub bagian tata usaha: kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sub bagian rumah tangga dan perjalanan: berdasarkan peraturan perundang undangan. cc. sub bagian kepegawaian. sub bagian sebagaimana tersebut atas masing masing dipimpin oleh seorang kepala sub kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh seorang tenaga bagian yang berada bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bagian umum. fungsional senior yang ditunjuk oleh gubernur. bagian persidangan jumlah tenaga fungsional! sebagaimana dimaksud pada ditentukan berdasarkan kebutuhan sub bagian risalah: dan beban kerja. sub bagian rapat rapat sub bagian perundang undangan. jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada atas diatur berdasarkan sub bagian sebagaimana tersebut atas masing masing dipimpin oleh seorang kepala sub peraturan perundang undangan yang berlaku. bagian yang berada bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bagian persidangan. kelompok jabatan fungsional melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang undangan bagian keuangan yang berlaku. sub bagian perencanaan anggaran: sub bagian pembiayaan: sub bagian pelaporan. bab viitata kerja bagian humas dan protokol. sub bagian penyaringan informasi dan publikasi. sub bagian protokol dan aspirasi: dalam melaksanakan tugasnya sekretaris daerah dan sekretaris dprd wajib menerapkan prinsip sub bagian dokumentasi dan perpustakaan. koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan amplifikasi baik secara vertikal maupun secara horizontal,setiap pimpinan satuan kerja dalam lingkungan sekretariat daerah dan sekretariat dprd protokol.ian sebagaimana dimaksud pada diatas bertanggung jawab kepada sekretaris dprd provinsi. bab vii bagan struktural organisasi sekretariat dprd sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan kepangkatan, pengangkatan, eselonisasi dan daerah ini.emerintah provinsi, berpedoman pada peraturan perundang undangan yang berlaku, sekretaris daerah provinsi diangkat oleh gubernur dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat: sekretaris dprd provinsi diangkat oleh gubernur atas persetujuan dprd: sekretaris daerah provinsi adalah eselon i b sekretaris dprd, asisten sekretaris daerah dan staf ahli gubernur adalah eselon il a kepala biro adalah eselon il b |
senperaturan perundang undangan dan tugas pemerintahan umum lainnypendanaan dan lembaran negara republik indonesia tahun nomor tambahan pengelolaan bencannomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomor diubah dengan undang undang nomor tahun lembaran negara peraturan presiden nomor tahun tentang badan nasional republik indonesia tahun nomor tambahan lembaran negara penanggulangan bencana: republikpembentukan peraturan tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan perundang undangan lembaran negara republik indonesia tahun daerah provinsi sulawesi tenggaraewan perwakilan rakyat daerah disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor provinsi sulawesi tenggara manusia merupakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. dan gubernur sulawesi tenggara bab pembentukan, kedudukan, memutuskan: tugas dan fungsi menetapkan peraturan daerah tentang organisasi dan tata kerja badan bagian pertama penanggulangan bencana daerah provinsi sulawesi tenggara.disingkat bpbd. bagian kedua dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan daerah adalah provinsi sulawesi tenggara, ko: bpbd berada bawah dan bertanggungjawab kepada gubernur, dewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya disebut dprd adalah bpbd provinsi sulawesi tenggara dipimpin oleh kepala badan secara dewan perwakilan rakyat daerah provinsi sulawesi tenggara, officio dijabat oleh sekretaris daerah. sekretaris daerah adalah sekretaris daerah provinsi sulawesi tenggara,bpbd merupakan unsur pendukung tugas gubernur dalam penyelenggaraan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana: pemerintahan daerah dibidang penanggulangan bencana. kepala pelaksana adalah kepala pelaksana bpbd provinsi sulawesi tenggara, pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang penanggulangan bencana: bpbd tugas cc. pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas bidang pencegahan dan menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, logistik bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, pk. peralatan: rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan serata: mengkoordinasikan, komando dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh: berdasarkan peraturan perundangan undangan: pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penanggulangan bencana: cc. menyusun, menetapkan dan mengkonfirmasikan peta rawan bencana: pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana: tangga dan ketatausahaan lingkup bpbd: melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana: pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai tugas dan melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala fungsinya.abi organisasbagian kesatu i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang undangan. susunan organisasi dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam bpbd mempunyai fungsi susunan organisasi bpbd terdiri dari perumusan dan penetapan kebijakan tehnis bidang penanggulangan kepalai bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif unsur pengarah: dan efisien,: unsur pengarah sebagaimana dimaksud pads terdiri daripili uji dilaksanakan oleh dewan perwakilan sya aren dapa yangbasementasar pelaksanadan bertanggungjawab kepada unsur pelaksana bpbd berada bawaunsur pelaksana bpbd dipimpin kepala pelaksana yang membantu perangkat daerah lainnya daerah dengan memperhatikan kebijakan kepala bpbd dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan badan penanggulangan bencana daerah sehari hari. perundang undangan. unsur pelaksana bpbd sebagaimana dimaksud dalam atas, susunan organisasi unsur pelaksana bpbd terdiri dari mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi pada kepala pelaksana: meliputi prabencana: sekretariat unsur pelaksana: saat tanggap darurat dan cc. bidang pencegahan dan kesiapsiagaan: pasca bencana.unsur pelaksana bpbd menyelenggarakan fungsi uan tugas satgas kelompok jabatan fungsional. mengkoordinasikan: pengkomandoan dan, bagan struktur organisasi unsur pelaksana bpbd tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini: cc. pelaksana. penjabat tugas pokok dan fungsi bpbd akan ditetapkan dengan peraturan gubernurbagian keempat sub bagian keuangan dan kepegawaian: sub bagian umum dan tata usaha. belahpelaksana bpbd mempunyai tugas membantu gubernur dalam hal mengkoordinasikan angkat daerah, lembaga vertikal, lembaga usaha, pengkomandoan yang mato sumber daya manusia, peralatan, logistik dan pelaksanaan kegiatan secara program dan per das akan dan ketentuan peraturan melakukan penyusunan program dan pengumpulan bahan peraturan terkoordinasi dan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan bencana srurdanebundsn gan: perundang undangan. gan, sub bagian keuangan dan kepegawaian mempunyai tugas pengelolaan bagian kelimaekretariat unsur pelaksanpara bolaan administrasi surat gian keenam kepegawaian, pengurusan rumah tangga dan pence menyurat bidang pencegahan dan kesiapsiagaalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam dini tentang gejala bencana: sekretariat mempunyai fungsi bidang pencegahan dan kesia siahaan dipimpin oleh seorang kepala an, penyusunan program dan peraturan perundang undang bidang yang berada bawah dan bertanggungjawab kepada kepala pengelolaan administrasi keuangan, pelaksana bpbd. pengelolaan administrasi kepegawaian, hamid pengelolaan kesekretariatan, rumah tangga, perlengkapan, menyurat, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang inventarisasi kebutuhan dan pengelolaan sarana dan prasarana penanganan pencegahan dan kesiapsiagaan mempunyai fungsi bencana. pelaksanaan pembinaan terhadap langkah pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana: sekretariat unsur pelaksana terdiri atas sub bagian program dan perundang undangan: pemantauan dan pelet penetapan dan mengkonfirmasikan peta rawan bencana: penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan dan penangkal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang rencana, 9gulungan penanganan darurat clan logistik mempunyai fungsi cc. pelaksanaan tugas bidang pencegahan dan kesiapsiagaanidang pencegahan dan kesia siahaan terdiri ale cc. penanganan darurat untuk penyelamatan dan evakuasi korban bencana: sub bidang pencegahan: pemberian bimbingan dan pelayanan pengungsi terhadap korban bencana: sub bidang kesiapsiagaan. pemberian bantuan sarana prasarana dan logistik terhadap korban bencana: sub mau dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang berada pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh pemerintah pusat dan bertanggungjawab kepada bidang pencegahan dan kesia siahaan pemerintah daerah provinsi bidang penanganan darurat dan logistik terdiri atas ang pencegahan mempunyai tugas memberikan pembinaan dan sub bidang penyelamatan, evakuasi dan penanganan pengungsi: penyuluhan serta langkah langkah tentang pencegahan isti ing sub bidang sarana dan prasarana darurat dan logistik. dapat menyebabkan terjadinya bencana: sorga yang sub bidang kesiapsiagaan mem ikan punyai tugas memberikan inf masyarakat mengenai tats cara dan persiapan dini anta hang sub bidang dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang berada bawah bencana. amanat dan bertanggungjawab kepada bidang penanganan darurat dan logistik. bagian ketujuh bidang penanganan darurat dan logistikpasang penanganan darurat dan logistik mempunyai tugas menyusun dan sub bidang sarana dan prasarana darurat dan logistik mempunyai tugas nan pran prosedur penanganan daruratpenyelamatan, evakuasi, memfasilitasi penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana serta logistik kanan sana pengungsi, sarana dan prasarana darurat serta logistik korban korban bencana dengan tepat dan cepat, efektif dan efisien serta bid terkoordinasi. degan serangan darurat dan logistik dipimpin oleh seorang kepala aang yang berada bawah dan bertani ungjawab pelaksana badan bpbd. kai kepada kepala bagian kedelapanidang rehabilitasi dan rekonstruksi bagian kesembilan unit pelaksana teknis dan satuan tugait peluk pake team 2a. aerea nit pelaksana teknis dan satuan tugas satgas) mempunyai tugas bidang rehabilitasi gan rekonstruksi menata mak, peta melaksanakan tugas tugas teknis operasional berdasarkan kewenangan badan yang berada bawah dan bertanggungjawab kepa kepada pelaksana penanggulangan bencana daerah bpbd) dengan berpedoman pada badan bpbd. peraturan perundang undangan yang berlaku. bagian kesepuluh dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang kelompok jabatan fungsional rehabilitasi claga kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian cara terhadap korban enteng batuan ehabinasi sesaraadi sana tugas teknis unsur pelaksana bpbd sesuai bidang keahlian dan kebutuhankelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pesananbidang rehabilitasi clan rekonstruksi terdiri atas kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada dilintasi: dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh gubenur sub bidang rehabilitasi, dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala sub bidang rekonstruksi. pelaksana bpbd provinsi: dipimpin ada bawa sub bidang dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang ber jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ditentukan dan bert awal kepada bidang rehabilitasi dan rekonstruksi. bertanggung)bab iii tata kerjahubungan kerja antara bpbd provinsi dengan badan nasional integrasi dan sinkronisasi baik dilingkungan badan maupun dengan instansi penanggulangan bencana bersifat koordinasi dan teknis kebencanaan dalam lain sesuai dengan tugas masing masing.kepala pelaksana bpbd mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing dan pemberhentian dalam jabatan undang undangan yang berlaku.erpedoman pada kepala pelaksana bpbd bertanggung jawab, dia peraturan perundangan undangan yang berlaku: ing ing dan memberikan bibi mengkoordinasikan sma bawahan kepala pelaksana bpbd diangkat dan diberhentikan oleh gubernur atas serta petunjuk terhadap pelaksanaan tug usul sekretaris daerah: kepala pelaksana bpbd adalah eselon la: sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian sub bidang wajib mengikuti sekretaris badan dan kepala bidang adalah eselon ia: tan mei sena dan bertanggung jawab pada atasannya masing masing kepala sub bagian dan kepala sub bidang badan penanggulangan serta menyampaikan laporan berkala tepat pads waktunya. bencana daerah adalah eselon iv:gubernur atas usul kepala badan dari bawahannya, wajib diolah pelaksana bpbd melalui sekretaris daerah: isteri ala badan dari baw maa nda maan naa laporan lebih lanjut dan untuk ketua kelompok jabatan fungsional disesuaikan dengan peraturan jabatan dig aan memberikan petunjuk teknis kepada bawahan. fungsional:gubernur, sesuai pedoman yang ikan pula ditetapkan oleh pemerintah: dalam menyampaikan laporan lebih lanjut, tembusan wajib sak sita kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubung dalam melaksanakan tugas, kepala pelaksana bpbd daa km: organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbing bawahannya wajib mengadakan rapat berkala. gema ditetapkan kendari, bab pada tanggal mei pembinaan dan pengawasan gubernur sulawesi tenggara,nur alams menteri dalam negeri. diundangkan kendari pada tanggal mei bab pembiayaan sekretaris daerah provinsi sulawesi tenggara, segala pembiayaan bpbd dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bersumber dariaped dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat. zainal abidin bab vii ketentuan penutup lembaran daerah provinsi sulawesi tenggara tahun nomor dengan terbentuknya badan penanggulangan bencana daerahdatan kuta yssyebutkan bahwa pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal diatur dengan peraturan daerah: bahwa pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal dimaksudkan untuk mewujudkan iklim penanaman modal yang kondusif, memberikan kemudahan dalam pelaksanaan penanaman modal dan memberikan jaminan kepastian hukum dalam melakukan kegiatan penanaman modal sulawesi tenggara, cc.daerah dan pencipta, diperlukan adanya penanaman modal baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asingehp benbenannn peraturan pemerintah nomor tahun tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah,sulawesi tenggara nomor tahun tentang ketentuan investasi penanaman modal,vang berfungsi pula sebagai persetujuan prinsip atau izin usaha:, izin pelaksanaan penanaman modal adalah izin prinsip dan izin usaha dari instansi pemerintah pusat dan daerah yang diperlukan untuk merealisasikan penanaman modal: holding adalah perusahaan penyertaan modal usaha bersama: pengendalian adalah mendorong lancarnya kegiatan para investor sehingga kegiatan penanaman modal yang terjadi dapat segera menghasilkan dampak peningkatan ekonomi secara efektif tanpa menimbulkan kerugian, gangguan, dan keluhanmenjadi kewenangan provinsi:kap) dan penerbitan izin kerja tenaga warga negara asing pendatang ikta):: laporan kegiatan penanaman modal likeditetapkdan badan usaha milik daerahrealisasi suatu kegiatan penanaman modal sesuai izin usahiisu non perizinan adalah bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas,lawesi tenggara, oleh gubernur kepada ppm, yang ditetapkan dengan uraian yang jelas:ntangana yang ditetapkan dengan uraian yang jelas, sitem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara eletronik yang selanjutnya disingkat spipise adalah sistem pelayanan perizinan dan non perizinanppm dan ppm: penugasan adalah penyerahan tugas, hak wewenang, kewajiban dan pertanggung jawaban, termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang dari kepala bkpm kepada pemerintah kabupaten kota untuk melaksanakan urusan pemerintahanyang diatur dalam undang undang nomor tahun tentang penanaman modal yang diatur dengan uraian yang jelas. pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal daerah dilakukan berdasarkan prinsip kepastian hukum: kesetaraan: transparansi: akuntabilitas: efektif dan efisien: perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara. bab bentuk dan kriteriapengurangan keringanan atau pembebasan pajak daerah dan retribusi daerah akan ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang bersangkutanhnologi: merupakan industri pionir, berada di, industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi didalam negeri. pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam dan ditetapkan dengan keputusan gubernur, keputusan gubernur sebagaimana dimaksud pad.i modal. bab iii bidang dan jenis usaha dalam rangka penarikan penanaman modal, pemerintah daerah membuka kesempatan peluang seluas luasnya bagi penanaman modal didaerah, peluang usaha penanaman. modal sebagaimana dimaksud pada meliputi bidang bidang usaha sebagai berikut bidang usaha pengelolaan sarana dan prasarana umum publik yaitu kepelabuhanan, kebandarudaraan, angkutan sungai dan penyeberangan: usaha ketenagalistrikan, pembangunan sarana air ber:h, industri galangan kapal, kawasan berikat (bonded ward house). kawasan industri perikanan,: bidang usaha tertentu dan melakukan pengembangan usaha pada usaha lainnya.z3tual cukupjelas cukup jelas cukupjelas pasar modern: usaha minyak dan gas bumi: jalan tol dan jembatan tol: bendungan serba guna: usaha usat: '!ain yang dianggap prioritas. bidang usaha kelolaan sumber daya alam industri terdiri atas perkebunan pembantu" hutan tanaman industri, berikut industrinya: pengelolaan: utan wisata: industri ser perlambang umum dan industri lanjutannya: industri pertanian dalam arti luas: usaha budi va perikanan: pengembangan padi sawah dan jantung dalam kawasan, usaha penis ': industri pengembangan peternakan dalam kawasan: perhoteljenis usaha dan kegiatan penanaman modal yang diprioritaskan memperoleh insentif dan kemudahan dengan mempertimbangkan kondisi dan prioritas daerah, meliputi usaha mikro kecil dan menengah: kontribusi sektor unggulan daerah: kegiatan usaha baru: jenis usaha yang padat karya. bab ketentuan investasi penanaman modal yang dilakukan daerah,: untuk mengelola usahanya, penanamidaerah:idaerah yang merupakan kesungguhan menanamkan modalnya: calon penanaman modal bermitra dengan pemerintah provinsi dan kabupaten kota, dalam hal sharing profit, melalui kemitraan dengan perusahaan daerah:, dan penyelesaian status kepemilikan lahan:: pihak penanammerintah daerah memberikan prioritas izin perluasan dan atau penanaman modal baru kepada penanam modal yang telah menanamkan modalnya pada salah satu bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam pihak penanaman modal yang telah dan atau akan merealisasikan penanaman modalnya, diberikan prioritas penggunaan daya listrik, peluang pasar dan fasilitasi lain yang mendukung penanaman modalmaupun yang dimiliki pemerintah dan atau badan usaha milik negara melalui fasilitas pemerintah daerah. pihak penanaman modal yang telah menanamkan modalnya pada bidang bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam dapat diberikan kesempatan memperluas penanaman modal pada bidang bidang yang sama atau bidang bidang lain yang dapat memberdayakan ekonomi kerakyatan sesuai kemampuan, kesiapan penanaman modal. penanam modal pertama yang telah menanamkan modalnya dibidang bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam diberikan kesempatan prioritas untuk memperoleh izin penanaman modal baru atau perluasan sebelum maupun sesudah penanaman modal pertama mencapai batas waktu yang ditetapkan: izin penanaman modal baru untuk perpanjangan dibidang bidang usaha sebagaimana dimaksud pada dapat diberikan kepada penanam modal bila penanaman modal pertama telah mencapai titik impas. pihak penanam modal yang telah dan atau akan merealisasikan penanaman modalnya didaerah, bermitra atau bekerjasama dengan umkm dan koperasi, bentuk dan pola kemitraan dan kerjasama sebagaimana dimaksud padababusahaan yang telah memenuhi kriteria dan syarat syarat sebagaimana dimaksud dalam dan peraturan daerah ini:gubernur atau pejabat yang berwenang dengan melampirkan surat izin usaha, garansi bank serta bukti simpanan pada bank pemerintah daerah: cc. hasil amdal. permohonan untuk mendapatkan insentif dan kemudahan ditolak apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam tidak dipenuhi,bab dasar penilaian pemberian insentif dan pemberian kemudahan dasar dan syarat penilaian pemberian insentif dan pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud dalam yaitu sebagai berikut memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini. perusahaan yang telah berbadan hukum: mempunyai kemampuan modal: meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perusahaan berlokasi daerah atau mendirikan cabang didaerah. penetapan insentif dan kemudahan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ditentukan sebagai berikut nilai investasi sebesar rp. milyar rp. milyar diberikan keringanan minimal untuk jangka waktu (limatujuhmbilanbelas) tahun: nilai investasi sebesar rp. milyar atau lebih diberikan keringanan minimal untuk jangka waktu (dua belas) tahun. pemerintah daerah memberikan dan memfasilitasi kemudahan perizinan dan non perizinan bagi penanaman modal baik yang diterbitkan oleh pemerintah daerah maupun yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten kota: kemudahan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada meliputi surat persetujuan prinsip yang diterbitkan oleh gubernur untuk penanaman modal dengan jangka waktu paling lama (dua) tahun: dalam hal investordan penanaman modal provinsi, gubernur menetapkan izin usaha: apabila dalam jangka waktu (dua) tahun sebagaimana dimaksud pada huruf investor tidak dapat merealisasikan usahanya maka gubernur dapat memberikan surat peringatan. bab vii perlindungan penanaman modal fasal pemerintah daerah wajib melindungi hak hak kepercayaan pihak penanam roda yang telah menanamkan modalnya daerah, sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku pemerintah daerah menjamin keberadaan lahan konsesi penanam modal yang telah memiliki alas hak yang syah dan bebas dari sengketa serta tuntutan dari masyarakat. pemerintah daerah menjamin semua asset penanam modal: peraturan perundang undangan yang berlaku: tindakan penerobosan, pendudukan dan perampasan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan gubernur. bab vill pelayanan terpadu satu pintu bagian pertama dan ruang lingkup ptsp dibidang pena 'mengenai penanaman modal dengan cara mempercepat, monyet: :anakan pelayanan dan meringankan atau menghilangkan biaya jurusan perizinan dan non perizinan. ruang lingkup ptsp bidang penanaman modal mencakup pelayanan untuk semua jenis perizinan dan non perizinan dibidang penanaman modal yang diperlukan untuk melakukan kegiatan penawar modal. bagian kedua tolok ukur di: ptsp dibidang penanaman modal harus didukung ketersediaan sumber daya manusia yang profesional dan memiliki kompetensi yang handal: tempat, sarana dan prasarana kerja, dan media informasi: mekanisme kerja dalam bentuk petunjuk pelaksanaan ptsp dibidang penanaman modal yang jelas, mudah dipahami dan mudah diakses oleh penanaman modal: layanan pengaduan (help desk) penanaman modal: dan spipise. bkpm melakukan penilaian terhadap ptsp dibidang penanaman modal didibidang penanaman modal didaerah berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada bagian ketiga penyelenggaraan ptsp bidang penanaman modal oleh pemerintah daerah penyelenggaraan bidang penanaman modal oleh pemerintah provinsi laksanakan oleh bpmf: dalam menyelengg: :kan ptsp bidang penanaman modal sebagaimana demak ':d pada gubernur memberikan pendelegasian we: :nang pemberian perizinan dan non perizinan bidan penanaman modal yang menjadi urusan pemerintah proven pada kepala bpmf: urusan pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada meliputi urusan '' dan urusan pemerintah bidang penanaman modal yang diberikan pelimpahan wewenang kepada gubernur. dalam penyelenggaraan ptsp dibidang penanaman modal oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan oleh kepala bkpm berdasarkan hak substitusi yang ditetapkan dengan peraturan kepala bkpm: pelimpahan wewenang kepada gubernur sebagaimana dimaksud pada didasarkan atas kualifikasi ptsp dibidang penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam bagian keempat tata cara pelaksanaan ptsp bidang penanaman modal permohonan untuk mendapatkan perizinan dan non perizinan bidang penamaan modal diajukan kepada bpmf sesuai kewenangannya:: tata cara pelaksanaan ptsp bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada dapat ditetapkan dengan peraturan gubernur dengan berpedoman pada peraturan kepala bkpm. bagian kelima sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik penyelenggaraan ptsp dibidang penanaman modal didukung oleh spipise penanamandalam menerima perizinan dan non perizinan secara elektronik melalui spipise: perizinan dan non perizinan berupa dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada merupakan alat bukti hukum yang syah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan dibidang informasi dan transaksi elektronik. pemerintah daerah membangun dan mengelola spipise yang terdiri atas sistem otomasi elektronik penyelenggara ptsp dibidang penanaman modal: dan informasi penanaman modal. pelaksanaan sistem otomasi elektronik dan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf ditetapkan sesuai ketentuan peraturan:terhadap investor yang memperoleh insentif dan atau kemudahan investasi: pembinaan sebagaimana dimaksud pada meliputi pemberian bimbingan, supervisi dan konsultan atas penyelenggaraan kegiatan investasi. kepala bkpm melakukan pembinaan atas penyelenggaraan ptsp dibidang penanaman modalbpmf belum mampu melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan di perizinan dibidang penanaman modal, untuk sementara menyelenggarakan perizinan dan non perizinan tersebut: bpmf dinyatakan belum mampu melaksanakan perizinan dan non perizinan dibidang penanaman modal perizinan oleh kepala bkpm sebagaimana dimaksud pada diberikan kembali kepada kepala bpmf setelah kepala bkpm melakukan pembinaan dan apabila tolok ukur ptsp dibidang penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam dan telah dipenuhi. pemerintah daerah melakukan pengawasan atas pemanfaatan pemberian insentif dan atau kemudahan investasi serta penyelenggaraan ptsp: pengawasan sebagaimana dimaksud pada dikoordinasikan oleh instansi yang berwenang dan ditetapkan dengan keputusan gubernur. mekanisme pembinaan dan pengawasan dalam pemberian insentif dan atau kemudahan investasi serta ptsp dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlakugubernur sekurang kurangnya satu kali setahun. laporan sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat laporan penggunaan,, gubernur:( ). bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan. kepala bpmf menyampaikan data dan informasi kepada kepala bkpm mengenai penyelenggaraan ptsp dibidang penanaman modal didaerah yang tidak dapat diperoleh melalui spipise: dalam hal interkoneksi dengan spipise belum terbangun kepala bpmf wajib menyampaikan laporan data perkembangan dan informasi penanaman modal secara berkala kepala kepala bkpm dengan tembusan kepada menteri teknis yang membina urusan pemerintah dibidang usaha penanaman modal. penjelasan atas peraturan daerah provinsi sulawesi tenggara tentang (pemberian insentif dan pem3brian kemudahan penanaman modal proven. sulawesi tenggara umum kegiatan penanaman didaerah selama ini sangat berperan penting antara lain dalam meningkat. pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja lokal, memberdayakan sub: daya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan produk domestr :dahan bagi penanam modal tergolong masih rendah bahkan cenderung ko: produktif. ketentuan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah berupa'l. sal cukup!:s cukupjelas cukup istat cut :kbab ketentuan peralihan dengan ditetapkannya peraturan daerah ini maka semua perizinan dan pemberian insentif dan kemudahan investasi yang telah diberikan berdasarkan ketentuan ketentuan yang sudah ada tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu pemberian izin dan pemberian insentif serta kemudahan investasi tersebut bab xii ketentuan penuhangga pemuda vesi tenggara, kanan ann lis. nur alam diundangkan kendari pada tanggal, ipp 'sekretaris 2daerah provinsi tenggara lah kyi abidin tue #mbarangeerah provinsi latest tenggara ahun nomor iooni sud efektif dan efisien adalah pertimbangan yang rasis dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peni: 'kata produktivitas serta pelayanan publik. cukup jeli cukup je' cukup jelas cukup cukup jel:taraf dition bola bidang usaha tertentu dan melakukan pengembangan usaha pada usaha lainnya. cukup jelas cukup je! cukup jelas cukupjelas cukup jelas pasai xcukup cukup cukup cukupiel: cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukupjelas cukupjelas cukup jelas cukupjelas cukupjelas cukup jelas meneken mainan cukup jelas cukup's cukup jelas cukup cukup's jelas cukup jelas jelas jelas cukupjelas cukupjelas cukupjelas cukup jelas cukupjelas cukupjelas cukup jelas cukupjelas memrup jelas cukup jelas pen asma.'i. devrs'asi pada suatu bidang usaha tertentu dan melakukan pen mangan usaha ada usaha lainnya. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas ikut jelas ikupjelas ukupjelas cukupjelas cukupjelas pasa!ay?t cukupjelas cukupjela cukup jelas cukupjelas ayapase!keras cukupjelas cukupjelas cukup jelas cuk kelas cukup 'as cukur cukup las cukup'as cukup jo'as cukup las cukup las cukup kelas cukup jelas cukup jelas cukupjelas cukup jelas cukup jelas cukupjelas |
pa nan gubernur sulawesi tenggarbank pembangunan daerah sulawesi tenggara sebagai salah satu bank umum yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta memberikan pelayanan jasa lalu lintas pembayaran perlu diberdayakan dan ditingkatkan kinerjanya sehingga mampu memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah serta mendorong pertumbuhan perekonomian dan percepatan pelaksanaan pembangunan daerah,perlu meningkatkan permodalan bank, menyelenggarakan unit usaha syariah, mengatur kembali pembagian laba dan pengesahan modal disetor dari pemegang saham: cc. bahwa peraturan daerah provinsi sulawesi negara nomor tahun tentang perubahan bentuk .belum apat dilaksanakan sehingga perlu ditinjau kembali, bahwa berdasarkan pertimbangan s . gimana dimaksud huruf huruf dan huruf maka perlu :bentuk peraturan daerah tentang bank pembangunan derlansia tahun nomor tambahan lembaran neg: republik indonesia nomor undang undang nomor tahun tentang penetapan peraturan pemerintah diganti undang 'bank pembangunan daerah sulawesi tenggara. isa bab ketentuan.umum dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan: daerah adalah provinsi sulawesi tenggara dan kabupaten kota sulawesi tenggara, pemerintah daerah adalah pemerint selaku pemegang saham pengendali: peraturan daerah adalah peraturan daerah provinsi sulawesi tenggara: rapat umum pemegang saham yang selanjutnya disebut rups adalah rapat umum pemegang saham bank pembangunan daerah sulawesi tenggarasulawesi tenggara, dewan pengawas adalah dewan pengawas bank pembangunan daerah sulawesi tengara: direksi adalah direksi bank pembangunan daerah sulawesi tenggara. pegawai adalah pegawai bank pembangunan daerah sulawesi tenggara. bpd dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati hatian. bpd didirikan dengan maksud untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan mempercepat proses pelaksanai kedudukan hukum bpd yang didirikan dengan peraturan daerah provinsi daerah tingkat sulawesi tenggara nomor tahun sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan peraturan daerah provinsi sulawesi tenggara nomor tahun dilakukan pengaturan kembali dengan peraturan daerah ini. bpd ialah badan hukum dengan bentuk perusahaan daerah yangbab iii tempat kedudukan dan wilayah kerja kantor pusat bpd berkedudukan ibukota provinsi sulawesi tenggara: bpd dapat mempunyai kantor cabang, cabang pembantu, kantor kas, unit syariah dan unit usaha lainnya yang ditetapkan oleh direksi dengan persetujuan dewan pengawas. bab tugas dan usaha sebagai alat kelengkapan otonomi daerah, bpd mempunyai tugas meliputi: sebagai penggerak, pendorong laju pembangunan daerah, dan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. bpdbpd selain dapat menjalankan usahanya sebagaimana dimaksud pada juga dapat menyelenggarakan unit usaha syariahpd menyelenggarakan usaha usaha meliputi: menghimpun dana dari mayarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu: memberikan kredit: cc. menerbitkan surat pengakuan hutang:, surat surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bpd yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat surat dimaksud.. kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah. sertifikat bank indonesia sbi). obligasi. surat dagang berjangka waktu sampai dengan (satu) tahun. perusahaan lain: menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan denganlainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat bursa efek,melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat: & (5y setan melakukan usaha usaha sebagaimana dimaksud pada dapat pula melakukan kegiatan dalam valuta asing dan atau sebagai bank devisayang berwenang: bertindak sebagai pendiri dana pensiun, yayasan kesejahteraan pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku: dan melakukan kegiatan yang lazim dilakukan oleh lembaga perbankanbpd adalah sebesar rp. (tujuh ratus lima puluh milyar rupiah). dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada telah disetor sebesar rp. (seratus lima puluh milyar delapan ratus enam puluh dua juta sembilan ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah), yang merupakan penyertaan modal dari pemerintah daerah sebesar rp. (empat puluh sembilan milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta rupiah): pemerintah kabupaten kota sebesar rp. (seratus milyar sembilan ratus tujuh puluh juta sembilan ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah). untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten kota dapat mengalokasikan anggaran melalui apbd masing masing setiap tahun sesuaibpd dimungkinkan dari pihak ketiga dengan ketentuan sebahagian besar modal (mayoritas) dimiliki oleh pemerintah daerah. perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dengan peraturan daerah. penambahan modal disetor baik dari pemegang saham lama maupun pemegang saham baru tidak perlu dilakukan perubahan peraturan daerah tetapi persetujuan atas modal disetor tersebut merupakan kewenangan rups. penyertaan modal dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan atas persetujuan rups sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku. baboleh direksi: bpd hanya mengakui satu badan hukum atau satu orang sebagai pemilik dari satu saham:, apabila diperlukan untuk saham yang telah disetor dapat diterbitkan sertifikat saham dengan nilai kelipatan nominal saham: apabila ketua dewan pengawas sebagaimana dimaksud berhalangan, maka direktur utama bersama sama dengan salah seorang anggota dewan pengawas menandatangani surat surat saham, apabila direktur utama sebagaimana dimaksud berhalangan, maka ketua dewan pengawas bersama sama dengan salah seorang direktur menandatangani surat surat saham, apabila direktur utama dan ketua dewan pengawas sebagaimana dimaksud berhalangan, maka seorang direktur bersama sama dengan seorang anggota dewan pengawas menandatangani surat surat saham: terhadap setoran saham oleh pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten kota yang belum mencapai nilai saham diberikan tanda setoran saham resigns), setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk pada peraturan daerah ini dan kepada semua keputusan yang ditetapkan rups. ketentuan dan perapat umum pemegang saham rups diadakan sekurang kurangnya sekali dalam setahun. rups dipimpin oleh ketua dewan pengawas atau pejabat yang ditunjuk. keputusan rups berdasarkan atas musyawarah dan mufakat. apabila kata mufakat sebagaimana dimaksud pada tidak dicapai, maka pandangan pandangan yang berkembang dalam rups disampaikan kepada gubernur untuk mengambil keputusan. tata tertib rups diatur dan ditetapkan oleh rups. bab viii pengurus bagian pertama dewan pengawaturan perundang undangan yang berlaku, dewan pengawas bertanggungjawab kepada gubernur. anggota dewan pengawas harus memenuhi persyaratan: warga negara indonesia: memiliki keahlian keuangan perbankan serta dipandang mempunyai akhlak dan moral yang baik, cc. tidak perncalon anggota dewan pengawas dicalonkan dan dipilih oleh rups, dan dinyatakan lulus uji kepatutan dan kelayakan (fit and property test) yang dilaksanakan oleh baik indonesia: apabila sesudah pengangkatan sebagaimana dimaksudengar pertimbangan dari bank indonesia:bank. anggota dewan pengawas terdiri atas sebanyak banyaknya sama dengan jumlah anggota direksi dari sekurang kurangnya (tiga) orang, dan salah seorang ditunjuk sebagai ketua, anggota dewan pengawas diangkat oleh gubernur dari calon terpilih, apabila yang bersangkutan terpilih kembali oleh rupsdan usaha bpd, pengawasan sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan secara periodik sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan atau secara insidentil. anggota dewan pengawas berhenti karena masa jabatan berakhir: meninggal dunia: dan diberhentikan. anggota dewan pengawas dapat diberhentikan oleh gubernur karena: permintaan sendiri, melakukan tindakan yang merugikan bpd: melakukan tindakan tercela yang berdampak pada reputasi bpd dditetapkan dengan keputusan gubernur atas usul rups. dalam hal anggota dewan pengawas diduga melakukan tindakan yang merugikan bpd sebagaimana dimaksud pada huruf maka yang bersangkutan diberhentikan sementara dari tugasnya oleh gubernur atas usul rup, direksi dan anggota dewan pengawas lainnya disertai alasan alas dan apabila anggota dewan pengawas, dalam sidang sebagaimana dimaksud huruf pemegang saham mem secara tertulis kepada gubernur, paling lambat (satu) bulan. dan dalam hal penyampaian keputusan tersebut tidak dilakukan dalam waktu yang ditentukan, maka pemberhentian sementara itu batal demi hukum. apabila sidangdiberitahukan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud maka usul pemberhentian sebagaimana dimaksud dan keputusan pemberhentian sementara oleh gubernur yang bersangkutan menjadi batal demi hukum. apabila keputusan gubernur sebagaimana dimaksud hurufpengadilan tata usaha negaraewan pengawas tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetapgubernur. setiap pengangkatan dan pemberhentian dewan pengawas dilaporkan kepada bank indonesia. bagian kedua direksi bpd sehari hari dipimpin oleh direksi yang terdiri dari seorang direktur utama dan sebanyak banyaknya z3'(tiga) orang direktur. direksi bertanggungjawab kepada gubernur melalui dewan pengawas dalam rapat umum pemegang saham. anggota direksi tidak diperkenankan merangkap pekerjaan atau jabatan eksekutif lainnya. anggota direksi harus bertempat tinggal ditempat kedudukan bpd. antar sesama, antar anggota direksi dengan anggota dewan pengawas apabila setelah pengangkatan diantara merekaapat pertimbangan dari bank indonesiaeri kredit oleh bpd. untuk dapat diangkat menjadi anggota direksi harus memenuhi syarat syarat sebagai berikut warga negara indonesia,l. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat,bidang keuangan: 9g. memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan bank yang sehat:atau anggota dewan pengawadicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan: sehat jasmani dan rohani:(enam puluh) tahun: membuat visi dan misi: lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh bank indonesia. calon anggota direksi yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam disampaikan oleh gubernur untuk dipilih dalam rups 'sekurang kurangnya (empat) orang dan sebanyak banyaknya (enam) orang. calon anggota direksi sebagaimana dimaksud pada wajib menyampaikan visi dan misi dalam rups. calon anggota direksi yang tidak menyampaikan visi dan misi sebagaimana dimaksud pada haknya sebagai calon anggota direksi dinyatakan gugur. anggota direksi yang terpilih melalui rups, selanjutnya ditetapkan pengangkatannya dengan keputusan gubernur setelah mendapat persetujuan gubernur bank indonesia. masa jabatan anggota direksi adalah (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu masa jabatan lagi apabila terpilih dalam rups. sebelum anggota direksi menjalankan tugas berdasarkan keputusan gubernurjabatan. setiap pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi wajib dilaporkan kepada bank indonesia paling lambat (sepuluh) hari setelah tanggal pengangkatan atau pemberhentian efektif, disertai dengan nobulan rapat umum pemegang saham. direksi mengurus dan menguasai kekayaan bpdpd dengan persetujuan gubernur setelah mendengar usul dewan pengawas. direksi mewakili bankpada kepada seorang atau beberapa orang anggota direksi yang khusus ditunjuk, atau kepada seorang atau beberapa orang pegawai bpdgubernur setelah mendengar pendapat dari dewan pengawas. direksi berdasarkan persetujuan gubernur atas usul dewan pengawas dengan berpedoman padakantor kas, unit syariah dan unit usaha lainnya sesuai dengan kebutuhand, mengikat bpd sebagai penanggung penjamin kewajiban pihak ketiga, menggadaikan barang barang milik bpd: penyertaan dalam modal perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pas: anggota direksi berhenti karena .a. masajabatan berakhir, meninggal dunia, dan cc. diberhentikan. anggota direksi dapat diberhentikan oleh gubernur atas usul dewan pengawas karena permintaan sendiri, mengundurkan diri: cc. melakukan tindakan yang merugikan bpd: melakukan tindakan tercelatas usul dewan pengawas, gubernur memberhentikan sementara anggota direksi yang diduga kerasgubernur kepadireksi tersebut, diberitahukan tentang pemberhentian sementara dan apabila anggota direksi. didalam sidang sebagaimana dimaksud huruf dewtersebut dibatalkan dan seketika itu keputusannya disampaikan secara resmi kepada gubernur. cc. paling lambat (satu) bulan sejak berakhirnya sidang sebagaimana dimaksud pada huruf gubernur yang bersangkutan dan apabila pemberitahuan tidak dilakukan dalam waktu tersebut diatas, maka pemberhentian sementara itu batal demi hukum. apabila sidang sebagaimana dimaksud pada tidak dilakukan oleh dewan pengawas dalam waktu (satu) bulan setelah pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada diberitahukan, maka pemberhentian sementara itu batal demi hukum. jika pemberhentian oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf tidak dapat diterima oleh anggota direksi yang bersangkutan, maka anggota direksi yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding kepada pengadilan tata usaha negara secara tertulis disertai alasan alasan terhadap keputusan itu dalam waktu (dua) minggu setelah keputusan pemberhentian itu diterimanyireksi tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap. apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf merupakan tindakan pidana, maka pemberhentian tersebut adalah pemberhentian dengan tidak hormat. bab penghasilan, pensiun dan tunjangan hari tuabpdbpd. bpd mengadakan dana pensiun dan tunjangan hari tua bagi direksi dan pegawai bpd yang merupakan kekayaan bpdbpd: iuran dari bank, bagian dari laba, dan usaha usaha lain yang sah. bpd wajib mengusahakan dana pensiunbpd dan wajib menjaga supaya jumlah harga itu jangan berkurang. pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan dengan keputusan gubernur dan berpedoman kepada peraturan: perundang undangan yang berlaku. bab rencana kerja dan anggaran direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan bpd kepada dewan pengawas untuk mendapatkan persetujuan, paling lambat (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir. apabila sampai dengan permulaan tahun buku berikutnya, dewan pengawas tidak mengemukakan keberatan, maka rencana kerja dan anggaran tahunan bpd tersebut dinyatakan berlaku. setiap perubahan atas rencana kerja dan anggaran tahunan bpd yang terjadi dalam tahun buku yang berkenan harus mendapat persetujuan dewan pengawas. rencana kerja dan anggaran tahunan bpd yang telah mendapatkan persetujuan dewan pengawas harus disampaikan kepada gubernur dan bank indonesia. tahun buku bpd adalah tahun tanwin.publik kepada dewan pengawas guna diteruskan kepada gubernur dan rups pal lambat (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. neraca dan perhitungan rugi laba sebagain dimaksud pada harus ditandatangani oleh para angg direksi dan para anggota dewan pengawas atau skor anggota dewan pengawas atas nama dewan pe: awas. neraca dan perhitungan rug. .aba telah mendapat persetujuan rups memberikan. pembebasan tanggungjawab kepada direksi dan dewan dengan. facguit charge). direksi wajib membuat laporan ta! tentang perkembangan usaha bf) yang telah disahkan :ups untuk disampaikan kepada g: benar dan bank indonesia direksi wib mengumumkan permit 43an tahunan yang telah disahkan rups melalui media tata cara pembuatan, penyampaian dan pengesahan perhitungan tahunan bpd diatur sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku. pembagian laba bersih setelah dipotong pajak yang telah disahkan oleh rups, ditetapkan sebagai berikut deviden untuk pemegang saham .iiioooiooi.i cadangan umum. 225p cc. dana kesejahteraan sosial . jasa uksi .oooooooow(w wnn naa bab tanggungjawab dan tuntutan ganti rugi dewan pengawas, direksi serta semua pegawai bpd apabila melakukan tindakan atau perbuatan yang melawan hukum, peraturan atau ketentuan perundang undangan lainnya atau karena kelalaian dalam melaksanakan kewajiban, tugas dan tanggungjawabnya sehingga menimbulkan kerugian bagi bpd, maka yang bersangkutan wajib mengganti kerugian tersebut dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku. bab xii perubahan badan hukum dan pembubaran perubahan bentuk badan hukum bpd menjadi perseroan terbatas ditetapkan dengan peraturan daerah: peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada berlaku secara efektif setelah mendapat izin operasional dari bank indonesia dan telah mendapatkan pengesahan dari menteri hukum dan hak asasi manusia, pemerintah daerah mempercepat proses perubahan bentuk badan hukum bpd. pembubaran bpd ditetapkan dengan peraturan daerah: gubernur menunjuk panitia pembubaran bpd sebagaimana dimaksud pada dalam hal bpdmenjadi milik pemegang saham: pertanggungjawaban pembubaran bpd oleh panitia pembubaran disampaikan kepada gubernur. penjelasan atas peraturan daerah provinsi sulawesi tenggara nomor: tahun tentang bank pembangunan daerah sulawesi tenggara umum bank pembangunan daerah sulawesi tenggara sebagai salah satu alat kelengkapan otonomi daerah mempunyai peran yang sangat besar dalam upaya mendorong pertumbuhan perekonomian dan mempercepat proses pelaksanaan pembangunan daerah, disamping sebagai salah satu badan usaha milik daerah yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang cukup berarti terhadap pendapatan asli daerah. untuk mencapai satu sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien, maka perlu penguatan struktur perbankan melalui peningkatan permodalan namun pembagian laba atas penyertaan modal dimaksud perlu diatur sesuai undang undang perusahaan daerah. selain itu, dalam rangka mempercepat pemenuhan modal disetor perlu diberikan kewenangan kepada rapat umum pemegang saham untuk memberikan persetujuan atas modal disetor tanpa melakukan perubahan atas peraturan daerah sehingga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan bank dalam mengelola usaha maupun risikolain itu salah satu upaya peningkatan kinerja bank pembangunan daerah sulawesi tenggara adalah melakukan ekspansi usaha dengan menyelenggarakan unit usaha syariah pada waktunya apabila keadaan sudah memungkinkan. sehubungan dengan hal nal tersebut, maka modal dasar bank pembangunan daerah sulawesi tenggara sesuaisebesar rp. , (seratus lima puluh milyar) sudah tidak memadai sejalan dengan kondisi dan perkembangan bank pembangunan daerah sulawesi tenggara saat ini sehingga perlu ditingkatkan menjadi rp750. (tujuh ratus lima puluh milyar rupiah). peraturan daerah ini selain mengatur perubahan modal dasar bank pembangunan daerah sulawesi tenggara dari rp. (seratus lima puluh milyar rupiah) menjadi rp. (tujuh ratus lima puluh milyar rupiah), kemungkinan penyelenggaraan unit usaha syariah, pembagian laba sesuai dengan undang undang perusahaan daerah juga mengatur pemberian kewenangan kepada rapat umum pemegang saham untuk memberikan persetujuan atas modal disetor dari para pemegang saham tanpa melakukan perubahan peraturan daerah. berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dibentuklah peraturan daerah ini. iirhadap istilah istilah tersebut, sehingga dapat dihindarkan kesalahan pemundang undangan yang berlaku, dengan melakukan kegiatan kegiatan sebagai berikut: menyusun tata cara pengawasan dan pengelolaan bpd): melaksanakan pengawasan sehari hari atas pengurusan bpd: cc. menggariskan kebijaksanaan anggaran dan keuangan bpd: membantu dan mendorong usaha pembinaan dan pengembangan bpd: menilai dan meneliti laporan neraca dan rugi laba yang disampaikan oleh gubernur, memberikan pertimbangan dan saran baik diminta atau tidak diminta kepada gubernur untuk perbaikan dan pengembangan bpdd: hal hal lain yang belum termasuk dalam kegiatan tersebut diatas. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukupjelas pasai dalam menetapkan jumlah direksi bpd perlu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan, volume usaha, jumlah kantor, jumlah pegawai serta kemampuan bpd dalamkeluarkan keputusan gubernur tentang pengangkatan anggota direksi terlebih dahulu dimintakan persetujuan dari bank indonesia. setiap permohonan persetujuan pengangkatan anggota direksi disampaikan kepada dewan gubernur bank indonesia. dengan dilampirkan keterangan identitas dari calon direksi yang bersangkutan berupa hasil keputusan rups tentang pencalonan yang bersangkutan: surat keterangan gubernur tentang tidak ada hubungan keluarga sebagaimana dimaksud peraturan daerah ini, surat keterangan lolos butuh dari instansi lembaga dimana yang bersangkutan bekerja apabila calon tersebut berasal dari luar pemerintah daerah dan bank, daftar riw hidup lengkap yang memuat pendidikan dan pengalaman kerja: daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan dp3) yang dikeluarkan oleh atasan langsung pada instansi yang bersangkutan atau keterangan dari atasan instansi calon yang meliputi loyalitas, disiplin, tanggungjawab, kejujuran dan kepemimpinan: pas photo 4cm, contoh tanda tangan dan para. gubernur setelah menerima persetujuan bank indonesia segera menerbitkan surat keputusan tentang pengangkatan anggota direksi. pembatasan masa jabatan ini, dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas dan memberikan kesegaran serta kegairahan kerja dan memberi kemungkinan bagi pembinaan kadena kesejahteraan sosial sebesar (lima persen) diperuntukan kesejahteraan bagi direksi dan pegawai bpd, perumahan pegawai dan kesejahteraan sosial lainnya. huruf jasa produksi sebesar (lime belas persen) diperuntukkan bagi pegawai, direksi dan iwan pengawas. cukup jelas pasai cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas pasai cukup jelas cukup jelas eooomooonasaaman( x gubernur sulawesipasaiy |
ky, perdengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur sulawesi tenggara, menimbang bahwa bentuk badan hukum bank pembangunan daerah sulawesi tenggara sebagaimana telah ditetapkan dengan peraturan daerah propinsi daerah tingkat sulawesi tenggara nomor tahunperlu disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan pembangunan dan perekonomian dengan tetap berlandaskan kepada ketentuan perundang undangan yang berlaku: bahwa dangan bentuk badan hukum perseroan terbatas, bank pembangunan daerah sulawesi tenggara diharapkan lebih fleksibel dalam gerak operasionalnya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta mempercepat proses pelaksanaan pembangunan daerah termasuk keikutsertaan masyarakat dalam menunjang permodalerusahaan daerah bank pembangunan daerah sulawesi tenggara yang ubah menjadi perseroan terbatas bank pembangunan daerah sulawesi tenggara adalah perseroan terbatas bank pembangunan daerah sulawesi tenggara: bank adalah perseroan terbatas bank pembangunan daerah sulawesi tenggara, pemegang saham adalah gubernur sulawesi tenggara bupati walikota se sulawesi tenggara dan atau pihak ketiga: pt. bank sultra adalah perseroan terbatas pt) bank pembangunan daerah sulawesi tenggara, dewan komisaris adalah dewan komisaris perseroan terbatas pt) bank pembangunan daerah sulawesi tenggara, komisaris utama adalah komisaris utama perseroan terbatas pt) bank pembangunan daerah sulawesi tenggara, komisaris adalah komisaris perseroan terbatas pt) dank pembangunan daerah sulawesi tenggara, direksi adalah direksi perseroan terbatas pt) bank pembangunan daerah sulawesi tenggara: pegawai adalah pegawai perseroan terbatas pt) bank pembangunan daerah sulawesi tenggara: akta pendirian adalah akta pendirian perseroan terbatas pt) bank pembangunan daerah sulawesi tenggara: saham adalah bukti kepemilikan modal perseroan terbatas pt) bank pembangunan daerah sulawesi tenggara yang memberi hak atas deviden dan lain lainnyalawesi tenggara yang merupakan: resigns adalah bukti setoran modal dari pemegang saham yang belum mencukupi satu lembar saham, laba bersih adalah laba usaha setelah dipotong pajak. bab perubahan bentuk badan hukumerdasarkan peraturan daerah propbadan hukumnya diubah menjadi perseroan terbatas pt), dengan perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada maka segala hak dan kewajiban, kekayaan, pegawai serta usaha usaha bank pembangunan daerah sulawesi tenggara termasuk izin menteri keuangan republik indonesia nomor tanggal januari beralih kepada pt. bank sultra, seluruh kekayaan pt. bank sultra sebagaimana dimaksud pada merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. pelaksanaan perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam gubernur berwenang untuk memproses lebih lanjut perubahan bentuk badan hukum pt. bank sultra sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang undangan. dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini, berlaku semua ketentuan hukum menyangkut perseroan terbatas, perbankan dan ketentuan ketentuan lain yang berkaitan dengan operasional bank. bab !!i nama dan tempat kedudukan bank pembangunan daerah sulawesi tenggara diberi nama pt. bank pembangunan daerah sulawesi tenggara yang selanjutnya disebut pt. bank sultra. pasa! pt. bank sultra berkedudukan dan berkantor pusat kendari,dan dapat membuka kantor kantor cabang dan unit usaha pelayanan lainnya termasuk unit syariah yang ditetapkan oleh direksi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bab prinsip, maksud dan tujuan penyelenggaraan pt. bank sultra dilakukan berdasarkan prinsip prinsip ekonomi perusahaan dengan mengutamakan prinsip kehati hatian. perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam dimaksudkan untuk memberikan peranan yang lebih besar serta memperluas jangkauan operasional pt. bank sultra, sehingga lebih mampu dalam menunjang upaya percepatan pengembangan dan pertumbuhan perekonomian daerah: tujuan perubahan bentuk badan hukum pt. bank sultra adalah meningkatkan permodalan dengan memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk turut serta menyertakan modalnya, meningkatkan daya saing dalam menghadapi perkembangan ekonomi nasional maupun global, meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah: turut membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah pada umumnya. perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini, tidak merubah fungsinya sebagai bank umum dan atau penyimpan uang daerah. bab lapangan usaha untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam pt. bank sultrayang berlaku, rincian usaha sebagaimana dimaksud pada akan dituangkan dalam akta pendirian. bab modal dan saham (th) modal dasar pt. bank sultra ditetapkan sebesar rp. (tujuh ratus lima puluh miliar rupiah): perubahan modal dasar pt. bank sultra ditetapkan dalam rups, penetapan modal dasar dan perubahan modal dasar pt. bank sultra sebagaimana dimaksud pada dan diatur lebih lanjut dalam akta pendirian: pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada pemerintah provinsi kabupaten kota agar menyediakan anggaran sesuai kemampuan daerah atas persetujuan dprd dan sebagian lainnya dari pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah provinsi kabupaten kota pada pt. bank sultra adalah semua hak dan harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam yangbank pembangunan daerah sulawesi tenggara menjadi pt. bank sutra, dalam bentuk saham saham. penyertaan modal pada pt. bank sultra oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota sulawesi tenggara serta pihak ketiga pada pt. bank sultra diatur dalam akta pendirian: setiap penambahan modal disetor baik dari pemegang saham lama maupun pemegang saham baru, pengesahannya oleh rups. semua saham yang diterbitkan pt. bank sultra adalah saham atas nama yang terdiri dari saham seri dan saham seri dengan nilai nominal saham rp. (satu juta rupiah) per lembar: saham seri hanya dapat dimiliki oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota sedangkan saham seri hanya dapat dimiliki oleh pihak ketiga: pemegang saham seri mempunyai hak mengeluarkan suara dalam rups, memiliki hak suara khusus dalam mengajukan usul pencalonan anggota direksi dan komisaris perseroan, menerima deviden didahulukan dari pemegang saham seri menerima sisa kekayaan hasil likuidasi didahulukan dari pada pemegang saham seri pemegang saham seri mengeluarkan suara dalam rups: menerima deviden, menerima sisa kekayaan hasil likuidasi. penyertaan moda! pada pt. bank sultra dimungkinkan dari pihak ketiga dengan besaran komposisi saham masing masing pemerintah daerah provinsi, kabupaten kota paling rendah pihak ketiga setinggi tingginya jenis dan nilai nominal saham sebagaimana dimaksud pada sewaktu waktu dapat dilakukan perubahan yang ditetapkan oleh rups, setiap pemegang saham, harus tunduk pada semua keputusan yang ditetapkan dengan sah dalam rups:, peraturan tentang daftar saham, pemindahtanganan saham dan duplikat saham diatur dengan peraturan tersendiri oleh rups dengan memperhatikan peraturan perundang undangan yang berlaku. bar vi! rapat umum pemegang saham rups merupakan kekuasaan tertinggi pada pt. bank sutrawajib diadakan dalam waktu paling lama (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, rups lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan, rups dipimpin oleh komisaris utama atau salah seorang komisaris yang ditunjuk,:mutuskan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar: tata tertib penyelenggaraan rups ditetapkan oleh rups yang pertama, dengan berpedoman pada akta pendirian: pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota pada pt. bank sultra mempunyai hak istimewa (voting right) yang akan dituangkan dalam akta pendirian. bab viii direksi pt. bank sultra dipimpin oleh sekurang kurangnya tiga) orang direksi yang seluruhnya wajib berdomisili indonesia dan salah seorang diantaranya diangkat sebagai direktur utama: anggota direksi diangkat oleh rups untuk jangka waktu (empat) tahun dan dapat dipilih kembali: direktur utama wajib berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali, anggota direksi baik sendiri sendiri maupun,: anggota direksi dilarang memberikan kuasa hukum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi direksi: persyaratan untuk diangkat menjadi direksi, minimal harus memenuhi syarat bertakwa kepada tuhan yang maha esa, warga negara indonesia: cc.gg. tidak pernah melakukan kegiatan atau tindakan tindakan yang tercela,tata cara pengangkatan dan pemberhentian, serta masa jabatan, tugas, wewenang dan tanggung jawab direksi, dituangkan dalam akta pendirian. direksi bank menjadi direksi pt. bank sultra untuk pertama kali, sampai ditetapkannya direksi baru oleh rups dan telah mendapatkan persetujuan bank indonesia. bab dewan komisaris pasai jumlah anggota dewan komisaris sekurang kurangnya (tiga) orang dan sebanyak banyaknya sama dengan jumlah anggota direksi dan salah seorang diangkat sebagai komisaris utama, anggota dewan komisaris diangkat oleh rups untuk jangka waktu (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali: paling kurang (dua) orang anggota dewan komisaris wajib berdomisili sulawesi tenggara:: anggota dewan komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota dewan komisaris, direksi atau pejabat eksekutif pada (satu) lembaga perusahaan bukan lembaga keuangan: tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada apabila anggota dewan komisaris: persyaratan untuk diangkat menjadi komisaris, minimal harus memenuhi syarat bertakwa kepada tuhan yang maha esa, warga negara indonesia:pernah melakukan kegiatan atau tindakan tindakan yang tercela:komisaris yang mewakili pemerintah provinsi dan kabupaten kota dalam menjalankan tugasnya secara berkala berkewajiban melaporkan kegiatan usaha pt. bank sultra kepada gubernur, tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta masa jabatan, tugas, wewenang dan tanggungjawab komisaris, dituangkan dalam akte pendirian. dewan pengawas bank menjadi komisaris pt. bank sultra untuk pertama kali, sampai ditetapkannya komisaris baru oleh rups dan telah mendapatkan persetujuan bank indonesia. bab kepegawaian pasai pegawai perusahaan daerah bank pembangunan daerah sulawesi tenggara, yang dialihkan sebagaimana dimaksud dalam tetap mempunyai kedudukan dan hak yang sama sebagai pegawai pt. bank sutra,: hak dan kewajiban pegawai pt. bank sultra diatur oleh direksi dengan persetujuan dewan komisaris berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku dengan memperhatikan kemampuan pt. bank sutra. bab kekayaan pada saat pengesahan akta pendirian pt. bank sultra, nilai seluruh kekayaan bank beralih menjadi kekayaan pt. bank sultra,terdaftar. bab xi! tahun buku, rencana kerja dan anggaran tahun buku pt. bank sultra adalah tahun tanwin:, apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana makara pada rencana kerja dan anggaran belum mendapatkan pengesahan dari dewan komisaris maka operasional pt. bank sultra mengacu pada rencana kerja dan anggaran tahun sebelumnya. pada setiap akhir tahun buku, dibuat laporan keuangan pt. bank sultra yang terdiri atas neraca dan perhitungan laba rugi beserta penjelasannya: dalam waktu selambat lambatnya (lima) bulan setelah tahun buku ditutup, direksi menyusun laporan keuangan tahunan untuk diajukan dan disahkan dalam rups. bab xiii penetapan dan penggunaan laba bersih laba bersih sesuai hasil keputusan rups akan dibagikan dalam bentuk deviden kepada pemegang saham, cadangan umum, dana kesejahteraan dan jasa produksi:ividen untuk pemegang saham cadangan umum 25k dana kesejahteraan jasa produksi laba bersih yang menjadi bagian pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota seluruhnya disetorkan kepada masing masing pemerintah daerah yang bersangkutan menurut tata cara dalam peraturan perundang undangan yang berlaku, perubahan pembagian laba bersih sebagaimana dimaksud pada dan dapat dilakukan atas persetujuan rups. bab xiv penggabungan, peleburan dan pengambilalihan penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan pt. bank sultra ditetapkan oleh rups sesuai ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan kepentingan perseroan dan para pemegang saham, baik mayoritas maupun minoritas, kepentingan masyarakat.keputusan rups. tata cara penggabungan, peleburan dan pengambilalihan pt. bank sultra sebagaimana dimaksudkan pada dituangkan dalam akta pendirian. bab pembubaran dan likuidasi pt. bank sultra bubar karena keputusan rups: penetapan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. tata cara pembubaran dan likuidasi pt. bank sultra sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam akta pendirian. bab xvi pembinaan bank indonesia melakukan pembinaan dan pengawasan teknis perbankan terhadap pt. bank sultra. bab xvii pengawasan direksi dalam menjalankan dan mengelola pt. bank sultra dibawah pengawasan dewan komisaris berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab xvii pendirian pasai gubernur diberikan kuasa lebih lanjut untuk melaksanakan pendirian pt. bank sultra sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bab xix ketentuan peralihan dewan pengawas dan direksi bank saat ini masih tetap menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya sampai dengan disahkannya akta pendirian pt. bank sultra: tindakan hukum direksi bank dalam pendirian pt. bank sultra sepanjang untuk kepentingan perusahaan dianggap menjadi kegiatan direksi pt. bank sultra setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang: semua ketentuan dan peraturan yang telah berlaku diperaturan perundang undangan lainnya dinyatakan tetap berlaku sampai dengan dikeluarkannya ketentuan baru. bab ketentuan lain lain identitas pt. bank sultra ditetapkan dengan suatu logo berdasarkan keputusan rups dengan tetap memperhatikan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab xxi ketentuan penutup hal hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini akan diatur dalam akta pendirian pt. bank sultra dan peraturan peraturan lainnya, dengan berlakunya peraturan daerah ini,maktahun nomor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku setelah perubahan bentuk badan hukum bank dari perusahaan daerah menjadi perseroan terbatas mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang dan mendapatkan izin operasional dari bank indonesijuri gubernur esi tenggara, nur alam diundangkan kendari padatanggal duri! perseroan terbatasperlu diubah sesuai perkembangan operasional perbankan dengan tetap berlandaskan kepadapeluang untuk merubah bentuk badan hukum bank pembangunan daerah dari perusahaan daerah menjadidapat mengantisipasi persaingan perbankan secara global yang membutuhkan teknologi yang handal serta mengembangkan usaha dibidang perbankan: dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan pada masyarakat sejajar dengan bank bank lain khususnya dibidang permodalan dengan mengikutsertakan masyarakat swasta dan koperasi: dapat memberikan keluwesan gerak operasional dalam bisnis perbankan, kecepatan pengambilan keputusan menuju bank sehat, dinamis dan profesional, agar mayoritas kepemilikan saham tetap berada pada pemerintah daerah dengan hak suara khusus dan atau hak hak lain yang harus dimiliki pemegang saham biasa, kemampuan manajemen dapat dipertanggung jawabkan secara profesional, utamanya dalam mengantisipasi penurunan dana pemerintah daerah, pembinaan tetap berada dibawah menteri dalam negeri republik indonesia. dengan demikian, keberadaan pt. bank sultra sebagai bank umumdorong ekonomi kerakyatan, maka unsur pemegang saham pihak ketiga diprioritaskan bukan hanya kepada masyarakat dan swasta akan tetapi juga kepada koperasi koperasi yang telahsuara khusus dalam ini adalah hak pemerintah daerah untuk mengusulkan anggota direksi dan dewan komisarisoting right adalah hak pemegang saham untuk memberikan suara pada masalah kebijak. jasa produksi adalah uang yang diberikan kepada dewan komisaris, direksi dan pegawai serta sekretariat dewan komisaris atas prestasi yang dicapai.m pereberpe naa kalo. gubernur sulawesi tenggara peraturan daerah provinsi sulawesi tenggara . nomor: 'tahun201i3dengan rahmat tuhan yang maha esa nn, gubernur sulawesi tenggara, menimbang bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan kinerja die pd, bpr bahteramasi maka: perusahaan daerah, tana tan perkreditan. rakyat bahteramas, b.nn mengingat undang undang dasa,bara tambahan lembaran negara republik indonesia nomor r6b7) nan undang undang nomor tahun tentang perbankan lembaran negara republik indonesia tahun nomor : paghaneberapa ketentuan dalamiubah sebagai berikut bab ketentuan umum angka (satu) dan angka (dua) ubah sehingga berbunyi sebagai berikutdiantara angka dan angka disisipkan (dua) angka tag yakni angka dan angka yang berbunyi sebagai berikut 2a. pemerintah daerah kabupaten kota adalah pemerintah daerah kabupaten kota sulawesi tenggara: 2b. pemerintah desa adalah pemerintah desa sulawesi tenggara. bab ketentuan umum angka dihapus. pena ketentuan bab diubah dan disisipkan baru yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: . babi modal dan saham modal dasar untuk masing masing pd. bpr bahteramas ng adalah sebesar rp. (dua puluh lima milyar rupiah): modal dasar pd.bpr. bahteramas sebagaimana dimaksud pada terdiri dari tang pemerintah daerah paling rendah sebesar (lima puluhlimapersen)) 'b, pemerintah daerah kabupaten kota paling. .tinggi sebesar (dua puluh lima persen), cc. pemerintah desa sebesar (lima belas persen), bnn pihak lainnya paling tinggi sebesar 5y6 (lima persen). tan modal disetor untuk masing masing pd. bpr bahteramas bnn adalah sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan ken peta daerah ini, modal dasar yang telah disetor sebagaimana dimaksud pada ha, modal pd. bpr bahteramas yang dimiliki pemilik modal nan terdiri atas lembar saham, saham yang dikeluarkan oleh pd.bpr bahteramas adalah saham atas nama, nilai nominal per lembar saham sebesar rp. (dua juta lima ratus ribu rupiah): perubahan nilai nominal per lembar saham ditetapkan kan melalui rups: naa s5), pemerintah daerah kabupaten kota dan pemerintah desa hanya dapat .mengalihkan kepemilikan saham kepada pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan: oo. perundang undangan. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud dalam pemerintah daerah, pemerintah daerah. kabupaten kota dan pemerintah desa setiap tahun berkewajiban menambah modal disetor: yang besarnya ditetapkan masing masing melalui rups dengan keputusan gubernur, keputusan bupati walikota dan keputusan kepala desa setelah terlebih dahulu dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah dan anggaran pendapatan dan belanja desa, penambahan modal sebagaimana dimaksud pada dapat ditetapkan setiap tahun terhitung sejak berlakunya peraturan daerah ini. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut pihak pihak yang dapat menjadi pemegang saham pd. bpr bahteramas adalah sebagai berikut pemerintah daerah provinsi: pemerintah daerah kabupaten kota, pemerintah desa, pihak lainnya. diantara dan disisipkan (satu) yakni aa. yang berbunyi sebagai berikut nang pemerintah daerah sebagai pemegang saham pengendali mempunyai hak istimewa untuk menetapkan keputusan dan kebijakan strategis khususnya dalam hal: kan perubahan anggaran dasar, perubahan modal dasar dan modal disetor, pengendalian asset tetap, penggunaan laba, pengangkatan. dan pemberhentian dewan pengawas dan kanan direksi: investasi dan pembinaan jangka panjang: banhteramas. penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran bpr bahteramas sebagaimana dimaksud pra pada huruf ditetapkan dengan peraturan daerah. ketentuan diubah sehingga 'berbunyi sebagai dan berikut ain g 12 rups memegang kekuasaan tertinggi atas segala wewenang yang tidak diserahkan kepada dewan pengawas atau direksi, in. gubernur, bupati,' walikota dan kepala desa mewakili daerah dan desa selaku pemegang saham bpr bahteramas dalam rups, kang gubernur, bupati, walikota dapat: memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada pejabat pemerintah daerah tan untuk mewakilinya sebagai pemegang saham, pihak yang menerima kuasa dengan hak substitusi sebagaimana dimaksud pada harus mendapat ann persetujuan gubernur, bupati walikota untuk mengambil keputusan mengenai: @. perubahan anggaran dasar, perubahan modal dasar, bnn cc. pengalihan asset, penggunaan laba, investasi dan pembiayaan jangka panjang, kerjasama antar pd. bpr,pr daerah. tag tan pada tanggal ipp kan gue ,sulawesi tenggara, sel diundangkan kendari sesi ter lembaran daerah provinsi sulawesi tenggara tahun nomor # g elalaletalafara tas tetatetetatarata salaalalalalais aan blaltiealolelelalalu dan tele leela levels |
peraturan pemerintah republik indonesia nomor tahun tentangperubahan rayon kejahatan presiden republik indonesia menimbang bahwa berhubung dengan kenaikan harga penghidupan pada umumnya, ternyata perlu sekali menambah jumlah rayon kejahatan, seperti termuat dalam lampiran dari peraturan pemerintah republik indonesia serikat tahun dan dalam tabel dari peraturan pemerintah republik indonesia serikat tahun bahwa juga perlu sekali untuk meninjau kembali pembagian rayorubah dengperaturan pemerintah republik indonesia serikat tahun lembaran negara cc. peraturan pemerintah republik indonesia serikat tahun lembaran negara peraturan pemerintah tahun lembaran negararubahan rayon kejahatan. lampiran lampiran dan dari peraturan pemerintah republik indonesia serikat tahun dan tabel tabel dan dari peraturan pemerintah republik indonesia serikat tahun lampiran dan tabel sebagaimana telah dirubah dalam peraturan pemerintah tahun berturut turut diganti dengan lampiran lampiran baru dan dan tabel tabel baru dan yang dilampirkan pada peraturan pemerintah inmenteri urusan pegawai, sorosperaturan pemerintah tahun tentang perubahan rayon kejahatan. lampiran baru yang kedua dari peraturan pemerintah republik indonesia serikat tahun dan tabel baru yang kedujul. rayon viii propinsi jawa barat karesidenan banten.i'"' vii karesidenan jakarta.i'" vii karesidenan bogor. vii kabupaten bandung. vii kabupaten cirebon. vii kabupaten kuningan. vii daerah lainnya propinsi jawa barat ii. propinsi jawa tengah. iii. propinsi jawa tim ur.c.i" daerah istimewa yogyakarta.i'" sumatera. iv. propinsi sumatera utara. aceh: daerah wilayah (afdeling) groot aceh kotapraja) dahulu daerah lainnya karesidenan aceh onderhorigh. dahulu viii daerah karesidenan sumatera timur dahulu onderafdeling labuhanbatu rantauprapat). daerah lainnya karesidenan sumatera timur dahulu." cc. daerah karesidenan tapanuli dahulu onderafdeling2 sibolga dan dairilanden sidikalang). daerah lainnya karesidenan tapanuli dahulu. cook viii propinsi sumatera tengah. onderafdeling2 tanjungpinang dahulu rayon iii karimun tanjungbalai).'" lingga dab single). pulau tujuh terima). kerinci indrapura sungai penuh) viii mainan. . cc. viii mentawai eilanden sikap sawangtunggu) .c. viii padang. . meninjau. cc. jambi. .oo coc oo. muara memberi. muara tebo. .cccccc. bangko. .oco na. muara bungo. .ca. sarolangun. . indragirische bovenianden rengat). . cc. xii indragirische benedenlanden pembelahan). .c.cocoocoooo.o. xii kuantan district taluk)." xii bengkalis. .c. xii selat panjang. . xii siak siak sri indrapura). xii bagan siapa api. xii rokan pasir pengarahan). xii kampar kiri pakan baru). xii daerah lainnya dari propinsi sumatera tengah. vi. propinsi sumatera selatan. onderafdeling2 mana.dahulu rayon viii kaur bantuan). viii muko m uko. oo. viii telukbetung tanjungkarang). viii kota agung. .coo. viii sukadana. .c.oc. viii menggali.cbooo. viii belitung tanjungpandan). bengkulu seluma bengkulu). rejanglebong kepahiang). roe liwa). .ccooococcoccocoo. lai s.c.ocoocococococooccococ. ogan ulu baturaja). muara dua. .cocccoco. komering ulu martapura). kotabumi .c.ccccocoo. lematang ilir muara enim). rawas sarolangun). musi ilir kubu stricken selalu) daerah lainnya dari propinsi sumatera selatan. vii. propinsi kalimantan. onderafdeling pulau luat tanahbumbu kotabaru).dahulu rayon viii oost kutai samarinda). viii balikpapan. .cocok. viii west kutai tenggarong). viii pasir tanahgrogot). viii boven mahakam longiram). viii bulungan tanjungseilor). viii berau tanjung rede). viii tarakan. .cccoccoccoco. tidung landen malinau). atau kanan longnawang). sanggau sekadau sanggau). boven kapuas putussibau). meneken matan boven matan ketapang). .c kkn sukadana. .c.coco. daerah lainnya dari propinsi kali mantan. .ccccococcoccocococ. viii. propinsi sulawesi. daerah minahasa. rayon viii daerah sulawesi utara. viii cc. daerah sulawesi tengah daerah bagian koloniale. vii daerah bagian donggala. viii daerah bagian palu. viii daerah bagian parigi. viii daerah bagian banggai luwuk) viii daerah bagian toli toli kampungbaru).oi" daerah bagian poso.' daerah sangihe talaud tahuna). daerah sulawesi selatan daerah bagian jeneponto. daerah bagian maros. daerah bagian pangkajene. daerah bagian sinjai. daerah soldier benteng). daerah bagian enrekang. daerah bagian barru tumpang bidang gae).oo" daerah bagian makale ratapan makale).ccccocoococ.cc. daerah lainnya dari sulawesi selatan. .cccc. vii ix. propinsi maluku. daerah maluku utara daerah bagian sulu eilanden sarana)" vii daerah bagian bacan labuhan). viii daerah bagian weda.i" viii daerah bagian morotai. viii daerah bagian ternate. viii daerah bagian jailolo. viii daerah bagian tobelo.'" daerah maluku selatan daerah bagian saparua. rayon vii daerah bagian tanimbar eilanden saumlakk1).ccocococcoccoc.oc. vii daerah bagian zuidwester eilanden konseli).oococoooococococ. vii daerah bagian banda bandaneira). vii daerah bagian mahal. vii daerah bagian oost cerah, cerah laut dan cerah geser). .c.c.i" viii daerah bagian west cerah biru). viii daerah bagian wahai. viii daerah bagian kei eilanden tual) viii daerah bagian aru eilanden dobj) viii daerah bagian ambon. daerah bagian buru namea). propinsi sunda kecil. daerah bali daerah bagian tabanan.' daerah bagian gianyar. daerah bagian buleleng singaraja) daerah bagian bandung denpasar). daerah bagian klungkung. daerah bagian karangasem. daerah bagian jembrana negara). vii daerah lombok. .camannanan. cc. daerah timor dan kepulangannya.' vii daerah sumba. .caknan vii daerah flores daerah bagian ngada bajawa). daerah bagian lainnya dari flores vii daerah sumbawa. .aasebagai berikut: yang dapat diangkat sebagai ketua, anggota dan anggota pengganti dari panitia pusat ialah warga negara indonesia yangdewan menteri memilih dan mengangkat ketua, wakil kementerian perburuhan yang diusulkan oleh menteri perburuhan: anggota anggota pengganti wakil kementerianatas usul menteri perburuhan setelah mendengar serikat buruh yang dianggap perlu, anggota anggota pengganti dari kalangan majikan, atas usul menteri perburuhan setelah mendengar organisasi majikan yang dianggap perlupresiden dengan perantaraanpusat yang hendak berhenti sebelum waktunya, mengajukan permohonan tertulis kepada dewan menteri dengan perantaraan menteri perburuhan. anggota anggota pengganti itu tetap menjadi anggota anggota pengganti, sampai penggantinya menerima jabatannya, kecuali bila ditentukan lain oleh dewan menteridihadapan panitia pusat. anggota anggota pengganti diberhentikan dari jabatannya bila meninggal dunia:satupusat dapat dijabat samping jabatan pegawai negeri, kecuali yang tersebut pada keanggotaan keanggotaan pengganti panitia pusat tidak boleh dirangkap dengan jabatan sekretaris jenderal kementerian, kepala daerah: anggota dewan perwakilan rakyat: anggota konstituante, anggota dewan perwakilan rakyat daerah: termaksud pada keanggotaannya berakhir dengan sendirinya. sebelum memangku jabatannya anggota anggota pengganti panitia pusat mengucapkan sumpah (janji) hadapan presidepusat, dari siapapun juga sesuatupusatatay ketua segera memberitahukannya kepada dewan menteri ttd. (g.a. mangkok) lembaran negara tahun nomor |
melana ba) cpi presiden republik indonesia peraturan pemerintah republik indonesia nomor tahun tentang provisi sumber daya hutanalam rangka pengelolaan hutan yang berkelanjutan untuk pembangunan nasional, perlu diadakan pengaturan mengenai provisi sumber daya hutan seluruh wilayah indonesia dengan peraturan pemerintah: mengingat u. yan cpi presiden republik indonesia peraturan pemerintah nomor tahun tentang iuran hak pengusahaan dan turuvisi sumber daya hutan. yang dimaksud dalam peraturan pemerintah dengan: provisi . min n47 ny, cpi presiden republik indonesia provisi sumber daya hutan pdh) atau resources royalty provisionak pengusahaan hutan hph)hak pemungutan hasil hutan pphh) adalah hak untuk menebang menurut kemampuan yang meliputi areal hutan paling luas (seratus) hektarzin yang bersangkutan untuk jangka waktu (enam) bulan. izin pemanfaatan kayu ipk) adalah izin penebangan, pengangkutan dan penggunaan kayu dari areal hutan yang telah ditetapkan untuk keperluan non kehutanan atau hutan tanaman industri. izin sah lainnya isl) adalah izin yang diberikan selain untuk hph, pphh dan ipk, misalnya hasil lelang. industri pengolahan kayu hulu ipku) adalah industri yang mengolah langung kayu bu:at dan atau bahan baku serpih. harga pasar adalah harga jual rata rata tertimbang hasil hutan yang berlaku pasar dalam negeri dan luar negeri. biaya. pipa ba) nya ny) cpi presiden republik indonesia biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh hasil hutan yang siap untuk dipasarkan.pdh merupakan satu jenis pnb yang berlaku pada departemen kehutanan dan perkebunan. jl) pdh wajib dibayar oleh pemegang hph pphh ipk dan isl atas hasil hutan yang dipungut dari hutan negara. tata cara pengenaan dan pemungutan pdh diatur lebih lanjut oleh menteri kehutanan dan perkebunan. pdh wajib disetor langsung kas negara. tata cara penyetoran pdh sebagaimana dimaksud dalam diatur lebih lanjut oleh menteri keuangan. jl) dasar perhitungan dan besarnya pdh ditetapkan oleh menteri kehutanan dan perkebunan berdasarkan harga pasar dan biaya produksi. besarnya tarif pdh ditetapkan oleh menteri kehutanan dan perkebunan setelah mendapat pertimbangan oleh menteri keuangan. besarnya . tan yaa ka) nya ny) cpi presiden republik indonesia besarnya pdh tersebut dalam diperlakukan dengan tidak memperhatikan tujuan penggunaan pemasaran kayu. harga pasar sebagaimana dimaksud dalam diperoleh dari menteri perindustrian dan perdagangan. penggunaan pdh ditetapkan oleh menteri keuangan setelah mendapat pertimbangan menteri kehutanan dan perkebunan. pajak bumi dan bangunan atas areal blok tebangan dikenakan sesuai denglaksanaan pembayaran pdh tidak meniadakan kewajiban pemegang hph pphh ipk ipku dan isl untuk membayar kewajiban lainnya. pelaksanaan lebih lanjut dari peraturan pemerintah ini diatur oleh menteri kehutanan dan perkebunan, menteri perindustrian dan perdagangan, menteri keuangan dan menteri dalam negeri baik bersama yavisi sumber daya hutan umum kekayaan alam hutan indonesia merupakan salah satu potensi ekonomi nasional yang dalam pemanfaatannya perlu dikelola secara baik untuk tetap menjaga kelestariannya sebagai sumber daya alam, sekaligus memperoleh manfaat yang maksimal dalam rangka pembangunan nasional. pengelolaan yang telah berlangsung selama ini dirasakan sudah cukup memadai, namun masih dapat ditingkatkan lagi, khususnya dalam hal penerimaan yang berupa pembayaran royalti atas pemanfaatan hasil hutan, yang selama ini dikenal dengan nama iuran hasil hutan. sehubungan dengan upaya peningkatan tersebut, perlu diadakan provisi sumber daya hutan atau resources royalty provision yang merupakan jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen kehutanan dan perkebunan yang seluruh hasil penerimaannya disetorkan kas negara. demi cukup jelas dengan penetapan provisi sumber daya hutan sebagai penerimaan negara bukan pajak, maka jenis jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen kehutanan dan perkebunan sehingga menjadi sebagaimana tercantum pada . wat pos presiden republik indonesia pada lampiran iia angka dalam peraturan pemerintah nomor tahun tentang jenis dan penyetoran penerimaan negara bukan pajak perlu disesuaantar berbagai usaha atau kegiatan, bahwa setiap usaha'usaha atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup, bahwa peraturan pemerintah nomor tahun yang selama ini berlaku perlu disempurnakan sesuai dengan berbagai perkembangan baru yang terjadi, bahwa berdasarkan hal tersebut atas dipandang perlu mengatur penyempurnaan tersebut dalam peraturan pemerintah, mengingat. man ya na, sen.i ketentuan umum dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengananalisis. presiden republik indonesia analisis mengenai dampak lingkungan kegiatan terpadu multisektor adalah hasil studi mengenai dampak penting usaha, analisis mengenai dampak lingkungan kawasandan menyangkut kewenangan satu instansi yang bertanggung jawab, analisis mengenai dampak lingkungan regional, kerangka acuan adalah ruang lingkup studi analisis dampak lingkungan,, rencana. bara wat presiden republik indonesia,:usaha ataudan pada gubernur kepala daerah tingkat untuk usaha atau kegiatan yang berada bawah wewenangnya, menteri adalah menteri yang ditugasi mengelola lingkungan hidup dan mengendalikan dampak lingkungan, instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan adalah instansi yangpencemaran, dan kerusakan lingkungan, penanggulangan dampak penting dan pemulihan kualitas lingkungan, komisi. mulan pkn ya na, sen. kpo presiden republik indonesia komisi analisis mengenai dampak lingkungan adalah komisi yang dibentuk oleh menteri menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non departemen tingkat pusat, dan oleh gubernur kepala daerah tingkat pada tingkat propinsi daerah tingkat yang bertugas membantu pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan dalam proses pengambilan keputusan. usaha atau kegiatan yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup meliputi,cc. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, kerusakan,, kegiatan yang mempunyai risiko tinggi, dan mempengaruhi pertahanan negara. menteri. klan ya na, eat presiden republik indonesia menteri menetapkan jenis usaha atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam setelah mendengar dan memperhatikan saran dan pendapat instansi yang bertanggung jawab. bagi jenis usaha atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam wajib disusun analisis dampak lingkungan. penapisan rencana usaha atau kegiatan sebagaimana dimaksud ditinjau secara berkala sekurang kurangnya sekali dalam lima tahun. jl) dampak penting suatu usaha atapedoman mengenai ukuran dampak penting sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan oleh instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan. . yaa ka) na5 nya ny) kpo presiden republik indonesia analisis dampak lingkungan sebagaimana yang dimaksud dalam tidak perlu dibuat bagi rencana usaha atau kegiatan yang langsung dilaksanakan untuk menanggulangi suatu keadaan darurat.netapkan telah terjadinya suatu keadaan darurat setelah mendengar saran saran dari instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan. pemberian izin usaha tetap oleh instansi yang membidangi jenis usaha atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam hanya dapat diberikan setelah adanya pelaksanaan. jl) analisis mengenai dampak lingkungan merupakan bagian kegiatan studi kelayakan rencana usaha atau kegiatan. hasil analisis mengenai dampak lingkungan digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan wilayah. bab ii. men tao nya ny kpo presiden republik indonesia bab tata laksana bagian pertama kerangka acuan jl) pemrakarsa yang mempunyai rencana usaha atau kegiatan sebagaimana disebut dalam wajib menyusun kerangka acuan bagi pembuatan analisis dampak lingkungan. kerangka acuan sebagaimana dimaksud dalam disampaikan oleh pemrakarsa kepada komisi analisis mengenai dampak lingkungan yang bersangkutan. apabila dalam jangka waktu selambat lambatnya (dua belas) hari kerja sejak diterimanya kerangka acuan tersebut komisi analisis mengenai dampak lingkungan tidak memberikan tanggapan tertulis, kerangka acuan tersebut sah digunakan sebagai dasar penyusunan analisis dampak lingkungan atas kekuatan peraturan pemerintah ini. kerangka acuan disusun oleh pemrakarsa berdasarkan pedoman umum atau pedoman teknis. pedoman umum tentang penyusunan kerangka acuan sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan oleh menteri. pedoman teknis tentang penyusunan kerangka acuan sebagaimana dimaksud dalam. bagian. yan ya na, kpo presiden republik indonesia bagian kedua analisis dampak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan, dan rencana pemantauan lingkungan (l)kaligus oleh pemrakarsa kepada instansi yang bertanggung jawab. instansi yang bertanggung jawab memberikan bukti penerimaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam kepada pemrakarsa dengan mencantumkan tanggal penerimaan. pedoman umum penyusunan analisis dampak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan, dan rencana pemantauan lingkungan ditetapkan oleh menteri. pedoman teknisberdasarkan pedoman umum sebagaimana dimaksud dalam penilaianoleh komisi sebagaimana dimaksud dalam dan dilakukan secara bersamaan. apabila. bad presiden republik indonesia apabilnilai belum memenuhi persyaratan dalam pedoman teknis, pemrakarsa wajib memperbaiki sesuai petunjuk komisi analisis mengenai dampak lingkungan yang bertanggung jawab. berdasarkan hasil penilaian komisi analisis mengenai dampak lingkungan atasajukan pemrakarsa, instansi yang bertanggung jawab menetapkan keputusan terhadap analisis dampak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan. jl) keputusmana dimaksud dalam diberikan oleh instansi yang bertanggung jawab, dan rencana pemantauan lingkungan. apabila keputusan sebagaimana dimaksud dalam berupa penolakan karena dinilai belum memenuhi pedoman teknis analisis dampak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan, maka keputusan atas perbaikan analisis dampak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan, dan rencana pemantauan lingkungan diberikan oleh instansi yang bertanggung , rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan. apabila. pin wat presiden republik indonesia apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam dan instansi yang bertanggung jawab belum memberikan keputusan, maka terhadap analisis dampak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan, dan rencana pemantauan lingkungan tersebut dinyatakan diberikan persetujuan atas kekuatan peraturan pemerintah ini. (l) apabila analisis dampak lingkungan menyimpulkan bahwa dampak negatif tidak dapat ditanggulangi berdasarkan ilmu dan teknologi atau biaya penanggulangan dampak negatif lebih besar di bandingkan dengan hasil dampak positifnya, maka instansi yang bertanggung jawab memutuskan menolak rencana usaha atau jawab dengan menyan pakan temuannya kepada instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan dalam waktu selambat lambatnya (empat belas) hari sejak diterimanya keputusan penolakan. pejabat yang lebih tinggi dari instansi yang bertanggung instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkunganmerupakan keputusan terakhir. . mulan pkn na, wat kpo presiden republik indonesia (l) bagi rencana usaha atau kegiatan terpadu multisektor dilakukan analisis mengenai dampak lingkungan terpadu. penilaian analisis mengenai dampak lingkungan bagi rencana usaha atau kegiatan terpadu multisektor dilaksanakan oleh komisi analisis mengenai dampak lingkungan terpadu dari instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan. komisi sebagaimana tersebut dalam merupakan komisi gabungan yang keanggotaannya terdiri dari wakil wakil instansi dan lembaga terkait tingkat pusat dan daerah, serta lembaga swadaya masyarakat dan pihak lain yang dianggap perlu, dan ditetapkan oleh menteri. pedoman teknis penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan usaha atau kegiatan terpadu ditetapkan oleh instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan, dengan memperhatikan pedoman teknis yang ditetapkan oleh instansi yang bertanggung jawab. s5) persetujuan atas dokumen analisis mengenai dampak lingkungan rencana usaha atau kegiatan terpadu multisektor ditetapkan oleh menteri. (l) penetapan kriteria tentang rencana usaha atau kegiatan, baik yang sejenis maupun yang tidak sejenis yang berada dalam satu kawasan yang berada bawah kewenangan satu instansi yang bertanggung jawab ditetapkan oleh instansi yang bertanggung jawab tersebut. pedoman. man pa) tao nya ny snn kpo presiden republik indonesia pedoman teknis penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan bagi rencana usaha atau kegiatan seperti tersebut dalam ditetapkan oleh instansi yang bertanggung jawab. penilaian analisis mengenai dampak lingkungan bagi rencana usaha atau kegiatan seperti tersebut dalam dilaksanakan oleh komisi analisis mengenai dampak lingkungan dari instansi yang bertanggung jawab. persetujuan atas dokumen analisis mengenai dampak lingkungan kawasan ditetapketentuan tentang pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan tentang usaha atau kegiatan yang direncanakan dalam satu zona rencana pengembangan wilayah, ditetapkan lebih lanjut oleh menteri dengan memperhatikan saran dan pendapat instansi yang bertanggung jawab. bagian. pkn wat presiden republik indonesia bagian ketiga kadaluwarsa dan gugurnya(l)atas kekuatan peraturan pemerintah ini, apabila rencana usaha atau kegiatan tidak dilaksanakan dalam jangka waktu (tiga) tahun sejak ditetapkannya keputusan tersebut. apabilasebagaimana dimaksud dalam maka untuk melaksanakan rencana usahakepada instansi yang bertanggung jawab. terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam instansi yang bertanggung jawab memutuskpernah disetujui dapat sepenuh dipergunakan kembali, atau analisis dampak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan, dan rencana pemantauan lingkungan wajib diperbaharui. . kan wat presiden republik indonesia (l) apabila terjadi perubahan lingkungan yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain sebelum dan pada waktu rencana usaha atau kegiatan dilaksanakan,gugur atas kekuatan peraturan pemerintah ini. instansi yang bertanggung jawab, setelah berkonsultasi dengan instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan,semula yang disetujui dan menjadi dasar pembuatabaru tersebut menurut tata laksana sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini. kriteria tentang perubahan lingkungan yang sangat mendasar ditetapkan menteri dan atau pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen yang bertanggung jawab setelah berkonsultasi dengan instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan. bagian keempat komisimembentuk komisi analisis mengenai dampak lingkungan pusat yang terdiri anggota. klan ny) nya ny sen. kpo presiden republik indonesia anggota tetap terdiri dari unsur unsur dalam lingkungan departemen atau lembaga pemerintah non departemen yang bersangkutan, wakil yang ditunjuk oleh menteri dalam negeri, wakil yang ditunjuk oleh instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan, wakil yang ditunjuk oleh badan koordinasi penanaman modal, wakil yang ditunjuk oleh badan pertanahan nasional departemen yang berkepentinganpusat sebagaimana dimaksud dalam bertugas menyusun pedoman teknis pembuatan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan yang meliputi pembuatan kerangka acuan analisis dampak, menanggapi dokumen kerangka acuan bagi pembuatan analisis dampak lingkungan, menanggapi dokumen analisis dampak lingkungan, menanggapi dokumen rencana pengelolaan lingkungan, menanggapi dokumen rencana pemantauan lingkungan, membantu penyelesaian diterbitkannya keputusan tentdalam. yel lain tao nya ny) eat kpo presiden republik indonesia dalam pelaksanaan tugasnya komisi analisis mengenai dampak lingkungan pusatpusat sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan oleh menteri. (l) gubernur kepala daerah tingkat membentuk komisi analisis mengenai dampak lingkunganyang membidangi lingkungan hidup daerah, badan koordinasi penanaman modal daerah, badan pertanahan nasional daerah, instansi pemerintah yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan perintah yang membina sektor yang bersangkutan daerahdaerah sebagaimana dimaksud dalam bertugas: menanggapi dokumen kerangka acuan bagi pembuatan analisis dampak lingkungan, menangani dokumen analisis dampak lingkungan, menanggapi dokumen rencana pengelolaan lingkungan, menanggapi. yel lain na, snn kpo presiden republik indonesia menanggapi dokumen rencana pemantauan lingkungan, membantu penyelesaian diterbitkannya surat keputusan tentanggubernur kepala daerah tingkat dalam melaksanakan tugasnya komisi analisis mengenai dampak lingkungan daerahdaerah sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan oleh menteri. dalam melaksanakan tugasnya,, kepentingan pertahanan keamanan nasional, dan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan. bab iii. yan n13 ny, nya ny kpo presiden republik indonesia bab iii pembinaan pendidikan, pedari instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan. usaha atau kegiatan golongan ekonomi lemah yang menimbulkan dampak penting serta bantuan pemerintah bidang analisis mengenai dampak lingkungan, ditetapkan lebih lanjut oleh menteri setelah memperhatikan saran dan pendapat instansi yang bertanggung jawab. bab pengawasan (l) setiap rencana usaha atau jawab. dokumen analisis mengenai dampak lingkungan dari setiap rencana usaha atau kegiatan serta keputusan mengenai persetujuannya bersifat terbuka untuk umum. sifat. mulan ita nya ny snn kpo presiden republik indonesia sifat keterbukaan sebagaimana dimaksud dalamanalisis mengenai dampak lingkungan pusat atau komisi analisis mengenai dampak lingkungan daerah sebagaimana dimaksud dalam dan sebelum keputusan persetujuan analisis mengenai dampak lingkungan terhadap rencana usaha atau kegiatan ditetapkan. bagi rencana usaha ataudokumen analisis mengenai dampak lingkungan rencana usaha atau kegiatan serta salinan keputusan atas persetujuan dokumen tersebut disampaikan oleh instansi yang bertanggung jawab: tingkat pusat kepada instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan, instansi terkait yang berkepentingan, gubernur kepala daerah tingkat dan bupati walikotamadya kepala daerah tingkat yang bersangkutan: atau tingkat daerah kepada instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan dan instansi terkait yang berkepentingan. . klan ya na, wat kpo presiden republik indonesia (dl) instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan menggunakan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan sebagai bahan penguji terhadap:ngelolaan lingkungan dterkait yang berkepentingan sesuai dengan rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan, jawab. hasil pengujian sebagaimana dimaksud dalam disampaikan oleh instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan kepada menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non departemen dan gubernur kepala daerah tingkat yang bersangkutan. dalam melaksanakan pengawasan, instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan dapat melakukan koordinasi sesuai dengan tugas dan wewenangnya. bab v. man na, kpo presiden republik indonesiapada anggaran instansi yang bertanggung jawab. (l) biaya untuk menyusun dokumen analisis mengenai dampak lingkungan merupakan bagian dari biayaatau kegiatan yang bersangkutan. biaya pemantauan yang dilaksanakan oleh pemerintah terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan oleh pemrakarsa menjadi tanggung jawab instansi pemerintah yang bersangkutan. bab vi. klan ya na,lain pihak ketersediaan sumberdaya alamdaya alam. pendayagunaan sumberusaha atau kegiatan sudah diperkirakan perubahan rona lingkungan akibat pembentukan suatu kondisi lingkunganatau. men tao nya ny eat kpo presiden republik indonesia, berbalik (reversible) atau tidak berbalik irreversible dampak.: berdasarkan hal tersebut atas perlu,: pengaturan lebih lanjut mengenai usaha atauusahaataudemi yang dimaksud dengan analisis mengenai dampak lingkungan dalam adalah keseluruhan proses yang meliputi penyusunan secara berturut turut kerangka acuan bagi penyusunan analisis dampak lingkungan analisis dampak lingkungan, cc. rencana pengelolaan lingkungan, rencana pemantauan lingkungan, yang dimaksud dengan analisis mengenai dampak lingkungan usaha atau kegiatan terpadu multisektorterpadu multisektor yang secara. mulan n4z eat kpo presiden republik indonesia kriteria usaha atau kegiatan analisis mengenai dampak lingkungan terpadu multisektorberbagai instansi teknis yang membidanginya, berbagai usahaatau kegiatan tersebut berada dalam satu ekosistem yang sama, usaha atau kegiatan tersebut dapat berada bawah satu pengelola atau lebih. yang dimaksud dengan analisis mengenai dampak lingkungan kawasanejenis dan atau yang tidak sejenis yang menjadi kewenangan satu instansi yang bertanggung jawab usaha atau kegiatan tersebut atassatu sektor yang membidanginya, berbagai usaha atau kegiatan tersebut ada dan atau tidak ada keterkaitannya satu sama lain dalam hal perencanaan, pengelolaan, dan proses produksinya, cc. usaha atau kegiatan tersebut berada dalam satu ekosistem yang sama, usaha, atau kegiatan tersebut dapat menjadi kewenangan satu pengelola atau lebih. yang dimaksud dengan analisis mengenai dampak lingkungan regionalaling terkait antara satu dengan yang lainnya yang menjadi kewenangan lebih dari satu instansi yang bertanggung jawab berturut'turut meliputikriteria. men na, wat kpo presiden republik indonesia kriteria usaha atau kegiatan tersebut atas meliputi: berbagai jenis usaha atau kegiatan yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya, masing masing usaha atau kegiatan tersebut menjadi kewenangan lebih dari satu instansi yang bertanggung jawab, usaha atau kegiatan tersebut dimiliki oleh lebih dari satu pemrakarsa, usaha atau kegiatan tersebut terletak dalam satu zona rencana pengembangan wilayah sesuai dengan rencana umum tata ruang daerah, usaha atau kegiatan tersebut dapat terletak lebih dari satu kesatuan hamparan ekosistem. yang dimaksud dengan "kerangka acuan" dalam angka adalah ruang lingkup studi rencana usaha atau kegiatan yang telah disepakati antara komisi dengan pemrakarsa untuk dilaksanakan dalam studi analisis dampak lingkungan. yang dimaksud dengan hal hal penting dalam angka adalah berbagai aspek usaha atau kegiatan dan parameter lingkungan yang dianggap penting untuk dikaji. yang dimaksud dengan "analisis dampak lingkungan" dalam angka adalah dokumen hasil penelaahan secara mendalam dampak penting. yang dimaksud dengan "rencana pengelolaan lingkungan" dalam angka adalah dokumen upaya penanganan dampak lingkungan dari hasil studi analisis dampak lingkungan. yang dimaksud dengan rencana pemantauan lingkungan" dalam angka adalah dokumen upaya pemantauan dampak lingkungan dari hasil rencana pengelolaan lingkungan berdasarkan analisis dampak lingkungan untuk mengawasi tingkat ketaatan pada pelaksanaan. yang dimaksud dengan "orang" dalam angka adalah seorang, kelompok orang, atau badan hukum. badan" meliputi badan pemerintah dan badan usaha milik negara. . yel lain tao nya ny kpo presiden republik indonesia usaha atau kegiatan yang dimaksud dalam ini merupakan usaha penyebutan jenis usaha atau kegiatan tersebut tidak bersifat limitation dan dapat berubah sesuai dengan per atau kegiatan: pembuatan jalan, bendungan,jalan kereta api dan pembukaan hutan, kegiatan pertambangan dan eksploitasi hutan,, introduksii depan hewan yang telah ada, penggunaan bahan dan noni mencakup pula pengertian pengubahan penerapan teknologi yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan. menteri atau.mberikan masukan kepada, berupa daftar jenis usaha atau kegiatan masing masing sektor yang berpotensi menimbulkan dampak penting. dengan mempertimbangkan masukan tadi kemudian menetapkan jenis usaha atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan untuk masing masing sektor. bagi. mei tao nya ny eat kpo presiden republik indonesia bagi rencana usaha atau kegiatan yang tidak ada dampak pentingnya, dan atau secara teknologi sudah dapat dikelola dampak pentingnya tidak termasuk dalam kategori ini. dalam menunjang pembangunan yang berwawasan lingkungan tetap diharuskan melakukan upaya pengelolaan lingkungan ukl), dan upaya pemantauan lingkungan (upl) sesuai dengan yang ditetapkan dalam syarat syarat perizinannya menurut peraturan yang berlaku. misalnya dapat berupa syarat tambahan seperti yang disebutkan dalam ordonansi gangguan seperti yang telah diubah dan ditambah dengan dan cukup jelas penapisan usaha atau kegiatan yang telah ditetapkan oleh menteri atau sebagaimana dimaksud dalam ditinjau untuk penyempurnaan sekurang kurangnya satu kali dalam (lima) tahun apabila dipandang perlu(a) sampai dengan (g) sebagaimana dimaksud dalam instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan mengadakan konsultasi dengan. mulan pin ya na, snn kpo presiden republik indonesia penetapan adanya keadaan darurat harus memperhatikan peraturan perundang undangan yang berlaku dan saran saran yang dimaksudkan tersebut adalah berupa masukan secara tertulis dari instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan. keputusan atas pelaksanaan yang baik terhadap rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan merupakan prasyarat dalam pemberian izin suatu usaha atau kegiatan bagi rencana usaha atau kegiatan yang ditetapkan wajib analisis mengenai dampak lingkungan. izin dimaksud adalah izin usaha tetap bagi usaha atau kegiatan industri sebelum kegiatan produksi komersialnya dilaksanakan, hak kuasa pertambangan kp) bagi usaha atau kegiatan bidang pertambangan, dan hak pengusahaan hutan (hph) untuk bidang kehutanan dan izin izin lainnya sesuai dengan perusaha atauarena analisis mengenai dampak lingkungan merupakan bagian dari studi kelayakan pada ekosistem tertentu, maka hasil analisis mengenai dampak lingkungan tersebut sangat penting untuk dijadikan sebagai masukan dalam perencanaan pembangunan wilayahfitas proses penyusunan analisis dampak lingkungan. kerangka acuan terutama memuat hal hal yang berdasarkan selingkuhan aspek usaha atau kegiatan yang menimbulkan dampak penting dan parameter lingkungan yang akan terkena dampak penting. . klan ya na, eat kpo presiden republik indonesia cukup jelas tanggapan tertulis diberikan oleh komisi analisis mengenai dampak lingkungan instansi yang bertanggung jawab kepada pemrakarsa rencana usaha atau kegiatan bilamana kerangka acuan tersebut dinilai masih belum memenuhi pedoman teknis yang telah ditetapkan. apabila tanggapan tertulis belum diberikan dalam jangka waktu selambat lambatnya (dua belas) hari, maka kerangka acuan) dianggap sah sebagai dasar penyusunan analisis dampak lingkungan atas kekuatan peraturan pemerintah ini. pedoman umum penyusunan kerangka acuan digunakan bilamana pedoman teknis penyusunan kerangka acuan untuk usaha atau kegiatan sektor yang bersangkutan belum ditetapkan. cukup jelas cukup jelas perlunycara bersamaan disamping membantu penyusun menganalisis dokumen secara terpadu dan menyeluruh sebagai satu kesatuan, juga dapat menghemat waktu, dan biaya penyusunan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan. cukup jelas ketentuan dalam ini dimaksudkan untuk memperoleh keseragaman dalam. . klan n4z kpo presiden republik indonesia kegiatan setiap sektor berbeda sehingga diperlukan pedoman teknis untuk menampung sifat khas usaha atau kegiatan yang bersangkutan. pedoman teknis ditetapkan oleh menteri dan atau pimpinan lembaga pemerintah non dup kepala instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan. hal ini dimaksudkan untuk menghemat waktu dan biaya dalam penilaian. cukup jelas cukup jelas jangka waktu dan rencana pemantauan lingkungan tersebut tidak termasuk hari libur. dalam hal instansi yang bertanggung jawab memberikan keputusan berupa penolakan atas analisis dampak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan, dan.rencana pemantauan lingkungan, maka instansi tersebut memberikan petunjuk tentang menyempurnakannya. apabila setelah dilakukan perbaikan atau penyempurnaan terhadap studitolak tersebut, kemudian diserahkan kepada instansi yang bertanggung jawab dalam waktu (tiga puluh) hari kerja ternyata belum mendapat jawabannya, maka berlaku ketentuan seperti tersebut dalam . klan naz kpo presiden republik indonesia persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ini tetap perlu memperhatikan hasil penilaian komisi analisis mengenai dampak lingkungan sebagaimana dimaksud dalam danusaha atauinstansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan dalam pengendalian dampak lingkungan. keputusan ini merupakan keputusan "akhir", artinya terhadap keputusan tersebut tidak dapat lagi diajukan keberatan. . yaa ka) n13 ny, nya ny) kpo presiden republik indonesia bagi rencana usaha atau kegiatan yang memenuhi kriteria analisis mengenai dampak lingkungan usaha atau kegiatan terpadu multisektor sebagaimana dimaksud pada butir dan penjelasannya, pemrakarsa melakukan penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan terpadu. cukup jelas pihak lain yang dianggap perlu dapat ditunjuk dari ahli atau wakil masyarakat yang akan terkena dampak. ketentuan dalam ini dimaksudkan untuk memperoleh keseragaman dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan usaha atau kegiatan terpadu multisektor. cukup jelas kawasan yang dimaksud dalam ini adalah kawasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang undangan yang berlaku, seperti antara lain: kawasan industri sesuai keputusan presiden nomor tahun tentang kawasan industri, kawasan pariwisata sesuai undang undang nomor tahun tentang kepariwisataan. cukup jelas . man ya na, kpo presiden republik indonesiadigunakan untuk memperkirakan dampak lingkungan rencana usaha atau kegiatan yang bersangkutan. dalam hal ini,telah diberikan tersebutawal. mulan na, kpo presiden republik indonesia pemrakarsa menyusun ulyang baru. pengertian berkonsultasi disini adalah melakukan pembahasan bersama. cukup jelas pengangkatan para ahli yang dipandang perlu sebagai anggota tetap komisi analisis mengenai dampak lingkungan pusat adalah untuk memantapkan bobot penilaian dokumen analisis mengenai dampak lingkungan. duduknya wakil yang ditunjuk menteri dalam negeri dan wakil yang ditunjuk instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan dimaksudkan untuk menjamin keterpaduan pengelolaan lingkungan hidup secara lintas sektoral baik pusat, maupun daerah. pengangkatan unsur departemen atau lembaga pemerintah non departemen yang bersangkutanusaha atau kegiatan tersebut. komisi analisis mengenai dampak lingkungan pusat menilai dan menetapkan dokumen dokumen analisis mengenai dampak lingkungan dari rencana usaha atau kegiatan yang dibiayai: oleh anggaran pendapatan dan belanja negara sejauh mengenai usaha atau kegiatan instansi yang bersangkutan. oleh swasta, yang izin usahanya dikeluarkan oleh instansi yang berwenang tingkat pusat. komisi. yel lain tao na, snn kpo presiden republik indonesia komisi analisis mengenai dampak lingkungan pusat melaksanakan pula tugas yang ditentukan menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen yang membidangi usaha atau kegiatan yang bersangkutan, sejauh berkaitan langsung dengan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) sampai dengan huruf (g). hasil penilaian komisi analisis mengenai dampak lingkungan pusat terhadap dokumen analisis mengenai dampak lingkungan dijadikan dasar bagi menteri dan atau pimpinan lembaga pemerintah non departemen yang bertanggung jawab dalam proses pengambilan keputusan. cukup jelas cukup jelas cukup jelas pengangkatan para ahli dari pusat studi lingkungan hidup perguruan tinggi sebagai anggota tetap komisi daerah adalah untuk memantapkan bobot keilmuan dalam penilaian analisis mengenai dampak lingkungan. adanya wakil yang ditunjuk dari instansi yang membidangi lingkungan hidup daerah, badan perencanaan pembangunan daerah, badan pertanahan nasional daerah dan instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungpengangkatan unsur instansi pemerintah pembina sektor yang bersangkutan daerahatau kegiatan tersebut. . klan ya na, wat kpo presiden republik indonesia komisi analisis mengenai dampak lingkungan daerah menilai dan menetapkan dokumen dokumen analisis mengenai dampak lingkungan dari rencana usaha danusaha atau kegiatan tersebut diserahkan kepada daerah, oleh swasta, yang izin usahanya dikeluarkan oleh instansi yang berwenang tingkat daerah. komisi analisis mengenai dampak lingkungan daerah melaksanakan pula tugas lain yang ditentukan oleh(a) sampai dengan huruf (f) ini. hasil penilaian komisi analisis mengenai dampak lingkungan daerah terhadap dokumen analisis mengenai dampak lingkungan dijadikan dasar oleh gubernur kepala daerah tingkat dalam proses pengambilan keputusan. cukup jelas cukup jelas dengan mengacu pada kurikulum yang ditetapkan oleh instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan. . men n4z kpo presiden republik indonesia cukup jelas pengumuman rencana usaha atau tiga hal itu. dokumen dokumen tersebut tersedia pada instansi yang bertanggung jawab. masyarakat yang berkepentingan perlu didorong dan diberikan kesempatan untuk memberikan masukan mengenai rencana usaha atau kegiatan tersebut kepada komisi analisis mengenai dampak lingkungan yang bersangkutan agar keputusan komisi tersebut sedapat mungkin menampung aspirasi masyarakat yang berkepentingan tersebut, sebelum dokumen analisis mengenai dampak lingkungan disetujui. cukup jelas . yel lain tao na, kpo presiden republik indonesia departemen yang membidangi usaha atau . men tao na, snn kpo presiden republik indonesia hasil rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan menetapkan perlunya pemrakarsa menyediakan biaya untuk melakukan upaya upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang bersifat mengikat, khususnya pada kegiatan dalam batas wilayah proyeknya, sedangkan untuk biaya pemantauan diluar batas proyek merupakan tanggung jawab pemerintah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku. pemerintah mempunyai wewenang untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan yang dilakukan oleh pemrakarsa. untuk melakukan aktifitas tersebut pemerintah menyediakan anggaran biaya melalui anggaran biaya instalasinyadeposito dan tabungan serta sertifikat bank indonesia merupakan obyek pajak penghasilan, b.bahwa orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari deposito dan tabungan serta sertifikat bank indonesia wajib melunasi pajak penghasilan atas penghasilan tersebut, bahwa untuk memupuk dana pembangunan terutama dari tabungankembali tentang pembayaran pajak penghasilan atas penghasilan dari deposito, tabungan, dan sertifikat bank indonesiaen naz snn(l) atas penghasilan berupa bunga yang berasal. fan wat pak presiden republik indonesia termasuk bunga yang harus dipotong pajak penghasilan seperti yangbagi wajib pajak dalam negeri orang pribadi yang seluruh penghasilannya termasuk bunga dan diskonto sebagaimana dimaksud dalamdengan memperhatikan perkembangan keadaanbesarnya pajak penghasilan yang harus dipotong atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam adalah. men tao nya ny wat kpo presiden republik indonesia (l) pemotongan pajak sebagaimana dimaksud dalam tidak dilakukan terhadap:tabungan kecil yang batasannya ditetapkan oleh menteri keuangan, bunga deposito dan tabungan,gerakan pramuka indonesia dan palang merah indonesiayang memenuhi ketentuan dan persyaraketentuan. mei tao nya ny eat kpo presiden republik indonesia ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan(l) bank termasuk bank indonesia wajib memotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam dan bank atau dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan menteri keuangan, dinyatakan tidak berlaku . yan ya na, snnatingkatkan. walaupun demikian terhadapesar (lima belas persen) dari jumlah bruto yang bersifat final. namun demikian, untuk membantu dan mendorong pengembangan kegiatan gerakan pramuka indonesia, palang merah indonesia dan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan, maka atas penghasilan berupa bunga dan diskonto tersebut tidak dikenakan pemotongan pajak penghasilan. demikian pula untuk mendorong atau rumah susun sederhana untuk ditempati sendiri, maka atas bunga dari tabungan pada bank yang ditunjuk pemerintah dalam rangka pemilikan tersebut tidak dikenakan pemotongan pajak penghasilan. perlu. yel lain tao nya ny wat kpo presiden republik indonesiabagi orang pribad maka atas pajak yang telah dipotong dapat diajukan permohonan pengembalian (restitusi). demikian pulalima belas persen). mengingatmakailai selain bentuk usaha tetap. men tao nya ny snn kpo presiden republik indonesia dan pemotongan pajak penghasilan yang diatur dalam dan bersifat final. oleh karena ituoleh menteri keuangan.jima belas persen) dan bersifat final. pada prinsipnya, wajib pajak luar negeri,. men na, eat kpo presiden republik indonesiamelindungi para menabung kecil, maka, palang merah indonesia dan gerakan pramuka indonesiasebagai subjek pajak, sehingga ketentuan dalam huruf ini adalah sebagai penegasan ketentuan tersebut. cukup jelas . yel lain tao nya ny snn kpo presiden republik indonesiadisampingmakaa dimaksudserta pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa kepelabuhanan maka kekayaan negara pada pelabuhan tanjung balai karimun dan pelabuhan kuala ena. klan ata na, kpo presiden republik indonesia babi penambahan penyertaan modal (l) terhitung sejak tanggal april sebagian kekayaan negara yang tertanam pada pelabuhan tanjung balai karimun dan pelabuhan kuala enak,(enam miliar sembilan ratus juta delapan puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah), dengan rincian sebagaimana terlampir. bab ii. men tao.an padi sn, mugyertaan modal negara republik indonesia pada perusahaan perseroan (persero) pelabuhan indonesia uraian pelabuhan pelabuhan tanjung balai karimun kuala enak tanah bangunan gedung bangunan dermaga rp1. jumlah presiden republik indonesia, ttd. soeharto |
ptatistik presiden republik indonesia, menimbang bahwa dalam untuk upaya memenuhi asas keterpaduan, keakuratan, dan pemutakhiran data dalam kegiatan statistik perlu diatur mekanisme penyelenggaraan statistik baik statistik dasar, sektoral, maupun khusus menuju terwujudnya sistem statistik nasional yang andal, efektif, dan efisien, bahwa dalam rangka perencanaan pembangunan nasional pada khususnya, dan pembangunan sistem rujukan informasi statistik nasional pada umumnya, penyelenggaraan kegiatan statistik perlu didukung upaya upaya koordinasi dan kerjasama serta upaya pembinaan terhadap seluruh komponen masyarakat statistik, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf dan serta dalam rangka penjabaran lebih lanjut undang undang nomor tahun tentang statistik dipandang perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan statistik.n statistik. min ya penduduk adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan seluruh penduduk yang bertempat tinggal atau berada wilayah republik indonesia. sensus pertanian adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan seluruh petani, rumah tangga pertanian, dan perusahaan pertanian wilayah republik indonesia untuk memperoleh karateristik pertanian pada saat tertentu. sensus ekonomi adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan seluruh usaha dan atau perusahaan non pertanian wilayah republik indonesia untuk memperoleh karateristik usaha dan atau perusahaan pada saat tertentuoleh karateristik suatu obyek pada saat tertentu. survei antar sensus adalah survei yang dilakukan diantara (dua) sensus sejenis. bps adalah singkatan dari badan pusat statistik sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahun tentang statistik. instansi pemerintah adalah departemen, lembaga pemerintah non departemen, pemerintah daerah, dan lembaga pemerintah lainnya luar bps. men n17 sat cpi presiden republik indonesia bab statistik dasar, sektoral, dan khusus bagian pertama statistik dasar paragraf penyelenggaraan pemerintah berkewajiban menyediakan statistik dasar. statistik dasar diselenggarakan oleh badan pusat statistik bps). dalam menyelenggarakan statistik dasar, bps memperoleh data melalui sensus,terdiri dari sensus penduduk, sensus pertanian: sensus ekonomi. waktu penyelenggaraan sensus, dilaksanakan pada tahun berakhiran angka (nol) bagi sensus penduduk, tahun berakhiran angka (tiga) bagi sensus pertanian, cc. tahun berakhiran angka (enam) bagi sensus ekonomi. men cpi presiden republik indonesia (l) pencacahan dalam sensus penduduk dilaksanakan untuk mengumpulkan karakteristik pokok dan rinci terhadap seluruh penduduk. karakteristik pokok dan rinci sebagaimana dimaksud dalam mencakup karakteristik tentang penduduk, perumahan dan lingkungannya, dan karakteristik lain yang termasuk dalam lingkup statistik dasar bidang kependudukan. pencacahan dalam sensus pertanian dilaksanakan untuk mengumpulkan karakteristik pokok dan rinci terhadap seluruh petani, perusahaan pertanian, dan pengukuran obyek kegiatan statistik pertanian. karakteristik pokok dan rinci sebagaimana dimaksud dalam mencakup karakteristik petani, tanah, tanaman kegiatan usaha bidang pertanian, serta karakteristik lain yang termasuk dalam lingkup statistik dasar bidang pertanian. (l) pencacahan dalam sensus ekonomi dilaksanakan untuk mengumpulkan karakteristik pokok dan rinci terhadap seluruh perusahaan dan kegiatan usaha bidang ekonomi. karakteristik pokok dan rinci sebagaimana dimaksud dalam mencakup kegiatan usaha, penyerapan tenaga kerja, produksi, pemakaian bahan baku, serta karakteristik lain yang termasuk dalam lingkup statistik dasar bidang ekonomi. yan cpi presiden republik indonesia jl) dalam penyelenggaraan sensus kepala bps menetapkan wilayah pencacahan. wilayah pencacahan sebagaimana dimaksud dalam dapat merupakan bagian, seluruh, atau gabungan desa dan atau kelurahan. bps wajib mengumpulkan rencana penyelenggaraan sensus kepada masyarakat sebelum sensus dilaksanakan. setiap penyelenggaraan sensus didahului dengan uji coba sensus. (l) selain sensus, bps juga menyelenggarakan survei dan kompilasi produk administrasi untuk penyediaan statistik dasarsurvei juga dilakukan diantara (dua) sensus sejenis. survei sebagaimana dimaksud dalam adalah survei antar sensus. (l) wilayah pencacahan survei statistik dasar ditetapkan kepala bps. pelaksanaan survei statistik dasar lapangan dilakukan oleh petugas survei yang ditetapkan oleh bps yan sat cpi presiden republik indonesia kompilasi produk administrasi statistik dasar dilaksanakan dengan memanfaatkan berbagai dokumen produk administrasi. jl) bps berhak memperoleh produk administrasi dari instansi pemerintah danjl) dalam penyelenggaraan statistik dasar, bps mendapatkan dukungan pelaksanaan operasional dari menteri, pimpinan lembaga pemerintah non departemen, gubernur, bupati, walikota, camat, kepala desa, dan kepala kelurahan sesuai lingkup tugas dan wewenangnya. dukungan pelaksanaan operasional sebagaimana dimaksud dalam meliputi dukungan pengadaan petugas, penyediaan data, serta sarana dan prasarana penunjang untuk kelancaran pelaksanaan sensus, survei, dan kompilasi produk administrasi yang dilakukan oleh bps. paragraf man cpi presiden republik indonesia petugas dan responden jl) pencacahan lapangan dalam pelaksanaan sensus dilakukan oleh petugas sensus yang diangkat secara sah oleh kepala bps. petugas sensus sebagaimana dimaksud dalam bertugas melakukan pencacahan, pengawasan, dan pemeriksaan. petugas sensus dapat berasal dari pegawai bps dan atau direkrut dari pegawai instansi pemerintah lainnya atau anggota masyarakat. setiap petugas sensus wajib mengikuti pelatihan tata cara pelaksanaan sensus. s5) ketentuan tentang pengangkatan, pemberhentian, dan pelatihan petugas sensus diatur lebih lanjut oleh kepala bps. dalam melaksanakan tugasnya, setiap petugas sensus berhak memasuki wilayah kerja yang telah ditetapkan untuk memperoleh keterangan yang diperlukan. dalam melaksanakan tugasnya, setiap petugas sensus wajib memperhatikan surat tugas dan atau tanda pengenal petugas sensus, memperhatikan nilai nilai agama, adat istiadat setempat, tata krama, dan ketertiban umum: menyampaikan hasil pelaksanaan sensus sebagaimana adanya. man ny, wat cpi presiden republik indonesia setiap petugas sensus wajib memegang teguh rahasia atas keterangan yang diberikan responden dan yang diperoleh dari obyek kegiatan sensus. (l) petugas sensus yang merupakan tenaga lepas dan bukan pegawai negeri yang mendapat kecelakaan dan mengakibatkan cacat atau meninggal dunia dalam menjalankan tugasnya, mendapat jaminan asuransi. biaya pembayaran premi untuk jaminan asuransi sebagaimana dimaksud dalam merupakan bagian tidak terpisahkan dari anggaran penyelenggaraan sensus besarnya jaminan asuransi sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan oleh kepala bps setelah mendapat persetujuan menteri keuangan. setiap responden sensus wajib menerima petugas sensus memberi izin petugas sensus memasuki halaman atau pelataran, tanah atau tempat usaha, serta masuk dalam bangunan yang berada wilayah kerja petugas sensus, memberi izin petugas sensus memasang, memeriksa, atau min cpi presiden republik indonesia memperbaharui tanda nomor bangunan atau stiker sensus baik bangunan tempat tinggal maupun bangunan bukan tempat tinggal, memberikan keterangan keterangan yang diperlukan petugas sensus mengenai. memperhatikan catatan tertulis, buku buku, dan naskah naskah yang diperlukan oleh petugas sensus. pimpinan lembaga atau orang lain yang ditunjuk dari lembaga yang telah ditetapkan sebagai responden berkewajiban memberikan keterangan kepada petugas sensus mengenai segala kegiatan lembaga sesuai dengan daftar isian sensus dan atau memperlihatkan catatan tertulis, buku buku, dan naskah naskah. pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam tidak menghilangsetiap responden berhak menolak petugas sensus yang tidak dapat memenuhi ketentuan huruf dan ketentuan yang berlaku bagi petugas sensus sebagaimana dimaksud dalam dan berlaku juga bagi petugas survei statistik dasar. ketentuan tentang kewajiban responden sensus sebagaimana dimaksud dalam berlaku juga bagi responden survei statistik dasar. paragraf min cpi presiden republik indonesia pengolah hasil bps bertanggung jawab melakukan pengolahan hasil sensus, survei, dan kompilasi produk administrasi untuk menyediakan statistik dasar yang lengkap, akurat, dan mutakhir untuk kebutuhan sampai pada lingkup satuan pemerintah terkecil. sajian statistik dasar hanya disampaikan dalam bentuk data agregasi dan bukan data individu. (l) perwakilan bps daerah berwenang melakukan pengolahan hasil sensus, survei, dan kompilasi produk administrasi untuk kebutuhan statistik dasar bagi lingkup daerah yang bersangkutan. perwakilan bps daerah sebagaimana dimaksud dalam diatur lebih lanjut oleh kepala bps. bagian kedua statistik sektoral paragraf penyelenggaraan instansi pemerintah menyelenggarakan statistik sektoral sesuai tugas pokok dan fungsinya. penyelenggaraan statistik sektoral dapat dilakukan secara mandiri atau bersama sama dengan bps statistik sektoral yang jangkauan populasinya berskala nasional dan hanya dapat dilakukan dengan cara sensus wajib dilakukan pelan ya cpi presiden republik indonesia bersama sama dengan bps. jl) dalam penyelenggaraan statistik sektoral, instansi pemerintsurvei statistik sektoral meliputi sebagian atau seluruh wilayah republik indonesia. instansi pemerintah menyelenggarakan survei dan kompilasi produk administrasi untuk penyediaan statistik sektoral guna mendukung pelaksanaan tugas pokok instansi yang bersangkutan. instansi pemerintah juga dapat menyelenggarakan survei dan kompilasi produk administrasi untuk kebutuhan intern instansi yang bersangkutan. hasil survei statistik sektoral sebagaimana dimaksud dalam juga ditujukan untuk mendukung penyediaan informasi bagi kepentingan perencanaan pembangunan nasional dan dalam rangka membangun sistem statistik nasional. yan cpi presiden republik indonesia penyelenggara survei statistik sektoral, wajib memberitahukan rencana penyelenggaraan survei kepada bps, mengikuti rekomendasi yang diberikan bps, menyerahkan hasil penyelenggaraan survei yang dilakukan kepada bps. rencana penyelenggaraan survei sebagaimana dimaksud dalam huruf memuat nama instansi, judul, tujuan survei, metode statistik yang akan digunakan, obyek populasi dan jumlah responden, dan waktu pelaksanaan. tata cara pemberitahuan rencana penyelenggaraan survei sebagaimana dimaksud dalam diatur dengan keputusan kepala bps. kompilasi produk administrasi statistik sektoral dilaksanakan dengan memanfaatkan berbagai dokumen produk administrasi. jl) penyelenggara statistik sektoral berhak memperoleh produk administrasi dari instansi pemerintah dan ataumen nya ny) sat cpi presiden republik indonesia (l) pelaksanaan pencacahan survei statistik sektoral dilakukan oleh petugas survei yang telah ditetapkan instansisektoral. jl) penyelenggara survei statistik sektoral menetapkan responden atau obyek penelitian sebelum survei dilakukan. setiap orang yang telah bersedia menjadi responden tunduk pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam paragraf pengolahan hasil (l) instansi pemerintah yang menyelenggarakan statistik sektoral berwenang melakukan pengolahan hasil statistik sektoral yang diselenggarakannya. pengolahan hasil statistik sektoral sebagaimana dimaksud dalam dapat dilakukan oleh instansi pemerintah bersama sama dengan pihak lain. ketentuan tentang penyajian statistik dasar sebagaimana dimaksud yan ya sat cpi presiden republik indonesia dalam berlaku juga bagi penyelenggaraan statistik sektoral bagian ketiga statistik khusus paragraf penyelenggaraan jl) lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya dapat menyelenggarakan statistik khusus. penyelenggaraan statistik khusus dilakukan secara mandiri atau bersama sama dengan pihak lain. jl) penyelenggara kegiatan statistik khususpencacahan survei statistik khusus meliputi sebagian atau seluruh wilayah republik indonesia. survei statistik khusus, meliputi survei yang hasilnya untuk dipublikasikan min cpi presiden republik indonesia survei untuk kebutuhan intern hasil survei statistik khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf turut mendukung pengembangan sistem statistik nasional. jl) penyelenggara survei statistik khusus wajib memberitahukan sinopsis hasil survei yang diselenggarakan kepada bps. sinopsis hasil survei yang wajib diberitahukan, meliputi survei yang memenuhi kriteria hasilnya dipublikasikan, menggunakan metode statistik, merupakan data primer. kewajiban memberitahukan sinopsis sebagaimana dimaksud dalam tidak berlaku bagi survei yang digunakan untuk keperluan intern. sinopsis sebagaimana dimaksud dalam memuat judul, wilayah kegiatan survei, obyek populasi, jumlah responden, waktu pelaksanaan, metode statistik, nama dan alamat penyelenggara, dan abstraksi. batas waktu dan tata cara penyampaian sinopsis sebagaimana dimaksud dalam diatur lebih lanjut oleh kepala bps. kewajiban memberitahukan sinopsis dibebankan kepada pihak yang mempunyai hak untuk menyebarluaskan hasil kegiatan statistik. min cpi presiden republik indonesia pemberitahuan sinopsis dapat dikatakan kepada penyelenggara kegiatan statistik dalam negeri apabila pihak yang memiliki hak berada luar negeri. penyampaian pemberitahuan sinopsis dapat dilakukan melalui pos, jaringan komunikasi, dan atau cara penyampaian lainnya yang dianggap mudah bagi penyelenggara kegiatan statistik. jl) kompilasi produk administrasi statistik khusus dilaksanakan dengan memanfaatkan berbagai dokumen produk administrasi(l) pelaksanaan pencacahan survei statistik khusus dilakukan oleh petugas survei yang telah ditetapkan olehkhusus. penyelenggara survei statistik khusus menetapkan responden atau obyek penelitian sebelum survei dilakukan. min cpi presiden republik indonesia paragraf pengolahan hasil jl) penyelenggara statistik khusus berwenang melakukan pengolahan hasil survei dan kompilasi produk administrasi yang diselenggarakannya. pengolahan sebagaimana dimaksud dalam dapat dilaksanakan secara mandiri atau bersama sama dengan pihak lain. bab iii pengumuman, penyebarluasan, pemanfaatan, dan pemasyarakatan hasil statistik (l) pengumuman dan penyebarluasan hasil kegiatan statistik dilaksanakan oleh penyelenggara. dalam hal penyelenggaraan kegiatan statistik dilaksanakan secara bekerja sama, maka yang berwenang mengumumkan dan menyebarluaskan hasil kegiatan adalah sesuai kesepakatan masing masing pihak. bps berwenang mengumumkan dan menyebarluaskan hasil statistik dasar yang diselenggarakannya kepada masyarakat, instansi pemerintah pusat dan atau daerah. hasil statistik dasar sebagaimana dimaksud dalam meliputi hasil sensus, hasil survei, dan hasil kompilasi produk administrasi. yan niz n47 ny, ny) cpi presiden republik indonesia pengumuman hasil statistik yang diselenggarakan oleh bps dimuat dalam berita resmi statistik atau media lainnya. berita resmi statistik merupakan salah satu media penyebarluasan hasil statistik. pelaksanaan teknis pengumuman dan penyebarluasan hasil statistik sebagaimana dimaksud dalam dan ditetapkan oleh kepala bps. (l) hasil kegiatan statistik yang diselenggarakan oleh bps pemanfaatannya terbuka untuk umum. bps memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat untuk memperoleh hasil statistik yang diselenggarakannya. masyarakat berhak memperoleh manfaat dari hasil statistik yang diselenggarakan oleh bps penyelenggaraan statistik sektoral dan statistik khusus yang hasilnya untuk dipublikasikan, pemanfaatannya terbuka untuk umum. penyelenggara kegiatan statistik sektoral dan khusus memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat untuk memperoleh hasil statistik. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan dilaksanakan dengan tetap memperhatikan hak kekayaan intelektual men n17 cpi presiden republik indonesia seseorang atau lembaga yang dilindungi oleh peraturan perundang undangan yang berlaku. (l) pemasyarakatan statistik dilakukan dalam rangka memberikan kesadaran kepada responden, penyelenggara, dan pengguna statistik akan arti dan pentingnya statistik. pemasyarakatan statistik sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan bps bekerja sama dengan instansi pemerintah dan masyarakat. pemasyarakatan statistik dilakukan dengan menyebarluaskan hasil kegiatan statistik sesuai dengan kebutuhan pengguna statistik. pemasyarakatan statistik dilakukan secara berkala dan atau sewaktu waktu melalui berbagai media informasi, seminar, atau dialog. bab koordinasi dan kerjasama bagian pertama umum koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan statistik meliputi hal hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan statistik, pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran ukuran. ba) ny, cpi presiden republik indonesia koordinasi dan atau kerjasama penyelenggaraan statistik antara bps, instansi pemerintah, dan masyarakat dilaksanakan atas dasar prinsip kemitraan dan dengan tetap mengantisipasi serta menerapkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. bagian kedua pelaksanaan kegiatan statistik (l) koordinasi dan atau kerjasama pelaksanaan kegiatan statistik dilakukan dalam rangka membangun satu pusat rujukan informasi statistik nasional. koordinasi dan atau kerjasama pelaksanaan kegiatan statistik mencakup perencanaan, pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan atau analisis statistik. jl) dalam hal kerjasama pelaksanaan kegiatan statistik sektoral antara pemerintah dengan lembaga swasta, instansi pemerintah bertindak sebagai penyelenggara utama dalam hal koordinasi dan atau kerjasama dilakukan dengan pihak luar negeri maka pihak indonesia harus bertindak sebagai penyelenggara utama. koordinasi dan atau kerjasama pelaksanaan kegiatan statistik antara pemerintah dan bps dapat dilakukan dalam hal pelaksanaan kegiatan statistik sektoral yang jangkauan populasinya yan cpi presiden republik indonesia berskala nasional dan hanya dapat dilakukan dengan cara sensus. pelaksanaan kegiatan statistik sektoral yang dilakukan sendiri oleh instansi pemerintah. jl) penyelenggaraan statistik sektoral sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib dilaksanakan bersama sama oleh bps dan instansi pemerintah yang bersangkutan. tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam diatur oleh kepala bps dan pimpinan instansi pemerintah yang bersangkutan. jl) dalam hal penyelenggaraan statistik sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan bekerja sama dengan bps, pelaksanaannya diatur oleh kepala bps bersama sama dengan pimpinan instansi yang bersangkutan. dalam hal penyelenggaraan statistik sektoral tersebut dilaksanakan sendiri oleh instansi pemerintah yang bersangkutan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam bagian ketiga pembakuan, konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran ukuran bps, instansi pemerintah, dan masyarakat bekerja sama melakukan yan cpi presiden republik indonesia pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran ukuran untuk mewujudkan dan mengembangkan sistem statistik nasional. (l) dalam rangka mewujudkan kerjasama pembakuan sebagaimana dimaksud dalam bps bertindak aktif memprakarsai kerjasama dengan instansi pemerintah dan masyarakat. dalam melaksanakan pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran ukuran, kepala bps memperoleh saran dan pertimbangan dari forum masyarakat statistik. jl) hasil kerjasama pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran ukuran, sebagaimana dimaksud dalam selanjutnya disusun oleh bps. konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran ukuran, yang disusun oleh bps sebagaimana dimaksud dalam menjadi acuan utama penyelenggaraan statistik indonesia. bab pembinaan bps melakukan pembinaan statistik dalam melakukan pembinaan statistik, bps dapat bekerja sama n17 pia presiden republik indonesia dengan instansi pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swasta, dan atau unsur masyarakat lainnya. pembinaan statistik ditujukan untuk lebih meningkatkan kontribusi dan apresiasi masyarakat terhadap statistik, membangun satu pusat rujukan informasi statistik nasional, mengembangkan sistem statistik nasional, mendukung pembangunan nasional. sasaran pembinaan statistik mencakup penyelenggara kegiatan statistik, responden, pengguna statistik upaya pembinaan statistik meliputi peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam penyelenggara statistik, pengembangan statistik sebagai ilmu, cc., pengembangan sistem informasi statistik, man tar way presiden republik indonesia peningkatan penyebarluasan informasipeningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan statistik dilaksanakan melalui pendidikan formal, pelatihan, seminar, lokakarya, dan pertemuan ilmiah statistik, peningkatan kerjasama pendidikan dan pelatihan statistik antar instansi pemerintah dan atau swasta. pengembangan statistik sebagai ilmu dilaksanakan melalui penelitian dan pengembangan, pengadaan dan penyebaran media ilmiah statistik: cc. peningkatan dan pengembangan profesi, peningkatan penerapan ilmu statistik melalui pelatihan, seminar, lokakarya, dan atau pertemuan ilmiah lainnya, pengadaan bahan rujukan tentang ilmu statistik, peningkatan kerjasama pengembangan statistik sebagai ilmu antar instansi pemerintah dan atau swasta. man wat presiden republik indonesia dilaksanakan melalui: penerapan dan pengembangan jaringan informasi statistik, penerapan dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer, cc. penerapan dan pengembangan penginderaan jarak jauh, peningkatan kerjasama pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendukung kegiatan statistik. dilaksanakan melalui pengkajian, evaluasi, dan penerapan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran ukuran: pembakuan dan penyebarluasan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran ukuran yang dibakukan, cc. peningkatan kerjasama pengembangan dan penerapan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran ukuran yang dibakukan antar instansi pemerintah dan atau swasta. pengembangan sistem informasi statistik dilaksanakan melalui peningkatan keterpaduan penyusunan jaringan sistem informasi statistik: peningkatan komunikasi sistem informasi statistik antar penyelenggara kegiatan statistik, man wat ike presiden republik indonesia peningkatan hubungan sistem jaringan antar penyelenggara kegiatan statistik, peningkatan kerjasama pengembangan jaringan sistem informasi statistik, peningkatan penyebarluasan informasi statistik dilaksanakan melalui peningkatan mutu dan frekuensi penyebarluasan informasi statistik melalui berbagai media cetak dan elektronik, penganekaragaman bentuk dan cara penyajian data sesuai dengan penggolongan pengguna statistik, peningkatan kemudahan dalam memperoleh data hasil kegiatan statistik, peningkatan kerjasama penyebarluasan informasi hasil kegiatan statistik antar instansi pemerintah dan atau swasta. serta peningkatan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik dilaksanakan melalui peningkatan penyuluhan tentang pemanfaatan hasil statistik secara berkala, peningkatan penyebarluasan hasil statistik secara menyeluruh atau bertahap, peningkatan kerjasama penerangan dan pemasyarakatan kegiatan statistik antar instansi pemerintah dan atau swasta. men n17 cpi presiden republik indonesia bab pembiayaan (l) pembiayaan penyelenggaraan statistik dasar, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber lain yang sah. dalam rangka memenuhi kebutuhan data statistik dasar untuk keperluan pemerintah daerah, pembiayaannya dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah yang bersangkutan. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan berlaku juga untuk pembiayaan pembinaan statistik. bab vii ketentuan peralihan semua ketentuan peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor tahun tentang pelaksanaan sensus penduduk, peraturan pemerintah nomor tahun tentang sensus pertanian, peraturan pemerintah nomor tahun tentang sensus ekonomi, dan peraturan pemerintah nomor tahun tentang organisasi biro pusat statistik dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau diganti dengan ketentuan baru berdasarkan peraturan pemerintah ini. min cpi presiden republik indonesia bab viii ketentuan penutup dengan ditetapkannya peraturan pemerintah ini maka peraturan pemerintah nomor tahun tentang pelaksanaan sensus penduduk: peraturan pemerintah nomor tahun tentang sensus penduduk pertanian: peraturan pemerintah nomor tahun tentang sensus ekonomi: peraturan pemerintah nomor tahun tentang organisasi biro pusat statistik,dinyatakan tidak berlaku. peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. man ba) nya ny)tatistik umum dalam undang undang nomor tahun tentang statistik, pengertian statistik memiliki tiga dimensi yaitu data atau informasi yang berupa angka, sistem yang memadukan penyelenggaraan statistik, serta ilmu yang mempelajari cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data. agar ketiga dimensi tersebut dapat diselenggarakan secara optimal, maka untuk pelaksanaannya perlu pengaturan yang sebaik baiknya. materi pokok dan penting yang perlu dijabarkan dalam bentuk peraturan pemerintah ini yaitu menyangkut seluruh aspek penyelenggaraan statistik. jenis statistik berdasarkan tujuan pemanfaatannya terdiri dari statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus. statistik dasar diselenggarakan oleh badan pusat statistik bps), statistik sektoral diselenggarakan oleh instansi pemerintah, statistik khusus diselenggarakan oleh masyarakat. pengaturan penyelenggaraan statistik dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum penyelenggaraan statistik, menjamin kepentingan pengguna statistik, menghindari duplikasi kegiatan statistik yang dilakukan oleh berbagai pihak, melakukan koordinasi dan kerjasama serta melaksanakan pembinaan statistik. dalam penyelenggaraan statistik bps, instansi pemerintah, lembaga swasta, dan masyarakat luas diwajibkan mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang cepat. bps sebagai pusat rujukan statistik harus bertindak selaku inisiator dalam koordinasi dan kerjasama serta pembinaan statistik. dalam hubungan ini bps secara aktif memprakarsai penyusunan pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran ukuran yang wajib wat pos presiden republik indonesia diterapkan oleh semua penyelenggara kegiatan statistik sehingga hasilnya mempunyai tingkat validitas yang dapat dipertanggungjawabkan serta memiliki tingkat keterbandingan hasil penyelenggaraan kegiatan statistik yang satu dengan lainnya. sejalan dengan hal terbuat pengaturan yang seimbang antara hak dan kewajiban penyelenggara kegiatan statistik, petugas statistik, responden, dan pengguna statistik perlu memperoleh perhatian yang seksama dan transparan. semua pihak harus menyadari, memahami, dan secara tertib melaksanakannya. penyelenggaraan kegiatan statistik dan masyarakat perlu secara terus menerus dibina sehingga mereka dapat meningkatkan perserta dalam mendukung pembangunan nasional, mengembangkan sistem statistik nasional, serta memberdayakan semua potensi yang dimiliki. demi cukup jelas cukup jelas cukup jelas yang dimaksud "waktu penyelenggaraan sensus" adalah tahun dilaksanakannya pencacahan sensus lapangan. pan dag pon presiden republik indonesia karakteristik pokok dalam sensus penduduk" adalah keterangan keterangan pokok mengenai kependudukan seperti jumlah pendudukcacahan terhadap seluruh penduduk. karakteristik rinci dalam sensus penduduk" adalah keterangan keterangan rinci mengenai kependudukan seperti yang menyangkut seluruh aspek keterangan anggota rumah tangga, aspek pendidikan, aspek ketenagakerjaan, aspek fertilitas mortalitas, dan sejenisnya yang diperoleh dari hasil pencacahan terhadap rumah tangga terpilih. cukup jelas karakteristik pokok dalam sensus pertanian" adalah keterangan keterangan pokok dalam sektor pertanian yang diperoleh dari hasil pencacahan terhadap seluruh petani dan perusahaan pertanian seperti luas lahan yang dikuasai, luas lahan yang diusahakan, sub sektor kegiatan, tenaga kerja yang digunakan dan sejenisnya. karakteristik rinci dalam sensus pertanian" adalah keterangan keterangan mengenai sektor pertanian yang lebih lengkap dan terinci yang diperoleh dari hasil pencacahan terhadap rumah tangga petani terpilih dan pengukuran obyek kegiatan statistik pertanian terpilih. pengukuran obyek kegiatan statistik pertanian" adalah pengumpulan data yang dilakukan langsung pada obyek yang bersangkutan, misalnya untuk mendapatkan data hasil panen dilakukan dengan penimbangan hasil panen langsung dari lahan sawah, untuk mengetahui umur hewan ternak seperti sapi didapat dari menghitung gigi hewan yang bersangkutan, dan sebagainya. dag pon presiden republik indonesia cukup jelas karakteristik pokok dalam sensus ekonomi" adalah keterangan keterangan pokok kegiatan usaha yang diperoleh dari hasil pencacahan terhadap seluruh kegiatan bidang ekonomi luar sektor pertanian seperti produksi omset, jumlah tenaga yang dipekerjakan, dan sejenisnya. karakteristik rinci dalam sensus ekonomi" adalah keterangan keterangan mengenai kegiatan usaha yang lebih lengkap dan terinci yang diperoleh dari hasil pencacahan terhadap perusahaan unit usaha terpilisurvei antar sensus dilaksanakan dalam rangka menjembatani (dua) sensus sejenis, misalnya survei penduduk antar sensus, survei pertanian antar sensus, dan survei ekonomi antar sensus. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas untuk menghindari penyalahgunaan wewenang selama menjalankan tugas pencacahan kepada responden, maka perlu diberikan batasan yang jelas kepada petugas sensus dalam menjalankan tugasnya yaitu petugas pencacahan (l) mendaftar dan memberi tanda nomor pada semua jenis bangunan tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal, mendaftar penduduk, rumah tangga, serta mengajukan pertanyaan seperti yang tercantum dalam daftar isian sensus, pan dag pos presiden republik indonesia melakukan pengukuran obyek kegiatan statistik, tugas khusus lainnya yang berhubungan dengan kegiatan pencacahan sensus dan diperintahkan kepadanya secara tertulis. petugas pengawasan (l) mengkoordinasikan pelaksanaan pencacahan yang dilakukan petugas pencacah, melakukan pengawasan pelaksanaan pencacahan yang dilakukan petugas pencacah, tugas khusus lainnya yang berhubungan dengan kegiatan pengawasan pencacahan sensus dan diperintahkan kepadanya secara tertulis. petugas pemeriksaan melakukan pemeriksaan hasil pencacahan yang dilakukan petugas pencacah apabila diperlukan mengadakan pengecekan ulang kepada responden, melakukan perbaikan hasil pencacahan yang dilakukan petugas pencacah, tugas lainnya yang berkaitan dengan kegiatan pemeriksaan pencacahan sensus dan diperintahkan kepadanya secara tertulis. mengingat dalam pelaksanaan sensus memerlukan petugas lapangan yang banyak tidak mungkin terpenuhi bila hanya menggunakan pegawai pegawai bps saja, maka bps dapat menambah petugas sensus yang berasal dari instansi pemerintah dan atau masyarakat. petugas sensus sedapat mungkin ditunjuk dari warga lingkungan desa atau kelurahan setempat yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh kepala bps. dengan demikian pelaksanaan pencacahan lebih mudah dilakukan, karena petugas sensus yang ditunjuk telah mengenal daerah dan penduduk wilayah kerjanya masing masing cukup jelas cukup jelas wat pon presiden republik indonesia wilayah kerja dapat meliputi sebagian, seluruh, atau gabungan wilayah pencacahan sebagaimana dimaksud dalam huruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf yang dimaksud dengan "sebagaimana adanya" ialah hasil pelaksanaan pengumpulan data lapangan disampaikan kepada pejabat bps yang ditunjuk tanpa ada unsur rekayasa. keterangan keterangan yang diperoleh dari responden kadang kadang sangat pribadi dan karenanya perlu dilindungi kerahasiaannya. kewajiban merahasiakan keterangan responden ini perlu menjamin supaya semua pertanyaan yang bersifat sangat pribadi tersebut dapat terjawab secara apa adanya oleh responden. cukup jelas cukup jelas. cukup jelas min cpi presiden republik indonesia satuan pemerintahan terkecil adalah desa atau kelurahan sebagaimana dimaksud dalaminstansi itu sendiri serta tidak untuk dipublikasikan, karena itu hasil survei demikian tidak wajib diserahkan kepada bps. cukup jelas cukup jelas yan cpi presiden republik indonesia cukup jelas cukup jelas lihat penjelasan danwat presiden republik indonesia cukup jelas cukup jelas dalam hal penyelenggaraan survei statistik khusus dilakukan dalam kerangka kerjasama maka kewajiban memberitahukan sinopsis dibebankan kepada pihak yang memegang hak menyebarluaskan hasil kegiatan statistik.penyelenggara utama" adalah instansi yang berhak menyebarluaskan hasil kegiatan statistik yang diselenggarakan. pihak luar negeri" adalah lembaga internasional, negara asing, atau lembaga swasta asing. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas forum masyarakat statistik merupakan wadah yang bersifat non struktural dan independen yang anggotanya terdiri dari unsur pemerintah, pakar, praktisi, dan tokoh masyarakat yang bertugas menampung aspirasi masyarakat statistik, serta memberikan saran dan pertimbangan kepada bps.dat pos presiden republik indonesia cukup jelas kebutuhan data statistik untuk keperluan pemerintah daerah adalah data statistik regional yang diperlukan untuk keperluan perencanaan pelaksanaan, dan evaluasi bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pemerintah daerah yang bersangkutan dan tidak tersedia bpsberi jfsreglementeringsordonnantte (staatsblad presiden republik indonesia, menimbang bahwa peraturan yang ditetapkan dengan surat keputusan home vertegenwoordiger van kyoon indonesia dahulu tertanggal! oktober staatsblad mulai tanggal januari tidak berlaku lagi: bahwa dianggap perlu melaksanakan usaha usaha lebih lanjut mengenai pemungutan retribusi guna membiayai pelaksanaan bedrijfsreglementeringsordonnantietanggal juni memutuskan menetapkan peraturan pemerintahbedrijfsreglementeringsverordening rijstpellerijen staatsblad jo. dan harus dibaca guna membiayai pelaksanaan peraturan ini oleh penggilingan padi harus dibayar tiap tahun bagi tiap daya kuda dari daya pendorong yang menentukan besarnya penggilingan padi". bedrijfsreglementeringsverordening drukkerij staatsblad jo. dan dan harus dibaca: guna membiayai pelaksanaan peraturan ini maka bagi tiap lisensi atau izin mendirikan tiap tahun harus dibayar sen bagi tiap meter persegi dari semua kemampuan (capacities) yang dapat dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan". bedrijfsreglementeringsverordening textielbedrijven staatsblad harus dibaca guna membiayai pelaksanaan peraturan ini maka bagi tiap tahun penanggalan atau bagian bagiannya harus dibayar bagi tiap alat pertemuan sekali lebar yang dijalankan dengan mesin, bagi tiap alat pertemuan dua kali lebar yang dijalankan dengan mesin, dan bagi tiap alat pertemuan yang tidak dijalankan dengan mesin, bagi tiap penggulung benang (spindel), cc. bagi tiap jarum yang ada pada mesin penyiram (breimachine), dengan paling sedikit tiap mesin, bagi tiap mesin untuk mengecap kain". bodrijfsreglementeringsverordening ysfabrieken staatsblad dan harus dibaca guna membiayai pelaksanaan peraturan ini harus dibayar sen bagi tiap. air yang dipergunakan oleh pabrik untuk membuat yang diperbatasan". bedrijfsreglementeringsverordening veembedrijven staatsblad dan harus dibaca guna membiayai pelaksanaan peraturan ini bagi tiap lisensi atau izin mendirikan tiap tahun harus dibayar bila kemampuan (capacities) yang diperkenankan bagi perusahaan yang bersangkutan tiap bulan ton atau kurang, dan , jikalau kemampuan tertinggi yang diperkenankan melewati ton tip bulan". bedrijfsreglementeringsverordening sigarettenfabrieken staatsblad dan harus dibaca guna membiayai pelaksanaan peraturan ini maka bagi tiap lisensi atau izin dikenakan pembayaran, yang diperhitungkan tiap triwulan sebesar untuk tiap atau sebagiannya dari harga bandel produksi selama triwulan yang lampau'". bedrijfsreglementeringsverordening metaalgieterijen staatsblad dan harus dibaca guna membiayai pelaksanaan peraturan ini dikenakan pembayaran sen tiap kilogram barang penuangan logam (meta igietwerk) yang diperbatasan, yang dibuat oleh perusahaan penuangan logam". bedrijfsreglementeringsverordening rubberherbereiding staatsblad harus dibaca guna membiayai pelaksanaan peraturan ini maka tiap tahun harus dibayar untuk tiap ton dari produksi yang menentukan besarnya perusahaan" menteri perekonomian, widodo diundangkan pada tanggal agustusperusahaan perusahaan yang tunduk kepada peraturan pembatasan perusahaan bedrijfsreglementeringsordonnantie dikenakan retribusi yang dasarnya ditetapkan dalam peraturan peraturan pemerintah yang bersangkutan, untuk pelaksanaan ordonansi tersebut atas, dan yang diperuntukkan guna menutup biaya biaya yang berhubungan dengan penyelenggaraan itu. dasar retribusi retribusi ini pada waktu itu ditetapkan atas dasar suatu anggaran bermula dari biaya biaya langsung dari turut campuran pemerintah dalam lapangan ini. akan tetapi dalam tahun sudah terasa keharusan untuk membaharui dasar ini: oleh karena untuk beberapa perusahaan perusahaan yang tunduk kepada peraturan pembatasan, retribusi yang dikenakan kepadanya harus dianggap terlalu rendah. usul usul pembaharuan ini yang dimajukan tidak sampai dalam staatsblad disebabkan masuknya jepang. sesudah perang pekerjaan pekerjaan yang bersangkutan dengan penyelenggaraan bedrijfsreglementeringswetgeving telah meningkat dengan pesat. sesungguhnya keadaan dari perusahaan perusahaan yang tunduk kepada peraturan pembatasan sesudah jepang menyerah disebabkan oleh antara lain peralihan tentang hak milik dan hak exploitation, pemindahan, penguasa, bagian atau seluruhnya penghapusan dari luasnya perusahaan, bangunan bangunan baru, penjualan yang dipaksa kepada pendudukan jepang, hilangnya pengusaha pengusaha, adalah begitu kacau balau sehingga hanya dengan jalan bekerja keras dari pihak pemerintah, dapat tercapai ketertiban, yang sekarang pun belum tercapai sungguh sungguh. lain dari pada itu sebagian besar dari perlengkapan material dan dokumentasi dari biro pembatasan perusahaan perusahaan telah hilang oleh karena tindakan tindakan perang. juga dalam hal ini kini belum seluruhnya diperlengkapi. satu dan lain disertai kenaikan yang sangat dan keadaan biaya biaya umum, hal mana dianggap telah diketahui betul betul dan yang tidak perlu lagi penjelasan lebih lanjut antara lain menyebabkan sekretaris van staat van financier sediakala, dalam circulairnya tanggal mei mempersilahkan kepada kepala dinas dinas pemerintah yang lain untuk menaikkan dalam jangka pendek semua retribusi dan lain lain penggantian penggantian guna pekerjaan pekerjaan yang dilakukan atas dasar jumlah yang tertentu. ini mengakibatkan staatsblad mana retribusi retribusi pelbagai perusahaan perusahaan telah dinaikkan. mengingat akan perubahan perubahan yang mungkin akan terjadi, baik dalam pembagian atas pekerjaan, maupun dalam dasar dasar pemungutan pemungutan, maka terhadap undang undang tersebut diadakan pembatasan waktu berlakunya undang undang ini, yaitu untuk tahun tahun dan setelah mana soal tersebut akan ditinjau kembali. kesimpulan dari tinjauan ini ialah bahwa dalam keadaan keadaan yang mengakibatkan kenaikan retribusi tersebut atas, tidak terdapat perubahan yang menguntungkan, sehingga peraturan yang diadakan dalam staatsblad harus dilanjutkan. oleh karena tidak diharapkan bahwa dalam jangka pendek akan terjadi hal hal yang mengharuskan merubah peraturan ini dan selanjutnya kelak akan dibaharui undang undang pembatasan perusahaan seluruhnya, maka untuk kelanjutan tidak diadakan pembatasan waktu berlakunya undang undang ini, dalam hal mana tidaklah berarti bahwa dasar dasar retribusi tidak harus dirubah, jika keadaan mengakibadaerah:sebagai berikut yang dapat diangkat sebagai ketua, anggota dan anggota pengganti dari panitia daerah, ialah warga negara indonesia yang:menteri perburuhan memilih dan mengangkat ketua, dari "pegawai" termaksud pada sub undang undang tahun tentang penyelesaian perselisihan perburuhan: anggota anggota pengganti wakil kementerian,: anggota anggota pengganti dari kalangan majikandaerah yang hendak berhenti sebelum waktunya, mengajukan permohonan tertulis kepada menteri perburuhan dengan perantaraan ketua. anggota anggota pengganti itu tetap menjadi anggota anggota pengganti sampai penggantinya menerima jabatannya, kecuali bila ditentukan lain oleh menteri perburuhanhadapan panitia daerah. anggota anggota pengganti diberhentikan dari jabatannya bila meninggal dunia,daerah dapat dijabat disamping jabatan pegawai negeri, kecuali yang termaksud pada keanggotaan keanggotaan pengganti panitia daerah tidak boleh dirangkap dengan jabatan: kepala daerah, anggota dewan perwakilan rakyat, anggota konstituante, anggota dewan perwakilan rakyat daerah,nya termaksud pada keanggotaannya berakhir dengan sendirinya. sebelum memangku jabatannya, anggota anggota pengganti pantai daerah mengucapkan sumpah (janji) hadapan menteri perburuhadaerah tidak langsung, dari siapapun jugadaerahketua segera memberitahukannya kepada menteriyaengan ditetapkannya provisi sumber daya hutan dengan peraturan pemerintah nomor tahun sebagai penerimaan negara bukan pajakmengubah jenis jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen kehutanan dan perkebunanyaitu penerimaan dari turun hasil hutan menjadi penerimaan dari provisi sumber daya hutandalam rangka menertibkan pengelolaan dan pengaturan bidang penerimaan negara bukan pajak, dipandang perlu meninjau kembali penerimaan yang berasal dari iuran hasil hutan sebagaimana tercantumserta menggantikannya dengan provisi sumber daya hutanyang pada saat ini persero) pt. tasebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan pemerintah ini yang pada saat ini telah. nilai penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam sebesar rp. (enam puluh sembilan milyar lima ratus satu juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tiga puluh sembilan rupiah lima puluh tiga sen)paniakabupaten daerah tingkat paniaipaniai. pin wat presiden republik indonesia bahwa dengan memperhatikan pertimbangan pada huruf dan serta dalam rangka memacu pembangunan kabupaten daerah tingkat paniai maka dipandang perlu untuk membentuk kabupaten puncak jaya dan kabupaten paniai yang bersifat administratif, dan dalam rangka penataan wilayah sebagai akibat pembentukan kedua kabupaten administratif tersebut, ibukota kabupaten daerah tingkat paniai, dipindahkan dan nama kabupaten daerah tingkat paniai diubah. babi. malang daerah tingkat paniai adalah sebagaimana dimaksud dalam dan ibukota dengan peraturan pemerintah ini dibentuk kabupaten puncak jaya dan kabupaten paniai dalam wilayah propinsi daerah tingkat irian jaya. . mulan n4z n47 kpo presiden republik indonesia (l) wilayah kabupaten puncak jaya terdiri dari wilayah kecamatan kecamatan sebagai berikut: kecamatan mulia, kecamatan ilaga, kecamatan ilu, kecamatan sinar, kecamatan boga, wilayah kabupaten paniai terdiri dari wilayah kecamatan kecamatan sebagai berikut: kecamatan paniai timur: kecamatan paniai barat, cc. kecamatan paradise, kecamatan tigi, kecamatan home, kecamatan suara. dengan dibentuknya kabupaten puncak jaya dan kabupaten paniai sebagaimana dimaksud dalam maka wilayah kabupaten daerah tingkat paniai dikurangi dengan wilayah kabupaten puncak jaya dan kabupaten paniai sebagaimana dimaksud dalam dan . pasaran ita nya ny snn presiden republik indonesia (l) wilayah kabupaten puncak jaya mempunyai batas batas sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan kecamatan mamberamo tengah dan kecamatan mamberamo hulu kabupaten daerah tingkat jayapura serta kecamatan waropen bawah kabupaten daerah tingkat yapen waropen, sebelah timur berbatasan dengan kecamatan suara, kecamatan tim kabupaten daerah tingkat jayawijaya, sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan mimika baru dan kecamatan agimuga kabupaten mimika, sebelah barat berbatasan dengan kecamatan serupa, kecamatan paniai timur kabupaten paniai dan kecamatan mimika baru kabupaten mimika. wilayah kabupaten paniai mempunyai batas batas sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan kecamatan waropen bawah kabupaten daerah tingkat yapen waropen bawah kabupaten daerah tingkat yapen waropen, sebelah timur berbatasan dengan kecamatan mulia, kecamatan boga dan kecamatan ilaga kabupaten puncak jaya, sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan mimika timur dan kecamatan mimika baru kabupaten mimika, sebelah barat berbatasan dengan kecamatan japan, kecamatan maria dan kecamatan kamu kabupaten daerah tingkat paniai. batas. kav) n13 ny, nya ny wat kpo presiden republik indonesia batas wilayah sebagaimana dimaksud pada danpuncak jaya dengan kabupaten daerah tingkat paniai kabupaten paniai dengan kabupaten puncak jaya dan kabupaten daerah tingkat paniai secara pasti lapangan sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan oleh menteri dalam negeri. ibukota kabupaten puncak jaya berkedudukan kota mulia, kecamatan mulia. (l) pusat pemerintahan kecamatan mulia berkedudukan desa prelude. pusat pemerintahan kecamatan ilaga berkedudukan desa kago. pusat pemerintahan kecamatan ilu berkedudukan desa burak. pusat pemerintahan kecamatan sinar berkedudukan desa ditolak pusat pemerintahan kecamatan boga berkedudukan desa melawak. . mulan ya na, eat kpo presiden republik indonesia ibukota kabupaten paniai berkedudukan kota enarotali, kecamatan paniai timur. (l) pusat pemerintahan kecamatan paniai timur berkedudukan desa enarotali. pusat pemerintahan kecamatan paniai barat berkedudukan desa oba pusat pemerintahan kecamatan paradise berkedudukan desa tayaimuti. pusat pemerintahan kecamatan tigi berkedudukan desa machete. pusat pemerintahan kecamatan home berkedudukan desa pompa. pusat pemerintahan kecamatan suara berkedudukan desa yokatapa. bab iii. mulan ita nya ny kpo presiden republik indonesia bab iii kedudukan, tugas pokok, dan fungsi pemerintahan kabupaten puncak jaya dan kabupaten paniai masing masingpuncak jaya dan kabupaten paniaian kabupaten puncak jaya kabupaten paniai mempunyai fungsi, dan sosial budaya wilayahnya, cc. meningkatkan. mulan ya na, eat kpo presiden republik indonesia meningkatkan pelayanan masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan fasilitas dan pelayanan masyakarat kabupaten puncak jaya dan kabupaten paniaihasilpuncak jaya dan kabupaten paniai. melaksanakan jurusan urusan pemerintahan yang ditugaskanpuncak jaya dan kabupaten paniaipuncak jaya dan kabupaten paniai adalah setingkat dan sama dengan instansi vertikal pada kabupaten kotamadya daerah tingkat ii. . mulan ya na, eat kpo presiden republik indonesia untuk menyelenggarakan urusan urusan otonomi propinsi daerah tingkat irian jaya kabupaten puncak jaya dan kabupaten paniai dapat dibentuk suku dinas tingkat bab organisasi, kepegawaian dan pembiayaan struktur organisasi pemerintahan kabupaten puncak jaya dan kabupaten paniaiatau menteri terkait, secara sendiri sendiri atau bersama sama. bab perubahan nama dan perpindahan ibukota (l) kabupaten daerah tingkat paniai setelah wilayahnya dikurangi dengan wilayah sebagaimana dimaksud dalam tetap merupakan kabupaten daerah tingkat ii. nama. mean tao nya ny snn kpo presiden republik indonesia nama kabupaten daerah tingkat paniai dengan peraturan pemerintah ini diubah menjadi kabupaten daerah tingkat nabire. ibukota kabupaten daerah tingkat nabire sebagaimana dimaksud dalam dipindahkan dari kota enarotali kecamatan paniai timur kota nabire. pembiayaan yang diperlukan sebagai akibat perubahan nama kabupaten daerah tingkat paniai sebagaimana dimaksud dalam dibebankan pada apbd propinsi daerah tingkat irian jaya dan apbd kabupaten daerah tingkat nabire. bab vii ketentuan peralihan jl) untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan kabupaten puncak jaya dan kabupaten paniai, bupati kepala daerah tingkat nabire menyerahkan kepada propinsi daerah tingkat irian jaya mengenai tanah, bangunan, barangpuncak jaya dan kabupaten paniai. penyerahan. mulan ita nya nynabire tetap berlaku bagi kabupaten puncak jaya dan kabupaten paniai sebelum diubah atau dicabut berdasarkan peraturan pemerintah ini. dengan diubahnya nama kabupaten daerah tingkat paniai menjadi kabupaten daerah tingkat nabire, semua ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku bagi kabupaten daerah tingkat paniai tetap berlaku bagi kabupaten daerah tingkat nabire. bab viumum kabupaten daerah tingkat paniai mempunyai wilayah yang cukup luas yaitu km2, yang wilayahnya terletak jalur tengahpaniaipaniai dibentuk dua wilayah kerja pembantu bupati yaitu wilayah kerja pembantu bupati paniai wilayah mulai yang meliputi wilayah kecamatan yaitu kecamatan mulia, kecamatan ilaga, kecamatan ilu, kecamatan sinar, dan kecamatan boga, serta wilayah kerja pembantu bupati paniai wilayah enarotali meliputi tujuh kecamatan yaitukecamatan suara, dan kecamatan kamupaniai wilayah mulia dan wilayah kerja pembantu bupati paniai wilayah enarotali sertas, politik dan sosial budaya wilayah, dipandang perlu wilayah kerja pembantu bupati paniai wilayah mulia meliputi kecamatan mulia, kecamatan haga, kecamatan ilu, kecamatan sinar, dan kecamatan boga dibentuk menjadi kabupaten yang bersifat administratif yaitu kabupaten puncak jaya, serta sebagian besar wilayah kerja pembantu bupati paniai wilayah enarotali meliputi kecamatan paniai timur, paniai barat, kecamatan paradise, kecamatan tigi, kecamatan home dan kecamatan suara dibentuk menjadi kabupaten yang bersifat administratif pula yaitu kabupaten. mapan tao nya ny wap kpo presiden republik indonesia kabupaten paniai, kecamatan kamu yang semula merupakan bagian dari wilayah kerja pembantu bupati paniai wilayah enarotali untuk keseimbangan wilayah tidak dimasukkan dalam wilayah kabupaten paniai dan tetap merupakan bagian dari kabupaten daerah tingkat paniai. disamping itu melihat dari geografi wilayah dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat maka kabupaten daerah tingkat paniai diubah namanya menjadi kabupaten daerah tingkat nabire. dibentuknya kabupaten puncak jaya, kabupaten paniai dan diubahnya nama kabupaten daerah tingkat paniai menjadi kabupaten daerah tingkat nabire pada dasarnya telah disetujui oleh pemerintah kabupaten daerah tingkat paniai sebagaimana dinyatakan dalam keputusan dprd kabupaten daerah tingkat paniai nomor pts dprd tanggal mei tentang usul penetapan nama kabupaten administratif puncak jaya mulia sebagai hasil pemekaran dari pembantu bupati paniai wilayah mulia, nomor pts dprd tanggal mei tentang usul penetapan nama kabupaten administratif paniai enarotali, dan nomor pts dprd tanggal mei tentang usul perubahan nama kabupaten daerah tingkat paniai dengan ibukota nabire menjadi kabupaten daerah tingkat nabire dengan ibukota nabire. ii. demi cukup jelas cukup jelas cukup jelas dengan dikarangnya wilayah kabupaten daerah tingkat paniai, dan wilayah hasil pengurangan tersebut menjadi kabupaten puncak jaya dan kabupaten paniaipaniai diserahkan pula kepada pemerintah propinsi daerah tingkat irian jaya. . klan kan ya na, eat presiden republik indonesia cukup jelas cukup jelas cukup jelas penentuan batas wilayah secara pasti antara kabupaten puncak jaya dengan kabupaten daerah tingkat nabire serta kabupaten paniai dengan kabupaten puncak jaya dan kabupaten daerah tingkat nabircukup jelas cukup jelasstruktur organisasi pemerintah kabupaten puncak jaya dan kabupaten paniaiyang bertanggungjawab bidang pendayagunaan aparatur negara. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas . mulan n47 kpo presiden republik indonesia dengan terbentuknya kabupaten puncak jaya dan kabupaten paniapaniai wilayah mulia yang wilayah kerjanya meliputi kecamatan mulia, kecamatan ilaga, kecamatan ilu, kecamatan sinar, dan kecamatan boga serta pembantu bupati wilayah enarotali yang wilayah kerjanya meliputidan kecamatan suara untuknabire dan dipergunakan bagi kepentingan kabupaten puncak jaya dan kabupaten paniainabirenabire yang tempat kedudukan dan kegiatannya berada wilayah kabupaten puncak jaya dan kabupaten paniainabire. begitu juga mengenai utang piutang yang kegunaannya untuk wilayah kabupaten puncak jaya dan kabupaten paniai diserahkan pula kepada pemerintah propinsi daerah tingkat irian jaya. yang dimaksud sejak diresmikannya kabupaten puncak jaya dan kabupaten paniai adalah terhitung dilantiknya bupati puncak jaya dan bupati paniai. setelah. mulan pkn ya na, wat kpo presiden republik indonesia setelah satu tahun peresmian kabupaten puncak jaya dan kabupaten paniai, gubernur kepala daerah tingkat irian jaya, bahwa penambahan penyertaan modal negartersebut perlu ditetapkan dengan peraturan pemerintah, mengingat undang undang dasar yaan ba) n17bank negara indonesia tbk., yang didirikan berdasarkan peraturan pemerintah nomor tahun perusahaan perseroan persero) bank rakydan perusahaan perseroan persero) bank mandiri yang didirikan berdasarkan peraturan pemerintah nomor tahusebagaimana dimaksud dalam masing masing adalah perusahaan perseroan persero) bank negara indonesia tbk., paling banyak sebesar rp. (lima puluh dua triliun delapan ratus miliar rupiah): perusahaan perseroan persero) bank rakyat indonesia, paling banyak sebesar rp. (tiga puluh satu triliun enam ratus miliar rupiah), perusahaan perseroan persero) bank tabungan negara, paling banyak sebesar rp. (sebelas triliun dua ratus miliar rupiah), perusahaan perseroan persero) bank mandiri, paling banyak sebesar rp. (seratus tiga puluh tujuh triliun delapan ratus miliar rupiah): bab pelaksanaan penambahan penyertaan modal min cpi presiden republik indonesiaistirahat karena hamil presiden republik indonesia, menimbang bahwa pada waktu ini berlaku dua rupa peraturan yang perbedaan satu sama lain mengenai pemberian istirahat karena hamil, bahwa perlu mengadakan satu peraturan mengenai hal itu yang akan berlaku untuk semua pegawai negeri wanita, mengingat: dan undang undang dasar sementara republik indonesia, mendengar dewan menteri pada rapatnyasebagai berikut peraturan pemerintah tentang pemberian istirahat karena hamil kepada pegawai wanita yang telah kawin dan bekerja pada jabatan negeri, maupun dalam jabatan tetap atau sementara, yang telah bekerja sedikit dirinya tahun lamanya, dapat diberikan istirahat karena hamil dengan syarat, bahwa pegawai itu berjanji siap sedia akan bekerja kembali setelah istirahatnya berakhir. lamanya istirahat itu adalah bulan sebelum tiba waktunya melahirkan anak dan bulan sesudah melahirkan anak atau gugur kandung. waktu istirahat ini dapat pula diperpanjang dengan bulan kemudian, jikalau dalam suatu keterangan dokter dinyatakan, bahwa hal itu perlu untuk menjaga kesehatan yang berkepentingan yang belum mengizinkan untuk bekerja lagi. selama waktu istirahat tersebut dalam dan pegawai wanita yang bersangkutan mendapat gaji penuh serta penghasilan penghasilan yang sah. jika pegawai wanita yang bersangkutan mengabaikan perjanjian termaksud dalam dan tidak bekerja kembali dalam masa bulan setelah 'istirahatnya berakhir, maka semua gaji dan penghasilan lain yang telah diterimanya selama masa istirahat itu, dengan tidak bersyarat ditagih kembali dan 'istirahatnya itu dianggap seolah olah diberikan sebagai istirahat luar tanggungan nege mohammad hatta menteri urusan pegawai, soros menteri keuangan, josef wibisono diundangkan pada tanggal agustus menteri kehakiman, a.i m.a. pellaupessy penjelasan atas peraturan pemerintah nomor tahun tentang pemberian istirahat karena hamil umum untuk pegawai negeri wanita yang digaji menurut p.g.p. jo. peraturan pemerintah dan berlaku dua macam peraturan yang berbeda satu sama lain, ialah surat edaran direktur urusan sosial dahulu tanggal desember p.c. untuk pegawai wanita, yang pada tanggal desember digaji menurut b.a.g. (uang tunggu sejumlah dari gaji terakhir selama bulan buat mereka yang telah diangkat dalam jabatan tetap, sedang mereka yang ada dalam jabatan sementara hanya dapat diberikan istirahat luar tanggungan negara), putusan dalam daerah republik indonesia lama, yang diambil sesuai dengan ketentuan dalam undang undang kerja republik indonesia tahun jo. peraturan pemerintah republik indonesia tahun (istirahat selama bulan dan dalam hal hal yang tertentu selama bulan dengan mendapat gaji penuh). sudah barang tentu keadaan serupa itu setelah terbentuknya negara kesatuan republik indonesia tidak beralasan lagi. peraturan pemerintah ini mempunyai maksud untuk menghapuskan keadaan itu dan memperlakukan satu aturan untuk semua pegawai negeri wanita seluruh indonesia. setelah dipertimbangkan masak masak, maka sebagai dasar peraturan ini telah diambil ketentuan ketentuan yang sesuai dengan ketentuan ketentuan dalam undang undang kerja republik indonesia tahun (yang kini telah berlaku untuk seluruh indonesia), yang untuk sementara dipandang terbaik untuk diperlakukan terhadap seluruh pegawai wanita. penjelasan demi dirasa tidak perlu diberikan, karena termaksud dipandang sudah jelas dan tidak menimbulkan sesuatu kesulitan. selanjutnya perlu mendapat perhatian, bahwa hanya pegawai wanita yang telah menikah dengan cara yang sah, termasuk dalam peraturubahan peraturan pemerintah tahun tentang penyaluran perusahaan perusahaan, dengan tujuan melancarkan pelaksanaan peraturan pemerintah tersebut oleh menteri yang lapangan tugasnya meliputi perusahaan yang bersangkutan: mengingat pembagian tugas kementerian kementerian republik indonesia, bedrijfsreglementeringsordonnantie tbl. peraturan pemerintah tahun lembaran negara tahun mendengar: dewan pembatasan perusahaan: setelah mendengar pula dewan menteri dalam rapatnya pada tanggal oktober memutuskan: menetapkan: peraturan pemerintah tentang perubahan peraturan pemerintah tahun tentang penyaluran perusahaan perusahaan. peraturan pemerintah tahun diubah sebagai berikut: dalam dan kata kata "dengan menteri perekonomian" diubah menjadi "setelah mendengar dewan pembatasan perusahaan": dalam dan kata kata "dengan menteri perekonomian" dihapuskan, dalam kata kata menteri menteri" diubah menjadi: menteri"dagangan, ttd. (soenardjotentang penyaluran perusahaan perusahaan umum dalam bedrijfsreglementeringaordonnantie tbl. maka kekuasaan mengenai pemberian izin c.g. lisensi dan segala kekuasaan lain yang bersangkut paut dengan pemberian izin itu, diberikan kepada direktur van economische zaken." kekuasaan tersebut dianggap dengan sendirinya diaper oleh menteri perekonomian." tafsiran itu adalah terlalu sempit dan telah menimbulkan kesulitan, karena dalam menetapkan oleh menteri mana kekuasaan tersebut diaper harus diperhatikan pula jenis perusahaan perusahaan yang bersangkutan. pada umumnya dapat ditetapkan, bahwa kekuasaan itu diaper oleh menteri yang lapangan tugasnya meliputi urusan perusahaan yang bersangkutan, dilihat dari sudut jenis perusahaan itu. berhubung dengan itu maka dianggap perlu mengadakan perubahan dalam peraturan pemerintah tahun untuk memungkinkan menteri yang bersangkutan mengatur penyaluran perusahaan perusahaan yang menurut jenisnya termasuk lapangan tugasnya. untuk kepentingan koordinasi dalam mengadakan peraturan peraturan pelaksanaan maka ditetapkan kewajiban untuk mendengar terlebih dahulu dewan pembatasan perusahaan. peraturan pemerintah sebagai termaksud dapat diadakan berdasarkan bedrijfsreglementeringsordonnantie demi cukup jelastor presiden republik indonesia, menimbang bahwa dengan keputusan presiden nomor tahun tentang jaminan terhadap kewajiban pembayaran bank umum,, bahwa sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka mendukung upaya penyehatan perbankan nasional khususnya untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank dan kewajiban bank lainnya diluar simpanan masyarakat, makanjaminan kewajiban bankkewajiban bank tersebutjaminan kewajiban bank, yang selanjutnya dalam peraturan pemerintah ini disebut persero. min pia presiden republik indonesia babi penjaminan simpanan masyarakat pada bank, penjaminan kewajiban bank lainnya luar simpanan, cc. pemupukandalam huruf danberupa uang tunai dan atau harta lain yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, sesuai dengan peraturan pemerintah nomor tahun yan cpi presiden republik indonesia bab . abdillah mursyid lembaran negara republik indonesia tahun nomor |
aliyelenggaraan perlindungan anak, perlu menetapkan peraturan bupati tentang komisi perlindungan anak daerah kabupaten kayong utaromisi perlindungan anak daerah kabupaten kayong utara.terkait, danlima honorarium anggota pad dan pegawai sekretariat pad dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diberikan honorarium setiap bulan yang besarannya ditetapkan dengan keputusan bupati. bab larangan anggota pad dilarang melakukan tindakan yang dapat merusak citra pad, menerima dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan tugasnya, baik langsung maupun tidak langsung yang bukan haknya, membuat kesepakatan, komitmen,namakan pad untuk kepentingan pribadi. anggota pad yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada dapattertulis sebagaimana dimaksud pada huruf dapat dikenakan sebanyak (satu) kali untuk jangka waktu (satu) bulan. anggota padpadvii kode etik pad menyusun kode etik yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota pad selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas pad. ketentuan mengenai kode etik sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan pad tentang kode etik. peraturan papad, tata kerja anggota pad, tata hubungan dengan lembaga pemerintahan daerah, tata hubungan antar anggota pad, tata hubungan antara anggota pad dan pihak lain, kewajiban anggota pad, larangan bagi anggota pad, dan hal hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota pad, bab viii tim seleksi anggota pad pemilihan anggota pad dilaksanakan olehpemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat yang peduli anak, akademisi, dan atau paid provinsi kalimantan barat. tim seleksi sebagaimana dimaksud pada dibentuk oleh bupati dan ditetapkan dengan keputusan bupati. tim seleksi calon anggota pad harus memenuhi persyaratan: warga negara indonesia, berpendidikan paling rendah sarjana berusia paling rendah (tiga puluh lima) tahun, sehat jasmani dan rohani, memiliki reputasi, kredibilitas, integritas dan rekam jejak yang baik, tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan, memahami permasalahan perlindungan anak, tidak mencalonkan diri sebagai calon anggota pad, dan tidak sedang menjabat sebagai anggota pad. tim seleksi calon anggota padskpd yang diserahi tugas menyelenggarakan perlindungan anak, cc. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan, melakukan pendaftaran calon dan penetapan calon, mengadakan seleksi calon anggota pad, menetapkan calon anggota pad yang telah memenuhi persyaratan, menetapkan dan mengumumkan calon anggota pad terpilih, menyampaikan hasil calon terpilih kepada bupati melalui skpd yang diserahi tugas menyelengarakan perlindungan anak, dan melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepada bupati. tim seleksi anggota pad dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bertanggungjawab kepada bupati. tim seleksi melakukan tahapan seleksi sebagai berikut: administrasi: tes tertulis, dan cc. wawancara. selain seleksi sebagaimana dimaksud pada tim seleksi dapat melakukan tes psikologi dan atau tes kesehatan jiwa. tim seleksi melakukan uji publik dengan mengumumkan bakal calon anggota pad secara terbuka melalui papan pengumuman atau media massa untuk mengetahui rekam jejak calon anggota pad.bermaterai rp. (enam ribu rupiah),catatan kepolisian asli, surat keterangan sehat dan bebas narkoba dari dokter, surat pernyataan bukan sebagai anggota partai politik bermaterai rp. (enam ribu rupiah), surat pernyataan bersedia bekerja penuh waktu sebagai anggota pad bermaterai rp. (enam ribu rupiah), j . surat pernyataan tidak merangkap jabatan struktural bagi pns, surat persetujuan dari atasan bagi pns, il. membuat makalah terkait penyelenggaraan perlindungan anak daerah minimal (empat) halambab mekanisme kerja pelaksanaan tugas padbupati disampaikan atas dasar kesepakatan anggota pad. pad dapat melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah, organisasi masyarakat, tenaga ahli, dan pihak lain yang memiliki kompetensi dalam perlindungan anak. mekanisme kerja padbab visi, misi dan tujuan strategis pad pad menyusun visi, misi dan tujuan strategis pad untuk jangka waktu (lima) tahun sesuai dengan kondisi daerah. visi pad sebagaimana dimaksud pada mencerminkan perwujudan penyelenggaraan perlindungan anak daerah. misi pad sebagaimana dimaksud pada mengutamakan peningkatan kualitas penyelenggaraan perlindungan anak dan jaminan pemenuhan hak anak daerah. tujuan strategis pad sebagaimana dimaksud pada merupakan penjabaran dari visi dan misi sebagaimana dimaksud pada dan yang dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. bab pembiayaan pembiayaan pelaksanaan tugas dan fungsi pad dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan. dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud diperuntukan untuk biaya operasional dan pembiayaan kegiatan pad dalam pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan anakdiserahi tugas menyelenggarakan perlindungan anak. komisi perlindungan anak daerah kabupaten kayong utara selanjutnya disingkat pad adalah komisi perlindungan anak daerah yang dibentuk oleh pemerintah daerah kabupaten kayongpad bertujuanrlindungan anak daerah,pad melakukan kegiatan: sosialisasi pencegahan dari kekerasan terhadap anak, cc.pad bagian kesatu kedudukan pad kabupaten kayong utara berkedudukan sukadana. pad adalah lembaga yang menyelenggarak, dan kemitraan. bagian kedua tugas pad padrlindungan anak daerah. bagian ketiga organisasi pad susunan keanggotaan pad terdiri dari: (satu) orang ketua, (satu) orang wakil ketua, dan (satu) orang anggota.an dunia usaha. bagian keempat masa keanggotaan masa keanggotaan padpad sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan keputusan bupati. bagian kelima persyaratanj .pad lainnya, dan il. tidak terlibat partai politik. bagian keenam kesekretariatan dalam melaksanakan tugasnya, pad dibantu oleh sekretariatjawab kepada padurusan data, evaluasi dan pelaporan. sekretariat sebagaimana dimaksud pada dan berkedudukan skpd yang diserahi tugas menyelenggarakan perlindungan anak yang ditetapkan oleh bupati. bagian ketujuh kelompok kerja untuk menunjang pelaksanaan tugas, pad dapat membentuk kelompok kerja. kelompok kerja pad sebagaimana dimaksud pada terdiri dari:keanggotaan pad diangkat dan diberhentikan oleh bupati. anggota pad berhenti, apabila: meninggal dunia, mengundurkan diri, cc. masa keanggotaannya berakhir, dan atau berhalangan tetap. anggota pad dapat diberhentikan sebelum masa keanggotaannya berakhir sebagaimana dimaksud pada huruf apabila: tidak melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, melanggar kode etik berdasarkan prosedur yang diatur dalam kode etik padpad sebagaimana dimaksud pada dan dan ditetapkan dengan keputusan bupati. bagian kedua penggantian antarwaktu anggota pad yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf huruf dan digantikan oleh calon anggota pad yang mencalonkan berdasarkan hasil peringkat seleksi. masa jabatan anggota pad pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota pad yang digantikan. sekretaris pad menyampaikan nama calon anggota pad pengganti antarwaktu dari sekretaris pad sebagaimana dimaksud pada bupati menetapkan nama pengganti anggota pad antarwaktu. penggantian antarwaktu anggota pad tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota padpad sebelum memangku jabatannya. bab tugas dan fungsi bagian kesatu ketua pad ketua pad bertugaspaddua wakil ketua pad wakil ketua padtiga sekretaris pad sekretaris pad sesuai dengan kedudukan selaku pelaksana teknis administrasipadpad secara berkala dan ataupad. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada sekretaris pad mempunyai fungsi sebagai berikut: menyusun dan merumuskan kegiatan padmemimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat pad. bagian keempat anggota pad anggota pad sesuai dengan kedudukannya mempunyai tugas dan fungsi merumuskan bahan penetapan kebijakan mengenai pengawasan, perlindungan dan pemenuhan hak hak anak daerah dalam manifestasi pelaksanaan kebijakan nasional perlindungan anak indonesia:daerah, |
sen aliran bupati majene provinsi sulawesi barat peraturan bupati majene nomor tahun tentang rencana aksi pengembangan kawasan bawang merah dan cabepeningkatan produksi pertanian komoditas unggulan nasional khususnya cabai dan bawang merah, berskala ekonomi harus dilakukan pengembangan kawasan melalui rencana aksi action plan), bahwa untuk mencapai pengembangan kawasan pertanian khususnya bawang merah dan cabe berskala ekonomi yang berdasarkan rencana aksi action plan) sebagaimana pada huruf diperlukan peraturan bupatibab ketentuan umum peraturan rencana aksi pengembangan kawasan bawang merah dan cabe kabupaten majene seperti pada lampiran peraturan sebagaimana dimaksud dalam sebagai acuan bagi perencanaan dan pengambilan keputusan dalam perencanaan, pemantauan dan evaluasi pengembangan kawasan pertanian. pemerintah kabupaten majene memfasilitasi kawasan pertanian bagi pengembangan komoditas unggulan nasional kabupaten kota dengan mengembangkian perijinan, pemanfaatan lahan, penyediaan data dan informasi, promosi, penganggaran, membangun keterpaduan secara multi years, sehingga menjadi satu kesatuan sistem pertanian industrial. pemerintah kabupaten majene mensinergikan kegiatan untuk mendukung pengembangan kawasan pertanian melalui dana apbd maupun sumber pembiayaan lainnya. propinsi kabupaten kota yang tidak termasuk dalam lokasi kawasan komoditas unggulan nasional, dapat mengalokasikan apbd dalam rangka mendukung pencapaian swasembada pangan. kawasan pertanian dibedakan menjadi kawasan pertanian nasional, kawasan pertanian propinsi dan kawasan pertanian kabupaten kota. kawasan pertanian nasional ditetapkan oleh menteri, kawasan pertanian propinsi ditetapkan oleh gubernur, kawasan pertanian kabupaten kota ditetapkan oleh bupati walikota. rencana aksi pengembangan kawasan bawang merah dan cabe harus memperhatikan rencana tata ruang wilayah, menjamin kelestarian sumber daya alam, fungsi lingkungan, keselamatan masyarakat dan selaras dengan rencana strategis pembangunan daerah. dalam rencana aksi pengembangan kawasan holtikultura, dapat dikembangkan komoditas lain dengan pola polikultur, tumpang sari, rotasi tanam, pola tanam, dan atau pola integrasi antar komoditas. pemerintah kabupaten majene melakukan kegiatan yang fokus dan terpadu untuk mendukung kawasan pertanian pada lokasi kabupaten kota dimaksud sesuai dengan hasil identifikasi potensi dan kebutuhan pembangunan. pemerintah kabupaten majene mendorong pemerintah lembaga yang terkait untuk mendukung pengembangan kawasan pertanian sesuai dengan tupoksinya. dinas pertanian dan peternakan kabupaten majene bersama dengan pemerintah prop. standar pelayanan minimal spm) yang antara lain meliputi aspek perbenihan, penyuluhan, infrastruktur serta pengendalian organisme pengganggu tanaman dan penyakit hewan serta perkarantinaan harus tersedia disetiap wilayah kecamatan. peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. ditetapkan majene pada tanggal oktobeeluk batangbahwa penetapan batas desaselatan kecamatan teluk batimulai dari dengan koordinat dan berada muara tanggul pertanian selat maya)dan bt,o0' dan "bt, selanjutnya arah timur laut menyusuri parit pertanian sampai pada dengan koordinat dan yang terletak jalan propinsi, selanjutnya arah timur laut menyusuri parit jalan pendidikan sampai pada dengan koordinat dan bt, 25x selanjutnya arah tenggara menyusuri parit jalan pendidikan sampai pada dengan koordinat dan terletak batas tanah bang ros, selanjutnya arah timurimur laut menyusuri saluran darussalam menuju dengan koordinat dan bt: selanjutnya arah barat daya menyusuri saluran darussalam menuju dengan koordinat "ls dan bt:laut menuju dengan koordinat dan bt, .tk selanjutnya arah barat daya menyusuri jalan parit lapis menuju dengan koordinat dan bt:dan .tk selanjutnya arah barat daya menuju dengan koordinat dan yang berada antara pelabuhan nasional dan lokasi plbupati majene, menimbang bahwamajene nomor tahun tentang retribusi parkir tepi jalan umum, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga dipandang perlu dilakukan penyesuaian tarif, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf maka perlu dibentuktarif retribusi pelayanan parkir ditepijalan umum padaarkir adalah keadaan kendaraan tidak bergerak yangdiuntukkan bagi lalu lintas umum. bab perubahan tarif retribusi parkir tarif retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum ditetapkan sebagai berikut: jenis besarnya tarif tempat keterangan kendaraan retribusi rp) parkir parkir tepi|senantiasa |
rp had uns bupati aceh jaya provinsi aceh peraturan bupati aceh jpelaksanaantelah ditetapkanbahwai ketentuan umum dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan il.:kabupaten, yang selanjutnya disingkat kpk adalah perangkat daerah pada pemerintah kabupaten. sekretariat daerah, yang selanjutnya disebut setda adalah sekretariat daerah dengan tipe sekretaris daerah, yang selanjutnya disebut sekda adalah sekretaris daerah kabupaten. asisten sekda, yang selanjutnya disebut asisten adalah asisten lingkungan setda. staf ahli adalah staf ahli bupati. bagian adalah bagian pada setda. kepala bagian, yang selanjutnya disebut kabar adalah kepala bagian pada setda. subbagian, yang selanjutnya disebut subbab adalah subbagian pada setda. kepala subbab, yang selanjutnya disebut kasubbag adalah kepala subbagian pada setda. kelompok jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada setd. badan layanan umum daerah, yang selanjutnya disingkat blue adalah sistem yang diterapkan padaabupaten pada umumnya. bab penetapan pasai ill organisasi bagian kesatu kedudukan sekda adalah unsur staf bupati. setda dipimpin oleh seorang sekda yang berkedudukan bawah dan bertanggung jawab kepada bupatistaf ahli dipimpin oleh seorang staf ahlida. bagian dipimpin oleh seorang kabar yang berkedudukan bawah dan bertanggung jawab kepada asisten masing masing sesuai dengan bidang tugasnya. subbab dipimpin oleh seorang kasubbag yang berkedudukan bawah dan bertanggung jawab kepada kabar masing masing sesuai dengan bidang tugasnya. bagian kedua susunan susunan organisasi setda, terdiri dari: sekda: (tiga) asisten, (tiga) staf ahli, (sembilan): staf ahli bidang pembangunan, ekonomi dan keuangan, dan staf ahli bidang keistimewaan aceh, kemasyarakatan dan sumber daya manusia. bagian sebagaimana dimaksud pada huruf 4d, terdiri dari: bagian pemerintahanterdiri dari: subbab administrasi pemerintahan, subbab administrasi kewilayahan, dan subbab kerjasama dan otonomi daerah. bagian keistimewaan dan kesejahteraan rakyat terdiri dari: subbab keistimewaan aceh dan keagamaan, subbab kesejahteraan sosial, dan subbab kesejahteraan masyarakat. bagian hukum terdiri dari: subbab perundang undangan, subbab bantuan hukum, dan subbab: subbab pembinaan bumi dan blue, subbab perekonomian, dan subbab sumber daya alam. bagian administrasi pembangunan,terdiri dari: subbab penyusunan program, subbab pengendalian program, dan subbab evaluasi dan pelaporan, bagian pengadaan barang dan jasa terdiri dari: subbab pengelolaan pengadaan barang dan jasa, subbab layanan pengadaan secara elektronik pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, subbab keuangan, dan subbab rumah tangga dan perlengkapan. bagian organisasi terdiri dari: subbab kelembagaan dan analisis jabatan, subbab pelayanan publik dan tata laksana, dan subbab kinerja dan reformasi birokrasi. bagian protokol dan komunikasi pimpinan terdiri dari: subbab protokol, subbab komunikasi pimpinan, dan subbab dokumentasi pimpinan. bagan struktur susuntdatda menyelenggarakan fungsi: mengoordinasikan penyusunan kebijakan kabupaten, mengoordinasikda sekda mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenanganda menyelenggarakan fungsi: mengoordinasikan dan pengendalian penyusunan kebijakan kabupaten, mengoordinasikan dan pengendali, keistimewaan aceh dan kesejahteraan rakyat asisten pemerintahan, keistimewaan aceh dan kesejahteraan rakyat merupakan unsur pembantu sekda yang membawahi bagian pemerintahan, bagian keistimewaan dan kesejahteraan rakyat, serta bagian hukum. asisten pemerintahan, keistimewaan aceh dan kesejahteraan rakyat mempunyai tugas membantu sekda dalam penyusunan kebijakan kabupaten bidang pemerintahan dan hukum, dan mengoordinasikan penyusunan kebijakan kabupaten bidang kesejahteraan rakyat dan keistimewaan aceh. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam asisten pemerintahan, keistimewaan aceh dan kesejahteraan rakyat menyelenggarakan fungsi: penyusunan kebijakan kabupaten bidang pemerintahan dan hukum, mengoordinasikan penyusunan kebijakan kabupaten bidang kesejahteraan rakyat dan keistimewaan aceh:keistimewaan aceh, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan kabupaten terkait bidang pemerintahan dan hukum, ce.keistimewaan acehkesejahteraan rakyat dan keistimewaan acehpemerintahan bagian pemerintahan merupakan unsur pembantu asisten dalam pelaksanaan perumusan dan penyusunan, pemantauan serta evaluasinguurdinasikabupaten bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan,dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh asisten yang berkaitan dengan tugasnya. subbab administrasi pemerintahan mempunyai tugas: menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan kabupaten bidang administrasi pemerintahan, menyiapkan bahan perumusan kebijakankabupaten bidang administrasi pemerintahan. subbabrnikahan wilayah kecamatan dan atau gampong, melaksanakan koordinasi penegasan batas kabupaten, kecamatan, gampongdan f(. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan kabupaten bidang administrasi kewilayahan. subbabkabupatenkabupaten dalam negeri, melaksanakan pengendalian dan perumusan data hasil kerja sama kabupaten dalam negeri, melaksanakan fasilitasi forum dan asosiasi pemerintah kabupaten, melaksanakan pembinaan dan pengawasan kerja sama kabupatenkabupaten dalam negeri. paragraf bagian keistimewaan dan kesejahteraan rakyat bagian keistimewaan dan kesejahteraan rakyatkeagamaan, keistimewaan aceh, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat. bagian keistimewaistimewaistimewaan acehyang berkaitan dengan tugasnya. subbab keistimewaan dan keagamaan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang keistimewaan aceh dan keagamaan, menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan bidang keistimewaan aceh dan keagamaan, cc. menyiapkan bahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah bidang keistimewaan dan kekhususan acehbahan dan mengoordinasikan kegiatan forum kerukunan umat beragama darkabupaten bidang lembaga dan kerukunan keagamaan. subbab kesejahteraan sosial mempunyai tugas menyiapkan bahan mengoordinasikan perumus. subbab kesejahteraan masyarakat mempunyai tugas: menyiapkan bahan mengoordinasikan perumusengoordinasikbidang kepemudaan dan olahraga, pariwisata serta kemasyarakatan lainnya. paragraf bagian hukum bagian hukurundang undangan, bantuan hukum, dan dokumentasi dan informasi. bagian hukumqanunbab kabupatenkabupatenbkabupatensekda yangmempunyai tugas membantu sekda dalam penyusunan kebijakan kabupaten dan mengoordinasikan penyusunan kebijakan kabupatenkabupatenkabupaten bidang pengadaan barang dansa, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan kabupaten bidang pengadaan barang dan jasa,: dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh asisten yang berkaitan dengan tugasnya. subbabbabkabupate. subbab sumber daya alam mempunyai tugas menyusun bahan dan data serta analisa bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, ketahanan pangan, peternakan, perikanan, energi dan sumber daya mineral, dan lingkungan hidup:. paragraf bagian administrasi pembangunan bagian administrasi pembangunanyang berkaitan dengan tugasnya.kabupaten, menyusun bahan kebijakan dalam rangka mempersiapkan program pembangunan kabupaten, menyusun pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyusunan program pembangunan kabupaten, melaksanakan koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah acehkabupaten, melaksanakan sosialisasi dan koordinasi dalam rangka penyusunan program pembangunankabupatekabupaten, dan melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan program pembangunan kabupaten. subbabkabupatebkabupaten, melaksanakan monitoring dan pelaporan pelaksanaan program pembangunankabupatenkabupaten, f(. mengolah dan menyajikan data hasil evaluasi pelaksanaan program pembangunan kabupaten, dan menyusun hasil evaluasi dan pelaporan sebagai bahan perumusan kebijakan program pembangunan kabupaten. paragraf bagian pengadaan barang dan jasa bagian pengadaan barang dan jasabagian pengadaan barang dan jasalayanan pengadaan secara elektronik, danyang berkaitan dengan tugasnya. subbabbabbabsertalaksanakan pengelolaane dan pemerintah gamporupakan unsur pembantu sekda yang membawahi bagian umum, bagian organisasi, dan bagian protokol dan komunikasi pimpinan.kabupaten dan mengoordinasikan penyusunan kebijakan kabupaten bidang umum, organisasi, dandan protokol dan komunikasi pimpinan, penyusunan kebijakan kabupatendan protokol dan komunikasi pimpinan, ce. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakanpada kpkumum bagian umumpo. keuangan setdatakabupaten bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian: keuangan, rumah tangga dan perlengkapan:yang berkaitan dengan tugasnya. subbabdan cc. melaksanakan pengelolaan kearsipan. subbab:subbabkabupaten, tamu pemerintah kabupatenkdan sekda. paragraf bagian organisasi bagian organisasiyang berkaitan dengan tugasnya. subbabsubbablingkungan pemerintbpengelolaan data elektronik, penyiapan naskah, penerbitan dan dokumentasi, hubungan media massa dan penyiaran, protokol, tamu dan usaha pimpinankabupaten, mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkai daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan kabupatekabupatekabupatenrotokol mempunyai tugas melaksanakan tata protokoler dalam rangka penyambutan tamu pemerintdan melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan bupati dan wakil bupati. subbabkabupaten, memberi masukan kepada pimpinanec. menyiapkan dan menggandakan bahan materi kebijakan, dan menyusun naskah sambutan, dan pidato bupati dan wakil bupati. subbab dokumentasi pimpinan: dan memfasilitasi peliputan media terhadap kegiatan bupati dan wakil bupati. bab staf ahli pasa! bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu (tiga) staf ahlisesuaistaf ahli bidang keistimewaan acehistimewaan aceh, kemasyarakatan dan sumber daya manusidalam lingkup tugasnya bidang pemerintahan, perumusan kebijakan dalam lingkup tugasnya bidang hukum: cc. perumusan kebijakan dalam lingkup tugasnya bidang politik, perumusan kebijakan dalam lingkup tugasnya bidang perekonomian, perumusan kebijakan dalam lingkup tugasnya bidang keuangan, perumusan kebijakan dalam lingkup tugasnya bidang pembangunan, perumusan kebijakan dalam lingkup tugasnya bidang keistimewaan aceh, perumusan kebijakan dalam lingkup tugasnya bidang sumber daya manusia, perumusan kebijakan dalam lingkup tugasnya bidang hubungan kerjasameselonering sektaf ahli, asisten, kabar dan kasubbag diangkat dan diberhentikan oleh bupati. unsur unsur lain lingkungan setda diangkat dan diberhentikan oleh sekdasetda adalah sebagai berikut sekda merupakan jabatan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselonering il.a, asisten dan staf ahli merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan esclonering ii.b, kabar merupakan jabatan administrator dengan eselonering il.a, dan kasubbag merupakan jabatan pengawas dengan eselonering iv.a. bab viii tata kerja dalam melaksanakan tugasnya, sekda, asisten, staf ahli, kabar dan kasubbakda, asisten, staf ahli, kabar dan kasubbag wajib melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah. dalam hal bupati wakil bupati tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, sekda dapat melaksanakan tugas tugas bupati sesuai dengan peraturan perundang undangan. dalam hal sekda tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, bupati dapat menunjuk salah seorang asisten untuk mewakilinya. dalam hal asisten tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, sekda dapat menunjuk salah seorang kabar untuk mewakilinya. dalam hal kabar tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, sekda dapat menunjuk salah seorang kasubbagsetdpembiayaan segala biaya yang dibutuhkan akibat ditetapkan peraturan bupati inistruktural dan jabatan pelaksana lingkungan setda diatur dengan peraturan bupati. hasil analisis beban kerja jabatan struktural dan jabatan pelaksana lingkungan setda ditetapkan dengan keputusan bupati. kelas jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan lingkungan setda diatur dengan peraturan bupati. bab xii ketentuan penutup pada saat peraturan bupati ini mulai berlakuli dzulhijjah bupati aceh sya irfan diundangkan cabang pada tanggal jul. dzulhijjah sekretaris daerah kabupaten aceh ina mustafa berita kabupaten aceh jaya tahun nomor (ni t8. sar ttr eid sa? pra bias psa vi$ bal ora a55 a83 in) a59 2x3 a33 ts) oya 54k z2: x8$ ses$ sas |area tz3 ana tr 33z |asal| ba pat maw tee pk, ky! dzu y . $ag s9x sis aia bait 82x he: pe) 0z3 bz3zs) ages delas 25x naa lani a35 wu n5z ker |
ag ear mas bupati landak provinsi kalimantan barat peraturan bupati landak nomor 40 penyusunan program kerja bidang ketahanan pangan: penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis bidang ketahanan pangan, cc. mengoordinasikan terhadap pelaksanaan tugas bidang ketahanan pangan: pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi bidang ketahanan pangan sesuai peraturan perundang undangan: penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketahanan ptahanan ptahanan pangan: dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas bidang ketahanan pangan sesuai peraturan perundang undangan.untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian mempunyai fungsi penyusunan program kerja bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian, penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian, mengoordinasikan terhadap pelaksanaan tugas bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsinyelenggaraan urusan pemerintahanyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanidan pengembangan sumber daya manusia pertanian: dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas. bagian kesebelas balai penyuluh pertanian balai penyuluh pertanibalai penyuluh pertanidinas. bagian kedua belastigatanian, perikanan dan ketahanan pasaitanian, perikanan dan ketahanan ptanian, perikanan dan ketahanan p,tanian, perikanan dan ketahanan ptanian, perikanan dan ketahanan pangan yang ada saat ini tetap dibayarkan dan kegiatan operasional dinas pertanian, perikanan dan ketahanan pam) nip. 22k gb22 @3s5| j32 .2a| reg ss: 2sr kg) tag ja2 tan znz ntt onz oow tri pe: sss ben asy ses jan xod zi eko candi sar3 ons: men wan w((( vw "mvunit pelaksana teknis dinas utd) adalah unsur pelaksana operasional dinas lapangan pada tingkat kecamatan. staf adalah seluruh pegawai dinas pertanian, perikanan dan ketahanan pangan kabupaten landak baik yang bertugas sebagai pejabat struktural maupun fungsional. penyuluh pertantahanan pangan untuk melakukan kegiatan penyuluhan. bab kedudukan dinas pertanian, perikanan dan ketahanan ptanian, perikanan dan ketahanan perikanan dan ketahanan pangan. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam dinas pertanian, perikanan dan ketahanan pangan mempunyai fungsi sebagai berikut: perumusan kebijakan bidang pertanian, perikanan dan ketahanan pangan, pelaksanaan kebijakan bidang pertanian, perikanan dan ketahanan pangan, koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung bidang tanaman pangan dan hortikultura, perikanan dan peternakan, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, ketersediaan dan distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan, penyuluhan pertanian, perikanan dan peternakanpertanian:: pelaksanaan administrasi bidang pertanian, perikantahanan pangan kabupaten landak terdiri dari: kepalarasarana dan sarana pertanian, bidang ketahanan pangan, bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian, balai penyuluh pertanian, dan ji. unit pelaksana teknis dinas. struktur organisasi dinas pertanian, perikanan dan ketahanan ptanian, perikanan dan ketahanan pangandinas pertanian, perikanan dan ketahanan pangan:, pemberian saran dan pertimbangan kepada bupati berkenaan dengan kebijakan dinas pertanian, perikanan dan ketahanan pangan, f ., dan pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lainnya dinas pertanian, perikanan dan ketahanan pdinas pertanian, perikanan dan ketahanan pangan,: pemberian saran dan pertimbangan berkenaan dengan kebijakan dinas pertanian, perikanan dan ketahanan pangan:: dan pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lainnya dinas pertanian, perikanan dan ketahanan pumum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam dipimpin oleh kepala sub bagian umum dan kepegawacc.an program kerja bidang tanaman pangan dan hortikultura: penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis bidang penataan bidang tanaman pangan dan hortikultura: mengoordinasikan terhadap pelaksanaan tugas bidang tanaman pangan dan hortikultura: pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi bidang tanaman pangan dan hortikultura sesuai peraturan perundang undangan, penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang tanaman pangan dan hortikulturanaman pangan dan hortikulturapangan dan hortikultura, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas bidang tanaman pangan dan hortikultura sesuai peraturan perundang undangoordinasikan terhadap pelaksanaan tugas: penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang peternakternakternakan: dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas bidang peternakan sesuai peraturan perundang undang perikanan, penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis bidang perikanan, mengoordinasikan terhadap pelaksanaan tugas bidang perikanan: pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi bidang perikanan sesuai peraturan perundang undangan, penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perikaka, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas bidang perikanan sesuai peraturan perundang undangan. bagian kedelapanprogram kerja bidang prasarana dan sarana pertanian: penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis bidang prasarana dan sarana pertanian: cc. mengoordinasikan terhadap pelaksanaan tugas bidang prasarana dan sarana pertanian, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi bidang prasarana dan sarana pertanian sesuai peraturan perundang undangan: penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang prasarana dan saranrasarana dan sarana pertan dan sarana pertanian: dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas bidang prasarana dan sarana pertanian sesuai peraturan perundang undangan. |
rakdengan rahmat tuhan yang maha esa bupati buton selatan, menimbang aa. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan atau kebutuhan organisasi lingkungan pemerintah kabupaten buton selatan, maka dalam rangka menentukan nilai dan kelas jabatan serta identitas, kompetensi dan persyaratan jabatan yang sistematis bagi pegawai aparatur sipil negara, dipandang perlu menetapkan evaluasi jabatan dan standar kompetenuton selatanbab ruang lingkup ruang lingkup peraturan bupati ini, meliputi penyusunan evaluasi jabatan, dan penyusunan standar kompetensi jabatan. evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf dapat dipergunakan untuk perencanaan kebutuhan pegawaievaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan, dilakukan terhadap jabatan struktural, jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada organisasi perangkat daerah. bab iii penyusunan evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan bagian kesatu penyusunan evaluasi jabatan penyusunan evaluasi jabatan terhadap penilaian jabatan, penyusunan peta jabatan, dan cc. penyusunan informasi dan faktor jabatan. evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud pada digunakan sebagai dasar penetapan nilai jabatan dan kelas jabatan. hasil evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud dalam disusun dalam bentuk dokumen. dokumen hasil evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud pada tercantum pada buku yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini. bagian kedua penyusunan standar kompetensi jabatan penyusun standar kompetensi jabatan asn, meliputipadapada huruf terdiri ataspada huruf paling sedikit terdiri atasdalam disusun dalam bentuk dokumen. dokumen standar kompetisi jabatan asn, sebagaimana pada tercantum pada bukuevaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan secara berkala atau sewaktu waktu sesuai kebutuhan. evaluasi dan pengendalian kebijakan evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan,on selatan, oral ruang diundangkan batang ton tanggal april ip. sekte aris daerah kabu aten buton selatan, setda co) budiman rita daerah kabupaten buton selaamaa bean lake ala din sun phi tol senkeduaa rp. bertambah rp. san jumlah penerimaan setelah perubahan rp. anna anna seat sneak mena naskeduajaya diundangkan paringin pada tanggal juni sekretaris daerah aan berita daerah kabupaten balangan tahun nomor 22an eee selena mal tea rbbaeke pan bea peta iaea non |
tadung barat, menimbang: bahwa untuk menyelenggarakan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan berdasarkan peraturan daerah kabupaten bandung barat nomor tahun tentang pajak pajak mineral bukan logam dan batuan, perlu diatur petunjukpengambilan batu gamping, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, feldspar, garambatu (halte): grafit, granit andesit, gips, kalsit: oo. kaolin, leuit, magnetit, mika, marmer, nitrat:, ff. tras, gg. parasit, hh. zeolit: ii. basal: dan ji terakhirkegiatantata cara pemungutan pajak bagian kesatu umumbagian kedua pendaftaran dan pendataan setiap orang perseorangan atau badan yang mengambil mineral bukan logam dan batua. tarif pajak mineral bukan logam dan batuanineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. bagian kedua masa pajakmineral bukan logam dan batuan, tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini. bab xiv tata cara pembukuan dan pemeriksaan bagian kesatu tata caraatau omzetayam part bandung barat hota perhitungan pajak daerah jl. raya baturaja kk. bulan tahun baturaja telp. periode pajak kan wajib pajak: horor akhir honor ppo alamat up: polo injak pajak kodeketening uraian ! dasar pengaman tari perda! ketetapan (.) snn end ben dengan huruf baturaja, mengetahui diperiksa oleh, kepala bidang pendapatan kepala seksi pao mann pemerintah kabupaten bandung barat men dinas pendapatan, pengelolaan keuangan sa. dan aset daerah jl. raya baturaja km. baturaja telp. kabupaten bandung barat bsn surat setoran pajak daerah pajak mineral bukan logam bulan tahun nama alamat ppd menyetor berdasarkan skpd akhir ino,! kode rekening urutan jumlah rp.) tagawa. harga: volume i 25r land dan jumlah setoran inn n nnn0nnn0n ana anna maman namun naman nun anu nun nun nai terbilang p nnn nan nan nun nun mann mmm mmm baturaja, diterima oleh, ruang terapan menyetor bendahara peter iman kas register ( n ooo.i x nip. model dpd # # keterangandinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah nor sinode bean sen antaramineral bukan logam dan batuan masa bajak aan kepada yth npp lillllludang senarwajib pajak. namapkencusahanwayibibajak ska ara ang tana mantan hana nama perusahaan ata anna alamat desa kelurahan see enlnanrengnna ena nohelp hang aah data objek pajak . nama bahan galian golongan volume tonase harga pasar oo. lihat keterangan) m' ton) nilai standar seat ana otak. keterangan nama bahan galian gol. asbes permit pasir dan kerikil batu tulis prostat pasir beton batu setengah permata talk pasir pasang batu permata gips pasir urug batu kapur kalsit pasir kuarsa batu apung kaolin tanah serap fuller earth) bentonit guest tanah diatom dolomit magnetit tanah liat tahan api feldspar mika tanah liat untuk bangunan garam batu halte) marmer tawas alum) grafit nitrat tras granit obsidian korosif oker zeolit model dpd 02e dilanjutkan pada halaman 44ayariall diisi oleh pengusaha wajib pajakon dasar pengenaan nilai jual) sep nannanon tenan sanuasinn tarif pajak (sesuai perda) naa pen pajak berhutang tan jumlah pembayaran dan pajak berhutang untuk masa pajak sekarang (lampirkan photocopy dokumen) masa pajak pee bio dasar pengenaan nilai jual) nan tarif pajak (sesuai perda) ban na) pajak berhutang (bxc) aau diisi oleh pengusaha wajib pajak (official assessment) masa pajak nan benci beban anna aan dasar pengenaan jumlah pembayaran rp. .ooooooooooooo yang diterima) pernyataan t self assessment wajib pajak menghitung dan menetapkan sendiri diterima lan pal naungan nama petugas model dpd annnnanuananannnnannnannnananaaaan nana.: gunting sini .nn n namamu nnannna nun nun nana nun uun speed aan surat pemberitahuan pajak daerah pajak mineral bukan logam dan batuan per see banner nama dio alamat. yang menerima, model dpd lapan pemerintah kabupaten bandung barat dinas pendapatan, pengelolaan keuangan ssl, dan aset daerah jl. raya baturaja km. baturaja telp. kabupaten bandung barat ana sea surat ketetapan pajak daerah pajak mineral bukan logam akhir bulan tahun nama alamat ppd kode rekening! jenis pajak daerah alegori huk rp3 ang sana hang beda sae end s00e ina saad kang dea san man ben tak mat sama ata kang ana sana san mane mani kaki0o periode tari harga volume reaenoonoonoonoowoorooropoooypyyay ynghnunna pro pan dan jumlah ketetapan pajak kasam terbilang perhatian man kan kana kana maha min kena man ml2o ian no:a, kepala dppkad kepala bidang pendapatan tanggal jatuh tempo nip. tanda terima ppd akhir nama: alamat baturaja, yang menerima, bupati bandung barat, ttd. abubakar |
npkabupaten bandung barat dalam menyusun laporan keuangan baik laporan keuangan pemerintah kabupaten bandung barat, dan memberikan pedoman dalam pelaksanaan sistem dan prosedur akuntansi pemerintah kabupaten bandung baratrbitkannya peraturan bupati ini, peraturan bupati bandung barat nomor tahun tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerahrosedur tetap pelaksanaan penanganan bencana dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bandung barat, menimbang: bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab dalam perlindungan bagi warga negara atas terjadinya bencana kabupaten bandung barat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum dan perlindungan bagi segenap warga negara, bahwa penanggulangan bencana yang dilakukan belum didasarkan pada langkah yang sistematis dan terencana, sehingga terjadi tumpang tindih dan tidak tertangani secara optimal sehingga diperlukan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum bagi semua pihak dalam pelaksanaan penanganan bencana diperlukan pengaturan mengenai prosedur penanggulangan bencanabandung barat nomor tahun tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana kabupaten bandung barat, peraturan bupati kabupaten bandung barat nomor tahun tentang tugas pokok, fungsi dan rincian tugas unit dan tata kerja badan penanggulangan bencana daerah kabupaten kabupaten bandung barat, peraturan bupati kabupatenkabupaten bandung barat. memutuskan: menetapkan: peraturan bupati tentang prosedur tetap pelaksanaan penangananingkat bpbdsedur tetap yang selanjutnya disebut pratagulangan bencanausat pengendalian operasi yang selanjutnya disebut pusdalops adalah pos pengendalian utama penanggulangan bencana daerah yang rentan terhadap bencana. tim reaksi cepat yang selanjutnya disingkat trc adalah tim yang bertugas melaksanakan kegiatan kaji cepat bencana dan dampak bencana, pada saat tanggap darurat, meliputi penilaian kebutuhan, penilaian kerusakan dan kerugian dalam penanggulangan bencana bahaya adalah situasi, kondisi atau karakteristik biologis, klimatogolis, geografemampuan adalah penguasaan sumber daya, cara dan kekuatan yang dimiliki penduduk, serta dengan cepat memulihkan diri dari akibat bencana. kerentanan adalah tingkat kekurangdapat berupa kerentanan fisik, ekonomi, sosial dan tabiat, adat dan istiadat, yang dapat ditimbulkan oleh beragam penyebabyang tepat guna dan berdaya guna. organisasi dayupaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya sebagian atau seluruh bencana. pengungsi bencanaesiko bencana adalahrehabilitasi adalah perbaikan semua aspek pelayanan publik dan kehidupan masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah bencana. rekonstruksi adalah upaya perbaikan jangka menengah dan jangka panjang berupa fisik, sosial dan ekonomi untuk mengembalikan pelayanan publik dan kehidupan masyarakat pada kondisi yang sama atau lebih baik dari sebelu daya manusia, peralatan dan anggarrosedur tetap penanggulangan bencana pratap penanggulanganatap sebagaimana dimaksud dalam dipergunakan sebagai acuan bagi instansi yang terkait dalam penanggulangan bencana daerahtetap penanggulangan bencana prosedur tetap penanggulangan bencana prosedur penetapan status bencana informasi kejadian awal informasi awal kejadian bencana diperoleh melalui berbagai sumber antara lain:melakukan klarifikasi kepada instansi lembaga masyarakat didimana tempat lokasi daerah bencana berapa jumlah korban, kerusakan sarana dan prasarana prasarana penanggulangan bencana penyebab penyebab terjadinya bencana bagaimana upaya yang telah dilakukan cc. sistem peringatan dini kondisi wilayah daerah yang rentan terhadap bencana mengharuskan masyarakat untuk dapat memperoleh informasi kejadian secara cepat, tepat dan benar dari pihak yang berwenang yaitu badan meteorologi klimatologi dan geofisika, badan nasional penanggulangan bencana, dan bpbd. sistem peringatan dini dalam kondisi bencana harus dapat digunakan secara optimal untuk pemberitahuan masyarakat serta dapat pula digunakan untuk melaporkan kejadian bencana kepada pusdalops. penjelasan rumusan pertanyaan informasi kejadian awal yang harus dikumpulkan. prosedur berkumpul dan titik kumpul. penugasan trc dari informasi kejadian awal yang diperoleh, bpbd menugaskan trc tanggap darurat bencana,anggap darurat bencana dan masukan dari berbagai instansi lembaga terkait merupakan bahan pertimbangan bagi: kepala bpbd untuk mengusulkan kepada bupati dalam rangka menetapkan status tingkat bencana skala daerah. kepala bnpb untuk mengusulkan kepada presiden dalam rangka menetapkan status tingkat bencana skala nasional. pratap trc. penetapan status tingkat bencana berdasarkan usul atas dan berbagai masukan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam forum rapat dengan instansi lembaga terkait, maka bupati menetapkan status tingkat bencana skala daerah. prosedur pembentukan komando tanggap darurat bencana kepala bpbd, dan melaksanakan mobilisasi sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan dana instansi lembaga terkait dan atau masyarakat. tindak lanjut dari penetapan status tingkat bencana oleh bupati sebagai penetap status tingkat bencana skala daerah, kepala bpbd. struktur organisasi komando tanggap darurat bencana struktur organisasi komando tanggap darurat bencana terdiri atas komandan yang dibantu oleh wakil komandan tanggap darurat bencana. staf komando dan staf umum, staf komando secara lengkap terdiri dari: komandan tanggap darurat bencana, wakil komandan tanggap darurat bencana, staf komando, yang terdiri dari: sekretariat, hubungan masyarakat, keselamatan dan keamanan, perwakilan instansi lembaga. staf umum, yang terdiri dari: bidang operasi, bidang perencanaan, bidang logistik dan peralatan, bidang administrasi keuangyang berada ditanggap darurat bencana, yang mempunyai tugas pokok: merencanakan operasi penanganan tanggap daruratektif dan efisien.mengkoordinasikan, mengintegrasikan,tanggap darurat bencana bertugas: mengaktifkan dan meningkatkan pusdalop menjadi pos komando tanggap darurat bpbd, sesuai dengan jenis, lokasi dan tingkat bencana. pusdalop merupakan pos pengendalian utama penanggulangan bencana daerah yang rentan terhadap bencana. pusdalop dipimpin oleh kepala pusdalop penanggulangan bencana. sesuai dengan kebutuhan, kepala bpbd dapat menunjuk kepala pusdalop. pusdalop bertempat dilokasi tempat yang dapat siaga jam hari, hari minggu. pusdalop terdiri wakil dari instansi yang diperbantukan secara tugas dan fungsi dalam penanggulangan bencana. pusdalop merupakan sistem penanggulangan bencana satu atap. dalam kondisi darurat pusdalop diaktivasi menjadi pos komando tanggap darurat bencana, dengan unsur lintas sektor antara lain: tni seluruh angkatan kodim dan jajarannya), polri polres cimahi), bpbd, satuan polisi pamong praja kabupaten bandung barat, dinas kesehatan kabupaten bandung barat, dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten bandung barat, dinas cipta karya dan tata ruang kabupatenatuan bangsa dan politik kabupaten bandung barat, bagian umum sekretariat daerah kabupaten kabupaten bandung barat, bagian kesejahteraan sosial sekretariat daerah kabupaten kabupaten bandung barat, dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten bandung barat, badan pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencanaupt pemadam kebakaran kabupaten bandung barat, pmi kabupaten kabupaten bandung barat, kantor basarnasunia usaha swasta, tim tagawa, karang taruna se kabupaten bandung barat, koni kabupaten kabupaten bandung barat. dalam keadaan darurat bencana komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkat bencana membentuk pusat komando lapangan puskolap) lokasi bencana. didalam kondisi cakupan wilayah bencana yang luas dan mengakibatkan banyak korban, maka kecamatan se kabupaten bandung barat yang tidak terkena dampak langsung diwajibkan membantu menangani penanggulangan bencana. bantuan penanganan bencana oleh pemerintah kecamatan tersebut dikoordinasikan pos komando tanggap darurat bencana. membentuk pos komando lapangan (poskota) lokasi bencana bawah pos komando tanggap darurat bencana.kepala bpbd, sesuai dengan tingkat dan kewenangannya. wakil komandan tanggapdengan, yang bertugas dan bertanggung jawab untuk, yang, dan, yangdidinas badan lembaga perwakilan instansi dinas badan dinas badan lembaga yang terkait. perwakilan instansi dinas badan lembaga merupakan pusdalop yang dikendalikan oleh kepala pusdalop yangperwakilan instansi dinas badan lembaga yangsa bahan dan perlengkapan tanggap, menganalisa kebutuhan dana dalam rangka penanganan tanggap darurat bencana yang terjadi, dan mendukung keuangan yang dibutuhkan dalam rangka komando tanggap darurat yang terjadi. kepala seksi administrasi dan keuangan bertanggung jawab langsung kepada komandan tanggap darurat bencana. sistem komando tanggap darurat bencana sistem komando tanggap darurat bencana diselenggarakan dengan pola yang terdiri atas rencana operasi, permintaan, pengerahan mobilitas sumber an dalam komando. permintaan sumber daya mekanisme permintaan sumber bencana tanggap darurat bencana tingkat kecamatan, atau tingkat kabupaten yang terkena bencana, mengajukan permintaan kebutuhan sumber daya kepada kepala bpbd provinsi maupun kepada kepala bnpb, berdasarkan atas ketersediaan sumber daya lokasi dan tingkatan bencana. kepala bpbd kabupaten kota provinsi maupun kepala bnpb, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencana, meminta dukungan sumber dinas badan lembaga terkait sesuai dengan tingkat kewenangannya. instansi dinas badan lembaga terkait dimaksud adalah: tni seluruh angkatan kodim dan jajarannya), polri polres cimahi), bpbd, satpol kabupaten bandung barat, dinas kesehatan kabupaten bandung barat, dinas sosial tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten bandung barat, dinas cipta karya dan tata ruangbangpol kabupaten bandung barat, bagian umum sekretariat daerah kabupaten bandung barat, bagian kesejahteraan sosial sekretariat daerah kabupaten bandung barat, dppkad kabupaten bandung barat, badan p3akbpemadam kebakaran kabupaten bandung barat, pmi kabupaten bandung barat, kantor saran negeri, dunia usaha swasta, tim tagawa, karang taruna kabupaten bandung barat, koni kabupaten kabupaten bandung barat instansi dinas badan lembaga terkait wajib segera mengirimkan serta memobilisasi sumber daya manusia, logistik dan peralatan lokasi bencana. penerimaan serta penggunaan sumber daya manusia, peralatan dan logistik lokasi bencana sebagaimana dimaksud dilaksanakan bawah kendali kepala bpbd. pengerahan mobilisasi sumber daya pengerahan mobilisasi sumber daya manusidinas badan lembaga organisasi terkait dalam mengirimkan sumber daya harus didampingi oleh personil instansi dinas badandinas badan lembaga terkait pada tingkat tertentu tidak memiliki kemampuan sumber ilustrasi permintaan dan pengerahan sumber daya komando tanggap darurat bencana tingkat daerah seperti pada lampiran. pola pengerahan sumber daya tingkat daerah: dalam hal bencana tingkat daerah, kepala bpbd yang terkena bencana mengerahkan sumber erah yang bersangkutan dapat meminta bantuan kepada provinsi, dan apabila provinsi tidak tersedia, pemerintah provinsi dapat meminta bantuan kepada provinsi lain. apabila pemerintah daerah atau provinsi yang dimintai bantuan tidak memiliki ketersediaan sumber daya tidak memadai, maka pemerintah daerah yang terkena dapat meminta bantuan kepada pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi. biaya yang timbul akibat pengerahan bantuan ini ditanggung oleh pemerintah provinsi atau pemerintah daerah yang bersangkutanyang bersangkutan. apabila terdapat keterbatasan sumber daya manusia, peralatan dan logistik yang dikerahkan oleh kepala bpbd, maka bpbd provinsi dan bnpb dapat membantu melalui pola pendampingan. pola pendampingan oleh bnpb dapar. fasilitas komando tanggap darurat bencana untuk meningkatkan efektivitas dan mempercepat proses, personil komando, adalah sumber , cc. gudang, tempat penyimpanan logistik dan peralatan,, peralatan, baik yang merupakan fasilitas dasar maupun fasilitas yang spesifik sesuai jenis bencana, alat komunikasi dan peralatan computer, dan data serta informasi bencana dan dampak bencana. konfigurasi fasilitas alat komunikasi untuk komando tanggap darurat bencana seperti pada lampiran. tabel contoh kebutuhan fasilitas komando tanggap darurat bencana seperti pada lampiran. pengakhiran operasi tanggap darurat bencana menjelang berakhirnya waktu pelaksanaan operasi tanggap darurat bencana, kepala bpbdkepala bpbd membubarkan komando tanggap darurat bencana dengan menerbitkan surat keputusan pembubaran. masa pasca bencana dengan berakhirnya dan atau ditutupnya posko komando tanggap darurat bencana, maka dialihkan fase rehabilitasi dan rekonstruksi. prosedur umum rehabilitasi dan rekonstruksi sosialisasi dan koordinasi program, inventarisasi dan identifikasi kerusakan kerugian, perencanaan dan penetapan prioritas, mobilisasi sumber daya, pelaksanaan rehabilitasi, dan monitoring, evaluasi, dan pelaporan. ruang lingkup pelaksanasistem distribusi logistik proses manajemen logistik dan peralatan proses manajemen logistik dan peralatan dalam penanggulangan bencana dilaksanakan secara keseluruhan menjadi satu sistem terpadu, yang meliputi: perencanaan inventarisasi kebutuhan proses inventarisasi kebutuhan adalinventarisasi ini membutuhkan ketelitian dan keterampilan serta kemampuan untuk mengetahui secara pasti kondisi korban bencana yang akan ditanggulangi. cc. maksud dan tujuan perencanaan inventarisasi kebutuhan adalah:mengetahui kapan bantuan harus disampaikan. inventarisasi kebutuhan dihimpun dari: laporan, tim reaksi cepat media massa, instansi terkait, dan rapat koordinasi terhadap informasi mengenai antara lain, jumlah korban, pengungsi, kondisi kerusakan. perencanaan inventarisasi kebutuhan, yang terdiri dari: penyusunan standar kebutuhan minimal, dan penyusunan kebutuhan jangka pendek, menengah dan panjang. pengadaan dan atau penerimaan proses penerimaan dan atau pengadaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana dimulai dari pencatatan inventarisasi termasuk katagori logistik atau peralatan, dari mana bantuan diterima, kapan diterima, apa jenis bantuannya, seberapa banyak jumlahnya, bagaimana cara menggunakan atau mengoperasikan logistik atau peralatan yang disampaikan, apakah ada permintaan untuk siapa bantuan ini ditujukan. proses penerimaan atau pengadaan logistik dan peralatan untuk penanggulangan bencana dilaksanakan oleh penyelenggara penanggulangan bencana dan harus inventarisasi atau dicatat. pencatatan dilakukan sesuai dengan contoh formulir dalam lampiran. cc. maksud dan tujuan penerimaan dan atau pengadaan: mengetahui jenis logistik dan peralatan yang diterima dari berbagai sumber, untuk mencocokkan antara kebutuhan dengan logistik dan peralatan yang ada, menginformasikan logistik dan peralatan sesuai skala prioritas kebutuhan, sebagai upaya pengendalian dan pengawasan penggunaan logistik dan peralatan, dan untuk menyesuaikan dalam hal penyimpanan. sumber penerimaan dan atau pengadaan, sebagai berikut: penerimaan dan atau pengadaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana dapat berasal dari dalam negeri antara lain dari pemerintah apbd dan apbn), masyarakat, badan usaha dan lembaga swadaya masyarakat. penerimaan dan atau pengadaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana dapat berasal dari luar negeri antara lain dari pemerintah, masyarakat, badan usaha dan lembaga swadaya masyarakat. proses penerimaan dan atau pengadaan, sebagai berikut: proses pengadaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana dilaksanakan secara terencana dengan memperhatikan jenis dan jumlah kebutuhan, yang dapat dilakukan melalui pelelangan, pemilihan dan penunjukkan langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan penerimaan logistik dan peralatan melalui hibah dilaksanakan berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku dengan memperhatikan kondisi pada keadaan darurat. pergudangan dan penyimpanan proses penyimpanan dan pergudangan dimulai dari data penerimaan logistic dan peralatan yang diserahkan kepada unit pergudangan dan penyimpanan disertai dengan berita acara penerimaan dan bukti penerimaan logistik dan peralatan pada waktu itu. pencatatan data penerimaan antara lain jenis barang logistik dan peralatan apa saja yang dimasukkan dalam gudang, berapa jumlahnya, bagaimana keadaannya, siapa yang menyerahkan, siapa yang menerima, cara penyimpanan menggunakan metoda barang yang masuk terdahulu dikeluarkan pertama kali (first in first out) dan atau menggunakan metoda last in first out. prosedur penyimpanan dan pergudangan, antara lain pemilihan tempat, tipeyang berlaku. maksud dan tujuan penyimpanan dan pergudangan adalah: melindungi logistik dan peralatan dari kerusakan dan kehilangan atau berkurangnya standar mutu, memudahkan pendistribusian, dengan menggunakan sistem first first out ., dan mengetahui dan menjamin ketersediaan pada setiap waktu. pendistribusian berdasarkan data inventarisasi kebutuhan maka disusunlah perencanaan pendistribusian logistik dan peralatan dengan disertai data pendukung: yaitu yang didasarkan kepada permintaan dan mendapatkan persetujuan dari pejabat berwenang dalam penanggulangan bencana. perencanaan pendistribusian terdiri dari data: siapa saja yang akan menerima bantuan, prioritas bantuan logistik dan peralatan yan diperlukan, kapan waktu penyampaian, lokasi, cara penyampaian, alat transportasi yang digunakan, siapa yang bertanggung jawab atas penyampaian tersebut. cc. maksud dan tujuan pendistribusian adalah: mengetahui sasaran penerimaan bantuan dengan tepat. mengetahui jenis dan jumlah bantuan logistik dan peralatan yang harus disampaikan. merencanakan cara penyampaian atau pengangkatannya. pengangkutan berdasarkan data perencanaan pendistribusian, maka dilaksanakan pengangkutan. data yang dibutuhkan untuk pengangkutan meliputimaksud dan tujuan pengangkutan: mengangkut dan atau memindahkan logistik dan peralatan dari gudang penyimpanan tujuan penerima. menjamin keamanan, keselamatan dan keutuhan logistik dan peralatan dari gudang tujuan. mempercepat penyampaian. jenis pengangkutan jenis pengangkutan terdiri dari angkutan darat, laut, sungai, danau dan udara, baik secara komersial maupun non komersial yang berdasarkan kepada ketentuan yang berlaku. pemilihan moda angkutan berdasarkan pertimbanganpenerimaan tempat tujuan langkah yang harus dilaksanakan dalam penerimaan tempat tujuan adalah: mencocokkan antara data manifest pengangkutan dengan jenis bantuan yang diterima, mencheck kembali, jenis, jumlah, berat dan kondisi barang, mencatat tempat pemberangkatan, tanggal waktu kedatangan, sarana transportasi, pengirim dan penerima barang, dan membuat berita acara serah terima dan bukti penerimaan. maksud dan tujuan penerimaan tempat tujuan adalah: logistik dan peralatan diterima dengan baik, dan logistik dan peralatan yang dikirim sesuai dengan yang diterima. penghapusan barang logistik dan peralatanyang diakhiri dengan berita acara penghapusan. cc. penghapusan didasarkan peraturan yang berlaku. maksud dan tujuan penghapusan adalah: untuk mengetahui barang logistik dan peralatan yang dihapuskan, bentuk pertanggungjawaban atas amanat dari negara dan donatur, dan mengurangi beban biaya penyimpanan dan pemeliharaan. pertanggungjawaban seluruh proses manajemen logistik dan peralatan yang telah dilaksanakan harus dibuat pertanggungjawabannya. pertanggungjawaban penanggulangan bencana baik keuangan maupun kinerja, dilakukan pada setiap tahapan proses dan secara paripurna untuk seluruh proses, dalam bentuk laporan oleh setiap pemangku proses secara berjenjang dan berkala sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. cc. maksud dan tujuan pertanggungjawaban adalah: mempertanggungjawabkan seluruh pekerjaan logistik dan peralatan kepada para pemangku kepentingan, mempertanggungjawabkan kepada masyarakat, dan memudahkan pelacakan apabila terjadi kesalahan. pola penyelenggaraan manajemen logistik dan peralatan melibatkan beberapa lembaga atau sistem kelembagaan dalam berbagai tingkatan teritorial wilayah, mulai dari: tingkat nasional, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten serta kecamatan. dengan melibatkan banyak kelembagaan ini berbagai konsekuensi akan terjadi termasuk dalamnya adalah sistem manajemen yang mengikuti fungsinya, sistem komando, sistem operasi, sistem perencanaan, sistem administrasi dan keuangan, sistem komunikasi dan sistem transportasi. masing masing tingkat kelembagaan dalam melaksanakan manajemen logistic dan peralatan penanggulangan bencana menggunakan pedoman delapan tahapan manajemen logistik dan peralatan, yang pada masing masing tingkat lembaga penyelenggara memiliki ciri ciri khusus sebagai konsekuensi sesuai dengan tingkat kewenangannya. fungsi penyelenggaraan manajemen logistik dan peralatan tingkat kabupaten adalah: penyelenggara manajemen logistik dan peralatan tingkat kabupaten memiliki tanggung jawab, tugas dan wewenang wilayahnya, sebagai titik kontak utama bagi operasional area bencana yang meliputi duasebagai pusat informasi, verifikasi dan evaluasi situasi areamenjalankan pedoman manajemen logistik dan peralatan penanggulangan bencana secara konsisten. pembinaan dan pengawasan manajemen logistik dan peralatan pembinaan dalam rangka terselenggaranya sistem manajemen logistik dan peralatan yang handal perlu dilakukan pembinaan secara berjenjang sesuai dengan strata kelembagaan penanggulangan bencana. pengawasan penyelenggaraan manajemen logistik dan peralatan dilakukan pengawasan pada setiap tahap dalam proses manajemen logistik dan peralatan. pengawasan dilakukan secara pengawasan internal, eksternal dan masyarakat sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku. penanganan korban bencana pasca bencana upaya dalam penanganan korban pasca bencana meliputi: koordinasi dengan aparat setempat untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan dilokasi. pendataan meninvetarisasi jumlah korban bencana dan memperkirakan jumlah kerugian serta kebutuhan penanganan korban bencana. melaksanakan upaya pencarian, pertolongan darurat dan evakuasi korban. evakuasi dilakukan terhadap korban dilokasi bencana serta evakuasi masyarakat tempat yang lebih aman. penyediaan penampungan sementara. penampungan sementara berupa bangunan yang sudah ada dan atau pendirian tenda. fasilitas yang ada pada tempat penampungan sementara dapat berupa: fasilitas sanitasi yang baik, pendirian dapur umum, pos pelayanan kesehatan, pos keamanan, pos pendistribusian logistic, dan fasilitas informasi dan komunikasi. pendistribusian bantuan korban sesuai dengan kebutuhan, yang berupa pangan dan non pangan, bantuan kesehatan, cc. sanitasi, dan bimbingan spiritual dan psikologis. monitoring, evaluasi dan pelaporan monitoring monitoring dilakukan oleh tim yang diketuai oleh kepala bpbd. monitoring dilakukan terhadap: jumlah dan kondisi korban, jumlah kerugian dan kerusakan infrastruktur, dan jumlah, sumber dan pendistribusian bantuan. evaluasi kepala bpbd wajib melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan. pelaporan komandan penanganan darurat melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada bupati melalui kepala bpbd.bandung barat. dinas daerah adalah dinas komunikasi, informatika, dan statistik kabupaten bandung barat. kepala dinas adalah kepala dinas komunikasi, informatika, dan statistik kabupaten bandung barat. sekretariat adalah sekretariat pada dinas komunikasi, informatika, dan statistik kabupaten bandung barat. bidang adalah bidang lingkungan dinas komunikasi, informatika, dan statistik kabupaten bandung barat. subbagian adalah subbagian lingkungan dinas komunikasi, informatika, dan statistik kabupaten bandung barat. seksi adalah seksi lingkungan dinas komunikasi, informatika, dan statistik kabupaten bandung barat. unit pelaksana teknis dinas adalah unsur pelaksana teknis pada dinas komunikasi, informatika, dan statistikomunikasi, informatika, dan statistik dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika pemerintinformasi dan komunikasi, aplikasi informatika pemerintahan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika pemerintahan, pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang informasi dan komunikasi, aplikasi informatika pemerintahinformasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika pemerintinformasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika pemerintahan, merumuskan rencana pembangunan bidang informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika pemerintahan, memfasilitasi penyelenggaraan program,informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatikadalamormasi dan komunikasi publik, persandian, dan statistik, pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan bidang informasi dan komunikasi publik, persandian, dan statistik, dan cc. pelaksanaanbidang informasi dan komunikasi publikformasi dan komunikasi publik, melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik, persandian, dan statistik, cc. melaksanakan pengkajian perumusan pedomoordinasi bidang informasi dan komunikasi publik, persandian, dan statistik, melaksanakan pengkajian bahan pembinaan bidang informasi dan komunikasi publik, persandian, dan statistikerjasama bidang informasi dan komunikasi publik, persandian, danpersandian, dan statistikformasi dan komunikasi publik, persandian, dan statistipersandian, dan statistik, dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. bidang informasi dan komunikasi publik terdiri atas: seksi informasi dan komunikasi publik, seksi persandian, dan seksi statistik. seksi informasi dan komunikasi publdang informasi dan komunikasi publik. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi informasiormasi dan komunikasi publik, pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan bidang informasi dan komunikasi publik, dan pelaksanaan tugas teknis bidang informasi dan komunikasi publikrencana program kerja seksi informasi dan komunikasi publik, melaksanakan penyusunan bahan koordinasi bidang informasi dan komunikasi publik, cc.penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum bidang informasi dan komunikasi publik, melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pemberian rekomendasi skala kabupaten, melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pelaksanaan pelatihan pembinaan teknis aparatur masyarakat bidang teknologi informatika melaksanakan penyusunan bahan pengelolaan opini dan aspirasi publik lingkup pemerintah daerah kabupate, melaksanakan penyusunan bahan pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah kabupatenil. melaksanakan penyusunan bahan pelayanan informasi publik kabupaten meliputi, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik kabupatelaksanakan layanan hubungan media kabupaten meliputipenguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi kabupaten meliputimelaksanakan pelayanan informasi untuk umum bidang informasi dan komunikasi publik, melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penyelenggaraan bimbingan teknis bidang informasi dan komunikasi publik, melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan pengembangan jaringan komunikasi, melaksanakan pemeliharaan dan pemberdayaan jaringan komunikasi data internal dan eksternal kabupaten, melaksanakan tugas operasional bidang informasi dan komunikasi publik, melaksanakan penyusunan bahan kerjasama bidang informasi dan komunikasimelaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait, melaksanakan tugas teknis bidang informasi dan komunikasi publik, melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi bidang informasi dan komunikasi publik, melaksanakan ketatausahaan bidang informasi dan komunikasi publormasi dan komunikasi publik,dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. seksi persandseksi persandian mempunyai rincian tugas sebagai berikut: melaksanakan penyusunan rencana program kerja seksi persandian, melaksanakan penyusunan bahan koordinasi bidang persandian, cc. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis bidang persandian, melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum bidang persandian, melaksanakan pengelolaan administratif sandi dan telekomunikasi, melaksanakan pengumpulan bahan pembinaan program lingkup bagian sandi dan telekomunikasi, melaksanakan kegiatan lingkupmili, wesel board sentral, inventarisasi, pengadaan dan pemeliharaan sarana sandi dan telekomunikasi radio, kamera pemantau serta ketatausahaan surat menyurat sekretariat daerah, melaksanakan pengurusan pemanfaatan sarana dan prasarana pembinaan program dan lingkup sandi dan telekomunikasi, melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan keamanan informasi lingkungan pemerintah daerah, j . melaksanakan penyusunan bahan pengelolaan informasi terklasifikasi lingkungan pemerintah daerah, melaksanakan penyusunan bahan pengelolaan sumber daya manusia sandi lingkungan pemerintah daerah, il. melaksanakan penyusunan bahan pengelolaan perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi lingkungan pemerintah daerah, melaksanakan operasional pengelolaan komunikasi sandi lingkungan pemerintah daerah, melaksanakan operasional pengamanan komunikasi sandi yang dilakukan lingkungan pemerintahan daerah, oo. melaksanaka lingkungan pemerintah daerah, melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan operasional pengelolaan dan pengamanan komunikasi sandi lingkungan pemerintah daerah, memaksakan tugas operasional bidang persandian, melaksanakan penyusunan bahan kerjasama bidang persandiandian, melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait, melaksanakan tugas teknis bidang persandian melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi bidang persandian, melaksanakan ketatausahaan bidang persandisandian, dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. seksi statist, pengumpulan, pengolahan, updating, analisis data dan pelaporan serta tugas teknis bidang statistik. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi statisttatistik, pelaksanaan penyusunan bahan pengumpulan, pengolahan, updating dan analisis data bidang statistik, cc. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan bidang statistik, dan pelaksanaan tugas teknis bidang statistik. seksi statistik mempunyai rincian tugas sebagai berikut: melaksanakan penyusunan rencana program kerja seksi statistik, melaksanakan penyusunan bahan koordinasi bidang statistik, cc. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis bidang statistik: melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum bidang statistik, melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pengumpulan dan pengolahan data statistik, melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman updating dan analisis data statistik: melaksanakan kerjasama antar lembaga dalam pengembangan statistik melaksanakan pengembangan jejaring statistikj . melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penyelenggaraan statistik sektoral, melaksanakan tugas operasional bidang statistik, il. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama bidangstatistik, melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait, oo. melaksanakan tugas teknis bidang statistik, melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi bidang statistik, melaksanakan ketatausahaan bidang statisttatistik, dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. bagian kelima bidang aplikasi informatika pemerintahan bidang aplikasi informatika pemerintdalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang aplikasi informatika pemerintapelaksanacc. pelaksanaanbidang aplikasi informatika pemerintaplikasi informatika pemerintahaplikasi informatika pemerintahan terdiri atas: seksi infrastruktur dan teknologi, seksi manajemen data dan pengembangan aplikasi, dan seksi layanan government. seksi infrastruktur dan teknologfrastruktur dan teknologi. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi infrastruktur dan teknologdan teknologi, pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan bidang infrastruktur dan teknologi, dan cc. pelaksanaan tugas teknis bidang infrastruktur dan teknologi. seksi infrastruktur dan teknologi mempunyai rincian tugas sebagai berikut: melaksanakan penyusunan rencana program kerja seksi infrastruktur dan teknologi, melaksanakan penyusunan bahan koordinasi bidang infrastruktur dan teknologi, cc. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis bidang infrastruktur dan teknologi, melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum bidang infrastruktur dan teknologi, melaksanakan penyusunan bahanmeliputi: layanan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan data center, layanan pengelolaan akses internet pemerintah dan publik, layanan interkoneksi jaringan into pemerintah, layanan monitoring trafik elektronik, penyelenggara internet sehat, kreatif, inovatif dan produksi, penetapan lokasi internet protokol dan numbering lingkungan pemerintah, layanan penyedia sarana dan prasarana penyelenggaraan mancity, melaksanakan penyusunan bahan kerjasama bidang infrastruktur dan teknologielaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait, melaksanakan tugas operasional bidang infrastruktur dan teknologi, melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi bidang infrastruktur dan teknologi, melaksanakan ketatausahaan bidang infrastruktur dan teknologi, ilrastruktur dan teknologi, dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. seksi manajemen data dan pengembangan aplikasimanajemen data dan pengembangan aplikasi. dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi manajemen data danmanajemen data dan pengembangan aplikasi, pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan bidang manajemen data dan pengembangan aplikasi, dan cc. pelaksanaan tugas teknis bidang manajemen data dan pengembangan aplikasi. seksi manajemen data dan pengembangan aplikasi mempunyai rincian tugas sebagai berikut: melaksanakan penyusunan rencana program kerja seksi manajemen data dan pengembangan aplikasi, melaksanakan penyusunan bahan koordinasi bidang manajemen data dan pengembangan aplikasi, cc. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis bidang manajemen data dan pengembangan aplikasi, melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum bidang manajemen data dan pengembangan aplikasi, melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi dan pengelolaan database secara elektronik, melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan petunjuk teknis pengelolaan data elektronik, melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pengembangan, pengelolaan dan pembangunan sistem informasi telematika, melaksanakan pengelolaan sistem informasi telematika, melaksanakan penyajian data dan informasi publik secara elektronik, melaksanakan manajemen data informasi, serta fungsi integrasi layanan publik dan kepemerintahan kabupaten meliputi: layanan pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan, penetapan standar format data dan informasi, layanan pengembangan aplikasi pemerintahrecovery data dan informasi layanan interoperabilitas, layanan interkoneksi pemerintah dan masyarakat, layanan sistem informasi scarcity, melaksanakan penyusunan bahan keamanan informasi government, serta layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten meliputi layanan monitoring trafik elektronik, layanan penanganan insidenlaksanakan penyusunan bahan kerjasama bidang manajemen data dan pengembangan aplikasmanajemen data dan pengembangan aplikasi, melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait, melaksanakan tugas operasional bidang manajemen data dan pengembangan aplikasi, melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi bidang manajemen data dan pengembangan aplikasi, melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental bidang manajemen data dan pengembangan aplikasi, dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. seksi layanan governmenlayanan e government. dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi layanane government, pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan bidang layanan government, dan cc. pelaksanaan tugas teknis bidang layanan e government. seksi layanan government mempunyai rincian tugas sebagai berikut: melaksanakan penyusunan rencana program kerja seksi layanan government, melaksanakan penyusunan bahan koordinasi bidang layanan government, cc. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis bidang layanan government, melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum bidang layanan government, melaksanakan penyusunan bahanmeliputi penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi government kabupaten, layanan implementasi e government dan scarcity, layanan integrasi pengelolaan tik dan e government pemerintah kabupaten, layanan peningkatan kapasitas aparatur bidang tik, layanan sertifikasi teknis bidang tik, layanan peningkatan masyarakat dalam implementasi e government dan scarcity, layanan pengembangan dan inovasi tik dalam implementasi e government, layanromosi pemanfaatan layanan scarcity, layanan koordinasi kerjasama lintas opd, lintas pemerintah daerah dan lintas pemerintah pusat serta non pemerintah, melaksanakan penyusunan bahan kerjasama bidanggovernment, melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait, melaksanakan tugas operasional bidang layanan government, j . melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi bidang layanan government, melaksanakan ketatausahaan bidang layanan governmenlayanan government, informatika, dan statistidinas perhubungan, komunikasi dan informatikpimpinan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten bengkulu selatan provinsi bengkulu peraturan pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten bengkulu selatan nomor hi: tahudengan rahmat tuhan yang maha esa pimpinan dprd kabupaten bengkulu selatanterhadapbentukan provinsi bengkulu:2006ana menyusun rancangan program pembentukan peraturan daerah yang memuat daftar urutan dan prioritasrancangan peraturan daerah beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran dilingkungan dprd koordinasi untuk penyusunan program pembentukan peraturan daerah antara dprd dan pemerintah daerah.. memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota komisi dan atau gabungan komisi, diluar prioritas rancangan peraturan daerah tahun berjalan atau diluar rancangan peraturan daerah yang terdaftar dalam program legislasi daerah mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi ": dan membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan dprd baikdan pembentukan peraturan daerah dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada dapat: mengadakan koordinasi dan konsultasi dengan pihak pihak terkait yang menyangkut ruang lingkup tugasnya melalui pimpinan dprd. mengadakan rapat kerja dan dengar pendapat. melakukan kunjungan kerja atas persetujuan pimpinan dprd. mengadakan pendidikan dan pelatihan teknis. ketentuan dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut(s5) jumlah anggota panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ditetapkan paling banyak (setengah) dari jumlah anggota dprd. anggota panitia khusus sebagaimana dimaksud pada terdiri atas anggota dprd yang diusulkan oleh masing masing fraksi. ketua dan wakil ketua panitia khusus dipilih darfketentuan huruf dihapus, huruf diubah, dihapus dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikudihapus, ii., rapat dengar pendapat, dan oo.,anggota badan musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau sakitdihapuspembentukan peraturan daerah merupakan rapat anggota badan pembentukan peraturan daerah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan pembentukan peraturan, antara dprd dan masyarakat baik lembaga organisasi kemasyarakatan maupun perorangan. ketentuan diubah dan ditambahkan huruf dan sehingga berbunyi sebagai berikut waktu dan hari kerja dprd hari senin kamis pukul wib wib hari jum'at wib hari sabtu wib apabila diperlukan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan badan musyawarah, rapat dapat dilaksanakan pada malam hari mulai pukul wib selesai waktu pelaksanaan rapat hari senin kamis pukul wib selesai hari jum'at dan sabtu wib selesai tata pakaian rapat sipil harian psh) dalam hal rapat direncanakan tidak akan mengambil keputusan dprd: sad sipil resmi psr) dalam hal rapat direncanakan akan mengambil keputusan dprd: pakaian sipil lengkap dengan peci nasional dan bagi wanita berpakaian nasional atau menyesuaikan setiap menghadiri rapat paripurna yang bersifat istimewa, terkecuali untuk hari ulang tahun kabupaten bengkulu selatan memakai pakaian adat bengkulu selatan. ketentuan bab tata cara pembentukan peraturan daerah diubah menjadi (dua) paragraf yaitu paragraf tata cara pembentukan peraturan daerah tentang non apbd dan paragraf tata cara pembentukan peraturan daerah tentang apbd perubahan apbd, dan dan huruf angka huruf dan huruf angka diubah, sehingga ketentuan bab tata cara pembentukan peraturan daerah dan dan huruf angka huruf dan huruf angka berbunyi sebagai berikut: bab tata cara pembentukan peraturan daerah paragraf tata cara pembentukan peraturan daerah tentang non apbdpembentukan peraturanpembentukan peraturan daerah. (l) rancangan peraturan daerah yang berasal dari dprd dapat diajukan oleh anggota dprd, komisi, atau badan pembentukan peraturan daerah. rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota dprd, komisi, atau badan pembentukpembentukan peraturan daerah untuk dilakukan pengkajianbadan pembentukan peraturancad(2a) pembahasan rancangan peraturan daerah(2b)yampaian penjelasan kepala daerah dalam rapat paripurna mengenai rancangan peraturan daerah, penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah, dan penyampaiyampaian penjelasan pimpinan komisi, pimpinan badan pembentukan peraturanyampaian pendapat kepala daerah'terhadap rancangan perda: dan penyampainyampaian pendapat fraksi secara tertulis kepada pimpinan komisi ketua pansus(s6)peraturan daerah yang berkaitan dengan pajak'paragraf tata cara pembentukan peraturan daerah tentang apbd perubahan apbd 96apaling lambat minggu pertama bulan oktober tahun anggaran untuk dibahas dan mendapatkan persetujuan bersama.paling lambat minggu kedua bulan september tahun anggaran berjalan untuk dibahas dan mendapatkan persetujuan bersama. 96b pembahasan rancangan peraturan daerah tentang apbd perubahan apbd dilakukan dua tingkat pembicaraan yaitu pembicaraan tingkat dan pembicaraan tingkat ii. pembahasan rancangan peraturan daerah tentang apbd perubahan apbd96c rancangan apbd perubahan apbd disampaikan kepala daerah kepada pimpinan dprd paling lama (tujuh) hari kerja, sejak disampaikannya keputusan badan musyawarah tentang jadwal kegiatan rapat dprd. penyampaian rancangan apbd perubahan apbd, dari kepala daerah sebagaimana dimaksud disampaikan pimpinan dprd kepada komisi paling lama (dua) hari kerja, sejak disampaikan oleh kepala daerah kepada pimpinan dprd. rancangan apbd perubahan apbd sebagaimana dimaksud dilakukan pembahasan ditingkat komisi bersama mitra kerja masing masing paling lama (tujuh) hari kerja pembahasan ditingkat komisi dirangkum dalam bentuk laporan yang hasilnya disampaikan kepada badan anggaran. 96d pembicaraan tingkat sebagaimana dimaksud 96b yaitu sebagai berikut a.l. penyampaian penjelasan kepala daerah dalam rapat paripurna mengenai rancangan apbd perubahan apbd, penyampaian pemandangan umum fraksi dprd terhadap rancangan apbd perubahan apbd dalam rapat paripurna, penyampaian tanggapan dan atau jawaban kepala daerah terhadap penyampaian pemandangan umum fraksi dprd tentang rancangan apbd perubahan apbd dalam rapat paripurna, penyampaian laporan hasil pembahasan komisi kepada badan anggaran dalam rapat badan anggaran yang dilaksanakan khusus untuk acara tersebut. sinkronisasi hasil pembahasan komisi dengan rancangan apbd perubahan apbd dalam rapat kerja internal badan anggaran bangga melakukan harmonisasi hasil pembahasan komisi dengan tapi tentang rancangan apbd perubahan apbd dalam rapat kerja bersama, bangga melaporkan hasil harmonisasi pembahasan rancangan apbd perubahan apbd dengan tapi dalam rapat kerja, penyusunan laporan badan anggaran hasil pembahasan bersama dengan tapi, penyampaian pendapat fraksi secara tertulis kepada badan anggaran. pembicaraan tingkat meliputi: pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan penyampaian laporan badan anggaran terhadap hasil pembahasan yang berisi pendapat fraksi tentang rancangan apbd perubahan apbd terhadap rancangan peraturan daerah tentang rancangan apbd perubahan apbd yang telah disetujui dprd96e perda tentang apbd ditetapkan selambat lambatnya (satu) bulan sebelum berakhirnya apbd tahun anggaran berjalan berakhir. perda tentang perubahan apbd ditetapkan selambat lambatnya (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang berlaku berakhir. 96f kepala daerah menyampaikan rancangan perda tentang apbd perubahan apbdpada kepada kepala daerah paling lambat (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterima rancangan perda dimaksud. kepala daerahkepala daerahtindak lanjut hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada pelaksanaanya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. 96g dalam hal penyempurnaan hasil evaluasi tentang rancangan perda tentang apbd perubahan apbd sebagaimana dimaksud dalam dilakukanprd sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada guberaturan dprd1d ketua dewan perwakilan daerah kabupaten bengkulu selatan dto year subianto diundangkan manna pada tanggal plt. sekretariat'prd kabupaten bengkulu selatan lembaran daerah kabupaten bengkulu selatan tahun nomor peraturan dprd kabupaten bengkulu selatan nomor tahun tentang tata tertib. memutuskanbeberapa ketentuan dalam peraturan dprd kabupaten bengkulu selatan nomor tahun tentang tata tertib berita daerah kabupaten bengkulu selatan tahun nomor diubah sebagai berikut ketentuan angka, dan angka diubah, dan antara angka dan angka disisipkan 17a dan 17b, sehingga berbunyi sebagai berikut daerah adalah kabupaten bengkulu selatan, pemerintah daerah adalah pemerintah daerah kabupaten bengk. dasarbengkulu selatan adalah penyelenggara pemerintahan yang diserahkan kepada daerah sebagai fungsi fungsi pemerintahan daerah otonom: gubernur dan wakil gubernur adalah gubernur dan wakil gubernur provinsi bengkulu: bupati dan wakil bupati adalah bupati dan wakil bupati kabupaten bengkulu selatan: perangkat daerah adalah perangkat daerah kabupaten bengkulu selatan, ketua dan wakil ketua pengadilan negeri adalah ketua dan wakil ketua pengadilan negeri manna kabupaten bengkulu selatan pimpinan dprd adalah ketua dan wakil wakif ketua dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten bengkulu selatan: anggota dprd adalah anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten bengkulu selatan, alat kelengkapan dprd adalah alat kelengkapan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten bengkulu selatan, alat kelengkapan dprd yang terdiri dari atas pimpinan dewan, badan musyawarah, badan anggaran, komisi, badan pembentukan peraturan daerah, badan kehormatan, dan alat kelengkapan dprd lainnya yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna dprd, fraksi merupakankomisi adalahbadan musyawarah adalah badan musyawarah dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten bengkulu selatan,bengkulu selatan yang bersifat tetap dibentuk dalam rapat paripurna dprd, 17a. program pembentukan peraturan daerah yang selanjutnya propemperda adalag instrument perencanaan program perda kabupaten bengkulu selatan yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis, 17b. peraturan dprd adalah peraturan yang ditetapkan oleh dprd kabupaten bengkulu selatan badan anggaran adalah badan anggaran dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten bengkulu selatan: badan kehormatan adalah badan kehormatan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten bengkulu selatan: panitia khusus yang selanjutnya disebut pansus, adalah panitia yang dibentuk untuk membahas hal hal bersifat khusus, sekretariat dprd adalah sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten bengkulu selatan, tata tertib dprd adalah suatu ketentuan etika pelaku sebagai acuan kinerja dprd dalam melaksanakan tugasnya, peraturan daerah adalah peraturan daerah kabupaten bengkulu selatan, sekretaris dprd adalah sekretaris dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten bengkulu selatan, anggaranselatan, rapat paripurna adalah rapat paripurna dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten bengkulu selatan, rapat adalah rapat rapat yang diselenggarakan oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten bengkulu selatan, kunjungan kerja adalah kunjungan kerja dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten bengkulu selatan, masa sidang adalah waktu masa kegiatan anggota dprd yang dilakukan dalam gedung dprd kabupaten bengkulu selatan, masa reses adalah kegiatan dprd diluar masa sidang yang dilakukan para anggota dprd diluar gedung dprd, masyarakat adalah lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi profesi, swasta termasuk perseorangan. ketentuan diubah, narasi huruf diganti dengan narasi huruf dan sebaliknya, sehingga berbunyi dprd mempunyai tugas dan wewenang, memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah, mengusulkan pengangkatan dan atau pemberhentian kepala daerah dan atau wakil kepala daerah kepada menteri dalam negeri melalui gubernur,terhadapa rencana perjanjian nasional, regional dan internasional daerah, memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama nasional, regional dan,: dihapushuruf diubah sehingga berbunyi sebagai berikut alat kelengkapan dprd terdiri atas pimpinan, badan musyawarah, komisi, badan pembentukan peraturan daerah bapemperda): badan anggaran, badan kehormatan, dan alat kelengkapan diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna berupa panitia khusus dprd. dalam hal terjadinya pergantian pimpinan dprd dan anggota, alat kelengkapan dprd sebagaimana dimaksud ini ditetapkan oleh keputusan dprd dan dilaporkan dalam rapat paripurna kecuali panitia khusus. alat kelengkapan dprd sebagaimana dimaksud ini, mengatur tata kerjanya sendiri dengan persetujuan pimpinan dprd. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikutbentuk (tiga ,dan sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi secara musyawarah ataupun mekanisme pemungutan suara waktu menduduki tempat anggota komisi yang gantikan. komisi komisi dalam dprd terdiri dari komisi bidang hukum dan pemerintahan komisi bidang ekonomi dan keuangan komisi iii bidang pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan rakyat. pemandangan tugas masing masing komisi yaitu komisi bidang hukum dan pemerintahan, dengan mitra kerja sebagai berikut sekretaris daerah beserta asisten pemerintahan dan kesejahteraan yang membawahi: bagian pemerintahan dan otonomi daerah. bagian kesejahteraan rakyat. bagian hukum. asisten perekonomian dan pembangunan yang membawahi: bagian perekonomian dan sumber daya alam bagian administrasi pembangunan. bagian pengadaan barang dan jasa. asisten administrasi umum yang membawahi: bagian organisasi dan tata laksana. bagian umum. bagian humas dan protokol. sekretariat dprd inspektorat dinas satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran dinas kependudukan dan pencatatan sipil dinas komunikasi dan informatika badan kepegawaian dan pengembangan sdm badan kesatuan bangsa dan politik dinas pemberdayaan masyarakat desa dinas perpustakaan dan kearsipan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kecamatan kelurahan dan desa komisi bidang perekonomian dan keuangan, dengan mitra kerja sebagai berikut dinas perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian dinas pertanian dinas ketahanan pangan dinas perikanan dinas perhubungan badan pengelolaan keuangan dan aset daerah dinas pariwisata bumi komisi iii bidang pembangunan dan kesejahteraan rakyat dengan mitra kerja sebagai berikut dinas pekerjaan umum dan penataan ruang dinas lingkungan hidup dan kehutanan bappeda dan litbang dinas pendidikan dan kebudayaan dinas pemuda dan olahraga dinas tenaga kerja dan transmigrasi dinas kesehatan dinas sosial dinas perumahan rakyat dan kawasan perbadan penanggulangan bencana daerah rumah sakit umum hasanuddin daerah bagian kelima diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut bagian kelima badan pembentukan peraturan daerah ketentuan dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut badan pembentukan peraturanpembentukan peraturan daerah dibentuk pada permulaan masa keanggotaan dprd dan permulaan tahun sidang. jumlah anggota badan pembentukan peraturanpembentukan peraturan daerah setara dengan jumlah anggota satu komisi dprd yang bersangkutan. anggota badan pembentukan peraturan daerah diusulkan masing masing fraksi. pimpinan badan pembentukan peraturanpembentukan peraturan daerah berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat atau melalui mekanisme voting. sekretaris dprd karena jabatannya adalah sekretaris badan pembentukan peraturan daerah bukan anggota. masa jabatan pimpinan badan pembentukan peraturan daerah paling lama dua setengah) tahun. masa keanggotaan badan pembentukan peraturan daerah dapat diubah pada setiap tahun anggaran. badan pembentukan peraturan daerah bertugas: |
kasadanya penyesuaian nilai jual objek pajak bumi dan bangunan kabupaten bandung baratcc.menurunnya kemampuan membayar wajib pajak, sehubungan dengan hal tersebut maka dipandang perlu untuk memberikan stimulus sebagai upaya perangsang bagi wajib pajak dalam membayakecamatan adalah kecamatanompleks menengah atas adalah perumahan dengan harga jual diatas juta rupiah. kompleks menengah bawah adalah perumahan dengan harga jual dibawah juta rupiah sampai juta rupiah. jalan protokol adalah jalan utama baik jalan nasional, jalan provinsi maupun jalan kabupaten. bab pemberian stimulus pbb p2 stimulus diberikan kepada setiap objek pajak berdasarkan ketetapan pbb p2 tahun stimulus diberikan dalam bentuk pemberian potongan dengan besaran antara (sepuluh keseratus) sampai dengan (empat puluh lima keseratus) dari ketetapan pbb p2 tahun yang didasarkan pada kondisi perekonomian wajib pajak. pemberian stimulus sebagaimana dimaksud pada diberikan berdasarkan permohonan keberatan pbb p2 berhutang. pemberian potongan sebagaimana dimaksud pada dikecualikan untuk wajib pajak yang berbentuk badan hukum. ketentuan mengenai tata cara permohonan keberatan pbb p2 berhutang sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bab iii besaran stimulus besaran stimulus sebagaimana dimaksud dalam dihitung dengan pengaturan kelas jenjang sebagai berikut: objek pajak yang terletak kompleks perumahan menengah keatas ditetapkan stimulus sebesar besarnya (tiga puluh lima keseratus). objek pajak yang terletak kompleks menengah kebawah ditetapkan stimulus sebesar besarnya (empat puluh keseratus). objek pajak yang terletak jalan protokol ditetapkan sebesar besarnya (empat puluh lima keseratus). objek pajak luar huruf dan ditetapkan sebesar (sepuluh keseratus). contoh perhitungan pbb p2 yang harus dibayar atas adanya stimulcontoh perhitungan pbb p2 yang harus dibayar dengan adanya stimulus tabel letak objek pajak ramadan alamat wajib pajak ko. kbp jl. wangsapatra wetan varius sitorus, ir, mba ko. kbp jl. wangsapatra wetan cipeundeuy padalarang cipeundeuy kabupaten bandung barat kabupaten bandung barat objekpajak luas (m2? kelas nop per totalnjop bumi bangunan lo. bo. yo. nop sebagai dasar pengenaan pbb njoptkpi(nop tidakkenapajak nop untuk penghitungan pbb yang terutang stimulus byangharus dibayar tahun tabel letak objek pajak ramadan alamat wajib pajak jl. raya gadobangkong sri yulian, dra gadobangkong jl. raya cimahi ngamprah karangmekar kabupaten bandung barat bandung objekpajak luas (m2 kelas nop per totalnjop bumi bangunan bo. bo. lo. .| nop sebagai dasar pengenaan pbb njoptkp (nop tidakkenapajak) nop untuk penghitungan pbb yang terutang stimulus byangharus dibayar tahun bupati bandung barat ttd. umbara sutisna |
tuang bupati mempawah provinsi kalimantan barat peraturan bupati mempawah nomor tahun tentang jam wajib belajar peserta didik pada malam hari kabupaten mempawah dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati mempawah, menimbang: bahwa untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik kabupaten mempawah dan menjaga disiplin budaya belajar, serta untuk menghindari peserta didik keluar rumah terutama pada malam hari, perlu diatur jam wajib belajar peserta didik pada malam harimempawempawah. dinas adalah dinas pendidikan, pemuda, olahraga dan pariwisata kabupaten mempawah. jam wajib belajar pada malam hari adalah batas waktu belajar bagi peserta didik dimalam hari, satuan polisi pamong praja adalah satuan polisi pamong praja kabupaten mempawah. kelurahan adalah merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten mempawah. peserta didik adalah peserta didik jenjang sd mi, smp m ts, sma smk negeri swasta kabupaten mempawah. kecamatan adalah kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten mempawah. desa adalah merupakan wilayah kerja desa kabupaten mempawah. dewan pendidikan adalah dewan perdikan kabupaten mempawah. tim pengendali mutu pendidikan daerah disingkat temp adalah tim penjaminan mutu pendidikan daerah kabupaten mempawahnet dan yang sejenisnya. rt rw adalah rukun tetangga rukun warga merupakan lembaga yang dibentuk dan dibina oleh pemerintah bertujuan untuk membantu dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dan berkedudukan bawah lurah kepala desa. bab, balai warga, sarana lain yang memadai, rumahiii pelaksanaan (l) pemberlakuan jam wajib belajar pada malam hari dilaksanakan setiap hari dimulai pukul s.d tiba dan pelanjut, pemuda, olahraga dan pariwisata dan kementerian agama. selama jam wajib belajar pada malam hari tersebut,, belajar tambahan (les private) dan keperluan urusan keluarga yang mendesak. pengecualian sebagaimana dimaksud pada adalah bagi peserta didik yang mendapat ijin dari orang tua wali dan atau didampingi orang tua wali. untuk menjaga kondusifitas dan terlaksananya jam wajib belajar pada malam hari, dihimbau dan diharapkan orang tua wali agar dapat menjaga suasana lingkungan rumah yang tenang, seperti tidak menghidupkan televisi dan musik sehingga dapat mengganggu konsentrasi belajar. untuk efektifitas pelaksanaan jam wajib belajar peserta didik pada malam hari, dihimbau dan diharapkan orang tua, ketua rt, ketua rw, kepala dusun, kepala desa lurah, camat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dewan pendidikan, tokoh adat, komite sekolah, guru, lsm pendidikan dan praktisi pendidikan untuk dapat berpartisipasi dalam melaksanakan peraturan ini. bab satuan tugas dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan jam wajib belajar peserta didik pada malam hari rw, kepala dusun lingkungan, lurah: camat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, satpol pp, kepolisian, dinas pendidikan, organisasi pemuda, tim penggerak pkk,, memfasilitasi kebutuhan pelaksanaan kegiatan belajar pada malam hari,,bab pembinaan dinas, kecamatan, kelurahan, desa, dewan pendidikan, dan wajib melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan jam wajib belajar peserta didik, pembinaan sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan melalui sosialisasi program diwilayah, rapat koordinasi, pertemuan warga, desa, unsur tim pembina tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud paling sedikit terdiri dari: bupati, wakil bupati, sekretaris daerah, asisten ekonomi, pembangunan dan kesra desa, badan perencanaan pembangunan daerah, kantor kementerian agama kabupaten mempawah, bagian kesra sekretariat daerah kabupaten mempawah, bagian kesbangpol, bagian pemerintah, il. dewan pendidikan, tim penggerak pkk kabupaten mempawah, dan tim penjaminan mutu pendidikan daerah temp). unsur tim pembina tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud paling sedikit terdiri dari: camat, kepala kantor urusan agama, tim penggerak pkkri: lurah kepala desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, badan permusyawaratan desa, dusun lingkungan dan rt, tim penggerak pkk kelurahan desa, ikatan pekerja sosial masyarakat tingkat kelurahan desa.dalam berita daerah kabupaten mempawah. ditetapkan mempawah diundangkan mempawah pada tanggal acccooc ooo. sekretaris daerah kabupaten mempawah porar sal ina berita daerah kabupaten mempawah pun sypbscarvarus nomor nccoocoordukungan pelaksanaan tugas dan fungsi dprd. bagian kedua sekretaris dprd sekretaris dprd dprd. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada sekretaris dprd mempunyai fungsirogram dan keuangan, persidangan dan perundang undangan serta fasilitasi penganggaran dan pengawasan dprd. bagian ketiga bagian umum dan kepegawaian bagian umumkusaha dan kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapusaha dan kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan, pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan bidang tata usaha dan kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan, dan cc. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan bidang tata usaha dan kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan. bagian umum dan kepegawaiumum dan kepegawaian, melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis bidang tatamelaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. bagian umum dan kepegawaian terdiri atas subbagian tata usaha dan kepegawaian, subbagian rumah tangga, dan cc. subbagian perlengkapan. subbagian tata usaha dtata usaha dan kepegawaian. dalam dan kepegawaian, pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan bidang tata usaha dan kepegawaian, dan cc. pelaksanaan tugas teknis bidentata usaha dan kepegawaian. subbagian tata usaha dan kepegawaian mempunyai rincian tugas sebagai berikut: melaksanakan penyusunan rencana kerja subbagian tata usaha dan kepegawaian, melaksanakan penyusunan bahan koordinasi bidentata usaha dan kepegawaian, cc. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis bidang tata usaha dan kepegawaian, melaksanakan pengelolaan administrasi data serta dokumentasi naskah dinas sekretariat dprd dan alat kelengkapan dprd, melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan administrasi penyiapananalisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli: melaksanakan bahan administrasi pembuatan daftar urut kepangkatan dan formasi pegawai, melaksanakan pengadministrasian data pimpinan dan anggota dprdpenyusunan daftar gaji dan tunjangan pegawai, il. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengembangan karir, pemberian penghargaan, peningkatan kesejahteraan pegawai dan pengembangan kompetensi serta pembinaan jabatan fungsional, melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin dan pengelolaan hukuman disiplin pegawai, melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil sesuai sasaran kerja pegawai skp), oo. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian analisis jabatan anja), analisis beban kerja abk) dan evaluasi jabatan eva), melaksanakan fasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggotayang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya dan cc. pelaksanaan tugas teknis bidang rumah tangga, subbagian rumah tangga mempunyai rincian tugas sebagai berikut: melaksanakan penyusunan rencanagelolaan dan pemeliharaan kebersihan komplek perkantoran sekretariat dprd, melaksanakan pengaturan dan pengelolaan keamanan komplek perkantoran sekretariat dprd, memfasilitasi penyiapan tempat dan sarana rapat dan pertemuan, mengatur dan memelihara rumah dinas pimpinan dan anggota dprd, melaksanakan layanan akomodasi makanan dan jamuan, termasuk pemenuhan kebutuhan makan minum fraksiperlengkapan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada subbagian perlengkapan, pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan bidang perlengkapan, dan cc. pelaksanaan tugas teknis bidang perlengkapan. subbagian perlengkapan mempunyai rincian tugas sebagai berikut: melaksanakan penyusunan rencana kerja subbagian perlengkapan, melaksanakan penyusunan bahan koordinasi bidang perlengkapan, cc. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis bidang perlengkapan, menyusun rencana kebutuhan barang milik daerah kbd), melaksanakan ketatausahaan, pengendalian dan pemeliharaan barang milik daerah untuk keperluan dprd dan sekretariat dprd, melaksanakan pengaturan pemeliharaan dan pengelolaan bahan bakar kendaraan jabatan pimpinan dprd dan kendaraan dinas sekretariat dprd, mengatur, prasarana dan gedung dprd, melaksanakan penyediaan ruang kerja, kelengkapan kantor dan pemenuhan kebutuhan belanja alat tulis kantor pada sekretariat fraksi, j . melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi bidang perlengkapencanaan dan penganggaran, verifikasi serta akuntanrencanaan dan penganggaran, verifikasi serta akuntansi dan pelaporan, pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan bidangperencanaan dan anggaran, verifikasi serta akuntansi dan pelaporan, dan cc. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan bidang perencanaan dan anggaran, verifikasi serta akuntansi dan pelaporan. bagian perencanaan dan keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut melaksanakan pengkajian bahan perumusan dan penyusunan rencanaoordinasipembinaan bidang perencanaan dan anggaran, verifikasi serta akuntansi dan pelaporan, melaksanakan pengendalian administrasi dan teknis pelaksanaan program kerjaerjasama bidang perencanaan dan anggaran, verifikasi sertaanggaran, verifikasi serta akuntansi dan pelaporan, melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi bidang perencanaan dan anggaran, verifikasi serta akuntansi dan pelaporan, j . melaksanakan pengendalian ketatausahaan bidang perencanaan dan anggaran, verifikasi serta akuntansi dan pelaporanggaran, verifikasi serta akuntansi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. bagian perencanaan dan keuangan terdiri atassubbagian perencanaan dan penganggarpenganggaran. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada subbagian perencanaan dan penganggarnganggaran, pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi bidang perencanaan dan penganggaran, dan cc. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas bidang perencanaan dan penganggaran. subbagian perencanaan dan penganggarpenganggaran, melaksanakan penyusunan bahan koordinasi bidang perencanaan dan penganggaran, cc. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis bidang perencanaan dan penganggarananalisis data untuk bahan penyusunan rencana kerja anggaran rka) dan dokumen pelaksanaan anggaran dpa) sekretariat dprd, melaksanakan penyusunan bahan penetapan laporan kinerja daerah lingkup sekretariat dprd yinformasi penyelenggaraan pemerintahan daerah ipad) dan laporan keterangan pertanggungjawaban kpj): melaksanakan penyusunan bahan rencana kerja lingkup sekretariat dprdperangkat daerah renstra), rencana kerja perangkat daerah senja) dan rencana kerja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, melaksanakan penyusunan perjanjian kinerjarencanaan dan penganggar atasabahan pengkajian kebijakan teknis bidang verifikasi: pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi bidang verifikasi, dan cc. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugarencanaverifikasi pertanggungjawaban keuangan, melaksanakan koordinasi dengan pejabat pelaksana teknis kegiatan ppt), bendahara dan pembantu pejabat ketatausahaan keuanga uang tu) langsung ls), melaksanakan verifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga dan perlengkapbidang verifikasiverifikasi, melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi bidang verifikasiagian akuntansi dan pelaporan mempunyai fungsi pelaksanaan penyusuntugas teknis bidang akuntansi dan pelaporan. subbagianagian akuntansi dan pelaporan, melaksanakan penyusunan bahan koordinasi bidangrencanakan ketatausahaan keuangan, melaksanakan penyusunan pengadministrasian dan pembukuan keuangan sekretariat dprd, melaksanakan koordinasi denganlaksanakan analisis laporan keuangan dan laporan kinerja, melaksanakan monitoring dan evaluasi administrkajian perundang undangan, persidangan dan risalah serta humas, protokol dan publikasi, pelaksanacc. pelaksanaankajian perundang undangan, persidangan dan risalah serta humas, protokol dan publikasi, cc. melaksanakan pengkajian bahan koordinadministrasi dan teknis pelaksanaan rencana kerjkerjasambahan fasilitketatausahaan bidang kajian perundang undangan, persidangan dan risalah serta humas, protokol dan publikasi, j . melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas, protokol dan publikasi. subbagian kajajian perundang undangan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada subbagian kajian perundang unajian perundang undangan, pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan bidang kajian perundang undangan, dan cc. pelaksanaan tugas teknis bidang kajian perundang undangan. subbagian kajian perundang undangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut melaksanakan penyusunan rencana kerja subbagian kajian perundang undangan, melaksanakan penyusunan bahan koordinasi bidangkajian perundang undangan, cc. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis bidang kajian perundang undangan, melaksanakan penyusunan program pembentukan peraturan daerah, melaksanakan kajian perundang undangan dalam rangka penyusunan bahan daftar inventaris masalah dim), melaksanakan pembuatan konsep bahan penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah usulan dprd, melaksanakan penyusunan bahan analisis produk penyusunan draft rancangan peraturan daerah usulan dprd, melaksanakan penyiapan bahan sosialisasi rancangan peraturan daerah usulan dprd, melaksanakan fasilitasi proses pembahasan rancangan peraturan daerah, baik usulan dari pemerintah daerah maupun usulan dprd, melaksanakan pengumpulan, inventarisasi dan penyusunan bahan dalam rangka pembentukan rancangan peraturan dprd, rancangan keputusan dprd dan rancangan keputusan pimpinan alat alat kelengkapan dprdubbagian persidangan dan risalah dan risalah. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada subbagian persidangan dan risalah mempunyai fungsi pelaksanaan penyusunan pengkajian kebijakan teknis bidang persidangan dan risalah, pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan bidang persidangan dan risalah, dan pelaksanaan tugas teknis bidang persidangan dan risalah. subbagian persidangan dan risalah mempunyai rincian tugas sebagai berikut: melaksanakan penyusunan rencana kerja subbagian persidangan dan risalah, melaksanakan penyusunan bahan koordinasi bidang persidangan dan risalah, cc. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis bidang persidangan dan risalah, merencanakan dan mempersiapkan program dan jadwal rapat dan sidangnjadwalan kegiatan dprd dan pembentukan peraturan daerah serta produk hukum dprd, melaksanakan penyiapan data, materi atau bahan rapat dprd mengenai penjadwalan kegiatan dprd dan pembentukan peraturan daerah serta peraturan dprd, melaksanakan fasilitasi rapat rapat badan pembentukan peraturan daerah, badan kehormatan, badan musyawarah dan rapat paripurna dprd, menyiapkan bahan penyusunan rancangan rencana kerja dprd, menyiapkan materi kunjungan kerja dan studi banding dprd, melaksanakan penyusunan bahan kerjasama bidang persidangan dan risalahhumas, protokol dan publ, protokol dan publikasi. dalamrotokol dan publikasi, pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan bidang humas, protokol dan publikasi, dan cc. pelaksanaan tugas teknis bidang humas, protokol dan publikasi. subbagian humas, protokol dan publikasi mempunyai rincian tugas sebagai berikut: melaksanakan penyusunan rencana kerja subbagian humas, protokol dan publikasi, melaksanakan penyusunan bahan koordinasi bidang humas, protokol dan publikasi, melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis bidanghumas, protokol dan publikasi, melaksanakan penyusunan bahan komunikasi dan publikasi, serta pelaksanaan peliputan kegiatan dprd, melaksanakan perencanaan dan penyusunan bahan keprotokolan pimpinan dprd dengan instansi pemerintah, pemberian pelayanan dan fasilitasi hubungan masyarakat yang ditujukan kepada dprd, melaksanakan penyusunan kliping dan analisa berita, melaksanakan pengelolaan sistem informasi dprd dan sekretariatfasilitasi penganggaran, fasilitasi pengawasan sertapelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis bidang fasilitasi penganggaran dan pengawasan pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan bidang fasilitasi penganggaran dan pengawasan, dan cc. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan bidang fasilitasi penganggaran dan pengawasan. bagian fasilitasi penganggaran dan pengawasan mempunyai rincian tugas sebagai berikut melaksanakan pengkajian bahan rencana kerja bagian fasilitasi penganggaran dan pengawasan, melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknisoordinasi bidangfasilitasi penganggaran, fasilitasi pengawasan serta kerja sama dan aspirasi melaksanakan pengkajian bahan pembinendalian administrasi dan teknis pelaksanaan program kerjaerjasama pelayanan kesekretariatkoordinasi dengan instansi terkait, melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi bidang fasilitasi penganggaran, fasilitasi pengawasan serta kerja sama dan aspirasi, j . melaksanakan pengendalian ketatausahmonitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas bidangfasilitasi penganggaran, fasilitasi pengawasan serta kerja sama dan aspirasi dan il. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. bagian fasilitasi penganggaran dan pengawasan sama dan aspirasi. subbagian fasilitasi pengangganggaran. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada subbagian fasilitasi penganggaran mempunyai fungsi pelaksanaan penyusunan pengkajian kebijakan teknis bidang fasilitasi penganggaran, pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan bidang fasilitasi penganggaran, dan cc. pelaksanaan tugas teknis bidang fasilitasi penganggaran. subbagian fasilitasi penganggaran mempunyai rincian tugas sebagai berikut: melaksanakan penyusunan rencana kerja subbagian fasilitasi penganggaran, melaksanakan penyusunan bahan koordinasi bidang fasilitasi penganggaran, cc. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis bidang fasilitasi penganggaran, melaksanakan fasilitasi pembahasan kebijakan umum apbd (kua) dan prioritas plafon anggaran sementara pas) baik murni maupun perubahannya, melaksanakan penyusunan bahan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang apbd dan perubahan apbd, melaksanakan penyusunan bahan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan apbd, melaksanakan penyusunan bahan pembahasan laporan realisasi semester pertama apbd dan prognosis untuk (enam) bulan berikutnya, melaksanakan penyusunan bahan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban (kpj) bupati, melaksanakan penyusunan bahan pembahasan terhadapnyiapkan penyiapan data, materi atau bahanfasilitasi pengawaswasan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada subbagian fasilitasi pengawasan mempunyai fungsi pelaksanaan penyusunan pengkajian kebijakan teknis bidang fasilitasi pengawasan, pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan bidang fasilitasi pengawasan, dan cc. pelaksanaan tugas teknis bidang fasilitasi pengawasan. subbagian fasilitasi pengawasan mempunyai rincian tugas sebagai berikut melaksanakan penyusunan rencana kerja subbagian fasilitasi pengawasan, melaksanakan penyusunan bahan koordinasi bidang fasilitasi pengawasan, cc. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis bidang fasilitasi pengawasan, melaksanakan pengkajian rumusan rapat dprd dalam rangka pengawasan, melaksanakan analisis bahan dalam pelaksanaan penegakan kode etik dprd, melaksanakan analisis bahan dukungan pengawasan penggunaan anggaran, melaksanakan penyusunan bahan pengawasan pelaksanaan kebijakan, melaksanakan penyusunan catatan rapat rapat dprd berupa berita acarapenyiapan data, materi atau bahankerja sama dan aspirerja sama dan aspirasi. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada subbagian kerja sama dan aspirasi mempunyai fungsi pelaksanaan penyusunan pengkajian kebijakan teknis bidang kerjasama dan aspirasi, pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan bidangkerjasama dan aspirasi, dan cc. pelaksanaan tugas teknis bidangkerjasama dan aspirasi. subbagian kerja sama dan aspirasi mempunyai rincian tugas sebagai berikut: melaksanakan penyusunan rencana kerja subbagian kerja sama dan aspirasi, melaksanakan penyusunan bahan koordinasi bidang kerja sama dan aspirasi, cc. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis bidang kerja sama dan aspirasi, melaksanakan perencanaan dan fasilitasi kegiatan reses dprd, melaksanakan analisis data dan bahan dukungan jaringan aspirasi masyarakat, melaksanakan penyusunan pokok pokok pikiran dprd, melaksanakan fasilitasi penyusunan kerja sama dprd dan atau sekretariat dprd dengan pihak lain, melaksanakan pemberian pelayanan dan fasilitasi aspirasi masyarakat yang ditujukan kepada dprd, melaksanakan fasilitasi rapat dan penyusunan catatan rapat rapat dprd mengenai pembahasan kerja sama daerah, j . melaksanakan penyiapan data, materi atau bahan rapat dprd mengenai pembahasan kerja samaekretaris dprd berita daerah kabupaten bandung barat tahun nomor seri denaringatan hari bela negara dan rangkaian peristiwanyengan telah ditetapkannya tanggal desember sebagai hari bela negara dengan keputusan presiden republik indonesia nomor tahun maka untuk memperingati hari bela negara dan rangkaian peristiwanya, perlu ditetapkan pedoman penyelenggaraannya: bahwa untuk mewujudkan maksud huruf atas, perlu menetapkan peraturan bupati lima puluh kota. mengingat undang undang nomor tahunbela negaranagari adalah nagari yang ada kabupaten lima puluh kota. bela negara adalah segala upaya untuk mempertahankan negara dengan cara meningkatkan rasa nasionalisme yakni kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air, serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara. peri adalah pemerintahan darurat republik indonesia. bab ruang lingkup peringatan hari bela negara kabupaten lima puluh kota dilaksanakan setiap tahun tempat yang ditetapkan oleh bupati lima puluh kota. bab iii lokasi peringatan peringatan hari bela negara, dapat dilakukan secara bersamaan dengan rangkaian kegiatan hari bersejarah bersifat lokal yang meliputi peristiwa konsolidasi komando sumatera dan pembentukan gubernur militer, bupati militer dan wedana militer yang menuju koto tinggi tanggal desember peristiwa pengumuman kabinet pemerintahan darurat republik indonesia peri) halaman yang terjadi tanggal desember peristiwa gugurnya syuhada barisan pengawal negeri dan kota bank) titian dalam nagari pandai gadang tanggal januari peristiwa penyerangan para pemimpin peri oleh belanda dan kaki tangannya wilayah situlah batu tanggal januari peristiwa koto tuo lautan api tanggal juni peristiwa perundingan antara utusan pemberi mandat pemerintahan dengan pemimpin peri padang jarang tanggal juli dan peristiwa rapat umum pimpinan peri dengan masyarakat koto kaca tanggal juli peringatan hari bersejarah sebagaimana dimaksud pada atas dilaksanakan setiap tahunnya, dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi pada tanggal kejadian peristiwa tersebut. peringatan hari bersejarah sebagaimana dimaksud pada atas dilaksanakan oleh panitia yang dibentuk yang dituangkan dalam sebuah keputusan bupati lima puluh kota yang terdiri dari panitia pengarah dan panitia pelaksana. komposisi personalia dan penatalaksanaan diusulkan sebagai hasil musyawarah masing masing kecamatan lokasi peristiwa dan dikukuhkan dalam keputusan bupati lima puluh kota. panitia pengarah dibentuk oleh pemerintah daerah kabupaten lima puluh kota dengan keputusan bupati. dalam pelaksanaan peringatan hari bersejarah tersebut, panitia penyelenggara melibatkan seluruh potensi dan swadaya masyarakat setempat dalam sukses penyelenggaraannya. pembiayaan dalam memperingati rangkaian kegiatan tersebut dihimpun dari swadaya goro masyarakat: sumbangan donatur lembaga dunia usaha: bantuan dari pemerintah kabupaten lima puluh kota, dan sumbernetapan dan pedoman penyelenggaraan hari bela negara dan rangkaian peristiwanya kabupaten lima puluh kotima puluh kota. ditetapkan sarilamak pada tanggal juni bupati diundangkan sarilamatra pada tanggal jung pj. sekret aar ipa merah rmendi arti kabupaten kota betina taufik hid maa daerah kabupaten tahun. ., mom kota |
ris bupati rembang peraturan bupati rembang nomor tahun tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah bupati rembang,kepala sekolah madrasah, perlu mengatur tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah:guru sebagai kepala sekolsebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor tahun tentang pokok, peraturan menteri pendidikan nasional nomor tahun tentang standar kepala sekolah madrasah:smp, sma dan smk. guru adalah guru tk, sd, smp, sma dan smk lingkungan dinas pendidikan kabupaten rembang. bab persyaratantahun:paling sedikit (tiga) tahun tk:dan memiliki pangkat'golongan ruang paling rendah penata ill. persyaratan khusus kepala sekolahtk, memiliki sertifikat pendidik sebagai guru tk,dan memiliki sertifikat kepala yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah,dan lolos seleksi atau pernah menduduki jabatan kepala tk. kepala sekolah dasar sd) adalah sebagai berikut berstatus sebagai guru sd: memiliki sertifikat pendidik sebagai guru sd: memiliki sertifikat kepala yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah:dan lolos seleksi atau pernah menduduki jabatan kepala sd: memiliki sertifikat kepala smp yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah: dan lolos seleksi atau pernah menduduki jabatan kepala smp. kepala sekolah menengah atas sma) adalah sebagai berikut berstatus sebagai guru sma: memiliki sertifikat pendidik sebagai guru sma: memiliki sertifikat kepala smaa. kepala sekolah menengah kejuruan smk) adalah sebagai berikut berstatus sebagai guru smk: memiliki sertifikat pendidik sebagai guru smk: memiliki sertifikat kepala smkkepala sekolah yang berhenti atas permohonan sendiri: cc. kepala sekolah yang telah mencapai batas usia pensiun: kepala sekolah yang diangkat pada jabatan lain, kepala sekolah yang diberhentikan karena berbagai sebab, atau kepala sekolah yang meninggal dunia. bab iiiatau memiliki nilai kinerja kepala sekolah amat baik, dengan tanpa tenggang waktu. kepala sekolah yang masa tugasnya berakhir dan atau tidak lagi diberikan tugas sebagai kepadyang berwenang. babcc. dikenakan hukuman disiplin sedang dan atau berat, diberhentikan dari jabatan guru, meninggal dunia:,cc. (delapan) tahun lebih dianggap telah melaksanakan (tiga) kali masa tugas. bab viiugasan guru sebagai kepala sekolah tk, dan sdb berita daerah kabupaten rembang tahun nomor dan peraturan bupati rembang nomor tahun tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah smp, sma dan smkp much. salim diundangkan rembang pada tanggal sekretaris daerah jemaah kabupaten rembang hamzah foton mass toa berita daerah kabupaten rembang tahun nomor |
ape sak lan nim leanijasa kebutuhan pemerintah kabupaten rembang tahun bupati rembang, nimbang bahwa dengan adanya kebijakan pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak bbm) bersubsidi jenis bensin serta 3hanya standar harga satuan barang dan jasa yang telah ditetapkan tidak sesuai bagi dengan warga barang dan jasa yang berlaku pasaran maupun yang belum tercantum, perlu disesuaikan dalam sule nen: bh. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf perlumemorandum jan biaya pemeliharaan serta harga pengadaan baranyhlasa kebutuhan pemerintah kabupaten rembang tahun yang ditetapkan lgu':c5: aturan daerah kabupaten rembang nomor tahun tentang anakan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten imbang:tiga pera' r! biaya pemeliharaan serta harga pengadaan barang jasa kel utus20x8 bupati rembang, y much. salim diundangkan rembang pada tanggal desember pejabat para sekretaris daerah ata kabupaten rembang, tka sat! kii all amnanfomasy meranti anton p hamzah foton berita daerah kabupaten rembang tahun nomor lampiran peraturan bupati rimba nomor tahun tanggalur privasi biaya kegiatan perincian kegiatan serial: menjadi keterangan seruan rp) rp) 'hya perjalanan dinas dalam negeri satuan biaya uang km. menggunakan kendaraan tan dinas pribadi polo a.l1 mobil . kendaraan jenis sedan st. wagon bo. minibus jeep pick up lain lain vol. silinder s d pen pen . bbm bensin premium) ann vol. silinder s d . bbm bensin premium) nol. silinder s d d0. bbm bensin premium) nol. silinder s d nan . bbm bensin premium) sepeda motor bbm bensin premium) kapal laut pk jam bbm bensin premium) ringan listrik pedesaan " kerjaan pengadaan dan pemasangan jim phase jtr phase ltc3x n5o mm2 kms unit load controller unit cc1a' buah cc7a buah sj6x buah n'dardisasi honorarium perincian kegiatan satuan koe keterangan kerjaan pekerjaan khusus tertentu dalam tan tugas keahlian honor ium penagihan kekurangan pembayaran org keg hang ikan kpi) indardisasi harga pengadaan barang jasa jenis nama barang satuan semula rp) menjadi rr)! ket perikanan dan kelantan basket trans tempat ikan unit kesehatan insektisida cypermethrine liter insektisida organophospate liter larvasida pengadaan alat alat komunikasi control power supply, digital acoustic, feed unit back subregion unit delegates unit kondensor unit label c0| than bakar minyak bersubsidi bensin premium liter aa: #keadaan alat alat ukur barometer digital pengukur tekanan udara unit digital multimeter unit anemometer pengukur kecepatan angin unit sound level meter unit high volume air sampler unit inn indoor outdoor sampling airborne par stimulates (dust): cubic feet per minute (cfm) den cubic meters per minute (cmm)) flow range: spot continues monitoring: portable and lightweight, built in rotometer for instantaneous now reading: includes cm) diameter filter holder assembly: for use normal, non #plosive atmospheres, volt ac dc, basic: filter paper dia. box) humidity and temperature meter unit digital earth resistance tester unit keadaan alat alat pertambangan nan peta topografi cetak skala unit digital (skala unit peta geologi (cetak) skala unit standardisasi pemeliharaan telah temani jenis nama barang satuan semula menjadi ket peliharaan kendaraan dinas pen pen kendaraan operasional khusus men ambulance tenang acc buah tahun aa. ban dalam buah tahun bnn mobil jenazah pan bar luar buah tahun| ban dalam buah tahun acs buah tahun truck tangki air kg: ban luar buah tahun up ban dalam buah tahun acc buah tahun bn. saga bupati rembang, much. salim ( x hunger pejabat sayap tasisita ka. beg. hara salon esa xenon |
2d: bupati rembangpenyediaan dan penyebaran pupuk bersubsidi secara efektif dan efisien memerlukan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi sesuai areal dan musim tanam, bahwa untuk maksud tersebut pada huruf perlu menetapkan alokasi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian kabupaten rembjenis pupuk organik (ton) lasem s8al 360o| suke a6i| s28| l01| a41 kragan i70|setiap bulpupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas pupuk urea, superphossektor pertanian kabupaten sesuai dengan. much. salim diundangkan rembang pada tanggal desember sekretaris daerah kabupaten rembang ttd. hamzah foton berita daerah kabupaten rembang tahun nomor daftar kebutuhan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian kabupaten rembang tahun anggaran jenis pupuk urea (ton) lasem ss0| suke is0o| i,0o| kragan jenis pupuk superphos (ton) kecamatan kebutuhan htuhamper bulan no i muara februari maret april mei juni juli august sept okt nop des lasem s63| to, suke o700| l00| 00os| kragan jenis pupuk (ton) lasem s00l 8ial s8) suke ss| 40s| 3l0| look kragan 90s| jenis pupuk npk (ton) lasem s02| i7oa| suke s02| o00o| kragan s213| ss14| |
bupati rembang peraturan bupati rembang nomor tahun tentangkebijakan pemerintah menurunkan kembali harga bahan bakar minyak bbm) bersubsidi jenis premium dan solar maka harga bahan bakar minyak tersebut yang telah ditetapkan, peri disesuaikan lagi dalam suplemen: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf penuht' j7 pmk.t:, dalam negeri bagi pejabat negara. pegawai negeri, dan pegawai tidak tetep"tentang standar biaya tahun anggaran peraturan daerah kabupaten rembang nomor tahu tentang pengelolaan barang milik daerah: peraturan daerah kabupaten rembang nomor tahun 'tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten mbang tahun anggarat paten rembang tahun anggaran peraturan gubernur jawa tengah nomor tahun ta'elemen ketiga peraturan bupati rembang nomor tahun 'mutuskan: 'menetapkan peraturan bupati tentang suplemen kei:empat standardisasi biaya kegiatan, honorariumtandardisasi biaya sebagaimana dimaksud dalam pass!imba ditetapkan rumbai.g pada tanggal pesotlpur ipni bupati rembang, (eat sta much. salim diundangkan rembang pada tanggal embun sekretaris daerah kabupaten rembang, bncceceua hamzah foton berita daerah kabupaten rembang tahun nomor lampiran peraturan bupati rentang nomor tahu tanggal desemberndardisasi biaya kegiatan perincian kegiatan satuan semua menjadi, ket2angan rp) rp) a biaya perjalanan dinas no ho dalam negeri: ak. satuan biaya uang km. menggunakan kendaraan tan dinas pribadi mobil krn kendaraan jenis sedan st. wagon tan minibus jeep pick up !ain lain vol. silinder soo s d bbm bensin vol. silinder s d bbm pensiun vol. silinder s d bbm bensin bbm solar vol. silinder s d bbm bensin bbm solar kendaraan jenis bus ambulance mobil puskesling mobil jenazah nai truck arm roll dump truck tonton mobi! box lain lain volume silinder atas bbm solar bee sepeda motor nana bbm bensin al, kapal laut pk jam . bbm bensin standardisasi harga pengadaan barang jasa perincian kegiatan satuan kera keterangan 3s bahan bakar minyak bersubsidi bensin liter ss00| s.ooo| solar liter bupati rembang, lam. nam much. salim |
bupati rembang www, belanja barang dan jasa untuk keperluan kantor sehari hari cc. pembayaran pokok hutang dan belanja bunga yang jatuh temumber bupati rembang much. salim diundangkan rembang padatanggal desember a09 peraga para? sekretaris daerah kabupaten rembang las ka. bas. baden poni procceern pesta kanton hamzah foton berita daerah kabupaten rembang tahun nomor |
), bupati rembang peraturan bupati rembang nomor 46tahun tentang pedoman uraian tugas jabatan struktural staf ahli bupatitaf ahli bupati rembangtaf ahli bupatitaf ahli bupati adalah staf ahli bupatitaf ahli bupati desember uraian tugas jabatan struktural staf ahli bupati rembang staf ahli bidang politik, hukum dan pemerintahan tugas pokok memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan daerah bidang politik, hukum dan pemerintahan. uraian tugas mempelajari peraturan perundang undangan bidang politik, hukum dan pemerintahan: menggali permasalahan bidang politik, hukum dan pemerintahan yang ada masyarakat, mengumpulkan bahan dan data untuk menyusun telaahan staf kepada bupati bidang politik, hukum dan pemerintahpembangunan tugas pokok memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan daerah bidang pembangunan. uraian tugas mempelajari peraturan perundang undangan bidang pembangunan: menggali permasalahan bidang pembangunpembangunan: www www www,ngevaluasi dan menilai kinerja bawahan dalam rangka pembinaan karirmasyarakatan dan sumber daya manusia tugas pokok memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan daerah bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia. uraian tugas mempelajari peraturan perundang undangan bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia: menggali permasalahan bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusiamasyarakatan dan sumber daya manusiauangan. tugas pokok memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan daerah bidang keuangan. uraian tugas mempelajari peraturan perundang undangan bidang keuangan: menggali permasalahan bidang keuanguang |
bupati rembang peraturan bupati rembang nomor 47tahunagian keuangan tugas pokok menyiapkan bahan rumusan, merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan anggaran, perbendaharaan dan akuntansi dprd dan sekretariat dprd. fungsi penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pengelolaan keuangan dprd dan sekretariat dprd: pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan penyusunan perencanaan keuangan dalam persiapan rapat rapat apbd: penyiapan bahan penyusunan anggaran dprd dan sekretariat dprd pengelolaan perbendaharaan kegiatan dprd dan sekretariat dewan: pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan dprd dan sekretariat dewan: pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bagian keuangan sekretariat dewan: cc. uraian tugas merencanakrja bagian keuangankeuangelenggarakan pengelolaan tugas tugas keuangan yang meliputi pengelolaan anggaran, perbendaharaan serta evaluasi dan pelaporan sebagai pedoman pelaksanaan tugas, menyususuai ketentuan yang berlaku sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja instansi: melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan penyusunan ,perubahan, perhitungan rencana anggaran lingkup dprd dan sekretariat dprd: melaksanakan koordinasi penyiapan bahan penyusunan perencanaan keuangan dalam persiapan rapat rapat apbd: t1. menyiapkan bahan penyusunan usulan rencana anggaran pendapatan dan belanja lingkup dprd dan sekretariat dprd, menyiapkan rencana belanja lingkup dprd dan sekretariat dprd:nyiapkan usulan pengangkatan dan pemberhentian pejabat ketatausahaan anggaran pendapatan dan belanja daerah: menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan, serta menyajikan alternatif pemecahannya: melaksanakan bimbingan dan pembinaan bendahara lingkup sekretariat dprdsub. bagian anggaran, sub. bagian perbendaharaan dan sub. bagian evaluasi dan pelaporananggaranggaran dprd dan sekretariat dprd. uraian tugas menyediakan bahan perumusan pijakan teknis sub. bagian anggaran sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merencanakan program kegiatan sub. bagian anggaran sebagai pedoman pelaksanaan tugas, merumuskan sasaran program kegiatan sub. bagian anggakebijakan anggaran dprd dan sekretariat dprd guna kelancaran pelaksanaan tugas: melaksanakan koordinasi kegiatan guna penyusunan anggaran, perubahan dan perhitungan anggaran sekretariat dprd dan dprd: menyiapkan bahan pembuatan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman penggunaan anggaran,: menghimpun, mencatat dan menuangkan usulan anggaran tiap tiap bagian kedalam perencanaan anggaran dprd dan sekretariat dprd: memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, yang berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan penggunaan anggaran dprd dan sekretariat dprd dalam rangka pengambilan kebijakan: melaksanakan koordinasi penyiapan bahan penyusunan perencanaan keuangan dengan instansi terkait untuk persiapan rapat rapat apbsub. bagian anggabendaharapengelolaan perbendaharaan,verifikasi dan akuntansi sekretariat dprd dan dprd. uraian tugas menyediakan bahan perumusan pijakan teknis sub. bagian perbendaharaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merencanakan program kegiatan sub. bagian perbendaharaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merumuskan sasaran program kegiatan sub. bagiangumpulan ,pengolahan dan penelaahan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pengelolaan perbendaharaan dan akuntansi: menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pengelolaan perbendaharaan dan akuntansi: sebagai bahan pedoman pelaksanaan tugas, melaksanakan administrasi dan pengelolaan keuangan dprd dan sekretariat dprd sesuai peraturan yang berlaku: menyiapkan bahan bahan kebijakan penyelenggaraan perbendaharaan, belanja pegawai serta pengelolaan administrasi dprd dan sekretariat dprd: .melaksanakan pembukuan, verifikasi, dan penyiapan bahan kajian kebijakan administrasi keuangan dprd dan sekretariat dprd: .melaksanakan koordinasi dalam penyusunan konsep alokasi anggaran: .melaksanakan pembukuan penggunaan anggaran keuangan dprd dan sekretariatbendaharaanevaluasi dan pelaporan. tugas pokok menyiapkan bahan perumusan serta melaksanakan kegiatan evaluasi serta laporan pertanggung jawaban keuangan dprd dan sekretariat dprd. uraian tugas menyediakan bahan perumusan pijakan teknis sub. bagian evaluasi dan pelaporan sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merencanakan program kegiatan sub. bagian evaluasi dan pelaporan sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merumuskan sasaran program kegiatan sub. bagian evaluasi daniapkan bahan penyusunalaporan lainnya sesuai dengan ketentuan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, menyiapkan dan melaksanakan akuntansi untuk pencatatan anggaran sesuai peraturan yang berlaku guna terwujudnya tertib administrasi, meneliti surat pertanggungjawaban (spj) pelaksanaan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku guna terwujudnya kebenaran dokumen, menghimpun data dan permasalahan yang berkaitan dengan akuntansi sesuai peraturan yang berlaku sebagai bahan pengambilan keputusan pimpinan: .mengolah bahan penyusunan laporan tentang realisasi anggaran secara kronologis dan rutin guna tertib administrasi keuangan, .menyiapkan bahan dan menyusun laporan bulanan, triwulanan dan semester atas pelaksanaan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku .menyiapkan bahan laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku: mengevaluasi pelaksanaan tugas urusan keuangan untuk menentukan langkah selanjutnya,evaluasi dan pelapobagian umum tugas pokok menyiapkan bahan rumusan serta melaksanakan pengelolaan kegiatanfungsi penyiapan bahan penyusunan rencana kerja: penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pembinaan administrasi kesekretariatan dprd: pelaksanaan pembinaan urusan ketatausahaan dan kepegawaian, keanggotaan dprd dan fasilitasi tenaga ahli: pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas anggota dprd: pengelolaan barang, dan pembinaan administrasi perlengkapan dan materiil dprd: pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan dprd. uraian tugas merencanakan program kegiatan bagian umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas, merumuskan sasaran program kegiatan bagian umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merumuskan sasaran program kerja bagian umumumumyediakan data dan informasi tentangsebagai bahan pelaksanaan tugas, melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, penggandaan, administrasi kepegawaian, dan administrasi perjalanan dinas dprd dan sekretariat dprd: melaksanakan urusan rumah tangga, penyiapan fasilitas rapat, pengurusan gedung kantor, rumah dinas dan barang inventaris lainnya, serta keamanan urusan dalam, melaksanakan pengaturan dan pemeliharaan perlengkapan sekretariat dprd: melaksanakan urusan hubungan masyarakat, keprotokolan dprd, dokumentasi, dan pengelolaan perpustakaan: mengelola penyiapan kerjasama tenaga ahli dan keanggotatata usaha, kepegawaian, tenaga ahli dan keanggotaan dprd. tugas pokok menyiapkan bahan perumusan serta melaksanakan pengelolaan kegiatan tatausaha, kepegawaian, tenaga ahli dan keanggotaan dprd. uraian tugas menyediakan bahan perumusan pijakan teknisencanakumuskan sasaratausaha, kepegawaian, tenaga ahli dan keanggotaan dprd, sebagai pedoman pelaksanaan tugas: mengelola dan mengatur kegiatan surat menyurat sekretariat dprdsekretariat dprd: untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan terwujudnya tertib administrasi: mengelola kegiatan administrasi kepegawaian bagi anggota dprd, demi terwujudnya tertib administrasi: menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pengelolaan ketatausahaan dan kepegawaian, tenaga ahli dan keanggotaan dprd, serta menyajikan alternatif pemecahannya: mengelola administrasi dalam proses pendampingan dan kerjasama tenaga ahli dalam mendukung profesionalisme kinerja dprdtata usaha, kepegawaian, tenaga ahli dan keanggotaan dprd,rumah tangga dan perlengkapan tugas pokok menyiapkan bahan perumusan serta melaksanakan pengelolaan kegiatan rumah tangga dan perlengkapan dprd dan sekretariat dprd. uraian tugas menyediakan bahan perumusan pijakan teknis, merencanakrumuskan sasarrumah tangga dan perlengkapan dprd dan sekretariat dprd, sebagai pedoman pelaksanaan tugas: menyusun dan mengelola kebutuhan alat tulis kantor dan perlengkapan kantor sesuai ketentuan yang berlaku untuk memperlancar pelaksanaan tugas, mengelola urusan rumah tangga yang meliputi pengaturan tempat serta konsumsi rapat persidangan maupun penerimaan tamu sesuai peraturan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas: mengadministrasikan dan memelihara kendaraan dinas dan inventaris kantor lainnya sesuai ketentuan yang berlaku guna mencukupi kebutuhan: mengatur operasional kendaraan dinas dan perlengkapannya sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas: mengelola dan memelihara gedung, rumah dinas dan lingkungan kantor sesuai ketentuan yang berlaku guna menunjang kelancaran tugas: memelihara keamanan, ketertiban, kebersihan dan keindahan kantor, ruang sidang untuk kenyamanan dalam melaksanakan tugas,rumah tangga dan perlengkapan dprd danhubungan masyarakat, protokol dan dokumentasi. tugas pokok menyiapkan bahan perumusan serta melaksanakan pengelolaan kegiatan hubungan masyarakat, protokol dan dokumentasi sekretariat dprd. uraian tugas menyediakan bahan perumusan pijakan teknis sub. bagian hubungan masyarakat, protokol dan dokumentasi sekretariat dprd. sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merencanakrumuskan sasarkehumasan, keprotokolan dan dokumentasi:: melakukan publikasi pemberitaan, peliputan, perekaman dan pendokumentasian kegiatan dprd dan sekretariat dprd sesuai peraturan yang berlaku sebagai media informasi kepada masyarakat: mengatur dan menyiapkan agenda acara penyelenggaraan upacara, pelantikan, rapat rapat, pertemuan, penerimaan tamu kedinasan, sebagai pelayanan keprotokolan: menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan kehumasan dan keprotokolan, serta menyajikan alternatif pemecahannya sebagai bahan masukan atasan:, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan sub. bagian hubungan masyarakat, protokol dan dokumentasiekretariat dprd adalah sekretariat dprd kabupaten rembang. sekretaris dprd adalah sekretaris dprdz008(pa. lampiran peraturan bupati rembang nomor tahun tanggal desember uraian tugas jabatan struktural sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten rembang sekretaris dprddan: pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas sekretariat dprd. uraian tugas menyusun kebijakan dibidang kesekretariatan dprd sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan bahan kebijakan atasan: merencanakan program kerja bidang kesekretariatan dprdekretariat dprd untuk menentukan prioritas program dan sasaran kerja: menjabarkan kebijakan strategis dprd dibidang kesekretariatnyelenggarakan pengelolaan tugas tugas kesekretariatan yang meliputi urusan rapat dan risalah, keuangan dan umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku: memfasilitasi penyelenggaraan rapat rapat dan persidangan anggota dprd sesuai dengan kebutuhan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lancar, merumuskan dan menyusun rancangan keputusan dprd dan keputusan alat kelengkapan dprd dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas: memfasilitasi dan menyediakan bahan kajian hukum untuk pengambilan keputusan dan atau rekomendasi dprd sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku, menginventarisasi dan mengidentifikasi permasalahan permasalahan pengaduan masyarakat dengan menyiapkan bahan alternatif pemecahan masalah,sebagai bahan kebijakan atasan, mengelola anggaran dan administrasi keuangan dprd maupun sekretariat dprd dalam menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan: menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan keuangan kesekretariatan dprd sebagai bentuk pertanggung jawaban dan tertib administrasi: menyelenggarakan urusan umum yang meliputi tata usaha, rumahtangga, perlengkapan, kepegawaian dan keanggotaan dprd, dokumentasi, humas dan protokol guna kelancaran kegiatan dprd: memfasilitasi proses perekrutan tenaga ahli yang diperlukbagian umum, bagian keuangan, bagian persidangan dan perundang undangan untuk menentukan program selanjutnybagian persidangan dan perundang undangan tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan, dan menyelenggarakan urusan rapat rapat dan risalah, pengkajian produk produk hukum dan peraturan daerah, fasilitasi aspirasi masyarakat. fungsi penyiapan bahan penyelenggaraan rapat rapat dprd dan pembuatan risalah. penyiapan bahan kajian produk produk hukum dan rancangan kebijakan daerah: penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi kegiatan dprd: penyiapan bahan kebijakan pengelolaan aspirasi masyarakat uraian tugas merencanakan program kegiatan bagian persidangan dan perundang undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas, merumuskan sasaran program kegiatan bagian persidangan dan perundang undiapkanhukum dan perundang undangan sebagai bahan pelaksanaan tugas: menyiapkan menyelenggarakan rapat rapat atau sidang sesuai agenda dprd agar rapat dan sidang guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan persidangan serta menyajikan alternatif pemecahannya sebagai bahan kebijakan atasan, menyusun dan membuat risalah persidangan sebagai bahan laporan dan dokumen persidangan: melaksanakan pengkajian produk hukum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi dprd: merumuskan dan menyusun rancangan keputusan dprd dan keputusan alat kelengkapan dprd guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas: merumuskan kebijakan pelayanan aspirasi masyarakat dengan mengidentifikasi permasalahan sebagai bahan kebijakan atasan: melaksanakan fasilitasi kegiatan komisi dprd sesuai dengan bidang tugasnya agar kegiatan berjalan lancaagian persidangan dan perundang undanganpekerjaannya. kepala sub bagian rapat dan risalah. tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan persidangan dan rapat, mengkaji, mengumpulkan bahan serta menyusun risalah hasil rapat. uraian tugas merencanakan program kegiatan sub. bagian rapat dan risalah sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merumuskan sasaran program kegiatan sub. bagian rapat dan risalah sebagai pedoman pelaksanaan tugas, menyediakan bahan perumusan pijakan teknis sub. bagian rapat dan risaliapkan bahan kegiatan rapat rapat dan kunjungan kerja sesuai agenda dprd baik administrasi maupun tata tempat untuk kelancaran pelaksanaan rapat: menghimpun dan mempelajari hasil rapat rapat dprd dengan mengolah data guna bahan risalah dan tindak lanjut atasan: menindak lanjuti hasil rapat sesuai agenda dprd untuk bahan masukan atasan guna bahan pengambilan keputusan: menghimpun dan mengolah data kegiatan dprd yang berkaitan rapat dan risalah guna tertib administrasi: menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan rapat dan risalah, serta menyajikan alternatif pemecahannya: melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan sub. bagian rapat dan risalahundang undangan dan produk hukum tugas pokok menyiapkan bahan perumusan, rancangan, kajian produk produk hukum dprd. uraian tugas: menyediakan bahan perumusan pijakan teknis sub. bagian perundang undangan dan produk hukum sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merencanakrumuskan sasarberbagai produk hukum dprd, antara lain ketetapan dprd dan keputusan pimpinan dprd sebagai bahan referensi atasan: meneliti, merumuskan dan mengkaji produk produk hukum daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku sebagai bahan penyusunan kebijakan atasan dan bahan inisiatif dprd: menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan produk dan dokumentasi hukum dprd, serta menyajikan alternatif pemecahannya dalam rangka evaluasi kebijakan selanjutnya: merumuskan bahan kebijakan hasil hasil rapat dprd sesuai peraturan yang berlaku sebagai bahan masukan atasan untuk bahan pengambilan keputusan dan atau rekomendasi dprd dan pimpinanundang undangan dan produk hukumngelolaan aspirasi dan fasilitasi tugas pokok menyiapkan bahan perumusan, rancangan, identifikasi dan tindak lanjut aspirasi, fasilitasi peningkatan kualitas serta kerjasama dprd. uraian tugas menyediakan bahan perumusan pijakan teknis sub. bagian pengelolaan aspirasi dan fasilitasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merencanakrumuskan sasarlakukan penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan rancangan kebijakan dprd dalam mengelola aspirasi dan pengaduan masyarakat dalam upaya ketepatan pengambilan keputusan: menginventarisasi permasalahan unjuk rasa maupun pengaduan masyarakat dengan menyiapkan bahan alternatif pemecahan masalah sebgai bahan masukan atasan, menginventarisasi dan mengidentifikasi jenis pengaduan maupun aspirasi masyarakat baik tertulis maupun tidak tertulis untuk sediaan atasan sebagai bahan pembahasan dprd: melaksanakan kegiatan fasilitasi dan koordinasi komisi dprd sesuai dengan bidang tugasnya sebagai bahan informasi dan refrensi: melaksanakan fasilitasi rapat dan kegiatan komisi dprd agar tercipta keterpaduan pelaksanaan tugas: memfasilitasi peningkatan sumberdaya manusia anggota dprd sesuai ketentuan yang berlaku guna terwujudnya anggota dprd yang berkualitas dan profesional, mengkoordinasikan dan atau melakukan proses rekrutmen tenaga ahli yang diperlukan dprd guna membantumonitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan sub. bagian pengelolaan aspirasi dan fasilitasi |
yaa nag bupati rembang peraturan bupati rembang nomor49 tahun tentang pedoman uraian tugas jabatan struktural dinas kesehatsehatsehatsehaturaian tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang pengendalian penyakit sebagai pedoman pelaksanaan tugas, merencanakan program kegiatan bidang pengendalian penyakit sebagai pedoman pelaksanaan tugas, merumuskan sasaran program kegiatan pengendalian penyakindalian penyakit sebagai bahan pelaksanaan tugas: menyelenggarakan pelayanan bidang pengendalian penyakit: menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan peningkatan ketrampilan dalam rangka pengembangan pengendalian penyakit untuk mencapai sasaran program yang telah ditetapkan: menyelenggarakan administrasi bidang pengendalian penyakit sarana dan prasarana bidang pengendalian penyakit: menyelenggarakan fasilitasi pelayanan perijinan dan rekomendasi bidang pengendalian penyakitpenyakitsurveilans dan penanggulangan kejadian luar biasa tugas pokok: menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan kegiatan bidang surveilans dan penanggulangan kejadian luar biasa. cct eer uraian tugas menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis bidang surveilans dan penanggulangan kejadian luar biasa sebagai pedoman pelaksanaan tugas, merencanakan program kegiatan bidang surveilans dan penanggulangan kejadian luar biasa sebagai pedoman pelaksanaan tugas, merumuskan sasaran program kegiatan surveilans dan penanggulangan kejadian luar biassurveilans dan penanggulangan kejadian luar biasa sebagai bahan pelaksanaan tugas, melaksanakan penyelidikan penyakit menular yang meliputi penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi pd3i), penyakit menular langsung, penyakit menular bersumber binatang dan penyakit tidak menular dengan metode epidemiologi, melaksanakan investigasi penyelidikan kejadian luar biasa untuk penyakit menular yang potensial menjadi wabah kejadian luar biasa klb) dengan sistem pemantauan wilayah setempat pws), melaksanakan surveilans epidemiologi daerah pasca bencana dan daerah pengungsian: melaksanakan kegiatan imunisasi pada wanita usia subur, bayi, anak sekolah dasar sd mi): melaksanakan pelacakan dan penanggulangan kasus kejadian ikutan pasca imunisasi kiri): melaksanakan pengamanan kesehatan calon jama'ah haji sebelum berangkat tanah suci dan pelacakan jamaah haji setelah pulang dari tanah suci: melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data surveilans dan penanggulangan kejadian luar biasa, melaksanakan bimbingan dan penerapan sistem perstatistikan dan informasi surveilans dan penanggulangan kejadian luar biasurveilans dan penanggulangan kejadian luar biascegahan dan pengendalian penyakit tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan kegiatan bidang pencegahan dan pengendalian penyakit. uraian tugas menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pencegahan dan pengendalian penyakit sebagai pedoman pelaksanaan tugas, merencanakan program kegiatan bidang pencegahan dan pengendalian penyakit sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merumuskan sasaran program kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakicegahan dan pengendalian penyakit sebagai bahan pelaksanaan tugas, menyediakan data seksi pencegahan dan pengendalian penyakit sebagai bahan penyusunan kebijakan atasan, melaksanakan pengendalian penyakit menular baik penyakit menular langsung dan penyakit bersumber binatang melalui pengendalian faktor resiko dan pengendalian vektor: melaksanakan pengendalian penyakit akibat klb, wabah dan bencana, melaksanakan pengendalian penyakit tidak menular melalui kegiatan surveilans dan pengendalian faktor resiko: melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data pencegahan dan pengendalian penyakit: melaksanakan bimbingan dan penerapan sistem perstatistikan dan informasi pencegahan dan pengendalian penyakicegahan dan pengendalian penyakityehatan lingkungan tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan kegiatan bidang penyehatan lingkungan. uraian tugas menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis bidang penyehatan lingkungan sebagai pedoman pelaksanaan tugas, merencanakan program kegiatan bidang penyehatan lingkungan sebagai pedoman pelaksanaan tugas, merumuskan sasaran program kegiatan penyehatayehatan lingkunganondisinyediakan data seksi penyehatan lingkungan sebagai bahan penyusunan kebijakan atasan, melaksanakan pendataan lingkungan pemukiman tempat tempat umum ttu) dan lingkungan kerja serta sarana iar bersih dan air minum, melaka melaksanakan kegiatan monitoring dan pengawasan secara berkala pada dengan menggunakan sarana dan prasarana yang dipersyaratkan: melaksanakan bimbingan dan pembinaan teknis kepada upt dalam kegiatan penyehatmbuat rekomendasi hasil kegiatan monitoring dan pengawas, melaksanakan pengawasan terhadap resiko lingkungan dan perbaikan lingkungan daerah pasca bencana dan pengungsian: melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data penyehatan lingkungan: melaksanakan bimbingan dan penerapan sistem perstatistikan dan informasi penyehatan lingkungyehatan lingkusehatan keluarga dan masyarakat tugas pokok menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kesehatan ibu dan anak, kesehatan remaja dan lansia dan pembinaan gizi masyarakat fungsipenyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang pembinaan gizi masyarakat. uraian tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang kesehatan keluarga dan masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merencanakan program kegiatan bidang kesehatan keluarga dan masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merumuskan sasaran program kegiatan kesehatan keluarga dan masyarakahatan keluarga dan masyarakat sebagai bahan pelaksanaan tugas, menyelenggarakan pelayanan bidang kesehatan keluarga dan masyarakat: menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan peningkatan ketrampilan dalam rangka pengembangan kesehatan keluarga dan masyarakat untuk mencapai sasaran program yang telah ditetapkan: menyelenggarakan administrasi bidang kesehatan keluarga dan masyarakaesehatan keluarga dan masyarakat: menyelenggarakan fasilitasi pelayanan perijinan dan rekomendasi bidang kesehatan keluarga dan masyarakakeluarga dsehatan ibu dan anakibu dan anak usia tahun). uraian tugas menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan ibu dan anak sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merencanakan program kegiatan bidang kesehatan ibu dan anak usia tahun) sebagai pedoman pelaksanaan tugas, merumuskan sasaran program kegiatan kesehatan ibu dan anak usia tahun)sehatan ibu dan anak usia tahun) sebagai bahan pelaksanaan tugas, melaksanakan pendataan sasaran kegiatan kesehatan ibu dan anak: melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pembinaan teknis kesehatan ibu dan anak upt, institusi swasta, praktek bersama serta pemakaian metode kontrasepsi, melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data kesehatan ibu dan anak usia tahun): melaksanakan bimbingan dan penerapan sistem perstatistikan dan informasi kesehatan ibu dan anak usia tahun)ibu dan anak usia tahun)remaja dan lansiaremaja dan lansia. uraian tugas menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan remaja dan lansia sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merencanakan program kegiatan bidang kesehatan remaja dan lansia sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merumuskan sasaran program kegiatan kesehatan remaja dan lansiremaja dan lansia sebagai bahan pelaksanaan tugas:esehatan remaja dan lansia: menyediakan data seksi remaja dan lansia sebagai bahan penyusunan kebijakan atasan: melaksanakan pendataan sasaran kegiatan kesehatan remaja dan lansia, melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pembinaan teknis kesehatan remaja dan lansia upt, institusi swasta, mengupayakan pengadaan klinik peduli remaja dan lansia pada tingkat upt dan rujukan guna penanganan spesifik kasus remaja dan lansia, melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data kesehatan remaja dan lansia, melaksanakan bimbingan dan penerapan sistem perstatistikan dan informasi kesehatan remaja dan lansiremaja dan lansigizimbinaan gizi masyarakat uraian tugas menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pembinaan gizi masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merencanakan program kegiatan bidang pembinaan gizi masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merumuskan sasaran program kegiatan pembinaan gizimbinaan gizi masyarakatgizi masyarakat, menyediakan data seksi pembinaan gizi masyarakat sebagai bahan penyusunan kebijakan atasan: melaksanakan pembinaan gizi untuk meningkatkan status gizi balita, anak pra sekolah, anak sekolah, remaja, ibu hamil, ibu menyusui, wanita usia subur dan lansia: melaksanakan penanggulangan masalah gizi masyarakat mencakup aspek promosi, preventif, kuratif dan rehabilitasi: melaksanakan pembinaan tentang makanan yang aman dikonsumsi pada masyarakat: mengupayakan pembinaan gizi diet kepada calon jemaah haji untuk meningkatkan status kesehatan jemaah haji: melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pembinaan teknis gizi masyarakat upt, institusi swasta maupun organisasi masyarakat tentang peningkatan gizi masyarakat dalam rangka penanggulangan masalah gizi masyarakat: melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data pembinaan gizi masyarakat, melaksanakan bimbingan dan penerapan sistem perstatistikan dan informasi pembinaan gizi masyarakagizi kesehatan dan farmasi tugas pokok menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan farmasi dan perbekalan kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan dan pelayanan dan sdm kesehatan. fungsi penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang farmasikesehatan, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang pelayanan dan sdm kesehatan. uraian tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang pelayanan kesehatan dan farmasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merencanakan program kegiatan bidang pelayanan kesehatan dan farmasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merumuskan sasaran program kegiatan pelayanan kesehatan dan farm kesehatan dan farmasi sebagai bahan pelaksanaan tugas: menyelenggarakan pelayanan bidang pelayanan kesehatan dan farmasi kesehatan dan farmasi untuk mencapai sasaran program yang telah ditetapkan, menyelenggarakan administrasi bidang pelayanan kesehatan dan farmlayanan kesehatan dan farmasi, menyelenggarakan fasilitasi pelayanan perijinan dan rekomendasi bidang pelayanan kesehatan dan farmas kesehatan dan farmafarmasi dan perbekalanfarmasi dan perbekalan kesehatan. uraian tugas menyediakan bahan perumusan pijakan teknis bidang farmasi dan perbekalan kesehatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merencanakan program kegiatan bidang farmasi dan perbekalan kesehatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas, merumuskan sasaran program kegiatan farmasi dan perbekalanfarmasi dan perbekalan kesehatan sebagai bahan pelaksanaan tugas: melaksanakan pembinaan pengelolaan obat, pelaksanaan pengobatan puskesmas, melaksanakan pembinaan dan pengawasan peredaran obat, obat tradisional, nosales dan makanan: melaksanakan perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan menjaga mutu obat untuk keperluan puskesmas dan jaringannsehatan adalah dinas kesehatan kabupaten rembang. kepala dinas adalah kepala dinas kesehatsehatndistribusian obat dan perbekalan farmasi lainnya puskesmas secara rutin: melaksanakan pencatatan dan laporan tentang mutasi obat yang ada persediaan gudang kabupaten serta mencatat kembali stokopname secara rutin: melaksanakan pemusnahan obat yang rusak atau kadaluwarsa, menyusun pedoman pengobatan dan formularium obat bagi puskesmas: melaksanakan pembinaan dan pengawasan industri kecil obat tradisional, nosales dan industri rumah tangga makanan: melaksanakan sampling obat, obat tradisional dan makanan untuk diperiksanakan balai besar pengawas obat makanan, memberikan rekomendasi dalam rangka perijinan dan sertifikasi apotik, toko obat dan industri rumah tangga makanan dan minuman, melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data farmasi dan perbekalan kesehatan: melaksanakan bimbingan dan penerapan sistem perstatistikan dan informasi farmasi dan perbekalanfarmasi dan perbekalansarana dan prasarana kesehatan. uraian tugas menyediakan bahan perumusan pijakan teknis bidang sarana dan prasarana kesehatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merencanakan program kegiatan bidang sarana dan prasarana kesehatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merumuskan sasaran program kegiatan sarana dan prasaranaarana dan prasarana kesehatan sebagai bahan pelaksanaan tugas, melaksanakan pendataan kegiatan sarana dan prasarana kesehatan untuk kebutuhan dan pengelolaan sarana dan prasarana kesehatan, melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan, melaksanakan pengadaan sarana kesehatan (alat medis dan penunjang): melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data sarana dan prasarana kesehatan, melaksanakan bimbingan dan penerapan sistem perstatistikan dan informasi sarana dan prasarana kesehatsarana dan prasarana! pelayanan dan sdmsdm kesehatan. uraian tugas menyediakan bahan perumusan pijakan teknis bidang pelayanan dan sdm kesehatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merencanakan program kegiatan bidang pelayanan dan sdm kesehatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merumuskan sasaran program kegiatan pelayanan dan sdmsdm kesehatan sebagai bahan pelaksanaan tugas: melaksanakan pendataan kegiatan pelayanan dan sdm kesehatan untuk meningkatan kwalitas pelayanan dan sdm kesehatan: melaksanakan pembinaan dan evaluasi serta pengawasan kegiatan pelayanan dan sdm kesehatan upt agar sesuai dengan standart operasional kesehatan dan kompetensi tenaga kesehatan yang ada, memberikan rekomendasi dalam rangka perijinan rumah bersalin, bidan praktek swasta, surat ijin praktek bidan balai pengobatan, laboratorium optik: memberikan rekomendasi dalam rangka perijinan praktek dokter, praktek perorangan dokter dokter gigi spesialis, praktek bersama dokter dokter gigi spesialis, surat ijin kerja perawat, surat ijin kerja refraksionis optik, surat ijin kerja penata rontgen, melaksanakan pembinaan kepada institusi pelayanan kesehatan swasta, bidan, perawat, laboratorium swasta: memfasilitasi pelaksanaan akreditasi puskesmas: mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban kejadian luar biasa dan bencana alam melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data pelayanan dan sdm kesehatan: melaksanakan bimbingan dan penerapan sistem perstatistikan dan informasi pelayanan dan sdm kesehatansdmromosi kesehatan tugas pokok menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan peran serta masyarakat, pengembangan sistem informasi kesehatan, pembinaan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat jpk). fungsi penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang peran serta masyarakat bidangsistem informasi kesehatan, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang pembinaan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat jpk). uraian tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang promosi kesehatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merencanakan program kegiatan bidang promosi kesehatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merumuskan sasaran program kegiatan promosi kesehromosi kesehatan sebagai bahan pelaksanaan tugas, menyelenggarakan penyusunan laporan hasil hasil pembangunan kesehatandalam bentuk sistem informasi kesehatan berupa buku buku laporan, pameran dan event event lainnya sesuai dengan ketentuan yang ada, menyelenggarakan pelayanan bidang promosi kesehatan: menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan peningkatan ketrampilan dalam rangka pengembangan promosi kesehatan untuk mencapai sasaran program yang telah ditetapkan: menyelenggarakan administrasi bidang promosiromosi kesehatan: menyelenggarakan fasilitasi pelayanan perijinan dan rekomendasi bidang promosi kesehmosiran sertaran serta masyarakat bidang kesehatan. nrt uraian tugas menyediakan bahan perumusan pijakan teknis bidang peran serta masyarakat bidang kesehatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas, merencanakan program kegiatan bidang peran serta masyarakat bidang kesehatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merumuskan sasaran program kegiatan peran serta masyarakat bidangan serta masyarakat bidang kesehatan sebagai bahan pelaksanaan tugas: melaksanakan pendataan, pengembangan dan pengorganisasian peran serta masyarakat dibidang kesehatan guna meningkatkan status kesehatan masyarakat, melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kegiatan peran serta masyarakat bidang kesehatan, melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data peran serta masyarakat bidang kesehatan, melaksanakan bimbingan dan penerapan sistem perstatistikan dan informasi peran serta masyarakat bidangan serta masyarakatsistem informasisistem informasi kesehatan uraian tugas menyediakan bahan perumusan pijakan teknis bidang pengembangan sistem informasi kesehatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merencanakan program kegiatan bidang pengembangan sistem informasi kesehatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas, merumuskan sasaran program kegiatan pengembangan sistem informasi kesehatsistem informasi kesehatan sebagai bahan pelaksanaan tugas: menyediakan data base dalam rangka pengembangan sistem informasi kesehatan sebagai bahan penyusunan kebijakan atasan: melaksanakan pengolahan dan analisa data kesehatan untuk menyediakan informasi kesehatan (profil kesehatan, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah laki) laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah ppd) dan lpj bupati): melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kegiatan pengembangan sistem informasi kesehatan, merencanakan dan melaksanakan kegiatan penelitian bidang kesehatan dan pengembangan program kesehatan: melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data pengembangan sistem informasi kesehatan, melaksanakan bimbingan dan penerapan sistem perstatistikan dan informasi pengembangan sistem informasiistem informasijpk tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan kegiatan bidang pembinaan jpk. uraian tugas menyediakan bahan perumusan pijakan teknis bidang pembinaan jpk sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merencanakan program kegiatan bidang pembinaan jpk sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merumuskan sasaran program kegiatan pembinaan jpkinaan jpk sebagai bahan pelaksanaan tugas: mengembangkan dan mendayagunakan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat jpk) sebagai alternatif pembiayaan kesehatan melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis kepada badan penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat jpk) dalam rangka meningkatkan kemandirian masyarakat dibidang kesehatan: melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data pembinaan jpk: melaksanakan bimbingan dan penerapan sistem perstatistikan dan informasi pembinaan jpkjpkpejabat panas serba asisten ka, bago"3saat radar kabupaten rembang roa asisten inccececer sas hukum badan dinas hamzah foton! instansi kantor berita daerah kabupaten rembang tahun nomor lampiran: peraturan bupati rembang nomor dig tahu tanggal: dwempber uraian tugas jabatan struktural dinas kesehatan kabupaten rembang kepala, penyelenggaraan kesekretariatan dinas, pelaksanaan monitoring, evaluasiehatan guna menentukan sasaran kebijakan, menyusun kebijakan bidang kesehatehatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merumuskan sasaran program kerja bidang kesehatansehatan: menyelenggarakan pelayanan bidang kesehatan: menyelenggarakan pembinaan teknis dan fasilitasi bidang kesehatan, menyelenggarakan administrasi bidanghubungan kerjasama kemitraan dengan instansi lain dan organisasi kemasyarakatan bidang kesehatan, menyelenggarakan fasilitasi pelayanan perijinan dan rekomendasi bidang kesehatankesehat,perumusan rencana peraturan bidang keseh:pengendalian penyakit tugas pokok : menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan surveilans dan penanggulangan kejadian luar biasa, pencegahan dan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan fungsi penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang surveilans dan penanggulangan kejadian luar biasa penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang penyehatan lingkungan |
bupati rembang peraturan bupati rembang nomor! tahunlintas jalan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang perparkiran dan terminal. cc. uraian tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang lalu lintas jalan sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merencanakan program kegiatan bidang lalu lintas jalan sebagai pedoman pelaksanaan tugas, merumuskan sasaran program kegiatan lalu lintas jallalu lintas jalan sebagai bahan pelaksanaan tugas: menyelenggarakan pelayanan bidang lalu lintaslatu lintas jalan untuk mencapai sasaran program yang telah ditetapkan: menyelenggarakan administrasi bidang lalu lintassarana dan prasarana bidang lalu lintas jalan, 1tt. menyelenggarakan fasilitasi pelayanan perijinan dan rekomendasi bidang talu lintas jaloperasional lalu lintas jalan tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan bidang pengendalian operasional satu lintas jalan. uraian tugas menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian operasional lalu lintas jalan sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merencanakan program kegiatan bidang pengendalian operasional lalu lintas jalan sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merumuskan sasaran program kegiatan pengendalian operasionalndalian operasional lalu lintas jalan sebagai bahan pelaksanaan tugas, melaksanakan pengawasan lalu lintas dan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas jalan melaksanakan penyidikan pelanggaran bidang lalu lintas dan angkutan jalan. melaksanakan pengamanan dan penertiban talu lintas jalan sesuai dengan kewenangannya. melaksanakan pemindahan kendaraan bermotor jalan yang mengganggu kelancaran arus lalu lintas jalan. melaksanakan pengawalan pejabat dan atau tamu undangan negara sesuai dengan per undangan undangan bidang satu lintas dan angkutan jalan. melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan pengemudi. memproses izin dispensasi angkutan alat berat jalan memfasilitasi pemberian izin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas jalan. memfasilitasi pemberian izin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi. melaksanakan pengawasan muatan angkutan orang dan barang jalan kabupaten melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data lalu lintas jalan: melaksanakan bimbingan dan penerapan sistem perstatistikan dan informasioperasionalmanajemen dan rekayasa lalu lintas jalan tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan. uraian tugas menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merencanakan program kegiatan bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merumuskan sasaran program kegiatan manajemen dan rekayasamanajemen dan rekayasa lalu lintas jalan sebagai bahan pelaksanaan tugas: menyiapkan bahan penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan dan kelas jalan pada jaringan jalan wilayah kabupaten melaksanakan penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan,: melaksanakan penetapan lokasi pembangunan pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas pejalan kaki, parkir pada badan jalan halte tempat istirahat dan penerangan jalan: melaksanakan perencanaan pengaturan dan pengendalian lalu lintas jalan melaksanakan analisis mengenai dampak lalulintas jalan. melaksanakan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan !alu lintas jalan melaksanakan penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas jalan: melaksanakan pengumpulan, pengolahan data dan analisis kecelakaan lalu lintas jalan melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan: melaksanakan bimbingan dan penerapan sistem perstatistikan dan informasi manajemen dan rekayasamanajemen dan rekayasaparkiran dan terminal tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan bidang perparkiran dan terminal. uraian tugas menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perparkiran dan terminal sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merencanakan program kegiatan bidang perparkiran dan terminal sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merumuskan sasaran program kegiatan perparkiran dan terminparkiran dan terminal sebagai bahan pelaksanaan tugas: mengusulkan penetapan lokasi terminal penumpang tipe dan memproses penetapan lokasi terminal penumpang tipe mengusulkan pengesahan rancang bangun terminal penumpang tipe dan cc, memproses pengesahan rancang bangun terminal tipe melaksanakan pembangunan dan pengoperasian terminal penumpang: melaksanakan kegiatan perencanaan pelaksanaan dan pengawasan operasional terminal penumpang: melaksanakan pemeliharaan dan penertiban terminal penumpang melaksanakan penetapan lokasi fasilitas parkir unutk umum jalan wilayah kabupaten: melaksanakan pengelolaan pemeliharaan dan penertiban fasilitas parkir untuk umum memfasilitasi pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum: w mm. melaksanakan pengumpulan pengolahan dan analisis data perparkiran dan terminal:, melaksanakan bimbingan dan penerapan sistem perstatistikan dan informasi perparkiran dan terminparkiran dan terminteknik kendaraan dan angkutan jalan tugas pokok menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang angkutan orang, angkutan barang dan teknik kendaraan.nyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang teknik kendaraan. uraian tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang teknik kendaraan dan angkutan jalan sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merencanakan program kegiatan bidang teknik kendaraan dan angkutan jalan sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merumuskan sasaran program kegiatan teknik kendaraan dan angkutan jaleknik kendaraan dan angkutan jalan sebagai bahan pelaksanaan tugas, menyelenggarakan pelayanan bidang teknik kendaraan dan angkutanteknik kendaraan dan angkutan jalan untuk mencapai sasaran program yang telah ditetapkan, menyelenggarakan administrasi bidang teknik kendaraan dan angkutanteknik kendaraan dan angkutan jalan: tt. menyelenggarakan fasilitasi pelayanan perijinan dan rekomendasi bidang teknik kendaraan dan angkutan jaldan angkutanangkutan orang tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan bidang angkutan orang. uraian tugas menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis bidang angkutan orang sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merencanakan program kegiatan bidang angkutan orang sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merumuskan sasaran program kegiatan angkutan oorang sebagai bahan pelaksanaan tugas: melaksanakan penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan angkutan perdesaan, kota dan perbatasan memproses izin trayek operasi angkutan perdesaan kota, perbatasan, taxi dan penumpang khusus. melaksanakan penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan angkutan taksi. memproses rekomendasi permohonan izin trayek angkutan antar kota antar provinsi akan) dan antar kota dalam provinsi akbp). memproses rekomendasi permohonan izin operasi angkutan sewa. memfasilitasi perizinan usaha angkutan penumpang umum memproses izin insidentil angkutan penumpang umum. memproses rekomendasi surat keterangan untuk penerbitan stok angkutan penumpang umum. melaksanakan penetapan tarif penumpang angkutan perdesaan, kota dan perbatasan. melaksanakan kegiatan angkutan lebaran, natal dan tahun baru. melaksanakan monitoring tarif angkutan penumpang umum. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan teknis penyelenggaraan perusahaan angkutan penumpang umum melaksanakan sistem informasi manajemen angkutan penumpang umum. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data angkutan orang: melaksanakan bimbingan dan penerapan sistem perstatistikan dan informasi angkutan ooangkutan barang tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan bidang angkutan barang. uraian tugas menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis bidang angkutan barang sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merencanakan program kegiatan bidang angkutan barang sebagai pedoman pelaksanaan tugas: or merumuskan sasaran program kegiatan angkutan babarang sebagai bahan pelaksanaan tugas: melaksanakan penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan wilayah kabupaten: memfasilitasi perizinan usaha angkutan barang: memproses surat keterangan rekomendasi untuk penerbitan stok angkutan barang, mengusulkan penetapan lokasi dan pengesahan rancang bangun terminal barang: melaksanakan pembangunan dan pengoperasian terminal barang: melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terminal barang melaksanakan pemeliharaan dan penertiban terminal barang: memproses rekomendasi persetujuan untuk mengangkut alat berat, bahan berbahaya dan beracun dijalan melaksanakan pengawasan pengendalian dan pembinaan teknis penyelenggaraan perusahaan angkutan barang: melaksanakan sistem informasi manajemen angkutan barang. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data angkutan barang: melaksanakan bimbingan dan penerapan sistem perstatistikan dan informasi angkutan babateknik kendaraan tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan bidang teknik kendaraan uraian tugas menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis bidang teknik kendaraan sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merencanakan program kegiatan bidang teknik kendaraan sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merumuskan sasaran program kegiatan teknik kendareknik kendaraan sebagai bahan pelaksanaan tugas, melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis tentang pengujian kendaraan bermotor. melaksanakan pengujian berkala kendaraan bermotor. melaksanakan pemeriksaan kendaraan jalan sesuai kewenangan. melaksanakan uji tourney dalam wilayah kabupaten. memproses rekomendasi uji keluar wilayah kabupaten. memproses penggantian tanda bukti lulus uji, stiker tanda samping dan kartu emisi gas buang. melaksanakan registrasi dan inventarisasi kendaraan bermotor.. melaksanakan pengawasan dan pembinaan teknis terhadap bengkel karoseri bak muatan injection pump nozzle dan bengkel perawatan kendaraan bermotor. memproses izin usaha bengkel umum kendaraan bermotor. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data teknik kendaraan melaksanakan bimbingan dan penerapan sistem perstatistikan dan informasi teknik kendaraahubungan laut tugas pokok menyiapk, kepelabuhanan fungsi: penyiapan bah: penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang kepelabuhanan. cc. uraian tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang perhubungan laut sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merencanakan program kegiatan bidang perhubungan laut sebagai pedoman pelaksanaan tugas, merumuskan sasaran program kegiatan perhubungan lauhubungan laut sebagai bahan pelaksanaan tugas: menyelenggarakan pelayanan bidang perhubungan laut: menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan peningkatan ketrampilan dalam rangka pengembangan perhubungan taut untuk mencapai sasaran program yang telah ditetapkan: menyelenggarakan administrasi bidang perhubungan lauhubungan laut, menyelenggarakan fasilitasi pelayanan perijinan dan rekomendasi bidang perhubungan laubungan lau, komunikasi dan informatik, komunikasi dan informatikatugas lain yang diberikan atasan yang berkaitan dengan tugas. kepala seksi lalu lintas angkutan laut dan kenavigasian tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan bidang lalu lintas angkutan laut dan kenavigasian. uraian tugas menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis bidang angkutan laut dan kenavigasian sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merencanakan program kegiatan bidang angkutan laut dan kenavigasian sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merumuskan sasaran program kegiatan angkutan laut dan kenavigaslalu lintas angkutan laut dan kenavigasian sebagai bahan pelaksanaan tugas: melaksanakan pengawasan keselamatan kapal melaksanakan pemeriksaan kontruksi kapal, perlengkapan kapal dan permesinan dapat: memproses penerbitan pas kecil sertifikat keselamatan kapal dan dokumen pengawasan kapal: melaksanakan pengukuran kapal dan pencatatan kapal! dalam buku register dan pas kecil: melaksanakan penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan, alat pengawasan dan alat pengamanan (rambu rambu) danau dan sungai lintas kabupaten: memfasilitasi pelaksanaan penanggulangan pencemaran dan pemberian bantuan sar: melaksanakwilayah kabupaten setempat: melaksanakan pelaporan penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur (wilayah kabupaten setempat: melaksanakan bimbingan dan pengawasan mutu hasil lalu lintas angkutan laut dan kenavigasian: www aw(( melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data lalu lintas angkutan laut dan kenavigasian: melaksanakan bimbingan dan penerapan sistem perstatistikan dan informasi lalu lintas angkutan laut dan kenavigasiangkutan laut dan kenavigaspelabuhanan tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan bidang kepelabuhanan. uraian tugas menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis bidang kepelabuhanan sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merencanakan program kegiatan bidang kepelabuhanan sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merumuskan sasaran program kegiatan kepelabuhapelabuhanan sebagai bahan pelaksanaan tugas: melaksanakan pengelolaan pelabuhan lokasi lama dan pelabuhan baru yang dibangun oleh kabupaten melaksanakan penetapan meliputi penggunaan tanah lokasi pelabuhan laut, rencana induk pelabuhan lokal, keputusan pelaksanaan pembangunan dan pengoperasian pelabuhan laut lokal pelaksanaan pembangunan dan izin pengoperasian pelabuhan khusus lokal, kr pelabuhan laut lokal, pelayanan (dua puluh empat) jam pelabuhan laut lokal dan pelabuhan khusus lokal, serta besaran tarif jasa pelabuhan pada pelabuhan lokal yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten, memproses rekomendasi penetapan meliputi rencana induk dan kr pelabuhan laut internasional hub, internasional dan nasional,! kr pelabuhan laut regional, lokasi pelabuhan umum dan khusus, pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri. memproses rekomendasimemproses izin kegiatan pengerukan dan reklamasi diwilayah perairan pelabuhan khusus lokal dan didalam lkr lkp pelabuhan laut lokal: melaksanakan pembuatan rancang bangun fasilitas pelabuhan bagi pelabuhan pelayaran lokal kabupaten): memproses izin usaha perusahaan angkutan laut dtally pelabuhan, bongkar muat barang dari dan kapal, ekspedisi freight forward: melaksanakan pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut dan pelayaran rakyat yang kegiatannya melayani lintas dalam satu kabupaten: melaksanakan bimbingan dan pengawasan kepelabuhanan: melaksanakan pengumpulan pengolahan dan analisis data kepelabuhanan: melaksanakan bimbingan dan penerapan sistem perstatistikan dan informasi kepelabuhanpelabuhmunikasi dan informatika tugas pokok menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang pos dan telekomunikasi, dan pengembangan komunikasi dan informatika. fungsitika: uraian tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang komunikasi dan informatika sebagai pedoman pelaksanaan tugas, merencanakan program kegiatan bidang komunikasi dan informatika sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merumuskan sasaran program kegiatan komunikasi dan informatikmunikasi dan informatika sebagai bahan pelaksanaan tugas: menyelenggarakan pelayanan bidang media komunikasi dan informatika: menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan peningkatan ketrampilan dalam rangka pengembangan komunikasi dan informatika untuk mencapai sasaran program yang telah ditetapkan, menyelenggarakan administrasi bidangmunikasi dan informatika, menyelenggarakan fasilitasi pelayanan perijinan dan rekomendasi bidang komunikasi dan informatikos dan telekomunikasi tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan kegiatan bidang pos dan telekomunikasi. uraian tugas menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pos dan telekomunikasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merencanakan program kegiatan bidang pos dan telekomunikasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merumuskan sasaran program kegiatan pos dan telekomunos dan telekomunikasi sebagai bahan pelaksanaan tugas: melaksanakan pelayanan pos perdesaan: memproses pemberian rekomendasi meliputi: pendirian kantor pusat jasa titipan izin penyelengaraan jaringan tetap tertutup loka! timeline (end end) cakupan kabupaten wilyah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal bidang telekomunikasi, persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis izin penyelenggaraan radio, memproses pemberian izin meliputi jasa titipan untuk kantor agen penyelenggaraan telekomunikasi yang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum, instalatur kabel rumah gedung ikr g), pendirian kantor cabang dan loket pelayanan operator, mendirikan bangunan imb) menara telekomunikasi, finder ordonatie (ordonansi gangguan), instalasi penangkal petir, instalasi genset, lokasi pembangunan studio dan pemancaran radio dan atau televisi: melaksanakan tanggung jawab panggilan darurat telekomunikasi.melaksanakan pengumpulan pengkajian pengolahan dan penyimpanan serta pendistribusian data elektronik. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data pos dan telekomunikasi: melaksanakan bimbingan dan penerapan sistem perstatistikan dan informasi pos dan telekomunikos dan telekomunikomunikasi dan informatikakomunikasi dan informatika. uraian tugas menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan komunikasi dan informatika sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merencanakan program kegiatan bidang pengembangan komunikasi dan informatika sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merumuskan sasaran program kegiatan pengembangan komunikasi dan informatikkomunikasi dan informatika sebagai bahan pelaksanaan tugas: melaksanakan penertiban jasa titipan kantor agen, melaksanakan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan telekomunikasi, warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya serta pelaksanaan pembangunan telekomunikasi perdesaan melaksanakan pengendalian dan penertiban pelanggaran standarisasi pos dan telekomunikasi: memproses izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi:. melaksanakan diseminasi informasi nasional: melaksanakan pengendalian dan verifikasi masukan dan keluaran data. melaksanakan pengembangan sumber daya pengolahan data elektronik: melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data pengembangan komunikasi dan informatika: melaksanakan bimbingan dan penerapan sistem perstatistikan dan informasi pengembangan komunikasi dan informatikkomunikasi dan informatikaii berita daerah kabupaten rembang tahun nomor ( m .perhubungan, komunikasi dan informatika kabupaten rembang kepala: penyelenggaraan kesekretariatan dinas, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan,hubungan, komunikasi dan informatika guna menentukan sasaran kebijakan: menyusun kebijakan bidang perhubungan, komunikasi dan informatikahubungan, komunikasi dan informatika sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merumuskan sasaran program kerja bidang perhubungan, komunikasi dan informatikahubungan, komunikasi dan informatika, menyelenggarakan pelayanan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika, menyelenggarakan pembinaan teknis dan fasilitasi bidang perhubungan, komunikasi dan informatika, menyelenggarakan administrasi bidang perhubungan,rhubungan, komunikasi dan informatika: menyelenggarak menyelenggarakan kesekretariatan dinas, menyelengarakan kegiatan teknis fungsional bidang perhubungan, komunikasi dan informatikarhubungan,:hubungan, komunikasi dan informatik:lalu lintas jalan tugas pokok menyiapk, manajemen dan rekayasa lalulintas jalan, perparkiran dan terminal. fungsi penyiapan bah: na. oupati!. jabatan struktural dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasipemberdayyuluhan sosial uraian tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang pengembangan sumberdaya kesejahteraan sosial sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merencanakan program kegiatan bidang pengembangan sumberdaya kesejahteraan sosial sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merumuskan sasaran program kegiatan pengembangan sumberdaya kesejahteraan sosialkesejahteraan sosial sebagai bahan pelaksanaan tugas: menyelenggarakan pelayanan bidang pengembangan sumberdaya kesejahteraan sosial: menyelenggarakan pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan sosial, untuk optimalisasi peran dan fungsinya. menyelenggarakan pelestarian nilai nilai kepahlawanan, perintisan, kejuangan, dan kesetiakawanan sosial serta pengelolaan taman makam pahlawan dan makam pahlawan nasional, untuk meningkatkan pemahaman dan implementasi nilai nilai kesetiakawanan sosial. menyusun pedoman teknis pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan peran perempuan, keluarga, kelembagaan sosial masyarakat, karang 'taruna, pekerja sosial masyarakat tenaga kesejahteraan sosial masyarakat, rsos lembaga pengembangan swadaya masyarakat, wanita pemimpin kesejahteraan sosial, dunia usaha, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat), serta komunitas adat terpencil, fakir miskin untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan. mengatur pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan sosial, pemberdayaan komunitas adat terpencil, pemberdayaan fakir miskin, usaha usaha kesejahteraan sosial, untuk meningkatkan peran serta masyarakat. menyediakan bahan rekomendasi dan perijinan, menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan usaha usaha kesejahteraan sosial, agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. menyediakan bahan usulan tanda kehormatan dan jasa, serta penganugerahan gelar bagi pahlawan nasional dan perintis kemerdekaan menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan peningkatan ketrampilan dalam rangka pengembangan sumberdaya kesejahterangembangan sumberdaya kesejahteraan sosial sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditotal:an dengan peraturan perundang undangan: menyelenggarakan pengelolaan sarana dan prasarana bidang pengembangan sumberdaya kesejahteraan sosial: menyelenggarakan fasilitasi pelayanan perijinan dan rekomendasi bidang pengembangan sumberdaya kesejahteraan sosialumberdaya kesejahtermberdayasosial. uraian tugas menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan sosial sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merencanakan program kegiatan bidang pemberdayaan sosial sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merumuskan sasaran program kegiatan pemberdayaerdayaan sosial sebagai bahan pelaksanaan tugas, melaksanakan konsultasi, advokasi dan pembinaan sosial terhadap kelembagaan kesejahteraan sosial keluarga, kelembagaan sosialgiatan penguatan dan pendayagunaan kelembagaan sosial keluarga, kelembagaan sosial masyarakat meliputi karang taruna, pekerja sosial masyarakat, organisasi sosial, wanita pemimpin kesejahteraan sosial, dunia usaha dan wahana kesejahteraan sosial berbasisrjasama dengan lembaga lintas sektor terkait dan lembaga sosial lainnya, dalam rangka keberhasilan usaha kesejahteraan sosial. melaksanakan penyediaan bahan rekomendasi perijinan, pengelolaan organisasi sosial untuk pengendalian dan pengawasan kegiatan. melaksanakan pembinaan dan pelestarian nilai nilai kepahlawanan, perintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial melalui sarasehan, ziarah wisata, peringatan hari kesetiakawanan sosial nasional. melaksanakan penyediaan bahan pengusulan tanda kehormatan dan jasa, serta penganugerahan gelar bagi pahlawan nasional, perintis kemerdekaan dan satya lencana kebaktian sosial. melaksanakan perawatan, dan pengelolaan taman makan pahlawan, makam pahlawan nasional dan monumen monumen perjuangan melaksanakan bimbingan dan pengawasan mutu hasil pemberdayaan sosial melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data pemberdayaan sosial, melaksanakan bimbingan dan penerapan sistem perstatistikan dan informasi pemberdayaan sosial)dan penyuluhdan penyuluhan sosial. uraian tugas menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan dan penyuluhan sosial sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merencanakan program kegiatan bidang pengembangan dan penyusunan sosial sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merumuskan sasaran program kegiatan pengembangan dan penyuluhacara dan informasi tentang pengembangan dan penyuluhan sosial sebagai bahan pelaksanaan tugas: melaksanakan kegiatan urusan penyiapan dan pengembangan tsm untuk menumbuh kembangkan pilar pilar partisipasi sosial masyarakat. melaksanakan kegiatan penyuluhan sosial untuk menyamakan pemahaman dan diperoleh dukungan partisipasi dalam pelaksanaan program kegiatan. melaksanakan kerjasama lintas sektoral terkait dan lembaga sosial lainnya, dalam rangka menumbuh kembangkan partisipasi sosial masyarakat. melaksanakan pembinaan karang taruna, pekerja sosial masyarakat, pengurus pengelola organisasi sosial, wanita pemimpin kesejahteraan sosial, dan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat sebagai tenaga kesejahteraan sosial masyarakat tsm melaksanakan penelitian dan pengembangan mekanisme pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial dan pendayagunaan kelembagaan sosial masyarakat dan peran tsm. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data pengembangan dan penyuluhan sosial: melaksanakan bimbingan dan penerapan sistem perstatistikan dan informasi pengembangan dan penyuluhdan penyuluhan, rehabilitasi dan jaminan sosial tugas pokok menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan serta perlindungan pelayanan, rehabilitasi dan jaminan sosial. fungsi penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang pelayandan jaminan sosial: uraian tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang pelayanan, rehabilitasi dan jaminan sosial sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merencanakan program kegiatan bidang pelayanan, rehabilitasi dan jaminan sosial sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merumuskan sasaran program kegiatan pelayanan, rehabilitasi dan jaminan sosial, rehabilitasi dan jaminan sosial sebagai bahan pelaksanaan tugas: menyelenggarakandan pelayanan bantuan sosial kepada korban bencana, korban tindak kekerasan, dan pekerja migrant, pemberdayaan sumberdaya sosial, serta jaminan sosial! bagi masyarakat rentan sosial ekonomi, untuk memulihkan, dan mewujudkan keberfungsian sosial. menyusun pedoman teknis pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial, dan bantuan jaminan sosial, guna kelancaran pelaksanaan tugas. menyelenggarakan penyediaan bahan rekomendasi dalam rangkapengangkatan anak serta pelayanan bantuan sosial kepada korban bencana, korban tindak kekerasan, gan pekerja migrant, pemberdayaan sumber dana sosial, serta jaminan sosial bagi masyarakat rentan sosial ekonomi, untuk kelancaran pelayanan sosial. melaksanakan bimbingan, pembinaan, pemberian bantuan dan jaminan sosial serta pemberdayaan perlindungan sosial anak, keluarga, lanjut usia, penyandang cacat dan tuna sosial serta penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya untuk meningkatkan keberfungsian sosial. mengadakan pengawasan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial dan pemberian bantuan jaminan sosial, guna tercapainya tujuan kegiatan menyelenggarakan pelayanan bidang pelayanan, rehabilitasi dan jaminan sosial, rehabilitasi dan jaminlayanan, rehabilitasi dan jaminan sosilayanan, rehabilitasi dan jaminan sosial: menyelenggarakan fasilitasi pelayanan perijinan dan rekomendasi bidang pelayanan, rehabilitasi dan jaminan sosi, rehabilitasiwannayanan dan rehabilitasi sosialrehabilitasi sosial. uraian tugas menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merencanakan program kegiatan bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial sebagai pedoman pelaksanaan tugas, merumuskan sasaran program kegiatan pelayanan dan rehabilitasirehabilitasi sosial sebagai bahan pelaksanaan tugas: melaksanakan pengkajian data dan informasi penyandang masalah kesejahteraan sosial pks dan upaya pencegahan, penanggulangan, penanganan, pemberian dukungan dan pengembangannya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan. melaksanakan pelayanan sosial dan perlindungan kesejahteraan sosial bagi anak balita, anak terlantar, lanjut usia dan pelayanan rehabilitasi sosial bagi anak pakai dan anak cacatlayanan sosial, perlindungan sosial dan aksesibilitas bagi anak balita, anak terlantar, anak nakal, anak cacat, penyandang cacat, lanjut usia, tuna sosial, korban penyalahgunaan napa dan pengangkatan anak untuk mewujudkan keberfungsian sosial. melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi sosial serta pemberdayaan penyandang cacat tubuh, cacat netra, cacat tuna ringuwicara, cacat mental dan bekas penderita penyakit kronis untuk mewujudkan keberfungsian sosial. melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi tuna sosial yang meliputi gelandangan, pengemis dan orang terlantar got tuna susila, wanita rawan sosial, eks. narapidana dan penyandang sosial hiv aids serta korban penyalahgunaan napa untuk mewujudkan keberfungsian sosial. menyiapkan bahan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah laki) sebagai bahan pertanggung jawaban kinerja. melaksanakan bimbingan teknis dan pengawasan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial serta perlindungan sosial anak, lanjut usianyiapan bahan rekomendasi adopsi anak, rujukan pelayanan rehabilitasi sosial dan perlindungan kesejahteraan sosial, bagi anak, lanjut usia, penyandang cacat, tuna sosial dan korban penyalahgunaan napa agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data: pelayanan dan rehabilitasi sosial, melaksanakan bimbingan dan penerapan sistem perstatistikan dan informasi pelayanan dan rehabilitasirehabilitasibantuan dan jaminan sosial tugas pokok an, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan kegiatan bidang bantuan dan jaminan sosial. uraian tugas menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis bidang bantuan dan jaminan sosial sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merencanakan program kegiatan bidang bantuan dan jaminan sosial sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merumuskan sasaran program kegiatan bantuan dan jamibantuan dan jaminan sosial sebagai bahan pelaksanaan tugas: melaksanakan pelayanan rehabilitasi sosial, sosialisasi dan rujukan korban bencana untuk memulihkan keberfungsian sosial. melaksanakan pelayanan bantuan, perlindungan sosial, rehabilitasi psikososial, sosialisasi dan rujukan bagi anak, perempuan, penyandang tn. mw t cacat, lanjut usia, keluarga korban tindak kekerasan dan pekerja migrant, untuk memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial. melaksanakan bimbingan dan pengawasan, pengumpulan, pengelolaan sumber dana sosial, bagi masyarakat rentan sosial ekonomi untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan: dan memulihkan keberfungsian sosial. melaksanakan kegiatan pemberian bantuan dan jaminan sosial bagi pks non potensial meliputi untuk memulihkan keberfungsian sosial. menumbuhkembangkan pelaksanaan asuransi kesejahteraan sosial untuk mendukung terwujudnya jaminan kesetiakawanan sosial. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi dan rujukan pelayanan sosial, sosialisasi terhadap korban bencana, korban tindak kekerasan dan keluarga yang bermasalah sosial,, untuk optimalisasi pelayanan sosial. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data bantuan dan jaminan sosial: melaksanakan bimbingan dan penerapan sistem perstatistikan dan informasi bantuan dan jaminantuanhubungan industrial, pengawasan dan kesejahteraan tenaga kerja tugas pokok menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan hubungan industrial, syarat kerja, kesejahteraan tenaga kerja dan pengawasan tenaga kerja. fungsi penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan 'dan pelaksanaan bidang hubungan industrial, syarat kerja dan kesejahteraan tenaga kerja: penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang pengawasan tenaga kerja: sw uraian tugas menyiapkan bahan perumusan kebijak, merencanakan program kegiatrumuskan sasaran program kegiatanhubungan industrial, pengawasan dan kesejahteraan tenaga kerja sebagai bahan pelaksanaan tugas: menyelenggarakan pelayanan bidang hubungan industrial, pengawasan dan kesejahteraan tenaga kerja: mengadakan pembinaan hubungan industrial dan syarat kerja, organisasi pekerja, organisasi pengusaha, kelembagaan hubungan industrial. menyelenggarakan administrasi bidang hubungan industrial, pengawasan dan kesejahteraan tenaga kerjhubungan industrial, pengawasan dan kesejahteraan tenaga kerja: tt. menyelenggarakan survai kebutuhan hidup layak khl dan menyediakan bahan penyelenggaraan sidang dewan pengupahan dalam rangka usulan penetapan upah minimum kabupaten. menyelenggarakan penerapan persyaratan kerja, dan analisis diskriminasi untuk mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja. menyelenggarakan pendayagunaan kelembagaan, penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan, pemasyarakatan hubungan industrial yang harmonis. menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan pengupahan serta nan jamsostek untuk mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja. menyelenggarakan pembinaan dan menegakkan pengawasan norma ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja. menyelenggarakan pelaksanaan penegakkan hukum, sertifikasi norma dan pengawasan ketenagakerjaan guna terwujudnya perlindungan tenaga kerja. menyelenggarakan fasilitasi pelayanan perijinan dan rekomendasi bidang hubungan industrial, pengawasan dan kesejahteraan tenaga kerjapengawasan dan kesejahterahubungan industrial, syarat kerja dan kesejahterahubungan industrial, syarat kerja dan kesejahteraan tenaga kerja.hubungan industrial, syarat kerja dan kesejahteraan tenaga kerja sebagai bahan pelaksanaan tugas: melaksanakan fasilitasi penyusunan, pengesahan peraturan perusahaan,, untuk pedoman keserasian hubungan industrial: melakukan pencatatan perjanjian kerja waktu tertentu pwt) pada perusahaan yang skala berlakunya dalam wilayah kabupaten, untuk pedoman keserasian hubungan industrial, melaksanakan penyiapan bahan perijinan operasional perusahaan penyedia jasa pekerja, pendaftaran perjanjian pekerja antara pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja untuk pengendalian dan pengawasan kegiatan. melaksanakan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja,dan penutupan perusahaan, untuk mewujudkan hubungan industrial yang harmonis. melaksanakan pembinaan sdm dan lembaga penyelesaian perselisihan diluar pengadilan hubungan industrial, untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas. melaksanakan bimbingan aplikasi pengupahan perusahaan serta usulan penetapan upah minimum kabupaten umk) kepada gubernur, untuk meningkatkan kesejahteraan pekerrembmbinaan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja jamsostek), untuk menjamin terwujudnya perlindungan tenaga kerja. melaksanakan fasilitasi kepentingan pekerja terhadap perusahaan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja. melaksanakan verifikasi keanggotaan serikat pekerja serikat buruh sp sb), umk, perselisihan hubungan industrial pemutusan hubungan kerja, kepesertaan dalam jamsostek, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, untuk validasi. melaksanakan konsolidasi organisasi pengusaha indo), pekerja buruh sp sb) sebagai wakil dalam kelembagaan tenaga kerja. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data hubungan industrial, syarat kerja dan kesejahteraan tenaga kerja, melaksanakan bimbingan dan penerapan sistem perstatistikan dan informasi hubungan industrial, syarat kerja dan kesejahteraansyarat kerja dan kesejahteraanngawasan tenaga kerja. uraian tugas: menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan tenaga kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merencanakan program kegiatan bidang pengawasan tenaga kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merumuskan sasaran program kegiatan pengawasanawasan tenaga kerja sebagai bahan pelaksanaan tugas: melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma ketenagakerjaan meliputi norma hubungan kerja, norma jamsostek, norma kerja serta norma penempatan dan pelatihan, untuk mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan kesejahteraan pekerja. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma pekerja perempuan dan anak. untuk mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, perlindungan dan kesejahteraan pekerja. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengujian serta penyiapan bahan rekomendasi pelaksanaan norma keselamatan dan kesehatan kerja k3) meliputi mekanik, pesawat uap, pesawat angkat dan angkut, pesawat bejana tekan, penangkal petir, konstruksi bangunan baja, instalasi listrik, penanggulangan kebakaran, lingkungan kerja. untuk mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan kesejahteraan pekerja. melaksanakan penanganan kasus penyidikan terhadap perusahaan dan pengusaha yang melanggar norma ketenagakerjaan, untuk menjamin kepastian hukum. melaksanakan koordinasi audit sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, pengkajian dan perekayasaan norma ketenagakerjaan hygiene perusahaan, ergonomis (penyakit akibat kerja), keselamatan kerja. melaksanakan sertifikasi norma keselamatan kesehatan kerja melalui fasilitasi pelatihan dan uji kelayakan. melaksanakan pendayagunaan fungsi pengawas ketenagakerjaan, dalam rangka optimalisasi kerja. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data pengawasan tenaga kerja: melaksanakan bimbingan dan penerapan sistem perstatistikan dan informasi pengawasan'tenaga kerjwasnempatan tenaga kerja dan transmigrasi tugas pokok menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja dan penempatan tenaga kerja dan transmigrasi. fungsi penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang pelatihan dan produktivitas tenaga kerja: penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi: uraian tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas,empatan tenaga kerja dan transmigrasi sebagai bahan pelaksanaan tugas: menyelenggarakan pelayanan bidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan peningkatan ketrampilan. dalam rangka pengembangan penempatan tenaga kerja dan transmigrasi untuk mencapai sasaran program yang telah ditetapkan, menyelenggarakan administrasi bidang penempatanpenempatan tenaga kerja, padat karya, pemasangan dalam luar negeri, penanggulangan pengangguran dan fasilitasi lulusan pelatihan serta produktivitas tenaga kerja. menyiapkan bahan rekomendasi dan perijinan serta pembinaan lembaga bursa kerja swasta, tempat penampungan tki, cabang pembantu pelaksana penempatan tenaga kerja indonesia swasta optis), tenaga kerja asing tka), lembaga pelatihan kerja swasta pks), lembaga penyuluhan dan bimbingan jabatan, lembaga pelatihan dan produktivitas. menyelenggarakan sarana dan prasarana penempatan tenaga kerja dan transmigrasi: menyelenggarakan fasilitasi pelayanan perijinan dan rekomendasi bidang penempatan.rl.imbempatan tenaga kerja dan transmigrasi tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan kegiatan bidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi. uraian tugas menyediakan bahan perumusan pijakan teknis bidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas:mpatan tenaga kerja dan transmigrasi sebagai bahan pelaksanaan tugas: melaksanakan penempatan tenaga kerja melalui mekanisme akl antar kerja lokal akad antar kerja antar daerah) dan akan antar kerja antar negara melaksanakan pencegahan kegiatan tenaga kerja illegal. melaksanakan penyediaan bahan rekomendasi dan perijinan pengawasan lembaga bursa kerja khusus, lembaga penyuluhan dan bimbingan jabatan, lembaga penempatan tenaga kerja swasta links tempat penampungan tki, pendirian cabang pelaksana penempatan tenaga kerja indonesia swasta optis) memfasilitasi penanggulangan pengangguran dengan sitem padat karya, pengembangan dan penyebar luasan terapan tehnologi tepat guna sektor informal dan usaha mandiri. melaksanakan pembinaan, pengawasan, rekrutmen calon tki dan monitoring penempatan maupun perlindungan tki. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data penempatan tenaga kerja dan transmigrasi: melaksanakan bimbingan dan penerapan sistem perstatistikan dan informasi penempatan tenaga kerja dan transmigr(ae much salim pejabat para sterol ka. bao. badan emas instansi kanpejabat para sekretaris daerah p kabupaten rembang hamzah foton instansi kantososial, tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten rembang kepalapembinaan dan pelaksana, penyelenggaraan kesekretariatan dinas: pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang,sosial, tenaga kerja dan transmigrasi guna menentukan sasaran kebijakan: menyusun kebijakan bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi sebagai bahan kebijakan atasan dan pedoman pelaksanaan tugas: merencanakan program kerja bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas, merumuskan sasaran program kerja bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasisosial, tenaga kerja dan transmigrasi: menyelenggarakan pelayanan bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi: menyelenggarakan pembinaan teknis dan fasilitasi bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, menyelenggarakan administrasi bidang sosial,sosial, tenaga kerja dan transmigrasisosial, tenaga kerja dan transmigrasie: pembinaan karir, menyelenggarakan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang sosial,narabidang sosial,keuangan tugas pokok:,bidang pengembangan sumberdaya kesejahteraan sosial tugas pokok menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan pengembangan sumberdaya kesejahteraan sosial. |
ka)tanitanitanicc. uraian tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidangtanaman pangan dan hortikulturnaman pangan dan hortikultura sebagai bahan pelaksanaan tugas: menyelenggarakan pelayanan bidang tanaman pangan dan hortikultura: menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan peningkatan ketrampilan dalam rangka pengembangan pertanian tanaman pangan dan hortikultura untuk mencapai sasaran program yang telah ditetapkan: menyelenggarakan administrasi bidang tanaman pangan dan hortikulturtanian tanaman pangan dan hortikultura: 1t. menyelenggarakan fasilitasi pelayanan perijinan dan rekomendasi bidang tanaman pangan dan hortikulturroduksi tanaman pangan dan hortikultura. uraian tugas menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis bidang produksiroduksiroduksiduksi tanaman pangan dan hortikultura sebagai bahan pelaksanaan tugas: melaksanakan bimbingan penerapan pedoman perbenihan tanaman pangan dan hortikulturatanaman pangan dan hortikultura: melaksanakan pembinaan dan pengawasan penangkap benih dan penetapan sentra produksi benih tanaman pangan dan hortikultura, melaksanakan, memantau dan mengawasi perijinan produksi benih: melaksanakan bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam: budidaya dan perlakuan terhadap tanaman pangan dan hortikultura dan hortikultura: melaksanakan bimbingan dan pemantauan terhadap penggunaan pupuk: melaksanakan pembinaan dan pemantauan penggunaan, pemeliharaan dan pengembangan alat dan mesin pertanian guna mendukung produksi tanaman pangan dan hortikultura: melaksanakan bimbingan dan pengawasan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data tanaman pangan dan hortikultura: melaksanakan bimbingan dan penerapan sistem perstatistikan dan informasi tanaman pangan dan hortikultur. kepala seksi usahausaha tanaman pangan dan hortikultura. uraian tugas menyediakan bahan perumusan pijakan teknis bidang usahausaha tanaman pangan dan hortikultura sebagai pedoman pelaksanaan tugas, merumuskan sasaran program kegiatan usahatanaman pangan dan hortikultura sebagai bahan pelaksanaan tugas: melaksanakan, memantau dan mengawasi perijinan bidang usaha tani. melaksanakan fasilitasi studi kelayakan usaha pertanian. melaksanakan bimbingan penerapan teknologi dan peningkatan mutu pengolahan hasil pertanian. melaksanakan bimbingan kelembagaan agribisnis dan penyebaran informasi manajemen usaha pertanian. melaksanakan fasilitasi kerjasama kemitraan usaha pertanian. melaksanakan bimbingan dalam pemanfaatan dan pengembangan alat mesin pertanian. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat mesin pertanian. melaksanakan pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin pertanian. melaksanakan bimbingan pemasaran dan promosi hasil pertanian. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisa dan pelayanan usaha tani dan informasi pasar. melaksanakan perencanaan kebutuhan pupuk dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk. melaksanakan bimbingan penerapan standar mutu pupuk dan pengawasan pengadaan, peredaran serta penggunaan pupukdan hortikulturlolaan lahan dan perlindunganlahan dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura. uraian tugas menyediakan bahan perumusan pijakan teknislahan dan perlindungan tanaman pangan dan hortikulturatanian. melaksanakan penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian. melaksanakan pengembangan rehabilitasi, konservasi, optimasi, dan pengendalian lahan pertanian. melaksanakan pengaturan dan penerapan kawasan pertanian terpadu dan penetapan sentra komoditas pertanianbimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha tani dan pengawasan pemanfaatan sumber sumber air air irigasi dan pemeliharaan jaringan irigasibimbingan dan pengembangan dalam pemanfaatan alat mesin pertanian bidang pengelolaan lahan dan perlindungan tanamanlolaan lahan dan perlindungankebunanrlindungan perkebunan. fungsi penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang produksi perkebunan: penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang usaha perkebunan: penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang perlindungan perkebunan. uraian tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang perkebunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merencanakan program kegiatan bidang perkebunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merumuskan sasaran program kegiatan perkebukebunan sebagai bahan pelaksanaan tugas: menyelenggarakan pelayanan bidang perkebunan: menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan peningkatan ketrampilan dalam rangka pengembangan perkebunan untuk mencapai sasaran program yang telah ditetapkan: menyelenggarakan administrasi bidang perkebukebunan: menyelenggarakan fasilitasi pelayanan perijinan dan rekomendasi bidangkebunan. uraian tugas menyediakan bahan perumusan pijakan teknis bidang produksi perkebunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merencanakan program kegiatan bidang produksi perkebunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merumuskan sasaran program kegiatan produksikebunan sebagai bahan pelaksanaan tugas: melaksanakan penerapan standar mutu pupuk: melaksanakan bimbingan dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk, melaksanakan pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk, melaksanakan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk, melaksanakan bimbingan dalam pemanfaatan dan pengembangan alat mesin perkebunan, melaksanakan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat mesin perkebunan: melaksanakan pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin perkebunan: melaksanakan kebijakan dan penerapan serta pengawasan standar mutu alat dan mesin perkebunan: menyelenggarakan pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin perkebunan, melaksanakan analisis teknis, ekonomis dan social budaya alat dan mesin perkebunan sesuai kebutuhan lokalitas, melaksanakan bimbingan penerapan pedoman perbenihan perkebunanperkebunan, melaksanakan pembinaan dan pengawasan penangkap benih dan penetapan sentra produksi benih perkebunan: melaksanakan, memantau dan mengawasi perijinan produksi benih: melaksanakan pengujian dan penyebarluasan benih perkebunan varietas unggul spesifik lokasi melaksanakan pengambangan system informasi perbenihan perkebunan menyelenggarakan pembangunan dan pengelolaan balai benih: melaksanakan bimbingan penerapan pedoman teknis budidaya perkebunan: melaksanakan penyusunan statistik perkebunan dan bimbingan penerapan sistem informasirkebunan. uraian tugas menyediakan bahan perumusan pijakan teknis bidang usaha perkebunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merencanakan program kegiatan bidang usaha perkebunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merumuskan sasaran program kegiatan usahasaha perkebunan sebagai bahan pelaksanaan tugas, melaksanakan, memantau dan mengawasi perijinan bidang usaha perkebunan. melaksanakan fasilitasi studi kelayakan usaha perkebunan. melaksanakan bimbingan penerapan teknologi dan peningkatan mutu pengolahan hasil perkebunan. melaksanakan bimbingan penerapan standart unit pengolah, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil perkebunan: melaksanakan bimbingan, penyebarluasan, pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan: melaksanakan bimbingan kelembagaan agribisnis dan penyebaran informasi manajemen usaha perkebunan. melaksanakan fasilitasi kerjasama kemitraan usaha perkebunan. melaksanakan bimbingan pemasaran dan promosi hasil perkebunanerlindungan perkebunan. uraian tugas menyediakan bahan perumusan pijakan teknis bidang perlindungan perkebunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merencanakan program kegiatan bidang perlindungan perkebunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merumuskan sasaran program kegiatan perlindunganlindungan perkebunankebunan: melaksanakan penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan perkebunan, melaksanakan pengembangan rehabilitasi, konservasi, optimasi, dan pengendalian lahan perkebunan: melaksanakan pengaturan dan penerapan kawasan pertanian terpadu dan penetapan sentra komoditas perkebunan. melaksanakan pengembangan, pemanfaatan dan pemantauan sumber sumber air, teknologi irigasi air permukaan dan irigasi bertekanan untuk perkebunan: melaksanakan bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha perkebunan dan pengawasan pemanfaatan sumber sumber air, air irigasi dan pemeliharaan jaringan irigasiternakan tugas pokok menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan produksi dan usaha peternakan serta kesehatan hewan. fungsi penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang produksi peternakan: penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang usaha peternakan: penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang kesehatan hewan. uraian tugas merencanakan program kegiatan bidang peternakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merumuskan sasaran program kegiatan peternaktanian dan kehutananhutanan kabupaten rembang. bab pedoman uraian tugas pasai dengan peraturan bupati ini ditetapkan pedoman uraian tugas jabatan struktural dinas pertaniyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang peternakternakan sebagai bahan pelaksanaan tugas: menyelenggarakan pelayanan bidang peternakan: menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan peningkatan ketrampilan dalam rangka pengembangan peternakan untuk mencapai sasaran program yang telah ditetapkan: menyelenggarakan administrasi bidang peternakpeternakan: menyelenggarakan fasilitasi pelayanan perijinan dan rekomendasi bidang peternakternakan. uraian tugas: menyediakan bahan perumusan pijakan teknis bidang produksi peternakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merencanakan program kegiatan bidang produksi peternakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merumuskan sasaran program kegiatan produksiternakan sebagai bahan pelaksanaan tugas: melaksanakan bimbingan penerapan standart pembibitan, seleksi dan registrasi ternak bibit, melaksanakan bimbingan pembuatan, pengesahan silsilah ternak dan pelestarian plasma nutfah peternakan: melaksanakan penetapan penggunaan bibit unggul, lokasi dan penyebaran bibit ternak: melaksanakan pengawasan pengadaan dan penyebaran bibit ternak dan mutu ternak: melaksanakan pembinaan, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan inseminasi buatan ib) dan alih mudah: melaksanakan bimbingan penerapan teknologi dan standart mutu pakan ternak: melaksanakan bimbingan produksi benih hijauan pakan ternak, bahan baku pakan ternak dan pakan: melaksanakan bimbingan, penggunaan, peredaran dan pengawasan pakan ternak, melaksanakan pengadaan, perbanyakan dan penyaluran benih hijauan pakan ternak, menyelenggarakan kebun benih hijauan pakan ternak, pengumpulan, pengolahan dan analisis data peternakan: melaksanakan bimbingan dan penerapan sistem perstatistikan dan informasi peternakan: melaksanakan penetapan peta potensi peternakan: melaksanakan penetapan dan pengawasan kawasan peternakternakan. uraian tugas menyediakan bahan perumusan pijakan teknis bidang usaha peternakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merencanakan program kegiatan bidang usaha peternakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas, merumuskan sasaran program kegiatan usahapeternakan sebagai bahan pelaksanaan tugas: melaksanakan, memantau dan mengawasi perijinan bidang usaha ternak: melaksanakan fasilitasi studi kelayakan usaha peternakan: melaksanakan bimbingan penerapan teknologi dan peningkatan mutu pengolahan hasil peternakan: melaksanakan bimbingan kelembagaan agribisnis dan penyebaran informasi manajemen usaha peternakan: melaksanakan fasilitasi kerjasama kemitraan usaha peternakan: melaksanakan bimbingan dalam pemanfaatan dan pengembangan alat mesin peternakan: melaksanakan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat mesin peternakan: melaksanakan pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin peternakan: melaksanakan bimbingan pemasaran dan promosi hasil peternakan, melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisa dan pelayanan usaha ternak dan informasi pasar::ternakan:: melaksanakan bimbingan penerapan dan standar teknis minimal pasar hewan, melaksanakan bimbingan, pemantauan dan pengawasan pembangunan dan operasional pasar hewternakhewanhewan. uraian tugas menyediakan bahan perumusan pijakan teknis bidang kesehatan hewan sebagai pedoman pelaksanaan tugas: melaksanakan koordinasi dan merencanakan program kegiatan bidang kesehatan hewan sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merumuskan sasaran program kegiatan kesehatan hewhewan sebagai bahan pelaksanaan tugas: melaksanakan bimbingan penerapan dan pengawasan norma, standar teknis pelayanan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan: melaksanakan bimbingan penerapan dan standar teknis minimal rph rpu, unit pelayanan kesehatan hewan: melaksanakan bimbingan, pemantauan dan pengawasan pembangunan dan operasional rph rpu, unit pelayanan kesehatan hewan, melaksanakan bimbingan dan pengawasan higienis dan sanitasi lingkungan usaha peternakan: melaksanakan bimbingan dan pengamatan, penyidikan, pemetaan, pencegahan, pemberantasan serta penanggulangan penyakit hewan: melaksanakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan serta penutupan dan pembukaan kembali status daerah wabah penyakit: melaksanakan pengawasan ftalutintas ternak, produk ternak dan hewan kesayangan dari wilayah kabupaten: melaksanakan penerapan standar mutu obat hewan: melaksanakan bimbingan, dan pemantauan pengadaan, peredaran dan penggunaan obat hewan, melaksanakan bimbingan penetapan identifikasi dan seleksi ternak, calon pengaruh dan lokasi penyebaran ternak: melaksanakan inventarisasi dan bimbingan penetapan penyebaran, registrasi dan redistribusi ternak, melaksanakan bimbingan, pengendalian dan pengawasan tentang sistem dan pola penyebaran, serta evaluasi pelaporan penyebaran dan pengembangan terhewhutanan tugas pokok menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan konservasi dan perlindungan, perhutanan sosial dan pengusahaan hutan. fungsi penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang konservasi dan perlindungan: penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang perhutanan sosial: penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang pengusahaan hutan. uraian tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang kehutanan sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merencanakan program kegiatan bidang kehutanan sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merumuskan sasaran program kegiatan kehutahutanan sebagai bahan pelaksanaan tugas: menyelenggarakan pelayanan bidang kehutanan: tic. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan peningkatan ketrampilan dalam rangka pengembangan kehutanan untuk mencapai sasaran program yang telah ditetapkan: menyelenggarakan administrasi bidangkehutanan, menyelenggarakan fasilitasi pelayanan perijinan dan rekomendasi bidangnservasi dan perlindungan tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan kegiatan bidang konservasi dan perlindungan. uraian tugas menyediakan bahan perumusan pijakan teknis bidang konservasi dan perlindungan sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merencanakan program kegiatan bidang konservasi dan perlindungan sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merumuskan sasaran program kegiatan konservasi dan perlindnservasi dan perlindungan sebagai bahan pelaksanaan tugas:husaha pemanfaatan hutan lindung memberik memberikan pertimbangan teknisk memberikan pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang (dua puluh tahunan), lima tahunan (jangka menengah), tahunan (jangka pendekmelaksanakan pengelolaan taman hutan raya, penyusunan rencanamelaksanakan penetapan lahan kritis skala kabupaten, melaksanakan penyusunan rencana rencana kehutanan: memberikan pertimbangan teknis rencana rehabilitasi hutan dan lahan das sub das melaksanakan penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada taman hutan raya skala kabupatenmemberikan pertimbangan teknis penurunan rencana pengelolaan, penyelenggaraan pengelolaan das skala kabupaten melaksanakan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pad taman hutan raya skala kabupatenmemberikan pertimbangan teknis rencana reklamasi dan pemantauan pelaksanaan reklamasi hutan menyusunrencana dan pelaksanaan reklamasi hutan pada areal bencana alam skala kabupaten menyelenggarakan pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan, perlindungan dan pengamanan hutan kota memberika memberik memberikmelaksanakmelaksanervasi dan perlindhutanan sosial a.tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan kegiatan bidang perhutanan sosial. uraian tugas menyediakan bahan perumusan pijakan teknis bidang perhutanan sosial sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merencanakan program kegiatan bidang perhutanan sosial sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merumuskan sasaran program kegiatan perhutahutanan sosial sebagai bahan pelaksanaan tugas, melaksanakan inventarisasi hutan produksi dan hutan lindung dan skala das: mengusulkmengusul, mengusulkmemberikan bahmberikan pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha dua putih tahunan (jangka panjang), lima tahunan dan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan produksi, memberikan bah: menyusun sistem informasi kehutanan (numerik dan spasial): memberimenyusun rencana, pembinaan pengelolaan hutan hak dan aneka usaha kehutanan:menyelenggarakan penguatan kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan skala kabupaten melaksanakan bimbingan, supervisi, konsultasi, pemantauan dan evaluasi bidang kehutanan skala kabupatetausahaan hutan tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan kegiatan bidang pengusahaan hutan. uraian tugas merencanakan program kegiatan bidang pengusahaan hutan sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merumuskan sasaran program kegiatan pengusahaan hutan sebagai pedoman pelaksanaan tugas: menyediakan bahan perumusan pijakan teknis bidang pengusahaan huusahaan hutan sebagai bahan pelaksanaan tugas: memberikphp, memberikan bahpemungutan hasil hutan kayu dan pemunguusaha pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja perum perhutani memberikan bahan pertimbangan teknis pemberian izin industri primer hasil hutan kayu melaksanakan pengawasan dan pengendalian ketatausahaan hasil hutan skala kabupaten melaksanakan pemungutan penerimaan negara bukan pajakusahaan husumber sekretaris daerah kabupaten rembang hamzah foton berita daerah kabupaten rembang tahun nomor mmmrtanian dan kehutanan kabupaten rembang kepala tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pertanian dan kehutanan berdasarkan: dan hortikultura dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan kehutanan, penyelenggaraan kesekretariatan dinas: pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pertaninjabarkan kebijakan strategis pemerintah daerah bidang pertanian dan kehutanan guna menentukan sasaran kebijakan, menyusun kebijakan bidang pertanian dan kehutantanian dan kehutanan sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merumuskan sasaran program kerja bidang pertanian dan kehutantanian dan kehutanan, menyelenggarakan pelayanan bidang pertanian dan kehutanan: menyelenggarakan pembinaan teknis dan fasilitasi bidang pertanian dan kehutanan: menyelenggarakan administrasi bidang pertanian danrtanian dan kehutanan: menyelenggarakan tugas bidang tanaman pangan dan hortikultura, tanaman pangan dan hortikultura, tanaman pangan dan hortikultura dan kehutanan: menyelenggarakan kesekretariatan dinas: menyelengarakan kegiatan teknis fungsional bidang pertanitanitanian danng ,?ps)tanaman pangan dan hortikulturangelolaan lahan serta perlindungan tanaman pangan dan hortikultura. fungsi penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang produksiusahapengelolaan lahan dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura. |
bupati rembang "a1. aaaaaaaaa peraturan bupati rembang nomor56lautan dan periklautan dan perikanan kabupaten rembang. bab ketentuan umum. dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengangkapan ikan. uraian tugas merencanakan program kegiatan bidang perikanan tangkap sebagai pedoman pelaksanaan tugas. merumuskan sasaran program kegiatan perikanan tangkap sebagai pedoman pelaksanaan tugas. menyiapdengan lancar dan tepat waktu. menyediakan data dan informasi bidang perikanan tangkap sebagai bahan pelaksanaan tugas. menyelenggarakan pengawasan terhadap penggunaan sarana dan prasarana penangkapan ikan. menyelenggarakan pelayanan umum bidang perikanan tangkap. menyelenggarakan rekomendasi perijinan bidang perikanan tangkaptangkap untuk mencapai sasaran program yang telah ditetaptangkapelolaanpengelolaan penangkapan ikan. uraian tugas merencanakan program kegiatan bidang pengelolaan penangkapan ikan sebagai pedoman pelaksanaan tugas. emma merumuskan sasaran program kegiatan pengelolaantentang pengelolaan penangkapan ikan sebagai bahan pelaksanaan tugas. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis untuk meningkatkan ketrampilan dan kemampuan penangkapan ikan. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kelompok tani nelayan. melaksanakan rekomendasi perijinan bidang penangkapan ikan. melaksanakan pengembangan inovasi alat tangkapelolaan penangkapan iksarana dan prasarana penangkapan ikan. uraian tugas merencanakan program kegiatan bidang sarana dan prasarana penangkapan ikan sebagai pedoman pelaksanaan tugas. merumuskan sasaran program kegiatan sarana dan prasaranapenangkapan ikan sebagai bahan pelaksanaan tugas. melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana penangkapan ikan. melaksanakan pembinaan pengawasan dan pengendalian standar sarana dan prasarana penangkapan ikan. melaksanakan pengelolaan dan pengambangan sarana dan prasarana pangkalan pendaratan ikan ppi), pelabuhan perikanan pantai ppp) dan juga tempat pelelangan ikan tpi). melaksanakan rekomendasi perijinan pengoperasian sarana penangkapanpenangkapan ikkanan budidaya tugas pokok menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan budidaya dan pembenihan, serta sarana dan prasarana budidaya. fungsi penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang budidaya dan pembenihanbudidaya. uraian tugas merencanakan program kegiatan bidang perikanan budidaya sebagai pedoman pelaksanaan tugas. merumuskan sasaran program kegiatan perikanan budidaya sebagai pedoman pelaksanaan tugas. menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang perikanan budidayaww menyediakan data dan informasi bidang perikanan budidaya sebagai pedoman pelaksanaan tugasbudidaya untuk mencapai sasaran program yang telah ditetapkan. menyelenggarakan pengawasan terhadap penggunaan sarana dan prasarana perikanan budidaya. menyelenggarakan pelayanan umum bidang perikanan budidaya. menyelenggarakan perijinan bidang perikanan budidaya. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan pengembangan budidaya perikanan dan perbenihan serta sarana dan prasarana perikanan budidayabudidayabudidaya dan pembenihan tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan kegiatan bidang budidaya dan pembenihan. uraian tugas merencanakan program kegiatan bidang budidaya dan pembenihan sebagai pedoman pelaksanaan tugas. merumuskan sasaran program kegiatan budidaya dan pembenihan sebagai pedoman pelaksanaan tugas. menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis bidang budidaya dan pembenihudidaya dan pembenihan sebagai bahan pelaksanaan tugas. melaksanakan bimbingan teknis untuk meningkatkan ketrampilan dan kemampuan dalam pengelolaan kegiatan budidaya dan pembenihan perikanan. mmwr sa melaksanakan pembinaan, bimbingan serta pengembangan budidaya dan pembenihan perikanan. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kelompok tani perikanan darat. melaksanakan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyakit ikan. melaksanakan rekomendasi perijinan bidang budidaya dan pembenihudidaya dan pembenihprasarana budidaya tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan kegiatan bidang sarana dan prasarana budidaya. uraian tugas merencanakan program kegiatan bidang sarana dan prasarana budidaya sebagai pedoman pelaksanaan tugas. merumuskan sasaran program kegiatan sarana dan prasarana budidayabudidaybudidaya dan pembenihan ikan. melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana budidaya dan pembenihan ikan. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana bbi pamotan. melaksanakan pembinaan pengawasan dan pengendalian standart sarana dan prasarana budidaya. mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan dalam rangka pembinaan karier. na, . meetusaha dan pemasaran tugas pokok menyiapk serta bina usaha. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang bina usaha. uraian tugas merencanakan program kegiatan bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sebagai pedoman pelaksanaan tugas. merencanakan program kegiatan bidang bina usaha perikanan sebagai pedoman pelaksanaan tugas. menyediakan bahan perumusan kebijakan bidang bidang bina usaha dan pemasarbidang bina usaha dan pemasaran sebagai bahan pelaksanaan tugas. menyelenggarakan bimbingan dan pengembangan bina usaha dan pemasaran hasil perikanan dan kelautan. menyelenggarakan pengembangan mutu pengolahan dan jaringan pemasaran hasil perikanan. menyelenggarakan inventarisasi peluang usaha dan investasi serta pengembangan kemitraan. menyelenggarakan pembinaan kelembagaan ekonomi nelayan dan organisasi profesi. ne. mm menyelenggarakan pengembangan sentra industri hasil kelautan dan perikanan. menyelenggarakan pelayanan umum dan fasilitasi perijinan usaha dalambina usaha dan pemasarolahan hasil dan pemasaran tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan kegiatan bidang pengolahan hasil perikanan dan pemasaran. uraian tugas merencanakan program kegiatan bidang pengolahan hasil perikanan dan pemasaran sebagai pedoman pelaksanaan tugas. merumuskan sasaran program kegiatan pengolahan hasil perikanan dan pemasaran sebagai pedoman pelaksanaan tugas. menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengolahan hasil perikanan dan pemasarolahan hasil perikanan dan pemasaran sebagai bahan masukan kepada atasan. melaksanakan pengembangan jaringan pemasaran hasil perikanan. melaksanakan pengembangan mutu pengolahan hasil perikanan. melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. melaksanakan pembinaan pasca panen hasil perikanan dan kelautan. melaksanakan bimbingan promosi hasil kelautan dan perikanan. melaksanakan rekomendasi perijinan usahaolahan hasil perikanan dan pemasarbina usahaperikanan. uraian tugas merencanakan program kegiatan bidang bina usaha perikanan sebagai pedoman pelaksanaan tugas. merumuskan sasaran program kegiatan bina usaha perikanan sebagai pedoman pelaksanaan tugas. menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis bidang bina usahaina usaha perikanan sebagai bahan masukan kepada atasan. melaksanakan inventarisasi peluang usaha dan investasi sektor perikanan. melaksanakan pembinaan kelembagaan ekonomi nelayan dan organisasi profesi bidang kelautan dan perikanan. melaksanakan pengembangan sentra industri hasil kelautan dan perikanan. melaksanakan fasilitasi pengembangan kemitraan usaha bidang kelautan dan perikanan. melaksanakan pembinaan guna terciptanya pelayanan prima (excellent service) dan kinerja tpingawasan dan perlindungan sumberdaya kelautan dan perikanan tugas pokok menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan pengawasan dan perlindungan sumberdaya kelautan danawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.sumberdaya kelautan dan perikanan. uraian tugas merencanakan program kegiatanstandar dan tepat waktu. menyediakan data dan informasi tentang pengawasan dan perlindungan sumberdaya kelautan dan perikanan sebagai bahan masukan kepada atasan. menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan. menyelenggarakan pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan. menyelenggarakan pengembangan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan. menyelenggarakan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan. menyelenggarakan kerjasama kemitraan dengan instansi terkait dan organisasi asosiasi dunia usaha bidang pengelolaan, pengawasan dan perlindungan sumberdaya kelautan dan perikanan. menyelenggarakan rekomendasi perijinan bidang sumberdaya kelautdngawasan sumberdaya kelautan dan perikanan. uraian tugas merencanakawasan sumberdaya kelautan dan perikanan sebagai bahan masukan kepada atasan. menyelenggarakan pengembangan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan. melaksanakan pembinaan dan bimbingan dalam rangka pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikananngawasan sumberdaya kelautan dan perikanan. melaksanakan fasilitasi rekomendasi perijinan dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan.lautan dan perikrlindungan sumberdaya kelautan dan perikanan. uraian tugas merencanakrlindungan sumberdaya kelautan dan perikanan sebagai bahan masukan kepada atasan. melaksanakan pembinaan dan bimbingan dalam pengembangan perlindungan sumberdaya kelautan dan perikanan. melaksanakan pengkajian terhadap sumberdaya kelautan dan perikanan dalam rangka konservasi. melaksanakan perlindungan dan pemulihan terhadap potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang ada. melaksanakan konservasi terhadap pulau pulau kecil dan pesisir pantairlindungan sumberdaya kelautan dan perikanan. melaksanakan fasilitasi rekomendasi perijinan dalam rangka perlindungan sumber dayabupati rembang cai much salim .asonber bupati rembang much. salim diundangkan rembang pada tanggal desember c08: peramban uraian tugas jabatan struktural dinas kelautan dan perikanan kabupaten rembang kepala tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kelautan dan perikanan berdasarkan atas otonomi daerah dan tugas pembantuan. fungsi perumusan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kelautan dan perikanan.. penyelenggaraan kesekretariatan dinas. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang kelautan dan perikanrencanakan program kerja bidang kelautan dan perikanan sebagai pedoman pelaksanaan tugas. merumuskan sasaran program kerja bidang kelautan dan perikanan guna menentukan prioritas program. menjabarkan kebijakan strategis pemerintah daerah bidang kelautan dan perikanan guna menentukan sasaran kebijakan. menyusun kebijakan bidang kelautan dan perikanan sebagai bahan kebijakan atasan dan pedoman pelaksanaan tugas.lautan dan perikanan. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kelautan dan perikanan. menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi bidang kelautan dan perikanan. menyelenggarakan tugas bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, bina usaha danpemasaran serta pengawasan dan perlindungan sumberdaya kelautan dan perikanan. menyelenggarakan pelayanan administrasi bidang kelautan dan perik. menyelenggarakan kesekretariatan dinas. menyelenggarakan kegiatan teknis fungsional kegiatan teknis fungsional bidang kelautan dan perikanan. melaksanakan pembinaan teknis dan administrasi serta mengendalikan upt. mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan dalam rangka pembinaan karier. menyelenggarakan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang kelautan dan perikanbupati yang berhubungan dengan tugas dinas. sekretaris tugas pokok merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi bidang. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang keuangan.rencanakan program kegiatan bidang kesekretariatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas. merumuskan sasaran program kegiatan kesekretariatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas. menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang kesekretariatbidang kesekretariatan sebagai bahan pelaksanaan tugas. menyelenggarakan kegiatan bidang perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian. mengelola penyusunan rencana dan program kerja dinas, sebagai pedoman pelaksanaan tugas dinas.. mengelola penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan anggaran lingkup dinas. menyediakan data untuk penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah laki), kpj ppd, dan laporan laporan rutin lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. mengelola administrasi dan ketatausahaan keuangan dinas. mengelola administrasi kepegawaian dinas.yang keluar guna tercapainya tertib administrasi. mengelola pengadaan dan perlengkapan serta rumah tangga yang menjadi kebutuhan dinas. mengelola hubungan masyarakat dan keprotokolankesekretariatlain yang diberikan atasan yang berkaitan dengan tugas kesekretariattugas bidang perencanaan. uraian tugas. menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perencanperencanaan sebagai bahan pelaksaan tugas. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis dinas. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan tahunan dinas dan perencanaan lainnya. menyajikan data pelaksanaan kegiatan dinas. menyiapkan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. menyiapkan bahan penyusunan laporan tahunan kegiatan dinas. menyiapkan bahan penyusunan profil kelautan dan perikanan. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dinasgiatan perencana yang berkaitan dengan tugas sub bagitugas. merumuskan sasaran program kegiatan keuanguangan sebagai bahan pelaksanaan tugas. menyiapkan bahan penyusunan usulan rencana anggaran pendapatan. melaksanakan verifikasi, pembukuan dan perhitungan penerimaan dan pengeluaran anggaran dinas. menyiapkan usulan pengangkatan dan pemberhentian ketatausahaan anggaran belanja daerah. melaksanakan bimbingan dan pembinaan bendahara lingkup dinas. mengkoordinasikan pelaksanaan, penerimaan, pengeluaran dan pertanggung jawaban keuangan dinas,uangtugas bidang umum dan kepegawaian. uraian tugas merencanakan program kegiatan bidang umum dan kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas. merumuskan sasaran program kegiatan umum dan kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas. menyediakan bahan perumusan kebijakan bidang umum dan kepegawaiumum dan kepegawaian sebagai bahan pelaksanaan tugas. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan dinas..dinas. melaksanakan pemeliharaan bangunan, pekarangan, kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor. merencanakan kebutuhan dan mengelola, mengusulkan administrasi penghapusan barang inventaris daerah. melaksanakan perencanaan kebutuhan, pengadaan, pendistribusian dan pengamanan sarana dan prasaranaumum dan kepegawaibidang perikanan tangkap tugas pokok menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan penangkapan ikan dan sarana dan prasarana penangkapan ikan. fungsi penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang pengelolaan penangkapan ikan.usaha industri, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang produksi perindustrian, uraian tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang perindustrian sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merencanakan program kegiatan bidang perindustrian sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merumuskan sasaran program kegiatan perindustriindustrian sebagai bahan pelaksanaan tugas, menyelenggarakan pelayanan bidang usaha industri dan produksi perindustrian: menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan peningkatan ketrampilan dalam rangka pengembangan perindustrian untuk mencapai sasaran program yang telah ditetapkan: menyelenggarakan administrasi bidang perindustriindustrian, menyelenggarakan fasilitasi pelayanan perijinan dan rekomendasi bidang perindustriusaha industri. tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan kegiatan bidang usaha industri. uraian tugas menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis bidang usaha industri sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merencanakan program kegiatan bidang usaha industri sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merumuskan sasaran program kegiatan usaha industrindustri sebagai bahan pelaksanaan tugas, menyiapkan bahan penetapan bidang usaha industri prioritas kabupaten: melaksanakan pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan ikm kabupaten: pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri kabupaten: merencanakan kegiatan fasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan standar yang akan dikembangkan kabupaten. melaksanakan kerjasama bidang standarisasi tingkat kabupaten. melaksanakan penerapan standar kompetensi sdm industri dan aparatur pembina industri kabupaten. merencanakan kegiatan diklat sdm industri dan aparatur pembina industri kabupaten. merencanakan kegiatan kemitraan antara industri kecil, menengah dan industri besar serta sektor ekonomi kabupaten. merencanakan kegiatan fasilitas kerjasama pengembangan industri melalui pola kemitraan usaha kabupaten. melaksanakan pemberdayaan industri kabupaten melalui pelaksanaan hasil hasil kerjasama luar negeri, lintas sektoral dan regional. menyiapkan bahan pembinaan asosiasi industri dewan tingkat kabupaten. menyiapkan bahan pembentukan dan pembinaan unit pelaksana teknis tingkat kabupaten. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data usaha industri: melaksanakan bimbingan dan penerapan sistem perstatistikan dan informasiusaha industrindustrroduksiindustrian. uraian tugas menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis bidang produksi perindustrian sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merencanakan program kegiatan bidang produksi perindustrian sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merumuskan sasaran program kegiatan produksi perindustrindustrian sebagai bahan pelaksanaan tugas: melaksanakan promosi produk industri kabupaten. merencanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi bidang industri kabupaten. merencanakan kegiatan fasilitas pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dna penerapan teknologi bidang industri. melaksanakan sosialisasi hasil peneliti, pengembangan dan penerapan teknologi bidang industri. merencanakan kegiatan fasilitas akses permodalan bagi industri melalui bank dan lembaga tiap bank kabupaten menyiapkan bahan pembinaan industri dalam rangka pencegahan diakibatkan oleh industri tingkat kabupaten..km) untuk industri yang mengacu pada tata ruang regional (provisi) melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data produksi perindustrian: melaksanakan bimbingan dan penerapan sistem perstatistikan dan informasi produksi perindustridagangan tugas pokok menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang bina usaha dan sarana perdagangan, distribusi dan perlindungan konsumen. fungsi penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang bina usaha dan sarana perdagangan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang distribusi dan perlindungan konsumen. uraian tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang perdagangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas, merencanakan program kegiatan bidang perdagangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merumuskan sasaran program kegiatan perdagdagangan sebagai bahan pelaksanaan tugas: menyelenggarakan pelayanan bidang bina usaha dansarana perdagangan, distribusi dan perlindungan konsumen: menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan peningkatan ketrampilan dalam rangka pengembangan perdagangan untuk mencapai sasaran program yang telah ditetapkan: menyelenggarakan administrasi bidang perdagrdagangan, menyelenggarakan fasilitasi pelayanan perijinan dan rekomendasi bidang perdagdagbina usaha dan sarana perdagangandan sarana perdagangan. uraian tugas menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis bidang bina usaha dan sarana perdagangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merencanakan program kegiatan bidang bina usaha dan sarana perdagangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas, merumuskan sasaran program kegiatan bina usaha dan sarana perdagbina usaha dan sarana perdagangan sebagai bahan pelaksanaan tugas: melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemberian ijin dan rekomendasi skala tertentu, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan skala lokal.melaksanakan pendaftaran dan pengembangan lembaga pemberdayaan konsumen swadaya masyarakat. menyiapkan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijaksanaan bidang ekspor dan impor. melaksanakan koordinasi dan sosialisasi kebijaksanaan bidang ekspor dan impor, melaksanakan fasilitas pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bidang perdagangan luar negeri melaksanakan sosialisasi hasil hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional dan bilateral melaksanakan monitoring dan sosialisasi dumping, subsidi dan safeguard.. menyiapkan bahan masukan untuk perumusan kebijakan penerbitan ska dan penelusuran asal barang memberikan sosialisasi, penertiban dan pelaporan penerbitan ska penelusuran asal barang tingkat kab yang ditunjuk. menyiapkan bahan masukan untuk penerbitan angka pengenal impor api). memberikan sosialisasi kebijakan dan pelaporan penerbitan angka pengenal importir melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data bina usaha dan sarana perdagangan, melaksanakan bimbingan dan penerapan sistem perstatistikan dan informasi bina usaha dan sarana perdagangusaha dan sarana perdagistribusi dan perlindungan konsumen tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan kegiatan bidang distribusi dan perlindungan konsumen. uraian tugas menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis bidang distribusi dan perlindungan konsumen sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merencanakan program kegiatan bidang distribusi dan perlindungan konsumen sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merumuskan sasaran program kegiatan distribusi dan perlindungan konsumeistribusi dan perlindungan konsumen sebagai bahan pelaksanaan tugas, melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin pendaftaran jasa bisnis dan jasa distribusi wil. kabupaten melaksanakan dukungan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, monitoring, dan evaluasi kegiatan perdagangan daerah. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen kabupaten memberikan sosialisasi dan informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen memberikan pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen kata kabupaten melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan monitoring dan mediator perlindungan konsumen skala kabupaten. mengusulkan pembentukan badan perlindungan sengketa konsumen bps) kab. kepada pemerintah berkoordinasi dengan propinsi dan fasilitator operasional bps melaksanakan pengawasan barang beredar dan jasa serta penegakan hukum melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan ppb, ppn pk, ppn wdp!: melaksanakan pengambilan contoh pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi mutu barang melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data distribusi dan perlindungan konsumen: melaksanakan bimbingan dan penerapan sistem perstatistikan dan informasi distribusi dan perlindungan konsumedistribusi dan perlindungan konsumepasar tugas pokok menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang pengembangan dan dayaguna pasar. fungsi penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang pengembangan pasar: penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang daya guna pasar uraian tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang bina pasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merencanakan program kegiatan bidang bina pasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merumuskan sasaran program kegiatan bina pasarasar sebagai bahan pelaksanaan tugas: menyelenggarakan pelayanan bidang pengembangan dan dayaguna pasar, menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan peningkatan ketrampilan dalam rangka pengembangan bina pasar untuk mencapai sasaran program yang telah ditetapkan: menyelenggarakan administrasi bidang bina pasarbina pasar, menyelenggarakan fasilitasi pelayanan perijinan dan rekomendasi bidang bina pasangembangan pasarpasar. uraian tugas menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan pasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merencanakan program kegiatan bidang pengembangan pasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merumuskan sasaran program kegiatan pengembanganmbangan pasar sebagai bahan pelaksanaan tugas: melaksanakan optimalisasi pendapatan lingkungan pasar, menyelenggarakan kerjasama kemitraan dengan instansi lain dan organisasi asosiasi dunia usaha dalam rangka pengembangan pasar melaksanakan pengaturan dan pembinaan sdm perdagangan lingkungan pasar, melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data pengembangan pasar: melaksanakan bimbingan dan penerapan sistem perstatistikan dan informasi pengembangan pasar ya guna pasar tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan kegiatan bidang daya guna pasar. uraian tugas menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis bidang daya guna pasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merencanakan program kegiatan bidang daya guna pasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas, merumuskan sasaran program kegiatan daya gunaya guna pasar sebagai bahan pelaksanaan tugas: melaksanakan penataan lokasi ruang pasar optimal mungkin sebagai pusat perbelanjaan yang strategis dan menarik. menjaga keamanan dan ketertiban pasar sehingga transaksi perdagangan dapat berjalan lancar. melaksanakan pemeliharaan kebersihan lingkungan pasar agar kondisi lingkungan pasar agar tetap sehat melaksanakan penggalian potensi sumber sumber penerimaan pendapatan daerah lingkungan pasar melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data daya guna pasar, melaksanakan bimbingan dan penerapan sistem perstatistikan dan informasi daya guna pasarya guna pasaperasi dan umkm tugas pokok menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang koperasi dan usaha mikro, kecil! dan menengah. fungsi penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang koperasi. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang usaha mikro, kecil dan menengah: uraian tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang koperasi,koperasi, usaha mikro, kecil dan menengahindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah adalah dinas perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah kabupaten rembang. kepala dinas adalah kepala dinas perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro kecil dan meneng, perdagangan, koperasi, usaha mikro kecil dan meneng sasaran program kegiatan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengahperasi, usaha mikro, kecil dan menengah sebagai bahan pelaksanaan tugas: menyelenggarakan pelayanan bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah: menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan peningkatan ketrampilan dalam rangka pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah untuk mencapai sasaran program yang telah ditetapkan: menyelenggarakan administrasi bidangperasi, usaha mikro, kecil dan menengah: menyelenggarakan fasilitasi pelayanan perijinan dan rekomendasi bidangoperasi,perasi tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan kegiatan bidang koperasi. uraian tugas menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis bidang koperasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merencanakan program kegiatan bidang koperasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merumuskan sasaran program kegiatan kopeperasi sebagai bahan pelaksanaan tugas, memprosesmerencanakan kegiatan fasilitasi pelaksanaan pengesahan dan pengumuman akta pendirian koperasi dalam wilayah kabupaten. merencanakan kegiatan fasilitasi pelaksanaan pengesahan perubahan akte menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi dalam wilayah kabupaten. merencanakan kegiatan fasilitasdan usp koperasi tingkat kabupaten. fasilitasi pelaksanaan tugas dalam pengawasan ksp dan koperasi tingkat kabupaten melaksanakan pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi wilayah kabupaten. melaksanakan pemberian bimbingan dan kemudahan koperasi dalam wilayah kabupaten. melaksanakan perlindungan kepada koperasi dalam wilayah kabupaten. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data koperasi, melaksanakan bimbingan dan penerapan sistem perstatistikan dan informasi koperasipemikro, kecil dan menengah tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan kegiatan bidang usaha mikro, kecil dan menengah. uraian tugas menyediakan bahan perumusan pijakan teknis bidangusaha mikro, kecil dan menengah sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merumuskan sasaran program kegiatan usaha mikro, kecil dan menengmikro, kecil dan menengah sebagai bahan pelaksanaan tugas, menyiapkan bahan penetapan kebijakan pemberdayaan umkm dalam rangka penumbuhan iklim usaha usaha kecil tingkat kabupaten merencanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha kecil tingkat kabupaten. merencanakan kegiatan fasilitas akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi umkm tingkat kabupaten melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi upaya pemberdayaan umkm dalam wilayah kabupaten. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data usaha mikro, kecil dan menengah, melaksanakan bimbingan dan penerapan sistem perstatistikan dan informasi usaha mikro, kecil dan menengahmber ocd bupati rembang much. salim diundangkan rembang pada tanggal icwas www www www lampiran peraturan bupati rembang nomor: tahan tanggal: deer uraian tugas jabatan struktural dinas perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah kabupaten rembang kepala tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.penyelenggaraan kesekretariatan dinas:industrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah guna menentukan sasaran kebijakan: menyusun kebijakan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan meneng: merumuskan sasaran program kerja bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menenglayanmbinaan teknis dan fasilitasi bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, menyelenggarakan administrasi bidang perindustrian, perdagangan,tt. menyelenggarakan fasilitasi pelayanan perijinan dan rekomendasi bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, menyelenggarakmenyelenggarakan kesekretariatan dinas: menyelengarakan kegiatan teknis fungsional bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah( errntwnt:(( pmmindustrian, perdagangan,1t7.ndustrian tugas pokok menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan usaha industri dan produksi perindustrian. |
naa bupati rembang aha. huadana perimbanganlain lain: mengkoordinasikan dan pengadministrasian penyusunan program kegiatan pengelolapendapatan:: melaksanakan, memproses penagihan ,angsuran restitusi dan permohonan keberat)sanakan pengelolaan administrasi pajak bumi dan bangunan pbb) yang meliputi pendataan,inventarisasi, pelayanan surat tanda terima sementara stats) pbb sesuai peraturan yang berlaku:, melaksanakan pengelolaan penerimaan pajak bumi dan bangunan pbb) bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pbb), pajak penghasilan ph) dan pendapatan lainnya sesuai peraturan yang berlaku:: merencanakan program kegiatan seksi pendapatan asli daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas: dan penetapan serta keberatan terhadap wajib pajak daerah dan retribusi daerah: menyusun dan mengolah data subyek dan obyek pajak daerah serta retribusi daerah, menyusun daftar induk wajib pajak daerah dan retribusi daerah: .., ..menyusun dan mengevaluasi rencana penerimaan wajib pajak daerah dan retribusi daerah: .melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi wajib pajak daerah dan retribusi daerah: melaksanakan pemutakhiran data wajib pajak daerah dan retribusi,laksanakan pengelolaan penerimaan pajak bumi dan bangunan pbb), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (bpt), pajak penghasilan ph), bagi hasil pajak bukan pajak dan pendapatan lainnya yang sah, sesuai peraturan yang berlakurovinsi baik yang berasal dari subsidi bantuan ataupun yang menjadi hak daerah:ub. bidang dana perimbangan, sesuai peraturan yang berlaku: melaporkan pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan: t t .will pole melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan yang berkaitan dengan tugas seksi: merumuskan sasaran program kegiatan seksi pendapatan lain lai,, melaksanakan identifikasijawa tengah yang meliputi pkb, bank, bbb, p2abt, p3ap, kelebihan muatan, sp3 kayu, tera, ijin usaha perikanan, dana darurat, hibah,:rr :::,rw,tm.: merencanakan program kegiatan seksi verifikasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merumuskan sasaran program kegiatan seksi verif:::rbendaharaan sesuai peraturan yang berlaku:rembang. kepala dinas adalah kepala dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset: dan pengelolaan utang piutang daerah:::set daerah sebagai bahan pelaksanaan tugas::::::: merencanakan program kegiatan seksi pengadaan dan distribu::::::1t.:::: oem.:::: melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penghapusan aset daerah dalam rangka efisiensi::daerah:kuntansi tugas pokok menyiapkan perumusan program kebijakan umum dan teknis, mengkoordinasikan dan pelaksanaan sistem dan prosedur akuntansi keuangan daerah serta perhitungan apbd. fungsi, penyiapan bahan perumusan program kebijakan umum dan teknis pelaksanaan sistem serta prosedur akuntansi kegiatan pengelolaan belanja daerah,laporan keuangan daerah: mengkoordinasikan dan pengadministrasian penyusunan sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan kegiatan penerimaan, belanja keuangan dan penyusunan perhitungan anggaran guna penyusunan laporan keuangan daerah. uraian tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis bidang akuntansikuntansi dan pelaporanusun kebijakan akuntansi pemerintah daerah, sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan yang berlaku guna tertib pengelolaan keuangan daerah. melaksanakan proses akuntansi pada satuan kerja pengelola keuangan daerah skpd) dan penyusunan proses akuntansi daerah dalam rangka laporan pertanggungjawaban kepala daerah: menyusun rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan apbd sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bentuk akuntabilitas: melaksanakan konsolidasi pelaporan keuangan pemerintah daerah dan menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan apbd: nu, t menyusun statistik dan analisa laporan keuangan daerah sesuai ketentuan yang berlakunyelenggarakan administrasi yang meliputi kegiatan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi penerimaan, belanja dan proses pelaporan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang sesuai dengan peraturan perundang undangan: menyediakan data dan informasi bidang akuntansi sebagai bahkuntansieksi penerimaan: uraian tugas menyediakan bahan perumusan pijakan umum dan teknis seksi penerimaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merumuskan sasaran program kegiatan seksi penerimaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merencanakan program kegiatan seksi penerimnerimaan keuangan daerah sebagai bahan pelaksanaan tugas, menyusun laporan pendapatan daerah berdasarkan rekapitulasi penerimaan yang telah masuk kas umum daerah sebagai bahan informasi atasan: melaksanakan pencatatan, pengikhtisaran yang berkaitan dengan penerimapendapatpendapat, melaksanakan penelitian atau pemeriksaan terhadap bukti setoran penerimaan daerah serta bukti kas sebagai upaya akuntabilitas, menyiapkan bahan penyusunan laporan pendapatan berdasarkan kutipan buku besar bulanan, triwulan, semester dan perhitungan anggaran pendapatan daerah serta penjabaran realisasi anggaran pendapatanbelanjabelanja daerah: uraian tugas menyediakan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis seksi belanja sebagai pedoman pelaksanaan tugas, merencanakan program kegiatan seksi belanja sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merumuskan sasaran program kegiatan seksi belanses akuntansi pengelolaan kegiatan belanja daerah sebagai bahan pelaksanaan tugas, menyusun laporan transaksi pengeluaran kas berdasarkan rekapitulasi surat perintah membayar spm) yang telah keluar dari kas umum daerah sebagai bahan informasi atasan, melaksanakan pencatatan, pengikhtisaran yang berkaitan dengan pengeluarbelanja dan pembiayabelanja dan pembiaya: melaksanakan penelitian atau pemeriksaan terhadap bukti transaksi pengeluaran daerah serta bukti kas sebagai upaya akuntabilitas: menyiapkan bahan penyusunan laporan belanja dan pembiayaan berdasarkan kutipan buku besar bulanan, triwulan, semester dan perhitungan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung daerah serta penjabaran realisasi anggaran belanjata kepada atasan sebagai bahan pengambilan kebijalaporan tugas pokok: menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis pelaksanaan sistem dan prosedur akuntansi dan perhitungan anggaran guna penyusunan laporan keuangan daerah. uraian tugas menyediakan bahan perumusan pijakan umum dan teknis seksi pelaporan sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merencanakan program kegiatan seksi pelaporan sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merumuskan sasaran program kegiatan seksilaporan keuangan daerah sebagai bahan pelaksanaan tugas: melaksanakan konsolidasi pelaporan keuangan pemerintah daerah guna menyusun laporan semester dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan apbd: melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pertanggung jawaban pelaksanaan apbd sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bentuk akuntabilitas. menyusun statistik dan analisa laporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku: melaksanakan penyesuaian terhadap laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan hasil pemeriksaan bpk ri guna perbaikan laporan keuanganmberikan fasilitasi penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan apb desa serta melaksanakan evaluasi pelaksanaan apb desa, melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian pelaksanaan akuntansi skpd: menyusun laporan realisasi apbd semester pertama maupun tahunan hasil kompilasi seluruh laporan realisasi semester pertama maupun tahunan anggaran pendapatan dan belanja skpd sesuai ketentuan yang berlakukekayaan daerah, www wanna,ngelolaan keuangan dan aset daerah: t2. menyelenggarakan tugas bidang pendapatan, anggaran perbendaharaan, aset dan akuntansi sebagai pedoman pelaksanaan tugas,t, sesuai ketentuan yang berlaku: menyiapkan bahan penyusunan profil pengelolaan keuangan dan aset:::bidang tugasnya.rencanaan pembangunvw v vwvwvwvwvwvwvwww www kepala bidang statistik dan penelitian dan pengembangan tugas pokok menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang statistik, monitoring dan evaluasi, penelitian dan pengembangan. fungsi penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang statistik, monitoring dan evaluasi penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang penelitian dan pengembangan. uraian tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang statistik,statistik,statistik, penelitian dan pengembstatistik, penelitian dan pengembangan sebagai bahan pelaksanaan tugas, menyelenggarakan pelayanan bidang statistik, penelitian dan pengembangan: menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan peningkatan ketrampilan dalam rangka pengembangan statistik, penelitian dan pengembangan untuk mencapai sasaran program yang telah ditetapkan: menyelenggarakan administrasi bidang statistik, penelitian dan pengembstatistik, penelitian dan pengembangan: menyelenggarakan fasilitasi pelayanan perijinan dan rekomendasi bidangbidang statistik, monitoring dan evaluasi tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan kegiatan bidang statistik, monitoring dan evaluasi. uraian tugas menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis bidang statistik, monitoring dan evaluasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merencanakan program kegiatan bidang statistik statistik, monitoring dan evaluasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas, merumuskan sasaran program kegiatan statistik statistik, monitoring dan evalutatistik, monitoring dan evaluasi sebagai bahan pelaksanaan tugas, menyusun daftar skala prioritas pembangunan bidang statistik sesuai hasil rapat koordinasi pembangunan sebagai dasar penyusunan program tahunan: melaksanakan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah secara berkala guna kelancaran pelaksanaan tugas: memfasilitasi pelaksanaan survei antar sensus dengan unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas: .melaksanakan kerjasama antar lembaga dengan unit kerja terkait untuk mengembangkan statistiklaksanakan koordinasi kegiatan penyusunan data statistik dan pelaporan dengan unit kerja terkait guna kelancaran pelaksanaan tugas: melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah bidang statistik, monitoring dan evaluasi secara berkala agar tercapai sasaran dan tujuan yang telah direncanakan: .mengkoordinasikan penyusunan laporan statistik dengan unit kerja terkait guna akurasi data: melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data statistik, monitoring dan evaluasi: melaksanakan bimbingan dan penerapan sistem perstatistikan dan informasi bidang statistik, monitoring dan evalumonitoring dan evaluidang. kepala subbidang penelitian dan pengembangan tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan kegiatan bidang penelitian dan pengembangan. uraian tugas menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis bidangpenelitian dan pengelitian dan pengembangan sebagai bahan pelaksanaan tugas: menyusun daftar skala prioritas pembangunan bidang penelitian dan pengembanganmelaksanakan kerjasama penelitian dan pengembangan dengan instansi pemerintah, lembaga perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat sesuai dengan ketentuan agar diperoleh hasil yang kredibel dan akuntabel: .memfasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan secara koordinatif dengan unit kerja terkait guna kelancaran pelaksanaan kegiatan penelitian: .melaksanakan dokumentasi kegiatan penelitian dan pengembangan secara tertib sebagai bahan pengambilan kebijakan: . .melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah bidang penelitian dan pengembangan secara berkala agar tercapai sasaran dan tujuan yang telah direncanakan, melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data penelitian dan pengembangan: melaksanakan bimbingan dan penerapan sistem perstatistikan dan informasi bidang penelitian dan pengembalitian dan pengembekonomi tugas pokok menyiapkan bahan perencanaan pembangunan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, pertanian dan pemberdayaan ekonomi fungsi perencanaan dan perumusan kebijakan tehnis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, pertanian dan pemberdayaan ekonomi koordinasi, konsultasi, fasilitasi dan penyiapan bahan perencanaan pembangunan bidang perindustrian, perdagangan, dan koperasi koordinasi, konsultasi, fasilitasi dan penyiapan bahan perencanaan pembangunan bidang pertanian dan pemberdayaan ekonomi. cc. uraian tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan perencanaan bidang ekonomi sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merencanakan program kegiatan perencanaan bidang ekonomi sebagai pedoman pelaksanaan tugas, merumuskan sasaran program kegiatan perencanaan bidang ekonomperencanaan bidang ekonomi sebagai bahan pelaksanaan tugas, menyelenggarakan pelayanan perencanaan bidang ekonomi: menyelenggarakan penyusunan rencana strategis bidang ekonomi,ekonomiekonomindustrian, perdagangan dan koperasi tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan kegiatan bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi. uraian tugas menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan perindustrian, perdagangan dan koperasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas, merencanak: merumuskan sasarperindustrian, perdagangan dan koperasi sebagai bahan pelaksanaan tugas, melaksanakan program dan kegiatan perencanaan sub bidang perindustrian, perdagangan dan koperasindustrian, perdagangan dan koperasiindustrian, perdagangan dan koperasindustrian, perdagangan dan koperasiperindustrian, perdagangan dan koperrtanian dan pemberdayaan ekonomi tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan kegiatan bidang pertanian dan pemberdayaan ekonomi. uraian tugas menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang pertanian dan pemberdayaan ekonomi sebagai pedoman pelaksanaan tugas, merencanakrumuskan sasartanian dan pemberdayaan ekonomi sebagai bahan pelaksanaan tugas: melaksanakan program dan kegiatan perencanaan bidang pertanian dan pemberdayaan ekonomtanian dan pemberdayaan ekonomipertanian dan pemberdayaantanian dan pemberdayaan ekonomi dengan unit kerja terkait guna keterpaduan pembangunan daerah: .melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah bidang pertanian dan pemberdayaan ekonomifisik dan prasarana tugas pokok menyiapkan bahan perencanaan pembangunan daerah bidang permukiman, prasarana wilayah, sumber daya alam dan lingkungan hidup. fungsi perencanaan dan perumusan kebijakan tehnis bidang permukiman, prasarana wilayah, sumber daya alam dan lingkungan hidup menyiapkan bahan perumusan kebijakan perencanaan bidang fisik dan prasarana sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merencanakan program kegiatan perencanaan bidang fisik dan prasarana sebagai pedoman pelaksanaan tugas: es. merumuskan sasaran program kegiatan perencanaan bidang fisik dan prasarana sebagai pedoman pelaksanaan tugas: melaksanakan program kegiatan pokja perencanaan board kabupaten rembang.perencanaan bidang fisik dan prasarana sebagai bahan pelaksanaan tugas: menyelenggarakan pelayanan perencanaan bidang fisik dan prasarana, menyelenggarakan penyusunan rencana strategis bidang fisik dan prasaranafisik dan prasaranafisik dan prasaranafisik dan prasarmukiman dan prasarana wilayah tugas pokokuraian tugas menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan permukiman dan prasarana wilayah sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merencanak: merumuskan sasarmukiman dan prasarana wilayah sebagai bahan pelaksanaan tugas: melaksanakan program dan kegiatan perencanaan bidang permukiman dan prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan agar tercapai sasaran dan tujuan yang telah direncanakan: menyusun rencana strategis bidang permukiman dan prasarana wilayahmukiman dan prasarana wilayah sesuai hasil rapat koordinasi pembangunan sebagai dasar penyusunan program tahunan: .mukiman dan prasarana wilayah dengan unit kerja terkait guna keterpaduan pembangunan daerah, .melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah bidang permukiman dan prasarana wilayahumber daya alam dan lingkungan hidup tugas pokok: menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagai pedoman pelaksanaan tugas, merencanakan program kegiatan perencanaan bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagai pedoman pelaksanaan tugas: uu, merumuskan sasaran program kegiatan perencanaan bidang sumber daya atau dan lingkungan hidupsumber daya alam dan lingkungan hidup sebagai bahan pelaksanaan tugas: melaksanakan program dan kegiatan perencanaan bidang .mengkoordinasikan kegiatan bidang sumber daya alam dan lingkungan hidupsumber daya alam dan lingkungan hiduppemerintahan, sosial dan budaya tugas pokok menyiapkan bahan perencanaan pembangunan daerah, sertafungskepala badan adalah kepala badan perencanaan pembangunperencanaan pembangunperencanaan dan perumusan kebijakan tehnis bidang pemerintahan, sosial dan budaya fasilitasi, koordinasi, dan penyiapan perencanaan bidang pemerintahan, sosial dan budaya monitoring dan pengendalian pelaksanaan program bidang pemerintahan, sosial dan budaya uraian tugas merencanakan program kerja bidang pemerintah. sosial dan budaya menyiapkan data dan informasi perencanaan kebijakan tehnis bidang pemerintahan, sosial dan budaya menyusun dan merumuskan kebijakan tehnis serta sasaran program bidang pemerintahan, sosial dan budaya melaksanakan koordinasi, konsultasi dan fasilitasi kegiatan bidang pemerintahan, sosial dan budaya melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan, sosial dan budaya melaksanakan kajian terhadap usulan program dan kegiatan dari skpd bidang pemerintahan,, sosial dan budaya melaksanakan penyusunan rencana strategis bidang pemerintahan, sosial dan budaya melaksanakan penyusunan daftar skala prioritas pembangunan bidang pemerintahan, sosial dan budaya meneliti dan menyela dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan, sosial dan budaya melaksanakan monitoring dan pengendalian kebijakan perencanaan tehnis bidang pemerintahan,memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan kepala sub bidang pemerintahan tugas pokok menyiapkan perumusan kebijakan teknis perencanaan. uraian tugas merencanakan program kerja bidang pemerintah menyiapkan data dan informasi perencanaan kebijakan tehnis bidang pemerintahan menyusun dan merumuskan kebijakan tehnis serta sasaran program bidang pemerintahan melaksanakan koordinasi, konsultasi dan fasilitasi kegiatan bidang pemerintahan melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan melaksanakan kajian terhadap urutan program dan kegiatan dari skpd bidang pemerintahan melaksanakan penyusunan rencana strategis bidang pemerintahan melaksanakan penyusunan daftar skala prioritas pembangunan bidang pemerintahan meneliti dan menyela dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan melaksanakan monitoring dan pengendalian kebijakan perencanaan tehnis bidang pemerintahanosial dan budaya tugas pokok menyiapkan perumusan kebijakan teknis perencanaanuraian tugas merencanakan program kerja bidang sosial dan budaya menyiapkan data dan informasi perencanaan kebijakan tehnis bidang sosial dan budaya menyusun dan merumuskan kebijakan tehnis serta sasaran program bidang sosial dan budaya naam melaksanakan koordinasi, konsultasi dan fasilitasi kegiatan bidang sosial dan budaya melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang sosial! dan budaya melaksanakan kajian terhadap usulan program dan kegiatan dari skpd bidangsosial dan budaya melaksanakan penyusunan rencana strategis bidang sosial dan budaya melaksanakan penyusunan daftar skala prioritas pembangunan bidang sosial dan budaya meneliti dan menyela dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang sosial dan budaya melaksanakan monitoring dan pengendalian kebijakan perencanaan tehnis bidanghun tanggal desember uraian tugas jabatan struktural badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten rembang .kepala tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang perencanaan pembangunan, statistik, penelitian dan pengembangan fungsi perumusan kebijakan bidang perencanaan pembangunan, statistik, penelitian dan pengembangan, mengoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perencanaan pembangunan, statistik, penelitian dan pengembangan: pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perencanaan pembangunan, statistik, penelitian dan pengembangan: dan penyelenggaraan kesekretariatan badan,encanaan pembangunan, statistik, penelitian dan pengembangan guna menentukan sasaran kebijakan: menyusun kebijakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas, merumuskan sasaran program kerja, melaksanakan koordinasi, konsultasi dan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah. menyelenggarakan penyusunan perencanaan pembangunan daerah meliputi penyusunan ipjp, rpm, rkd, program, kegiatan dan pembangunan daerah lainnya sesuai dengan ketentuan sebagai pedoman pelaksanaan tugas: menyelenggarakan fasilitasi pelayanan perijinan dan rekomendasi bidang perencanaan pembangunan daerah, statistik dan penelitian dan pengembangrencanaan pembangunan, statistik, penelitian dan pengembangan, menyelenggarakan kesekretariatan badan: menyelengarakan kegiatan teknis fungsional bidang perencanaan pembangunan, statistik, penelitian dan pengembanganbahoordinasi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan perencanaan pembangun,nyusun,,, menyiapkan bahan penyusunan laporan tahunan kegiatan badan: menyiapkan bahan penyusunan profil perencanaan pembangunan,napas . |
bupati rembang peraturan bupati rembang nomor 62tahun tentang pedoman uraian tugas jabatan struktural badan kepegawaipegawairencanakan program kegiatan bidang pengembangan pegawai sebagai pedoman pelaksanaan tugas, merumuskan sasaran program kegiatan bidang pengembangan pegawapegawai sebagai bahan pelaksanaan tugas: menyelenggarakan kerja sama kemitraan dengan dinas instansi lainlembaga organisasi non pemerintah bidang pengembangan pegawai: menyelenggarakan pelayanan administrasi bidang pengembangan pegawai, menyelenggarakan pengembangan pegawai negeri sipil daerah melalui tugas belajar ikatan dinas, menyelenggarakan penyusunan sistem kota karir pegawai: menyelenggarakan pendidikan dan latihan pegawai, menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bidang pengembangan pegawapengembangan pegawai. kepala sub bidang pengadaan dan pengembangan karir tugaspokok: menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan bidang pengadaan dan pengembangan karir. uraian tugas menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengadaan dan pengembangan karir sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merencanakan program kegiatan bidang pengadaan dan pengembangan karir sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merumuskan sasaran program kegiatan bidang pengadaan dan pengembangan kariadaan dan pengembangan karir sebagai bahan pelaksanaan tugas: melaksanakan program dan kegiatan sub bidang pengadaan dan pengembangan karirusunan formasi pns berdasarkan analis jabatan dan beban kerja, melaksanakan kegiatan penerimaan cons dan pegawai tidak tetap sesuai kebutuhan daerah. melaksanakan kegiatan proses dan penerimaan praja ipdn: merencanakan penempatan cons dan memproses surat keputusan pengangkatan cons sesuai ketentuan yang berlaku. melaksanakan test kompetensi pns, ujian dinas dan ujian penyesuaian jasa. melaksanakan proses usulan ijin belajar, tugas belajar dan penggunaan gelar sesuai peraturan yang berlaku. melaksanakan pengembangan pns melaui program tugas belajar ikatan dinas: melaksanakan penyusunan sistem pola karir pegawai: melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data pengadaan dan pengembangan kariadaan dan pengembangpengadaan dan pengembangan karir. kepala sub bidang pendidikan dan latihan tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan bidang pendidikan dan latihan. uraian tugas menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan dan latihan sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merencanakan program kegiatan bidang pendidikan dan latihan sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merumuskan sasaran program kegiatan bidang pendidikan dan latididikan dan latihan sebagai bahan pelaksanaan tugas, menginventarisir kebutuhan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai, mengusulkan pns untuk direkomendasikan menjadi pelatih, pengajar dan pendidik tingkat daerah. melaksanakan pendidikan dan latihan pra jabatan bagi cons. melaksanakan pendidikan dan latihan dalam jabatan bagi pns: melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data pendidikan dan latihdidikan dan latibidang pendidikan dan latihan. kepala bidang mutasi tugas pokok menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan bidang pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dan kepangkatan pegawai, fungsipegawai: penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang kepangkatan pegawai: cc. uraian tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang mutasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas: tee rw@0w0 pa merencanakan program kegiatan bidang mutasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merumuskan sasaran program kegiatan bidang mutasmutasi sebagai bahan pelaksanaan tugas: menyiapkan bahan pertimbangan pengangkatan cons menjadi pns, bahan pertimbangan mutasi pns antar skpd kabupaten kota propinsi: menyiapkan bahan pertimbangan pemindahan dan pengangkatan dalam jabatan: menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bidang mutgangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan bidang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai: uraian tugas menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai sebagai pedoman pelaksanaan tugas, merencanak: merumuskan sasarangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai sebagai bahan pelaksanaan tugas: melaksanakan program dan kegiatan sub bidang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentiroses pengangkatan dalam jabatan struktural dan fungsional: menyiapkan bahan pertimbangan alih tugas pegawai: memproses penerbitan surat keputusan cons menjadi pns, sk. pengangkatan dan perpanjangan masa tugas tenaga kontrak honorer daerah dan pemberhentian tenaga kontrak honorer daerah: memproses penempatan, pemindahan dan pemberhentian tenaga kontrak honorer daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku: melaksanakan upacara pengambilan sumpah janji pns dan sumpah jabatan struktural pns: melaksanakan pelayanan administrasi bidang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai: melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data pengangkatan, pemindahan dan pemberhentianngkatan, pemindahan dan pemberhentianpangkatan tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan bidang kepangkatan pegawai, uraian tugas menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis bidang kepangkatan pegawai sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merencanakan program kegiatan bidang kepangkatan pegawai sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merumuskan sasaran program kegiatan bidang kepangkatapangkatan pegawai sebagai bahan pelaksanaan tugas: melaksanakan program dan kegiatan sub bidang kepangkatiapan data sebagai bahan pertimbangan usulan kenaikan pangkat reguler, pilihan dan kenaikan pangkat dengan angka kredit: melaksanakan proses penerbitan surat keputusan kenaikan pangkat pegawai dalam jabatan struktural dan fungsional: memproses penerbitan gaji berkala pegawai, melaksanakan rapat koordinasi penilaian angka kredit jabatan fungsional: melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data kepangkatan pegawapangkatakepangkatan pegawai. kepala bidang bina pegawai dan pengelolaan data tugas pokok menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan bidang kesejahteraan, bina pegawai dan pengelolaan data pegawai, fungsi penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang kesejahteraan dan bina pegawai: penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang pengelolaan data pegawai: uraian tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang bina pegawai dan pengelolaan data sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merencanakan program kegiatan bidang bina pegawai dan pengelolaan data sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merumuskan sasaran program kegiatan bidang bina pegawai dan pengelolaan dategawai dan pengelolaan data sebagai bahan pelaksanaan tugas, menyelenggar: menyelenggarakan pembinaan dan penegakkan disiplin pegawai: menyelenggarakan peningkatan kesejahteraan pegawai: menyelenggarakan pelayanan administrasi bidang bina disiplin pegawai dan pengelolaan data: .menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bidang bina pegawai dan pengelolaan datbina pegawai dan pengelolaan data. kepala sub bidang kesejahteraan dan bina disiplin tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan bidang kesejahteraan dan bina disiplin pegawai: uraian tugas menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis bidang kesejahteraan dan bina disiplin pegawai sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merencanakrumuskan sasarsejahteraan dan bina disiplin pegawai sebagai bahan pelaksanaan tugas: melaksanakan program dan kegiatan sub bidang kesejahteraan dan bina disiplin sesuai dengan ketentuan agar tercapai sasaran dan tujuan yang telah direncanakan, menyiapkan menyusun dan mengolah bahan cuti, usulan karpet, baris kartu, kartu aspen, permintaan penambahan pengurangan tunjangan keluarga, dan pencairan perum dan pemberian subsidi bantuan kredit pemilikan rumah bagi pns menyiapkan menyusun dan mengolah bahan dalam rangka pemberian tali asih bagi pns yang pensiun: menyiapkan menyusun dan mengolah bahan dan data dalam rangka pengusulan permintaan piagam penghargaan satyalancana karyasatya bagi pns sesuai ketentuan yang berlaku: mengusulkan pemeriksaan kesehatan karena kuburan jasmani dan rohani pns, melaksanakan pembinaan dan penegakkan disiplin pns: melaporkan pengaduan masyarakat dan laporan skpd adanya pelanggaran disiplin kepada atasan secara administratif dalam rangka pemeriksaan, menyiapkan bahan administrasi penjatuhan hukuman disiplin dan bahan pertimbangan pembatalan hukuman disiplin pns berdasarkan peraturan yang berlaku: menyiapkan bahan administrasi permintaan ijin perkawinan, perceraian dan pertujukan pns berdasarkan peraturan yang berlaku melaksanakan pelayanan administrasi bidang kesejahteraan dan bina disiplin pegawai, melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data kesejahteraan dan bina disiplin pegawajahteraan dan bina disipliidang kesejahteraan dan bina disiplin pegawai. kepala subbidang pengelolaan data tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan bidang pengelolaan data pegawai, uraian tugas menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan data pegawai sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merencanakan program kegiatan bidang pengelolaan data pegawai sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merumuskan sasaran program kegiatan bidang pengelolaan dataelolaan data pegawai sebagai bahan pelaksanaan tugas, melaksanakan program dan kegiatan sub bidang pengelolaan dat, melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi kepegawaian: menyampaikan data informasi kepada bkn dan melakukan pengendalian distribusi informasi kepegawaian: pelayanan administrasi bidang kesejahteraan dan bina disiplin pegawai, melaksanakan pelayanan administrasi bidang pengelolaan data pegawai: melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data pengelolaan datadataadalah kepala badan kepegawaipegawaiorrember bupati rembang much. salim diundangkan rembang pada tanggal mm lampiran peraturan bupati rembang nomor tanggal uraian tugas jabatan struktural badan kepegawaian daerahsekretariatan badan: pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporanpegawaian, pendidikan dan latihan guna menentukan sasaran kebijakan: menyusun kebijakan bidang kepegawaian, pendidikan dan latihpegawaian, pendidikan dan latihan sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merumuskan sasaran program kerja bidang kepegawaian, pendidikan dan latihpegawaian, pendidikan dan latihan: menyelenggarakan pelaksanaan program dan kegiatan kepegawaian, pendidikan dan latihfasilitasi pelayanan perijinan dan rekomendasi bidang kepegawaian, pendidikan dan latihan sesuai ketentuan yang berlaku untuk tertib administrasi perijinan, menyelenggarakan pembinaan teknis dan fasilitasi bidang kepegawaian, pendidikan dan latihan: menyelenggarakan tugas perencanaan bidang pengembangan pegawai, mutasi, bina pegawai dan pengelolaan data: menyelenggarakan kesekretariatan badan, menyelengarakan kegiatan teknis fungsional bidang kepegawaian, pendidikan dan latihpegawaian, pendidikan dan latihretaribad,laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah: t!. perencana,keuangt3.umum dan kepegawaian. kepala bidang pengembangan pegawai tugas pokok menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan bidang pengadaan dan pengembangan karir, pendidikan dan latihan: fungsi penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang pengadaan dan pengembangan karir: penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang pendidikan dan latihan: uraian tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang pengembangan pegawai sebagai pedoman pelaksanaan tugas: |
sf. sae!. badan pemberdayaan masyarakat, perempuan dan keluarga berencandami sn'sembaritan. evaluasi dan pelaporan unidang pemberdayaan masyarakat tugas pokok menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan bidang kelembagaan dan sosial budaya masyarakat, pengembangan sarana dan prasarana ekonomi perdesaan: fungsi penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksariaari bidang kelembagaan dan sosial budayaekonomi perdesaan: cc. uraian tugas menyiapkan bagian perumusan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merencanakan program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merumuskan sasaran program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakatmberdayaan masyarakat sebagai bahan pelaksanaan tugas: menyelenggarakan kegiatan fasilitasi pelaksanaan pembangunan dan pelaksanaan perkreditan untuk pengembangan sarana dan prasarana ekonomi perdesaan menyelenggarakan pelatihan kepada masyarakat kaitannya dengan pemberdayaan kelembagaan masyarakat dan sumber daya manusia: menyelenggarakan kegiatan pengembangan dan meningkatkan motivasi dan semangat gotong royong, melaksanakan pengembangan pemantapan data profil desa dan profil kelurahan: melaksanakan manajemen pembangunan partisipasi melaksanakan pemberdayaan adat istiadat dan budaya nusantara. memfasilitasi pemberdayaan lembaga adat dan budaya melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan lembaga adat dan budaya menyelenggarakan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat melakukan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin menyelenggarakan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat melaksanakan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan menyelenggarakan pelayanan administrasi bidang pemberdayaan masyarakat, .menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bidang pemberdayaan masyarakatkelembagaan dan sosial budaya masyarakat tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan bidang kelembagaan dan sosial budaya masyarakat: uraian tugas menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis bidang kelembagaan dan sosial budaya masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan tugas, merencanak: merumuskan sasardan sosial budaya masyarakat sebagai bahan pelaksanaan tugas: melaksanakan program dan kegiatan sub bidang kelembagaan dan sosial budaya masyarakatgolahan data profil desa dan profit kelurahan, melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat melaksanakan pembinaan dan supervisi penguatan kelembagaan masyarakat melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penguatan kelembagaan masyarakat melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan masyarakat melaksanakan pembinaan dan supervisi penyelenggaraan pelatihan masyarakat melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaran pelatihan masyarakat melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pengembangan manajemen pembangunan partisipasi masyarakat melaksanakan pembinaan dan supervisi pemantapan manajemen pembangunan partisipasi masyarakat melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga adat dan budaya melaksanakan pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembaga adat dan budaya melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan adat dan udara melaksanakan pelayanan administrasi bidang kelembagaan dan sosial budaya masyarakat: melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data kelembagaan dan sosial budaya masyarakat dan sosial budayangembangan sarana dan prasarana ekonomi perdesaan tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan bidang pengembangan sarana dan prasarana ekonomi perdesaan: uraian tugas menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan sarana dan prasarana ekonomi perdesaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas, merencanak: merumuskan sasararana dan prasarana ekonomi perdesaan sebagai bahan pelaksanaan tugas: melaksanakan program dan kegiatan sub bidang pengembangan sarana dan prasarana ekonomi perdesapemberdayaan usaha ekonomi masyarakat membina teknis peningkatan pengetahuan ketrampilan kewirausahaan dan manajemen usaha bagi keluarga sejahtera dalam kelompok uppks melaksanakan pendampingan magang bagi para kader anggota kelompok uppks melaksanakan kemitraan untuk fleksibilitas permodalan, tehnologi dan manajemen serta pemasaran guna peningkatan uppks.mberdayaan ekonomi penduduk miskin melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompokia masyarakat bah melaksanakan pelayanan administrasi bidang pengembangan sarana dan prasarana ekonomi perdesaan, melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data pengembangan sarana dan prasarana ekonomi perdesarana dan prasarana ekonomiumber daya alam, lingkungan dan teknologi tepat guna tugas pokok tan menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan bidang fasilitasi penataan lingkungan dan permukiman perdesaan dan pengembangan dan pemanfaatan s'ember daya alam dan teknologi tepat guna fungsi penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang fasilitasi penataan lingkungan dan permukiman perdesaanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna: cc. uraian tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang pengembangan sumber daya alam, lingkungan jan teknologi tepat guna sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merencanak, merumuskan sasarmbangan sumber daya alam, lingkungan dan teknologi tepat guna sebagai bahan pelaksanaan tugas, menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi pemanfaatan lahan dan pesisir perdesaan menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana perdesaan .menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi pemetaan kebutuhan dan pengkajian teknologi tepat guna bak .menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bidang pengembangan sumber daya alam, lingkungan dan teknologi tepat gufasilitasi penataan lingkungan dan permukiman perdesaan tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan bidang fasilitasi penataan lingkungan dan permukiman perdesaan: uraian tugas menyediakan bahan perumusan kebijakan teknisencanakumuskan sasarfasilitasi penataan'lingkungan dan" permukiman perdesaan sebagai bahan pelaksanaan tugas: melaksanakan program dan kegiatan sub bidang fasilitasi penataan lingkungan dan permukiman perdesaankonservasi dan rehabilitasi lingkunglahan dan pesisirmelaksanakan pelayanan administrasi bidang fasilitasi penataan lingkungan dan permukiman perdesaan: melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data fasilitasi penataan lingkungan dan permukiman perdesaan: akafasilitasi penataan lingkungan dan permukimananfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan bidang pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna: uraian tugas menyediakan bahan perumusan kebijakan teknisencanakumuskan sasarmanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna sebagai bahan pelaksanaan tugas: melaksanakan program dan kegiatan sub bidang pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat gunateknologi tepat guna melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pemasyarakatan dan kerja sama teknologi tepat guna melaksanakan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat melaksanakan pelayanan administrasi bidang pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna: melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat gunanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guntea melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan yang berkaitan dengan tugas. bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tugas pokok menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, fungsi: han men penyiapan bahan perumusan: kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang pemberdayaan: uraian tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merencanakrumuskan sasardan perlindungan anak sebagai bahan pelaksanaan tugas: merencanakan program kerja bidang pemberdayaan. perempuan dan. perlindungan anak sesuai peraturan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan pengurusutamaan gender pug serta melakukan koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan pengarusutamaan gender pug) menyiapkan bahan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan, anak dan remaja yang terkait dengan bidang pembangunan terutama bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan dan nak asasi manusia, politik, lingkungan dan sosial budaya menganalisis pemanfaatan dan penyebarluasan informasi serta pendokumentasian data terpilih program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melaksanakan pelaporan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak po. melaksanakan operasional sistem informasi manajemen program pemberdayaan pereitipuan dan perlindungan anak: san .melaksanakan advokasi, kie dan konseling program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menetapkan sasaran bina keluarga balita delegasikan wewenang kepada pelaksana teknis bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tingkat kecamatan dan desa menyelenggarakan kegiatan perlindungan anak menyelenggarakan kegiatan perlindungan hak reproduksi dan peningkatan kegiatan remaja menyelenggarakan pengarusutamaan gender pug terhadap anak dan remaja menyelenggarakan pembinaan dan pemberdayaan organisasi dan lembaga yang peduli terhadap perempuan, anak dan remaja menyelenggarakan pelayanan administrasi bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, .menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anakberdayaan perempuan tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatmberdayaan perempuan sebagai pedoman pelaksanaan tugas, merencanakan program kegiatan bidang pemberdayaan perempu.teknis daerah, lembaga lain, kecamatan dan kelurahan. kankepala badan adalah kepala badan pemberdayaan masyarakat, perempuan dan keluarga berencann unit pelaksana teknis yang selanjutnya disingkat upt adalah unit pelaksana teknis badan pemberdayaan masyarakat, perempuan dan keluarga berencana kabupaten rembang. bab pedoman uraian tugas dengan peraturan bupati ini: ditetapka:sasaran program kegiatan bidang pemberdayaan perempusebagai bahan pelaksanaan tugas: melaksanakan program dan kegiatan sub bidang .pemberdayaan perempuan sesuai dengan ketentuan agar tercapai sasaran dan tujuan yang telah direncanakan, pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis data perlindungan tindak kekerasan perempuan: melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan: .melaksanakan pengumpulan data dan identifikasi masalah bidang perlindungan perempuan: melakukan advokasi sosialisasi program perlindungan perempuan: .melaksanakan advokasi, sosialisasi dan mediasi dalam peningkatan kesetaraan gender, .melaksanakan analisis gender perencanaan anggaran yang responsif gender, melaksanakan kie dalam kegiatan peningkatan kesetaraan gender, .membuat dan menyediakan data terpilih menurut jenis kelamin yang responsif gender, melaksanakan pelayanan administrasi bidang pemberdayaan perempuan melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data pemberdayaan perempuperempurlindungan anak tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan bidang perlindungan anak: uraian tugas menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perlindungan anak sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merencanakan program kegiatan bidang perlindungan anak sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merumuskan sasaran program kegiatan bidang perlindungan anakrlindungan anak sebagai bahan pelaksanaan tugas, melaksanakan program dan kegiatan sub bidang perlindungan anak sesuai dengan ketentuan agar tercapai sasaran dan tujuan yang telah direncanakan: melaksanakan pendatang dan jejaring informasi mengenai situasi anak melaksanakan kegiatan kesejahteraan dan perlindungan anak melaksanakan fasilitas perlindungan terhadap hak anak melaksanakan kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan, perlindungan dan ketahanan anaketapkan kebijakan krr, pencegahan hiv aids, ims dan bahaya napa skala kabupaten menyelenggarakan dukungan operasional krr, pencegahan hiv aids, ims dan napa skala kabupaten menetapkan perkiraan sasaran pelayanan krr, pencegahan hiv aids, ims dan napa skala kabupaten menyerahkan dan menetapkmenyelenggarakan pelayanan krr termasuk pencegahan hiv aids, ims dan bahaya napa skala kabupaten menyelenggarakan kemitraanlembaga swadaya organisasi masyarakat som skala kabupaten menetapkan fasilitasisom skala kabupaten melaksanakan kegiatmenetapkan sasaran: krr termasuk pencegahan hiv aids, ims dan bahaya napa skala kabupaten menetapkan prioritas kegiatan krr termasuk pencegahan hiv aids, ims dan bahaya napa skala kabupaten memanfaatkmelaksanamelaksanakan kebijakan dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten menetapkan kebijakan daerah untuk kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten mengintegrasikan hak hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan skala kabupaten mengkoordinasikan pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten memfasilitasi penguatan lembaga organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan pjg dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten desa anamenjabarkan dan menetapk melaksanakan pelayanan administrasi bidang perlindungan anak: melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data perlindungan aanak, t vw vw, 58l| :0l ialaunm memberikan saran dan pertimbangan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan atasan, nana bnnidang keluarga berencana tugas pokok menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan bidang pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi fungsi penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi penyiapan bahan perumusan, kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi uraian tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang keluarga berencana sebagai pedoman pelaksanaan tugas, merencanakan program kegiatan bidang keluarga berencana sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merumuskan sasaran program kegiatan bidang keluarga berencaawalan agar tugas berjalan lancar dan tepat waktu: menyediakan data dan informasi bidang keluarga berencana sebagai bahan pelaksanaan tugas: menyelenggarakan hubungan kerjasama kemitraan dengan institusi lain dan organisasi non pemerintah bidang keluarga berencana: menyelenggarakan fasilitasi kegiatan program keluarga berencana menganalisis, pemanfaatan dan penyebarluasan informasi serta pendokumentasian data terpilih program keluarga berencana melaksanakan operasional sistem informasi manajemen program keluarga berencana melaksanakan pelaporan program keluarga berencana melaksanakan advokasi, kie dan konseling program keluarga berencana memberdayakan tenaga fungsional untuk mengelola dan melaksanakan program keluarga berencana menyelenggarakan pelayanan administrasi bidang keluarga berencana, .menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bidang keluarga berenclayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi: uraian tugas menyediakan bahan perumusan kebijakan teknisencanakumuskan sasar.lancar dan tepat waktu: menyediakan data dan informasi bidang pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi sebagai bahan pelaksanaan tugas: melaksanakan program dan kegiatan sub bidang pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksikegiatproduk skala kabupaten.kabupaten.kala kabupaten. menyelesaikan dan menetapkan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan dan kesehatan reproduksi skala kabupaten.kala kabupaten. melaksanakan informed choice dan informed consent dalam program kb. melaksanakan pendayagunaan kerjasama jejaring pelatih terutama pelatihan klinis kabupaten. melaksanakan pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan dan pembinaan penyuluh kb. melaksanakan perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan kb, tokoh masyarakat dan tokoh agama. menyediakan dukungan operasional penyuluh kb. menetapkmelaksanakan pembinaan teknis dan penyediaan dukungan operasional imp dalam program nasional: mendayagunakan pedoman pemberdayaan dan menggerakan institusi masyarakat tentang program nasional dalam rangka kemandirian. memanfaatkan prototipe program kb kr, krr, ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas. melaksanakan peningkatan kerjasama dengan mitra kerja program nasional dalam rangka kemandirian melaksanakan pemantauan tingkat dropout peserta skala kabupaten na: lah naa melaksanakan pelayanan administrasi bidang pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi: melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan, dalam rangka pembinaan karir, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reprodukadvokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi tana tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan bidang advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi keluarga berencana uraian tugas: menyediakan bahan perumusan kebijakan teknisencanakan progrumuskan sasaran prog, sanadvokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi keluarga berencana sebagai bahan pelaksanaan tugas, melaksanakan program dan kegiatan sub bidang advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi keluarga berencana sesuai dengan ketentuan agar tercapai sasaran dan tujuan yang telah direncanakan: melaksanakan promosi pemenuhan hak hak reproduksi dan promosi kesehatan reproduksi skala kabupaten melaksanakan operasional sistem informasi manajemen program keluarga berencana memanfaatkan operasional jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan government dan melakukan destinasi informasi membina penyuluh menyerahkan dan menetapkan kriteria advokasi dan kie skala kabupaten melaksanakan advokasi, kie dan konseling program keluarga berencana melaksanakan kie, memberdayakan tenaga fungsional penyuluh menetapkan kebijakan dan pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kabupaten menyelenggarakan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kabupaten menetapkmenyiapkan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kabupaten memutakhirkan, mengolah dan menyediakan data mikro kependudukan dan keluarga menyusun model informasi data (mediasi dan advokasi) skala kabupaten memfasilitasi penyediaan data terpilih menurut jenis kelamin skala kabupatenmelaksanakan pelayanan administrasi bidang advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi, melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi keluarga berencandvokasi dan komunikasi, informasi dan edut5? asar "awan kiai loyember bupatlrembang # much. salim diundangkan rembang pada tanggal oxemkber nana para? sekretaris daerah error kabupaten rembang prcecuwm hal.kepalafungsi: perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan&lindungan anak, perlindungan anak dan keluarga berencana: penyelenggaraan kesekretariatan badan, pelaksanaan monitoringtugas dan fungsinya. uraian tugas a4. menjabarkan kebijakan strategis pemerintahsasaran kebijakan: menyusun kebijakbahan kebijakan atasan dan pedoman pelaksanaan tugas, merencanakpedoman pelaksanaan tugas: merumuskan sasarmenyelenggarakan pelaksanaan program dtentuan agar tercapai sasaran'dan tujuan yang telah direncanakan: menetapkan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat menetapkan pedoman, corona, standar, prosedur dan kriteria bidang penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi .menyelenggarakan fasilitasi pelayanan perijinan dan rekomendmberdayaan masyarakat, perempuan dan keluarga berencana: menyelenggarakan kesekretariatan badan: menyelengarakan kegiatan teknis fungsional bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan keluarga berencana,mberdayaan masyarakat, perempuan dan keluarga berencan,.pena.bawahan agar ., menyiapkan bagipemberdayaan masyarakat, perempuan dan keluarga berencana: tertulis sebagai bahan pl'pejabat ketatausahaan anggaran belanja daerah: poet kan melaksanakan bimbingan dan pembinaan bendahara lingkup badan,lama ebi |
pg. jai po, bupati rembang peraturan bupati rembang nomor 64penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang konsumsi dan keamanan pangan: uraian tugas: menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang ketahanan pangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merencanakan program kegiatan bidang ketahanan pangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merumuskan sasaran program kegiatan bidang ketahanan ptahanan pangan sebagai bahan pelaksanaan tugas: menyelenggarakan kegiatan identifikasi ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan masyarakat: menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan masyarakat, menjalin kerjasama kemitraan dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam rangka menjamin ketahanan pangan masyarakat: mengembangkan "trust fund tingkat kabupaten, menyelenggarakan pelayanan administrasi bidang ketahanan pangan .menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bidang ketahanan pangtersediaan dan distribusi pangan tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan bidang ketersediaan dan distribusi pangan: uraian tugas menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis bidang ketersediaan dan distribusi pangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merencanakan program kegiatan bidang ketersediaan dan distribusi pangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merumuskan sasaran program kegiatan bidang ketersediaan dan distribusitersediaan dan distribusi pangan sebagai bahan pelaksanaan tugas: melaksanakan program dan kegiatan sub bidang ketersediaan dan distribusiidentifikasi potensi sumberdaya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi pangan masyarakat. melaksanakan pembinaan peningkatan produksi dan produk pangan berbahan baku lokal. melaksanakan pembinaan pengembangan penganekaragaman produk pangan. melaksanakan identifikasi infrastruktur distribusi pangan kabupaten. melaksanakan pengembangan infrastruktur distribusi pangan kabupaten. melaksanakan pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat penurunan akses pangan. melaksanakan identifikasi lsm dan tokoh masyarakat kabupaten melaksanakan pengembangan dan fasilitasi forum masyarakat kabupaten melaksanakan pengembangan "trust fund kabupaten melaksanakan identifikasi cadangan pangan masyarakat: .melaksanakan pengembangan dan pengaturan cadangan pokok tertentu kabupaten, .melaksanakan pembinaan dan monitoring cadangan pangan masyarakat, melaksanakan penanganan dan penyaluran pangan untuk kelompok rawan pangan tingkat kabupaten: melaksanakan identifikasi kelompok rawan pangan: .melaksanakan penyusunan informasi harga kabupaten: .melaksanakan pembangunan pasar untuk produk pangan yang dihasilkan masyarakat kabupaten: melaksanakan identifikasi pangan pokok masyarakat, melaksanakan pengumpulan dan analisis informasi ketahanan pangan kabupaten melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data ketersediaan dan distribusi pangtersediaan dan distribusi panganonsumsi dan keamanan pangan tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan bidang konsumsi dan keamanan pangan: uraian tugas menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis bidang konsumsi dan keamanan pangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas, merencanakan program kegiatan bidang konsumsi dan keamanan pangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merumuskan sasaran program kegiatan bidang konsumsi dan keamananonsumsi dan keamanan pangan sebagai bahan pelaksanaan tugas: melaksanakan program dan kegiatan sub bidang konsumsi dan keamananmelaksanakan peningkatan mutu konsumsi masyarakat. melaksanakan pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan produk pangan masyarakat. melaksanakan analisis mutu, gizi dan keamanan produk pangan masyarakat. melaksanakan analisis mutu dan gizi konsumsi masyarakat. melaksanakan pembinaan dan pengawasan produk pangan segar dan pabrikan skala kecil rumah tanggumsi dan keamanan pdm dan kelembagaan tugas pokok menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan fungsi penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang kelembagaan: uraian tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang pengembangan sdm dan kelembagaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas, merencanakan program kegiatan bidang pengembangan sdm dan kelembagaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merumuskan sasaran program kegiatan bidang pengembangan sdm dan kelembagdm dan kelembagaan sebagai bahan pelaksanaan tugas: menyelenggarakan pengembangan profesi dan peningkatan kapabilitas tenaga penyuluh dan pelaku usaha, menyelenggarakan peningkatan kuantitas dan kualitas penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan menyelenggarakan penataan kelembagaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan: menyelenggar: .menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bidang pengembangan sdm dan kelembagaanngembangan sdm tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan bidang pengembangan sumberdaya manusia. uraian tugas menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan sumberdaya manusia sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merencanakan program kegiatan bidang pengembangan sumberdaya manusia sebagai pedoman pelaksanaan tugas, merumuskan sasaran program kegiatan bidang pengembangan sumberdaya manusimanusia sebagai bahan pelaksanaan tugas: melaksanakan program dan kegiatan sub bidang pengembangan sumberdaya manusiembangan profesi dan peningkatan kapabilitas tenaga penyuluh dan pelaku usaha: melaksanakan peningkatan kuantitas dan kualitas penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data pengembangan sumberdaya manusiumberdaya manusilembagaan tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan bidang kelembagaan: uraian tugas menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis bidang kelembagaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merencanakan program kegiatan bidang kelembagaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merumuskan sasaran program kegiatan bidang kelembagsebagai bahan pelaksanaan tugas, melaksanakan program dan kegiatan sub bidang kelembagaataan kelembagaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan: melaksan, melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data kelembagbidang penyelenggaraan dan kerjasama penyuluhan tugas pokok menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan bidang penyelenggaraan dan kerja sama penyuluhan: fungsi tt. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang penyelenggaraan penyuluhan: penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang kerja sama penyuluhan: uraian tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang penyelenggaraan dan kerja sama penyuluhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas, merencanakdan kerja sama penyuluhan sebagai bahan pelaksanaan tugas: merencanakan program kerja bidang penyelenggaraan dan kerja sama penyuluhan sesuai peraturan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas: menyelenggarakan peningkatan sistem penyelenggaraan penyuluhan pertanian, menyelenggarakan pengembangan kerjasama jejaring kerja penyuluhan pertanian dan agribisnis, menyelenggarakan pelayanan administrasi bidang penyelenggaraan dan kerja sama penyuluhan: .menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bidang penyelenggaraan dan kerja sama penyuluhyelenggaraan penyuluhan tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksananyelenggaraan penyuluhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merencanakan program kegiatan bidang penyelenggaraanpenyuluhan sebagai bahan pelaksanaan tugas: melaksanakan program dan kegiatan sub bidang penyelenggaraan penyuluhan sesuai dengan ketentuan agar tercapai sasaran dan tujuan yang telah direncanakan: melaksanakan peningkatan sistem penyelenggaraan penyuluhan pertanian: melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data penyelenggaraan penyuluhyelenggaraanerja sama penyuluhan tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan bidang kerja sama penyuluhan: uraian tugas menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis bidang kerja sama penyuluhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merencanakan program kegiatan bidangkerja samarja sama penyuluhan sebagai bahan pelaksanaan tugas, melaksanakan program dan kegiatan sub bidang kerja sama penyuluhan sesuai dengan ketentuan agar tercapai sasaran dan tujuan yang telah direncanakan, menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan pengembangan kerja sama dan kemitraan, melaksanakan pengembangan kerjasama jejaring kerja penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan dan agribisnis: melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data kerja sama penyuluhan: trja samayar: tahun tanggai: desember pertanian, perikanan dan kehutanan. fungsi perumusan kebijakan teknis bidang badan ketahanan pangan dan pelaksanabadan ketahanan pangan dan pelaksana dan pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan: penyelenggaraan kesekretariatan badan: pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang badan ketahanan pangan dan pelaksanasasaran kebijakan, menyusun kebijakan bidang ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan sebagai bahan kebijakan atasan dan pedoman pelaksanaan tugas, merencanaksebagai pedoman pelaksanaan tugas, merumuskan sasarprioritas program: . . mwtahanan pangan dan pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan, menyelenggarakan pelaksanaan program dan kegiatantentuan agar tercapai sasaran dan tujuan yang telah direncanakan: menyelenggarakan fasilitasi pelayanan perijinan dan rekomendasi bidang badan ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanbadan ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan: menyelenggarakan kesekretariatan badan: menyelengarakan kegiatan teknis fungsional bidang an dan kehutanananatahanan pangan tugas pokok menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan bidang ketahanan pangan. |
rnlindungan masyarakat sebagai bahan pelaksanaan tugas: melaksanakan rencana kegiatan deteksi terhadap penanggulangan bencana serta penyuluhan dan bimbingan penyuluhan masyarakat daerah rawan bencana, melaksanakan koordinasi persiapan pelaksanaan kegiatan pengerahan dan pengendalian anggota perlindungan masyarakat dalam rangka membantu keamanan daerah bencana dan kegiatan kegiatan penting daerah. mernpelaiari dan mengkaji bahan pelatihan dan gladi bagi anggota satuan perlindungan masyarakat dan aparat penanggulangan bencana terkait lainnya agar pelaksanaan pelatihan berjalan tertib dan lancar. melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan daerah dan bidang peningkatan sumber daya satuan perlindungan masyarakat. melaksanakan kegiatan fasilitasi pendidikan dan pelatihan satuan perlindungan masyarakat. melaksanakan kegiatan peningkatan sarana dan prasarana satuan perlindungan masyarakat. melaksanakan kegiatan sosialisasi dan konsolidasi sistem perlindungan masyarakat melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas satuan perlindungan masyarakat. melaksanakan kegiatan fasilitasi dan koordinasi antar unsur perlindungan masyarakar:g berkaitan dengan tugas seksi. bupati rembang much salim ai.lingkungan hiduplingkungan hiduplingkungan hiduplingkungan hidup kabupaten remblingkungan hidup adalah kantor lingkungan hidup kabupaten rembang. kepala kantor adalah kepala kantor lingkungan hiduplingkungan hiduprember bup imbang much. salim diundangkan rembang pada tanggal yegukantor lingkungan hiduplingkungan hidup. fungsi kantor: pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidanglingkungan hidup: menyusun kebijakan bidang lingkungan hidup sebagai bahan kebijakan atasan dan pedoman pelaksanaan tugas: merencanakan program kerja bidang lingkungan hidup: menjabarkan perintah atasan dalam langkah operasi guna kelancaran pelaksanaan tugas, melaksanakan konsultasi, koordinasi dan fasilitasi kegiatan bidang lingkungan hidup dalam rangka sinkronisasi dan sinergi: menelaah dan membuat peraturan perundang undangan bidang lingkungan hidup, menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan lingkungan hidup, meliputi kegiatan ketatausahaan, bidang pengendalian pencemaran lingkungan, bidang pengendalian kerusakan lingkungan dan konservasi sumber daya alam dan bidang penataan hukum, pengembangan teknologi dan instrumen lingkungan: menyelenggarakan pelayanan bidang lingkungan hidup: menyelenggarakan kegiatan teknis fungsional bidang lingkungan hidup: x.eo menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi bidang lingkungan hidup: melaksanakan urusan lain yang berkaitan dengan bidang lingkungan hidup:,lingkungan hiduppencemaran lingkungan tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan bidang pengendalian pencemaran lingkungan. uraian tugas menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian pencemaran lingkungan sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merencanakan program kegiatan bidang pengendalian pencemaran lingkungan sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merumuskan sasaran program kegiatan pengendalian pencemaran lingkpencemaran lingkungan sebagai bahan pelaksanaan tugas: melaksanakan pengelolaan kualitas air, penetapan kelas air, pemantauan kualitas air dan pengendalian pencemaran air pada sumber air:fasilitasi perizinan pembuangan air limbah air atau sumber air, melaksanakan fasilitasi perizinan pemanfaatan air limbah tanah untuk aplikasi pada tanah:mengkoordinasikanlaksanakan pemantauan kualitas udara ambien dan dalam ruangan: melaksanakan penyiapan bahan penetapan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim: melaksanakan penyiapan bahan penetapan kebijakan perlindungan lapisan ozon dan pemantauan skala kabupaten: melaksanakan pemantauan dampak deposisi asam: melaksanakan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah b3: melaksanakan fasilitasi perizinaim tanggap darurat: melaksanakan pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah b3: melaksanakan fasilitasi perizinan lokasi pengolahan limbah b3: melaksanakan fasilitasi perizinan penyimpanan sementara limbah industri atau usaha suatu kegiatan:pencemaran lingkungan melaksanakan bimbingan dan penerapan sistem informasi pengendalian pencemaran lingkundalian pencemarandalian kerusakan lingkungan dan konservasi sumber daya alam tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan bidang pengendalian kerusakan lingkungan dan konservasi sumberdaya alam uraian tugas menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis. merencanakan program kegiatan: merumuskan sasaran program kegiatan sebagai bahan pelaksanaan tugas: melaksanakan pengaturan terhadap pencegahan pencemaran dan perusakan wilayah pesisir dan taut: melaksanakan pengaturan terhadap pengendalian pencemaran dan atau kerusakan wilayah pesisir dan laut: melaksanakan usulan penetapan lokasi untuk pengelolaan konservasi laut: melaksanakan pengawasan penataan instrumen pengendalian pencemaran dan atau kerusakan: melaksanakan pemantauan kualitas lingkungan wilayah pesisir dan laut: melaksanakan pengaturan pelaksanaan terhadap monitoring kualitas lingkungan pesisir dan laut, melaksanakan usulnanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan:: melaksanlaksanrembangusulan penetapan kondisi lahan dan atau tanah:, melaksanakan pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan atau tanah untuk produksi biomassa: melaksanakan penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan akibat bencana: melaksanakan usulan penetapan kawasan yang beresiko rawan bencana: melaksanakan usulan penetapan kawasan yang beresiko menimbulkan bencana lingkungan: melaksanakan mengkoordinasikan dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hi, melaksanakan usulusulan penetapan dan pelaksanaan pengendalian kemerosotmanajemen sistem informasi dan pengelolaan data base keanekaragaman hi,kerusakan lingkungan dan konservasi sumberdaya alam melaksanakan bimbingan dan penerapan sistem informasiataan hukum, pengembangan teknologi dan instrumen lingkungan tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan bidang penataan hukum, pengembangan teknologi dan instrumen lingkungantaan hukum, pengembangan teknologi dan instrumen lingkungan sebagai bahan pelaksanaan tugas: melaksanakan penelaahan dan pembuatan peraturan perundang undangan bidang lingkungan hidup: melaksanakan penegakan hukum lingkungan: melaksanakan penyelenggaraan diklat bidang lingkungan hidup sesuai permasalahan lingkungan hidup: o0.melaksanakan pengevaluasian hasil pelaksanaan diklat tentang lingkungan hidup: melakukan: melaksanakan pemberian rekomendasi ukl upl: melaksanakan kajian terhadap urutan jenis urutan usaha dan atau kegiatan tentang kelayakan lingkungan sebagai bahan pertimbangan dalam penerbitan perijinan, .melaksankota: . dalam wilayah kabupaten: melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan standar nasional indonesia sni dan standar kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup: .melaksanakan penyelenggaraan pelayanan bidang pengendalian lingkungan hidup: .melaksanakan penetapan peraturan daerah bidang penerapan instrumen ekonomi untuk pengelolaan sumber daya atau dan lingkungan: .melaksanmelaksanakan penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya atau dan lingkungan: melaksanakan dan pemantauan penataan atas perjanjian internasional bidang pengendalian dampak lingkungan: .melaksanakan pemantauan pengendalian pelaksanaan konvensi dan protokol, melaksanakan pergerakan sistim manajemen lingkungan, ekolabel, produksi bersih, dan teknologi berwawasan lingkungan.melaksanakan penyediaan laboratorium lingkungan sesuai dengan kebutuhan daerah: melakukan kajian lingkungan strategis lks)ncari mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data informasi yang berhubungan dengan bidang penataan hukum, pengembangan teknologi dan instrumen lingkungan melaksanakan bimbingan dan penerapan sistem informasi penataan hukum, pengembangan teknologi dan instrumen lingkuataan hukum, pengembangan teknologi dan instrumeos salim u . much. salim diundangkan rembang pada tanggal member zonyelenggaraan ketatausahaan kantor, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporanatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat: menyusun kebijakan bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakatatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat: menjabarkan perintah atasan dalam langkah operasi guna kelancaran pelaksanaan tugas: melaksanakan konsultasi, koordinasi dan fasilitasi kegiatan bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat dalam rangka sinkronisasi dan sinergi, menelaah dan membuat peraturan perundang undangan bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat: menetapkan kebijakan operasional dan meningkatkan kapasitas aparatur bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional ketahanan seni, budaya agama dan kemasyarakatan, politik dalam negeri dan hubungan antar lembaga, ketahanan ekonomi, ketentraman ketertiban umum, perlindungan masyarakat koordinasi perlindungan masyarakat ,koordinasi perlindungan dan dan penegakan hak asasi manusia ham serta manajemen pencegahan dan penanggulangan bencana perencanaan penelitian, pemantauan pengembangan dan evaluasi bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan,ketahanan ekonomi, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, koordinasi perlindungan dan penegakan hak asasi manusia ham) manajemen pencegahan dan penanggulangan bencana: menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat, meliputi kegiatan ketatausahaan, ketahanan bangsa, politik dalam negeri dan hubungan antar lembaga dan perlindungan masyarakat menyelenggarakan pelayanan bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat: menyelenggarakan kegiatan teknis fungsional bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat: menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat: melaksanakan urusan lain yang berkaitan dengan bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat,:kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat:tahanan bangsa tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan bidang ketahanan bangsa. uraian tugas menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis bidang ketahanan bangsa sebagai pedoman pelaksanaan tugas: nee merencanakan program kegiatan bidang ketahanan bangsa sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merumuskan sasaran program kegiatan ketahanan bangsahanan bangsa sebagai bahan pelaksanaan tugas, melaksanakan kegiatan pengawasan dan pendataan aliran terlarang orang asing dan lembaga asing sesuai ketentuan yang berlaku. melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pemantauan pemahaman ideologi negara dan wawasan kebangsaan dalam rangka menangkal ideologi asing serta nilai nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa: melaksanakan kegiatan pendidikan pendahuluan bela negara pbb) kepada aparatur pemerintah dan lapisan masyarakat guna terwujudnya cinta tanah air dan ketahanan bangsa. melaksanakan pembinaan penyuluhan ceramah kepada warga negara mengenai kepribadian bangsa, ketahanan bangsa dan kepedulian sosial yang berwawasan nusantara memfasilitasi, mediasi dan melaksanakan kegiatan dalam pelaksanaan pengembangan pembauran kebangsaan dan kerukunan hidup antar dan antara umat beragama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. mengadakan inventarisasi data kriminalitas, tempat hiburan umum, tempat rekreasi, hotel penginapan dan tempat tempat yang dapat menimbulkan kerawanan sosialmbingan, survei dan konsultasi perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) dibidangketahanan ekonomi ketentraman, ketertiban umum, koordinasi perlindungan dan penegakan hak asasi manusia ham). melaksanakan kegiatan bidang pranata sosialdan budaya bangsa agama (ketahanan seni budaya, akulturasi budaya agama dan kepercayaan mengadakan pengawasan terhadap jalur distribusi sembilan bahan pokok (semak) dan pemantauan keperluan sehari hari bersama instansi terkait agar dapat berjalan sesuai dengan kebijakan yang berlaku. melakukan kegiatan pemantauan kondisi kehidupan perekonomian rakyat dalam rangka memantapkan ciri kas pengembangan kehidupan ekonominya: mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dalam penetapan kebijakan, perijinan operasional bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan dan investasi (penanaman modal) melaksanakan pencegahan berkembangnya ajaran komunisme, feminisme, marxisme dan ajaran lainnya yang bertentangan dengan ideologi pancasila: melaksanakan kegiatan kerjasama interkom yang tergabung dalam forkompanda melaksanakan kegiatan bidang bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja melaksanakan penyuluhan bersama instansi terkait dalam menurunkan berkembangnya penyakit masyarakat dan narkobahanan bangsolitik dalam negeri dan hubungan antar lembaga tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan bidang politik dalam negeri dan hubungan antar lembaga uraian tugas menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis bidang politik dalam negeri dan hubungan antar lembaga sebagai pedoman pelaksanaan tugas, merencanakan program kegiatan bidang politik dalam negeri dan hubungan antar lembaga sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merumuskan sasaran program kegiatan politik dalam negeri dan hubungan antar lembagolitik dalam negeri dan hubungan antar lembaga sebagai bahan pelaksanaan tugas: melaksanakan kegiatan pembekalan pada organisasi politik organisasi kemasyarakatan dan generasi muda dalam rangka mendorong fungsi dan peran lembaga politik, sosial serta kemasyarakatan. melaksanakan pemantauan dan pemberdayaan terhadap kegiatan sosial politik dan organisasi kemasyarakatan yang bercita cita meningkatkan peran fungsi dan peran fungsinya sebagai penampung maupun memperjuangkan aspirasi masyarakat, melaksanakan kegiatan kegiatan pengamatan dan pemantauan kukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka memantapkan etika kehidupan politik. melaksanakan kegiatan bidang pemantapan sistem dan implementasi politik (sosialisasi dan komunikasi) melaksanakan kegiatan dibidang pengembangan etika dan budaya politik. melaksanakan kegiatan bidang fasilitasi, mediasi, komunikasi dan konsultasi pemilu, pilgub, pileg, pilkada, dan pendidikan politik. melaksanakan kegiatan dibidang fasilitasi sarasehan dan dialog interaktif yang dilaksanakan oleh parpol ormas. memfasilitasi dan memotivasi keserasian hubungan antar lembaga sosial pranata sosial untuk menciptakan kerukunan sosial. memfasilitasi bantuan dana yang diperuntukan kepada partai politik dan ormas. melaksanakan pengkajian dan pemberian ijin atas kegiatan penelitian (riset) yang dilakukan oleh lembaga organisasi dan perseorangan daerah, konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan ,pengembangan dan evaluasi) dibidang pengembangan demokrasi politik dalam negeri. meningkatkan kapasitas aparatur dibidang pengembangan demokrasi politik dalam negeri melayani pendaftaran dan perpanjangan keberadaan ormas, profesi dan lsmolitik dalam negeri dan hubungan antar lembagmasyarakat tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan bidang perlindungan masyarakat uraian tugas menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perlindungan masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merencanakan program kegiatan bidang perlindungan masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merumuskan sasaran program kegiatan perlindungan masyaraka |
bupati rembang nm ba wvw www peraturan bupati rembang nomor6gatuan polisi pamong prajatuan polisi pamong praj. kepala satuan adalah kepala satuan polisi pamong prajatuan polisi pamong prajz009 bupati rembang much. salim diundangkan rembang pada tanggal combsatuan polisi pamong praja kabupaten rembang kepala tugas pokok: menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan menegakkan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.enyelenggaraan ketatausahaan kantor, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan penegakan peraturan daerah, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan penegakan peraturan daerah: uraian tugas menyusun kebijakan satuan polisi pamong praja sebagai bahan kebijakan atasan dan pedoman pelaksanaan tugas, menyusun rencana strategis satpol untuk mencapai tujuan organisasi: merencanakan program kerja satpolatpol guna menentukan prioritas program: menjabarkan kebijakan strategis pemerintah daerah bidang satpol guna menentukan sasaran kebijakan: mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja satpol dalam rangka sinkronisasi dan sinergitas: memberikan petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan. menyelenggar: menyelenggarakan pemeriksaan penyidikan dan penyusunan berita acara pemeriksaan bap) tindak pidana pelanggaran perda: menyelenggarakan penertiban perijinan dan operasi musisi bersama dengan dinas instansi terkait: menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan teknis polisi pamong praja, menyelenggarakan ketatausahaan satpol guna mendukungbidang satpol ppsub bagian tata usaha tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiategakan perda tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan kegiatan bidang penegakan perda. uraian tugas: menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis bidang penegakan perda sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merencanakan program kegiatan bidang penegakan perda sebagai pedoman pelaksanaan tugas, merumuskan sasaran program kegiatan penegakan perdgakan perda sebagai bahan pelaksanaan tugas, menerima laporan tindak pidana pelanggaran perda guna menentukan langkah lebih lanjut: melaksan, melaksanakan penyidikan tempat kejadian perkara tkp), pemeriksaan para saksi, tersangka tindak pidana pelanggaran perda guna penyusunan berita acara pemeriksaan bap) sebagai bahan pembuktian persidangan: mencari mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data informasi yang berhubungan dengan bidang penegakan perda melaksanakan bimbingan dan penerapan sistem informasi penegakan perdgakan perdtentraman dan ketertiban tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan bidang ketentraman dan ketertiban. uraian tugas menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis bidang ketentraman dan ketertiban sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merencanakan program kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merumuskan sasaran program kegiatan ketentraman dan ketertibentraman dan ketertiban sebagai bahan pelaksanaan tugas: menyelenggarakan kegiatan operasional dan penertiban sesuai peraturan yang berlaku: memfasilitasi operasi musisi bersama dengan dinas instansi terkait guna tercapainya ketertiban umum: melaksanakan kegiatan operasional dan penertiban guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, mencari mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data informasi yang berhubungan dengan bidang ketentraman dan ketertiban melaksanakan bimbingan dan penerapan sistem informasi ketentraman dan ketertibentraman dan ketertibingkatan kapasitas tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan bidang peningkatan kapasitas. uraian tugas menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis bidang peningkatan kapasitas sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merencanakan program kegiatan bidang peningkatan kapasitas sebagai pedoman pelaksanaan tugas: merumuskan sasaran program kegiatan peningkatan kapasitingkatan kapasitas sebagai bahan pelaksanaan tugas: melaksanakan penyuluhan, bimbingan masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bidang ketentraman dan ketertiban umum dan penegakan peraturan daerah: memfasilitasi pembinaan seluruh unsur aparatur satpol guna optimalisasi kinerja organisasi: melaksanakan kegiatan peningkatan kemampuan dan ketrampilan tenaga satpol guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas: mencari mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data informasi yang berhubungan dengan bidang peningkatan kapasitas melaksanakan bimbingan dan penerapan sistem informasi peningkatan kapasitingkatan kapasit'salinan bupati temanggung provinsi jawa tengahngalokasian dan pedoman penggunaan dana pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan dana pemberdayaan masyarakat kelurahkabupaten temanggung. rukun warga yang selanjutnya disingkat adalah bagian dari wilayah kerja kelurahanrukun tetangga yang selanjutnya disingkat adalah bagian dari wilayah kerja rukun wargainsentif ketua rukun warga dan ketua rukun tetangga adalah insentif yang digunakan untuk operasional ketua rukun warga dan ketua rukun tetangga. bab maksud dan tujuan maksud pemberian insentif kepada ketua dan ketua adalah sebagai penghargaan dan dorongan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban dari ketua dan ketua, pemberdayaan, dan kemasyarakatan secara lebih berdaya guna dan hasil guna. tujuan pemberian insentif kepada ketua dan ketua adalah: meningkatkan kinerja ketua dan ketua kelurahan daerah dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewajiban, dan menguatkan peranan ketua dan ketua kelurahan daerah dalam membantu tugas lurah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan kemasyarakatan. bab iii insentif ketua dan ketua ketua dan ketua diberikan insentif setiap bulan. insentif sebagaimana dimaksud pada diatur besarannya sebagai berikut untuk ketua minimal sebesar rp100. (seratus ribu rupiah) per bulan dan maksimal sebesar rp250. (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, dan untuk ketua minimal sebesar rp100. (seratus ribu rupiah) per bulan dan maksimal sebesar rp200. (dua ratus ribu rupiah) per bulan. daftar jumlah dan penerima insentif ditetapkan dengan keputusan bupati. bab pendanaan insentif ketua dan ketua pada kelurahan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten temanggungin #es wai dengan aslinya kepancbanian hukum setda kab manggung, bal drs wars, s.h p,1igi angg |
bupati temanggung rencana kerja pemerintah daerah kabupaten temanggung tahun rencana kerja pemerintah daerah kabupaten temanggung tahun yang selanjutnya disebut rkd tahun adalah dokumen perencanaan pembangunan kabupaten temanggungtemanggung tahun anggaran penyusunan rencana kerja perangkat daerah kabupaten temanggungtemanggung. dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, babi kerangka ekonomi dan keuangan daerah,tahun terdiri atas: narasi rkd tahu, dan rencana program dan kegiatan perangkat daerah tahun anggara dengan aslinya kejar cnn hukum setda kab temanggung, setia iyarso, s.h pibirig tingkat angg |
bupati wonosobo peraturan bupati wonosobo nomor tahun 20i3 ten'iang petunjuk pelaksanaan pemungutan retribusi tempat rekreasi dan atau olah raga dengan rai umat tuhan yang mai{a esa menimbang mengingat)ll tentang retribusi jasa usaha,khususnya retribusi terdapat rekreasi dan atau olah raga perlu mengatur ketentuan pclarlcsanaa l1.yil; bahwa berdasarkan pertama"bangil.n sebagaimana tersebut pada huruf perlu menit.akan peraturan bupati tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah kabupaten wonosobo nomor tahun }ll tentang retribusi jasa usaha; undang undang nomor tahun tentang pembentukan daerah daerah kaburpatur dalem lingkungan propinsi jawa 'l'lgs nomor tambahan negara republik indo,kesia nomor tso); undang undang nomor tahun l984 tentang perindustrian lembaran negara republik< indo,rusia tahun lg\ nomor tambahan negara republik indonesia nomor 327a); undang* undang nomor tahun l99g rg nomor tambahan negara republik indonesia \:perbendahara1l tentang pembentukan peraturan perundang undangan'ahun tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jar,rab keuangan negara lembaran negara republik lndonesia tahun 2oo4 nomor ls,haber:lpa kali terakhir dengan undang undang nomor tahun teru,oog nomor baal; undang undang nomor tahun oo7 tentang penataan ruang lembaran negara republik indonesia '.f)indonesia nomor 50a9); undang undang nomor tahun tentang perlindungan cl; peraturan pemerintah nomor tahun tentang pengelolaan keuang, pengesahan, dan penyebarluasan peraturan perundang undangan; peraturan daerah kabur.ten wonosobo nomor tahun qo7 tentang pengelolaan keuangan daerah kabupaten wonosobo lembaran daerah kabupaten wonosobo taur.gso l'c,mor tahun oo9 tentang retribusi pasar lembaran daerah kabupaten wonosobo tahun nomor peraturan daerah kabupaten wonosobo nomor tahun oil tentang retribusi jasa l'sah ,:e:sebaran daerah kabupaten wonosobo tahun nomor memutuskan: peraturan bupati tei\tiang petunjuk pelaksanaan pemungutan retribusi tempat ri'i(reaksi dan atau olah i1agaiang, fasilitas, ata kemanfaatan lainnya yang bauerau tidak bcrbaclarr hukum.at:.au telah dilakukan dengan cara lain kas daerah melalui tempat pembayar maku.si clpelanggan renang bangli; stadion kalianget; gelanggang renang kalianget; i0. wisata minat khusus arung jeram serayu; parkir kendaraan bermotor kawasan dataran tinggi dieng kawasan la:ininya;dan gedung lalu raga tenis indoor kalianget. pemungutan retribusi pengunjung wisata adr rk wadaslintang sebagaimana dimaksud pada huruf dil<crjarsalnal<an dengan pcmcrintarh kabupaten kebumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pemungutan retribusi pengunjung wisata kawasan dataran tinggi dieng sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi retribusi firman wisata alam telaga warna dan dieng plateau theater. pemungutan retribusi parkir kendaraan bermotor kawasan dataran tinggi dieng dan kawasan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat dikerjasamakan dengan badan usah,=. pemungutan retribusi parkir kendaraan bermotor kawasan lainnya sebagaimana dimaksud pada meliputi taman rekreasi kalianget; waduk wadaslintang; telaga genjer; kawasan lembah dieng; gelar:gang renang bangli. pemungutan retribusi parkir kendaraan bermotor waduk wadaslintang sebagaimana dimaksud pada dikerjasamakan dengan pemerintah kabupaten kebumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang roda ngan. bae retribusi kios tarif retribusi kios digolongkan berdasarkan klasifikasi kelas bangunan. klasifikasi kelas bangunan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan berdasarkan potensi daya tarik, lokasi bangunan, dan fisik bangunan yang ditetapkan dengan keputusan bupati. bobot penilaian klasifikasi kelas bangunan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan meliputi potensi raya tarik,terdiri dari kategori menarik kategori cukup menarik kategori tidak menarik lokasi bangunan, terdiri dari t.gori posisi dupa kategori posisi tengah kateg:ri posisi belakang fisik bangunan, terdiri dari kateg:ri permanen dinilai kategori semi permanen dinilai kateg,rri tidak permanen dinilai penetapan klasifikasi kelas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayah merupakan penilaian kumulatif dari bobot sebagaimana d.maksud pada huruf huruf b,dan huruf dengan besaran nilai sebagai berikut kelas dengan nilai kumulatif jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan bidang, fasilitas, ata kemanfaatan lainnya yang b"p*.yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawas$atau tidak bcrberdan hukum, okasi dgelanggang renang bangli; stadion kalianget; gelanggang renang kalianget; kelas iii, dengan nilai kumulatif 1r pemungutan tribus kios daya tait< wisata dengan pemerintah kabupaten kebumen. waduk wadaslintang dikerjaseimakan pasar setiap orang yang berjualan dan atau mengadakan usaha pelataran tempat rekreasi dan 'atau olahraga yang bersifat tidak tetap dikenai retribusi setelah meindapatke.n jin pemakaian dari kepala satuan kerja perangkat daerah yang menangani jurusan kepariwisataan. retribusi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sesuai dengan besarnya tarif retribusi untuk pasar kelas yang dihitung per m2hari sebesar rp. (tiga ratus rupiah). bab wilayah pemungutan retribusi dipungut tempat rekreasi dan atau olahraga dalam daerah. bab tata cara pemungutan, pembayaran, dan penyetoran pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam dan sesuai dengan ketentuan peraturan.n perundang undangan. pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam d.an pasai yang terutang harus dilunasi sekaligus. pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada dilakukan langsung oleh wajib retribusi kepada petugas pemungut, ditempat yang disediakan khusus untuk pemungutan retribusi. dalam hal tertentu petugas pemungut dapat memungut retribusi sebagaimana dimaksud paper alert ditempat wajib retribusi. hal tertentu sebagaimana dimaksud pada dikarenakan keterbatasan kemampuan pelayanan. petugas pemungut berkewajiban menyetorkan hasil retribusi unit pelaksana teknis daerah utd). petugas pemungut sebagaimana dimaksud pada menyetorkan hasil retribusi bendahara penerimaan menggunakan bukti setor obyek dan tanda terima uang koordinator. penyetoran seribu'si sebagaimana dimaksud pada t2l yang diterima oleh bendahara penerimaan pada satuan kerja perangkat daerah yang menangani urr isn kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. penyetoran hasil retribusi sebagaimana dimaksud dalam dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi diberikan kepada' wajib retribusi pengunjung tempat rekreasi dan atau olahraga yang membawa rekomendasi dari instansi terkait, dengan ketentuan sebagai berikut pengunjung dengan jumlah paling sedikit (lima puluh) orang diberikan keringanan sebesar (sepuluh persen) dan lebih dari (seratus) orang diberikan keringanan sebesar (dua puluh persen) untuk semua objek; pengunjung dari pelajar mahasiswa khusus untuk kawasan dataran tinggi dieng objek wisata dieng diberikan tari retribusi tiket masuk khusus sebesar rp. (dua ribu rupiah) per orang; pengunjung lanjut usia diberikan keringanan sebesar ooh (lima puluh persen),untuk seluruh objek; pengunjung dengan keperluan akademik dan pejabat tamu pemerintah dibebaskan dari kewajiban membayar retribusi. pengunjung yang mendapatkan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada dicatat oleh petugas dan yang bersangkutan menandatangani formulir yang telah disediakan. bab viii insentif pemungutan petugasouoer ol3 diundangkan wonosobo pada tanggal 2r+ dosemhcr ol33 nomor retribusi bupati |
jin pemalangkab.go.id clsyang disesuaikjin. pemalangkab.go.id. beberapa ketentuankabupaten pemal: jin. pemalangkab.go.idemalang, memiliki keterangan domisili dari lurah kepala desa setempat yang diketahui oleh camat. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah kabupaten pemalang dan atau badan dan lembaga yang berkedudukan luar wilayah administrasi pemerintah kabupaten pemalang dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah kabupaten pemalangmalang, dan cc. memiliki sekretariat tetap wilayah pemerintah kabupaten pemalang. diantara dan disisipkan (dua) baru yaitu sa) dan (5b), sehingga berbunyi sebagai berikut:jdi. pemalangkab.go.id keputusan bupati sebagaimana dimaksud (l) disusun oleh perangkat daerah yang bertanggungjawab atas penyaluran hibah berupa uang sesuai dpa ppid atau perangkat daerah yang bertanggungjawab atas penyerahan hibah berupa barang sesuai dpa skpd, sebagaimana dimaksud dalam keputusan bupati dansa) mekanisme pencairan dana hibah berupa u,anggaran hibah dpa ppid,perangkat daerah pengampu hibah membuat rekomendasi kepada bukan selaku ppid atas pengajuan persyaratan pencairan yang telah lengkap dari penerima hibah, yang dihampiri dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak spam) dan daftar penerima hibah yang direkomendasikan lengkap dengan nomor rekening dan nilai hibah yang telah ditetapkan dalam keputusan bupati, kepala bukan selaku ppid memerintahkan bendahara ppid untuk memproses pencairan hibah sesuai ketentuan, jdi. pemalangkab.go.id bendahara ppid meneliti kelengkapan berkas persyaratan pencairan hibah, apabila belum lengkap atau terdapat kesalahan maka berkas dikembalikan perangkat daerah pengampu untuk diperbaiki, apabila berkas telah lengkap dan sesuai ketentuan maka bendahara ppid memproses pencairan dana hibah dengan membuat spp dan spm untuk diajukan kuasa bud, pejabat ketatausahaan keuangan ppk) ppid meneliti ketersediaan dana hibah dan memberi para pada spm hibah apabila spp dan spm yang diajukan telah benar, ppid menandatangani spm hibah yang telah dipakai oleh ppk ppid, spp dan spm hibah serta berkas berkas pencairan dikirim bidang perbendaharaan untuk diterbitkan sp2d, oo. bidang perbendaharaan menerbitkan sp2d yang ditandatangani kuasa bud bidang perbendaharaan dan daftar penguji yang ditandatangani kepala bukan selaku ppid, ppid menandatangani daftar penguji, bendahara ppid mengirim perintah transfer bank jateng cabang pemalang, bank jateng cabang pemalang mentransfer dana hibah rekening penerima hibah berdasarkan perintah transfer dari bendahara ppid: penerima hibah membelanjakan dana hibah sesuai dengan nph dan rencana penggunaan dana, setelah kegiatan yang dibiayai dari dana hibah selesai, penerima hibah mengirim pertanggungjawaban spj) pelaksanaan hibah bukan selaku ppid dengan tembusan perangkat daerah pengampu hibah paling lambat januari tahun berikutnya, dan uu. pertanggungjawaban hibah diverifikasi kesesuaiannya dengan rencana penggunaan dana rpd) oleh bendahara ppid. apabila pertanggungjawaban hibah tidak sesuai dengan rpd, pertanggungjawaban tersebut dikembalikan penerima hibah untuk diperbaiki. apabila pertanggungjawaban hibah telah sesuai dengan rpd, bendahara ppid memasukkan pertanggungjawaban yang dikirim tersebut dalam rekap penerimaan spj. (5b) mekanisme pencairan dana hibah berupa bar:dalam dpa skpd pengampu hibah: jdih.pemalangkab.go.idbendahara pengeluaran skpd pengampu hibah memproses pencairan dana hibah dengan membuat spp dan spm untuk diajukan badan pengelolaan keuangan dan aset daerah selaku ppid cg. bidang perbendaharaan, bidang perbendaharaan selaku kuasa bud meneliti persyaratan pengajuan pencairan dana dengan metode ls, apabila persyaratan telah lengkap maka bidang perbendaharaan membuat sp2d dan daftar penguji, kepala bukan menandatangani daftar penguji, bank jateng cabang pemalang mentransfer dana sesuai nominal yang tercantum pada sp2d, yang telah disetujui oleh admin cms pada bidang perbendaharaan rekening perangkat daerah yang tercantum pada sp2d, bendahara pengeluaran perangkat daerah pengampu hibah mengambil uang dari rekening perangkat daerah dan menyerahkan kepada pelaksana teknis hibah perangkat daerah bersangkutan. pelaksana teknis hibah membelanjakan dana hibah sesuai dengan nph dan dpa perangkat daerah, perangkat daerah menyerahkan hibah berupa barang kepada penerima hibah, dengan bukti tanda terima penyerahan hibah berupa barang yang ditandatangani oleh penerima hibah dan kepala perangkat daerah pengampu hibah, dan tanda terima hibah berupa barang digunakan untuk pertanggungjawaban hibah. mekanisme pencairan dana hibah berupa uang dan barang sebagaimana dimaksud sa) dan (5bdisisipkan (dua) baru yaitu (6a) dan (6b), sehingga berbunyi sebagai berikut: jdi pemalangkab.go.id keputusan bupati sebagaimana dimaksud dalam disusun oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab atas penyaluran bantuan sosial berupa uang sesuai dpa ppid atau perangkat daerah yang bertanggungjawab atas penyerahan bantuan sosial berupa barang sesuai dpa skpd, sebagaimana dimaksud dalam(ba) mekanisme bantuan sosial berupa u::: jdi. pemalangkab.go.iduurekomendasikan persyaratan pencairan bantuan sosial yang telah lengkap kepada bukan selaku ppid, kepala bukan selaku ppid memerintahkan bendahara ppid untuk memproses pencairan bantuan sosial sesuai ketentuan, bendahara ppid meneliti kesesuaian nominal dan memverifikasi berkas persyaratan pencairan yang direkomendasikan perangkat daerah pengampu bantuan social, bendahara ppid membuat spp dan spm untuk bantuan sosial berupa uang dengan mekanisme serta membuat perintah transfer yang ditujukan kepada bank jateng cabang pemalang, untuk penerima bantuan sosial secara kolektif, ppk ppid meneliti ketersediaan dana bantuan sosial dan memberi para pada spm bantuan social, kepala bukan selaku ppid menandatangani spm bantuan sosial dan daftar penguji, kuasa bud pada bidang perbendaharaan menerima spp dan spm bantuan sosial yang telah ditandatangani ppid dan dihampiri persyaratan pencairan lainnya, memproses sp2d serta daftar penguji, kuasa bud pada bidang perbendaharaan menandatangani sp2d bantuan sosial: ag. bank jateng mentransfer dana bantuan sosial rekening penerima bantuan sosial berupa uang sesuai sp2d atau perintah transfer, penerima bantuan sosial berupa uang membuat dan mengirimkan laporan pertanggungjawaban bantuan sosial berupa laporan penggunaan dana bantuan sosial dan pernyataan pertanggungjawaban mutlak penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial telah digunakan sesuai dengan usulan yang telah disetujui, dan bendahara ppid dan perangkat daerah pengampu bantuan sosial menerima pertanggungjawaban bantuan sosial. apabila pertanggungjawaban bantuan sosial tidak sesuai ketentuan maka pertanggungjawaban dikembalikan kepada penerima bantuan sosial. apabila pertanggungjawaban telah sesuai ketentuan maka dicatat pada daftar penerimaan spj. jin. pemalangkab.go.id (6b) mekanisme bantuan sosial berupa bar,,,barbarmbuat spp dan spm bantuan sosial dengan mekanisme untuk diajukan bukan bidang perbendaharaan, bidang perbendaharaan selaku kuasa bud membuat sp2d bantuan sosial dan menandatangani sp2d bantuan sosial serta membuat daftar penguji, kepala bukan menandatangani daftar penguji, bank jateng mentransfer dana bantuan sosial rekening perangkat daerah pengampu bantuan sosial berupa barang sesuai sp2d, perangkat daerah pengampu bantuan sosial berupa barang membelanjakan dana bantuan sosial untuk membeli barang sesuai usulan: dan perangkat daerah pengampu bantuan sosial berupa uang menyerahkan barang penerima bantuan sosial dan menandatangani berita acara penyerahan barang sebagai pertanggungjawaban bantuan sosial berupa barang. surat permohonan pencairan dana bantuan sosial dari penerima bantuan sosial dan mekanisme pencairan dana bantuan sosial berupa uang baranjin. ket sh, ms.i pembinamaka beberapalam pelaksanaannya perlutujukan kepada:akaian bakal calon kepala desa dalam pas foto adalah bebas rapilkades menerima berkas pendaftaran dansampai dengan ditutupnya waktu pendaftaran. penerimaan dan penelitian kelengkapan berkas lamaran sebagaimana dimaksud pada selanjutnya dituangkan dalam formadalam hal berkas lamaran sebagaimana dimaksud pada setelah diteliti oleh seksi penjaringan ternyataselambat lambatnya (dua) hari sejak berakhirdan dinyatakan lengkap, maka berkas lamaran bakal calon kepala desa disampaikan kepada seksi penyaringan dihampiri berita acara penelitian kelengkapan berkas. format berita acara penelitian kelengkapan berkaeksi penyaringan meneliti keabsahan berkas lamaran bakal calon kepala desa selama (tujuh) hari sejak diterimanya berkas dari seksi penjaringan. dalam hal terdapat berkas lamaran yang belum memenuhi keabsahan, diberikan perpanjangan waktu untuk melengkapi keabsahan berkas lamaran selama (duailkadesbakal calon kepala desantukan dan selanjutnyauntuk memperoleh masukan tertulis dan selanjutnya dituangkan dalam berita acara penelitian keabsahan berkas. format berita acara penelitian keabsahan berkasmasukan sebagaimana dimaksud pada wajib mencantumkan identitas diri dan disampaikan kepada panitia pilkades paling lama (satu) hari sejak tanggal diumumilkades melakukan seleksi tambahan dengan bobot penilaian.bobot nilai sebagaimana pada huruf adalah sebagai berikut: pengalaman bekerja lembaga pemerintahan dalam kurun waktu sampai dengan tahun dengan bobot nilai dan pengalaman bekerja lembaga pemerintahan dalam kurun waktu diatas tahun dengan bobot nilai bobot nilai sebagaimana pada huruf adalah sebagai berikut: berijazah smp sederajat, sma sederajat, dan dengan bobot nilai dan berijazah d3, s1 sederajat, dan dengan bobot nilai bobot nilai sebagaimana pada huruf adalah sebagai berikut: usia sampai dengan tahun dengan bobot nilai dan usia diatas tahun dengan bobot nilai pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada hurufuji kompetensi dilaksanakan oleh panitia pilkades. dalam pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada panitia pilkades dapat meminta fasilitasi kepada panitia pemilihan kabupaten. fasilitasi sebagaimana dimaksud pada dalam bentuk bank soal. hasil uji kompetensi dan pembobotan lainnya dituangkan dalam berita acara hasil penghitungan bobot penilaian bakal calohasil total bobot penilaian (lima) urutan tertinggi diumumkan pada hari pelaksanaan uji kompetensi. dalam hal hasil total bobot penilaian sebagaimana dimaksud pada terdapat nilai yang sama pada urutan kelima, maka dilakukan uji kompetensi ulang terhadap bakal calon dengan nilai yang sama pada hari itu juga dan langsung diumumkan. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: surat suara berisi nomor, foto dan nama calon kepala desa. warna, bentuk dan ukuran surat suarwarna sebagaimana dimaksud pada digunakan untuk membedakan wilayah pemilihan dengan ketentuan sebagai berikut: wilayah pemilihan dengan warna merah, wilayah pemilihan dengan warna kuning, dan wilayah pemilihan iii dengan warna biru. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: jumlah surat suara yang dipersiapkan adalah sama dengan jumlah pemilih yang terdaftar dalam dpt ditambah cadangan sebanyak (sepuluh persen) dari jumlah pemilih masing masing wilayah pemilihan. guna memudahkan penghitungan, surat suara diikat masing masing sejumlah (lima puluh) atau (seratus) lembar. surat suara yang dipersiapkan sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam berita acara persiapan surat suara dan disampaikan kepada ketua panitia pilkades. format berita acselanjutnya dimasukkan dalam sampul tertutup dan dimasukkan dalam kotak suara untuk disimpan pada tempat yang telah ditentukan oleh panitia pilkades. guna menjamin keamanan, maka penjagaan surat suara dilaksanakan sepenuhnya oleh seksi keamanan. diantara dan disisipkan (satu) baru, yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: panitia pilkades menyiapkan (tiga) kotak suara dalam tps sesuai dengan wilayah pemilihan. kotak suara sebagaimana dimaksud pada dibedakan dengan warna sesuai ketentuan warna dalam surat suara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: pemilih memberikan suaranya kepada calon kepala desa dengan cara mencoblos salah satuilkades untuk memberikan suaranya pada bilik dan memasukkan kotak suara. anggota panitia pilkades sebagaimana dimaksud pada wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan. setelah pemilih memberikan suaranya, kemudian surat suara yang telah dipergunakan dilipat kembali seperti semula dan dimasukan dalam kotak suara sesuai dengan wilayah pemilihan. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: penghitungan suara tps dilakukan oleh panitia pilkades setelah pemungutan suara berakhir. penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada dilakukan (satu) kali dan tidak diperbolehkan adanya penghitungan ulang dengan ketentuan: penghitungan suara dilakukan secara terbuka, penghitungan suara dilakukan tempat yang cukup penerangan cahaya, saksi calon kepala desa, panitia pilkades, pengawas, dan penduduk desa dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas, dan penghitungan suara dilakukan tempat pemungutan suara dan waktu yang telah ditentukan. sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada panitiamulai dari kotak wilayah pemilihan wilayah pemilihan dan wilayah pemilihan iii secara berurutan. penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada dilakukan dan selesai tps oleh panitia pilkades dan dapat dihadiriilkades,ilkades, pengawas, dan penduduk desa yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara. ketentuan dikepada salah satu tanda gambar calon dengan ketentuan sebagai berikut: surat suara ditandatangani oleh ketua panitia pilkades,r foto harus menggunakan alat mencoblos yang telah disediakan oleh panitia pilkades. surat suara dinyatakan tidak sah apabila: surat suara tidak ditandatangani oleh ketua panitia pilkades, tidak terdapat tanda color, mencoblos foto tidak memakai alat mencoblos yang telah disediakan, mencoblos lebih dari (satu) foto, tanda color berada luar kotak foto sebelah luar: dan tanda color lebih dari satu, satu tanda color berada dalam kotak yang memuat nomor, foto dan nama calon kades dan satu tanda color berada luar kotak. apabila terjadi keragu raguan sahnya suara, maka ketua panitia pilkades memutuskan sah atau tidaknya suara, dengan memperhatikan pertimbangan dari anggota panitia pilkades dan saksi calon kepala desa. panitia pilkades mencatat hasil penghitungan suara pada lembar penghitungan suara dan papan penghitungan suara. surat suara dipisahkan dalam kelompok surat suara sah dan tidak sah menurut wilayah pemilihan dan foto masing masing calon kepala desaengan wilayah perolehan suara sah yang sama, maka dilakukan uji kompetensi terhadap calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak sama. uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada difasilitasi oleh bupati paling lama (tujuh) hari. fasilitasi sebagaimana dimaksud pada dalam bentuk pembuatan bank soal. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam danketentuan.tahun tentang perubahan kedua atas peraturan bupati temanggung nomor tahun tentang tata cara, pencalonan, pemilihan, pelantikan, dan pemberhentian kepala desa pedoman kop surat kop surat panitia pilkades panitia pemilihan kepala desa . tulisan pada baris kedua dengan huruf balok desa. coc. kecamatan. non,: sekretariat penananananananaan (ditulis alamat kantor sekretariat panitia! telp. kode pos.ilkades ditandatangani oleh ketua panitia pilkades panitia pemilihan kepala desa desa. kecamatan wo. kabupaten temanggung sekretariat .(ditulis alamat kantor sekretariat) telp.kode pos. nomor pnnnennaanaaanaaan maag aan lampiran oo kepada perihal knnannnnnnnaanaaan yth. anenkkkknnnnnnnnnnnkn xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xi. panitia pemilihan kepala desa . ketua, stempel panitia) pedoman stempel stempel panitia pilkadeskecil.? baris keempat kabupaten temanggung panitia pemilihan kepala desa desa .nnnnnnnnnnnnnn kec anna kabupaten temanggung cc. pedoman sampul surat sampul surat panitia pilkadesii? baris ketiga kabupaten temanggung baris keempat sekretariat . jjj.i.?ninnin anna nannannnn kecamatan nia nannnnnnnnnnnnnnanaa. kabupaten temanggung sekretariat :.(ditulis alamat kantor sekretariat) telp.kode pos. nomor kepada format keputusan bpd tentang pembentukan panitia pilkades badan permusyawaratan desa .ooooooooooo kecamatan .oooooooooooooo kabupaten temanggung jl. snnnnananannanannann nol . telp. li. kode pos . keputusan badan permusyawaratan desa oo. nomor ii. tahun cc. tentang pembentukan panitia pemilihan kepala desa .cocok wmnnaananan badan permusyawaratan desa . one, menimbang bahwa dengan berakhirnya masa jabatan kepala desa ., maka perlu diadakan pemilihan kepala desa, bahwa untuk melaksanakan pemilihan kepala desa : menetapkan kesatu membentuk panitia pemilihan kepala desa . ji.c.c.cci.merencanakan dan mengajukan biaya pilkades kepada bupati melalui camat: mengusulkan wilayah pemilihan kepada bupati melalui camat:ketiga dalam melaksanakan tugasnya panitia sebagaimana dimaksud dictum kesatu keputusan ini bertanggung jawab kepada badan permusyawaratanelimefekjoe kepala desa . pimpinan dan anggota bpd, anggota panitia, arsip.diubah, sebagai berikut: ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: tahapan persiapan terdiri atas kegiatan: pemberitahuan bpd kepada kepala desa secara tertulis mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa yang disampaikan (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan, pembentukan panitia pilkades oleh bpd melalui musyawarah desa dan yang selanjutnya disampaikan secara tertulis oleh bpd kepada bupati melalui camatilkades diajukan oleh panitia pilkades kepada bupati melalui camat dalam jangka waktu paling lama (tigailkades. lampiran keputusan bpd encok. nomor nnakaananaaannaaaaaanaan tanggal? annenannanannnnann susunan panitia pemilihan kepala desa anno oeniknnna. kedudukan nama unsur dalam panitia onnananaanannanaanananan dorna ketua penataan della sekretaris fenananannananlnnnnnn della bendahara enaanannananananannannn doble ketua seksi pendaftaran pemilih erananananananannanananaa dor anggota jumlah sesuai kebutuhan) pnannanannannantananaanan gunakan ketua seksi penjaringan nananananananananannnannn dorna anggota jumlah sesuai kebutuhan) nnanannaanannanannnnnnnnn dobel ketua seksi penyaringan anggota ponnaanananannnnananananananan poll jumlah sesuai kebutuhan) snnnananannanannnnnnnnnnnn dok ketua seksi pemungutan suara aanannananananannanananann dora anggota jumlah sesuai kebutuhan) snnnanannananannnnnnnnnnnn dok ketua seksi perlengkapan araananananannanananananann poll anggota jumlah sesuai kebutuhan) nnnnananananannannnnnn doa ketua seksi keamanan anggota ananananananannanananananann poll jumlah sesuai kebutuhan badan permusyawaratan desa . ketua, format berita acara penentuan usulan wilayah pemilihannentuan usulan wilayah pemilihan pada hari ini . tanggal. bulan . tahun., kami dari panitia pemilihan kepala desa, badan permusyawaratan desa dan kepala desa keeeaaaa, kecamatan ., kabupaten temanggung telah melaksanakan rapat untuk menentukan wilayah pemilihan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak tahun: rapat penentuan usulan wilayah pemilihan dimulai pada pukul . s d pukul. rapat penentuan usulan wilayah pemilihan dihadiri oleh: panitia pemilihan kepala desa . sejumlah . orang, anggota badan permusyawaratan desa . sejumlah . orang, dan kepala desa. pembagian wilayah pemilihan sebagai berikut: wilayah pemilihan meliputi: dusun. rw. rt. menerangkan pecahan dari rt)" wilayah pemilihan meliputi: dusun. rw. rt. menerangkan pecahan dari rt)" wilayah pemilihan iti meliputi: dusun. rw. rt. menerangkan pecahan dari rt)". kepala desa . ketua, panitia pemilihan kepala desa . ketua, keterangan: merupakan pilihan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. format surat kepada bupati usulan wilayah pemilihan panitia pemilihan kepala desa desa.o.oi kecamatan.ooooooooo kabupaten temanggung sekretariat :.(ditulis alamat kantor sekretariat) telp.kode pos nomor (xxl xxx kepada sifat penting yth. bupati temanggung lampiran (satu) bundel di hal usulan wilayah pemilihan temanggung pilkades serentakahwa panitia pemilihan kepala desa memberikan usulan wilayah pemilihan kepada bupati. sehubungan dengan hal tersebut atas, telah kami laksanakan rapat penentuan usulan wilayah pemilihan yang tertuang dalam berita acara nomor . sebagaimana terlampir dengan usulan wilayah pemilihan sebagai berikut: wilayah pemilihan meliputi: dusun. irw.irt. menerangkan pecahan dari rt)" wilayah pemilihan meliputi: dusun. irw.irt. menerangkan pecahan dari rt)" cc. wilayah pemilihan il. meliputi: dusun. rw. rl. menerangkan pecahan dari rt)" demikian untuk menjadikan periksa. panitia pemilihan kepala desa . ketua, tembusan, disampaikan kepada yth: kepala dinpermades kab. temanggung, mat doo wee kepala desa. pimpinan dan anggota bpd: anggota panitia: arsip. format keputusan panitia pilkades tentang penetapan dpsoo nomor ii. tahun cc. tentang penetapan daftar pemilih sementara desa kecamatan .receretata. kabupaten temanggung panitia pemilihan kepala desa oo nduduk yang berhak memilih dalam pemilihan kepala desa tahun . sesuai hasil pendaftaran pemilih dalam daftar pemilih sementara desa . kecamatan . kabupaten temanggung sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini. kedua daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dictum kesatu keputusan ini diumumkan kepada masyarakat desa .empat nakaaananananlaaaaaanaan tanggal nananannnannnnnnnnnan daftar pemilih sementara untuk pemilihan kepala desa wilayah pemilihan desa ena kecamatan non kn. kabupaten temanggung rt. . dusun. aan lenga umur pernah kawin l p ktp alamat pekerjaan ket. kap belum too leo lele leo tete too panitia pemilihan kepala desa. ketua, lampirani(s|e| too te ehi te ehi panitia pemilihan kepala desa. ketua, lampiran iiipanitia pemilihan kepala desa. ketua, format keputusan panitia pilkades tentang penetapan dpt panitia pemilihan kepala desa desa. kecamatan.ooceos. nomor io. tahun ck. tentang penetapan daftar pemilih tetap desa encok kecamatan ee eeeeee. kabupaten temanggung panitia pemilihan kepala desa .c one, menimbang bahwa sesuai ketentuan peraturan bupati temanggungtetappenetasanmilih tetap desa . kecamatan pereeeaeeeeea! arsip. lampiran keputusan panitia pilkades . nomor men nananananatl tanggal nnnananatannataln daftar pemilih tetap untuk pemilihan kepala desa wilayah pemilihan desa . kecamatan .i|s3| pemilih tambahan kawin sudah nama lengkap umur pernah kawin l p alamat pekerjaan ket. belum (ss|e| panitia pemilihan kepala desa. ketua, lampiran(stel pemilih tambahan kawin sudah nama lengkap umur pernah kawin l p alamat pekerjaan ket. belum (sel tee leo panitia pemilihan kepala desa. ketua, lampiran iiiiiisel tete leo pemilih tambahan kawin sudah nama lengkap umur pernah kawin l p alamat pekerjaan ket. belum a1| (sel bnn tete leo panitia pemilihan kepala desa. ketua,.cbooo oo. kecamatan .oooocpengumuman nomor anna sehubungan dengan akan dilaksanakannya pemilihan kepala desa peri kecamatan . kabupaten temanggung, panitia pemilihan kepala desa. tata cara pendaftaran bakal calon kepala desa mengajukan lamaran secara tertulis kepada bupati melalui panitia pemilihan kepala desa dengan dihampiri persyaratan sebagai berikutketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:terhadap panitia pilkades, memfasilitasi pelaksanaan uji kompetensi dan penyelesaian permasalahan pilkades tingkat kabupateilkades:organisasi perangkat daerah terkait dan ditetapkan dengan keputusan bupati. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: panitia pilkades dibentuk dan bertanggungjawab kepada bpd. panitia pilkadesformat keputusan bpdanitia pilkades terdiri dari: ketua: sekretaris, bendahara: dan seksi seksi: pendaftaran pemilih, penjaringan, penyaringan, pemungutan suara, perlengkapan, dan keamanan. panitia pilkades keanggotaannya terdiri dari unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan tokoh masyarakat deswarga, rukun tetangga, dan satuan tugas perlindungan masyarakatilkades sebagaimana dimaksud pad,endaftar bakal calon kepala desa wajib datang sendiri dengan berpakaian bebas rapi dan bersepatutanggal . sampai dengan tanggal sekretariat panitia pemilihan kepala desa, desa. . kecamatan . kabupaten temanggungpanitia pemilihan kepala desa . ketua, format penelitian kelengkapan berkas checklist) panitia pilkades desa. checklist kelengkapan berkas persyaratan bakal calon kepala desa desa. tahun. nama calon tanggal pendaftaran berkas jumlah kelengkapan jenis berkas tidak tidak keterangan (rangkap) lengkap ada lengkap ah. haha oh. oh. hofoto copy kartu tanda penduduk surat keterangan pengganti ktp dan kartu keluargae aaa pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap wo| surat keteranganberbadan sehatdangoker (arf samtketerangan catatankepotsian saratketerangan bebas narkoba dai instansiyangbewerang surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa belum pernah sebagai kepala desa ola tia kal masa jabatan diatas katasbematerai cat surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak terdaftar sebagai bakal cukup dera yang mah menjabat gan mencalonkan kembali surat izin cuti dari kepala desa bagi perangkat desa yang masih menjabat dan pertahankan sebagai bakat calon kepala amanah poo pooh suratpernyataan mengundurkan diri sebagaianggota bpdsafbanarwhitap usaha emban nenek dengan rar pesangpeama biru sebanyak (tiga) lembar emban tepat wan pet barbemangp sana poo dua) lembar foto copy surat keputusan tentang pengangkatan lembaga pemerintahan bagi seksi penjaringan bakal calon kepala desa format berita acara penelitian kelengkaplengkaplengkaplengkapan persyaratan administrasi maka jumlah bakal calon kepala desa yang memenuhi syarat sebanyak kanan ( .lengkapjaringan ketua .(nama). ttd anggota .(nama). ttd anggota .(nama). ttd dst format berita acara penelitian keabsahabsahabsahabsahan persyaratan administrasi maka jumlah bakal calon kepala desa yang memenuhi syarat sebanyak sana (enabsahberita acara hasil penghitungan bobot penilaian bakalhitungan bobot penilaian bakal calon kepala desa pada hari ini . tanggal . bulan . tahun dua ribu ., kami dari seksi penyaringan, panitia pemilihan kepala desa ., kecamatan sean, kabupaten temanggung telah mengadakan penghitungan bobot penilaian kepada bakal calon kepala desa . yang berjumlah lebih dari (lima) orang, sesuai dengan ketentuan dalam . peraturan bupati temanggung nomor . tahun .kepala desa yang mengikuti penghitungan bobot penilaian sebanyak (.) orang. bobot penilaian dilakukan dengan menghitung indikatorhasil penghitungan bobot nilai masing masing bakal calon yang disusun berdasarkan peringkat nilai dan kelulusan adalah sebagai berikut nama peng. tk. uji ket. kerja pend. usia kom jml. lulus tidak lulus lulus tidak lulus lulus tidak lulus dst. lulus tidak lulus demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar benarnyacon nomor ii. tahun cc. tentang penetapan calon kepala desa sn kecamatan .receretata. kabupaten temanggung panitia pemilihan kepala desa .bakal calon kepala desa yang dinyatakan. kecamatanrencanakan dan mengajukan biaya pilkades kepada bupati melalui camat: cc. mengusulkan wilayah pemilihan kepada bupati melalui camat,j .panitia pilkades bersifat mandiri, tidak memihak dan wajib berlaku jujur, adil, transparan, dan penuh tanggungjawab. anggota bpd dilarang menjadi panitia pilkades. dalam hal anggota panitia pilkadesilkades dan diganti dalam rapat yang diselenggarakan bpd dan ditetapkan dengan keputusan bpd. anggota panitia pilkades dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan bakal calon kepala desa, istri dan atau suami sampai dengan derajat pertama. derajat pertama sebagaimana dimaksud pada adalah anak, orang tua, kakak, adik, mertua, kakak ipar, adik ipar dari bakal calon kepala desa. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: penyelenggaraan pilkades menerapkan prinsip prinsip sederhana, efisien, dan efektif. biaya penyelenggaraan pilkades dibebankan pada apbd yang ditetapkan dengan keputusan bupati. biaya penyelenggaraan pilkades sebagaimana dimaksud pada dianggarkan sesuai dengan tahapan pelaksanaan pilkades. dalam hal biaya penyelenggaraan pilkades yang dibiayai dari apbd tidak mencukupi, maka kekurangannya dibebankan pada apb desa. biaya penyelenggaraan pilkades tidak boleh dibebankan pada bakal calon calon kepala desa. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: biaya penyelenggaraan pilkades dari apbd sebagaimana dimaksud dalam dipergunakan untuk: pengadaan surat suara, pengadaan sewa kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, dan biaya pelantikan.calon kepalakepala desa . yang akan dilaksanakan pada tanggalbkaaaananaaanannaaaaaaaa tanggal nananannnannnnnnnnnan daftar calon kepala desa anno oenannnknka. kecamatan nek. kabupaten temanggung tempat jenis pendidikan leo panitia pemilihan kepala desa. ketua, oo. format berita acara hasil pengundian nomor urutundian nomor urut calon kepala desa pada hari ini .tanggal . bulan jj. tahun dua ribu ., kami dari seksi pemungutan suara, panitia pemilihan kepala desa. kecamatan ., kabupaten temanggung telah mengadakan undian nomor urut calon kepala desa benalanananananaaaa,hasil sebagai berikut: acara pengundian nomor urut calon kepala desa dimulai pada pukul tes s j pukul .i.i. pengundiantersebut adalah sebagai berikut aa. sat. sen.nenenananannnlnnn dengan nomor . sat. .n.ooinennnnatannnl dengan nomor . sat. senar dengan nomor . sat. .en.oninenanaannnlnn dengan nomor . sat. sennnenenaaannlnn dengan nomorcalon kepala desa keputusan panitia pilkades tentang penetapan nomor urut calon kepala desa panitia pemilihan kepala desa desa. kecamatan.ooo. ono nomor .iii. tahun ll. tentang penetapan nomor urut calon kepala desa pemilihan kepala desa .ooo cekatan kecamatan .eennnnnn. kabupaten temanggung panitia pemilihan kepala desa iipenetapan nomor urut calon kepala desanomor urut calon kepala desa pemilihan kepala desanomor urut calon kepala desa. pemilihan kepala desa . kecamatan . kabupaten temanggung sebagai berikut nama. dengan nomor . nama. dengan nom urut . nama. dengan nomor . nama. dengan nomo urut . nama. dengan nomor .o. kedua nomor urut sebagaimana dimaksud dictum kesatu keputusan ini digunakan pada pelaksanaan kampanye dan pemilihan kepala desa oleh masing masing calon kepala desaketua bpd desa.j arsip. oo. berita acara persiapan suratrsiapan surat suara pada hari ini .tanggal. bulan. tahun dua ribu penelaahan, kami seksi pemungutan suara, panitia pemilihan kepala desa ., kecamatan ., kabupaten temanggung, telah mengadakan penghitungan kartu suara untuk pemilihan kepala desa. . jj.iii ji. persiapan kartu suarapersiapan kartu suara dimulai pukul. s d . wib. jumlah kartu suara yang dipersiapkan adalah sebanyak . lembar, dengan rincian iiiiiiselanjutnya kartu suara dimasukan dalam sampul tertutup dan dimasukan dalam kotak suara sesuai dengan wilayah pemilihan serta dikunci untuk selanjutnya diserahkan kepada ketua panitia pemilihanformat berita acara kegiatan pemungutan suarakegiatan pemungutan suara pada hari ini .tanggal. bulan. tahun dua ribu ee, kami panitia pemilihan kepala desa ., kecamatan ., kabupaten temanggung, telah melaksanakan kegiatan panitia pilkades untuk pemilihan kepala desa . ju. kegiatan panitia pilkadesmembacakan nomor urut dan nama calon, membacakan sumpah janji kepala desa, membacakan tugas dan kewajiban kepala desa, membacakan hak hak kepala desa, membacakan tata cara dan sahnya pilkades,. jenis dan jumlah dokumen dan peralatan sebagaimana dimaksud pada angka dan angka sebagai berikut: kotak suara, sejumlah alat mencoblos, sejumlah bantalan alas, sejumlah tinta, sejumlah kartu suara, sejumlah kertas plant, sejumlah berita acara persiapan surat suara, sejuml, ss. berita acara pelaksanaan pemungutanlaksanaan pemungutan suara pada hari ini . tanggal . bulan . tahun dua rib ee. kami panitia pemilihan kepala desa. kecamatan ., kabupaten temanggung, telah mengadakan rapat pemungutan suara pada pemilihan kepala desa .i.oouop. rapat pemungutan suara dilaksanakan mulai pukul wib s d wib berjalan lancar, tertib, aman dan teratur.kepala desa beserta nomor urut calon kepala desa, sumpah janji kepala desa, cc. tugas dan kewajiban kepala desa, hak hak kepala desa, tata cara dan sahnya pemilihan kepala desa. pelaksanaan pemungutan suara. jumlah calon kepala desa. (.iiiieuu.d ju) orang. jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap sebanyak . (eenenenananananaln) orang. jumlah pemilih yang mempergunakan hak pilihnya sebanyak . (eenenenananananaln) or calon kepala desa saksi saksitentang hasil penghitungan suara pada hari ini . tanggal . bulan . tahun dua ribu ., kami panitia pemilihan kepala desa ., kecamatan . jjj. kabupaten temanggungwilayah pemilihaniiitotal penghitungan suara wilayah pemilihan dan iii)biaya penyelenggaraan pilkades sebagaimana dimaksud pada diajukan kepada bupati melalui camat dengan dihampiri: keputusan bpd tentang panitia pilkades: dan rencana anggaran biaya. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: biaya penyelenggaraan pilkades dari apb desa sebagaimana dimaksud dalam dipergunakan untuk: konsumsi rapat kegiatan pilkades, perjalanan dinas, biaya angkut pemilih, pengamanan lintas desa, dan kebutuhan lainnya yang belum dianggarkan dalam apbd. diantara paragraf dan paragraf disisipkan (satu) paragraf baru yakni paragraf dan diantara dan disisipkan (dua) baru yakni dan yang berbunyi sebagai berikut: paragraf penetapan wilayah pemilihan bupati menetapkan wilayah pemilihan berdasarkan usulan dari panitia pilkades. wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada berjumlah (tiga). wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada merupakan wilayah pemilihan dalam desa adalah dusun, rukun warga, atau rukun tetangga secara berjenjang. dalam hal penentuan wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada tidak memungkinkan, maka penentuan wilayah pemilihan dapat menggunakan gabungan atau pemecahan dusun, rukun warga, atau rukun tetangga secara proporsional. proporsional sebagaimana dimaksud pada adalah keseimbangan dalam jumlah pemilih dengan letak geografis wilayah. penentuan usulan sebagaimana dimaksud dalam ditentukan melalui rapat yang diselenggarakan oleh panitia pilkades dan dihadiri oleh kepala desa dan bpd yang hasilnya dituangkan dalam berita acara. usulan dari panitia pilkades sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada bupati melalui camat dihampiri berita acara ketua anggota calon kepala desa saksi saksi format keputusan bpd tentang penetapan calon kepala desa terpilih badan permusyawaratan desa .oooooocooooo kecamatan oo. kabupaten temanggung jl. snnnnananannanannnan nol ll. telp. lio. kode pos . keputusan badan permusyawaratan desa ee. eninnnnnnannnnnnn nomor .iii. tahun ll. tentang penetapan sdr. sebagai calon kepala desa terpilih badan permusyawaratan desa oo, menimbang bahwa sesuaibahwa berdasarkan berita acara panitia pemilihan kepala desa . nomor lee. tanggal belle tentang hasil penghitungan suara pemilihan kepala desa, sdr. . mendapat dukungan suara terbanynetapan sdr .i j., sebagai calon kepala desa terpilih desa . kecamcalon kepala desa terpilih desa., kecamatan. adalah: nama tempat tanggal lahir agama jenis kelamin pendidikan pekerjaan (pekerjaan sebelum menjadi kepala desa) alamat kedua calon kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud dictum kesatu keputusan ini diusulkan kepada bupati untuk disahkan menjadi kepala desa . kecamatan . ketigiomaa kepala desa . pimpinan dan anggota bpd, anggota panitia, arsip. contoh lembar penghitungan suara lembar penghitungan suara pemilihan kepala desa .oooocooooooooooooooooo. kecamatan oo. kabupaten temanggung wilayah pemilihan iii iii tete iii iii tete tete ast. iii iii tete wilayah pemilihan tete tt dan dna ben tell iii tt dst. tell iii wilayah pemilihan iii ll iu iii tete iii iii iii tete iii ast. tete poo poo panitia pemilihan kepala desa. ketua saksi saksi contoh undangan untuk pemilih nomor naannnnnannnaanankepada nama dane anna jenis kelamin ann nan erp nan nan nan naan aanaapannaaannaa ana alamat dusun s.d untuk memberikan suara pada hari tanggal pama desember waktu wib s d wib tempat perhatian dikeluarkan pada tanggal undangan harus dibawa pada saat penataan pemungutan suara untuk ditukarkan panitia pemilihan kepala desa . dengan kartu suara. ketua pemilih harus datang sendiri dan tidak boleh mewakilkan tanda terimatelah diterima pada tanggal .voodoo o woo yang menyerahkan yang menerima xx. contoh surat suara format depan dan belakang surat suara depan belakang melayani panitia pemilihan i win pemilihan kepala desa desa eerererrreee kecamatan ebook. kabupaten temanggung tahun eo. ketua pemilihan kepala desa desa. kecamatan.prev. kabupaten temanggung tahun . keterangan: kotak wilayah pemilihan pada format depan dan kotak panitia pada format belakang diberikan warna sesuai dengan pembagian wilayah pemilihan. huruf yang digunakan dalam penulisan wilayah pemilihan pada format depan dan panitia pada format belakang berwarna putih.hari. tanggal men. metilmanananannananaan .###. hari woo. tanggal manananannananaan .nnannaakaa . kta kta kta kta kta jenis dan ukuran kertas untuk surat suara jenis kertas hvs berat kertas gram ukuran kertas panjang dan lebar bupati temanggung ttd khadzio ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: pendaftaran pemilih dilaksanakan oleh seksi pendaftaran pemilih dengan melaksanakan pendaftaran pemilih dan menyusun dps sesuai dengan pembagian wilayah pemilihan. penyusunan dps sebagaimana dimaksud pada berdasarkan wilayah administrasi secara berjenjang mulai dari rukun tetangga, rukun warga, dan atau dusun yang disusun menurut abjad, dans sebagaimana dimaksud padapsilkades menyusun dan menetapkan daftar pemilih tambahan. daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada disusun sesuai dengan pembagian wilayah pemilihan. penetapan daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan paling lambat (tiga) hari setelah pemutakhiran dan validasi data dan diumumkan oleh panitia pilkades (tiga) hari sebelum ditetapkannya dpt. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: dps dan daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud dalam dan ditetapkan menjadi dpt, dan ditetapkan dengan keputusan panitia pilkades. dpt sebagaimana dimaksud pada disusun sesuai dengan wilayah pemilihantdpt yang sudah ditetapkan oleh panitia pilkades tidak dapat diubah. pemilih yang telah terdaftar dalam dpt sebagaimana dimaksud pada dan ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih, maka yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak pilihnya. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala desa dalam jangka waktu (sembilan) hari. pengumuman pendaftaran bakal calon kepala desa sebagaimana dimaksud padformat pengumuman pendaftanerimaan pendaftaran dilakukan dengan memperhatikan hal hal sebagai berikut: tempat pendaftaran adalah sekretariat panitia pilkades, waktu pendaftaran mulai hari pertam, cc. pendaftar bakal calon kepala desa wajib datang sendiri dengan menyerahkan berkas lamaran, dan pendaftar bakal calon kepala desa wajib berpakaian rapi dan bersepatu. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: yang berhak mendaftar sebagai bakal calon kepala desail.oo.daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat: dan. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:angkat desa lainnya. penunjukan pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan dengan surat perintah sekretaris daerah atas nama bupati. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: bakal calon kepala desa mengajukan lamaran secara tertulis kepada bupati melalui panitia pilkadesdan keputusan menteri kesehatan republik indonesiadiperlukan landasan dalamketentuan dalamsesudah perubahan dirinci sebagai berikut: pendapatan semula berkurang jumlah setelah perubahan rp1. belanja semula berkurangrp114. sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan. bagian hukum fee manggung (bl kal enero sudarso, pembina tingkat nip. |
niadiubah untuk pertama kalinyangelolaan barang milik daerahberita daerah kabupaten banyuwangi tahun nomor sebagaimana telah diubah peraturan bupati banyuwangi nomor tahun tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah,impinan dprd adalah ketua dan wakil dprd banyuwangiistem informasi pengelolaan keuangan daerah adalah sistem pengelolaan keuangan daerah yang digunakan sesuai ketentuan yang berlaku. sistem informasi manajemen barang daerah adalah sistem manajemen barang daerah yang digunakan sesuai ketentuan yang berlakui anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd). babi pengelolaan keuangan daerah. babi pengelolaan barang milik daerah. babi: pedoman penyelenggaraan penataan ruang babi penutupnomor tahun tentang penyelenggaraan perpustakaan dan dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan perpustakaan kabupaten temanggung makatemanggung nomor tahun tentang penyelenggaran perpustakyang mempunyai tugas pokok dan fungsiminjaman koleksi perpustakaan maksimal (tiga) eksemplar dengan jangka waktu maksimal (tujuh) hari dan dapat melakukan perpanjangan (satu) kali dengan membawa buku yang akan diperpanjang, setiap peminjam wajib mencatatkan buku pinjamannya kepada petugas, peminjaman koleksi perpustakaan wajib menggunakan kartu anggota perpustakaan milik sendiri, koleksi referensi, terbitan berkala, muatan lokal dan braille hanya bisa dibaca tempat atau pinjam fotokopi maksimal buku dengan meninggalkan kartu identitas asli dan dikembalikan pada hari itu juga selama jam layanan perpustakaan, dan pustaka dalam pemanfaatan koleksi perpustakaan, wajib menjaga, merawat, memelihara, dan mengembalikan tepat waktu. bagian keempat jam kunjung perpustakaan pelayanan perpustakaan buka senin kamis wib wib: jumat wib wib, sabtu wib wib, dan minggu wib wib. bagian kelima sanksi bagi pustaka yang melanggar tata tertib pelayanan perpustakaan kabupaten, diberikan sanksi administrasi berupa denda. sanksi diberikan kepada pustaka yang terlambat mengembalikan, merusak, menghilangkan, menyalahgunakan koleksi perpustakaan dan atau fasilitas, sarana dan prasarana yang dimiliki perpustakaan. pustaka yang terlambat mengembalikan koleksi perpustakaan kabupaten akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar rp. (lima ratus rupiah) per hari per eksemplar. pustaka yang merusak koleksi perpustakaan atau sesuai biaya perbaikan pustaka yang merusak atau menghilangkan sebagian koleksi perpustakaan sehingga tidak bisa digunakan lagi wajib mengganti bahan perpustakaan dengan judul yang sama atau bahan perpustakaan lain. pustaka yang menghilangkan koleksi perpustakaan, wajib mengganti bahan perpustakaan dengan judul yang sama atau bahan perpustakaan lain. bahan perpustakaan lain sebagaimana yang dimaksud pada dan merupakan bahan perpustakaan yang memiliki subjek dan harga yang sama dengan bahan perpustakaan yang dirusak dan atau dihilangkandaerah. denda disetorkan rekening kas daerah setiap bulan.gian keenam pengecualian tata tertib, jam kunjung dan sanksi perpustakaan dapat disesuaikan dan atau dikecualikan pada saat kondisi tertentu. bab perpustakaan kecamatan, desa kelurahan, sekolah dan khusus sistem pelayanan, tata tertib dan jam kunjung perpustakaan kecamatan desa kelurahan, sekolah dan khusus ditentukan sesuai dengan kemampuan dan kondisi penyelenggara jenis pelayanan perpustakaan kecamatan, desa kelurahan, sekolah dan khusus paling sedikit memiliki: pelayanan teknis pengadaan bahan perpustakaan, dan pengolahan bahan perpustakaan. pelayanan pustaka layanan sirkulasi, dan layanan referensi. pelayanan teknis sebagaimanalayanan sirkulasi bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada huruf angka merupakan suatupada huruf angka perpustakaan kecamatan, desa kelurahan, sekolah dan khusus dapat menambah variasi dan atau inovasi pelayanan perpustakaan lainnya sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan kondisi perpustakaan atau dapat mereplikasi pelayanan perpustakaan yang ada perpustakaan kabupaten. variasi dan atau inovasi pelayanan perpustakaan kecamatan, desa kelurahan, sekolah dan khusus dan selanjutnya dikukuhkan melalui keputusan penyelenggara. bab kebudayaan kegemaran membaca gerakan mindoro sumbing merupakan kebudayaan kegemaran membaca yang dilaksanakan oleh perpustakaan kabupaten. perpustakaan kabupaten mendukung dan memasyarakatkan gerakan mindoro sumbing melalui penyediaan karya tulis, karya cetak, digital dan karya rekam. gerakan mindoro sumbing sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi. gerakan mindoro sumbing sebagaimana dimaksud pada dapat diwujudkan melalui kegiatan kegiatan inovasi yang selanjutnya dikukuhkan melalui keputusan bupati untuk mewujudkan kebudayaan kegemaran membaca sebagaimanaperpustakaan kecamatan, desa kelurahan, sekolah dan khusus dapat membuat gerakan kebudayaan membaca sendiri sesuai dengan kemampuan dan kondisi penyelenggara atau dapat mereplikasi gerakan kebudayaan kegemaran membaca perpustakaan kabupatenmelalui penyediaan karya tulis, karya cetak, digital dan karya rekamlakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi. teknologi informasi yang dimaksud pada merupakan jaringan internet yang dapat dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui perangkat daerah yang membidangi urusan teknologi informasi dan atau sumber anggaran lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan yang berlakuwujudkan melalui kegiatan kegiatan inovasi selanjutnya dikukuhkan melalui keputusan penyelenggara. untuk mewujudbab pembinaan dan pengawasan pembinaan dan pengawasan perpustakaan daerah merupakan tanggung jawab dan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi perpustakaan. pembinaan dan pengawasan perpustakaan daerah sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan bersama perangkat daerah yang terkait dan atau lembaga lain. pembinaan dilakukan secara terjadwal dan bisa disesuaikan dengan permintaan perpustakaan dengan mengirimkan surat permohonan minimal (satu) minggu sebelum pelaksanaan pembinaan. pengawasan melalui monitoring dan evaluasi, dilaksanakan secara terjadwal kepada perpustakaan yang sudah dibi manggung, set das end wars, s.h ping tingkat pp, ioi anggberbasis inklusi sosial adalahpelayanan perpustakaan. layanan pengembangan kepustakawanan adalah layanan untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual dan moral sesuai dengan kebutuhan dalam bidang pengelolaan perpustakaan, pelayanan perpustakaan dan pengembangan sistem kepustakawanan kartu anggota perpustakaan adalah kartu yang digunakan untuk meminjam bahan perpustakaan. denda adalah pengenaan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh peminjam karena kelalaian terlambat, merusak atau menghilangkan bahan perpustakaan yang dipinjamnya. gerakan mindoro sumbing gerakan literasi pendobrak kebodohan, sumber inspirasi temanggung) adalah gerakan kebudayaan kegemaran membaca kabupaten temanggung. bab maksud, tujuan dan ruang lingkup maksud ditetapkan peraturan bupati ini adalah menjamin kelangsungan penyelenggaraan perpustakaan daerah secara berkualitas, berintegrasi dan berkesinambungan. tujuan ditetapkannya peraturan bupati ini adalah: sebagai pedoman dalam menyelenggarakan perpustakaan daerah, meningkatkan kualitas pelayan perpustakaan kabupaten, perpustakaan kecamatan, desa kelurahan, sekolah dan khusus, cc. kebudayaan gemar membaca, dan pembinaan dan pengawasan. bab iii perpustakaan kabupaten bagian kesatu sistem pelayanan sistem pelayanan perpustakaan kabupaten yang digunakan adalah sistem pelayanan terbuka. sistem pelayanan terbuka merupakan sistem pelayanan yang memberikan kebebasan kepada pustaka memilih dan mengambil sendiri koleksi perpustakaan yang dibutuhkan rak koleksi perpustakaan. bagian kedua jenis pelayanan paragraf umum jenis pelayanan perpustakaan kabupaten terdiri dari: pelayanan teknis perpustakaan, dan pelayanan pustaka. paragraf pelayanan teknis perpustakaan pelayanan teknis perpustakii pelayanan pustaka pelayanan pustaka sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: pelayanan utama, dan pelayanan tambahan. pelayanan utama sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: layanan anggota, layanan sirkulasi, layanan referensi, layanan baca tempat, layanan perpustakaan keliling, layanan komputer dan internet hotspot, layanan bimbingan pustaka, layanan literasi informasi, dan atau layanan anak. layanan anggota sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan layanan untuk pendaftaran dan pembuatan kartu anggota perpustakaan. layanan sirkulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakandalam huruf. layanan baca tempat sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan layanan yang memperkenankan pustaka untuk dapat membaca koleksi perpustakaan yang diinginkan tempat fasilitas yang tersedia. layanan perpustakaan keliling sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan layanan perpustakaan dengan menggunakan armada perpustakaan keliling berbagai wilayah kabupaten temanggung. layanan perpustakaan keliling dilakukan sesuai permintaan dengan mengirimkan surat pemberitahuan terlebih dahulu minimal (satu) minggu sebelum pelaksanaan layanan perpustakaan keliling. kerjasama layanan perpustakaan keliling dibuatkan nota kesepahaman dan atau perjanjian kerjasama. layanan perpustakaan keliling dilakukan terjadwal. perpustakaan keliling menyediakan layanan sirkulasi, baca tempat dan tukar pinjam koleksi perpustakaan serta kegiatan pengembangan perpustakaan. layanan tukar pinjam koleksi perpustakaan keliling sejumlah minimal (lima puluh) eksemplar selama minimal (satu) bulan dan dapat diperpanjang (satu) kali dengan penanggung jawab kepala pimpinan ketua lembaga instansi pengguna layanan perpustakaan keliling. bagi lembaga instansi pengguna layanan perpustakaan keliling yang terlambat mengembalikan atau hanya mengembalikan sebagian dari koleksi perpustakaan keliling yang dipinjam setelah (satu) kali perpanjangan, tidak dapat meminjam lagi sampai seluruh pinjaman dikembalikan. layanan komputer sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan layanan yang menyediakan komputer untuk pustaka yang ingin belajar mengoperasionalkan komputer. layanan internet dan atau hotspot sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan layanan perpustakaan yang menyediakan akses informasi secara global baik dengan fasilitas yang tersedia maupun menggunakan hotspot area. layanan bimbingan pustaka sebagaimana dimaksud dalam huruf gs, merupakan layanan memberikan arahan, petunjuk atau pengajaran kepada pustaka, agar mampu mengakses informasi dan memanfaatkan perpustakaan secara mandiri layanan literasi informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf paling sedikit terdiri dari: layanan kunjungan tour library dan layanan bimbingan membaca. layanan kunjungan tour library sebagaimana dimaksud pada merupakan layanan perpustakaan kepada pustaka untuk pengenalan perpustakaan yang akan dipandu oleh petugas perpustakaan kabupaten dengan syarat mengajukan surat permohonan kepada perpustakaan minimal (satu) minggu sebelum layanan kunjungan dilakukan. layanan bimbingan membaca sebagaimana dimaksud pada merupakan layanan yang memberikan bimbingan membaca kepada pustaka yang masih kesulitan untuk membaca. layanan anak sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan layanan yang menyediakan koleksi khusus yang dibutuhkan oleh pustaka anak berusia (tiga) sampai dengan (dua belas) tahun. jenis pelayanan pustaka tambahan terdiri dari layanan informasi dan penelusuran koleksi perpustakaan, layanan e pustaka, layanan pembelajaran anak, layanan story telling mendongeng, layanan koleksi braille, layanan koleksi terbitan berkala, layanan koleksi muatan lokal temanggung, layanan audio visual pandang dengar, layanan nonton bareng sinus sinema perpustakaan), layanan silang layan, layanan e book digital library, il. layanan koleksi naskah kuno, layanan pengembangan kepustakawanan, dan atau layanan promosi. layanan informasi sebagaimana yang dimaksud dalam huruf merupakan layanan pemberian informasi kepada pustaka. layanan penelusuran koleksi perpustakaan merupakan layanan penelusuran koleksi perpustakaan melalui online public access catalog katalog online yang ada perpustakaan maupun online public access catalog) katalog online pada website. layanan e pustaka sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan layanan untuk menghitung jumlah pustaka yang datang per hari nya berdasarkan kategori: pelajar taman kanak kanak raudhatulpertama sekolah menengah kejuruan madrasah aliyah, mahasiswa, pegawai negeri sipil tentara nasional indonesia kepolisian negara republik indonesia, karyawan swasta, umum. layanan pembelajaran anak sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan layanan untuk menyediakan editors atau permainan yang mendidik serta koleksi referensi anak yang diberikan kepada anak usia dini sampai sekolah dasar. layanan story telling mendongeng sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan layanan yang memberikan dongeng cerita langsung kepada anak usia dini dan sekolah dasar kelas layanan story telling mendongeng sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan terjadwal. layanan koleksi braille sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan layanan yang menyediakan koleksi perpustakaan berhuruf braille yang ditujukan khusus untuk pustaka penyandang tuna netra. layanan koleksi terbitan berkala sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan layanan yang menyediakan koleksi terbitan berkala antara lain: majalah, tabloid, jurnal serta surat kabar yang dilanggar oleh perpustakaan. layanan koleksi muatan lokal temanggung sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan layanan yang menyediakan koleksi terbitan internal dan atau koleksi tentang daerah temanggung. layanan audio visual pandang dengar sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan layanan yang menyediakan koleksi perpustakaan berupa audio visual atau pandang dengar seperti mikrofilm, kaset, compact disc dan digital video disc. layanan nonton bareng sinus sinema perpustakaan) sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan layanan pemutaran film pendidikan dokumenter dan film hiburan bagi pustaka. layanan silang layan sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan merupakan layanan tukar pinjam koleksi antar perpustakaan wilayah kabupaten temanggung layanan e book digital library sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan layanan yang menyediakan buku dalam bentuk digital elektronik. layanan e book bisa diakses melalui smartphone maupun personal computer mana pun dan kapan pun. layanan koleksi naskah kuno sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan layanan yang menyediakan koleksi naskah kuno yang dimiliki oleh perpustakaan kabupaten. layanan pengembangan kepustakawanan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: layanan konsultasi, pembinaan, magang, praktek kerja lapangan dan bimbingan teknis layanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada merupakan pemberian konsultasi kepada pengelola perpustakaan desa sekolah perguruan tinggi khusus mengenai teknis pengelolaan perpustakaan dan pengelola tersebut datang langsung perpustakaan yang memberikan konsultasi. layanan pembinaan sebagaimana dimaksud pada merupakan pembinaan mengenai teknis pengelolaan perpustakaan kepada perpustakaan desa sekolah perguruan tinggi khusus dari tim pustakawan yang datang langsung lokasi perpustakaan tersebut. layanan magang sebagaimana dimaksud pada ditujukan kepada masyarakat umum, pengelola perpustakaan, pemerhati dan atau peminat perpustakaan yang ingin mengetahui pengelolaan bahan perpustakaan perpustakaan kabupaten selama minimal (tiga) hari. layanan praktek kerja lapangan sebagaimana dimaksud pada ditujukan kepada pelajar atau mahasiswa yang ingin praktek kerja perpustakaan selama minimal (tiga) hari. bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada merupakan bimbingan kepada pengelola perpustakaan kecamatan, desa kelurahan, sekolah dan khusus untuk mengetahui secara teknis dalam mengembangkan perpustakaannya secara menyeluruh. layanan pengembangan kepustakawanan sebagaimana dimaksud pada dan dilakukan dengan syarat mengajukan surat permohonan kepada perpustakaan kabupaten minimal (satu) minggu sebelum layanan pengembangan kepustakawanan dilakukan layanan pengembangan kepustakawanan sebagaimana dimaksud pada dilakukan setiap tahun sesuai kemampuan keuangan daerah. layanan promosi sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan layanan yang paling sedikit terdiri dari pameran literasi dan aneka lomba. pameran literasi dan aneka lomba diadakan setiap tahun oleh perpustakaan kabupaten sesuai kemampuan keuangan daerah. perpustakaan kabupaten dapat menambah variasi dan atau inovasi pelayanan perpustakaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi perpustakaan serta kemampuan keuangan daerah. variasi dan atau inovasi pelayanan perpustakaan kabupaten. variasi dan atau inovasi pelayanan perpustakaan kabupaten yang dimaksud pada selanjutnya dikukuhkan melalui keputusan bupati bagian ketiga tata tertib paragraf tata tertib pengunjung tata tertib pengunjung meliputi: mengisi pustaka yang telah disediakan, menitipkan tas, jaket, sweater, jumper, topi, helm pada loker yang tersedia kecuali barang berharga, kehilangan barang berharga bukan menjadi tanggung jawab petugas perpustakaan dinas, dilarang keras makan, minum dan merokok, dilarang mencoret coret, menggunting, merobek, merusak, menghilangkan ataupun menyalahgunakan bahan perpustakaan, fasilitas, sarana dan prasarana yang dimiliki perpustakaan kabupaten, koleksi referensi, audio visual dan editors permainan anak hanya bisa dilayankan tempat, layanan internet hanya bisa digunakan untuk usia minimal (tiga belas) tahun, dilarang menggunakan fasilitas internet untuk games, browsing video, gambar, berita atau artikel yang melanggar ketentuan peraturan perundang undangan, pustaka wajib menjaga, merawat dan memelihara fasilitas pelayanan beserta sarana prasarananya yang telah dimanfaatkan, dan j . bersedia dan sanggup mentaati peraturan yang ada perpustakaan. paragraf tata tertib keanggotaan tata tertib keanggotaan meliputi: pustaka harus mendaftarkan diri menjadi anggota perpustakaan dengan syarat: warga negara republik indonesia, berdomisili bekerja sekolah temanggung, usia minimal tahun taman kanak kanak kelas nol kecil (dengan pertanggungjawaban orang tua sekolah bersangkutan), mengisi formulir pendaftaran, dan menunjukkan kartu identitas kartu tanda penduduk kartu identitas anak). kartu anggota akan dibuatkan setelah semua syarat terpenuhi, dan pustaka yang sudah memenuhi syarat akan diambil fotonya ruang foto kartu anggota. paragraf iii tata tertib peminjam tata tertib peminjam perpustakaan kabupaten meliputi: pustaka yang akan meminjam koleksi perpustakaan kabupaten wajib membawa dan menunjukkan kartu anggota miliknya sendiri, |
tera sel, maka pemerintah kabupaten purbalingga melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran menyediakan dana untuk penambahan penyertaan modal kepada perusahaan umum daerah obyek wisata air bojongsari sebesar rp1.purbalingga1rp32. (tiga puluh du menjadi rp33. (tiga puluh tig. sebagaimana dimaksud dalll dyah hayuning pratiwi diundangkan purbalingga pada tanggal juli sekretaris daerah kabupatenpurbalingga, tari berita daerah kabupaten purbalingga tahun nomor |
bupati pemalang provinsi jawa tengah peraturan bupati pemalang nomor tahun tentang sistem informasi manajemen daerah perencanaan kabupaten pemalang dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati pemalang, enim bang: bahwa berdasarkan ketentuan,, menyebutkan bahwa perencanaan pem bangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pem bangunan daerah; bahwa dalam rangka wujudkan proses perencanaan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjaw akan, perlu menggunakan sistem informasi perencanaan pem bangunan kabupaten pem alang yang terpadu dan terintegrasi dengan penganggaran sebagai dasar rujukan bersama bagi seluruh pem angka kepentingan pem bangunan pada setiap proses dan tahapan perencanaan pem bangunan daerah kabupaten pemalangendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pemsistem informasi pem bangunan daerah berita negara republik indonesia tahun nomor peraturan daerah kabupaten pem alang nomor tahun tentang rencana pem bangunan jangka panjang daerah kabupaten pem alang tahun lembaran daerah kabupaten pem alangalang ahun nomor bahan lem lembaran daerah kabupaten pemalang ahun nomor tam bahan lem baran daerah kabupaten pemalang tahun nomor memutuskan:rusakrovinsi adalah provinsi jaw tengah. kabupaten adalah kabupaten pemalang. perangkat daerah adalah pem bantu bupati dalam penyelenggaraan san pem perintahkan yang menjadi kewenangan daerah badan perencanaan pem bangunan daerah kabupaten pemalang yang selanjutnya disingkat bappeda adalah perangkat daerah yang bertanggung jaw terhadap penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang perencanaan pem bangunan daerah, penelitian dan pengen tangan. kepala bappeda adalah kepala bappeda kabupaten pemalang. sekretaris bappeda adalah sekretaris bappeda kabupaten pemalang. kepala bidang adalah kepala bidang pada bappeda kabupaten pemalang. kepala sub bagian adalah kepala sub bagian pada bappeda kabupaten pemalang. kepala sub bidang adalah kepala sub bidang pada bappeda kabupaten pemalang. jdih.pemalangkab.go.id jdih.pemalangkab.go.id filmkabupaten pemalang, tentara nasional indonesia tni), kepolisian republik indonesia polri), kejaksaan, akademi isi, lembaga swadaya masyarakat o organisasi masyarakat, tokoh masyarakat kabupaten pemalang, pengusaha investor, pem perintah pusat, pem perintah provinsi, kabupaten, pem perintahkan desa, dan kelurahan serta meter wakilan prem puan dan kelompok masyarakat rentan term ajinalkan. perencanaan pem bangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai pem angka kepentingan dalam nya, guna pem angkatan dan pengalokasian sum ber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam perintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pem bangunan daerah. rencana pem bangunan tahunan daerah kabupaten pem alang berupa rencana. musyawarah perencanaan pem bangunan yang selanjutnya disebut usrenbang adalah forum an pak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah kabupatengenggam bahkan suatu kejadian kejadian nyata dan dapat dipergunakan sebagai alat bantu dengan bilan keputusan. sistem informasi manajemen daerah (sima) perencanaan yang selanjutnya disingkat sima perencanaan adalah aplikasi yang dipergunakan mengelola usulan rencana kegiatan pem bangunan daerah yang terintegrasi dengan penganggaran dan diem bangka oleh badan dengan asan keuangan dan pem bangunan. pengguna sima perencanaan adalah pem perintahkan daerah dan non pem perintahkan daerah yang manfaatkan jasa, fasilitas atau informasi dalam sistem. ilustrator sima perencanaan adalah pengelola sima perencanaan. bab maksud dan tujuan maksud peraturan bupati ini adalah mengatur pengelolaan sima perencanaan bagi seluruh pem angka kepentingan pem bangunan daerah. jdih.pemalangkab.go.id jdih.pemalangkab.go.id tujuan ditetapkan peraturan bupati ini berikan acuan pelaksanaan dan penggunaan sima perencanaan; wujudkan transparansi, efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas perencanaan pem bangunan daerah; wujudkan integrasi tara perencanaan pem bangunan daerah dan penganggaran kabupaten pemalang; mendorong term wujudnya tata kelola pem perintahkan yang baik dan bersih dengan pem angkma perencanaan bagian kesatu penanggung jaw sima perencanaan penanggung jaw sima perencanaan sebagai berikut: kepala bappeda bertanggung jaw penuh terhadap pengelolaan sima perencanaan; sekretaris dan kepala bidang pada bappeda bertanggung jaw penuh terhadap pelaksanaan harian pengelolaan sima perencanaan; kepala sub bagian dan kepala sub bidang pada bappeda bertanggung jaw penuh terhadap teknis pelaksanaan sima perencanaan. dalam rangka pengelolaan aplikasi, database dan jaringan sima perencanaan serta dalam rangka alih pengetahuan tentang sima perencanaan, pem perintah daerah didampingi oleh badan pengawasan keuangan dan pem bangunan sebagai nara sum ber atau tenaga ahli. bagian kedua ilustrator sima perencanaan adm ilustrator sima perencanaan terdiri atas: sekretaris bappeda bertindak selaku adm ilustrator sekretariat sesuai tugas dan fungsi, dalam menjalankan tugasnya mendasarkan arahan kepala bappeda; kepala bidang pada bappeda bertindak selaku adm ilu; kepala sub bagian kepala sub bidang pada bappeda yang menangani koordinasi perencanaan tingkat kabupaten bertindak selaku adm ilustrator sima perencanaan dan dalam menjalankan tugasnya mendasarkan arahan kepala bappeda; jdih.pemalangkab.go.id jdih.pemalangkab.go.id ilustrator sekretariat dan bidang sebagai ana dim maksud dalam bertanggung jaw terhadap usulan kegiatan serta melakukan verifikasi pada setiap tahapan perencanaan. ilustrator sima perencanaan sebagai ana dim maksud dalam huruf bertanggung jaw terhadap keberlangsungan, kelancaran dan team anan sima perencanaan; pem berikan informasi terkait persen tangan bulan kegiatan yang masuk dalam sima perencanaan; penanganan perm kesalahan dan keluhan dari pengguna sima perencanaan. bagian ketiga penggunaan sima perencanaan penggunaan sima perencanaan enam pung usulan kegiatan dari pengguna sima perencanaan menurut alur penggunaan dan jangka waktu ditentukan sesuai tahapan perencanaan. pengguna sima perencanaan sebagai ana dim maksud dalam terdiri atas: dprd; perangkat daerah; kecamatan; pem perintah desa dan kelurahan; masyarakat. dprd sebagai ana dim maksud dalam huruf dapat masukkan usulan kegiatan hasil reses pokok pikiran dprd dan dikoordinasikan oleh sekretaris dewan. perangkat daerah sebagai ana dim maksud dalam wajib masukkan bulan rencana program kegiatan pem bangunan sesuai tugas pokok dan fungsi. kecam atan sebagai ana dim maksud dalam huruf dapat masukkan lan kegiatan hasil usrenbang kecam atan. pem perintah desa dan kelurahan sebagai ana dim maksud dalam dapat masukkan usulan kegiatan hasil usrenbang esa k kelurahan. masyarakat sebagai ana dim maksud dalam dapat masukkan pasukan usulan pem bangunan sam pai dengan batas waktu yang ditentukan. jdih.pemalangkab.go.id jdih.pemalangkab.go.ima perencanaan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bab pembiayaan biaya yang tim bul dalam pelaksanaan sima perencanaangustus bupati pemalang, cap ttd junaidi diundangkan pem vian hukum setda^kabupaten pemalang pjl sugiarto, pem penyusunan laporan keuangankebijakan akuntansi pemerintah daera guna serah bgs fluid, operate, transfer bot) tangapada masa akhir masa konsesi, penyerahan aset oleh pihak ketiga kepada pemerintah daerah sebagai pemilik aset tidak disertai dengan pembayaran oleh pemerintah daerah. penyerahan bangun guna serah harus diatur dalam perjanjian kontrak kerjasama. bgs diakui pada saat, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya bangun guna serah. bangun serah guna bgs build, transfer, operate bto). bangun serah guna bsg) adalah pemanfaatan aset pemerintah da: akebutuhpaten, hak cipta, merek dagang dan franchise. pengerjaan (intangible asset work progress)pengakuan aset tidak berwujud dilakukan,yang dimaksudkan untuk dihentikan dan penggunaan aktif pemerintah daerah atau tidak lagi memenuhi syarat diakui sebagai aset, mak. sewa beli, penghinaan, penyertaan modal). aset lain lain diakui pada saat dihentikan danihak lain kas atau surat keterangan tanggung jawab mutlak setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang bertanggungjawab kas daerah. setiap akhir periode akuntansi, tuntutan ganti rugi yang akan jatuh tempo (dua belas) bulan depan, direklasifikasi menjadi akun bagian lancar tuntutan ganti kerugian daerah (aset lancar). kemitraan dengan pihak ketiga sewa sewa dinilai sebesar nilai buku aset pada periode awal masa sewabuku aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilan atau yaitu mempergunakan metode garis lurus (straight line method) dengan nilai residu sebesar rp0, (nol) dan dengan masa manfaat untuk masing masing kelompok aset tetap terinci sebagai berikut umur ekonomis angkutan dan alat berat laboratorium jembatan, irigasidan jaringan, amortisasi dilakukan setiap akhir periode dengan metode garis lurus. penyajian dan pengungkapan aset lainnya disajikan sebagai bagian dari aset pemerintah. pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan meliputi: aset lainnya disajikan sebagai bagian dari aset pemerintah. aset lainnya aset lain lain disajikan neraca secara netto nilai buku). pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan meliputi besaran dan rincian aset lainnya, rekonsiliasi nilai tercatat aset lainnya pada awal dan akhir periode, kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga, informasi kebijakan amortisasi aset tidak berwujud, informasi kebijakan penyusutan aset lain lain, informasi lainnya yang penting untuk disajikan. bupati banyuwangi ttd. ipku fiestiandani azwar anlampiradiubah sebagai berikut ketentuan lampiran romawi viiromawi xii kebijakan akuntansi aset lainserta barang bekas pakai seperti komponen bekas. klasifikasi persediaan merupakan aset lancarkepenguasaanya berpindah. proses pencatatan persediaan berdasarkan berita acara stock name yang kemudian dilakukan pengakuan saldo persediaan dan beban persediaan secara periodik yakni per bulan triwulan semester ataupun per tahun. adapun pengakuan atas pembelian persediaan diakui sesuai dengan tanggal penerimaan dan atau sesuai dengan tanggal pembayaran barang persediaan. pengakuan persediaan yang berasal bukan dari transaksi pembelian penerimaan hibah, sumbangan, donasi ataupun sejenisnya), diakui sesuai dengan tanggal penerimaan barang dan atau diakui secara periodik setiap bulan. pada akhir periode akuntansi, catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik (stock name)sebagai kerugian daerah sesuai ketentuan yang berlaku. pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi (use goods). pengukuran persediaan dicatathitungan nilai persediaan menggunakan metode fifa first first out) secara periodik. penilaian saldo akhir persediaan dapat dilakukan secara per bulan triwulan semester ataupun per tahu serta yang dihapuskan.apat dilakukan per bulan, triwulan, semester maupun per tahun. berdasarkan hasil inventarisasi fisik tersebut dilakukan penyesuaian saldo akhir persediatujuan kebijakan akuntansi aset lainnya adalah menetapkan kebijakan akuntansi yang dipilih dalam pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan aset lainnya sebagai berikut: domain gani keran dari tesla pemantauan aman seatmap ama kemitraan banya bea tan pena aset lainnya yang menjadi kewenangan ppid meliputi: tagihan jangka panjang kemitraan dengan pihak ketiga, dan aset lain lainrugi pihak lainklasifikasikan menjadi akun bagian lancar tagihan penjualan angsuran (aset lancar). pada saat terjadi penjualan aset pemerintah, panitia mengusulkan penetapan pemenang lelang. berdasarkan surat keputusan mengenai penjualan aset pemerintah dan penetapan pemenang lelang, ppk skpd membuat bukti memorial. sedangkan untuk bendahara penerimaan yang menerima angsuran dari penjualan aset tersebut maka akan terbit tanda bukti pembayaran. setelah bendahara penerimaan menyetor angsuran kas daerah, bendahara penerimaan membuat surat tanda setoran sts)dari tim yaitu berupa surat keputusan pembebanan kerugian daerah atau surat keterangan tanggungjawab mutlak skt). pada saat bendahara penerimaan menerima angsuran ganti rugi maka dibuat tanda bukti pembayaran setelahtandatangani oleh masing masing pihakn aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama pemanfaatan (ksp) |
salinan fasilitasi fungsi keutemanggung, maka perlu diatur jadwal retensi arsip fasilitasi fungsi keuangan keuangan, dipandang perlu menyusun jadwal retensi arsip fasilitasi fungssisi rekomendasi tentang penempatan suatu jenis arsip meab jadwal retensi arsip keuangan jrajarsip kadaluw: rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah, rencana perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, cc. penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, pinjaman hibah luar negeri, pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dana pinjaman hibah luar negeri)kepala daerah dan biaya bantuan pemilihan umum dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan anggaran pemilihan kepala daerah dan anggaran biaya bantuan pemilihan umum, il. pelaksanaan anggaran operasional pemilihan umum, pemerintah desa, dan pemeriksaan pengawasan keuangan daerah temanggung, pin set g2 also, s.h piring tingkat hg, angg |
aa. ejebupati batu bar, sehingga diperlukan pelayanan sosial yang terpadu untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi perlindungan sosial dan penanggulangdiaturalan kemiskinan, jdih.batubarakab.go.id tim koordinasi sort perjuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf dengan susunan, terdiri dari: ketua adalah kepala dinas sosial, anggota: pendamping daerah dari unsur dinas sosial, pendamping daerah dari unsur dinas kesehatan kabupaten batu bara, pendamping daerah dari unsur dinas pendidikan kabupaten batu bara, pendamping daerah dari unsur dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten batu bara, pendamping daerah dari dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana kabupaten batu bara, dan pendamping daerah dari dinas pemberdayaan masyarakat desa kabupaten batu bara. tim koordinasi sort perjuangan, memastikan keterkaitan teknis dan program sort dengan inisiatif lainnya, menelaah pelaksanaan kegiatan dan memberikan masukan terkait perubahan dan penyesuaian untuk penyempurnaan pelaksanaan sort,, melakukan sosialisasi sort perangkat daerah instansi dan masyarakat luas, dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan sort serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada pembina dan pengarah. tim koordinasi sort yang dilaksanakan oleh tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah ditetapkan dengan keputusan bupati. manajer sort perjuangan sebagaimana dimaksud pada huruf adalah sekretaris dinas sosial. manajer sort perjuangan sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas: jdih.batubarakab.go.id mengoordinasikan proses perencanaan, menyosialisasikan sort perjuangan"', cc. mengoordinasikan pelaksanaan tugas sekretariat teknis sort perjuangan ,, danperjuangan kabupaten batu bar batu baraperjuangan abupaten batu barperjuangan , jdih.batubarakab.go.id melakukan rujukan keluhan masyarakat yang tidak dapat ditangani sekretariat sort perjuangan abupaten batu bara. supervisor sort perjuangan sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari pendamping tim koordinasi penanggulangan kemiskinan kpk) dan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan task) mempunyai tugas dan tanggung jawabmenelaah pendataan keluhan. fasilitator sort perjuangan sebagaimana dimaksud dalam harus memenuhi standar sebagai potensi sumber kesejahteraan sosial asks) yang mampu melakukan penjangkauan terhadap warga miskin dan rentan serta pks tingkat desa. fasilitator sort perjuangan mempunyai tugas dan tanggung jawaban program kesejahteraan sosial lainnya. jdih.batubarakab.go.id puskesmas yang dimaksud dalam huruf angka berlokasi kantor desa kelurahan atau kantor kecamatan sesuai kebutuhan. puskesmas sebagaimana dimaksud pada memiliki petugas puskesmas paling sedikit terdiri daritugas dan tanggung jawab petugas puskesmas sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugrjuangan kecamatan melalui sort perjuangan kecamatan dan atau daerahdan kecamatan. bab mekanisme layanan sort individu keluarga rumah tangga miskin mendatangi kantor sort perjuangadirumahnya. keluhan dan permasalahan diterima oleh front office dijdih.batubarakab.go.id dan diteruskan sort perjuangan setelah diperiksa dan disetujui oleh supervisor.::, dan, fasilitator sort perjuangan akan mengutamakan informasikan kepada individu keluarga rumah tangga tentang status keluhannya. bab vii pendanaan sumber pendanaan penyelenggaraan sort perjuangumber biaya lain yang sah dan tidak mengikat. jdih.batubarakab.go.id bab viii monitoring dan evaluasi bagian kesatu pemantauan monitoring dilakukan untuk menjamin sinergi, kesinambungan dan efektivitas langkah langkah secara terpadu dalam penyelenggaraan sort perjuangan . monitoring sebagaimana dimaksud pada untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam penyelenggaraan sort perjuangan . monitoring sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara berjenjang oleh dinas sesuai dengan kewenangannya. monitoringrjuangan dibidang sosial sesuai dengan kewenangannya dan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan pemerintah disort perjuangan pengarah bupati batu bara wakil bupati batu bara tim koordinasi pembina ketua ka. dinas batu bara sekda batu bara anggota pendamping daerah ka. bappeda batu bara manajer sekretaris dinas batu bara supervisor front office back office kpk (sp data) task (sp kess) fasilitator puskesmas koordinator front office back officejdih.batubarakab.go.idatu barabatu bara sebagai wadah koordinasi penanggulangan kemiskinan yang berada dibawah koordinasi wakil bupati dan dipertanggungjawabkan kepada bupatiabupaten batu bara. lintas sektoral adalah pelibatan berbagai perangkat daerah dan pihak lembaga swasta dalam upaya penanggulangan kemiskinanberbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukumperjuangan untuk penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu adalah pelaksana sort daerah kabupaten batu barjdih.batubarakab.go.idfakir miskin adalah orangpenduduk miskin adalah warga negara yang berdomisili dan yang memiliki catatan kependudukan kabupaten batu bara dengan kondisi yang tidak mampu memenuhi hak hak dasarnya. penduduk adalah warga negara yang berdomisili kabupaten batu bara dan memiliki kartu tanda penduduk ktp) dan atau kartu keluarga kk)damping daerah kabupatenkabupaten berasal dari unsur aparatur sipil negara atau non aparatur sipil negara. jdih.batubarakab.go.id manajer adalah orang yang diberi kewenangan untuk memimpin, mengelola dan mengembangkan seluruh aktivitas sort pada tingkat daerah kabupatenalink adalah klinik layanan dan konsultasi pemberdayaan perempuan kepala keluarga merupakan kegiatan yang menyediakan ruang dan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi dan mengkonsultasikan persoalan perlindungan sosial, identitas diri dan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. jdih.batubarakab.go.id keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami, istri atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anakbab penyelenggaraan sort dengan peraturan bupati ini dibentuk sistem layanan dan rujukan terpadu sort) perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan kabupaten batu bara, yang selanjutnya disebut sort perjuangan . prinsip penyelenggaraan sort perjuangan dilakukan dengan azas:, transparan yaitu informasi tentang keper, partisipasiort', akuntabel yaiturahasiaan yaitu penyelenggaraan kegiatan pelayanan perlindungan sosial dilaksanakan dengan memperhatikan kerahasiaan klien, objektif yaitu membantu dan melakukan jdih.batubarakab.go.id berkelanjutan yaitu sort dilaksanakan secara berkesinambungan oleh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan daerah. penyelenggaraan sort perjuang dengan tujuan:cc. meningkatkan integrasi berbagai layanan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan daerah dengan layanan yang lebih responsif, meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan pemerintah despada semua tingkatanruang aktif bagi kegiatan organisasi kemasyarakatan dalam upaya. jdih.batubarakab.go.id bab iii fungsi dan sasaran sort fungsi sort perjuangan yaitu: mengintegrasikan informasi, data dan layananmengidentifikasikan dan menangani keluhan serta melakukan rujukan, dilakukan untuk mencatat keluhan masyarakat yang bersifat kepesertaanmencatat kepesertaanftar penerima manfaat atau basis data terpadu melalui sistem informasi kesejahteraan sosial new generation seks ng) dengan melibatkan pelaksana sort yaitu fasilitator, supervisor, manajer serta puskesmas. sasaran sort perjuangan terdiri atas: kelompok masyarakat miskin dan rentan (rumah tangga, keluarga dan individu), kelompok masyarakat yang paling miskin dan rentan termasuk penyandang masalah kesejahteraan sosial, dan warga yang berdomisili kabupaten batu bara yang membutuhkan pelayanan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. jdih.batubarakab.go.id bab struktur organisasi struktur organisasi sort perjuangan terdiri dari: pengarah, pembina: kelembagaan koordinasi dilaksanakan oleh tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah, kelembagaan pelayanan terdiri atas: sekretariat teknis sort daerah, puskesmas. sekretariat teknis sort daerah terdiri atas: manager, petugas penerima pengaduan front office, dan petugas pemberi layanan dan rujukan dibaca office. sekretariat teknis sort daerah berada dibawah dinas sosial dan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh supervisor dan tingkat kecamatan dan fasilitator tingkat desa kelurahan. bagan struktur sort organisasi sort perjort pengarah sort perjuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas bupati dan wakil bupati. pembina sort perjuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah sekretaris daerah kabupaten batu baralingkungan pemerintah kabupaten temanggung, maka perlu diatur jadwal retensi arsip substantif, dipandang perlu menyusunsubstantif. retensi aktif adalah masa simpanan suatuisanenis arsip adalah kelompok dokumen yang diatur dalam suatu sistem pemberkatan tertentu danprimer, wajib diserahkan kepada lembaga kearsipan daerah sebagaimana bukti pertanggungjawaban sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing masing. bab jadwal retensi arsip substantif jra substantif urusan perpustakaan, persandian, kearsipan, pengadaanpada digunakan sebagai pedoman penyusutan arsip substantif urusan perpustakaan, persandian, kearsipan, pengadaan dan kesehatan lingkungan pemerintah daerah. penyusutan arsip substantif urusan perpustakaan, persandian, kearsipan, pengadaan dan kesehatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyerahan arsip statis lingkungdengan aslinya kepang bangtan hukum setda kab temanggung, ban set also, s.h piring tingkat say, angg |
peraturan daerah kabupaten barito kuala nomor tahun tentang kebersihan dan keindahan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati barito kuala, menimbang bahwa pertambahan penduduk, laju perkembangan ekonomi dan cara hidup penduduk suatu wilayah akan berdampak logis terhadap permasalahan kebersihan dan keindahan wilayah setempat: bahwa untuk menciptakan kota yang bersih dan indah, tidak hanya diperlukan perhatian terhadap pengelolaan kebersihan dan keindahan tetapi juga aspek pendukung lainnya berupa penerangan jalan umum dan pengelolaannya yang dilakukanbersihan dan keindbinaan, pengawasan dan pengendali, badan lingkungan hidup adalah badan lingkungan hidup kabupaten barito kuala. dinas pekerjaan umum adalah dinas pekerjaan umum kabupaten barito kuala kantor pelayanan terpadu adalah kantor pelayanan terpadu kabupaten barito kuala satuan polisi pamong praja adalah satuan polisi pamong praja kabupaten barito kuala dinas instansi terkait adalah dinas instansi kabupaten barito kuala yang berwenang dalam pembinaan usaha dan atau kegiatan pengelolaan kebersihan, keindahan dan pjri timbunan sampah sampai masuk tpabadandankabupatemenciptakan keserasian, keteduhan, keindahan, kesegaran lingkungan, kenyamanan, dan pembentukan wadah kegiatan rekreasi ruang luar. taman publik adalah taman yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah. taman swadaya adalah taman yang dikelola oleh masyarakat. pertamanan adalah areal taman yang dikelola, dijaga, dan dirawat keindahannya secara terus menerus. pengelolaan taman adalah usaha yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan masyarakat terhadap pemeliharaan dan pemanfaatan tamani (antara lain vegetasi dan air) dan unsur binaan (luar, berbagai upaya pelestarian lingkungan) yang berfungsi meningkatkan kualitas lingkungan. ruang terbuka hijau publik yang selanjutnya disingkat rth adalah rth yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah kabupaten, seperti taman kota, jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai. kelengkapan taman adalah segala perangkat yang melengkapi taman dan ditata guna membuat taman menjadi nyaman dan menyenangkan seperti bangku taman, pedestrian, air mancur, kolam, lampu taman, pagar taman, pagar pengaman jalan rambu rambu, papan iklan, marka marka dan median. penerangan ruang terbuka hijau publik yang selanjutnya disingkat path adalah pengguna tenaga listrik secara khusus yang dipasang ruang terbuka atau luar bangunan guna menerangi ruang terbuka milik negara daerah dan bukan milikerangan jalan umum yang selanjutnya disingkat pju adalah path sebagaijalan(interchange, overpass, flyover), jembatan dan jalan bawah tanah (underpass, terowongan). penerangan ruang terbuka hijau publik swadaya yang selanjutnya disingkat path swadaya adalah path yang tahap perencanaan, pemasangan, pengelolaannya termasuk pembayaran tagihan atas pengguna tenaga listrik pembayaran rekening listrikngelolaan path adalah kegiatan perencanaan, pemasangan, pengoperasian, pemeliharaan, dan pembayaran biaya penggunaan tarif tenaga listrik. jasa pengelolaan sampah dan taman adalah pelayanan pengelolaan sampah dan taman yang diberikan pemerintah kabupaten kepada orang perorangan, masyarakat atau badan usaha. pembiayaan sampah dan taman adalah dana yang diperuntukkan bagi pengelolaan sampah dan tammbinaan, pengawasan dan pengendalintwujudkan barito kuala yang bersih, indah dan teduh, menata kebersihan dan ketersediaan taman, sebagai ruang terbuka hijau publik. peraturan daerah ini bertujuan untuk, meningkatkan kualitas lingkungan hidup: menjadikan sampah sebagai sumber daya: merubah perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah, dan mewujudkan pengelolaan kebersihan dan keindahan yang berkelanjutan agar terciptanya lingkungan yang baik, bersih, dan sehat. bab iii pengelolaan kebersihan bagian kesatu asas pengelolruang lingkup pengelolaan sampahpada huruf meliputi kegiatan: pembatasan timbunan sampah, penggunaan barang yang ramah lingkungan dan dapat dipakai berulang kali, pendaran ulang sampah, dan atau pemanfaatan kembali sampah. pemerintah kabupateninnpadagian keempat pengelolaan sampah spesifik sampah spesifik baru boleh dibuang tempat penampungan sementara setelah ada pengolahan lebih lanjut oleh penghasil sampah spesifik. bab pertamanan bagian kesatu asas rencana pengelolaan pertamanan disusun berasaskan: efisiensi dan efektifitas bagi semua kepentingan secara utuh terpadu, berdayaguna dan berhasilguna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan, keterbukaan, persamaan, kepastian, kemanfaatan, keadilan, dan perlindungan hukum. bagian kedua ruang lingkup pengelolaan taman taman yang dikelola berdasarkan peraturan daerah ini adalah: jalur hijau sepanjang koridor jalan: taman publik, taman swadaya. jalur hijau sepanjang koridor jalan sebagaimana dimaksud pada huruf adalah setiap jalur jalan yang terbuka tanpa bangunan dan menurut rencana rinci tata ruang ditetapkan sebagai daerah yang tidak dibangun dan dikelola oleh pemerintah kabupaten, taman publik sebagaimana yang dimaksud pada huruf diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat diserahkan kepada badan usaha sebagai mitra kerja dalam bentuk kerjasama, taman swadaya sebagaimana dimaksud pada huruf diselenggarakan oleh masyarakat dan didukung oleh pemerintah kabupaten berupa rekomendasi terhadap peruntukan taman swadaya sesuai dengan rencana rinci tata ruang. bagian ketiga jenis dan penggolongan taman jenis taman meliputi: taman jenis produktif atau tidak produktif yang keberadaannya tepi setiap ruas jalan yangkabupaten, yang merupakan bagian dari taman perhutanan kota. bangunan taman seperti monumen, tugu, baliho, rumah papan reklame dan atau sejenisnya merupakan pertamanan yang menunjukan identitas dan informasi. bangunan taman sebagaimana dimaksud pada huruf dalam pelaksanaannya harus mendapatkan izin dari bupati melalui kantor pelayanan terpadu. berdasarkan menggolongkannya, taman dapat dibedakan menjadi: taman umum, terdiri dari: taman kota, taman wilayah lingkungan, taman tugu batas kota wilayah. taman rekreasi taman aktif), meliputi: taman rekreasi, taman olahraga bermain, taman khusus lainnya. taman jalur hijau, meliputi: taman bahu jalan: taman median dan separator jalan, taman pulau tepi jalan, taman parkir. taman jalur pengaman yang meliputi: taman jalur pengaman tegangan tinggi, taman jalur pengaman lintas kereta api, taman jalur pengaman tepian air yang meliputi: tepian sungai. tepian waduk, situ, danau, dan rawa. tepian pantai. taman dekorasi kota yang meliputi ornamen kota seperti: patung, tugu, monumen dan prasasti. air mancur, lampu taman, jam kota, desain neon,kelengkapan dekorasi kota seperti: panggung umbul umbul, spanduk, gapura hias, banner, baliho, bendera, pamflet temple, dan papan coret. bangku taman, pot bunga, rambu taman, dan kelengkapan lain. taman milik pemerintah kabupaten adalah taman yang dikelola oleh pemerintah kabupaten termasuk dalamnya fasilitas sosial areal pertamanan milik pengembang perumahan atau badan yang sudah diserahterimakan. taman milik swasta murni atau perorangan adalah taman yang dikelola oleh swasta atau perseorangan, termasuk dalamnya taman pekarangan bangunan. bagian keempat penataan, pemeliharaan, perlindungan dan pemanfaatan areal taman setiap kegiatan penataan areal pertamanan, disesuaikan dengan tata ruang kota. pemeliharaan areal taman meliputi: pembabatan rumput dan pembersihan sampah, penyiraman, mengerikan rumput. pemeliharaan tanaman meliputi: penyiraman, pemangkasan topeng, pendinginan tanah dan penyiaran rumput liar, bongkar bonggol. pemeliharaan taman dekorasi kota meliputi: ornamen kota, kelengkapan dekorasi kota, perlindungan tanaman meliputi: pengendalian hama dan penyakit, pemupukan, pengawasan kerusakan oleh manusia, hewan, dan alam. pemanfaatan areal pertamanan meliputi: pemakaian taman pada jalur hijau, pemberian sarana teknis pembuatan taman, pemakaian kelengkapan dekorasi kota, penanaman pohon pada jalur hijau maupun sempadan jalan sungai, pemakaian taman sebagai aksesoris dan paru paru kota. pemerintah kabupaten melalui dinas pekerjaan umum. bab penerangan jalan umum (pju) bagian kesatu asas pengelolaan pju berdasarkan atas asas manfaat, estetika, pemerataan, efektif, dan efisien. bagian kedua ruang lingkup pengelolaan pju pju yang dikelola berdasarkan peraturan daerah ini adalah: pju pada jalan poros kota marabahaya, pju pada jalan poros yang menghubungkan kota marabahaya ibu kota kecamatan: penerangan umum pada taman publik kota marabahaya, penerangan umum pada fasilitas umum dan fasilitas sosial kota marabahaya. bagian ketiga perencanaan perencanaan path dilakukan dengan mempertimbangkan aspek tingkat kebutuhan, teknis, biaya, serta secara efektif dan efisien. perencanaan tingkat kebutuhan dapat dilakukan secara langsung dengan cara evaluasi dan analisis teknis kondisi yang ada atau dapat juga, dan tindak lanjut. perencanaan teknis meliputi: kondisi situasi (lay out) ruang terbuka hijau publik yang memerlukan lampu penerangan, teknis pju harus juga memperhatikan tingkat volume lalu lintas, persimpangan, tekstur jalan, dilakukan melalui rencana jangka panjang pengembangan jalan dan pengembangan daerah sekitarnya, pemilihan jenis dan kualitas sumber penerangan jalan, data fotometrik lampu dan lokasi sumber tenaga listrik gardu, data kecelakaan lalu lintas serta data kerawanan sosial lainnya. biaya perencanaan ditetapkan dengan skala prioritas pada pelaksanaan pembangunan path dengan pertimbangan tingkat kebutuhan, teknis terhadap ketersediaan alokasi anggaran, (s) setiap perencanaan path harus memperhatikan proses perijinan dan pembiayaan, terkait penyambungan sumber tenaga listrik gardu, serta alat pengukur dan pembatas, pemerintah kabupaten melalui dinas pekerjaan umum dapat memberikan pelayanan bantuan teknis berupa layanan konsultasi perencanaan teknis kepada pihak pihak lain yang membutuhkan, sepanjang tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas, hasil dari pelayanan bantuan teknis sebagaimana diatur pada dapat berupa rekomendasi teknis: bagian keempat pengelolaan penerangan jalan umum pju) pengelolaan path menganut asas: manfaat, keamanan dan keselamatan, efisiensi dan berkeadilan, optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya energi, berkelanjutan dan kelestarian fungsi lingkungan, pengelolaan path bertujuan untuk menjamin ketersediaan path dengan jumlah yang memadai, tepat sasaran serta berkualitas dalam rangka mendukung pembangunan daerah, visi dan misi pemerintah kabupaten, pengelolaan path yang dilakukan oleh perseorangan, badan, dan swasta, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: mengutamakan kepentingan umum, meminimalisir resiko kerja dan biaya, penggunaan energi listrik secara tepat guna dan tepat sasaran untuk menghindari kerugian daerah, path diperuntukan bagi penerangan jalan umum, dan aksesoris kota. proses pengelolaan path mencakup kegiatan pengembangan, penataan, penertiban serta pemeliharaan: prosedur pengelolaan path dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pengadaan pembangunan dan pemeliharaan, pengembangan adalah kegiatan untuk menambah path baru dari path yang sudah ada, penataan adalah kegiatan untuk menata path yang sudah ada baik secara teknis, proporsi penggunaan daya, kategori atau melakukan perubahan perubahan yang dianggap perlu, pemeliharaan adalah kegiatan untuk melakukan perbaikan, penggantian sebagian atau seluruh komponen path yang tidak berfungsi. setiap pelaksanaan pengembangan path harus memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan berdasarkan standar nasional indonesia sni), pemerintah kabupatenpenambahan jaringan path yang akan dilakukan oleh perseorangan, badan, dan swasta, harus mendapat izin dari bupati. bab tugas dan wewenang pemerintah kabupaten bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan kebersihan dan keindahan yang baik dan berwawasan lingkungan. tugas pemerintah kabupaten dalam mengelola kebersihan meliputi: menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran dan budaya masyarakat dalam pengelolaan kebersihan, melakukan penelitian dan pengembangan teknologi penanganan dan pengelolaan kebersihankebersihan, memfasilitasi pengembangan pengelolaan kebersihan, melaksanakan pengelolaan kebersihan dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan kebersihankebersihan, wewenang pemerintah kabupaten bidang kebersihan meliputi: merumuskan kebijakan bidang kebersihan, membuat standarisasi bidang kebersihalakukan kerjasama dengan daerah lain dan atau pihak lain dalam pengelolaan kebersihan,dan keindahan lingkungan, melaksanakan pengawasan dan pengendalian bidang kebersihan dan keindahan. tugas pemerintah kabupaten bidang pertamanan meliputi: membangun dan menyediakan area pertamanan dan ruang terbuka hijau, melaksanakan pemeliharaan area pertamanan, menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran dan budaya masyarakat dalam membuat taman halaman rumah sendiri: memfasilitasi pengembangan pengelolaan pertamanan dan ruang terbuka hijau, dantaman dan ruang terbuka hijau. wewenang pemerintah kabupaten bidang pertamanan meliputi: merumuskan kebijakan bidang pertamanan, membuat standarisasi bidang pertamanan dan ruang terbuka hijau, menetapkan lokasi tempat taman publik dan ruang terbuka hijau, mensosialisasikan kepada masyarakat agar senantiasa membangun taman taman swadayapemerintah kabupaten maupun milik masyarakat, dan melaksanakan pengawasan dan pengendalian bidang pertamanan. (l) tugas pemerintah kabupaten bidang pju meliputi: menyediakan fasilitas penerangan jalan jalan utama dan tempat tempat umum tertentu. melakukan pemeliharaan terhadap fasilitas penerangan jalan umum, wewenang pemerintah kabupaten bidang pju meliputi: merumuskan kebijakan dibidang pju, melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam pengelolaan pju, dan melaksanakan pengawasan dan pengendalian bidang pju. bab vii hak dan kewajiban bagian kesatu hak setiap orang berhak: terbebas dari sampah dan mendapatkan pelayanan bidang kebersihan, pertamanan, dan pju: mendapatkan informasi yang cukup mengenai arah kebijakan pemerintah daerah bidang kebersihan, pertamanan, dan pju, memberikan masukan, usul, saran dan pertimbangan kepada pemerintah kabupaten dalam segala hal yang berhubungan dengan bidang pengelolaan kebersihan, pertamanan, dan pju, melakukan pengaduan apabila mengetahui terjadinya gangguan atau pengrusakan bidang pengelolaan kebersihan, pertamanan, dan pju kepada: satuan polisi pamong praja kabupaten barito kuala apabila gangguan tersebut merupakan perbuatan pelanggaran, badan dinas teknis terkait blh, dinas pu, kpt) apabila gangguan tersebut disebabkan oleh gangguan alam. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian bidang pengelolaan kebersihan, pertamanan, dan pju, pertamanan, dan pjkebersihan, pertamanan, dan pju secara baik dan berwawasan lingkungan: untuk berusaha dalam bidang jasa pengelolaan kebersihan, pertamanan, dan pju baik secara perorangan, masyarakat maupun badan usaha. bagian kedua kewajiban setiap orang perseorangan, masyarakat dan badan usaha berkewajiban untuk: mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan, melakukan pengumpulan dan memindahkan sampah dari sumber sampah tempat penampungan sementara, berpatisipasi melakukan pemeliharaan terhadap pengelolaan kebersihan, pertamanan, dan pju yang telah ada, turut mengawasi pelaksanaan pengelolaan sampah, s5) melakukan pencegahan atas terjadi kerusakan taman, pemerintah kabupaten berkewajiban melakukan pengangkutan sampah dari tempat penampungan sementara tempat pemprosesan akhir sampah, pemerintah kabupaten berkewajiban melakukan pengelolaan kebersihan, pertamanan, dan pju, kewajiban sebagaimana dimaksud pada dan dapat dilaksanakan oleh badan usaha pengelola kebersihan, pertamanan, dan pju sebagai mitra kerja. para pengembang perumahanpara pengembang perumahan wajib membangun fasilitas taman publik sesuai dokumen lingkungan. bab viii perizinan setiap orang perseorangan, masyarakat, dan badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan kebersihan, pertamanan dan pju wajib memiliki izin usaha dengan mengajukan permohonan izin tertulis kepada bupati melalui kantor pelayanan terpadu kabupaten barito kuala, permohonan diajukan secara secara tertulis beristeri kepada kepala kepala kantor pelayanan terpadu atas nama bupati, pemberian izin usaha sebagaimana dimaksud pada diberikan dengan syarat sebagai berikut foto ktp izin gangguan cc. akte pendirian perusahaan npp perusahaan imb rekomendasi camat rekomendasi kepala kantor badan lingkungan hidup kabupaten barito kuala, didasarkan hasil kajian analisa mengenai dampak lingkungan atau kajian upaya pengelolaan lingkungan atau kajian upaya pemantauan lingkungan. rekomendasi kepala dinas kabupaten barito kuala bab pembiayaan dan kompensasi bagian kesatu pembiayaan pemerintah kabupaten wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan kebersihan, pertamanan dan pjubagian kedua,taman yang dikelola masyarakat atau dunia usaha dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, bab kerja sama dan kemitraan bagian kesatu kerja sama antar daerah pemerintah kabupaten barito kuala dapat melakukan kerja sama dengan pemerintah kabupaten lain dalam melakukan pengelolaan kebersihan, pertamanan, dan pjukebersihan, pertamanan, dan pjudalam ketentuan perundang undangan yang berlaku. bagian kedua kemitraan pemerintah kabupaten secara sendiri sendiri atau bersama sama dapat bermitra dengan orang perorangan, masyarakat, dan badan usaha dalam rangka pengelolaan kebersihan, atau pertamanan atau pju, kemitraan sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam bentuk perjanjian, bab peran masyarakat masyarakat berperan dalam pengelolaan sampah dan atau taman yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupatenkabupaten, pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persamaan dan atau pertamanan. bab xii larangan untuk menjaga kebersihan, keindahan, dan kesehatan lingkungan, setiap orang dan atau badan dilarang: memasukkan menempatkan atau membuang barang barang yang membahayakan atau mengganggu lingkungan dalam bak tong keranjang sampah, membuang sampah atau barang barang sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) jalan jalan umum, tempat tempat umum, saluran umum, sungai, dan halaman atau pekarangan orang laipengelolaan sampah. membuang, menumpuk sampah hasil pemilahan, menyimpan sampah atau bangkai binatang jalan, jalur hijau, taman, sungai, saluran, fasilitas umum, dan tempat lainnya yang sejenis, termasuk lingkungan permukiman, membuang sampah dan atau kotoran lainnya dari atas kendaraan, membuang sampah tps luar waktu yang telah ditentukan, kecuali mulai jam s d wita. membuat tps pada lokasi yang tidak rekomendasi oleh pemerintah kabupaten, mendatangkan sampah dari luar daerah, membuang sampah spesifik, merusak, mengambil fasilitas pengelolaan sampah, membagi bagikan brosur sample untuk keperluan usaha reklame jalan umum, merusak jalan, taman taman, lapangan, dan pohon pelindung maupun mengambil pot pot tanaman bunga yang ada jalan umum, mempergunakan jalan umum, lapangan lapangan, taman taman, tanggul tanggul tepi jalan atau sungai sebagai tempat tinggal, oo. merubah atau melakukan alih fungsi taman, memasang, menempelkan barang barang atau membuat coret coret pada dinding, tembok bangunan atau tempat tempat lain tanpa izin, g . merubah atau merusak fasilitas pju. bab xiii pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan kebersihan, pertamanan dan pju sampah dilakukan oleh dinas pekerjaan umum, baik secara sendiri sendiri maupun secara bersama sama, pembinaan, pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh dinas pekerjaan umum sebagaimana dimaksud pada didasarkan pada norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, pengawasan dan pengendalian yang ditetapkan. bab xiv sanksi administratif: paksaan pemerintah: uang paksa, pencabutan izin. bab penyelesaian sengketa bagian kesatu umum sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan kebersihan, pertamanan, dan pju terdiri atas: sengketa antara pemerintah kabupaten dan pengelola kebersihan, pertamanan, dan pju, sengketa antara pengelola kebersihan, pertamanan, dan pju dan masyarakat,kebersihan, pertamanan, dan pju berhak mengajukan gugatan melalui perwakilan kelompok. bagian kelima hak gugat organisasi kebersihan, pertamanan dan pju organisasi kebersihan, pertamanan dan pju berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pengelolaan kebersihan, pertamanan, dan pjukebersihan, pertamanan, dan pjukebersihan, pertamanan, dan pju jawabnya bidang pengelolaan kebersihan, pertamanan, dan pjterhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana bidang pengelolaan kebersihan, pertamanan, dan pjukebersihan, pertamanan, dan pjkebersihan, pertamanan, dan pju, dan meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana bidang pengelolaan kebersihan, pertamanan, dan pj dan disetorkan kas daerah sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud padahidup serta mengakibatkan orang mati atau luka berat dikenakan ketentuan pidana yang diaturketentuan peralihan bagi pengembang perumahhun tentang pengelolaan dan retribusi sampah dalam kabupaten daerah tingkat kabupaten barito kuala lembaran daerah kabupaten daerah tingkat barito kuala nomor tahun seri, dengan penempatannya dalam lembaran daerah kabupaten barito kuda. ditetapkan marabahaya pada tangga agustus bupati barito kuala, gee hasanuddin murad diundangkan marabahaya pada tangga stub sekretarisbersihan dan keindahan umum pertambahan penduduk, laju perkembangan ekonomi dan gaya hidup penduduk suatu wilayah akan berdampak logis terhadap peningkatan, permasalahan dan penurunan kemampuan pengelolaan sampah serta kepedulian masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, taman dan fasilitasnya, sehingga hal ini telah menjadi salah satu penyumbang terjadinya pencemaran lingkungan. saat ini, pengelolaan kebersihan dan keindahan kota terutama penanganan terhadap sampah menjadi hal yang kian mendesak untuk ditangani, sebab apabila tidak tertangani dengan baik akan mengakibatkan terjadinya perubahan keseimbangan lingkungan dan pencemaran lingkungan tanah, air dan udara. oleh karena itu, untuk mengatasi berbagai masalah pencemaran tersebut diperlukan penanganan dan pengendalian terhadap kebersihan dan keindahan dengan pengelolaan secara khusus terhadap kebersihan, pertamanan dan penerangan jalan umum pju). penanganan dan pengelolaan kebersihan, selain terhadap pengelolaan sampah, juga termasuk pengelolaan pertamanan dan pju. pertamanan sendiri adalah areal taman yang dikelola, dijaga dan dirawat keindahannya secara terus menerus. pertamanan sendiri banyak terkait dengan penataan ruang dengan menggunakan berbagai elemen alami, terutama tanaman. sementara itu, pju sendiriengan berdasarkan atas asas manfaat, pemerataan, efektif dan efisien. khusus mengenai pengelolaan sampah sejalan dengan adanya undang undang tahun maka tugas pemerintah daerah dalam mengelola sampahkukan penelitian, pengembangan teknologindorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampahselain itu, adanya tuntutan akan permukiman yang bersih dan sehat, serta upaya pemenuhan target mdg's mengakibatkan kebutuhan akan pelayanan persamaan khususnya dan pengelolaan kebersihan dan keindahan secara umumnya tetap harus diperhatikan. peningkatan pelayanan dan pengelolaan kebersihan, pertamanan dan pju seringkali dilakukan tanpa suatu kebijakan dan perencanaan sebagai acuan yang jelas sehingga menyulitkan para pelaksana lapangan. dalam rangka menyelenggarakan pelayanan dan pengelolaan kebersihan, pertamanan dan pjukabupaten untuk melaksanakan pelayanan publik, maka diperlukan payung hukum pengelolaan kebersihan dan keindahan.kebersihan, pertamanan dan pju yang baik dan berwawasan lingkungan, ketertiban dalam penyelenggaraan pengelolaan kebersihan, pertamanan dan pju, dankebersihan, pertamanan dan pju. ii. demi cukupjelas cukup,nyasampah pada sumbernya dan menangani sampah yang dihasilkannya, serta pemakaian lampu hemat energikat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat, dan pusat kegiatan olahraga.memilihperti plastik yang memerlukan waktu ratusan tahun untuk terurai oleh alam, agar mengurangi sampah yang masuk tp:jelas cukupjelas yang dimaksud dengan semua kepentingan adalah bahwa pengelolaan pertamanangelolaan pertamanan dianalisis dan dirumuskan menjadi satu kesatuan dari berbagai kegiatan pemanfaatan taman baik oleh pemerintah maupun masyarakat. pengelolaan pertamanan dilakukan secara terpadu dan menyeluruh mencakup antara lain pertimbangan pertimbangan aspek waktungelolaan pertamanantaman. pengelolaan pertamanangelolaan pertamanan harus dapat mewujudkan kualitas taman yang sesuai dengan potensi dan fungsi taman. yang dimaksud dengan serasi, selaras dan seimbang adalah bahwa pengelolaan tamantamangelolaan pertamancukup jelas cukupjelas cukupjelas cukupjelas huruf cukup jelas huruf cukupjelas huruf cukup jelas cukupjelas huruf taman kota adalah area ekologis berbentuk taman yang berada pada lokasi strategis dan jalur utama kota, yang berfungsi sebagai ornamen dan area estetis bagi kota. huruf cukupjelas huruf cukup jelas huruf: kawasan khusus, biasanya tertutup sehingga untuk memasukinya perlu membayar, pengunjung dapat bersantai dan menghibur diri dng memanfaatkan beraneka ragam fasilitas hiburan, pertunjukan, permainan, restoran, atau toko cendera mata. huruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf taman pulau jalan maupun median jalan selain berfungsi sebagai rth, juga dapat dimanfaatkan untuk fungsi lain seperti sebagahuruf merupakan petak petak berbentuk pulau tersebar mengelilingi bangunan kawasan, yang seputar tiap petak merupakan tempat parkir. petak petak itu sendiri ditanam pohon pohon hutan sebagai naungan tempat parkir, sehingga memberi kesan alami. huruf rth pada kawasan yanghuruf cukupjelas huruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf cukupjelas cukupjelas cukup jelas cukup jelas huruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf cukupjelas cukup jelas huruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf pendinginan adalah kegiatan penggambaran tanah sekitar tanaman dalam upaya memperbaiki sifat fisik tanah (aerasi tanah)jelas cukupjelas cukupjelas cukupjelas cukup jelas cukupjelas huruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf cukup cukup jelas cukupjelas cukup jelas huruf cukup jelas huruf cukup jelas s5) cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas pengolahan sampah berwawasan lingkungan publ), menerapkan suatu prinsip zero waste systems. dalam hal ini semua sampah diolah menjadi bahan bangunan, pakanternak, gas meghan, dan pupuk. publ aman bagi kesehatan dan keselamatan lingkungan. berdasarkan sumbernya sampah dapat dibedakan atas: sampah dari pemukiman umumnya sampah rumah tangga berupa sisa pengolahan makanan, perlengkapan rumah tangga bekas, kertas, kardus, gelas, kain, sampah kebun halaman, dan lain lain. sampah dari pertanian dan perkebunan sampah dari kegiatan pertanian tergolong bahan organik, seperti jerami dan sejenisnya. sebagian besar sampah yang dihasilkan selama musim panen dibakar atau dimanfaatkan untuk pupuk. untuk sampah bahan kimia seperti pestisida dan pupuk buatan perlu perlakuan khusus agar tidak mencemari lingkungan. sampah pertanian lainnya adalah, namun plastik ini bisa didaur ulang. sampah dari sisa bangunan dan konstruksi gedungorganik, misalnya: kayu, bambu, triple. sampah anorganik, misalnya: semen, pasir, spesi, batu bata, ubin, besi dan baja, kaca, dan kaleng. sampah dari perdagangan dan perkantoranini terdiri dari kardus, pembungkus, kertas, dan bahan organik termasuk sampah makanan dan restoran. sampah yang berasal dari lembaga pendidikan, kantor pemerintah dan swasta biasanya terdiri daribaterai bekas dan limbah bahan kimia harus dikumpulkan secara terpisah dan harus memperoleh perlakuan khusus karena berbahaya dan beracun. sampah dari industri sampah iniindustri berupa bahan kimia yang seringkali beracun memerlukan perlakuan khusus sebelum dibuang. cukup jelas cukupjelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukupjelas kawasan permukiman meliputi kawasan permukiman dalam bentuk cluster, apartemenjelas cukup jelas cukupjelas cukupjelaskebersihan, pertamanan dan pjukebersihan, pertamanan dan pju. cukupjelas cukup jelas cukupjelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukupjelas tambahan lembaran daerah kabupaten barito kuala tahun nomor |
(bamuskam) dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati kabupaten boven digoel menimbang bahwa dalam rangka mewujudkan dan melaksanakan demokrasi kampung, sesuai dengan budaya yang berkembang dan untuk menyalurkan aspirasi masyarakat, maka perlu dibuat pedoman pembentukan badan musyawarah kampung: bahwa untuk maksud tersebutkabupaten boven digoel memutuskan: menetapkan peraturan daerah tentang pedoman pembentukan badan musyawarah kampung (bamuskam), distrik adalah wilayah kerja dalam wilayah distrik sebagai perangkat daerah kabupaten dan kota:: kepala kampung adalah kepala kampung dalam wilayah kabupaten dan kota, pemerintahan kampung adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan ole pemerintah dan bamuskam)::kampung induk adalah kampung yang mengalami pembentukan kampung, bab kedudukan, fungsi dan wewenang bagian pertama bamuskam berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kampung. bagian kedua . bagian kedua fungsi bamuskam bamuskam berfungsi menetapkan peraturan kampung bersama kepala kampung dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat bagian ketiga wewenang bamuskam bamuskam mempunyai tugas dan:,kampung, gg. memberikan pertimbangan kepada kepala kampung mengenai perjanjian kerjasama yang menyangkut kepentingan masyarakat dan kampung: memberikan pertimbangan rekomendasi kepada kepala kampung dalam pelaksanaan proyek proyek pembangunan kampung: i. memberikan persetujuan tertulis terhadap pinjaman yang akan dilakukan oleh badan usaha milik kampung: dan menyusun tata tertib bamuskam: bab iii hak dan kewajiban bagian pertama hak bamuskam bamuskam mempunyai hak: meminta laporan keterangan kepada kepala kampung atas penyelengaraan roda pemerintahan kampung: menyatakan pendapat, bagian kedua kewajiban bamuskam bamuskamkampung: menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat: bersama kepala kampung membuat rencana strategis kampung dan rencana jangka menengah sebagai acuan pembangunan lima tahun dan satu tahun yang disesuaikan dengan potensi dan peluang kampung: menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan: bab anggota bamuskam bagian pertama syarat menjadi anggota bamuskam . yang dapat diajukan menjadi anggota bamuskam adalah penduduk kampungseperti s pki dan atau kegiatan organisasi lainnya: bersedia menjadi anggota bamuskam:, sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, i. berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisiaidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana: mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat kampung yang bersangkutan: belum pernah menjabat sebagai pimpinan anggota bamuskam paling lama (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan. bagian kedua penetapan anggota bamuskam anggota bamuskam ditetapkan dari penduduk kampung yang memangku jabatan pemangku adat, tokoh agama ,tokoh perempuan dan tokoh masyarakat serta dari unsur pemuda yang bertempat tinggal kampung yang bersangkutan. anggota bamuskam ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat tingkat kampung dengan difasilitasi oleh panitia pembentukan bamuskam yang ditetapkan oleh kepala distrik atas usul kepala kampung. setelah pelaksanaan musyawarah penetapan anggota bamuskam tingkat kampung selesai, paling lambat (tujuh) hari, ketua panitia mengajukan calon yang ditetapkan kepada kepala kampung dengan melampirkan berita acara hasil musyawarah, untuk diusulkan kepada kepala distrik dan selanjutnya ditetapkan dan dengan keputusan bupati. sebelum memangku jabatannya, anggota bamuskamlimat sumpah janji dimaksud adalah sebagai berikut demi allah saya bersumpahrberjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota bamuskamseluruh jurusnya yang berlaku bagi kampung, daerah dan negara kesatuan republik indonesia anggota bamuskam dapat diusulkan dari calon calon yang diajukan dari kampung yang dalamnya mencakup unsur unsur pemangku adat, tokoh agama, tokoh perempuan, dan tokoh masyarakat dan dari unsur pemuda jumlah anggota bamuskam ditetapkan sebanyak orang yang terdiri dari ketua, sekretaris dan (tiga) orang anggota. dengan tidak memperhatikan jumlah penduduk. bagian ketiga. bagian ketiga hak anggota bamuskam anggota bamuskam mempunyai hak menjadi anggota panitia pencalonan dan pemilihan kepala kampung mengajukan pendapat dan usulan dalam musyawarah bamuskam dalam menetapkan peraturan kampung dan anggaran pendapatan dan belanja kampung: mengajukan pertanyaan kepada kepala kampung dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung: memberikan bahan bahan untuk laporan keterangan pertanggungjawaban kepala kampung yang disampaikan kepada bupati melalui kepala distrik: menerima uang musyawarah atau rapat sesuai kemampuan keuangan kampung berdasarkan peraturan kampung:dan memperoleh tunjangan sesuai kemampuan keuangan kampung berdasarkan peraturan perundang undangan. bagian keempat larangan pimpinan dan anggota bamuskam pimpinan dan anggota bamuskam dilarang merangkap jabatan dengan kepala kampung dan perangkat kampung: sebagai pelaksana proyek kampung: a tertentu: b d. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan atau jasa dai pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan: c e. menyalahgunakan wewenang, dan d f. melanggar sumpah janji jabatan. bagian kelima masa jabatan anggota bamuskam masa jabatan anggota bamuskamenam pemberhentian anggota bamuskam berhenti atau diberhentikan karena meninggal dunia, permintaan sendiri secara tertulis kepada ketua bamuskam, bertempat tinggal luar kampung yang bersangkutan,amuskam dengan keputusan ketua bamuskam, terkena larangan rangkap jabatan dalam pemerintah kampung: tidak aktif melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai anggota bamuskam selama (enam) bulan berturut turut: bagian ketujuh . bagian ketujuh pimpinan bamuskam pimpinan bamuskam terdiri dari (satu) orang ketua, (satu) orang sekretaris. pimpinan bamuskam sebagaimana yang dimaksud pada ini, dipilih dari dan oleh anggota bamuskam secara langsung dalam rapat bamuskam yang diadakan secara khusus. rapat pemilihan pimpinan bamuskamamuskam ditetapkan berdasarkan peraturan tata tertib bamuskam. dalam pelaksanaan tugasnya pimpinan bamuskam dibantu oleh sekretariat bamuskam. sekretariat bamuskam sebagaimana dimaksud pada ini, dipimpin oleh sekretaris bamuskam dan dibantu oleh staf, sesuai kebutuhan dan diangkat oleh kepala kampung dari penduduk kampung yang memenuhi syarat atas persetujuan pimpinan bamuskam. sekretaris dan staf sekretariat bamuskam tidak boleh dirangkap oleh perangkat kampung. bagian kedelapan rapat bamuskam rapat bamuskam dipimpin oleh pimpinan bamuskam. rapat bamuskam sebagaimana dimaksud pada ini, dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang kurangnya (satu per dua) dari jumlah anggota bamuskam, dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak. dalam hal tertentu rapat bamuskam dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang kurangnya (dua per tiga) dari jumlah anggota bamuskam, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang kurangnya (sati per dua) ditambah (satu) dari jumlah anggota bamuskam yang hadir. hasil rapat bamuskam ditetapkan dengan keputusan bamuskam dan dilengkapi dengan nobulan rapat yang dibuat oleh sekretaris bamuskam. bab keuangan pimpinan dan anggota bamuskam dapat menerima tunjangan sesuai kemampuan keuangan kampung yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja kampung. untuk kegiatan bamuskam disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan kampung yang dikelola sekretaris bamuskam dan ditetapkan setiap tahun dalam anggaran pendapatan dan belanja kampung. bab ketentuan penutup hal hal teknis dalam peraturan daerah ini: tahun tentang pedoman pembentukan badan musyawarah kampung (bamuskam) il. umum dengan diberlakukannya undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, maka dalam rangka mewujudkan demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan kampung, dibentuk badan musyawarah kampung yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan kampung,menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan roda pemerintahan kampung. dalam rangka pelaksanaan undang undang nomo: tahun tentang pemerintahan daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah nomor: tahun tentang desa maka perlu ditetapkan pedoman pembentukan badan musyawarah kampudengan rahmat tuhan yang maha esa bupati polewali mandar, menimbang bahwa dalam rangka pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, peningkatan mutu intensifikasi ternak, serta tetap terciptanya keamanan dan ketertiban dari gangguan ternak yang berkeliaran secara bebas, dibutuhkan penyesuaian, maka perlu diadakan perubahan pengaturan, pemeliharaan dan penertiban ternak. beberapa ketentuan dalamdiubah sebagai berikut: ketentuan diubah dengan menyisipkan (satu) diantara huruf dan huruf yakni dalam peraturan daerah ini yang dimaksud daerah adalah kabupaten polewali mandar. a.lkas daerah adalah kas pemerintah kabupaten polewali mandartempat pengembalian adalah sebidang tanah rerumputan yang ditentukan oleh bupati untuk digunakan khusus sebagai tempat pemeliharaan tempat makanan ternak. surat pemberitahuan jumlah ternak spot) adalah kartu surat keterangan yang memuat secara rinci jumlah dan jenis ternak yang dimiliki seseorang atau badan hukum pengelola. buku pendataan ternak adalah buku tempat mencatat jumlah dan jenis ternak yang dimiliki oleh setiap orang pada setiap desa kelurahan dalam kabupaten polewali mandar. penyidik ialah pegawai negeri sipil dalam lingkungan pemerintah kabupaten polewali mandarildihapus. kartu pemilikan ternak kpt) adalah kartu identitas kepemilikan seekor ternak besar yang memuat ciri ciri berikut dengan cap sesuai kode wilayah kabupaten, kecamatan, dan desa kelurahan alamat domisili ternak dan pemiliknya. kandang ternak adalah sebuah bangunan yang dibuat khusus sebagai tempat pemeliharaan seekor ternak besar dan kecil sesuai teknistempat penggembalaan adalah sarana dan prasarana yang disiapkan oleh pemilik disesuaikan dengan batas jumlah ternak yang gembala dan lapangan rerumputan yang tersedia serta tempat pengundangan yang memenuhi syarat teknis. unit pelaksana tenis daerah yang selanjutnya disingkat utd adalah unit pelaksana tenis daerah pada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi peternakan. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: peternak harus mengundangkan ternaknya sesuai dengan habitat kehidupan ternaknya. penempatan kandang atau pengembalian harus jauh dari: pemukiman penduduk, rumah ibadah: tempat pendidikan, sungai dan atau sumber air bersih yang berada diwilayah kabupaten polewali mandar, pasar, terminal, dan tempat keramaian lainnya. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: peternak harus menempatkan kandang pada lahan milik sendiri atau milik orang lain atas persetujuan pemiliknya dan memenuhi syarat yang ditentukan oleh teknis peternakan. ketentuan diubah dan dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut radius sebagaimana dimaksud dalam untuk populasi ternak besar paling banyak (tiga puluh) ekor dan ternak kecil paling banyak (seratus lima puluh) ekor, jarak kandang dari pemukiman penduduk paling sedikit (seratus) meter, dan jarak dengan peternakan lain yang sejenis paling sedikit (dua puluh lima) meter, dan ternak besar lebih dari (tiga puluh) ekor dan ternak kecil lebih dari (seratus lima puluh) ekor, jarak kandang dari pemukiman paling sedikit (dua ratus lima puluh) meter dan jarak dengan peternakan lain yang sejenis paling sedikit (dua puluh lima) meter. dihapus setiap ternak yang berusia (satu) tahun harus memiliki kartu pemilik ternak kpt), tanda cap kartu pengenal sesuai ketentuan yang berlaku. ketentuan diubah dan menambahkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikutaparat desa kelurahan, masyarakat dan atau polisi pamong praja. ternak yang ditangkap sebagaimana dimaksud pada disimpan paling lama (satu) hari pada tempat yang disediakan oleh dinas sebelum diserahkan kepada utd untuk diamankan. ternak yang diserahkan kepada utd sebagaimana dimaksud pada selanjutnya ditampung pada rumah tahanan ternak yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: ternak yang ditangkap dan telah ditahan pada tempat yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam dikenakan biaya pemeliharaan dan pengamanan untuk setiap ekor dan dipungut dari pemiliknya. biaya pemeliharaan dan pengamanan untuk setiap ekor ternak yang ditangkap akan ditetapkan dengan peraturan bupati. ternak yang ditangkap segera diumumkan melalui media cetak dan media elektronik dan apabila dalam waktu (tujuh) hari tidak ada seorangpun mengaku sebagai pemilik ternak, maka ternak tersebut dianggap tidak ada pemiliknya dan dapat dilelang atau dijual secara umum. seluruh hasil penerimaan yang dimaksud pada secara bruto disetor kas daerah. ketentuan dan ubah, sehingga berbunyi sebagai berikut peternak wajib menvaksinasi ternaknya secara teratur. untuk mendukung kesehatan ternak dan mencegah terjangkitnya penyakit kepada manusia, maka kandang dibuat sesuai dengan persyaratan teknis dari instansi terkaittanggal15fpizin gangguan dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota padang panjang, menimbangbahwa, bahwa ketentuan peraturan perundang undangan mengenai izin gangguan,republik indonesia tahun ho)nomor tahunnomor tahunkota padang panjangdang panjalain gangguan umumsebagaimana yang diamanatkan dalam. selain itu peraturan perundang undangan mengenai izin gangguan yang ada. sehingga perlu membentuk peraturan daerah tentang izin gangguan. ii. penjelasan demi cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan asas perlindungan adalah asas dalam penyelenggaraan izin gangguan ditujukan kepada perlindungan hak dan kepentingan masyarakat dan pelaku usaha dalam penyelenggaraan izin gangguan. huruf yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam penyelenggaraan izin gangguan memberikan kepastian hukum kepada setiap pelaku usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan izin gangguan. huruf yang dimaksud dengan asas ketertiban adalah asas dalam penyelenggaraan izin ganggutentraman adalah asas dalam penyelenggaraan izin gangguan harus dapat mewujudkan ketentraman dalam masyarakat serta pelaku usaha. huruf yang dimaksud dengan asas peran serta masyarakat adalah asas dalam penyelenggaraan izin gangguan melibatkan peran serta masyarakat melalui hak masyarakat untuk mendapatkan akses informasi dan akses partisipa panjadalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan atau kegiatan. pemegang, tujuan dan ruang lingkup bagian kesatu asas penyelenggaraan izin gangguan dilaksanakan berdasarkan asas: perlindungan, kepastian hukum, ketertiban, ketentraman, dan peran serta masyarakat. bagian kedua tujuan tujuan pemberian izin gangguan untuk: memberikan kepastian hukum dalam melaksanakan kegiatan usaha, mencegah dan mengendalikan gangguan yang muncul dari kegiatan usaha, memberikan perlindungan kepada masyarakat dari gangguan yang muncul dari kegiatan usaha, dan memaksimalkan potensi pendapatan asli daerah yang bersumber dari retribusi izin gangguan. bagian ketigaiatur dengan peraturan walikota. bab kewenangan pemberian izin pemberian izin gangguan merupakan kewenangan walikota. walikota dapat mendelegasikan wewenang sebagaimana dimaksud pada kepada kepala kantor yang mengelola pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab perizinan bagian kesatu umum setiap kegiatan usaha daerah wajib memiliki izin gangguan dari walikota atau pejabat yang ditunjukbiaya pengurusan izin gangguan dicantumkan secara jelas, pasti, dan terbuka. setiap penerimaan biaya perizinan yang dibayar oleh pemohon izin gangguan wajib disertai bukti pembayaran. bagian kedua persyaratan izin permohonan izin gangguan diajukan secara tertulis oleh pelaku usaha kepada walikota c.g. kept dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut mengisi formulir permohonan izin, fotokopi kartu tanda penduduk ktp) pemohon, fotokopi akta pendirian usaha bagi yang berbadan hukumfotokopi lunas pajak bumi dan bangunan pbb) tempat usahasurat pernyataan kesanggupan memenuhi menjumlah modal, jumlah tenaga kerjabagian ketiga pemeriksaan dan penilaian teknis pejabat yang ditunjuk melaksanakan pemeriksaan dan penilaian teknis lapangan secara koordinatif dengan dinas instansi terkait. hasil peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud pada dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan lokasi untuk dijadikan dasar pertimbangan untuk mengabulkan atau menolak permohonan. bagian keempat jangka waktu pengurusan izin permohonan yang telah memenuhi persyaratan administrasi diproses pengurusan izinnya selambat lambatnya (enam) hari kerja terhitung sejak berkas diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasilima masa berlaku izin, daftar ulang izin,gangguan dalam hal usahanya berdampak pada peningkatan gangguan sebagai akibat dari perubahan alamat usaha: penambahan tenaga kerja, penambahan modaljika pelaku usaha melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada pemerintah daerah dapat mencabut izin usaha. ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan izin gangguan diatur dengan peraturan walikota. bab hak dan kewajiban bagian kesatu kewajibanhak pemegang izin setiap pemegang izin gangguan berhak: mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan standar pelayanan minimal, standar operasional prosedur, dan ketentuan peraturan perundang undangwajiban pemegang izin setiap pemegang izin gangguan berkewajiban:,dengan lingkungan wilayah sekitarnya, melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan perizinan, dan membayar retribusi izin gangguan. bab retribusi setiap pelayanan perizinan yang diatur dalam peraturan daerah ini dapat dikenakan retribusi. retribusi pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada meliputi pemberian izin gangguan, dan perubahan izin gangguan. retribusi pemberian izin sebagaimana dimaksud pada dan digolongkan pada retribusi perizinan tertentu. ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi izin gangguan diatur dengan peraturan daerahroses pelaksanaan izin dilakukan oleh skpd yang berwenang melakukan pembinaan terhadap perdagangan dan pelaku usaha. ketentuan lebih lanjut tentang pengawasan diatur dengan peraturan walikota. bab sanksi administratif pemegang izin gangguaerhentian sementara kegiatan usaha, cc. pencabutan izin gangguan, atau pencabutan izin usaha. penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam didasarkan atas: tingkat atau berat ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang izin gangguan, tingkat ketaatan pemegang izin gangguan terhadap pemenuhan perintah atau kewajiban yang ditentukan dalam izin gangguan, cc. riw ketaatan pemegang izin gangguan, dan atau tingkat pengaruh atau implikasi pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang izin gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. bab xii ketentuan peralihan orang atau badan yang telah memiliki izin gangguorganisasi perangkat daerah sebagai landasan bagi pemerintah untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja kelembagaan dalam melaksanakan administrasi pemerintahan secara efektif dan efisienstaf ahli bagian kedua jabatan staf ahli (dl) dalam memberikan telaahan sesuai dengan bidang tugasnya, staf ahli bupati wajo adalah sebagai berikut. andi burhanuddin ungu diundangkan sengkang pada tanggal april sekretaris daerah kabupaten wajo, ttd. andi hitman hamzah# sekretaris daerah staf ahli bidang staf ahli bidang staf ahli bidang staf ahli bidang kemasyarakatan staf ahli bidang hukum dan politik pemerintahan pembangunan dan sumber daya manusiaseisann& pariwisata informatika jabatan dan kelurahan subang penghubung subang promosi subang sosial dan subang pemerintah pusatrasi administrasi pde keagrariaan masyarakat umum lingkungan hidup daerah lanjut dean keuangan area keterangan: bupati wajo : garis komando ttd garis koordinasi andi burhanuddin ungulaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik serta sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah, perlu ditata dan disempurnakunsur pelayanan dprd. paragraf bagian umum bagian umum merupakan unsur staf yang membantu asisten administrasi dalam memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh unsur pemerintah daerah bidang ketatausahaan dan kerumah tanggap. bagian umum mempunyai tugas merumuskan kebijaksanaan dan melaksanakan surat menyurat, kearsipan dinamis, kerumahtanggasanaan bidang ketatausahaan dan kerumahtanggaan, pelaksanaan urusan surat menyurat dan kearsipan dinamis daerah, pengembangan urusan rumah tangga kabupaten, pelaksanaan pengamanan dan ketertiban komplek kantor bupati, pelayanan administrasi kepada pimpinan pemerintah daerah, susunan organisasi bagian umum, terdiri dari sub bagian tata usaha, sub bagian rumah tangga, sub bagian perlengkapan dan aset. bagian hubungan masyarakatjl) bagian hubungan masyarakat dan protokol mempunyai tugas merumuskan kebijaksanaan dan melaksanakan pengumpulan dan pengalihan data informasi, publikasi, pelayanan, informasi, serta pelayanan keprotokolan perumusan kebijaksanaan bidang hubungan masyarakatcc. publikasi dan dokumentasi kebijakan pemerintah daerah, pelayanan informasi kebijakan dan kegiatan pemerintah daerah, penyelenggaran kegiatan upacara, resepsi, dan pelayanan tamu, penyiapan kelengkapan dokumen perjalanan dinas pimpinan dan pejabat pemerintah daerah. susunan organisasi bagian hubungan masyarakat dan protokol, terdiri dari sub bagian protokol, sub bagian publikasi dan dokumentasi sub bagian sandi dan telematika. bagian kedua sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah paragraf kedudukan (l) sekretariat dprd merupakan unsur pelayanan terhadap dprd dalam menyelenggarakan hak dan kewajiban serta wewenangnya. sekretariat dprd pimpin oleh seorang sekretaris yang beradaparagraf tugas dan fungsi sekretariat dprd mempunyai tugas memberikan pelayanan untuk kelancaran kegiatan dprd, mempersiapkan persidangan, mempersiapkan produk perundang undangan, kegiatan kehumasan, pelayanan umum untuk kelancaran kegiatan dprd dan melaksanakan kegiatan administrasi keuangan. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada sekretariat dprd mempunyai fungsi fasilitas rapat anggota dprd, pelaksanaan urusan rumah tangga dprd, pengelolaan tata usaha dprd. paragraf susunan organisasi susunan organisasi sekretariat dprd terdiri dari sekretariat dprd bagian umum terdiri dari sub bagian tata usaha dan kepegawaian, sub bagian keuangan. bagian persidangan, terdiri dari sub bagian persidangan, protokol dan pelayanan komisi, sub bagian risalah, hukum dan perundang undangan. bagian publikasi dan informasi, terdiri dari sub bagian dokumentasi dan perpustakaan, sub bagian pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat. bagan struktur organisasi sekretaris dprtata usaha, kepegawaian, kearsipan, urusan rumah tangga, keamanan dan atau ketertiban satuan, perjalanan dinas pimpinan, anggota dan sekretaris dprd. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana maksud pada bagian umum mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan tata usaha dan kearsipan dprd, penyelenggaran urusan kerumah tanggapan, kebersihan, keamanan dan ketertiban lingkungan satuan, cc. pengaturan bahan bakar dan perjalanan dinas, penyusunan rancangan rencana, perubahan dan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah usul inisiatif dprd, mengatur kelancaran perjalanan dinas pimpinan dan anggota dprd.ersidangan bagian persidangan. bagimempunyai tugas melaksanakan pelayanan administratif kepada pimpinan dan anggota dprd dan melaksanakmempunyai fungsi penyusunan program kegiatan sidang dan atau rapat dprd, pelayanan kegiatan komisi dan kepanitiaan dprd,ublikasi dan informasi bagian publikasi dan informasi, jurnalistik, perpustakaan, pengaduan masalah dari masyarakat. bagian publikasi dan informasi(l) bagian publikasi dan informasipengaduan masalah dari masyarakat. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada bagian publikasi dan informasi mempunyai fungsi mengatur urusan kehumasan jurnalistik: melaksanakan kegiatan perpustakaan, cc. penyelenggaran pelayanan atas pengaduan dari masyarakat:sekretaris dprd. kelompok jabatansekretaris dprd, para asisten, para kepala bagian dan paraunit. urusan urusan pemerintahan daerah yang belum tertampung dalam lembaga lembaga sebagaimana dalam perdasekretaris daerah, sekretaris dprd dan pejabat lainnya lingkungan sekretariat daerah dan sekretariat dprd mengacu kepada peraturan perundang undangegawaian sekretariat daerah dan sekretariat dprd diatur sesuaisekretariat daerah dan sekretariat dprdr nip. lembaran daerah kabupaten dharmasraya tahun nomor alihan sesar dengan.aslinya gam hukum geri pendeta pee ema karennagari. penyelenggara pemerintahaniii kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi bagian pertama sekretariat daerah paragraf kedudukan (l) sekretariat daerah adalah unsur pembantu pimpinan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang sekretaris daerah yang berada dan bertanggung bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris daerah laksana, keuangan serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat daerah. dalamn administrasi pemerintahan, cc. penyelenggarsekretariat daerah terdiri dari sekretaris daerah: asisten pemerintahan, asisten ekonomi dan pembangunan, asisten administrasi: bagian tata pemerintahan, bagian pemerintahan nagari, bagian hukum, bagian perekonomian, bagian pembangunan, bagian kesejahteraan rakyat, bagian organisasi, bagian umum, bagian humas dan protokol. bagan struktur organisasi sekretarisasisten pemerintahan asisten pemerintahan mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan administrasi pemerintahanpengolahan teknologi informasimempunyai fungsicatan, kesatuan bangsa dan politik, pengolahan teknologi informasi, dan hak asasi manusia serta bantuan hukum:hanan dan pemerataan, kesatuan bangsa dan politik, pengolahan teknologi informasi: pengendalian pelaksanaan ditaan, kesatuan bangsa dan politik, pengolahan teknologi informasi. asisten pemerintahan membawahi bagian tata pemerintahan, bagian pemerintahan nagari, bagian hukum. dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada dan asisten pemerintahan mengkoordinasikan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugasnya. paragraf bagian tata pemerintahan jl) bagian tata pemerintahantata pemerintahan mempunyai tugas merumuskan kebijaksana sama,kebijaksanaan bidang administrasi pemerintahan daerah, otonomi daerah dan kerja samatata ke sama, koordinasi pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas tugas pemerintahan lainnya. susunan organisasi bagian tata pemerintahan, terdiri dari sub bagian tata pemerintahan umum, sub bagian pemberdayaan otonomi dan perangkat daerah, sub bagian penelitian dan pengembangan wilayah. paragraf bagian pemerintahan nagari jl) bagian pemerintahan nagari nagari. bagiannagari mempunyai tugas merumuskan kebijaksanaan dan melaksanakan administrasi pemerintahan nagari. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada bagian, pemberdayaan perangkat dan kelembagaan nagari, pengendalian dan pengawasan keuangan dan aset nagari. susunan organisasi bagian pemerintahan nagari sub bagian tata pemerintahan nagari, sub bagian pembinaan perangkat dan kelembagaan nagari, sub bagian pengendalian dan pengawasan keuangan dan aset nagari. paragraf bagian hukum bagian hukum yanghuku,hukum terdiri dari sub bagian perundang undangan,paragraf asisten ekonomi dan pembangunan asisten ekonomiadministrasi dan pembangunan mempunyai fungsi koordinasi d koordinasi pelaksanaan di, cc. pengendalian pel. asisten ekonomi dan pembangunan membawahi bagian perekonomian, bagian pembangunan, bagian kesejahteraan rakyatperekonomian bagian perekonomian merupakan unsur staf yang membantu asisten ekonomi dan pembangunan dalam melaksanakan perumusan dan melaksanakan kesejahteraan dibidang perekonomian bagian perekonomian mempunyai tugas menyiapkpenyiapcc. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiat. susunan organisasi bagian perekonomian terdiri dari sub bagian sarana dan prasarana perekonomian, sub bagian bina produksi daerah, sub bagian pembinaan kelembagaan perekonomian. paragraf bagian pembangunan bagian pembangunanmbangunan mempunyai tugas menyiapkbagian pembangunan mempunyai fungsi pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan dalampenyiapcc. penyusunan laporan hasil pembinaan proses pengadaan barang dan jasa. susunan organisasi bagian pembangunan, terdiri dari sub bagian pengendalian program, sub bagian administrasi pembangunan, sub bagian evaluasi dan pelaporan. paragraf bagian kesejahteraan rakyat bagian kesejahteraan rakyatdibidang kesejahteraan rakyatjl) bagian kesejahteraan rakyat mempunyai tugas menyiapkan bahkebudayaan, ketenagakerjaan, transmigrasi, pemberdayaan masyarakat, perpustakaan umumpenyiapan bahccc.. susunan organisasi bagian kesejahteraan rakyat, terdiri dari sub bagian agama, mental dan spiritual, sub bagian bina organisasi masyarakat, organisasi pemuda dan olah raga, sub bagian kesejahteraan sosial. paragraf asisten administrasi asisten administrasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang administrasi umum dan organisasi serta administrasi hubungan masyarakat dan keprotokolan. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada asisten administrasi mempunyai fungsi mengkoordinasikan perumusan kebijakpenyelenggaran kegiatan administrasi pemerintahan dibidang organisasi dan penatalaksanacc. mengkoordinasikan kegiat. asisten administrasi membawahi bagian organisasi, bagian umum, bagian humas dan protokol. dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dan asisten administrasiorganisasi jl) bagian organisasi merupakan unsur staf yang membantu asisten administrasi dalam memberikan pelayanan administrasi pada seluruh unsur pemerintah daerah dijl) bagian organisasi mempunyai tugas merumuskan kebijaksanaan dan melaksanakan pembinaan bidang kelembagaan, penatalaksanaan, analisa, dan pengembangan sistem informasi manajemen, cc., pengumpulan, pengolahan data dalam rangka pengembangan sistem informasi manajemen, bekerja sama dengan pihak lain dalam perumusan serta penyiapan bahan pengolahan dan penataan organisasi dan penatalaksanaan. susunan organisasi, bagian organisasi, terdiri dari sub bagian analisis dan formasi jabatan, sub bagian kelembagaan, sub bagian penatalaksanaan. |
walikota magelang provinsi jawa tengah peraturan daerah kota magelang nomor tahun tentang ketertiban umum dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota magelang, menimbang bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan masyarakat kota magelang yang tertib, tenteertib fasilitas umum setiap orang dan atau badan dilarang merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial daerah. setiap orang dan atau badanwalikota atau pejabat yang berwenang. bagian kelima tertib pemeliharaan hewan setiap orang dan atau badan wajib menjaga hewan peliharaannya,. bagian keenam tertib usaha setiap orang dan atau badanwalikota atau pejabat yang berwenang setelah memenuhi persyaratan. setiap orang dan atau badanan atau badan dilarang: menempatkan benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha dijalan, trotoar, jalur hijau, taman kota, dan tempat umum lainnya, tanpa izin dari walikota atauditetapkan oleh walikotawalikota ataubagian ketujuh tertib bangunan gedungwalikota, mendirikan reklame tanpa izin dari pejabat yang berwenang. cc. mendirikan bangunan melebihi dari batas yang dimiliki:. setiap orang dan atau badandelapan tertib penyelenggaraan alat peraga setiap orang dan atau badan yang menyelenggarakan alat peraga wajib memperoleh izin dari walikota atau pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. alat peraga sebagaimana dimaksud pada meliputi: papan billboard videotron megaton dan sejenisnya, kain bendera umbul umbul spanduk, selebaran brosur leaflet, stiker, benda atau bentuk lainnya. alat peraga sebagaimana dimaksud pada dilarang mengandung unsur pornografi, mempertentangkan unsur suku, agama, ras, dan antar golongan, bermuatan politik yang dipasang. dipasang tidak sesuai dengan izin dan lokasi yang telah ditetapkan. larangan pemasangan alat peraga pada gedung pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf angka dikecualikan dalam hal telah mendapatkan izin dari walikota. ketentuan lebih lanjut tentang tata cara dan perizinan pemasangan alat peraga diatur dengan peraturan walikota. pemasangan alat peraga ditempatkan pada lokasi yang ditetapkan oleh walikota. setiap orang dan atau badan yang memasang alat peraga wajib mencabut dan membersihkan alat peraga setelah masa berlaku izin habis. pemerintah daerah berwenang memerintahkan kepada orang dan atau badan untuk mencabut atau memindahkan alat peraga yang tidak memenuhi ketentuan. dalam hal orang dan atau badan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada skpd berwenang mencabut atau memindahkan alat peraga. bagian kesembilan tertib sosialcc.walikota atau pejabat yang berwenangcc. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, atau memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan prostitusi, memakai jasa prostitusi. setiap orang dan atau badancc.walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian kesepuluh tertib kesehatanpengobat tradisional yang melakukan pekerjaan atau praktik sebagai pengobatbagian kesebelasdengan keputusan walikota. bagian kedua belas tertib kegiatan keramaian setiap orang dan atau badan yang menyelenggarakan kegiatan keramaian wajib mendapat izin dari walikota dan atau kepolisian republik indonesia. setiap kegiatansebagaimana dimaksud pada wajib dilakukan perforasi satuan kerja perangkat daerah yang membidangi pendapatan daerah. dalam hal karcis tanda masuk atau dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada tidak perforasi maka izin tidak akan diberikan. bab peran serta masyarakatwalikota. bab pembinaan, pengawasan, dan pengendalian walikota berwenang untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendali. dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada dapat melibatkan satuan kerja perangkat daerah yang terkait. bab vii sanksi administratif setiap orang dan atau badan yang melanggar ketentuan sampai dengan sampai dengan sampai dengan dan atau sampai dengwalikotasampai dengan sampai dengan samppj. walikota magelang, rudy apriyantono diundangkan magelang pada tanggal novemberota magelang memandang perlu menyusun regulasi sebagai pedoman utnuk mengkondisikan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. relevan dengan visi kota magelang sebagai kota jasa yang maju, profesional, sejahtera, mandiri dan berkeadilan, dinamika masyarakat yang taat aturan dan suasana tertib akan menjadi daya tarik bagi masyarakat luar daerah untuk datang dan berkunjung serta menanamkan investasi yang pada akhirnya memberikan kontribusi bagi kemajuan pembangunan kota magelangota magelang. dinamika perkembangan dan kebutuhan masyarakat kota magelangmagelangrbau menyengat adalah apa yang dapat ditangkap oleh indra mencium (seperti anyar, busuk). cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan hewan peliharaannya adalah hewan ternak seperti ternak ruminansia besar, ternak ruminansia (hewan pemamah biak) kecil, babi dan unggas serta hewan kesayangan seperti anjing, kucing, burung berkicau, reptil, dan sejenisnya. huruf yang dimaksud dengan mengotori lingkungan adalah menyebabkan pencemaran lingkungan air, darat, dan atau udara. cukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan caloilarang adalah jika atap bertempat dengan batas tanah harus membuat talang air. huruf cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan alat peraga adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk corak dan ragamnya dirancang untuk tujuan komersial maupun no orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan pornografi adalah penggambaran tingkah laku secara erotis dng lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu berahi. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan bermuatan politik adalah semua bentuk aktifitas untuk menghadirkan dan mempromosikan individu maupun partai tertentu, berisikan muatan muatan politik, seperti profil pribadi tokoh elit partai tertentustitusi adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdaganganhuruf cukup jelas.. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. peran serta masyarakat dapat berupa kader siaga ketentraman dan ketertiban (transit), tim pemeliharaan ketentraman dan ketertiban, bantuan skpd, dan atau sebutmagelanglembaga teknis daerah, badan pelayanan perizinan terpadu,ternakan dan kesehatantata ruang danbangunan geduruang terbuka hijaupenegakbagi masyarakatab maksud dan tujuan maksud dibentuknya peraturan daerah ini adalah menjamin kepastian hukum atas ketertiban umum daerlingkungan wilayah daermeliputi: tertib lingkungan hidup, tertib lingkungan masyarakat, cc. tertib fasilitas umum, tertib usaha, tertib pemeliharaan hewan, tertib bangunan gedung, tertib penyelenggaraan alat peraga, tertib sosial: tertib kesehatan: tertib kawasan merokok, tertib keramaian. bab ketertiban umum. pemerintah daerah bertanggung jawab atas ketertiban umum wilayah daerah. pemerintah daerah berwenang mengkoordinasikan dan mengatur ketertiban umum wilayah daerah. bagian kedua tertib lingkungan hidup:: cc.an atau badancc.. bagian ketiga tertib lingkungan masyarakat setiap orang yang bermalam wajib melaporkan diri kepada ketua rukun tetangga setempatilarang menyimpan dan atau membuang benda yang berbau menyengat yang dapat mengganggu penghuni sekitarnyav1penerimaansetelah perubahan rp. pengeluaran semula rp. bertambah (berkurang) rp. jumlahpengeluaran(nerimaan bagian laba dari penyertaan modal semula bertambah (berkurang) rp. jumlah penerimaan bagian laba dari penyertaan rp.atasdiatasppemerintah kabupaten tabalong dansesuai ketentuan perundang undangan yang berlakunagoya, #yh, anang syakhfiani diundangkan tanjung pot pada tanggal, september sekretaris daerah s kabupaten tabalong, sh.kamar tahun n1209):setelah perubahan rp. pengeluaran rp. semula rp. bertambah (berkurang):herkairanoil rm dana bagi hasil pajak semula rp. bertambah (berkurang) rp. jumlah dana bagi hasil pajak , bertambah (berkurang) rp.,(rp. partai politik setelah perubahan, jumlahbelanjapegawaisetelah perubahan rp. belanja barang dan jasa semula rp. bertambah (berkurang) rp. jumlahbelanjabarangdanjasasetelah perubahan rp. belanja modal semula rp. bertambah (berkurang) rp psiabupaten daerah tingkat sragen nomor tahun sudah tidak sesuai lagi dan perlu dicabut: bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu menetapkan dsragekedudukan keuangan dewan perwakilan rakyat daerahdewan perwakilan rakyat daerah selanjutnya disebut dprd adalah badan legislatif daerah pimpinan dprd adalah ketua dan wakil wakil ketua anggota dprd adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota dprd dan telang mengucapkan sumpah janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan sec sekretaris dprd adalah pejabat yang memimpin secretariat dprd yang diangkat oleh bupatical dan uang makan tunjangan panitia adalahoo, uang paket cc. tunjangan jabatan tunjangan khusus tunjangan perbaikan penghasilan penghasilan tetap anggota dprd terdiri dari uang representasi, uang paket cc. tunjangan komisi tunjangan khusus tunjangan perbaikan penghasilan pimpinan dan anggota dprd menerima uang representasi besarnya uang representasi bagi ketua dprd rp. (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) besarnya uang representasi bagi wakil ketua dprd rp. satu juta status tiga puluh empat ribu rupiah) besarnya uang representasi bagi anggota dprd rp. satujuta delapan ribu rupiah) tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud pada ini, meliputi tunjangan istri suami sebesar dari uang presentasinya tunjangan anak sebesar dari uang presentasinya tunjangan anak sebagaimana dimaksud ini maksimal untuk (dua) orang anak pimpinan dan anggota dprd menerima uang paket): wakil ketua dprd sebesar rp. (dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) anggota dprd sebesar rp. (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) kepada pimpinan dprd diberikan tunjangan jabatan besarnya tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ini, paling tinggi untuk ketua dprd sebesar rp. (enam ratus tiga puluh ribu rupiah), wakil ketua dprd sebesar rp. (lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)untuk ketua dprd sebesar rp. (seratus dua puluh enam ribu rupiah), wakil ketua dprd sebesar rp. (sembilan puluh empat ribu rupiah): sekretaris sebesar sebesar rp. (sembilan puluh empat ribu rupiah), anggota dprd sebesar rp. (enam puluh tiga ribu rupiah). pimpinan dan anggota dprd diberi tunjangan khusus, untuk pembayaran pajak penghasilan masing masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagian kedua tunjangan panitia (l), wakil ketua rp. (enam puluh tiga ribu rupiah) sekretaris rp. (enam puluh tiga ribu rupiah) anggota rp. (tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah) (l) sebagaimana dimaksud pada ini, diberikan dalam bentuk jaminan asuransipresentasinya atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka wafat (enam) kali uang presentasinya, bantuan biaya pengangkutan jenazah jl) ketua dprd disediakan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan (satu) unit kendaraan dinas wakil wakil ketua dprd disediakan masing masing (satu) unit kendaraan dinasini, dibebankan pada apbd apabila ketua dprd berhenti atau berakhir masa baktinya rumah jabatan ber apabila wakil ketua dprddaerah, psr pakaian sipil resmi) (satu) kali setahun psl pakaian sipil lengkap) (satu) kali selama (lima) tahun bagian keempat biaya kegiatan dprd untuk kelancaran pelaksanaan tugas dprd pada belanja secretariat dprd disediakan belanja pegawai belanja barang belanja perjalanan dinas biaya pemeliharaan biaya penunjang kegiatan besarnya biaya penunjang kegiatan dprd paling rendah rp. (tiga ratus juta rupiah) bab iii pengelolaan keuangan (l) pimpinan dprd dan sekretaris dprd setiap tahun menyusun rencana anggaran belanja dprd kabupaten sragen anggaran belanja dprd dan sekretariat dprd merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari apbd kabupaten sragen pengeluaran yang timbul sebagia akibat peraturan daerah ini menjadi beban apbd kabupaten sragennomor tanggal february dan diundangkan dalam lembaran daerah kabupaten sragen daerah tingkat sragen tanggal maret nomor tahun ser ketua bpk propinsi jateng) lembaran daerah kabupaten sragen tahun nomor seri nomor |
pung timur, menimbang bahwa untuk kelancaran, ketertiban, kenyamanan dan keselamatan bagi pengguna jasa dan upaya meningkatkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari penerimaan retribusi, maka dipandang perlu mengatur retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut padamdengan persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten lampung timur. memutuskan menetapkan peraturan daerah kabupaten lampung timur dinas adalah dinas perhubungan kabupaten lampung timur kepala dinas adalah kepala dinas perhubungan kabupaten lampung timur yang berlaku. utd adalah unit pelaksana teknis dinas pada dinas perhubungan kabupaten lampung timur yang melakukan sebagian tugas operasional dinas dibidang pengujian kendaraan bermotor. penguji adalah setiap tenaga penguji yang memenuhi kualifikasikendaraan untuk penumpang dan barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkutwajib uji adalah kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, mobil penumpang umum,luji. tanda uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputiyang menguasai kendaraan bermotor yang menurut ketentuan peraturan perundang undangan diwajibkan untuk mobil penumpang umum mobil barang kereta gandengan kereta tempelan kendaraan khusus subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memiliki usaha pengangkutan dan memperoleh pelayanan pengujian kendaraan bermotor. bab iii kewenangan pemungutan kewenangan pemungutan retribusi dilaksanakan oleh dinas perhubungan. bab pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor setiap uji kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan, dan kereta tempelan, serta kendaraan umum yang dioperasikan dijalan, wajib uji berkala kendaraan bermotor. pelaksanaan uji berkala:, memberikan pelayanan umum kepada masyarakat, uji berkala kendaraan bermotor dimaksudkan ini meliputi uji suspensi dan pemeriksaan bagian bawah kendaraan uji rem, uji lampu utama, uji pedometer, uji emisi gas buang co hc dan gas uap: pengukuran dimensi kendaran, pengukuran berat kendaran: uji kuncup roda depan, uji kebisingan klakson, masa berlaku uji berkala selama (enam) bulan pengujian berkala kendaraan bermotor akan dilaksanakan oleh dinas sehubungan kabupaten lampung timur. pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada keputusan ini, dilakukan atas permohonan pemilik kendaraan bermotor wajib uji dengan melampirkan surat surat sebagai keterangan kelengkapan kendaraan bermotor yang diuji. permohonan pendaftaran uji berkala sebagaimana dimaksud ini, harus sudah diajukan paling lambat (satu bulan sebelum masa berakhirnya uji berkala untuk pertama kali dan (tujuh) hari sebelum berakhirnyadinyatakan lulus uji, diberikan bukti bukti lulus uji berupa buku uji, tanda uji dan tanda samping. persyaratan dan tata cara permohonan serta tata cara pengujian kendaraan bermotor ditetapkan oleh bupati. setiap kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud keputusan ini, yang memperoleh jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor dari unit pelaksana pengujian kendaraan bermotor milik pemerintah daerah diwajibkan membayar retribusi. untuk melakukan uji berkala pertama, perpanjangan, perubahan dan penggantian tanda bukti lulus uji dipungut biaya. bab wilayah dan tata cara pemungutan retribusi yang terutang dipungut ditempat pengujian berkala kendaraan bermotor dilaksanakan, yaitu pada dinas perhubungan kabupaten lampung timur saat retribusi berhutang saat retribusi terutang adalah pada saat terbitnya skr atau dokumen lain yang dipersamakan. bab viii surat pendaftaran (dl). berdasarkan sportpenetapan retribusi (d0) berdasarkan ordtetapkan oleh bupati. hasil pungutan retribusisworldyang terutang. apabila dalam jangka waktu sebagaimana yang dimaksud (l)ap dikabulkan. bab xiii pengembalian keleb perhubungan kabupaten lampung timuran waktu paling lama (dua) bulan sejak diterbitkannya skldlbperhubungaerimaan langsung ataunyaasa keputusanj uang upah pungut kepada instansi pengelola dan pembantu diberikan uang upah pungut sebesar dari seluruh penerimaan yang telah disetor kas daerah. tata cara permintaan pembayaran uang upah pungut dimaksud pada ini, dilakukan berdasarkandikenakan sanksi administrasi berupa denda s d bulan dari biaya uji, bulan keatas dari tariff retribusi dengan menggunakan std denda sebagaimana dimaksud disetorkan kas daerah kabupaten lampung timurmasyarakat dan pencemaran lingkungpelanggaran. petugas pelaksana yangdengans sengaja melakukan tindakan yang nyata nyata merugikan pemerintah daerah, akan diambil tindakan sesuai peraturan perundang undangan yang berlakungan tindak pidana dibidang retribusi daerah. memeriksa buku buku, catatan catatan dananret sekretaris daerah de timur, hi. stone, sh.sp pembina utama muda nip. lembaran daerah kabupaten lampung timurumum daerah buruk tahu yang dikelola pemerintah kabupaten murung raya perlu ditunjang dengan sarana yang cukup memadai, bahwa untuk menunjang sarana tersebut pada huruf besarnya tarif pelayanan kesehatan pada rumah sakit umum daerah buruk tahu perlu disesuaikan. beberapa ketentuan dalc), diubah sebagai berikut ketentuan dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: (d0, untuk tarif rawat inap dikenakan tambahan biaya jasa konsultasi medik sebesar (dua puluh persen) dari biaya akomodasi. ketentuan angka iii pada lampiran peraturan daerah ini diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut iii. tarif rawat inap akomodasi jasa konsultasi medik visitlampiran peraturan daerah nomor tanggai desember pemerintah kabupaten bandung ringkasan apbd nomor urut uraian pendapatan pendapatan daerah dana perimbangan lain lain pendapatan daerah yang sah belanja belanja langsung belanja langsung surplus pembiayaan daerah penerimaan pembiayaan daerah pengeluaran pembiayaan daerah pembiayaan netto lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan jumlah laser ringkasan apbd lampiran peraturan daerah nomor tangga. desember x5 pemerintah kabupaten bandung ringkasan apbd menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi kode urusan pemerintahan daerah pendapatan belanja kode urusan pemerintahan daerah pendapangkatan abc menuju1 san f+m^ art dalam can organisasi html ham api pendapatan belanja html ham api pendapatan tidak langsung 1aj langsung aaa dci jumlah lan j\j \j\j jumlah surplus (defisit) kode urusan pemerintahan daerah pembiayaan siapa tab kode urusan pemerintahan daerah penerimaan pengeluaran pembiayaan netto siapa tab urusan penunjang keuangan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun anggar berkenaan ringkasan apbd menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi sim oal lampiran peraturan daerah pemerintah kabupaten bandung ringkasan apbd menurut organisasi dan urusan pemerintahan kode satuan kerja perangkat daerah pendapatan belanja tidak langsung langsung jumlah belanjadinas pekerjaan umum dan penataan ruang dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman, dan pertanahan satuan pamong praja badan bencana daerah ringkasan apbd menurut organisasi dan urusan pemerintahan daerah rried kode satuan kerja perangkat daerah pembiayaan tab kode satuan kerja perangkat daerah tab badan keuangan daerah badan keuangan daerah badan keuangan daerah lebih pembiayaan anggaran tahun angga ran berkenaan ringkasan apbd menurut organisasi dan urusan pemerintahan daerah pemerintahorganisasi unit organisasi l"\mac demi" mr\ team kode uraian jumlah dasar hukum uraian r\ i belanja a~ja f\(\f\ program pelayanan administrasi perkantoran r7ft ~7aaak penerangan bangunan kantor penyediaan peralatan dan perlengkapansf& b!? 12oi tanggal kode rekening uraian jumlah dasar hukumtanggal pemerintah kabupaten bandung rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah organisasi, program dan kegiatan kode uraian urusan, z"\ i r ~t program dan kegiatan belanja jumlah kode uraian urusan, z"\ i r ~t program dan kegiatan barang jasa modal jumlah pendidikan dinas pendidikan dinas pendidikan dinas a~7a fi7r u,uu writ u,uu ~7q f\r\f\ r\r\ rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan kode uraian urusan, program dan kegiatan belanja jumlah kode uraian urusan, program dan kegiatan fl. jumlah jumlah adang laser reka pmj lasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan bj) lampiran peraturan daerah nomor tanggai pemerintah kabupaten bandude uraian belanja langsung belanja langsung jumlah kode uraian pegawai non pegawai pegawai barang jasa modal jumlah pelayanan umum ~\f\f\ r\r\ 1q3 ,u jo. uuu,uu zj.jj.uuu.uuu,uu jj. lii j.lut,tj .it uuu,uu lo. ju.uu fils z. j.jjj, ol , fi7s to.o ti. juu.uz. ,uu 7nn tt. joo.uj ,v u jjj.ioj. jjo,uu s7r jj.jjo. oz, aut,uo ketertiban dan keamanan u,uu *3q 7n^ ekonomelanja langsung belanja langsung 1iii pegawai non pegawai pegawai barang jasa modal 1iii lingkungan hidup vjz_\j 7u.uuu,liu jj. .jj,\j\jj. j\j perumahan dan umum kesehatan pariwisata dan budaya pendidikan perlindungabupaten bandung daftar jumlah pegawai per golongan dan berjabatan tahun anggaran lampiran vi: peraturan daerah kabupaten bandung tahun desember iii iv e iv d iv c iv b jumlah golongan. iv. ill ill ill ill jumlah golongan iii iklim main jumlah nun iii jumlah golongan jumlah golongan total desember iam akan oil ita rlu dcd idham cai al^ nip ar\nlr\ uin ulb nna .uuo.y a \ v ftrtrt > b9u. ub,o . o4.53b,uu ,5u .bzu.uuu,uu r\r\ c i >inn o.u uo. uu,uu ulb .o2o. iii iii opac ulb .ou ,yb ca7 f\ao .u4z, o.i opac ulb "70a .72b, >ico 70c do.yoo,uu afi ^t4_^t. ^s\j, o?. uu. kabupaten bandung daftar penyertaan modal investasiual (in vbo abl) knamun anggaran lalu penyertaan modal tahun ini penyesuaian modal metode ekuitas jumlah modal yang telah disertakan sampai dengan tahun ini sisa modal yang rfi nilfrtakam.s d bank bjb cabang soreang perda kab. bandung tahun . s d2018 dam kabupaten bandung perda kab. bandung tahun . s d2018 bpr. perda kab. bandung tahun . s d koperasi pegawai kabupaten bandung. . s d lpk. . s d pdb. perda tahun .s d citra bangun selaras perda kab. bandung tahun lampiran viii: peraturan der desember kabupaten bandung daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah tahun anggaran lampiran peraturan daerah kabupaten bandung desember qoi aac qno z.ozd.l4o.j uy.l4 u,uu >i71 (yi 91c qqg c\(\ .zuu j.jyy.uu qoo z .oy .y z.ozz,uu gigi qa7 r*\ ofl irigasi jumlah bruto: jumlah netto: kabupaten bandung daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain lain tahun anggaran lampiran peraturan daerah kabupaten bandung all uuntutan perbendaharaan dan ganti rugi kemitraan dengan pihak ketiga aset tak berwujud aset lain lain jumlah aset lainnya: jumlah penyisihan amortisasi jumlah aset lainnya netto. peraturan nomor tanggal desember tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran kode judul kegiatan jumlah anggaran tahun apbd tahun perubahan apbd tahun jumlah realisasi akhir tahun jumlah sisa anggaran yang dianggarkan dalam tahun ini (rp) tahun apbd perubahan apbdbis12oi7 lampiran xi.kode kegiatan judul kegiatan jumlah tahun awal penganggaraanggaran tahusisa anggaran yang dianggarkan dalam tahun ini (rp) tahun induk perubahan jumlah tahun desember kabupaten bandungjumlah pembayaran tahun ini (rp) jumlah sisa pembayaran (rp)pokok pinjaman daerah bunga pokok pinjaman daerah bungarp) rp) rp) rp) jumlah lampiran xiii:ml8m & |
emurung raya sebagai kabupaten baru yang wilayahnya sangat luas dan memiliki sumber daya alam yang perlu diproduksi dan ditawarkan kepada pengusaha investor, dengan demikian akan ada tenaga ahli dari tenaga kerja asing yang membantu percepatan produksinya bahwa dengan berlakunya undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan, dimana pada menyebutkan setiap tenaga kerja asing harus mendapat ijin menteri tenaga kerja dan transmigrasi, sedangkan gubernur hanya menerbitkan perpanjangan ijin sesuai permintaan bahwa sehubungan sebagaimana dimaksud pada huruf atas, telah ditetapkan keputusan menteri tenaga kerja dan transmigrasi nomor men tanggal oktober tentang tata cara pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing yang ditegaskan lebih lanjut dengan keputusan menteri tenaga kerja dan transmigrasi nomor men ii1 tanggal maret tentang tata cara memperoleh ijin mempekerjakan tenaga kerja asing, dimana penerbitan perpanjangan ijin oleh gubernur dan bupati hanya memberikan rekomendasi sebagai dasar dan pertimbangan penerbitannya bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf dan atas, perlu pengaturan mengenai pelayanan pemberian rekomendasi terhadap perpanjangan ijin kepada setiap tenaga kerja asing yang ditetapkan dengan peraturan daerahlembaruktirektur adalah direktur penyediaan dan penggunaan tenaga kerja departemen tenaga kerja dan transmigrasi. kepala dinas tenaga kerja, transmigrasi dan sosial yang selanjutnya disingkat kepala dinas adalah kepala dinas tenaga kerja, transmigrasi dan sosial kabupaten murung raya. dinas pendapatan daerah adalah dinas pendapatan kabupaten murung radan atau calon pengganti tka. pemberi kerja tenaga kerja asing yang selanjutnya disebut pemberi kerja tka adalah pengusaha, badan hukum,rekomendasi ijin mempekerjakan tenaga kerja asing ita) adalah persetujuan tertulis yang diberikan oleh bupati kepada pemohon perusahaan pengguna tka untuk memperpanjang ita. kompensasi adalah dana yang harus dibayar oleh pemberi kerja tka kepada negara atas penggunaan tka. pungutan adalah dana yang harus dibayar oleh pemberi kerja tka kepada pemerintah daerah atas rekomendasi yang diberikan sebagai penerimaan daerah bukan pajak yang selanjutnya disingkat pdip. bab persyaratan memperoleh rekomendasi (dl)untuk mendapatkan rekomendasi dengan melampirkan photo copy surat keputusan pengesahan rata photo copy paspor tka yang akan dipekerjakan cc. photo copy kartu ijin tinggal terbatas kita) untuk bekerja atas nama tka yang bersangkutan photo copy perjanjian kerja pas photo berwarna ukuran sebanyak (tiga) lembar bukti wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan yang masih berlaku bukti pembayaran dana kompensasi penggunaan tka bukti pembayaran pungutan penggunaan tka laporan realisasi pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan kepada tki pendamping. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ini, ditujukan kepada bupati melalui kepala dinas. (l) pungutan atas pemberian rekomendasi terhadap perpanjangan ijin mempekerjakan tka sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan sebesar (seratus ribu rupiah) perbulan untuk setiap tka dan dibayarkan dimuka. pemberi kerja yang mempekerjakan tka kurang dari satu bulan wajib membayar sebesar satu bulan penuh. pembayaran pungutan sebagaimana dimaksud pada dan ini dilakukan oleh pemberi kerja kepada pembantu bendaharawan khusus penerima pada dinas tenaga kerja transmigrasi dan sosial. (l) seluruh hasil pungutan sebagaimana dimaksud pada dan disetor kas daerah, pada pt. bank pembangunan kalimantan tengah cabang pembantu buruk tahu, bukti setor disampaikan kepada bendaharawan khusus penerima dinas pendapatan daerah. perubahan pungutan sebagaimana dimaksud peraturan daerah ini, ditinjau kembali pada setiap satu tahun yang ditetapkan dengan keputusan bupati setelah mendapat persetujuan dprd. (l) apabila permohonan untuk memperolah rekomendasi perpanjangan terhadap ita telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam maka kepala dinas menerbitkan rekomendasi. rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ini, digunakan sebagai syarat untuk memperoleh ita perpanjangan. bab iii pelaporan pemberi kerjmelalui kepala dinas dengan tembusan kepada direktur dan gubernurmenimbang mengingat bupati muara enim provinsi sumatera set,atan peraturan daerah kabupaten muara enim nomor tahun tentang asuransi kehati,an bagi masyarakat dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati muara enim, bahwa pemerintah w4iib menyelenggarakan perlindungan sosial dan jaminan sosial bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial; bahwa perlindungan sosial dan jaminan sosial diselengarakan dalam bentuk pemberian asuransi kematian bagisuransi kematian bag masyarakat; undang undang dasar negara republik indonesia tahun1945; undang undang nomor tarl82lll2, tambahan kembaran negara republik indonesia nomor a967ls: peraturan daerah tentang asuransi kematian bagi masyarat(ati(ayah kabupaten yang memiliki identitas resmi sebagai penduduk kabupaten. perusah^lah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. karirir tanda penduduk elektronik, selanjutnya disingkat ktp el, adalah i(artir keluarga yang selanjutnya disingkat adalah karinior rng. ahli waris adalah orang orang yang mempunyai hak untuk mendapatkan bagian dari harta orang or rl(kabupaten. penyelenggaraan asuransi kematian bag masyarakat berasaskan keadilan; kemanfaatan keterpaduan; keterbukaan; akuntabilitas;dan profesionalitas. peraturan daerah ini bertujuan: sebagai pedoman dan dasar penyelenggaraan asuransi kematian bag masyarakat; dan sebagai bentuk perlindungan pemerintah i(kabupaten dalam memberikan jaminan sosial dan perlindungan sosial bagi masyarakat. bab asuransi kematian bagian kesatu penerima asuransi asuransi kematian diberikan kepada masyarakat kabupaten yang tidak memiliki asuransi kematian dan bukan memakan aparatur sipil negara, tm polri, pegawai bumn bumi dan pensiunnya yang telah mendapatkan santunan kematian yang dananya bersumber dari apbn atau apbd. setiap masyarakat yang menerima asuransi kematian sebagaimana dimaksud dalam diberikan kartu identitas. karir identitas sebagaimana dimaksud pada digunakan untuk mendapatkan pelayanan pertanggungan klaim asuransi kematian. bagian kedua mekanisme pelaksanaan asuransi kematian diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten melalui dinas dan bekerjasama dengan perusahaan asuransi. ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyelenggaraan asuransi kematian bag masyarakat diatur dengan peraturan bupatpasa] besaran uang pertanggungan asuransi kematian sebagaimana dimaksud pada dianggarkan dalam apbd kabupaten. besaran uang pertanggungan asuransi kematian diberikan sebesar rp. oo.ooo, (dua juta lima ratus ribu rupiah) per orang. bagian ketiga prosedur dan tata cara pengajuan klaim pengajuan klaim asuransi kematian dapat dilakukan oleh ahli waris berdasarkan karir identitas sebagaimana dimaksud dalam dalam hal ahli waris berhalangan, peng4ikan klaim asuransi kematian dapat dilakukan oleh pihak lain berdasarkan surat kuasa bermaterai rp. ooo, (enam ribu rupiah) yang diberikan oleh ahli waris. pengajuan klaim asuransi kematian sefuagaim dimaksud pada dengan membawa persyaratan sebagai berikut: i(tp el atau ktp; identitas l,lainnya bagi yang belum memiliki kip el attr ktp; fotokopi kk; surat keterangan kematian dari kelurahan desa diketahui camat dan atau akte kematian asli dari dinas kependudukan dan catatan sipil; dan surat keterangan ahli waris dari kelurahan desa diketahui camat danlatau surat masa. batas waku pengajuan klaim asuransi kematian sebagaimana dimaksud dalam paling lambat (sembilan puluh) hari sejak penerima asuransi meninggal dunia. ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pengajuan klaim asuransi kematian sebagaimana dimaksud dalam danasuransi kematian bagi masyarakat melalui dinas. dinas dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada meliputi pendataan; pengajuan klaim; dan penyerahan uang pertanggungan. dinas dalam melakukan pembinaan dan pengawasan dibantu.r oleh camat, lurah dan kepala desa setempat. bab evaluasi dan pei,laporan dinas melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan asuransi kematian bag masyarakat setiap tarun. hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada bupati dalam bentuk laporan per bulan dan laporan per tahun. perusahaan asuransi sebagai mitra kerja pemerintah kabupaten dalam menelan asuransi kematian bag masyarakat wajib memberikan laporan per bulan dan laporan per tahun kepada pemerintah kabupaten melalui dinas. bab pembiayaan pembiayaan untuk pelaksanaan asuransi kematian dibebankan dalam apbd. bab i.,larangan setiap orang yang melaksanakan penyelenggaraan asuransi kematian dilarang: secara sengaja memberikan keterangan ul dan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya; melakukan penyalahgunaan wewenang dan melakukan pemalsuan data. bab vii ketentuan penyidikan (frnrenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. wewenang pen5nahrsz.+t a.| |
tuh (rt sae wan.erawerawaierawai yang meliputi: desa nanga serawai dimekarkan menjadi (dua) desa, yaitu: desa nanga serawai desa asal induk) dan desa tanjung raya desa pemekaran): desa tentang dimekarkan menjadi (dua) desa, yaitu: desa tentang desa asal induk) dan desa tahap permai desa pemekaran): desa nanga rio dimekarkan menjadi (dua) desa, yaitu: desa nanga rio desa asal induk) dan desa merak jaya desa pemekaran): desa karya jaya dimekarkan menjadi (dua) desa, yaitu: desa karya jaya desa asal induk) dan desa sawang menghilang desa pemekaran):tunas harapan desa pemekaran), desa barat namun dimekarkan menjadi (dua) desa, yaitu: desa barat namun desa asal induk) dan desa teluk harapan desa pemekaran): desa bedah dimekarkan menjadi (dua) desa, yaitu: desa bedah desa asal induk) dan desa gurung menghilang desa pemekaran): desa pagar lebat dimekarkan menjadi (dua) desa, yaitu: desa pagar lebat desa asal induk) dan desa tanjung harapan desa pemekaran): desa pelindung dimekarkan menjadi (dua) desa, yaitu: desa pelindung desa asal induk) dan desa rantau malam desa pemekaran): desa buntut ponte dimekarkan menjadi (empat) desa, yaitu: desa buntut ponte desa asal induk), desa mengaji desa pemekaran), desa nanga bike desa pemekaran) dan desa nanga tikungerawai menjadi: desa barat namun: desa pelindung: cc. desa nanga rio: desa buntut ponte: desa segudang: desa mentawai: desa nanga serawai: desa bedah: desa berpori: desa pagar lebat: desa tentang: desa karya jaya, desa tanjung raya: desa tahap permai: desa merak jaya: desa sawang menghilang: 9g. desa tunas harapan: desa teluk harapan:: bab ii. bab batas wilayah batas wilayah desa tanjung raya sebagaimana dimaksud pada huruf peraturan daerah ini adalah: sebelah utara dengan desa buntut ponte: sebelah timur dengan desa bedah: sebelah selatan dengan desa segudang: sebelah barat dengan desa nanga serawai. batas wilayah desa tahap permai sebagaimana dimaksud pada huruf peraturan daerah ini adalah: sebelah utara dengan kecamatan ambalan, sebelah timur dengan desa karya jaya: cc. sebelah selatan dengan desa tentang: sebelah barat dengan desa negari. batas wilayah desa merak jaya sebagaimana dimaksud pada huruf peraturan daerah ini adalah: sebelah utara dengan desa karya jaya: sebelah timur dengan desa nanga rio: sebelah selatan dengan desa nanga kemangi kecamatan ambalan: sebelah barat dengan desa buntut ponte. batas wilayah desa sawang menghilangtimur dengan desa karya jaya: sebelah selatan dengan desa buntut ponte: sebelah barat dengan desa tentang. batas wilayah desa tunas harapan sebagaimana dimaksud pada huruf peraturan daerah ini adalah: sebelah utara dengan desa nanga serawai: sebelah timur dengan desa nanga mentawai: cc. sebelah selatan dengan desa nanga segudang: sebelah barat dengan desa melon. batas wilayah desa teluk harapan sebagaimana dimaksud pada huruf peraturan daerah ini adalah: sebelah utara dengan desa barat namun: sebelah timur dengan desa buntut ponte, cc. sebelah selatan dengan desa nanga segudang: sebelah barat dengan desa gawang menata. batas wilayah desa gurung menghilang sebagaimana dimaksud pada huruf peraturan daerah ini adalah: sebelah utara dengan kecamatan kayan hulu: sebelah timur dengan desa negeri: cc. sebelah selatan dengan desa buntut ponte: sebelah barat dengan desa bedah. batas wilayah desa tanjung harapan. sebelah timur dengan desa tentang: cc. sebelah selatan dengan desa buntut ponte: sebelah barat dengan desa pagar lebat. batas wilayah desa rantau malam sebagaimana dimaksud pada huruf peraturan daerah ini adalah: sebelah utara dengan desa mengaji: sebelah timur dengan desa nanga rio: cc. sebelah selatan dengan taman nasional bukit baka bukit raya: sebelah barat dengan desa nanga pelindung. batas wilayah desa mengaji sebagaimana dimaksud pada huruf peraturan daerah ini adalah: sebelah utara dengan desa tentang, sebelah timur dengan desa merak jaya: cc. sebelah selatan dengan desa pelindung: sebelah barat dengan desa nanga bike. batas wilayah desa nanga bike sebagaimana dimaksud pada huruf peraturan daerah ini adalah: sebelah utara dengan desa pagar lebat: sebelah timur dengan desa mengaji: cc. sebelah selatan dengan desa nanga segudang dan desa pelindung: sebelah barat dengan desa buntut ponte. batas wilayah desa nanga tikungan sebagaimana dimaksud pada huruf peraturan daerah ini adalah: sebelah utara dengan desa tanjung raya: sebelah timur dengan desa buntut ponte: cc. sebelah selatan dengan desa nanga segudang: sebelah barat dengan desa nanga serawai. batas batas wilayah sebagaimana dimaksud pada (a),xtanjung raya desa tahap permai: desa merak jayaunjukan pejabat kepala desa pada desa desa pemekaran sebagai berikut: desa sawang menghilang: desa tunas harapan: desa teluk harapan: desa ., lembaran derah kabupaten sintang tahun nomor18(aa ptn metal2it abal anderson, sh., sala "raya kecamatan serawai kecamatan kayan hulu sam, gaung senang fa. tan digit loona batu bulung le) sinar kodok dara mong. nanga serawai ribuan batu sha tayang bah karya jaya nanga' mental nusa bhakti nanya bilas 1t2 keterangan patas ketunatsn lai kota kecamatan bai akan putaran casa (sea merona rimarrerhap permai kecamatan serawai neng kecamatan kayan hulu kecamatan ampat hata toto lapak batu bakiak loma sengit bar bajuri font benar gurung sengkang montana karya java tiara horan tafyuno raya to. nag serawai merak jaya kel kesan does keterangan gates kabupaten "ej kota kacamata batas kecamatan desa pen batas lega oasis jaan ayah desa induk sisi pan: skala pemerintah kabupaten sintang bupati sintang, kai tam sdrak jaya kecamatan serawai 1ta s0 antan karen sin sal kenya dgn padat lebat tanjung harapan erat nanga tangan kecamatan ambalan dika: matang gunung ta hg, serang! nanga bike nanga rivai" sambong motif buntut ponte nanga bagi datang benar manga mentari mora set rahang hanan bunga kuntum nyak ama provinsi kalimantan tengah urz" tag her a33 keterangan kenari ipm (ct wem obatan " renta skala petak aug sintang xii ti" bupati sintang, ton cpcsawang menghilang kecamatan serawai net pe w mmc kecamatan ambar al) la) sealang mung beta puti buka tinggi tantang kara saya setiap seng fara harapan bedah keterangan "p1 swt ke) diya ann: kiai ajo tana mae eran skala pemerintah kabupaten sintang bupati sintang, ton rasunas harapan kecamatan serawai www ., kabupaten melawi guru bhi tembang halaman ema nak, tan indah ban nonton akarnya kombes kabupaten melawi keterangan der kaisar ra ! late ape penata tan (ne desa desa tam smu nonton max skala peyrpwrau kabupaten sintang bupati sintang, kai pki ppneluk harapan kecamatan serawai takut nebuwvo teluk harapan teluk payang nanga mentirwve java una nanga pelindung sol rabun uda rantai malam pls han pep keterangan batas dots haa batas maupun for our batas usa minyak, dana induk atan "valerat dera fera ing (oa skala pemerintah kabupaten sintang bupati sintang, ton srvgurung menghilang kecamatan serawai kecamatan kayan hulu sia! baar gurung laman gunung #k pera sering senggang melamar jaya laman karangan pagar nang zanzibar budaya lubang selayang tuna harapan hara keterangan batas kecamatan carsign ane batas desa f pelayan dosa induk jalan wilaya? cdot tendang kara skala: pemerintah kabupaten sintang bupati sintang, ton ospharapan kecamatan serawai taraf tia dewa kecamatan ambalan mendiang bakar negeri mekar daya sowang ta) batu ena muara beg ginting panggang pagar lebat bedah teng raya inan ratu merak jaya kej hara ing keterangan janet dua surga seayah desa induk skala pemerintah kabupaten sintang bupati sintang, mi! ton cpaosevrantau malam kecamatan serawai buni santo tikungan men meng setang segudang teluk harapan mas pesan ras nabe pass cena jangan materi cabai aah lobang penabuh nanga reduksi soo n banana provinsi aan kalimantan tengah i2 ao keterangan j batas tropis akn joe) (et kabupaten dat atas lega dewa tonik badan wetan desa pemain skala pemerintah kabupaten sintang bupati sintang, ai kai tam dapongaji kecamatan serawai benar tagging harapan gaming senggang pagar lahat bedah tanjung raya manca sera. merak jawa nanga melon nanga bike tak nata marga busi nanga mentaya buntut pante tikungan nanga segudang fakta harapan barat namun nanga jelundunn tips tap keterangan datas desa ce) kota kacamata sewa aan to. wilayah desa induk woo skala pemerintah kabupaten sintang bupati sintang, tam pdnanga bike kecamatan serawai pan during senggang lan harapan bedah panjang raya bea pria nana nancaserawa oo. dam merak jaya nanga motong denga bia temelanga naga nata kol nanga riot buntut ponte yan pertama tikungan pa) manga sagutangy harapan barat tahun nanga pelindung keterangan es) batas dago kota maculata aan tutur wilayah desa inda msg skala pemerintah kabupaten sintang bupati sintang, kai tak apaikungan kecamatan serawai ag tantang . tangga harapan gunung penguasa pagar lebat bahasa tanjung raya nanga serawai .i oo. co" nanga melon nanga ternelanga natal kak nanga ryo oo: buntut pole nanga (pentanol tikungan teluk harapan barat kabur nanga pelindung 1927an keterangan beras pasa kota kecamatan ntar desa sungai ank diusir po) wayan desa ink memosntenata skala pemerintah kabupaten sintang bupati sintang, kai tam soal penjelasan atassalinan kelas aanumum. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. tambahan lembaran daerah kabupaten wonogiri nomor |
ng: peraturan daerah kabupaten murung raya nomor tahun tentang ijin usaha jasa konstruksiserta untuk memberikan pelayanan dan kelancaran dalam rangka pemberian izinnya maka perlu pengaturan dalam pelaksanaannya bahwa untuk melaksanakanasana organisasi dan tata kerja departementjasa konstruksikabupaten murung raya. dinas pekerjaan umum daerah adalah dinas pekerjaan umum kabupaten murung raya. badan usahlembaga adalah bagian dari masyarakat dan atau masyarakat jasa konstruksi yang mempunyai kepentingan atau kegiatan yang berhubungan dengan usaha dan pekerjaan jasa konstruksi yang independen dan mandiri. surat ijin usaha jasa konstruksi yang selanjutnya disingkat suk adalah sertifikat yang dikeluarkan dan atau diberikan kepada badan usaha yang bergerak dibidang jasa konstruksi sesuai peraturan perundang undang yang berlaku. lembaga pengembangan jasa konstruksi yang selanjutnya disingkat lpnk adalah lembaga yang berhak mengeluarkan sertifikat bagi badan usaha yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang undang yang berlaku. surat permohonan ijin yang selanjutnya disingkat spi adalah surat permohonan ijin yang diajukan oleh badan usaha kepada bupati dengan mempergunakan formulir surat permohonan ijin yang resmi disediakan oleh dinas pekerjaan umum daerah. bab perijinan usaha jasa konstruksi d) badan usaha yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki ijin usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang berlaku selama jangka waktu tiga tahun. permohonan perpanjangan suk disampaikan selambat lambat satu bulan sebelum habis masa berlakunya. ijin usaha sebagaimana dimaksud pada ini, diberikan kepada badan usaha yang telah memenuhi persyaratan memiliki tanda registrasi sertifikat badan usaha yang dikeluarkan oleh lembaga pengembangan jasa konstruksi lpnk melengkapi ketentuan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang undang lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha. waktu pelayanan pemberian surat ijin usaha jasa konstruksi suk pelayanan pemberian surat ijin usaha konstruksi dilaksanakan setiap hari kerja proses surat ijin usaha jasa konstruksi mulai dari penerimaan dokumen surat perlengkapan ijin spi) sampai diterbitkannya surat ijin usaha jasa konstruksi diperlukan waktu paling lambat (lima belas hari kerjaerah memiliki kantor perwakilan indonesia khususnya daerah memberikan laporan kegitan tahunan bagi perpanjangan suk memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang undangan yang berlaku. bab iii kelembagaan (l) surat ijin usaha jasa konstruksi suk) ditanda tangani oleh bupati. pelaksana pelayanan pemberian surat ijin usaha jasa konstruksi suk) adalah dinas pekerjaan umum daerah. dinas pekerjaan umum mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut memberikan informasi seluas luasnya tentang persyaratan perijinan dibidang usaha jasa konstruksi melaksanakan administrasi perijinan cc. menyiapkan formulir yang diperlukan mempersiapkan contoh surat permohonan jin. bab ketentuan besarnya biaya administrasi (d0) ijin usaha sebagaimana dimaksud dipungut biaya administrasi sebagai berikut pengambilan formulir sebesar rp. pengambilan sertifikat sukungutan sebagaimana dimaksud ini dilaksanakan oleh pembantu bendaharawan khusus penerima pada dinas pekerjaan umum daerah. seluruh hasil pungutan sebagaimana dimaksud ini disetorkan kas daerah pada pt. bank pembangunan kalimantan tengah cabang pembantu buruk tahu, dan satu lembar bukti setor disampaikan kepada bendaharawan khusus penerima pada dinas pendapatan daerah.. bab sanksi administrasi (l)tertulis dan atau pencabutan ijmbekuan tertulis dan atau larangan melakukan pekerjaan dibidangnya. sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada dan dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. bab ketentuan pidana jl) pelanggaran terhadap ketentuan yang dian pidana sebagaimana dimaksud ini adalah pelanggaran. bab viisebagaimana dalam undang undang nomor tahun tentang hukum acara pidana. penyidik pegawai negeri sipilumum dan penyidik pegawai negeri sipil(l) badan usaha yang telah memiliki suk dan telah ada pada saat mulai berlakunya peraturan daerah ini yang telah habis masa berlaku izinnya, maka dalam waktu (enam bulan diharuskan mengajukan permohonan ijin yang disesuaikan dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan daerah ini. apabila badan usaha dalam batas sebagaimana yang dimaksud ini belum mengajukan permohonan ijin maka suk yang dimiliki badan usaha tersebutperaturan daerah kabupaten kepulauan sulula nomor tahun2008 tentang pembentukan organisasi dinas dinas daerah) lembaran daerah tahun nomor tahuula, pemerintah daerah adalah bupati kepulauan sulabeserta perangkat daerah otonom sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah adalah bupati kepulauan sula, peraturan daerah adalah peraturan perundang udangan daerah yang dibentuk oleh kepala daerah dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah, dinas pendapatan daerahadalah dinas pendapatan daerah kabupaten kepulauan suljl)a11bagian ketiga gugatan (ds5)djmi01ota .4jumlah yang harus dibayar dalam stdbunga rp1. jumlah yang harus dibayar dalam stdabupaten kepulauan sula nomor salinan sesuai aslinya plt. kepala bagian hukum dan ham setda. kabupaten kepulauan sula non mukhlis sample, penata tk. nip. |
lembaran daerah kabupaten karawang mei eau dag ap mia men "at int indi mad tai dat adt tna tg, mara dai pan seri.iubah dan ditambah sebagai berikut diantara angka dan disisipkan angka yakni 16a dan 16b yang berbunyi sebagai berikut 166b. belanja penunjang operasional pimpinan adalah dana yang diberidan disisipkan (dua) yaitu 12b dan 12c. sedang.(dl)suai peraturan perundang undangan negars5yang berbunyi sebagai berikut (dpada diatur dengan peraturan menteri dalam neganuari bupati karawang ttd dadang muchtar diundangkan karawang pada tanggal januari sekretaris daerah kabupaten karawang ttd arifin kertasaputra lembaran daerah kabupaten karawang tahun nomor seri: |
walikota denpasar provinsi balidengan rahmat tuhan yang maha esa walikota denpasar, menimbang a.bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan fungsi pemerintahan kelurahan sehingga dapat mewujudkan pelayanan yang prima bagi masyarakat, bahwa peran kepala lingkungan sangat dibutuhkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal membantu masyarakat untuk pengurusan administrasi kelurahan maupun terhadap permasalahan lainnya serta memperkuat pemerintahan kelurahan agar mampu menggerakkan masyarakat dan mendorong partisipasinya dalam pembangunan, bahwa peraturan walikota nomor tahun tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala lingkungan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum saat ini, sehingga diperlukan penyesuaian agar lebihngkatan dan pemberhentian kepalengangkatan dan pemberhentian kepala lingkungancamat adalah camat se kota denpasarperangkat daerah dalam kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat. perangkat kelurahan adalah unsur perangkatingkungan adalah bagian kelurahan yang merupakan lingkungan kerja dari kepala lingkungan. kepala lingkungan adalah perangkat kelurahan sebagai pelaksana tugas lurah dengan wilayah kerja tertentu dalam bentuk unsur kewilayahan kelurahan. penjaringan adalah suatu upaya dilakukan untuk mendapatkan calon kepala lingkungan dari warga masyarakat setempat. penyaringan adalah seleksi yang dilakukan dari segi administrasi calon kepala lingkerja. tentara nasional indonesia yang selanjutnya disingkat tni adalah alat negara bidang pertahanan dan keamanan negara yang secara organisasi merupakan lembaga negara setingkat kementerian. bab pengangkatan kepala lingkungan bagian kesatu persyaratan pengangkatan kepala lingkungan diangkat oleh camat dari warga lingkungan yang telah memenuhi persyaratan, dan memahami keadaan lingkungan, kelurahan secara geografis, sosial dan budaya serta mentaati adat kearifan lokal setempat.elektronik (e ktp) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau asli surat keterangan telah melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik (e ktp)rumah sakit pemerintah, surat permohonan bersedia menjadi kepala lingkungan yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai, dan menandatangani fakta integritas. dalam hal calon kepala lingkungan berasal dari unsur asn atau tni selain memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada harus melampirkan surat izin tertulis dari atasan langsung. bagian kedua mekanisme pengangkatan lurah melakukan proses penjaringan dan penyaringan calon kepala lingkungan. penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan musyawarah oleh masyarakat lingkungan yang bersangkutan dari beberapa calon kepala lingkungan yang memenuhi persyaratan. penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh tim yang terdiri dari (satu) orang ketua, (satu) orang sekretaris, dan (satu) orang anggota. proseskepala lingkungan kosong atau kepala lingkungan diberhentikan. hasil penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada lurah dengan melampirkan berita acara hasil penjaringan dan penyaringan yang ditandatangani oleh tim sebagaimana dimaksud pada dan daftar hadir peserta musyawarah. tim sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan camat. lurah menyampaikan hasil penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud dalam kepada camat paling lambat (tujuh) hari sejak hasil penjaringan dan penyaringan diterima. dalam jangka waktu (tujuh) hari sejak lurah menyampaikan hasil penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada camat memberikan keputusan berupa persetujuan terhadap calon kepala lingkungan atau salah satu calon kepala lingkungan atau penolakan terhadap salah satu atau seluruh calon kepala lingkungan berdasarkan penelitian persyaratan dan kemampuan calon kepala lingkungan yang ditentukan. dalam hal camat memberikan keputusan persetujuan terhadap calon kepala lingkungan atau salah satu calon kepala lingkungan sebagaimana dimaksud pada camat menerbitkan keputusan tentang pengangkatan kepala lingkungan. dalam hal camat memberikan keputusan penolakan terhadap salah satu atau seluruh calon kepala lingkungan, lurah melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon kepala lingkungan. bab iii pemberhentian kepala lingkungan bagian kesatu pemberhentian camat memberhentikan kepala lingkungan setelah mendapat laporan tertulis dari lurah. kepala lingkungan berhentlingkungan: dan atau melanggar larangan sebagai kepala lingkungan. pemberhentian kepala lingkungan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan camat. bagian kedua pemberhentian sementara kepala lingkungan diberhentikan sementara oleh camat setelah mendapat laporan tertulis dari lurah. pemberhentian sementaralam tindak pidana dan ditahan, kepala lingkungan yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada tidak menerima haknya sebagai kepala lingkungan terhitung tanggal keputusan pemberhentian sementara ditetapkan. kepala lingkungan. kepala lingkungan yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada dikembalikan hak dan jabatannya sebagai kepala lingkungan sejak tanggal putusan pengadilan ditetapkan. bab kekosongan jabatan kepala lingkungan dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala lingkungan maka tugas kepala lingkungan yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang ditunjuk dan ditetapkan oleh lurah dengan surat perintah tugas. pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ditunjuk dari asn yang bertugas kelurahan atau dari unsur perangkat kelurahan. pengisian jabatan kepala lingkungan yang kosong paling lambat (dua) bulan sejak kepala lingkungan yang bersangkutan berhenti. bab tugas dan fungsi kepala lingkungan mempunyai tugas membantu lurah sebagai satuan tugas kewilayahan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, pembangunan dan kemasyarakatan serta tugas lain yang ditugaskan oleh lurah. dalam melaksanakan tugasnya kepala lingkungan berada bawah dan bertanggung jawab kepada lurah. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam kepala lingkungan mempunyai fungsi: pelaksana kegiatan pemerintahan wilayah kerjanya, pemberdayaan masyarakat, cc. pelayanan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan kebersihan, pemeliharaan sarana dan fasilitas umum, dan membina lembaga kemasyarakatan. bab larangan dan sanksi kepala lingkungelurahanberdasarkninggalkan tugas selama (dulingkungan yang melanggar salah satu atau seluruhcamat atas laporan lurah. bab vii kesejahteraan kepala lingkungan kepala lingkungan berhak mendapatkan penghasilan tetap. selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada kepala lingkungan menerima jaminan kesehatan dan tunjangan tambahan penghasilan sertaasn yang terpilih dan diangkat menjadi kepala lingkungan, berhak menerima haknya sebagai asntni yang terpilih dan diangkat menjadi kepala lingkungan, berhak menerima haknya sebagai tnijaminan kesehatketentuan peralihan kepala lingkungankepala lingkunganngangkatan kepala lingkungan sebagaimana dimaksud pada dengan keputusan camatengangkatan dan pemberhentian kepala lingkunganumum negara indonesia yang merupakan negara hukum, yang dalam menjalankan pemerintahannya pasti berlandaskan akan hukum. begitu juga dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, yang dalam pelaksanaannya berdasar pada undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah. undang undang tersebut mengamanatkan pemberian otonomi yang luas kepada daerahhusus mengenai kelurahan yang. dalam pelaksanaannya ditingkat kelurahan, lurah juga dibantu oleh unsure pelaksana kewilayahan yang dikenal dengan kepala lingkungan. kepala lingkungan memiliki tugas yang hampir sama dengan perangkat desa dari pelaksana kewilayahan. kota denpasar telah memiliki pengaturan mengenai pengangkatan dan pemberhentian kepala lingkungan yang diatur dengan peraturan walikota nomor tahun tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala lingkungan akan tetapi dipandang kurang representative dalam jenis dan materi muatan untuk mengatur kepala lingkungan yang memiliki tugas dan fungsi yang hampir sama dengan perangkat desa unsur kewilayahan, sehingga memang diperlukan pengaturan yang sifatnya lebih komprehensif untuk mengatur mengenai kepalamberdayaan masyarakat adalah pembuat gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi masyarakat. huruf yang dimaksud dengan pelayanan masyarakat adalah pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintah lainnya. huruf yang dimaksud dengan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan kebersihan , adalah pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, dan kerukunan hidup antar warga dan kebersihan lingkungan. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan pembina lembaga kemasyarakatan adalah penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat wilayahlembaran daerah kabupaten bogor atap nomor tahu berdasarkan peraturan daerah kabupaten bogor nomor tahun sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah kabupaten bogor nomor tahun bahwa. bahwa dengan berlakunya peraturan pemerintah nomor tahun ketentuan ketentuan mengenai kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota dprd perlucc. anggota dprd ditempatkan bersama pejabat pemerintah lainnya setingkat asisten pada sekretariat. (1l)dprd lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi anggota dprd lama. bagian keempat tata kehormatan (1, terdiri atas uang representasi:dan tunjangan panitia legislasi.ketentuan peraturan perundang undangan(l) pimpinan dan anggota dprd diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan beras. tunjangan pakety6odan atau panitia legislasi. (1sebagaimana dimaksud dalam d.(1cc. pakaian sipil lengkap, disediakan (satu) pasang dalam (lima) tahun atau (satu) masa jabatan, dan pakaian dinas harian lengkap tangan panjang, disediakan (satu) pasang dalam (satu) tahun. ketentuan . ketentuan lebih lanjut mengenai standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas diatur dengan peraturan bupati, dengan mempertimbangkan prinsip hemat, patut, dan wajaketentuan peraturan perundang undangan. bab : kunjungan kerja: cc.bab vdan belanja modal. sekretaris dprd mengelola belanja dprd sesuai ketentuan peraturan perundang undangananperaturan daerah ini dimaksudkan untuk menyesuaikan beberapa ketentuasebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah kabupaten bogor nomor tahun sesuai dengan peraturan pemerintah nomor tahun penyesuaian ini dalam upaya mendorong peningkatan kinerja dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten bogorpinsi. penyesuaian . penyesuaian peraturan daerah kabupaten bogor, yang mencabutdemi cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. esa kelurahan kabupaten bogor. cukup jelas. cukup jelas. . cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. . belanja pusat yang diberi tugas tertentu dibidangnya sesuai ketentuketenturesmi sebagaimana dimaksud pada huruf diselenggarakan ibukota daerah, kecamatan, atau kelurahan desa. bagian . |
ank diktidorong peningkatan produktivitas kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan perlu diberikan tambahan penghasilan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan pegawai pegawai negeri sipil bahwa dengan adanya pembentukan perangkat daerah baru dilingkungan pemerintah kota kediri maka ketentuan pemberian tambahan penghasilan pegawai negeri sipil sebagaimana diatur dalam peraturan walikota kediri nomor tahun tentang tambahan penghasilan. beberapa ketentuan dalamdiubah sebagai berikut ketentuan angka diubah, dan angka dihapusnegeri sipil baik yang masih cons atau pns lingkungan pemerintah kota kediri. tambahan penghasilan pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut tambahan penghasilan pns adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil tertentu lingkungan pemerintah kota kediri dengan tujuan meningkatkan produktivitas dan meningkatkan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja dan kelangkaan profesi. dihapusmpp)tentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut bab penerima tambahan penghasilan tambahan penghasilan diberikan kepada sekretaris daerah, asisten sekretaris daerah, staf ahli inspektur kepala dinas kepala badan sekretaris dprd kepala satpol pp, kepala bagian pada sekretariat daerah camat kepala kantor kesbangpol kepala pelaksana bpbd, dan anggotakelompok kerja pengadaan barang jasa. bagi pns yang mutasi masuk pada jabatan sebagaimana dimaksud pada diberikan tambahan penghasilan terhitung mulai tanggal surat perintah melaksanakan tugas. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut tambahan penghasilan pns dihitung secara kumulatif dalam satu bulan dan dibayarkan paling lambat pada akhir bulan berikutnya. khusus untuk bulan desember, tambahan penghasilan pns dibayarkan pada akhir bulan desember tahun bersangkutan. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut tambahan penghasilan pns bagi sekretaris daerah, asisten sekretaris daerah, staf ahli kepala dinas kepala badan eselon ii), dan kepala kantor kepala bagian camat eselon iii)diberikan terhitung mulai bulan januari tambahan penghasilan pns bagi anggota kelompok kerja pengadaan barang jasasetiap orang |
sehatan pada rumah sakit umum daerah kabupaten kuningan, telah ditetapkan dengan peraturan daerah nomor tahun bahwa sesuai dengan perkembangan keadaan dewasa ini baik perkembangan rumah sakit, perekonomian maupun perkembangan peraturan perundang undangan yang berlaku maka peraturan daerah nomor tahun dimaksud, perlu ditinjau kembali untuk diadakan penyesuaianivehatan puskesmas dan rumah sakit daerah bagi peserta pt.( persero) asuransi kesehatan indonesia dan anggota keluarganya menkes nomor menkes sk v tentang peningkatan kelas rumah sakit umum daerah kuningan milik pemerintah kabupaten kuningan propinsi jawa barat, terhitung mulai tanggal mei status klasifikasi rumah sakit umum daerah kuningan dari kls menjadi kls b engan bantuan alat jenis pelayanan tindakan mikro date diathermi se4o| 3eao| short leave diathermi seal| 3eao| spirometerinhalasi tanpa bantuan alat ho) aspanannireosan srs iss pur pasien| asp jenis pelayanan tindakan breathing exercise |exercise aktif resisted |exercise pasif assisted tari penunjang rawat jalan tidak termasuk obat, bahan dan alat) pemeriksaan diagnostik. jenis pelayanan tindakan datang |icotonimor toaaool 2korannya teks| seri| mental foo sel 37so| sea| jamyoorai 202s0| isoesophagogrami t03s0| pers| team assets manus opo gawe #e20| t21000. | 20logam t0125| ane25| | 73retro reoyogran | 3g7so| tears| | 7avroenta | 202s0| a7250| pemeriksaan laboratorium. biaya paket jenis pelayanan tindakan ons stagnan tao ang pemeriksaan luar paket feniepamannirnasan srs sem sor jenis pelayanan tindakan ja.cium agr8| 27e8| lb. magnesium 27e3| resistensi test 6e3o| s2s8| kreatinin muscle8 braintckm |cesium(ciy darah 97so| apa kelam ata daan range| 1ses| dna! stan! tepi penggunaan alat canggih besar jenis pelayanan tindakan eta tana aci tari pemeriksaan kesehatan lain |kamu tunggu dates moo pencatatanmeak janet gama gal amal naa inap) kartu rawat jalan 45o| aso| surat keturunan jaakaatirn kematian sol rawat inap. tari biaya rawat inap tidak termasuk obat, bahan dan alat) asuhan keperawatan asuhan kebidanan |sumtampak asuhan keperawatan asuhan kebidanan jaumtanpaketr also0o| perinatal inkubator makananpasien |sumtampak re8s00| rawat gabung bayi |sumba paket tari konsultasi medis dokter spesialis, dokter umum, dan lainnya. kelas iii konsultasi medis dr. spesialis (konsultasi gii ooo| (konsultasi waris kelas bol jamsanjam jenis layanan (kensutasiweas dr spesies z2so0| densitas medis dr sesar (ur soon ame safrasaasaa cc. kelas ply spot sdr jenis layanan 1000p konsultasi medis dr. spesialis konsultasi medis dr. spesialis (luar ana jam kerja) konsutasiwaris vip jenis layanan jus piy| sport yso 1000p konsultasi medis dr. spesialis konsultasi medis dr. spesialis (luar jam kerja) paviliun jenis layanan piy |spot sor 100p konsultasi medis dr. spesialis konsultasi medis dr. spesialis (luar jam kerja) sajkomutasita icu sport uso jenis layanan konsultasi medis dr. spesialis konsultasi medis dr. spesialis (luar jam kerja) |konsutasicizi konsultasi waris inkubator jenis layanan ply just sdr 1000p konsultasi medis dr. spesialis konsultasi medis dr. spesialis (luar jam kerja) konsultasi waris non inkubator ai (konsultasi medis spesies ios man dengan dad maa (luar jam kerja) konsultasi waris | rawat gabung konsultasi medis dr. spesialis cetakan asn (luar jam kerja) "3konsutaswasis soal tari penggunaan alat canggih ruang perawatan nebulae o217s0| t0875| |inkubasi ekstasi | tindakan medis diruang rawat inap. klas iii tol mma esa jenis tindakan itu pump singe pump . |oxsimeti o186s0| |pasanggips perawatan kelas |infus pump sering pump es.o0o |oksimeri a1375| 4sso| 4s.s00 |pasang gips sao| t6380| sac00 perawatan cc. kelas jenis tindakan sol enda |infus pump sering pump | |oksimeri s2. |pasang gips season| 247s0| sejagat dal ags jam perawatan vip nol demam pere san san ase jenis tindakan |infus pump sering pump |oksigen sesi| |pasang gips 7aso| perawatan paviliun rol mma pers sam oso jenis tindakan |infus pump sering pump |oksimeri 7aso| |pasanggips 7ees| perawjenis tindakan |iaminaia j26250| gurahvagna |breastcre pamona spy son oase jenis tindakan vakum atraksi dr.umum manual placenta spesialis keating perineum dr. umum .s00| .0o0| kelas tamara ha. fowanvagina 2toko 1s000 aa000 areasteae too g00o| nol wetonan eren dane dame jenis tindakan (vakum ekstraksi umum (manual placenta spesialis yo5. itteoting premium de.umum kelas itaminarabd lewanvagina breasted (vakum taksi umum (manual placenta spesies voodoo tebing pensiun umum vip ho| amemowa perilisan |an jenis tindakan etamimamasg s001 aso00| |owanvagnasa olareasteare too vakum reaksi umumumum adalah rumah sakit umum daerah kabupaten kuningan. direktur adalah direktur rumah sakit umum.orang lain baik melalui kontak langsung maupun kontak tidak langsungasyarakat miskin jamkesmas, ban gub, raksa desa) adalah pemegang kartu askeskin jamkesmas rekomendasi ban gub yang yang syah dan dijamin keasliannya..penunjang diagnostik adalah perjalanan untuk menunjang menegakkan diagnost akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap meliputi: akomodasi perawatan, asuhan keperawatan, visite dokter spesialis, visite dokter umum, makanan pasien dan jasa pelayanan manual placenta spesialis acting perineum dr.umum go.ooo| paviliun |taminaria 6t250| s2soo| gurahvagina 28s00| breastcare vakum atraksi drrumum 2t2.s00| anual placenta spesialis heating perineum dr.umum tos0oo| tari penggunaan alat canggih unitpelayanan nis ply spot sdr pemeriksaan electro cardi grafis (echo) tanpa bahan alat rawat inap paviliun lain kelasi kelasi kelasi jeicuarecu unitpelayanan nis ply spot sdr pemeriksaan ultra sono grafis (usg) tanpa bahan alat rawat inap paviliun javi kelasi kelasi kelasi perinatal is. perinatal is. is. perinatal kis.iii jarcuaiecu lini tpe laya jenis lis ply sdr pemeriksaan electro cardiagram (ecg) tanpa bahan alat rawat inap paviliun javi j3. kelasi kelasi kelas iii perinatal is. perinatal is. is. perinatal kis.iii jarcuaiecu unit pelayanan jenis ply spot sdr pemeriksaan elektro enchepalo grafis (eeg) tanpa bhn alat rawat inap paviliun j2. vip kelas kelas kelas iii e.icu&iccu tari penunjang diagnostik paket tari pemeriksaan radiologi tanpa bahan dan alat unit pelayanan nis ply spot sdr pemeriksaan pemeriksaan non kontras foto polos rawat inap: paviliun javi is. kelasi ja. kelasi kelas je.icu pemeriksaan kontras foto polos cor analisa colon info oesophagografhi i23.om colon ini pno histogram retro recytografi isu. fistulografi urogenital hsg paket tari pemeriksaan laboratorium tanpa bahan alat unit pelayanan jenis rs| pty| pwr pemeriksaan sederhana rawat inap paviliun lain kelas! s00| detail kelas memicu rs| unit pelayanan jenis pemeriksaan sederhana dengan fotometri rawat inap paviliun jenis kelas ja. kelasi kelas je.icu pemeriksaan remuttm r0001 paviliun olivia t800| 9oo| is.kreasi seo5s| aso| kelas kelasi memicu seks| aso| pemeriksaan rpmuttm nas! r0s0| paviliun olivia is. kelasi kelas | ) kelasi soo| memicu tari operasi ruang perawatan tidak termasuk obat, bahan dan alat) rawat inap kelas iii. sedang jasa rawat inap kelas besar sedang cc. rawat inap kelas dr. operator sam sedang cos vip. cas sam perawat anestesi sedang kecil paviliun khusus besar sedang kecil operasi satu hari one day surgery ods) |. |or. operator |. |. dr. anestesi |. a78000 |. perawat |. |. perawat anestesi |. jasa pelayanan |. |. sewa kamar |. |. total paket tari tindakan instalasi rehabilitasi medik rawat inap dengan bantuan alat. mikro date diathermi short leave diathermi |spirometer inhalasi tanpa bantuan alat breathing exercise exercise aktif assisted exercise aktif resisted exercise pasif assisted pemulasaraan perawatan jenazah dan visum meliputi tindakan adaa nam hasen| soo| #s0001 sa0001 msg mana save wool so0planet busukbb tari end. ambulance dan jenazah diluar biaya tol penyebrangan dan bbm. tindakan |r0os1 d150 7o.00o| |200s1p250 2e5. |2sisi d300km .000o| biaya pendampingan mobil ambulance pengantaran pasien yang disertai dokter atau perawat. cirebon dokter perawat bandung dokter jakarta bogor dokter perawat retribusi terutang terjadi pada saat dikeluarkan skr atau dokumen lain yang dipersamakaninsentif seluruh pegawai rumah sakit umumkyang dilakukan pada satu waktu dihitung satu kalumum yang meliputi obat, bahan dan alat penunjang medis dan makan bayiperaturan bupati. bab v: kartu keluarga dari desa kelurahan yang bersangkutan: cc. surat keterangan miskin dari desa kelurahan yang bersangkutan dan diketahui oleh camat,enderita dengan menggunakan keterangan miskinobat adalah obat yang disediakan oleh rumah sakit dalam rangka memberikan pelayanan keseha tasi medik dan pelayanan kesehatanmiskinumum rumah sakit umum daerah kecuali pelayanan pendaftaran . subyek retribusi adalah setiap orang yang mendapatkan jasa pelayanan kesehatketentuan pembebasan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan tingkatan sebagian retribusi jasa medik( jasa rumah sakit, jasa pelayanan, jasa dokter dan jasa perawat), tari akomodasi, retribusi obat obatan, bahan dan alat: dibebaskan dari seluruh komponen tari pelayanan kesehatan, setelah mempertimbangkan keadaan ekonomi penderita. bab viiicci tata tertib perawatan setiap orang yang memerlukan jasa pelayanan kesehatan pada rumah sakit umum wajib mentaati ketentuan ketentuan yang berlaku rumah sakit umum. setiap orang sakit dapat dirawat rumah sakit umum berdasarkan persetujuan dan pertimbangan dokter rumah sakit yang memeriksauntuk menghitung akhir semua retribusi pelayanan kesehatan rawat inap rumah sakit umum perhari masuk dihitung penuh, sedangkan pulang sebelum pukul bebaskan dan setelah pukul dihitung sehari penuh. makanan yang diberikan kepada setiap orang sakit selama dalam perawatan, harus sesuai dengan ketentuan gizi sesuai jenis penyakit. setiap orang yang dirawat rumah sakit umumorang. setiap orang yang berkunjung kepada orang sakit yang dirawat terlebih dahulu harus meminta jadwal berkunjung kepada orang sakit yang dirawat rumah sakit umum sebagai berikut hari kerja pagi siang hari dari pukul sore hari pukul hari libur pagi siang hari dari pukul sore hari dari pukulwilayah pemungutan retribusi retribusi pelayanan kesehatan pada rumah sakit umum dipungut wilayah daerah bab xiii sanksi administratif dalam hal wajib retribusi pelayanan kesehatan pada rumah sakit umumenagihan penagihan retribusi terutang didahului dengan surat teguran babbadan rumah sakit umum daerah kelasjuni bupati kuningan, aang hamid sugandi diundangkan kuningan pada tanggal uni sekretaris kabupaten ngan,i.pemerintah daerah terus melakukan berbagai upaya memberikan tingkat pelayanan kesehatan yang lebih baik kepada warganya, salah satunya yakni penataan berbagai jenis pelayanan kesehatan rsud' dan pengembangan aspek sarana dan prasarana yang lebih memadai. untuk menunjang berbagai kegiatan tersebut atas maka diperlukan anggaran yang memadai. pengaturan retribusi pelayanan kesehatan pada rumah sakit umum daerah kabupaten kuningan semula telah ditetapkan dengan peraturan daerah nomor tahun sesuai dengan perkembangan keadaan dewasa ini, baik dilihat dari aspek kelembagaan rumah sakit, peningkatan status rumah sakit dari kelas menjadi kelas perkembangan perekonomian dewasa ini maupun peraturan perundang undangan yang berlaku, maka peraturan daerah dimaksud perlu ditinjau kembali untuk diadakan penyesuaiasuhan keperawatan adalah merupakan asuhan yang diberikan oleh perawat untuk memenuhi kebutuhan biopsikososio dan spiritual secara komprehensif dan kesinambungan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. komponen keperawatan meliputi flow care (menerima pasien baru, melakukan orientasi pasien baru). melakukan pengkajian pasien baru (pemeriksaan fisik, menentukan diagnosa keperawatan dan evaluasi). pemenuhan kebutuhan dasar (pemasangan kateter, kateter urine, ngt, oksigen, pemberian obat melalui injeksi, oral dan supositoria). discharge playing perencanaan pasien pulang. cc. asuhan kebidanan adalah asuhan yang diberikan oleh bidan untuk memenuhi kebutuhan biopsikososial yang meliputi kebutuhan dasar manusia sesuai dengan kondisi kasus pasien yang tercakup dalam kasus obstetri ginekologi. komponen asuhan kebidanan meliputi komponen asuhan keperawatan tambah mengobservasi bja: melakukan, mengobservasi dan mengevaluasi induksi persalinan: mengobservasi dan mengevaluasi kemajuan persalinan: mengobservasi dan mengevaluasi faktor faktor penyulut dalam kasus obstetri ginekologi: melakukan tugas kolaborasi dengan dokter penanggung jawab pasien ybs. operasi khusus adalah tindakan pembedahan yang dilakukan menurut kriteria khusus, antara lain: persiapan operasi, tim pelaksana terdiri dari beberapa jenis operasi dokter, melibatkan dokter sub spesialis, peralatan yang digunakan operasi besar adalah tindakan pembedahan yang meliputi satu atau lebih dari kriteria sebagai berikut lamanya pembiusan lebih atau sama dengan menit: jumlah pendarahan selama operasi lebih atau sama dengan dari jumlah darah dalam tubuh, mempunyai kemungkinan besar untuk terjadi komplikasi seperti infeksi, sepsis, pasca bedah memerlukan tindakan pembedahan perawatan yang intensif. operasi sedang adalah tindakan pembedahan dengan kriteria sebagai berikut: lamanya pembiusan kurang dari menit: jumlah pendarahan selama operasi kurang dari jumlah darah dalam tubuh: kemungkinan terjadi komplikasi sedang: pasca bedah tidak memerlukan tindakan perawatan yang intensif. operasi kecil adalah tindakan pembedahan yang dilakukan kamar khusus yang dapat dilakukan dengan marcos umum! lokal, pembedahan dilakukan secara simple. jasa rumah sakit, ply jasa pelayanan: bd jasa bidan: dr jasa dokter, (sigma) jum. tahun . tentang petunjuk teknis pedoman pelaksanaan peraturan daerah kabupaten kuningan tentang retribusi pelayanan kesehatan pada rumah sakit umum daerah kuningan lag (in mp. pn. han ema . bee kumpulan tanah can gems kuno hap pemerintah kabupaten kuningan rumah sakit umum daerah jin. end. sudirman tlp fax dan saat terjadinya retribusi terutang besarnya retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam adalah rawat jalan. tari pemeriksaan rawat jalan. tidak termasuk obat, bahan dan alat) politik gigitan mulut 3soo| |h2 poliklinik spesialis (hanstaasi gawat darurat tari konsultasi medis rawat jalan. tidak termasuk obat, bahan dan alat |ax. dr. gigi dalam jam kerja |420r. gigi luar jam kerja |h3.0r. spesialis dalam jam kerja dr. spesialis luar jam kerja |konsulantar politik |o konsul gizi normal konsul gizi pey komplikasi potkinikcigi potkinik spesialis paket tari tindakan rawat jalan dan igd (tidak termasuk obat,bahan dan alat) paket rp. groslncisi ekstraksi fixasielasticverban paket rp. buka jahitanmin5 jahitan w collarneek dilatasi psikosis paket iii rp. bongkarpasangpasaium gross incisa louretage ginggivapergigi tonometi paket rp. ioauterisasi big penjahitan luka lebih dari jahitan persiapan pasien pre dan pos operasi refraktor meter repair pandang daun telinga reposisi tertutup dgn lokal anestesi resusitasi dengan eet resusitasi lengkap ventilator per jam vestibuloplasti satu sisi vulpes literasi lidah pelayanan kesehatan luar paket, tidak termasuk obat, bahan dan alat) jenis pelayanan tindakan ply| spot| sdr amputasi jari per digit fixasiexteruris pasang angkat jahitan luka bsr komplek reposisi sendi rahang reposisi sendi bahu kompresi manual external penjahitan paket operasi kecil klinik sguesterektomy meliputi gigi odontomy tanpa komplikasi circus cici conpensioanl granulosa konjungtiva nervus konjungtiva per algebra heating algebra hordiolum kalazion operasi kecil kosmetik pemasangan alatorthodont sisi dan facing do mo mod dan kelasleura fungsi tindakan parts spontan reposisi fraktur hidung insist abses mastid digital eksplorasi vakum uteri heating ruptur tendon pembuluh arahkompresi manual internal manual placenta igd parts spontan igd resusitasi bbl igd multiple literasi algebra red mill klinik jantung pemasangan alat ortho pemasangan jaket crown dengan sinar pemasangan jaket crown akrilik penambahan tetap kisfull venture per rahang pencetakan pembuatan gigi gpe1s| t02315| pertama selanjutnya congenital talium ego verus ctv) repair tendon tendon bedah flop bedah beku amputasi jari tangan kaki per digit penambahan tetap kis pemasangan jaket crown dengan porselen pencetakan pembuatan gigi pertama selanjutnya pencetakan pembuatan gigi e0s00|crease ruangan tari tindakan instalasi rehabilitasi medik rawat jalan |
peraturan daerah kabupaten kuniuningankuningan:'g,nulisan prasarana dan sarana.pada: dan penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan,dan i. komando untuk memerintahkan sektor lembaga: pertolongan darurat:: sandang, pelayanan kesehatan:: dan orang lanjut usia. pemulihan dengan segera. bagian keempat pemulihan segera (early recovery) pemulihan segera (early recovery) sebagaimana dimaksud padaenyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana sebagaimana dimaksud pada:, dan peningkatan dan pelayanan utama dalam masyarakat. bab pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana bagian pertama pendanaan dana penyelenggaraan penanggulangan bencana bersumber dari apbnuntuk memenuhi kebutuhan penanganan bencana sebagaimana dimaksud pada diatur sebagai berikut: kebutuhan dana prabencana, dianggarkan dalam pos belanja pada bpbd. kebutuhan dana saat tanggap darurat, dianggarkan dalam pos belanja tidak terduga. cc. kebutuhan dana penanganan pasca bencana, dianggarkan dalam pos belanja masing masing skpd terkait: santunan kecacatan,bupati. bab vii partisipasi masyarakat, lembaga usaha dan lembaga internasional bagian pertamavi: perencanaan tata ruang, pengelolaan lingkungan hidup:cc.bupati unti tanggal juni leg bupati kuningan z5: "mi aang hamid sugandi diundangkan kuningan pada tanggal sekretaris daerah kabupaten kuningannanggulangan bencanakuningan,: penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memperhatikanguna memfasilitasi upaya pencegahan dan penanggulangan bencana dimaksud perlukan peraturan daerah tentang penyelenggarakuningan secara proporsional. huruf yang dimaksud dengankota,ulihan segera (early recovery) dilakukan oleh rapid assessment team" segera setelah terjadi bencana. pemulihan segera (early recovery) merupakan tahap antara tanggap darurat dan rehabilitasi. cukup jelas hurufguna dan berdayaguna. hurufhuruf yang dimaksud dengan mitigasi bencana adalah serangkaian kegiatmber lain yang sah dan tidak mengikat adalah sumber lain yang bukan berasal dari apbn, apbd dan masyarakat yang kebolehannya dinyatakan sah sesuai dengan ketentuan perundang undangan serta tidak membebani, menekan atau mengikat kepada masyarakat. cukup jelas huruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf yang dimaksud dengan skpd terkait adalah skpd yang menangani kegiatan urusan pemerintahan daerahbab asas dan tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana berasaskan cepat dan tepat, prioritas,, kemitraan: pemberdayaan, mendiskriminasi, danmenyelenggarakan penanggulangan bencana, kota. bab badan penanggulangan bencana daerah bagian pertama pengarah penanggulangan bencana, dan pelaksana penanggulangan bencana. pembentukan, organisasi dan tata kerja bpbd sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturanpadadalam melaksanakan tugassebagaimana dimaksud pada huruf mempunyai tugassur pelaksana penanggulangan bencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada mempunyai fungsi pelaksanaan koordinasi, pelaksanaan komando, dan pelaksanaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. bab penyelenggaraan penanggulangan bencana bagian pertamacc. kemanfaatan dan efektivitas, dan lingkup luas wilayah. tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana, meliputi prabencana, saat tanggap darurat,padapada huruf meliputin |
nan peraturan daerah kabupaten kuningnjualan produksi usahanjualan produksi usaha daerahe dapat bupati kuningan, rondo kaa sur sta aau basis sin aang hamid sugandi diundangkan kuningan pada tanggal o sekretaris daerah kabupaten kuningan, josephjualan produksi usaha daerahnjualan produksi usaha2nomor lampiran peraturan daerah kabupaten kuningan nomor tahun tanggal tentang retribusi penjualan produksi usaha daerah struktur dan besarnya tarif retribusi perikanan jenis ikan ukuran berat cm kg) tarif volume rp. ekor) 3cm rp. ekor 3cm rp. ekor 5cm rp. ekor pertanian tanaman pangan komoditi bentuk harga label ungu) rp. label biru) rp. kedelai label ungu) rp. label biru) rp. kacang tanah label ungu) rp. label biru) rp. kacang hijau label ungu) rp. label biru) rp. jagung label ungu) rp. komposit label biru) rp. perkebunan dan kehutanan jenis tanaman ukuran berat tarif volume cm kg) umur rp. buah) jati lokal tinggi s d rp. buah tektonik grandis) dan diameter sengon tinggi s d rp. parasirenthes dan diameter buah falcataria) suren toon tinggi s d rp. suren) dan diameter buah afrika maesopsis tinggi s d rp. mini) dan diameter buah p5. mahoni switenia tinggi s d rp. buah marcopyla) dan diameter pinus pinus tinggi s d rp. merkusii) dan diameter buah jati putih tinggi s d rp. gmina arborea) dan diameter buah kelapa tengah umur s d bulan rp. dalam (cocos buah nucifera. lada piper umur s d bulan, rp. buah nigrum. tinggi s d cengkeh eugenia umur bulan, rp. aromatik) tinggi s d 50cm buah kopi cooper spp) umur s d rp. buah bulan, tinggi melinjo ketum umur s d rp. buah anemon) tahun, tinggi s d produksi hasil perkebunan biji bijian jenis biji bersih kotor bijian rp. ekor) biji kopi (biji bersih dari kotoran, rp. berasal) kering, warna mengkilap, kadar air cengkeh bersih dari kotoran, rp. (bunga kering) kering, warna mengkilap, kadar air biji kapulaga bersih dari kotoran, rp. kering, warna mengkilap, kadar air bupati kuningan, ( & dalan yana hamid suganditanian, peternakan dan perikanan kabupaten kuni. penjualan produksi usaha daerah adalah penjualan hasil produksi usahobjek yang dikuasai milik pemerintah daerah atau dikerjasamakan dengan pihak lain yang meliputi: bibit benih ikan dan udang, bibit benih tanaman, bibit benih ternakusaha daerah yang dijualnjualan produksi usaha daerah ditetapkan dengan ketentuan besaran setinggi tingginya dari harga pasar. setiap orang atau badan yang mendapat jasa pelayanan penjualan produksi usaha daerah, wajib membayar retribusi. struktur dan besarnya tarif retribusi penjualan produksi usaha daerari seluruh penerimaan retribusi dimaksud digunakan untuk operasional penyelenggaraan produksi usaha daerah. bab vii wilayah pemungutan dan perangkat pelaksana pemungutan retribusi retribusi penjualan usaha produksi daerah dipungut wilaypenjualan produksi usaha daerah, dilaksanakan oleh dinas atau pihak lain yang melaksanakan kerjasama dengan dinasjualan produksi usaha daerah, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. |
tua hahuningan, menimbang a.bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan kegiatan perekonomian masyarakat perdesaan, dipandang perlu untuk mendorong pembentukan badan usaha milik desa bum des) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa, bahwa peraturan daerah nomor tahun tentang pedoman pembentukan badan usaha milik desa, perlu disesuaikan dengan kondisi dan aturan yang berkembang saat inicamat adalah kepala kantor kecamatan dalam kabupaten kuningan. desa adalah desa dalam kabupaten kuningan des dapat diberhentikan apabila telah berakhir masa baktinya, meninggal dunia:um des sebagaimana diatur dalam anggaran dasarngembangkan bum des:bab viinya bagi hasil penambahan modal usaha penambahan kas desa: hak dan kewajiban: pendanaan, keadaan memaksa, 8g. penyelesaian permasalahan,gelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban bum des bagian pertama pengelolaan bum desakuntabel,partisipasi, berkelanjutan dan akseptabel. bagian kedua pelaporan setiap semester, bum des wajib menyampaikan laporan berkalaum des kepada bupati melalui camat setiap tahun. bagian ketiga pertanggungjawaban laporan pertanggungjawaban des disampaikan oleh pengelola operasionalsekurang kurangnya memuat neraca rugi laba usaha desa, perkembangan asset bum des: bab pembubaran bum des bum des dapat dibubarkan karenaiwenangan kepada organisasi perangkat daerah yang membidangi bum des untuk melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan bum des. bagian kedua pengawasan pengawasan terhadap pengelolaan bum des secara internal dilakukan oleh inspektorat. badan pengawas sebagaimana dimaksud pada terdiri dari (organisasi perangkat daerah yang membidangi pengawasan. bab xiii ketentuan peralihan permodalan bum des yang berasal dari bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah serta berasal dari proyek bantuan yang diterima sebelum berlakunya peraturan ini harus diterbitkan keputusan desa dan dicatat oleh pemerintah desa yang selanjutnya menjadi kekayaan desa. lembaga keuangan mikro lkm) des) sesuai dengan ketentuan perundang undangan. lumbung desa yang selama ini ada dapat masuk sebagai salah satu unit usaha pada bahan usaha milik desa bum des). kegiatan usaha yang dikelola oleh pemerintah desa sebelum berlakunya peraturan daerah ini, segera menyesuaikan dengan ketentuan peraturan daerah ini.doman pembentukan bum des,an kuningan, spolu nya kang hamid sugandi diundangkan kuningan pengunaan bee pada tanggal bagian an. sekretaris daerah pejabat nya kabupaten kuningan, kasus pantangan mma seen nog sangat setda ik! kabar team sen senen nan ya! asisten taiwan sekda dan bum des bukan merupakan lembaga perbankan formal sebagaimana diatur dalam undang undang perbankan, serta tidak termasuk dalam system perekonomian sebagaimana diatur dalam undang undang perekonomian dengan demikian bum des adalah system kegiatan perekonomian masyarakat dalam skala mikro yang ada desa dan dikelola oleh masayarakat bersama pemerintahan desa setempat yang pengelolaannya terpisahkan dari kegiatan pemerintahan desa. bum penggantian ini perlu dilakukan dikarenakan pengaturan mengenai bum des sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang undmerintah desa adalah pemerintah desa dalam kabupaten kuningan. inspektorat adalah inspektorat kabupaten kuningan.,komisaris adalah pemilik saham permodalan terbesar pada bum des. pelaksana operasional adalah direksi, manajer, kepala unit dan staf pelaksana. bab maksud, tujuan, strategi dan asas bumdes bagian pertama maksud maksud dibentuknya bum des adalah, meningkatat, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia pedesaan, bagian keempat asas bum des bum des dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi, pengayoman, pemberdayaan: keterbukaan, akuntabilitas. bab iii pembentukan bum ,des dapat bekerjasama dengan bum des lainnya, perusahaan milik daerah, swasta, des, pemerintah desa mengundang masyarakat, lembaga lembaga kemasyarakatan, des. rancangan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bum des yang dibuat oleh tim perumus dibuat berita acara anggaran dasar bum des. secara umum dan art memuat hal hal pokok sebagai berikut nama dan kedudukan, asas dan tujuan, kegiatan dan usaha, keanggotaan: hak dan kewajiban anggota, kepengurusan, hak dan kewajiban pengelola: rapat pengelola dan atau anggota (masyarakat beserta pemerintah desa), sumber permodalan,um des. bab jenis dan pengembangan usaha jenis usaha bum des antara lain pelayanan jasa yang meliputi simpan pinjam, perkreditan, angkutan dapat dan air, pembayaran listrik desa, telepon, alat pesta, dan jasa lain yang sejenis: penyaluran (sembilan) bahan pokok masyarakat desa, gas lpg, dan bahan bakar atau sumber energi lainnya: perdagangan sarana dan hasil pertanian yang meliputi hasil bumi, pertanian,, pasar desa, kegiatan perekonomian lainnya yang dibutuhkan oleh warga masyarakat. usaha bum belum terakomodasi. babmodal dan atau kerjasama usaha dengan pihak lain atau kerjasamaorganisasi kepengurusan bum des organisasi kepengurusan bum des berada diluar struktur organisasi pemerintahan desa, organisasi kepengurusan bum des terdiri dari pemerintah desa dan masyarakat. direksi dan pengawas bum des sebanyak banyaknya (tujuh) orang. masa bhakti direksi dan pengawas bum des selama (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya (satu) masa bhakti berikutnya. bagian pertama persyaratan kepengurusan bum des persyaratan kepengurusan bum deslip atau yang sederajat, dikecualikan untuk direktur pendidikan terakhir sekurang kurangnya sta komisaris pemerintah desa): direksi (unsur masyarakat desa): pengawas (unsur bpd dan masyarakat desa). struktur organisasi bum um des yang melaksanak, direksi mempunyai fungsi dan tugas perumusan kebijakan operasional pengelolaan bum des: pengangkatan anggota pengelola bum des dengan persetujuan komisaris: pengelola keuangan dan asset bum des: mengkoordinasikan seluruh tugas pengelola bum des baik kedalam maupun keluar: mewakili bum des dalam dan luar pengadilan,um des dengan persetujuan pemerintah desa dan bpd: mengikat bum des sebagai penjamin dengan persetujuan komisaris dan bpd: penyusunan laporan pelaksanaan pengelolaan bum des, penyampaian laporan pertanggungjawaban pengelolaan bum desmdes. syarat syarat untuk diangkat sebagai anggota direksi bertakwa kepada tuhan yang maha esa, warga negara indonesia: bertempat tinggal desa sekurang kurangnya selama tahun,um des, memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan dalam bidangnya dan memahami manajemen usaha,um des kepada komisaris melalui pengawas secara periodik maupun insidental sesuai dengan anggaran dasar bum des des diatur dalam anggaran dasar dan ditetapkan dalam pemdes. bagian keempat pengawas pengawasum des, pelaksanaan pemeriksaan atas kebijakan pengelola dalam menjalankan bum des pemeriksaan aktifitas pengelolaan bum des pada aspek administrasi dan manajemen, penyampaian laporan pemeriksaan pengelolaan bum des kepada komisaris,um des kepada komisaris pengawas sekurang kurangnya (tiga) orang, terdiri dari unsur pemerintahan desa, profesional praktisi, cc.:, syarat syarat lain yang ditentukan oleh komisaris. |
tunggudengan rahmat tuhan yang maha esa bupati kuninganngedaran minuman beralkohol perlu dilakukan pengendalian dan pengawasan: bahwa minuman beralkohol dapat menimbulkan penyakit masyarakat sehingga dapat mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban kabupaten kuninganumum. konstitusi indonesia uud menyebutkan bahwa negara berdasar ketuhanan yang maha esa. artinya kehidupan masyarakat dalamnya terbentuk dalam bingkai ajaran agama. secara ideal sebagai negara yang beragama, akan lebih mudah mengatur perkembangan minuman beralkohol atau yang sering juga disebut minuman keras (miras) yang setiap saat dapat mengancam jiwa manusia. ajaran setiap agama pasti sepakat bahwa keberadaan minuman beralkohol dapat mengancam jiwa manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. perlu disadari bahwa adanya tuntutan masyarakat untuk membuat peraturan daerah tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. tuntutan dibentuknya peraturan daerah tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol kabupaten kuningan lebih dikarenakan bahaya minuman keras itu sendiri dalam kehidupan manusia. perkembangan minuman beralkohol tidak hanya menjadi ancaman bagi hidup dan kehidupan manusia dimuka bumi ini, khususnya indonesia. sedangkan hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dalam kehidupan manusia merupakan hak asasi manusia ham) yang dijamindasar ini tidak boleh dilanggar oleh siapa pun dan harus dijunjung tinggi dan dihormati agar setiap orang dapat menikmati kehidupannya dengan sejahtera. salah satu program pembangunan nasional adalah, dan rehabilitasi sejak pembuahan dalam kandungan sampai usia lanjut. dan untuk mencapai hal tersebut, diperlukan peraturan daerah tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol kabupaten kuningan karena minuman keras memberikan dampak negatif terhadap kesehatyang dimaksud jenis minuman beralkohol lainnya adalah jamu ataupun minuman tradisional lainnyaningan. pejabat adalah pegawai aparatur sipil negara yang diberikan kewenangan dalam memberikan perizinan minuman beralkohol dan penegakan peraturan daerah kabupaten kuningan. minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol c2h5oadalah menjualbelikan minuman beralkohol. pengawasan minuman beralkohol adalah pemilikan dan penjagaan terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol baik minuman beralkohol produksi dalam negeri maupun imporenimbun adalah menyimpan minuman yang mengandung alkohol dalam jumlah besar dalam waktu tertentu. mengolok adalah mencampur, meramu dan atau menyeduh bahan bahan tertentu sehingga menjadi minuman yang mengandung alkohol. menjamu adalah menyajikan minuman yang mengandung bar hotel adalah suatu tempat yang difungsikan secara komersial yang dilengkapi dengan fasilitas yang memadai dan terdapat dalam hotel, dimana seseorang bisa mendapatkan pelayanan segala macam minuman baik beralkohol maupun yang tidak beralkohol kecuali minuman panas. bab maksud dan tujuan maksud pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol adalah melindungi kepentingan umum dan menjaga ketentraman, ketertiban dan kelestarian lingkungan. tujuan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol memberikan perlindungan kepada masyarakat dari minuman yang mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia: menjaga kualitas sumber daya manusia, mencegah peningkatan jumlah kriminalitas, mencegah peningkatan jumlah kecelakaan lalu lintas: mencegah cepatnya penyebaran virus hiv aids:pengedarhanya dapat dijual bar hotel berbintang (tiga) keatas setelah mendapatkan izin bupati. bab larangan setiap orang pribadi atau perusahaan dilarang memproduksi, mengkonsumsi, menyimpan menjual dan atau mengedarkan minuman beralkohol yang termasuk dalam golongan dan kecuali tempat sebagaimana dimaksud larangan sebagaimana dimaksud pada berlaku juga untuk minuman hasil olesan jenis minuman beralkohol lainnya. bab. dalam rangka melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengedarnjualan, pengedaran dan penyalahgunaan penjualan minuman beralkohol. bab vii penegakan penegakan peraturan daerah ini dilaksanakan oleh polisi pamong praja bersama sama dengan penyidik pegawai negeri sipil ppn) penegak peraturan daerah. polisi pamong praja berwenang untuk menertibkan dan menindak setiap orang dan badan yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah ini. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang dan badan yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah ini. melakukan penutupan dan atau membongkar tempat yang digunakan untuk kegiatan yang berhubungan dengan minuman yang mengandung alkohol. melakukan penyitaan dan atau pengamanan atas minuman yang mengandung alkohol. menerima minuman yang mengandung alkohol yang diserahkan secara sukarela oleh pemiliknya.dalam ini dilakukan dengan membuat tanda terima. polisi pamong praja berkewajiban menindaklanjutipada kepada penyidik pegawai negeri sipil ppn). minuman yang mengandung alkohol minuman beralkohol tradisional sebagaimana dimaksud pada wajib disimpan gudang penyimpanan untuk dimusnahkan dan atau dijadikan barang bukti dalam penyidikan selanjutnya. bab viii ketentuan penindakan bupati berhak memerintahkan untuk menutup dan atau membongkar tempat tempat yang menurut penilaian dan keyakinannya dan atas saran dan usul tim dipergunakan untuk memproduksi, memperdagangkan, menimbun, menyimpan, mengolok dan meminum minuman yang mengandung alkohol minuman beralkohol tradisional yang yang telah diatur dalam penutupan dan atau pembongkaran sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh polisi pamong praja. tim sebagaimana dimaksud dalam adalah tim pengawas peredaran minuman yang mengandung alkohol minuman beralkohol tradisional yang pembentukan dan tugasnya ditetapkan oleh bupati. bab pemusnahan minuman yang mengandung alkohol minuman yang mengandung alkohol minuman beralkohol tradisional sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini, hasil dari penyitaan atau hasil penyerahan dari pemiliknya wajib dimusnahkan. pemusnahan minuman yang mengandung alkohol beralkohol tradisional sebagaimana dimaksud pada dilakukan tempat terbuka dan diketahui umum. pemusnahan sebagaimana dimaksud pada dan dilakukan oleh tim gabungan yang akan ditetapkan oleh bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada dan dituangkan dalam berita acara. babpelanggaran. denda sebagaimana dimaksud dalam dimasukan dalam kas daerah dan merupakan pendapatan daerah. bab ketentuan penyidikan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil ppn) bersama sama dengan penyidik polisi negara republik indonesia sebagai fungsi koordinasi dan pengawasan. tugas dan wewenang penyidik pegawai negeri sipil adalah menerima laporan dan atau pengaduan dari seseorang atau badankurap)en gara cherish hamid sugandi diundangkan kuningan pada tanggal . sekretaris daerah kabupaten kuningan, (ef setda o sep setiawan tone: |
bupati minahasa utara peraturan bupati minahasa utaramaka perlu diberikan tunjangan komunikasi intensif kepadaminahasa utara; bahwa berdasarkyang menyebutkan besaran tki bagi pimpinan dan anggota dprd dan bpo pimpinan dprd ditetapkan dengan keputusan kepala daerah sesuai dengan kemampu*,onal, peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang pembentukan produk hukum daerah benda negara republik indonesia tahun nomor keputusan gube,kpu adalah satuan kerja perangkat daerah kabupaten minahasa utara.^tunjangan komunikasi intensif, yang, yang selanjutnya disebu yang selanjutnya sebuterdiri atas (tiga) kelompok, yaitu: tinggi; sedang; dan rendah. penentuan kelompok kkdnegeri sipil daerah band). kkd pud band, umum.^l pud pad dbh dau belanda pegawai negeri sipil daerah band) sebagaimana dimaksud pada kita dan tunjangan pegawai negeri sipil daerah yang, meliput, gaj, pokok tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan beras, dan tunjangan pajak penghasilan 21). penghitungan dan penentuan kkd sebagaimana dimaksud pada dilakukan setiap tahun anggaran oleh tim anggaran pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. hasil penghitungan dan penentuan kkd sebagaimana dimaksud pada untuk tahun anggaran ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini. bab iii tunjangan komunikasi intensif kepada pimpinan dan anggota dprdselain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pada kepada pimpinan dan anggota dprd diberikan penerimaan lain berupa kl^sebagaimana dimaksud dalam pasai pemberian tki diatur sebagai berikut: bagi daerah dengan kkd tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf diberikan paling banyak (tiga) kali uang representasi ketua dprd. bagi daerah dengan kkd sedang sebagaimana dimaksud pada huruf diberikan paling banyak (dua) kali uang representasi ketua dprd. bagi daerah dengan kkd rendah sebagaimana dimaksud pada huruf diberikan paling banyak (satutki dimaksud dalam dibayarkan terhitung mulai januari sampai dengan desember pajak penghasilan pimpinan dan anggota dprd atas penerimaan tkibelanja penunjang operasional pimpinberikan bpo setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah^ pemberian bpo, diatur sebagai berikut: bad daerah dengan kemampuan keuangan daerah tinggi, bpo pimpinan sebagaimana dimata malam disediakan paling banyak (enam) kali uang representasi. dprd tambah (empat) kali jumlah uang representasi. seluruh wakil ketua dprd bagi daerah dengan kemampuan keuangan daerah sedang, bpo pimpinan seb gimana" dimaksud dalam disediakan paling banyak (empat) kal, uang representasi ketua dprd ditambah (dua sepeda) kali jumlah uang representasi, seluruh wakil ketua dprd. bagi daerah dengan kemampuan keuangan daerah rendah bpo pimpinan sebagaimana dimaksud dalam disediakan paling banyak (dua) kal.dimaksud dalam sesuai dengan klasifikasi kemampuan keuangan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini. penggunaan bpospo sebagaimana dimaksud dalam disediakan terhitung mulai januari sampai dengan desember bab5dan bpo^ f kebutuhan lain, antara lain untuk mengikuti upacara kenegaraan upaya peringatan hah adi daerah, melakukan koordinasi dan konsultan, kepada kepala daerah musyawarah pimpinan daerah dan tokoh tokoh masyarakat mejadi juru bicara dprd dan pemberian bantuan kepada masyarakat atau kelompok yang bersifat insidental. bpo sebagaimana dimaksud dalam dianggarkan dalam pos sekretariat dprd. sekretaris dprd menyusun bpo yang diformulasikan dalam rencana kerja dan anggaran skpd sekretariat dprd. penganggaran bpopo dan rincian objek bpo. sekretaris dprd selaku pengguna anggaran pengguna barang bertanggungjawab atas pengelolaan bpo;erikutnya dapat dilakukan sepanjang penggunaan dana yang sudah diterirripoia\ ri.kti prtanaaunoiawaban penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada disampaikan99 kepada benda para9 pengen saran setiap bulan paling lambat tanggal bulan berikutnya. ^tqfa diundangkan pada tanggal airmadidi januari, bupati minahasa utara some singel berita daerah kabupaten minahasa utara tahun nomor.fo ^;un. ^turun bupati minahasa utara nomor tanggal tentang tahun ffl an2014 rumus: kkd pud band pud terdiri atas band meliputi pad dbh dau gaji pokok; tunjangan keluarga tunjangan beras tunjangan tunjangan jabatan; dan tunjangan fungsional umum. kftteranqan kkd pud pad dbh dau pns kemampuan keuangan daerah pendapatan umum daerah belanja pegawai pendapatan asli daerah dana bagi hasil dana alokasi umum gaji dan tunjangan pns daerah rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. perhitungan: berdasar kandatadan apbd^^ rp. rp. rp. pendapatan asli daerah pad) bagi hasil pajak dana alokasi umum dau) jumlah pendapatan umum daerah pud) tahun anggaran belanja pns kabupaten minahasa utara sehingga kenyan keuangan daerah kabupaten minahasa utara tahun adalah: pendapatan umum.daerah beu^ ,^ kkd rp u, rp. penentuan klasifikasi lain lj^o. klasifikasi kelompok sedang lampiran peraturan bupati minahasa utara tahun januari nr.1am1a tunjanganan nomor tanggal tentang besaran tunjangan komunikasi intensif dan belanja penunjang operasional uraian klasifikasi jzl tunjangan komunikasi intensif: ketua, wakil ketua pimpinan dprd) dari_ ang^o ja_ belanja penunjang operasional bagi ketua dan wakil ketua jmpjnaji dpr rendah dibawah j*p^200m_ kemampuan keuangxnjpaerar sedang tinggi atas rp. ___15)__ keterangan rp. rp. rp. j_v^r . rp. rp. s d _j*p_^400m__ rp. rp. rp. j42l rp. rp. rp. rp. j4_ v^x_ rp. rp. j61__ uang representasi ketua dprd rp. , bulan uang representasi wakil ketua dprd , bulan orang bupati minahasa utara <5k kesimpulan: berdasarkan perhitungan penentuan dan klasifikasi^^ z^^lf^ kabupaten minahasa utara tahun sebagaimana dimaksud pada huruf dan tuna^gaan komunikasi intensif tki) yang diberikan kepada pimpinarvdan anggota dprd kabupaten minahasa utara setiap bulan adalah pal.ng banyak (dua) kal. uang representasi ketua dprd kabupaten minahasa utara dan titania penunjang operasional bpo) yang sediakan untuk pimpinan dprd kabu taken minahasa utara setiap bulan adalah paling banyak4(empat) kal. uang representasi ketua dprd ditambah 2v* (dua sepeda) kal. ]jumlah uang representasi seluruh wakil ketua dprd.^ bupati minahasa utara some $.f. singel diundangkan airmadidi pada tanggal januari sekretar. |
ing kemenyan. jabatan fungsional tertentu. pns. pencabutan. peraturan menteri pertahanan republik indonesia nomor tahun tentang jabatan fungsional tertentu: per m v tentang ketentuan jabatan fungsional pegawai negeri sipil departemen pertahanan sudah tidak sesuai dengan ketentuan jabatan fungsional tertentu bagi pegawai negeri sipillingkungan kementerian pertahanan dan tentara nasional indonesia. pejabat pembina kepegawaian kementerian pertahanan adalah menteri pertahanan, selaku pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan pns kemhan dalam dan dari jabatan, yang sebagian wewenang tersebut dapat didelegasikan kepada pejabat bawahnya lingkungan kemhan, atau dikatakan kepada pejabat lain lingkungan tentara nasional indonesia. menteri pertahanan adalah menteri yang bertanggungjawab bidang pertahanan. badan penelitian dan pengembangan kemhan sebagai satuan kerja koordinator pelaksana jabatan fungsional peneliti dan jabatan fungsional merekayasa: cc. badan pendidikan dan pelatihan kemhan sebagai satuan kerja koordinator pelaksana jabatan fungsional widyaiswara, jabatan fungsional pamong belajar, dan jabatan fungsional instruktur, pusat rehabilitasi kemhan sebagai satuan kerja koordinator pelaksana jabatan fungsional rumpun kesehatan, pusat data dan informasi kemhan sebagai satuan kerja koordinator pelaksana jabatan fungsional rumpun kekomputeran: biro hukum setjen kemhan sebagai satuan kerja koordinator pelaksana jabatan fungsional rumpun hukum dan peradilan, pusat komunikasi publik kemhan sebagai satuan kerja koordinator pelaksana jabatan fungsional rumpun pustakawan dan yang berkaitan, biro tata usaha setjen kemhan sebagai satuan kerja koordinator pelaksana jabatan fungsional rumpun arsiparis, pustakawan dan yang berkaitan, biro kepegawaian setjen kemhan sebagai satuan kerja koordinator pelaksana jabatan fungsional analis kepegawaian dan jabatan fungsional assessor, j . inspektorat jenderal kemhan sebagai satuan kerja koordinator pelaksana jabatan fungsional auditor pada rumpun akuntan dan anggaran, dan pusat kodifikasi badan sarana pertahanan sebagai satuan kerja koordinator pelaksana jabatan fungsional kataloge. instansi pembina jabatan fungsional tertentu yang telah ditetapkan oleh kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sebagai berikut: kementerian perencanaan pembangunan nasional bappenas) sebagai pembina jabatan fungsional perencana, lembaga ilmu pengetahuan indonesia sebagai pembina jabatan fungsional peneliti: badan pengkajian dan penerapan teknologi sebagai pembina jabatan fungsional merekayasa: lembaga administrasi negara sebagai pembina jabatan fungsional widyaiswara, kementerian pendidikan dan kebudayaan sebagai pembina jabatan fungsional pamong belajar: kementerian tenaga kerja dan transmigrasi sebagai pembina jabatan fungsional instruktur: kementerian kesehatan sebagai pembina jabatan fungsional rumpun kesehatan: badan pusat statistik sebagai pembina jabatan fungsional rumpun kekomputeran, kementerian hukum dan hak asasi manusia sebagai pembina jabatan fungsional perancang peraturan perundang undangan, j . perpustakaan nasional republik indonesia sebagai pembina jabatan fungsional pustakawan: arsip nasional republik indonesia sebagai pembina jabatan fungsional arsiparis: badan kepegawaian negara sebagai pembina jabatan fungsional analis kepegawaian dan jabatan fungsional assessor sdm aparatur, badan pengawas keuangan dan pembangunan sebagai pembina jabatan fungsional auditor: dan kementerian pertahanan sebagai pembina jabatan fungsional kataloge. satuan kerja yang ditetapkan sebagai koordinator pelaksana sebagaimana dimaksud pada selalu bekerja sama dan melaksanakan koordinasi dengan instansi pembina sesuai dengan tanggung jawab masing masing sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. kerjasama dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada meliputi hal hal antara lain sebagai berikut: teknis pelaksanaan jabatan fungsional: rincian kegiatan dan jumlah angka kredit, penetapan angka kredit bagi pejabat fungsional apabila belum memungkinkan dibentuknya tim penilai instansi: penetapan formasi jabatan fungsional, dan pendidikan jabatan fungsional, satuan kerja koordinator pelaksana jabatan fungsional lingkungan markas besar tentara nasional indonesia dan angkatan diatur lebih lanjut oleh markas besar tentara nasional indonesia dan masing masing angkatan. bagian ketiga tugas dan tanggung jawab satuan kerja koordinator pelaksana tugas dan tanggung jawab satuan kerja koordinator pelaksana lingkungan kemhan: membuat petunjuk pelaksanaan sesuai ketentuan jabatan fungsional masing masing: membentuk tim penilai instansi, membentuk sekretariat tim penilai instansi setjen kemhan, dan menetapkan angka kredit. tugas dan tanggung jawab satuan kerja koordinator pelaksana lingkungan tentara nasional indonesia: membuat petunjuk teknis berdasarkan petunjuk pelaksanaan yang dikeluarkan oleh kemhan: menerima usul penetapan angka kredit jenjang pelaksana lanjutan bawah untuk fungsional keterampilan, cc. membentuk sekretariat penilai masing masing unit organisasi, membentuk tim penilai untuk jenjang pelaksana lanjutan bawah: dan menetapkan angka kredit untuk pejabat fungsional tertentu jenjang pelaksana lanjutan bawah. bab pemberian tunjangan jabatan fungsional bagian kesatu tunjangan jabatan fungsional pns kementerian pertahanan yang diangkat dalam jabatan fungsional keahlian atau jabatan fungsional keterampilan dan telah ditetapkan angka kreditnyadiberikan berdasarkan keputusan presiden yang telah diterbitkan untuk tiap tiap jenis jabatan fungsional. pns kementerian pertahanan yang diangkat dalam jabatan fungsional tidak boleh merangkap jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya. bagian kedua pemberian dan pembayaran tunjangan jabatan fungsional paragraf pemberian tunjangan jabatan fungsional pemberian tunjangan jabatan fungsional dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: setiap pemberian tunjangan jabatan fungsional harus ditetapkan dengan surat keputusan pejabat yang berwenang bagi pns kemhan unit organisasi kemhan, unit organisasi markas besar tni, serta unit organisasi angkatan dibuat sebagaimana tercantum dalam lampiran menteri ini nomor yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini, pejabat yang berwenang dapat mendelegasikan kepada pejabat lain lingkungannya atau memberi kuasa kepada pejabat lingkungan tni untuk menetapkan keputusan pemberian tunjangan jabatan fungsional, dalam keputusan pemberian tunjangan jabatan fungsional harus dicantumkan besarnya tunjangan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional yang bersangkutan: dan asli keputusan pemberian tunjangan jabatan fungsional disampaikan kepada yang bersangkutan dengan tembusan kepada:yang bersangkutan, kepala kantor pelayanan perbendaharaan negara, pejabat pembuat daftar gaji yang bersangkutan, dan pejabat lain yang dipandang perlu. pns kementerian pertahanan yang berhak mendapatkan tunjangan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud padaesuai dengan keputusan pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. indeks besarnya tunjangan yang dapat diberikan kepada pejabat fungsional sesuai dengan jenjang jabatan fungsional tersebut berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. paragraf prosedur pemberian tunjangan jabatan fungsional pejabat pembuat daftar gaji mengajukan usul permintaan pembayaran tunjangan jabatan fungsional yang diketahui oleh karakter dan satker koordinator pelaksana bersamaan dengan permintaan gaji kepada kepala kantor pelayanan perbendaharaan negara melalui bendahara bekas dengan melampirkan fotokopi yang dilegalisir oleh pejabat pembina kepegawaian antara lain: keputusan pengangkatan dalam jabatan fungsional, keputusan pemberian tunjangan jabatan: dan cc. surat pernyataan melaksanakan tugas atau surat pernyataan telah menduduki jabatan. keputusan pengangkatan dalam jabatan fungsional dimaksud pada huruf bagi pns kemhan unit organisasi kemhan, unit organisasi mabes tni, serta unit organisasi mabesaragraf pembayaran tunjangan jabatan fungsional tunjangan jabatan fungsional dibayarkan terhitung tanggal (satu) bulan berikutnya setelah pns kemhan yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugas yang dimulai (satu) bulan sebelumnyapelaksanaan tugas sebagaimana yang dimaksud pada apabila bertepatan dengan hari libur sehingga pelaksanaan tugasnya dilakukan pada tanggal berikutnya, maka pemberian tunjangan jabatan fungsional dibayar mulai bulan itu juga. untuk kelancaran pembayaran tunjangan jabatan fungsionalyanguntuk kelancaran pemberian tunjangnyataan telah menduduki jabatan atau surat pernyataan masih menduduki jabatan. asli surat pernyataan melaksanakan tugas surat pernyataan telah menduduki jabatan surat masih menduduki jabatan disampaikan kepada kepala kantor pelayanan perbendaharaan dan kas negara dengan tembusan kepada: kepala badan kepegawaian negara u.p. deputi bidang informasi kepegawaian, kepala instansi pembina jabatan fungsional, kepala biro kepegawaian setjen kemhan,bersangkutan: bagian ketiga penghentian tunjangan jabatan fungsional penghentian tunjangan jabatan fungsional terhitung mulai bulan berikutnya apabila pegawai negeri sipil kemhan yang bersangkutan: diberhentikan dari jabatan fungsional, berhenti sebagai pegawai negeri sipildan dibebaskan sementara dari jabatan fungsional karenangkat pengatur muda tingkat golongan ruang ii b sampai dengan pangkat penata golongan ruang iii c, dan pangkat penata muda golongan ruang ii a sampai denganejabat penyelia pangkat penata tingkat golongan ruang iii d: dan (dua puluh lima) bagi pejabat utama, pangkat pembina utama golongan ruang iv e. ditugaskan secara penuh luar jabatan fungsional yang bersangkutan, tugas belajar lebih dari (enam) bulan terus menerus: dan cuti luar tanggungan negara. pegawai negeri sipil kemhan, walaupun kemudian mengajukan banding kepada badan pertimbangan kepegawaian, tunjangan jabatan fungsional tetap diberhentikan. tunjangan jabatan fungsional yang diberhentikan sebagaimana dimaksud padadan telah dinyatakan telah melaksanakan tugas oleh pejabat yang berwenang. tunjangan jabatan diberhentikan terhitung mulai tanggal (satu) bulan berikutnya sejak yang bersangkutan dibebaskan sementara karena menjalani cuti besar atau cuti luar tanggungan negara. khusus bagi pegawai negeri sipil yangdibebaskan dari jabatannya, tetapi tidak menerima tunjangan jabatan,.(enam) bulan atau lebih, tunjangan jabatan dihentikan terhitung bulan ketujuh, dan dibayarkan kembali setelah diangkat kembali, yang dibuat sebagaimana tercantum pada lampiran nomor yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. surat keputusan pembebasan sementara dari jabatan fungsional dimaksud pada bagi pns kementerian pertahanan unit organisasi kementerian pertahanan, unit organisasi markas besar tentara nasional indonesia, serta unit organisasi markas besartersebut kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan dan temuannya kepada: kepala badan kepegawaian negara u.p. deputi bidang informasi kepegawaian, pimpinan instansi yang bersangkutan, cc. kepala kantor pelayanan perbendaharaan negara, pejabat pembuat daftar gaji: dan pejabat lain yang dipandang perlu. bab vii ketentuan lain lain ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam pelaksanaan peraturan menteri ini akan diatur oleh masing masing pejabat kepegawaian lingkungan kementerian pertahanan dan tentara nasional indonesiv tangal mei tentang ketentuan jabatan fungsional pegawai negeri sipilinstansi pembina jabatan fungsional tertentu adalah instansi yang menggunakan jabatan fungsional tertentuditetapkan sebagai pembina jabatan fungsional tertentu yang pelaksanaannya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang undangan. jabatan fungsional tertentu pns selanjutnya disebuttertentutertentudengan tugas utamadengan tugas utamatentara nasional indonesia yang selanjutnya disingkat tni. kementerian pertahanan yang selanjutnya disingkat kemhan. jabatan fungsional tertentu pns kemhan ditetapkan dengan maksudpns lingkungan kemhan. tujuan ditetapkannya jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada agar diperoleh persamaan dan kesamaan persepsi serta keseragaman dalam pelaksanaan jabatan fungsional setiap satuan kerja berada bernaung pada satuan kerja koordinator pelaksana yang berpijak pada instansi pembina jabatan fungsional yang sama dan sesuai dengan bidang kegiatan tugas pokok satuan kerja tersebut. bab jenis jabatan fungsional jenis jabatan fungsional tertentu yang diterapkan bagi pns kemhan terdiri atas: perencana, peneliti, merekayasa, widyaiswara, pamong belajar: instruktur: dokter: dokter gigi: perawat, perawat gigi, apoteker: il. asisten apoteker, bidan, fisioterapis, oo. pranata komputer: pp. perancang peraturan perundang undangan, pustakawan, arsiparis analis kepegawaian, assessor sdm aparatur: auditor: dan kataloge. jenis jabatan fungsional tertentu sebagaimana dimaksud pada dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan masing masing satuan kerja lingkungan kemhan dan tni. bab iii tim penilai dan penetapan angka kredit bagian kesatu tim penilai tim penilai angka kredit. tim penilai angka kredit sebagaimana dimaksud pada terdiri dari tim penilai pusat dan tim penilai instansi. tim penilai pusat dibentuk dan ditetapkan oleh instansi pembina jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, tim penilai instansi dibentuk dan ditetapkan lingkungan kemhan. tim penilai pusat mempunyai wewenang untuk menilai pejabat fungsional jenjang madya dan jenjang utama. tim penilai instansi mempunyai wewenang untuk menilai pejabat fungsional jenjang muda, jenjang pertama, dan tingkat terampil. mekanisme pendelegasian wewenang ditetapkan oleh instansi pembina. penilaian prestasi kerja terhadap pejabat fungsional dilakukan dengan penilaian angka kredit oleh tim penilai dan atau tim penilai pusat jabatan fungsional. penilaian oleh tim penilai pusat sebagaimana dimaksud pada dilakukan apabila belum dibentuk tim penilai instansi. penilaian terhadap prestasi kerja pejabat fungsional oleh tim penilai instansi dilakukan apabila yang bersangkutan dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif minimal yang diperlukan untuk pengangkatan pertama dan kenaikan jenjang jabatan pangkat setingkat lebih tinggi. penilaian angka kredit dilakukan (dua) kali dalam setahun, pada bulan januari dan juli. keanggotaan tim penilai instansi disususeorang sekretaris merangkap anggota dari unsur teknis kepegawaian,: dan paling kurang (empat) orang anggota. persyaratan anggota tim penilai sebagaimana dimaksud pada meliputi: jabatan pangkat serendah rendahnya sama dengan jabatan pangkat pejabat fungsional yang dinilai, memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja, dan dapat aktif melakukan penilaian. masa jabatan tim penilai dalam satu periode paling lama (lima) tahun dan tim penilai dapat diangkat dalam (dua) masa jabatan berturut turut, selanjutnya dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu (satu) masa jabatan. tim penilai instansi dalam tugasnya dibantu oleh sekretaris tim penilaihabis. dalam hal terdapat anggota tim penilai yang turut dinilai, ketua tim penilai dapat mengangkat pengganti anggota tim penilai. tata kerja tim penilai meliputi: menerima dan mengadministrasikan surat pernyataan melaksanakan tugas: meneliti persyaratan dan bukti yang dilampirkan: melaksanakan penelitian dan penilaian terhadap angka kredit yang diajukan: memonitor dan mengevaluasi, melaporkan, dan menyampaikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang. bagian kedua penetapan angka kredit pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit bagi pns kemhan yang menduduki jabatan fungsional tertentu adalah: pejabat instansi pembina jabatan fungsional untuk jenjang madya atas atau golongan ruang iv a atas: pejabat pembina kepegawaian kemhan atau pejabat lain yang diberi delegasi kuasa untuk jenjang jabatan fungsional keahlian pertama dan muda atau golongan ruang iii a sampai dengan golongan ruang iii d dan semua jenjang jabatan fungsional keterampilan atau golongan ruang ii a sampai dengan golongan ruang ii d, dan cc. pejabat penerima delegasi kuasa yang berwenang untuk menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf adalah kepala satuan kerja koordinator pelaksana jabatan fungsional tertentu. daftar usulan penetapan angka kredit jabatan fungsional jenjang madya dan jenjang utama instansi pembina jabatan fungsional bagi pns kemhan diajukan secara berjenjang sebagai berikut: pns kemhan yang bertugas lingkungan markas besar tentara nasional indonesia, daftar usulan penetapan angka kredit beserta bahan administrasinya diajukan oleh asisten personel panglima tentara nasional indonesia kepada sekretaris jenderal kemhan, pns kemhan yang bertugas lingkungan angkatan, daftar usulan penetapan angka kredit beserta administrasinya diajukan oleh asisten personel kepala staf angkatan asisten personel panglima tentara nasional indonesia untuk selanjutnya diusulkan kepada sekretaris jenderal kemhan, pns kemhan yang bertugas lingkungan kemhan, daftar usulan penetapan angka kredit beserta bahan administrasinya diajukan oleh karakter kepada sekretaris jenderal kemhan, dan sekretaris jenderal kemhan akan mengajukan daftar usulan penetapan angka kredit beserta administrasinya instansi pembina jabatan fungsional secara kolektif sesuai jabatan fungsional masing masing. terhadap keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit pejabat fungsional yang bersangkutan tidak dapat mengajukan keberatan. angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada digunakan sebagai bahan untuk mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan jabatan serta kenaikan pangkat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. prosedur pengusulan daftar usulan penetapan angka kredit dupa) diajukan secara berjenjang dari satker pengguna jabatan fungsional satker kotama balakpus kepada sekretaris jenderal kemhan lingkungan kemhan, asisten personel kepala staf umumsatker pengguna jabatan fungsional sebagaimana dimaksud selanjutnya mengirimkan kepada satuan kerja koordinator pelaksana jabatan fungsional untuk mendapatkan penetapan angka kredit. bab pejabat yang berwenang mengangkat dalam dan memberhentikan dari jabatan bagian kesatu pengangkatan pejabat yang berwenang mengangkat dalam jabatan fungsional adalah menteri. menteri dapat mendelegasikan wewenang memberikan kuasa kepada pejabat kemhan dan tentara nasional indonesia, untuk menandatangani surat keputusan pengangkatan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut: sekretaris jenderal kemhan lingkungan kemhan, asisten personel panglimauntuk dapat diangkat dalam jabatan fungsional, seorang pns kemhan harus memenuhi angka kredit kumulatif minimal dan persyaratan lain yang ditentukan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. bagian kedua pembebasan sementara pejabat fungsionaljenjang pelaksana golongan ruang ii b sampai dengan jenjang penyelia golongan ruang iii c, dan jenjang pertama golongan ruang iii a sampai dengan jenjang utama golongan ruang iv d. dalam setiap tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditetapkan sesuai dengan jenjang jabatan fungsionalnya: ditugaskan secara penuh luar jabatan fungsional, menjalani tugas belajar lebih dari (enam) bulan, diberhentikan sementara sebagai pegawai negeri sipil: cuti luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan (tiga): dan. bagian ketiga pemberhentian pejabat fungsional diberhentikan dari jabatannya apabila:atau golongan ruang ii b sampai dengan golongan ruang iii c: dansekurang kurangnya (sepuluh) bagi pejabat fungsional jenjang penyelia golongan ruang iii d dan (duapuluh lima) bagi pejabat fungsional jenjang utama atau golongan ruang iv e. bab koordinator pelaksana jabatan fungsional bagian kesatu satuan kerja pembina jabatan fungsional satuan kerja pembina jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan kesesuaian bidang tugas satker. guna optimalisasi pembinaan jabatan fungsional perlu dibentuk satuan kerja koordinator pelaksana jabatan fungsional yang berada bawah koordinasi: sekretaris jenderal kemhan lingkungan kemhan, asisten personel panglima tni lingkungan unit organisasi mabes tni: dan cc. asisten personil kepala staf angkatan lingkungan angkatan. satuan kerja koordinator pelaksana sebagaimana dimaksud pada bertugas melaksanakan penilaian dan penetapan angka kredit serta pembinaan terhadap jabatan fungsional tertentu. apabila satuan kerja koordinator pelaksana jabatan fungsional belum dibentuk maka: penilaian dan penetapan angka kredit ditujukan kepada instansi pembina jabatan fungsional tertentu atau sekretaris jenderal kemhan. pembinaan jabatan fungsional tertentu dilaksanakan pejabat pembina kepegawaian. rekomendasi penetapan angka kredit oleh satuan kerja koordinator pelaksana jabatan fungsional bersangkutan, dapat diterbitkan surat keputusan jabatan fungsional oleh pejabat pembina kepegawaian. bagian kedua satuan kerja koordinator pelaksana jabatan fungsional satuan kerja koordinator pelaksana jabatan fungsional lingkungan kemhan meliputi: direktorat jenderal perencanaan pertahanan kemhan sebagai satuan kerja koordinator pelaksana jabatan fungsional perencana, |
bupati mojokerto provinsijawa timur peraturan bupati mojokerto nomor tahun tentang pedoman penilaian barang milik daerah bupati mojokerto, menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam peraturan daerah kabupaten mojokerto |
bupati banyumas provinsi jawa tengahperlu menetapkan peraturan daerah tentang rencana detail tata ruang kawasan perkotaan purwokerttermasuk menara yang disyaratkan untuk bebas visualbanjaran, irigasi kedunglimus arca, irigasi pandak raden, irigasi bogor, irigasi kedungwadas, irigasi kalibata, irigasi demon, irigasi sokawera, irigasi kedung belas, irigasi kedung lo, dan irigasi kura. peningkatan sistem agribisnis pertanian meliputi sistem agribisnis hulu, farm, dan hilir, cc. inventarisasi dan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan lp2b) bwp purwokerto, intensifikasi lahan pertanian organik, intensifikasi lahan pertanian melalui integrasi dengan sektor perikanan terutama subzona pertanian sub bwp ii, pengembangan subzona pertanian bagi kegiatan pendidikan dan sosial budaya meliputi kegiatan rekreasi (outbond), olahraga, pendidikan lingkungan hidup, dan sejenisnya, penyusunan regulasi insentif pengelolaan lahan pertanian dan disinsentif alih fungsi lahan pertanian sub bwp sampai dengan sub bwp ix, pengadaan pembelian lahan pertanian, dan pengembangan pertanian perkotaan urban farming ramah lingkungan. indikasi program perwujudan pola ruang subzona pertahanan dan keamanan pl sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: penataan bangunan dan lingkungan meliputi dalamnya penataan sektor informal, penyediaan fasilitas parkir, rth dan lain sejenisnya, peningkatan fungsi pelestarian lingkungan hidup, dan cc. peningkatan peran serta masyarakat dalam sistem pertahanan keamanan koramil dan polsek. indikasi program perwujudan pola ruang subzona pergudangan pl sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: penyusunan feasibility study subzona pergudangan sub bwp dan sub bwp ix, penyusunan master plan subzona pergudangan sub bwp dan sub bwp ix, konsolidasi lahan subzona pergudangan sub bwp dan sub bwp ix, pembangunan infrastruktur jalan dan infrastruktur pendukung lainnya terintegrasi dengan pengembangan jaringan infrastruktur kawasan perkotaan, dan penyediaan rth publik dan ruang publik lainnnya indikasi program perwujudan pola ruang subzona pariwisata pl sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: penyusunan masterplan zona wisata religi syekh maklum wali sub bwp vii blok penataan bangunan dan lingkungan subzona wisata religi syekh maklum wali sub bwp vii blok cc. pengendalian kegiatan pendukung sekitar subzona wisata religi termasuk dalamnya kegiatan sektor informal, penyusunan masterplan rtl zona wisata kuliner jalan dr. suharto sub bwp blok dan sub bwp blok penataan bangunan dan lingkungan subzona wisata kuliner jalan dr. suharto sub bwp blok dan sub bwp blok meliputi: pengembangan jalur pejalan kaki kawasan pejalan kaki, pengembangan parkir sentral, penataan sektor informal, pengembangan ipar terpadu,dan pengembangan fasilitas pendukung zona lainnya. penyusunan redesign dan ded wisata buatan sungai ogawa dan sungai mengaji desa pasir kulon pada zona rth, pembangunan wisata buatan sungai ogawa dan sungai mengaji pada zona rth sub bwp vii blok pengembangan wisata buatan sub bwp dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, dan penataan kegiatan dan peningkatan fungsi kegiatan rekreasi pada zona rth monumen pangsa jenderal sudirman jalan pattimura sub bwp vii blok rencana pola ruang zona campuran sebagaimana dimaksud dalam huruf h., diwujudkan dengan indikasi program, terdiri atas: penataan bangunan dan lingkungan pada zona campuran terutama pada pemanfaatan ruang bagi usaha dan pelayanan umum, pengembangan rth dan prasarana perparkiran, cc. pengembangan dan peningkatan keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum pada zona campuran, pengembangan jalur pejalan kaki kawasan pejalan kaki terintegrasi dengan ruang terbuka hijau rth) dan ruang terbuka non hijau rth), pengendalian pertumbuhan sektor informal dan kegiatan pendukung sekitar zona campuran, dan penataan bangunan dan lingkungan sekitar bangunan cagar budaya museum bri jalan end. sudirman dan jalan ra. wiryaatmaja sub bwp blok bagian keempat program perwujudan penetapan sbw yang diprioritaskan penanganannya program perwujudan penetapan sub bwp yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: penanganan genangan banjir melalui program revitalisasi sistem drainase perkotaan dan pengembangan kolam retensi, penyusunan kajian penataan zona sempadan sungai banjaran dan kanji, cc. penyusunan rtl zona sempadan sungai banjaran dan kanji, rehabilitasi lingkungan perumahan kepadatan tinggi dan sangat tinggi sempadan sungai kanji dan banjaran pada zona perumahan sub bwp pusat kota bwp purwokerto, peremajaan zona perumahan melalui pengembangan rumah susun, meliputi: perumahan sempadan sungai ilegal sub bwp dan sub bwp viii blok kampung srirahayu), dan zona rth kawasan pacar sub bwp blok penyusunan rtlremajaan dan rehabilitasi berupa pengembangan kembali prasarana, sarana dan blok kawasannyusunan rtl zona pariwisata kuliner koridor jalan dr. suharto sub bwp blok penataan kegiatan dan ruang sektor informal zona pariwisata kuliner koridor jalan dr. suharto sub bwp blok penataan dan penyediaan jalur pejalan kaki rth zona pariwisata kuliner koridor jalan dr. suharto sub bwp blok penataan dan penyediaan kawasan parkir terpadu zona pariwisata kuliner koridor jalan dr. suharto sub bwp blok il. penyusunan rtl zona pemanfaatan ruang koridor jalan jenderal sudirman: sub bwp blok blok blok blok dan blok sub bwp blok blok dan blok dan sub bwp blok dan blok penyusunan rtl zona pemanfaatan ruang koridor jalan overset indian sub bwp blok dan blok penyusunan rtl zona pemanfaatan ruang koridor jalan dr. angka sub bwp blok dan sub bwp blok oo. penyusunan rtl zona pemanfaatan ruang koridor jalan hr. benyamin sub bwp blok dan blok pengendalian kegiatan sektor informal melalui penataan kegiatan dan ruang sektor informal dan revitalisasi jalur pejalan kaki trotoar, penataan dan pengendalian parkir street dan penyediaan parkir off street dan atau kantor gedung parkir pada zona perdagangan dan jasa koridor jalan jenderal sudirman, dan penyusunan studi dan pedoman teknis penataan reklame bwp purwokerto. bagian kelima program perwujudan ketahanan terhadap perubahan iklim program perwujudan ketahanan terhadap perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam meliputi: penetapan zona pertanian sebagai lahan pertanian pangan yang dipertahankan bwp purwokerto, penetapan zona lindung rth green belt yang berfungsi sebagai pembatas perkembangan perkotaan. cc. pengembangan rth melalui rencana aksi kota hijau melalui program green planning dan green design, meliputi: penyusunan green map kota hijau bwp purwokerto, pengembangan persona pada jalur pejalan kaki trotoar dan zona perkantoran pemerintah, pembangunan kolam retensi banjir termasuk subzona yang diarahkan pemanfaatannya sebagai rth serta penataan sistem drainase perkotaan, peningkatan peran serta masyarakat dalam manajemen persamaan perkotaan dengan konsep reduce, reuse dan recycle, pengembangan kampung hijau bwp purwokerto, pengembangan rth taman lingkungan rt, rw, kelurahan, kecamatan, dan perkotaan berbasis masyarakat, pengembangan kali bersih berbasis masyarakat, pengembangan transportasi publik perkotaan yang berbasis pada konsep green transportation, dan penataan pengelolaan limbah perkotaan secara terpusat. pengembangan rth melalui rencana aksi kota hijau melalui program green open space, meliputi: penghijauan subzona sempadan sungai dan subzona sekitar sumber mata air, pengembangan dan pembentukan hutan kota bersama, revitalisasi tempat olahraga terbuka dan rth kelurahan, dan, penyusunan pedoman teknis pemanfaatan lahan lahan terlantar. pengembangan rth melalui rencana aksi kota hijau melalui program green community, meliputi: rencana aksi lingkungan hidup one student one tree dan one man one biopori, pembentukan media informasi kota hijau bwp purwokerto, dan pendidikan lingkungan hidup pada tingkat pendidikan dasar hingga pendidikan menengah. pengendalian banjir dan longsor melalui: pengembangan sistem drainase dengan mempertimbangkan perubahan iklim pada masa yang akan datang, pengembangan sistem peringatan dini banjir dan longsor berbasis proyeksi iklim, dan peningkatan kapasitas adaptasi masyarakat dalam menghadapi dampak perubahan iklim. bab vii peraturan zonasi bagian pertama umum peraturan zonasi merupakan ketentuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan peraturan daerah ini. peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada berfungsi meliputcc. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif'cc. standar teknis: dan ketentuan pengaturan zonasi. ketentuan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf huruf huruf dan tercantum dalam lampiran xv, lampiran xvi, lampiran xvii, dan lampiran xviii merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. bagian kedua ketentuan pelaksanaan paragraf umum ketentuan pelaksanaan peraturan zonasi':.dalam huruf a.,terhadap pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah, berlaku terhadap pemanfaatan ruang yang izinnya diterbitkan sebelum penetapan peraturan daerahdaerahdaerahdaerahizin lokasi penetapan lokasi, izin penggunaan pemanfaatan tanah ppt), izin mendirikan bangunan gedung, dan izin lain berdasarkan peraturan perundang undangan. izin lokasi sebagaimana dimaksud dalamokasi diberikan untuk jangka waktu (tiga) tahun sejak izin lokasi berlaku efektif. tempat pengolahan sampah dengan prinsip (reduce, reuse, dan recycle) yang selanjutnya disebut tps adalah merupakantalasi pengolahan air limbah yang selanjutnya disingkat ipar,izin lokasi diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan yang berlaku tentang izin lokasi.sesuai dengan peraturan perundang undangan. izin mendirikan bangunan gedungizin lainnya yang disyaratkan sesuai peraturan perundangan. ketentuan lebih lanjut mengenai izin sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan peraturan perundang undangan terkait. paragrafpurwokertpurwokerto, menikmati manfaat ruang dan atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang bwp purwokerto, danpurwokerto. untuk mengetahui rdr bwp purwokertoatau sistem informasi tata ruang daerah situs) bwp purwokerto. sistem informasi tata ruang daerah situs) bwp purwokertopurwokertopurwokerto, sebagaimana dimaksud dalam hurufpurwokertpurwokertourwokertourwokerto. dalam pemanfaatan ruang bwp purwokerto, setiap orang wajib: menaati rdr bwp purwokerto,,setiap orang yang melanggar ketentuan huruf dikenakan sanksi kepercayaan sesuai ketentuan peraturan perundang undangankotaan wilayah perencanaan rdr kawasan perkotaan purwokerto disebut sebagai bwp purwokerto. lingkup ruang bwp purwokerto berdasarkan aspek fungsional dengan luas kurang lebih (sembilan ribu tiga ratus dua puluh sembilan) hektar, beserta ruang udara atasnya dan ruang dalam bumi. batas batas bwp purwokerto, meliputi: sebelah utara berbatasan dengan sebagian desa kedungbantensg, sebagian desa kebocoran dan desa karangnangka kecamatan kedungbanteng, desa pasien dan sebagian desa rempah kecamatan baturraden, desa banjarsari kulon, sebagian desa datar, sebagian desa kawungcarang, desa kebanggan, dan desa sumbang kecamatan sumbang, sebelah selatan berbatasan dengan sungai serayu,sebagaimana dimaksud dalam yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang,gajukan gugatan ganti kerugian kepada pelaku tindak pidana yang bersangkutan. gugatan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam hukum acara pidana. |
thai berita negara republik indonesia kemenkumham. zi. wbk. bbasil evaluasi yang telah dilakukan terhadapperlu dilakukan penyempurnainggi unit tersebut. gambar komponen pengungkit dan komponen hasil sdmwaktu penanggung uraian kegiatan keterangan pembentukan dan januari ka, satker tim penilai unit eselon penetapan tim kerja menilai kelengkapan dan tim penilai unit indikator komponen eselon tim penilai pengungkit. pendahuluan) uraian kegiatan lam keterangan pelaksanaan jawab pembentukan dan januari inspektorat indikator komponen penetapan tim jenderal hasil: penilai internal tpi) inspektorat jenderal dapat melibatkan balitbang hukum dan ham untuk melakukan survei ipk dan ikm secara elektronik manual. hasil survei balitbang hukum dan ham disampaikan kepada seluruh unit eselon dan kepala kantor wilayah pencanangan januari kemenkumham pencanangan diawali pembangunan zona ka. satker oleh kemenkumham dan integritas menuju dilanjutkan oleh wbk bbm seluruh satker. melaksanakan enam januari ka. satker penginputan data arca perubahan maret dukung dilaksanakan pembangunan melalui aplikasi oleh seluruh satker. verifikasi januari unit eselon! setjen melakukan kelengkapan data maret setjen biro verifikasi dukung komponen perencanaan) kelengkapan data pengungkit yang kantor dukung komponen diunggah melalui wilayah pengungkit terhadap aplikasi kanwil. kantor wilayah melakukan verifikasi kelengkapan data dukung komponen pengungkit upt yang berada wilayahnya unit eselon yang memiliki satker uraian kegiatan lam akan keterangan pelaksanaan jawab wilayah, melakukan verifikasi kelengkapan data dukung komponen pengungkit dan penilaian pendahuluan terhadap kankernya masing masing yang diusulkan menjadi satker wbk bbm melakukan januari inspektorat inspektorat jenderal penguatan, desember jenderal dan dan tim kerja pembinaan dan tim kerja pembangunan zona pendampingan pembangunan integritas menuju zona integritas wbk bbm menuju melakukan penguatan, wbk bbm pembinaan dan pendampingan secara berjenjang. pengusulan hasil paling unit eselon eselon mengusulkan penilaian lambat kepada tpi pendahuluan satker minggu kc kanwil mengusulkan yang akan diusulkan maret kepada sekretariat tpi. jenderal upt melalui kanwil mengusulkan kepada masing masing unit eselon pembina melakukan penilaian minggu ke inspektorat indikator komponen terhadap calon maret mci jenderal pengungkit: satker wbk bbm tpi melakukan penilaian indikator komponen pengungkit dengan mengunduh data yang telah diverifikasi uraian kegiatan emas akan keterangan pelaksanaan jawab untuk bahan evaluasi penilaian dari aplikasi indikator komponen hasil: tpi. penetapan calon tpi tanda tangan menteri. oom pengajuan formal tpi melalui aplikasi pipi dan pengisian lke paling lambat tanggal tpi mei. pemenuhan kriteria juni kemenyan tpn pengajuan dan november kelengkapan formal rcti satker juni s d kemenyan tpn penetapan unit kemenyan tpn kerja berpredikat menuju wbk dan menuju bbm pemantauan unit (dua) bulan tpi melakukan kerja yang telah setelah pendampingan, survei meraih wbk bbm satker dan penilaian internal, tetapkan serta melaporkan sebagai perkembangan satker pembangunan wbk bbm melalui pipi. melakukan identifikasi dan klarifikasi apabila terdapat pengaduan terhadap maladministrasi unit yang telah mendapat predikat, unit kerja yang wajib membangun zona integritas pada kawasan bandar udara adalah: tabel instansi unit layanan kementerian kantor otoritas bandar udara kementerian hukum dan kantor pelayanan imigrasi bandara instansi unit layananinstansi unit layanan kementerian kantor otoritas pelabuhan utama kementerian hukum dan kantor layanan imigrasi kelas pelabuhan bamementerian pertanian balai karantina hewan dan tumbuhan:area perubahan pada komponen pengungkit t' ' 'indikator proses kegiatan: penentuan anggota tim kerja wbk bbm melalui seleksi dengan mempertimbangkan kompetensi: memahami fusi: berdedikasi:::: kegiatan rohani: coffee morning:indikator proses kegiatan: wilayah upt membuat sop unit yang merupakan turunan dari sop yang diterbitkan oleh pusat:ketentuan lampiran dalamlaksanakan evaluasi sop:,abk), sesuai dengan dengan melakukan: kebutuhan melaksanakan rapat kebutuhan pegawai organisasi berdasarkan peta jabatan dan hasil analisis beban kerja abk):cevamenttataesitat,:il):etik kode perilaku melakukan sosialisasi aturan disiplin kode pegawai:meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja kementerian hukum dan ham, target meningkatnya kinerja kementerian, meningkatnya akuntabilitas kementerian. indikator proses kegiatan,:::::)! unit kerja telah memiliki ukuran kinerja sampai individu.? meningkatkan penyelenggaraan organisasi kementerian hukum dan hamindikator proses kegiatan pengendalian satuan kerja melakukan public campaign tentang gratifikasi, bkenoakiniinan ikan birneenarikiik::::3meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik sesuai kebutuhanindikator proses kegiatan:berian punishment terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran (hukuman disiplin)::: terhadap hasil survei dipublikasikan secara terbuka pelluii (o051) tfiangementembaan o jreutantalksa: tabel bobot komponen pengungkit terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas| terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik ie., mendapatkan nilai skip minimal b ""hasil" terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas kkn" minimal untuk menuju wbk: nilai sub komponen survei persepsi anti korupsi" minimal atau minimal skor survei untuk menuju wbkj)"hasil""60x untuk semua area pengungkit, nilai komponen hasil terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas kkn",bproses penilaian komponen hasil pembangunan menuju wbk dan bbm gambar proses penilaian komponen hasil pembangunan menuju wbk dan bbm pada upt pembina keterangan: komponen pengungkit proses masih berlanjut komponen hasil proses masih berlanjut kemnt |.cc,, gambar proses penilaian komponen hasil pembangunan menuju wbk dan bbm pada unit eselon, alur pengusulan upt, kanwil, dan unite eselon menuju satker wbk bbm gambar alur pengusulan upt, kanwil, dan unit eselon menuju satker upt, kantor wilayah, dan unit eselon mengunggah data dukung wbk bbm melalui aplikasi e rb (erb.kemenkumham,po.id)unitunit eselon pembina melakukan verifikasi dan monitoringunit eselon pembina mengusulkan upt yang memiliki skor sesuai standar ketentuan kepada tim penilai internal. sekretariat jenderal mengusulkan kantor wilayah: unit eselon pembina melakukan koordinasi dengan upt yang bersangkutan melalui kantor wilayah, dan sekretariat jenderal melakukan koordinasi dengan kantor wilayah, untuk segera melengkapi dan atau memperbaiki data dukung. tim penilai internal melakukan penilaian data dukung yang berasal dari unit eselon dan sekretariat jenderalalur proses pembahasan dalam panel, penilaian oleh tpi dan usulan kepada menteri dan tpn gambar menteng rapat panel tim kerja pmb penilaian komponen pengungkit hasil penilaian mp2z dan menteri tpi melaksanakan penilaian terhadap: komponen hasil dengan, dan komponen pengungkit satker yang telah disetujui untuk diusulkan menjadi satker wbk bbm, dengan data dukung yang diunduh dari aplikasi e rb. hasil penilaian oleh tpi dimaksud menjadi bahan pembahasan dalam rapat panel oleh tim kerja kementerian dan tpi, untuk menetapkan satker yang akan diusulkan menjadi satker menuju wbk bbm. hasil pembahasan oleh tim kerja kementerian dan tpity, a010::) |
berita negara republik indonesia kemenyan.iku.yang dimaksud pada digunakan sebagai acuan bagi kemhan dan tni dalamkemhan dan tni terdiri atas: indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja program, cc. indikator kinerja kegiatan, ikuhuruf dan tercantum padahan dan tnihan dan tni dengan. ana, wali kota salatiga provinsi jawa tengah peraturan wali kota salatiga nomor tahun tentang satu data salatiga dengan rahmat tuhan yang maha esa wali kota salatigayang efektif, perlu menetapkan kebijakan mengenai tata kelola penyelenggaraan satu datu daatu dasalatisatu data salatigeraturan wali kota salatiga nomor tahun bagian keempat pengolahan data pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan oleh wikidata. pengolahan data sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara manual dan atau dengan menggunakan teknologi informasi melalui tahapan: penerimaan data, pengelompokan data, cc. penyuntingan data, penyandian data, dan perekaman penyimpanan data. penerimaan data sebagaimana dimaksud pada huruf harus dilengkapi dengan metadata. pengelompokan data sebagaimana dimaksud pada huruf disesuaikan data. berdasarkan hasil penyuntingan data sebagaimana dimaksud pada dilakukan penyandian data. berdasarkan hasilbagian kelima verifikasi dan validasi data verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud dalam huruf dikoordinasikan oleh wikidata untuk memperoleh data yang sahih dengan mempertimbangkan metodologi keilmuan dan atau pedoman dan standar dari praktik terbaik guna mendapatkan kelengkapan, akurasi dan konsistensi data untuk tujuan tertentuwikidata, dan atau dapat melibatkan pembina data. dalam hal data yang disampaikan oleh produsen data sebagaimana dimaksud pada belum sesuai dengan prinsip satu data salatiga, wikidata mengembalikan data tersebut kepada produsen data untuk dilakukan perbaikan. bagian keenam analisis data dan evaluasi analisis data sebagaimana dimaksud dalam hurufmana dimaksud pada sebagai bahan masukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. peraturan wali kota salatiga nomor tahun evaluasi sebagaimana dimaksud dalam hurufsatu data salatiga. evaluasi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dalam forum satu data salatiga secara berkala. bagian ketujuhmelalui portal satu data salatigsebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan memperhatikan kerahasiaan, privasi, keamanan dan hak atasakses bagi pengguna, termasuk pengguna eksternal pemerintah daerah dan masyarakatsalatiga. pembatasan akses data sebagaimana dimaksud pada dibahas dan disepakati dalam forum satu data salatiga yang dituangkan dalam berita acara. berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada wikidata melaksanakan pembatasan akses terhadap portal satu data salatiga. bagian kedelapan akses data pengguna data dalam mengakses data portal satu data salatiga tidak dikenakan biaya. tata cara akses data portal satu data salatigbab vii koordinasi dan kerjasama untuk menjamin keterpaduan pengelolaan data pembangunan daerah,melibatkan: pemerintah pusat: pemerintah provinsi dan antar kabupaten kota, cc. masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. dalam rangka mewujudkan satu data salatiga, pemerintah daerah mengembangkan pola kerja sama yang dilakukan dengan: pemerintah pusat: pemerintah provinsi dan antar kabupaten kota, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan pihak yang berkompeten lainnysatu data salatiga. peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada berupa pemanfaatan data, pemberian data, koreksi, pemberian saran dan penyebarluasan data. pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada melalui portal satu data salatiga dan atau media lain yang telah disediakan oleh pemerintah daerah. bab pembiayaan pembiayaan pelaksanaan satu data salatig keuangan daerahpemerintah daerah diluar informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah. pembina data adalah instansi vertikal dan atau perangkat daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan satu data salatiga sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannywali kota salatiga nomor tahusalatigawali kota ini untuk digunakan bersamaditetapkannya peraturan wali kota ini adalah sebagai landasan hukum. tujuan ditetapkannya peraturan wali kota ini adalah: mewujudkan satu basis data pembangunan daerah yang akurat, terpusat,. ruang lingkup dalam peraturan wali kota ini meliputi: kebijakan strategis, prinsip satu data salatiga, cc. penyelenggara satu data salatiga, forum satu data salatiga, penyelenggaraan satu data salatiga, koordinasi dan kerjasama, peran serta masyarakat, dan pembiayaan. peraturan wali kota salatiga nomor tahun bab kebijakan strategis kebijakan pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan satu data salatisatu data salatiga terintegrasi meliputi: kelurahan, kecamatan, perangkat daerah, instansi vertikal: perguruan tinggi, badan usaha milik daerah, dan pemangku kepentingan lainnya. data pembangunan daerah yang diintegrasikan dalam satu data salatiga mencakup: data statistik, data geospasial, dan data lainnya. bab iii prinsip satu data salatiga bagian kesatu umum satu data salatigperaturan wali kota salatiga nomor tahun, meliputecarayang berlakun disepakati dalam forum satu data salatiga untuk memenuhi kaidah interoperabilitas data. peraturan wali kota salatiga nomor tahun bab penyelenggara satu data salatiga penyelenggara satu data salatiga dilaksanakan oleh: pembina data, wikidata dan wikidata pendukung, dan produsen dataatu data salatiga sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. pembina data statistik sektoral tingkat daerah adalah badan pusat statistik kota salatiga. pembina data geospasial tingkat daerah adalah perangkat daerah yang membidangi pekerjaan umum dan penataan ruang.salatiga, menyebarluaskan data dan metadata portal satu data salatiga:komunikasi, informatika, statistik, dan persandian. wikidata sebagaimana dimaksud pada dibantu oleh wikidata pendukung yang bertindak selaku ppid pembantu pada masing masing perangkat daerah. wikidata pendukung sebagaimana dimaksud padasalatiga,salatiga: dan cc. menyampaikan data beserta metadata kepada wikidata. peraturan wali kota salatiga nomor tahun produsen data sebagaimana dimaksud pada adalah perangkat daerah lingkungan pemerintah daerah. produsen data selain dari perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada dapat berasal dari pemangku kepentingan lainnya. bab forum satu data salatiga dalam rangka meningkatkan koordinasi, komunikasi, konsolidasi, sinergitas dan keterpaduan dalam penyelenggaraan satu data salatiga dibentuk forum satu data salatiga. forum satu data salatiga dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah. keanggotaan forum satu data salatiga terdiri atas pembina data, wikidata, dan wikidata pendukung serta dapat melibatkan produsen data dan atau pihak lain yang terkait sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah. pembentukan forum satu data kota salatiga sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan wali kota. forum satu data salatiga kota salatiga bertugas: melaksanakan komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan sistem pengelolaan satu data salatiga, merumuskan dan menyepakati kebijakan teknis sistem pengelolaan satu data salatiga, cc. mengindentifikasi dan mengelola daftar produsen data untuk sistem pengelolaansalatiga, merumuskan bahan harmonisasi kebijakan pemerintah daerah mengenai pelaksanaan kebijakan sistem pengelolaan satu data salatiga: dan menyiapkan dan menyampaikan laporan pelaksanaan sistem pengelolaan satu data salatiga secara berkala kepada wali kota. dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada forum satu data salatiglaksanaan sistem pengelolaan satu data salatiga, forum satu data salatiga berdasarkan hasil kesepakatan dalam pertemuan koordinasi sebagaimana dimaksud pada meminta arahan kepada wali kota untuk pengambilan keputusan penyelesaiannya. peraturan wali kota salatiga nomor tahun forum satu data salatiga dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam dibantu oleh sekretariat satu data salatiga. sekretariat satu data salatigsalatiga, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh forum satu data salatiga. sekretariat satu data salatiga sebagaimana dimaksud pada bersifat ex officio, yang secara fungsional dilaksanakan oleh unit kerja pada perangkat daerah yang membidangi perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah. pembentukan sekretariat satu data salatiga sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan wali kota. bab penyelenggaraan satu data salatiga bagian kesatu umum penyelenggaraan satu data salatiga terdiri atas tahapan: perencanaan data, pengumpulan data, cc. pengolahan data, verifikasi dan validasi data: analisis data dan evaluasi: penyebarluasan data, dan akses data. bagian kedua perencanaan data perencanaan data sebagaimana dimaksud dalam huruf bertujuan untuk mengidentifikasi: penentuan daftar data yang akan dikumpulkan tahun selanjutnya, penentuan daftar data yang akan dijadikan data prioritas,dan atau penentuan rencana aksi satu data salatiga. penentuan daftar data sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf dilaksanakan untuk menghindari duplikasi data antar produsen data. tata cara penentuan daftar data sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf dilaksanakan berdasarkan: arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik, kesepakatan forum satu data salatiga, dan atau rekomendasi pembina data. peraturan wali kota salatiga nomor tahun daftar data sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf memuat: standar data: jadwal rilis, dan atau cc. pemutakhiran data. rencana program dan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan satu data salatiga dituangkan dalam rencana aksi satu data salatiga yang telah disepakati dalam forum satu data salatiga dan ditetapkan dengan keputusan wali kota. rencana aksi satu data salatiga sebagaimana dimaksud pada mencakup: pengembangan sumber daya manusia yang komponen, penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan satu data salatiga, kegiatan terkait penyelenggaraan satu data salatiga:dan atau kegiatan lain yang mendukung tercapainya data yang sesuai dengan prinsip satu data salatiga. koordinator forum satu data salatiga sebagaimana dimaksud dalam melaksanakan pemantauan terhadap pencapaian rencana aksi satu data salatiga serta melaporkan kepada wali kota secara berkala melalui sekretaris daerah. pencapaian rencana aksi satu data salatiga sebagaimana dimaksud padsesuaibagaimana dimaksud dalam huruf berdasarkan: standar data: daftar data yang ditentukan dalam forum satu data salatiga: metadata. produsen data menyampaikan hasil pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada kepada wikidatsebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan melalui sistem pengelolaan satu data salatiga dan atau media lain yang telah disediakan oleh pemerintah daerah. peraturan wali kota salatiga nomor tahun |
lampiranketerangan izin pemerintah daerah. untuk bangunan diluar pasar terminal untuk kantor bpr bkk bkk atas usaha lembaga keuangan bank atau non bank wilayah ibukota kabupaten m bulan luar wilayah ibukota pedesaan m? bulan kab. sragen untuk usaha lainnya wilayah ibukota kabupaten m bulan luar wilayah ibukota pedesaan m? bulan kab. sragen untuk pameran pertunjukan m? paket kegiatan pemakaian bangunan gedung rumah dinas gor stadion. (upt technopark ganesha sukawati ruang seminar arjuna, dan kapasitas org kanoman fasilitas ac, white board, sound system,podium (hari orang). ruang seminar dewa kapasitas org fasilitas ac, white board, sound system,podium (hari orang). ruang kelas arjuna kapasitas org fasilitas ac, white board, tape recorder (hari orang). laboratorium komputer fasilitas ac, unit, koneksi internet (hari orang jpl@ mess vip fasilitas ac, kamar mandi, almari, meja kursi org bed, jam created with nitro " professional download the free trial online nitropdf.com professional mess standard fasilitas kipas angin, kamar mandi,almari,meja kursi, jam jpl@ kursi lipat hari lcd proyektor free screen jam operator hr jpl gedung serbaguna gelanggang knp. penggunaan fasilitas gedung kursi berbuah meja berbuah soundsystem preunit genset preunit gedung wanita kartin penggunaan fasilitas gedung kursi berbuah meja berbuah soundsystem preunit genset preunit gedung olah raga gor diponegoro untuk kegiatan komersial dan perhari malam perorangan untuk kegiatan non komersial perhari malam untuk kegiatan olah raga yang sifatnya insidentil untuk setengah gedung per shift untuk satu gedung per shift untuk kegiatan olah raga per band sift bln rutin langganan pada siang hari main (empat) kali dalam (satu) bulan untuk kegiatan olah raga langganan per band pada malam hari main (empat) kali dalam (satustadion taruna untuk kegiatan komersial dan perhari perseorangan untuk kegiatan non komersial perhari untuk kegiatan olah raga perbulan rutin langganan pada siang hari main (empat) kali dalam (satu) bulan season langen putro (alun alun): untuk kegiatan komersial dan per keg event hari perseorangan untuk kegiatan non per keg event hari komersial sosial untuk kegiatan rutin langganan per meter persegi bumi perkemahan ageng srengat perhari orang sewa bangunan milik pemerintah daerah lurah, camat, dan pejabat daerah m? per bulan puskesmas (medis) m? per bulan kepala sekolah penjaga m? per bulan gedung bangunan lainya m? per bulan pemakaian jalan kabupaten: untuk angkutan barang jbb s d sekali jalan pergi dan sekali pulang. jbb s d sekali jalan pergi dan sekali pulang untuk kepentingan hajatan m paket kegiatan untuk pemasangan reklame reklame papan m tahun reklame umbul umbul dan per umbul umbul sejenisnya pemakaian alat berat mobil tangki per hari road roller mesin gila atas ton per hari ton ton per hari bawah ton per hari untuk proyek kegitan desa dengan tarif sebesar dari tarif sebagaimana tersebut pada nomor huruf a,b,dan angka iii wheel loader per hari siber roller per hari dump truck per hari thriller per hari compressor per hari excavator backbone) per jam bulldozer per jamtanah pengairan milik pemerintah daerah kios pedesaan tahun tegalan tahun sawah: panen tahun sawah: panen tahun jembatanrminal nata bus sedang kali parkir bus kecil kali parkir tempat usaha dagang seperti kios, kantin |m? perhari harian harian jasa dan agen kamar toilet untuk buang air besar per orang pang mask kang besar a300 (seorbus besar, truck besar, dan alat besar sekali parkir lainnya. kali sepeda motor o sejenis pelayanan tari biaya pemeriksaan kesehatan hewan sapi, kerbau dan kuda ekor kambing dan domba ekor rumah potong hewan sapi, kerbau dan kuda ekor kambing dan domba ekor pemeriksaan tanda afkir tidak afkir sapi dan kerbau ekor betina biaya pemeriksaan daging yang keluar daerah per kilogram contoh menghitung retribusi pemotongan hewan sapi kerbaujantan pemeriksaan kesehatan hewan potong hewan rp. , # rp. rp. sapi kerbau betina pemeriksaan kesehatan hewan potong hewan pemeriksaan tanda afkir tidak afkir rp. , # rp. rp. rphari minggu obyek pen tanda biasa hari libur keterangan nasional rp) musium karcis tanda sangiran masuk setiap orang untuk wisdom wisman museum audiovisual min. orang riset penelitian anak sekolah dari dari tarif kecuali (rombongan) tarif audiovisual titipan parkir sepeda kali parker motor mobil kali parkir bus kali parkir mck mandi kali buang air kali kecil buang air kali besar pemandian karcis tanda air masuk panas setiap orang kali mandi layanan mandi kali mandi anak sekolah dari dari tarif kali mandi rombongan) tarif titipan parkir sepeda motor kali parkir mobil kali parkir bus kali parkir kolam karcis tanda renang masuk setiap kartika orang untuk umum kali mandi pelajar(sombong kali mandi an) pelajaran kali mandi renang created with nitro " professional download the free trial online nitropdf.com professional titipan parkir sepeda motor kali parkir mobil kali parkir bus kali parker sepeda intel kali parkir persewaan ban kali mandi pelampung makam karcis tanda kali pangeran masuk setiap untuk jum'at samudra orang pon jum'at kliwon kemukus mck mandi kali buang air kecil kali buang air besar kali toko kios warung hari makan titipan parkir sepeda motor kali parkir mobil kali parkir bus kebijakan akuntansikabupaten blorapengakuan,pengukuran,dan pengungkapan asetklasifikasi aset diklasifikasikan ke,ngukuran piutang ganti rugitanj,,lo,dinilai dengan biaya perolehan terakhib.ipemerintcc.blu. perbedaan pengelolaan dana dilakukan oleh satuan kerja dan blukabupaten blora, bluepiutang bukan pajak, investasi jangka pendek, biaya dibayar muka (prepared) piutang pajak persediaan,lora.sa dana kerugian dana tidak bergulir kategori objek ternak tidak bergulir (lima) tahun dapat pengadaan induk ditagih doro pengadaan induk bunting (lima) s.d. diragukan induk major (tujuh) tahun ditagih induk potong paksa adalah sebagai berikut: dapat ditagih yaitu: tidak ada tunggakan, terdapat tunggakan pembayaran angsuran pinjaman kurang dari (dua belas) bulan dari jatuh tempo, atau ada pembayaran sisa pinjaman secara tertibsampai dengan (tujuh) bulan bagi pinjaman yang masa anggarannya ditetapkan (empat) sampai denganbangunannya masih bernilai (lebih dari seratusblubelas) bulan bagi pinjaman yang masa anggarannya ditetapkan (empat) sampai dengan6keatas) dari utang termasuk bunganya, atau pinjaman tidak dapat diselamatkan tetapi bangunannya masih bernilai (seratus persen keatashal hal yang seharusnyanilai kurs yang digunakyaitu deposito lebih dari (tiga) bulan, kurang dari (dua belas) bulankabupaten blora,dinyatakan pada paragraf atas, kabupaten bloralain yang seharusnya kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasiserta cc.kabupaten blora dan atau hak pemerintah kabupaten blorakibat lainnya sah. piutang yang dilakukan penghitungan penyisihan piutang,pengakuan piutangiutang yang berasal dari selain piutang yang berasal dari pendapatandan piutang retribusi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan mengenai penghapusan pajak terutang yang berlaku. penghapusan piutang lainnya terhadap piutang selain. piutang disajikan sebesar jumlah nominal yang menjadi hak pemerintah kabupaten blora kualitas lancar kualitas kurang lancar kualitas diragukan, dan kualitas macetilakukan dengan kriteria umur piutang lebih dari (dua) sampai dengan (lima) tahun,cc. wajib pajak tidak kooperatif, wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan,(lima)cc. wajib pajak tidak diketahui keberadaannya ditemukan,cc. wajib pajak kooperatif, wajib pajak likuid, umur piutang lebih dari (dua) umur piutang kualitas lancar:: kualitas lancar: kualitas macet10 persen dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dngan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada)., |
lampiran xix peraturan daerah kabupaten konawe utara nomor tanggal tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten konawe utara tahun ketentuan umum peraturan zonasi zona berdasarkan pola ruang wilayah ketentuan umum kegiatan mamo mebmarmmakan kawasan hutan kawasan yang ditetapkan diperbolehkan untuk kegiatan pertambangan sepanjang tidak dilakukan secara terbuka, dengan lindung dengan fungsi utama syarat harus dilakukan reklamasi areal bekas penambangan sehingga kembali berfungsi sebagai melindungi kelestarian kawasan lindung lingkungan hidup yang diperbolehkan dipinjampakaikan sepanjang mengikuti prosedur dan sesuai peraturan perundang mencakup sumber alam, undangan sumberdaya buatan dan diperbolehkan dilakukan pembangunan prasarana wilayah dengan ketentuan tidak menyebabkan nilai sejarah serta budaya terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budidaya sepanjang jaringan prasarana tersebut bangsa guna kepentingan dan mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh menteri kehutanan pembangunan dilarang untuk kegiatan yang berpotensi mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya, berkelanjutan dan membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam. sempadan pantai kawasan sepanjang pantai diperbolehkan dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk zona pemanfaatan terbatas yang mempunyai manfaat wilayah pesisir dan pulau pulau kecil untuk kegiatan budidaya pesisir, ekowisata dan perikanan penting untuk tradisional mempertahankan kelestarian fungsi pantai. zona berdasarkan pola ruang wilayah ketentuan umum kegiatan mamo mmbmarmmnakan lebarnya proposional diperbolehkan dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk zona lain dalam wilayah pesisir dengan bentuk dan kondisi dan pulau pulau kecil dilakukan kegiatan budidaya sesuai peruntukan kawasan dan peraturan fisik pantai minimal perundang undangan meter dari titik pasang dilarang dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk dalam zona inti wilayah pesisir dan tertinggi arah darat pulau pulau kecil untuk kegiatan budidaya kecuali kegiatan penelitian,bangunan pengendali air, dan sistem peringatan dini (early warning system) sempadan sungai ruang kiri dan kanan diperbolehkan dalam kawasan sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, palung sungai antara termasuk sungai buatan kanal saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk garis sempadan dan tepi mempertahankan kelestarian fungsi sungai dengan lebar sempadan sebagai berikut palung sungai untuk sungai bertanggal dan berada dalam kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit (lima) meter dari tidak bertanggal, atau kaki tanggul sebelah luar: tidak bertanggal dan berada diluar kawasan permukiman dengan diantara garis sempadan lebar minimal paling sedikit (seratus) meter dari tepi sungai: tidak bertanggal pada sungai dan tepi luar kaki tanggul kecil diluar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit (limapuluh) meter dari tepi untuk sungai bertanggal. sungai. dilarang melakukan pembuangan limbah sungai dilarang mendirikan bangunan kecuali bangunan yang dimaksud untuk pengelolaan badan air dan atau pemanfaatan air kawasansekitar kawasan tertentu diperbolehkan untuk kegiatan penunjang pariwisata alam sesuai ketentuan perundang undangan danau waduk sekeliling danau waduk diperbolehkan dibangun prasarana wilayah dan utilitas lainnya sepanjang tidak menyebabkan yang mempunyai manfaat terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budidaya sekitar jaringan prasarana tersebut dan penting untuk pembangunan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan mempertahankan dilarang untuk kegiatan budidaya yang dapat merusak fungsi danau waduk. kelestarian fungsi sungai. zona berdasarkan pola ruang wilayah ketentuan umum kegiatan kam asam memmmumankam untuk peningkatan dan pengembangan kawasan industri pengolahan disusun dengan memperhatikan lahan kawasan industri pengolahan ramah lingkungan keluaran limbah bisa dikelola lahan termasuk sarana perkantoran dormitory (mess), sarana olah raga hiburan makan, pasar, klinik dan tempat ibadah fasilitas pergudangan, pelabuhan dan jalan lingkungan kawasan untuk peningkatan dan pengembangan kawasan perindustrian maritim disusun dengan memperhatikan industri yang berada dalam kawasan pariwisata atau diluar kawasan namun masih berdekatan dengan kawasan pariwisata diutamakan industri kerajinan dan makanan olahan fasilitas jalan kawasan pariwisata dan transportasi angkutan untuk peningkatan dan pengembangan kawasan perindustrian pengolahan sumberdaya laut disusun dengan memperhatikan lahan peruntukan berada daerah pesisir pantai untuk industri dan klaster industri yang ramah lingkungan baik olahan maupun kerajinan untuk peningkatan dan pengembangan kawasan perdagangan disusun dengan memperhatikan lahan untuk pusat penjualan promosi, penjualan, perdagangan, hiburan termasuk sarana dan prasarana penunjang jalan lingkungan dalam kawasan, areal parkir, plaza dan bangunan bertingkat kawasan peruntukan kawasan yang memiliki fungsi memperhatikan pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan pariwisata utama pariwisata atau memiliki daya tampung lingkungan potensi untuk pengembangan |( memperhatikan perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau pariwisata yang mempunyai pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pariwisata dan ketentuan pengaruh penting dalam satu pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud tersebut atau lebih aspek, seperti pada kawasan pariwisata alam tidak diperkenankan dilakukan kegiatan yang dapat pertumbuhan ekonomi, sosial menyebabkan rusaknya kondisi alam terutama yang menjadi obyek wisata alam dan budaya, pemberdayaan dilarang dibangun permukiman dan industri yang tidak terkait dengan kegiatan pariwisata sumber daya alam, daya dukung |i diperkenankan adanya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pariwisata dan lingkungan hidup, serta sistem prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan pertahanan dan keamanan. diperkenankan dilakukan penelitian dan pendidikan zona berdasarkan pola ruang wilayah ketentuan umum kegiatan kabupaten b7. kawasan peruntukan permukiman kawasan wilayah yang mempunyai peruntukan kawasan permukiman diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peruntukan kegiatan utama bukan peraturan perundang undangan permukiman pertanian dengan susunan diperkenankan adanya sarana dan prasarana pendukung fasilitas permukiman sesuai dengan fungsi kawasan sebagai perkotaan petunjuk teknis dan peraturan tempat permukiman diberi kan dib wilayah perkotaan, pemusatan dan masih diperkenankan dibangun prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan distribusi pelayanan jasa kawasan permukiman harus dilengkapi dengan fasilitas sosial termasuk ruang terbuka hijau pemerintahan, pelayanan perkotaan rth) dengan luas paling sedikit dari luas kawasan perkotaan sosial dan kegiatan masih diperkenankan adanya kegiatan industri skala rumah tangga dan fasilitas sosial ekonomi ekonomi. lainnya dengan skala pelayanan lingkungan kawasan permukiman tidak diperkenankan dibangun dalam kawasan lindung konservasi dan kawasan wilayah yang mempunyai lahan pertanian dengan irigasi teknis peruntukan kegiatan utama pertanian, permukiman termasuk pengelolaan tidak diperkenankan dikembangkan kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan perdesaan sumberdaya alam dengan kelangsungan kehidupan sosial masyarakat susunan fungsi kawasan pengembangan kawasan permukiman harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku sebagai tempat bidang perumahan dan permukiman permukiman perdesaan, pembangunan hunian dan kegiatan lainnya kawasan permukiman harus sesuai dengan pelayanan jasa peraturan teknis dan peraturan lainnya yang berlaku kdb, klb, sempadan bangunan, dan lain pemerintahan, pelayanan sebagainya) sosial dan kegiatan pada kawasan permukiman perkotaan harus disediakan prasarana dan sarana dasar pendukung ekonomi. permukiman yang tersambung dengan sistem prasarana perkotaan yang sudah ada zona berdasarkan pola ruang wilayah ketentuan umum kegiatan mamo mmomarmmakan sekitar prasarananya ruang milik jalan hanya boleh dimanfaatkan untuk jaringan jalan raya dan simpul (node) transportasi: transportasi guna kepentingan lalu lintas dan tidak diperkenankan untuk dialihfungsikan untuk jaringan terdiri dari jaringan lalu kegiatan lain transportasi lintas dan angkutan jalan agar tidak mengganggu kelancaran lalu lintas, maka kepentingan selain kepentingan lalu lintas darat yang meliputi jaringan berupa reklame, penempatan jaringan listrik, air, telepon, drainase dan lain lain diletakkan pada jalan, jaringan prasarana lokasi yang tidak mengganggu kegiatan dan kepentingan lalu lintas yang berada wilayah lalu lintas dan jaringan tersebut layanan lalu lintas, dan pengembangan jaringan jalan yang ada dan pembukaan jaringan jalan untuk wilayah desa yang jaringan angkutan sungai, masih terisolir sehingga meningkatkan aksesibilitas yang dapat mempercepat pengembangan danau dan penyeberangan. wilayah desa tersebut harus dipertegas batasan ruang milik jalan dengan ukuran dan batasan yang jelas termasuk daerah simpul transportasi ruang milik jaringan terminal, dan pelabuhan penyeberangan tidak diperkenankan dialihfungsikan untuk kegiatan lain pemanfaatan ruang sekitar badan air sepanjang lintas penyeberangan dilakukan dengan tidak mengganggu aktivitas penyeberangan jaringan terdiri dari tatanan pelabuhan laut diarahkan untuk memiliki kelengkapan fasilitas pendukung sesuai dengan fungsi transportasi laut pelabuhan dan alur dari pelabuhan tersebut pelayaran pelabuhan laut diarahkan untuk memiliki akses jalan arteri primer guna memudahkan aksesibilitas masyarakat pemanfaatan ruang dalam dan sekitar pelabuhan laut untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah kepentingan pelabuhan baik perairan maupun daratan serta alur pelayaran tidak diperkenankan untuk dialihfungsikdipertegas batasannya zona berdasarkan pola ruang wilayah ketentuan umum kegiatan maamown sek moral penetapan luas daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhbebas dan hanya dapat dibangun untuk kepentingan operasi pelabuhan dan alur pelayaran serta penempatan fasilitas pendukungnya ketentuan pelarangan kegiatan pada ruang udara bebas atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut pemanfaatan ruang daerah lingkungan kerjac2. kawasan sekitar prasarana energi yang pengembangan dan penambahan pembangkit listrik untuk mengurangi masalah krisis energi prasarana energi terdiri jaringan transmisi pengembangan pembangkit listrik harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai tegangan rendah, saluran pemanfaatan ruang sekitar pembangkit listrik dan memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain udara tegangan rendah, seluruh aliran listrik yang dialirkan melalui gardu induk dan gardu hubung dapat dimanfaatkan gardu induk, jaringan pipa untuk pembagian aliran listrik minyak dan gas bumi.pengembangandan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya c3. kawasan sekitar jaringan telekomunikasi |( pemanfaatan ruang untuk penempatan menara pemancar telekomunikasi dan sistem jaringan prasarana telekomunikasi yang terdiri dari sistem terestrial memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan sekitarnya jaringan kabel, sistem ruang bebas sekitar menara berjari jari minimum sama dengan tinggi menara perang bihun dan pengembangan menara base transceiver station bts) diarahkan menjadi menara telekomunikasi jaringan sate. secara bersama diantara para penyedia layanan telekomunikasi (provider) nan comment a1j: penyesuaian masukan penambahan jaringan telekomunikasi untuk meningkatkan aksesibilitas dan membuka daerah terisolir dilakukan secara bertahap sesuai prioritas zona berdasarkan pola ruang wilayah ketentuan umum kegiatan memo 00m mama c4. sistem jaringan merupakan sistem sumber daya air ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumberdaya air diatur sumberdaya air pada setiap wilayah sungai dan mengikuti arahan indikasi peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat cekungan air tanah. jaringan pengelolaan sampah dari rumah diperlukan area penyangga dengan radius tertentu antara tpa dengan kegiatan persamaan tangga tps hingga tpa dengan budidaya terutama permukiman tetap menjamin terpisahnya sampah area terbuka tersebut hendaknya ditanam pohon pohon berakar kuat sesuai dengan jenis sampah jaringan drainase penataan sistem jaringan drainase memperhatikan pemeliharaan saluran drainase dilakukan secara berkala primer, sekunder, dan tersier melalui normalisasi maupun rehabilitasi saluran guna menciptakan lingkungan yang aman dan baik terhadap genangan, luapan sungai, banjir kiriman, maupun hujan lokal. jaringan air jaringan air limbah merupakan pengelolaan limbah domestik dengan sistem pengelolaan limbah diterapkan untuk limbah jaringan buangan yang dihasilkan dari kawasan pertambangan dan industri suatu proses produksi baik industry pengelolaan limbah non domestik sebaiknya dilakukan dengan sistem pengelolaan maupun domestic (rumah tangga) limbah terpadu baik site ataupun off site yang memungkinkan adanya pengurangan, pengolahan dan pemanfaatan limbah pengelolaan limbah dapat bekerjasama dengan pihak swasta pengolahan dapat dilakukan dalam lokasi penghasil limbah atau luar lokasi penghasil limbah syarat lokasi pengolahan dalam area penghasil limbah, harus bebas banjir dan jarak dengan fasilitas umum minimum meter zona berdasarkan pola ruang wilayah ketentuan umum kegiatan kabupaten syarat lokasi pengolahan luar area penghasil limbah daerah bebas banjir: jarak dengan jalan utama minimum meter atau meter untuk jalan lainnya: jarak dengan daerah beraktivitas penduduk dan aktivitas umum minimum meter: jarak dengan wilayah perairan dan sumur penduduk minimum meter jarak dengan wilayah terlindungi seperti cagar alam, hutan lindung minimum meter d1. kawasan pusat kebijakan pemerintah daerah |( zona inti, peruntukan fasilitas pengalihan dan outlet produksi tambang yang terdiri dari industri pertambangan yang menekankan percepatan pabrik peleburan dan pemurnian, stockyard, pelabuhan dan administrasi pelabuhan pembangunan ekonomi dan ,9na utility yang terdiri dari lokasi peruntukan fasilitas penunjang kegiatan seperti infrastruktur serta pengelolaan akomodasi pekerja, sentral bisnis, kantor administrasi pengolah kawasan dan lainnya sumberdaya tambang yang berkelanjutan, dengan lokasi penentuan csr seperti pengembangan kota pertanian, sentra agribisnis, bank, rumah menetapkan strategis sakit dan lainnya pengelolaan sumberdaya zona blok tambang bahan galian alamnya dengan konsep kawasan industri berbasis pertambangan. d2. kawasan agropolitan zona pemasaran hasil produksi pertanian kawasan yang terdiri atas satu zona pengolahan hasil produksi pertanian atau lebih pusat kegiatan pada zona menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan zona pengembangan ekonomi masyarakat dalam bentuk lokasi untuk usaha mikro, kecil dan pengelolaan sumberdaya alam menengah (umkm) dan koperasi tertentu yang ditunjukan oleh zona penyediaan infrastruktur dan utilitas adanya keterkaitan fungsional zona pengembangan konektivitas dan infrastruktur yang mendukung sektor pertanian pada dan hierarki keruangan satuan wilayah produksi, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian sistem permukiman dan sistem peraturan teknis mengenai masterplan kawasan agropolitan sebagai tindak lanjut kebijakan dan strategi pengembangan sektor pertanian zona berdasarkan pola ruang wilayah ketentuan umum kegiatan mamo mmbmarmmnakan d3. kawasan megapolitan suatu bagian wilayah yang zona pemasaran hasil produksi perikanan mempunyai fungsi utama zona pengolahan hasil produksi perikanan ekonomi yang terdiri dari zona menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum sentra produksi, zona pengembangan ekonomi masyarakat dalam bentuk lokasi untuk usaha mikro, kecil dan pengolahan, pemasaran menengah umkm) dan koperasi komoditas perikanan, zona pengembangan konektivitas dan infrastruktur yang mendukung sektor kelautan dan pelayanan jasa dan atau perikanan pada wilayah produksi, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan kegiatan pendukung peraturan teknis mengenai masterplan kawasan megapolitan sebagai tindak lanjut kebijakan dan lainnya strategi pengembangan sektor kelautan dan perikanan zona berdasarkan pola ruang wilayah ketentuan umum kegiatan makam ema mama ruang terbuka area memanjang jalur dan atau diperbolehkan membangun fasilitas sosial, namun secara terbatas dan memenuhi hijau rth) mengelompok, yang ketentuan peraturan perundang undangan penggunaannya lebih bersifat dilarang mengalihfungsikan rthsuakaalam kawasan dengan ciri khas tertentu, diperbolehkan dilakukan pembangunan prasarana wilayah bawah laut sesuai ketentuan baik daratan maupun perairan yang berlaku yang mempunyai fungsi pokok diperbolehkan dilakukan pembangunan prasarana wilayah bawah laut sesuai ketentuan sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan peraturan perundang undangan satwa serta ekosistemnya yang dilarang dilakukan reklamasi dan pembangunan perumahan skala besar yang juga berfungsi sebagai wilayah mempengaruhi fungsi kawasan dan merubah bentang alam system penyangga kehidupan. dilarang melakukan budidaya yang merusak dan atau menurunkan fungsi kawasan taman wisata laut dilarang melakukan reklamasi dan pembangunan perumahan skala besar yang mempengaruhi fungsi kawasan dan merubah bentang alam dilarang melakukan eksploitasi terumbu karang dan biota lain kecuali untuk kepentingan penelitian dan pendidikan kawasan cagar kawasan suaka alam yang karena diperbolehkan melakukan kegiatan pemanfaatan untuk penelitian, pendidikan dan budaya dan ilmu keadaan alamnya mempunyai pariwisata pengetahuan kekhasan tumbuhan, satwa dan dilarang dalam kawasan cagar budaya dilindungi dengan sempadan sekurang kurangnya ekosistemnya atau ekosistem memiliki radius meter dan pada radius sekurang kurangnya meter untuk tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung membangun bangunan lebih dari (satu) lantai secara alami. zona berdasarkan pola ruang wilayah ketentuan umum kegiatan kabupaten a4. kawasan rawan bencana kawasan rawan kawasan lindung atau perkembangan kawasan permukiman yang sudah terbangun kawasan rawan bencana alam tanah longsor kawasan budidaya yang harus dibatasi dan diterapkan peraturan bangunan (building code) sesuai dengan potensi meliputi zona zona bahaya bencana alam serta dilengkapi jalur evakuasi berpotensi longsor masih dapat dilakukan pembangunan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana kawasan rawan gelombang laut dengan alam dan pemasangan sistem peringatan dini (early warning system) gelombang periode panjang yang aan barang ditimbulkan oleh gangguan masih diperkenankan adanya kegiatan budidaya lain seperti pertanian, perkebunan, kehutanan impulsif dari dasar laut. dan bangunan yang berfungsi untuk mengurangi resiko yang timbul akibat bencana alam gangguan impulsif tersebut tidak dibenarkan membangun daerah rawan longsor atau daerah yang berpotensi terjadinya bisa berupa gempabumi longsor dan rawan banjir tektonik, erupsi vulkanik mematuhi edaran dari bmkg perihal cuaca provinsi sulawesi tenggara perlu pengendalian atau longsoran terhadap perizinan pembangunan lahan terbangun pada kawasan rawan bencana longsor pada kawasan rawan aliran air sungai yang kan dah? tah validasi banjir tingginya melebihi muka air tiap zona (kerawanan tinggi rendah) dan mencegah upaya konversi lahan serta upaya sosialisasi normal sehingga melimpah dan membuat tindakan penyelamatan dari palung sungai menyebabkan adanya genangan pada lahan rendah disisi sungai. aliran air limpasan tersebut yang semakin meninggi, mengalir dan melimpah muka tanah yang biasanya tidak dilewati aliran air kawasan rawan pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik fisik wilayah dan tingkat kerawanan bencana alam memperhatikan ketersediaan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk, kesesuaian geologi struktur bangunan dengan kondisi fisik wilayah, kaedah kaedah pendirian bangunan fisik, pemetaan kawasan rawan bencana bangunan yang diizinkan hanya untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana zona berdasarkan pola ruang wilayah ketentuan umum kegiatan kamen css meamarammaman kawasan yang kawasan sekeliling mata pemanfaatan ruang dalam kawasan imbuhan air tanah dilakukan secara terbatas untuk kegiatan memberikan air yang mempunyai budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan perlindungan manfaat penting untuk pemanfaatan ruang dalam kawasan imbuhan air tanah memperhatikan penyediaan sumur terhadap air mempertahankan resapan dan atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada, dan penerapan prinsip zero delta tanah kelestarian fungsi mata air policy terhadap setiap kegiatan budidaya terbangun yang diajukan izinnya pemanfaatan ruang dalam sempadan mata air adalah untuk ruang terbuka hijau pelarangan kegiatan sekitar mata air yang dapat mengakibatkan turunnya kuantitas dan kualitas mata air kawasan karst bentang alam pada batuan dalam kawasan karst kelas tidak diperbolehkan dilakukan kegiatan pertambangan karbonat yang bentuknya dalam kawasan karst kelas dapat dilakukan kegiatan lain dengan syarat tidak berpotensi sangat khas berupa bukit, mengganggu proses kalsifikasi, merusak bentuk bentuk kars bawah dan atas permukaan, lembah, molina dan gua. serta merusak fungsi kawasan karst kawasan karst merupakan dalam kawasan karst kelas dapat dilakukan kegiatan usaha pertambangan dan kegiatan lain, kawasan batuan karbonat dengan syarat telah dilengkapi studi lingkungan (amdal atau ukl dan upl) (batugamping dan dalam kawasan karst kelas iii dapat dilakukan kegiatan kegiatan sesuai dengan ketentuan dolomit) yang peraturan perundang undangan memperlihatkan morfologi karst. zona berdasarkan pola ruang wilayah ketentuan umum kegiatan kabupaten kawasan hutan hpt merupakan kawasan hutan dalam kawasan hutan produksi tidak diperkenankan adanya kegiatan budidaya kecuali produksi terbatas dengan faktor faktor kelas kegiatan kehutanan dan pembangunan sistem jaringan prasarana wilayah dan bangunan hpt) lereng, jenis tanah, dan terkait dengan pengelolaan budidaya hutan produksi intensitas hujan setelah masing kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dapat dialihfungsikan untuk kegiatan lain masing dikalikan dengan angka penambang mempunyai jumlah diluar kehutanan, setelah potensi hutan tersebut dimanfaatkan dan sesuai peraturan nilai antara luar perundangan yang berlaku kawasan hutan lindung, hutan kegiatan kehutanan dalam kawasan hutan produksi tidak diperkenankan menimbulkan suaka alam, hutan pelestarian gangguan lingkungan seperti bencana alam alam, dan taman buru. kawasan hutan produksi tidak dapat dialihfungsikan untuk kegiatan lain luar kehutanan kawasan hutan merupakan kawasan hutan sebelum kegiatan pengelolaan hutan produksi dilakukan, wajib dilakukan studi kelayakan dan produksi tetap dengan aktor aktor kelas studi amdal yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang (hp) tag bulan setelah teasing. pembatasan pemanfaatan hasil hutan produksi untuk menjaga kestabilan neraca masing dikalikan dengan angka sumberdaya kehutananhpk merupakan kawasan hutan produksi yang yang secara ruang dicadangkan dapat dikonversi untuk digunakan bagi (hpk) pembangunan luar kegiatan kehutanan. zona berdasarkan pola ruang wilayah ketentuan umum kegiatan kabupaten kawasan kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan budidaya pertanian tanaman pangan lahan basah dan lahan kering tidak budidaya tanaman pangan lahan basah (padi diperkenankan menggunakan lahan yang dikelola dengan mengabaikan kelestarian tanamanpangan sawah) yang dibudidayakan secara lingkungan, misalnya penggunaan pupuk yang menimbulkan dampak negatif intensif dengan sistem irigasi, sehingga lahan tanah vang tidak memperhatikan aspek perlu dilindungi sumber sumber airnya. terhadap lingkungan, dan pengolah yang konservasi kawasan budidaya dalam pengelolaan pertanian tanaman pangan lahan basah tidak diperkenankan hortikultura pemborosan penggunaan sumber air "kawasan segala kegiatan yang mengusahakan peruntukan budidaya pertanian pangan lahan basah dan lahan kering diperkenankan budidaya tanaman tertentu pada tanah dan atau untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang perkebunan media tumbuh lainnya dalam ekosistem berlaku, kecuali lahan pertanian tanaman pangan yang telah mempunyai ketetapan yang sesuai, mengolah dan memasarkan hukum barang dan jasa hasil tanaman tersebut, pada kawasan budidaya pertanian diperkenankan adanya bangunan prasarana dengan bantuan ilmu pengetahuan dan wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian teknologi, permodalan serta manajemen dalam kawasan pertanian masih diperkenankan dilakukan kegiatan wisata alam untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan secara terbatas, penelitian, dan pendidikan masyarakat kegiatan pertanian tidak diperkenankan dilakukan dalam kawasan lindung kawasan segala urusan yang berkaitan dengan budidaya sumber daya fisik, benih, bibit dan atau peternakanzona berdasarkan pola ruang wilayah ketentuan umum kegiatan kabupaten b3. kawasan peruntukan perikanan kawasan kawasan perikanan tangkap merupakan pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dan atau nelayan dengan kepadatan peruntukan kawasan perairan laut dengan kegiatan rendah perikanan untuk memperoleh ikan perairan yang pemanfaatan ruang untuk kawasan pemijahan dan atau kawasan konservasi tidak dalam keadaan dibudidayakan tangkap pemanfaatan ruang untuk kawasan agroindustri perikanan dengan alat atau cara apa pun, termasuk hatian kel berd kegiatan yang menggunakan kapal untuk memperhatikan kelestarian sumberdaya perikanan memuat, mengangkut, menyimpan, melindungi kawasan konservasi perairan dari upaya penurunan kualitas perairan mendinginkan, menangani, mengolah, dengan memantau dan mengendalikan pemanfaatan ruang kawasan hulu sungai dan atau mengaitkannya pengendalian aktivitas darat yang mempengaruhi kualitas air perairan yaitu kawasan kawasan budidaya perikanan merupakan pengaturan pengelolaan limbah dari kegiatan permukiman, pertanian, perkebunan, peruntukan kawasan dengan kegiatan untuk industri dan kegiatan lainnya yang mempengaruhi kualitas perairan pengelolaan budi memelihara, membesarkan, dan atau bolanya limbah yang mengatur tentang kualitas limbah yang dibuang harus sesuai dengan kanan membiakkan ikan serta memanen peri hasilnya dalam lingkungan yang ketentuan peraturan perundang undangan dan tidak mempengaruhi kualitas tidak terkontrol, termasuk kegiatan yang mempengaruhi kualitas perairan, pemanfaatan ruang untuk industri politik menggunakan kapal untuk memuat, wilayah pesisir dan pulau pulau kecil diizinkan dengan syarat mematuhi peraturan mengangkut, menyimpan, mendinginkan, perundang undangan mengenai pengolahan limbah dan lingkungan hidup sehingga menangani, mengolah, dan atau pengaturan jalur penangkapan ikan serta penempatan alat penangkapan ikan api) mengaitkannya. dan alat bantu penangkapan ikan api) mematuhi peraturan perundang undangan kawasan pengembangan konektivitas dan infrastruktur yang mendukung sektor kelautan dan pengolahan ikan perikanan pada wilayah produksi, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan kawasan kawasan megapolitan merupakan i . menyusun peraturan teknis mengenai masterplan kawasan megapolitan, rencana megapolitan konsepsi pembangunan ekonomi wilayah pesisir dan pulau pulau kecil dan strategis wilayah posisi kelautan dan perikanan berbasis kawasan nasi wilayah pesisir dan pulau pulau kecil dan rencana strategis wilayah pesisir berdasarkan prinsip prinsip terintegrasi, dan pulau pulau kecil sebagai tindak lanjut kebijakan dan strategi pengembangan efisiensi, berkualitas dan percepatan. sektor kelautan dan perikanan zona berdasarkan pola ruang wilayah ketentuan umum kegiatan kamen css meamarmmaman kawasan pulau kawasan pulau pulau kecil pemanfaatan pulau pulau kecil dan perairan sekitarnya dilakukan untuk kepentingan pulau kecil merupakan kawasan pembangunan bidang ekonomi, sosial dan budaya dengan berbasis masyarakat dan secara dengan luas lebih kecil atau berkelanjutan tau dengan km? pemanfaatan pulau pulau kecil dan perairan sekitarnya dilakukan dengan memperhatikan persegi) beserta kesatuan aspek: keterpaduan antara kegiatan pemerintah dengan pemerintah daerah, antarpemerintah ekosistemnya. daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam perencanaan dan pemanfaatan ruang pulau pulau kecil dan perairan sekitarnya: kepekaan kerentanan ekosistem suatu kawasan yang berupa daya dukung lingkungan, dan sistem tata air suatu pulau kecil: ekologis yang mencakup fungsi perlindungan dan konservasi: kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, politik yang mencakup fungsi pertahanan, keamanan, dan kedaulatan negara kesatuan republik indonesia: teknologi ramah lingkungan: budaya dan hak masyarakat adat, masyarakat lokal, serta masyarakat tradisional konservasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, budidaya laut, pariwisata usaha perikanan dan kelautan secara lestari, pertanian organik dan atau peternakan pemanfaatan pulau pulau kecil dan perairan sekitarnya selain point ketiga, dapat dimanfaatkan antara lain untuk usaha pertambangan, permukiman, industri, perkebunan, transportasi, dan pelabuhan pemanfaatan pulau pulau kecil dan perairan sekitarnya point ketiga dan keempat, kecuali untuk konservasi, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan, wajib sesuai dengan rencana zonasi, memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan, memperhatikan kemampuan sistem tata air setempat, menggunakan teknologi yang ramah lingkungan zona berdasarkan pola ruang wilayah ketentuan umum kegiatan seksama asa kawasan peruntukan kawasan yang larangan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan tanpa izin dari instansi pejabat yang berwenang yang pertambangan terdiri dari mengacu pada ketentuan teknis yang berlaku wilayah sebelum dilakukan kegiatan pertambangan, diwajibkan untuk studi kelayakan dan studi amdal yang hasilnya pertambangan, disetujui oleh tim evaluasi dari lomba berwenang wilayah usaha yang berwenang pertambangan, perusahaan perseorangan yang telah habis masa penayangannya, wajib melakukan rehabilitasi (reklamasi wilayah dan atau revitalisasi) kawasan pasca tambang sehingga dapat digunakan kembali untuk kegiatan lain, seperti pertambangan pertanian, kehutanan, dan pariwisata rakyat, dan peruntukan kawasan pertambangan pada wilayah pencanangan negara mengacu pada perundang undangan wilayah kerja tidak diperbolehkan menambang batuan perbukitan yang dibawahnya terdapat mata air penting atau pertambangan permukiman kawasan peruntukan bentanganlahan pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri, baik yang sesuai dengan kemampuan penggunaan teknologi, industri yang potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia wilayah sekitarnya diperuntukkan untuk meningkatkan produktivitas dan kelestarian lingkungan, pengembangan kawasan industri harus bagi kegiatan memperhatikan aspek ekologis akan lokasi kawasan industri tidak diperkenankan berbatasan langsung dengan kawasan permukiman rencana tata pada kawasan industri diperkenankan adanya permukiman penunjang ruang wilayah kegiatan industri yang dibangun sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang ditetapkansesuai dengan peraturan perundang undangan ketentuananang: kawasan, dan sarana pengolahan limbah undangan |
lampiran verifikasi dokumen perencanaan dimaksud dan tujuan rencana pembangunan la. maksud, fb. tujuan |kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah (dan prioritas pembangunan iletaktanah' luas tanah yang dibutuhkan ' gambaran umumstatus tanah |perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah ' | (perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan || (perkiraan nilai tanah bole (rencana penganggaran ' .(petalokasi studi kelayakan, diajukan dengan melampirkan laporan akhir studi kelayakan. studi kelayakan mencakup la. surveysosialekonomi ib. kelayakanlokasi bmp) analisis biaya dan manfaat pembangunan bagi wilayah dan tenan penanganan tentaranya ja. perkiraan nilaitanah pemerintahan)anakateta teater studilain yang diperlukantidakada telah dilaksanakan verifikasi oleh tim persiapan pengadaan tanah kabupaten trenggalek pada .ooooooooooooooo. an. tim persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan . kab. trenggalek sekretaris nama lengkap pangkat nip. xxx lampiran en pemeriundangan pemberitahuan camat lokasi rencana pembangunan. kepala desa lurah lokasi skpd pemohon . pemilik tomas) sehubungan surat dari skpd pemohon nomor xxxxx tanggal xxxxxxxxxxxx, perihal permohonan penetapan lokasi pembangunan xxxxxxxxxxxxx, maka bersama ini mengharap kehadiran saudara pada acara pemberitahuan rencana pembangunan yang akan diselenggarakan pada hari tanggal xxxxx pukul xxxxx tempat xxxxx acara pemberitahuan awal rencana pembangunan kesepakatan lokasi rencana pembangunan (pada konsultasi publik ulang)ulang(ro| mama potensi tanda tangpenyampaian penetapan lokasi rencana pembangunan xxxxx desa kelurahan xxx kecamatan xxx kabupaten trenggalek provinsi jawa timur nomor xxx xxx pada hari ini xxx tanggal xxx bulan xxx tahun xxx, kami yang bertanda tangan bawah ini nama xxxx instansi sekretariat daerah kabupaten trenggalek kepala bagian administrasi pemerintahan) atas nama tim persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum kabupaten trenggalek, dengan ini menyerahkan keputusan bupati trenggalek nomor xxxxx xxxxx xxxx tanggal xxxxx tentang persetujuan penetapan lokasi rencana pembangunan xxxxx kabupaten trenggalek yang terletak kelurahan desa xxxx kecamatan xxxx kabupaten trenggalek provinsi jawa timur kepada nama xxx instansi kepala skpd selanjutnya segera dilakukan kegiatan pengumuman penetapan lokasi pembangunan tersebut melalui penempelan papan pengumuman resmi desa kelurahan xxxx kecamatan xxxx, melalui media cetak elektronik dan atau melalui website pemerintah kabupaten trenggalek dengan maksud agar masyarakat sekitar lokasi pembangunan mengetahuinya. pengumuman penetapan lokasi pembangunan, keputusan bupati trenggalek nomor xxxxx xxxxx xxxx tanggal xxxxx dengan peta lokasi pembangunan terlampir). demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagai persyaratan pemenuhan ketentun. tim persiapan selaku nama tanda tangan pihak yang menyerahkan an. instansi pemohon selaku nama tanda tangan pihak yang menerima lampiran xkan sekretariat daerah din. yani nomor telpon trenggalek pengumuman penetapan lokasi pembangunan xxxxx desa kelurahan xxxx kecamatan xxxx kabupaten trenggalek provinsi jawa timur dasargubernur jawa timur nomor tahun tentang persiapan pengadaan tanah lingkup provinsi jawa timur sebagaimana telah diubah dengan peraturan gubernur jawa timur nomor tahun keputusan bupati trenggalek nomor xxxxx, tanggal xxxx tentang penetapan lokasi pembangunan xxxx maksud dan tujuan maksud dan tujuan adalah xxx xxx iii letak tanah dan luas tanah yang dibutuhkan letak tanah terletak xxxx luas tanah sekitar kurang lebih xxxxx m2. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah diperkirakan memerlukan waktu (dua puluh empat) bulan. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan diperkirakan memerlukan waktu (dua belas) bulan vi. peta lokasi pembangunan terlampir. demikian pengumuman penetapan lokasi pembangunan ini, untuk diketahui dan menjadikan maklum. trenggalek, xxxxx tim persiapan pengadaan tanah xxxx instansi pemohon ketua nama lengkap nama lengkap camat lokasi kepala desa lokasi nama lengkap nama lengkap penetapan penilai kop trenggalek, nomor kepada sifat segera yth segenap anggota tim pelaksana pengadaan lampiran tanah .oooooooo perihal rapat koordinasi lembaga penilai publik atas. trenggalek guna mewujudkan transparansi, akuntabilitas serta mempercepat pelaksanaan pengadaan tanah anvenenenenenenenannnan ana makanan ena aaa nan ana nan ana banana nana dipandang perlu untuk menunjuk jasa penilai publik atas penilaian harga tanah kegiatan pengadaan tanah dimaksud. untuk itu mengharap kehadiran saudara besok pada hari tanggal sonnnevene00n00000ccc.o.o. pukul snnannnnnnnnnnnannanaan aan panganan tempat encovnvon00nnnnnnennannnan nan naan acara snonnoneo0e00a0asn00ne0nagnsananna pimpinan rapat xxxxx selaku ketua pelaksana pengadaan tanah. demikian untuk menjadikan maklum dan atas kehadirberita acara rapat penetapan penilai kop berita acara rapat koordinasi penilai publik atas pengadaan tanah .ooooooooooooo. nomor .oooooooooooooooooooooooo. pada hari ini .ooooooooooooooooooooocco telah dilaksanakan rapat koordinat penilai publik, terkait dengan pengadaan tanah .oococoooooooooooooooooooo. yang terletak .cooooooooooooooooooooooooo.io. rapat koordinasi menyepakati bahwa dalam penilaian harga tanah harus dilakukan oleh jasa penilai publik. adapun pelaksanaan pengadaan jasa penilaian public tersebut agar dilaksanakan oleh pejabat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa . skpd) kabupaten trenggalek dalam waktu yang tidak terlalu lama demikian berita acara rapat koordinasi penilai publik atas pengadaan tanah eneneeneneeneneneeneneneennnenena naas asas aan asasi ane ana asean sasa asaspengadaan jasa penilai kop trenggalek, nomor tp3t kepada sifat segera yth saudara kpa. lampiran anoesenesenansenenanansenenasansasanana perihal pengadaan jasa penilai publik atas kegiatan penilaian harga tanah pengadaan tanah guna mewujudkan transparansi, akuntabilitas serta mempercepat pelaksanaan pengadaan tanah .oooocoocooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo. dipandang perlu untuk melaksanakan pengadaan jasa penilai publik atas penilaian harga tanah kegiatan pengadaan tanah dimaksud. maka dengan ini kami minta agar saudara melaksanakan kegiatan pengadaan jasa penilai publik harga tanah untuk kegiatan sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang undangan. hasil penilaian agar disampaikan kepada kami selaku tim sebagai dasar pelaksanaan musyawarah bentuk dan besar ganti rugi dengan pemilik tanah. demikian untuk menjadikan maklum dan atas perhativii keputusan penetapan penilai kop keputusan tim pelaksana pengadaan tanah an cnnannannanannn nomor tentang penetapan penilaian publik atas pelaksana pengadaan tanah tim pelaksana pengadaan tanah, menimbang bahwa pejabat pembuat komitmen pada . telah menunjuk penyedia jasa penilaian harga tanah atas pengadaan tanah untuk kxxxkxxkxkkkkkkkkk xxx dengan spk nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx, maka tim pelaksana pengadaan tanah perlu menetapkan penilaian harga tanah dalam keputusan pelaksutuskan menetapkan kesatu menetapkan kantor jasa penilai publik jpp) .o.i. dengan alamat .ooooooooooooooccc. sebagai lembaga penilai harga tanah kegiatan pengadaan tanah .oooooooooooooooo. dengan lokasi tanah .ooo kedua banyaknya bidang dan luasan tanah yang akan dilaksanakan penilaian adalah . bidang dan . hektar. ketiga agar pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan: keempat segala biaya akibat pelaksanaan penilaian harga tanah dibebankan pada sansansennannenn anna naa aan nana sesuai dengan peraturan perundang undangan: kelima keputusan ini mulavii berita acara inventarisasi dan identifikasi koppada hari ini .oooooooooooooo wonnnenannannnannanaaanaanna anna telah di.oooococooooooooooooooooooooooooooooooo. & yang terletakski pemerintah kabupaten trenggalek ama sekretariat daerah parang din. yani nomor telpon png trenggalek notulensi rapat sosialisasi pemberitahuan rencana pembangunan xxxx tahun xxx nomor xxx perihal sosialisasi pemberitahuan rencana pembangunan xxxx tahun xxx hari tanggal xxxx waktu xxxx xxxx wib (dimulai pelaksanaannya) pimpinan rapat xxxx nobulan xxxx peserta rapat xxxx xxxx xxxx pokok pembahasan xxx. xxxx, hasil pembahasan xkxkkx, hasil identifikasi dan inventarisasi kepemilikan tanah sebagai berikut yang mengusai letak umur status (surat tanda jenis (jumlah menggarap kes tus (hak alata menyewa (m3) asf talas jeli xxxx. xxxx xxxx demikian rapat koordinasi ini, nobulan dibuat sesuai dengan tanggal dan waktu pelaksanaan rapat. pimpinan rapat sekretaris ketua tim nama lengkap nama lengkap nobulan nama lengkap pengumuman kop tentang hasil inventarisasi dan identifikasi peta bidang tanah dan daftar nominatif nomortrenggalek, .ooooooooo. tim pelaksana pengadaan tanah .i. ketua nama pangkat nip. daftar nominatif pengadaan tanah .ococoooparkir: taat pembebanan jponkiman, hak atas ket. penguasa luas status surat tanda tanah didunia ili pembangunan urut pemilik menggarap letak tanah bukti alas hak jenis jumlah jenis jumlah menyewa tim pelaksana pengadaan tanah .i. ketua nama pangkat nip. persetujuan atas daftar nominatif pengadaan tanah lahan .oooctanah member perkiraan bahan hak dampak dari menguasai status surat and atas tanah rencana ket. tanda tangan aa. uas urat tanda urut pemilik menggarap letak tanah bukti alas hak jenis jumlah jenis jumlah didunia pembangunan menyewa tim pelaksana pengadaan tanah .i. ketua nama pangkat nip. rekor musyawarah kop trenggalek, xxxxx nomor xxx kepada sifat segera yth segenap anggota tim pelaksana lampiran pengadaan tanah .ooo. perihal rapat koordinasi persiapan negosiasi harga tanah untuk pengadaan tanah . trenggalek memperhatikan telah selesainya pelaksanaan pengumuman hasil identifikasi dan inventarisasi serta appraisal tanah untuk pelaksanaan pengadaan tanah .ooooooooooooooooooooooccccc maka dengan mengharap kehadiran saudara pada besok hari tanggal ennnnnannnnnnanan jam snconnonnennanaann tempat enonneeeennn000n0a0 acara rapat koordinasi persiapan pelaksanaan . pimpinan negosiasi: xxxxx selaku ketua pelaksana pengadaan tanah catatan agar dapat tepat waktuundangan musyawarah kop nomor xxxx yth. sifat segera bpk. bupati trenggalek lampiran sdr. segenap anggota tim pelaksana perihal pelaksanaan musyawarah pengadaan tanah xxxxx negosiasi harga tanah untuk sdr. pimpinan jpp xxx pembangunan xxxxxxxxxxxxx ka. satpol mustika kec. trenggalek ka. bappeda ka. kantor pertanahan pemilik tanah) tempat dalam rangka pemberian ganti kerugian atas pengadaan tanah bagi pembangunan xxxxxxxxxxx, maka dengan mengharap kehadiran saudara pada besok hari tanggal xxxxx jam xxxxx wib s d selesai tempat xxxxx acara pelaksanaan musyawarah negosiasi bentuk dan besar ganti kerugian atas pengadaan tanah bagi pembangunan xxxx xxxx xxx kk. pimpinan xxxxxxxxx selaku ketua pelaksana pengadaan tanah, catatan p1. rcxii berita acara kesepakatan kop berita acara kesepakatan nomor .o.ooooooooo pada hari ini . tanggal . bulan . tahun. telah dilakukan musyawarah bentuk ganti kerugian pembayaran atas pengadaan tanah terletak .oocoooooooooooooooooooccc. yang berlokasi di: desa kelurahan: .ooocooooooooooooooooooooooooooooo.nonananananananananadesa kelurahan: .ooocoooooooooooooooooooooooooooooooooooooomooooonsnnanananananantara pihak yang berhak dengan pelaksana pengadaan tanah, dengan hasil sebagai berikut: il. pihak yang setuju bentuk ganti kerugian uang, sebanyak .seperti tersebut dalam daftar terlampir: tanah pengganti: permukiman: kepemilikan bentuk lain. il. pihak yang tidak setuju bentuk ganti kerugian uang, sebanyak . orang, yakni .! tanah pengganti: permukiman: kepemilikan: bentuk lain. iii. pihak yang tidak hadir dan tidak memberikan kuasa iv. hal hal yang disetujui dalam negosiasi bahwa sejumlah . bidang disepakati adalah harga tanah berikut benda diatasnya. terhadap perbedaan luas pemilik tanah menerima hasil ukur dari kantor pertanahan kabupaten . bersedia membayar pajak xxxxxxxxxxxxxxx sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. ganti rugi yang mencapai kata sepakat adalah milik .oooooooo milik .voodoo ganti rugi tanah berikut tanaman diberikan kepada: milik .cbooo ganti rugi yang tidak mencapai kata sepakat adalah milik. milik. negosiasi bagi bidang bidang tanah yang belum menemukan kesepakatan akan dilaksanakan pada .dengan jadwal akan ditentukan kemudian: pemilik tanah sepakat tidak merusak tanaman pada bidang bidang tanah yang telah diganti rugi oleh pemerintah kabupaten trenggalek hasil berita acara ini dituangkan dalam keputusan tim pelaksana pengadaan tanah woo. kab. trenggalek. pemerintah kabupaten trenggalek untuk segera memproses pembayaran dan segera melakukan pembayaran melalui rekening masing masing pemilik tanah. pembayaran dilakukan dengan penandatanganan berita acara pembayaran setelah berita acara negosiasi ini dengan rincian dalam daftar lampiran berita acara ini. pembayaran dilakukan dengan cara tunai melalui rekening bank masing masing pemilik tanah. demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya pihak yang berhak yang mewakili kuasa ii. disetujui oleh tim pelaksana pengadaan tanah amgataam pemocaww janggtasotreriat lampiran berita acara pelaksanaan coco tanggal jumlah nilai ganti kerugian hasil musyawarah negosiasi atas pengadaan tanah bagi pembangunan nneetaten nana nib desa nama tanah m2? harga jenis total ket. (m2) nils vol arga total rp.) tanah rp) tanaman sat rp.) rp.) rp) ela telateras tas pemilik tanah tim pelaksana pengadaan tanah bagi pembangunan xxxxx tahun xxxx pemilik tanah pemilik tanah ketua pemilik tanah pemilik tanah pemilik tanah pemilik tanah nama lengkap pemilik tanah pemilik tanah pangkat pemilik tanah xiii keputusan tim tentang bentuk dan besar ganti rugi kop keputusan tim pelaksana pengadaan tanah ocean tahun nomor tentang bentuk dan besarnya ganti kerugian dalam rangka pengadaan tanah ace catatan tim pelaksana pengadaan tanah, menimbang hasil musyawarah penentuan bentuk dan besar ganti kerugian atas pengadaan tanah bagi pembangunan . desa kelurahan sc. kecamatan . kabupaten ., seluas . (ee. meter persegi), terdiri dari . l.) bidang hak milik seesetesen ee) orang warga dengan letak tanah desa kelurahan se. kecamatan . kabupaten . sebagaimana dituangkan dalam berita acara tanggal .c.c.o' nomor cam penenenennanan pernah bahwa bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dalam rangka pemberian bentuk dan besar ganti rugi pembebasan tanah sebagai tindak lanjut poin maka perlu menetapkan bentuk dan besarnya ganti rugi dimaksud dengan ditetapkan dalam keputusan tikeputusan bupati .cocoon. nomor seeecoocoo. tanggal seneseeeeneneae es. tentang penetapan lokasi .cocoon memutuskan menetapkan kesatu bentuk ganti rugi tanah seluas . (rc. meter persegi) terdiri dari . l.) bidang, milik . (.) warga letak tanah di.adalah berupa. . kedua besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam dictum kesatu keputusan ini dibuat dalam daftar sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini ketiga segala biaya yang diperlukan untuktrenggalek tahun anggaran . pada kegiatan .ooo. keempat keputusan inia pemerintah kabupaten trenggalek sekretariat daerah jin. yani nomor telpon pemberitahuan rencana pembangunan nomor xxx xxx sehubungan surat dari kepala xxxxx nomor xxxxx tanggal xxxxx, perihal permohonan penetapan lokasi pembangunan xxxxx kabupaten trenggalek, berdasarkperaturan presiden republik indonesia nomor tahun dan peraturan gubernur jawa timur nomor tahun sebagaimana telah diubah dengan peraturan gubernur jawa timur nomor tahun maka bersama ini tim persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum kabupaten trenggalek yang ditetapkan dengan keputusan bupati trenggalek nomor tanggal april memberitahukan rencana pembangunan sultan kali bagong kabupaten trenggalek sebagai berikut maksud dan tujuan rencana kegiatan adalah untuk melaksanakan pembangunan xxxxx xxxxx kecamatan xxxx kabupaten xxxx ii. letak dan luas tanah yang dibutuhkan adalah seluas xxxx ill. tahapan rencana pengadaan tanah, pada tahap ini dimaksudkan merupakan rencana terhadap penyelesaian tanah berupa pemberian ganti rugi atau bentuk lain yang diinginkan oleh masyarakat iv. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah selama (dua) tahun perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan dilaksanakan setelah penyelesaian masalah selesai, pembangunan jalan sendiri dimungkinkan sekitar (satu) tahun anggaran vi. informasi lainnya yang dianggap perlu adalah tidak ada demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatiannya disampaikan terimas d sebagai laporan lampiran keputusan panitia pengadaan tanah kabupaten bondowoso nomor tanggal bentuk dan besarnya ganti kerugian dalam rangka pengadaan tanah .eeoooooooooeoenn tenun anakan luas harga total harga tanaman harga diterima nib desa nama harga jenis total ket. (m2) tanah rp.) jenis vol arga total tanah rp) tanaman sat ota rp) rp) rp) telah ditetapkan trenggalek pada tanggal tim pelaksana pengadaan tanah .i. ketua nama pangkat nip. xiv validasi pemberian ganti kerugian kop nomor xxxx yth. sifat segera sdr. camat xxxx lampiran sdr. kepala desa lurah. perihal validasi pemberian ganti kerugian sdr. . pemilik tanah) tempat memperhatikan telah selesainya pelaksanaan musyawarah bentuk dan besar ganti kerugian atas pengadaan tanah bagi pembangunan maka dalam rangka validasi pemberian ganti kerugian dengan ini mengharap kehadiran saudara pada besok hari tanggal nnnnannnnnenannannanan jam seven000oo#om0o. tempat nnconnengennennennannn acara seven000oo#om0o. catatan agar masing masing pemilik tanah membawa bukti kepemilikan penguasaan tanah berikut ktp dan dan bukti pendukung lainnya: sdr. kepala desa lurah . agar memfasilitasi . demikian atas perhatian danpengguna anggaran lampiran sekretariat daerah kab. trenggalek perihal validasi pemberian ganti kerugian cg. kuasa pengguna anggaran bagian administrasi pemerintahan sekretariat daerah kab. trenggalek tempat sehubungan dengan pelaksanaan pemberian ganti kerugian dalam bentuk xxxxxxxxxxxxxxx kepada pihak yang berhak dalam pengadaan tanah untuk pembangunan ., yang berlokasi desa kelurahan soo. kecamatan kabupaten: . provinsi jawa timur dengan ini kami ketua tim pengadaan tanah untuk .voodoo tahun . pemilik tanah nomor ket. bentuk pihak yang urut lokasi total ganti ganti berhak nominasi kai kerugian rp.) (kerugian) opembayaran ganti kerugian dalam bentuk uang kop nomor xxxx yth. sifat segera sdr. sekretaris daerah kab. trenggalek lampiran cg. kepala bagian administrasi perihal pembayaran ganti pemerintahan setda kab. trenggalek kerugian dalam bentuk uang sdr. sekretaris daerah kab. trenggalek pembangunan xxxxxxxxxxxxx tempat dengan telah disepakatinya bentuk dan besar ganti rugi atas pengadaan tanah bagi .oooooooooooooooooooooo sersecocomo kecamatan . kabupaten . maka dengan ini kami mengharap agar saudara dapatnya segera memproses pembayaran kepada masing masing pemilik bidang tanah sesuai dengan kesepakatan atas warga yang dibayarkan pada tahun anggaran . adapun validasi pemberian ganti kerugian telah dilaksanakan pada hari., tanggal .cbooo nnnccocw kecamatan. kabupaten . memperhatikan hal tersebut maka paling lambat (tujuh) hari sejak keputusan tentang bentuk dan besar ganti rugi ditetapkan agar segera dilakukan pembayaran kepada masing masing pemilik bidang tanah yang telah disepakati untuk dibayarkan pada tahun . sejumlah . (ee.) orang warga pemilik tanah. demikian untuk menjadikan maklum dan atas kesediaan saudarayaran ganti kerugian sdr. suharto( pemilik tanah) sdr. isman pemilik tanah) sdr. sumardi pemilik tanah)dalam rangka penandatanganan berita acara pembayaran ganti rugi, maka dengan ini mengharap kehadirannya bpk ibu sdr. besok pada hari tanggal :. jam pa. wib tempat saconaaen acara nncooo. catatan saudara masing masing pemilik tanah yang telah sepakat bentuk dan besar ganti rugi agar membawa foto kopi buku rekening bank atas nama masing masing pemilik. demikian untuk menjadikan maklum dan ataslaporan xvi pemberitahuan pemutusan hubungan hukumeritahuan pemutusan sdr. suharto( pemilik tanah) hubungan hukum atas pengadaan sdr. isman pemilik tanah) tanah untuk pembangunan sdr. sumardi pemilik tanah) pnnaannnnananananananaaaanaaaaa& bh.saudara dengan bidang bidang tanah yang telah saudara jual kepada pemerintah kabupaten trenggalek, seluas total . dan atas perhatilampiran daftar pemutusan hukum bidang bidang tanah pengadaan tanah untuk pembangunan . nomor penannnnnaaanan tanggal .oooooooooooooooooooooo. isl tim pelaksana pengadaan tanah ketua nama lengkap pangkat nip. xvii pencopotan desa kop nomor xxxx yth. sifat segera sdr. kades lurah. lampiran perihal pencopotan desa tempat bersama ini diberitahukan dengan hormat bahwa telah dilakukannya pemutusan hubungan hukum antara saudara dengan bidang bidang tanah yang telah jual kepada pemerintah kabupaten trenggalek atas pengadaan tanah untuk ., seluas total dengan rincianuntuk itu agar saudara mencoret bukti kepemilikan dimaksud menjadi tanah yang langsung dikuasai negara pemerintah kabupaten trenggalek) dengan peruntukan sebagaimana dimaksud atas pengadaan tanahnya. demikian untuk menjadi maklum dan atas perhatiannya dan tindaklanjutsdr. camat . dan sebagai laporan lampiran daftar pencopotan atas bidang bidang tanah pengadaan tanah untuk .ooooooo. tahun . nomor lonananennna pannananan tanggal snnnnnanananananannn tim pelaksana pengadaan tanah ketua nama lengkap pangkat nip. bupati trenggalek, ttd mulyadinominatif sementara pemilik tanah lokasi rencana pembangunan xxxx nomor 1p. .4p. benda lain yang pihak yang berhak tanah ruang atas dan bangunan tanaman berkaitan dengan member ruang bawah tanah bahan tang nda menggarap letak luas bukti alas satupun | luas jenis jumlah jenis jumlah jenis jumlah urut tanah didunia menyewa hak lainnya pal lela jao| |aoas |aa jas la. nama la. nama la. rt rw m u b sertifikat la. rumah la. tahuna la. saluran air tanggal lahir tanggal lahir kelurahan l tn t diri letter tinggal musiman saluran cc. pekerjaan cc. pekerjaan (c. kecamatan ma fakta jual rumah telepon alamat alamat lainnya |beli lainnya usaha saluran gas le. nik ktp le. nik ktp cc. rumah toko dan lain rumah lain kantor trenggalek,xxxxxxxx kades lurah lokasi camat lokasi kepala skpd pemohon tim persiapan pengadaan tanah pembangunan xxxxx ketua nama lengkap nama lengkap nama lengkap nama lengkap nip. nip. nip. nip. trenggalek, xxxxx lampiran van pemberi pertemuan dan camat lokasi konsultasi publik kepala desa lurah lokasi skpd pemohon . pemilik tomas) sehubungan surat dari kepala skpd nomor xxxx tanggal xxxxx perihal permohonan penetapan lokasi pembangunan xxxxx, maka bersama ini mengharap kehadiran saudara pada acara konsultasi publik rencana pembangunan yang akan diselenggarakan pada hari tanggal xxxx pukul xxxx wib tempat xxxxx acara konsultasi pertemuan dan publik pembangunan xxlampiran vtanda terima surat nomor xxxx tanggal xxxxx perihal undangan konsultasi publik rencana pembangunan. telah diterima oleh pihak yang berhak keluarga yang mewakili perangkat desa kelurahan" nama xxxxx hubungan dengan pihak yang berhak desa kelurahan xxxxx jabatan""" xxxxx xxxxx trenggalek, xxxxx xxxx keterangan coret yang tidak perlu surat undangan disampaikan melalui keluarga yang mewakili # surat undangan disampaikan melalui desa kelurahanhadir desa kelurahan xxxx kecamatan xxxx kabupaten kota xxxx pihak yang berhak (pemilik tanah) nama pemilik status tanah nomor telepon tanda tanganlaporanny, din. yani nomor telpon trenggalek berita acara kesepakatan lokasi rencana pembangunan wro| mama instansi tanda tangan |
lampiran peraturan bupati pati nomor tahun kelas jabatan bagi pegawai negeri sipil lingkungan instansi pemerintah kabupaten pati tabel hasil evaluasi jabatan fungsional dan jabatan lainnya dilingkungan pemerintah kabupaten pati aktor fakta faktor faktor faktor fakta faktor faktor ruang nama jabatan kela .: faktor hulu nilai lingkup tujuan tentu lingkup fungsional, jabatan mengetahui pedoman komplek ngan unit organisasi jabatan dengan hubung tan ngan pelaksana, dan jab asan situs pengaruh person fisik kerja jabatan lainnya atan level level level level level level level level level sekretariat daerah staf ahli bidang pemerintahan, sekretariat daerah hukum dan politik staf ahli bidang pembangunan, sekretariat daerah |sola| a50 lal 3l120l11sli1l kemasyarakatan dan sumberdaya manusia staf ahli bidang ekonomi dan sekretariat daerah keuangan pengelola barang subbagian layanan dan jasa pemerintah pengadaan barang pertama dan jasa pranata dan dokumentasi, hubungan it1| subbagian analisa masyarakat pertama dan mediamass pranata hubungan subbagian publikasi (2l125| l2| l2| loloslil sli1l5 masyarakat dan dokumentasi pelaksana lanjutan pranata hubungan subbagian publikasi masyarakat dan dokumentasi pelaksana subbagian bina analis pemerintahan desa desa kelurahan bagian tata pemerintahan subbagian kerja sama dan otonomi daerah analis kerjasama bagian tata pemerintahan subbagian kerja sama analis otonomi dan otonomi daerah g9o9g (s| lil lil lil lil livoli sil daerah bagian tata pemerintahan subbagian analis pemerintahan administrasi soo isl lil lil lil jil jiliolil daerah pemerintahan bagian tata pemerintahan pengadministrasi subbagian sat administrasi pemerintah daerah pemerintahan subbagian bina pengadministrasi pemerintahan desa lil lil lil lil liliolil pemerintahan desa bagian tata pemerintahan subbagian kerja sama pengadministrasi dan otonomi daerah lil lil lil lil liliolil umum bagian tata pemerintahan subbagian rumah pengelola bangunan tangga bagian sso lil il11 i1| livoli1| gedung perlengkapan dan rumah tangga subbagian pengelola barang perlengkapan bagian sso lil il11 i1| livoli1| milik negara perlengkapan dan rumah tangga subbagian rumah pengelola kendaraan tangga bagian sso lil lil lil lil livoli1 dan perjalanan dinas perlengkapan dan rumah tangga pengelola sarana dan subbagian rumah prasarana rumah ega bagian ss0 lil lil lil lil livoli1il tangga dinas perlengkapan dan rumah tangga subbagian tata usaha sekretaris pimpinan bagian sso lil il11 i1| livoli1| perlengkapan dan rumah tangga subbagian tata usaha ajudan pimpinan bagian a4| sso lil l1| lil lil livoli1il perlengkapan dan rumah tangga subbagian rumah pengadministrasi tangga bagian pemelihara gedung sea bab l1| lil l1| liliolil perlengkapan dan kantor rumah tangga subbagian rumah pengadministrasi tangga bagian l1| lil l1| liliolil rapat perlengkapan dan rumah tangga subbagian rumah pengadministrasi tangga bagian sarana dan sea da8 l1| lil lil livoli| 5s| perlengkapan dan prasarana rumah tangga subbidang perencanaan, subbidang perencana infrastruktur, subbidang it1| pertama pengembangan wilayah, subbidang pendidikan, budaya dan kesehatan subbidang analis ilmu pengembangan, iptek pengetahuan dan dan inovasi bidang teknologi penelitian dan pengembangan bidang penelitian dan t1| pengembangan pengembangan subbidang perencanaan bidang analis perencanaan perencanaan, pengendalian dan evaluasi subbidang evaluasi analis perencanaan, dan pelaporan bidang evaluasi dan perencanaan, pelaporan pengendalian dan evaluasi subbidang pengembangan dunia usaha dan energi, subbidang pengembangan pertanian, subbidang analis perencanaan infrastruktur, subbidang t1| program pengembangan wilayah, subbidang pendidikan, budaya dan kesehatan, subbidang pemerintahan dan kesejahteraan sosial pembangunan pengendalian kepegawaian penyusun program anggaran dan subbagian program pelaporan mars asas jae (ah ina alas milik negara kepegawaian mia (esa bebe kepegawaian kepegawaian subbidang pengelola program pemerintahan dan kesejahteraan sosial dan kegiatan bidang pemerintahan dan sosial budayaa4| sso lil l1| lil lil livoli1il laporan keuangan verifikator data subbagian keuangan a4| sso lil l1| lil lil livoli1il laporan keuangan keuangan pengadministrasi perencanaan dan subbagian program program pengadminisirasi' subbidang penelitian ran bidang penelitian dan t1| operasional pengembangan penelitian pengadministrasi subbagian umum dan a90 lil lil lil lil liliolil umum kepegawaian kemana jae |a| files files faces nafas jafaolafeo pasca kepegawaian koe ne |a| |fas jelas |ales james jifrofa jas fals kepegawaian badan pengelolaan keuangan dan aset daerah analis keuangan pusat dan daerah bidang akuntansi it1| 20l( madya subbidang akuntansi analis keuangan dan ketatausahaan pusat dan daerah subbidang t1| muda pengendalian dan evaluasi apbd analis keuangan subbidang akuntansi pusat dan daerah dan ketatausahaan pertama keuangan daerah analis aplikasi dan subbidang pengelolaan data perencanaan sistem keuangan anggaran subbidang analis aset negara penyelesaian aset bidang aset subbidang barang milik negara bidang aset subbidang analis kebijakan pembiayaan dan lil l1| lil lil liliolil pembiayaan perimbangan bidang anggaran subbidang analisa dan informasi analis keuangan keuangan daerah l1| lil l1| liliolil bidang akuntansi dan ketatausahaan keuangan subbidang klasifikasi barang bidang aset subbidang akuntansi analis konsolidasi dan ketatausahaan soo l1| lil lil livoli| laporan keuangan keuangan bidang akuntansi analis laporan subbidang keuangan pengendalian dan evaluasi apbd subbidang penetapan dan analisa data pendapatan, subbidang pendataan analis pajak dan pelayanan pendapatan dan subbidang penetapan dan analisa pbb p2 dan bpt subbidang penetapan dan analisa data pbb p2 dan bpt, analis pajak dan subbidang pelaporan l1| lil l1| liliolil retribusi daerah dan penanganan masalah pbb p2 dan bpt bidang pbb dan bpt subbidang pendataan analis pelayanan dan pelayanan lil l1| lil lil liliolil pendapatan bidang pendapatan subbidang penetapan dan analisa pendapatan, subbidang pendataan analis pendapatan dan pelayanan lil l1| lil lil liliolil daerah pendapatan, subbidang pelaporan dan penanganan masalah pendapatan bidang pendapatan subbidang analis pengelolaan pembiayaan dan dana alokasi khusus perimbangan bidang |l1| anggaran analis pengelolaan subbidang dana otsus dan pembiayaan dan l1| lil l1| liliolil dana transfer perimbangan bidang lainnya anggaran subbidang analis perbendaharaan dan kas daerah, perbendaharaan subbidang belanja aparatur subbidang analis perencanaan perencanaan soo lil j1| j1l |li1| milioni| sl|li' anggaran anggaran bidang anggaran subbidang penetapan analis sistem dan analisa data informasi pbb p2 dan bpt bidang pbb p2 dan bpt analis sistem subbidang informasi perencanaan soo lil j1| j1l |li1| milioni| sl|li' pelaksanaan anggaran bidang anggaran anggaran kepegawaian subbagian keuangan, bendahara subbidang penetapan (2l1i25|l1| l21 liliolil dan analisa data pendapatan subbidang pemeriksa anggaran perencanaan soo lil j1| j1l |li1| milioni| sl|li' anggaran bidang anggaran subbidang perbendaharaan dan pemeriksa pelaporan kas daerah dan transaksi subbidang keuangan pembiayaan dan perimbangan subbidang penetapan dan analisa data penilai properti pbb p2 dan bpt bidang pbb dan bpt inventarisasi aset barang inventaris bidang aset penyusun program anggaran dan subbagian program pelaporan doi milik negara kepegawaian pengelola data subbidang belanja belanja dan laporan aparatur bidang keuangan perbendaharaan subbidang pelaporan pengelola data dan dan penanganan informasi perpajakan masalah pendapatan bidang pbb p2 dan bpt subbidang pendataan pengelola data dan pelayanan pbb pelayanan perpajakan dan bpt bidang pbb p2 dan bpt subbidang belanja son |restimbatar cas apmmsunfdang" sso nafas las paha pee pas perbendaharaan see ena heri ies kepegawaian kepegawaian pengelola subbidang pemanfaatan barang pengelolaan aset milik daerah bidang aset subbidang pelaporan dan penanganan masalah pbb p2 dan pengelola penagihan bpt bidang pbb dan bpt, ss0o |1l| lil lil lil livoli| 5s|i' dan pengawasan subbidang pelaporan dan penanganan masalah pendapatan bidang pendapatan subbidang penetapan pengelola pendapatan fan analisa data ss0o |1l| lil lil lil livoli| 5s|i' pendapatan bidang pendapatan pengelola subbidang perbendaharaan dan perbendaharaan dan pelayanan kas daerah pengelola sarana kepegawa jah jaan jajan nafas paha kepegawaian tangga dinasubbagian umum dan l1| lil lil (i1lili| kepegawaian kepegawaian pengadministrasi subbagian program l1| lil lil (i1lili| keuangan dan keuangan subbidang pendataan dan pelayanan pengadministrasi pendapatan dan seksi lil lil lil lil liliolil pajak penetapan dan analisa data pbb p2 dan bpt pengadministrasi subbagian program, perencanaan dan bidang lil lil lil lil liliolil perencanaan program anggaran sesama dar aja pas pete har era lalat umum kepegawaian kepegawaian badan penanggulangan bencana daerah seksi kedaruratan analis bencana bidang kedaruratan dan logistik analis mitigasi seksi pencegahan bidang pencegahan bencana dan kesiapsiagaan analis seksi kedaruratan penanggulangan bidang kedaruratan krisis dan logistik kepegawaian subbagian keuangan pemeriksa pelaporan dan transaksi subbagian keuangan keuangan seksi kesiapsiagaan penyuluh bencana bidang pencegahan dan kesiapsiagaan penyusun program anggaran dan subbagian program pelaporan penyusun ren seksi logistik bidang yas kedaruratan dan lil l1| (il l1| liliolil kebutuhan logistik logistik pengelola barang subbagian umum dan sso |l1| jill lil liliolil milik negara kepegawaian pengelola bimbingan seksi rehabilitasi bidang rehabilitasi sso |l1| jill lil liliolil dan konseling dan rekonstruksi pengelola fasilitas seksi rekonstruksi bidang rehabilitasi sosial dan umum dan rekonstruksi pengelola kendaraan seksi rekonstruksi bidang rehabilitasi dan perjalanan dinas dan rekonstruksi pengelola. subbagian umum dan sso |l1| jill lil liliolil kepegawaian kepegawaian pengelola penataan seksi logistik bidang sarana dan kedaruratan dan prasarana logistik pengolah bahan seksi logistik bidang ana kedaruratan dan sso |l1| jill lil liliolil penanggulangan naga logistik bencana seksi pencegahan pengolah data bidang pencegahan sso lil il11 i1| livoli1| laporan keuangan dan kesiapsiagaan subbagian keuangan ji| jilid1| verifikator data seksi kedaruratan bidang kedaruratan laporan keuangan dan logistik subbagian perlengkapan dan pengadministrasi subbagian rumah l1| lil l1| liliolil umum tangga bagian perlengkapan dan rumah tangga subbagian perlengkapan dan pengemudi vip subbagian rumah lil lil lil lil liliolil tangga bagian perlengkapan dan rumah tangga subbagian rumah pranata taman tangga bagian lil lil lil lil liliolil perlengkapan dan rumah tangga subbagian rumah pranata jamuan tangga bagian lil lil lil lil liliolil perlengkapan dan rumah tangga subbagian rumah teknisi listrik, ac, tangga bagian telepon dan lift perlengkapan dan rumah tangga subbagian rumah teknisi sarana dan tangga bagian lil lil lil liliolil prasarana perlengkapan dan rumah tangga subbagian rumah pengemudi tangga bagian l1| lil lil liliolil perlengkapan dan rumah tangga pengadministrasi perencanaan dan subbagian keuangan program one subteganrregam |a| sso jajak |atas |atas jajak jihan fifa jas keuangan pengadministrasi sarana dan subbagian keuangan prasarana pengadministrasi subbagian umum dan |l1| lil |l1| livoli| 5s| |s umum kepegawaian kantor kesatuan bangsa dan politik seksi ketahanan seni, analis bina budaya, agama, lil lil lil lil li1iliolil |1l kehidupan agama kemasyarakatan dan ekonomi seksi ketahanan seni, analis ketahanan budaya, agama, is| lil lil lil lil liliolil budaya kemasyarakatan dan ekonomi seksi bina ideologi analis penangkalan dan wawasan kebangsaan seksi politik dan analis partai politik kewaspadaan nasional ag. seksi politik dan analis politik hukum kewaspadaan lil lil lil lil liliolil |5l| dan keamanan nasional seksi bina ideologi negara kebangsaan analis wawasan seksi bina ideologi dan wawasan kebangsaan kebangsaan seksi politik dan pemeriksa intelijen kewaspadaan nasional seksi ketahanan seni, penyusun bahan budaya. sama pembinaan budaya ya, kemasyarakatan dan keagamaan ekonomi penyusun program anggaran subbagian tata usaha pelaporan conan amesrnavan false hias jan hias prhelreeatetan kepegawaian pengelola barang subbagian tata usaha sso lil lil lil lil livoli1l milik negara con ends ras awalan tan uan (so das prana dasa oma bia dan prasarana pengolah data subbagian tata usaha sso lil lil lil lil livoli1l laporan keuangan verifikator data subbagian tata usaha sso lil lil lil lil liliolil sil laporan keuangan con |fnpimoi jantan oam (es das pras pas ion ban dan subbagian tata usaha xxix rumah sakit umum daerah raa secondo administrator seksi pelayanan |1s0| (2l25s|li1| 5s| kesehatan pertama rawat jalan apoteker maaya bidang penunjang keseleo afersjajars jafassjafnsofafasfiaojar sean lo. formotteruaa (ietemang asisten apoteker seksi penunjang l2a5 lal s5s0o loss lol iblis01o1 toloslil 20oli1 penyelia medik 104p asisten apoteker seksi penunjang ss0o l2l125l2| (lol lol loloslil 20l11seksi keperawatan bidan penyelia rawat jalan, seksi lol il1| keperawatan rawat inap seksi keperawatan bidan pelaksana rawat jalan, seksi l4| ss0o t2l125| lol lol lolos lil 20li1l 5si1 lanjutan keperawatan rawat inap seksi keperawatan bidan pelaksana rawat jalan, seksi l41 sso lil lil lil l2| liliolil keperawatan rawat inap dokter utama rsud raa secondo isl sols| eso isl |(s| 1l20l1| (khusus specialist) ios jur power maaya rsud soewonae ss0 |ajarsjafaso jajaran jelas jajasfrjao fifa fate (0g9 dokter muda bidang pelayanan woo soo fafesjajass fajisofaasofafasfaleofifshafan dokter pertama seksi pelayanan |1s50131 i1i rawat inap asi djarot mata sup resonan oso ara dame (atens alas jajan neon arjun fisioterapis seksi pelayanan l41 5ss0o loss l2| |l1is0l21 loloslil 20li1il ili1l5s penyelia rawat jalan oei formumson mata (esa pemenang issn japan ajesaamoee lalat aaass0 isl 2zsl2| |lis0121 lolos lil 20l11 penyelia medik nutrisonis seksi penunjang |l2| lel2sli1l |5s| pelaksana lanjutan medik nutrisionis seksi penunjang l1l lil l1| liliolil pelaksana medik perawat madya bidang keperawatan 9so |a7s| |a|22s |s| seksi keperawatan perawat muda rawat jalan, seksi keperawatan rawat inap seksi keperawatan perawat pertama rawat jalan, seksi l2l25| keperawatan rawat inap seksi keperawatan perawat penyelia rawat jalan, seksi |a| sso |e7s lal lolos lil l20ol keperawatan rawat inap seksi keperawatan perawat pelaksana rawat jalan, seksi l2| l2los|i1| lanjutan keperawatan rawat inap seksi keperawatan perawat pelaksana rawat jalan, seksi lil l1| l1| li1l1voli1| keperawatan rawat inap perawat gigi seksi keperawatan sso 27sl2|i2s i3|is0l2| lolos lil penyelia rawat jalan perawat gigi seksi keperawatan lal sso |2li2s| lol lol lolos lil pelaksana lanjutan rawat jalan subbagian sistem perekam medis informasi manajemen |275s| l2l2s| penyelia dan rekam medis subbagian sistem perekam medis formasi manajemen |2li2s lol ios lol lol oles lil pelaksana lanjutan dan rekam medis perekam medis subbagian sistem informasi manajemen pelaksana dan rekam medis pranata laboratorium bidang penunjang it1| kesehatan madya pranata seksi laboratorium aksi penunjang ss0 isl 2zsl2| |lis0121 lolos lil 20l11 medik kesehatan penyelia pranata laboratorium seksi penunjang l4| ss0o t2l125| lol lol lolos lil 20li1l 5si1 kesehatan pelaksana medik lanjutan pranata seksi laboratorium aksi penunjang l41 sso lil lil lil l2| liliolil medik kesehatan pelaksana psikolog klinis seksi pelayanan |s| loli2sl2| i3|l15013| muda rawat jalan radiogratfer seksi penunjang (slozslolias i3lisosom lolos lil penyelia medik radiografi seksi penunjang lal l2li25l2| lol lol loloslil pelaksana lanjutan medik sanitation seksi penunjang non l2a5 lal s5s0o loss lol iblis01o1 toloslil 20oli1 penyelia medik sanitation seksi penunjang non ss0o l2l125l2| (lol lol loloslil 20l11 pelaksana lanjutan medik sanitation seksi penunjang non l4| sso lil lil lil lol liliolil pelaksana medik teknisi seksi penunjang non teknisi seksi elektromedis cks1 penunjang non la| 5ss0 lo| lol lolos lil medik pelaksana lanjutan teknisi transfusi seksi penunjang dio analis hukum subbagian hukum lil lil lil lil liliolil |5l| dan humas analis subbagian analis penagihan dan subbagian mobilitas l1| lil l1| liliolil pengembalian dana analis penyuluhan dan layanan subbagian hukum lil lil lil lil liliolil |5l| dan humas informasi analis sistem subbagian sistem informasi dan rekam informasi medis analis sumber daya subbagian soo i5| l1| lil l1| livoli| 5s| manusia aparatur kepegawaian subbagian perbendaharaan, bendahara t1| subbagian mobilisasi dana pemeriksa pelaporan pembagi hak akuntansi dan transaksi dkm, |10t1| subbagian mobilisasi keuangan dana penata laporan subbagian akuntansi goo |s| lil lil 5s lil lil l10l1 keuangan dan verifikasi penyusun bahan subbagian sistem busur informasi dan rekam informasi medis penyusun bahan subbagian hukum soo i5| lil lil lil lil livoli publikasi dan humas penyusun program subbagian anggaran dan perencanaan dan pelaporan evaluasi pengelola akuntansi subbagian akuntansi sso lil il11 i1| livoli1| dan verifikasi pengelola barang subbagian umum sso lil lil lil lil livoli1l milik negara 109g pengelola seksi penunjang sso lil lil lil lil livoli| |1l| kefarmasian medik pengelola kendaraan bagian umum sso lil il11 i1| livoli1| dan perjalanan dinas pengelola subbagian sso lil lil lil lil livoli| |1l| kepegawaian kepegawaian seksi keperawatan pengelola rawat jalan, seksi sso lil lil lil lil livoli| |1l| keperawatan keperawatan rawat inap subbagian pengelola pelayanpoliklinik seksi pelayanan sso lil il11 i1| livoli1| rawat jalan pengelola rujuksistem dan subbagian sistem informasi dan rekam jaringan medis pengelola terjemahan subbagian hukum sso lil il11 i1| livoli1| dan kerjasama dan humas subbagian sistem pengelola teknologi formasi dan rekam sso lil il11 i1| livoli1| informasi medis pengolah data ana pembayaran jaminan subbagian mobilisasi sso lil il11 i1| livoli1| dana kesehatan sasaran umam eso seo jas jas jifasrjas trofeo rss verifikator data subbagian akuntansi sso lil lil lil lil livoli1 laporan keuangan dan verifikasi subbagian sistem verifikator medis informasi dan rekam medis juru informasi dan subbagian hukum lil lil lil lil liliolil komunikasi dan humas iis juru revatvenezan (reg usang so nafas nifas james nafas fifa jifuofafeo jas jas pengadministrasi seksi penunjang lil lil lil lil liliolil gudang farmasi medik kepegawaian kepegawaian subbagian akuntansi pengadministrasi dan verifikasi, lil lil lil lil li1iliolil 5sl|1i1l keuangan subbagian mobilisasi dana pengadministrasi subbagian l1| lil l1| liliolil pelatihan kepegawaian pengadministrasi pemeliharaan gedung subbagian umum kantor pengadministrasi subbagian perencanaan dan perencanaan dan program evaluasi santa dar tas pes rep tanpa perbuatan |jattemarsi jasmmtmam alam (ear las fas pas fulan aan ala aan pengadministrasi subbagian sistem rekam medis dan informasi dan rekam informasi medis sewgngaan dar pas bias pepe fila era laa sarana prasarana pengadministrasi teknik pemeriksaan bagian umum |l1| lil |l1| livoli| 5s| |s dan perawatan kendaraan bermotor subbagian hukum dan humas, subbagian sistem informasi dan rekam medis, seksi pelayanan rawat pengadministrasi jalan, seksi lil lil lil lil li1iliolil 5sl|1i1l umum pelayanan rawat inap, seksi keperawatan rawat jalan, seksi keperawatan rawat inap, seksi penunjang medik, seksi penunjang non medik subbagian sistem registrar informasi dan rekam medis teknisi listrik, telp, sebagian umum lil lil lil lil livoli1l dan lift ter sutbegan umum aso (sj seo jas nifas (res aje iban ass teknisi pemeliharaan sarana dan subbagian umum prasarana tuas komandan petugas subbagian umum james jelas nafas jalan jalan jas keamanan bisa pengemar ambulans subbagian umam dias fans (ras (ras tio ran ras (am aman (am emiaesian ( 3m paras das spa benda t136 sebagai umum seo j2) dias ideas (ras pras ren raha (pantas teman (ran masam alam pas dias fan dies uefa pentas dan sebagai umum seo jas (jas (ras pres ian asha rumah sakit umum daerah kayen jerapasertan (remas asisten apoteker seksi penunjang luas lal lol i3lis012i lolos 20lil penyelia medik asisten apoteker seksi penunjang |1020l41 5ss0o |l2l125l21 lo| lol lolos lilkeperawatan tas firma temen (esalakaaan im0 keperawatan bidan pelaksana seksi pelayanan l4| ss0o t2l125| lol lol lolos lil 20li1l 5si1 lanjutan keperawatan ta7 jar dokter madya bidang pelayanan 2as aaa jafasafansafasa jajak hana saja jorpawrwsa inamereman dan ora reff fafcfe lalai anu feel subbagian rumah prabu bakti tangga bagian lil l1| lil lil liliolil perlengkapan dan rumah tangga sekretariat dprd pranata subbagian civitas hubungan kepustakaan (2l125| |1s0121 loloslil bagian perundang masyarakat pertama undangan dan humas analis peraturan subbagian perundang undangan perundang undang dan rancangan undang undangan lil lil lil l1| livoli1| bagian perundang peraturan perundang undangan dan humas undangan subbagian analis tata usaha perlengkapan bagian l1| lil l1| liliolil umum dan perlengkapan subbagian bendahara perbendaharaan bagian keuangan subbagian humas penyusun bahan dan perpustakaan lil l1| lil lil liliolil informasi bagian perundang undangan dan humas subbagian humas penyusun bahan dan perpustakaan l1| lil l1| liliolil publikasi bagian perundang undangan dan humas subbagian humas 1og penyusun berita dan dan perpustakaan soo lil lil lil lil liliolil pendapat umum bagian perundang undangan dan humas goo dokter gigi seksi pelayanan l2l125l2| i3| pertama medik epidemiologi seksi penunjang li25sl2| iblis0121 loloslil 20oli sli1 kesehatan pertama medik isa jortumomeanar (aam patas iss dasa das sofa atas bisl4| ss0o t2l125| lol lol lolos lil 20li1l 5si1 pelaksana lanjutan medik penyuluh seksi penunjang l2l125l2| |1is0121 lolos soils ii1l| kesehatan pertama medik perawat maya bidang pelayanan tas |ploso jalar (sar class jisoajas filo telan tao joran jesatemaaan" dra keperawatan informan paras ian keperawatan perawat pelaksana seksi pelayanan lal l2li25l2| lol lol loloslil lanjutan keperawatan ian ferroenreaaa enam false jas kipas jer alas bela atas keperawatan perawat gigi seksi penunjang lal l2li25 lol ios lol lol lolos lil pelaksana lanjutan medik perawat gigi seksi penunjang sso lil lil lil l2| liliolil pelaksana medik perekam medis seksi penunjang sso |ozs lol iblis0lo loloslil penyelia medik perekam medis seksi penunjang lal l2li25l2| lol lol loloslil pelaksana lanjutan medik perekam medis seksi penunjang sso lil lil lil l2| liliolil pelaksana medik pranata laboratorium seksi penunjang kesehatan pelaksana medik |l2| lel2sli1l |5s| lanjutan radiografi seksi penunjang lal lol lol lolos lil pelaksana lanjutan medik fakta arena sanitation seksi penunjang non l2| lolos|li| pelaksana lanjutan medik sanitation seksi penunjang non lal sso lil lil lil l2| livoli1l pelaksana medik teknisi seksi penunjang non elektromedis menunjang ss0 l1| l1| li1lili| medik pelaksana analis sumber daya subbagian l1| lil l1| liliolil aparatur kepegawaian analis tata usaha subbagian umum inspektur sarana seksi penunjang non prasarana fasilitas menunjang lil lil lil lil liliolil |5l| medik pelayanan kesehatan pemeriksa pelaporan dan transaksi subbagian keuangan keuangan penyuluh subtags keselamatan dan bagian lil lil lil lil liliolil |5l| kepegawaian kesehatan kerja penyusun program anggaran dan subbagian keuangan pelaporan quality assurance subbagian i1| l1| lil l1| livoli1il supervisor kepegawaian las0 nama lantunan subbagianumam |a| sso 1fes fas james nafas jajak|aje fifa pengelola barang subbagian umum sso lil il11 i1| livoli1| milik negara pengelola subbagian sso lil il11 i1| livoli1| kepegawaian kepegawaian pengelola seksi pelayanan sso lil lil lil lil livoli1 keperawatan keperawatan pengelola sarana dan bagian umum sso lil il11 i1| livoli1| prasarana kantor pengelola sistem subbagian umum informasi pengolah data seksi penunjang yasinan kesehatan medik sso lil il11 i1| livoli1| pengolah data subbagian keuangan a4| sso lil l1| lil lil livoli1il laporan keuangan 11gg pengolah data seksi pelayanan sso lil il11 i1| livoli1| pelayanan keperawatan pengolah data subbagian satuan pengawas sian kepegawaian internal iia0 sutbegan umum (aj seo (jas (ipa (is ipar ass verifikator data subbagian keuangan sso lil lil lil lil liliolil20li1 lil laporan keuangan ion jou emsomean (aman aja dia fas fifa fla hehe hitaman pengadministrasi seksi penunjang l1| lil l1| liliolil gudang farmasi medik pengadministrasi subbagian i1l l1| lil l1| livoli1il kepegawaian kepegawaian keuangan pengadministrasi perencanaan dan subbagian keuangan program pengadministrasi seksi penulisan rekam medis dan medik undang lil lil lil lil li1iliolil 5sl|1i1l informasi subbagian umum, seksi pelayanan medik, seksi pengadministrasi pelayanan lil l1| lil lil liliolil 5s| umum keperawatan, seksi penunjang medik, seksi penunjang non medik dana teknisi pemeliharaan seksi penunjang non sarana dan medik undang lil lil lil lil li1iliolil 5sl|1i1li5 prasarana con lam mesra ear dejas (ifa fas ajar fran falak arjun (remiwarn sman pakaian a00 dias nas prana ion bala daan subbagian umum ji| ji| jil fa| jadi|i| xxx kecamatan patianalis pelayanan seksi kesejahteraan lil lil lil lil li1iliolil |1l sosial sosial analis pemberdayaan seksi pemberdayaan masyarakat |i1 1110tenteramana (pngisensaman tonaremaa else dai has heli heohitat|i1 1l101l1| kelembagaan pengelola perangkat seksi pemerintahbaru kelurahan kalioriai kelurahan parenggan perencanaan pengelola barang sekretariat ss0o lil lil lil lil liliolil milik negara kepegawaian pengelola seksi kesejahteraan o0o lil lil lil lil liliolil laporan keuangan verifikator data sekretariat sso lil lil lil lil livoli1l laporan keuangan pengadministrasi seksi pemerintahan lil lil lil lil liliolilgem masyarakat, dan seksi lil lil lil lil liliolil kesejahteraan masyarakat bai kelurahan pati kidul pengolah data sekretariat ss0o lil lil lil lil liliolil laporan keuangan da0 perencanaan pengelola barang sekretariat ss0o lil lil lil lil liliolil milik negara pengelola seksi kesejahteraan s5s0 lil lil lil lil livoli1l kepegawaian masyarakat pengelola seksi pemberdayaan pengelola pemberdayaan sekretariat masyarakat laporan keuangan pengadministrasi seksi pemerintahan lil lil lil lil li1iliolil 5sl|1i1l kependudukan keuangan pengadministrasi seksi pemerintahan lil lil lil lil li1iliolil 5sl|1i1l pemerintahan sekretariat, seksi pemerintahan, seksi pengadministrasi pemberdayaan umum masyarakat, dan seksi |i1 1l101l1| kesejahteraan masyarakat kelurahan pati lor (paman tone laf files dejas fas fifasrholean false perencanaan pengelola barang sekretariat s5s0 lil lil lil lil livoli1l milik negara kepegawaian pengelola seksi kesejahteraan aaa deo else res has tetap pengelola seksi pemberdayaan pemberdayaanera kelurahan pati wetand pengelola pemberdayaan seksi pemberdayaan sso lil l1| lil lil liliolil masyarakat masyarakat penyusun kebutuhan subbagian rumah rumah tangga dan tangga, subbagian perlengkapan perlengkapan subbagian penyusun naskah persidangan bagian soo l1| lil lil livoli| rapat pimpinan risalah dan persidangan penyusun program subbagian anggaran dan perencanaan bagian pelaporan keuangan subbagian keprotokolan dan penyusun risalah risalah bagian risalah dan persidangan dan pelaporan bagian keuangan keuangan subbagian keprotokolan dan ditulis rapat risalah bagian risalah dan persidangan subbagian pengelola barang perlengkapan bagian sso lil lil lil lil livoli1 milik negara umum dan perlengkapan subbagian pengelola kepegawaian bagian sso lil il11 i1| livoli1| kepegawaian umum dan perlengkapan subbagian humas pengelola dan perpustakaan sso lil il11 i1| livoli1| perpustakaan bagian perundang undangan dan humas3so lil lil lil lil liliolilumam masyarakat, dan seksi l1l| lil lil lil liliolil 5s| kesejahteraan masyarakat jan kecamatan batangan analis seksi pemerintahan9o lal l2li2sli1l l2| l2| liliolilpolesan jasamaram da0 jae ifa feae ala perizinan pengelola kekayaan desa dan seksi pemerintahan administrasi desa sena enanona mes jeram da0 jae pas hara kecamatviii kecamatan luwakunum kanan seksi pelayanancon #eetematamen arsitmemasan fals jelas fifa fan akan rifailil lil lil livoli1|1l| lil lil lil livoli| 5s|i' dan keuangan tangga dinasioliliolil umum seksi kesejahteraan sosial, dan seksi ketenteraman dan penertiban umum bad kecamatan dukuhseti analis seksi pemerintahaneo sngimrnatumen (socitsann des jasa das vas pras pra aoi pan alliolil20li1s maria tenaga(saseemama deeabusar sngimrnatunen (sosis des jasa das vas pras pra aoi pan ala bra perizinan pengelola kekayaan desa dan seksi pemerintahan administrasi desa enteng (ee jae bae(paris tenaga(sacseemamaembongis| lil lilil l1| lil lilja11tenteram keamanan dan teraman sso lil l1| lil lil liliolil dan penertiban umum ketertiban pengelola data seksi pemerintahan sso lil l1| lil lil liliolil statistik ian pngimroatunen (sosis jasa das vas pras (ran aon ala perizinan pengelola kekayaan desa dan seksi pemerintahan administrasi desa polong kepegawaian kepegawaian pengelola seksi kesejahteraan sso lil l1| lil lil lilioliian (paris tenaga(sacseemama dee jae (resapan pian apa abon parah kecamatan pengelola sarana dan subbagian umum dan prasarana rumah sian kepegawaian tangga dinas subbagian pengelola persidangan bagian sso lil il11 i1| livoli1| persidangan risalah dan persidangan pengelola sarana dan subbagian rumah prasarana rumah tangga bagian umum tangga dinas dan perlengkapan subbagian akuntansi pengolah data dan pelaporan bagian sso lil il11 i1| livoli1| laporan keuangan keuangan subbagian sekretaris kepegawaian bagian sso lil il11 i1| livoli1| umum dan perlengkapan verifikator data subbagian akuntansi sso lil lil lil lil livoli1 laporan keuangan dan pelaporan subbagian ajudan kepegawaian bagian a4| sso lil l1| lil lil livoli1il umum dan perlengkapan pengadministrasi subbagian pata peraturan perundang undangan lil lil lil lil liliolil perundang bagian perundang undangan undangan dan humas subbagian pengadministrasi perbendaharaan dan subbagian akuntansi i1| |10t1| keuangan pelaporan bagian keuangan pengadministrasi subbagian perencanaan dan perencanaan bagian program keuanganjagaxii kecamatan gunungwungkali1| l1| lil l1| livoli1soo lil j1| j1l |li1| milioni| sl|li'liolil20li1jun (enmisborman (sacisenemama jae (es jajar fifa aja afar alas perizinan pengelola kekayaan desa dan subbagian umum dan ss0o |1l| lil lil lil livoli| 5s|i' . kepegawaian administrasi desa pengelola. seksi kesejahteraan ss0o |1l| lil lil lil livoli| 5s|i'lil lil lil lil liliolil dan keuangan tangga dinas y4agxiii kecamatan takkateter keamanan dan merahejaan jaranan da0 jae pas ifa ala perizinan pengelola kekayaan desa dan seksi pemerintahan administrasi desa aaa ses iba pee earola teasers den emas pers far heel laasa perencanaan dan bagian program lil lil lil lil li1lili1l s|1ixiv kecamatan jakenan 1aga analis seksi pemerintahan (s1 lil lil lil lil li1lili1l 5s|on (pagiepstman tora remaja cal ajian fals hihelrteohitatafan perizinan pengelola kekayaan desa dan seksi pemerintahan administrasi desa 149gareas taste dane pepperjuwanaejagat jasatamam fas sama gelael aat1| kelembagaan dio kecamatan pengelola sarana dan subbagian umum prasarana rumah gan umum gan ss0o lil lil lil lil liliolil kepegawaian gram perencanaan dan subbxvi kecamatan kaydayaan masyarakat 11101son (pngasensman tonaremaan dee lal data has fra heli taohitataadministrasi persidangan bagian t1| rapat risalah dan persidangan subbagian pengadministrasi keprotokolan dan risalah bagian t1| risalah risalah dan persidangan subbagian humas pengadministrasi dan perpustakaan lil lil lil lil liliolil perpustakaan bagian perundang undangan dan humas subbagian pengadministrasi kepegawaian bagian l1| lil l1| liliolil perbuatan umum dan perlengkapan pengadministrasi subbagian teknis pemeriksaan perlengkapan bagian l1| lil l1| liliolil dan perawatan umum dan kendaraan bermotor perlengkapan subbagian dan kepegawaian dan pengadministrasi subbagian t1| umum perlengkapan bagian umum dan perlengkapan subbagian rumah pengemudi vip tangga bagian umum dan perlengkapan subbagian keprotokolan dan petugas protokol risalah bagian risalah dan persidangan pengelola pemberdayaan seksi pemberdayaan masyarakat dan masyarakat desa kelembagaan kei prana ecarmemaan jar jajan jesus ron bear dar jajan jas fifa laamargorejo analis seksi pemerintahan desa kelurahan analis keamanan seksi ketenteraman soo i5event keamanan dan aksi ketenteramra |pngasensman (ona rem ale dias fasa hhe taohitatafa perizinan pengelola kekayaan desa dan seksi pemerintahan administrasi desa inn diodbagian toga lil lil lil lil li1lili1l s| i|s dan keuangan program aan fana aanxvi kecamatan margoyoso analis seksi pemerintahansubbagian program anggaran dan l1| lil l1| liliolilliolil statistik cos (paganensamen (esaramam jee jas (ras pras dias infra ran perizinan pengelola kekayaan desa dan seksi pemerintahan administrasi desa (ena deo pss (pss pss terateteta(engine teneiraewaan dee (bai bari bara beo bata pras kecamatan pengelola sarana dan subbagian umum prasarana rumah bagian umum dan sso lil l1| lil lil livoli1i|l |1l|m dar jalan hijau belia lalatlix kecamatan pucakwangiolah data subbagian umum dan sso lil lil lil lil livoli| |1l| laporan keuangan kepegawaian pengelola barang seksi ketenteraman dao pengelola data keamanan dan seksi pemerintahan ketertiban pengelola data seksi pelayanan sso lil il11 i1| livoli1| statistik con (pagaaenstaren (asrmemua ja| dinas (ras pras dias infra ran perizinan pengelola kekayaan desa dan subbagian umum dan sso lil lil lil lil livoli| |1l| kepegawaian administrasi desa pengelola seksi kesejahteraan sso lil lil lil lil livoli| |1l|il lil lil livoli| |1l| masyarakat dan kelembagaan pengelola perangkat subbagian umum dan sso lil lil lil livoli1 kecamatan kepegawaian pengelola sarana dan subbagian program prasarana rumah sso lil lil lil lil livoli| |1l| dan keuangan tangga dinasbagian program |l1| lil |l1| livoli| 5s| kecamatan sukoliloo lil lil lil lil li1lili1l |5s|1lili1l |5s| statistiko lil lil lil lil li1lili1l |5s|e baar toratcmvoli1il laporan keuangan dan keuangan 3so lil lil lil lil liliolil| pemerintahan pengadministrasi subbagian perencanaan dan bagian program l1l| lil lil lil liliolil 5s| dan keuangan program seksipelyanan faf aso files nafas balas fajar falak jeombakrejos0o l2l125l1| l2| l21 liliolil 5s|i1 dan keuangan teknisi listrik subbagian rumah tangga bagian umum telepon, ac, dan lift dan perlengkapan teknisi sarana dan subbagian rumah tangga bagian umum t1| prasarana dan perlengkapan subbagian humas tenaga peliputan dan perpustakaan l1| lil l1| liliolil bagian perundang undangan dan humas subbagian rumah prabu bakti tangga bagian umum dan perlengkapan inspektorat inspektur pembantu inspektur pembantu auditor pertama spektor pembantu |15s012| l2|l2sl1| wilayah dan iii pengawas penyelenggaraan inspektur pembantu urusan pemerintahan wilayah ii, iii dan t11| daerah madya analis laporan hasil subbagian evaluasi soo l1| lil lil livoli| pengawasan dan pelaporan analis perencanaan subbagian l1| lil l1| liliolil strategis perencanaan subbagian analis tata usaha administrasi dan umumetenteraman keamanan dan 11101l1| 20l|or (pemetaan (sasramaam (xl par jas lesi ihofitan alatas perizinan pengelola kekayaan desa dan seksi pemerintahan administrasi desa dio kepegawaian kepegawaian pengelola seksi kesejahteraan sso lil lil lil lil livolicon brata tonatecma49o lil lil lil lil livoli1loldyubendahara subbagian program sso li2sl1| lol l2| liliolil 20l1 5l1lmna (pages janirsaman dao asi pari pasi bon bia dan perizinan pengelola kekayaan desa dan seksi pemerintahan administrasi desa pena tenang (ee jae batas hehehetan pewarta tora macan ja| hias jan har pre catatlil lil lil lil liliolil 20l11| iii kecamatan tlogowungu(erat (nas safar oles alasil11 i1| livoli1| kepegawaian sosial pengelola seksi pemberdayaan pengelola 17ag pemberdayaan seksi pemerintahan sso lil l1| lil lil liliolil masyarakat dan kelembagaan 17a9 prasarana rumah bagian program ss0 lil lil lil lil livoli1il dan keuangan angga dinassanaa jajan para aren bere lala:ngkis dan keuangan keuangan penyusun program kepegawaiaan (pages tonaremaa jee hias has iho teohitatrfan5s0 lil lil lil lil livoli1lseksi pelayanan a00 (s| sso lifes jajak files nifas jalanwedarijaksaevent keamanan dan cs) been reklil lil lil lil liltolil statistik perizinan pengelola kekayaan desa dan seksi pemerintahan administrasi desa pengelola. subbagian umum dan sso |l1| jill lil liliolpara ewarmemaan jar jajan esa ron penasa perencanaan dan uopagian tograrm l1| lil lil (i1liliumum seksi kesejahteraan sosial, dan seksi ketenteraman dan penertiban umum subbagian umum dan analis tindak lanjut subbagian evaluasi laporan hasil dan pelaporan pemeriksaan subbagian bendahara administrasi dan umum penata subbagian mara laporan administrasi dan lil l1| (il l1| liliolil keuangan umum penyusun program anggaran dan subbagian l1| lil l1| liliolil perencanaan pelaporan pengelola barang subbagian administrasi dan milik negara umum pengelola subbagian administrasi dan kepegawaian umum pengelola kendaraan subbagian administrasi dan dan perjalanan dinas umum subbagian pengolah data administrasi dan sso |l1| jill lil liliolil laporan keuangan umum subbagian verifikator data administrasi dan sso lil lil lil lil liltolil laporan keuangan umum pengadministrasi subbagian administrasi dan keuangan umum pengadministrasi subbagian perencanaan dan perencanaan program kecamatan winong analis seksi ketenteraman analis layanan analis masalah seksi kesejahteraan sosial sosial analis pemberian aan seksi pemberdayaan masyarakat desa i1| desa kelurahan subbagian umum dan subbagian program kapela pelaporan subbagian program dan keuangan keuangan apa menyusun program subbagian program dan keuangan is| lil lil lil lil livoli1l 5l1 pelaporan pengelola barang subbagian umum dan milik negara kepegawaian nge lola pata seksi ketenteraman amanat dan penertiban umum sso lil lil lil lil livoli1l ketertiban pengelola data seksi pemerintahan c99 |al lileslales lolos bilas lihrolaloo lal sll pengelola dokumen pengelola kekayaan desakan seksi pemerintahan sso lil lil lil lil livoli1l administrasi desa pengelola subbagian umum dan kepegawaian kepegawaian pengelola seksi kesejahteraanengelola perangkat stem alan eta lan ehh lala laga pengelola sarana dan subbagian umum dan kepegawaian tangga dinas pengolah data subbagian program laporan keuangan dan keuangan verifikator data subbagian program laporan keuangan dan keuangan pengadministrasi pengadministrasi subbagian program keuangan dan keuangan i1| i1| pengadministrasi penandminitrasi sebagian program dan keuangan i1| i1| program pengadministrasi subbagian umum dan kepegawaian, seksi pemberdayaan pengadministrasi masyarakat desa, a90 3so lil lil lil lil livoli s|i1 umum seksi kesejahteraan sosial, dan seksi ketenteraman dan penertiban umum subbagian umum prabu bakti dngadministrasi administrasi dan dan perawatan umum kendaraan bermotor subbagian pengadministrasi administrasi dan umum, subbagian umum evaluasi dan pelaporan subbagian prabu bakti administrasi dan umumanalis kependudukan sistem informasi lil l1| lil lil liliolil dan pencatatan sipilkepegawaian subbagian keuangan seksi identitas penduduk, seksi pindah datang dan pendataan penduduk, pengawas seksi kelahiran dan kependudukan kematian, seksi t1| perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan kewarganegaraan penyusun program anggaran dan subbagian lil lil lil lil liliolil |5l| perencanaan pelaporan pengelola barang subbagian umum dan sso lil il11 i1| livoli1| milik negara kepegawaian seksi pindah datang pengelola mutasi bidang pelayanan sso lil lil lil lil livoli1 kependudukan pendaftaran penduduk as kepegawaian kepegawait1| laporan keuangan verifikator data subbagian keuangan ss0o lil lil lil lil livoli|l laporan keuangan seksi kelahiran dan pengadministrasi kematian bidan akta kelahiran dan t1| pelayanan pencatatan akta kematian sipil subbagian analisa analis berita dan media massa soo i5| l1| lil l1| livoli| 5s| bagian hubungan masyarakat subbagian publikasi analis publikasi dan dokumentasi soo i5| l1| lil l1| livoli| 5s| bagian hubungan masyarakat subbagian lembaga penyusun bahan penyiaran publik soo lil lil lil lil liliolil informasi bagian hubungan masyarakat subbagian publikasi dan dokumentasi jurnalis bagian hubungan masyarakat pengelola data subbagian publikasi terjemahan dan sso |l1| jill lil liliolil kerjasama bagian hubungan masyarakat pengelola media subbagian publikasi center dan kemitraan media bagian hubungan masyarakat subbagian lembaga pengelola dan penyiaran publik sso |l1| jill lil liliolil radio bagian hubungan masyarakat subbagian publikasi operator komputer dan dokumentasi lil lil lil lil liliolil grafis bagian hubungan masyarakat subbagian publikasi pengadministrasi dan dokumentasi penyajian data dan bagian hubungan publikasi masyarakat pengadministrasi seksi perkawinan, akta perceraian, perubahan perkawinan, akta status anak dan lil lil lil lil liltolil perceraian, perubahan kewarganegaraan status anak dan bidang pelayanan kewarganegaraan pencatatan sipilpengadministrasi kewarganegaraan, seksi sistem informasi kependudukanpena subbagian keuangan s0 aso |atas (ras (ras james jifaolafao jas keuangan perencanaan dan perencanaan program are semen asu fdinkeesasaan |a| aso nafas |jas lifes jafsofafeo jas jas umum dan kepegawaian kepegawaian dinas kearsipan dan perpustakaan arsiparis penyelia seksi layanan dan |s3|275s|l2| |iso2| leleslil 201115s|i1| pelestarian arsip arsiparis seksi pengelolaan dan oos lal sso |2li25l2| (ol lo| lolos lil 2oil pelaksana lanjutan akuisisi arsip seksi layanan dan arsiparis pelestarian arsip, gitaris seksi pembinaan dan l1l lil l1| liliolil pelaksana money kearsipan bidang kearsipan hati ognetowama (soo (es pem alam jelas berlainan seksi layanan dan deposit perpustakaan, pustakawan seksi pelestarian dan |125l2| |1is0ol2| leleslil 20li1l pertama pengolahan bahan pustaka pustakawan seksi pembinaan dan money perpustakaan l21l25 i1i| 20l( pelaksana lanjutan kabid perpustakaan kepegawaian bendahara subbagian program lal l2li2sli1| liliolil |5l1l| dan keuangan seksi pembinaan dan penyuluh kearsipan money kearsipan kabid kearsipan penyuluh seksi pembinaan dan money perpustakaan perpustakaan kabid perpustakaan penyusun program subbagian program anggaran dan l1| lil l1| liliolil dan keuangan pelaporan penyusun rencana seksi pembinaan dan kehumasan dan money perpustakaan perpustakaan kabid perpustakaan seksi pelestarian dan pengelola bahan pengolahan bahan pustaka pustaka bidang t1| perpustakaan pengelola barang subbagian umum dan sso lil il11 i1| livoli1| milik negara kepegawaian 19p pengelola subbagian umum dan sso lil il11 i1| livoli1| kepegawaian kepegawaian seksi pelestarian dan pengelola bahan pengolahan bahan sso lil il11 i1| livoli1| pustaka pustaka bidang perpustakaan pengelola seksi layanan dan perpustakaan ay deposit perpustakaan elektronik pengelola sarana dan subbagian umum prasarana rumah bagian umum can lil lil ji1l lil lili0oli1l|lseksi pengelolaan dan pranata kearsipan akuisisi arsip bidang kearsipan pranata laboratorium seksi layanan dan pelestarian arsip kearsipan bidang kearsipan pranata reproduksi seksi layanan dan pelestarian arsip arsip bidang kearsipan pranata restorasi seksi layanan dan pelestarian arsip arsip bidang kearsipeksi layanan deposit perpustakaan bidang perpustakaan perpustakaan pengadministrasi subbagian program perencanaan dan l1| lil lil (i1lili| dan keuangan program subbagian umum dan kepegawaian,, seksi layanan dan pengadministrasi pelestarian arsip, seksi '1ol1l umum pengelolaan dan akuisisi arsip, seksi pembinaan dan money kearsipan kepegawaian dinas kelautan dan perikanan analis benih utd balai benih dan g99 (s| lil lil lil lil liliolil budidaya ikan analis budidaya seksi produksi dan pengembangan i1| |10t1| perikanan budidaya perikanan seksi pengelolaan dan analis jasa kelautan pengembangan l1| lil l1| liliolil tempat pelelangan ikan seksi pengawasan, analis keteladanan lindungan l1| lil l1| liliolil keteladanan dan sumber daya ikan seksi pengelolaan kesehatan ikan dan analis kesehatan pembudidaya ikan ikan dan lingkungan dan subbagian 11101l1| 20l| utd balai benih dan budidaya ikan seksi bina mutu dan analis mutu hasil diversifikasi produk lil lil lil lil li1iliolil |1l perikanan kelautan dan perikanan seksi pengelolaan analis penataan kawasan perikanan lil lil lil lil li1iliolil |1l kawasan dan perizinan usaha perikanan seksi pengawasan, p14 analis pengelolaan perlindungan is| lil lil lil lil liliolil sumber daya ikan keteladanan dan sumber daya ikan seksi bina mutu dan p15 analis potensi diversifikasi produk lil lil lil lil li1iliolil |1l kelautan kelautan dan perikanan kepegawaian dan keuangan pengawas seksi pengawasan, pemanfaatan sumber perlindungan 11101l1| 20l| daya kelautan dan keteladanan dan perikanan sumber daya ikan penyusun program subbagian program anggaran dan lil lil lil lil liliolil |5l| dan keuangan pelaporan penyusun rencana seksi pengembangan bahan teknis sarana eras pembudidaya (5s |1l lil lil lil lili dan prasarana ikan budidaya seksi pengelolaan dan asisten melelang pengembangan sso lil il11 i1| livoli1| tempat pelelangan ikan perencanaan budidaya ikan milik negara kepegawaian pengelola jasa seksi pen bolaan dan pangkalan kembang ss0 lil lil lil lil livoli1il tempat pelelangan pendaratan ikan ikan pengelola subbagian umum dan sso lil il11 i1| livoli1| kepegawaian kepegawaian lol seksi pengelolaan skor kesehatan ikan dan a4| sso lil l1| lil lil livoli1il laboratorium pembudidaya ikan pengelola penataan seksi pengembangan sarana dan sarira tempat prasarana pelelangan ikan pengelola seksi produksi dan pengawasan pengembangan pembudidaya ikan budidaya perikanan pengelola seksi bina mutu dan pengawasan diversifikasi produk pengolahan, t1| kelautan dan pengangkutan dan perikanan pemasaran ikan seksi pengelolaan pengelola perizinan kawasan perikanan tl1011| usaha perikanan dan perizinan usaha perikanan pengelola sarana ala jan kepegawaian tangga dinas seksi pengelolaan dan pengelola statistik pengembangan ss0o lil lil lil lil livoli|l perikanan tempat pelelangan ikan pengolah data subbagian program ss0o lil lil lil lil livoli|l laporan keuangan dan keuangan verifikator data subbagian program ss0o lil lil lil lil livoli|l laporan keuangan dan keuangan subbagian umum dan kepegawaian, seksi sarana prasarana pengembangan usaha dan pemberdayaan nelayan, seksi pengawasan, perlindungan keteladanan dan sumber daya ikan, seksi produksi dan pengembangan usaha pembudidaya ikan, seksi pengelolaan kesehatan dan lingkungan pembudidayaan ikan, pengadministrasi seksi pengembangan l1| lil lil liliolil umum sarana dan prasarana pembudidayaan ikan, seksi pengelolaan kawasan perikanan dan perizinan usaha perikanan, seksi bina mutu dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan, seksi pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan, seksi pengembangan sarana dan prasarana tempat pelelangan ikan, utd balai benih dan budidaya ikseksi pengelolaan dan juru pungut pengembangan l1| lil l1| liliolil retribusi tempat pelelangan ikan sesama dias res laa kepegawaian kepegawaian dinas kepemudaan, olahraga dan pariwisata seksi pengembangan analis investasi dan ekonomi kreatif permodalan usaha bidang pemasaran i1| |10t1| pariwisata seksi pembinaan olahraga pendidikan analis keolahragaan san rekreasi dan seksi gg9 (s| lil lil lolos lil jiliolil lil pembinaan olahraga prestasi bidang keolahragaan seksi pengembangan dan pemberdayaan pemuda dan seksi analis kepemudaan pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan pemuda bidang kepemudaan seksi pengelolaan daya tarik wisata analis objek wisata i1| |10t1| bidang destinasi wisata seksi promosi pariwisata dan seksi analis pariwisata pengembangan lil l1| lil lil liliolil ekonomi kreatif bidang pemasaran pariwisata seksi pengembangan analis pengelolaan ekonomi kreatif lil l1| lil lil liliolil sarana program bidang pemasaran pariwisata analis tata usaha see kepegawaian dan keuangan seksi pengembangan pemeriksangembangan pengawasmbinaan pengawas olahraga olahraga prestasi bidang keolahragaan seksi pengembangan pengawas perhotelan sumber daya l1| lil l1| liliolil pariwisata bidang destinasi pariwisata seksi pengembangan penyuluh dan pemberdayaan soo lil lil lil lil liliolil kepemudaan pemuda bidang kepemudaan subbagian analisa pengadministrasi dan media massa analisis dan |i1 1l101l1| bagian hubungan kemitraan media masyarakat subbagian lembaga pengadministrasi penyiaran publik l1| lil l1| liliolil umum bagian hubungan masyarakat subbagian publikasi tenaga peliputan dan dokumentasi l1' l1| lil il1| li1lilin bagian hubungan masyarakat subbagian bantuan analis konsultasi dan kum bagian lil lil lil lil li1iliolil |1l bantuan hukum hukum analis perundang: subbagian produk hukum bagian |i1 1l101l1| rancangan hukum perundang undangan subbagian analis produk dokumentasi produk ocu hukum dan l1 l1| lil lil l1lili1il hukum penyuluhan bagian hukum subbagian produk hukum, subbagian konsultasi dan pengadministrasi batuan hukum serta puan subbagian |i1 1l101l1| dokumentasi produk hukum dan penyuluhan bagian hukum subbagian indagkop analis industri dan umkm bagian perekonomian seksi pembinaan olahraga pendidikan dan rekreasi dan seksi penyuluh olahraga pembinaan olahraga prestasi bidang keolahragaan seksi pengembangan penyuluh pariwisata sumber daya lil l1| lil lil liliolil pariwisata bidang destinasi pariwisatala kepegawaian kepegawaian pengelola promosi seksi promosi sora rooms pariwisata bidang ss0 lil lil lil lil livoli1il dan informasi wisata pemasaran pariwisata pengelola sarana dan subbagian umum dan prasarana rumah sian kepegawaian tangga dinas seksi pengelolaan pengelola usaha daya tarik wisata sso lil l1| lil lil liliolil kepariwisataan bidang destinasi wisata pengelola usaha seksi promosi pemasaran dan pariwisata bidang promosi pariwisata pemasaran pariwisataa4| sso lil l1| lil lil livoli1il laporan keuangan dan keuangan seksi pembinaan pelatih atlet disable olahraga prestasi bidang keolahragaan seksi pengelolaan juru pungut daya tarik wisata 3s0 lil lil lil lil livoli retribusi bidang destinasi wisata seksi pengelolaan daya tarik wisata pemandu wisata |10t1| bidang destinasi wisata seksi pengembangan pengadministrasi izin sumber daya |l1| lil lil li1lilin| s|i1|s usaha pariwisata pariwisata bidang destinasi pariwisata pengadministrasi subbagian program l1| lil lil liliolpengadministrasi teknis pemeriksaan subbagian umum dan l1| lil lil (i1lili| dan perawatan kepegawaian kendaraan bermotor subbagian umum dan kepegawaian,pengadministrasi seksi pembinaan umum olahraga pendidikan dan rekreasi, seksi pembinaan olahraga prestasi, seksi pengelola daya tarik wisata, seksi promosi pariwisata, seksi pengembangan ekonomi kreatif kepegawaianpengendalian penyakit kesehatan muda kesehatan pertamaapoteker madya upi puskesmas tes joo faces (aaa efessjahsofajas panjang aja seksi kefarmasian apoteker muda dan alves, utd puskesmas tee juromssaa ran asisten apoteker jpp puskesmas |125l2| l2| lolos1l 20l1 pelaksana lanjutan asisten apoteker prp puskesmas lal sso lil lil lil l2| livoli1l pelaksana bidan madya utd puskesmas |6e| |es|i1| s|1i|s bidan muda utd puskesmas bidan pertama utd puskesmas bidan penyelia utd puskesmas drawn pam fummpmatemer bidan pelaksana utd puskesmas |a| sso |i| jilid|i| s|1i|s dokter madya utd puskesmas |25s| utd puskesmas, dokter muda utd laboratorium kesehatan daerah dokter pertama utd puskesmas |6e| dokter gigi madya utd puskesmas |e|es|i| dokter gigi muda utd puskesmas perda. |up puskesmas ebidemiolo seksi pencegahan dan pengendalian penyakit kesehatan muda menular seksi surveilans dan imunisasi, seksi epidemiologi pencegahan dan pengendalian penyakit i1| kesehatan pertama tidak menular dan kesehatan jiwa, utd puskesmas seksi kesehatan nutrisionis muda keluarga dan gizi, utd puskesmas obatan (ia pertama matamu penyelia nutrisionis utd puskesmas |l2| lolos1l 20li1 5sl1 pelaksana lanjutan nutrisionis seksi kesehatan pelaksana keluarga dan gizi, utd puskesmas pengubah seksi promosi kesehatan masyarakat, utd masyarakat muda puskesmas penyuluh kesehatan utd puskesmas masyarakat pertama penyuluh kesehatan utd puskesmas sso oz5 lol iblis01o1 lolos lol soils sukolilo masyarakat penyelia penyuluh kesehatan utd puskesmas l2li25l21 lo2| lol lolos lol soli'asli1l masyarakat margoyoso pelaksana lanjutan perawat madya utd puskesmas |6e| |al| perawat muda utd puskesmas perawat pertama utd puskesmas perawat penyelia utd puskesmas perawat pelaksana utd puskesmas ji1| ji| j1| lilin|i1| penjahat pelaksana ypm puskesmas s20 |s| aso files jajak fifa jajak filo a20 ja|eo| pinetavat gigi |upp puskesmas perawat gigi utd puskesmas t2l125l2| lol l2| loloslil pelaksana lanjutan perawat gigi utd puskesmas lil l1| l1| li1l1voli1| pelaksana perekam medis utd puskesmas sso lil lil lil l2| liliolil pelaksana pranata laboratorium utd puskesmas kesehatan pertama pranata utd puskesmas, laboratorium utd laboratorium ss0 isl 2zsl2| |lis0121 lolos lil 20l11 kesehatan penyelia kesehatan daerah pranata utd laboratorium kesehatan pelaksana kesehatan daerah lanjutan pranata laboratorium utd puskesmas |101r1| kesehatan pelaksana sanitation madya utd puskesmas |a| |25s|i1| ss| utd puskesmas, sanitation muda utd laboratorium kesehatan daerah gebang |upmppuskesmas 12os (s| "s0 res jus afasofaf jalesfajeo ifa seksi kesehatan sanitation lingkungan, penyelia kesehatan kerja dan olahraga, utd puskesmas seksi kesehatan sanitation lingkungan, kesehatan kerja dan pelaksana lanjutan olahraga, utd puskesmas seksi kesehatan sanitation lingkungan, pelaksana kesehatan kerja dan olahraga, utd puskesmas seksi kesehatan keluarga dan gizi, analis kesehatan seksi sdm kesehatan, utd puskesmas seksi kefarmasian dan alves bidang analis obat dan pelayanan dan |s| lil lil lil lil livoli1l makanan sumber daya kesehatan seksi pelayanan analis pembayaran kesehatan bidang pelayanan dan 11101l1| 20l| jaminan kesehatan sumber daya kesehatan seksi pencegahan dan pengendalian penyakit analis penyakit menular bidang lil l1| lil lil liliolil menular pencegahan dan pengendalian penyakit analis sistem subbagian program l1| lil l1| liliolil informasi dan keuangan analis sistem informasi utd puskesmas l1 l1| lil lil l1lili1il pelaksanaan anggaran analis sumber daya seksi sumber daya soo |l1| lil liliolil manusia aparatur manusia kesehatan subbagian umum dan analis tata usaha 11101l1| 20l| kepegawaian subbagian program bendahara dan keuangan, utd 11101l1| 20l| puskesmas seksi surveilans dan pengawas monitoring imunisasi bidan dan evaluasi 11101l1| 20l| imunisasi puskesmas pencegahan dan pengendalian penyakit seksi kesehatan penyuluh kesehatan lingkungan kerja dan sungai, soo lil j1| j1l |li1| milioni| sl|li' kesehatan kerja dan keselamatan kerja olahraga penyuluh kesehatan seksi promosi dan pencegahan pemberdayaan penyakit masyarakat penyusun barang prp puskesmas lil l1| lil lil liliolil kebutuhan inventarish utd puskesmas, se0ra bahan utd laboratorium sso lil lil lil lil livoli1l perencanaan kesehatan daerah subbagian umum dan pengelola baran kepegawaian, utd eco barang puskesmas, utd ss0 lil lil lil lil livoli1il milik negara laboratorium kesehatan daerah seksi kefarmasian pengelola dan alves bidang pelayanan dan kefarmasian sumber daya kesehatanpengelola subbagian umum dan kepegawaian, utd kepegawaian puskesmas kepada urm puskesmas cso |a| sso james |ilas |atas |fas jason fans jas keperawatan utd puskesmas, pengelola keuangan utd laboratorium kesehatan daerah seksi kefarmasian dan alves bidang pengelola obat dan layanan dan a4| sso lil l1| lil lil livoli1il alat kesehatan sumber daya kesehatan seksi pelayanan lola pel kesehatan bidang menolak pelayanan pelayanan dan a4| sso lil l1| lil lil livoli1il kesehatan sumber daya kesehatan seksi pencegahan dan pengelola pemberantasan pengendalian penyakit menular bidang t1| penyakit menular pencegahan dan langsung pengendalian penyakit seksi surveilans dan pengelola imunisasi bidan pengamatan penyakit dan naa pencegahan dan imunisasi pengendalian penyakit pengelola penggerak seksi promosi mea pemberdayaan ss0 lil lil lil |lilin1| |s| masyarakat bidang masyarakat kesehatan seksi pencegahan dan pengelola penyakit pengendalian penyakit tidak menular tidak menular dan t1| kesehatan jiwa seksi kesehatan pengelola program keluarga dan gizi sso lil il11 i1| livoli1| gizi bidang kesehatan masyarakat seksi pelayanan mengelola program kesehatan bidang yaman pelayanan dan a4| sso lil l1| lil lil livoli1il pemeliharaan sumber daya kesehatan kesehatan subbagian indagkop analis koperasi dan umkm bagian perekonomian analis pengembangan subbagian produksi feng san daerah bagian l1 l1| lil lil l1lili1il potensi daerah perekonomian subbagian indagkop analis perdagangan dan umkm bagian perekonomian analis perekonomian subbagian sarana lil lil lil lil li1iliolil |1l perekonomian fasilitator sarana subbagian sarana perekonomian bagian pemasaran perekonomian subbagian produksi daerah, subbagian pengadministrasi indagkop dan umkm serta lil lil lil lil liliolil umum subbagian sarana perekonomian bagian perekonomian analis monitoring, subbagian pelaporan evaluasi dan kajian lil lil lil lil li1iliolil |1l pembangunan bagian pelaporan pembangunan subbagian analis pembangunan pengendalian pembangunan analis perencanaan subbagian penyusunan program program bagian pembangunan seksi kesehatan pengelola program keluarga dan gizi kesehatan keluarga bidang kesehatan ss0o lil l1| lil lil li1lili1il masyarakat, utd puskesmas seksi kesehatan pengelola sarana lingkungan kesehatan cekungan, s5s0 lil lil lil lil livoli1l lingkungan kesehatan kerja dan olahraga pengolah data subbagian program sso lil lil lil lil livoli1il laporan keuangan dan keuangan kepegawaiubbagian program dan keuangan, utd keuangan puskesmas pengadministrasi subbagian prosa perencanaan dan bagian program lil lil lil lil li1iliolil 5sl|1i1l program dan keuangan subbagian umum dan kepegawaian, seksi kesehatan keluarga dan gizi, seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, seksi promosi pemberdayaan masyarakat, seksi surveilans dan pengadministrasi imunisasi, seksi pencegahan dan umum, utd laboratorium kesehatan daerah pranata jamuan utd puskesmas ji| |i| jilid|i| s|i|s| pengemudi ambulans utd puskesmas |12s |i| ji|io|i| |s| subbagian umum dan pengemudi kepegawaian, utd puskesmas subbagian umum dan |reusasteamaran repesamerumo jasa jaa fas jas nafas jas pen puskesmas subbagian umum dan prabu bakti kepegawaian, utd puskesmas satuan polisi pamong praja seksi operasi dan pengendalian, seksi analis keamanan pengamanan obyek lil l1| lil lil liliolil vital dan pengawalan, seksi perlindungan masyarakat analis kebakaran seksi pemadam soo lil j1| j1l |li1| milioni| sl|li' kebakaran seksi penindakan analis kebijakan bidang penegakan penindakan produk hukum daerah kepegawaian dan keuangan seksi penindakan koordinator bidang penegakan l1| lil l1| liliolil produk hukum daerah seksi pembinaan, penyuluh keamanan pengawasan dan sosialisasi bidang masyarakat penegakan produk hukum daerahseksi pengamanan obyek vital dan seksi pengelola data operasi dan keamanan dan pengendalian bidang ketertiban ketenteraman, ketertiban umum masyarakat seksi perlindungan masyarakat bidang pengelola data pemadam kebakaran dan perlindungan masyarakat pengelola kendaraan subbagian umumkan ss0 lil lil lil lil livoli1il dan perjalanan dinas kepegawaian aoi kepegawaian kepegawaisetan deo pijar pan ala aan kepegawaian operator mesin seksi pemadam lil lil lil liliolil kebakaran seksi perlindungan pelatih satuan masyarakat bidang perlindungan pemadam kebakaran masyarakat dan perlindungan masyarakat pengadministrasi seksi pembinaan, data peraturan pengawasan dan a9o 3so lil lil lil lil livoli perundang sosialisasi, seksi undangan penindakan pengadministrasi subbagian program keuangan dan keuangan pengadministrasi subbagian umum dan l1| lil l1| liliolil perbuatan kepegawaian pengadministrasi kepegawaian prasarana subbagian umum dan kepegawaian, seksi operasi dan pengendalian, seksi pengadministrasi pengamanan obyek lil lil lil lil liliolil umum vital dan pengawalan, seksi pemadam kebakaran, seksi perlindungan masyarakat pengemudi pemadam subbagian umum dan lil lil lil lil liliolil kebakaran kepegawaian seksi penindakan, seksi operasi dan petugas pengejaran pengendalian, seksi pengamanan obyek vital dan pengawalan seksi pengamanan obyek vital dan pranata pasukan pengawalan bidang lil lil lil lil liliolil pengamanan dalam ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pranata pemadam seksi pemadam pan fee |faso fifa jelas (ras james jifrola jas seksi perlindungan pranata perlindungan masyarakat bidang pemadam kebakaran masyarakat dan perlindungan masyarakat teknisi listrik, subbagian umum dan lil lil lil lil li1iliolil 5sl|1i1l telepon, dan lift kepegawaian kepegawaian kepegawaian dinas komunikasi dan informatika seksi pelayanan informasi publik, seksi pengelolaan jaringan komunikasi publik, seksi komputer pengelolaan anata dompu infrastruktur dan (2l125| |1s0121 loloslil pertama menara telekomunikasi dan seksi pelayanan pengelolaan dan pengembangan aplikasi seksi pelayanan komputer informasi publik, anata dompu seksi pengelolaan lol il1| penyelia jaringan komunikasi publikranata komputer struktur dan tao lal lil lil l2| lil livoli1 pelaksana menara telekomunikasi dan seksi pelayanan pengelolaan dan pengembangan aplikasi pranata komputer seksi pelayanan statistics penyelia s@k pelayanan |s3|275s|l2| |iso2| leleslil 201115s|i1| informasi publik statistics seksi pelayanan pelaksana lanjutan |informasi kubik statistics seksi pelayanan seksi pelayanan analis berita informasi publik soo l1| lil lil livoli| bidang informasi dan komunikasi publik seksi tata kelola analis persandian persandian bidang persandian seksi pelayanan analis sistem pengelolaan dan l1| lil l1| liliolil informasi pengembangan aplikasi kepegawaian bendahara subbagian program lal l2li2sli1| liliolil |5l1l| dan keuangan seksi pengelolaan teknologi infrastruktur dan news cko'osi menara soo i5| l1| lil l1| livoli| 5s| informasi telekomunikasi bidang government penyusun bahan seksi pengelolaan busur jaringan komunikasi informasi informasi publik penyusun program anggaran dan subbagian program l1| lil l1| liliolil dan keuangan pelaporan pengukur dan pengalih rekam seksi operasional l1| lil l1| liliolil pengamanan sandi materi penyenspelayanan taman deo fals pelan urban aan puber abs anon kepegawaian kepegawaian pengelola saranaoperator sandi dan seksi tata kelola persandian bidang telekomunikasi persandian operator transmisi meski operasional zpm ator iran pengamanan lil lil lil lil liliolil sandi persandapa teknis pemeriksaan subbagian umum dan l1| lil l1| liliolil dan perawatan kepegawaian kendaraan bermotor subbagian umum dan kepegawaian,engadministrasi infrastruktur dan lil lil lil lil liliolil umum menara telekomunikasi, seksi pelayanan pengelolaan dan pengembangan aplikasi, seksi tata persandian, seksi operasional pengamanan sandi seksi pengelolaan teknisi jari infrastruktur dan musi jaringan menara i1l l1| lil l1| livoli1il instalasi telekomunikasi bidang government teknisi listrik telepon subbagian umum dan l1| lil l1| liliolil dan lift kepegawaian teknisi pemelihara subbagian umum dan sarana dan sian t1| kepegawaian prasarana subbagian umum dan pengemudi t1| kepegawaian kepegawaian dinas koperasi dan umkm seksi pemberdayaan analis bimbingan dan pelatihan koperasi dan seksi usaha kemitraan dan pengembangan umkm seksi pengawasan koperasi, seksi analis koperasi penilaian kesehatan, lil lil lil lil li1iliolil |1l dan seksi kelembagaan dan perizinan koperasi kepegawaian bendahara subbagian program lal l2li2sli1| liliolil |5l1l| dan keuangan seksi kelembagaan penyuluh koperasi dan perizinan koperasi penyuluh usaha mandiri dan seksi kemitraan dan soo lil j1| j1l |li1| milioni| sl|li' pengembangan umkm teknologi tepat gunyusun rencana bimbingan teknis seksi pendataan dan usaha mikro, kecil, pemberdayaan umkm dan menengah subbagian pengadministrasi penyu tpb program perencanaan dan subbagian lil lil lil lil liliolil pelaporan analisis program pengkajian pembangunan ngada subbagian pengendalian t1| pengendalian pembangunan pembangunan subbagian kesehatan analis kesehatan ibu dan keluarga l1| lil l1| liliolil dan anak berencana bagian kesra subbagian kesehatan analis keluarga dan keluarga l1| lil l1| liliolil berencana berencana bagian kesra subbagian sosial, tenaga kerja dan analis masalah sosial pemberdayaan masyarakat bagian kesra analis subbagian agama dan pendayagunaan pendidikan bagian keagamaan kesra subbagian agama dan analis pendidikan pendidikan bagian kesra pengelola bantuan subbagian agama dan pendidikan bagian t1| keagamaan kesra subbagian agama dan pranata haji pendidikan bagian kesra seksi pemberdayaan penyusun rencana dan pelatihan kemitraan usaha koperasi dan seksi besar kemitraan dan pengembangan umkm penyusun rencana sesi pendataan dan "ay pemberdayaan umkm mikro, kecil, dan bidang umkm menengah seksi pemberdayaan 4a1 fasilitator dan pelatihan soo lil lil lil lil livoli kewirausahaan koperasi bidang koperasi fasilitator sarana seksi kemitraan dan pengembangan umkm pemasaran bidang umkm fasilitator promosi seksi kemitraan dan soo lil j1| j1l |li1| milioni| sl|li' pengembangan umkmpermodalan seksi pemberdayaan koperasi dan usaha dan pelatihan mikro, kecil, dan koperasi bidang menengah koperasi pengelola sarana dan subbagian umum prasarana rumah bagian umum dan ss0 l1| l1| liliolil kepegawaian tangga dinas 44gseksi pemberdayaan sarana dan pelatihan t1| pengembangan usaha koperasi subbagian umum dan kepegawaian, seksi kelembagaan dan perizinan koperasi, seksi pendataan dan pengadministrasi pemberdayaan umkm, lil lil lil lil li1iliolil 5sl|1i1li5 umum seksi kemitraan dan pengembangan umkm, seksi pengawasan koperasi, seksi penilaian kesehatan koperasi seksi penilaian petugas standarisasi kesehatan bidang lil lil lil lil liliolil dan sertifikasi pengawasan dan penilaian kesehatan (mengemuka teman |ao ja| |ijesjifas lifes jajak aero aan kepegawaian kepegawaian xit dinas lingkungan hidup seksi pengendalian pencemaran air tanah pengendali dan udara, seksi dampak lingkungan manajemen |15s0121 (l2l2s|l1| pertama pengelolaan sampah dan b3, seksi penataan lingkungan hidup analis kimia utd laboratorium soo i5| l1| lil l1| livoli| 5s| lingkungan analis laboratorium vpd laboratorium soo i5| l1| lil l1| livoli| 5s| lingkungan seksi perencanaan dan informasi lingkungan hidup, seksi pengkajian dampak lingkungan, seksi pengendalian pencemaran air tanah analis lingkungan dan udara, seksi l1| lil l1| liliolil hidup manajemen pengelolaan sampah dan bahan beracun dan berbahaya, seksi penataan lingkungan, dan seksi peningkatan kapasitas lingkungan hidup subbagian umum dan analis tata usaha kepegawaian bendahara subbagian program lal l2li2sli1| liliolil |5l1l| ddaerah kepegawaian sta jean ear kepegawaian kepegawaian pengelola utd laboratorium sso |l1| jill lil liliolil laboratorium lingkungan pengelola seksi konservasi dan pemeliharaan pemulihan kerusakan konservasi lingkungan hidup lingkungan dan bidang pengendalian kawasan konservasi lingkungan hidup seksi manajemen pengelolaan sampah dan bahan beracun pengelola sampah dan berbahaya bidang pengendalian lingkungan hidup pengelola saranaa71 verifikator data subbagian program ss0 lil lil lil lil liliolil20li1 laporan keuangan dan keuangan pengambil sampel utd laboratorium l1| lil l1| liliolil lingkurosa perencanaan dan uopagian tograrm l1| lil lil (i1lili| program dan keuangan subbagian umum dan kepegawaian, seksi perencanaan dan informasi lingkungan, seksi pengkajian dampak lingkungan, seksi pengendalian pencemaran air, tanah dan udara, seksi manajemen pengadministrasi pengelolaan sampah l1| lil l1| liliolil umum dan bahan beracun dan berbahaya, seksi konservasi dan pemulihan kerusakan lingkungan, seksi penataan lingkungan hidup, seksi peningkatan kapasitas lingkungan hidup, utd laboratorium lingkungan xiii dinas ketahanan pangan item mataraman dae aje ifa pas fan jas pee tas sertifikasi industri pangan pangan seksi konsumsi pangan, seksi keamanan pangan, seksi cadangan analis pangan pangan, seksi distribusi pangan, seksi keamanan pangan, seksi konsumsi pangan analis pola konsumsi seksi konsumsi soo isl lil lil lil jil jiliolil masyarakat pangan subbagian umum dan analis tata usahagawas harga seksi distribusi soo i5| l1| lil l1| livoli| 5s| pangan pangan penyusun program anggaran dan subbagian program l1| lil l1| liliolil dan keuangan pelaporan koordinator seksi cadangan sso |l1| jill lil liliolil pergudangan pangkeamanan pangan segar dan seksi keamanan sso |l1| jill lil liliolil pangan jajanan anak pangan sekolah kepegawaian kepegawaian pengelola seksi keras ketersediaan dan awan sso |l1| jill lil liliolil pangan kerawanan pangan pengelola seksi konsumsi penganekaragaman pangan pangan pengelola pola seksi ketersediaan sso lil il11 i1| livoli1| pangan harapan pangubbagian umum dan kepegawaian, seksi ketersediaan pangan, seksi kerawanan pengadministrasi pangan, seksi distribusi pangan, umum seksi cadangan pangan, seksi konsumsi pangan dan seksi keamanan pangan doo biog kepegawaian senat (jae jasa plan las belia ala kepegawaian kepegawaian dinas pekerjaan umum dan penataan ruang analis bangunan seksi tata bangunan gedung dan gedung bidang cipta permukiman karya seksi pemeliharaan jalan, seksi analis jalan dan peningkatan jalan lil l1| (il l1| liliolil jembatan dan seksi jembatan bidang bina marga analis jasa seksi jasa konstruksi g99 |s| lil lil lil lil liliolil lis lil konstruksi bidang cipta karya seksi pembangunan analis infrastruktur pengairan bidang sumber daya air analis pengelolaan seksi bina manfaat bidang sumber daya sumber daya air air analis pengembangan seksi pembangunan san pengairan bidang l1| lil l1| liliolil infrastruktur sumber daya air seksi pemanfaatan analis penertiban ruang bidang l1| lil l1| liliolil pemanfaatan ruang penataan ruang dan pertanahan analis pengendalian besi pertanahan dan pengelolaan ang entah lil lil lil lil liliolil |5l| ruang dan pertanahan pertanahan seksi pertanahan analis sistem bidang penataan soo i5| lil lil lil lil livoli informasi pertanahan ruang dan pertanahan seksi pertamanan analis taman bidang kebersihan dan pertamanan seksi perencanaan analis tata ruang tata ruang bidang lil lil lil lil liliolil |5l| penataan ruang dan pertanahan kepegawaian pemeriksa jalan dan seksi jembatan soo lil j1| j1l |li1| milioni| sl|li' jembatan bidang bina marga menelaah mutu seksi jasa konstruksi g99 |s| lil lil lil lil liliolil lis lil kontruksi bidang cipta karya pengawas bangunan seksi tata bangunan gedung bidang cipta i1| l1| lil l1| livoli1il dan gedung karya seksi operasi dan pengawas irigasi pengendalian l1| lil l1| liliolil pengairan bidang sumber daya air seksi peningkatan s17 pengawas jalan dan jalan dan seksi lil lil lil lil liliolil |5l| jembatan jembatan bidang seksi penerangan pengawas kelistrikan jalan bidang l1| lil l1| liliolil kebersihan dan pertamanan pengawas lapan seksi persamaan sawah lapangan bidang kebersihan i1| l1| lil l1| livoli1il angkutan sampah dan pertamanan penyusun program anggaran dan subbagian program pelaporan penata bangunan meski tata bangunan gedung dan gedung bidang cipta pemukiman karya subbagian tata usaha utd irigasi wilayah pengelola bah ii, dan utd seo1a bahan sistem pengolahan air sso lil il11 i1| livoli1| perencanaan limbah dan utd perlengkapan dan perbengkelan pengelola barang subbagian umum dan ss0 lil lil lil lil livoli1il milik negara kepegawaian subbagian tata usaha pengelola irigasi utd irigasi wilayah ii, iii pengelola jasa seksi jasa konstruksis27 pengelola subbagian umum dan ss0 lil lil lil lil livoli1il kepegawaian kepegawaian utd sistem pengelola limbah pengolahan air limbah utd sistem pengelola limbah pengolahan air sso lil lil lil lil livoli1 limbah pengelola pembangunan dan seksi jembatan sso lil il11 i1| livoli1| pemeliharaan bidang bina marga jembatan seksi penerangan pengelola penerangan jalan bidang sso lil il11 i1| livoli1| jalan kebersihan dan pertamanan subbagian sosial, tenaga kerja dan pemberdayaan masyarakat, pengadministrasi subbagian agama dan i1l l1| lil l1| livoli1il umum pendidikan, subbagian kesehatan dan keluarga berencana bagian kesejahteraan rakyat subbagian perancang kebijakan perencanaan dan l1| lil l1| liliolil barang dan jasa evaluasi pengadaan barang dan jasa penyusun norma, subbagian dan standar, prosedur soo l1| lil lil livoli| evaluasi pengadaan dan kriteria barang dan jasa pengelola layanan subbagian layanan error lay pengadaan barang ss0 lil lil lil lil livoli1il unit pengadaan dan jasa pranata bar dan subbagian layanan tan arang pengadaan barang sso lil il11 i1| livoli1| asa dan jasa subbagian pengadministrasi perencanaan dan lpse evaluasi pengadaan |l1| barang dan jasa subbagian pengadministrasi perencanaan dan l1| lil l1| liliolil umum evaluasi pengadaan barang dan jasa pengelola penggunaan dan seksi bina manfaat pengendalian bidang sumber daya pemanfaatan sumber air daya air pengelola rab seksi operasi dan pemeliharaan sarana benda tan sso l1l lil lil livoli| 5s| pengairan pengairan bidang sumber daya air seksi persamaan pengelola sampah bidang kebersihan dan pertamananolah data subbagian keuangan sso lil il11 i1| livoli1| laporan keuangan laporan keuangan utd sistem juru pungut pengolahan air limbah dan utd |10t1| retribusi perlengkapan dan perbengkelan operator alat berat ytd perlengkapan l1| lil l1| liliolil dan perbengkelan sean adusta da0 (ea ear pra bebe alasan seksi penerangan pemelihara jalan bidang l1| lil l1| liliolil penerangan jalan kebersihan dan pertamanan seksi persamaan penagih retribusi bidang kebersihan dan pertamanan pengadministrasi subbagian umum dan l1| lil l1| liliolil kepegawaian kepegawaian sangan kamp asn kelas far belia malala keuangan pengadministrasi perencanaan dan subbagian program program pengadministrasi pemeriksaan dan subbagian umum dan lil lil lil lil liliolil perawatan kendaraan kepegawaian bermotor pengadministrasi subbagian umum dan l1| lil l1| liliolil umum kepegawaian seksi pertamanan pranata taman bidang kebersihan dan pertamanan subbagian tata usaha teknisi air utd irigasi wilayah t1| hi, iii teknisi perlengkapan utd perlengkapan l1| lil l1| liliolil dan mesin dan perbengkelan seksi operasi dan teknisi rancang pengendalian l1| lil l1| liliolil bangunan pengairan bidang sumber daya air koe ne |a| |fas jelas |ales james jifaolafao jas kepegawaian subbagian tata usaha penjaga pintu air utd irigasi wilayah iii sense dae pes bias pepe har bera laa kepegawaian kepegawaian seksi persamaan, subbagian tata usaha utd irigasi wilayah prabu kebersihan ii, iil utd sistem pengelolaan air limbah domestik seksi pertamanan prabu taman bidang kebersihan dan pertamanan dinas perumahan dan kawasan permukiman analis bangunan dan seksi pembangunan dan pengembangan perumahan bidang perumahan seksi sarana dan analis pembukaan prasarana utilitas soo (s| lil lil lil lil livoli| lahan umum bidang permukiman analis penyusun seksi pembangunan dan pengembangan penyiapan lahan bidang perumahan kepegawaian dan keuangan bangunan dan |10t1| sertifikasi bidang perumahan perumah seksi permukiman dusun rencana dan kawasan kumuh lil l1| lil lil liliolil konservasi kawasan bidang permukiman penyusun rencana seksi permukiman pemanfaatan dan kawasan kumuh kawasan bidang permukiman pengelola bangunan grp rumah susun sso lil il11 i1| livoli1| gedungpermukiman sco1a fctumanan jan kawasan kumuh ss0 lil lil lil lil livoli1il dan permukiman bidang permukiman pengelola sarana dan subbagian umum dan prasarana rumah ian kepegawaian tangga dinas seksi pembangunan penilai properti dan pengembangan bidang perumahbaru pungut utd rumah susun lil lil lil lil liliolil retribusi juru survey seksi pembangunan permukiman dan pengembangan perumahan bidang perumahan seksi pengawasan, pengadministrasi pengendalian dan imb bangunan sertifikasi bidang gedung perumah1| lil l1| liliolil umum kepegawaian pranata izin tinggal utd rumah susun 3s0 |i|1o| teknisi listrik, utd rumah susun lil lil lil lil li1iliolil 5sl|1i1l telepon, dan lift kepegawaian xvi dinas pemberdayaan masyarakat dan desa meski kerjasama antar desa dan analis kerjasama pengembangan l1| lil l1| liliolil kawasan perdesaan bidang pengembangan desa seksi sarana analis prasarana prasarana dan pelayanan dasar desa kota dan pedesaan bidang pembangunan desa seksi pengembangan lembaga ekonomi dan analis pengembangan kelompok masyarakat san desa bidang soo lil j1| j1l |li1| milioni| sl|li' ekonomi pedesaan pengembangan ekonomi dan teknologi tepat guna analis konservasi air seksi pence mangan dan lingkungan dan penataan hidup lingkungan kepegawaian dan keuangan penyusun anggaran program dan subbagian program lil lil lil lil liliolil |5l| dan keuangan pelaporan seksi administrasi penyusun bahan dan informasi desa informasi dan bidang pengembangan publikasi desa seksi pengembangan kapasitas masyarakat penyusun institusi desa dan teknologi tepat guna bidang masyarakat pedesaan pengembangan ekonomi dan teknologi tepat guna penyusun pembinaan seksi pembinaan institusi masyarakat lembaga pedesaan kemasyarakatan desa seksi pembinaan penyusun rencana gotong royong dan peningkatan peran masyarakat desa serta masyarakat bidang pembinaan kemasyarakatan desa seksi pengembangan penyuluh usaha kapasitas masyarakat mandiri dan desa dan teknologi tepat guna bidang teknologi teknologi guna pengembangan ekonomi dan teknologi tepat guna pengelola barang subbagian umum dan ss0o |1l| lil lil lil livoli| 5s|i' milik negara kepegawaian seksi pembinaan pengelola data pemberi kelembagaan kepercayaan kemasyarakatan desa sso lil l1| lil lil liliolil masyarakat dan kelima bidang pembinaan sem pagan kemasyarakatan desa pengelola kekayaan seksi administrasi desa dan norma ss0o |1l| lil lil lil livoli| 5s|i' bidang pengembangan administrasi desa desa aoi ooo kepegawaian kepegawaian seksi sarana lola prasarana dan ongol kenanga pelayanan dasar desa ss0 lil lil lil lil livoli1il dan pendapatan desa bidang pembangunan desa seksi pengembangan sumber daya alam pengelola lingkungan dan penataan lingkungan bidang pembangunan desa seksi sarana prasarana pengelola pengelola pel dasar pemberdayaan ayan sso lil il11 i1| livoli1| masyarakat bidang masyarakat pembangunan masyarakat seksi sarana lola sar prasarana sarana spora sarana pelayanan dasar a4| sso lil l1| lil lil livoli1il prasarana kantor kantor bidang pembangunan kantor laporan keuangan dan keuanganeksi administrasi pengadministrasi program pengadministrasi desa program kerjasama bidang pengembangan desa pengadministrasi subbagian umum dan l1| lil l1| liliolil umum kepegawaian kepegawaian xvii dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu analis hasil seksi pengawasan dan pengawasan dan pengendalian bidang g99 (s| lil lil 5s lil lil livoli pengaduan informasi dan masyarakat pengawasan seksi promosi analis investasidan penanaman modal soo l1| lil lil livoli| permodalan usaha bidang penanaman modal seksi pengembangan analis penanaman penanaman modal soo l1| lil lil livoli| modal bidang penanaman modal seksi perizinan analis perizinan investasi bidang perizinan seksi pengolahan analis sistem data dan sistem informasi bidang t1| informasi informasi dan pengawasan kepegawaian dan keuangan seksi pengawasan dan pengawas pengendalian bidang l1| lil l1| liliolil penanaman modal informasi dan pengawasan seksi pengawasan dan penyusun bahan pengendalian bidang g9o9 lil lil lil lil 10l1 informasi informasi dan pengawaslil lil lil lil livoli milik negara kepegawaian pendeta data seks ana laporan dan pengaduan pengawasan dan pengendalian kepegawaian kepegawaian pengelola pemberi penatalaksanaan seksi perizinan usaha sso l1l lil lil livoli| 5s| lain bidang perizinan pelayanan perizinan pengelola sarana kepejawa fan jas jaan fifa kepegawaian tangga dinas pengelola wajib seksi perizinan pajak retribusi investasi bidang daerah perizinan pengolah data subbagian program ss0o lil lil lil lil lil1voli1l laporan keuangan dan keuangan verifikator data subbagian program ss0o lil lil lil lil lil1voli1l laporan keuangan dan keuangan pengadministrasi subbagian program lil lil lil lil liltolil oli sil keuangan dan keuangan pengadministrasi seksi perizinan investasi dan seksi lil lil lil lil liliolil perizinan perizinan usaha lain pengadministrasi subbagian umum dan l1l| lil lil lil liliolil umum kepegawaian xviii dinas pendidikan dan kebudayaan guru madya utd satuan lal 2o5s is| il2| solid sil pendidikan guru muda utd satuan lo2l1i25l2| |1s5013| solid5s ii1 pendidikan guru pertama utd satuan lo2l125l2 |lis01l21 lolos lil 20l11 pendidikan pamong belajar utd sanggar loss i3| lal i3|is0 lolos lil 20li1l 5i1i madya kegiatan belajar pamong belajar utd sanggar l2l125| i3| muda kegiatan belajar pamong belajar utd sanggar lo2l125l2 |lis01l21 lolos lil 20l11 pertama kegiatan belajar pengawas sekolah utd satuan lalasolal aso (s| lal lolos li20111 utama pendidikan pengawas sekolah utd satuan |3loss i3| lal i3|is0 lolos solid5s ii1 madya pendidikan penilik madya utd satuan |o75| lal pendidikan ga1 penilik sekolah utd satuan |s3| l2l1i25sl2| |1s5013| i1t muda pendidikan gap penilik sekolah utd satuan lo2l125l2 |lis01l21 lolos lil 20l11 pertama pendidikan subbagian kelembagaan dan analis jabatan analisa jabatan bagian organisasi dan kepegawaian subbagian kelembagaan dan analis kelembagaan analisa jabatan bagian organisasi dan kepegawaian subbagian kepegawaian dan analis kinerja kinerja aparatur l1| lil l1| liliolil daerah bagian organisasi dan kepegawaian subbagian analis organisasi dan penatalaksanaan soo (s| lil lil lil lil livoli| tatalaksana bagian organisasi dan kepegawaian subbagian penyusun bahan penatalaksanaan. soo (s| lil lil lil lil livoli| kebijakan bagian organisasi dan kepegawaian subbagian kepegawaian dan pengelola kinerja aparatur sso lil lil lil lil livoli1 kepegawaian daerah bagian organisasi dan kepegawaian analis apresiasi seksi kesenian bidang l1| lil l1| liliolil karya seni kebudayaan analis dana seksi barang, dan rehabilitasi fasilitas ana soo l1| lil lil livoli| seksi sarana dan pendidikan prasarana smp analis data cagar seksi cagar budaya budaya dan koleksi dan tradisi sejarah museum bidang kebudayaan anal data dah seksi gri paus, aren seksi gtk sd, dan |10t1| ena seksi gtk smp kependidikan seksi pendidikan masyarakat dan analis kelembagaan pendidikan keluarga g99g |s| lil lil lil lil jiliolil lil kursus dan pelatihan bidang pembinaan paud dan pendidikan masyarakat analis kelembagaan seksi paud bidang pembinaan pembinaan paud dan pendidikan anak usia pendidikan t1| dini masyarakat lg: subbagian umum dan analis kependidikan kepegawaian analis kurikulum seksi kurikulum dan seksi kurikulum t1| dan pembelajaran smp seksi pendidikan masyarakat dan pendidikan keluarga analis mutu dan seksi kesetaraan pendidikan dan keberaksaraan bidang pembinaan paud dan pendidikan masyarakat analis pemberdayaan lembaga seksi cagar budaya kepercayaan tuhan dan tradisi sejarah yang maha esa dan bidang kebudayaan tradisi utd satuan analis pendidikan pendidikan smp dan goo (s| lil lil lil lil livoli sil utd sanggar kegiatan belajar dan seksi peserta peserta didik didik smp analis pengembangan seksi sarana dan sarana dan prasarana dan soo lil j1| j1l |li1| milioni| sl|li' prasarana seksi sarana dan pembelajaran prasarana smp analis sarana pembinaan paud dan pendidikan anak usia dini pendidikan masyarakat dan keuangan penyusun seksi cagar budaya dokumentasi sejarah dan tradisi sejarah dan nilai budaya bidang kebudayaan banyu san norma seksi kurikulum pangan? tsega dan seksi kurikulum lil lil lil liliolil dan kriteria smp pendidikadat seksi kesenian bidang sso lil il11 i1| livoli1| kesenian kebudayaan pengelola barang subbagian umum dan sso lil il11 i1| livoli1| milik negara kepegawaian pengelola database bagian program a4| sso lil l1| lil lil livoli1il pendidikan pengelola data cagar seksi cagar budaya budaya dan koleksi dan tradisi sejarah i1| |l1| museum bidang kebudayaan pengelola data karir seksi gtk paud, pendidik seksi gtk sd, dan i1| |l1| seksi gtk smp pengelola pata seksi peserta didik monitoring lan dan seksi peserta sso lil il11 i1| livoli1| evaluasi program didik smp beasiswa pengelola data seksi sarana dan sarana dan prasarana dan ss0o |1l| lil lil lil livoli| 5s|i' prasarana seksi sarana dan pembelajaran prasarana smp pengelola mutu seksi pendidikan masyarakat dan pendidikan keluarga pengelola subbagian umum dan sso lil il11 i1| livoli1| kepegawaian kepegawaian pengelola peserta seksi peserta didik dan seksi peserta i1| |l1| didik .g: didik smpsso lil |l1l lil lil livoli1i| 5s|1i laporan keuangan dan keuangan doi doo kepegawaian seksi pendidikan masyarakat dan keluarga dan seksi pengadministrasi kesetaraan dan kependidikan keberaksaraan bidang i1| |10t1| pembinaan paud dan pendidikan masyarakat pengadministrasi seksi han bid kesenian dan budaya sss! seniman bidang i1l l1| lil l1| livoli1il kebudayaan daerah pengadministrasi meski peserta didik dan seksi peserta l1| lil lil (i1lili| kesiswaan didik smpgtk paud, pendidik dan tenaga seksi gtk sd, dan i1| |10t1| kependidikan seksi gtk smp pengadministrasi subbagian perencanaan dan bagian program lil lil lil l1| livoli1| program dan keuangan seksi sarana dan pengadministrasi prasarana dan sarana dan prasarana seksi sarana dan prasarana smp pengadministrasi subbagian umum dan lil l1| lil lil l1lili1il umum kepegawaian teknisi pemeliharaan subbagian umum sarana dan uppagian umum gan l1| lil lil liliolil kepegawaian prasarana kepegawaian xix dinas perdagangan dan perindustrian genera muda utd metrologi legal 9s0 |es| s|i genera penyelia utd metrologi legal seksi ekspor penyuluh impor seksi perindustrian dan angan is3|is0o|l2| kelas2| solilslils perdangan pembeli konsumen, seksi dagangan yna promosi produk daerah seksi industri kimia analis fasilitasi agro dan hasil hutan litbang teknologi industri logam mesin dan elektronika bidang perindustrian seksi retribusi perijinan dan analis penagihan penagihan bidang pengelolaan pasar seksi pengembangan analis pengawasan standar mutu dan mutu produk informasi industri bidang perindustrian kepegawaian dan keuangan seksi bina usaha dan sarana perdagangan fasilitator bidang perdagangan, seksi pengembangan perdagangan dan pemeliharaan bidang pengelolaan pasar pemeriksa penelitian seksi pengembangan dan hak kekayaan informasi industri intelektual bidang perindustrigawas seksi ketertiban dan sawah lapangan kebersihan bidang lil lil lil lil liliolil |5l| angkutan sampah pengelolaan pasar pengawas usaha seksi bina usaha dan operasi produksi dan cadangan, seksi perlindungan pemasaran konsumen penyusun kebutuhan subbagian umum dan l1| lil l1| liliolil barang inventaris kepegawaian seksi distribusi dan penyusun informasi perkembangan harga perdagangan bidang dan pengkajian pasar perdagangan penyusun program subbagian program anggaran dan l1| lil l1| liliolil dan keuangan pelaporan seksi industri kimia penyusun rencana agro dan hasil hutan bimbingan teknis dan seksi industri l1| lil l1| liliolil manajemen mutu logam mesin dan produksi elektronika bidang perindustrian penyusun rencana seksi pengembangan bimbingan teknis standard mutu dan industri informasi industri penyusun rencana seksi industri kimia ind ratifikasi dan agro dan hasil hutan dan seksi industri evaluasi sentra industri logam mesin dan elektronika penyusun rencana seksi distribusi dan informasi pasar informasi dalam negeri perdagangan penyusun rencana seksi ekspor impor informasi pasar luar bidang promosi dan negeri ekspor impor seksi pengembangan penyusun rencana dan pemeliharaan kebutuhan sarana 11101l1| 20l| bidang pengelolaan dan prasarana pasar penyusun rencana seksi ekspor impor pemantauan dan bidang promosi dan evaluasi impor ekspor impor seksi promosi produk penyusun rencana daerah bidan peningkatan akses promosi dan ekspor pasar impor seksi pengembangan standar mutu dan 7o9 pengelola data mutu formasi sso lil lil lil lil livoli1 dan supervisi perdagangan bidang perdagangan pengelola distribusi seksi distribusi dan se0 mis usi informasi sso lil il11 i1| livoli1| dan pemasaran perdagangan pengelola fasilitasi dan mediasi seksi ekspor impor pembangunan usaha bidang promosi dan perdagangan ekspor ekspor impor impor pengelola fasilitasi seksi perlindungan konsumen bidang perlindungan perdagangan konsumen seksi industri kimia pengelola hubungan agro dan hasil hutan kerjasama usaha industri logam mesin dan elektronika bidang perindustrian polo ooo kepegawaian kepegawaian subbagian tata usaha seksi ketertiban dan pengelola ketertiban kebersihan bidang pengelolaan pasar seksi promosi produk pengelola pameran daerah bidang sso lil il11 i1| livoli1| dan peragaan promosi dan ekspor impor seksi retribusi pengelola pendapatan perijinan dan sso lil il11 i1| livoli1| penagihan bidang pengelolaan pasarpengelola baran subbagian umum dan kepegawaian, utd sso lil il11 i1| livoli1| milik negara metrologi legal pengelola sarana dan subbagian umum prasarana rumah salah pum gan sso |l1| jill lil liliolil kepegawaian tangga dinas seksi retribusi juru pungut perijinan dan |l1| lil |l1| livoli| 5s| |s retribusi penagihan bidang pengelolaan pasar seksi retribusi pengadministrasi perijinan dan penagihan t1| karcis bidang pengelolaan pasar keran ners aso |ifeq mitos files jajak jafar fee fals jas kepegawaian kepegawaeksi pengembangan pengamanan dan dan pemeliharaan |l1| lil |l1| livoli| 5s| |s perlindungan akses bidang pengelolaan pasar pasar pengadministrasi subbagian prosa perencanaan dan bagian program |l1| lil |l1| livoli| 5s| |s program dan keuangan pengadministrasi subbagian umum dan lil lil lil liliolil umum kepegawaian keenan |a| lifes |il nafas |ilas jason asas kepegawaian keran mem seo |ifeq jajak jajak judas jafaofafeo jas jas kepegawaian kepegawaian kepegawaian xxi dinas perhubungan seksi pengujian penguji kendaraan kendaraan bermotor bermotor penyelia bidang angkutan dan teknik sarana penguji kendaraan besi penyu bermotor pelaksana kendaraan motor sso l2l2sl2| solisi's bidang angkutan dan lanjutan teknik sarana seksi pengujian penguji kendaraan kendaraan bermotor bermotor pelaksana bidang angkutan dan teknik sarana seksi angkutan analis angkutan bidang angkutan dan l1| lil l1| liliolil darat teknik sarana seksi pengamanan analis lalu lintas dan keselamatan soo lil j1| j1l |li1| milioni| sl|li' jalan bidang lalu lintas subbagian kelembagaan dan analisa jabatan, subbagian pengadministrasi kepegawaian dan kinerja aparatur umum daerah, dan subbagian penatalaksanaan bagian organisasi dan kepegawaian analis humas dan subbagian protokol lil lil lil lil liliolil |5l| protokol bagian umum analis keuangan subbagian keuangan lil lil lil lil liliolil |5l| bagian umum analis sistem informasi subbagian keuangan soo is| i1| l1| lil l1| liliolil pelaksanaan bagian umum anggaran analis tata usaha subbagian tata usaha lil lil lil lil liliolil |5l| bagian umum bagian umum pemeriksa transaksi subbagian keuangan lil lil lil lil liliolil |5l| keuangan bagian umum penata laporan subbagian keuangan lil lil lil lil liliolil |5l| keuangan bagian umum penyusun barang subbagian tata usaha lil lil lil lil liliolil |5l| inventaris bagian umum bagian umum pranata kearsipan subbagian tata usaha ss0 lil lil lil lil livoli1il bagian umum pengolah data subbagian keuangan ss0 lil lil lil lil liliolil20li1 laporan keuangan bagian umum seksi manajemen analis manajemen rekayasa lalu lintas lalu lintas bidang pengendalian dan operasional analis rencana induk besi manajemen tas jaringan bahasa lau tania l1| lil l1| liliolil bidang pengendalian transportasi darat dan operasional analis teknis survey rekan men. lintas penanganan dampak ay bidang pengendalian transportasi darat dan operasional anal tea usaha repeat gan kepegawaian kemang dan keuangan 7a4 penata laporan subbagian program soo l1| lil lil livoli| keuangan dan keuangan seksi pengamanan menelaah audit dan keselamatan keselamatan jalan jalan bidang lalu lintas pengawas dan seksi angkutan bidang angkutan dan pembina angkutan teknik sarana seksi pengamanan pengawas dan keselamatan keselamatan jalan bidang lalu darat jalan lintas seksi pengujian pengawas pengujian kendaraan bermotor kendaraan bermotor bidang angkutan dan teknik sarana janan sets angkatan bidang angkutan dan t1| minimum angkutan teknik sarana jalseksi pengamanan penyusun program dan keselamatan keselamatan lalu jalan bidang lalu lintas jalan lintas seksi manajemen penyusun rekayasa rekayasa lalu lintas lalu lintas bidang pengendalian t1| dan operasional seksi pengujian penyusun rencana kendaraan bermotor lil l1| lil lil liliolil pengujian bidang angkutan dan teknik sarana pengelola bahan utd terminal t1| perencanaangkutan jaringan bidang angkutan dan transportasi jalan teknik sarana lola edukasi seksi pengamanan boa mou kasi dan keselamatan ss0 lil lil lil |lilin1| |s| keselamatan jalan jalan aoi doo kepegawaian kepegawaian seksi pengamanan pengelola dan keselamatan pengawasan lalu jalan bidang lalu lintas jalan lintas seksi pengujian pengelola pengujian kendaraan bermotor kendaraan bermotor bidang angkutan dan teknik sarana pengelola perizinan seksi angkutan bidang angkutan dan angkutan jalan teknik sarana pengelola perparkiran seksi perparkiran ss0 lil lil lil lil livoli1il bidang lalu lintas seksi manajemen pengelola rekayasa rekayasa lalu lintas lalu lintas bidang pengendalian t1| dan operasional pengelola usaha seksi angkutan bidang angkutan dan angkutan teknik sarana pengolah data subbagian program sso l1l lil lil livoli| 5s| laporan keuangan dan keuangan pranata stand seksi pengamanan anal sangat dan keselamatan sso l1l lil lil livoli| 5s| keselamatan jalan seksi pengamanan dan keselamatan pranata tilang jalan bidang lalu lintas verifikator data subbagian program sso lil lil lil lil livoli1 laporan keuangan dan keuangan baru pungut utd terminal lil lil lil lil liliolil retribusi teknisi survei seksi angkutan bidang angkutan dan angkutan jalan teknik sarana teknisi survey seksi manajemen jaringan prasarana rekayasa lalu lintas lil l1| lil lil liliolil 5s| dan pelayanan bidang pengendalian transportasi jalan dan operasional seksi pengamanan teknisi survey lalu dan keselamatan lil l1| lil lil liliolil 5s| lintas jalan bidang lalu lintas pengadministrasi seksi perparkiran lil l1| lil lil liliolil 5s| karcis bidang lalu lintas pengadministrasi subbagian program lil l1| lil lil liliolil 5s| keuangan dan keuangan pengadministrasi seksi pengamanan minisetasi dan keselamatan lil l1| lil lil liliolil 5s| lalu lintas jalan jalan pengadministrasi motor pengujian kendaraan bidang angkutan dan bermotor teknik sarana pengadministrasi subbagian prosa perencanaan dan uppagian program lil l1| lil lil liliolil 5s| dan keuangan program pengadministrasi kepegawaian prasarana pengadministrasi subbagian umum teknis pemeriksaan uppagian umum gan lil l1| lil lil liliolil 5s| kepegawaian kendaraan bermotor pengadministrasi subbagian umum dan lil l1| lil lil liliolil 5s| umum kepegawaian kenaaaatan nifas fas fajar nafas fafaofafao fals kepegawaian kepegawaian xxi dinas pertanian seksi pengolahan dan analis pasar hasil pemasaran hasil loleslil 20l1 pertanian pertama tanaman pangan dan holtikultura genta (eos elus alas asean jalanan muda kesehatan hewan ata die (s| janus jala lal selai jalanan ala pertama kesehatan hewan bidang tanaman penyuluh pangan dan pertanian madya hortikultura, bidang perkebmuda seksi produksi hortikultura, seksi produksi tanaman tahpertama seksi produksi hortikultura, seksi produksi tanaman tahunan seksi produksi penyuluh tanaman pangan, ss0o | 7s| |is0l21 l2l25sl2| soils ili pertanian penyelia seksi produksi hortikultura penyuluh seksi produksi pertanian pelaksana ocu i21 50l ti1 | tanaman semusim lanjutan seksi produksi tanaman pangan, penyuluh seksi tanaman lal sso lil l1| lil lilin2| soli1ils|il3s pertanian pelaksana semusim, seksi produksi tanaman tahunan seksi produksi penyuluh tanaman jangan, pertanian pelaksana tanaman lil il1| lil lilin2| soils|ils semusim, seksi pemula produksi tanaman tahunan seksi alat dna mesin analis alat dan pertanian bidang is| lil lil lil lil liliolil mesin pertanian prasarana dan sarana pertanian seksi data dan analis informasi hasil informasi pertanian mutasi masi! bidang penyuluhan |l1| lil l1| liliolil pertanian dan informasi pertanian seksi pengolahan dan pemasaran hasil analis informasi tanaman pangan, lil lil lil lil li1iliolil |1l pasar hasil pertanian seksi pengolahan dan pemasaran hasil tanaman perkebunan analis kapasitas seksi pengembangan penyuluh dan sdm pertanian seksi pengelolaan analis lahan lahan dan air bidang l1| lil l1| liliolil pertanian prasarana dan sarana pertanian seksi produksi analis pakan ternak t1| peternakan analis pembiayaan seksi pengolahan dan pemasaran hasil t1| pertanian tanaman pangan seksi pupuk, pestisida dan perlindungan analis pestisida tanaman pangan bidang prasarana dan sarana pertanian seksi pupuk, pestisida dan perlindungan analis pupuk tanaman pangan l1| lil l1| liliolil anorganik bidang prasarana dan sarana pertanian seksi kelembagaan dan penyelenggaraan analis program penyuluh bidang l1| lil l1| liliolil penyuluhan penyuluhan dan infromasi pertanian kepegawaian subbagian keuangan seksi alat dan mesin pemeriksa alat mesin pertanian bidang soo i5| lil lil lil lil livoli pertanian prasarana dan sarana pertanian pemeriksa seksi pengelolaan pengelolaan lahan lahan dan air bidang l1| lil l1| liliolil pertanian dan air prasarana dan sarana irigasi pertanian pemeriksa pelaporan dan transaksi subbagian keuangan keuangan seksi produksi menelaah dat tanaman produksi aan para tanaman semusim lil lil lil lil li1iliolil |1l sumber benih dan seksi produksi tanaman tahunan denga was hygiene seksi kesehatan sanitasi sana hewan dan kesehatan l1 l1| lil lil l1lili1il peternakan dan masyarakat veteriner kesmawet pengawas lalu lintas seksi kesehatan hewan dan wilayah hewan dan kesehatan karantina hewan masyarakat veteriner pengawas mutu seksi produksi pakan dan produksi |101l1| peternakan ternak besar pengawas mutu pakan dan produksi seksi produksi ternak kecil dan peternakan |101l1| unggas pengawas penyakit seksi kesehatan dan pengendali hewan dan kesehatan penyakit masyarakat veteriner seksi pengembangan penyu bimbingan dan sdm pertanian bidang penyuluhan |101l1| evaluasi pasca diklat dan informasi pertanian pertanian penyusun program, anggaran dan subbagian program pelaporan seksi produksi tanaman produksi penyusun rencana dan seksi produksi tata tanam hortikultura bidang tanaman pangan dan hortikultura g17 pengelola alat dan seksi alat mesin sso lil lil lil lil livoli mesin pertanian pertanian upt balai benih tanaman pangan, g1g pengelola bahan tanaman s5s0 lil lil lil lil livoli1l perencanaan hortikultura, dan perkebunbudidaya seksi produksi dan dan pengembangan tan pangan seksi produksi tanaman panga hortikultura pengelola budidaya seksi produksi dono seksi produksi pengelola budidaya tanaman pemusik perkebunan dan tanaman tahunan kehutanan bidang tanaman perkebunan seksi data dan pengelola data informasi pertanian ser bidang penyuluhan statistik dan informasi pertanian goa pengelola subbagian umum dan s5s0 lil lil lil lil livoli1l kepegawaian kepegawaian pengelola kesehatan seksi kesehatan hewan dan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner masyarakat veteriner bidang peternakan pengelola perlindungan seksi pupuk, pestisida tanaman dan dan perlindungan pengelolaan hasil tanaman perkebunan seksi produksi pengelola peternakan peternakan bidang peternakan upt balai benih pengelola produksi tanaman pangan, benih tanaman tanaman panganhortikulturaperkebunan hortikultura, dan perkebunan jaket kepetaamenen jajan nafas pas fan fals pala pas. prasarana rumah sian kepegawaian tangga dinas |temuan keuangan subbagian keuangan |a| sso fa|es nifas nafas nafas |afaofajeo jas laporan keuangan fiagtatatasan |selatan kawan nafas jajak panas fas hape pala laporan keuangan laporan keuangan bagian umum keuangan bagian umum pengadministrasi subbagian tata usaha lil perbuatan bagian umum subbagian tata pengadministrasi usaha, subbagian |l1| lil |l1| livoli| 5s| |s umum protokol dan subbagian keuangan subbagian protokol petugas protokol bagian umum subbagian analis standard perlengkapan bagian soo i5| l1| lil l1| livoli| 5s| satuan harga perlengkapan dan rumah tangga subbagian tata usaha koordinator pimpinan bagian penyiapan naskah perlengkapan dan t1| rumah tangga subbagian tata usaha penyusun naskah pimpinan bagian soo i5| l1| lil l1| livoli| 5s| rapat pimpinan perlengkapan dan rumah tangga penyusun rencana subbagian rumah kebutuhan rumah tangga bagian soo i5| l1| lil l1| livoli| 5s| tangga dan perlengkapan dan perlengkapan rumah tangga penyusun rencana subbagian rumah kebutuhan rumah tangga bagian soo isl lil lil lil jil jiliolil tangga dan perlengkapan dan perlengkapan rumah tangga seksi alat dan mesin teknisi mesin pertanian bidang l1| lil l1| liliolil prasarana dan sarana pertanian perawat ternak utd pusat lil lil lil liliolil kesehatan hewan pengadministrasi perencanaan dan subbagian program program sen temen dar pes bias pepe erie lala keuangan pengadministrasi subbagian umum dan l1| lil l1| liliolil umum kepegawaian center| dae jala (jas las pas (roda dal kepegawaian kepegawaian xxii dinas sosial seksi pengendalian analis keluarga penduduk bidang pengendalian berencana penduduk dan keluarga berencana analis program seksi pemberdayaan pemberdayaan keluarga masyarakat dalam uang miskin, kebencanaan penanganan dan kepahlawanan masalah sosial kepegawaian dan keuangan pemeriksa pelaporan subbagian prosa dan transaksi bagian program soo lil j1| j1l |li1| milioni| sl|li' keuangan dan keuangan seksi perlindungan pengawas kekerasan anak bidan terhadap perempuan dan anak pemberdayaan perempuan dan anak seksi pengendalian pengawas pelayanan penduduk bidang sawah biaya pengendalian l1| lil l1| liliolil keluarga berencana penduduk dan keluarga berencana seksi pemberdayaan perempuan bidang gag penyuluh kualitas pemberdayaan lil l1| lil lil liliolil hidup perempuan perempuan dan perlindungan anak seksi rehabilitasi penyuluh sosial bidang penanganan masalah anang rehabilitasi dan sosial jaminan sosial penyusun bahan seksi keluarga lil lil lil lil ketahanan keluarga berencana penyu bahan seksi menggerakan kata dan pembangunan lil lil lil lil liliolil |5l| kesejahteraan keluarga keluarga penyusun pemberian seksi perlindungan ajaelola advokasi seksi pengendalian konseling pembinaan penduduk bidang keluarga berencana pengendalian dan kesehatan penduduk dan reproduksi keluarga berencana seksi pemberdayaan keluarga miskin, kebencanaan dan pengelola bantuan kepahlawanan, sosial dan hibah subbidang rehabilitasi sosial dan subbidang perlindungan dan jaminan sosial subbidang pengelola bantuan pemberdayaan potensi organisasi sumber kesejahteraan masyarakat sosial sosial bidang pemberdayaan sosial dodo milik negara kepegawaian ejaan leste deo bela bfa bla bebe alas kepegawaian kepegawaian seksi rehabilitasi pengelola pelayanan sosial dan seksi rehabilitasi sosial jaminan sosial dan lansia bidang rehabilitasi dan jaminan sosial subbidang pengelola pemberdayaan potensi pemberdayaan sumber kesejahteraan lembaga sosial sosial bidang pemberdayaan sosial seksi perlindungan pengelola pemberdayaan anak bidang pemberdayaan perlindungan perempuan dan anak perempuan dan perlindungan anak seksi pemberdayaan pengelola perempuan bidang pengarusutamaan pemberdayaan gender perempuan dan perlindungan anak|1l| lil lil lil livoli| 5s|i'eksi perlindungan anak terlantar anak dengan ago nafas lifes nafas nifas nafas filsuf fan jasa pengadministrasi subbagian programiolil dan keuangan program kerana jas fasa nafas nafas nifas jiwa nafas jas umum kepegawaian seksi pemberdayaan pranata taman keluarga miskin, makam pahlawan kebencanaan dan kepahlawanan xian dinas tenaga kerja amar (eat instruktur utd balai latihan |i2sl2|i25 i3|1is0l2| lolos| pertama kerja penyelia kerja instruktur utd balai latihan 7a0 lal sso lil lil lil l2| livoli pelaksana kerja seksi persyaratan mediator kerja dan peralihan hubungan industrial hubungan industrial t1| muda bidang hubungan industrial mediator seksi persyaratan hubungan industrial kerja dan peralihan (21l25 i1| 20l( pertama hubungan industrial seksi penempatan tenaga kerja dan pengantar kerja transmigrasi bidang muda penempatan dan pengembangan tenaga kerja seksi kelembagaan pelatihan kerja analis kelembagaan swasta bidang kursus dan pelatihan pelatihan dan t1| produktivitas tenaga kerja seksi penempatan tenaga kerja dan analis penempatan transmigrasi bidang soo l1| lil lil livoli| tenaga kerja penempatan dan pengembangan tenaga kerja seksi produktivitas tenaga kerja, seksi pengembangan dan perluasan kesempatan kerja, analis tenaga kerja seksi persyaratan kerja dan perselisihan hubungan industrial, dan seksi kelembagaan hubungan industrial kepegawaian dan keuangan seksi pengembangan dan perluasan penyuluh tenaga kesempatan kerja l1| lil l1| liliolil kerja bidang penempatan dan pengembangan tenaga kerjahan subbagian tata usaha utd balai latihan t1| perencanaan kerja 3g6 pengelola barang subbagian umum dan sso l1l lil lil livoli| 5s| milik negara kepegawaian dea pelan las dilan nas feel kepegawaian kepegawaian seksi penempatan tenaga kerja dan ggg pengelola transmigrasi bidang sso lil il11 i1| livoli1| ketransmigrasian penempatan dan pengembangan tenaga kerjaelola tenaga seksi kelembagaan sso lil il11 i1| livoli1| kerja hubungan industrialil lil lil lil liliolil umum kepegawaian badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan subbidang kepangkatan dan analis kinerja, subbidang aas data dan formasi, kepegawaian pertama dan subbidang pengadaan dan jabatan anas saba kepegawaian tan pemberhentian bidang pelaksana lanjutan kinerja dan mutasi subbidang diklat teknis dan fungsional analis diklat dan subbidang diklat lil lil lil lil liliolil |5l| kepemimpinan bidang pendidikan dan pelatihan analis kesejahteraan subbidang pegawai sumber daya aan bawal lil lil lil lil liliolil |5l| manusia tur bidang pembinaan manusia aparat dan kesejahteraan subbidang analis kinerja kepangkatan dan l1| lil l1| liliolil kinerja bidang kinerja dan mutasi analis penegakan subbidang pembinaan disiplin dan pegawai bidang integritas sdm pembinaan dan |l1| aparatur kesejahteraan analis pengembangan subbidang pengadaan dan jabatan bidang |l1| sdm aparatur formasi dan jabatan analis perencanaan subbidang data dan sumber daya formasi bidang manusia aparatur formasi dan jabatan analis tata usaha subbagian umum subbidang pembinaan investigator pegawai bidang l1| lil l1| liliolil pembinaan dan kesejahteraan penyusun program anggaran dan subbagian program l1| lil l1| liliolil dan keuangan pelaporan subbidang penyusun rencana pemindahan dan soo l1| lil lil livoli| mutasi pemberhentian bidang kinerja dan mutasi subbagian keuangan pengelola barang subbagian umum a4| sso lil l1| lil lil livoli1il milik negara sta bewentmm (en (as pas areas belia alan kepegawaian pengelola sarana dan prasarana rumah subbagian umum tangga dinas pengelola sistem subbidang data dan informasi manajemen formasi bidang kepegawaian formasi dan jabatan subbidang diklat pranata sarana dan teknis dan fungsional prasarana diklat dan subbidang diklat (1s kepemimpinan pengolah data subbagian keuangan a4| sso lil l1| lil lil livoli1il laporan keuangan subbagian umum sso ji| jifiol1| verifikator data subbagian keuangan ss0o lil lil lil lil livoli|l laporan keuangan subbaganumum |a| aso |ifeq|atas |ales lifes jafaofafeo jasa kepegawaian keuangan subbidang diklat teknis dan fungsional pengadministrasi dan subbidang diklat lil lil lil lil liliolil pelatihan kepemimpinan bidang pendidikan dan pelatihan pengadministrasi perencanaan dan subbagian program program subbidang diklat pengadministrasi kepemimpinan bidang l1| lil l1| liliolil tugas belajar pendidikan dan pelatihan umam notasi isubtesanumum #so sso |ifeq nifas |fas jajak also neo fals subbagian umum badan perencanaan pembangunan daerah bidang penelitian dan peneliti madya pengembangan subbidang penelitian peneliti muda bidang penelitian dan pengembangan bidang perencanaan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi, bidang perencana madya ekonomi, bidang |o75| lal infrastruktur dan pengembangan wilayah, bidang pemerintahan dan sosial budaya subbidang perencanaan, perencana muda subbidang pengembangan pertanian |
lampiran peraturan bupati sukoharjo nomor tahun tentang rencana induk smart citykabupaten sukoharjo. rencana induk smart citykabupaten sukoharjo pendahuluan latar belakang kabupaten sukoharjo merupakan kabupaten terkecil kedua propinsi jawa tengah yang berdiri pada tanggal juli tahuniwilayah provtan gunungkidul2, atau luas wilayah propselatan kabupaten gunung kidul diy) dan kabupatedengan,, berdasarkan visi atas, maka visi smart city kabupaten sukoharjo adalah: terwujudnya smart cityidsmart city) diharapkan impian masyarakat terhadap kabupaten sukoharjo ini dapat terwujud. konsep manajemen kota cerdas dipercaya oleh banyak pihak, saat ini, sebagai jawaban oleh berbagai permasalahan kota kota indonesia. pelayanan masyarakat kota yang kian kompleks dalam manajemen kota cerdas dilakukan dengan mengintegrasikan semua sektor yang ada untuk menanggulangi berbagai permasalahan kota seperti ketersediaan listrik, air bersih, banjir, kemacetan, dan lain lain. para inisiator smart citymenegaskan bahwa semua masalah kependudukan dapat diselesaikan melalui integrasi segala sektor khususnya bantuan infrastruktur teknologi informasi.penjabaran misi atas dapat dijelaskan sebagai berikut: misi memperkuat tata kelola dan tata pamong pemerintahan kabupaten sukoharjo yang bersih, efektif dan transparan. dalam mewujudkan kebersihan, efektifitas dan transparansi tata kelola pemerintahan kabupaten sukoharjo yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai enabled nya diharapkan dapat memberikan percepatan dalam proses pencapaiannya. elemen dari smart government yaitu tata kelola dan tata pamong pemerintahan. dengan mengutamakan pilar utama yaitu infrastruktur pelayanan publik, birokrasi dan kebijakan publik menjadi syarat utama mewujudkan misi tersebut. dalam upaya mencapai misi pertama tersebut dirumuskan perencanaan terintegrasi dalam langkah pencapaian sebagai berikut: birokrasi yang sederhana, adil, bertanggung jawab dan transparan pelayanan administrasi publik pengembangan aplikasi e government kebijakan pelayanan publik misiperwujudan dari smart branding adalah peningkatan inovasi dalampeningkatan brand value diawali dengan pemanfaatan potensi unggulan local serta promosi untuk menarik pelaku bisnis dan investor dalam membantu percepatan pembangunan kabupaten sukoharjo. untuk mencapai misi smart branding tersebut dirumuskan perencanaan terintegrasi dalam langkah pencapaian sebagai berikut: tata ruang dan wilayah kabupaten sukoharjo memaksimalkan potensi asli desa infrastruktur pendukung ekosistem perdagangan hrhrere kek year hlh kn$ kn. knr haar r gh'kh' kek eee, ee'h'ehrnverekaorek sistem informasi promosi misiperwujudan dari smart economypada suatu daerah akan mampu mewujudkan ekosistem perekonomian yang mampu beradaptasi dengan cepat terhadap tantangan era informasi. dalam pencapaian smart economy kabupaten sukoharjo yang menjadi perhatian utama adalah terbentuknyadalam upaya mencapai smart economy tersebut dirumuskan perencanaan terintegrasi dalam langkah pencapaian sebagai berikut: ekosistem industri pemberdayaan ekonomi masyarakat pipa pengurangan angka pengangguran aw, perdagangan menggunakan teknologi informasi (e commerce) aaaaaa arurwuuw pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi misidalam rangka mewujudkan kabupaten sukoharjo yang smart living, pemerintah daerah selalu berusaha memenuhi kebutuhan atas elemen elemen tersebut. upaya untuk mewujudkan tersebut tertuang dalam perencanaan sebagai berikut: tata ruang wilayah yang harmonis prasarana kesehatan sarana transportasi kkb sistem informasi transportasi sistem informasi kesehatan terpadu misikomponen smart cityadapun upaya untuk menjadikan kabupaten sukoharjo sebagai smart society tertuang dalam perencanaan terintegrasi sebagai berikut: hubungan antar masyarakat yang sehat pengembangan komunitas berbasis masyarakat keamanan masyarakat dau pembelajaran berbasis masyarakat misi mewujudkan tata kelola lingkungan yang baik, bertanggung jawab dan berkesinambungan. untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, makmur tanaman dibutuhkan tata kelola lingkungan atau smart environmenti. adapun upaya untuk menjadikan kabupaten sukoharjo sebagai smart environment tertuang dalam perencanaan terintegrasi sebagai berikut: ruang terbuka hijau publik manajemen limbah manajemen sanitasi dau pengelolaan energi sasaran smart citykabupaten sukoharjo smart city kabupaten sukoharjo bertujuan untuk mewujudkan visi pembangunan kabupaten sukoharjo baik jangka panjang maupun jangka menengah dengan pengimplementasian teknologi informasi dan komunikasi. adapun sasaran smart citysecara lebih detail adalah sebagai berikut: terwujudnya birokrasi yang sederhana, adil, bertanggung jawab dan transparan, terwujudnya pelayanan administrasi publik yang efektif dan efisien, pengembangan aplikasi e government, terbitnya kebijakan pelayanan publik yang adil dan bertanggung jawab, terwujudnya tata ruang dan wilayah kabupaten sukoharjo, memaksimalkan potensi asli desa untuk keunggulan daerah, tersedianya infrastruktur pendukung yang memadai, terciptanya ekosistem perdagangan yang berdaya jual dan berdaya saing, pengembangan sistem informasi promosi untuk mendukung pemasaran brand value daerah, terciptanya ekosistem industry, pemberdayaan ekonomi masyarakat, menurunnya angka pengangguran karena tersedianya lapangan kerja, perdagangan menggunakan teknologi informasi (e commerce), pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi, terwujudnya tata ruang wilayah yang harmonis, tersedianya prasarana kesehatan yang memadai, tersedianya sarana transportasi yang memadai, pembangunan sistem informasi transportasi, pengembangan sistem informasi kesehatan terpadu, terciptanya hubungan antar masyarakat yang sehat, pengembangan komunitas berbasis masyarakat, terciptanya keamanan masyarakat, pembelajaran berbasis masyarakat, terwujudnya ruang terbuka hijau publik, tersedianya manajemen limbah, tersedianya manajemen sanitasi, dan pengelolaan energi secara mandiri. strategi pembangunan smart citykabupaten sukoharjo smart government strategi pembangunan pada pilar smart governance bertujuan untuk mewujudkan manajemen birokrasi yang efektif dan efisien serta berjalannya pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel dan bebas korupsi. tujuan ini selaras dengan agenda prioritas kabupaten sukoharjo yaitu mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas. strategi yang dilakukan untuk mewujudkannya adalah meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. untuk menjalankan strategi ini telah dibuat kebijakan kebijakan pendukung yaitu penataan kebutuhan organisasidan tata laksana berdasarkan tugas pokok fungsi, serta beban kerja yang efektif, efisien, akuntabel, dan tidaktumpang tindih. penguatan akuntabilitas kinerja, program evaluasi kinerja daerah dan peningkatan kapasitas, program peningkatan kualitas pelayanan publik. meningkatkan sistem pelayanan publik. untuk menjalankan strategi ini telah dibuat kebijakan kebijakan pendukung yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusiadan pelayanan publik berbasis it, sebagai bentuk konkrit dari kebijakan ini pemerintah kabupaten sukoharjo mencanangkan dua program peningkatan kualitas pelayanan publik, program pengembangan aplikasi teknologi informatika. smart branding strategi pembangunan pada elemen smart branding bertujuan untuk meningkatkan inovasigembangkan sistem tata ruang dan wilayah kabupaten sukoharjo untuk menjalankan strategi ini telah dibuat kebijakan kebijakan pendukung yaitu penataan wajah kota yang indah dan rapi, pengembangan kawasan strategis: dan penataan sistem perdesaan. meningkatkan kelembagaan koperasi, umkm dan industri kreatif desa. untuk menjalankan strategi ini telah dibuat kebijakan kebijakan pendukung yaitu menggali dan mengembangkan potensi asli desa untuk keunggulan daerah, mengembangkan industri kreatif desa dan umkm, dan pengembangan sistem informasi promosi produk umkm dan industri kreatif desa. menyediakan infrastruktur pendukung yang memadai. mengembangkan ekosistem perdagangan yang berdaya jual dan berdaya saing. pengembangan sistem informasi promosi untuk mendukung pemasaran brand value daerah. smart economy strategi pembangunan pada dimensi smart economy bertujuan untuk mewujudkanciptakan ekosistem industri. untuk menjalankan strategi ini telah dibuat kebijakan kebijakan pendukung yaitu memberikan kemudahan investasi dengan peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi: menciptakan program penyiapan potensi sumber daya, saran dan prasarana ekosistem industri, peningkatan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia, peningkatan promosi dan kerjasama investasi. pemberdayaan ekonomi masyarakat. untuk menjalankan strategi ini telah dibuat kebijakan kebijakan pendukung yaitu penggalian potensi asli daerah berbasis desa kreatif, dan pengembangan ekonomi masyarakat berbasis desa kreatif. perdagangan menggunakan teknologi informasi (e commerce). pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi. smart living strategi pembangunan pada dimensi smart living bertujuan untuk mewujudkan kabupaten sukoharjo sebagai wilayah yang sehat dan bebas narkoba, tersedianya infrastruktur, fasilitas dan utilitas yang memadai. tujuan ini selaras dengan agenda prioritas kabupaten sukoharjo yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat dengan meningkatkan kualitas layanan publik dan mengurangi ketimpangan antar kelompok ekonomi masyarakat dan mewujudkan pemenuhan pelayanan dasar publik.cccstrategi yang dilakukan untuk mewujudkannya adalah meningkatkan tertib tata ruang wilayah dan pemenuhan ruang terbuka hijau bagi publik. meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatprofesionalisme manajemen pelayanan kesehatan yaitu melalui pembinaan upaya kesehatan dasar, layanan farmasi dan alat kesehatan, program perbaikan gizi masyarakat, program pengendalian penyakit menular, program pembinaan surveilans, imunisasi, karantina dan kesehatan mata serta peningkatan layanan kesehatan ibu, bayi, anak, remaja dan lansia: peningkatan akses layanan kesehatan melalui peningkatan mutu pelayanan kesehatan melalui pemanfaatan teknologi informasi, pengembangan sistem informasi kesehatan terpadu, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat, penyehatan lingkungan, pengembangan perumahan dan pemukiman. meningkatkan akses dan kualitas pelayanan transportasipeningkatan akses pelayanan transportasi, optimalisasi tata kelola jalan raya, efektivitas manajemen lalu lintas dengan pemanfaatan teknologi informasi, pembangunan sistem informasi transportasi, dan pembangunan sarana dan prasarana kota yang berkeadilan. meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikakses dan kualitas layanan pendidikan sesuai standar nasional pendidikan, meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan yang merata, murah dan terjangkau, dan pembangunan sistem informasi pendidikan terpadu. smart society strategi pembangunan pada dimensi smart society bertujuan untuk mewujudkan kabupaten sukoharjo sebagai wilayah yang masyarakatnya berbudaya, mempunyai kesadaran hukum untuk terciptanya ketentraman dan ketertiban umum sehingga masyarakat aman sejahterawujudkan hubungan antar masyarakat yang sehat. untuk menjalankan strategi ini telah dibuat kebijakan kebijakan pendukung yaitu meningkatkan kerukunan, kerjasama dan partisipasi masyarakat melalui kegiatan rt, dasawisma, karangtaruna, pkk, ronda dan lain lain. memberikan dukungan terhadap pengembangan komunitas berbasis masyarakat. untuk menjalankan strategi ini telah dibuat kebijakan kebijakan pendukung yaitu fasilitasi aktivitas kepemudaan, komunitas minat dan hobi serta olahraga, dan peningkatan sarana dan prasarana olahraga. mewujudkan keamanan masyarakat. untuk menjalankan strategi ini telah dibuat kebijakan kebijakan pendukung yaitu mengaktifkan sistem keamanan berbasis masyarakat, meningkatkan pengawasan keamanan berbasis masyarakat, peningkatan keterpaduan organisasi masyarakat dan pemerintah daerah dalam mewujudkan ketertiban, kenyamanan dan keamanan masyarakat, dan program pengembangan wawasan kebangsaan. pembelajaran berbasis masyarakat. pengembangan sistem informasi keamanan masyarakat peningkatan mitigasi bencana untuk menjalankan strategi ini telah dibuat kebijakan kebijakan pendukung yaitu pengembangan system peringatan dini pada titik rawan bencana, dan peningkatan kualitas system penanggulangan bencana alam. mengangkat kesenian dan kebudayaan lokal untuk menjalankan strategi ini telah dibuat kebijakan kebijakan pendukung yaitu fasilitasi berkembangnya kesenian dan kebudayaan lokal, pengelolaan keragaman budaya, dan pengembangan nilai budaya. smart environment strategi pembangunan pada dimensi smart environment ini bertujuan untuk mewujudkan kabupaten sukoharjo sebagai wilayah yang masyarakatnya yang sejahtera, makmur dan amanynyediakan ruang terbuka hijau publik dan privat sesuai dengan rtrw. untuk menjalankan strategi ini telah dibuat kebijakan kebijakan pendukung yaitu rehabilitasi lahan: dan pengelolaan ruang terbuka hijau. meningkatkan pengelolaan sampah secara modern dan berkelanjutan. untuk menjalankan strategi ini telah dibuat kebijakan kebijakan pendukung yaitu pengembangan kinerja pengelolaan persamaan, peningkatan kualitas prasarana dan sarana pengelolaan sampah yang modern, efektif dan ramah lingkungan, dan peningkatan potensi pengelolaan sampah secara mandiri oleh masyarakat. pengelolaan energi secara mandiri. mengurangi pencemaran lingkungan. untuk menjalankan strategi ini telah dibuat kebijakan kebijakan pendukung yaitu program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan. rencana aksi smart citykabupaten sukoharjo pengembangan 5kebijakan dan kelembagaan smart citykabupaten sukoharjo dalam rangka mewujudkan smart city, kabupaten sukoharjo akan menyiapkan regulasi dan dokumen perencanaan, diantaranya: rencana induk smart cityid kabupaten sukoharjo tahun peraturan bupati tentang rencana induk smart cityid kabupaten sukoharjo tahun peraturan bupati tentang interoperabilitas perangkat lunak aplikasi pemerintah kabupaten sukoharjo. peraturan bupati tentang pengelolaan satu data dan satu peta. peraturan bupati tentang keterbukaan informasi publik dan pengelolaan data. peninjauan kembali rtrw rencana tata ruang wilayah) kabupaten sukoharjo. dokumen kajian lingkungan hidup strategis lhs). dokumen rp3kp rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman). semua regulasi yang telah disebut diatasadalah landasan hukum implementasi smart cityid kabupaten sukoharjo. indonesia hingga saat ini belum memiliki regulasi terkait perlindungan data pribadi, sehingga dirasa penting untuk mengatur secara internal mengenai pengamanan data pribadi yang tersedia seperti pemanfaatan data kependudukan, data kepegawaian, data masyarakat yang mengajukan perijinan dan lain lain. selain itu juga perlu diatur mengenai mekanisme, sop mengenai tata cara pemanfaatan data atau berbagi pakai data. kelembagaan yang dikembangkan dalam mendukung implementasi smart cityid kabupaten sukoharjo adalah: pembentukan dewan smart city kabupaten sukoharjo, yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai pengarah perencanaan, implementasi, pemantauan, dan evaluasi smart cityid kabupaten sukoharjo. pembentukan tim pelaksana smart cityid kabupaten sukoharjo, yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai pendukung teknis pelaksanaan smart cityid kabupaten sukoharjo. rencana pembangunan infrastruktur pendukung smart city dalam mengimplementasikan smart cityid kabupaten sukoharjo, maka direncanakan pembangunan infrastruktur pendukung smart cityid kabupaten sukoharjo, yaitu: pengembangan pusat data center dc) kabupaten sukoharjo. sistem informasi pengelolaan traffic light jalan raya. sistem monitoring dan pengendali kamera cctv. sukoharjo command center. help desk sukoharjo smart city. early warning system desa tangguh bencana. penambahan akses wifi publik ruang terbuka hijau. infrastruktur ict yang akan dibangun pemerintah kabupaten sukoharjomelalui dinas komunikasi dan informatika kabupaten sukoharjo rancang sebagai pusat integrasi seluruh sistem informasi perangkat daerah. pengembangan smart cityid kabupaten sukoharjomemerlukan infrastruktur ict yang handal dan reliable. saat ini dinas komunikasi dan informatika kabupaten sukoharjotelah memiliki sdm dengan kompetensi ict yang memenuhi standar, sehingga operasional smart cityid kabupaten sukoharjoyang berkaitan dengan elektrifikasi atau sistem berbasis online akan support secara teknis oleh dinas komunikasi dan informatika kabupaten sukoharjo, sementara bisnis prosesnya tetap berjalan masing masing organisasi perangkat daerah. rencana pengembangan aplikasi dan perangkat lunak pendukung smart city. aplikasi dan perangkat lunak pendukung smart citydiutamakan untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan hingga pemantauan pembangunan. aplikasi dan perangkat lunak yang dikembangkan diantaranya: portalsmart cityid kabupaten sukoharjo. aplikasi ini bertujuan untuk memperoleh informasi seluruh aplikasi yang dikembangkan oleh pemerintah kabupaten sukoharjo. sukoharjo mobile. aplikasi layanan publik pemerintah kabupaten sukoharjo berbasis android sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan yang dibutuhkannya. application programming interface api) sukoharjo. aplikasi ini merupakan penghubung aplikasi yang menjadikan data data yang dimiliki dapat dikomunikasikan antar aplikasi. data warehouse sukoharjo sebagai repository induk yang menjadi basis data untuk data mining dan data analytic pemerintah kabupaten sukoharjo. warga. aplikasi warga merupakan media interaksi warga kepada lurah, camat dan pemerintah kabupaten sukoharjo. suket. aplikasi ini merupakan penunjang layanan berbagai macam surat keterangan desa. panic button aplikasi untuk menyampaikan info kedaruratan berbasis mobil dengan user segmentid yaitu seluruh ketua lingkungan pemerintah kabupaten sukoharjo. sukoharjo satu data utuk semua layanan aplikasi penggunaan satu data sebagai kunci yaitu nomer induk kependudukan untuk mendapatkan seluruh layanan publik yang terintegrasi. jadi dengan menggunakan aplikasi ini, masyarakat bisa mendapatkan semua layanan publik yang diinginkannya. semua system yang dibangun diatas akan terhubung dengan backbone pemerintah kabupaten sukoharjo dan datanya akan masuk data warehouse dan api pemerintah kabupaten sukoharjo, selanjutnya informasi penting dapat diakses dan ditayangkan secara realtime melalui sukoharjo command center. rencana penguatan literasi smart citykabupaten sukoharjo literasi smart citydilakukan melalui sosialisasi dan peningkatan kesadartahuan (awareness) warga melalui ragam media, seperti informasi melalui media massa, sosialisasi melalui media sosial pemerintah kota dan komunitas online, serta melalui camat, lurah dan ketua rukun tetangga. kegiatan yang dilakukan diantaranya: sosialisasi kepada camat, lurah dan ketua internalisasi dan penanaman program serta kegiatan yang berkaitan langsung dengan smart cityantar perangkat daerah. internalisasi melalui fgd (focus group discussion) antar simpul perangkat daerah yang memiliki kesamaan tugas pokok dan fungsi. sosialisasi kepada kelompok informasi masyarakat kim). sosialisasi melalui media tradisional seperti wayang kulit. publikasi melalui media massa (koran, televisi dan radio) publikasi melalui media sosial (facebook, twitter dan instagram) seminar melalui perguruan tinggi dan sekolah pemasangan baliho dan spanduk peta jalan pembangunan smart citykabupaten sukoharjo tahapan program smart cityid kabupaten sukoharjo jangka pendek jangka rencana induk smart cityid kabupaten sukoharjo tahun) peraturan bupati tentang rencana induk smart cityid (kata stage tara. pembentukan tim pelaksana smart cityid kabupaten peraturan bupati tentang interoperabilitas perangkat (cuti mom kang sar peraturan bupati tentang pengelolaan satu data dan peraturan bupati tentang keterbukaan informasi jesimamtemamanta pengembangan pusat data center kabupaten aam sitotarocammand cet fgd (focus group discussion) antar simpul perangkat aman ment torn sosialisasi kepada kelompok informasi masyarakatmenengah tahu penambahan akses wifi public ruang terbuka naa gejameaan (arisan pesramning miente kpi sukarajapanjang jangka peninjauan kembali rtrw rencana tata ruang taken dokumen rp3kp rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman).penutup demikian rencana induk smart city kabupaten sukoharjo ini disusun dengan tujuan dapat menjadi panduan pengembangan kabupaten sukoharjo menuju smart citydari tahun periode road map smart city sukoharjo dibagi menjadi (tiga) jangka pendek( tahun) jangka menengah ( tahun) jangka panjang tahun) tahapan rencana induk smart cityid kabupaten sukoharjo ini mengikuti alur waktu pjd dan rpm kabupaten sukoharjo. untuk tahap kedua belum disusun roadmap, dan hanya menetapkan arah kebijakan, sebagai acuan penetapan rpm kabupaten sukoharjo tahun akhirnya, kepada seluruh stakeholder kabupaten sukoharjo, khususnya perangkat daerah pemerintah kabupaten sukoharjo untuk menjadikan rencana induk smart citing sebagai rujukan dalam penyusunan kegiatan masing masing perangkat daerah. bupati sukoharjo, ttd wardoyo wijaya rencana induk),dalam penyusunan rencana induk sukoharjo smart cityperangkat daerahid indonesia,.gambaran elemen kesiapan daerah pintar kabupaten sukoharjo adalah sebagai berikut: struktur pembangunan sumber daya manusia pelaksana dan penerima manfaat smart city, penyiapan sumber daya anggaran dan sumber daya tata kelola. infrastruktur pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan smart citymeliputi infrastruktur fisik, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi serta infrastruktur sosial. pada saat ini seluruh opd sejumlah dan seluruh desa dan kelurahan sejumlah 167telah terhubung melalui jaringan kabel dan fiber optic yang berpusat dinas kominfo kabupaten sukoharjo. skema jaringan skpd kabupaten sukoharjo dishubinfokom kaba gedung pop na, dpu antenna anang, terang gedung blh aa, kantor perpus aan dinas koperasi dinas pendidikan pra jera isa bupati kabupaten japan3 sukoharjo dinas pertanian setda bpbd keterangan diperindah kabel antenna fiber optic pramuka backbone fiber optic @b kwarda backup ena gambar suko net, jaringan keseluruh opd dan desa untuk internet desa dan kelurahan, seluruhnya sudah ada akses internet dengan kapasitas maps untuk setiap desa. oo. dono ooo onna panduan puraan sial waru om0 dod mod gan mendasari cabean rentan tar amanat mojanejo mulut puhgogor bulu rentan gama kran kedungaona kos ling kalangan naskah peran bingung geng idi pasokan klasemen krajan mayang panggung sragen tempel aga sebab bagan begawan obo bba o00 do00 banana don pana patas mera gambar connected village, jaringan internet seluruh desa elemen pembangunan smart city health community industry smart economy smart city smart smart environment branding smart energy appearance bureaucracy source: citiasia ine. gambar dimensi smart city pada gambar dapat dijelaskan bahwa untuk menjalankan beberapa dimensi yang menjadi rangkaian smart city, maka diperlukan beberapa unsur ditiap dimensi. pertama,entu saja dalam melakukan perubahan pola pola tradisional dalam tata kelola pemerintahan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, namun adopsi teknologi adalah hal yang akan memberikan percepatan terhadap perubahan tersebutkedua, smart brandingsasaran dari smart branding adalah adanyaketiga, smart economy atau tata kelola perekonomian yang pintar. smart economy dalam dalam smart citykeempat,kelima,dan keenam,smart environmentdita. visi smart city |
usaha industri kecil.permohonan izin usaha industri, perusahaan $. telah memenuhi syarat syarat yang diperlukan bagi usaha kannanannananaananaanaa sehingga terhadap perusahaan yang bersangkutan dapat diberikan izin usaha industri,: memutuskan menetapkan kesatu memberikan izin usaha industri kecil kepada perusahaan peknaanaananaannannlandenananananan nana aan lokasi perusahaan alamat perusahaan penwanaanankananlnn anna alamat pabrik penwanaanankananlnn annakoordinasiincana mamaakte pendirian denkaanaaanananaanaaa aannnannannannanaiv. rincian produksilama lan para koordinasi kabar hukum format surat keputusan izin usaha industri menengah. sukoharjorealisasi pembangunan pabrik dan sarana produksi perusahaan . , yang dilaksanakan oleh tim teknis perizinan, sebagaimana tertuang pada berita acara pemeriksaan bap) pada tanggal ee, perusahaan ." telah memenuhi syarat syarat yang diperlukan bagi usaha . sehingga terhadap perusahaan yang bersangkutan dapat diberikan izin usaha industri:, memutuskan menetapkan kesatu memberikan izin usaha industri menengah kepada perusahaan donkaaananananannananaaa.ooo woo wommanannnnnaaan lokasi perusahaan alamat perusahaan dankkanaannaaaaneanea anna aan alamat pabrik dankkanaannaaaaneanea anna aanparatenanannanananananperluasan industri kecil. pemerintah kabupaten sukoharjo size dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu #) jalan kyai mawardi sukoharjo telepon kaapermohonan . (sebutkan jabatannya) ee. (sebutkan nama perusahaan) perihal izin perluasan, dan berdasarkan penilaian serta penelitian terhadap permohonan izin perluasan, telah memenuhi syaratnama pemilik dodakananakananaan anna akte pendirian dodakanananananaana aan anaannannannannandnanananaananaanpara koordinasi tidak dipenuhi, pemegang izin usaha industri ini dikenakan sank . saya undang undang nomor tahun dan peraturan pelaksanaannya. kabar hukum format surat keputusan izin perluasan industri menengahsurat . (sebutkan jabatannya) ee. (sebutkan nama perusahaan). nomor . tanggal . perihal permintaan izin perluasan, dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor tahun dan peraturan menteri perindustrian nomor m ind per serta berdasarkan penilaian dan penelitian terhadap realisasi pembangunan sarana produksi dalam rangka perluasan industri yang dilaksanakan oleh tim teknis perizinan kabupaten sukoharjo sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan bap) pada tanggal .para koordinasinama pemilik dnananannanananananananana nana anananannanananana |
ruktur organisasi pmid kabupaten sukoharjo pengarah tim pertimbanganmasi dan sengketa infomasi informasi dokumentasiandar operasional prosedur penyusunan daftar informasi dan dokumentasi publik nomor sop tanggal pembuatan awan tanggal revisi tanggal efektif disahkan oleh bupati sukoharjo nama sop penyusunan daftar informasi dan ppid kabupaten sukoharjo dokumentasi publikpid memerintahkan kepada permohonan komponen perangkat daerah informasipemohon informasi dokumen yang diberikan publik yang denganmenandatangani tanda diminta oleh perpanjangan dimintsurat informasi atau surat pemohonjika status penolakan selama penolakan informasi dokumendinyatakan jika informasi (tujuh) hari rahasia. dokumen sejakpemberit tersebut ahu dikategorikan tertulis rahasia diberikandan tidakdapat diperpanjang lagi standar operasional prosedur penanganan keberatan informasi publik pelaksana pendukung informasi registry ppid daerah angan ppidlam keberatan terlayaninyapermohonan informasi kerja pelayanan informasi yangdibutuhkan publik yang informasi melalui datang tersedia publik yang langsung dan mengisi mejapelayana telah diisi formulirpermohonan ppid lengkap dan pengajuan keberatan atauditampilk dihampiri informasi publik dengan fotokopi scan melengkapi fotokopi website dan identitas diri identitas diri(nik), dapat (nik). melalui website dengan diunduh, mengisi formulir yang telah fotokopi diunduh dan menyertakan atasan scanidentitas diri nik) identitas kemudiandikirim alamat diri (nik) dari email ppid yangtertera pemohon website, mengirim fax yangmengajuk formulir permohonan informasikan telah diisi keberatan lengkap disertaidengan fax nomor fax ppid. melakukan registrasi semua pada daftar formulirpengajuan katadata hari pengajuan keberatan pemohon dalam keberatan pelayananinformasi dan informasi kerja pelayanan menyampaikan disimpan informasi yang pengajuan keberatan dalam telah di filedalam kepada bentuk bentuk atasan ppid hardcore dan hardcore dan softcop softcop memeriksa formulir berkas pada daftar surat pengajuankeberatan dari pengajuan hari dan yang harus para pemohon informasi keberatan jam diberikan dan memerintahkan ppid pelayanan kerja kepada ppid dan ppid pembantu untuk informasi yang dan ppid menjawab permohonan telah diisi pembantu informasi lengkap memerintahkan kepada berkas pada surat perintah ppid appid pembantu pengajuan hari dan tertulis untuk keberatan jam kepada ppid memenuhipermintaan pelayanan kerja dan ppid informasi dari pemohon informasi pembantu informasi. yang telah untuk diisi memenuhi lengkap, permintaan dip yang pemohon telah informasi diumumkan yang mengacu kan keberatan pelayanan informasi publik memberikan informasi yang dokumen pada informasi diminta oleh pemohon informasi hari dan publikyang informasikepada atasan yang jam diminta ppid jika informasikan dimaksud kerja oleh pemohon dimaksud telah masuk dip. oleh pemohon informasi atasan ppid akan informasi atau atausurat menjawab rekomendasi penolakankepad pengajuan keberatan surat kepada penolakandari pemohon pemohon informasi. jika ppid atau informasi informasikan diinginkan ppid pemohoninformasi tidak pembantu termasuk dalam dip yang karena telah diumumkan, karena informasi yang informasi belum tersedia diminta atautermasuk informasi merupakan yangdikecualikan, maka informasi yang diberikansurat penolakan dikecualikan kepada pemohon informasi. standar operasional prosedur fasilitasi sengketa informasi nomor sop tanggal pembuatan aan tanggal revisi tanggal efektif disahkan oleh bupati sukoharjo nama sop fasilitasi sengketa informasi ppid kabupaten sukoharjoelaksana pendukung pete. pembantu utama ppidlengkap dan informasi teregistrasi dan dieja pelayanan sejakpermoho dihampiri diberikan. perpanjangan ppid atau nan informasi fotokopi scania pemenuhan permohonan ditampilkan teregistrasi entitas diri informasi selamaatau diperpanjang lagi. scan identitas diri nik) dari pemohon informasi yang mengajukan keberatan.. informasi yang disengketakan tim fasilitasi sengketa informasi (empat diketuai oleh ppid utama dan belas) hari beranggotakan ppid pembantu kerjasetelah terkait, pejabat yang mengenai diterima bidang hukum, pejabat tanggapan fungsional, serta jfu yang tertulis dari sesuai dengan kebutuhan. atasan ppid tim fasilitasi sengketakabupaten kota sesuai dengankewarganegaraannya apabila tanggapan atasan ppid dalam proses keberatan tidak memuaskan pemohon infomasi bupati sukoharjo ttd wardoyo wijaya lampiran iiiformat daftar isian publik jenis ringkasan pejabat unit penanggung waktu dan bentuk jangka info isi satker jawab tempat informasi wajib wajib wajib informasi waktu ang masi informasi yang pembuatan pembuatan tersedia diumumkan diumumkan diumumkan yang atau menguasai atau penerbit informasi secara serta merta setiap saat dikecualikan retensi informasi informasi berkala arsip bupati sukoharjo ttd wardoyo wijaya pelaksana ?oe pendukung pembantu utama ppidmerta dikumpulkan masing masing komponen tahun dan setiap dari pemerintahan daerah saat komponen kabupaten sukoharjo, baik dan yang diproduksi sendiri, tahun perangkat dikembangkan, maupun yang tahun daerah dikirim pihak lain, yang berupa arsip statis maupun permendagri dinamis, arsip aktif maupun tahun arsip inaktif dan arsip vital yang dikuasai. informasi yang dilakukan meliputi jenis pergi dokumen, penanggung jawab tahun pembuatan, waktu dan pergi tempat pembuatan, serta tahun bentuk informasi yang pergi tersedia dalam hardcore dan tahu kabupaten sukoharjo mengklasifikasikan seluruh secara did yang informasi dan dokumentasi tahun2008: berkala, telah yang telah dikumpulkan dan serta merta diklasifikasi mengidentifikasikannya tahun2009: dan setiap kebenaran berdasarkan sifat informasi saat nya dan dokumentasi, selain itu juga mengklasifikasikan tahun2013, informasi dan dokumentasi tahun yang dikecualikan dengan kategori sebagaimana yang permendagri telah ditetapkan melalui tahun tahun dan pengujian tentang konsekuensi dengan pergi seksama dan penuh ketelitian tahun sebelum menyatakan pergi informasi dan dokumentasi tahun publik tertentu dikecualikan pergi1 oleh setiap orang. tahun mendokumentasikan alat tulis secara did informasi kantor berkala, publik dalam bentuk softcopy serta merta dan tempat penyimpanan dan setiap dokumen dalam bentuk hard saatikecualikan. menetapkan did secara mengadakan setelah surat setelah resmi dan mengumumkan rapat bersama did keputusan did kepada masyarakat. dengan ppid terkumpul did yang ditetapkan, utama dan dari ppid ditanda jika ada ppid pembantu tangani tambahan pembantu oleh atasan informasi untuk baru, dibuat menetapkan untuk dip ditetapkan mengunggah did website website dan resmi ppid pemerintahan sarana daerah kabupaten sukoharjo informasi maupun melalui sarana lainnya yang informasi lainnya. dimiliki oleh komponen dan pemerintah daerah standar operasional prosedur pelayanan permohonan informasi publik pelaksana ' ' ' pendukung pemohon bagian ppid dan perangkat kelengkapan waktu output kegiatan registrasi ppid daerah keterangan informasi ppid pembantu pemohon informasi dapat formulir pada hari formulir menyampaikan permohonan dan jam pemohon permohonan informasi yang informasi kerja dibutuhkan baik secara yang untuk informasi langsung dan tidak tersedia pemohon yang langsung meja telah diisi pelayanan informasi lengkap ppid atau secara dan yang langsung dihampiri ditampilkan dan fotokopi website, setiap scan fotokopi saat identitas atau scan untuk diri nik) identitas pemohon diri (nik) informasi dari secara pemohon tidak informasi langsung melakukan registrasi semua data pada hari dip yang berkas data pemohon dalam telah permohonan informasi informasi kerja tersusun publik. jika disimpan untuk dalam dokumen informasi yang dalam pemohon bentuk diminta telah termasuk bentuk informasi hardcore dalam dip dan dimiliki oleh hardcore dan secara dan meja informasi atau sudah softcopy langsung softcopy terdapat website ppid, dan maka langsung diberikan setiap kepada pemohon informasi saat atau bisa langsung untuk diunduh oleh pemohon pemohon informasi. jika informasi informasi dokumentasi secara yang diminta belum tidak termasuk dalam dip, maka langsung berkas permohonan disampaikan kepada ppid atau ppid pembantu. ppid meminta kepada dip yang telah dip komponen atau perangkat ditetapkan (sepuluh) daerah untuk memberikan oleh hari kerja informasi atau dokumen komponen sejak yang sudah termasuk atau pemohon dalam dip, kepada ppid perangkat untuk diberikan kepada daerah informasi pemohon informasi. diterima komponen atau oleh perangkat ppid daerahmemberikan informasi atau dokumen dimaksud kepada ppid atau ppid pembantu. memberikan informasi atau informasi atau peran informasi dokumen yang diminta oleh dokumen jangan publik pemohon informasi yang yang pemohon yang telah menandatangani diminta oleh diminta tanda bukti penerimaan pemohon informasi oleh informasi atau dokumen. informasi adalah pemohon (tujuh) informasi hari kerja standar operasional prosedur uji konsekuensi informasi publik nomor sop |. tanggal pembuatan tanggalrevis ioo tanggal efektif ppid kabupaten sukoharjo tahun tahun tahun permendagri tahun pergiicopy dan hardtop pelaksana pendukung ppid tim kegiatan utama pertemuan perangkat meter dan ppid gan pemohon kelengkapan waktu output angan daerah pembantu pelayanan informasi melakukan kajian atas berkas setiap saat berkas informasi dokumen yang permohonan permohonan tidaktermasuk dalam dip informasi informasikan denganmelibatkan tim dokumen dari telahdiisi pertimbangan pelayanan pemohon lengkaplah informasi. informasi dihampiri fotokopi scan identitas diri nik memberikan pertimbangan dasar hukum: pada harian surat keputus atasinformasi dokumen yang cukup jamkerja dimaksudyangbersifat rahasia tahun2008 tim berdasarkan uu, kepatutan dan dan pertimbangan kepentingan pergi1 tahun pelayanan umum informasi menyampaikan kepada ppid atas informasi pada hari informasi status informasi dokumen dokumen yang dan jam dokumen dari yangdiminta pemohon informasi, telahdinyataka kerja,maksimal komponen apakah termasuk rahasia atau perangkat atauterbuka. jika terbuka untuk (sepuluh) daerah informasi dokumenyang publik hari kerja, dimaksud adalah terbuka,maka sejak |
lampiran peraturan walikota tangerangtangerang selatan rumusan penilaian aktivitas harian capaian waktu efektif besaran tpp batas maksimal waktu efektif keterangan capaian waktu efektif jumlah waktu tiap tiap aktivitas kerja perhari sesuai keputusan walikota tentang jenis aktivitas harian tambahan penghasilan. batas maksimal waktu efektif menit hari. besaran tpp nominal yang besarannya ditetapkan sesuai keputusan walikota tentang besaran tunjangan penghasilan. jika capaian waktu efektif lebih besar atau sama dengan batas maksimal waktu efektif, maka digunakan nilai batas maksimal waktu efektif yaitu menit per hari(ar hukum, ama mohammed erwin ariani |
lampiran peraturan bupati bandung nomor tahun tanggal desemberjenis jenis izin yang merupakan ruang lingkup pelayanan perizinan dan nonperizinan untuk berbagai sektor usaha bidang penanaman modal urusan layanan layanan perizinan bidang penanaman izin prinsip penanaman modalbidang pekerjaan izin usaha jasa konstruksi umum ijuk), izin mendirikan bangunan imb), izin penyelenggaraan reklame, izin pemanfaatan ruang manfaat jalan remaja) dan ruang milik jalan remaja) bidang surat izin usaha perdagangan perdagangan sup): tanda daftar perusahaan tdp): tanda daftar gudang tdg), izin usaha toko modern utm), izin usaha pengelolaan pasar tradisional iup2t), izin usaha pusat perbelanjaan supp), bidang izin usaha industri iui), perindustrian tanda daftar industri tdi), bidang pariwisata surat izin sementara kepariwisataan, surat izin tetap usaha kepariwisataan suk) urusan layanan perizinan pemerintahan layanan nonperizinan bidang kesehatan izin mendirikan rumah sakit kelas izin mendirikan rumah sakit kelas dj, izin mendirikan klinik pratama: izin mendirikan klinik utama,dj, izin operasional klinik pratama, izin operasional klinik utama, izin operasional klinik kecantikan, izin operasional puskesmas, bidang komunikasi izin gangguan ho): dan informatika persetujuan prinsip penyediaan menara telekomunikasi seluler bersama, izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi, bidang kelautan izin usaha perikanan dan perikanan bidang pertanahan lokasi bidang lingkungan izin lingkungan, hidup izin pembuangan air limbah air atau sumber lain, izin tempat penyimpanan sementara limbah b3: izin pengumpulan limbah bidang pertanian izin usaha perkebunan untuk budidaya ipb). izin usaha perkebunan untuk pengolahan supp). izin usaha perkebunan iup terintegrasi) urusan layanan layanan perizinan bidang tenaga perpanjangan kerja dan ita transmigrasi bupati bandung, ttd dadang laser |
lampiran peraturan bupati barito kuala nomor tahun tanggal september panduan evaluasi rancangan peraturan desa tentang perubahan anggaran pendapatan danbelanja desa tahun anggaran dasar pemikiran anggaran pendapatan dan belanja desa apb desa) sebagaiwujuddari pengelolaankeuangan desayangdibahasdandisepakati oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa secara terbukalah bertanggung jawabuntuk sebesar besarnya kemakmuran,bahwa berdasarkan peraturan bupatiini, rancangan peraturan desa tentang perubahan apb desadievaluasi oleh camat. berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut atas, bupati perlumengeluarkan panduan evaluasi perubahan apb desa sebagai acuan camatmelakukan evaluasimenjamin tercapainyakepentingan umum dansesuai dengan ketentuanperaturan perundangan. tujuan umum panduan ini bertujuan untuk memberikan acuan kepada camatdalam rangka evaluasi rancangan peraturan desa tentang perubahan apb desa, c.sasaran evaluasi sasaran pelaksanaan evaluasi, yaitu: diperolehdatadaninformasiyangakanmenjadidasaruntuk memberikan penilaiankepada desadalamkaitannya dengankepatuhanpenyusunandan penetapan rancangan peraturan desatentang perubahan apb desa. diperolehdatadaninformasiyangakanmenjadidasaruntukmemberikan penilaian kepada desa dalam kaitannya dengansubstansi dan materi rancangan peraturan desatentang perubahan apb desa. d.ruang lingkup evaluasi ruang lingkup pelaksanaan evaluasi, yaitu: aspekadministrasiyangmeliputiidentifikasikelengkapandatadaninformasi terkaitdokumenpendukungdalam penyusunan rancangan peraturan desa tentang perubahan apb desa, aspeklegalitasyang meliputiidentifikasi peraturan peraturanyangmelandasi penyusunan rancangan peraturan desa dimaksud: aspekkebijakanyangmeliputiidentifikasikonsistensisubstansidanperlu dilakukan dalam pelaksanaan persiapan evaluasi, yaitu: camat membentuk tim evaluasi rancangan peraturan desatentang perubahandimaksudadalah pejabatataustafyangmemiliki kompetensisesuaibidangnyadari unsur terkaituntukmelakukan evaluasi rancangan peraturan desatentang perubahan apb desa. segalabiayayangdibutuhkanolehtimevaluasidalammelaksanakan tugasnya dibebankan pada dpa kecamatan. dokumen evaluasi dokumen utama rancangan peraturan desatentang perubahan apb desayangdan penyelamatan rancangan peraturan desa tentang perubahan apb desardestentang penetapan daftar kewenanganberdasarkanhak asal usul dan lokal berskala desa dokumen yang relevan (misal, pemdes tentang pembentukandana cadangan, perdestentang pendirian bum desa,hasilanalisa kelayakan penyertaan modal bum des, dlllembaranbesaran penghasilan pemerintah desa,. memutuskan menetapkan kesatu hasil evaluasi rancangan peraturan desa .tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan camat ini. kedua kepala desa .bersama bpd harus melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap rancangan peraturan desa . tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas paling lambat (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan camat ini. ketiga dalam hal kepala desa .bersama bpd tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetapmenjadi peraturan desa, camat menyampaikan usulan pembatalan peraturan desa kepada bupati, sekaligus menyatakan berlakunya pagu apb desa tahun anggaran sebelum perubahan. keempat keputusan camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. ditetapkan di. pada tanggal. camat .ennnnna. nama gelar dan pangkat) nip. bupati barito kuala, hj. noormiliyani disiapkan oleh tim evaluasi peraturan bupati nomor tahun tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. peraturan bupati nomor tahun 2016tentang pengadaan barang jasa desa. peraturan bupati nomor tahun tentangpbd bagibesaran penghasilan pemerintah desa, peraturan bupati nomor tahun 2017pelaksanaan evaluasi proses evaluasi dilaksanakan dengan menempuh2 (dua)tahapan, yaitu: pemeriksaankelengkapan dokumen, evaluasiadministrasi dan legalitas. evaluasi administrasiperaturan yang akan dievaluasi, konsistensipenggunaandokumendaninformasinomor,tanggaldankelengkapanlampiran semua dokumen, langkah penelitian dan penganalisaan nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen, langkah pembandingantanggalpenyampaiansemuadokumen dengan ketentuanyang berlaku tentang batas waktu penyampaian dokumen, langkah kesimpulansecaranarasitentanghasilevaluasi langkah1s d4. jikadarihasilpemeriksaankelengkapan dokumenkembali setelah dokumen diterima secara lengkap. evaluasi kebijakan dan strukturperubahan apb desa. evaluasi atas penganggaran tambahan pendapatan desa baik yang bersumber dari pad, transfers dan pendapatan lain lain telah dimasukkan dalam rencana pendapatan desa. evaluasi atas prioritas penggunaan dana yang bersumber dari perubahan alokasi dana desa add) dan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah dprd) telah sesuai peruntukannya sebagaimana ditetapkan pemerintah kabupaten barito kuala, yaitu untuk biaya pelaksanaan pemilihan kepala desa pilkades) antar waktu, kepesertaan kades dan perangkat desa pada program bpjs ketenagakerjaan, dukungan pelaksanaan kegiatan peringatan hari pangan sedunia bagi desa kecamatan terjangkit, mandastana dan rantau bawah yang berkaitan langsung dengan rute kegiatan peringatan hari pangan sedunia, distribusi spot pajak bumi dan bangunan tahun pembinaan lembaga kemasyarakatan desa pkk rt rw lpm karang taruna posyandu), pengadaan sarana dan prasarana kantor desa, pemeliharaan dan pembangunan kantor desa, dan kegiatan lain pada bidang pemerintahan desa dan pembinaan kemasyarakatan sesuai keputusan masyarakat pada musyawarah desa. evaluasi atas prioritas penggunaan danadalam hal terjadinya penghematan belanja dengan berpedoman pada prioritas penggunaan dana sesuai sumber dana semula, yaitu a.sisa dana yang bersumber dari add diprioritaskan untuk mendanai kegiatan pada bidang pemerintahan dan pembinaan masyarakat serta dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pada bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, sisa danyang bersumber dari dprd diprioritaskan untuk mendanai kegiatan pada bidang pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan desa, dan sisa dana yang bersumber dari dana desa diprioritaskan untuk mendanai kegiatan pada bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. evaluasi atas prioritas penggunaan dana dalam hal terjadinya pergeseran antar bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanjadengan berpedoman pada prioritas penggunaan dana sesuai sumber dana, dan telah memenuhi persyaratan perubahan bidang atau kegiatan dan atau jenis belanja sesuai dengan keputusan masyarakat dalam musyawarah desa. evaluasi atas klasifikasi belanja, kode rekening, jenis belanja, pembiayaan, tata cara penyusunan dan penetapan apb desa berpedoman pada peraturan bupati barito kuala nomor tahun tentang pedoman penyusunan apb desa tahun anggaran dalam rangka peningkatan kapasitas pemerintah desa untuk menyikapi perubahan tata kelola pemerintahan dan keuangan desa, perubahan apb desa diprioritaskan untuk pelatihan terkait sook desakan pengelolaan keuangan desa. tempatpenyelenggaraan masing masing wilayah kecamatan atau kabupaten barito kuala atau dalam wilayah provinsi kalimantan selatan. evaluasi atas penganggaran kegiatan study komparasi luar daerah pada kode rekening perjalanandinas (bukan kegiatan pelatihan bintik) dan sudah dilengkapi dengan surat persetujuan dari sekretaris daerah. hasil evaluasi setelahselesaimelaksanakanevaluasiperubahan desa. laporan hasilubahan apb desa, dan (b) evaluasi atas substansi perubahan apb desa. laporan hasil evaluasi rancangan peraturan desa tentangperubahan apb desadidistribusikan kepada kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten barito kuala, dan inspektorat daerah kabupaten barito kuala. lembar evaluasi perubahan apb desa kabupaten barito kuala kecamatan .cooooooo wmo.mo desa kanaannnannnnnannaaaan aspek administrasidanlegaits pppperubahan apb desa dilakukan pembahasan dan penyelamatan disepakati bersama pemdes tentang tepat waktu pemdes tentang apb apb desa pemdes tentang perubahan desa perubahan apb desa lihat apb desa harus diajukan kepada tanggal keputusan) bupati untuk evaluasi apakah bpd telah menyepakati rancangan keputusan hasil musyawarah bpd berdasarkan perda pemdes tentang apb desa rancangan pemdes pembahasan dan penyelamatan tentang bpd tentang perubahan apb desa pemdes tentang apb desa perubahan apb desa deh tampa pere damvema eiga aspek kebijakan dan struktur apb desa perubahan apb desa (o21 umum apakah rancangan pemdes tentang apb desa rkp desa atau rkp perubahan perubahan apb desa disusun berdasarkan tahun berkenlb. apakah estimasi pendapatan desa yang pemdes terkait desa (massal bersumber dari pendapatan asli desa rasional pemdesperlu ttg dprd bersumber dari dana transfer rasional dan perlu 201t ttg add realistis (sesuai dengan peraturan bupati) beserta perubahannya belanja apakah penempatan pos belanja telah sesuai perlu nomor dengan peraturan perundangan tentang pedoman penyusunan apb desa semua kegiatan belanja desa telah sesuai dengan perlu tentang daftar kewenangan desa kewenangan desa aan itaiammamenumtmmtmey lebih dari (satu) tahun anggaran (multiyears) ptoanetaranbatagmarape apb desa perubahan paling banyakapakah siap, tunjangan dan operasional untuk perlu tentang kepala desa dan perangkat desa sesuai yang siap dan tunjangan ditetapkan dalam perlu apakah besaran tunjangan dan operasional untuk perlu tentang anggota bpd serta insentif rt rw dianggarkan siap dan tunjangan sesuai yang ditetapkan dalam perlu alokasi belanja desa dengan output yang akan harga perkiraan sendiri hps) dihasilkan logis karena telah memperhitungkan dan harga satuan kabupaten tingkat kejahatan apakah pada pos penerimaan pembiayaan terdapat siapa tahun anggaran sebelumnya apakah ada pos pengeluaran pembinaan untuk pembentukan dana cadangan apakah pembentukan dana cadangan sudah pemdes tentang dana ditetapkan dengan pemdes cadangan (al peta areas penyertaan modal bumdes apakah penyertaan modal bumdes telah sesuai peraturan desa tentang dengan peraturan perundang undangan dan pembentukan bumdes dan ditetapkan melalui peraturan desa dan memenuhi hasil uji kelayakan usaha nilai kelayakan usaha atbtantatamamgenaasesommma1 terdapat siapa tahun anggaran sebelumnya pada apb desa perubahan, apakah siapa tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya kesimpulan penilaian struktur apb desa atau perubahan apb desa: kesimpulan umum hasil evaluasi evaluasi dilakukan tanggal .ooo woo nama dan tanda tangan ketua tim hasil evaluasi (coret yang tidak perlu) nama nnnnnnnnnennnnnnnnna nana untuk disetujui bupati jabatan: eneoooro maan untuk diperbaiki desa keputusan camat terhadap. kop camat kecamatan anta. kabupaten barito kuala keputusan camat enak. nomor . tahun tentang hasil evaluasi rancangan peraturan desa .eococonakakaan tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja desatahun anggaran camat nnnnnnkn menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan peraturan bupati, perlu menetapkan keputusan camat tentang hasil evaluasi rancangan peraturan desa .tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa kecamatan . |
bulan desember dibagi rata 50x dibagi berdasar potensi jumlah pembagian 25y4 berdasarkan panjang jalan kab kota berdasarkan pemakaian bbb masing masing no| kab kota alokasi per kab kota kab kota rp) panjang jalan persentasi alokasi per kab kota| pemakaian persentasi alokasi per kab kota oo) km) rp3) liter) rp) rp) banjarmasin (saro banjarbaru (tanah laut (banjar |rain astr balangan tabalong anah bumbu (kotabaru sudah gubernur kalimantan selatan, labirin noor |
lampiran peraturan bupati polewali mandar nomor tahun tanggal desember babi khususnya kepada pemerintah kabupaten dan kota untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah dengan menggunakan prinsip otonomi seluas luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan yang telah menjadi kewenangandaerah. kewenangan dimaksudidalam peraturan pemerintah tersebut diatur mengenai fungsi fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban pemerintah provinsi kabupaten kota dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat. dalam penyelenggaraan fungsi fungsi pemerintahan tersebut, bupati selaku kepala daerahyusunan organisasi perangkat daerah tersebut berdasarkan pertimbangan adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani baik yang bersifat urusan wajib dan atau urusan pilihan. sehingga dengan demikian, kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sangat ditentukan oleh kinerja organisasi perangkat daerah yang ada. dalam rangka pembinaan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan fungsi fungsi pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah kabupaten polewali mandar, diperlukan adanya penilaian kinerja terhadap satuan kerja perangkat daerah skpd) sebagai sarana evaluasi kemajuan peningkatan kinerja pemerintahan dalam melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat. agar penilaian dapat dilaksanakan secara obyektif, transparan dan akuntabel, diperlukan pedoman penilaian kinerja satuan kerja perangkat daerah lingkungan pemerintah kabupaten polewali mandar. maksud dan tujuan pedoman penilaian kinerja satuan kerja perangkat daerah skpd) ini dimaksudkan sebagai acuan dalam melakukan penilaian terhadap upaya peningkatan kualitas kinerja organisasinya; tujuan pedoman penilaian kinerja satuan kerja perangkat daerah ini agar penilaian kinerja dapat dilaksanakan secara obyektif, transparan dan akuntabel. sasaran sasaran pedoman ini adalah terlaksananya penilaian kinerja terhadap satuan kerja perangkat daerah secara efektif, sehingga penilaian dapat menghasilkan satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai kinerja terbaik. ruang lingkup penilaian ruang lingkup penilaian kinerja satuan kerja perangkat daerah adalah penilaian terhadap satuan kerja perangkat daerah yang meliputi komponen standar manajemen organisasi, yaitu perencanaan, organisasi dan tata laksana, pengawasan, dan pelayanan publik serta komponen capaian indikator kinerja utama iku) yang pemberian nilainya berdasarkan nilai rata rata persentase pencapaian indikator kinerja utama iku) satuan kerja perangkat daerah skpd). bab pengertian, prinsip,dan instrumen penilaian pengertian dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:, selanjutnya disingkat skpd adalahpolewali mandar. kinerja adalah capaian atas. aspek aspek standar manajemen organisasi adalah aspek perencanaan, organisasi daerah, pengawasan, dan pelayanan. indikator kinerja utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis skpd yang telah ditetapkan. penilaian kinerja adalah serangkaian kegiatan pengamatan, pengukuran, dan penilaianterhadap yang dilaksanakan dalam periode tahun berjalan; skpd pelayan.n publik adalah skpd yang fungsi pelayanannya langsung berhubungan dengan masyarakat. skp non pelayanan publik adalah skpd yang fungsinya pelayanannya tidak langsung berhubungan dengan masyarakat. pelayanan public adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat baik berupa barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh skpd. prinsip dalam pelaksanaan penilaian kinerja skpd dilakukan dengan memperhatikan prinsip: transparan artinya metode dan hasil penilaian harus dapat dengan mudah diakses dan diketahui oleh pihak pihak yang berkepentingan; konkrit artinya penilaian kinerja skpd yang ditetapkan bersifat nyata dan jelas capaiannya; konsistenartinya pelaksanaan penilaian memperhatikan ketersediaan data, informasi dan kelengkapan bahan lainnya yang dibutuhkan dalam penilaian; obyektif, artinya penilaian dilaksanakan secara profesional dan bebas dari kepentingan pribadi dan atau golongan; akuntabel artinya hal hal yang diatur dalam penilaian kinerja skp harus dapat dipertanggungjawabkan secara konsisten kepada pihak yang berkepentingan. instrumen penilaian instrumen penilaian kinerja satuan kerja perangkat daerah, mencakup komponen dan indikator penilaian sebagai berikut komponen standar manajemen organisasi. komponen ini berkaitan dengan penilaian terhadap aspek aspek sebagai berikut: perencanaan nilai maksimum unsur unsur penilaian terhadap aspek perencanaan, sebagai berikut rencana strategis renstra) apakah renstra telah tersedia? ii. apakah renstra mengacu pada rpm? iii. apakah renstra menguraikan kondisi awal dan kondisi yang diharapkan skpd? iv. apakah renstra memuat, visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan? apakah renstra menyajikan iku? rencana kerja senja) apakah senja telah tersedia? ii. apakah senja mengacu pada renstra dan rkd? iii. apakah senja menguraikan evaluasi pelaksanaan senja tahun lalu dan telaahan terhadap prioritas pembangunan nasional serta program kegiatan dari masyarakat? iv. apakah senja telah menyajikan analisis terhadap indikator kinerja tahun lalu dan proyeksi yang akandatang? penetapan kinerja apakah penetapan kinerja telah tersedia? ii. apakah penetapan kinerja telah mengacu pada renta? iii. apakah penetapan kinerja memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target, program dan kegiatan, anggaran dan total anggaran? iv. apakah penetapan kinerja menyajikan indikator kinerja utama iku)? apakah terdapat pernyataan penetapan kinerja dengan bupati? organisasi dan tata laksana(nilai maksimum unsur unsur penilaian terhadap aspek organisasi, sebagai berikut aspek organisasi apakah terdapat papan struktur organisasi skpd yang sesuai dengan perda kelembagaan? ii. apakah terdapat papan struktur organisasi perundang yang selain menguraikan jabatan struktural juga menguraikan jabatan fungsional umum jfu)? iii. apakah telah melaksanakan analisis jabatan secara keseluruhan? iv. apakah sebagian besar jabatan telah dilakukan analisis jabatan lebih atau sama dengan lima puluh persen? apakah telah mengaplikasikan jabatan fungsional umum jfu) bagi pns non struktural? aspek penatalaksanaan apakah uraian tugas pegawai telah ditetapkan dengan keputusan kepala skpd? ii. apakah setiap pegawai memiliki lembaran uraian tupoksi dan uraian tugas yang dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan tugas? iii. ketersediaan standar operasional prosedur sop) apakah sebagian besar pelaksanaan tupoksi telah dibuatkan sop? apakah terdapat sebagian kecil pelaksanaan tupoksi telah dibuatkan sop? iv. keterbukaan informasi sop apakah terdapat sop yang telah ditetapkan dibuat dalam bentuk brosur? apakah terdapat sopapakah pelaksanaan surat menyurat surat masuk) telah sesuai dengan tata naskah dinas? vi. apakah terdapat jumlah pengelolaan berkas? vii. apakah telah menggunakanklasifikasi arsip dalam mengelola arsip? viii. apakah tempat berkas dokumen tersusun dan tertata rapih? ix. apakah terdapat penetapan informasi yang bisa diakses oleh publik (ditetapkan dengan keputusan kepala skpd)? apakah terdapat website skpd yang terintegrasi dengan website kabupaten? xi. apakah secara periodik meng update informasi yang termuat dalam website? xii. apakah telah mengembangkan sistem informasi berbasis data base terkait tupoksi skpd misalnya simpeg, simbad, dll)? xiii. apakah terdapat fasilitas front office untuk pelayanan tamu dan informasi? xiv. apakah terdapat sarana pengaduan kotak pengaduan, loket pengaduan, email, telepon, dll)? xv. apakah terdapat evaluasi dan tindak lanjut pengaduan secara periodik? sumber daya manusia aparatur( nilai maksimum unsur unsur penilaian terhadap aspek sumber daya manusia aparatur, sebagai berikut apakah terdapat absensi ketaatan jam kerja pegawai ii. apakah absensi telah menggunakan sistem sidik jari elektronik yang berfungsi dengan baik? iii. apakah melaksanakan rekapitulasi absensi setiap akhir bulan? iv. apakah melaksanakan evaluasi ketaatan jam kerja pegawai? apakah telah dilakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi ketaatan jam kerja pegawai pemberian reward and punishment)? vi. apakah terdapat pengelolaan data kepegawaian duk)? vii. apakah terdapat pengelolaan data kepegawaian betting)? viii. apakah terdapat pengelolaan data kepegawaian buku induk)? ix. apakah terdapat alokasi anggaran untuk pengembangan sdm? apakah telah dibentuk focus group discussion fgd) internal skpd? xi. apakah terdapat pedoman internal berupa motto dan janji pelaksanaan tupoksi? xii. apakah telah mengembangkan penilaian kinerja individu? xiii. apakah seluruh pejabat yang wajib melaporkan lakon telah melaporkan lakon? xiv. apakah terdapat pakta integritas antara kepala daerah dan kepala skpd? xv. apakah seluruh pegawai lingkup skpd tersebut telah menandatangani pakta integritas? pengelolaan keuangan( nilai maksimum unsur unsur penilaian terhadap aspek pengelolaan keuangan, sebagai berikut apakah indikator indikator capaian dalam rka dpa telah terisi lengkap? ii. apakah laporan bendahara pengeluaran administratif dan fungsional) disampaikan tepat waktu? iii. apakah laporan monitoring dan evaluasi per triwulan disampaikan tepat waktu? iv. apakah laporan monitoring dan evaluasi per semester disampaikan tepat waktu? apakah laporan akhir tahun memuat laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan? vi. apakah telah menyusun berita acara pemeriksaan kas per triwulan? pengukuran dan pelaporan kinerja( nilai maksimum unsur unsur penilaian aspek pengukuran dan pelaporan kinerja, sebagai berikut pengukuran kinerja apakah iku telah relevan dengan sasaran yang diukur? ii. apakah iku dapat diukur realisasinya? pelaporan kinerja apakah telah menyusun laki skpd? ii. apakah laki menyajikan informasi mengenai pencapaian iku? iii. apakah laki menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan? iv. apakah laki menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja?? vi. apakah laki menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian kinerja? pengelolaan barang daerah( nilai maksimum unsur unsur penilaian terhadap aspek pengelolaan barang daerah, sebagai berikut apakah telah menyusun rencana kebutuhan barang rkb skpd)? ii. apakah telah menyusun rencana kebutuhan pemeliharaan barang akbp skpd)? iii. apakah telah menyusun daftar rencana tahunan barang? iv. apakah terdapat berita acara pemeriksaan barang? apakah terdapat berita acara penerimaan barang? vi. apakah terdapat buku penerimaan barang? vii. apakah terdapat buku pengeluaran barang? viii. apakah terdapat buku barang inventaris? ix. apakah terdapat buku barang pakai habis? apakah terdapat kartu barang? xi. apakah terdapat kartu persediaan barang? xii. apakah terdapat buku pengambilan barang? xiii. apakah terdapat buku pengadaan? xiv. apakah terdapat kartu inventaris barang kib)? xv. apakah terdapat kartu inventaris ruangan kir)? xvi. apakah terdapat buku inventaris? xvii. apakah terdapat laporan semester tentang penerimaan dan pengeluaran barang? xviii. apakah terdapat rekap buku inventaris? xix. apakah terdapat laporan mutasi barang? xx. apakah terdapat rekapitulasi daftar mutasi barang? pengawasan( nilai maksimum unsur unsur penilaian terhadap aspek pengawasan, sebagai berikut apakah telah mengembangkan prosedur pengendalian internal keuangan? ii. apakah tidak terdapat hasil temuan pengawasan berdampak kerugian negara? iii. apakah terdapat tindak lanjut terhadap temuan? pelayanan( nilai maksimum unsur unsur penilaian terhadap aspek pelayanan, sebagai berikut apakah seluruh jenis pelayanan telah dibuatkan standar pelayanan? ii. keterbukaan informasi mengenai standar pelayanan apakah standar pelayanan yang telah ditetapkan dibuat dalam bentuk papan informasi? apakah standar pelayanan yang telah ditetapkan dibuat dalam bentuk brosur? apakah standar pelayananiii. apakah terdapat maklumat pelayanan yang ditandatangani oleh kepala skpd dan seluruh pegawai? iv. apakah maklumat pelayanan dibuat dalam bentuk papan informasi? apakah terdapat sistem prosedur pengelolaan pengaduan pengguna layanan? vi. keterbukaan informasi mengenai sistem prosedur pengaduan pengguna layanan apakah sistem prosedur pengelolaan pengaduan pengguna layanan dibuat dalam bentuk papan informasi? apakah sistem prosedur pengelolaan pengaduan pengguna layanan dibuat dalam bentuk brosur? apakah sistem prosedur pengelolaan pengaduan diinformasikan dalam media informasi elektronik website skpd atau website pemerintah kabupaten) vii. apakah terdapat petugas pengelola pengaduan pengguna layanan? viii. apakah terdapat sistem pengelolaan mutu layanan (pembentukan gugus kendali mutu)? ix. apakah terdapat persyaratan pelayanan? keterbukaan informasi mengenai persyaratan pelayanan: apakah persyaratan pelayanan dibuat dalam bentuk papan informasi? apakah persyaratan pelayanan dibuat dalam bentuk brosur? apakah persyarat. apakah terdapat biaya tarif pelayanan yang ditetapkan berdasarkan landasan hukum yang jelas? xii. keterbukaan informasi mengenai biaya tarif apakah biaya tarif pelayanan dibuat dalam bentuk papan informasi? apakah biaya tarif pelayanan dibuat dalam bentuk brosur? apakah biaya tarifii. apakah terdapat standar waktu untuk penyelesaian pelayanan? xiv. keterbukaan informasi mengenai standar waktu penyelesaian pelayanan? apakah standar waktu penyelesaian pelayanan dibuat dalam bentuk papan informasi? apakah standar waktu penyelesaian pelayanan dibuat dalam bentuk brosur? apakah standar waktu penyelesaiv. apakah terdapat target standar pelayanan minimal spm) bagi skpd yang telah memiliki spm? xvi. apakah melaksanakan survei ikm berdasarkan aturan yang berlaku? xvii. apakah terdapat rata rata skor ikm yang diperoleh? xviii. apakah telah melaksanakan tindak lanjut dari hasil survei ikm? adapun aspek pelayanan pada huruf tersebut atas, diperuntukkan bagi skpd yang menyelenggarakan fungsi fungsi pelayanan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. butir butir penilaian terhadap masing masing unsur pada setiap komponen dan aspek penilaian tersebut, sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini; komponen capaian indikator kinerja utama. komponen ini berkaitan dengan tingkat capaian terhadap indikator kinerja utama yang telah ditetapkan pada masing masing skpd. aspek yang dinilai adalah capaian indikator kinerja utama pada tahun sebelumnya (n dan tahun berjalan (n). lembar penilaian terhadap komponen standar manajemen organisasi dan capaian indikator kinerja utama, sebagaimana tercantum pada lampiran iii peraturan bupati ini; bab iii pelaksanaan penilaian dan penghargaan pelaksanaan penilaian tim penilai untuk objektivitas dan tertib pelaksanaan penilaian, dibentuk tim penilai kinerja satuan kerja perangkat daerah, yang bertugas melakukan penilaian secara transparan, kongkrit, konsisten, obyektif dan akuntabel terhadap komponen penilaian kinerja satuan kerja perangkat daerah. susunan organisasi tim penilai, terdiri dari ketua sekretaris daerah kabupaten polewali mandar wakil ketua asisten administrasi umum sekretariat daerah kabupaten polewali mandar sekretaris kepala bagian organisasi sekretariat daerah kabupaten polewali mandar anggota terdiri dari unsur unsur badan perencanaan pembangunan daerah badan kepegawaian dan diklat daerah inspektorat bagian pengelola keuangan sekretariat daerah bagian pemerintahan sekretariat daerah bagian hukum sekretariat daerah bagian humas dan protokol sekretariat daerah bagian umum dan perlengkapan sekretariat daerah pelaksanaan penilaian periode waktu penilaian kinerja satuan kerja perangkat daerah dilaksanakan dalam satu tahun anggaran pada tahun berjalan; pelaksanaan penilaian dilaksanakan pada minggu ii iii bulan desember; hasil penilaian ditetapkan dalam keputusan bupati; hasil penilaian diumumkan secara terbuka; penghargaan satuan kerja perangkat daerah yang memperoleh nilai tertinggi mendapatkan penghargaan piala citra kinerja prima yang ditetapkan dengan keputusan bupati polewali mandar; penghargaan diserahkan oleh bupati polewali mandar dalam suatu acara resmi dalam rangkaian memperingati hari ulang tahun kabupaten polewali mandar; bab lain lain untuk mendukung kelancaran dalam pelaksanaan penilaian, maka setiap satuan kerja perangkat daerah dapat mengembangkan kualitas manajemen organisasinya berpedoman pada peraturan bupati ini. bupati polewali mandar, ali baal masdar |
lampiran peraturan bupati mamuju utara nomor tahun tanggal novran uskup keterangan tonorarumpenanggung jawab pengelolakeuangan | daa pembatkuasapenggumangaan oo mapaudaasi doa geun s000| mapaudeadaas iojuasd 250jta orang bulan o00| mapaudego00| mapauderadaas 25mars similar orang bulan 9g mapaudeadams smiarsi mia ong bulan (ih mepeguderadaas omilarsd sila orang bulan mapaudeadaas stilasi omiepeuderadaas omilarsd booriiiar orang bulan rp350 mapauderadaas omilarsd sorniiar ( orang bulan mepeuderadaas omilarsd imun orang bulan mapaudeadaasitim jomgpun maa mapaudeadaas iojuasd s0jta orang bulan mapaudaadaas b0luas pooja orang bulan mapaudeadaas borjuasi mila orang bulan s0) mapandradam imersi 25m ong bulan mapauderadaas 25mars similar orang bulan mapaudradam smiarsi mia omngbuan (ih mepeguderadaas omilarsd 25milaapauderadaas s0milad booriiiar orang bulan mapeuderadaas oomilarsd sorniiar ( orang bulan mepeuderadaas omilarsd rnitlun orang bulan mapaudeadamsitim jomgpun membayar (spm) mapandrasi rhi akan mapaudeadaas iojuasd swaraudmedaes 25miast smile gaun maraudmadaes sniiarsd rp. ois ayun (ih miapagudnad osilasi 25m oaw bulan mapagudad 25lari soma oaw bulan mapegudrad atas omlarsd siar oag bulan mipagudenad des stilasi millar o org bulan wapagudnad aes wmmilarsd 250miliar oara bulan (im miapagudnad omilarsd b0miliar mary bulan mapagudnad aes omilarsd soldier oara bulan page 1of eo ran kun barat keterangan waraudredaes omits imun jambuan aang bea aa seomampecawma mapandrasi akan t00| mapaudeadaas iojuasd 25ong bulan mapauderadaas 25mars similar orang bulan mapaudradams smiarsi mia omngpuan (ih mepeguderadaas omilarsd 25mnad aas emilarsd millar ( orang bulan mapeguderad aas omilarsd 250siniar ( orang bulan mapauderadaas b0milad booriiiar ( orang bulan mepeuderadaas omilarsd sorniiar ( orang bulan mepeudeadaas omilarsd rnitlun orang bulan mapaudeadamsitim jomgpun pembantu petugas pengelola administrasi belanja pegawai (papa) namurespioua joan naraudredasrp luas2oua joy bim maraudradaes borjuasi boja ) oay bian i000| waraudradas atas imi oag akan napgudaadaes imilarsd rp.25miliar ong bulan s000| waraudredas pp25mas oaw bian waraudradaes smiarsd rp. mix oo oay bin g000| napagudradaes omilarsa 25m oo ong bulan napgudradaes 2migrasi omnia oo ong bulan o00| naraudradaes solaris siar oag bulan mapaudaedaes tomilars tml oag bulan waraudradaes warsi 2s0pilar oag bian maraudradaes rp2 relasi berilah oay bian napgudradaes relasi similar ong bulan rp maraudredas omits oaw akan no wapmdradastmn josybim (vb layanan pengadaan (ulp) (2a pejabatpengadaanbarangyasa jomobum rp00) panmapengadaanbarangjasa konstruksi) period oo) mapaupergakensi o joagpaa m0) mepegupengatsandates asi b0ota orngeaet mepegupengataandates b00 atas miliar orngpaet mapegupengasandates imigrasi 25miliar mengeset mepegupengaandates 25milad similar orngpaet mpeg pengataandates bmilarsi miliar orngeaet miapagupergakendatas osilasi 25miliar oargpaet (ih miapagupergarken datas 25milad miliar oargpaet miapagupergaken datas omilarsd similar oargpaet wiapagupergatken datas stilasi nir oargpaet mia pagupergarken datas rp100 ricard 250rniak oargpaet mia pagupergakken datas rp. ricard bordir oargpaet (im miapagupergatken datas rp. oilarsd ormas oargpaet (mn miapagupergaken diatas rp. omilarsd rpitiin oagpaet napegupergeaandates rpitiun oo omgpsat (po sdm, page 20f ran sun biayaiapaupewakmpakrsiwsisron mia perda (po nilai pagu pengadaan jasa konsultansi diatas rp. juta orang paket juta narseoebmpalamasiritojua pepat (oo in00| nilai pagu pengadaan jasa konsultansi jasa lainnya diatas rp. orang paket juta rp. juta nilai pagu pengadaan jasa konsultansi jasa lainnya diatas rp. orang paket juta juta nilai pagu pengadaan jasa konsultansi jasa lainnya diatas rp. orang paket jutailooga. nilai pagu pengadaan jasa konsultansi jasa lainnya diatas rp. orang paket miliar rp. triliun nilai pagu pengadaan jasa konsultansi jasa lainnya diatas rp. orang paket triliun (es person anggaran pengadaan baranguasa (konstruksi nilai pagu pengadaan diatas rp. miliar rp. orang paket miliar page 3of ran suntriliun orang paket nilai pagu pengadaan diatas rp. triliun orang paket pagatan sang kostum nilai pagu pengadaan diatas rp. miliar rp. orang paket miliar nilai pagudl. . orang paket nilai pagu pengadaan diatas rp. miliar rp. triliun nilai pagu pengadaan diatas rp. triliun orang paket pro samonkotuks)50triliun nilai pagu pengadaan jasa konsultansi jasa lainnya diatas orang paket rp. triliun honorariumpenerima hasil pekerjaan thn.ge 40of ran hsuan keterangan pnb) waraudrasi rpioojua jambuan wiapagudanad'ales ojuasd 2s0jua oag bulan so00| wipagudanad'als e0luas pooja yang bulan so00| wiapagudrad'aes amiarsd rp. similar abuan rp000, pegudanad'ales 25mars similar yang bulan wipagudrad'aes bmilarsd rp. orbit oag bulan (ho wii pegudanad'ales ormlarsd 25miliar oag bulan pegudanad'ales srmlarsa gorila yang bulan pegudarad'alas omilarsd similar oangllan pegudanad'ales srmilarsa millar oargllan pegudanad'ales omilarsd 2s0miliar oangllan (im pagudanad'ales omilarsd booriiiar gangguan sao00| (no pegudanad'ales omilarsd soriiiar yang bulan so000| wiapagudarad'als omilarsd ation yang bulan wapaudredaesitim jambuan bendahara nisipagudanasd rp.100juta o orang bulan rp sa0000| wiapagudanad'ales mo0luas 2s0jta yang bulan wiapagudarad'als ze0luas pooja yang bulan bo0000| wapagudarad'als sibjuasd similar yang bulan wiapagudrad'aes amiarsd rp.25miliar oag bulan pegudanad'ales 25mars similar yang bulan rp000) wipagudrad'aes srilarsd rp. orbit oag bulan (ho wii pegudanad'ales ormilarsd 25miliar yang bulan pegudanad'ales rp. srmlarsa gorila yang bulan pegudarad'alas omilarsd similar oangllan pegudanad'ales srmlarsa millar oangllan pegudanad'ales omilarsd 2s0miliar org bulan (im pagudanad'als omilarsd booriilar yang bulan (no wii pagudanad'ales omilarsd soriiiar yang bulan wipagudarad'als omilarsd alun yang bulan sat) wapaudredaesitim joagbua hwgmrumpakaloasstemakumas kas span saissmasiasnsitanbal nona dengna kan bupati age pages umbian 000p ade talkasasetadastaana dan eselon kewmeikaa jomrgbian ingetpenegunabarang omngbdan baasanaaaasaa ape mn. naa diseminasi fgd kegiatan sejenis sumber membahas madani gene win men disetarakan page eo ran kun barat keterangan pesatseonyawdseaaan joakim pesatseonil yagdseaaan joaglam a00) pesatseonlikebavanyagdseaden dalam weda toga (po pembawa acara tomi mana fgd kegiatan sejenis kewaeldi kota orang kegiatan a00) sekeras para kegiatan s000| (honorariumpenyuluhnon pegawai negeri. sajaratmda parutan dasa bagian water) jomrgbuan .al pramubakti g01 sipamdanpengenud badan ab000| ane see tower ihonorarumrohanyan jamu keadaan a000| ihonorarumtimpaaksanakegatan yangdietaptandeh presiden pernah tobin perngargkseb omrgbian kendreoikeua jomgbian seats jomngbdan asm yangdietapkan deh vertex pejabat seingat versi pernah perngargiseb jomgbian ga mobil am) season jomrgbun mm) yangdietapkandeh gabat usulan bumi pernah om htm peranggrgiseb jomgbian top ga mobil sekai jomngbaan dea yangdietapkandeh paksa pernggrgiseb jomrgbian sesar jomrgbdn mm) aga mobil (po ponrarumsaetamattmpelaksawakegatan tema wiki kota jaga (po enowmwmmpewusawnguau sat peranggangjaseb pemenang eat joe page 60of eo ran kun barat keterangan 4ad desaingais (po aas fotograf joe pembuat atik tara a51 penanggungjawab joe reda penting edr joe desaingais joe pembuat asas gelbowuaummeacaaawase penanggungjawab joe b0po| reda a000| web adik joe se00| webbepelwer d000| pembuat arik jasa wemmemwmamam satker yang mengelola belanja pegawai ata atasanlangsungpevegangkaskpa ja. mepegudanasi 25milah o oman i000| d mapeudeadaas smillrsi sora ongbuan mepeguderadaas omillrsi miller orang bulan mepeguderadaas o0pillars 200millar orang bulan je meipegudenadaas 200milla oo ongpuan pemegangkasbawahara aa mapaudeasi rp2 smile bagun do mapeudeadaas smillrsi sora orang bulan rp000) mepeguderadaas omillrsa miller orang bulan m000| mepeguderadaas o0pillars 200millar orang bulan meipeguderadaas z00milla oo omngpuan aa mapandrasi rp2smith bagian do mapeudeadaas smillrsi sora ong bulan mepeguderadaas omillrsi milir orang bulan m000| mepeguderadaas o0pillars 200ml ( orang bulan rp000 je meipeguderadaas 20milla omgpuan m000| (ae ivakasidanfonorarumpenyelenggarawian aman pegalanvergah sea ujian mahasiswa page 7of ran hsuan keterangan ujian dsn mahasiswa ujian yasa mahasiswa fenearum penyelenggara ujan perdikan dasar pasangan oma pendakian yeregeh pasangan oma gajsmumemaumomonrecamineceaseteng aoa goonganidan laki r5) jsmumamausetamromumemenu geog joanglam georgia joangbam a00) geovanie joangbam aro gaorgaiv joanglam (ar uremkanlamsur aga jompo boga oma boga oma "slisssnsbntindoiasasasiskad kena dan daerah perarggugdarb jomngedan koordinator jangan tenaga pamor jomngedan pad ssi denny dengan ben kabupaten apa pagu penghoarketagan kabupaten aa konduktor pergsokeh keuangan jomgblan a00, & wear joran soo open jomngbaan asmustaer joran bupati mamuju utara, page 80f op ran oku agus ambo djiwa page 9of |
biaya bbm mobil dinas uang saw uang transportasi rep presentasi transportasi biaya riil) batas spasi too imayjuvaa apung satu s0007 iboripu sam eluta bas s0009 mao ian s000 sierra lo. padongga lo. pasang lo. bambaamtu barbara soo0g dongeng @s00o0o7| se00 ai20000 mampu tengah imam iseng o paman (mama makassar oo baa ri) baya ril ima testo)| baa ri) baya ril ss61600 kendi baa ri) baa jeoontdo baa ri)h baal ss00000 omjamabal lombok ibarat hari baa siswanya bagai baa ibodekata bahari baa bandung bahari baa bahari baa jai bahari baa tembok bari baa jkaumantan taman oo imam 200g basi bae aaaaaa 20m00) basi bae teman 22m00) bagi bae tai 22m007) baar bae same 2m00| 00g mar bae tan bara bae patas 200g mat bae bam bae og 2mo0) bae upah 2m00| aaa 20m)lagu ambbiaya trans seri ess5 wakil bupati sawang penginapan hari udara (pp) batas paus, ivamiuuaa: teu s15g ksau s15g ooriwu ss) sig jawa mag men mene manga men, tera mag era jaa ctesawaa mag tsataamu mag era besar mag 168100g a20000 mate tam asa 207og irama pra makasar o | baa ri) baar s8000g indo baa ri) baa ss61600 tki baan bae tam 200g been basi saat abameamoo aam an, sirap mai bae (css aro moon bae bae tama mai bae 2100g baek basi baek bas aro 2mo0) bae bae ujkalmantan too too eaikapan baa baal isamaida baa baya paankaaya baa baya tanaman baa bayar pontianak baa bari sumatra too laen baa baa medan bagai baya ril bam bagai baa ril pamong 200300g baa baa ilmu baa bari |ovlmuu baa baa dipadu baa' pegawai uang saku uang tem mass: haag has haa aa) hamas hama aa) sinema ag. hem masa hama mama jne soo meme aa) jam hee gea asa) jarak tama rae heo tama bupati mamuju utara, agus ambo djiwa lampiran uang transportasi sen mang bbm mobil dinas eseloniila sekurang penginapan lokal hari udara (pp) batas paus, imamjuuaa: poo apung lo. issuu lo. iboripou a00) lo. sam keuutba lo. bas a00) lo. ian to. lo. serta padang pasang yaa bebas sa ag sa ag mampu tengah imam am ara too mamasa der50) png merson mes ton) asean rab ase00) bahan ssi lema aga 20an bean bam tema gas to) bahan mag aaa a00 yaaa ear) bea bae bae tag bae seo ammar bea tok s7og bak bae jkaumantan pop balikpapan bagai bayar isamainga bahari bayar paengkraya o | o a700) bari baya baniamain bari baya kontak bagai baa semata o | jauh asi900) bagai baa medan bari baya beam baya ril baya ril palembang baya ril baya ril iiamwg bari baya vma luu bahari baa rii bahariipegawai tidak tetap uang mewuucman pr) u ug 4emas ten ag aat p0 aee emma re tama mas maag mio sk es ae ao sae aoman dana amar eseloniii.b sekurang penginapan lokal panasigra batas paus, imamjuuaa: barang solo| issuu soo) soo00g jboripou soo) soo00g eluta soo) soo00g bas soo) aso00g tarian solo| so00) es0000 iikerya oo ss00 padang oo soo0g pasangkayu so6000 thema ami sag sea yama 0g aa sa ami mom, so | ds5000 amanah aon, imam xs00000| he60000 time | m tenang m omi mamasa soo00o0) as1950 so000o0| makassar 0e500m| baa ri) baya ril ima 112500m| baa ri) baya ril 3ero0oo| si0r00| kendi room| baa ri) baya ril lema seed tom) basa woo bahari sasak| asad sana (ola a00) sesat bae sae been basa asas g2000| bam basa tag bara bak amat bae sama basi kalimantan ea, aa isamainga bagai baya ril paengkraya o | s7s0) bagai baya ril baniamain 125000m| baki baya ril kontak asa7s0 baa baya semata | jauh mir s0| 137500m| bai baya ril mean baya rii baya ril batam baya rii baya ril palembang baya rii baya ril lama s0g bagai baya ril lima luu asasi 125000m| bagai baya ril baar baya ril ong morsi goa eseloniii. bangsaku penginapan| lokal udara (pp) umum bbm uang makan biaya riil) sepeda motor batas paus, imamjuuaa poo bag ag saus se0000 sosok0 some se eaa shafts 0g ag yama ag raga yng sea sasak sy mamalia s50g 0g satwa tag ag ag maa arang sea) bean zam asa ama iamuoteeh aeg kan) batam mao om0 a280g imam aises0g baa ri) soo000 t.8e0000 time are basa teolog kemang k0an reg bahan eng mama a000 | baa ri) yaa reg aman kuno 22m01 goa times reog ama) batam baar ian0 senang reo reog aman bagi sergio| si010g sera te0000 kami aro bean tema | reog ea) bana bagi season| asn saaat 1sama bal lom bok poo berta air00g baa baa ril siswanya baa baa ril jbodekata s7s00 baa baa ril bandung s700| baa baa ril ais0og baa baa ril ino bani baa ril tembok st00g s7s000| baa baar kalimantan isamainga ko00 | baa baa ril paengkraya o o | ko00 ) baa baa ril banjarmasin ko00 | baa baa ril kontak ko00 | baa baar men jauh aistoog t0cs00| baa baa ril mean bis000) baa ril bayan batam baa ril baal palembang 1i9r00g baa baa ril lama bagai baa ril vma luu aig700g sso, baa baytransportasi kapan sam aya riil) motor batas putausutawesi imamjuuaa: poo bapang ksau kborpou oo bwu taba bas s0) taiga info0) oo we raga pedang pasangkayu hambamu barbara sao is0o0) oo ibongaa so0000) baa ri) opa o so00) baar) soo0 ivamiu telah bagai) ivamiu s0k baar) image baar) k000 paman s0k baa ri) c000 irama baa ri) pra s0k baar) soo makassar s0) baa ri) baya ril manado go00) baa ri) baal kendi s600) baa ri) baya ril leorontdo ss050 s0000) baa ri) bayan mijawabalulombok sekata baal baya ril surabaya biaya baal jsogakata baal baya ril bandung g000) biaya baya ril iso no650 g000) baa bayan ola oo so6k) baal bayan tembok biaya baya ril (angka lma ntan tekan oo ra sman pama dome taageaa 0e5g ara dea taman goes ara lea ost mara dea mama laen mo650) go000) baal baya ril mean baal bayan batam no6b0 baa bayan tag mara ja mua oes mpe oss mara lemamuju utara, agus anno djiwa lampiran vya uang transportasi spo rta umum bbm sam aya riil) motor batas puasa too imamjuuaa apung satu kboripu kuta bas kiai sierra go lo. padang pasangkayu barbaamtu camara okso boneka voo0g baa ri) voor soo) baa ri) mempu tengah yoo0g baa ri) imam soo) baa ri) so00 iseng voo0g baa ri) s000 paman soo) baa ri) (mama voo0g baa ri) pra soo baa ri) soo makassar o ) |o j9prison s0) baa ri) baa ril ima |o j osrisog go00r| baa ri) baa ril kendi o j9prison ss000| baa ri) baya ril jeoontdo sisi) so000| baa ri) baa ril 1sama lom bok berta sos bahari baa ril swasta sos soo baa baya ril jbodekata season se7o0 | baa baa ril bandung sos soo bani baa ril sos) soo bani baa ril opa sosa) bahari baa ril lombok soo so) so00r| baa baar n a www balikpapan soso) cool baa baa ril isamainga seo so) cool baa baa ril paengkraya oo j s0050 s0007) baa baa ril baniamain s00s0 gs00| baa baa ril kontak s00s0) so00| baa baa ril men jauh sos) baa baa ril medan sos) s000| baa baa ril tam soo00) baa bayan pamong so0000) baal baal lama sos) soo) baa baa ril lima luu seks0) s0) baa bav kendaraan eselon. uang saksi penanaman lokal umum bbm ken motor batas pulau ssu esi mampuan: bawang lo. satu lo. kboripou lo. buta lo. brass lo. ls. kiai lo. dicerna lo. ls: padongga io. lo. pasangan bambaartu isi: yama saga bos meme maen lim maen akan akan akan makan times tag 00m) been time been bae isa asm) bam bae saa tema tag to) besa loan amar gis00r| baa baa ril sasa jera asas basi maa tera besa maa bar ooo| bagai baa ril soy mjkaumantan balikpapan so00o| baa baya ril samping so00| baa baya ril pasangkayu oo a0000| bahari baya ril baniamesin a0000| baa baya ril pontianak baa baa ril sumatra jauh as, baa baa ril iman bahari baa ril bam bani baa ril palembang baa baa ril lama bani baa ril mma luu baa baa ril pipa pua si3000|eselon uang saku uang tan ora asi umum bbm era kaca aya riil) motor golongan iii batas mpususuasi mampuan: dibahas sm yama mam man men mensen meng manga menepi men nenek tema padongga lu. pasangan oo ls: bambaartu oo lo. ls: gambar io lo. lo. ibomeaa oo yes) baa ri) sos) baa ri) mampu tengah peso baa ri) imam sos) baa ri) &o00 emas sos) s0) baa ri) o | sos) s0) baa ri) masa sos) s0) baa ri) seo prog oo sos) s0) baa ri) soo makassar serta so00r| baa ri) baa ril mao sm20) ss) baa ri) baa ril kendali baa ri) baa ril jooontdo a00) baa ri) baa ril 1sama batu bok seo) bagai baa ril siswanya s0) sic baa baa ril kosakata sm00 | baa baa ril bandung so0) soo | baa baa ril iso se0) soo baa baa ril ori se0g baai baal tembok seo) si00| baa baa ril ujkaumantan balikpapan seo) baa baa ril samping so000) baa baa ril pasangkayu bagai baya ril baniamein so0s0) baa baal poniaek seo00) baa baal sumatra laen anon baai baa ril medan se0) a00 baa baa ril bam se0) baai baal perang baa baal lama se) bani baal mma luu se00) aro baa baa ril pipa pua seo00gesa uno wsc.) aa, nations enam ter uang saku transport motor batas paus, ivamiuuaa: pejuang m840) t06007) satu m840) t060077 boru m840) t06007 ieuutaba t060077 m840g t06007) a00 tata m840g t000007 wera oo) et: pedang sdg pasangkayu bambaartu ls: barbara lo. m840g oo ionegaa baa ri)h ses000 opa ss0om| baa ri) u5000 namu tengah baa ri) se000 ilmu dtg baa ri) vivere baa ri) paman baa ri) soo irama baa ri) pra oo a54) baa ri) solo0 vas a61) baa ri) bai fz2s00g iva som| baa ri) bai dikenai a61) baa ri) bai ieorontao so0om| baa ri) bai oujawasautomok oo saat soo| baa baa surabaya soo| baa baa kosakata soo| baa baa bang a61) asn| baa baa iso a61) am| baa baa jai com| baa baa lombok sodom| baa baa kalimantan oo too aka gan tama gem maa tas sesi| basa doa tama sesi| basa lea sumatra laen asi) sis00m| baa baa ril iman aer3) sodom| baa baa ril bam ae13) sodom| baa baa ril perang aer3) sodom| baa baa ril diamuk a13) sodom| baa baa ril mma luu aer3) baa baa ril pipa pua |
han kementerian pertahanan. uraian jabatan. penyusunan. pedoman peraturan menteri pertahanan republik indonesia nomor tahun tentang pedoman penyusunan uraian jabatpelaksanaan perwujudan pengukuran kinerja individu yang obyektif, transparan dan akuntabel terkait dengan bobot jabatan (job value), perlu informasi dasar tentang karakteristik pekerjaan yang ada setiap unit kerja pada suatu periode tertentu yang dinamakan uraian jab. bab ketentuan umum dalam peraturan menteri ini, yang dimaksud dengan: tugas adalah pekerjaan yang wajib dikerjakan oleh pegawai negeri yang merupakan bagian atau komponen suatu jabatan. jabatan adalah kedudukan yang menjelaskan tugas, tanggung jawab,uraian jabatan adalah suatu paparan atau bentanganbab ruang lingkup pedoman penyusunan uraian jabatandari nama nama jabatan yang telah ditetapkan, baik jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum. uraian jabatan harus disusun oleh setiap satker, subsatker dan atau unit kerja lingkungan kementerian pertahanan. bab iii uraian jabatan penyusunan uraian jabatan lingkungan kementerian pertahanan bermanfaat untuk kepentingan: kelembagaan, tata laksana,dan sumber daya manusia aparatur. bermanfaat untuk kepentingan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam huruf digunakan dalam penyusunan organisasi, penyempurnaan organisasi, pengembangan organisasi, penciuman organisasi dan penggabungan organisasi (reorganisasi), sehingga tercipta organisasi yang rasional, organisasi yang tepat fungsi sesuai dengan visi, misi dan beban kerja riil. bermanfaat untuk kepentingan tata laksana sebagaimana dimaksud dalam huruf digunakan dalam pedoman perencanaan kegiatan kerja dan tata kerja, hubungan kerja dan sistem prosedur kerja, analisis prosedur kerja, dan kapasitas waktu penyelesaian pekerjaan dan implikasi prosedur kerja, sehingga dapat mendukung tata laksana kerja yang efektif dalam merealisasikan visi dan misi organisasi. bermanfaat untuk kepentingan sumber daya manusia aparatur sebagaimana dimaksud dalam huruf untuk penataan pegawai, meliputi penyusunan formasi pegawai, penempatan pegawai dalam jabatan, pedoman dalam rekrutmen pegawai, penyusunan pola karier pegawai, penerapan manajemen kinerja dan perencanaan kebutuhan diklat serta penyusunan sistem remunerasi sesuai bobot jabatan dan kinerja pegawai, sehingga dapat mendukung terciptanya sumber daya manusia aparatur yang profesional. tata cara penyusunan uraian jabatanyempurnaan naskah,dan pengesahan naskah. tahapan penyusunan uraian jabatan lingkungan kementerian pertahpenyusunan uraian jabatan penyusunan uraian jabatan lingkungan lingkungan satker, subsatker dan atau unit kerja dimaksud. penyusunan uraian jabatan lingkungan kementerian pertahanan dilaksanakan oleh sekretariat jenderal berdasarkan hasil penyusunan uraian jabatan lingkungan satker, subsatker dan atau unit kerja. bab pembentukan tim penyusunan uraian jabatan dalam pelaksanaan penyusunan uraian jabatan lingkungan kementerian pertahanan, dibentuk tim uraian jabatan kementerian pertahanan. tim uraian jabatan sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: penanggung jawab: ketua, cc. wakil ketua, sekretaris,dan anggota tim. tim uraian jabaturaian jabatan lingkunganpenyusunan uraian jabatandan atau unitkementerian pertahanan. taruna taruna akademi tni. pendidikan militer luar negeri. pedoman beasiswa. peraturan menteri pertahanan republik indonesiakemajuan organisasi tentara nasional indonesia sangat ditentukan dengan tersedianya personel yang berkualitas terutama golongan kepangkatan perwira yang dibentuk antara lain melalui pendidikan akademi tentara nasional indonesia, bahwa dalam rangka menambah wawasan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi militer, perlu diberikan kesempatanpemberian, yang dimaksud dengan:iaya untuk mengikuti pendidikanngkatan (ad, al, selama mengikuti pendidikan luar negeri. pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud padadiksarrit dan dasar golongan perwira, memenuhi persyaratan administratif, lulus seleksitifduasebagaimana dimaksud dalam digunakan untuk menentukan alokasi: penerima beasiswa,: dirjen kuatkan kemhan, wakil ketua merangkap anggota aspers panglima tni, sekretaris merangkap anggota dir sdm ditjen kuatkan kemhan, anggota: dirjen tahan kemhan, aspers kasad, aspers kasal, aspers kasau, danjen akademi tni, kepala baik tni, dan ketua tim seleksi. tim seleksi: tim seleksi administrasi, tim seleksi kesehatan, tim seleksi psikologi:ketua dan anggota tim seleksi ditetapkan oleh dirjen kuatkan kemhan. panitisecurity clearance, pengetahuan umum: mengirimkan penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada huruf untuk mengikuti pendidikan akademi militer negara penyelenggara pendidikan, mengirimkan calon penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada huruf untuk mengikuti seleksi oleh negara penyelenggara pendidikan, dan menyiapkan administrasi penetapan calon penerima beasiswa yang lulus seleksi oleh negara penyelenggara pendidikan sebagai penerima beasiswa. tim seleksi penerima beasiswa dan calon penerima beasiswa terdiri atas: ketua tim, dan anggota tim. bab tataran kewenangan tataran kewenangan tingkat kementerian pertahanan yaitu: menteri, dirjen kuatkan, dirjen rentan, dirjen tahan, dan kabadiklat. kewenangan menteri sebagaimana dimaksud pada huruf sebagai berikutkewenangan dirjen kuatkan sebagaimana dimaksud pada huruf sebagai berikut: menyusun rencana program kerja dan anggaran pemberian beasiswa, menyelenggarakan kegiatan seleksi calon penerima beasiswa dan penerima beasiswa, melaksanakan dukungan administrasi calon penerima beasiswa dan penerima beasiswa,, menyiapkan administrasi pemberian sanksi bagi penerima beasiswa: mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan pemberian beasiswa, memberikan ijin cuti yang bersifat cuti dinas dan ijin khusus, dan melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan beasiswa kepada menteri. kewenangan dirjen rentan sebagaimana dimaksud pada huruf sebagai berikut: menghimpun program kerja dan anggaran pemberian beasiswa yang diajukan dirjen kuatkan: mengakomodasikankewenangan dirjen tahan sebagaimana dimaksud pada huruf sebagai berikuttentang kerja sama bidang pendidikan negara yang bersangkutan: menyampaikan data dan persyaratan pendidikan luar negeri kepada menteri: dan cc. memberikan dukungan administrasi kepada penerima beasiswa. kewenangan baiklah sebagaimana dimaksud pada huruf sebagai berikut: menyelenggarakan kegiatan pembekalan kemampuan penerima beasiswa sesuai dengan kebutuhan: dan mendukung akomodasi selama kegiatan pembekalan. tataran kewenangan tingkat mabes tni yaitu: aspers panglima tni: danjen akademi tni, dan cc. kabaih tni, kewenangan aspersdari menteri. kewenangan danjen akademi tni sebagaimana dimaksud pada huruf sebagai berikut, dan cc. menyerahkan penerima beasiswa kepada aspers panglima tni. kewenangan kabaih tni sebagaimana dimaksud pada huruf sebagai berikuttataran kewenangan tingkat mabes angkatan berada pada aspers kas angkatan. kewenangan kas angkatan sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut: mengajukan kebutuhan bidang studi atau keahlian kepada aspers panglima tni: dan melaksanakan koordinasi dengan danjen akademi tni dalam hal calon penerima beasiswa. tataran kewenangan negara penyelenggara pendidikan berada pada than republik indonesia negara yang bersangkutan. kewenangan th, melaporkan tentang: dan penerima beasiswa melakukan tindak pidana atau perbuatan tercelajen kuatkan kemhan, hal yang berkaitan dengan administrasi dan statusnya sebagai taruna taruna akademi tni dan sebagai perwira tni diatur dengan peraturan panglimaenterian pertahanan dan negara penyelenggara pendidikan. ketentuan dukungan biay:disamping mendapatkan cuti sebagaimana dimaksud pada diberikan ijatur lebih lanjut dengan keputusan menteri. penerima beasiswa yang meninggal dunia dalam pendidikan segala pengurusan jenazahgikuti pembekalan sebelum melaksanakan pendidikan: membuat laporan kemajuan pendidikan pada setiap akhir semester kepada dirjen kuatkan kemhan melalui than republik indonesia:jen kuatkan kemh atau perbuatan tercela lainnya, atau sakit berat atau cedera berat sehingga tidak bisa melanjutkan pendidikan. bab viii sanksi penerima beasiswa yang tidak mampu dalam bidang akademis, kesehatanmelanjutpenerima beasiswa yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf dikembalikan indonesia pada kesempatan pertama. bab ketentuan peralihan pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksana, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangangelolaan. bahan bakar minyak. pelumas. pedoman. peraturan menteri pertahanan republik indonesiaberdasarkan peraturan menteri pertahanan nomor per m x11 tentang sistem keuangan negara lingkungan kementerian pertahanan dan tentara nasional indonesia, untuk mendukung pembiayaan pengadaan bahan bakar minyak dan pelumas, digunakan dana terpuspres tahun tentang harga jual eceran bahan bakar minyak dalam negeri, keputusan presiden nomor tahun tentang kedudukan, tugas, fungsi dan wewenang kementerian pertahanan: peraturan menteri pertahanan nomor tahun tentang sistem keuangan negara lingkungan kementerian pertahanan danpengelolaan bahan bakar minyak dan pelumas adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola bmp sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya yang meliputi perencanaan, pengadaan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, penghapusan, dan pertanggung jawaban dan senyawa lain yang perlu bagi pemakaian dan atau pemeliharaan alat mesin. dana terpusat adalah sejumlahbahan bakar minyak yang selanjutnya disingkat bbm adalah bahan bakar minyak yang diperoleh dari pengelolaan minyak bumi (petroleum) seperti agas aviation gasoline), avtur aviation turbine fuel), premium, pertamax, minyak tanah, solar hsd high speed diesel gas oil), minyak diesel mdf marine diesel fuel), minyak bakar mfo marine fuel oil) dan water methanol methanol mixture) pelumas adalah bahan yang ditempatkan diantara dua permukaan logam yang saling bergesekan. penggunaan bmp adalah alat utama, alat peralatan dan peralatan lain yang membutuhkan bmp. norma bmp adalah kebutuhan bmpmp adalah jumlah norma bmp hari bekal. norma bekal bmp rutin adalah jumlah bmp yang diperlukan untuk mendukung pengguna bmp yang digunakan dalam rangka pembinaan kekuatan dan sudah terprogram dalam satu tahun berjalan. norma bekal kontingensi adalah jumlah bmp yang digunakan untuk mendukung pengguna bmpmp dalam kurun waktu tertentu (hari kerja, etal, jam terbang, hari operasi). etal adalah jumlah satuan penggunaan bmp untuk kapal laut dalam satuan waktu selama jam. jam putar mesin adalah waktu yang diperlukan untuk mengoperasikan mesin alat dimulai dari engine start sampai dengan engine stop. jam terbang pembekalan bmp adalah waktu yang digunakan pesawat udara untuk melaksanakan penerbangan dan dihitung mulai dari engine start sampai dengan engine stop. jam layar pembekalan bmp adalah waktu yang digunakan kapal laut untuk melaksanakan pelayaran dan dihitung mulai dari engine start sampai dengan engine stop. penghapusan bmp adalah kegiatan dan usaha pembebasan bmp dari daftar pertanggungjawaban administrasi, serta pemanfaatan yang optimal dari nilai sisanya berdasarkan peraturan yang berlaku. delivery order do) pnb adalah dokumen yang diterbitkan oleh fungsi penjualan instalasi depot dpp terminal transit yang digunakan sebagai dasar pengambilan produk bbm dan non bbm dan terdiri atas dokumen yang berfungsi sebagai inavoice (lembar faktur pajak (lembar dokumen pembukuan (lembar surat angkutan (lembar dan file lokasi (lembar yang harus ditandatangani oleh sakai ill. pb221 adalah faktur bon dengan kertas kode yang berisi rekapitulasi penyerahan bbm, bbm atau pelumas kepada kemhan dan tni per harian per sp3m dan ditandatangani oleh pertamina. unit pemasaran yang selanjutnya disingkat ups adalah unit organisasi yang berada bawah direktorat pemasaran dan niaga yang bertugas memasarkan dan mendistribusikan produk pertamina kepada customer kemhan dan tni), dalam memasarkan dan mendistribusikan, ups membawahi instalasi depot dpp terminal transitminlakgar ditjen rentan kemhan sebagai dasar penerbitan sppjen rentan kemhan setelah dilakukan pencocokan dan penelitian bagian kedua maksud, tujuan dan ruang lingkup penyusunan peraturan menteri pertahanan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran dalam merumuskan kebijakan pengelolaan bahan bakar minyak dan pelumas lingkungan kemhan dan tni, dengan tujuan untuk dijadikan pedoman dalam penyelenggaraannya. ruang lingkup peraturan menteri pertahanan ini meliputi ketentuan umum dan prosedur kebijakan pengelolaan bmp lingkungan kemhan dan tni. bagian ketiga prinsip dasar pengelolaan bahan bakar dan minyak pelumas diselenggarakan dengan tepat guna, yaitu dalam pemenuhan bmp sesuai peruntukannya, tepat mutu, yaitu spesifikasi bmp sesuai certificate original coo) atau setara, cc. tepat jumlah, yaitu dukungan bmp sesuai jumlah kebutuhan, tepat tempat, yaitu pelaksanaan dukungan bmp sesuai alamat, dan tepat waktu, yaitu pelaksanaan dukungan bmp tepat pada waktunya. bab tataran kewenangan penanggung jawab pengelolaan bmp lingkungan kemhan dan tni disebut kepala fungsi kalung) adalah menteri pertahanan. pengendali anggaran pengelolaan bmp lingkungan kemhan dan tni disebut pengendali fungsi dayung) adalah direktur jenderal perencanaan pertahanan kementerian pertahanan. pengawas pengelolaan bmp lingkungan kemhan dan tni disebut pengawas fungsi warung) adalah direktur jenderal kekuatan pertahanan kementerian pertahanan. pelaksana kegiatan langit) pengelolaan bmp lingkungan kemhan dan tni adalah yang dikoordinir oleh panglima tni dhi. asli panglima tni sebagai berikut kas angkatan selaku kalakgiat lingkungan masing masing angkatan dhi. asli kas angkatan. sekjen kemhan selaku kalakgiat lingkungan kemhan dhi. kaum setjen kemhan, dan cc. asli panglima tni untuk lingkungan mabes tni dhi. kabaret tni. menteri pertahanan selaku kalung pengelolaan bmp lingkungan kemhan dan tni, bertugas merumuskan dan menetapkan kebijakan pengelolaan bmp lingkungan kemhan dan tni:han dan tni,han dan tni: menyelenggarakan kegiatan rapat koordinasi bmp kemhan dan tni paling sedikit sekali setahun dalam rangka jen rentan kemhan selaku dayung pengelolaan bmp lingkungan kemhan dan tni bertugas melaksanakan perencanaan, penyaluran dan pengendalian anggaran bmp lingkungan kemhan dan tni. dirjen kuatkan kemhan selaku warung pengelolaan bmp lingkungan kemhan dan tni bertugas melaksanakan pengawasan fungsi kebijakan pengelolaan bmp lingkungan kemhan dan tni, yang dilaksanakan oleh dirfasjas ditjen kuatkan kemhan. panglima tni selaku koordinator pelaksana kegiatan pengelolaan bmp lingkungan kemhan dan tni bertugas triwulan dan tahunan dari masing masing dan mengajukan rencana kebutuhan bmp untuk satu tahun anggaran kepada menteri pertahanan: mewakili menteri pertahanan melakukan kerja sama dengan pt. pertamina dalam rangka pemenuhan kebutuhan bmp. mengeluarkan surat perintah penyaluran bmp kepada babak tni untuk masing masing uo, melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan bmpmp dari masing masing setiap triwulan, melaporkan evaluasi pengelolaan bmp kepada menteri pertahanan, dan melaksanakan pencocokan dan penelitian serta penghapusan bekal bmp sesuai ketentuan yang berlaku. bab iii norma bekal bmp penggunaan bmp digolongkan sebagai berikut kendaraan, mesin stasioner, cc. alat bantu pendukung alutsista, kapal laut, pesawat udara, senjata: dan peralatan lain. besaran norma bekal bmp ditentukan melalui buku petunjuk teknik alt aspal pengguna bmp atau observasi lapangan, jumlah kekuatan alt aspal pengguna bmp, dan hari bekal. dasar perhitungan norma bekal bmp penggunaan bmp sebagai berikut untukuntukuntukuntuk golongan kapal laut dan alat apung, perhitungan didasarkan pada besarnya kekuatan mesin yang terpasang (hp) dan data yang tercantum dalam thb mm tiap tiap alt apung atau berdasarkan observasi lapangan, untuk golongan pesawat udara, perhitungan didasarkan pada data dari technical order to) atau berdasarkan observasi lapangan dari tiap tiap pesawat udara tersebut, dan untuk senjata dan alat peralatan lain, perhitungan didasarkan pada kemampuan setiap peralatan atau berdasarkan observasi lapangan. perhitungan norma bmp pada penggunaan bmp yaitu norma bmp periode tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut: untuk golongan kendaraan yaitu norma bmp jumlah hari bekal: untuk golongan mesin stasioner yaitu norma bmp jumlah jam putar mesin: cc. untuk golongan alat bantu pendukung alutsista yaitu norma bmp jumlah hari bekal, untuk golongan kapal laut yaitu norma bmp jumlah etal, untuk golongan pesawat udara yaitu norma bmp jumlah jam putar mesin, dan untuk golongan peralatan lain dan senjata yaitu norma bmp jumlah hari bekal. ketentuan golongan norma bekal bmp terdiri atas norma bekal bmp danjen, yaitu jumlah bmp yang dibutuhkan untuk mendukung tiap penggunaan bmp dalam kegiatan yang bersifat rutin terprogram, dengan perhitungan norma bmp hari bekal etal jam putaran mesin sesuai golongan: norma bekal bmp pemeliharaan, yaitu jumlah bmp yang dibutuhkan untuk mendukung tiap pengguna bmp dalam kegiatan pemeliharaan, dengan perhitungan norma bmp waktu putar mesin: cc. norma bekal bmp latihan dan pendidikan, yaitu jumlah bmp yang dibutuhkan untuk mendukung tiap pengguna bmp dalam kegiatan latihan dan pendidikan, dengan perhitungan norma bmp jumlah hari bekal etal jam putaran mesin: norma bekal bmp operasi, yaitu jumlah bmp yang dibutuhkan untuk mendukung tiap pengguna bmp dalam kegiatan operasi militer yang sudah terprogram, dengan perhitungan norma bmp jumlah hari bekal etal jam putaran mesin: dan norma bekal bmp kontingensi operasi non program, yaitu jumlah bmp yang dibutuhkan untuk mendukung tiap pengguna bmp dalam kegiatan yang tidak terprogram dengan perhitungan norma bmp jumlah hari bekal etal jam putaran mesin. bab pengelolaan bmp bagian kesatu rencana kebutuhan rencana kebutuhan rebut) bmp terdiri atas kebutuhan rutin dan operasi yang meliputi aspek materiil, fasilitas, dan jasa. rebut bmp disusun sebagai berikut rebut bmp rutin dengan perhitungan pemakai bmp norma indeks hari bekal jam layar jam terbang, rebut bmp operasi dihitung berdasarkan program kerja atau rencana operasi untuk waktu tertentu meliputi kekuatan alutsista aspal, consumption, jarak tempuh serta waktu, dan intensitas kegiatan alutsista aspal. rebut fasilitas dan jasa bmp disusun berdasarkan program kerja tentang pengadaan dan pemeliharaan fasilitas bmp, pengangkutan bmp, penelitian dan pengembangan, dan pemeriksaan mutu bmp. rebut sarana administrasi bmp antara lain meliputi bentuk formulir disusun sesuai dengan kebutuhan, dan rebut rebut tahunan, dan rebut triwulan. pengajuan rebut tahunan diajukan oleh ka. kepada panglima tni u.p. asli panglima tni dengan tembusan dirfasjas ditjen kuatkan kemhanjen rentan kemhan dengan tembusan dirjen kuatkan kemhan yang dilaksanakan bulan agustus pada tahun berjalan. pengajuan rebut triwulan diajukan oleh ka. pada akhir bulan kedua triwulan berjalan kepada panglima tni u.p. asli panglima tni. pengajuan rebut triwulanmp kemhan dan tni pada tahun berjalan melebihi alokasi pagu anggaran bmp maka para pejabat pembina teknis tingkat dapat mengajukan permohonan penambahan anggaran bmp kepada kemludan diatur dengan peraturan panglima tni. bagian kedua pengadaan bmp pengadaan bmp berfungsi untuk menyediakan kebutuhan bmpmp lingkungan kemhan dan tni dengan cara sekularisasi dilakukan oleh pt. pertamina persero), sedangkan pengadaan bmp non pt. pertamina persero) disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. menhan selaku kepala fungsi dalam pengelolaan bmp lingkungan kemhan dan tni membuat nota kesepahaman dengan pt. pertamina persero) dalam rangka penyediaan bmp. panglima tni selaku koordinator pelaksana kegiatan pengelolaan bmp lingkungan kemhan dan tni mengadakan kerjasama dengan pt. pertamina persero) dalam rangka pemenuhan bmp nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada menhan diwakili oleh dirjen kuatkan kemhan. kerjasama sebagaimana dimaksud pada panglima tni diwakili oleh kabaret tni. kerjasama sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan setahun sekali. kegiatan pengadaan bmp meliputi pembelian, yang pembayarannya dilakukan secara sekularisasi (anggaran terpusat), dan atau tunai (cash). penyewaan, cc. peminjaman: penerimaan dari bantuan sitaan, penukaran, pembuatan, konstruksi, dan perbaikan. bagian ketiga pendistribusian kegiatan pendistribusian bmp meliputi kegiatan penyerahan penerimaan, penyimpanan, dan cc. setiap penyerahan penerimaan bmpmp disingkat (sp3m) dan dibuatkan pnb yang ditandatangani oleh dan pihak pt. pertamina persero): dalam keadaan darurat, pengambilan bmp dapat mendahului surat alokasi disingkat sa) (pinjaman) dengan syarat didukung surat pinjaman yang diterbitkan oleh dan surat persetujuan dari panglima tni dhi asli panglima tni dan pt. pertamina pusat bbm industri dan marine, aviasi dan pelumas): dan cc. biaya angkut yang timbul akibat penyerahan bmp dibayarkan secara sekularisasidengan peraturan panglima tni. kegiatan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan sebagai berikut dalam rangka penyaluran bmp dari pt. pertamina persero), diperlukan dokumen dokumen sebagai berikut delivery order do), faktur pnb faktur pb untuk ongkos angkut, delivery receipt dr) untuk pengisian pesawat udara, dan receipt for bunker rb) untuk pengisian kapal laut. untuk terealisasi penyaluran bmp dari pt. pertamina persero) sebagaimana dimaksud pada huruf perlu diterbitkan dokumen penyaluran bmp secara berjenjang, sebagai berikut surat perintah penyaluran bmp dalam bentuk surat perintah diterbitkan oleh panglima tni dhi asli panglima tni kepada kepala badan pembekalan tni, surat alokasi sa) diterbitkan oleh kabaret tni kepada uo: dan melaksanakan pengambilan fisik bmp dari pt. pertamina persero) untuk disalurkan kepada pemakai pengguna bmp. penyaluran bmp lingkungan tni dapat dilakukan dengan pembekalan silang atas seizin panglima tni dhi. asli panglima tni, dengan ketentuan sebagai berikut pelayanan bmp untuk pesawat terbang kapal ranpur dan kantor tni yang dilaksanakan oleh tni dengan menggunakan persediaan fisik setempat dan atau dengan dasar sp3m, dan pembekalan silang bmp dikhususkan untuk kegiatan yang bersifat operasional gunboat) dan keadaan darurat. mekanisme pembekalan silang, diatur dengan peraturan panglima tni. bagian keempat pencocokan dan penelitian, penyusunan berita acara dan tata cara pembayaran paragraf pencocokan dan penelitian dalam pelaksanaan kegiatan pencocokan dan penelitian coklat) dirjen kuatkan kemhan selaku warung mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut merumuskan kebijakan pedoman penggunaan pemakaian bmp lingkungan kemhan dan tni, mensosialisasikan kebijakan umum dan kebijakan pelaksanaan tentang pedoman fasilitas bmp lingkungan kemhan dan tni, merekomendasikan memberikan persetujuan tagihan atas penggunaan pemakaian bmp dari hasil coklat, menolak hasil coklat yang dianggap meragukan keabsahannya, menandatangani berita acara hasil coklat, mengusulkan surat permintaan pembayaran hasil coklat yang telah disetujui disahkan oleh tim, dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada menteri pertahanan. dirjen rentan kemhan selaku dayung anggaran mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut mengalokasikan pagu anggaran sesuai kebutuhan nyata untuk setiap unit organisasi, mengajukan tambahan anggaran apabila terjadi kekurangan akibat peningkatan kebutuhan atau perubahan kenaikan harga: mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan atau perbaikan instalasi yang diperlukan jajaran unit organisasi: menandatangani berita acara hasil coklat, menerbitkan surat permintaan pembayaran atas persetujuan dirjen kuatkan kemhan, dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada menteri pertahanan. cc. kapuk kemhan selaku pembina fungsi keuangan mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut menandatangani berita acara hasil coklat, mengajukan pembayaran kepada menkeu sesuai besaran tagihan yang diajukan oleh penyedia penjual bmp yang sudah direkomendasikan oleh pihak terkait: mencatat dan melaporkan penggunaan dana sesuai ketentuan administrasi keuangan yang berlaku: dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada menteri pertahanan. kegiatan coklat bmp dilaksanakan setiap triwulan. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan coklat sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan panglima tni. paragraf penyusunan berita acara berdasarkan rekap penyerahan bmp setelah ada kecocokan, rekap penyerahan bmp ditandatangani oleh dan kepala depot dpp instalasi terminal transit pertamina selanjutnya secara berjenjang membuat rekapitulasi hasil coklat pengambilan bmp jajarannya dengan membandingkan jumlah kuantum antara pengambilan bmp dan surat perintah penyaluran bmp disingkat (sp2m) yang dikeluarkan. rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada dijadikan sebagai dasar pembuatan berita acara pusat per unit organisasi, dan apabila dalam rekapitulasi terdapat perbedaan antara pengambilan bmp dan sp2m yang dikeluarkan harus melaksanakan koordinasi dengan satuan pemakai sakai) bawahnya dan pertamina pusat. dokumen tagihan atas pengambilan bmp dari pertamina disusun dan dikelompokkan per unit organisasi dengan dihampiri rekapitulasi penyerahan bmp hasil coklat dari depot dpp instalasi terminal transit pertamina. penyelenggara pencocokan dan penelitian terhadap dokumen tagihan pemakaian bmp, dilaksanakan oleh tim kerja yang terdiri dari personel unsur dayung, warung dan fungsi keuangan serta pelaksana dari masing masing unit organisasi bawah supervisi kabaret tni. hasil kegiatan tim kerja sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam berita acara pencocokan dan penelitian pemakaian bmp untuk masing masing unit organisasi yang ditandatangani personel dari unit organisasi, mabes tni, ditminlakgar ditjen rentan kemhan, ditfasjas ditjen kuatkan kemhan, pusat keuangan kemhan, dan staf keuangan pusat pertamina. berdasarkan berita acara per unit organisasi, kabaret tni membuat berita acara pencocokan dan penelitian gabungan waaslog panglima tni, dan manajer kontroler pertamina. paragraf tata cara pembayaran tata cara pembayaran atas tagihan pemakaian bmp dilaksanakan secara sekularisasi dan secara tunai. tata cara pembayaran atas tagihan pemakaian bmp secara sekularisasi dilaksanakan sebagai berikut berdasarkan berita acara coklat pemakaian bmp, dirjen rentan kemhan membuat rekomendasi persetujuan penerbitan surat permintaan pembayaran spp) bmp pertamina kepada kapuk kemhan dengan dilengkapi dokumen rangkap (empat), antara lain: kwitansi atau tanda terima yang ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk dari pertamina, berita acara coklat atas tagihan pemakaian bmp, dan daftar pengawasan realisasi anggaran bmp pertamina. kapuk kemhan menerbitkan surat perintah membayar spm) dengan dihampiri dokumen sebagaimana dimaksud pada sebanyak rangkap (tiga) dan diajukan ppn, dan cc. setelah ppn membayar tagihan dan langsung transfer rekening pertamina dengan sp2d, kapuk kemhan melaporkan kepada menteri pertahanan u.p. dirjen rentan kemhan dengan tembusan kepada panglima tni, kepala staf angkatan, sekretaris jenderal kemhan dan dirjen kuatkan kemhan. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran atas tagihan pemakaian bmp secara tunai sebagaimana dimaksud dalam diatur dengan peraturan panglima tni. bagian kelima penghapusan penghapusan bmp ditetapkan karenacc. hilang kompensasi, dan atau susut. ketentuan lebih lanjut mengenai penghapusan bmp diatur dengan peraturan panglima:(l) pada saat peraturan menteri pertahanan ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan mengenai pengelolaan bmp lingkungan kemhpertahanan ini. pelaksanaan dari peraturan menteri pertahanan ini ditetapkan paling lama (satu) tahun sejak berlakunya peraturan menteri pertahananngelolaan bmp lingkungan kemhan dan tnjabatan fungsional. pustakawan. kementerian pertahanan republik indonesiamutu prestasi kerja, pengabdian dan motivasi kerja bagi pegawai negeri sipil yang ditugaskan sebagai pustakawan perlu adanya keseragaman langkah pembinaan pustakawan secara berkesinambungan, berpotensi, berdaya dan berhasil guna, bahwa keputusan menteri pertahanan nomor: kepsudah tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku sehingga perlu dirfungsional pustakawtentang jabatan fungsional pustakawan, peraturan menteri pertahanan nomor per m v m viiikepala perpustakaan nasional republik indonesia nomor tahun tentang petunjuk teknis jabatan fungsional pustakawan dan angka kreditnya, memutuskan pegawai negeri sipil lingkungan kementerian pertahanan adalah pegawai negeri sipil yang bekerja lingkungan kementerian pertahanan dan tni. pejabat fungsional pustakawan yang selanjutnya disebut pustakawan adalah pegawai negeri sipil kementerian pertaha. kepustakawanan adalah ilmu dan profesi bidang perpustakaan, dokumentasi dan informasi disingkat perpusdokinfo. pustakawan tingkat terampildiploma perpusdokinfo atau diploma bidang lain yang disetarakan. pustakawan tingkat ahlisarjana strata disingkat perpusdokinfo atau sarjana bidang lain yang disetarakan. diploma bidang lain yang disetarakan adalah selain bidang perpustakaan ditambah lulus diklat calon pustakawan tingkat terampil yang kualifikasinya ditetapkan oleh perpustakaan nasional. sarjana bidang lain yang disetarakan adalah diploma iv sarjana strata selain bidang perpusdokinfo ditambah lulus diklat calon pustakawan tingkat ahli yang kualifikasinya ditetapkan oleh perpustakaan nasional. unit perpustakaan, dokumentasi dan informasi yang selanjutnya disebut perpusdokinfo adalah unit kerja yang memiliki sumber daya manusia, ruangan khusus dan koleksi bahan perpustakaan sekurang kurangnya seribu judul dari berbagai disiplin ilmu yang sesuai dengan jenis dan misi perpustakaan dan dikelola menurut sistem tertentupenetapan angka kredit pustakawpustakawdan atau pangkat. pemberhentian adalah pemberhentian dari jabatan pustakawan, bukan pemberhentian sebagai pegawai negeri sipil. pimpinan unit kerja adalah pejabat yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak oleh pejabat yang berwenang untuk memimpin suatu unit kerja sebagai bagian organisasi. tim penilai instansi kementerian pertahanan adalah tim penilai yang dibentuk oleh menteri pertahanan atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya untuk melaksanakan tugas penilaian angka kredit jabatan pustakawan dalam jenjang jabatan pustakawan pelaksana, pustakawan pelaksana lanjutan, dan tnipustakawan adalah menteri pertahanan atau pejabat lain sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. instansi pembina jabatan fungsional pustakawan adalah perpustakaan nasional ri. unit kerja teknis kepustakaan adalah unit kerja yang secara struktural maupun fungsional melakukan kegiatan pengelolaan perpustakaan. pejabat pembina kepegawaian kementerian pertahanan adalah menteri pertahanan. pembina jabatan fungsional pustakawan lingkungan kementerian pertahanan sekaligus sebagai pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit pustakawan adalah menteri pertahanan dan dapat didelegasikan kepada sekjen kemhan atau kepala biro humas setjen kemhan. pejabat pembina kepegawaian satker sub satker adalah satker sub satker mana pegawai tersebut berdinas dan sekaligus sebagai pembina pustakawan lingkungannya. pengembangan profesi adalah pengembangan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan bakat yang bermanfaat bagi profesi pustakawan dalam melaksanakan tugas. bab kedudukan dan tugas pokok bagian kesatu kedudukanwanan pada unit unit perpustakaan, dokumentasi dan informasi (perpusdokinfo) lingkungan kementerian pertahanan dan tni. jabatan fungsional pustakawan lingkungan kementerian pertahanan terdiri dari pustakawan tingkat terampil dan pustakawan tingkat ahli yang diduduki oleh pegawai negeri sipil. bagian kedua tugas pokok tugas pokok pustakawan tingkat terampil meliputi: pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan perpustakaan sumber informasi, dan pemasyarakatan perpusdokinfo. tugas pokok pustakawan tingkat ahli meliputi pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan perpustakaan sumber informasi: pemasyarakatan perpusdokinfo, dan cc. pengkajian pengembangan perpusdokinfo. bab iii unsur utama dan unsur penunjang kegiatan bagian kesatu unsur utama kegiatan unsur utama kegiatan pustakawan yang dapat dinilai angka kreditnya, adalah: pendidikan, meliputi pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah gelar, dan pendidikan dan pelatihan bidang kepustakawanan serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan https) atau sertifikat. pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan perpustakaan sumber informasi, meliputi pengembangan koleksi, pengolahan bahan perpustakaan, penyimpanan dan pelestarian bahan perpustakaan, dan pelayanan informasi. pemasyarakatan perpusdokinfo, meliputi penyuluhan, publisitas, dan pameran. pengkajian dan pengembangan perpusdokinfo, meliputi pengkajian, pengembangan perpustakaan, analisis kritik karya kepustakawanan, dan penelaahan pengembangan bidang perpusdokinfo. pengembangan profesi, meliputi membuat karya tulis karya ilmiah bidang perpusdokinfo, menyusun pedoman petunjuk teknis perpusdokinfo, menerjemahkan menyadur buku dan bahan bahan lain bidang perpusdokinfo, melakukan tugas sebagai ketua kelompok koordinator pustakawan atau memimpin unit perpustakaan, menyusun kumpulan tulisan untuk dipublikasikan, dan memberi konsultasi kepustakawanan yang bersifat konsep. angka kredit untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada masing masing diatur dalam formulir dan formulir pada lampiran peraturan menteri pertahanan ini. bagian kedua unsur penunjang kegiatan unsur penunjang kegiatan pustakawan, meliputi mengajar, melatih: membimbing mahasiswa dalam penyusunan skripsi, tesis, disertasi yang berkaitan dengan ilmu perpusdokinfo, memberikan konsultasi teknis sarana dan prasarana perpusdokinfo, mengikuti seminar, lokakarya dan pertemuan bidang kepustakawanan, menjadi anggota organisasi profesi kepustakawanan, melakukan lomba kepustakawanan, memperoleh penghargaan tanda jasa, memperoleh gelar kesarjanaan lainnya, menyunting risalah pertemuan ilmiah, dan keikutsertaan dalam tim penilai jabatan pustakawan. bab jenjang jabatan dan pangkat jenjang jabatan pustakawan tingkat terampil dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, adalah pustakawan pelaksana, pustakawan pelaksana lanjutan, dan pustakawan penyeli: dan penata tingkat golongan ruang iii d. jenjang jabatan pustakawan tingkat ahli dari yang terendah sampai tertinggi, adalah pustakawan pertama, pustakawan muda, pustakawan madya, dan pustakawan utam, dan penata tingkat golongan ruang i(s5)mbina utama madya, golongan ruang iv d, dan pembina utama, golongan ruang iv edengan jenjang jabatan, sebagai berikut pustakawan pelaksana, yaitu menghimpun alat seleksi bahan perpustakaan, melakukan survei bahan perpustakaan, membuat dan menyusun desiderata, teregistrasi bahan perpustakaan, melakukan verifikasi data bibliografi, melakukan katalogisasi sederhana, melakukan katalogisasi salinan, mengalihkan data bibliografi secara manual, mengalihkan data bibliografi secara elektronis, membuat kelengkapan bahan perpustakaan, mengelola jajaran bahan perpustakaan, merawat bahan perpustakaan dalam rangka pencegahan preventive, merawat bahan perpustakaan dalam rangka penanganan treatment, melakukan layanan sirkulasi, menyediakan bahan perpustakaan koleksi setempat, mengumpulkan data untuk statistik, dan melakukan publisitas. pustakawan pelaksana lanjutan, yaitu mengumpulkanemakai, mengidentifikasi bahan perpustakaan dalam rangka penyiaran bahan perpustakaan, mengelola hasil penyiaran, mengumpulkansederhananyusun daftar tambahan pustaka, membuat klipingidentifikasi bahan perpustakaan dalam rangka penyimpanan dan pelestarian, mereproduksi bahan perpustakaan kepustakaan kelabu, mereproduksi bahan perpustakaan berupa buku, mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana operasional layanan informasi, melakukan layanan bahan pandang dengar, menyediakan bahan perpustakaan melalui silang layan, mengumpulkan data untuk tinjauanumpulkan data dalam rangka menyusun rencana operasional publisitas, menyusun materi publisitas berbentuk berita, sinopsis, brosur dan leaflet, menyusun materi publisitas berbentuk poster gambar peraga, mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana operasional pameran, menyiapkan materi dan penataan pameran, dan menjadi pemandu penyelenggaraan pameran. pustakawan penyelia, yaitu: mengolahatalogisasi yang bersifat kompleks, membuat anotasi, menyunting data bibliografi, menyusun bibliografi, indeks dan sejenisnyaemakai perpustakaanolah data dalam rangka menyusun rencana operasional penyuluhan, melaksanakan penyuluhan massal tentang kegunaan dan pemanfaatan perpusdokinfo kepada pustaka,pandang dengar, mengolah data dalam rangka menyusun rencana operasional pameran, dan menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan pameran. rincian kegiatan pustakawan tingkat ahli sesuai dengan jenjang jabatan sebagai berikut pustakawan pertama, yaitu mengumpulkanustaka, mengindentifikasi bahan perpustakaan dalam rangka evaluasi dan penyiaran koleksi, mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana operasional pengolahan bahan perpustakaanyang bersifat sederhana, menentukan kata kunci, membuat sari karangan indikatif, menyusun bibliografi, indeks dan sejenisnyaumpulkan data dalam rangka menyusun rencana operasional layanan informasiustakaumpulkan data untuk dibuat analisisolah data dalam rangka menyusun rencana operasional penyuluhan, menyusun materi penyuluhan tentang kegunaan dan pemanfaatan perpusdokinfo, melakukan penyuluhan massal dengan cara menggunakan alat bantu pandang dengar, melakukan penyuluhan tatap muka dalam kelompokdephan. mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana operasional publisitascerpen dan artikel, menyusun materi publisitas berbentuk berita, sinopsis, leaflet, mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana operasional pameran, mengolah data dalam rangka menyusun rencana operasional pameran, menjadi pemandu dalam penyelenggaraan pameran, mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana operasional pengkajian, mengumpulkan data untuk pengkajian yang bersifat sederhana,, dan membuat prototip model. pustakawan muda, yaitu: menganalisis dan menyusun rencana operasional pengembangan koleksi: membuat instrumen dalam rangka survei minat pustaka, mengolah dan menganalisis data dalam rangka survei minat pustaka, menyeleksi bahan perpustakaan, menetapkan hasil evaluasi dan penyiaran koleksi, menganalisis dan menyusun rencana operasional pengolahan bahan perpustakaan, menentukan tajuk subyek, melakukan klasifikasi yang bersifat kompleks, membuat sari karangan informasi, menyunting data bibliografi, menganalisis dan menyusun rencana operasional penyimpanan dan pelestarian bahan perpustakaan, menganalisis dan menyusun rencana operasional layanan informasi: melakukan bimbingan pustaka sumber rujukan, melakukan penelusuran literatur untuk penelitian dan atau penulisan ilmiah, membina kelompok pembaca, menyebarkan informasi terbaru kilat berbentuk lembar lepas menyebarkan informasi terseleksi berbentuk paket informasi, membuat resensi tinjauan buku, menyusun menganalisis informasi teknis, menganalisis dan menyusun rencana operasional penyuluhan, melakukan identifikasi potensi wilayah dalam rangka penyuluhan, mengolah hasil identifikasi potensi wilayah dalam rangka penyuluhan, menyusun materi penyuluhan tentangkemhan, melakukan evaluasi pasca penyuluhan tentang kegunaan dan pemanfaatan perpusdokinfo lingkungan kemhan, melakukan evaluasi pasca penyuluhan tentang pengembangan perpusdokinfo lingkungan kemhan. menganalisis dan menyusun rencana operasional publisitas, menyusun materi publisitas berbentuk slide pandang dengar, melakukan evaluasi pasca publisitas, menganalisis dan menyusun rencana operasional pameran, membuat rancangan desain pameran, menjadi penanggung jawab penyelenggaraan pameran, mengolah data dalam rangka menyusun rencana operasional pengkajian, menyusun instrumen dalam rangka pengkajian yang bersifat sederhana, mengolah data dalam rangka pengkajian yang bersifat sederhana, menganalisis dan merumuskan hasil kajian yang bersifat sederhana, mengumpulkan data dalam rangka pengkajian yang bersifat kompleks, mengolah data dalam rangka pengkajian yang bersifat kompleks, mengolah data dalam rangka menyusun rencana operasional pengembangan perpustakaan, dan melakukan uji coba prototip model. pustakawan madya, yaitu menyusun tinjauan kepustakaan (review), menjadi penanggung jawab editor dalam pemberian informasi teknis, menyusun program intervensitingkat kotama, melakukan evaluasi pasca penyuluhan tentang kegunaan dan pemanfaatan perpusdokinfo tingkat kotama, melakukan evaluasi pasca penyuluhan tentang pengembangan perpustakaan, dokumentasi dan informasi tingkat kotama, melakukan evaluasi pasca pameran, menganalisis dan menyusun rencana operasional dalam rangka pelaksanaan pengkajian, mengevaluasi dan menyempurnakan hasil kajian yang bersifat sederhana, menyusun instrumen dalam rangka pengkajian yang bersifat kompleks, menganalisis dan merumuskan hasil kajian yang bersifat kompleks, menganalisis dan menyusun rencana operasional pengembangan perpustakaan, menyusun desain prototip model, mengevaluasi dan menyempurnakan prototip model, dan membuat analisis kritik karya kepustakawanan. pustakawan utama, yaitu menjadi penanggung jawab dalam pembuatan tinjauan kepustakaan (review), melakukan penyuluhan tentang pengembangan perpusdokinfo, kepada penyelenggara dan pengelola perpustakaan tingkat nasional, melakukan evaluasi pasca penyuluhan tentang kegunaan dan pemanfaatan perpusdokinfo tingkat nasional, melakukan evaluasi pasca penyuluhan tentang pengembangan perpusdokinfo tingkat nasional, mengevaluasi dan menyempurnakan hasil kajian yang bersifat kompleks, menyempurnakan karya dalam rangka membuat analisis kritik terhadap kepustakawanan, dan menelaah pengembangan bidang perpusdokinfo.sebut dalam formulir bagi pustakawan tingkat terampil dan formulir bagi pustakawan tingkat ahli pada lampiran peraturan menteri pertahanan ini. apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat jenjang jabatan pustakawan yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam dan pustakawan yang satu tingkat atas atau satu tingkat bawah jenjang jabatan maksud dapat melakukan tugasustakawan yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan sebagai berikut pustakawanustakawanenjabaran angka kredit terhadap rincian kegiatan pustakawan dari masing masing jenjang sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut: pustakawan tingkat terampil adalah sebagaimana tersebut dalam formulir pada lampiran peraturan menteri pertahanan ini dan pustakawan tingkat ahli adalah sebagaimana tersebut dalam formulir pada lampiran peraturan menteri pertahananustakawan adalah telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam untuk kenaikan jabatan pangkat berlaku sebagai berikut bagi pustakawan sebagaimana dimaksud pada dalam formulir dan formulir pada lampiran peraturan menteri pertahanan ini. bagi pustakawan tingkat terampil dalam formulir pada lampiran peraturan menteri pertahanan ini: dan bagi pustakawan tingkat ahli dalam formulir pada lampiran peraturan menteri pertahanan ini. kenaikan jabatan pangkat sebagaimana dimaksud pada dengan ketentuan sebagai berikutustakawan penyelia, pangkat penata tingkat golongan ruang iii d, setiap tahun sejak menduduki jabatan pangkatnya diwajibkan mengumpulkan sekurang kurangnya (sepuluh) angka kredit dari kegiatan kepustakawanan dan atau pengembangan profesi. pustakawan madya yang akan naik pangkat menjadi pembina tingkat golongan ruang iv b sampai dengan pustakawan utama, golongan ruang iv e, diwajibkan mengumpulkan angka kredit sekurang kurangnya (dua belas) angka kredit dari unsur pengembangan profesi. pustakaw lima) angka kredit dari kegiatan kepustakawanan dan atau pengembangan profesi. pustakawustakawkepustakawanan dan ataupembagian angka kreditnya ditetapkan sebagai berikutdiwajibkan mencatat atau menginventarisasiustakawustakawan dilakukan sekurang kurangnya (dua) kali dalam setahunustakawan adalah sebagai berikut kepala perpustakaan nasional bagi pustakawan madya dan pustakawan utama, dan pejabat pembina kepegawaian kementerian pertahanan yaitu menteri pertahanan atau pejabat lain satu tingkat lebih rendah yang ditunjuk menhan,dalam menjalankan tugas, pejabat sebagaimana dimaksud pada dibantu oleh tim penilai angka kredit jabatan pustakawan tingkat pusat bagi kepala perpustakaan nasional yang selanjutnya disebut tim penilai pusat, dan tim penilai angka kredit pustakawan instansi bagi menteri pertahanan yang selanjutnya disebut tim penilai instansi. kementerian pertahanan dapat membentuk tim penilai instansi apabila memiliki pejabat fungsional pustakawan sekurang kurangnya (sepuluh) orang. pembentukan sebuah tim penilai harus mengakomodir unsur unsur pejabat bidang kepegawaian, pejabat bidang pembinaan kepustakawanan, dan sekurang kurangnya (tiga) orang pejabat pustakawan. keanggotaan tim penilai jabatan pustakawan kementerian pertahanan adalah pustakawapabila jumlah anggota tim penilai sebagaimana dimaksud pada tidak dapat dipenuhi dari pustakawustakawan. pembentukan dan susunan keanggotaan tim penilai ditetapkan oleh menteri pertahanan. syarat untuk menjadi anggota tim penilai pustakawan adalah: jabatan pangkat serendah rendahnya sama dengan jabatan pangkat pustakawan yang dinilai, memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja pustakawan, dapat aktif melakukan penilaian, masa jabatan tim penilai ditetapkan (tiga) tahun, dan dalam hal tertentu menteri pertahanan dapat memberhentikan atau mengganti anggota tim penilai sebelum masa jabatan tiga tahun selesai. bab vii usul penetapan angka kredit jl) usul penetapan angka kredit pustakawan disampaikan setelah menurut perhitungan sementara pustakawan yang bersangkutan mencapai jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan pangkat setingkat lebih tinggi dapat dipenuhi. usulan penetapan angka kredit pustakawan sebagaimana dimaksud pada dibuat sebagaimana contoh formulir, sebagai berikut: untuk pustakawan tingkat terampil dalam formulir pada lampiran peraturan menteri pertahanan ini: dan untuk pustakawan tingkat ahli dalam formulir pada lampiran peraturan menteri pertahanan ini. setiap usul penetapan angka kredit pustakawan sebagaimana dimaksud pada dihampiri dengmasyarakatan perpusdokinfo dan bukti fisiknya, dibuat sebagaimana contohngkajian dan pengembangan perpustakaan, dokumentasi dan. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi: surat pernyataan telah melakukan kegiatan penunjang tugas dan salinan ijazah surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan, dan atau keterangan penghargaan, disahkan oleh pejabat berwenang. usul penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat,berjalberjalan. usul penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada diajukan oleh menteri pertahanan atau pejabat lain yang ditunjuk, kepada kepala perpustakaan pusat nasional bagi pustakawan madya dan pustakawan utama kementerian pertahanan, dan pimpinan satuan kerja subsatker pustakawan kepada menteri pertahanan, atau kepada menteri pertahanan u.p. sekjen kemhansetiap usul penetapan angka kredit bagi pustakawan harus dinilai secara seksama dan objektif oleh tim penilai, dengan berpedoman pada formulir dan formulir pada lampiran peraturan menteri pertahanan ini. hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh menteri pertahanan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana formulir pada lampiran peraturan menteri pertahanan ini, dengan ketentuan asli daftar usulan penetapan angka kredit dupa) disampaikan kepada kepala badan kepegawaian negara bkn), dan tembusan disampaikan kepada pustakawan yang bersangkutan, pimpinan satuan kerja subsatker pustakawan yang bersangkutan, sekretaris tim penilai pustakawan yang bersangkutan: dan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit. dalam menetapkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada menteri pertahanan dapat mendelegasikan kepada pejabat yang membidangi jabatan fungsional pustakawan atau yang bertanggung jawab dalam bidang jabatan fungsional pustakawan untuk atas namanya menandatangani surat penetapan angka kredit. untuk pengendalian penetapan angka kredit, spesimen tanda tangan menteri pertahanan dan pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud pada(s5) apabila terdapat penggantian pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, maka spesimen tanda tangan pejabat yang menggantikanbab viii pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan bagian kesatu pejabat yang berwenang pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan pegawai negeri sipil dalam dan dari jabatan pustakawangian kedua syarat pengangkatan dalam jabatan persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan pustakawan tingkat terampil, adalah: berijazah serendah rendahnya diploma (d perpusdokinfo atau diploma bidang lain, bagi diploma (dgatur muda tingkat golongan ruang il b:pustakawan tingkat ahli, adalah: serendah rendahnya berijazah strata diploma perpusdokinfo atau sarjana bidang lain, bagi strata diplomaata muda golongan ruang il a,ustakawan sebagaimana dimaksud dalam dan ditetapkan lebih lanjut oleh kepala perpustakaan nasional ri. untuk dapat diangkat dalam jabatan pustakawan, seorang pegawai negeri sipil harusrtama pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional pustakawan dinyatakan batal apabila setelah pengangkatan, persyaratan sebagaimana dimaksud dan tidak dapat dipenuhi dan umur yang bersangkutan telah melampaui umur tahun. bab perpindahan jabatan untuk kepentingan dinas dan guna menambah pengetahuan, pengalaman dan pengembangan karier, pustakawan dapat dipindahkan jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya, sepanjang memenuhi persyaratan jabatan yang ditentukan. pengangkatan pegawai negeri dari jabatan lain dalam jabatan pustakawan dapat dipertimbangkan, sebagai berikut memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam dan memiliki pengalaman bidang kepustakawanan sekurang kurangnya (dua) tahun, yang didudukinyapustakawan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh menteri pertahanan. bagi pustakawan yang karena perpindahan jabatan yang memiliki pangkat golongan ruang lebih tinggi dari jabatan pustakawan yang diperolehnya dapat mengajukan kenaikan jabatan (satu) tingkat lebih tinggi apabila dapat mengumpulkan angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan setelah (satu) tahun dalam jabatan tersebut. pustakawan tingkat terampil yang memperoleh ijazah strata s1) diploma dapat diangkat dalam jabatan pustakawustakawan tingkat ahli, lulus pendidikan dan pelatihan fungsional yang ditentukan untuk pustakawan tingkat ahli: dan cc. memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk jabatan pangkat yang didudukinya. bab kenaikan jabatan datau kenaikan pangkat, sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud pada dapat dipertimbangkan apabila sekurang kurangnya: dan cc.enaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada dapat dipertimbangkan apabila sekurang kurangnyacc. setiap unsur daftar penilaian pelaksana pekerjaan dp sekurang kurangnya bernilai baik dalam (dua) tahun terakhir. kenaikan pegawai negeri sipil kementerian pertahanan yang menduduki jabatan pustakawan madyapustakawan utama, pangkat pembina utama golongan ruang iv e diusulkan oleh menteri pertahanan danyang menduduki jabatan pustakawan pelaksana, pangkat pengatur muda tingkat golongan ruang ii b untuk menjadi pangkat pengatur golongan ruang ii c sampai dengan pustakawan penyelia, pangkat penata golongan ruang i1 c, dan pustakawanpustakawan madya, pangkat pembina tingkat golongan ruang iv b kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh menteri pertahanan setelah mendapat pertimbangan teknis kepala badan kepegawaian negara. penetapan kenaikan pangkat pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada dapat didelegasikan wewenangnya atau dikatakan kepada pejabat lain lingkungan kementerian pertahanan, bagi: pustakawan pelaksana, pangkat pengatur muda tingkat golongan ruang ii b untuk menjadi pengatur, golongan ruang il c sampai dengan pustakawan penyelia, penata tingkat golongan ruang iii d, dan pustakawan pertama, pangkat penata muda, golongan ruang untuk menjadi penata muda tingkat golongan ruang ill b sampai dengan pustakawan muda, pangkat penata tingkat golongan ruang ii d. pustakawan yang menduduki jabatan pustakawan tingkat terampil dapat beralih jabatan pustakawan tingkat ahli setelah yang bersangkutan lulus strata s1) diploma bidang perpusdokinfo atau strata s1) diploma bidang lain ditambah mengikuti dan lulus diklat pustakawan tingkat ahli diklat alih jalur). angka kredit yang dimiliki pustakawan pelaksana sampai dengan pustakawan penyelia yang akan digunakan untuk menentukan jabatan pada saat yang bersangkutan beralih jabatan pustakawan tingkat ahli dihitung sebesar angka kredit yang berasal dari unsur pendidikan formal ditambah angka kredit kumulatif yang berasal dari kegiatan unsur utama yaitu tugas pokok (unsur pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan perpustakaan sumber informasi dan unsur pemasyarakatan perpusdokinfo) dan pengatur atau ditambah angka kredit dari unsur kegiatan pengembangan profesi. bab pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dari jabatan jl) pengangkatan, pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dalam dan dari jabatan pustakawan, ditetapkan oleh menteri pertahanan dengan ketentuan sebagai berikut untuk pengangkatan pertama kali pengangkatan kembali dalam untuk pembebasan sementara: dan untuk pemberhentian. untuk menjamin tingkat kinerja pustakawan dalam mencapai angka kredit untuk kenaikan jabatan pangkat maka dalam pengangkatan pustakawan harus memperhitungkan keseimbangan antara beban kerja dengan jumlah pustakawan sesuai jenjang jabatannya. pustakaw bagiutama, pangkat pembina utama madya, golongan ruang iv d. dalam setiapustakawan penyelia pangkat penata tingkat golongan ruang iii d, dan (dua puluh lima) bagi pustakawan utama pangkat pembina utama, golongan ruang iv e.iberhentikan sementara sebagai pegawai negeri sipil berdasarkan peraturan perundang undangan, ditugaskan secara penuh luar jabatan pustakawan, menjalani cuti luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan empat dan seterusnya, dan menjalani tugas belajar lebih dari (enam) bulan. pustakawan yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud pada huruf selama menjalani masa hukuman disiplin tetap melaksanakan tugas pokoknya, tetapi kegiatan tersebut tidak dapat ditetapkan angka kreditnya. pustakawanrsebut, yang bersangkutan dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, sebagai berikut sekurang kurangnya telah (empat) tahun dalam pangkat terakhir, dan setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan disingkat dp sekurang kurangnya bernilai baik dalam (dua) tahun terakhir. pustakawa. bab xii pengangkatan kembali dalam jabatan pustakawanapat diangkat kembali dalam jabatannya apabila masa berlakunya hukuman disiplin tersebut telah berakhir. pustakawan yang dibebaskan sementara berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, dapat diangkat kembali dalam jabatan pustakaw. pustakawan yang ditugaskan luar jabatan pustakawan dapat diangkat kembali dalam jabatannya, apabila telah selesai melaksanakan tugas luar jabatan pustakawan. pustakawan yang dibebaskan sementara karenapustakawan. pustakawan yang telah selesai tugas belajar lebih dari (enam) bulan, dapat diangkat kembali dalam jabatan pustakawan. pegawai negeri sipil yang diangkat kembali dalam jabatan fungsional pustakawankepustakawanan yang diperoleh selama tidak menduduki jabatan fungsional pustakawan. bab xiii tata cara permintaan dan pemberian tunjangan pegawai negeri sipil yang diangkat oleh menteri pertahanan atau pejabat lan yang ditunjuk oleh menhan sebagai pustakawan sebagaimana dimaksud dalam dan diberikan tunjangan pustakawan setiap bulan. pemberian tunjangan pustakawan sebagaimana dimaksud pada harus dilakukan dengan surat keputusan pejabat yang berwenang sekjen kemhan) sebagaimana formulir pada lampiran peraturan menteri pertahanan ini. pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada dapat mendelegasikan kepada kepala biro kepegawaian untuk menetapkan surat keputusan pemberian tunjangan pustakawan. surat keputusan pemberian tunjangan pustakawan asli kepala biro bagian keuangjabat pembuat daftar gaji mengajukan usul permintaan pembayaran tunjangan pustakawan bersamaan dengan permintaan gaji kepada kepala kantor perbendaharaan dan kas negara dengan melampirkan: surat keputusan pengangkatan dalam jabatan fungsional pustakawan, surat keputusan pemberian tunjangan pustakawan, dan surat pernyataan melaksanakan tugas atau surat pernyataan telah menduduki jabatan. jl) tunjangan jabatan pustakawan bagi pustakawan sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan oleh presiden yang besarannya sebagaimana terlampir dalam formulir pada lampiran peraturan menteri pertahanan ini. tunjangan jabatan pustakawan sebagaimana dimaksud padasurat pernyataan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada dibuat sebagaimana formulir pada lampiran peraturan menteri pertahanan ini. pelaksanaan tugas yang dimulai pada tanggal (satu), tunjangan pustakawannya dibayarkan pada bulanpemberian tunjangan pustakawan dibayar mulai bulan itu juga. untuk kelancaran pembayaran tunjangan pustakawan, maka setiap permulaan tahun anggaran, pejabat yang berwenang, membuat surat pernyataan masih menduduki jabatan bagi para pustakawan yang bertugas lingkungannya, dibuat sebagaimana formulir pada lampiran peraturan menteri pertahanan ini. untuk kelancaran pemberian tunjangan pustakawan, pejabat yang berwenang dapat mendelegasikan sebagian surat pernyataan melaksanakan tugas, surat pernyataan telah menduduki jabatan atau surat pernyataan masih menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada dan tersebut ataskepala kantor perbendaharaan dan kas negara dan temuannya kepada kepala badan kepegawaian negara u.p. deputi bidang informasi kepegawaian, kepala perpustakaan nasional republik indonesia u.p. deputi bidang pengembangan sumber daya perpustakaan, kepala kantor regional badan kepegawaian negara yang bersangkutan, pustakawbab xiv penghentian pembayaran tunjangan jabatan pembayaran tunjangan jabatan fungsional pustakawan pustakawan, menjalani cuti besar, diberhentikan dari jabatan pustakawan, berhenti diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil: dan diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya. surat keputusan penghentian sementara tunjangan jabatan fungsional pustakawan dibuat sebagaimana formulir pada lampiran peraturan menteri pertahanan ini. pustakawan yang dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam karena tugas belajar untuk jangka waktu lebih dari (enam) bulan, tunjangan jabatan fungsional pustakawan dihentikan terhitung mulai bulan ketujuh. tunjangan jabatan dapat dibayarkan kembali setelah diangkat dalam jabatan pustakawansebagaimana dimaksud dalam dibuat sebagaimana formulir pada lampiran peraturan menteri pertahanan inisebagaimana dimaksud dalam huruf tunjangan jabatan fungsional pustakawan dihentikan. pegawai negeri sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada dapat mengajukan banding badan pertimbangan kepegawaian, tunjangan jabatan fungsional pustakawannya tetap dihentikan. tunjangan jabatan fungsional pustakawan yang dihentikan sebagaimana dimaksud pada dapatpustakawan dan dinyatakan telah melaksanakan tugas oleh pejabat yang berwenang..p, pejabat pembuat daftar gaji, dan pejabat lain yang dipandang perlu. bab ketentuan penutup dalam hal diperlukan pengaturan teknis lebih lanjut akan diatur dengan petunjuk teknis. keputusan menteri pertahanan nomor kep m iiaftar formulir fotmuji nnnnnnannnnnnnnlnnnnnnnnnnnnaeee jenjang pangkat dan golongan ruang pustakawan formulir enannnnennnnnnnnnenaaaaaan rincian kegiatan pustakawan tingkat terampil dan angka kreditnya formulir enannnnnnnnnnnnnaaann rincian kegiatan pustakawan tingkat ahli dan angka kreditnya formulir nnnnnnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnneaaa jumlah angka kredit kumulatif minimal untuk pustakawan tingkat terampil formulir nennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnah jumlah angka kredit kumulatif minimal untuk pustakawan tingkat ahli formulir sa. daftar usul penetapan angka kredit jabatan pustakawan pelaksana formulir soon daftar usul penetapan angka kredit jabatan pustakawan pelaksana lanjutan formulir g. daftar usul penetapan angka kredit jabatan pustakawan penyelia formulir @wnenennnnnennnnnnnnnaaaaaaea daftar usul penetapan angka kredit jabatan pustakawan pertama formulir enennnnnnnnnnnnaanlannnaaa daftar usul penetapan angka kredit jabatan pustakawan muda formulir saneneenannnnnnnnnnaaaaaaaan daftar usul penetapan angka kredit jabatan pustakawan madya formulir ennnnnnnnnnnnnnannnnnnnnaaaa daftar usul penetapan angka kredit jabatan pustakawan utama formulir baannnknnnnnanannnnnnnnnaaaaaaformulir ynranannnnnnnannnnnnnnnaaeaaaaaaa surat pernyataan melakukan kegiatan pemasyarakatan perpustakaan, dokumentasi dan informasi formulir enonannennnnnnannnnnnnnnaaan surat pernyataan melakukan kegiatan pengkajian pengembangan perpustakaan dokumentasi dan informasi formulir eocoooennnnnnnnnaannnnaa surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi formulir lennnnnnennnnnnanannnnnnaaana surat pernyataan telah melakukan kegiatan penunjang tugas pustakawan formulir .nnooonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnae penetapan angka kredit formulir .nn.nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnaaaae keputusan pengangkatan pertama kali pengangkatan kembali dalam jabatan pustakawan formulir anerdnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnah keputusan pembebasan sementara dari jabatan pustakawan terampil ahli formulir aooooooooonnnnnnnnnnnnnnnnnnkh pemberhentian dari jabatan pustakawan karena dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan formulir aenenennnnnnennnnnnnnaaaeea tunjangan jabatan fungsional pustakawan formulir andcooooannnnnnnnnnnaaaaaaan surat pernyataan melaksanakan tugas formulir wdooooomenannnnnnnnnaaaaaaean surat pernyataan masih menduduki jabatan formulir weneerennnnnannnnnnnnnaaaaaean surat pernyataan melaksanakan tugas kembali formulir andnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnakh keputusan penghentian sementara tunjangan jenjang pangkat dan golongan ruang pustakawan lingkungan departemen pertahanan jabatan pustakawan pangkat gol. ruang tingkat terampil pengatur muda tk. pustakawan pelaksana pengatur pengatur tk. i d pustakawan pelaksana lanjutan penata muda il a penata muda tk. i11 t pustakawan penyelia penata penata tk. tingkat keahlian pustakawan pertama penata muda il a penata muda tk. i11 t pustakawan muda penata penata tk. pustakawan madya pembina iv a pembina tk. iv b pembina utama muda iv c pustakawan utama pembina utama madya iv d pembina utama iv e |s ari. (an da2 kg: sis ks! ka) sis ko) ana s|s s|c ala cls| old rela ella (uj "fe ala olu ke) e|els tpi (aj s|(s|s ols|s els sis sss ss, isi similis lolo 2sz33 ee sislolos ket pole lela kep) sisisss|s ke) bee fung sis sis tai fasi ala g|g|s sapa kasi sisi|s(s sis hak lo) salsa (up) sisggg her sis alan (ey a| ida das ges k2) jas s5e3 jiran te stf c838c3 ke) sos3 enter han: (am ke) sek 93x bia seals tic sis sis (5s 2sg| sis sis| nina 1o0|o sda gak sel esa sis (ae o|c |(s|s sis ala! #s| (situs| |s| (sisa alel belalai lal (aaa sasa nita sala ko) s s|s |(s| sisa sal lelehan ala sasis w|w sisi ren ken abal ara di: #el sis si2 sis les) ke) sisi sin pri sisi saja isis ses sselkei| aka) sisi sis s|s s|s| (eksis (gb (is did ain sasis| ss. . a39 ko. kai sl an: fan sle| s|n n|. kan) 'asasi3 misses the #is| seksi (als |el pleural ss), 9g|s sis| ssi2sis elc wis elo cic disisi2s82 c| jarak sis miss sis |(s| 2je sig iss (el sasis ema aga o|o sessilis s girl jala sasa jena sis sss |s(s3|s bra asi o|c kej (ep) ke) c|c g s|g|s cis |s| (aia| (s| sis nos noise ssi sis| sis s|is|is sis fis| elsa ela cin xo. kar) ho. sis| kara slo|s|l |s| |s| gis |x|g tis |(s| |(s| ( | c|c|c| |cs| sia|s lal |el lag lala (an lal |c| tai tai isis | . | | ppa badar nim n|w s5iw|w ke) sei |alo (alo loan sa| disisi| isis ie| sasis sisi2| iss| slide(s lele (s|s sl. lsid sisi isis isis pak sisi sis (sie i(sio0 isi s|s|s cis s|co|c gigs |( i53l slo| e|e isa |el laci sx kej c|ulam sis |( slr (aj (asi ulu cic|c g| |s sis|s (si si|no|o tai a15 fan asi ks) o| ao|l | |c o|g cls|c kian ololxsealel2 t|s olc|ss lce| sll calo$ isl (ge (sisi2s (s|ss ( |3s( (sc is| ulg ca( (ssl (sg (s( s2| sial keji classic s| c|(s (sisi |(s| |sis9(s s2? (s?|?s flo #ici sl|al|c s|e| sos e|2loc sis kat s| wol oololsc 'sci cc. mis sisi|es (s3 sss (s s sasis el0 o1 ke) tc|s sic sli tissa| also|ls sx|2ado ris 5s5ita0 six tsisisisisa las les is2s | | da sila (s8 (gs| sslslv ka) ku) (ep) ko) nn|g m|ss$ dlc n|o0 ku) pan (ep) ke) ||. s| | v|o|o jae c| lele sici gl. olok|lo na. la lala cyclic ky) (ai (ai (ai sig misc koi kasi kasi kasi kasi kasi |x|x cie cl|alc (ep) (ep) (ep) (ep) (ep) (ep) (ep) (ep) (ep) (ep) alaa ala alla tp) als| sin|s ello i|s si|d |s peak! (vj office sle| s|s a|sis ke) ala ala lil xx3 s|c i 5is cls3 ignis sisi sce kas8 slalom |(& iso ss kb (se (32y3 (sla iss jeda gia ssc see ads (og ku) ku) pad k2) pan kasi jesse sa4ss| |s8s isi gmo jok sig (segoe33g #issolsolo5 ke) 5d ii5 lang loc t(a2 ya2. o|s sasis iso dok usa leloisolaec elo se|ss$ sus gig ojo sasis sisa3d3el sis cal (sp230 c. ojek sis sis |slo slo go0 |f s2 esa sisossaos |. |( ot sloss la slu te) (ep) (ep) ka) (ep) (@) gi. si lee nel dag heran tee? ikm sis (ss (aw ke) ke) ente der cl2 oldid e|gic ssi ang cc. qrjs sis sos kas) fs2 ese sig, 2s3cic gg was s.sos elo six kej kas 5lo sense 2eins 52an na: sis das ber iss bea dvo ka) d: ken ome) ke) kun kun kun kun ka) ka) ka) ka) ka) ka) (ep) (ep) (ep) (ep) (ep) (ep) (ep) (ep) t ka) ka) ka) pai pan gus tai tai sl s.s bara s0090 pohon yo99 icon tolak bios sera s5stan kas i(vc esa ce2 cce28 desa segoe es2o esa ergarseas c2c xix say t0g3uses$ so| passes sic, a44 ko) souls9osg gga got shows sass gos oxl| oo sort topos loud5. c score oor bs| s592ci05 ke) sis su$eda a53 asx3g uae 8g9 5docs90 so, otg a5yo laju3 oo) soe, musics0 kong download ux$ kan das920 j 3e3o ago some oos kazoku ux soo sao katok kn) teh (ep (dpl le ) kal slo sasis (dp) oi, sisi oli elg loss minin ing si oral (ep) 5isis zea osis (ee sis kp) sasis s|s sia ggs sis iep) kej sis fans co. lis exo. sis mass? a50 85ua sis :i (s ess gada (eksis kasi gas sib lsg pend pend ega (as | he! pam sc|s ken te) (ex z#ls png ken) css sss a50 sin s88$ civic bee n s "s5 5x8 sar ass gue 2eu3 dee ol. ke) soy s21321 gala eksis bu tp) loko 2eeee abe (oo similis s.s|.s slo|o|o.c sis sisi clecicicc is per sis sisi disisi fee fara sae c|c|c isi sasis minin ole sisi oul | sis sic cic (gag sala las sss ccc jalal sai sun sss kelkelke) i ssi kak civic i an: (sj sep ke) ko) ep: fav) si23 ko) kej lal usia sig (s| lo12 da5 isle sis (cg sea rc) sasis fan jpo aee eak sisa sal sisi also says s|z| ala o|o kas) min fun mia s(2si| lo o|o iss fals (am isi sie s$ ka) d & (pl l0c esok renta 58x pad loe gs, (se. se3 su! kes) ke) eng sao sef o50g esa sera k3) saa (or (ep) (@) le) civic ||.) kun cicit o00| sici eksis s|o|o ka) minin (dp) lele mp) timses kosi (ep) milik kei pasi coc (s8 sos sos$ (sz nssdc nmlalss ll situs jsc ka) ka) k2) fan (ag (ep) sis han sis saman ss.x|s|s|x a22 den aga panas anh ss sss|s tri sis kej fee frr sisi din unit) sid sala ten) ala sar kala kg) prep) elsie sis ek mar sek mag sig sss aaa (oi masala ks) sia ia) kep) s2.c| s|s kee1 kep) sel. paa dee ter sisa (ep) te) far) tebak nya es(s cas tear aar fan) ass tenar "ella nas hebes sebelas (asa iis 21ge) (ai be. o|l 18x cas soon ke) ke) er: sesi te pena sena kapan oo es5 ka) jar ios (@) nan bai (ovj raj feri uv) sis sisisicis ala kan t|o als similis ala 5lo |.s sis sss sisi sis sisi isi misses sss n| alalalaa isis ala |(w sts ola sis sss cic sis sasis izin s|sis @elata sasis ko, pad pend end pend sus sis rig lw sis iss axi2 moo kej kep) ran fang & sic sis sss sic w| cic| fejkojkej esa salut? 1zi sis kat loo pan px" sisi sis sis s'535si22 cicit ole sosis sisi si3i sasis cic |s kas o|o|e kal sisi alx gj|c tel ka) | sisi |(g bag sis sis ko) kran! d.ig3 lele lia gss8 gag tai sei das$ sega kai ke) sg gis tai s| part ica sales se. is3 sis sus gala a32 (is dag sesi pan (sis akal sisilia osis aldo sea della ka) g23 il, 2skala pers adaa kai wisata seals alc s|c| sica sis aek: las $| ses (sis sid sloss jas akan das kal sipp situs sis bc) 2loss lea tea kep) sim rai ko) an) ks) lep) s28 (ai ses s8 kn) (ep) (@) cic (sia sala sal sis kek ume) site| sig till o|s ssi ka) o|o sal sos 5isi is| awal cic ccc iicicic ci|cic cc|c sis disisipi sisi (sc cic cicicicsi cicit xix xix xix xix xix xix (ice cilicica cicit scc nim nim lalu nimiwmiwm (ep) uu) (ep) sis aal ala aaa ala alabama| alexa adal kep) oal lol (ono olo olwlolol www aol sss isi lo |o slulalol simi mol sid sisa sl oleh tino ssi isi ecc sis salcdisl solo cil did 5wy sisi sisi elo ses xlo sis k kids| olg alel las sic fa) sio pmi clan s|.o loss sie loci ola to) ko) los sic (ari (s2 ela (sls (all sis 2lo kas) sis lela sis sisi label jas (ep) ski solo (xi oli, a15 logo iss ldv less leg elsie sislalsis sss selalu ne) kas sis a55) sox ala ii2 o|ss ecirc six ifixit (ex eco s21c cie slalom diss sisi sis kas d|s ssi (gs ala sid cic six sisi saciiclaks iyi5 sic sole ssisidaser sis (alga o0olcolcis sis sis da5 bs. sssgfs selo sehabis ese sasis slo sic 5lsl ole ojo |o|c ke) ia sis ala ma fala idris osis oe. ioloosos dojo clo ss essen (s c|o kep lang ap) ke) ku) cid| ole| had iko) ko) sisi (pl o15 sis sisi cic iic ci|cicit cic| sis cilicica cici sis cigisic xix xix xxix cic| cic cilicica awal ala ala lala olok olo ka) olololco iban o in joo| sin isi sisi sis disisi gj| sis| sis mp) glo ciscsisc ssekselxe gg: dar ziz ke) da a25 s$i$ (s3s sis ols los god stop ($$ xls isc tas sia (cs desc tgl iga sis ois ygogsas, i0orx lis pan (og copot 8a os (ssk c5. nco single tere gagoxxigo2 ess2 kolese sss sosis sat olc lo0 osi3 tel sisa far) x.& kasi sisi52 sss.0paso iugsoss sig sss woong logos ora ns|si2 ol|l5 ke) peka) asla ic. sis gas test skor osis sosis soc kaos coco to) olo wow vo a.a 3ya o0c sara dag aadicdis ka) sol jul kep) kep) kep) cie css| (gs sisi kep) suci5 s|ci5 isis sis sis ala|s ois alas sob cicit cicit cic cicit cic cic cicit cicit ccc civic cie cic |3is |zis |zs|s sisi sis is|s crisis cici cici signs sici sis xix xix xxix xix klik cicit cici isis cicit cic (cs ssi sis nml n|mlw mlm mnlmlw (ep) (ep) nim si5is ala alla alla ala lal alla ala coyvlo coyvlo olw lolo lol low ka) ole ono iio lon ordo lol mol ks) sis sis tel sisi kan olo ics sisi siklik ic| cicit sls ka) sici sici sici ccc sici g|sis ggs sisi sasis sisi cal sici s|cic sis pa) jal ixc (ep) kasi kej ko) ol. (el sisi sis kasi kw) slalom lalu osis sisi (sc (en ko) kang also tai (oi (am sis nl|c sulit (am srsg sis ssel see suksesi? pal oto dialisis a. | tejkoisols sssislls cis|g alia sisi sis aci cwo sisi$s e. class ega az? ale sec ke) siais sle cxa oksi aga . yozokioxs 5s5a sic kia sio. sis tls ke) lolo sao soo xis da9olc serosa das 8jompo se2s scene ka) sar sts sia ias s8 $8539gis kn) (ep) (ep) (ep) (@) sisi x disisi sle sisi c|.c isis kel dislike) stub sis sisi ols 5lo151 sis osis sls5 osis isis sssspbpb osis ssa s cicit cilicica cilicica cicit inci cic sis similis ssisisis sisi sss isis cici cisigic masinis crisis cicsics isis xix kis isi, xix iki kiki xxix xix (dig disisi ggusigis css civic (cc (sie nmi nnimimwlw (ep) yimwimiw nil nim|wm (ep) nim s15i5sis si5i515 s15i5 ono noonoolo lolo oolkbkb ola powo lolo s.t koln (sis wow mol solo ilo (sio mojo s|2l dies ini sic link isu suci sci lol& kas) cic gigs gicas aja (jc sal iss sss sssgsass si8lc lli usul siaga s|8ic sit kimia sisi sitasi.s sssxisis sisi lolos sic kep) air zac3z| zobokbk alam ja (ziz so) lema kari kari ke) @lcc lele (asi icc te) ko) ela sis ssi lsglga log) leci islam sis cc. ooo dolar kej socius sis (8s lego is8 seks sle les asa kis dago isi claire si5 civic isu igc iic oslo sis sleicig 3ssische (soil solo (aa bola dig isi loc sis c(sci28 (8s cas sisiclc elo sis elon al2 olis sial bolalob clo 2isis ole sl sis host ali s5) sid 5isi5 d|nic ecicicis cic .g sic sisa olas ss3s029 sensus guests (aes3 sks "te asli dasi (ss i d aaa a5eis ixwmeloltoio golok pss bessa (sa (selalu tee 'gs s#r v2 sss lela ap) (sg an) (ep) re) gsx so1 ke) ke) ken kun ke) fav) ka) ka) (ep) ke) kej lan oma do, ko) aci ep) sais fax ti8 (ep) ke) tep) kas ke) kasi kan ks) 99x ks) ko) s2g fase lo. ke) fav) elsa sos se. es523 tai gol sx, go2g3 kn) sex tel voc esay3 esa leg spl lang s5212 gis sans a37 nan iss iis kari cuu eri isg oa. eat kena kn) 2agus ron) kas) kasi kasi al0 scr tani maha nat entry wn fan i905 gs39s950e fee mantan panas sss00 sada bra ale sis: ke) tum esx5$ luo (og s$50is ayo tao iso dea set3 s2. says her ke) sbs si35053232 kej s0?x kp) ke) 0s ko) das con a20 ke) kon ko) kai sel ssi ep) sl2cis sis ep) c|c ko) all min els fav) end pera teki ko) v|o (el din ka) (aj r88 kap) nom rasi fe) ke: cic kas similis cic rai sic sis ke) kar4 sis c|c chu tc0 853cc ong sos ko) gor bo) sos 59x fitur 9og spi hei ecs ts00 cac c1. sic sg? 02x sl0 oonsss ses co, dan deaths naga fan non s30sss sie s22 gisslse sis maan cic dak sasis: sos sisisisis s|g kej ist, sell sisa 2a lu sas jam ka") ke) dye occ sec ep) s8: ks) isi d2, ujian 3x92 ssi sea ss. dex sia gogo ass20 se2d soto talk syst kep) ke) ke) ordo lao ccc sdc (dgc|c gic sig cicit cciscic tic (ang kan ka) ka) kon komik) ka) sp) sp) si isis sisi sicicic gic zle pele bella apa o|o ol|o|o lolo|o olo o1& nin (dp) (dp) minin minin nid nun nin slam si|ssi kal) yna nh ola slc civic sic aula (an lado cic inci tai sici cic sisi sis sis ol0lo fe) kos tai hri (asi (is (sg si lega gac soe solo lali lelaki laci kargo luma mora ses siy cicit fa) rasi (s sl sesuai sis (sisi epa isasi sci sss lol (olololw cig sie dulu nulis minimum ke) 5lolo sis tak sega sgo (sec sis tc. cas tentu musi gic cicit sisi.c og2 clav warkop) oo. nis sigi cilicica ojo (os (sg gol ole scar sos postal sego sak fana ou) dl. (s9 sos golek (lol sal otak he) sio ke) sic e5s83l &nggu ke) sctv0530 s2c0c kos stage ss o kor vpu soo pan mr) kari so toon9 fee 29i oki ape ko, ddgngeo sipirok $o01o0 s27534591905 to) (op) fs2 cho v9. sal goals 'ddg src ics lolo lolo lolo| didi didi del oclc cicit| ele sis lolo lolo| ninnin minin (ep) (ep) laut below sic cic sisi (gs|s solo (ss|s solo ass ke1keke) kaa kasi sici sie cic|c k han f23 pan ge) alis isis (gn) ssi xie sigi (cc kej rai css tic sisa |(s sisi sfc (ex ai (gs c|c ke) cica (ol las. also see les solo 20lolo |( isis( (lo gala (sio skola:s oei da. solos ii. (is glelgsis jala s s|.c ol. lsler sisicics cs. kav) koi c| org s55 oclc sar local vox tum sos (8g ctl isu ooo. ono fee) ter) (ep) an) (aj sls|g o2|x llg ega o|o sto tp b s olo aed pegal (z3 no, ita) ko) msl con tiri) kep) 93x kan) tzd tata s5z ing (@) w25 bag kep) xcr zzm otg pado, s5s zxz tomy ls2u o5y wow ubx& tod (aa leo its) kilo kan kek) soo tol hit z1. sae kasa oman (ep) 2x. ke) 2x$ aga mus rgs g2 7m0 (aa rno) she ang asta usa oo. zt0 ih2y0 kep) uz top 5zz okr zx5z zx2 tam scr sso k90 kn s27 s5gkg gbw zn227 sww ouw wujud?x non noooiz woo formulir daftar usul penetapan angka kredit jabatan pustakawan pelaksana nomor masa penilaian tanggal . women oak keterangan perorangan| lama baru jumlah unsur utama pendidikan pendidikan sekolah dan memperoleh gelar ijazah sarjana muda diploma iiijumlah ore oto pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan perpustakaan sumber informasi menghimpun alat seleksi bahan perpus takkan melakukan suke' bahan perpustakaan membuat dan menyusun desiderata meregristasi bahan perpustakaan: melakukan verifikasi data biografi melakukan katalogisasi sederhana melakukan katalogisasi salinan mengalihkan data bibliografi manual pustakawan mengelola jajaran bahan perpustakaan pencegahan preventive penanganan treatment melakukan layanan perpustakaan keliling setempat mengumpulkan data untuk statistik jumlah ore oto melakukan publisitas jumlah oto oo oo. hasil penelitian, pengkajian survey dan atau evaluasi bidang perpusdokinfo yang dipublikasi kan dalam bentuk buku yang terbit kan dan diedarkan secara nasional. guomnsenambowan akui oleh instansi yang berwenang karya tulis karya ilmiah, hasil peneliti an, pengkajian dan atau evaluasi bidang perpterbit kan dan diedarkan secara nasional samomnsnayamtewmam| tetapi didokumentasikan karya tulis karya ilmiah bidang perpusdokinfo setiap tulisan yang merupakan su dokumentasi dan informasioo" geninsarsiyambewmaakelompok koordinatorpustakawan bagi pustakawan pelaksana pustakawan pelaksana lanjutan pustakawan penyelia tebniikebmaraayagsgar eselon iii bawah atau yang sejajar menghimpun dan menyusun naskah naskah. memberi konsultasi kepustakawanan yang bersifat konsep institusi perorangan jumlah soma runsorutama ttu i|s| unsur penunjang mengajar mengajar bidang perpustakaan, dokumentasi dan informasi pada pendidikan sekolah sta) mengajar melatih bidang perpustakaan pendidikan luar sekolah melatih perpustakaan, dokumentasi dan informasi were lil rangka kegiatan perpustakaan, dokumentasi dan informasi dengan ilmu perpusdokinfo mahasiswa s.d diri penamaan ooo pra sarana perpusdokinfo mengikuti seminar lokakarya dan pertemuan sejenisnya bidang kepustakawanan pemasaran woderatorpem bahasharasumber peserta menjadi anggota organisasi kepustakaan nan tingkat nasional internasional sebagai penguasa amagomakir nan pengurus aktif anggoaakii see penanggung jawab madano oo. gua pal aur sepupu tahunsarjana muda diploma menyunting risalah pertemuan ilmiah tea bidang perpustakaan menjadi anggota tim penilai jabatan pustakawan butir kegiatan jenjang jabatan diatas iai tea tea tea tea tea mammmwmomosarmas lampiran unsur bahan yang dinilai kenamaan tanggal look. pejabat pengusul nip. nrp. catatan tim penilai senapan tanggal lo. ketua tim penilai nip. nrp. catatan pejabat penilai kenamaan tanggal li. pejabat pengusul nip. nrp. formulir daftar usul penetapan angka kredit jabatan pustakawan pelaksana lanjutan nomor masa penilaian tanggal . women oakpoo 2o unsur utama pendidikan pendidikan sekolah dan memperoleh gelar ijazah sarjana muda pem diplomat pendidikan dan pelatihan fungsional64i 96jam lamanyaantara 640jam too yo (ae tamanyaaniara tetatojam lamanyaantra 8i16jam yoo lamanyaantara 80jam ners. pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan perpustakaan sumber informasi menyusun rencana operasional pengembangan koleksi see survei minat pemakai mengidentifikasi bahan perpustakaan tes oli perpustakaan mengelolahasilpenyangan too mes leh menyusun rencana operasional pengolahan bahan perpustakaan melakukanklasifikasisederhana kartu katalog mengelola data bibliografi dalam bentuk naga poo menyusun daftartambahan pustaka ' gowemampng) menyusun rencana operasional penyimpanan dan pelestarian bahan perpustakaan lai at| mengidentifikasi bahan perpustakaan dalam rangka penyimpanan dan pelestarian semasa kepustakaan kelabu games berupa buku tee rencana operasional layanan informasi melakukanlayananbahanpandangdengar ' | denga oppo melalui silang layan melakukanbimbingan membaca melakukanceritapadaanakanak kepustakaan pengumpul datauntukimfommasitekns mengalahkan menyusun datastatisik nan dan informasi mengumpulkan data dalam rangka penyuluhan. menyusun rencana operasional publisitas. see berita, sinopsis, brosur, leaflet. menyusun materi publisitas berbentuk poster gambar peraga. memanremcaatoessonapanean menyusun rencana operasional pameran. menyiapkan materi danpenataanpameran. ' | pameran. pengembangan profesi pentas perpustakaan, dokumentasi dan informasi. karya tulis karya ilmiah, hasil penelitian, pengkajian survei dan atau evaluasi bidang perpusdokinfo yang dll dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional dalam bentuk makalah yang berwenang petraiah karya tulis karya ilmiah berupa tinjauan atau berupa, analisis hasil uji coba dalam bidang perpusdokinfo yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan karyatulis,tulis berupa prasarana,dokumentasi dan informasia15@ensansyangtemmaa ||bagi pustakawan pelaksana pustakawan pelaksanalanjutan ( pustakawan penerima bmahamuransaaa bawah atau yang sejajar menyusun kumpulan tulisan untukjumlah oma unsorutama o2o oo mengajar mengajar bidang perpusdokinfo pada pendidikan sekolah sta) pada pendidikan luar sekolah melatih "easapemasaam perpusdokinfo amma kegiatan perpusdokinfo ill ilmu perpusdokinfo mahasiswa s.d diri pemanenan prasarana perpusdokinfo sejenisnya bidang kepustakawanan tingkat nasional internasional sebagai pemasaran woderatorpembahasinarasumber . mea agar kepustakawanan tingkat nasional internasional sebagai pengurusaktt onggoaakt tingkatpropinsi kabupaten kota ' ) | pengurusakti anggar melakukan lomba kepustakawanan tangan nan lobi demanjugeouaputuntahn goeepuuntan memperoleh gelarkesarjanaantaimya vemperolehgelarkesarjanaanyangtidak aa. sarjana ama panai diploma matan petemanimahabsag pool perpustakaan pan renasamaan poor pustakawan ( j o domba unsur menunjang butir kegiatan jenjang jabatan diatas iai nata dea deadea dea mmvamumomasarswnanyelia nomor masa penilaian tanggal .o.ooe olla dapat immmmnemmman unsur utama pendidikan pendidikan sekolah dan memperoleh gelar ijazah sarjana muda diplomat diplomat pendidikan dan pelatihan fungsional bidang pustakawan dan memperoleh surat tanda tamat atau sertifikat lamanya lebih dari jam lamanyaantara 960jam cc. lamanyaantara 640jam yoo tamanyaanara getttojam lamanyaantra 8i460jam lamanyaantara 80jam yoo pengorganisasian dan pendayagunaan informasi mengolah data dalam rangka menu sun rencana operasional pengembangan koleksi mengolah data dalam rangka pengolahan bahan perpustakaan see kompleks membuatanotsi menyunting databibigorai sejenisnya mengolah data dalam rangka penyimpanan dan pelestarian bahan perpustakaan menyusun layanan informasi. oo2 tee bahan bacaan aan perpustakaan membinakelompokpembaca gene berbentuk lembar lepas nan berbentuk lembar lepas jumlah pemasyarakatan perpustakaan, dokumentasi dan informasi mengolah data dalam rangka menyusun rencana operasional penyuluhan. melaksanakan penyuluhan massal dengan cara menggunakan alat bantu audio visual tentang kegunaan dan pemanfaatan perpusdokinfo kepada pemakai perpustakaan. melaksanakan penyuluhan massal tanpa alat bantu tentang kegunaan dan pemanfaatan perpusdokinfo kepada pemakai. melakukan penyuluhan tatap muka dalam kelompok tentang kegunaan dan pemanfaatan perpusdokinfo kepada pemakai. tingkat kelompok. rencana operasional publisitas. menyusun materi publisitas berbentuk slide, pandang dengar mengolah data dalam rangka rencana operasional pameran menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan pameran jumlah, hasil peneliti an, pengkajian survei dan atau evaluasi bidang perpusdokinfo yang dipublikasikan oo i38dalambentukmakalah karya tulis, tetapi dokumen tarikan perpustakaan menyusun pedoman petunjuk teknis perpus kominfomenerjemahkan menyadur buku dan bahan bahan lais pustakawan pelaksana pustakawan pelaksanatanjutan pustakawan penyelam memimpin unit perpustakaan eselonillkebawahatau yang sekitar mektimeundanmenpamnesanasah menghimpun dan menyusun naskah naskah ena institusi ( . perorangan mah unsur utama lai mengajar mengajar bidang perpusdokinfo pada pendidikan sekolah sta) asean pada pendidikan luar sekolah melatih "eeasgpomamam perpusdokinfo 5j5 . tema rangka kegiatan perpusdokinfo membimbing mahasiswa yang berkaitan eee mahasiswa s.d iii aan prasarana perpusdokinfo sejenisnya dibidang kepustakawanan tingkat nasional internasional sebagai pemasaran moderator pembahasnara sumber peserta menjadi anggota organisasi profesi kepustakaan tingkat nasional internasional sebagai penguusakit anggota tingkat propinsikabupatenkoa penguusakit anggoaakt penanggung jawab dewanya penyelenggara wememehperaramaananaasa) | tanda kehormatan satyalancana karya satya sunan bni bnn dna dengan me0uapuuntan 58ossepulunjtahun memperoleh gelar kesarjanaan lainnya sesuai dengan bidang tugas sarjana sarana muda diplomasi dipomall menyunting risalah pertemuan ilmiah dibidang perpustakaan. dana butir kegiatan jenjang jabatan dibawah iai tea tea tea tea tea mammmwmomosarmasrtama nomor masa penilaian tanggal .o.been ollaahli lamalai terilamanyaantara menyusun rencana operasional pengembangan koleksi mengumpulkan data dalam rangka survei minat pemakai mengidentifikasi bahan perpustakaan dalam rangka evaluasi dan penyiaran koleksi mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana operasional pengolahan bahan perpustakaan mengolah data dalam rangka menyusun rencana operasional pengolahan bahan perpustakaan melakukan klasifikasi yang bersifat sederhana menentukan kata kunci smematsantaaansaat | sejenisnya geser rencana operasional layanan informasi eos menyusun rencana operasional layanan informasi melakukanlayananrujukan bahan bacaan geweaaanbesnanmemaa pematang perpustakaan berbentuk lembar lepas aga berbentuk lembar lepas mengumpulkan data untuk dibuat analisis kepustakaan mengumpulkan data untuk informasiteknis mengolah dan menyusun datastatistik jumlah )! dan informasi mengumpulkan data dalam rangka men penyuluhan (ae rencana operasional penyuluhan aaa kegunaan dan pemanfaatan perpusdokinfo. cara menggunakan alat bantu audio visual . alat bantu kelompok melakukan penyuluhan tentang penyelenggara dan pengelola perpustakaan tingkat kelompok menyusun rencana operasional publisitas mengolah data dalam rangka menyusun tee see cerpen, skenario, artikel t minm berita, sinopsis, brosur, leaflet . aman menyusun rencana operasional pameran ear rencana operasional pameran pameran najwa pengkajian pengembangan perpustakaan, dokumentasi dan informasi mengumpulkan data dalam rangka me dusun rencana operasional pengkajian mengumpulkan data untuk pengkajian yang bersifat sederhana membuat prototipimodel jumlah oleedarlai makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dan analisis hasil uji coba dalam bentuk perpusdokinfo yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan perpustakaan. cc.. menyusun pedoman petunjuk teknis perpusdokinfodibidang perpusdokinfo terjemahan saduranoleh a1) pustakawan pertama pustakawan muda pustakawan madya pustakawan utama tee eselon i,ii, atau yang sejajar sejajar menyusun kumpulan tulisan untuk dipublikasikanmamak jumlahunsurutama mengajar mengajar bidang perpusdokinfo pada pendidikan sekolah perguruan tinggi sma mengajar bidang perpusdokinfo pada tete mastaisandnn mana dana nan bnn dengan melatih melatih siswa mahasiswa bidang ilmu perpusdokinfo 55an rangka kegiatan perpusdokinfo membimbing mahasiswa dalam penyusunan skripsi, thesis, serasi yang berkaitan dengan mahasiswa mahasiswa mahasiswa s1 div mahasiwa did dit prasarana perpusdokinfo mengikuti seminar lokakarya dan pertemuan sejenisnya bidang kepustakawanan tingkat nasional internasional sebagai moderator membahas narasumber peserta menjadi anggota organisasi profesi kepustakawanan pengurusaktf anggotaakif gee oo pengurus aktif bd) anggotaaktf orgasme penanggung jawab tebewandui penyelenggara memperoleh penghargaan tanda jasa satya (tiga puluh) tahun 20duapuluh)tahun sogepuun tahun gslarkehomatan akademisdoktor (ve pasca sarana sarjana ana perpustakaan pustakawan butir kegiatan jenjang jabatan diatas dibawah h31 dea tea dea dea dea dea dea dea dea tea dea dea dea dea dea dea tea dea dea dea dea dea tea dea dea dea dea dea tea mmosmgaomuemmwme keterangan coret yang tidak perlumuda nomor masa penilaian tanggal . women olla mma (mmm mmm masa kerja golongan e960jam lamanyaantara 640jam lamanyaantara jam lamanyaantara 8i16jam lamanyaantara 80survei minat pemakai mengolah dan menganalisis data dalam rangka survei minat pemakai menyeleksi bahan pustaka menetapkan hasil evaluasi dan penyiaran koleksi menganalisis dan menyusun rencana operasional pengolahan bahan pustaka menentukan tajuk subyek melakukan klasifikasi yang bersifat kompleks lai vembuasatkaanganitomat oo| menyuningdatabibiogai menganalisis dan menyusun rencana operasional penyimpanan dan pelestarian bahan pustaka menganalisis dan menyusun rencana mapasonatajnarmamai loop uan memamanperaaanama pop rujukan melakukan penelusuran literatur untuk penelitian dan atau penulisan ilmiah membinakelompokpembaca | ) berbentuk paket informasi tepuk pakemomat opo berbentuk paket informasi wembamenstinaantuu menyusun menganaisisinformasiteknis jumlah o)o)o| pemasyarakatan perpusdokinfo o | operasional penyuluhan akamengaremakan dalam rangka penyuluhan amamangasemauan gan dalam rangka penyuluhan pengembangan perpusdokinfo melakukan penyuluhan massal tentang kegunaan dan pemanfaatan perpusdokinfo kepada pemakai dengan cara memberikan penjelasan melalui dan radio melakukan penyuluhan tentang pengembangan perpusdokinfo kepada penyelenggara dan pengelola tingkat kabupaten kota melakukan evaluasi pasca penyuluhan tentang kegunaan dan pemanfaatan perpusdokinfo tingkat kabupaten kota melakukan evaluasi pasca penyuluhan tentang pengembangan perpusdokinfo tingkat kabupaten kota gea operasional publisitas lai pandang dengar it neakukanevaluastpascapubistas operasional pameran membuatrancangan desampamean penyelenggaraan pameran jumlah )! pengkajian pengembangan perpusdokinfo mengolah data dalam rangka menyusun rencana operasional pengkajian menyusun instrumen dalam rangka pengkajian yang bersifat sederhana mengolah data dalam rangka pengkajian yang bersifat sederhana ambastasedaana naan yang bersifat sederhana saree yang bersifat kompleks are yang bersifat kompleks mengolah data dalam rangka menyusun rencana operasional pengembangan perpustakaan meakukanuheobaprotoipmod jumlah |
inda mea aya ing peraturan menteri pertahanan republik indonesia nomor tahuperlu disusun kebijakan pertahanan negara tentang tugas tni dalam mengatasi gerakan separatentang tugas tni dalam mengatasi gerakan separatisme menetapkandimaksud dalam untuk digunakan sebagai pedoman dan dilaksanakan dalam mengatasi separat171 |
lampiran peraturan menteri pertahanan republik indonesiapedoman penyusutan arsip kementerian pertahanan dan tentara nasional indonesia bab pendahuluan umum. arsip merupakan salah satu sumber informasi manajemen yang penting dalam kegiatan administrasi maupun dalam pelaksanaan tugas satu lembaga sehingga perlu dikelola dengan sistem pengelolaan yang sistematis, efektif, dan efisien. arti penting suatu arsip tidak menjadi alasan untuk disimpannya suatu arsip, hanya arsip yang memiliki nilai guna tinggi yang perlu untuk disimpan secara permanen. untuk arsip yang tidak memiliki nilai guna tinggi, apabila telah habis potensinya perlu dilakukan penyusutan melalui pemusnahan arsip. penyusutan arsip yang tidak mempunyai nilai guna tidak dapat dilakukan dengan sembarangan, melainkan harus melalui suatu mekanismepenyusutanolehmaksud dan tujuan. maksud dari penyusunan peraturan menteripada kementerian pertahanan dan tni. tujuan dari penyusunan peraturan menteri ini adalah agar tercapainya ketertiban dalam penyusutan serta penyelamatan arsip yang bernilai guna bagi pertanggungjawaban nasional dan keseragaman dalam tatacara pengaturan arsip lingkungan kementerian pertahanan dan tentara nasional indonesia. ruang lingkup dan tata urut. ruang lingkup pedoman penyusutan arsip ini meliputi teknis penyusutan arsip, langkah penyusutan arsip beserta prosedur pelaksanaannya. sedangkan tata urut adalah sebagai berikut: babi pendahuluan. babi teknis penyusutan arsip. bab iii langkah penyusutan arsip. bab penyusutan arsip berdasarkan jadwal retensi arsip. bab penutup. pengertian umum.penyusutan arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif unit pengolah unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak bernilai guna atau habis jangka simpanan dan penyerahan arsip statis atau yang mempunyai nilai pertanggungjawaban nasional arsip nasional republik indonesia anri) sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. pemindahan arsip adalah kegiatan memindahkan arsip inaktif dari unit pengolah unit kearsipan. cc guna pertanggungjawaban nasional (unit pengolahmpunyai kewenangankearsipan adalah satuan kerja pada penciptyang selanjutnya disingkatanri) sebagai arsip statis. daftar pencarian arsip yang selanjutnya disingkat dpa adalah daftar berisi arsipdataan arsip adalah proses pengumpulan data survei arsip satker subsatker untuk memperoleh informasi mengenai volume, kurun waktu, substansi danserta menentukan waktu kapan sesuatu arsip disebutkan berdasarkan nilai gunanya. il. pengelompokinas dalam berkas atau pengelompokkan berkas dalam seri. bab teknik penyusutan arsip umum. kegiatan penyusutan arsip ditinjau dari aspek profesionalisme, yaituinipenyusutan dilakukan secara sentralisasi untuk lingkungan kementerian pertahanan yang selanjutnya disingkat kemhan dalam hal pemusnahan dan penyerahan yang dilakukan sepenuhnya oleh biro tata usaha sekretariat jenderal kemhan, sedangkan untuk tentara nasional indonesia selanjutnya disingkat tni diatur tersendiri oleh panglima tni kas angkatan. tujuan penyusutan: menghemat penggunaan prasarana dan sarana penyimpanan arsip. menekan biaya serendah mungkin dalam pengelolaan arsip instansi. mewujudkan efisiensi dan efektivitas kerja instansidan sebagai bahan pertanggungjawaban instansi. tahapan penyusutan arsip. tahap tahap pelaksanaan penyusutan bagi organisasi pencipta arsip sebagai berikut: pendataan arsip. pendataan arsip merupakan proses kegiatan untuk mengumpulkan, mengidentifikasi dan mengolah keseluruhan data dan informasi mengenai arsip arsip yang tercipta pada unit unit organisasi, kegiatan pendataan juga merupakan kegiatan survei arsip dalam upaya menginventarisasi mengenai jumlah, kurun waktu penciptaan arsip, substansi informasi jenis arsip, kondisi arsip, kondisi gedung dan ruang penyimpanannya. pendataan arsip meliputi: pendataan struktur dan fungsi organisasi, pelaksanaan fungsi fungsi suatu organisasi tercermin dalam arsip arsip yang ada unit unit kerja pengolah, oleh karena itu untuk mengetahui keberadaan arsip perlu dilakukan pendataan unit unit kerja dan fungsi unit unit organisasi tercermin dalam struktur organisasi, pendataan struktur organisasi dilakukan selain untuk mendata unit unit kerja dan fungsi unit organisasi dalam struktur organisasi yang masih berlaku juga untuk mengetahui perkembangan organisasi tersebut. pendataan terhadap arsip dilakukan untuk mengidentifikasi mengenai: kondisi arsip berkaitan dengan keadaan fisik arsip seperti rusak, rapuh, buram, robek dan sebagainya. kondisi tempat berkaitan dengan tempat penyimpanan arsip termasuk suhu, kelembaban, cahaya, ventilasi dan sebagainya. media rekam arsip berkaitan dengan media rekam informasi arsip seperti kertas, kaset, video, film, optical disc dan sebagainya. jumlah atau volume arsip unit kerja pada umumnya dihitung dengan kisaran (meter linear). kurun waktu penciptaan arsip, yaitu kurun waktu dari arsip yang tertua sampai arsip termuda yang ada lokasi pendataan. sistem penataan ini meliputi tata cara penyimpanan arsip pada waktu aktifnya misalnya subyek, numerik (nomor), alfabetis (huruf abjad), kronologis, geografi dan sebagainya. sarana penemuan kembali arsip (access), sarana penemuan kembali arsip yang digunakan. asal arsip, yaitu unit kerja pencipta arsip. lokasi arsip, yaitu tempat dilakukannya pendataan arsip misalnya tata usaha, kepegawaian, keuangan dan sebagainya. pengumpulan dan identifikasi data data dilakukan melalui pengisian formulir pendataan arsip. pengelompokkan arsip. pengelompokkan arsip dalam unit unit informasi termasuk dalam lingkungan kegiatan penataan arsip, sebagai hasil dari kegiatan penataan arsip adalah tersusunnya daftar arsip dan pertamanya arsip sesuai dengan daftar arsip. pengelompokkan arsip meliputi: pemberkatan arsip, yaitu kegiatan menata arsip arsip inaktif yang akan ditentukan jangka simpan dan nasib akhirnya, sehingga pengelompokkan arsipnya tidak dilakukan lembar per lembar seperti arsip aktif, melainkan setiap kelompok atau berkas arsip. pengelompokkan arsip dalam unit unit informasi sesuai dengan seri arsipnya merupakan salah satu tahapan dalam kegiatan penataan arsip. untuk memperoleh seri yang lengkap dalam kegiatan penataan arsip perlu dilakukan hal hal sebagai berikut: pemilahan, yaitu memisahkan antara arsip dan non arsip, yang dimaksud non arsip antara lain berupa map, blank kosong, duplikasi arsip, termasuk membersihkan arsip dan penjepit besi dan lainnya yang merusak arsip misalnya penjepit yang dilapisi atau terbuat dari bahan plastik. penyusunan lembaran arsip dalam file sesuai dengan penataan aslinya atau sistem fillingkan berdasarkan butir butir fungsi unit kerja dalam struktur organisasi untuk menghasilkan seri arsip. penyusunan file berkas dalam seri arsip. pendeskripsian arsip merupakan kegiatan menguraikan setiap seri arsip berkas naskah yang disatukan dalam susunan kesamaan urusan (dosis), kesamaan masalah (rubrik) dan kesamaan jenis (seri). dalam hal suatu seri arsip tersusun dalam kesamaan urusan dan kesamaan masalah, khusus bentuk redaksi dan tingkat perkembangan berkas dapat diabaikan. dalam hal seri arsip tersusun dalam kesamaan jenis, deskripsi informasi arsip minimal memuat (enam) unsur, yaitu: isi informasi, yaitu isi ringkas yang terkandung dalam seri arsip, unsur ini harus dituangkan dalam uraian yang singkat dan jelas yang dapat menggambarkan informasi arsip secara lengkap seluruh arsip yang tersusun dalam satu seri atau berkas. kurun waktu arsip, yaitu cakupan waktu yang terkandung dalam setiap seri atau berkas dapat dituliskan lengkap yakni tanggal, bulan dan tahun bulan dan atau tahunnya saja. bentuk redaksi arsip, yaitu bentuk atau format naskah arsip tersebut misalnya laporan, surat surat, risalah rapat, memorandum dan sebagainya. tingkat perkembangan arsip, yaitu karakteristik fisik yang mencerminkan tingkat keabsahan (sah secara hukum) dan kesahihan (keterpercayaan) arsip yang bersangkutan, misalnya asli, salinan, tembusan, kopian dan sebagainya. kondisi fisik arsip, yaitu keterangan tentang tingkat kerusakan arsip berkaitan dengan karakteristik fisik atau keadaan lainnya, misalnya arsip robek, kertas rapuh, berlubang dan sebagainya. jumlah arsip bentuk luar adalah informasi tentang wadah pengelompokkan arsip yang dideskripsikan dalam seri misalnya (satu) folder, (dua) sampul, (dua) boks, (dua) bungkus dan sebagainya. kegiatan pendeskripsian arsip dilakukan dalam kartu kartu deskripsi. selain dalam kartu deskripsi dapat pula dituangkan dalam bentuk daftar, apabila dilakukan manuver kartu deskripsi dalam rangka pengelompokkan informasi sedikit mengalami kesulitan. penomoran definitif dan penataan fisik arsip meliputi: skema arsip merupakan rancangan pengelompokkan arsip yang disusun berdasarkan fungsi fungsi organisasi atau klasifikasi arsip pada organisasi yang bersangkutan, sehingga terlihat jelas hierarki informasinya baik tingkat naskah (item), berkas (file) atau seri arsip (fungsi). pengelompokkan dan penomoran definitif kartu deskripsi, dilakukan berdasarkan skema yang telah ditentukan sebelumnya. semua seri arsip yang telah dituangkan dalam kartu deskripsi perlu diperiksa ulang, untuk memastikan bahwa setiap seri tersebut merupakan seri tersendiri atau merupakan bagian dari seri yang lain (subseri). apabila merupakan bagian seri yang lain maka perlu dilakukan pengelompokkan seri tersebut. penomoran dan penataan fisik arsip merupakan penggabungan atau pengelompokkan kartu deskripsi yang kemudian diberi nomor definitif berarti pula penggabungan fisik arsip sesuai kesatuan seri arsipnya, fisik arsip yang telah digabung harus pula diberi nomor definitif pada sampul pembungkus arsip sesuai nomor urut seri arsip pada kartu deskripsinya. penyusunan daftar arsip merupakan suatu daftar yang berisi uraian susunan berkas sesuai dengan seri arsip yang disusun berdasarkan hasil deskripsi arsip kartu pencatatan berkas yang dilakukan pada saat pendataan. daftar tersebut selain merupakan sarana penemuan kembali arsip juga sebagai sarana penilaian arsip baik untuk menentukan nilai guna arsip, retensi arsip dan kegiatan penyusunannya. daftar arsip terdiri dari kolom kolom yang berisi keterangan keterangan mengenai nomor urut arsip, kurun waktu, jumlah dan keterangan. cc. penilaian arsip. penilaian arsipnya penyusutan arsip, bagi organisasi yang belum memiliki jra, hasil penilaian ini juga dapat dijadikan dasar penyusunan jra: pengertian penilaian arsip, yaitu analisis informasi dan fungsi terhadap sekelompok arsip untuk menentukan nilai guna, jangka simpan arsip yang ditinjau dari kaidah hukum dan kepentingan operasional lembaga pencipta arsip serta kepentingan lainnya. tujuan penilaian arsip, dengan demikian kegiatan penilaian arsip bertujuan untuk menentukan jangka simpan arsip, menentukan arsip yang tidak bernilai guna lagi bagi organisasi untuk dimusnahkan, menentukan arsip bernilai guna permanen bagi organisasi dan menentukan arsip permanen bagi kepentingan kehidupan kebangsaan untuk diserahkan anri sebagai statis. metode penilaian arsip meliputi: analisis fungsi dilakukan untuk memastikan apakah suatu seri arsip masih digunakan untuk penyelesaian masalah yang menjadi substansi informasi didalamnya yang berarti masih aktif, atau sudah selesai (tutup file) yang berarti inaktif atau digunakan terus menerus yang berarti vital, analisis ini didasarkan pada pemahaman terhadap hubungan keterkaitan antara arsip dan fungsi lembaga organisasi pencipta. analisis isi dilakukan untuk memastikan apakah sesuatu arsip bernilai guna permanen atau hanya berguna untuk jangka waktu tertentu artinya untuk menentukan apakah suatu seri arsip harus dimusnahkan atau disimpan selamanya sebagai arsip statis. analisis konteks dilakukan untuk memastikan keterkaitan informasi antara naskah dengan naskah lain, dalam suatu seri dan seri arsip yang satu dengan lainnya untuk menjamin integritas informasinya. analisis kegunaan dilakukan untuk memastikan apakah suatu seri duanya. analisis biaya dan manfaat dilakukan untuk memastikan adanya sumbangan pengelolaan arsip bagi peningkatan efisiensi operasional instansi yang bersangkutan. penyusutan dilaksanakan apabila arsip telah dilakukan penilaian dengan ketentuan sebagai berikut: arsip yang bernilai (satu) sampai dengan (dua) tahun, yaitu: arsip arsip yang tidak mempunyai nilai kegunaan lebih lanjut. tidak untuk bahan referensi atau arsip yang telah selesai. tidak bersifat mengatur atau perlu ditindaklanjuti. tidak ada hubungannya dengan menimbulkan peristiwa bersejarah. arsip yang bernilai (dua) sampai dengan (lima) tahun, yaitu arsip tersebut atas yang oleh unit pengolah dinilai lebih dari (dua) tahun. masih perlu disimpan dan diperkirakan sewaktu waktu masih diperlukan. arsip arsip selain tersebut atas. arsip yang bernilai (sepuluh) tahun lebih atau permanen, yaitu arsip arsip yang ada hubungannya dengan peristiwa atau bernilai sejarah. mempunyai akibat yuridis, umum dan terus menerus. kelompok arsip keuangan dan perbendaharaan. kelompok arsip produk posisional. kelompok arsip produk yudikatif. bab iii langkah penyusutan arsip kegiatan yang pertama dilakukan dalam penyusutan arsip adalah membuat daftar arsip berdasarkan kartu kartu deskripsi yang kemudian dikelompokkan berdasarkan seri arsip satker subsatker yang bersangkutan. seri arsip tersebut disusun dalam sebuah skema dijadikan dasar pengelompokkan kartu yang kemudian dituangkan dalam bentuk daftar. berikut adalah contoh daftar arsip sementara dan daftar arsip yang disimpan. contoh daftar arsip sementara satker seri jenis arsip tahun contoh daftar arsip yang disimpan seri jenis vol tahun media retensi arsip boks penyusutan arsip dapat dilaksanakan dengan (tiga) cara, yaitu pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah unit kearsipan. arsip inaktif dari unit pengolahan dipindahkan unit kearsipan dan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: pemeriksaan arsip dilakukan pada daftar arsip dan arsipnya untuk mengetahui apakah arsip arsip yang akan dipindahkan sudah inaktif. selain pemeriksaan, dilaksanakan juga kegiatan penyatuan file menjadi seri arsip, tanpa mengubah penataan semula. hasil pemeriksaan dituangkan dalam laporan pemeriksaan yang kemudian menjadi dasar pembuatan berita acara pemindahan arsip. pemindahan arsip harus dilakukan dengan perangkat khusus, yang menjamin keamanan informasi dan fisik arsip baik dalam perjalanan maupun dalam proses penyerahan. penataan arsip, dilakukan menata dan mengelola arsip yang dipindahkan dari unit pengolah unit kearsipan sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku. arsip harus ditata sesuai dengan daftar arsip yang terlampir dalam berita acara pemindahan arsip sehingga arsip dapat dirujuk baik oleh unit kearsipan maupun oleh unit pengolah yang bersangkutan. mengingat pemindahan arsip menyangkut pengalihan wewenang dan tanggung jawab dari satu unit organisasi yang lain atau pengalihan wewenang dan tanggung jawab, diperlukan suatu bukti pemindahan arsip dalam bentuk berita acara pemindahan arsip yang memuat saksi saksi dari unit kerja yang ditunjuk untuk memindahkan arsip. contoh berita acara pemindahan arsip inaktif pada hari ini .tanggal .bulan . tahun . dilaksanakan pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah . unit kearsipan, melibatkan: nama pkt gol nrp nip jabatan kesatuan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pimpinan unit pengolah peaenaalakeeea yang selanjutnya disebut pihak kesatu. nama pkt gol nrp nip jabatan kesatuan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pimpinanperti tercantum dalam daftar perbedaan arsip terlampir. jakarta, . pihak kedua, pihak kesatu, nama lengkap nama lengkap pkt gol nrp nip pkt gol nrp nip mengetahui: satker subsatker nama lengkap pkt gol nrp nip pelaksanaan pemindahan, pemindahan arsip inaktif dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisi organisasi, bila suatu instansi memiliki unit kerja yang terpisah cukup jauh atau lokasi kantor berjauhan dengan pusat arsip, misalnya dipinggir kota, maka diperlukan sarana transportasi yang dipersiapkan dengan baik, sehingga proses pengangkutan arsip tidak menimbulkan kerusakan arsip baik dari segi fisik maupun informasinya. penyerahan arsip arsip nasional republik indonesia. arsip yang bernilai guna sekunder atau arsip statis, wajib diserahkan kepada arsip nasional republik indonesia bagi lembaga lembaga negara dan badan badan pemerintahan tingkat pusat termasuk badan badan usaha yang dibukanya, penyerahan arsip dapat dilakukan atas inisiatif instansi pencipta arsip atau inisiatif arsip nasional republik indonesia anri), pelaksanaannya dilakukan dengan pengaturan teknis yang disepakati kedua belah pihak, dan harus memenuhi ketentuan teknis kearsipan. pengendalian penyerahan arsip statis. penyerahan arsip statis dikendalikan dari aspek kesiapan, fasilitas dan mutu informasinya, untuk itu diperlukan langkah langkah: pemeriksaan dan penilaian arsip. sekalipun pemeriksaan dan penilaian arsip telah dilaksanakan oleh instansi masing masing tetapi dalam setiap kegiatan penyerahan arsip statis perlu diadakan penilaian kembali oleh arsip nasional republik indonesia, sebagai pengelola arsip statis instansi penerimapertanggungjawaban nasional, penilaian dilakukan atas dasar daftar arsip dan uji petik dilapangan untuk menguji ketepatan waktu. pembuatan berita acara. berita acara penyerahan arsip dibuat mengingat bahwa kegiatan penyerahan arsip terkait dengan pengalihan hak dan kewenangan pengelolaan arsip yang bernilai guna sangat tinggi dan bersifat lestari sebagai memori kolektif bangsa, oleh karena itu penyerahan arsip harus disaksikan oleh pejabat yang berwenang instansi yang bersangkutan. contoh berita acara penyerahan arsip statis nomor cacat. pada hari ini . tanggal . bulan . tahun . bertempat ee, yang bertanda tangan bawah ini nama pangkat gol nrp nip jabatan kesatuan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama menteri pertahanan panglima tni kas angkatan yang selanjutnya disebut pihak kesatu. nama pangkat gol nrp nip jabatan kesatuan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pimpinan arsip nasional republik indonesia yang selanjutnya disebut pihak kedua menyatakan telah mengadakan serah terima arsip kementerian pertahanan tni angkatan yang memiliki nilai guna sekunder dan menjadi arsip statis sebagaimana tercantum dalam daftar perbedaan arsip terlampir untuk disimpan arsip nasional republik indonesia. jakarta, pihak kedua, pihak kesatu, kepala arsip nasional ri, menteri pertahanan panglima tni kas angkatan, nama lengkap nama lengkap pkt gol nip pangkat pangkat saksi saksi kabid hukum kabid pengawasan pelaksana penyerahan. penyerahan arsip statis dapat dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan antara anri dengan pencipta arsip pemusnahan arsip adalah kegiatan menghancurkan atau meniadakan fisik dan informasi melalui cara cara tertentu, sehingga fisik dan informasinya tidak dapat dikenali lagi. dalam melakukan pemusnahan arsip terkandung resiko yang berkaitan dengan unsur hukum yang berkaitan dengan unsur hukum. arsip yang sudah terlanjur dimusnahkan tidak dapat diciptakan atau diadakan lagi. oleh karena itu kegiatan ini menuntut kesungguhan dan ketelitian, sehingga tidak terjadi kesalahan sekecil apapun. dalam melakukan kegiatan pemusnahan arsip, terdapat beberapa tahap yang tidak boleh diabaikan, yaitu: pemeriksaan. pemeriksaan dilaksanakan untuk mengetahui apakah arsip arsip tersebut telah habis jangka simpanan atau habis nilai gunanya, pemeriksaan ini berpedoman kepada jadwal retensi arsip. pendaftaran. arsip arsip yang telah diperiksa sebagai arsip yang diusulkan musnah, harus dibuat daftarnya, dari daftar ini diketahui secara jelas informasi tentang arsip arsip yang akan dimusnahkan. berikut adalah contoh daftar arsip usul musnah. contoh daftar arsip usul musnah seri dan tahun jumlah kondisi jalan ket deskripsi masuk lamaran boks baik alfabetis pegawai yang tidak lulus panseerunya pembentukan panitia pemusnahan. jika arsip yang akan dimusnahkan memiliki retensi bawah (sepuluh) tahun atau lebih, perlu membentuk panitia pemusnahan. jika arsip yang akan dimusnahkan memiliki retensi bawah (sepuluh) tahun, tidak perlu dibuat kepanitiaan, tetapi cukup dilaksanakan oleh unit yang secara fungsional bertugas mengelola arsip. panitia pemusnahan ini terdiri dari anggota anggota yang berasal dari unit pengelola arsip, unit pengamanan, unit hukum dan perundang undangan, serta unit unit lain yang terkait. penilaian, persetujuan dan pengesahan. setiap menyeleksi arsip yang akan dimusnahkan, perlu melakukan penilaian arsip, hasil penilaian tersebut menjadi dasar usulan pemusnahan, pelaksanaan pemusnahan harus ditetapkan dengan keputusan pimpinan instansi yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. pembuatan berita acara. berita acara pemusnahan arsip merupakan salah satu dokumentasi pemusnahan arsip yang sangat penting, karena itu setiap pemusnahan arsip harus dilengkapi dengan daftar arsip dan berita acara bahwa pelaksanaan pemusnahan dilakukan secara sah, selain itu juga berfungsi sebagai pengganti arsip yang dimusnahkan, contoh berita acara pemusnahan arsip nomor b, sejumlah . tercantum dalam daftar arsip terlampir . lembar, penghancuran secara total dengan cara., saksi saksi arsip bagian hukum bagian pengawasan pelaksanaan pemusnahan. pelaksanaan pemusnahan arsip dapat dengan cara dibakar, dicacah, atau dibuat bubur kertas. pada pokoknya fisik dan informasinya tidak dapat dikenali lagi. tempat pemusnahan dapat diatur sesuai kebutuhan, namun semua harus dikendalikan oleh unit kearsipan instansi yang bersangkutan. pemusnahan wajib disaksikan oleh (dua) orang pejabat, masing masing yang bertanggung jawab bidang hukum perundang undangan dan pengawasan instansi yang bersangkutan sekaligus bertindak sebagai saksi dalam berita acara pemusnahan arsip. bab penyusutan arsip berdasarkan jadwal retensi arsip penyusutan berdasarkan jra. penyusutan berdasarkan jadwal retensi arsip yang disingkat jra dilakukan terhadap arsip yang tercipta sejak jadwal retensi arsip ditetapkan oleh menteri pertahanan panglima tni kas angkatan sebagai pedoman penyusutan arsip, kegiatan penyusutan berdasarkan jra dilakukan secara terencana dengan cara menyeleksi arsip yang telah inaktif untuk dituangkan dalam daftar arsip yang dipindahkan. menyeleksi arsip yang nasib akhirnya musnahyang dalam kolom keterangan nasib akhirnya dinilai kembali, dituangkan dalam daftar arsip yang dinilai kembali. prosedur pemindahan. prosedur pemindahan arsip dilaksanakan sebagai berikut: mencatat jenis atau seri arsip yang akan dipindahkan dalam daftar arsip, daftar arsip dibuat rangkap (dua), rangkap pertama untuk unit kearsipan dan rangkap kedua untuk unit pengolah. berkas sesuai dengan nomor urut daftar arsip dimasukkan dalam boks,cc. setiap pemindahan arsip inaktif disertakan daftar arsip yang dipindahkan dan dibuat berita acara pemindahan yang dibuat rangkap (dua) dan ditandatangani oleh pimpinan unit pengolah dan unit kearsipan, daftar arsip dan berita acara yang kedua untuk unit pengolah. pemindahan arsip inaktif dilakukan secara periodik dan dikoordinasikan dengan unit kearsipan instansi yang bersangkutan. penyusutan arsip yang dinyatakan untuk dinilai kembali. penyusutan arsip yang dinyatakan untuk dinilai kembali dilaksanakan sebagai berikut: memeriksa dan meneliti arsip inaktif yang habis masa simpanan berdasarkan jra dan dinyatakan untuk dinilai kembali. mencatat jenis atau seri arsip yang dinyatakan untuk dinilai kembali dalam daftar arsip. membentuk tim penilai arsip untuk menilai arsip guna kepentingan organisasi secara keseluruhan atau kepentingan nasional. hasil penilaian tersebut dicatat dalam daftar arsip untuk yang diusulkan simpan, musnah dan serah arsip nasional republik indonesia anri). kelompok arsip yang perlu disimpan perlu ditata dan bersama daftar arsip disimpan sesuai dengan kebutuhan kemhan tni angkatan yang bersangkutan. kelompok arsip yang diusulkan musnah daftar arsipnya harus diajukan badan pemeriksa keuangan bpk) untuk arsip yang menyangkut keuangan dan badan kepegawaian negara bkn) untuk arsip yang menyangkut kepegawaian. pelaksanaan pemusnahan dilakukan berdasarkan keputusan pimpinan persetujuan kepala anri dengan diarsip yang diusulkan untuk diserahkan arsip nasional republik indonesia anri) disertai dengan daftar arsip yang telah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan arsip nasional republik indonesia anri) sebelum pelaksanaan penyerahan arsip. arsip yang akan diusulkan untuk diserahkan badan kantor kearsipan daerah dikonsultasikan lebih dahulu dengan badan kantor yang bersangkutan, dalam hal ini menyangkut kasus yang penyelesaiannya ditangani oleh pemerintah pusat wajib dikonsultasikan terlebih dahulu dengan arsip nasional republik indonesia anri). prosedur pemusnahan. prosedur pemusnahan arsip dilaksanakan sebagai berikut: pada prinsipnya pemusnahan arsip hanya dilakukan oleh unit kearsipan setelah memperoleh persetujuan pimpinan instansi yang bersangkutan. secara fisik pemusnahan dapat dilakukan lingkungan unit kearsipan atau ditempat lain bawah koordinasi dan tanggung jawab unit kearsipan instansi yang bersangkutan. pemusnahan non arsip seperti formulir kosong, amplop, undangan dan duplikas. pemusnahan arsip dengan jangka (sepuluh) tahun atau lebih ditetapkan dengan persetujuan pimpinan lembaga negara badan pemerintahan yang bersangkutan setelah mendapatkan pertimbangan dan persetujuan instansi terkait. pemusnahan dilakukan secara total sehingga tidak dikenal lagi baik fisik maupun informasinya, pemusnahan dapat dilakukan dengan caratindakan pemusnahan. setiap tindakan pemusnahan harus memperhatikan arsip dengan jangka waktu simpan kurang dari, dan arsip dengan jangka simpan (sepuluh) tahun atau lebih dilaksanakan sebagai berikut: pemusnahan arsip dengan jangka simpan kurang dari (sepuluh) tahun dilakukan sebagai berikut: pelaksanaan pemusnahan dilakukan dengan membuat berita acara pemusnahan yang dibuat rangkap (dua), berita acara dan daftar arsip rangkap pertama untuk unit kearsipan dan berita acara dan daftar arsip rangkap kedua untuk unit pengolah. pelaksanaan pemusnahan dilakukan dengan keputusan pimpinan kemhan atau pejabat yang ditunjuk. pemusnahan arsip dengan jangka simpan (sepuluh) tahun atau lebih dilaksanakan sebagai berikut: mencatat jenis atau seri arsip yang dinyatakan musnah dalam daftar arsip. membentuk tim penilai arsip untuk menilai kembali kemungkinan masih dimilikinya nilai guna arsip, baik untuk kepentingan kemhan secara keseluruhan atau kepentingan nasional. hasil penilaian tersebut dicatat dalam daftar arsip sehingga menghasilkan sebagai berikut: daftar arsip bernilai guna permanen yang masih operasional tetap dikelola oleh satker subsatker pencipta arsip yang bersangkutan. daftar arsip bernilai guna permanen yang sudah tidak operasional diserahkan anri sebagai arsip statis. cc) daftar arsip yang diusulkan musnah untuk dimusnahkan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. pelaksanaan pemusnahan arsip ditetapkan dengan keputusan menteri dengan mempenyerahan arsip statis. penyerahan arsip statis dilaksanakan sebagai berikut:satker subsatker pencipta. penyerahan arsip statis anri atau lembaga yang ditunjuk dilakukan sekurang kurangnya satu kali dalam (sepuluh) tahun. prosedur penyerahan. prosedur penyerahan arsip statis dilaksanakan sebagai berikut: memeriksa dan meneliti arsip yang sudah habis masa simpanan dan dinyatakan telah tidak operasional tetapi masih memiliki nilai guna bagi kepentingan pertanggungjawaban nasional. mengelompokkan arsip yang telah diteliti berdasarkan jenis atau seri arsip. mencatat jenis atau seri yang akan diserahkan dalam daftar arsip. memasukkan arsip dalam boks dan memberi label sesuai isi boks. arsip yang akan diserahkan kepada anri dikonsultasikan dengan anri. penyerahan arsip statis dilaksanakan dengan keputusan menteri pertahanan atau pejabat lain yang ditunjuk dengan dibuatkan berita acara penyerahan arsip dan disertai daftar arsip yang akan diserahkan. masing masing dibuat dalam rangkap (dua). rangkap pertama untuk kemhan dan rangkap kedua untuk anri. pengelolaan arsip statis. dalam pengelolaan arsip statis, hal hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut: anri melakukan pembinaan kearsipan, pengawasan dan pemberdayaan arsip kemhan. arsip statis yang tercipta lingkungan kemhan dilestarikan dan dikelola oleh masing masing satker yang bersangkutan untuk kepentingan nasional dan mempercayakannya untuk kemaslahatan bangsa. bab penutup pelaksanaan penyusutan arsip kementerian pertahanan dilakukan dengan berpedoman pada jadwal retensi arsip jra). secara teknis pelaksanaan penyusutan arsip kemhan dapat dilakukan melalui tahap tahap: pendataan arsip, pemberkatan atau pengelompokkan arsip dalam seri arsip, dan penilaian terhadap setiap seri arsip sehingga dapat ditentukan nilai guna, jangka simpan, dan nasi akhir arsip yang bersangkutan untuk disimpan sementara, disimpan permanen anri atau dimusnahkan. sedangkan prosedur penyusutan arsip meliputi: pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah unit kearsipan, penyerahan arsip bernilai guna anri dan pemusnahan arsip yang telah habis jangka simpan dan nilai gunanya. pedoman penyusutan arsip lingkungan kementerian pertahanan dan tentara nasional indonesia ini menjadi pedoman dalam penyelenggaraan penyusutan arsip bagi satker subsatker pencipta arsip baik lingkungan kementerian pertahanan maupun tentara nasional indonesia. menteri pertahanan republik indonesia, purnomo yusgiantoro ani kan ing ip) ke) kel tab eni me) pai lah asas sasaran tani isi bat, natal: sa. j3. lampiran iii peraturan menteri pertahananbagan pelaksana pemindahan arsip lingkungan setjen kemhan lembaga pelaksana koordinator unit kearsipan kearsipan unit pengolah unit pengolah bag takahdissip subbab bag duk men bag duk women bag duk sekjen bag pns bag adabangpeg subbab bag bank bagian subbab arsip bag hukum bag dengar bag lem biro bag tala bag pam bag ruma biro bag cabang makan akan min tanak a3sis saingan tol sia ian tan dit jakarta sus slnakbang h2akses suing bus anak2in kano total sah suz dit jalak sisi rih dit pan sia lan su2dit sah sub s3ta suit suk kuat koy pjt keloebejiand sus sit kjatkomsar sik tata sha sulit astra jadi naga unit asas sworn awfproaf, suit ol, sect burung tata aerea se gusi bersin. kuba lo) ony biro tata 4asis bil aturan minit pat setia nasi nal "sz usa senja lotfsal arp kerman ema ma sec hah satgas suit prot& jik tata basa pilihan sulit valign, dit benny cura sjid hasrat purna dihuni tas alu, sabun sulit kjmstra iah sabun persiuksen jeli lah sup us04 sulit joint submit infsslp gas prosa por kas atk ata usa e45 bagan pelaksana pemindahan arsip lingkungan ditjen rentan kemhan pelaksana unit pengolah koordinator unit unit kearsipan kemhan pengolah submit sunrenbanghan subbab submit sistem tata usaha submit anevrenbang submit serasilitbanghan submit anevrenprogar submit renprogar subbab submit renprogar tata usaha submit renprogar submit aneh minlakgar subbab seroreni submit minlakgar ( bagus setjen biro tata usaha tan submit sisdalprogar subbab submit dalprogar tata usaha submit dalprogar submit evlaprogar bag program subbab bag dati tata usaha bag bagan pelaksana pemindahan arsip lingkungan ditjen pohan kemhan bela nata aan tata usaha submit lingkup submit lingua submit matra submit mata subbab submit matur tata usaha submit sdm subbab submit dab tata usaha submit sarira submit tekan set ditjen arsip submit indian subbab setjen biro tata usaha nasional submit dagunind tata usaha submit tata kelola submit kompos subbab submit minat tata usaha submit data bag program edu bag bag dati bag bagan pelaksana pemindahan arsip lingkungan ditjen kuatkan kemhan submit rendiagawat subbab tata submit sahur usaha submit melhor submit bangkit submit inventori subbab submit standlaikkod tata usaha submit takolmat submit har submit faskomput submit bmp setjen biro submit komplek ssetdituen tata usaha arsip submit btb bag nasional submit quakes submit faskes subbab submit matfaskes tata usaha submit banks subbab bag program tata usaha bag dati bag bagan pelaksana pemindahan arsip lingkungan itjen kemhan unit kearsipan lembaga kearsipan pelaksana koordinator unit unit pengolah pengolah set itjen setjen biro tata arsip bag usaha nasional bag program bag dati bag anevdaklan bagan pelaksana pemindahan arsip lingkungan balitbang kemhan puslitbang tahan bid ministra subbab tata bid doktrin usaha bid winner puslitbang rumahan bid sdm subbab bid sarira bid dagger aa, bid bekkomlek setjen biro arsip (se aan tata usaha nasional ann bid matra bid mata subbab bid matur tata usaha bag program subbab bag dati tata usaha bag korlitbang bag bagan pelaksana pemindahan arsip lingkungan baiklah kemhan bid renin subbab bid optik tata usaha bid evlapdik bid renin subbab bid optik tata usaha bid evlapdik pusdiklat tekfunghan set arsip bid renin subbab baiklah setjen biro nasional bid optik tata usaha bag tata usaha bid evlapdik subbab bag program tata usaha bag sindikat bag kodiklat bagan pelaksana pemindahan arsip lingkungan barangan kemhan pelaksana unit pengolah koordinator unit unit kearsipan lembaga kearsipan pengolah bid matra bid mata subbab bid matur tata usaha bid region bid adakan subbab bid dalwaskon tata usaha bid laktat subbab bid laila tata usaha bid laku ser baba bid renminkod bag aat setjen biro arsip bid posko tata usaha subbab tata usaha nasional bid dukniskod bid bmn subbab bid bmn tata usaha bid bmn iii subbab bag program bag dati bag tata usaha for bag bagan pelaksana pemindahan arsip lingkungan pusat kemhan pelaksana unit pengolah koordinator unit unit kearsipan lembaga kearsipan pengolah bid dalminku bid labia bid hukum bag bid bangsisinfohan bid drops bid insan bag bid bra bid opini bid kermainfo setjen biro arsip bag bag pusat tata usaha nasional bid renamed bid rehabvok bid rehabsos bag menteri pertahanan republik indonesia, purnomo yusgiantoro |
lgi digi: za! he: (jae ne: basah cdi mini er. led asetat ser err lega gag o$o aa: nahi all (stan igalegan |zs331 tag p3 ( g3 fals ina hare) betina cempaka ilaklggna tin ilg perri, te: kali pala! ane sal lee rta gea al, trik pia ati lag allah bag bit ljecialiaal sol eza lol hat osn jaga tia papa pera raj p1! men luas hino el,. lelelelel eni zip sejenak dra rb: talalals nmenbenben sisislel min kit esa han nun kanan ann non nnnonnnan a58 kep min lunnunnun onnnnu kmk tah sien canon nnnnnnnnnnnnn genus tertata sala erl lan 1nnen sial (awal (akal (alalak (goal malala ida aah leh) mintalah mensen fee men non men were isi @lsi. lsi 3li melacak (elelalal adalah kimi galalalah tai tel jean leela eis sen sisi disisi) slaleleleh nebula oleh lalslsla lele meleleh sbebengebenbeeen bbbnnageean bab ben bee heri had asd dad kanan tno kko nan kemana kan tit nan nnnnannnna knnnnnonnnanac kanan blh han nae ggs nun dalam sman nan nng nngnnng nan kain 2nnngnnng nnnnannnna aang ninnin kanan: hnagnnnng kanan nnn kannnnannnnna kanan danonanannulknanan connu kanan ela kutim lol) fallax z|zig 2lal lokal (efek alek sel ::l kenal temasek! la el tel alel lafal lal bata thp leleh gpa ara: el) wslelel islelel jalil elev (level kis ajal:leh isle tee isl telak lel lal (imnninnnnni (nan pai all |s lel ish level sisi: sala jpnn mensen seram nek genre ( i bei sesi sen pss sapa eren alanina innninnn nanas tanaka nana kannnnn kanan hnnnnnn nnnnnnnanannnn knnanannann knnnngg: kanannya nan: knnnnnnnnnn pol lil ari elia hal akan: knngnnn nanang naga nan: knnnann nngnnnnnnnnnn ngnnnnnnnne knnnnnn nannnnng anna kanan ninnin hnnnnnn nnnnnnnnnnnnnn nnanannnnnn bls sebilah ahp 3l2lz| elalalal ef lala sl disisi mbp 2lzel ann meepeernneeeen ran #selalu tkesenneesen (mea mea: velg el2 fip #meleleh (elalelelelaf (elalelah lalelelal (jelajah lbh here ieee lele #l.i. fik szl2 all. is). alel lalai. alas een meneken mereka elelsisis sela sle|ela|aja eksis sisi disisipi rilis sinis ari and #alelelel pel lelslelal telelelelels deleted lelelelel. melalui:la skala sisi are sjslzis knnnnnn tan taman annnnnne isis das s|s sf: sisi label elev: ahp see awal: pel (al llg #ls zlz di: pen mea een mea aman mebelein meet: n|al2| leben mesbeek ei2lai lelalzl ela teh eeee 3level (alelalal) ella zee the 2s ll a zee elslasla gisialelel pp) janelle:l jalelelelals hebnneeeebe meneken sekar tebbeken green terkena i lalalalalalalsieie uin lana awal:lashes halal ls alabama tidak @alaahalajalalahal elle haa: peel ujanpann dengan tai ann: (ei isi ela ei3 isi etal isl (elalsla ielsfela iel (skala (elftal(2level fala aha 2malala rlalalals rep level alelelalalalala arah thepamap sbb selelelelak) jelelalalelalala|alalelelelala see iss she jefelelelelk #lal lelelelals #eksibisi sal are seleeeladalealalala telalala? #malala asas slalalala #lsjajajala zlelejals 2lel2jeli vla ala olalalal ala angan ago anang: jpg bin 3s. aan: anmelenfnfn nel sinyal iai #sisi ella ill (2palatal lsl2 lsler allalelal fel (ena jha felaajalala abe "el lel sell (d5 (alias ala sisisizis ege acer there peisisel isl ilelsleleeelele lel slelelesial disisi.|. sasa dslelel salsa nen men men men lala ella meme men men a23 psi nii ipni pmi pmi sss pasien sisi bpi se) eeeeehhhhhhh aii ini in: men men men mea juli tel delia |el.ial (ala |awal val (ajal lal si els ill2 elsa memeranene eselaalalal l elelele|alalelalalalel2| jenner min men: eni elelelalelaleslelalals men asean kena dengan men men mea nne i lelelela isis|s is| lalat jalal) (lg fense lelnelala eksis sis) jelas sis sis ieee bee sal (else (sis (stel (slsjsl efek i l, similis als| la malala zl isis langkat mel #lalai2|tla sll lela lal haha ben era ter been earoreee mabes refer ppa alabama 2le elev level sslalelelalalelelelelelalslelelelslalele (alelelah pelelelelelalela)a ial islelaf isolek iefelal ielolel ele isle ea iel jelek jaldlsl |alalak (alah ik: fresh min ejeksi (energi ieee isi isi lele| (sisi| islslel jelas ul, el fallax treppiamahp sisi is|s sea 3hp tnmepfiae sis api edm (euro ter "rel home zlslelelelahelalelelelalaha (ej eja sel kpm jal tele lal ilegal jade) tel ie alalsisisis shell: na) pil tkp lahat: apaan nnnnenne sss telan ela akad il: islelelel mpi isl istana) vessel pms! ketel kes fefehermea became telah ai: kanan tannin nan nnnnnang knnnanannng nga aa: nnnnnnnnno anggun: kuning bul nan nnn: gennnnnnngn nnn nnn: nna nana tnnnnnng nnnnnngnn sannnnnn: knnnanknng nanang gerakan gms nnnnnnna kanan nan nnnnnnno gen nnnnnnnnunnnnnnnn knnnnna nan knnnnnno sennnnnnnnncnnnnnnny kannanannng zlz #cla2 1pemeran| fsl (elo afeeee: map karena #lzlelel (alelelal pem2| lalelelejal heran eeeeee ielelaal pal (selevel ala saran wmermeheenn arena hneeeenee ssel oleh mal (etal (malala tea hebben leben bebebe (slelaleh malala memosbrn nek fonebonn nobbesonn dong ever apa z|sis palatal sala 2isle is| tmt nanang kanan: pala ella ses momen (nn lee . 4s tel jek her gen sita nya seo sec 25ese sar jek |
han kementerian pertahanan. laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahlum sesuai dengan pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansitahananpelaporan kinerja dan evaluasi. rencana strategis yang selanjutnya disingkat renstra adalah dokumen perencanaan pembangunan pertahanan negara untuk periode (lima) tahun, berisi tentang proses yang berorientasi pada hasil yang inginyang selanjutnya disingkat rktyang selanjutnya disingkat organisasi.atuan kerja yang selanjutnya disingkat satker adalah organisasi lingkungan kemhan dan tni setingkat kotama tingkat eselon dan eselon ii. sub satuan kerja yang selanjutnya disingkat subsatker merupakan instansi pengelola anggaran lingkungan kemhan dan tni yang berada satu tingkat bawah satkerbab laporan akuntabilitas kinerja laporan akuntabilitas kinerja merupakan komponen dari sakit. laporan akuntabilitas kinerja sebagaimana dimaksud dalam disusun sebagai laporan kinerja tahunan untuk mempertanggungjawabkan kinerja suatu organisasi dalam mencapai tujuan sasaran strategis organisasditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud pada merupakan ikhtisarutam'prinsip prinsip laporan akuntabilitas kinerja yaitu: pertanggungjawaban, ruang lingkup yang dilaporkan proposional dengan lingkup kewenangan dan tanggung jawab masing masing serta dapat memuat keberhasilan dan kegagalan, pengecualian prioritas untuk perbaikan selanjutnya, perbandingan, laporan dapat memberikan gambaran keadaan pada masa yang dilaporkan untuk dibandingkan dengan periode periode lain atau unit lain, akuntabilitas, laporan berisi hal hal yang dominan yang membuat sukses atau kegagalan pelaksanaan: pengikhtisaran, laporan dibuat dengan jelas, singkat, padat namun lengkap dan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi dan dapat merekomendasikan perbaikan, dan manfaat yang diharapkan dari laporan tersebut harus bermanfaat untuk peningkatan kinerja. ciri laporan akuntabilitas kinerja sebagai berikut:yaitu laki dapat diukur dengan membandingkan data lain secara obyektif:::sebagai berikut:, dan meningkatkan dan memantapkan laki yang ada lingkungan kemhan dan tni. bab iii penyusunan laporan laki lingkungan kemhan dan tni disusun sebagai berikut: ikhtisar eksekutif, pendahuluan, perencanaan dan perjanjian kinerja, akuntabilitas kinerja, penutup, dan lampiran. format laki lingkungan kemhan danhtisar eksekutif sebagaimana dimaksud dalam huruf berisi abstraksi yang menggambarkan inti laporan yang disampaikan sebagai berikut: paragraf pertama berisi uraian pengantar, paragraf kedua berisi alasan rumusan tujuan dan sasaran pada renstra: paragraf ketiga berisi uraian capaian tujuan dan sasaran, paragraf keempat berisi kendala yang dihadapi, dan paragraf kelima berisi langkah langkah yang dihadapi bila menghadapi kendala yang akan terjadi. pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam huruf menjelaskan hal hal umum tentang organisasi satuan kerja yang melaporkan uraian singkat, terdiri atas: latar belakang, berisi gambaran umum tentang latar belakang penyusunan laki organisasi satker, kedudukan tugas dan fungsi berisi kedudukan tugas dan fungsi organisasi satker, struktur organisasi berisi uraian struktur organisasi satker, dan sistematika penyajian menjelaskan ruang lingkup dan tata urut penyajian laki. perencanaan dan perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud dalam huruf berisi beberapa hal penting tentang: ikhtisar renstra, ikhtisar rencana kinerja tahunan, dan ikhtisar penetapan kinerja ikhtisar renstra sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan gambaran umum tentang renstra organisasi satker meliputi visi, misi, tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama. ikhtisar rencana kinerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan gambaran umum tentang sasaran, program utama, kegiatan utama dan indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun yang bersangkutan. ikhtisar penetapan kinerja sebagaimana dimaksud dalam huruf menyyang meliputi: pernyataan untuk mewujudkan capaian kinerja tertentu pada (satu) tahun: sasaran strategis yang akan dicapai dilaksanakan pada (satu) tahun, indikator kinerja utama yang ingin dicapai, dan target sasaran yang ingin dicapai, visi sebagaimana dimaksud dalam merupakan pernyataan visi institusi yang bersangkutan dari dokumen renstra. misi sebagaimana dimaksud dalam merupakan rumusan misi institusi yang bersangkutan dari dokumen renstra. tujuan sebagaimana dimaksud dalam merupakan rumusan tujuan pada tahun yang bersangkutan dari dokumen renstra. sasaran sebagaimana dimaksud dalam merupakan rumusan sasaran dari dokumen renstra. indikator kinerja utama sebagaimana dimaksud dalamsasaran sebagaimana dimaksud dalam merupakan sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen renstra, selanjutnya diidentifikasi sasaran yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta indikator kinerja utama dan rencana capaiannya (target). program utama sebagaimana dimaksud dalam. kegiatan sebagaimana dimaksud dalam merupakanindikator kinerja utama sasaran sebagaimana dimaksud dalam. akuntabilitas kinerja sebagaimana dimaksud dalam huruf menguraikan pencapaian sasaran sasaran organisasi satuan kerja, dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja, yang meliputi: evaluasi ketepatan iku, merupakan evaluasi pencapaian sasaran beserta iku: evaluasi dan analisa capaian kinerja sasaran yaitu penjelasan atas pembandingan capaian sasaran dengan target kinerja sasaran yang tertuang dalam penetapan kinerja, dengan tujuan agar dapat diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pencapaian misi: dan akuntabilitas keuangan yang menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pencapaian sasarsasaran: realisasi anggaran yang telah dilaksanakan untuk pencapaian sasaran untuk tahun yang bersangkutan: dan persentase penyerapan anggaran tahun bersangkutan yang digunakan untuk pencapaian sasaran. format akuntabilitas keuangan sebagaimana dimaksud huruf tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. penutup sebagaimana dimaksud dalam hurufmenyampaikan saran strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan tahun mendatang. lampiran sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: formulir pengukuran kinerja pk): dan data pendukung sesuai lampiran dalam peraturan menteri ini. penggunaan formulir pengukuran kinerja pk) sebagaimana dimaksud pada huruf untuk: tingkat kementerian, menggunakan formulir, tingkat unit organisasi, dan tingkat satkertataran kewenangan dan pelaporan laki lingkungan kemhan dan tni dilaksanakan secara berjenjang, mulai tingkat: u.o.: mabes tni, dan kemhan. laki ditingkat u.o sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan: u.o angkatan: subsatker bawah kotama menyampaikan data kepada panglima kotama dhi. aren arena kotama sebagai bahan penyusunan laki kotama, panglima kotama menyampaikan laki kotama kepada u.o angkatan: dan u.o angkatan menyampaikan laki angkatan kepada panglima tni dan kepada menteri pertahanan dalam hal ini dirjen rentan kemhan. u.o mabes tni: sub satker menyampaikan kepada karakter panglima kotama operasi: satker panglima kotama operasi menyampaikan laki kepada panglima tni dhi. aureum panglima tni sebagai bahan penyusunan laki u.o mabes tni, dan aureum panglima tni menyusun laki u.o mabes tni untuk selanjutnya disampaikan kepada panglima tni. u.o kemhan: sub satker menyampaikandata kepada satker lingkungan u.o kemhan sebagai bahan penyusunan laki satker, laki satker disampaikan kepada sekjen dhi. karoten untuk dijadikan laki u.o kemhan, dan laki u.o kemhan disampaikan kepada menteri pertahanan dhi dirjen rentan kemhan. laki ditingkat mabes tni sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan: aureum panglima tni menyusun laki tni yang berisi laki u.o mabes tni dan laki u.o angkatan untuk selanjutnya disampaikan kepada panglima tni: dan panglima tni menyampaikan laki tni kepada menteri pertahanan dan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. laki tingkat kementerian pertahanan sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan: dirjen rentan kemhan menyusun laki kemhan dan tni yang berisi laki u.o kemhan dan laki tni, dan menteri dalam hal ini direktur jenderal perencanaan pertahanan kemhan menyampaikan laki kemhan dan tni kepada presiden melalui kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. laki tingkat kementerian pertahanan dan tni sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan bagan aluadwal pelaporan penyusunan laki sebagaimana tercantum dalam lampiran vii merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: tingkat u.o: u.o angkatan: subsatker lingkungan kotama diterima pangkotama dhi aren arena kotama paling lambat pada (dua puluh): laki kotama lingkungan u.o angkatan diterima u.o angkatan paling lambat pada (empat puluh): laki u.o angkatan diterima panglima tni dhi aureum panglima tni paling lambat pada (lima puluh): dan laki u.o angkatan diterima oleh menteri pertahanan dhi dirjen rentan kemhan paling lambat pada (lima puluh). u.o mabes tni: subsatker lingkungan u.o mabes tni diterima karakter panglima kotama operasi paling lambat (dua puluh): laki satker panglima kotama operasi lingkungan mabes tni diterima oleh u.o mabes tni paling lambat pada (empat puluh): dan laki u.o mabes tni diterima oleh panglima tni dalam hal ini aureum panglima tni paling lambat pada (lima puluh). u.o kemhan: subsatker lingkungan u.o kemhan sudah diterima karakter paling lambat (dua puluh): laki satker lingkungan kemhan sudah diterima oleh u.o kemhan dalam hal ini rosen setjen kemhan paling lambat pada (empat puluh), dan laki u.o kemhan sudah diterima oleh menteri pertahanan dalam hal ini dirjen rentan kemhan paling lambat pada (lima puluh): tingkat mabes tni laki tni sudah diterima oleh menteri pertahanan dalam hal ini dirjen rentan kemhan paling lambat pada (enam puluh): dan tingkat kemhan laki kemhan dan tni sudah diterima oleh presiden dalam hal ini kementerian negara pendayagunaan aparatur negara reformasi birokrasi paling lambat pada (tujuh puluh)awat. pns. jabatan fungsionalwetapan dan pengangkatan dalam jabatan fungsional perawatdalam rangka melaksanakan dan keputusan bersama menteri kesehatan dan kepala bkn nomorpokok pokok pembinaan pns deph, keputusan bersama menteri kesehatan dan kepala bkn nomor:erawatan. pelayanan keperawatan adalah bentukwat dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.wat. pejabat pembina kepegawaian pusat pns kemhan adalah menteri pertahan dan angkatan. bab rumpun jabatan, kedudukan, tugas pokok, dan instansi pembina jabatan fungsional perawat termasuk dalam rumpun kesehatan. satuan kerja koordinator pelaksana jabatan fungsional perawat pada kementerian pertahanan adalah pusrehab kementerian pertahanan. perawat berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pelayanan keperawatan yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan pada sarana kesehatan lingkungan kementerian pertahanan, mabes tni dan angkatan. perawatns kemhan. perawat mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan keperawatan berupa asuhan keperawatan kesehatankementerian kesehatan merupakan instansi pembina jabatan fungsional perawat. tugas dan tanggung jawab satuan kerja koordinator pelaksana jabatan fungsional perawat lingkungan kemhan:: cc., dan menetapkan angka kredit jabatan fungsional. bab iii tim penilai bagian kesatu pembentukan tim penilai tim penilai terdiri atas: tim penilai pusat yang dibentuk dan ditetapkan oleh instansi pembina jabatan fungsional perawat sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, dan tim penilai instansi adalah tim penilai lingkungan kementerian pertahanan, mabes tniarpet setjen kemhan, dengan tembusan sek, asisten personel panglima tni untuk unit organisasi mabes tni: asisten personel kasad untuk unit organisasi tni ad: asisten personel kasal untuk unit organisasi tni al, dan asisten personel kasau untuk unit organisasi tni au, dalam hal tim penilai instansi pada unit organisasi mabes tni dan angkatan belum dibentuk, maka penilaian angka kredit dilaksanakan oleh: tim penilai instansi unit organisasi kemhan,meliputi: menduduki 'jabatan pangkat paling rendah sama dengan jabatan pangkat perawat yang dinilai. memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja perawat, dan cc.terdiri atas: seorang ketua merangkap anggota dari unsur teknis perawatpenilai sebagaimana dimaksud pada huruf paling sedikit (dua) orang dari pejabat fungsional perawat. masa jabatan keanggotaanwatwatwat harus lebih banyak daripada anggota tim penilai instansi yang berasal dari pejabat lain bukan perawat. bagian keempat tugas pokok dan tata kerja tim penilai tim penilai instansi lingkungan kementerian pertahanan, mabes tni dan angkatan mempunyai tugas pokok: membantu pejabat yang berwenang dalam melaksanakan penilaian dan penetapan angka kredit lingkungan kementerian pertahanan, mabes tni dan angkatan,instansi meliputi:, cc. melaksanakan penelitian dan penilaian terhadap angka kredit yang diajukan:etapan angka kredit bapak): menandatangani bapak, dan mengajukan bapak untuk disahkan menjadi penetapan angka kredit pak)paling rendahkepala biro kepegawaiawatersonel tni yang mempunyai kompetensi teknis yang diperlukan. tim penilai teknis mempunyai tugas pokokunsur kegiatan perawat yang dinilai untuk mendapatkan angka kredit terdiri atas: unsur utama: pendidikan, meliputi: mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah gelar, mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional bidang kesehatan dan mendapat surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan https). pelayanan keperawatan, meliputi: memberikan asuhan keperawatan individu keluarga kelompok masyarakat, mengelola pelayanan keperawatan, melaksanakan tugas jaga dan siaga: dan melaksanakan tugas khusus pengabdian pada masyarakat, meliputi: melaksanakan kegiatan bantuan partisipasi kesehatan: melaksanakan tugas lapangan bidang kesehatan: dan melaksanakan penanggulangan penyakit wabah tertentu, pengembangan profesi, meliputi: membuat karya tulis karya ilmiah bidang keperawatan kesehatan, mengembangkan teknologi tepat guna bidang keperawatan: menerjemahkan menyadur buku dan bahan bahan lain bidang keperawatan kesehatan: menyusun pedoman pelaksanaan pelayanan keperawatan: dan menyusun petunjuk teknis pelayanan keperawatan, unsur penunjang merupakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas keperawatan yang meliputi: menjadi anggota tim penilai jabatan fungsional perawat, menjadi anggota organisasi profesi perawat, menjadi anggota komite sub komite keperawatan: mengajar melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai, mengikuti seminar lokakarya dalam bidang keperawatan kesehatan, memperoleh piagam kehormatan, peran serta dalam delegasi ilmiah dalam bidang keperawatan kesehatan, membimbing dalam bidang keperawatan kelas lahan praktek, menilai menguji kelas lahan praktek dalam bidang keperawatan kesehatan: dan memperoleh gelar sarjana lainnya. bab jenjang jabatan dan pangkat bagian kesatu jenjang jabatan jenjang jabatan perawat dari yang paling rendah sampai dengan paling tinggi yaitu: tingkat terampil, terdiri atas, perawat pelaksana pemula, perawat pelaksana, perawat pelaksana lanjutan, dan perawat penyelia. tingkat ahli, terdiri atas: perawat pertama, perawat muda, dan perawat maya. jenjang pangkat perawat tingkat terampil sebagaimana dimaksud pada huruf sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu: perawat pelaksana pemula, golongan ruang ii a, perawat pelaksana, terdiri atas: pengatur muda tingkat golongan ruang ii b, pengatur, golongan ruang ii c: dan pengatur tingkat golongan ruang ii d. cc. perawat pelaksana lanjutan, terdiri atas: penata muda, golongan ruang iii a, dan penata muda tingkat golongan ruang iii b. perawatperawat tingkat ahli sebagaimana dimaksud pada huruf sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu: perawat: perawat muda, terdiri atas: penata, golongan ruang iii c, dan penata tingkat golongan ruang iii d. cc. perawat magian kedua jenjang pangkat jenjang pangkat untuk masing masing jabatan perawat merupakan jenjang pangkat dan jabatan sesuai jumlah angka kredit kumulatif minimal tingkat terampil dan kumulatif minimal tingkat ahli yang dimilikperawatrincian kegiatan perawat terampil, sebagai berikut: perawat pelaksana pemula, yaitu:, kategori melaksanakan tindakan keperawatan dasar, kategori ii: melaksanakan penyuluhan pada individu, melaksanakan pertolongan persalinan normal tanpa episiotomi, melaksanakan tugas instrumentation asisten pada operasi kecilkhusus daerah terpencil::, yaitu: melaksanakan pengkajian ke: merencanakan tindakan keperawatan sederhanapenyuluhan kepada keluarga, melaksanakan pelatihan kader, membimbing kader lapangan, melaksanakan pertolongan persalinan normal dengan episiotomi, melaksanakan tugas anestesi operasi kecil: melaksanakan instrumentation asisten pada operasi sedang,rumah sakit sebagai ketua tim perawatan: melaksanakan pengelolaan pelayanan keperawatan rumah sakit pembantu sebagai penanggung jawab: melaksanakan pengelolaan pelayanan keperawatan rumah sakit sebagai penanggung jawab tugas jaga sore malam lanjutan, yaitu: melaksanakan pengkajian data keperawatan pada kelompok, melaksanakan analisis untuk merumuskan diagnosa keperawatan pada keluarga, merencanakan tindakan keperawatan sederhana pada keluargaa sederhana, melaksanakan penyuluhan kesehatan pada kelompok,,,pengelolaan pelayanan keperawatan sebagai penanggung jawab fasilitas kesehatan, melaksanakan pengelolaan pelayanan keperawatan sebagai koordinator fasilitas kesehatan kesehatan ibu dan anak ruang rawat inap fasilitas kesehatannyelia, yaitu: melaksanakan peng:penyuluhan kesehatan kepada masyarakat, menerima konsultasi penyusunmenerima konsultasi evaluasi keperawatan sederhana pada keluarga: melaksanakan pengelolaan pelayanan keperawatan sebagai pengawas':rincian kegiatan perawat ahli, sebagai berikut: perawat pertama, yaitu: melaksanakan pengkajian lanjutan keperawatan pada individu, melaksanakan analisis kompleks untuk merumuskan diagnosa keperawatan pada individu: merencanakan tindakan keperawatan kompleks pada individutindakan keperawatan kompleks kategori iv: menyusun rancangan pelatihan untuk kader, menerima konsultasi pertolongan persalinan, menerima konsultasi pelaksanaan tugas anestesi, melaksanakan evaluasi keperawatan sederhana pada masyarakat, melakukan evaluasi keperawatan kompleks pada individu, menerima konsultasi evaluasi keperawatan sederhana pada kelompok, menerima konsultasi evaluasi keperawatan sederhana pada masyarakat, melaksanakan pengelolaan pelayanan keperawatan sebagai ketua tim perawatan rumah sakit, melaksanakanpengelolaan pelayanan keperawatan sebagai penanggung jawab rumah sakit: melaksanakan pengelolaan pelayanan keperawatan sebagai koordinator rumah sakit kesehatan ibu dan anak ruang rawat inapmuda, yaitu: melaksanakan pengkajian lanjutan keperawatan pada keluarga, melaksanakan analisis data kompleks untuk merumuskan diagnosa:melaksanakan tindakan keperawatan kompleks kategori iv: menerima konsultasi tindakan keperawatan dasar, menyusun program penyuluhan dengan metode kompleks: melakukan penyuluhan kepada masyarakat,ascc. perawat madya, yaitu: melaksanakan pengkajian lanjutan keperawatan pada kelompok: melaksanakan pengkajian lanjutan keperawatan pada masyarakat, menerima konsultasi pengkajian lanjutan keperawatan, melaksanakan analisis data kompleks: menerima konsultasi analisa data kompleks untuk merumuskan diagnosa keperawatan: merencanakan tindakan keperawatan kompleks pada kelompok:nerima konsultasi tindakan keperawatan kompleks, melaksanakan evaluasi keperawatan kompleks pada kelompok, melaksanakan evaluasi keperawatan kompleks pada masyarakat, menerima konsultasi evaluasi keperawatan kompleks pada kelompok, menerima konsultasi evaluasi keperawatan kompleks pada masyarakatdan melaksanakan penanggulangan penyakit wabah dengan menjadi anggota tim. perawat pelaksana pemula sampai dengan perawat penyeliteramwat pertama sampai dengan perawat madysatuanrawatrawat yang melaksanakan tugas peraw. perawat yang melaksanakan kegiatan perawterampil dan perawat ahlierawat madya pangkat pembina tingkat golongan ruang iv b sampai dengan perawat madya pangkat pembina utama muda golongan ruang iv c, diwajibkan mengumpulkan paling sedikit (dua belas) angka kredit dari unsur pengembangan profesi. perawatrawaperawatan. perawat penyelia pangkat penata tingkat golongan ruang 1ll d setiap tahun diwajibkan memperoleh angka kredit paling sedikit (sepuluh) angka kredit dari kegiatan pelayanan keperawatan. perawat madya pangkat pembina utama muda, golongan ruang iv c setiap tahun diwajibkan memperoleh angka kredit paling sedikit (dua puluh) angka kredit dari kegiatan pelayanan keperawatan. perawat yang bersama sama membuat karya tulis karya ilmiah bidang keperawatan kesehatan, maka(tiga) orang. bab vii penilaian dan penetapan angka kredit bagian kesatu penilaian angka kredit pak dilakukan atas perhitungan perawat yang bersangkutan sebagai dasar daftar usul penetapan angka kredit dupa) yang meliputi dupa terampil dan dupa ahliilaian terhadap angka kredit perawat dilakukan paling singkat (enam) bulan sekali, harus dibu, harusoleh tim penilai instansi adalah berupa bapakakasli pak: dan tembusan disampaikan kepada, asperata yang bersangkutan bagi pns mabes tni atau angkatan: kepala biro kepegawaian sekretariat jenderal kementerian pertahanan, pimpinan satuan kerja yang bersangkutan, sekretaris tim penilai yang bersangkutan, dan perawat yang bersangkutan. bagian kedua penetapan angka kredit setiap usul penetapan angka kredit perawat harus dinilai secara saksama dan objektif oleh tim penilai. pak jabatan fungsional perawat ditetapkan berdasarkan penilaian dupa oleh tim penilai. setiap usul penetapan angka kredit perawat, antara lain dihampiri: surat pernyataan melakukan kegiatan pelayanan keperawatan serta bukti fisiknybdian masyarakat dan bukti fisiknyadan bukti fisiknyaunjang pelayanan keperawatan dan bukti fisiknyaak untuk kenaikan pangkat oleh pejabat yang berwenang, ditetapkan paling lambat (enamseptemmaret tahun berjalan. dalam hal pejabat yang berwenang untuk menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud pada berhalangan, maka pak didelegasikan kepada pejabat yang setingkat, dan penetapan angka kredit, setiap perawat diwajibkan mencatat dan menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan. pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit perawat yaitu: dirjen bina upaya kesehatan kementerian kesehatan bagi perawat madya, dan pimpinan instansi paling rendah pejabat eselon yang ditunjuk atauperawat lingkungan kemhan diajukan oleh sekjen kemhan atau pejabat eselon yang ditunjuk mengusulkan kepada menteri kesehatan u.p. direktur jenderal bina upaya kesehatan kementerian kesehatan untuk perawat maya, dan pejabat eselon atau eselon lingkungan kemhan dan tni mengusulkan kepada sekjen kemhan wu.p. kepala biro kepegawaian untuk: kepala biro kepegawaian setjen kemhan atau pejabat eselon iii yang ditunjuk mengusulkanperawat pelaksana pemula golongan ruang mekanisme pengusulan angka kredit jabatan fungsional perawat'jabatan pangkat perawat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undanganrawat yang bersangkutan. bagian ketiga mekanisme penilaian mekanisme penilaian angka kredit jabatan fungsional perawat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: bagi perawat: mengumpulkan dan menggandakan berkas kegiatan yang telah dilakukan, mencatat dalam buku kegiatan harian yang telah dilakukan dan diketahui oleh atasan langsung setiap minggu sekali: menerima usul pak dari pejabat fungsional lingkungannya, meneliti bahwa usul pakuntuk: perawat terampil dapat dilihat dalam dupa perawat terampil: dan perawat ahli dapat dilihat dalam dupa perawat ahli. setiap usul pak perawat terampil dan perawat ahli harus dihampiri denganperawatcc. bagi sekretariat tim penilai:aftar usul penetapan angka kredit dupa) yang diterima, memeriksa kelengkapan dupa dari masing masing perawat yang dikirim oleh satker,akhir halaman dupa. bagi tim penilai, meneliti persyaratan pak dan bukti yang dilampirkan, melakukan sidang penilaian angka kredit terhadap perawatapak,ns kemhan dalam dan dari jabatan perawat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. syarat pengangkatan dalam jabatan fungsional perawat: pns kemhan yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan fungsional perawat terampil, harus memenuhi syarat sebagai berikut, berijazah paling rendah pendidikan keperawatan, pangkat paling rendah pengatur muda golongan ruang kemhan yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan fungsional perawat ahli, harus memenuhi syarat sebagai berikut berijazah paling rendah sarjana diploma keperawatan, pangkat paling rendah penata muda golongan ruang ipengangkatan pertama kali dan pengangkatan kembali dalam jabatan perawat, ditetapkanrawat ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang diperoleh. pengangkatan pns kemhan dalam jabatan perawat dilakukan berdasarkan formasi jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. pengangkatan pns kemhan dari jabatan lain dalam jabatan perawatdimaksud pada adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan perawatll i a sampai dengan perawat madya golongan ruangalam hal perawat sebagaimana dimaksud pada tidak memenuhi kewajiban untuk mengumpulkan angka kredit, maka kepala biro kepegawaian setjen kemhan memberikan surat peringatan kepada yang bersangkutan, dengan menggunakrendah: (sepuluh) angka kredit bagi perawat penyelia pangkat penata tingkat golongan ruang iii d: dan (dua puluh) angka kredit bagi perawat madya pangkat pembina utama muda golongan ruang iv c. disamping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada perawatdari jabatan pegawai negeri sipil: cc. ditugaskan secara penuh luar jabatan fungsional perawatuntuk pembebasan sementara dari jabatan perawat ditetapkan dengan menggunakanwperawatan yang diperoleh selama tidak menduduki jabatan fungsional perawatperawatwatperawat, seorang pns kemhantersebut pada huruf pengangkatan perawat didasarkan pada formasi jabatan yang ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab dibidang pendayagunaan aparatur negara. pengangkatan pegawai negeri sipil dari jabatan lain kedalam perawat terampil atau perawat ahli(pernah bertugas) dalam kegiatan pelayanan keperawatan paling sedikit (satu) tahun pada sarana kesehatan.. telah mengikuti masa adaptasi orientasi tugas perawat pada sarana kesehatan paling sedikit selama (enam) bulaadalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, sedangkan jenjang jabatan perawatwatwatwatwatketentuan peraturan perundang undangan dan temuannya kepada:: cc. kepala biro kepegawaian setjen kemhan: pejabat lain yang terkait, pejabat pembuat daftar gaji yang bersangkutan:wat lingkungan kementerian pertahanan diajukan sesuair keperawataperawat terampil dapat dipindahkan diangkat menjadi perawat ahli, apabila yang bersangkutan memiliki ijazah sarjana diploma keperawatan. dalam keadaan darurat dimana bidan atau dokter tidak ada dan pasien memerlukan pertolongan persalinan, maka perawat dapat melakukan tindakan persalinan dan memperoleh angka kredit. besarnya angka kredit yang diperoleh perawat dari setiap butir kegiatan tindakan persalinan sebagaimana dimaksud pada sebesar (dua puluh lima persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan jabatan bidan. angka kredit kumulatif tindakan persalinan yang dilakukan perawat sebagaimana dimaksud pada dapat diperhitungkan paling banyak (dua puluh lima persen) dari angka kredit yang harus dipenuhi untuk kenaikan jabatan pangkat perawat setingkat lebih tinggi dengan ketentuan apabila terdapat kelebihan angka kredit yang berasal dari tindakan persalinan tidak dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan pangkat berikutnyadinas. pejabat. pns. pegawai tidak tetap. tni. biaya. peraturan menteri pertahanan republik indonesia nomor tahudaklanjutilu menetapkanlingkungan kementerian pertahanan adalah menteri dan wakil menteri. pegawai negeri adalah pegawai negeri sipil, calon pegawai negeri sipil dan anggotaenterian pertahanan kemhan) dan tentara nasional indonesia tniwilayah jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas. bab perjalanan dinas dalam negeri bagian kesatu umumdalam negeri sebagaimana dimaksud dalamemhan: cc. efedalamisanakan sesuai perintah atasan pelaksana spd yang tertuang dalam surat perintah. surat perintahyang bersangkutyang bersangkutan: atau menhan pejabat eselon untuk perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh menhan pejabat eselon pejabat eselon iiwaktu pelaksanaan perintah,dan tempat pelaksanaan tugas. dalam hal berdasarkan surat perintah sebagaimana dimaksud pada dilakukan untukdan cc. surat perintahnit organisasiperintah. pejabat ppk sebagaimana dimaksud lingkungan kemhan dan tni, diatur oleh masing masing unit organisasi. bagian ketiga biaya perjalanan dinas jabatan komponen biaya perjalanan dinas jabatan terdiri atas: uang harian, biaya transpor, cc.tentangmenhan, panglima tni, kas angkatan, wakil menhan, pejabat tni bintang pejabat tni bintang pejabat eselon dan pejabat lainnya yang setara, tingkat untuk pejabat eselon ii, pejabat bintang dan pejabat lainnya yang setara, dan tingkat untuk pejabat eselon in' pamen pns golongan iv, pejabat eselon iv pns golongan iii, pama pns goi iii, ba pns golongan dan ta pns golongan penyetaraan tingkat biaya perjalanan dinas lingkungan kemhan dan tnmasing masing unit organisasitentangd dan tidak disebabkan oleh kesalahan kelalaian pelaksana spd dapat diberiperintahyang bersangkutan. tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan uangipa satuan kerja penerbit spd. bagian keempat perjalanan dinas pindah perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanaketempat tujuan menetap:kekedengan yang berlaku pada masing masing unit organisasi.dapat dilaksanakan oleh pelaksana spd beserta keluargany: selain keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada bagi pegawai negeri paling rendah golongan dan pejabat eselon iii pejabat yang setara lainnya diperkenankan pula untuk membawa pembantu rumah tangga paling limkomponen biaya perjalanan dinas p:tentangdengan peraturan menteri keuangan tentang:unit organisasi yang menerbitkan keputusan pindah mutasiunit organisasi yang bersangkutbekas kepada pelaksana spd dan atau penyedia jasa. perjalanan dinas jabatan yang dilakukan melalui penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada terdiri atasbekastahu kekurangannya melalui bekunit organisasi: surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinunit organisasitanggungjawaban pelaksana spd dan penyedia jasakeputusan pindah, spd yang telah ditandatangani pihak yang berwenang: cc.'kaskas sebagai pertanggungjawaban atau bukti pengesahan surat permintaan pembayaran perjalanan dinas. pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada diatur sesuai dengan peraturan pengadaan barang dan jasa yang berlaku lingkungan kemhan dan t masing masing unit organisasyang berlaku lingkungan kemhan dan tni. babrajurit tamtamavujian penyesuai(e) peraturan pemerintah nomor tahun tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil dan untuk menjamin keseragaman serta memperlancar pelaksanaannya, perluenaikan pangkat, memutuskanmenteri adalah menteri pertahanan republik indonesia yang bertindak selaku pejabat pembina kepegawaian pusat kementerian pertahanan. pns kemhan adalah pegawai negeri sipil yang bekerja lingkungan kementerian pertahanan, lingkungan mabes tni, dan mabes angkatan yang pembinaannya merupakan kewenangan menterujian yang dilaksanakan oleh dinas bagi pns kemhan dengan berpedoman kepada materi ujian penerimaan calon pns kemhanab kebijakan ujian penyesuaian kenaikan pangkat menteri bertanggung jawab atas pelaksanaan ujian penyesuaian kenaikan pangkat bagi pns kemhan. tanggung jawab sebagaimana yang dimaksud pada didelegasikan kepada sekjen kemhkemhan, panglima tnimabes tni, kepala staf angkatangkatan masing masing. dalam menyelenggarakan ujian penyesuaian kenaikan pangkat, pejabat yang menerima delegasi wewenang sebagaimana dimaksud dalam membentuk panitia ujian penyesuaian kenaikan pangkat. panitia ujian penyesuaian kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada diketuai oleh pejabat kepegawaian personel, atau pejabat lain yang ditunjuk. panitia ujian penyesuaian kenaikan pangkat bertanggung jawab kepada pejabat yang memberikan wewenang. tugas pokok panitia ujian penyesuaian kenaikan pangkat adalah sebagai berikut: menyusun rencana pelaksanaan kegiatan, menyiapkan bahan ujian penyesuaian kenaikan pangkat, menentukan pedoman pemeriksaan dan penilaian, menentukan tempat dan jadwal, melaksanakan ujian penyesuaian kenaikan pangkat, menilai dan menentukan kelulusan peserta ujian penyesuaian kenaikan pangkat, dan membuat laporan pelaksanaan ujian penyesuaian kenaikan pangkat. jl) ujian penyesuaian kenaikan pangkat dapat dilaksanakan satu kali dalam satu tahun, sesuai dengan kebutuhan kualifikasi pendidikan serta formasi organisasi. pelaksanaan ujian sebagaimana dimaksud pada diselenggarakan pada waktu yang bersamaan serta serentak. materi ujian terpusat antara lain pancasila, undang undang dasar bahasa indonesia, dan bahasa inggris. materi ujian muatan lokal, dibuat dan diselenggarakan oleh unit organisasi masing masing antara lain tugas pokok, fungsi, struktur organisasi dan tata cara kerja unit organisasi, pengetahuan bidang substantif instansi, karya tulis: dan psikotest. bab iii peserta ujian (l) ujian penyesuaian kenaikan pangkat berlaku bagi pns yang tidak menduduki jabatan struktural dan atau fungsional tertentu, tetapi telah mendapatkan ijazah yang lebih tinggi yaituberdasarkan ketentuan perundang undang(l) persyaratan umum tidak sedang diberhentikan sementara, menerima uang tunggu, cuti luar tanggungan negara, dalam keadaan sehat, dinyatakan dengan surat keterangan dari dokter yang berwenang, daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan dp terakhir dengan nilai baik: memiliki surat keterangan izin belajar dari satker sub satker pang dir dan masing masing, memiliki ijazah sesuai dengan kebutuhan kualifikasi pendidikan serta formasi organisasi, dan diusulkan oleh satker sub satker pang dir dan masing masing. persyaratan khusus kelompok ujian sta sederajat) pangkat paling rendah juru muda tk. golongan ruang i b, memiliki masa kerja tahun, dan memiliki ijazah sta terakreditasi oleh dinas. kelompok ujian strata sederajat) pangkat paling rendah pengatur muda tk. golongan ruang ii b: memiliki masa kerja tahun, dan memiliki ijazah strata satu yang terakreditasi dan dengan indeks prestasi ip) minimal kelompok iii ujian strata pangkat paling rendah penata muda golongan ruang ii a, memiliki masa kerja tahun, dan memiliki ijazah strata dua yang terakreditasi dan dengan indeks prestasi ip) minimal kelompok ujian strata pangkat paling rendah penata muda tk. golongan ruang iii b, memiliki masa kerja tahun, dan memiliki ijazah strata tiga yang terakreditasi dan dengan indeks prestasi ip) minimal bab iii materi dan kedalaman substansi materi ujian penyesuaian kenaikan pangkat sesuai dengan kelompok masing masing, sebagai berikut kelompok (sta sederajat) pancasila, undang undang dasar bahasa indonesia, tugas pokok, fungsi, struktur organisasi, dan tata cara kerja unit organisasi masing masing. kelompok ii, iii dan materi ujian penyesuaian kenaikan pangkat dibagi menjadi tahap, sebagai berikut tahap pancasila, undang undang dasar bahasa indonesia, bahasa inggris, tugas pokok, fungsi, struktur organisasi, dan tata cara kerja unit organisasi masing masing,dan membuat karya tulis. tahap psikotest. bahan ujian penyesuaian kenaikan pangkat untuk setiap materi sebagaimana dimaksud dalam ditentukan sebagai berikut kelompok (sta sederajat) ujian pancasila diambil dari materi ujian sta ujian uud diambil dari materi ujian stakelompok ii, iii, tv. ujian pancasila diambil dari materi ujian sesuai dengan suratnya. ujian uud diambil dari materi ujian sesuai dengan suratnya.bahasa inggris hasil test total minimal mulai ujian karya tulis disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan dinas unit organisasi masing masing. psikotest. keluasan dan kedalaman materi ujian penyesuaian kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam disesuaikan dengan ijazah yang diperoleh. bab penyelenggaraan tahap penyelenggaraan ujian penyesuaian kenaikan pangkat meliputi tahap persiapan, panitia bertugas dan bertanggung jawab untuk mempersiapkan dan menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaran ujian penyesuaian kenaikan pangkat antara lain penyiapan tempat ruang ujian, mengumumkan hal hal yang perlu diketahui calon peserta ujian, naskah ujian dalam sampul tertutup dan disegel, dan mengawasi dan mengambil tindakan terhadap kebocoran dokumen ujian menjelang saat ujian dilaksanakan. tahap pelaksanaan. pada tahap pelaksanaan ujian, panitia bertugas mengawasi pelaksanaan ujian dan menjaga agar berlangsung dengan tertib, setelah selesai ujian panitia mengumpulkan berkas berkas ujian dan disusun sesuai nomor ujian, dan panitia membuat berita acara. cc. tahap penyelesaian, berkas yang berkaitan dengan pelaksanaan ujian penyesuaian kenaikan pangkat berupa berkas berkas ujian (yang telah dikerjakan maupun yang tidak digunakan) sesuai jumlah yang diterima, daftar hadir, lembaran berita acara, dan pasfoto berwarna dengan latar belakang biru dengan ukuran masing masing dua lembar. semua bahan sebagaimana dimaksud dalam huruf nomor dimasukkan dalam sampul dibungkus dan direkam dengan baik serta diperlakukan sebagai dokumen negara. waktu ujian penyesuaian kenaikan pangkat tahap pancasila, lama ujian menit, undang undang dasar lama ujian menit, bahasa indonesia, lama ujian menit, bahasa inggris, lama ujian menit, pengetahuan bidang substantif, lama ujian menit, tugas pokok dan fungsi, lama ujian menit, dan karya tulis, lama ujian menit. tahap psikotest, lama ujian menit. penilaian hasil ujian penyesuaian kenaikan pangkat untuk masing masing unsur materi ujian, ditetapkan nilai patokan sebagai berikut tahap pancasila, nilai patokan undang undang dasar nilai patokan bahasa indonesia, nilai patokan bahasa inggris, nilai patokan pengetahuan bidang substantif, nilai patokan tugas pokok dan fungsi, nilai patokan dan karya tulis, nilai patokan tahap psikotest dengan penilaian pertimbangan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat kepada peserta ujian penyesuaian kenaikan pangkat diberikan nilai presentasi dan nilai tertimbang, nilai ujian presentasi npr) adalah hasil yang dapat dicapai oleh peserta ujian penyesuaian kenaikan pangkat yang bersangkutan, nilai tertimbang (nt) adalah nilai presentasi npr) dikalikan dengan nilai patokan np) dibagi dan npr masing masing materi ujian diberikan nilai presentasi setinggi tingginya dan serendah rendahnya nilai batas lulus bagi peserta ujian penyesuaian kenaikan pangkat tingkat adalah (tujuh puluh) nilai tertimbang. nilai batas lulus sebagaimana dimaksud pada dengan ketentuan bahwa nilai presentasi pancasila dan uud serendah rendahnya dan nilai presentasi lainnya serendah rendahnya (l) berkas ujian setiap materi diperiksa oleh sekurang kurangnya (dua) orang anggota panitia. apabila terdapat perbedaan penilaian antara pemeriksa, maka nilai peserta adalah hasil bagi dari jumlah nilai yang diberikan oleh masing masing pemeriksa. jl) peserta ujian yang lulus diberikan surat tanda lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat stlupkp). surat tanda lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat ditandatangani oleh pejabat kepegawaian personel lingkungan unit organisasi masing masing. panitia ujian penyesuaian kenaikan pangkat memberikan laporan kepada pimpinan instansi tentang pelaksanaan ujian penyesuaian kenaikan pangkat. laporan ujian penyesuaian kenaikan pangkat itu meliputi waktu dan tempat, jumlah peserta untuk masing masing tingkat, materi soal yang diujikan, jumlah dan nama peserta yang lulus dan yang tidak lulus, dan lain lain yang dipandang perlu. laporan ujian penyesuaian kenaikan pangkat dibuat dari ketua panitia kepada pimpinan. setelah pelaksanaan ujian penyesuaian kenaikan pangkat dilaporkan oleh pimpinan unit organisasi masing masing kepada menhan u.p. sekjen kemhan. setiap anggota panitia dan semua pihak yang terkait dengan ujian penyesuaian kenaikan pangkat wajib menjaga kerahasiaan. bab prosedur prosedur penyelenggaraan ujian penyesuaian kenaikan pangkat penerbitan keputusan tentang penyelenggaraan ujian penyesuaian kenaikan pangkat lingkungan unit organisasi masing masing, pembuatan surat permintaan calon peserta ujian penyesuaian kenaikan pangkat: menerima dan menghimpun usulan peserta ujian penyesuaian kenaikan pangkat dan menyeleksi persyaratan administrasi yang telah diajukan, membuat surat pemanggilan untuk melaksanakan ujian penyesuaian kenaikan pangkat, sesuai dengan jadwal dan waktu pelaksanaan ujian, pelaksanaan ujian penyesuaian kenaikan pangkat, menetapkan hasil ujian penyesuaian kenaikan pangkat dan mengumumkan secara resmi dengan menggunakan surat dinas dan media website, dan melaporkan hasil ujian penyesuaian kenaikan pangkat kepada kepala badan kepegawaian negara bkn). (l) peserta ujian penyesuaian kenaikan pangkat yang berhalangan mengikuti ujian penyesuaian kenaikan pangkat, pada hari yang ditentukan karena alasan alasan yang sah, diberi kesempatan untuk mengikuti ujian penyesuaian kenaikan pangkat pada hari berikutnya dengan soal cadangan. peserta ujian penyesuaian kenaikan pangkat yang tidak lulus diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian penyesuaian kenaikan pangkat berikutnya. surat tanda lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat stlupkp) yang telah diperoleh pegawai negeri sipil berlaku sebagai salah satu syarat untuk kenaikan pangkat dan golongan ruang iii a. bab pembiayaan biaya penyelenggaraan ujian penyesuaian kenaikan pangkat dibebankan kepada anggaran unit organisasi masing masing. bab vii ketentuan penutup (l) peraturan menteri ini berlaku lingkungan kemhan, mabes tni, dan mabes angkatan. ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam pelaksanaan peraturan menteri ini diatur oleh unit organisasinanga peraturan menteri pertahanan republik indonesia nomor tahun tentang muhibah kri yos sudarso dan kri abdul halim perdana kusuma sri lanka dan ommatra laut, bahwa berdasarkan direktif presiden dalam rapat terbatas wisma negara tanggal maret rapat terbatas cikal tanggal dan maret tentang pelaksanaan muhibah kri yos sudarso dan kri abdul halim perdanakusuma sri lanka dan . dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan muhibah kri yos sudarso yos dan kri abdul halim perdanakusuma ahp sri lanka dan oman matra laut. muhibah sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan dalam waktu paling lama duaperumahan dan permukimumahan dan permukimaka perlu menetapkan uraian tugas dinas perumahan dan permukimnataan ruangsekretariat dinas perumahan dan permukiman kabupaten banjar. seksi adalah seksi pada bidang dinas perumahan dan permukimyediaan perumahan dan bidang kawasan permukiman, menyelenggarakan kegiatan bidang penyediaan perumahan dan bidang kawasan permukimyediaan perumahan dan bidang kawasan permukiman, menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait bidang penyediaan perumahan dan bidang kawasan permukimmenyelenggarakan standar pelayanan minimal bidang perumahan dan permukimyediaan perumahan dan bidang kawasan permukimumahan dan permukimumahan dan permukimyediaan perumahan uraian tugas bidang penyediaan perumahan sebagai berikut: menyusun bahan perumusan kebijakan teknis penyediaan perumahan umum, penyediaan perumahan swadaya, dan pemantauan evaluasi, menyusun rencana kerja dan program penyediaan perumahan umum, penyediaan perumahan swadaya, dan pemantauan evaluasi, mengkoordinasikan kegiatteknis urus:yediaan perumahan umum uraian tugas seksi penyediaan perumahan umum sebagai berikut menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja penyediaan perumahan umum, merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran seksi penyediaan perumahan umum, menyiapkan bahan pedoman dan perencanaan teknis lingkup penyediaan perusahaan umum, melaksanakan kebijakan lingkup penyediaan perumahan umum, melaksanakan koordinasi dan fasilitasi terhadap usulan peningkatan kualitas perumahan pada masyarakat berpenghasilan rendah, melaksanakan kegiatan peningkatan dan pembangunan psu perumahan, melaksanakan proses permohonan persetujuan dokumen teknis terkait penyusunan setelan lingkup penyediaan perumahan umum sesuai ketentuan yang berlaku, melaksanakan proses penerbitan fasilitasi sertifikat kepemilikan bangunan gedung (sbg rusun), melaksanakan koordinasi dengan para pengembang perumahan dan instansi lainnya terkait penyediaan perumahan umum, melaksanakan sertifikasi dan registrasi bagi orang badan hukum yang melaksanakan perancangmonitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyediaan perumahan umum: dan il. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan. paragraf seksi penyediaan perumahan swadaya uraian tugas seksi penyediaan perumahan swadaya sebagai berikut menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja penyediaan perumahan swadaya, merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran seksi penyediaan perumahan swadaya, memfasilitasi penyediaan perumahan bagi masyarakat umum dan masyarakat berpenghasilan rendah mbr) untuk menempati rumah yang layak huni, memfasilitasi penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan, peningkatan kualitas dan pembangunan rumah bagi mbr, menghimpun data rumah tidak layak huni rth), bagian hukum setda kab. banjar melaksanakan koordinasi dan kerjasamanyediaan perumahan swadaya, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan lingkup penyediaan perumahan swadaya, dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan. paragraf seksi pemantauan dan evaluasi uraian tugas seksi pemantauan dan evaluasi sebagai berikut menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja pemantauan dan evaluasi, merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran seksi pemantauan dan evaluasi: mengolah data dan informasi lingkup pemantauan dan evaluasi penyediaan perumahan dan kawasan permukiman, melaksanakan kerjasama dan koordinasimantauan dan evaluasi, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pemantauan dan evaluasi: dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan. bagian keempat bidang kawasan permukiman uraian tugas bidang kawasan permukiman sebagai berikut: menyusun bahan perumusan kebijakan teknis: menyusun rencana kerja dan program, menyelenggarakan teknispju pjl), mengkoordinasikan penyelenggaraan(pju pjl), menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan peningkatan kualitas permukiman, pendataan dan perencanaan kawasan permukiman dan prasarana sarana dan utilitas umum psu)ingkatan kualitas permukiman uraian tugas seksi peningkatan kualitas permukiman sebagai berikut: menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja peningkatan kualitas permukiman, merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran seksi peningkatan kualitas permukiman, cc. menyusun program dan rencana kerja untuk pencegahan dan peningkatan kawasan permukiman kumuh, melaksanakanpenyelenggaraan kegiatan pencegahan dan peningkatan kawasan permukiman kumuh, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan peningkatan kualitas permukiman, dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan. paragraf seksi pendataan dan perencanaan kawasan permukiman uraian tugas seksi pendataan dan perencanaan kawasan permukiman berikut: menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja pendataan dan perencanaan kawasan permukiman, merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran seksi pendataan dan perencanaan kawasan permukiman, menyusun bahan rencana penyusunan analisa kebutuhan dan daftar kebutuhan dalam pendataan perencanaan perumahan dan kawasan permukiman, melakukan sosialisasi kegiatan pendataan, perencanaan perumahan dan kawasan permukiman kepada masyarakat dan swasta serta pemangku kepentingan, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan yang berhubungan dengan pendataan dan perencanaan kawasan permukiman, dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan. paragraf seksi prasarana sarana dan utilitas umum uraian tugas seksi prasarana sarana dan utilitas umum sebagai berikut: menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja prasarana sarana dan utilitas umum, merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran seksi prasarana sarana dan utilitas umum, merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan penerangan jalan umum pju) dan penerangan jalan lingkungan pjl)), bagian hukum setda kab. banjar melakukan kerjasama dengan instansi unit kerja terkait dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum kawasan permukiman serta penerangan jalan umum pju) dan penerangan jalan lingkungan pjl) sesuai dengan petunjuk kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan lingkup prasarana sarana dan utilitas umum, dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan. bagian kelimaubungan antar lembhubungan antar lembhubungan antar lembaghubungan antar lembaga, cc. menyiapkan bahan dan melaksanakan kajian kebutuhan hubungan antar lembaga dalam rangka peningkatan fungsi satpol pp, menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan pengembangan teknis hubungan antar lembaghubungan antar lembagntraman dan ketertiban umum, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja dalam lingkupidikan dan penyidielidikan dan penyidikelidikan dan penyidikan, menyiapkan bahan serta menyusun rencana penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan daerah dan peraturan lainnyaaturan daerah dan peraturan lainnyaaturan daerah dan peraturan lainnya, menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penegakan perizinan daerah, menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penertiban penyakit masyarakatlainnyandakan dan pengendalindakan dan pengendaldakdakan dan pengendalidakan dan pengendalian, menyiapkan bahan serta menyusun rencana pelaksanaan pengendalian umum dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan lainnya hasil penindakan, menyiapkan bahan kajian proses penegakan secara non musisi dan musisi, menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pendataan dan pengawasan perizinan daerah, melaksanakan pengelolaan data hasil penegakan peraturan daerah, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan kepolisian, praktisi hukum dan unsur lainnya, melaksanakan monitoring, evaluasi dan kajian pelaksanaan operasional penyidik pegawai negeri sipil ppn), menyiapkan bahan dan menyusun laporan hasil penindakan dan pengendalian, melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain, lembaga organisasi terkait denganketentraman dan ketertiban umumrencntraman dan ketertiban umum adalah sebagai berikut: merencyuluhdan penyuluyuluhyuluhan, menyiapkan bahan dan menyusun rencana operasional pembinaan dan penyuluhan dalam rangka memelihara ketentraman dan ketertiban umum, menyiapkan bahan dan menyusun rencana tindak lanjut hasil pembinaan dan penyuluhan bidang ketentraman dan ketertiban umum, menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi gerakan disipliyuluhan anggota satpol pp, melaksanakan fasilitasi bagi penyiapan, pembentukan dan pelaksanaan fungsi dewan kehormatan satpol ppdan pengamanoperasi dan pengamdan pengamdan pengamandan pengamanan, cc. menyusun dan melaksanakan rencana pengamanan operasi sektor sektor vital pemerintahan kabupaten garut, menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengawasan dan penertiban pedagang kaki lima, menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penertiban penyandang sosial, meliputi anak jalanan, pekerja seks komersial, penyakit masyarakat orang terlantar dan orang gila, menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penertiban reklame, menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penertiban anak sekolah tempat umum dan keramaian pada waktu jam belajar, menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi gelar pasukan dalam rangka hari besar dan acara acara tertentu, menyiapkan dan melaksanakan pengendalian operasi pengamanan unsur pimpinan pemerintahan, menyiapkan dan melaksanakan pengendalian operasiil. menyiapkan bahan dan melaksanakan hubungan antar lembaggkaji bahan bahan petunjuk teknis pedoman tentang pengolahan data informasi, analisis dan evaluasi, mengumpulkan bahan, data informasi dan evaluasi serta penganalisis data kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum, mengumpulkan, rekapitulasi, mengkompilasi dan mengkaji kegiatananalisis dan evaluasi sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan, mengkaji hasil analisis dan evaluasi kegiatan satpol sebagai bahan penyusunan rencana kerja bidang ketentraman dan ketertiban umumbidang lain,analisis dan evalungembangan sumber daya manusiaencsumber daya manusia adalah sebagai berikut: merencsumber daya aparatur membawakan: seksi pengembangan sumber daya manusia polisi pamong praja dan penyidik pegawai negeri sipil ppn), seksi pembinaan satuan unit pelaksana polisi pamong praja, dan seksi tindak internal. seksi pelatihan sumber daya manusianyusun rencana kerja kebutuhan pelatihsumber daya manusia polisi pamong praja dan penyidik pegawai negeri sipil pp, pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pendayagunalaksanakanlam rangka secara berkala:satuan unit pelaksanaa, menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan pengembangan sumber daya manusia polisi pamong praja, menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan satuan unit pelaksana polisi pamong prajasatuan unit pelaksana polisi pamong praja, menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring pemantauan pelaksanaan pasca pembinaan satuan unit pelaksana polisi pamong praja, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam lingkup seksi pembinaan satuan unit pelaksana polisi pamongindak interntindak internalindak interindak interindak internalindak internal, menyiapkan bahan dan menyusun rencana serta melaksanakan penegakan peraturan dan pengawasan kode etik dan disiplin serta tata tertib anggota satpol ppegakan peraturan, kode etik dan disiplin serta tata tertib anggota satpol pp, menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penegakan peraturan, kode etik dan disiplin serta tata tertib anggota satpol pp, melakukan pemanggilan, pemeriksaan dan menyelenggarakan sidang kode etik terhadap anggota satpol yang diduga melakukan pelanggaran kode etik, tata tertib dan prosedur atas saran dan perintah kepala satpol pprlindungan masyarakatrlindungan masyarakat mempunyai tugas: perenctuantutututuankegiatan bantuan perlindungan masyarakatkegiatan bantuan perlindungan masyarakatantupotenpotensipotensi masyarakatfasilitasi pemberian kartu anggota perlindungan masyarakat desa, menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pemberian penghargaan anggota perlindungan masyarakat desa meliputi, anggota perlindungan masyarakat berprestasi dan anggota perlindungan masyarakat yang purna baktirencana kerja kebutuhan operasionalpedoman peningkatan kapasitaskepala unit pelaksana teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan satpol kabupaten secara profesional disesuaikan dengan kebutuhan dan kewenangannya. kepala unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada dalam melaksanakan tugasmelalui camat. kepala unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada adalah secara ex officio dijabat oleh kepala seksi ketenteraman dan ketertiban umum pada kecamatan. uraian tugas kepala unit satpol kecamatan adalah sebagai berikut: membantu kepala satpol dalam menyusun kebijakan umum, ketenteraman dan ketertiban umumpol kecamatan bidang ketentraman dan ketertiban umumntraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat wilayah kerjanya, menyelenggarakan koordinasi dalam lingkup ketentraman dan ketertiban umumpol dan perlindungan masyarakat wilayah kerjanya, memberikan petunjuk kepada anggota satpolpolntraman dan ketertiban umumsatpol merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan. pelaksanaan tugas dan fungsi satpol sebagai unsur pelaksana teknis bidang penegakan peraturan daerah dan peraturan lainnya, menyelenggarakankepala satpolkepalapol organisasi lingkungan satpolpol. dalam hal sekretaris berhalangangarut. kepala satpol adalah kepala satuan polisi pamong praja kabupaten garut. polisi pamong praja adalah aparat, menegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupatiatpol satpol merupakan bagian perangkat daerah bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang dipimpin oleh seorang kepala satpol dansatpol adalah sebagaimana dimaksud dalam dan peraturan pemerintah nomor tahun tentang satuan polisi pamong praja. struktur organisasi satposatpol kepala satpol mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan pengelolaan urusan satpol pp, penegakan, ketentraman dan ketertiban umum, pengembangan sumber daya manusia, dan perlindungan masyarakat. bagian keempat kepegawaian kepala satpolditandatangani secara elektronik oleh: tahun nomor puan taat kristiani wahyuni,sh nip. dalam menyelenggarakan tugas sebagai dimaksud pada kepala satpol mempunyai fungsi: perumusan kebijakan urusan satpol pp, pelaksanaan kebijakan urusan satpol pp, cc. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan satpol ppatpol adalah sebagai berikut: merumuskan kebijakan urusan satpol pp, melaksanakan kebijakan urusan satpol pp, melaksanakan evaluasi dan pelaporan urusan satpol pp:satpol membawakan: sekretariat:oordinasikan penyelenggaraan perencanaan satuan, cc. mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan, penyelenggaraan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan administrasi satukoordinasikan penyelenggaraan perencanaan satuan, cc. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan, menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan administrasi satusatulaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data dan informasiuan, menyusun rencana kebutuhan formasi pegawai untuk kepentingan, melaksanakan pengelolaan administrasi barang milik daerah aset satusebagai bahan penyusunan rencanaupenegakanegakan mempunyai fungsi: perencanaan pengelolaan urusan bidang penegakan sesuai dengan lingkup tugasnya, pelaksanaan pengelolaan urusan bidang penegakgakgakan adalah sebagai berikut: merencanakan pengelolaan urusan bidang penegakan sesuai dengan lingkup tugasnya, melaksanakan pengelolaan urusan bidang penegakgaknegakanngetngetngetikan nomor kec tentang rencana strategis kecamatan pengetikanengetikngetikpengetikngetikaengetikan tahun sistematika penulisan rencana kerja kecamatan pengetikngetikan tahun evaluasi pelaksanaan senja kecamatan pengetikan tahun dan capaian renstra kecamatan pengetikan kabupaten garut: sub bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan senja kecamatan pengetikngetikan sudah disahkan. selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target renstra kecamatan pengetikan berdasarkan realisasi program dan kegiatan aga rencana kerja pemerintah kecamatan pengetikan tahun pelaksanaan senja kecamatan pengetikan tahun tahun sebelumnya. analisis kinerja pelayanan kecamatan pengetikan kabupaten garut: berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan kecamatan pengetikngetikngetikanngetikaw .ngetikngetikaga rencana kerja pemerintah kecamatan pengetikengetikan tahun bab evaluasi pelaksanaan senja kecamatan pengetikan tahun evaluasi pelaksanaan senja tahun dan capaian renstra perangkat daerah rencana kerja kecamatan pengetikngetikngetikngetikngetikanaga rencana kerja pemerintah kecamatan pengetikan tahusub kegiatan pengadaan mebelw . rencana kerja pemerintah kecamatan pengetikan tahulaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan sub kegiatan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan senja perangkat daerah kecamatan pengetikngetikan dalam pelaksanaan senja terdapat lima) program dan dua puluh enam) kegiatan yang target kinerja hasil keluaran tidak memenuhi. untuk lebih jelasnyaanggaran dan realisasi belanja tidak langsung dan belanja langsung kecamatan pengetikan tahun kegiatan target realisasi bin ss. soo belanja tidak langsung oppo belanja pegawai belanja langsung o03e pelayanan administrasi perkantoran penyediaan jasa komunikasi, penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasionalkopi kegiatan target realisasi kaga dad dna o11rapat rapat dan pembinaan dalam daerah rencana kerja pemerintah kecamatan pengetikan tahun program peningkatan sarana dan prasarana aparatur o22 pengadaan kendaraan dinas operasional pemeliharaan rutin berkala gedung kantor o24rencanaan dan pelaporan keuangan pelaporan keuangan perencanaan program penyelenggaraan tugas pemerintah umumbantuan pemerintah nan pkk tingkat kecamatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum tingkat kecamatan program pelayanan jap administrasi terpadu paten) penyelenggaraan administrasi terpadu tingkat kecamatan paten) jumlah t( ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' f |j rencana kerja pemerintah kecamatan pengetikandemi corona disease virus covid menjadi faktor utama dalam lambatnya penyerapan anggaran masih kurangnya pemahaman tentang kegiatan program yang akan diselenggarakan baikngetikngetikngetikngetikan berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan kecamatan pengetikga rencana kerja pemerintah kecamatan pengetikan tahun evaluasi capaian capaian indikator kinerja strategis kecamatan pengetikan kabupaten garut tahun renstra skpd kecamatan pengetikan merupakan rencana strategis pelaksanaan program kegiatan kecamatan pengetikngetikngetikan triwulan1f poo kualitas kepuasan pelayanan masyarakat triwulan smmpemerintah kecamatan pengetikan tahun berdasarkan tabel atas dapat dilihat bahwa dari indikator kinerja kecamatan pengetikngetikangetikngetikankejsenja program dan realisasi kegiatan (output)rowspfor bos fossa penyediaan jasa kebersihan kantor kebersihan pan ts kegiatan penyediaan alat tulis kantor kantor kegiatan penyediaan barang cetakan dan jumlah cetakan danpenyediaan peralatan dan perlengkapan kantor perlengkapan yang (memadai jumlah peralatan rumah tangga yan: |o1| |o1 |o14 kegiatan penyediaan peralatan rumahtangga puma ega yang o9,19x sm. rencana kerja pemerintah kecamatan pengetikan tahun kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan jumlah exemplarydaerah dan pembinaan kedalam daerah prosentase pemenuhan lor| lo2 program peningkatan sarana dan prasarana peningkatan sarana o914 o9014 aparatur dan prasarana aparatur jumlah pengadaan pengadaan kendaraan dinas operasional kendaraan dinas operasional pemeliharaan rutin berkala gedung kantor pena gear kantor jumlah rumah dinas pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional yang memadai jumlah gedung kantor rehabilitasi sedang berat rumah dinas yang memadai prosentase program peningkatan kapasitas sumber daya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan fungsional pegawai kecamatan fungsional yang mengikuti pendidikan prosentase program penyelenggaraan tugas pemerintah |s2 mnyengg penyelenggaraan tugas umum tingkat kecamatan pemerintah umum tingkat kecamatanjumlah kader pkk kegiatan penyelenggaraan kegiatan pkk yang memiliki 100y6 100y6 100y6 100y6 100y6 100y6 100y6100y6 100y6 100y6 100y6 100y6 100y6 100y6 100y6 kecamatan pekerjaan penyelenggaraan upacara hari besar nasional dan jumlah pelaksanaan upacara acara lainnya hari hari besar sm. rencana kerja pemerintah kecamatan pengetikan tahunkecamatan paten pelayanan kecamatan ar. jumlah pelayanan ilaphali layanan pada hari libur pada hari libur jumlah pelayanan silat sistem pelayanan antar tempat antar tempat sm. rencana kerja pemerintah kecamatan pengetikanngetikw . rencana kerja pemerintah kecamatan pengetikan tahun tabel t c. pencapaian kinerja pelayanan skpd kecamatan pengetikanl3alalalamla| l|uol indeks kepuasan masyarakat tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan www rencana kerja pemerintah kecamatan pengetikanpengetikw . rencana kerja pemerintah kecamatan pengetikangetikngetikngetikngetikan sebesar rp. guna mencapai target sasaran kinerja kegiatan kecamatan pengetikrencana kerja pemerintah kecamatan pengetikngetngetikngetikan mengusulkan enam) program dengan tiga belas kegiatan, tiga puluh satungetikpengetikan tahun tabel t c. review terhadap rancangan awal rkd tahun kabupaten garut nama skpd kecamatan pengetikan lembar dari kelompok prakiraan maju rencana jenis sub darah prakiraan capaian kinerja dan kerangka pendanaan target realisasi capaian sasaran tahun kegiatan penunggu urusan bidang indikator pekat capaian target jawab urusan program ke program pegiat periode rkd rkd target pagu indikatif niatan sub kegiatan an sub kegiatan tahun prioritas rpm tahun target pagu indikatif sumber rp) dana dae rah al lo.ao bo. lala loo, elo lula| lal bidang urusan kecamatan pengetikan perencanaan, jumlah laporan penganggaran, dan perencanaan, kecamatan evaluasi kinerja penganggaran, dan laporan laporan laporan laporan pengetikan perangkat daerah evaluasi kinerja perangkat daerah n a aparatur penyusunan dokumen (peralihan kecam dana lingkungan perencanaan perangkat jumlah dokumen laporan dari laporan laporan atan transfer kec. laporan kecamatan daerah perencanaan permendagri sangat umum pengetikan laporan perencanaan pengetikan kan dau permen jumlah laporan administrasi keuangan administrasi kecamatan perangkat daerah keuangan perangkat laporan laporan laporan laporan pengetikan daerah n a aparatur penyediaan gaji dan (peralihan kecam dana lingkungan pembayaran jumlah pembayaran tunjangan asn gaji dan bulan dari dari bulan bulan peran transfer kec. bae saji dan kecamatan tunjangan asn permendagri sangat mum ingatkan ulan jangan ingatkan kan dau asn permen n a aparatur koordinasi dan (peralihan kecam dana lingkungan penyusunan laporan jumlah penyusunan dari atan transfer kec. laporan kecamatan keuangan akhir tahun laporan keuangan laporan permendagri laporan laporan sangat umum pengetikan laporan keuangan pengetikan skpd kan dau permen rencana kerja pemerintah kecamatan pengetikan tahun administrasi kesan laporan kecamatan kepegawaian perangkat laporan laporan keuangan perangkat pengetikan daerah daerah n a aparatur pengadaan pengadaan pakaian dinas (peralihan lingkungan pakaian jumlah stel kecam dana beserta pakai dari kec. dinas atribut kelengkapannya eng aan alan 20buah permendagri buah buah tan ana pengetikan beserta kecamatan dinas beserta atribut sangat umum buah atribut pengetikan kelengkapannya permen kan dau kelengkapan nya jumlah laporan administrasi umum administrasi umum laporan laporan laporan kecamatan rangka perangkat daerah laporan ingatkan n a sarana dan penyediaan penyediaan komponen jumlah item (peralihan prasarana komponen kecam dana instalasi penyediaan komponen dari atan transfer instalasi kecamatan listrik penerangan instalasi jenis permendagri jenis jenis lingkungan listrik pen tai sangat umum jenis pengetikan bangunan kantor listrik penerangan kan dau kecamatan tangan bangunan kantor permen pengetikan bangunan kantor n a sarana dan penyediaan peralatan dan jumlah alat tulis (peralihan kecam dana prasarana peralatan perlengkapan kantor kantor jenis dari jenis jenis atan transfer dan kecamatan jumlah peralatan dan jenis permendagri jenis jenis sangat umum lingkungan pai perlengkapan pengetikan perlengkapan kantor kan dau kecamatan kantor permen pengetikan n a sarana dan penyediaan peralatan jumlah penyediaan (peralihan kecam dana prasarana rumah tangga peralatan rumah dari atan transfer peralatan kecamatan jenis jenis jenis jenis rumah tangga permendagri sangat umum lingkungan tangga pengetikan tangga kan dau kecamatan permen pengetikan n a sarana dan penyediaan penyediaan barang jumlah jenis (peralihan kecam dana prasarana barang cetakan dan penggandaan penyediaan barang dari atan transfer cetakan dan kecamatan cetakan dan lembar permendagri lembar lembar sangat umum lingkungan lembar pengetikan penggandaan penggandaan kan dau kecamatan permen pengetikan n a sarana dan penyediaan penyediaan bahan bacaan jumlah penyediaan (peralihan kecam dana prasarana dan peraturan perang bahan dari trans bahan keramat peraturan perundang bacaan gan ari atan ran sir eksemplar bacaan kecamatan undangan peraturan perundang eksemplar permendagri eksemplar eksemplar sangat umum lingkungan pengetikan perundang undangan kan dau kecamatan undangan permen pengetikan n a sarana dan fantasi kunjungan jumlah pelaksanaan peramban kecam dana prasarana pelaksanaan matan fasilitasi kunjungan orang orang orang permendagri sangat umum lingkungan orang kunjungan pengetikan tamu kan dau kecamatan tamu permen pengetikan n a sarana dan penyelenggaraan rapat (peralihan prasarana koordinasi dan konsultasi dari skpd permendagri lingkungan pelaksanaan jumlah pelaksanaan kecam perang kecamatan rapat. rapat koordinasidan orang permen orang orang pada transfer pengetikan ofg asi catatan sangat umum orang dan pengetikan konsultasi skpd kan dau konsultasi skpd rencana kerja pemerintah kecamatan pengetikan tahun n a sarana dan dukungan pelaksanaan (peralihan kecam dana prasarana pengadaan sistem pemerintahan jumlah pengadaan dari atan transfer sistem kecamatan berbasis elektronik pada sistem pemerintah paket permendagri paket paket lingkungan paket pemerintah sangat umum pengetikan skpd berbasis elektronik kecamatan berbasis kan dau permen pengetikan elektronik pengadaan barang milik jumlah laporan daerah penunjang, pengadaan barang menunjang milik daerah laporan laporan laporan catatan urusan pemerintah laporan pengetikan daerah penunjang urusan pemerintah daerah n a sarana dan kendaraan jumlah unit pengadaan kendaraan kendaraan (peralihan kecam dana prasarana perorangan perorangan dinas atau perorangan dinas unit dari unit unit atan transfer unit dinas atau kecamatan kendaraan dinas jabatan permendagri sangat umum lingkungan kendaraan pengetikan atau kendaraan dinas jabatan kan dau kecamatan dinas permen pengetikan jabatan n a sarana dan pengadaan mebel (peralihan kecam dana prasarana jumlah item dari atan transfer pengadaan kecamatan pengadaan mebel paket permendagri paket paket sangat umum lingkungan paket mebel pengetikan kan dau kecamatan permen pengetikan jumlah bangunan n a sarana dan pengadaan gedung kantor gedung kantor (peralihan prasarana magi atau bangunan lainnya kecamatan jumlah dari ani un unit kecam dana unit alun lanjutan) pengadaan tanah permendagri unit atan transfer lingkungan pengadaan kecamatan alun alun jumlah gedung kecamatan png sangat umum tanah pengetikan pengadaan tanah permen pengetikan kan dau koramil koramil jumlah pengadaan pengadaan tanah polsek tanah polsek penyediaan jasa asa kecamatan penunjang urusan yec laporan laporan laporan menunjang urusan laporan pengetikan pemerintahan daerah pemerintahan daerah n a sarana dan pembayaran penyediaan jasa jumlah pembayaran (peralihan kecam dana prasarana tagihan jasa komunikasi, sumber tagihan jasa bulan dari bulan bulan atan transfer bulan komunikasi, kecamatan daya air dan listrik komunikasi, sumber bulan permendagri bulan bulan sangat umum lingkungan sumber pengetikan daya air dan listrik kan dau kecamatan bulan daya air permen pengetikan dan listrik n a sarana dan peralatan penyediaan jasa peralatan jumlah item (peralihan kecam dana prasarana dan san perlengkapan kantor peralatan dan unit sari unit unit ,atan transfer unit perlengkapan kecamatan perlengkapan kantor permendagri sangat umum lingkungan kantor pengetikan yang terpelihara kan dau kecamatan yang permen pengetikan terpelihara jumlah alat n a sarana dan penyediaan jasa (peralihan kecam dana prasarana jasa pel umum kant kebersihan dan bul dari bul bul trans keramat layanan umum kantor bahan pembersih uan ari uan uan atan tan sir bulan pelayanan catatan orang permendagri orang orang sangat umum lingkungan umum pengetikan jumlah petugas orang bersih kan dau kecamatan kantor kebersihan permen pengetikan pemeliharaan barang jumlah laporan milik daerah penunjang, pemeliharaan barang menunjang milik daerah laporan laporan laporan catatan urusan pemerintahan pengetikan daerah penunjang urusan pemerintahan daerah ##@#'#'#'@'vvv''po aa rencana kerja pemerintah kecamatan pengetikan tahun n a sarana dan penyediaan jasa jumlah pembayaran (peralihan prasarana pembayaran pemeliharaan, biaya pajak kendaraan unit dari unit unit kecam dana unit stok dan pemeliharaan, dan pajak jumlah service unit permendagri unit unit panah transfer lingkungan unit pemelihara kecamatan kendaraan perorangan aku cad unit unit unit dau kecamatan unit dinas atau kendaraan kenapa permen pengetikan jan dinas jabatan jabatan n a sarana dan pemeliharaan rebabttasi punah pemenjaraan perdikan kecam dana, prasarana bangunan kecamatan rumah dinas kantor unit unit unit unit yang bangunan lainnya kecamatan permendagri sangat umum lingkungan terpelihara pengetikan kan dau kecamatan permen pengetikan jumlah laporan koordinasi koordinasi penyelenggaraan penyelenggaraan kecamatan kegiatan pemerintahan kegiatan laporan laporan laporan laporan pengetikan tingkat kecamatan pemerintahan tingkat kecamatan n a peningkatan efektifitas jumlah kegiatan (peralihan kegiatan pemerintahan upacara jumlah dari kegiatan tingkat kecamatan monitoring bpt kegiatan permendagri kegiatan kegiatan masyarakat pelaksanaan jumlah monitoring desa desa desa desa aan perifer desa kegiatan kecamatan pbb jumlah desa permen desa desa lingkungan desa pemerintah sangat umum aan pengetikan monitoring desa kegiatan desa kan dau kecamatan desa tingkat pembangunan jumlah kegiatan desa kegiatan pengetikan kegiatan kecamatan portal jumlah desa desa sosialisasi covid desa jumlah laporan penyelenggaraan urusan penyelenggaraan pemerintahan yang urusan pemerintahan tidak dilaksanakan oleh yang tidak kecamatan unit kerja perangkat dilaksanakan oleh laporan laporan laporan laporan pengetikan daerah yang ada unit kerja perangkat kecamatan daerah yang ada kecamatan n a masyarakat peningkatan efektifitas (peralihan kecam dana claxsanaan layanan jumlah petugas ari atan transfer lingkungan jenis kecamatan kepada masyarakat pelayanan kecamatan orang permendagri orang orang sangat umum. kecamatan orang pelayanan pengetikan wilayah kecamatan kan dau pengetikan permen jumlah laporan koordinasi kegiatan koordinasi kegiatan laporan laporan laporan kecamatan pemberdayaan desa laporan pengetikan pemberdayaan desa rencana kerja pemerintah kecamatan pengetikan tahun n a masyarakat peningkatan partisipasi (peralihan kecam dana masyarakat dalam forum jumlah perencanaan dari atan transfer lingkungan dokumen kecamatan musyawarah perencanaan pembangunan rpt laporan permendagri laporan laporan sangat umum kecamatan laporan rpt pengetikan pembangunan desa kan dau pengetikan permen jumlah laporan pemberdayaan lembaga pemberdayaan kemasyarakatan tingkat lembaga laporan laporan laporan kecamatan laporan pengetikan kecamatan kemasyarakatan tingkat kecamatan n a masyarakat sosialisasi peningkatan kapasitas (peralihan kecam dana peningkatan lembaga kemasyarakatan jumlah pembinaan dari atan transfer lingkungan kapasitas kecamatan kader pkk orang permendagri orang orang sangat umum kecamatan orang lembaga pengetikan kan dau pengetikan kemasyarak permen atan koordinasi upaya jumlah laporan penyelenggaraan koordinasi upaya kecamatan penyelenggaraan laporan laporan laporan ketenteraman dan laporan pengetikan ketenteraman dan ketertiban umum ketertiban umum n a aparatur sinergitas dengan (peralihan kepolisian negara jumlah pembayaran orang dari orang kecam dana lingkungan orang republik indonesia, honorarium satpol permendagri orang atan transfer kecamatan anggota kecamatan tentara nasional jumlah pembinaan orang sangat umum pengetikan satpol pengetikan indonesia dan instansi lintas rang permen rang kan dau rang vertikal wilayah kecamatan n a masyarakat harmonisasi hubungan (peralihan kecam dana dengan tokoh agama dan dari atan transfer lingkungan cabang kecamatan tokoh masyarakat jumlah kegiatan mto kegiatan permendagri kegiatan kegiatan sangat umum kecamatan kegiatan ngan yang pengetikan ikuti kan dau pengetikan permenngetikan melalui musrenbang tingkat kecamatan pengetikngetikan kabupaten garut nama skpd kecamatan pengetikan bidang pemerintahan kecamatan pengetikan kabupaten garut desa kegiatan volume jumlah ket bal ) ) 'b e aia i5 ben pet ben mal mma mat men mea . ml nee maa uu i a io iai ns. aga rencana kerja pemerintah kecamatan pengetikan tahun bidang ekonomi kecamatan pengetikan kabupaten garut biaya rp) desa kegiatan lokasi dusun) volume jumlah ket rw, rt) apbn apbd kab. prov (asas. ama meja ita, jumlah bantuan sarana usaha peternakan klp ,000f dinas perikanan dan peternakan jumlah budidaya jamur dusun ii, iii paket budidaya ayam bertelur dusun ii, paket maa bias tenaga ben jumlah aaa pen poo lelo teo jumlah mesin senna tangan tenang denn mnnnnnni apaan oil o01 man etnis mistis menang gcs nnn kelegaan ngk mnnnnann denda pengadaan benih kelompok kelompok holtikultura palawija tan enak wins moses keuangan bnn denda peter kg) bana jumlah el, tw ptt a.a jumlah jumlah tea saisooaang . rencana kerja pemerintah kecamatan pengetikan tahun bidang sosial dan budaya kecamatan pengetikan kabupaten garut lokasi dusun) biaya rp) desa kegiatan rw, rt) volume jumlah ket apbn aan apbd kab. prov sisi jumlah jumlah sukaraja (pengadaan alat alat kursi dan tenda jews2 tomas too loo s000.o| jumlah s0, ,ooo| babakanloa insentif gum ngaji madrasah diniyah polo po000| lak insentif gum paus las saloon stoo.ooo| jumlah karangsari renovasi masjid rahman dusun rw. rt. .0o| dal sebab madrasah assa'adah dusun rtw jumlah sukaturip (pengadaan peralatan posyandu citra kp. dicapai cimaringinan po00| pengadaan peralatan posyandu bagugenvile kp. dicapai pasir set pengadaan peralatan posyandu rose kp, dicapai pasir pengadaan peralatan posyandu pengadaan peralatan posyandu super sadahurip pojok po000| pengadaan peralatan posyandu matahari kp, dibantu insentif guru ngaji desa sukabumi oran, ga) insentif guru paud desa sukabumi oran insentif guru ra tk desa sukabumi oran jumlah temansman asia kampar jumlah ,000o| ham (apem toman rencana kerja pemerintah kecamatan pengetikan tahun kecamatan pengetikan kabupaten garut bidang infrastruktur lokasi dusun) biaya rp) desa kegiatan volume jumlah ket rw, rt) apbn| apbd prov apbd kab. bar o 2oo u s ps3sr itb i5' ero rehabilitasi rumah tidak layak huni trap penahan tanah tpt) sungai urap penahan tanah tpt) sungai cibeureum jumlah cmaaangas pembangunan bak sampan entame era mmooooo, pembangunan tenar penahan tanah pemnawoadten pop menata teman gata tan peranan pem tama kuatnya pembangunan haasan buatan lingaeangan wae 0orgasm ipassoooof op pemukiman sam sisa san jebol peningkatan kwt bnn seo pop pap pembangunan jembatan msg samaran sie, tara so, serasa pembangunan tpt makam ke o ito jap pembangunan gone koroner von soo bnn na" sukahurip pembangunan tpt pembangunan tpt kp. soko pasir pembangunan tpt kp. dicapai lebak pembangunan tpt kp. lebak pembangunan tpt dicapai kp. pasir pembangunan tanggul kp. pasir pembangunan tanggul kp. sadah pojok pembangunan jembatan sadahurip tojo pembangunan rehabilitasi rumah kp. nan unit tidak layak huni dicapai cimaringinan pembangunan rehabilitasi rumah san o001 tidak layak huni pembangunan rehabilitasi rumah kp. unit tidak layak huni pembangunan rehabilitasi rumah kp. unit pol tidak layak huni pembangunan rehabilitasi rumah kp. unit tidak layak huni rencana kerja pemerintah kecamatan pengetikpan bat akan iencamtaae || soo pee bai nama iencsamtaa ono aan pera jasmani por tepi0 |o3o sma men ana nene amami nama inesamtaie 20m sono antar sana jencamtai sono pera tamansari incsamtaas 20m sono pee antar nama irncsamtaar 20m || sono bai san ieosampram 00m || sono atas ieosamram 00m zoo pena ana iesamasa 20m || sono ." ruam mmk jap aras inn away www. ita pam toon pesamemmnmanyantan ammem dea mam waw l monwnrami oo semasa uno navsssal t( ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' f |j rencana kerja pemerintah kecamatan pengetikan tahun bab iii tujuan dan sasaranngetikngetikngetikngetikanpengetikan tahunngetikngetikanngetikanpengetikan tahuntujuan, sasaran, dan indikator sasaran kinerja kecamatan pengetikan tahun indikator maanilai tata kelola kualitas sinergitas pemerintahan tingkat penyelenggaraan kinerja kecamatan pemerintahan kecamatngetikngetikaw . rencana kerja pemerintah kecamatan pengetikanngetikngetikngetik. rencana kerja pemerintah kecamatan pengetikanpengetikngetikngetikaga rencana kerja pemerintah kecamatan pengetikanngetikngetikan tahun adalah (enam) program dan dua belas kegiatan, tiga puluh satungetikan sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah kecamatan pengetikngetikanngetikan pada tahun adalah program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten kota. kegiatan yang dilaksanakan yaitu perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah aga rencana kerja pemerintah kecamatan pengetikan tahunaga rencana kerja pemerintah kecamatan pengetikan tahungetikan lembar dari catatan indikator kinerja rencana tahun peti prakiraan maju rencana tahun urusan bidang kebutuhan insan target capaian kinerja bermain dika sumber target capaian kinerja dana pagu pemerintahan rp.) dana lokasi indikatif rp. daerah dan keluaran sub hasil capaian program output program kegiatan kegiatan kegiatan keluaran sub pegiat kegiatan program kegiatan hasil kegiatan tolok ukur target penyusunan persentase pemenuhan jumlah kab. garut, jumlah indeks dana transfer persentase dokumen urusan penunjang dokumen dokumen kec dokumen kepuasan umum dana pemenuhan perencanaan pemerintah daerah perencanaan pengetikan masyarakat alokasi umum urusan perangkat daerah tingkat kecamatan penunjang pemerintah daerah tingkat kecamatan penyediaan gaji persentase pemenuhan jumlah bulan kab. garut, jumlah indeks dana transfer persentase dan urusan penunjang pembayaran kec pembayaran kepuasan umum dana pemenuhan tunjangan asn pemerintah daerah gaji dan pengetikan gaji dan masyarakat alokasi umum urusan fo) tingkat kecamatan tunjangan tunjangan penunjang asn pemerintah daerah tingkat kecamatan koordinasi dan persentase pemenuhan jumlah kab. garut, jumlah indeks dana transfer persentase penyusunan urusan penunjang laporan akhir dokumen kec dokumen kepuasan umum dana pemenuhan laporan keuangan pemerintah daerah tahun pengetikan masyarakat alokasi umum urusan akhir tahun skpd tingkat kecamatan penunjang pemerintah daerah tingkat kecamatan tg, rencana kerja pemerintah kecamatan pengetikan tahun lampiran peraturan bupati garut nomor tahun tentang rencana kerja kecamatan pengetikngetik rencana kerja pemerintah kecamatan pengetikan tahun pengadaan pakaian persentase pemenuhan jumlah stel kab. garut, jumlah indeks dana transfer persentase dinas beserta urusan penunjang penyediaan stel kec pengadaan kepuasan umum dana pemenuhan atribut pemerintah daerah pakaian dinas pengetikan pakaian batik masyarakat alokasi umum urusan kelengkapannya tingkat kecamatan beserta atribut jumlah penunjang kelengkapannya pengadaan pemerintah pakaian kerja daerah tingkat kecamatan pendidikan dan persentase pemenuhan jumlah asn orang kab. garut, indeks dana transfer persentase pelatihan pegawai urusan penunjang yang mengikuti kec kepuasan umum dana pemenuhan berdasarkan tugas pemerintah daerah pendidikan pengetikan masyarakat alokasi umum urusan dan fungsi tingkat kecamatan dan pelatihan penunjang pemerintah daerahkomponen instalasi urusan penunjang penyediaan kec penyediaan kepuasan umum dana pemenuhan listrik penerangan pemerintah daerah komponen pengetikan komponen masyarakat alokasi umum urusan bangunan kantor tingkat kecamatan instalasi instalasi penunjang listrik genera listrik genera pemerintah ngan ngan daerah bangunan bangunan tingkat kantor sesuai kecamatan kebutuhan penyediaan persentase pemenuhan jumlah item kab. garut, jumlah alat indeks dana transfer persentase peralatan dan urusan penunjang penyediaan kec kantor kepuasan umum dana pemenuhan perlengkapan pemerintah daerah peralatan dan pengetikan jumlah masyarakat alokasi umum urusan kantor tingkat kecamatan perlengkapan penyediaan penunjang kantor sesuai peralatan dan pemerintah kebutuhan perlengkapan daerah kantorperalatan urusan penunjang penyediaan kec penyediaan kepuasan umum dana pemenuhan rumah tangga pemerintah daerah peralatan pengetikan peralatan masyarakat alokasi umum urusan tingkat kecamatan rumah tangga rumah penunjang sesuai tangga pemerintah kebutuhan daerah tingkat kecamatan penyediaan barang persentase pemenuhan jumlah jenis kab. garut, jumlah indeks dana transfer persentase cetakan dan urusan penunjang penyediaan kec penggandaan kepuasan umum dana pemenuhan penggandaan pemerintah daerah majalah koran pengetikan masyarakat alokasi umum urusan tingkat kecamatan media massa penunjang pemerintah daerah tingkat kecamatan penyediaan bahan persentase pemenuhan jumlah kab. garut, jumlah indeks dana transfer persentase bacaan dan urusan penunjang penyediaan exemplary kec penyediaan kepuasan umum dana pemenuhan peraturan pemerintah daerah bahan bacaan pengetikan bahan masyarakat alokasi umum urusan perundang tingkat kecamatan dan peraturan bacaan dan penunjang undangan perundang peraturan pemerintah undangan perundang daerah undangan tingkat kecamatan ##@#'#'#'@'vvv''po aa rencana kerja pemerintah kecamatan pengetikan tahun fasilitasi persentase pemenuhan jumlah orang kab. garut, jumlah indeks dana transfer persentase kunjungan tamu urusan penunjang penyediaan kec fasilitasi kepuasan umum dana pemenuhan pemerintah daerah makanan dan pengetikan kunjungan masyarakat alokasi umum urusan tingkat kecamatan sesuai tamu penunjang kebutuhan pemerintah kecamatan daerah tingkat kecamatan pengadaan mebel persentase pemenuhan jumlah kab. garut, jumlah indeks dana transfer persentase urusan penunjang penyediaan kec pengadaan kepuasan umum dana pemenuhan pemerintah daerah mebel sesuai pengetikan membelai masyarakat alokasi umum urusan tingkat kecamatan kebutuhan penunjang pemerintah daerah tingkat kecamatan pengadaan gedung persentase pemenuhan jumlah unit kab. garut, jumlah indeks dana transfer persentase kantor atau urusan penunjang penyediaan kec bangunan kepuasan umum dana pemenuhan bangunan lainnya pemerintah daerah pembangunan pengetikan kantor masyarakat alokasi umum urusan fo) tingkat kecamatan gedung kantor penunjang atau pemerintah bangunan daerah lainnya sesuai tingkat kebutuhan kecamatan pengadaan sarana persentase pemenuhan jumlah unit kab. garut, jumlah indeks dana transfer persentase dan prasarana urusan penunjang penyediaan kec penyediaan kepuasan umum dana pemenuhan gedung kantor pemerintah daerah sarana dan pengetikan sarana dan masyarakat alokasi umum urusan atau bangunan tingkat kecamatan prasarana prasarana penunjang lainnya gedung kantor gedung pemerintah atau kantor atau daerah bangunan bangunan tingkat lainnya sesuai lainnya kecamatan kebutuhan away penyediaan jasa persentase pemenuhan jumlah bulan kab. garut, jumlah indeks dana transfer persentase komunikasi, urusan penunjang penyediaan kec pembayaran kepuasan umum dana pemenuhan sumber daya air pemerintah daerah pembayaran pengetikan air kantor masyarakat alokasi umum urusan dan listrik tingkat kecamatan rekening dan rumah penunjang telepon, air, dinas jumlah pemerintah dan listrik pembayaran daerah sesuai listrik kantor tingkat kebutuhan dan rumah kecamatan dinas ##@#'#'#'@'vvv''po aa rencana kerja pemerintah kecamatan pengetikan tahun penyediaan jasa persentase pemenuhan jumlah jenis kab. garut, jumlah indeks dana transfer persentase peralatan dan urusan penunjang penyediaan kec penyediaan kepuasan umum dana pemenuhan perlengkapan pemerintah daerah jasa peralatan pengetikan jasa masyarakat alokasi umum urusan kantor tingkat kecamatan dan peralatan dan penunjang perlengkapan perlengkapan pemerintah kantor sesuai kantor daerah kebutuhan tingkat kecamatan penyediaan jasa persentase pemenuhan jumlah bulan kab. garut, jumlah alat indeks dana transfer persentase pelayanan urusan penunjang penyediaan kec kebersihan kepuasan umum dana pemenuhan umum kantor pemerintah daerah jasa pengetikan dan bahan masyarakat alokasi umum urusan tingkat kecamatan pelayanan pembersih penunjang umum kantor jumlah pemerintah sesuai petugas daerah kebutuhan kebersihan tingkat kecamatan penyediaan jasa persentase pemenuhan jumlah unit kab. garut, jumlah indeks dana transfer persentase pemeliharaan, urusan penunjang pembayaran kec pembayaran kepuasan umum dana pemenuhan biaya pemeliharaan pemerintah daerah stok dan pengetikan pajak masyarakat alokasi umum urusan dan pajak tingkat kecamatan servis kendaraan penunjang kendaraan kendaraan jumlah pemerintah perorangan dinas perorangan service daerah atau kendaraan dinas atau kendaraan tingkat dinas jabatan kendaraan jumlah suku kecamatan dinas jabatan cadang sesuai kendaraan kebutuhan pemeliharaan rela persentase pemenuhan jumlah unit kab. garut, jumlah indeks dana transfer persentase dilintasi gedung urusan penunjang penyediaan kec pemeliharaan kepuasan umum dana pemenuhan kantor dan pemerintah daerah pemeliharaan pengetikan rehabilitasi masyarakat alokasi umum urusan bangunan lainnya tingkat kecamatan rehabilitasi penunjang gedung kantor pemerintah dan bangunan daerah lainnya sesuai tingkat kebutuhan kecamatan aan peningkatan persentase fasilitasi jumlah kali kab. garut, jumlah prosentase dana transfer persentase efektifitas kegiatan penyelenggaraan pelaksanaan kec kegiatan desa yang umum dana fasilitasi pemerintahan kegiatan pemerintahan monitoring pengetikan portal berkinerja alokasi umum penyelenggara tingkat kecamatan dan pelayanan publik program jumlah baik aan kegiatan yang dilaksanakan oleh bansos, kegiatan pemerintah kecamatan fasilitasi bpt jumlah dan kegiatan kegiatan pbb pelayanan keagamaan jumlah publik yang dan fasilitasi sosialisasi dilaksanakan kegiatan covid oleh olahraga kecamatan ana pena para yang penamaan perencanaan persentase fasilitasi jumlah laporan kab. garut, jumlah prosentase dana transfer persentase kegiatan pelayanan penyelenggaraan penyusunan kec petugas desa yang umum dana fasilitasi kepada masyarakat kegiatan pemerintahan sp sop pengetikan pelayanan berkinerja alokasi umum penyelenggara kecamatan dan pelayanan publik pelayanan dan kecamatan baik aan kegiatan yang dilaksanakan oleh skm yang pemerintah kecamatan dilaksanakan dan kecamatan pelayanan publik yang dilaksanakan ##@#'#'#'@'vvv''po aa rencana kerja pemerintah kecamatan pengetikan tahun oleh kecamatanpartisipasi desa kelurahan yang monitoring kec monitoring desa yang umum dana masyarakat masyarakat dalam dapat diberdayakan pelaksanaan pengetikan pelaksanaan berkinerja alokasi umum desa keluar forum musyawarah musrenbang musrenbang baik han yang perencanaan tingkat desa tingkat desa dapat pembangunan diberdayakan desaefektifitas kegiatan desa kelurahan yang pelaksanaan kec monitoring desa yang umum dana masyarakat pemberdayaan dapat diberdayakan monitoring pengetikan pembangunan berkinerja alokasi umum desa keluar masyarakat valuasi baik han yang wilayah kecamatan pembangunan dapat dan diberdayakan pemberdayaan masyarakat dna ben naa man sinergitas dengan persentase penanganan jumlah kali kab. garut, jumlah dana transfer persentase kepolisian negara gangguan trantibum pelaksanaan kec pembinaan umum dana penanganan republik indonesia, koordinasi pengetikan lintas alokasi umum gangguan tentara nasional dalam rangka trantibum indonesia dan sinergitas instansi vertikal dengan wilayah kecamatan tni polri harmonisasi persentase penanganan jumlah kegiatan kab. garut, jumlah dana transfer persentase hubungan dengan gangguan trantibum pelaksanaan kec kegiatan mto umum dana penanganan tokoh agama dan koordinasi pengetikan alokasi umum gangguan tokoh masyarakat dengan tokoh trantibum masyarakat dan tokoh agama program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum tg rencana kerja pemerintah kecamatan pengetikan tahun pembinaan persentase pelaksanaan kali kab. garut, jumlah dana transfer persentase wawasan penyelenggaraan pembinaan kec pelaksanaan umum dana penyelenggara kebangsaan dan urusan pemerintahan wawasan pengetikan upacara hari alokasi umum aan urusan ketahanan umum yang kebangsaan hari besar pemerintah nasional dalam dilimpahkan kepada umum rangka camat yang memantapkan dilimpahkan pengamalan kepada pancasila, camatpersentase pelaksanaan bulan kab. garut, jumlah dana transfer persentase forum koordinasi penyelenggaraan tugas rapat kec kegiatan umum dana penyelenggara pimpinan pemerintah umum koordinasi pengetikan pimpinan alokasi umum aan tugas kecamatan tingkat kecamatan forkompimca pemerintah (terkait umum covid) tingkat kecamatan aan fasilitasi persentase desa jumlah kab. garut, jumlah dana transfer persentase pelaksanaan tugas, berkinerja baik pelaksanaan kegiatan kec pembinaan umum dana desa fungsi dan fasilitasi pengetikan kader pkk alokasi umum berkinerja kewajiban lembaga kegiatan baik kemasyarakatan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan fasilitasi persentase desa jumlah kab. garut, jumlah dana transfer persentase penyusunan berkinerja baik dokumen dokumen kec perencana umum dana desa perencanaan rpt pengetikan pembangunan alokasi umum berkinerja pembangunan rpt) baik partisipatif dea gta ##@#'#'#'@'vvv''po aa rencana kerja pemerintah kecamatan pengetikan tahun bab rencana kerja dan pendanaan rencana kerja kecamatan pengetikanngetikpengetikan sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan rp. keuangan akhiraga rencana kerja pemerintah kecamatan pengetikan tahunpengetikpengetikanaga rencana kerja pemerintah kecamatan pengetikan tahunbarang cetakan dan rp.pengetikan. rencana kerja pemerintah kecamatan pengetikan tahungedung kantor atau rp.gedung kantor atau bangunan lainnya kecamatsarana dan prasarana gedung rp.arana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnyangetikpemerintah kecamatan pengetikan tahunga rencana kerja pemerintah kecamatan pengetikan tahun atau kendaraan dinas jabatan rp.pengetikan program penyelenggaraan pemeritahan dan pelayanan rp. publikaga rencana kerja pemerintah kecamatan pengetikan tahun sasaran kegiatan kantor kecamatan pengetikanpengetikanaga rencana kerja pemerintah kecamatan pengetikan tahun monitoring evaluasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakatpengetikan kegiatan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan rp. daerah dan peraturan kepala daerah program penyelenggaraan urusan pemerintahan rp. umum kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum rp. sesuai penugasan kepala daerah rp. sub kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan aga rencana kerja pemerintah kecamatan pengetikan tahuphnpengetikan program pembinaan dan pengawasan pemerintahanrp. sub kegiatan fasilitasi administrasi tata pemerintaha. rencana kerja pemerintah kecamatan pengetikan tahun desa, money pbbpengetikanpengetikngetikngetikngetikan ruang lingkup perencanaan pembangunan kecamatan pengetik. rencana kerja pemerintah kecamatan pengetik. rencana kerja pemerintah kecamatan pengetikngetikengetikpengetikga rencana kerja pemerintah kecamatan pengetikan tahun |
salinan lupapenjabaran dpa yang telah ditetapkan bupati, 'didikdidikpendidikkebijakan teknis bidang pendidikan, mengkaji kebijakan teknis bidang pendidikan, il. mengendalikan, membina, dan mengevaluasi tugas operasional bidang pendidikan yang meliputi pendidikan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat dasar dan menengah, pendidikan dasar, pendataan perencanaan dan evaluasi, kelembagaan, dan tugas pembantudidikdidik,rencana kebutuhan barang unit dinas dan radio daerahdidikan yang selanjutnya disebut dinas adalah dinas pendidikan kabupaten lebak. kepala dinas adalah kepala dinas pendidikrencanaan operasional kegiatan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, pengelolaan kegiatan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakanak usia dini dan pendidikan masyarakat, membawahicc. seksi sarana dan prasaranaanak usia dini dan pendidikan masyarakat, mengarahkan dan mengendalikan pembinaan ketatausahaan satuan pendidikan dalam pembiayaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, mengarahkan dan mengendalikan penyebarluasan pedoman pengelolaan pembiayaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, mengarahkan dan mengendalikan verifikasi dan validasi persyaratan teknis dan data data dari pemohoerian rekomendasi teknis dari dinas untuk keperluan penerbitainaan dan pengawasan atas pelaksanaan izin pendidikan dasar, pendidikan usia dini dan pendidikan masyarakat yang diselenggarakan oleh masyarakat atau pihak swasta, mengarahkan dan mengendalikan evaluasi pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, mengarahkan dan mengendalikan monitoring, mengarahkan dan mengendalikan evaluasipendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakatoo. mengarahkan dan mengendalikan fasilitasi ujian pendidikan kesetaraan upk): mengarahkan dan mengendalikan penilaianak usia dini dan pendidikan masyarakat, mengarahkan dan mengendalikan fasilitasi penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, mengarahkan dan mengendalikan fasilitasi ujian nasional pendidikan kesetaraan unikrencpelakscc. pembagian pelaksanaan tugasngelolaan dan pelaksanaan kurikulum, guru dan tenaga kependidikanelaksanaan proses belajar mengajar, melakukan pengendalian pelaksanaan proses belajar mengajar, melakukan penilaian pelaksanaan proses belajar mengajar, melakukan pemantauan manajemen satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, melakukan pengendalian manajemen satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, melakukan penilaian manajemen satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, mengarahkan petunjuk pelaksanaan ujian pendidikan kesetaraan upk): melakukan ujian nasional sebagai hasil dari proses belajar mengajar, melakukan monitoring dan evaluasi, ujian pendidikan kesetaraan upk),melakukan pengawasan ujian pendidikan kesetaraan upk)penyelenggaraan proses belajar paud, penyiapan dan tindak lanjut evaluasi satuan paud,uu. pembinaan kelembagaan dan manajemen paudnyusunan kompetensi dasar muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, aa. penyusunan silabus muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, bb. pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah nonformal kesetaraan, cc. melakukan monitoring dan evaluasi ujian pendidikan kesetaraan upk) program paket sebagai hasil dari proses belajar mengajar, dd.ee. menyusun program pembinaan dan pengembangan peran serta masyarakat, ff. memproses dan memfasilitasi akreditasi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal, gg. memfasilitasi peran serta aktif masyarakat, hh. mengembangkan inovasi kurikulum, guru dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, ii. mengembangkan inovasi manajemen pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, melakukan koordinasi dengan seksi lain, kkfungsi perenclaksmbagian pelaksanaan tugassatuan pendidikan yang selanjutnya disingkat utd satuan pendidikan adalahlaksanaan dan pengumpulan data penerimaan peserta didik baru pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, mengembangkmasyarakat, melakukan lomba lomba peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, melakukan pengawasan lomba lomba peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, melakukan evaluasi pelaksanaan lomba lomba peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, melakukan pendataan calon penerima beasiswa pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, melakukan verifikasi calon penerima beasiswa pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, membinamengawpengadaan perlengkapan siswa paud, penyediaan biaya personil peserta didik paud, penyediaan biaya personil peserta didik nonformal kesetaraan, peningkatan apresiasi siswa terhadap bahasa dan sastra daerah kewenangan daerah, mengevalug perencanaan kegiatan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, pelaksanaan kegiatan kelembagaan, sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, cc. pembagian pelaksanaan tugas kegiatan sarana dan prasaranapemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, mengerjakanatuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat dasar kerja sama, dan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat menengah pertama kerja sama, melakuklakukan pemenuhan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, melakukan monitoring, pemenuhan kebutuhan pengembangan kelembagaan, sarana dan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, melakukan monitoring, pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, pembangunan gedung ruang kelas ruang guru paud, pembangunan sarana, prasarana dan utilitas paud,: pemeliharaan rutin sarana, prasarana dan utilitas paud: pengadaan mebeluer paud, pengadaan alat rumah tangga paud, pengadaan perlengkapan paud, ss. pengadaan perlengkapan siswa paud, pengadaan alat praktik dan peraga siswa paud, uu.aa. pengadaan mebeluer pendidikan nonformal kesetaraan, bb. pengadaan alat rumah tangga pendidikan nonformal kesetaraan, cc. pengadaan perlengkapan pendidikan nonformal kesetaraan, dd. pengadaan alat praktik dan peraga siswa nonformal kesetaraan, ee. penyediaan buku teks pelajaran muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, ff. melakukan evaluasigg. melakukan evaluasi pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, hh. melakukan pelaporii. melaksanakan pelaporan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, ji: melakukan koordinasi dengan seksi lain, kk.dasar. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada bidang pendidikan sekolah dasar mempunyai fungsi perencanaan operasional urusan pendidikan sekolah dasar, pengelolaan urusan pendidikan sekolah dasar, pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan pendidikan sekolah dasadasar, membawahisekolah dasar, dan cc. seksi sarana dan prasarana pendidikan sekolah dasar. bidang pendidikan sekolah dasasatuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, mengarahkan dan mengendalikan penyusunan rencana dan program pengembangan baik kualitas maupun kuantitas pendidikan sekolah dasar, mengarahkan dan mengendalikan penyusunan rencana dan program pengembangan pendidikan sekolah dasar yang meliputi pembinaan kurikulum, guru dan tenaga kependidikan, peserta didik dan penumbuhan karakter dan sarana dan prasarana, mengarahkan dan mengendalikan penyebarluasan dan bimbingan penggunaan pedoman dan petunjuk pengelolaan pendidikan sekolah dasar termasuk tata usaha sekolah dasar, mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan monitoring dan penilaian pengelolaan pendidikan sekolah dasar dan kesetaraan satuan pendidikan sekolah dasar sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, mengarahkan dan mengendalikan fasilitasi pembiayaan pendidikan sekolah dasar,ekolah dasar, mengarahkan dan mengendalikan bimbingan pelaksanaan kurikulum, guru dan tenaga kependidikan satuan pendidikan sekolah dasar berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku, mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan dan pengawasan standar pelayanan minimal dalam bidang pendidikan satuan pendidikan sekolah dasar, il. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kalender pendidikan dan jumlah jam pelajaran efektif setiap tahun pendidikan satuan pendidikan sekolah dasar, mengarahkan dan mengendalikan fasilitasi penyelenggaraan ujian sekolah dasar mengarahkan dan melaksanakan koordinasi dengan bidang lain, mengarahkan danurikulum, guru dan tenaga kependidikan pendidikan satuan pendidikan sekolah dasar sd)dasar mempunyai fungsi perencanaan kegiatan kurikulum, guru dan tenaga kependidikan pendidikan sekolah dasar, pelaksanaan urusan kurikulum, guru dan tenaga kependidikan pendidikan sekolah dasar, pembagian pelaksanaan tugas kurikulum, guru dan tenaga kependidikan,roses belajar mengajar serta manajemen pendidikan kelembagaan dan manajemen sekolah, melakukan pengendalian pelaksanaan proses belajar mengajar serta manajemen pendidikan sekolah dasar, melakukan penilaian pelaksanaan proses belajar mengajar serta manajemen pendidikan sekolah dasar, il. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penilaian pembelajaran pada pendidikan sekolah dasar, melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan ujian pendidikan sekolah dasar, memfasilitasi peran serta aktif masyarakat, oo. mengembangkan inovasi kurikulum, guru dan tenaga kependidikan pendidikan sekolah dasar, mengembangkan inovasi manajemen pendidikan sekolah dasar, menyediakan data pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan sekolah dasar, melakukan diklat pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan sekolah dasar, memfasilitasi peningkatan mutu kelompok kerja guru kkg), penilaian kinerja guru pkg), kelompok kerja kepala sekolah kkk), kelompok kerja pengawas sekolah kkp) pada satuan pendidikan sekolah dasar,didikan, kewenangan dinas dalam menyelenggarakan urusan bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada meliputi manajemen pendidikan, kurikulum, cc. pendidikan dan tenaga pendidikan, perizinan pendidikan, dan bahasa dan sastrpeserta didik dan pembangunan karakter pendidikansekolah dasar mempunyai fungsi perencanaan kegiatan peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan sekolah dasar, pelaksanaan kegiatan peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan sekolah dasar, cc. pembagian pelaksanaan tugas peserta didik dan pembangunan karaktersekolah dasar, mengembangkan minat, bakat dan prestasi peserta didik sekolah dasar, melakukan lomba lomba peserta didik dan penumbuhan karakter sekolah dasar, melaksanakan pengawasan lomba lomba peserta didik sekolah dasar, melakukan evaluasi pelaksanaan lomba lomba peserta didik sekolah dasar, penyediaan biaya personil peserta didik smp, pengadaan perlengkapan siswa, perlengkapan belajar peserta didik, memverifikasi calon penerima bantuan siswa pendidikan sekolah dasar, il. membina organisasi peserta didik dan kelembagaan serta kegiatan ekstrakurikuler sekolah dasar, mengawasi organisasi peserta didik dan kelembagaan serta kegiatan ekstrakurikuler sekolah dasar, mengevaluasi organisasi peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan sekolah dasar serta kegiatan ekstrakurikuler sekolah dasarxxdasar mempunyai fungsi perencanaan kegiatan sarana dan prasarana pendidikan sekolah dasar, pelaksanaan kegiatan sarana dan prasarana pendidikan sekolah dasar, pembagian pelaksanaan tugas kegiatan sarana dan prasaranadasar sd)dasar, menyusun rencana kebutuhan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan sekolah dasar, melakukan pemenuhan kebutuhan pengembangan sarana dan prasarana sekolah dasar, melakukan pemenuhan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan sekolah dasar, melakukan monitoring, pemenuhan kebutuhan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan sekolah dasaril.oo.uer sekolah, pengadaan alat rumah tangga sekolah, pengadaan perlengkapan sekolah, xx.aa. pengadaan alat praktik dan peraga siswa, bb. penyediaan buku teks pelajaran muatan lokal pendidikan dasar, cc. melakukan monitoring, pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan sekolah dasar, dd. melakukan evaluasi pemenuhan kebutuhan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan sekolah dasar, ee. melakukan evaluasi pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan sekolah dasar, ff. mengerjakan pelaporan pemenuhan kebutuhan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan sekolah dasar, gg. mengerjakan pelaporan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan sekolah dasarndidikan sekolah menengah pertama mempunyai fungsi perencanaan operasional kegiatan pendidikan sekolah menengah pertama, pengelolaan kegiatan pendidikan sekolah menengah pertama, cc. pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pendidikan sekolah menengah pertamsarana dan prasarana pendidikan sekolah menengah pertama. bidang pendidikan sekolah menengah pertamdidikan sekolah menengah pertama, mengarahkan dan mengendalikan pembinaan ketatausahaan pendidikan sekolah menengah pertama, mengarahkan dan mengendalikan penyebarluasan pedoman pengelolaan pembiayaan pendidikan sekolah menengah pertama, mengarahkan dan mengendalikan evaluasi pendidikan sekolah menengah pertama, mengarahkan dan mengendalikan monitoring pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertamaatuan pendidikan sekolah menengah pertamamonitoring terhadap pelaksanaan kurikulumilaian terhadap pelaksanaan kurikulum,sekolah menengah pertama pelatihan penyusunan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah, mengarahkan dan mengendalikan penilaian seksi peserta didik, sasaran kerja pegawai skp) kepala sekolah menengah pertama kepada kepala dinas, mengarahkan dan mengendalikan fasilitasi ujian pendidikan sekolah menengah pertam)zz. membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian, aa. mengendalikan dan menilai hasil kerja bawahan, bb. melaporkmenengah pertama mempunyai fungsi perencanaan kegiatan kurikulum, guru dan tenaga kependidikan pendidikan sekolah menengah pertama, pelaksanaan kegiatan kurikulum, guru dan tenaga kependidikan pendidikan sekolah menengah pertama, cc. pembagian pelaksanaan tugas kegiatan kurikulum, guru dan tenaga kependidikan lokal dan atau nasional, penyusunan petunjuk pelaksanaan kalender pendidikan dan jumlah jam belajar efektif pendidikan sekolah menengah pertama, penyusunan kompetensi dasar muatan lokal pendidikan sekolah menengah pertama, penyusunan silabus muatan lokal pendidikan sekolah menengah pertama, pelatihan penyusunan kurikulum muatan lokal pendidikan sekolah menengah pertama, pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah, melakukan pemantauan pelaksanaan proses belajar mengajar pendidikan sekolah menengah pertama, bagian kedua urusan pendidikan paragraf sub urusan manajemen pendidikan sub urusan manajemen pendidikan yang diselenggarakan oleh dinas meliputi: pengelolaan pendidikan dasar, dan pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat. paragraf sub urusan kurikulum sub urusan kurikulum yang diselenggarakan oleh dinas meliputi penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar dan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal. paragraf sub urusan pendidikan dan tenaga pendidikan sub urusan pendidikan dan tenaga pendidikan yang diselenggarakan oleh dinas meliputaragraf sub urusan perizinan pendidikan sub urusan perizinan pendidikan yang diselenggarakan oleh dinas meliputi melakukan pengendalian pelaksanaan proses belajar mengajar pendidikan sekolah menengah pertama, melakukan penilaian pelaksanaan proses belajar mengajar pendidikan sekolah menengah pertama, il. melakukan pemantauan manajemen satuan pendidikan sekolah menengah pertama, melakukan pengendalian manajemen satuan pendidikan sekolah menengah pertama, melakukan penilaian manajemen satuan pendidikan sekolah menengah pertama, oo. melakuklakukan pengawasgevaluasimenyusun program pembinaan dan pengembangan peran serta aktif masyarakat, memfasilitasi peran serta aktif masyarakat, pendataan ketersediaan tenaga pendidikan dan kependidikan pendidikan sekolah menengah pertama. mengembangkan inovasi kurikulum, guru dan tenaga kependidikan pendidikan sekolah menengah pertama, pelaksanaan diklat pengembangan karir guru pendidikan sekolah menengah pertama. xx. mengembangkan inovasi manajemen pendidikan sekolah menengah pertama, pelaksanaan diklat pengembangan manajemen pendidikan sekolah menengah pertamampunyai fungsi perencanaan kegiatan peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama, pelaksanaan kegiatan peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama, pembagian pelaksanaan tugas kegiatanpendidikan sekolah menengah pertama, pengelolaan kegiatan penerimaan peserta didik baru ppdb) pendidikan sekolah menengah pertama, mengembangkan pembinaan penumbuhan karakter, minat, bakat dan prestasi peserta didik pendidikan sekolah menengah pertama melalui berbagai kegiatan, melakukan lomba lomba peserta didik pendidikan sekolah menengah pertama dan penumbuhan karakter, melakukan fasilitasi kegiatan peserta didik pendidikan menengah dan pendidikan khusus, melakukan pengawasan lomba lomba peserta didik pendidikan sekolah menengah pertama, melakukan evaluasi pelaksanaan lomba lomba peserta didik pendidikan sekolah menengah pertama, pengadaan perlengkapan siswa, perlengkapan belajar peserta didik, penyediaan biaya personil peserta didik smp, melakukan verifikasi calon penerima program indonesia pintar pendidikan sekolah menengah pertama, membina organisasi peserta didik dan pembangunan karakter serta kegiatan ekstrakurikuler, mengawasi organisasi peserta didik dan pembangunan karakter serta kegiatan ekstrakurikuler, mengevaluasi organisasi peserta didik dan pembangunan karakter serta kegiatan ekstrakurikulerzzmenengah pertama mempunyai fungsi perencanaan kegiatan sarana dan prasarana pendidikan sekolah menengah pertama, pelaksanaan kegiatan sarana dan prasarana pendidikan sekolah menengah pertama, pembagian pelaksanaan tugas kegiatan sarana dan prasaranamenengah pertama, menyusun rencana kebutuhan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan sekolah menengah pertama, melakukan pemenuhan kebutuhan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan sekolah menengah pertama, melakukan pemenuhan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan sekolah menengah pertamaoo. pembangunan rumah dinas kepala sekolah guru penjaga sekolah, pembangunan fasilitas parkesedang berat asrama, aa. rehabilitasi sedang berat rumah dinas kepala sekolah guru penjaga sekolah, bb. rehabilitasi sedang berat fasilitas parkir, cc. rehabilitasi sedang berat kantin sekolah, dd. rehabilitasi sedang berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah, ee. pengadaan mebeluer sekolah, ff. pengadaan alat rumah tangga sekolah, gg. pengadaan perlengkapan sekolah, hh. pemeliharaan rutin bangunan gedung dan ruangan, ii. pemeliharaan rutin sarana, prasarana dan utilitas sekolah, ji: pemeliharaan rutin rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah, kk. pengadaan alat praktik dan peraga siswa, il. perlengkapan dasar buku teks peserta didik, mm.penyediaan buku teks pelajaran muatan lokal pendidikan dasar, nn. melakukan monitoring, pemenuhan kebutuhan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan sekolah menengah pertama, oo. melakukan monitoring, pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan sekolah menengah pertama, pp. melakukan evaluasi pemenuhan kebutuhan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan sekolah menengah pertama, gg. melakukan evaluasi pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan sekolah menengah pertama, rr. mengerjakan pelaporan pemenuhan kebutuhan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan sekolah menengah pertama, ss. mengerjakan pelaporan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan sekolah menengah pertama, tt. melakukan koordinasi dengan seksi lain, uu. menyusun laporan kinerja kj) seksi, vvyy. membagi tugas kepada bawahan, zz. memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas, aaa. menilai hasil kerja bawahan, bbb.menyusun laporan pelaksanaan tugas dan atau kegiatan kepada atasan, dan ccc. mengerjakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. paragraf koordinator wilayah dalam rangka memudahkan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan satuan pendidikan paud dan dikemas, dan smppenerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat, dan penerbitan izin paud dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat. paragraf sub urusan bahasa dan sastra sub urusan bahasa dan sastra yang diselenggarakan oleh dinas meliputididikbagan struktur organisasi dinas pendidikan kabupaten lebak sub bagian umum dan sub bagian jabatan sub bagian program kepegawaian keuangan fungsional bidang pendidikan anak usia dini dan bidang pendidikan bidang pendidikan pendidikan sekolah dasar sekolah menengah masyarakat seksi kurikulum, guru dan tenaga seksi kurikulum, guru dan tenaga kependidikan guru dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia kependidikan sekolah pendidikan sekolah dini dan pendidikan dasar menengah pertama masyarakat seksi peserta didik dan pembangunan seksi peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan karakter pendidikan sekolah menengah pendidikan sekolah dasar pertama masyarakat seksi sarana dan prasarana pendidikan seksi sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan prasarana pendidikan sekolah menengah pendidikan sekolah dasar pertama masyarakat keterangan garis kedudukan garis koordinasi : bupati lebak, ttd. iti octavia jayabaya, pengkajian dan penyusunan kebijakan teknis bidang pendidikan, pelaksanaan tugas operasional bidang pendidikan yang meliputipendataan perencanaan dan evaluasi, cc.dan kelompok jabatan fungsional. bagian kedudidikan anak usia dini paud), dan pendidikan masyarakat dikemas), membawahi:pendidikan sekolah dasar, membawahi:pendidikan sekolah dasar: dan seksi sarana dan prasarana pendidikan sekolah dasarutdmelaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pendidikndidikan sebagai bahan penyusunan ipjp dan rpm |
Subsets and Splits