text
stringlengths 0
4.35M
|
|---|
n.a ukterdapat dana transfer dana alokasi khusus fisik dari pemerintah pusat yang tidak disalurkan seluruhnya atau disalurkan sebagian dan berdasarkan ketentuan peraturan menteri keuangan nomor pmk. tentang pengelolaan dana alokasi khusus fisik, maka pemerintah daerah memiliki tanggung jawab menyediakan pendanaan untuk penyelesaian kegiatan dana alokasi khusus fisik dan atau kewajiban kepada pihak ketiga atas pelaksanaan kegiatan dana alokasi khusus fisik, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf: perlu dilakukan penyesuaian kembal:.: anggaramn,alam diubah, sehingga berbunyi sebagai berikutiii daftarbintara, sh., mh. pembina tingkat nipj .cc.j .j .j .cc.j .j .iij .cc.j .perencanaan pembangunan daerahj .j .il.cc.h: dan subbidang pemerintahan dan kemasyarakatan iitugas sebagaimana dimaksud pada mempunyai rincian sebagai berikut: menyusun dan rencana kegiatan dan anggaran seksi peningkatan kapasitas sumber daya manusia satpol dan perlindungan masyarakat, mengawasi dan mengendalikan indikator kinerja seksi peningkatan kapasitas sumber daya manusia satpol dan lintas, menyiapkan rumusan kebijakan pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia satpol dan kesiagaan lintas, menyusun rencana dan mengkoordinasikan pelaksanaan rekrutmen dan pembinaan anggota bantuan polisi pamong praja parpol) dan anggota perlindungan masyarakat, melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembinaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia satpol dan kesiagaan lintas, meningkatkan sdm satpol dan satlinmas melalui bintik, pendidikan, pelatihan, penyuluhan sosialisasi, dan forum forum koordinasi satpol dan satlinmas, menyiapkan bahan penyusunan standardisasi kelengkapan sarana dan prasarana posko satpol dan pos keamanan lingkungan poskamling): menyiapkan dan melaksanakan penyediaan dan penyiapan bahan, dalam peralatan dan sarana prasarana posko satpol dan pos keamanan lingkungan poskamling)) menyiapkan bahan pelaksanaan identifikasi dan pendataan kejadian gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, j . menyiapkan bahan, menyusun dan mengevaluasi penetapan standar operasional prosedur sop) peningkatan kapasitas sumber daya manusia satpol dan lintas, menyusun rencana dan melaksanakan optimalisasi, pengarahan mobilisasi, pemberdayaan dan pemanfaatan anggota satpol dan anggota satlinmas, il. mengumpul, mengolah dan menyajikan data, informasi dan pemetaan pembinaan anggota satpol dan satlinmas, melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada seksi peningkatan kapasitas sumber daya manusia satpol dan perlindungan masyarakatbagian keempat bidang pemadam kebakaran bidang pemadam kebakaran melaksanakan perumusan kebijakan dan sebagai berikut: perumusan kebijakan teknis bidangnyusunan programkoordinasimbinaan, pengawasan dan pengendalievaluasi dan pelaporpemadam kebakaran terdiri dari: seksi penanggulangan dan penyelamatan, dan seksi inspeksi dan pemberdayaan masyarakat. seksi penanggulangan dan penyelamatan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan operasional, pembinaan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan dan penyelamatan bahaya kebakaran serta investigasigulangan dan penyelamatan, mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data informasi dalam rangka pembinaan, pengendalian, dan evaluasi serta penyelamatan korban musibah kebakaran serta penyelenggaraan investigasi pasca dan forum komunikasi koordinasi serta mediasi fasilitasi pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, pengadaan, pemeliharaan dan pemeriksaan kesiapsiagaan peralatan pemadaman kebakaran dan peralatan program penyelamatan atau rescue, melaksanakan pemetaan dan pendataan titik titik rawan kebakaran serta dalam rangka investigasi pasca musibah kebakaran, melaksanakan koordinasi dengan instansi serta mitra kerja seperti kerukunan terkait dalam rangka penanggulangan dan penyelamatan serta investigasi bencana atau musibah kebakaran, menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya, j . menyiapkan monitoring, evaluasi pelaksanaan kegiatan seksi penanggulangan dan penyelamatan serta investigasi kebakaran, melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pada seksi penanggulangan dan penyelamatan, dan il. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang pemadam kebakaran sesuai bidang tugas. seksi inspeksi dan pemberdayaspeksiiapkan dan menyusun rencana kegiatan dan anggaran seksi inspeksi dan pemberdayaan masyarakat: membagi tugas bawahan, membimbing dan memeriksa hasil kerja kepada bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya, cc. menyiapkan pelaksanaan koordinasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan inspeksi dan pemberdayaan masyarakat, menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan seksi inspeksi dan pemberdayaan masyarakat, menyiapkan kegiatan pemeriksaan dan pengujian terhadap peralatan proteksi kebakaran serta bangunan gedung, menyiapdan gedung dan penyimpanan penggunaan serta pengangkutan bahan berbahaya, menyiapkan kegiatan pemeriksaan dan verifikasi kajian teknis keselamatan kebakaran bangunan atau gedung, menyiapkan informasi dan data seksi inspeksi dan pemberdayaan masyarakat baik diminta maupun tidak diminta secara rutin dan berkala, menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggung jawaban teknis keuangan seksi inspeksi dan pemberdayaan masyarakat, menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi inspeksi dan pemberdayaan masyarakat, dan il. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang pemadam kebakaranpemadam kebakarandanndan pemadam polisi pamong praja, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: dalam hal kepala satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran berhalangan, maka ditunjuk sekretaris sebagai pejabat yang mewakili kepala satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakarpolisi pamong praja dan pemadam kebakarja dan pemadam kebakarsatuan polisi pamong praja dan tentang pemadam kebakaranatuan polisi selatan pamong praja dan pemadam kebakaranketenteraman dan pemadam kebakaran ketertiban umum seksi seksi seksi seksi seksi operasional dan penegakan perda peningkatan penanggulangan dan inspeksi dan pengendalian sana atas sdm penyelamatan pemberdayaan masyarakatselatan. kepala satuan polisi pamong prajaselatan. sekretaris adalah sekretaris pada satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran kabupaten hulu sungai selatan. bidang adalah bidang pada satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran kabupaten hulu sungai selatan. sub bagian adalah sub bagian pada satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran kabupaten hulu sungai selatan. seksi adalah seksi pada satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran kabupaten hulu sungai selatan. unit pelaksana satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran kecamatan adalah unitdan pemadam kebakarmadam kebakaranntraman dan ketertiban umum:bidang pemadam kebakaran: seksi inspeksi dan pemberdayaan masyarakat, dan seksi penanggulangan dan penyelamatan. unit pelaksana satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran kecamatan, danmadam kebakar dan pemadam kebakaran, perumusan kebijakan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta pemadam kebakaran, pelaksanapengendalian kebijakan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta pemadam kebakaran, evaluasi dan pelapordan pemadam kebakaran kecamatan, pelaksanaan administrasi satuan polisi pamong praja atuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaratuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran, cc. mengkoordinasikan dan konsolidasi pelaksanaan evaluasi dan pelaporan keuangan satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran, mengkoordinasikan pelayanan perbendaharaan dan administrasi keuangan satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran, mengkoordinasikan dan pemberian dukungan administrasi dan pelayanan umum satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaratuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran, mengkoordinasikan pengelolaan persediaan dan barang milik daerah sn, menyiapkan bahan dan menyusun konsep laporan kegiatan satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakar dan ketertiban umum bidang ketenteraman dan ketertiban umum melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan operasionalketenteraman dan ketertiban umum terdiri dariseksi operasional dan pengendalidan pengendalianpada seksi operasional dan pengendalian, mengawasi dan mengendalikan indikator kinerja seksi operasional dan pengendalian, cc. menyiapkan bahan koordinasi dan pembinaan operasional, pengendalian, dan pengembangan pengawasan penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum, menghimpun, mengolah dan menyajikan datalaksanakan koordinasi dan kerjasama operasional,nyusun petunjuk teknis standar operasional prosedur sop) operasional, pengawasan dan pengendalian ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum, mengelola pelaksanaan penanganan pengaduan adanya pelanggaran ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum, analisis serta pengkajian potensi gangguan serta jumlah akibat pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat,nteraman masyarakat dan ketertiban umum, menyiapkan bahan evaluasi kegiatan dan pelaksanaan tugas operasional ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat, oo. menyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait dalam pembinaan serta pemeliharaan keamanan, ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat, melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada seksi operasional dan pengendalian, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang ketenteraman dan ketertiban umum sesuai bidang tugas. seksi penegakan perdaegakan perdaseksi penegakan perda, mengawasi dan mengendalikan indikator kinerja penegakan perda, menyiapkan bahan koordinasi penegakkan perda, mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data penegakkan perda: menyiapkan bahan kerjasama penyuluhan penegakkan perda dan perundang undangan daerah, menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengarahan sumberdaya dalam penyuluhan penegak:, menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis standar operasional prosedur sop) penindakan dan penyelesaian penegakkan peraturan perundang undangan daerah, il. menyiapkan bahan, fasilitasi dan mengkoordinasikan penyidik pegawai negeri sipil ppn) dalam pelaksanaan proses penindakan, menyiapkan bahan, melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pada seksi penegakan perdaseksi peningkatan kapasitas sumber daya manusia satpol dan perlindungingkatan kapasitas sumber daya manusia satpol dan perlindungan masyarakatsirwangsirwangpasirwangsirwangi nomor kec tentang rencana strategis kecamatan pasirwangi kabupaten garut tahun rencana kerja pemerintah kecamatan pasirwangi tahun maksud dan tujuan maksud maksud disusunnya rancangan rencana kerja kecamatan pasirwangsirwangadapun tujuan disusunnya rancangan rencana kerja kecamatan pasirwangsirwangasirwangaw rencana kerja pemerintah kecamatan pasirwangi tahunsirwangi tahun evaluasi pelaksanaan senja kecamatan pasirwangi tahun dan capaian renstra kecamatan pasirwangsirwangi tahun lalu (tahun dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n 1l), mengacu pada apbd tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan senja kecamatan pasirwangi sudah disahkan. selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target renstra kecamatan pasirwangi berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan senja kecamatan pasirwangi tahun tahun sebelumnya. analisis kinerja pelayanan kecamatan pasirwangi kabupaten garut, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan kecamatan pasirwangi berdasarkan indikator kinerja yang aw rencana kerja pemerintah kecamatan pasirwangi tahunsirwangsirwangsirwang:encana kerja pemerintah kecamatan pasirwangi tahunsirwangisirwangi program dan kegiatan berisikan penjelasan mengenai: rencana kerja pemerintah kecamatan pasirwangi tahunpemerintah kecamatan pasirwangi tahun babpasirwangsirwangsirwangsirwangsirwangrencana kerja pemerintah kecamatan pasirwangi tahunpasirwangi tahun telah terlewati. berbagai program dan kegiatan pembangunan yang rencana kerja pemerintah kecamatan pasirwangi tahunencana kerja pemerintah kecamatan pasirwangsirwangi tahun ooencana kerja pemerintah kecamatan pasirwangi tahuegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan iki kegiatan penyediaan jasa aman kegiatan penyediaan jasa perbaikan eee masa kegiatan penyediaan alat tulis seal basa bea kegiatan penyediaan barang cetakan masaeee besa kegiatan penyediaan bahan bacaan fantentranndgunaman kegiatan penyediaan makanan dan das kegiatan rapat rapat dan ammantetmam aman kegiatan pengadaan perlengkapan here ben bat rencana kerja pemerintah kecamatan pasirwangi tahun ann kegiatan pemeliharaan jamtaomancsamaranen kegiatan pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional kegiatan penyusunan dokumen desa bea kegiatan pembinaan teknis perlombaan desa kelurahan tingkat kecamatan kegiatan pembinaan dan monitoring ihamtmmmantmwnkeamn kegiatan pembinaan dan pelatihan bawniman oemdea maan ban kegiatan penyusunan rpt issn desa bosan laa kegiatan penyelenggaraan upacara hari besar nasional dan upacara acara lainnya kegiatan monitoring kegiatan damammmamaan tamankegiatan laphali layanan pada eee don delah memenuhi target kinerja hasi1 keluaran yang direncanakan tahun kegiatan realisasiasirwangpasirwangsirwangsirwangsirwangsirwangi berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan kecamatan pasirwangasirwangi kabupaten garut tahun renstra skpd kecamatan pasirwangi merupakan rencana strategis pelaksanaan program kegiatan kecamatan pasirwangsirwangaw rencana kerja pemerintah kecamatan pasirwangi tahunsirwang pop kualitas kepuasan kek pelayanan masyarakat triwulan publik mah kondisi akhir f)| mmif pemberdayaan kecamatan triwulan2 ppp akn masyarakat triwulan desa kelurahan triwulan4| kondisi akhir f)| ) meningkatnya pelaksanaan tugas kantopasirwangrencana kerja pemerintah kecamatan pasirwangi tahunsirwangsirwangrencana kerja pemerintah kecamatan pasirwangsirwangsirwangdan pencapaian renstra perangkat daerah s d tahun lema kian perkiraan realisasi capaian target target dan realisasi kinerja program dan kegiatan renstra perangkat daerah s d realisasi target tahun pan ann tahun berjalan target kinerja capaian kinerja hasil indikator kode urusan bidang urusan pemerintahan kinerja program (outcomes) program renstra program dan daerah dan program kegiatan perangkat daerah) keluaran kegiatan tingkat kegiatan (output) realisasi tahun s d dengan tahun lamar capaian target senja realisasi senja tingkat capaian program realisasi perangkat daerah perangkat daerah realisasi dan kegiatan s d tahun tahun tahun berjalan age renstra tahun ee) penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu tingkat jumlah pelaksanaan jenis kecamatan paten) pelayanan sesuai prosedur pelayanan penyelenggaraan layanan pada hari jumlah pengelola petugas libur layanan pada hari libur hok jumlah pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ketentraman dan ketertiban kegiatan umum pembinaan teknis pelaksanaan perlombaan desa kelurahan tingkat jumlah desa yang terseleksi kegiatan kecamatan p'v tahan jumlah pelaksanaan rapat enycrenggraan pemerintahan koordinasi pemerintahan tingkat desa kegiatan tingkat desa rencana kerja pemerintah kecamatan pasirwangi tahun pembinaan dan monitoring pengelolaan pbb tingkat kecamatan lah jumlah pencapaian target pbb kegiatan rapat forum koordinasi kecamatan rapat forum koordinasi forkopimcam) kecamatan kegiatan monitoring bantuan pemerintah non monitoring bantuan tunai bpt) pemerintah non tunai bpt) desa jumlah dokumen penyusunan rpt kecamatan perencanaan tingkat kegiatan kecamatan penyelenggaran kegiatan keagamaan jumlah pelaksanaan kegiatan lito tingkat kabupaten) kepemudaan dan olah raga kegiatan penyelenggaran kegiatan kepemudaan jumlah pelaksanaan kegiatan dan olah raga portal) kepemudaan dan olah raga kegiatan jumlah koordinasi koordinasi penerapan dan penegakan perda penerapan dan penegakan kegiatan perda jumlah monitoring kegiatan monitoring proyek pembangunan pembangunan pemerintah desa desa rencana kerja pemerintah kecamatan pasirwangi tahun pembinaan dan pembinaan anggota lintas tingkat kecamatan lah pelatih jumlah pelatihan anggota lintas desa kegiatan div pembinaan dan pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan jumlah rapat pertemuan rutin pkk kegiatan penyelenggaraan upacara hari besar jumlah upacara hari besar nasional dan upacara acara lainnya nasional dan upacara acara selatan lainnya yang dilaksankan koordinasi unit kerja pemerintah jumlah pelaksanaan rapat daerah dalam pengembangan lembaga pengembangan lembaga kegiatan cmayarakatan kemasyarakatan lpm dan bpd pan jumlah monitoring dan monitoring dan pembinaan pembinaan kali jumlah unit kendaraan kas solo penyediaan jasa komunikasi, sumber jumlah pembayaran daya air dan listrik rekening listrik bulan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional jumlah pembayaran stok unit jumlah pelaksana out penyediaan jasa kebersihan kantor sourcing kebersihan rencana kerja pemerintah kecamatan pasirwangi tahun penyediaan jasa perbaikan peralatan jumlah peralatan kerja yang unit kerja memadai jumlah atk sesuai penyediaan alat tulis kantor jumlah cetak dan penyediaan barang cetakan dan penggandaan penggandaan sesuai bulan kebutuhan penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor jumlah ged jumlah penerangan gedung kantor yang memadai jenis jumlah peralatan dan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor perlengkapan gedung kantor jenis yang memadai jumlah peralatan penyediaan peralatan rumah tangga tangga yang memadai penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan jumlah surat kabar sesuai kebutuhan cxempla jumlah kegiatan rapat penyediaan makanan dan minuman dus rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah jumlah rapat koordinasi dengan instansi terkait beserta kali rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah jumlah rapat koordinasi dengan instansi terkait beserta kali desa pelatihan dan bimbingan teknis sipil jumlah aparatur yang orang mengikuti pelatihan rencana kerja pemerintah kecamatan pasirwangi tahun pendidikan dan pelatihan fungsional jumlah aparatur yang orang kecamatan mengikuti pelatihan pendidikan dan pelatihan aparat jumlah aparatur yang pia bet ds. enajaikan dan pelatihan aparatur mengikuti pelatihan rang mean sanad nan polo ohh memadai pengadaan pakaian dinas beserta jumlah pakaian dinas yang perlengkapannya memadai stel pengadaan pakaian khusus hari hari jumlah pakaian tradisional tertentu tradisional yang memadai potong (emnmntnsinn penegakan pelan dah yasa sanga kena ade yang memadai jumlah dokumen pelaporan keuangan perencanaan, dan laporan keuangan laporan jumlah dokumen penyusunan dokumen perencanaan perencanaan, dan laporan laporan keuangan jumlah kendaran dinas roda mana eco jumlah mebeulair yang pengadaan meubeulair item nan jumlah kendaraan pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional dinas operasional yang rencana kerja pemerintah kecamatan pasirwangi tahun rehabilitasi sedang berat gedung jumlah gedung kantor yang kantor rehab jumlah tanah untuk naa nai nan tea kaa penataan halaman dan gedung kantor jumlah halaman dan gedung asn jumlah peralatan gedung (su mena menyapa kajian kanan kajian jumlah alat berat sesuai penambahan lokal gedung kantor jumlah gedung kantor yang kantor memadai gedung pemeliharaan rutin berkala gedung jumlah gedung kantor yang kantor memadai gedung rencana kerja pemerintah kecamatan pasirwangsirwangpasirwangpasirwangi kabupaten garut indikator tahu tahu| tahu| tahu tahu tahu tahu tahun nas1o polisi nal |po20 lawmwalaim(a| lolos indeks kepuasan masyarakat desa iwa berkinerja baik kategori (bb pelayanan prima unit penyelenggara pelayanan publik . rencana kerja pemerintah kecamatan pasirwangi tahun isu isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi skpd kecamatan pasirwangi kabupaten garut dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi kecamatan pasirwangaga rencana kerja pemerintah kecamatan pasirwangsirwangrencana kerja pemerintah kecamatan pasirwangsirwangsirwangsirwangi sebesar rp. , . guna mencapai target sasaran kinerja kegiatan kecamatan pasirwangsirwangsirwangpasirwangi tahun tabel t c. review terhadap rancangan awal rkd tahun kabupaten garut kecamatan pasirwangrencanaan penganggaran pelayanan dan evaluasi kinerja administrasi dan evaluasi kinerja administrasi perangkat daerah perkantoran perangkat daerah perkantoran penyusunan dokumen kec. jumlah dokumen dokumen penyusunan dokumen kec. jumlah dokumen perencanaan perangkat pasirwangi perencanaan perencanaan perangkat pasirwangi dokumen daerah daerah perencanaan prosentase prosentase administrasi keuangan pelayanan administrasi keuangantahun kec. jumlah tahun penyediaan gaji dan pasirwangi pembayaran gaji penyediaan gaji dan pasirwangi pembayaran tunjangan asn dan tunjangan tunjangan asn gaji dan tunjangan kec. jumlah laporan dokumen kec. jumlah dokumen koordinasi dan penyusunan pasirwangi keuangan akhir koordinasi dan penyusunan pasirwangi laporan laporan keuangan akhir tahun skpd laporan keuangan akhir keuangan tahun skpd tahun skpd akhir tahun skpd administrasi administrasi administrasi kepegawaian kepegawaian administrasi kepegawaian kepegawaian perangkat daerah perangkat daerah perangkat daerah perangkat daerah pengadaan pakaian dinas kec. jumlah pakaian stel pengadaan pakaian dinas kec. jumlah pakaian stel beserta atribut pasirwangi dinas beserta atribut pasirwangi dinas kelengkapannya kelengkapannyarencana kerja pemerintah kecamatan pasirwangi tahun kec. jumlah item kec. jumlah item pasirwangi penyediaan pasirwangasirwangi penyediaan pasirwangi penyediaan penyediaan peralatan dan peralatan danpasirwangi peralatan rumah penyediaan peralatan rumah pasirwangi penyedia tangga tangga tangga peralatan rumah tangga kec. jumlah jenis jenis kec. jumlah jenis jenis pasirwangi penyedia barang pasirwangpasirwangi surat kabar dan peraturan perundang pasirwangi penyedia undangan undangan surat kabar kec. jumlah kali kec. jumlah kali pasirwangi pelaksanaan pasirwangpasirwangi pelaksanaan rapat pasirwangkoordinasi dan konsultasi pat konsultasi skpd koordinasi dan skpd skpdkec. jumlah unit unit kec. jumlah unit unit pengadaan kendaraan pasirwangi kendaraan pengadaan kendaraan pasirwangi kendaraan perorangan dinas atau perorangan dinas perorangan dinas atau perorangan atau kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan kendaraan dinas jabatan dinas jabatan kendaraan dinas jabatan kec. jumlah unit unit kec. jumlah unit unit pengadaan kendaraan dinas pasirwangi kendaraan pengadaan kendaraan dinas pasirwangi kendaraan operasional atau lapangan pengangkut operasional atau lapangan pengangkut sampah sampah kec. jumlah gedung kec. jumlah gedung pengadaan gedung kantor pasirwangi gedung bangunan pengadaan gedung kantor pasirwangi gedung bangun atau bangunan lainnya kantor atau bangunan lainnya nan kantor rencana kerja pemerintah kecamatan pasirwangi tahun kec. jumlah pengadaan kec. jumlah pengadaan sarana dan pasirwangi tanah untuk pengadaan sarana dan pasirwangi pengadaan prasarana pendukung bangunan kantor prasarana pendukung tanah untuk gedung kantor atau kantor kecamatan gedung kantor atau bangunan bangunan lainnya bangunan lainnya kantor kantor kecamatan oo, oo, penyediaan jasa penunjang prosentase penyediaan jasa penunjang prosentase urusan pemerintahan layanan urusan pemerintahan layananpasirwangi pembayaran pasirwangpasirwangi peralatan dan pasirwangkec. jumlah jenis jasa kec. jumlah jenis penyediaan jasa pelayanan pasirwangi pelayanan umum penyediaan jasa pelayanan pasirwangi jasa pelayanan umum kantor kantor umumpasirwangi pembayaran stok penyediaan jasa pasirwangkec: jumlah gedung gedung pemeliharaan rehabilitasi kec: jum lah gedung gedung gedung kantor dan asirwangi bangunan yang gedung kantor dan asirwangi bangunan bangunan lainnya terpelihara bangunan lainnya yang terpelihara persentase persentase fasilitasi fasilitasi penyelenggaraan penyelenggaraan kegiatan kegiatan program penyelenggaraan pemerintahan dan program penyelenggaraan pemerintahan pemerintahan dan pelayanan publik pelayanan publik pemerintahan drencana kerja pemerintah kecamatan pasirwangi tahuntingkat kegiatan pemerintahan pemain tah tingkat kecamatan atau tingkat kecamatan umum tingkat kecamatan kec. jumlah laporan laporan kec. jumlah laporan pasirwangi koordinasi pasirwangi laporan peningkatan efektifitas penyelenggaraan peningkatan efektifitas koordinasi area kegiatan pemerintahan ena tahan kegiatan pemerintahan karina tingkat kecamatan tingkat kecamatan tingkat kecamatan pemerintahan tingkat kecamatan prosentase prosentase penyelenggaraan urusan pelaksanaan penyelenggaraan urusan pelaksanaan paten yang paten yangpasirwangi sp peta pelayanan perencanaan kegiatan pasirwangi seop, pelayanan kepada kesamaan pelayanan kepadaiii masyarakat desa dan ang dapat masyarakat desa dan kelurahan van: kelurahan yang cap kelpasirwangi pelaksanaan pasirwangi pelaksanaan peningkatan partisipasi monitoring forum peningkatan partisipasi monitoring masyarakat dalam forum musyawarah masyarakat dalam forum forum musyawarahkec. jumlah desa kec. jumlah desa pasirwangi pelaksanaan pasirwangi pelaksanaan peningkatan efektifitas pemberdayaan peningkatan efektifitas pemberdayaan kegiatan pemberdayaan masyarakat kegiatan pemberdayaan masyarakat masyarakat wilayah wilayah masyarakat wilayah wilayah kecamatan kecamatan kecamatan kecamatan pembinaan pembinaan rt rw, rt rw, rencana kerja pemerintah kecamatan pasirwangi tahun prosentase prosentase pemberdayaan lembaga penyelenggaraan pemberdayaan lembaga penyelenggara gas pemerintah tugas kemasyarakatan tingkat kemasyarakatan tingkat kecamatan umum tingkat kecamatan pemerintah kecamatan umum tingkat kecamatan kec. jumlah peserta desa kec. jumlah peserta desa pasirwangi sosialisasi pasirwangmuntahan ketentraman dan pemerinpasirwangi ketentraman dan pasirwangpasirwangi pelaksanaan pasirwangrencana kerja pemerintah kecamatan pasirwangi tahun kec. jumlah kali kec. jumlah kali pasirwangi pelaksanaan pasirwangmeningkatnya meningkatnya kualitas kualitas penyelenggaraan urusan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penyelenggaraan pemerintahan umum sesuai entered garam penugasan kepala daerah pemerintahan penugasan kepala daerah kecamatan pemerintahan kecamatan kec. jumlah kali kec. jumlah kali pasirwangi pelaksanaan pasirwangi pelaksanaan pembinaan wawasan upacara hari pembinaan wawasan upacara hari kebangsaan dan ketahanan besar nasional kebangsaan dan ketahanan besar nasional nasional dalam rangka phn) nasional dalam rangka phn)pasirwangi sosialisasi dan fasilitasi koordinasi dan pasirwangpasirwangi pelaksanaan rapat pelaksanaan tugas forum pasirwangi pelaksanaan koordinasi pimpinan koordinasi koordinasi pimpinan rapat kecamatan pimpinan kecamatan koordinasi kecamatan pimpinan kecamatan rencana kerja pemerintah kecamatan pasirwangi tahuprosentase fasilitasi rekomendasi dan koordinasi penyelenggaraan, fasilitasi rekomendasi dan koordinasi penyelenggara pembinaan dan pengawasan pemerintahan pembinaan dan pengawasan pemerintahan umum tingkat pemerintah desa desa kecamatan umum tingkat kecamatan kec. jumlah tahun kec. jumlah tahun pasirwangi pelaksanaan pasirwangnerapan dan pasirwangi pelaksanaan razia fasilitasi penerapan dan pasirwangi pelaksanaan penegakan peraturan penegakan peraturan razia perundang undangan perundang undangan kec. jumlah dokumen dokumen kec. jumlah dokumen fasilitasi penyusunan pasirwangi rpt fasilitasi penyusunan pasirwangi dokumen rpt perencanaan pembangunan perencanaan pembangunan partisipatif partisipatif .! rencana kerja pemerintah kecamatan pasirwangsirwangi melalui musrenbang tingkat kecamatan pasirwangpasirwangi mampu utan matatortinn men! cat volume program rw. o1, meningkatnya kualitas penataan perumahan, prasarana perkotaan dan dan rw. desa dan sarana kawasan pedesaan barusan, kab. permukiman garut, pasirwangi, barusan program talaga loa50mxt3m perdesaan permukiman lo. program kp. gado meningkatnya pembangunan aksesibilitas dan jalan dan mobilitas transportasi jembatan menuju pusat pusat ml: perekonomunit pengelolaan sarimukti persamaan program kp. barusan, desa meningkatnya harapan penyediaan dan barusan kab. hidup masyarakat pengembangan garut, pasirwangi, unit prasarana dan barusan sarana pertanian program sengonerdesaan permukiman rencana kerja pemerintah kecamatan pasirwangi tahun dean ketat indikator kinerja catatan volume program jln. dikira meningkatnya rehabilitasi meme desa talaga aksesibilitas dan vihara jalan mobilitas transportasi dan jembatan menuju pusat pusat perekonomipengelolaan sarimukti unit persamakp. bakon meningkatnya harapan penyediaan dan hidup masyarakat pengembangan meter prasarana dan sarana pertanian program desa padaasih penyelenggaraan tugas pemerintah rumah umum tingkat kecamatan program desa padaasih meningkatnya kualitas pengembangan lingkungan hidup kinerja pengelolaan unit persamaan program kubangpedesaan sarimukti permukiman x3x80 program rw. rw. kab. penyelenggaraan garut, desa tugas pasirwangi, pemerintah kecamatan umum tingkat pasirwangi unit kecamatan program kupatx3x80 pedesaan sarimukti permukiman program desa pasirkiamis penyelenggaraan tugas pemerintah unit umum tingkat kecamatan program sepanjang jalan meningkatnya kualitas pembangunan raya perumahan, prasarana infrastruktur kp. penggilingan dan sarana kawasan perdesaan s d kp. patrol permukiman desa pasirwangi . rencana kerja pemerintah kecamatan pasirwangi tahun lampiran peraturan bupati garut nomor tahun tentang rencana kerja kecamatan pasirwangawrajat meningkatnya kualitas pembangunan desa perumahan, prasarana infrastruktur karyamekakp. pasir umpan, meningkatnya kualitas pembangunan pasir babakan, perumahan, prasarana infrastruktur pasir bogor dan sarana kawasan perdesaan kp. rancabaros permukiman kp. ialah program kp. bojong waru175m x2m program kp. bojong pentas meningkatnya kualitas pembangunan perumahan, prasarana infrastruktur desa pasirkiamis dan sarana kawasan perdesaan kec. pasirwangi permukiman program kp. curang meningkatnya harapan penyediaan dan desa hidup masyarakat pengembangan padaawas prasarana dan unit sarana pertanian program kp. cigarukgak meningkatnya harapan penyediaan dan desa padamukti hidup masyarakat pengembangan prasarana dan unit sarana pertanian program kp. cawenekoneng meningkatnya kualitas pengembangan dan lingkungan hidup kinerja desa paduka pengelolaan unit persamaan program kp. cawenekoneng meningkatnya kualitas pengembangan desa lingkungan hidup kinerja paduka unit pengelolaan persamaan program kp. cawenekoneng meningkatnya pembangunan dan kp. aksesibilitas dan saluran sukamulya mobilitas transportasi drainase gorong menuju pusat pusat gorong perekonomian program kp. pasirkiamis meningkatnya kualitas pembangunan desa perumahan, prasarana infrastruktur pasirkiamis kec. dan sarana kawasan perdesaan pasirwangi permukimlahan carik desa meningkatnya kualitas pengembangan kp. padaawas lingkungan hidup kinerja pengelolaan persamaan program desa sirnajaya meningkatnya kualitas pengembangan lingkungan hidup kinerja pengelolaan unit persamaan program jalan raya derajat meningkatnya pembangunan kepakan aksesibilitas dan saluran s d mobilitas transportasi drainase gorong kubang menuju pusat pusat meter gorong perekonomian program kp. pasirwangi meningkatnya kualitas pengembangan kab. garut, lingkungan hidup kinerja pasirwangi, pengelolaan pasirwangi unit persamaan program kp. kebon kolotbabakan falah meningkatnya kualitas pengembangan desa lingkungan hidup kinerja karyamekar unit pengelolaan persamaan program desa barusan, kab. stel pengembangan garut, pasirwangi, lembaga barusan ekonomi pedesaan desa barusan, kab. jumlah garut, pasirwangi, bumdes barusan program perbatasan desa meningkatnya buahpadamulsa talaga meningkatnya orangrw. rw. kab. meningkatnya orang pendidikan non garut, desa pembangunan modal formal pasirwangi sosial masyarakat berlandaskan penerapan nilai keagamaan dan nilai luhur budaya daerah program sarimukti meningkatnya orang pendidikan non kab. garut, pembangunan modal formal pasirwangi, sosial masyarakat sarimukti berlandaskan penerapan nilai keagamaan dan nilai luhur budaya daerah program desa padamulya meningkatnya orang peningkatan pengarusutaman kapasitas gender dan aparatur perlindungan anak pemerintah desa program kp. pasirkiamis meningkatnya kualitas orang peningkatan desa ketahanan pangan dan kebudayaan pasirkiamis gizi masyarakat masyarakat pedesaan program kp. lego asih meningkatnya kualitas unit peningkatan desa padaasih ketahanan pangan dan kebudayaan gizi masyarakat masyarakat pedesaan ama program desa sirnajaprogram desa sirnajaya meningkatnyakaryamekar, meningkatnya orang peningkatan kecamatan pengarusutaman kapasitas pasirwangi gender dan aparatur perlindungan anak pemerintah dessarimukti orang kab. garut, pasirwangi, sarimukti men men man program desa sirnajaya meningkatnya kualitas unit peningkatan ketahanan pangan dan kebudayaan gizi masyarakat masyarakat pedesaan program kp. pasir babakan meningkatnya buah penyelesaian dan aksesibilitas dan konflik konflik kp. babakan jati mobilitas transportasi pertanahan desa menuju pusat pusat padamukti perekonomian kantor desa unit karyamekar, kecamatan pasirwangi spam program kp. nella rw. meningkatnya peningkatan desa barusan kab. pengarusutaman industri rumah garut, pasirwangi, gender dan kel tangga, industri barusan perlindungan anak comp kecil dan menengah program kp. barusan rw. meningkatnya peningkatan desa barusan, kab. pengarusutaman upaya garut, pasirwangi, gender dan penumbuhan barusan perlindungan anak unit kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda program talaga sari meningkatnya harapan penyediaan dan desa talaga hidup masyarakat pengembangan kelompok prasarana dan sarana pertanian program desa talaga meningkatnya harapan penyediaan dan hidup masyarakat pengembangan prasarana dan sarana pertanian program kp. bojongsari meningkatnya harapan penyediaan dan blok biru hidup masyarakat pengembangan desa paduka prasarana dan sarana pertanian program desa talaga meningkatnya peningkatan pembangunan pemuda ketahanan dan olahraga kelompok pangan tani pertanian persen nan program desa padamukti meningkatnya pengembangan pengarusutaman lembaga gender dan kelompok ekonomi perlindungan anak pedesadesa pasirkiamis meningkatnya harapan penyediaan dan hidup masyarakat pengembangan prasarana dan kelompok sarana pertanian program desa padamulaya meningkatnya pengembangan pengarusutaman lembaga gender dan ekonomi perlindungan anak unit pedesaan program kp. joglo meningkatnya harapan pengembangan kab. garut, hidup masyarakat industri kecil dan pasirwangi, paket menengah sarimukti program desa sarimukti meningkatnya peningkatan pelayanan publik yang pengelolaan profesional dan amanah paket obyek wisata program kelompok tani meningkatnya peningkatan desa karyamekar, harapan hidup penerapan kecamatan masyarakat teknologi pasirwangi kelompok pertanian persen nan. program desa padaawas meningkatnya pengembangan pengarusutaman lembaga gender dan ekonomi perlindungan anak kelompok pedesaan program desa padamukti meningkatnya peningkatan pengarusutaman upaya gender dan penumbuhan perlindungan anak unit kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda program desa padaawas meningkatnya harapan pengembangan hidup masyarakat industri kecil dan kelompok menengah program kelompok tani meningkatnya akses. peningkatan desa karyamekar, dan tingkat pendidikan ketahanan kecamatan masyarakat pangan pasirwangi kelompok pertanian persen nan program kp. burujul meningkatnya peningkatan desa pengarusutaman upaya pasirkiamis kec. gender dan penumbuhan pasirwangi perlindungan anak kewirausahaan kelompok dan kecakapan hidup pemuda program wajib desa talagp12mxl8m kerjkp. gado desa meningkatnya pengadaan, sirnajaybabakan salam meningkatnya pengadaan, desa talagwajib sdn padaasih ii, meningkatnya upaya belajar dan iiidesa paduksdn meningkatnya upaya belajar barusan, kab. penanggulangan pendidikan dasar garut, pasirwangi, kemiskinan dan unit sembilan tahun barusan perluasan lapangan kerja posyandu desa karyamekar jenis program desa pasirwangi, meningkatnya pengadaan, kab. garut, pembangunan modal peningkatan dan pasirwangi, sosial masyarakat perbaikan sarana pasirwangi berlandaskan dan prasarana penerapan nilai puskesmas pus keagamaan dan nilai 10m sma pembantu luhur budaya daerah dan jaringannya program wajib sdn padaasih danpaud asyari meningkatnya upaya pendidikan anak kp. carakan desa penanggulangan usia din padamulya kemiskinan dan unit perluasan lapangan kerja program wajib kp. gado meningkatnya upaya belajar sirnajaya penanggulangan pendidikan dasar kecamatan kemiskinan dan sembilan tahun pasirwangi perluasan lapangan unit kabupaten garut kerja program wajib sdn padamutti meningkatnya upaya belajar dan sdn penanggulangan pendidikan dasar padamukti kemiskinan dan unit sembilan tahun perluasan lapangan kerjawajib sdn dan meningkatnya upaya belajar pasirkiamis desa penanggulangan pendidikan dasar pasirkiamis kemiskinan dan unit sembilan tahun perluasan lapangan kerja program desa sirnajaya meningkatnya peningkatan pengarusutaman industri rumah gender dan orang tangga, industri perlindungan anak kecil program desa barusan, kab. meningkatnya peningkatan garut, pasirwangi, pelayanan publik yang sarana dan barusan profesional dan amanah prasarana olahraga program paud paud dahlia meningkatnya upaya pendidikan anak kp. gado penanggulangan usia dini padamulya kemiskinan dan unit perluasan lapangan kerja program desa karyamekar, meningkatnya upaya pendidikan anak kecamatan penanggulangan usia dini pasirwangi kemiskinan dan orang perluasan lapangan kerja program kp. batununggul meningkatnya peningkatan blok pelayanan publik yang sarana dan bera desa profesional dan amanah prasarana paduka olahraga program desa padaawas meningkatnya peningkatan pengarusutaman upaya gender dan penumbuhan perlindungan anak kelompok kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda program lapangan bola desa meningkatnya peningkatan pasirwangi pengarusutaman sarana dan kab. garut, gender dan prasarana pasirwangi, perlindungan olahraga pasirwangi anakningkatnya pelayanan publik yang profesional dan amanah program desa padaawas meningkatnya pengembangan pelayanan publik yang kemitraan profesional dan amanah kelompok pariwisata . rencana kerja pemerintah kecamatan pasirwangsirwangsirwangpemerintah kecamatan pasirwangi tahun dilaksanakan kecamatan pasirwangsirwangsirwangsirwangsirwangpasirwangi tahun nilai sakit untuk lebih jelasnya, tujuan, sasaran dan indikator sasaran kinerja kecamatan pasirwangsirwangi tahun indikator mamsirwangi merupakan salah satu perangkat daerah pd) kecamatan kabupaten garut sebagai pelaksana rencana kerja pemerintah kecamatan pasirwangi tahunpasirwangsirwangaw rencana kerja pemerintah kecamatan pasirwangi tahun teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. kecamatan pasirwangsirwangsirwangpasirwangi tahun ini. program dan kegiatan yang dirancang dalam senja kecamatan pasirwangsirwangpasirwangsirwangsirwangpasirwangsirwangsirwangsirwangi sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah kecamatan pasirwangasirwangsirwangi pada tahun adalah aga rencana kerja pemerintah kecamatan pasirwangpasirwangpemerintah kecamatan pasirwangskpd pasirwangi kami prakiraan maju rencana indikator kinerja kegiatan rencana tahun tahun urusan bidang urusan catatan target kebutuhan program kegiatan sub lokasi target capaian kinerja penting capaian dana pagu kegiatan keluaran sub lokasi pagu indikatif sumber kinerja indikatif rp.) capaian program hasil kegiatan output kegiatan pegiat rp.) dana kegiatan keluaran hasil program sub kegiatan target kegiatan tia, |, (un jual petasan oon sabotase tanrasmaooe lala program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten kota malala| perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah dana penyusunan dokumen prosentase jumlah meningkatnya kab, transfer perencanaan perangkat yar dokumen pelaksanaan pad dokumen administrasi pasirwangi, dana daerah perencanaan tugas kantor perkantoran pasirwangi alokasi umum malala administrasi keuangan perangkat daerah dana prosentase jumlah kab. transfer penyediaan gaji dan pelayanan pembayaran meningkatnya garut. umum pelaksanaan pad tahun tunjangan asn administrasi gaji dan pasirwangi, dana tugas kantor perkantoran tunjangan pasirwangi alokasi umum jumlah dana koordinasi dan prosentase uma kab. transfer pel. laporan meningkatnya garut 7l1li1l2| susunan laporan layanan keuangan pelaksanaan atut, dokumen umum keuangan akhir tahun administrasi pasirwangi, dana akhir tahun tugas kantor skpd perkantoran pasirwangi alokasi skpd umum lalat administrasi kepegawaian perangkat daerah dana pengadaan pakaian dinas administrasi jumlah pakaian meningkatnya kab. transfer beserta atribut kepegawaian pelaksanaan pad stel dinas pasirwangi, dana kelengkapannya perangkat daerah tugas kantor pasirwangi alokasi umum www nsnsss s s s s s s s s s ss rencana kerja pemerintah kecamatan pasirwangi tahun malala administrasi umum perangkat daerah jumlah penyediaan dana penyediaan komponen prosentase komponen ins menang kab. transfer laila instalasi pelayanan talas pelaksanaan garut, item umum listrik penerangan administrasi listrik pemeran pasirwangi, dana tugas kantor bangunan kantor perkantoran gan pasirwangi alokasi bangunan umum kantor dana prosentase pemakan meningkatnya kab. transfer lili penyediaan peralatan dan pelayanan peralatan dan pelaksanaan garut, jenis umum perlengkapan kantor administrasi pasirwangi, dana perlengkapan tugas kantor perkantoran pasirwangi alokasi kantor umum dana prosentase jumlah meningkat kab. transfer penyediaan peralatan pelayanan penyedia meningkatnya garut, umum pelaksanaan item rumah tangga administrasi peralatan tugas kantor pasirwangi, dana perkantoran rumah tangga pasirwangi alokasi umum prosentase jumlah jenis kab ter penyediaan barang pula anan penyedia meningkatnya garu umum. cetakan dan yar barang pelaksanaan pad jenis administrasi pasirwangi, dana penggandaan cetakan dan tugas kantor perkantoran pasirwangi alokasi penggandaan mum dana penyediaan bahan prosentase jumlah meningkatnya kab. transfer bacaan dan peraturan yar penyedia pelaksanaan pena tahun administrasi pasirwangi, dana perundang undangan surat kabar tugas kantor perkantoran pasirwangi alokasi umum dana prosentase jumlah meningkatnya kab. transfer fasilitasi kunjungan pelayanan ana garut, umum fasilitasi pelaksanaan kali tamu administrasi pasirwangi, dana kunjungan tugas kantor perkantoran pasirwangi alokasi tamu umum jumlah dana prosentase pelaksanaan kab. transfer penyelenggaraan rapat pelayanan rapat meningkatnya garut umum. koordinasi dan konsultasi yar pat pelaksanaan pad tahun administrasi koordinasi dan pasirwangi, dana skpd tugas kantor perkantoran konsultasi pasirwangi alokasi skpd umum malala| pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah jumlah unit dana persentase sarana kendaraan kab. transfer pengadaan kendaraan dan prasarana perorangan meningkatnya garut. umum perorangan dinas atau pelaksanaan pad unit kendaraan dinas jabatan aparatur terkondisi dinas atau tugas kantor pasirwangi, dana baik kendaraan pasirwangi alokasi dinas jabatan umum rencana kerja pemerintah kecamatan pasirwangi tahun dana persentase sarana jumlah unit kab. transfer pengadaan kendaraan dan prasarana kendaraan meningkatnya garut, umum dinas operasional atau pelaksanaan pena unit lapangan aparatur terkondisi pengangkut tugas kantor pasirwangi, dana pang baik sampah pasirwangi alokasi umum dana pengadaan gedung persentase sarana jumlah meningkatnya kab, transfer kantor atau bangunan gedung bang pelaksanaan pad gedung aparatur terkondisi pasirwangi, dana lainnya nan kantor tugas kantor baik pasirwangi alokasi umum jumlah dana pengadaan sarana dan persentase sarana pengadaan kab. transfer prasarana pendukung dan prasarana tanah untuk meningkatnya garut. umum pan pelaksanaan pan gedung kantor atau aparatur terkondisi bangunan tugas kantor pasirwangi, dana bangunan lainnya baik kantor kantor pasirwangi alokasi kecamatan umum lala penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah jumlah dana penyediaan jasa persentase pembayaran meningkatnya kab, transfer komunikasi, sumber yar pelaksanaan pena tahun data air dan listrik administrasi komunikasi tugas kantor pasirwangi, dana perkantoran sumber daya pasirwangi alokasi air dan listrik umum jumlah unit dana prosentase kab. transfer penyediaan jasa pelayanan peralatan dan meningkatnya garut umum. peralatan dan yar perlengkapan pelaksanaan pad unit administrasi pasirwangi, dana perlengkapan kantor kantor yang tugas kantor perkantoran pasirwangi alokasi terpelihara umum dana prosentase jumlah jenis ing kab. transfer penyediaan jasa pelayanan jasa meningkatnya garut. umum aap pelaksanaan pelayanan umum kantor administrasi pelayanan kant pasirwangi, dana perkantoran umum kantor gas kantor pasirwangi alokasi umum pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah penyediaan asa jumlah unit dana pemeliharaan, biaya persentase sarana kab. transfer pemeliharaan dan pajak dan prasarana pembayaran meningkatnya garut. umum stok dan pelaksanaan ping unit kendaraan perorangan aparatur terkondisi pasirwangi, dana pemeliharaan tugas kantor dinas atau kendaraan baik pasirwangi alokasi dinas dinas jabatan umum dana pemeliharaan rehabilitasi persentase sarana aan meningkatnya kab, transfer gedung kantor dan pelaksanaan pad gedung bangunan lainnya aparatur terkondisi yang tugas kantor pasirwangi, dana baik terpelihara pasirwangi alokasi umum lala program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik malala|pasirwangi tahun jumlah persentase fasilitasi penyelenggaraan laporan meningkatnya ana koordinasi kab. transfer peningkatan efektifitas kegiatan penyelenggara kualitas garut umum. kegiatan pemerintahan pemerintahan dan belenggu pelayanan pad laporan kegiatan pasirwangi, dana tingkat kecamatan pelayanan publik tingkat pemerintahan pasirwangi alokasi yang dilaksanakan kecamatan tingkat umum oleh kecamatan kecamatan malalumlah dana meningkatnya prosentase penyusunan kab. transfer perencanaan kegiatan pelaksanaan paten sp sop kualitas garut umum pelayanan kepada pelayanan pad tahun yang sesuai standar pelayanan dan pasirwangi, dana masyarakat kecamatan tingkat pelayanan skp yang ada pasirwangi alokasi kecamatan kecamatan umum las program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan alla koordinasi kegiatan pemberdayaan desa jumlah pelaksanaan dana peningkatan partisipasi persentase monitoring meningkatnya kab. transfer masyarakat dalam forum masyarakat desa forum pemberdayaan garut, kali umum musyawarah perencanaan dan kelurahan yang musyawarah masyarakat pasirwangi, dana pembangunan desa dapat diberdayakan pembangunan desa kelurahan pasirwangi alokasi tingkat umum desa jumlah pelaksanaan dana peningkatan efektifitas persentase pemberdayaan meningkatnya kab. transfer kegiatan pemberdayaan masyarakat desa masyarakat pemberdayaan garut, umum masyarakat wilayah dan kelurahan yang wilayah masyarakat pasirwangi, desa dana kecamatan dapat diberdayakan kecamatan desa kelurahan pasirwangi alokasi pembinaan umum rt rw) hae pesat mag kemaren tinta owamaan jumlah prosentase peserta dana penyelenggaraan sosialisasi meningkatnya kab. transfer peningkatan kapasitas tugas pemerintah peningkatan pemberdayaan garut, desa umum lembaga kemasyarakatan kapasitas masyarakat pasirwangi, dana umum tingkat lembaga desa kelurahan pasirwangi alokasi kecamatan memasyarakat umum lala program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum joe fa dewa par penptngerasn ketentraman dan patri naga ira sinergitas dengan kepolisian negara prosentase jumlah meningkatnya ana kab. transfer republik indonesia, penyelenggaraan koordinasi kualitas garut umum. tentara nasional tugas pemerintahan ketentraman penyelenggaraan pad tahun pasirwangi, dana indonesia dan instansi umum tingkat dan ketertiban pemerintahan pasirwangi alokasi vertikal wilayah kecamatan umum kecamatan umum kecamatan jumlah dana prosentase pelaksanaan meningkatnya kab. transfer harmonisasi hubungan penyelenggaraan rapat kualitas garut 7l1| dengan tokoh agama dan tugas pemerintahan koordinasi penyelenggaraan ful, kali um pasirwangi, dana tokoh masyarakat umum tingkat dengan tokoh pemerintahan pasirwangi alokasi kecamatan agama tokoh kecamatan mum masyarakat malalajumlah dana yang tugas dan meningkatnya pelaksanaan kab. transfer fungsinya bidang persentase patroli dalam kualitas garut umum. penegakan peraturan penanganan ranaka penyelenggaraan pasaran kali dana perundang undangan gangguan trantibum pemerintahan penegakan pasirwangi alokasi dan atau kepolisian kecamatan perda perkara umum negara republik indonesia las program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum allarsentase dana pengamalan pancasila, jumlah meningkatnya penyelenggaraan kab. transfer pelaksanaan undang urusan pelaksanaan kualitas garut umum. undang dasar negara upacara hari penyelenggaraan pena kali pemerintahan umum pasirwangi, dana republik indonesia tahun dilimpahkan besar nasional pemerintahan pasi alokasi pelestarian pak phn) kecamatan asirwangi lokasi bhinneka tunggal ika pada lama mum serta pertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia jumlah rapat nata persentase dana fasilitasi, koordinasi dan sosialisasi dan meningkatnya penyelenggaraan kab. transfer pembinaan bintik, urusan pembinaan kualitas garut umum. sosialisasi, konsultasi) wawasan penyelenggaraan tahun pemerintahan umum pasirwangi, dana wawasan kebangsaan angs dilimpahkan kebangsaan pemerintahan pasirwangi alokasi dan ketahanan nasional yang dan ketahanan kecamatan kepada camat umum nasional rencana kerja pemerintah kecamatan pasirwangi tahun persentase jumlah dana meningkatnya penyelenggaraan pelaksanaan kab. transfer pelaksanaan tugas forum urusan rapat kualitas garut umum. koordinasi pimpinan pat penyelenggaraan pad tahun pemerintahan umum koordinasi pasirwangi, dana kecamatan png pemerintahan dilimpahkan kepada pimpinan pasirwangi alokasi kecamatan camat kecamatan umum lalu| program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa labela| fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa jumlah meningkatnya dana pelaksanaan kualitas kab. transfer fasilitasi administrasi persentase desa fasilitasi penyelenggaraan saru, tahun umum tata pemerintahan desa berkinerja baik administrasi pemerintahan pasirwangi, dana tata kecamatan pasirwangi alokasi pemerintahan umum dana meningkatnya fasilitasi penerapan dan persentase desa jumlah kualitas kab, transfer penegakan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pena tahun berkinerja baik pasirwangi, dana perundang undangan razia pemerintahan pasirwangi alokasi kecamatan umum dana meningkatnya fasilitasi penyusunan persentase desa jumlah kualitas kab, transfer perencanaan dokumen penyelenggaraan pad dokumen berkinerja baik pasirwangi, dana pembangunan partisipatif rpt pemerintahan pasirwangi alokasi kecamatan umum total |a, rencana kerja pemerintah kecamatan pasirwangi tahun rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah rencana kerja kecamatan pasirwangsirwangrencana kerja pemerintah kecamatan pasirwangi tahun keluaran jumlah pakaian dinas hasil tersedianya pakaian dinasrencana kerja pemerintah kecamatan pasirwangpengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan masukan apbd rp. keluaran jumlah unit kendaraan pengangkut sampah hasil tersedia kendaran pengangkut sampah capaian meningkatnya pelaksanaan tugas kantor pengadaanpengadaan tanah untuk bangunan kantor kantor kecamatan hasil tersedianya tanah untuk bangunan kecamatanpeningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat wilayah kecamatan masukan: apbd rp. keluaran: jumlah pelaksanaan pemberdayaan masyarakat wilayah kecamatan pembinaan rt rw) hasil meningkatnya kemampuan sdm aparatur desa capaian meningkatnya pelaksanaan tugas kantorkegi: apbd rp. keluaran: jumlah pelaksanaan patroli dalam rangka penegakan perda perkara rencana kerja pemerintah kecamatan pasirwangi tahun hasil meningkatnya pelaksanaan tugas kantorpembinaan dan pengawasan pemerintahan desa kegiatan yang dilaksanakan yaitu rencana kerja pemerintah kecamatan pasirwangi tahunsirwangaaaaauw bwm bbbbbb bmmmmmrmm rencana kerja pemerintah kecamatan pasirwangi tahunsirwangkecamatan pasirwangsirwangsirwangsirwangi ruang lingkup perencanaan pembangunan kecamatan pasirwangpasirwangpasirwangi tahunistem informasi pemerintahencana kerja pemerintah kecamatan pasirwangi tahun |
salinan bupati karang nya provinsi jawa tengah peraturan bupati karanganyar nomor tahun tentang kedudukan, su nan org isasi, tugas, fungsi dan tata kerja serta uraian tugas sekretariatmaka perlu men takkan peraturan bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja serta sekretariat1sasi, tugas, fungsi,danat dprd adalah sekretariat dprd kabupaten karanganyar. sekte baris dprd adalah sekretaris dprd kabupaten karanganyarbagian kesatu diri dari sekretaris dprd; bagian umum dan keuangan, terdiri dari sub bagian program dan keuangan; sub bagian tata usaha dan kepegawaian; dan sub bagian rumah tangga. bagian persidangan dan perundang undangan, terdiri dari: sub bagian kajian perundang undangan; sub bagian persidangan dan risalah;; sub bagian fasilitasi pengawasan; dan sub bagian kerjasama dan aspirasinkesekretariatan dan kepegawaian dprd; fasilitasi penyelenggaraan rapat, persidangan dan risalah dprd; penyelenggaraan administrasi program dan keuangan dprd; penyelenggaraan administrasi rumah tangga dprd; penyelenggaraan kajian perundang undangan; penyelenggaraan administrasi humas protokol dan publikasi; penyelenggaraan fasilitasi penganggaran; penyelenggaraan fasilitasi pengawasan; penyelenggaraan kerjasama dan aspirasi; penyediaan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan dprd; dan pelaksanaan tugas lainrupakan unsur pelaksana pelayanan kegiatan umum dan keuangan serta kesekretariatan dprd. bagian umum dan keudalam mempunyai tugas membantu sekretaris dprd melakukan perencanaan,pegawaian, dan pelayanan administrasi. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam kepala bagian umum dan keuangan, mempunyai fungsi: penyelenggaraan ketatausahaan sekretariat dprd;laksanjawab dprd; penyusunan perencanaan anggaran sekretariat dprd; pelaksanaan evaluasikkoordinasikan dan evaluasi laporan keuangan sekretariat dprd; pelaksanaan evaluasi pengadministxasian dsebagaimana dimaksud dalam huruf angka mempunyai tugas: menyusun bahan perencanaan; menyusun rencana kerja dan anggaran rka) dan dokumen pelaksanaan anggaran dpa) baik mumpersediaan gu) tambahan uang persediaan tu) belanja langsung ls); menganalisis laporan kinerja; dan menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. kepala sub bagian tata usaha dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam huruf angka mempunyai tugas:dan menyiapkan bahan administrasi pembuatan daftar urut kepangkatan dan formasi pegawai. kepala sub bagian rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam huruf angka mempunyai tugas: mengatur dan memelihara kebersihan kantor komplek sekretariat dprd; mengatur dan memelihara aman dan tammlaksana pelayanan kegiatan persidangan dan perundang undangan dprd. bagian persidangan dan perundang unddalam mempunyai tugas membantu sekretaris dprd dalam memfasilitasi pelaksanaan persidangan dan pelayanan perundang undangan dprd, mempunyai fungsi pelaksanaan pelayanan kegiatan persidangan dan perundang undangan dprd; penyelenggaraan kajian perundang undangan; fasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah; fasilitasi penyusunan naskah akademik dan draf perda inisiatifda inisiatif; fasilitasi penyelengaraan persidangan; penyusunan risalah rapat; mengoordinasikan pembahasan perda; pelaksanaan verifikasi, koordinasi dan evaluasi daftar inventaris masalah dim); pelaksanaan verifikasi, koordinasi dan evaluasikepala sub bagian kajian perundang undangan sebagaimana dimaksud dalam huruf angka: undangan; membuat konsep bahan penyiapan draf rancangan peraturan daerah inisiatif; merancang bahan pembahasan peraturan daerah; dan menyusun bahan daftar inventaris masalah dim). kepala sub bagian persidangan dan risalah sebagaimana dimaksud dalam huruf angkadan menyiapkan penyusunan rancangan rencana kerja dprd. kepala sub bagian humas, protokol dan publikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf angka mempunyai tugas: menyusun bahan komunikasi dan publikasi; merancang administrasi! kunjungan kerja dprd; menyusun bahan keprotokolan pimpinan dprd; merencanakan kegiatan dprd; dan merencanaksur pelaksana unsur pelaksana pelayanan kegiatan penganggaran dan pengawasan dprdm fasilitasi pelaksanaan penganggaran dan pengawasan dprd. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam kepala bagian fasilitasi penganggaran dan pengawasan, mempunyai fungsi pelaksanaan fasilitasi penganggaran dan pengawasan dprd; pelaksanaan fasilitasi, verifikasi,; pelaksanaan fasilitasi, memverifikasi, dan koordinasinggaran pendapatan belanja daerah apbd);;; pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasikoordinasi penegakan kode etik dprd; pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi dukungan pengawasan penggunaan anggaran; pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi pengawasan pelaksanaan kebijakan; pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi penyusunan pokok pokok pikiran dprd; pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi persetujuan kerjasama daerah; dan pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinyajawab kepada kepala bagian. kepala sub bagian fasilitasi penganggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf angkauda kebijakan umum perubahan anggaran prioritas plafon anggaran sementara pas) perubahan; menyusun bahmenyusun bahan pembahasan perda pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah apbd); menyusun bahan pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya; menyusun bahan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah;akri). kepala sub bagian fasilitasi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf angka;dan menyusun bahan pengawasan pelaksanaan kebijakan. kepala sub bagian kerjasama dan aspirasi sebagaimana dimaksud dalam huruf angka mempunyai tugas:dan melaksanakan kerjasama sekretariat dprd dan dprd.s dprd menyampaikan laporan hasil pelaksanaan urusan pemerintahan kepada bupati melalui sekretaris daerah paling sedikit (satu) kali dalam setahun. sekretaris dprdprd, kepala bagian, dan kepala sub bagian, dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. sekretaris dprd, kepala bagian,prd, kepala bagian, dan kepala sub bagian melaksanakan sistem pengendalian item pemerintah. sekretaris dprd bertanggungjawab memimpin, mengoordinasikan dan memberikan. pengarahan terhadap pelaksanaan tugas bawahan. sekretaris dprdsekretaris dprd wajib melakukan koordinasi dengan camat. sekretariat dprdpada sekretariat dewan perwakilan rakyfx jm bupati karanganyar, ttd juliyatmono diundangkan karanganyar pada tanggal sekretaris daerah, ttd sukarno berita daerah kabupaten karanganyartahun<* ffi>nomor salinan sesuai dengan aslinya aria daerah karanganyar hukum,bupati karanganyar ttd juliyatmono |
salinbudidaya, membawahi seksi pemberdayaan pembudidaya ikan kecil: seksi kelembagaan pembudidaya ikan, dan seksi pengelolaan pembudidayaan ikan.unit pelaksana teknis daerah utd)ikanlolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya dan pelayanan usaha perikananggaran pemerintah daerah pad): memimpin pembahasan dengan bawahan terkait penjabaran dpa dinasikanan, menetapkan petunjuk operasional masing masing program dan kegiatan yang tertuang dalam dpa dinas dan kebijakan umum bidang perikanbagigendalikan, membina, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang perikanan, menyelenggarakan koordinasi dengan instansi teknis terkait, ilbidang perikananbidang perikanumum dan kepegawaian, sub bagian program dan keuangyangdtangkap bidang pengelolaan perikanan tangkaprikanan tangkap. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada bidang pengelolaan perikanan tangkap mempunyai fungsi perencanaan operasional urusan pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan urusan pengelolaan perikanan tangkap, cc. pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan pengelolaan perikanan tangkaptangkap, membawahi: seksi pemberdayaan nelayan kecil,tangkaidentifikasi terkait pengelolaan perikanan tangkap, menganalisis dan mengembangkan kinerja bidang pengelolaan perikanan tangkap, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pada bidang pengelolaan perikanan tangkapkepada atasan, il. member perencanaan kegiatan pemberdayaan nelayan kecil, pelaksanaan urusan pemberdayaan nelayan kecil, pembagian pelaksanaan tugas pemberdayaan nelaynelayan kecil, merancang rumusan dan kebijakan terkait pemberdayaan nelayan kecil, melakukan pendidikan dan pelatihan teknis penangkapan ikan, melakukan pendampingan kepadayediaan sarana dan prasarana perikanan tangkapyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap mempunyai fungsi perencanaan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap, pelaksanaan urusan penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap, pembagian pelaksanaan tugas penyediaansarana dan prasarana perikanan tangkap dipimpin oleh seorang kepala sekssarana dan prasarana perikanan serta informasi sumber daya ikan, merancang rumusan dan kebijakan terkait penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap, melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap, melaksanakan penjaminan ketersediaan sarana dan prasarana perikanan tangkanelayan kecil. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi kelembagaan nelayan kecil mempunyai fungsi perencanaan kegiatan kelembagaan nelayan kecil, pelaksanaan kegiatan kelembagaan nelayan kecil, cc. pembagian pelaksanaan tugas kegiatan kelembagaan nelayan kecilkelembagaan pelaku utama perikanrikanan budidaya. kabupaten lebak. dinas perikanan yang selanjutnya disebut dinas adalah dinas perikanan kabupaten lebak. kepala dinas adalah kepala dinas kelautan dan perikanlaku utama perikanan adalah nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, pemasar hasil perikanan dan masyarakat yang melakukan usaha bidang kelautan dan perikananuntuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada bidang pengelolaan perikanan budidaya mempunyai fungsi perencanaan operasional kegiatan pengelolaan perikanan budidaya, pengelolaan kegiatan perikanan budidaya, cc. pengendalian,budidaya, membawahi: seksi pemberdayaan pembudidaya ikan kecil, seksi kelembagaan pembudidaya ikan, dan seksi pengelolaan pembudidayaan ikan. bidang pengelolaan perikanan budidaya dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinyatur penyusunan rencana pemberdayaan pembudidaya ikan, mengatur penyediaan dan fasilitas data dan informasi pembudidaya ikan, memberi petunjuk pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, mengatur pembinaan mutu pakan ikan dan obat ikan, memberi petunjuk upaya pelestarian sumber daya ikan, mengatur pembinaan cara pembenihan ikan yang baik dan cara pembesaran ikan yang baik, memberi petunjuk penyediaan dan pelestarian benih ikan, calon induk, dan induk ikan yang bermutu dan berkualitas: melaksanakan pembangunan rehabilitasi sarana dan prasarana pokok utd perikanan budidaya air tawar dan payau daerah, melaksanakan percontohan budidaya (air tawar, payau dan lautmelaksanakpembudidaya ikmbudidaya ikan kecil. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi pemberdayaan pembudidaya ikan kecil mempunyai fungsi perencanaan kegiatan seksi pemberdayaan pembudidaya ikan kecil, pelaksanaan kegiatan seksi pemberdayaan pembudidaya ikan kecil, cc. pembagian pelaksanaan tugas kegiatan seksi pemberdayaan pembudidaya ikudidaya ikan kecil terkait pembudidayaan ikan kecil, perancangan rumusan dan kebijakan terkait pemberdayaan pembudidaya ikan kecil, melakukan peningkatan kapasitas pembudidaya ikan kecil: melakukan pendampinganmelakukan pembinaan cara pembenihan ikan yang baik dan cara pembesaran ikan yang baik, melakukan percontohan budidaya ikan (air tawar dan air payau)igpembudidayapembudidaya ikan. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi kelembagaan pembudidaya ikan, mempunyai fungsi perencanaan kegiatan kelembagaan pembudidaya ikan, pelaksanaan kegiatan kelembagaan pembudidaya ikan, cc. pembagian pelaksanaan tugas kegiatan kelembagaan pembudiembudidayaterkait kelembagaan pembudidaya ikan, merancang rumusan dan kebijakan terkait kelembagaan pembudidaya ikpembudidayapembudidayaanpembudidaya ikan. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi pengelolaan pembudidayaan ikan mempunyai fungsi perencanaan kegiatan pengelolaan pembudidayaan ikan, pelaksanaan kegiatan pengelolaan pembudidayaan ikan, cc. pembagian pelaksanaan tugas kegiatan pengelolaan pembudidayaanbudidayaanpengelolaan pembudidaya ikan, penyediaan data dan informasi pembudidayaan ikan dalam (satu) daerah, melakukan penyediaan prasarana pembudidayaan ikan dalam (satu) daerah, melakukan penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam (satu) daerah, melakukan penyediaan benih ikan, calon induk dan induk ikan yang bermutu atau berkualitas, melakukan pelestarian calon induk, induk atau benih ikan, melakukan upaya pelestarian sumber daya ikan, melakukan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya dalam (satu) daerah, pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan darat: il. perencanaan, pengembangan, pemanfaatan dan perlindungan lahan untuk pembudidayaan ikan darat: perencanaan dan pengembangan pemanfaatan air untuk pembudidayaan ikan daratusaha perikanan bidang pelayanan usaha perikalingkup bidang. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada bidang pelayanan usaha perikanan mempunyai fungsi perencanaan operasional kegiatan pelayanan usaha perikanan, pengelolaan kegiatan pelayanan usaha perikanan, cc. pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan usaha perikanbidang pelayanan usaha periklayanan terkait perizinan budidaya ikan, melaksanakan kajian teknis terkait izin usaha budidaya ikan, mengatur dan memfasilitasi penerbitan sup pembudidaya ikan, pelayanan penerbitan tanda daftar bagi pembudidaya ikan kecil topik) dan tanda pencatatan kapal pengangkut ikan hidup pipih), mengatur pendaftaran, penerbitan, dan pencatatan kapalmenetapkan prosedur pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan tpi), melaksanakan pembinaan dan pendampingan dalam pengelolaan tempat pelelangan ikan tpi): memberi petunjuk dalam melaksanakan revitalisasi sarana dan prasarana tempat pelelangan ikan tpi): melaksanakan fasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan dan kemitraan usaha, il., pexxtempat pelelangan ikan tpitempat pelelangan ikan tpi). untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi pengelolaan tempat pelelangan ikan tpi) mempunyai fungsi perencanaan kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan tpi), pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan tpi), cc. pembagian pelaksanaan tugas kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan tpi): dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. seksi tempat pelelangan ikan tpi)roduksi perikanan tangkap, merancang rumusan dan kebijakan terkait pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan tpi), menetapkan prosedur pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan tpi), melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap para pengurus tempat pelelangan ikan tpi): melakukan revitalisasi sarana dan prasarana tempat pelelangan ikan tpiusaha dan kemitraan usaha perikanusaha dan kemitraan usaha perikanan. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi usaha dan kemitraan usaha perikanan mempunyai fungsi perencanaan kegiatan usaha dan kemitraan usaha perikanan, pelaksanaan urusan usaha dan kemitraan usaha perikanan, cc. pembagian pelaksanaan tugas usaha dan kemitrausaha dan kemitrausaha kecil dan mitra usaha: merancang rumusan dan kebijakan terkait usaha dan kemitraan usaha perikanan, pelayanan rekomendasi teknis penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil:, melaksanakan fasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha dan investasi usaha, melaksanakan pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi kepada pelaku utama perikananingkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam (satu) daerah kabupaten,, melaksanakan kegiatan gemar makanusaha perikanan,usaha perikanan. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi pengawasan dan pengendalian usaha perikanan mempunyai fungsi perencanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian usaha perikanan, pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian usaha perikanan, cc. pembagian pelaksanaan tugas kegiatan pengawasan dan pengendaliengawasan dan pengendalian usaha perikanan, merancang rumusan dan kebijakan terkait pengawasan dan pengendalian usaha perikanan, melakukan pemantauan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan usaha perikanan, melakukan pelayanan terkait perizinan usaha bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam (satu) daerah kabupateukan kajian teknis terkait ijin usaha budidaya ikan, melaksanakan koordinasi perizinan terpadu usaha perikanan terkait penerbitan surat izin usaha perikanan sup) pembudidaya ikan, tanda daftar pembudidaya ikan kecil topik), tanda pencatatan kapal pengangkut ikan hidup pipih), dan bukti pencatatan kapal perikanan bpk) gt, melakukan pencatatan dan penerbitan tanda daftar bagi pembudidayaan ikan kecil topik) dan tanda pencatatan kapal pengangkut ikan hidup pipih), melakukan pencatatan kapal ukuran gt, ildaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan yang beroperasidaftaran kapal perikanan dengan ukuran sampai dengan gtikanan. kewenangan dinas dalam menyelenggarakan urusan bidang perikanan sebagaimana dimaksud pada meliputi pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidayalebak bagan struktur organisasi dinas perikanan kabupaten lebak kepala dinas dan keuangan dan kepegawaian fungsional bidang pengelolaan bidang pengelolaan bidang pelayanan perikanan tangkap perikanan budidaya usaha perikanan seksi pemberdayaan pembudidaya ikan tempat pelelangan nelayan kecil kecil ikan seksi pengelolaan prasarana perikanan kemitraan usaha pembudidayaan ikan tangkap perikanan seksi pengawasan seksi kelembagaan seksi kelembagaan keterangan garis kedudukan garis koordinasi bupati lebak, ttd. iti octavia jayabaya pengawasan sumber daya perikanan, dan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. bagian kedua sub urusan pengelolaan perikanan tangkap sub urusan pengelolaan perikanan tangkap yang diselenggarakan oleh dinas meliputi pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupatencc. pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan tpi), pendaftaran d, (satu) daerah kabupaten kota, dan. bagian ketiga sub urusan pengelolaan perikanan budidaya sub urusan pengelolaan perikanan budidaya yang diselenggarakan oleh dinas, meliputipembudidayaan ikan kecil, cc. penerbitan tanda daftar bagi pemudi daya ikan kecil topik) dalam (satu) daerah kabupaten kota, dan pengelolaan pembudidayaan ikan. bagian keempat sub urusan pengawasan sumber daya perikanan sub urusan pengawasan sumber daya perikanan yang diselenggarakan oleh dinas, meliputi kota,bagian kelima sub urusan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sub urusan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang diselenggarakan oleh dinas, meliputicc.ningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi non konsumsi dan usaha pengolahan dalam (satu)pemerintah pada bidang urus, mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis dalam bidang perikanan, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum bidang perikanan, cc. pengawasan dan pembinaan tugas bidang perikan, bidang pengelolaan perikanan tangkap, membawahi seksi pemberdayaan nelayan kecil, |
pi. sen bupati toraja utara peraturan bupati toraja utara nomor tahun tentang pengelolaan barang milik kabupaten torajalaan disempurnakprovinsi sulawesi selatanelolaan barang milik daerah kabupaten torajaraja utara. saman sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten toraja utatuan kerja perangkat daerah skpd)rncaanunya kembali tanah selanjutnya diserahi serta ban berikut fasilitasnya setelan, nan dan atau sarana berakhirnya jangka bangun milik dae guna adalah pemanfaatan bar cara rupa tanah oleh pihak lai ang melainkan bangunan dan at aan dengan fasilitasnya, dan setelah sells sarana berikut diserahkan untuk dia pembangunannya digunakan oleh pihak 1ai tersebut dalam jangka waktu lain disepakati. tertentu yang snap asan sadarkan menghapus barang ,upati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan wbupati pati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan arang mili milik daerah mempunyai wewenang: menetapkan lebih akan pengelolaan daerah: "tang milik menetapkan bumi dan penggunaan, pemanfaatan, atau indah menetap manan tanah dan bangunan: menetapkan kebijakan dengan milik daerah: gamawan barang mengajak ajukan usul pemindahtanganan milik daerah yang memeluk ang rlu dewan perwakilan persetujuan rakyat daerah dprd): menyetujui usul pemindah tan penghapusan barang milik bara kanan dan tan sesuai kewenangannya: dan batas f(.satuan kerja perangkat daerah skpd) selaku pengguna, kepala bidang bagian umum unit pengelola barang milik daerah selaku pembantu pengelola, kepala unit pelaksana teknis daerah selaku kuasa pengguna, penyimpan barang milik daerah, dan fi.us san, dan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh bupati dan atau dewan perwakilan rakyat daerah dprd)atuan kerja berangkat daerah skpd) ebi mena mela ola berang: danntarabidang kepala bagian umumyimpan barang milik daerah adalah pegawai yang bertugas untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang yang berada pada skpd. pengurus barang adalah pegawai yang berb perencanaan dan pengadaan bagian kesatu perencanaan kebutuhan dan penganggaran kepala bidang kepada bagian umum unitdan standarisasi harga. bantuan lebih lanjut mengenai standar sarana prasarana kerja pemerintahan daerah bagaimana dimaksud pada huruf diatur dengan peraturan bupati. isasi standarisasi harga sebagaimana dimaksud pada huruf ditata akan dengan bupati keputusan satu bar ang maa perangkat daerah sebagai pengguna nam merencanakan dan menyusun kebutuhan rencana kerja dan anggaran satuan rangkanggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd), tidak diskriminatif, dan akuntabel. (l) pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalamatuan kerja perangkat daerah skpd). pengelola menetapkan panitia pengadaan dan panitia pemeriksaan barang dan jasa. kepala satuan kerja perangkat daerah skpd)makaatau swakelola. hasil pengadaan sebagaimana dimaksud dalam yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) dilaporkan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah skpd)apbd)an dokumen kepemilikan penguasaan yang sah. s5) hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada dan dicatat dalam daftar barang milik daerah. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksudkan pada dan diatur dengan peraturan bupati. bab penerimaatuan kerja perangkat daerah skpd)etentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerimaan dan pengurusan barang milik daerah dan sebagaimana dimaksud pada bupati. diatur dengan peraturan barang yang tidak bergerak dilakukan penerimaan pejabat yang ditunjuk, dan oleh kepala skpd atau fe) but melalui selanjutnya dilaporkan kepada pengelola. barang daerah sebagaimana penerima lah diperiksa oleh ada dilakukan sete santan pemeriksa barang daerah ppid). dalam penerimaan barang sebagaimana dimakan teknis basal dilakukan setelah diperiksa sans!bupatiatuan kerja perangkat daerah skpd). setiap tahun anggaran kepala unit satuan kerja wajib melaporkan keadaan atau sisa barang kepada bupati melalui pengelola. bab vii penggunaan status penggunaan barang milik daerah untuk masing masing satuan kerja perangkat daerah skpd)atuan kerja perangkat daerah skpd) dan yang diterima kepada r nskpd)guna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barangataupemakaian kekayaan daerah atas pemanfaatan penggunaan barang tersebut. pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlakuatauketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pinjam pakai barang milik daerah kepada alat kelengkapan dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana dimaksud pada diatur pihak lain dilaksanakan dalam rangka: gan "optimalkan daya guna dan hasil guna milik daerah: dan rang meningkatkan penerimaan daerah. kerjasama dilas barang milik daerah gan bentuk: kerjasama pemanfaatan barang mili atas tanah dan atau lik daerahataugian keenam bi:apbd) sebagainya dibebankan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd). biaya persiapan perjanji apbd)dalamcara pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen, pengamanan fisik dengan cara pemasaran, pemasokan tanda batas untuk tanah dan bangunan, selain tanah dan bangunan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan: dan pengamanan hukum, dengan cara melengkapi bukti status kepemilikan. (l) barang milanggaran dan atau kuasa pengguna anggaran(l),pbd) atau sumber lain yang serencanaan kota dan tidak efisien lagi dapat dihapus dari daftar inventaris atau dipindahtangankan setiap pemindahtanganperang daerah yang dihapus sebagaimana dimaksud pada dan dilaksanakan melalui penjualan pelelangan tukar menukar (ruilslag), hibah, atau penyertaan modal pemerintah daerah. hasil pelelangan penjualan sebagaimana dimaksud pada huruf seluruhnya kas daerah. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penandatanganan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada dan diaturhapus(l) huruf dapat dihapus dijual setelah berumur tahun atau lebih. kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada huruf dapat dihapus dijual setelah berumur (tujuh) tahun atau lebih. kendaraan dinas operasional khusus lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf dihapus setelah berumur (lima) tahunpengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada dan diberikan bagi: pejabat negara daerah yang menggunakan kendaraan dinas dimaksud berumur (lima) tahun atau lebih: dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah dprd) yang menggunakan kendaraan dinas dimaksud berumur (lima) tahun atau lebih. kendaraan perorangan dinas yang digunakan oleh pejabat negara yang sudahsebagaimana dimaksud pada dantujuh) tahun atau lebih, karena rusak dan atau tidak efisien lagpelelangan kendaraan dinaspembelik daerah memperhatikan penggolongan rumah dinas sesuai ketentuan peraturan perundang undanganulsebagaimanatanahketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjualan rumah dinas golongan iii sebagaimana dimaksud dalam dan: atau pelepasan dengan tukar menukar tukar gulingasebagaimana dimaksud pada dikecualikan bagi tanah yang sudah ada bangunan rumah golongan iii atasnya. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelepasan hak sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati antara pemerintah daerah dengan pemerintah daerah laindaerah dapat berupa tanahedprd), pengelola barang melaksanakan tukar menukar selain tanah dan bangunan setelah mendapat ap,tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam dan diatur dengan peraturan bupati. bagian kelima hibah hibah barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf:an huruf yang bernilai atas rp. (lima milyar rupiah), pelaksana kan setelah mendapat persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah dprd). ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud dalam dan dantentuan lebih lanjut mengenai penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada diaturbumi) dan atau kepada pihak ketigbersertifikat bidang penilaian aset.(berdasarkan ketentuan peraturan perundang undanganatuan kerja perangkat daerah skpd) bertanggung jawab untuk menginventarisasi seluruh barang milik daerah yang ada satuan kerjanyabidang bagian umum perlengkapanbidang bagian umum perlengkapan unit pengelola barang milik daerahatuan kerja perangkat daerah skpd) yang bersangkutan(h) pelaksanaan sensus barang daerah sebagaimana pada (l) dilakukan dengan cara swakelola dan atau penyedia barang jasa. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sensus barang daerah sebagaimana dimaksud pada diaturbarang menghimpun laporan sebagai idangn insentifapat diberikan insentif dan atau tunjangansebagaimana dimaksud dalam yang lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam dan mengakibatkan kekurangan perbendaharaan dikenakan tuntutan perbendaharaan. pengurus barang sebagaimana dimaksud dalamatau lalai membuat perhitungan, maka penyimpan barang atau bendaharawan barang,makatuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada dan diatur dengan peratur dengan melibatkan inspektorat, bagian hukum atau lembaga hukum. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian barang daerah yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada dan diatur dengan peraturan bupati. bab xvii larangan barang milik daerah yang digunakan untuk kepentingan umum dilarang: digadaikan, dibebani hak tanggungan (sebagai jaminan), atau dipindahtangankan sebagaimana dimaksud dalam bab xix sanksi administrasi penyimpan barang dan pengurus barang yang tidak melaksanakan kewajibannya atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan dikenakan sanksi administrasi dan atau ganti rugi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. pihak lain yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan dan dikenakan sanksi berupa pembatalan perjanjian. bab ketentuan peralihan pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, barang milik daerah yang telah ada wajib dilakukan inventarisasi dan diselesaikan dokumen pemilihannya. penyelesaian dokumen kepemilikannyanegara. pengelolaan barang milik daerah yang terkait dengan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam dan dan pemindahtanganan sebagaimana dimaksud dalama32 bab xxmengenaiutara, frederik bakti ring diundangkan rantepao pada tanggal januari sekretaris daerah kab toraja utara, lebaran antena'bpt4 tentang organ til sasi day tata xer.'a ai{ai}emi i{perawatan pemeriistaii i(kabupaten pa}iekasais dengan rahmat tuhan yang maha esa menimbang mengingat bupati pamen(asan,xpll sl< bl2 olo, nomor menkes pb xll dan nomor tahun z}rcu?tinggirr st< b 2olo, nomor t962 menkes pb dan nomor 42o rcr lfi tentang nilai dan peringkat akreditasi program studi pada program diploma ill; memutus(an: peraturan bupati tentang organisasi dan tata kerja akademi keperawatan pemerintah i(kabupaten pamekasan. bab eil keahliannya dalam rangka menunjang tugas dan fungsi perangkat daerah. akademi keperawatan adalah perangkat daerah yang dibentuk sebagai unsur pelaksana fungsional bidang pendidikan diploma bidang kesehatktdudukaiy, tugas dan fungsi akademi keperawatan bagian kesatu kedua lan akademi keperawatan merupakan perangkat daerah yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana fungsional bidang pendidikan diploma bidang kesehatan. pengembangan pendidikan vokasi dalam program diploma bidang kesehatan; penelitian 3 iii orgaitisasii susunan organisasi akademi keperawatan terdiri atas direktur; wakil direktur bidang akademik; wakil direktur bidang kemahasiswaan; wakil direktur bidang kerjasama; sekretariat, terdiri atas sub bagian umum; sub bagian program; dan sub bagian keuangan; kelompok jabatan fungsional. bagan struktur organisasi akademi keperawi{jabaraii tugas, dewa",bagi, taitggt'itg jawab dan wewtivang bagian kesatu direktur direkturyusun dan melaksanakan perencanaan strategis melalui koordinasi, pembagian tugas, arahan, binaan, dan evaluasi kinerja bawahan sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut; dan menemukan, memeriksa, mengevaluasi dan mengesahkan rencana anggaran; kewajibanmelalui dewan pembina sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut; tanggung jawab bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah atasmasyarakat; bertanggung jawab dalam menjamin tercapainya sasaran mutu organisasi; wewenang dan wewenang dan mengambil keputusan dan tindakan sesuai dengan mekanismetu direktur paragraf alimpin pelaksanaan seluruh kegiatan meliputi pendidikan, perpustakaan, laboratorium keperawatan, penelitian dan pengabdian masyarakat; dan mengembangkan oknum pengelolaan organisasi dalam upaya peningkatan mutu pendidikan; kew4jiran melaksanakan perintah kedinasan dari atasan yang berkaitan dengan bidang tugasan agung jawaban tanggung jawabmencapai rn sasaran mutu. wewenang dan pengabdian masyarakat; menegur menegakkan disiplin dan mengembangkan staf dosen; menjalin komunikasi, koordinasi dan membangurmatif sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan; memberikan usulan penambahan kebutuhan dosen dan menentukan calon dosen yang diterima sesuai hasil seleksi; memberikan wr.aparagraf2 waktu direktur bedebagian dalam bidang kemahasiswaan; kewajiban5r tanggungjawab:bertanggung jawab dalam segala bentuk kegiatan yang diadakan oleh ikatan alumni organisasi; wewenang menjalin komunikasi dan membangun kerjasama dengan pihak terkait untuk kepentingan kemahasiswaan;paragraf wakil direktur bidang ker sama wakil direktur bidang kerjasama mempunyai tugas pokok, kewajiban, tanggung jawab, wewenang, der tugas tambahan sebagai berikut tugas pokok membantu tugas direktur dalam bidang operasional untuk pencapaian.n sasaran strategik organisasi melalui koordinasi bagian dalam bidang kerjasama; kewajiban s; tanggung jawabsamadua sama dengan pihak lain baik yang bersifat lokal, regional, nasional maupun internasional untuk meningkatkan mutu kegiatan tri dharma perguruan tinggi berdasarkan asas baik dalam maupun luar negeri, meliputi kontrak daya dalam kegiatan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; penerbitan karya ilmiah; penyelenggaraan pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah lain; dan bentuk kerja warna lainnya untuk meningkatkan kinerja organisasi. menjalin kerjasama dengan lembaga lain, meliputi magang; beasiswa; penelitian; pemanfaatan sumber daya; penyelenggaraan pertemuan ilmiah kegiatan ilmiah lain; penerbitan karya ilmiah dan bentuk kerja sama lainnya untuk meningkatkan kinerja organisasi. mengembangkan berbagai progr rm pemasarangian ketiga sekretaris,et sekretariatsub bagian dalam bidang pengelolaan kepegawaian dan umum, program, dan keuangan; dan membantu direktur dalam menyusun, memeriksa, dan mengevaluasi rencana anggaran; kewajiban; tanggung jawabmbimbing, membina, menegur menegakkan disiplin, dan mengembangkan staf administrasi; menilai dan mengevaluasi pekerjaan staf administrasi5r mengoordinasikan pen susunan dan pelaksanaan peraturan akademik; mengoordinasikan penyelesaian berbagai persoalan hukum yang dihadapi organisasi; menjadi perantara dengan pihak luar; mengelola kegiatan penciptaan citra organisasi; melaksanakan pembuatan dan penyimpanparagraf sub bagian umum subwarkat, dan dalam bentukfle; men rusun statistik surat menylperlengkapan pendidikan lalat tulis kantor; membantu menyiapkan sarana dan prasarana pembela.ikrar4 menginventarisasi sarana dan prasarana pembelajaran baik kepada mahasiswa maupun dosen; menginventarisasi dan menyiapkan soal ujian tulis dan praktek; mengumpulkan data dan memperbaharui kartu inventaris ruangan serta perlengkapan lainnya setiap tahun anggaran; mengisi buku induk barang dengan tepat dan benaryimpan sarana dan pasar rna pembelajaran,n serta mendistribusikan sesuai kebutuhan pada3ngparagraf sub bagian program sub bagian program mempunyai has sebagai berikut menghimpun, mengolah, mengkaji, dan meneliti data dalam rangka penyusunan rencana program dan anggaran; merencanakan dan men5rusun dokumen pembangunan; mengoordinasikan perencanaan program, kegiatan, dan a sasipembuatan umpan balik hasil pen ska gerakan dan mengembangkan program unggulan jangka pendek dan jangka panjang organisasi. paragraf sub bagian keuangan sub bagian keuangan mempunyai tugas sebagai berikut melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pembukuan, pembayaran, dan pertanggungjawaban penggunaan dana yang bersumber dari mahasiswa; menyusun anggaran rutin atau anggaran lainnya; men5rusun ren ura penggunaan anggara.dan melaksanakan pembayaran gaji, honorarium, uang lembur, perjalanan dinas, pekan'aan borongan, dan pembelian serta pengeluaran lainnya. bab i(eloupiok jabatan ri'nguoi{al pada akademi keperawatanrja. kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sebagai berikut merumuskan strategi dan menyusun rencana peningkatan dan pengembangan kualitas pendidikan menyusun perencana.i4siaran; melaksanakan monitoring dan evaluasi disiplin dan kinerja para dosen; rekapitulasi jam mengajar dosen; men)rusun laporan secara periodik berkala; melaksanakan tugas laib tata ker.akademi keperawatan maupun dalam hubungannya dengan instansi pemerintah dan atau instansi lain. bab vii pembiayaan akademi keperawatan dibebankan pada sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak bab viii egan2 ol4 bupati pamekasan, pembiayaan apbd serta mengikat. diundangkan pamekasan padatanggal 1rl rini ,i sek daerah, . "{f ., l+. ^e, pamekasan tahun nomor berita daerah kabupaten bagasi struktur organisasi akademi kiperawatait lampiran peraturan bupati pamekasan nomor tahun tentang organisasi dan tata kerja akademi keperawatan pemerintah kabupaten pamekasan bupati direktur kelompok jabatan fungsional sub bagian umum sub bagian keuangan wakil direktur bidang kerjasama wakil direktur bidang akademik wakil direktur bidang kemahasiswaan bupati pamekasan, |
bupati pangandaran peraturan bupati pangandaran nomor tahun lampiran (tiga belas), bahwa rancanganrancangan peraturan bupati pangandaran tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada huruf telah dievaluasi oleh gubernur jawa barat berdasarkan keputusan gubernur jawa barat nomor nomor kep. keu tentang evaluasi rancang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf danuraian lebih lanjut mengenai anggaran pendapatan dan belanjbupati tentang perubahan apbd. keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada iniini,bupati tentang apbd. pengeluaran sebagaimana dimaksud pada iniiniaminiinisalinandana non kapitalsebagaimana dimaksud pada terdiri dari: pelayanan persalinan, pelayanan rawat inap, dan pelayanan rujukanberdasarkan hasil . jasa pelayanan non kapital yang diberikan oleh dinas kesehatan kepada utdenanganan keluhan masyarakatkepadakpjs baik sebagai peserta penerima bantuan iura,pjsparagraf kesatu dana kapital bpjs melakukan pembayaran dana kapital kepadadinas kesehatan. bendahara dana kapital jaminan kesehatan nasional pada dinas kesehatan menyetorkan dana yang diterima dari bpjs kas daerah. kepala dinas kesehatan menyusun rencana pendapatan dan belanja dana kapital jaminan kesehatan nasional tahun berjalejabat pengelola keuangan daerah. bendahara dana kapital jaminan kesehatan nasional pada dinas kesehatan mencatat dan menyampaikan realisasi pendapatan dan belanja setiap bulan kepada kepala dinas kesehatdinas kesehatanan undangan bidang pengelolaan keuangan daerah. kepala dinas kesehatan jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan paling tinggijasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh dinas kesehatan kepada utd puskesmas dan utd laboratorium kesehatan daerah |
mia provinsi banteupati serang, menimbang :a.pemerintah kabupaten serang tahun anggarab llangsung dan kebutuhan sehari hari kantor, maksimal kebutuhan (satu) bulan,#eweummwornmn angan satuan kerja perangkat daerah persediaan rp) badan penanggulangan bencana daerah badan perencanaan pembangunan daerah dinas perhubungan, komunikasi dan informatika masyarakat dan perempuan dream tatanan, perkebunan pan eng gg0e. peternakan rekanan abbr daya mineral, kelautan ban opo perikanan bupati serang, taufik beriman |
ten bupati pangandaran provinsi jawa barat peraturan bupati pangandaran(apbapbsalinan bupati kediri peraturan bupati kediri nomor tahun 2oi5 tentang penerapan harikerja,{ kediri menimbang bupati kediri, bahwa untuk meningkatkan disiplin dan kinerja pegawai serta pelayanan kepada masyarakat, perlu penegasan terhadap pelaksanaan jam kerja dan apel kerja bagi pegawai lingkungan pemerintah kabupaten kediri; bahwa ketentuan jam kerja dan apel kerja pegawai lingkungan pemerintah kabupaten kediri yang ditetapkan dalam keputusan bupati kediri nomor tahun tentang penerapan (lima) hari kerja bagi instansi lingkungan pemerintah kabupaten kediri sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini, sehinga perlu dilakukan penyesuaian bahwa berdasarkan telaahan staf kepala bagian organisasi nomor tanggal november terlihatg00, maka perlu mengatur tentang penerapan hari kerja, jam kerja, dan apel kerja bagi pegawai lingkungan pemerintah kabupaten kediri bahwa berdasarkan pertimbangan s bagaimana dimaksud dalam huruf huruf dan huruf perlu menetapkan peraturan bupati tentang jam kerja dan apel kerja bagi pegawai aparatur sipil negara asn) lingkungan pemerintah daerah kabupaten keditentang pedoman pelaksanaan hari kerja pemerintah peraturan menteri dalam negeri nomor pembentukan produk hukum daerah nomor tahun lingkungan lembaga tahun tentang peraturan daerah kabupaten kediri nomor tahun oobmenetapkan memutuskan: peraturan bupati kediritentang penerapan (lima) hari kerja kedirgawai aparatur sipil negara yang selanjutnya disebut pegawai asn adalah pegawawabuntuk bekerja. jam kerja adalah waktu dijadwalkan bagi pegawai untuk bekerja. apel ke[a adalah apel untuk mengetahui kesiapan dalam pelaksanaan tugas. bab penerapan jam kerja dan apel kerja bagi pegawai lingkungan pemerintah kabupaten kediri adalah sebagai berikut jumlah hari kerja adalah (lima) hari dalam (satu) minggu yaitu hari senin, selasa, rabu, kamis, dan jumat jumlah jam kerja efektif adalah jam, dengan rincian sebagai berikut hari senin sampai dengan kamis, masing masing (delapan) jam (lima belas) menit; hari jum'at, selama (empat) jam (tiga puluh) menit pengaturan hari dan jam kerja hari senin kamis pukul hari jumat pukul pengaturan jam apel kerja hari senin kamis pukul wib hari jumat pukul wib penerapan jam kena dan apel kerja sebagaimana dimaksud dalam berlaku bagi seluruh unit kerja lingkungan pemerintah kabupaten kediri kecuali penyelenggara pendidikan tk, td, mp, dan sta, lembaga pendidikan pelatihan pegawai khususnya bagi proses belajar mengajar, rsud, puskesmas, dam, dan pasar. terhadap unit kerja yang karena sifat pekerjaannya melaksanakan pelayanan umum diatur sendiri oleh pimpinan unit kerja. bab iii ketentuan penutup pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, maka keputusan bupati kediri nomor tahun tentang penerapan lima) hari kerja bagi instansi lingkungan pemerintan staf kepala bagian organisasi nomor tanggal november perihal dengan hasil peserta rapat memutuskan perubahan jam kerja dan apel kerjadag pan rms aasumedang, menimbang bahwa program beras untuk rumah tangga miskin raskin) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dalam pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras: bahwa diperlukan suatu pengorganisasian dan pengelolaan yang tepat, bahwa sesuai dengan ketentuan dalamatker raskin bertanggungjawab untuk mengantarkan beras dari gudang sampai titik distribusi (desa kelurahan) atau tempat lain yang ditunjuk atau disepakati sebagai titik distribusi, karena satu dan lain hal tidak memungkinkan untuk diserahkan titik distribusi desa kelurahan, untuk membantu mengantarkan beras sampai titik distribusi, satker raskin dapat mewakilkan menugaskan kepada para pembantu satker raskin yang telah ditunjuk, namun demikian tanggungjawab tetap berada pada petugas satker raskin yang bersangkutan,, apabila terdapat raskin yang tidak sesuai dengan kualitas yang ditetapkan, tim koordinasi programuntuk diganti dengan kualitas yang sesuai, setelah sampai titik distribusi, harus dibuat berita acara serah terima bast) yang ditandatangani oleh petugas satker raskin dengan pelaksana distribusi setempat sebagai petugas pelaksana titik distribusi dan disaksikan oleh saksi yang ditunjuk, dalam bast harus dicantumkan nomor bast, spa do, jumlah kuantum, jumlah rts pm dan alokasi. bast dibuat minimal rangkap (dua), lembar asli untuk petugas satker raskin dan salinannya untuk arsip desa kelurahan, petugas pembantu satker raskin tidak diperbolehkan untuk menandatangani berita acara serah terima bast) ataupun menerima uang pembayaran hasil pendistribusian beras raskin dari pelaksana distribusi kecuali atas sepengetahuan petugas satker raskin, setelah bast ditandatangani, maka tanggungjawab pendistribusian beras kepada penerima manfaat beralih menjadi tanggungjawab pelaksana distribusi, oo. biaya pendistribusian beras dari gudang sampai titik distribusi menjadi tanggungjawab perum bulog sub divisi regional bandung. mekanisme pendistribusian beras program raskin dari titik distribusi penerima manfaat yaitu sebagai berikut: pelaksana distribusi bertanggungjawab atas pemeriksaan, penerimaan, pendistribusian, penerimaan hpb raskin dari rts pm, serta penyelesaian pembayaran kepada perum bulog sub divisi regional bandung, pelaksana distribusi raskin menyerahkan raskin kepada rts pm sebanyak kg rts bulan dengan harga rp. , kg netto dan dicatat dalam formulir dpm dpm sebagaimana dimaksud pada huruf dilaporkan secara berjenjang kepada tim koordinasi program raskin tingkat kecamatan dan tim koordinasi program raskin kabupaten, pelaksana distribusi harus mendistribusikan raskin dari sampai rts pm, pelaksana distribusi wajib memberikan laporan secara rutin tentang pelaksanaan pendistribusian beras desa kelurahan termasuk penyelesaian pembayaran kepada tim koordinasi raskin kecamatan. setelah selesai dilakukan pendistribusian beras oleh satker raskin untuk satu kecamatan, maka berdasarkan bast per desa kelurahan harus segera dibuat berita acara per kecamatan dengan menggunakan model blank mba o. bab viii biaya pendistribusian biaya operasional penyaluran raskin dari menjadi tanggungjawab pemerintah kabupaten sumedang dan disesuaikan dengan kemampuan apbd kabupaten sumedang. apabila pemerintah kabupaten sumedang tidak dapat menyediakan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada biaya operasional dapat berasal dari partisipasi masyarakat. besaran jumlah biaya operasional sebagaimana dimaksud padajawab program raskin desa kelurahan menetapkan besaran jumlah biaya operasional penyaluran beras raskin dar. bab pembayaran dengan mempertimbangkan luas wilayah, jarak, letak geografis, jangkauan pelayanan dan infrastuktur pendistribusian raskin dari tb, pembayaran hpb raskin dari rts pm kepada pelaksana distribusi raskin sebesar rp. , kg dengan jangka waktu paling lambat (empat) hari sejak dilakukan pendistribusian oleh satker. uang hpb raskin sebagaimana dimaksud pada harus langsung disetor rekening hpb bulog melalui bank yang telah ditunjuk atau diserahkan langsung kepada satker raskin yang kemudian langsung disetor rekening hpb bulog. pembayaran hpb raskin sebagaimana dimaksud pada dibuatkan tanda terima hasil penjualan raskin tt hpr) rangkap (tiga) oleh satker raskin. tanda terima hasil penjualan raskin tt hpr) sebagaimana dimaksud pada diberikan kepada pelaksana distribusi raskin setelah dilakukan konfirmasi bankkepala desa lurah dapat mencabut penunjukan sebagai pelaksana distribusi raskin dan melaporkan kepada upm program raskin kabupaten sumedang. untuk kelancaran penyaluran raskin bulan berikutnya, kepala desa lurah dapat menunjuk pengganti pelaksana distribusi raskin. bab pengelolaan dan pengorganisasian dalam rangka meningkatkan efesiensi dan efektifitas pelaksanaan program raskin kabupaten sumedang agar tercapai indikator kinerja program raskin dibentuk tim koordinasi program kabupaten, kecamatan dan pelaksana distribusi raskin tingkat desa kelurahan. tim koordinasi program raskin kabupaten merupakan pelaksana program raskin tingkat kabupaten yang berkedudukan bawah dan bertanggungjawab kepada bupati. tim koordinasi serta melaporkan hasilnya kepada tim koordinasi raskin provinsi. fungsi dan uraian tugas tim koordinasi program raskin ditetapkan dengan keputusan bupati. tim koordinasi program raskin kecamatan merupakan pelaksana program raskin tingkat kecamatan yang berkedudukan bawah dan bertanggungjawab kepada camat. tim koordinasiserta melaporkan hasilnya kepada tim koordinasi raskin kabupaten. dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada tim koordinasi kecamatan mempunyai fungsi: perencanaan penyaluran raskin kecamatan, pelaksanaan validasi dan pemutakhiran daftar rts pm, sosialisasiprogram raskin kabupaten. struktur tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada terdiri dari penanggungjawab, ketua, sekretaris, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi serta pengaduan yang ditetapkan dengan keputusan camat. keanggotaan tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada terdiri dari sekretaris kecamatan, kepala seksi yang membidangi program raskin, koordinator statistik kecamatan ksk) dan unsur instansi terkait tingkat kecamatan. kepala desa lurah dapat memilih dan menetapkan salah satu alternatif pelaksana distribusi raskin yaitu: kelompok kerja pokja), kelompok masyarakat poems). pelaksana distribusi raskin adalah pelaksana program raskin tingkat desa kelurahan yang berkedudukan bawah dan bertanggungjawab kepada kepala desa lurah. pelaksana distribusidalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud padasub divre bandung td, pendistribusian dan penyerahan raskin kepada rts pm tb, cc. penerimaan htr raskin dari rts pm paling lambat (empat) hari dan disetor langsung rekening bank yang ditunjuk oleh perum bulog sub divre bandung, apabila desa kelurahan tidak tersedia fasilitas sebagaimana dimaksud pada huruf dapat melakukan penyetoran langsung secara tunai kepada perum bulog sub divre bandung, penyelesaian administrasi penyaluran raskin dengan penandatanganan berita acara serah terima bast) td: membuat daftar realisasi penjualan beras sesuai model dpm dan melaporkan tim koordinasi program raskin kecamatants pm, masyarakat umum dan instansi penanggung jawab. sosialisasi program raskin sebagaimana dimaksud pada meliputi mekanisme distribusi beras, pemahaman tugas, tanggungjawab dan fungsi masing masing instansi, hak dan kewajiban rts pm, mekanisme pembayaranprogram raskin tingkat kabupaten dilaksanakan oleh tim koordinasi program beras untuk keluarga miskin raskin). bab xii pengendalian dan pelaporan pelaksana distribusi wajib membuat laporan secara berkala kepada tim koordinasi raskin tingkat kecamatan yang meliputi a.hasil pelaksanaan kegiatan pendistribusian beras program raskin setiap tahunnya, b.penyelesaian pembayaran beras program raskin setiap tahunnya. laporan penyelesaian pembayaran beras sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan bahan laporan tim koordinasi tingkat kecamatan kepada tim koordinasi tingkat kabupaten yang disampaikan melalui kepala bagian ekonomi setda kabupaten sumedang. berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam tim koordinasi raskin tingkat kecamatan wajib melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendistribusian beras program raskin pada tahun berjalan. penanganan terhadap setiap masalah dan atau pengaduan yang timbul dari masyarakat atas pelaksanaan program raskin pada tahun berjalan sedapat mungkin diselesaikan oleh masing masing instansi sesuai dengan lingkup bidang tugas dan tanggungjawabnya secara bertingkat. terhadap masalah tunggakan pembayaran beras program raskin pada tahun berjalan yang tidak dapat diselesaikan oleh instansi terkait, dapat diselesaikan melalui unit pengaduan masyarakat upm). apabila masalah tunggakan pembayaran beras sebagaimana dimaksud pada masih belum dapat diselesaikan maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui jalur hukum atas usulan dari inspektorat kabupaten sumedang. bab xiii unit pengaduan masyarakat untuk menampung, mengidentifikasi, menganalisis dan menerima masukan, serta menindaklanjuti terhadap segala bentuk keluhan atau pengaduan dari masyarakat penerima manfaat raskin dibentuk unit pengaduan masyarakat upm) yang ditetapkan dengan keputusan bupati. pengaduan masyarakat tentang pelaksanaan raskin dapat berasal dari pelaksana distribusi, penerima manfaat, masyarakat umum, juga media masa. penanganan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada dikoordinasikan oleh unit pengaduan masyarakat upm) program raskin kabupaten sumedang. fungsi dan uraian tugas upm program raskin ditetapkan dengan keputusan bupati. unit pengaduan masyarakat upm) program raskin kabupaten sumedang berada dibawah koordinasi inspektorat kabupaten sumedang dengan alamat komplek pacuan kuda kabupaten sumedang telepon bab xivpelaksanaan penyaluran beras bersubsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah@)teknis tentangrum bulog sub divisi regional adalah perum bulog sub divisi regionalim koordinasi raskin tingkat kecamatan adalah tim yang dibentuk tingkatyang membidangi raskin, dan anggota terdiri dari aparat kecamatan, koordinator statistik kecamatan ksk) dan pihak terkait yang dipandang perluabupaten sumedang pada tahun beras untuk rumah tangga miskin raskin)tik distribusi selanjutnya disingkat adalah tempat atau lokasi penyerahan beras raskin dari perum bulog sub divisi regional bandungdaerah kabupaten sumedang dengan perum bulog sub divisi regional bandung. titik bagiatker raskin adalah satuan kerja pelaksana penyaluran raskin yang dibentuk dan ditetapkan oleh kepala perum bulog sub divisi regional bandung terdiri dari ketua dan anggota yang diangkat dengan surat perintah sp) kepala perum bulog sub divre bandung. harga terus beraselaksana distribusi raskin adalah kelompok kerja pokja) titik distribusi raskin atau kelompok masyarakat poems) yang ditetapkan oleh kepala desa lurah yang diberrumah tangga sasaran penerima manfaat program raskin yang selanjutnya disingkatts yang bersumber dari basis data terpadu untuk program raskin melalui mekanisme modes muel. dpm adalah model daftar penyalurengganti hasil pemutakhiran daftar rts pm raskin oleh musyawarah desa kelurahan. pendataan program perlindungan sosial selanjutnya disingkakelurahepala perum bulog sub divre bandunepala perum bulog sub divre bandung untuk mengeluarkan dan menyerahkan beras raskin. berita acara serah terima beras raskinyang ditandatangani perum bulog sub divre bandung dan pelaksana distribusi. kualitas beras adalah beras medium kondisi baik, sesuai dengan persyaratan kualitas beras yang diatur dalam intruksi presiden tentang kebijakan perkerasan yang berlaku. bab ruang lingkup, tujuan dan sasaran bagian kesatu ruang lingkup peraturan bupati ini mengatur tentang tata cara pendistribusian beras, sasaran penerima manfaat, lamanya pendistribusian, harga yang harus dibayar oleh masyarakat miskin serta pengaduan apabila terjadi kejanggalan dalam pendistribusian raskin kabupaten sumedang. bagian kedua tujuan peraturan bupati ini bertujuan. bagian ketiga sasaran sasaran yang ingin dicapai dari program raskin kabupaten sumedang adalah berkurangnya beban pengeluaran rtsprogram raskin dialokasikan untuk kecamatan yang terdiri dari desa dan kelurahan kabupaten sumedang. bab iii penetapan pagu pagu raskin untuk kabupaten sumedang ditetapkan oleh gubernur jawa barat berdasarkan padari. setelah penetapan pagu sebagaimana dimaksud pada pemerintah kabupaten sumedang melalui tim koordinasi program raskin tingkat kabupaten sumedang menetapkan alokasi beras untuk setiap kecamatan dan desa kelurahan se kabupaten sumedang yang ditetapkan dengan keputusan bupati. pendistribusian raskin kabupaten sumedang dialokasikan selama bulan, mulai bulan januari sampai dengan bulan desember dengan pengalokasian dilakukan satu bulan sekali. pagu raskindesa kelurahan. dalam hal desa kelurahan terdapat tunggakan raskin dalam bulan berjalan, pagu raskin desa kelurahan yang bersangkutan tidak dapat didistribusikan. apabila pagu raskin kecamatan dan desa kelurahan tidak dapat diserap sampai dengan tanggal desember tahun berjalan, maka sisa pagu tersebut tidak dapat didistribusikan pada tahun berikutnya. bab penetapan rumah tangga sasaran penerima manfaat (rts pm) rts pm yang berhak mendapatkan raskin yaitu rts yang terdaftasebagai dasar penetapan rts pm. dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik rts pm desa kelurahan, dimungkinkan dilaksanakan modes musket atau muscat untuk modes musket melakukan validasi dan pemutakhiran daftar rts pm, untuk rts pm tunggal yang meninggal dunia yang dinilai layak, cc. rumah tangga lain yang dinilai layak sebagaimana dimaksud pada huruf, pelaksanaan modes musket dilaksanakan satu kali pada awal tahun setelah dpm diterima oleh pemerintah desa kelurahan atau dapat dilaksanakan pada tahun berkenaan sesuai dengan kebutuhan, serta dituangkan dalam berita acara dan frp dibuat rangkap (tiga), apabila setelah dilakukan validasi dan pemutakhiran daftar rts pm desa kelurahan, koordinasi program raskin kecamatan dan tim koordinasi program raskin kabupaten, frp hasil muscat sebagaimana dimaksud pada huruf dihampiri berita acara pelaksanaan muscat, pengiriman frp disampaikan kepada sekretariat tnp2k gedung grand kebon sirih, lt. jakarta pusat telepon bab penetapan titik distribusi lokasi bertempat desa kelurahan atau tempat lain atas kesepakatan tertulis antara pemerintah kabupaten sumedang dan perum bulog sub divre bandung. bab penetapan titik bagi lokasi ditetapkan jawab program raskin tingkat desa kelurahan menetapkan lokas kabupaten sumedang. bab vii penerbitan beras bupati mengajukan spa kepada kepala perum bulog sub divisi regional bandung berdasarkan pagu raskin. berdasarkan spa sebagaimana dimaksud pada kepala perum bulog sub divre bandung menerbitkan spp do beras untuk setiap kecamatan desa kelurahan. penerbitan spp do sebagaimana dimaksud pada menunjuk kecamatan, desa kelurahan dengan mencantumkan jumlah rts pm dan kuantum beras sesuai besarnya pagu alokasi yang telah ditetapkan. penerbitan spp do sebagaimana dimaksud pada hanya dapat dilakukan terhadap desa kelurahan yang sudah melunasi pembayaran alokasi bulan sebelumnya. spp do tidak dapat diterbitkan jika desa kelurahan masih mempunyai tunggakan kepada perum bulog sub divisi regional bandung. masa berlaku spp do tidak dapat diperpanjang dan akan berakhir pada akhir bulan sejak spp do diterbitkan. bab vii mekanisme pendistribusian mekanisme pendistribusian beras dari gudang perum bulog sub divisi regional bandung sampai titik distribusi adalah sebagai berikut: spp do yang diterbitkan oleh perum bulog sub divisi regional bandung diserahkan kepada satker raskin yang telah ditunjuk untuk dasar pengambilan beras gudang, satker raskin harus berkoordinasi dan memberitahukan tentang rencana dan jadwal waktu pengiriman kepada tim koordinasi raskin kecamatan dan atau pelaksana distribusi sebelum melaksanakan pendistribusian beras, tim koordinasi raskin kecamatan, pelaksana distribusi dapat mengatakan anggotanya untuk ikut menyaksikan pengeluaran penimbangan beras digadang untuk meyakini kebenaran beras dan kuantum yang akan diterima, pengambilan beras digadang harus dilakukan sendiri oleh satker raskin yang namanya tercantum dalam do, dan tidak dibenarkan pengambilan beras diwakilkan dan atau dikatakan kepada pembantu satker raskin ataupun pihak lain: berdasarkan spp do, satker raskin mengambil beras gudang perum bulog sub divre bandung dan menyerahkan kepada pelaksana distribusi raskin td,dana desa tahun bupati bolaang mongondow utara, menimbang bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari dana desa sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor tahun tentang anggaranpedoman pengelolaan keuangan desa, dipandang perlu menetapkan pedoman pelaksanaan dana desab jumlah dan mekanisme pembagian dana desa jumlah dana desa tahun sebesar rp. (empat miliar delapan ratus tiga puluh enam juta enam ratus empat ribu rupiah) yang terbagi atas: dana langsung untuk (seratus enam) desa sebesar rp. (empat miliar delapan ratus tiga puluh enam juta enam ratus empat ribu rupiah), mekanisme pembagian dana langsung sebagaimana dimaksud pada huruf menggunakan pola dana desa merata ddm) dan dana desa proporsional ddp)dana desa merata ddm)dana desa proposional ddp): dan pelunasan pajak.jumlah dana desa dd)dana desa pengelolaan dana desa dd) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari apb desa. seluruh kegiatan yang didanai dengan dana desa dd)dana desa dd)dana desa prosentase penggunaan dana desapengadaan inventaris kantor (computer, mesin ketik, meubeluer papan nama sangat, perangkat desa, bpd, dan lpm), peningkatan kapasitas perangkat desa, insentif tenaga administrasi operator sima dan belanja listrik, air dan telpon kantor desa, belanja pengadaan buku buku administrasi desa serta belanja pengumpulan, pengolahan dan publikasi data profiltujuhjalan setapak, pembangunan perbaikan gedung tk, paud dan posyandu, pembangunan kantor desa dan kelembagaan, serta penunjang kegiatan bina keluarga balita, bina keluarga remaja, bina keluarga lansia, (sepuluh persen) untuk kegiatan pemberdayaan pkk seperti kegiatan posyandu, pos paud dan serta insentif untuk tenaga guru non pns dan paud, serta posyandu, (sepuluh persen) untuk menunjang kegiatan pemberdayaan lembaga atau sebutan lain yang ada desa berupa pengadaan inventaris kelembagaan desa dan peningkatan kapasitas kelembagaan, dan (sepuluh persen) untuk menunjang kegiatan badan permusyawaratan desa, seperti: pengadaan inventaris bpd dan peningkatan kapasitasdana desa penyaluran dana desa dilakukan setelah desa menetapkan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa apb des).adan permusyawaratan desa bpd) terhadap rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa dan daftar hadir pelaksanaan rapat. setelah apb desdana desa ditransfer pada rekening pemerintah desa melalui bank sulut cabang pembantu borok.minggu kedua bulan april, tahapan kedua sebesar (empat puluh persen) pada minggu kedua bulan agustus, dan tahapan ketiga sebesar (dua puluh persen) pada minggu kedua bulan november. penyaluran tahap pertam. dokumen rencana penggunaan dana rpd) (satu) tahun dan foto kondisi pekerjaan fisik (nol persen), rencana penggunaan dana rpd) untuk dana desa seratus persen): laporan penyelenggaraan pemerintahan desa ppd) dan laporan keterangan pertanggungjawaban kpj) tahun sebelumnya, peraturan desa tentang apb des tahun dan rencana kerja pembangunan desa rkd) tahun penyaluran tahap keduo0 (empat puluh persen)enyaluran tahap ketigdana desa pada bank yang telah ditunjuk diwajibkan kepada bendahara desa melampirkan: rekomendasi pencairan dana desa dari kepala badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa atas nama bupati bolaang mongondow utara, dan kartu tanda penduduk dan surat keputusan pengangkatan bendahara. pencairan danapribadi. bab tim fasilitasi, pendamping dan pelaksana dana desa dalam rangka efektifitas pelaksanaan dan terbitnya pengelolafasilitasi tingkat kabupaten terdiri atas: ketua asisten bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat sekretaris daerah. tim pendamping tingkat kecamatan terdiri dari: kepala seksi yang berkenaan. tim pelaksana tingkat desa terdiri dari penanggung jawab administrasi kegiatan: sekretaris desa poros, penanggung jawab operasional kegiatan: poros pembangunan, dan bendahara: bendahara desa. tugas tim asistensi tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada adalah melaksanakan asistensi atas dokumen anggaran pendapatan dan belanja desa apb des), melaksanakan diseminasi secara luas akan kebijakan, data informasi tentang dana desa, melakukan bimbingan teknis atas pengelolaan dana desa termasuk monitoring dan evaluasi atas pelaksanaannya, menentukan besaran melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan dana desa dalam setiap proses tahapan kegiatan, memediasi pemecahan masalah atas pengelolaan dana desanggaran pendapatan dan belanja desa sebelum diserahkan oleh tim pelaksana dana desa kepada tim fasilitasi kabupaten, melakukan validasi atas dokumen pertanggungjawaban dana desa, dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas tugas pendampingan pengelolaan dana desa kepada bupati bolaang mongondow utara melalui tim fasilitasi tingkat kabupaten. tugas tim pelaksana tingkat desa sebagaimana dimaksud pada adalah melaksanakan kegiatan pengelolaan dana desa sesuai dengan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa dan rencana penggunaan dana rpd), membuat dokumen pertanggungjawaban atas penggunaan dana desadana desa. bab vii sistem pelaporan dan pengawasan dana desa pelaksanaan penggunaanasistensi tingkat kabupaten. laporan dari tim pelaksana tingkat desa terdiri dari laporan penggunaan dana desa tahapan dan ii, serta laporan akhir yang merupakan laporan keseluruhan pelaksanaan dana desa dalam (satu) tahun anggaran. subtansi laporan penggunaan dana desa tahapan atau ii, meliputidana desa, termasuk dokumentasi foto kemajuan fisik,tahun dan laporan akhir dana desa termasuk spj (dua puluh persen) disampaikan paling lambat tanggal bulan desember tahun subtansi laporan akhir, meliputi: pendahuluan, program dan kegiatan dana desa rencana penggunaan dana rpd) dana desa, cc. pelaksanaan penggunaan dana desa100 (seratus persen), dan penutup. pengawasan terhadap pelaksanaan dana desadana desa. hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, pengawasan oleh masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial terhadap pelaksanaan dana desaseluruh penerimaan dan pengeluaran dana desa harus dibuktikan dengan kwi spt), surat perintah perjalanan dinas spp), kwikwian biaya perjalanan dinas sebagaimana diatur dalam peraturan bupati bolaang mongondowdana desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksanaan apb des dan rkd. bab viii3irdana desa tahun daftar rekapitulasi dana desa untuk masing masing desa malah add sangkut debitur sidodaai debut kompor dernier memuat tesoooooooo:| bintang pemimpi a5000. tut (radang barat debut "olga tilt sora sooko bimetatt etnis sebohabakit dituntut "obohabakit dituntut oma seteoasoooo:| barat (dambusarang denyut daftar tinput majoor sooko0o00| demi momoa essoooooo00,| dasar ooo dem sejimomonga seumur sfiomt benar ama toko000000 | debate benar dejumtung benar dom asoooooooo benar comblang timur comblang pantai bupati bolaang mongondow utara, ttd kepri contoh bupati padang lawas utara, menimbang bahwa tarif retribusi tempat penginapan mess) milik pemerintah kabupaten padang lawas utara telah diaturbahwa setelah dilakukan evaluasi dan peninjauan beberapa tarif retribusi tempat penginapan mess) dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan kebijakan daerah bidang pengelolaan mess, perlu dilakukan perubahan tarif retribusi yang penetapannya dengan peraturan bupati.mengingatdinas dinaslembaga teknis daerah kabupaten padang lawas utara, peraturan daerah kabupaten padang lawas utara nomor tahun tentang organisasi, tata kerja kecamatan dan kelurahan pada pemerintah daerah kabupaten padang lawas utara, memutuskan:. page ketentuan berita daerah kabupaten padang lawas utara tahun nomor pada diubah sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut: struktur dan besarnya tariff retribusi ditetapkan sebagai berikut: pejabat negara, anggota dprd, pns rp. hari kamar umum rp. hari kama.page |
provinsi jawa timur menimbang bahwa dalam rangka optimalisasi penerapan kebijakan akuntansi pemerintah daerah berdasarkan peraturan pemerintah nomor tahun o7o tentang standar akuntansi pemerintahan, perlu menetapkanh*5 tentang hibah gada instansi pemerintah gambaran negara republik indonesia tahun nomor tambatan tembakan negara republik indonesia nomor l41 peraturan pemerintah nomor tahun 2olo tentang standar akuntansi pemerintahan (l,lembaran negara republik indonesia tahun z}rc nomor tambahan kembaran negara republik indonesia nomor o3); peraturan menteri dalam negeri nomor tahun oo61 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari apbd; f"rat tt*ttol42ot4 tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah. menetapkan t2. t771; peraturan pemerintah nomor tahun oo5 pengelolaan keuangan daerah perccoll peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang pedoman pemberian hibah dan bantaran sosial yang bersumber dari apbd; peraturan. menetapkan ketentuan dalam lampiran angka pengukuran aset tak berwujud dalam peraturan bupati pamekasan nomor tahun oi4 tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah berita daerah tahun at4 nomor diubah sehingga berbunyi sebagai berikut pengukuran aset ta& bemrqfnas, metode saldo menurun dan metode unit produksi{tg dapat diatribusikan secara langsung adalah biaya statersebut dapat digunakan; dan langsung agar aset biaya pengujian untuk menjamin aset berfungsi secara baik. tersebut dapat peng ul;dapat disajikan perolehan. biaya kebolehannya tidak dapat ditelusuri sebesar nilai wajar pengeluaran setelah pengeluaran setelah perolehan pengeluaran setelah awal suatu aset tidak berwujud yang memperpanjang masa manfaat ditambahkan pada nilai aset tidak berwujud yang bersangkutan. suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran biayaidak berwujud tersebut yang dipelihara; bertambah ekonomis efisien, dan atau; bertambah volume, dan atau; bertambah kapasitas produksi. nilai pengeluaran belanja atas pemelihara aan aset tidak berwujud tersebut harus sama dengan atau melebihi nilai satuan minimum kapitalisasi aset tidak berwujud. nilai satuan minimum kapitalisasi adalah pertambahan nilai aset tidak berwujud dari pengembangan aset tidak berwujud tersebutet tidak berwujud yang bersangkutan. apabila hasil perhitungan lebih kecil dari tarif amortisasiet tidak berwujud. sedangkan apabila hasil perhitungan lebih besar dari tarif amortisasi pertahun maka pengeluaran tersebut diakui sebagai belanja modal yang pada akhirnya akan menambah nilai aset tidak berwujud tersebut. contoh rp. tahun ao o rp. .00x lo0o o= lkecil dari tarif amortisasi pertahun. dengan demikian pengeluaran belanja tersebut diakui sebagai belanja pemeliharaan yang tidak menambah nilai dan masa manfaat aset tidak berwujud tersebut. contoh rp. tahun 2oo o rp. .00x l00o o= 2besar dari tarif amortisasi pertahun.dengan demikian pengeluaran belanja tersebut diakui sebegai belanja modal sehingga menambah nilai dan masa manfaat aset tidak berwujud tersebut penambahan masa manfaat suatu aset ditentukan dengan cara membandingkan antara nilai satuan minimum amortisasi dengan tarif amortisasinya dan dilakukan pembulatan nilai absolut terdekat.penambahan masa manfaat 35o o 2oo o tahun pembulatan penambahan masa manfaat tahun rp. tahun ao o rp. 25a orp. tahun 20o o rp. penambahan masa manfaat 35o o ;2oo o tahun pembulatan penambahan masa manfaat tahun amortisasi aset tidak berunliudamortisasi aset tidak berwujud sana prinsipnya seperti pen5urutan dalam aset tetap. masa manfaat aset tidak berwujudset tidak berwujudlapat dilakukan secara langsung dengan mengurangi aset tidak berwujud atau membentuk akun lawan akumulasi amortisasi aset tidak berwujudset tidak berwujudditerima hingga periode berikutnya. amortlsasl untuk aset tak berr4falam jumlah yang s una pada periode, atau dengan suatu basis alokasi garis lurus11harus diasumsikan bernilai nihil. amortisasl untuk ast tnilai aset tidak berwujud yang tidak diamortisasi harus ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah aset tidak berwujudset tidak berwujud tersebut mengalami penurunan nilai. penurunan nilai aset tidak berwujud ha"rrs diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. jika terbukti aset tidak berwujud tersebut tidak lagi memiliki mantan ekonomis dimasa mendatang, maka entitas dapat mengajukan proses penghapusan aset tidak berwujud sesuai prosedur dan regulasi yang berlaku. penurunan nilai (npa;ind{tg berlaku. penghentian dan pelepasan aset tak borwqfud aset tidak berwujudset tidak berwujud ham' atau berakhirnya masa manfaat aset tidak berwujud sehingga perlu diganti dengan yangersebut tidak bidak berwujud lingkungan pemerintah lazim disebut sebagai pemindahtanganan. sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor tahun zad yang dalamnya termasuk aset tidak berwujud dengan cara: dijual; dipertukarkan; dihibahkan; atau dijadikan penyertaan modal daerahset tidak berwujud sesuai dengan ketentuan berlaku. pada saat penghapusan, aset tidak berwujud dihentikan dari pencatatan dan diakui kerugian penghapusan aset tidak berwujud sebesar nilai tercatat netoset tidak berwujud harus diungkapkan dalam lk. estimasi masa manfaat, amortisasi dan formula perhitungannya masa manfaat aset tidak berwujud kodifikasi uraian masa manfaat goodwill tidak terbatas hak paten atau hak cipta tahun royalti tahun software"re tahun lisensi tahun hasil kajian penelitian tahun aset tak berwujud lainnya tahun sedangkan formula perhitungan amortisasi aset tidak berwujud adalah sebagai berikut nilai yang diamortisasi amortisasi per periode masa manfaat ketentuan formula adalah sebagai berikut amortisasi per periode merupakan nilai amortisasi untuk aset tidak berwujud suatu periode yang dihitung pada akhir tahun. nilai yang dapat diamortisasi merupakan nilai buku per desember ai4 untuk aset tidak berwujud yang diperoleh sampai dengan desember untuk aset tidak berwujud yang diperoleh sampai dengan desember ol4 menggunakan nilai perolehan; dan masa manfaat adalah periode suatu aset tidak berwujudyang digunakan untuk amortisasi adalah metode garis lurus (straight line method) untuk menentukan waktu yang digunakan dalam perhitungan amortisasi aset tidak berwujud yang diperoleh sebelum pemberlakuan kebijakan akuntansi ini, maka pemerintah daerah menggunakan pendekatan tahunan yaitu amortisasi dihitung satu tahun penuh atau dua belas bulan dan penerapan amortisasi ini mulai diterap6 diundangkan pamekasan pada tanggal januari2 ol6 sekretaris daerah kabin#fen pamekasan, # or# achmad syafii berita daerah kabupaten pamekasan tahun nomor |
salinan nge, bupati sukamara provinsi kalimantan tengahkebutuhan pupuk bersubsidi kabupaten sukamara perlupupuk bersubsidi untuk sektor pertanian kabupaten sukamarasukamara. dinas adalah kepala dinas pertanian dan peternakan kabupaten sukamhitung berdasarkecamatan, jenis, jumlah sub sektor dan sebaran bulanan berdasarkan rekomendasi kepala dinasdan peternakdari pupuk an organik dan pupuk organik yang diproduksihet pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada (orange). bab pengawasan dan pelaporanlini ii, lini iii dan liniabupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh penyuluh, pengendali organisme pengganggu tanaman dsetiap (tiga) bulan sekali kepada bupati melalui sekretaris daerah. bupat(tiga) bulan sekali dan atau sewaktu waktu jika diperlukan. bab viiharga eceran tertinggi pupuk bersubsidi kabupaten sukamara tahunamy iola pengelolaan keuanganrumah sakit umum daerah tamiang layarito timur nomor tahun.gelolaan badan layanan umum daerah rumah sakit umum daerah tamiang layangcopyright jdih kabupaten barito timurcopyright jdihcopyright jdih kabupaten barito timur peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara nomor tahun tentang akuntabel:tas pelayanan publikkeputusxii tentang pedoman akuntansi badan layanan umum,. memperhatikan keputusan bupati barito timur tanggal november nomor tahun tentang penetapan penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah pada rumah sakit umum daerah tamiang layang: copyright jdih kabupaten barito timurtamiang layang kabupaten barito timur. bab ketentuan umum dalam peraturan bupati ini, vadalah direktur rsud tamiang layang. rumah sakit umum daerah tamiang layang yang selanjutnya disebut rsud adalah rumah sakitrsud tamiang layang kabupaten barito timur yang selanjutnya disebut blue rsudpyright jdih kabupaten barito timur kabupaten barito timuuntuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran blue rsud. copyright jdih kabupaten barito timur rencana strategis bisnis rsudtamiang layangsud tamiang layangamiang layangtamiang layangrsud tamiang layang mengenai sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh rsud tamiang layang. copyright jdih kabupaten barito timur laporan arus kas ada'copyright jdih kabupaten barito timur akuntabel adalah harus sesuai dengan aturan dan ketentuan terkait dengan pengadaan barang jasa sehingga dapat dipertanggung jawabkan tetap memdapatan blue pendapatan blue bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak ketiga, lain lain pendapatan blue rsud yang sah, apbd, dan apbn. pendapatanjasa layanan pada pasien umum rawat inap sebelum pasien pulangcopyright jdih kabupaten barito timurbukan kegiatan pembiayaan ap3d. pendapatan yang bersumber dari apbn sebagaimana dimaksud dalam huruf dalam hal rsud ditunjuk sebagai pelaksanahuruf dan huruf dikelola langsung untuk membiayai belanja operasional rsud. bab iii pengelolaan dana apbd apbn bagian kesatu pejabat pengelola pejabat pengelola dana apbd apbn terdiri dari:ppt), bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu, dan pembantu bendahara pengeluaran. tugas pejabat pengelola darunan berdasarkan pada rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm). renstracopyright jdih kabupaten barito timurstra sebagaimana dimana dimber dari apbd apbn. penarikan dana sebagaimana ditigamenyajikan informasi pendapatan dan belanja rsud, dan copyright jdih kabupaten barito timur ccerintah laki) disusun sebagai bentuk pertanggungjawran yang berlaku. bagian keenam kebijakan akuntansi kebijakan akuntansi dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. bab pengelolaan, wakil direktur umum dan keuangan selaku pejabat keuangan,, menyusun rencana strategi bisnis blue rsud: menyiapkan rencana bisnis dan anggaran rba) blue rsud, mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada bupati sesuai ketentuan yang berlaku:rsud kepada bupati. copyright jdih kabupaten barito timur pemimpin blue rsud. paragraf pejabat keuangan blue rsud rba), menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran dpa) blue rsudrsud. paragraf pejabat teknis blue rsudlaksanakan kegiatan teknis sesuai rencana bisnis dan anggaran rba): dar cc.ab atas pelaksanaan tugasnya kepada direktur. copyright jdih kabupaten barito timur ppt sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas mengendalikan belanja, melaporkan perkembangan pelaksanaan belanja, dan cc. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan belanja mencakup dokumen administrasi belanja maupua keuangan rsud. ppkyang ditetapkan sesuai ketentuan perundang undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran blue, dan menyiapkan laporan keuangan. paragraf bendahara penerimaan blue bendahara peneriman blue sebagaimana dimaksud pada secara fungsional dan secara administrasi bertanggungjawab kepada pejabat keuangan. bendahara penerimaan blue sebagaimana dimaksud padaerimaan. copyright jdih kabupaten barito timur dalam hal bendahara penerimamana dimaksud pada secara administrasi bertanggungjawab kepada pejabat keuangan. dalam hal bendahara pengeluarmana dimaksud pada dan mempunyai tugas menyiapkan dokumen surat permintaan pembayaran spp) meliputi spp up gl tu dan ls, menyelenggarakan ketatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggungjawabnya, copyright jdih kabupaten barito timurgeluaran blue. (l) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalambangunan jangka menengah daerah rpm). rsbtentang keadaan masa depans5)copyright jdih kabupaten barito timur (|) rsb sebagaimana diunan dengan berpedoman pada rsb blue rsud. penyusunan rba sebagaimana dimaksud pada (l)rosentase amprosentase penganggaran rba diatur lebih lanjut oleh direktur. pola anggaran fleksibel sebagaimana dimaksud dalam merupakan belanja yang dapat bertambah atau berkurang setidaknya proporsional dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional, prognosis laporan keuangan:. copyright jdih kabupaten barito timurajioleh ppid kepada tapi untuk dilakukan penelaahancopyright jdih kabupaten barito timur yang disajikan per jenis belanja. jenis belanja sebagaimana dimaksud pada meliputi belanja pegawai, belanja barang dan atau jasa, dan belanja modal yang tidak dirinci perincian jenis belanja sebagaimana diuntukmana dimaksud dalam paling sedikit mencakup pendapatan dan belanja, proyeksi laporan keuanganblueblue rsud. penarikan dana sebagaimana dimaksud pada yang dipergunakan untuk belanja pegawai, barang dan atau jasa dan belanja modal dilakukan dengan penerbitan surat perintah membayar spm). belanja dilaksanakan berdasarkan dpa yang terinci dalam rba, dipergunakan untuk pembayaran belanja pegawai, barang dan atau jasa dan modal pada tahun berkenaan dan untuk pembayaran utang dan atau biaya yang masih harus dibayar tahun anggaran sebelumnya. copyright jdih kabupaten barito timur berdasarkan dpa sebagaimana dimaksud pada bendahara pengeluaran blue mengajukan surat permintaan pembayaran spp) kepada pejabat keuangan. spp sebagaimana dimaksud pada untuk suatu kegiatan dapat terdiri dari spp ls dan atau spp up gu tu. pengajuan spp sebagaimana dimaksud pada dihampiri dengan daftar rincian penggunaan dana sampai dengan jenis belanja. dpa menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh bupati dengan direktur rsud penandatanganan perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada sekretaris daerahhibah terikat sebagaimana dimaksud dalam diperlakukan sesuai peruntukannya. paragraf belanja belanja terdiri dari unsur biaya yang sesuai dengan strukturnya. copyright jdih kabupaten barito timur biaya umum dan admin:stntukan sebesar (sepuluh persen) sampai dengan (dua puluh persen). paragrafmana dimaksud pada dibuka oleh direktur dan pemegang kas rsud pada bank pemerintah. copyright jdih kabupaten barito timur dalam pengelolaan kas rsud, pemegang kpenerimaan pada setiap hari kerja disetorkan seluruhnya rekening kas rsud. penerimaan melalui transfer disetorkan seluruhnya rekening kas rsud setelah dibuatkan akuntansi. semua penerimcopyright jdih kabupaten barito timurrsudrsudmasa kadaluwarsa. utang dapatatau masyarakat blue. penampakan pembayaran bunga dan pokok pinjaman utang sebagaimana dimaksud pada dianggarkan dalam dpa bluecopyright jdih kabupaten barito timur,pada bank sentral bank umumcc. pembelian sertifikat bank indonesia sbi), dan pembelian surat perbendaharaan negara spnatau cc. investasi langsunglue. copyright jdih kabupaten barito timurbupati. bupati dapat memberikan anggaran untuk msidcopyright jdih kabupaten barito timurmenyusun dan menyampaikan rekonsiliasi pendapatan dan belanja kepada ppid., bagian kelima sistem akuntansi paragraf blue yang disusunblue sebagaimana diuntukcopyright jdih kabupaten barito timur. bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada huruf mencakup surat tanda bukti pembayaran, sts, cc.pada huruf terdiri dari buku jurnal penerimaan kas, buku besar: dan buku besar pembantu. format buku jurnal penerimaerimaan kas diatur lebih lanjut dalam peraturan direkturmana dimaksud meliputi prosedur akuntansi pengeluaran kas yang dibiayai dari apbd apbn, dan prosedur akunmana dimaksud pada huruf meliputi sp2d, spm: copyright jdih kabupaten barito timur bukti transaksi pengeluaran kas lainnya: dan nota debit bankpada (l) huruf terdiri darimana dimaksud pada huruf berupa bukti memorial buku yang digunakan untuk mencatat transaksi dalam prosedur akuntansi aset sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari buku jurnal umum, buku besar, dan buku besar pembantu. format buku jurnal umum, buku besar dan buku besar pemsemua transaksi selain kas. copyright jdih kabupaten barito timurah sakit umum daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan blue. kebijakan akuntansi blue rsudakuntansi rsud sebagaimana dimaksud dalammaupun antar periode, dasar dasar penyajian laporan realisasi laporan operasional untuk blue rsud dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas, dasar dasar penyajian neraca untuk rsud dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas, dasar dasar penyajian laporan arus kas untuk blue rsud yang menyediakan informasi mengenai sumber, dasar dasar penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada catatan atas laporan keuangan,, danpyright jdih kabupaten barito timur bab pengelolaan barang apbd apbn bagian kesatu pengelolaanengadaan barang dan atau jasa apbd apbn barang apbn dicatat dengan sistem informasi manajemen akuntansi barang milik negara. bagian keempat pendayagunaan barang apbd apbndilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. bagian kelima mutasi barang apbd mutasi barang apbd merupakan penambahan atau pengurangan barang apbd, penambahan barang apbd berasal dari pengadaan, hibah, dan perpindahan antar unit kerja. pengurangan barang apbd berasal dari penghapusan, dan perpindahan antar unit kerja. copyright jdih kabupaten barito timurb pengelolaan barang blue bagian kesatu pengelola barang blue terdiri dari direktur sebagai pengguna barang bluearagrafrsudbarang jasa dilaksanakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut pengadaan dengan nilai sampai dengan rp. (satu milyar rupiah) dilakukan dengan metode pengadaan langsung, dan copyright jdih kabupaten barito timurbarang jasa yang berlaku. pengadaan barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh pelaksana pengadaan pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh pejabat pengadaan, tim atau unit pengadaan yang dibentuk oleh direktur yang ditugaskanvmana dimaksud pada dapat memerintahkan seseorang untuk melakukan proses pengadaan langsung untuk barang dan atau jasa lainnya yang harganya sudah pasti dan tidak bisa negosiasi. pengadaan barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam apabila barangdan atau jasa yang belum terdapat dalam dpa blue diperlukan persetujuan direktur untuk melaksanakan proses pengadaan. untuk memenuhi kebutuhan barang jasa yang mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan karena meningkatnya pelayanan yang signifikan sehingga pembunuhannya melampaui batas yang diatur dalam peraturan ini, mbiayaan barang jasa blue dapat menunjuk distributor agen penyalur yang mempunyai kompetensi dalam menyalurkan barang jasa dimaksud melalui proses pengadaan yang dilakukan oleh pejabat pengadaan, tim atau unit pengadaan. paragraf tanda bukti perjanjian tanda bukti perjanjian terdiri atas: bukti pembelian, akuntansi, cc. surat pesanan, surat perintah kerja spk), dan surat perjanjian. copyright jdih kabupaten barito timur ketentuan tanda bukti perjanjian sebagaimana dimaksud pada diatur oleh direktur.pemmber dari anggaran blue. barang blue dicatat sebagaimpenambahan atau pengurangan barang blue, penambahan barang blue berasal dari pengadaan, hibah, dan perpindahan antar unit kerja. pengurangan barang blue berasal dari penghapusan, perpindahan antar unit kerja,ran yang berlaku. copyright jdih kabupaten barito timur bab vii kerjasama g kerjasama sebagaimana dimaksud dalam meliputi kerjasama operasi kso), kerjasama dengan pihak ketiga, cc.bul akibat kerjasama operasi sebagaimana dimana dimaksud huruf merupakan perikatan antara rsud dengan pihak ketiga dalam usaha yang saling menguntungkan. sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan pemanfaatan barang milik rsud oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan uang. usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan usaha diluar pelayanan kesehatan yang memberikan keuntungan bagicopyright jdih kabupaten barito timuntara bupati barito timur, ampera a.y. bebas diundangkan tamiang layang pada tanggal jangan sekretaris daerah kabupaten barito timur, lea sekop berita daerah kabupaten barito timur tahun nomor.!. copyright jdih kabupaten barito timur |
bi'pati tuluitgagttitg provinsi jawa timur peraturan bi'pati tulus{gaga'itg i{nomor tahi'n tentang pedoman umum da.it pei{tapai rincian{ aloi(asi dai{a desa setiap desa kat'pati{ tuli'itgaguitg tahun{ anggaran dengan rahmat that yai{g maria f,sa menimbang bi'pati tt'luggage'i{gmaka pemerintah kabupaten tulungagung mengalokasikan anggaran untuk alokasi dana desa add) dalam apbd kabupaten tulungagunghingga perlu disusun pedoman umum pengelolaan addyang dituangkan dalam peraturan bupatimengingat . <(\tulungagung tahun nomor seri e); peraturan daerah kabupaten t[o16t\tulungagung tahun nomor seri a); ,. menetapkalt beritaulungagung. kecamatan adalah wilayah kera'h. menetapkan7 berita,\tulungagung. kecamatan adalah wilayah keq,fh.z pajak adalah iuran w4yang selanjutnya disingkat siap adalah sebagian dana add yang dialokasikan untuk penghasilan tetap kepada kepala desa dan perangkat desa. alokasi penghasilan perangkat desa selanjutnya disingkat appunjangan penghasilan kepala desa dan perangkat desa selanjutnya disingka dan desa pegunungan. alokasi dasar add adalah dana yang dialokasikan dengan besaran yang sama setiap desa. alokasi formula add adalah dana yang dialokasikan pada setiap desa dengan proporsional berdasarkan variabel variabel. anggaran pendapatan dan belanja desa yang selanjutnya disingkatak terduga. rencana anggaran biaya yang selanjutnya disingkaingkat kecamatan dan tim pembina tingkat kabupaten. dokumen pelaksanaan anggaran yang selanjutnya disingkan s pembinaan adalah pemberian pedoman, standart pelaksanaan, perencana bab prinsip prinsip pengelolaan keuangan addruh kegiatan dilaksanakan dengan menggunakan prinsip efisien, efektif, terarah, dan terkendali serta harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis. dan hukum. bab iii sumberkeuangan add sumber keuangan add berasalbai} anggaran dan pengalokasian add penggunaan dana add merupakan bagian penjabaran dari des yang mengacu pada rpm desa dan desa. (i)azaspelaksanan. f disamping penganggaran add untuk penggunaan sebagaimana dimaksud pada pemerintah daerah mengalokasikan tambahan penghasilan kepala desa dan perangkat desa kepada desa tekad bagi bekas tanah perdikan; dan tekad bagi desapegunungan. besaran dana add setiap desa sebagaimana dimaksud pada dan tercantum dalam l,lampiran peraturan bupati ini. lokasi dan besaran dana sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan dengan keputusan bupati. si,0o (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 6solo (enam puluh keseratus); add yang berjumlah lebih rp. oo.ooo.0oo,oo (lima ratus juta rupiah) sampai dengan rp. o,oo (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara rp. o.ooo.oo0,o0rp. o0o,0o (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan rp. o0.0o0.ooo,o0 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara rp. o0o.o0o,oolumlah lebih dari rp. oo.0o0.oo0,o0 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara rp. ooo.ooo,oo (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 3o%pps. besaran siap bagi kepala desa dan perangkat desa ditetapkan sebagai berikut kepala desa sebesar rp. (dua juta sembilan ratus ribu rupiah); sekretaris desa sebesar rp. (dua juta seratus tujuh belas ribu rupiah) atau 3o o (tujuh puluh tiga persen) dari penghasilan tetap kepala desa sebagaimana dimaksud pada huruf dan n.? perangkat desa selain sekretaris desa sebesar rp. oo0,o0 (satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) atau (lima puluh lima persen) dari siap kepala desa sebagaimana dimaksud pada huruf besaran siap sebagaimana dimaksud pada huruf dialokasikan untuk sekretaris desa non pns. penerimaan siap sebagaimana dimaksud pada diceritakan bagi yang masih berstatus kepala desa maupun pj. kepala desa dan perangkat desa sesuai aturan yang berlaku. besaran siap sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan kepala desa. besaran apps sebagaimana dimaksud dalam sama dengan alokasi siap perangkat desa yang diterima setiap bulan, tidak termasuk sekretaris desa. penerimaan apps sebagaimana dimaksud pada diceritakan bagi yang masih berstatus menjadi perangkat desa sesuai aturan yang berlaku. besaran apps sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan kepala desa. besaran tekad bagi tanah bekas perdikan, sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan sebagai berikut: kepala desa sebesar rp. oo.ooo,o0 (sembilan ratus ribu rupiah); sekretaris desa non pns sebesar rp. oo.ooo,o0 (delapan ratus ribu rupiah); dan perangkat desa sebesar rp. (tujuh ratus ribu rupiah). besaran tekad sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan kepala desa. besaran tekad bagi desa pegunungan sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan sebagai berikut kepala desa sebesar rp. (dua ratus lima puluh ribu rupiah); sekretaris desa non pns sebesar rp. oo.ooo,oo (dua ratus ribu rupiah); dan perangkat desa sebesar rp. (seratus lima puluh ribu rupiah). besaran tekad sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan pala desa. tunjangan badan permusyawaratan desa dan insentif ketua rukun tetangga serta ketua rukun warga dianggarkan dalam apb des dapat dialokasikan dari add, dengan menyesuaikan pagu add yang diterima desa. tunjangan bpd, dialokasikan setiap bulan maksimal sebesar ketua sebesar rp. (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah); wakil ketua dan sekretaris sebesar rp. (dua ratus lima belas ribu rupiah); dan anggota sebesar rp. (dua ratus ribu rupiah). insentif ketua rukun tetangga dan ketua rukun warga, didonasikan per bulan maksimal sebesar ketua sebesar rp. (seratus dua puluh lima ribu rupiah); dan ketua sebesar rp. (seratus dua puluh lima ribu rupiah). insentif ketua rukun tetangga dan ketua rukun warga sebagaimana dimaksud pada diterima oleh ketua dan ketua yang digunakan untuk operasional kegiatan dan rw. besaran tunjangan bpd dan insentif ketua dan ketua sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan dengan keputusan pala desa. kepala desa dan perangkat desa wajib terdaftar sebagai peserta badan penyelenggara jaminan sosial bpjs) kesehatan' iuran bpjs kesehatan sebesar 5olo (lima persen) dari jumlah penerimaan siap kepala desa dan perangkat desa atau apps' iuran bpjs kesehatan sebagaimana dimaksud pada sebesar 4oh (e'rapat persen) dianggarkan dalam add' (satu persen) ditanggung kepala desa dan perangkat desa' iuran bpjs kesehatan sebagaimana dimaksud pada dikecualikan bag! pns, anggota tni polri dan pensiunan yang menjabat kepala desa dan sekretaris desa. bagi kepala desa dan perangkat desa yang suami istrinya kepala desa, perangkat desa, pns, tni polri dan pensiunan wajib terdaftar sebagai peserta bpjs kesehatan. alokasi besaran dana iuran bpjs kesehatan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan kepala desa. bab azas dan penentuan variabel pengalokasian add menggunakan aza merata dan proporsional' (s) (s) a'a az.as yang digunakan sebagaimana pada terdiri dari pagu alokasi dasar dialokasikan sebesar 7oo o dari pagu add setelah dikurangiapps dan tekad dibagi secara proporsional berdasarkan variabel. jenis data variabel yang menjadi dasar perhitungan sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah jumlah penduduk; angka kemiskinan; luas wilayah; indeks kesulitan geografis; jumlah kepala desa dan perangkat desa; jumlah bpd; dan jumlah dan rw. data sebagaimana dimaksud pada bersumber dari badan pusat statistik dan skpd terkait. data variabel sebagaimana dimaksud padapersen); angka kemiskinan dengan bobot variabel ao o (dua puluh persen); luas wilayah dengan bobot variabel (lima belas persen); indeks kesulitan geografis dengan bobot variabel (lima belas persen); jumlah kepala desa dan perangkat desa dengan bobot variabel (lima belas persen); jumlah bpd dengan bobot variabel (lima persen) jumlah dan dengan bobot variabel (lima persen) hasil perhitungan add per desrumus penetapan pembagian add untuk masing masing desa sebagai berikut add +abf keterangan alokasi dasar oo " dibagi merata abf alokasi bagian formula oo o dibagi proporsional ft. abf (o, ztl o,2o z2l l0,l5 t7. 1o, io,ls zsi (o, *z6l lo, tll oo o pagu keterangan: abf dana desa setiap desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, indeks kesulitan geografis, jumlah kepala desa dan perangkat desa, jumlah bpd dan jumlah rt rwrasio jumlah kepala desa dan perangkat desa setiap desa terhadap total jumlah kepala desa dan perangkat desa kabupaten. rasio jumlah setiap desa terhadap total kabupaten. rasio jumlah rt rw setiap desa terhadap total rt rw kabupaten. bagi pei{sediaan dana dan mekanisme pet{saluran add penyediaan dana add dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah pada kelompok belanja tidak langsung jenis belanja bantuan keuangan. sumber dana add masuk des kelompok pendapatan transfer pada kode rekening untuk mendukung kegiatan add dialokasikan dana penunjang operasional yang dianggarkan dari pada perangkat daerah yang terkait sesuai kemampuan keuangan daerah. penyaluran add dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah rekening kas desa kepala desa melalui camat mengajukan permohonan penyaluran dana add kepada bupati. pengajuan sebagaimana dimaksud pada diverifikasi oleh camat untuk selanjutnya disampaikan kepada bupati melalui dpmd. dpmd menyiapkan persyaratan pencairan dana add bendahara umum daerah kabupaten tulungagung. \r .< (s) penyaluran add dilakukan oleh bendahara pengeluaran kepada rekening kas desa. pencairan dana add dilaksanakan oleh bendahara desa dan kepala desa dengan surat pemberitahuan dari camat, dikecualikan siap, apps, tekad dan iuran kesehatan. pengajuan dana add dapat dilakukan apabila kepala desa sudah: menetapkan peraturan desa tentang des untuk tahun anggaran berjalan dan disampaikan bupati; dan melaporkan realisasi penggunaan add tahun sebelumnya. pengajuan dana add sebagaimana dimaksud pada (l) dikecualikan untuk dana penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, apps, dan iuran kesehatan yang disalurkan setiap bulan. penyaluran add untuk dana kegiatan dilaksanakan setiap triwulan berdasarkan prosentase dengan prosedur ketentuan pelaksanaan kegiatan pada satuan kerja pemerintah daerah. besaran prosentase sebagaimana dimaksud pada prosentase dana per triwulan diatur lebih lanjut dalam l^lampiran peraturan bupati ini. bai} viiq'alan. pengelolaan dana add dilakukan oleh kepala desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh ppid. piped sebagaimana dimaksud pada (l) berasal dari unsur perangkat desa, terdiri dari: sekretaris desa: kepala seksi urusan; dan bendahara. pengelolaan dana add yang berkaitan dengan pengadaan barang ju7 bab viii pertanggungjawaban dan pelaporan setiap pengeluaran belanja atas beban addkas desa sebagaimana dimaksud pada dikecualikan untuk belanja yang mengikat siap, app dan iuran bpjs kesehatan, dengan menggunakan peraturan kepala desa. bendahara deselolaan dana add yang berkaitan dengan pengadaan barang ibendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. l.a.pe'pekepala desa menyampaikan laporan add yang telah inventarisasi kelengkapannya oleh camat kepada bupati melalui dpmd. jenis dan tata cara penyampaian laporan pelaksanaan add sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam i"lampiran peraturan bupati ini. (e) fl. bab dan pelaporan. pembinaan oleh bupati sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan memfasilitasi pedoman umum dan penetapan rincian add setiap desa, tim pengendali tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan camat. susunan dan tugas tim sebagaimana dimaksud pada dan tercantum dalam tampilan peraturan bupati ini' pengawasan sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh inspektorat kabupaten t\tulungagung. bab ketentuan sanksiadd triwulan tahun sebelum triwulan tahun sebelumnya' bupati mengurangi penyaluran add dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan sia' akan dilakukan tindakan hukum sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. (s) lkdwal ol7 tulungagung januari daerah it. itr dra fault. hil pembina utama madya berita daerah kabupaten t\tulungagung tahun nomor pada lampiran peraturanbupatitulungagung nomor 1tahun2017 tanggal 3januari pedoman.it umum ait'rasi dana desa kabupaten tt'lui{lagu|g tait'it anggaran latar bei.ai(ai|daerah adalah dengan memberikan add sebagai salah satu sumber pendapatan desa. dengan adanya addx tujuan maksud addrr juabpdiffi aan dai|adesa, dan penggunaannya mengacu pada rpm desa dan desa. f\, .< bidang peittelei{(x}arai{ eil perintahkan desaq'ap kepala desa dan perangkat desa, apps, tekad, t\jangan dan operasional bpd, insentif dan rw, operasional pemerintahan, dan lain jain). bidang pelat{saiyaai{ peubangt'nan desaterbarukan desat pelelangan ikan; dan sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi desa. rv pelestarian lingkuemain|aai| ittmasyaraiia'lrrluhan bagi kepala desa, perangkat desa dan bpd; dani(eteiytuaitpei{gguiyaai{ hal hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan dana add adalah belanja siap kepala desa dan perangkat desa, app besaran dan lokasinya setiap bulan berdasarkan peraturan bupati yang ditindaklanjuti dengan peraturan kepala desa; alokasi besaran dana lurah bpjs kesehatan setiap bulan ditetapkan dengan peraturan kepala desa; tunjangan bpd, insentif ketua rt rw, besaran dan lokasinya setiap bulan berdasarkan peraturan bupati yang ditindaklanjuti dengan keputusan kepala desa; sumber dana add dalam apb desa dijabarkan tersendiri dalam kegiatan pengadaan barang jasa khusus infrastruktur dilaksanakan oleh tpkdimasukkan dalam desa tahun yang akan datang dalam bentuk (sisa lebih perhitungan anggaran); jenis kegiatan sama y rng berlokasi beberapa titik harus dijadikan dalam satu kegiatan atau satu kode rekening; v.s kegiatan add tidak boleh dijadikan satu digabung tumpang tindih dengan kegiatan dari program sumber dana yang lain dalam bentuk dana; kegiatan yang bersifat pembangunan bertahap (multi gear$ agar dialokasikan dari salah satu sumber dana yang sama dalam setiap tahunnya; add tidak boleh digunakan untuk kegiatan politik praktis, kegiatan yang melawan hukum dan tidak tumpang tindih dengan sumber anggaran yang lain; dan penggunaan add dapat digunakan untuk kegiatan sosial bag masyarakat miskin. sust'i|an tim kegiatan{ add ttr pembiicatingkat kat'pati{ tim pembina tingkat kabupaten terdiri dari para pejabat lingkup pemerintah daerah, dengan susunan sebagai berikut pembina dan pembina ii: ketua; wakil ketua wakil ketua ii: sekretaris; wakil sekretaris: dan anggota. adapun tim pembina. mengadakan sosialisasi destinasi secara luas setiap kebijakan, data dan informasi; melaksanakan koordinasi, memberikan pembinaan dan bimbingan teknis kepada tim pengendali tingkat kecamatan dan tim pelaksana tingkat desa; melakukan verifikasi terhadap rencana anggaran biaya rab) dan dokumen pelaksanaan anggaran dpa); memberikan pelatihan orientasi kepada tim pelaksana tingkat desa; melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan bersama tim pengendali tingkat kecamatan dalam setiap proses tahapan; melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat dan pihak lainnya; dan memberikan laporan kemajuan pengelolaan program sumber dana oleh desa kepada bupati. tim pengen{dali tii{kat kaca.ua'ian tim pengendali tingkat kecamatan terdiri dari para pejabat lingkup kecamatan, dengan susunan sebagai berikut penanggungjawab; ketua; sekretaris; dan anggota. t .< adapun tim pengendali tingkat kecamatan mempunyai tugas sebagai berikut melaksanakan pengendalian teknis perencanaan, pelaksanaan, ketatausahaan dan pertanggungjawaban kepada tim pelaksana tingkat desa; melaksanakan inventarisasi kelengkapan pengajuan rencana kegiatan beserta anggarannya yang tertuang dalam rencana anggaran biaya rab) dan dokumen pelaksanaan anggaran dpa); melaksanakan inventarisasi kelengkapan pengajuan pencairan dan laporan realisasi penggunaan dana; melakukan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan desa; mengkoordinir, menghimpun, rekapitulasi dan melaporkan laporan dari tim pelaksana desa secara berkala kepada tim pembina tingkat kabupaten;; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh tim pembina tingkat kabupaten. tim pel,ai(sana tingkat desa tim pelaksana add tingkat desa, merupakan bagian dari tim pengelola apb des yang terdiri dari kepala desa; dan ppid, terdiri dari sekretaris desa, kepala seksi urusan dan bendahara. susunan dan tugas tim pelaksana add sebagai berikut pemegang kekuasaan dijabat oleh kepala desa yang keuangan desa); menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam add yang merupakan bagian dari apb desa; dan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban add yang merupakan bagian beban apb desa. koordinator pelaksana teknis dijabat oleh sekretaris desa yang mempunyai tugas men rusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan add yang merupakan bagian dari apb desa; melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan add yang telah ditetapkan dalam apb desa.; menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan add yang merupakan bagian dari apb desa; dan melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran add yang merupakan bagian dari apb desa. rk pelaksana kegiatan dijabat oleh kepala seksi kaur yang mempunyai tugas men rusun rancangan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungiawabnya; melakukan kegiatan add danseksi kaur keuangan yang mempunyai tugas: menerima pendapatan asli desa, pendapatan transfer dan pendapatan lain lain; ,^. menyimpan memegang dana yang akan digunakan untuk kegiatan dalam add yang merupakan bagian dari apb des; menyetorkan membayar sesuai dengan pelaksanaan kegiatan add yang ada apb des; ketatausahaan dan mempertanggungjawabkan pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa kegiatan add dalam apb melaporkan pertanggungjawaban dana dana dalam add yang merupakan bagian dari apb des kepada kepala desa; dan membantu menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan add yang merupakan bagian dari apb des melaksanakan pemungutan dan penyetoran pajak rekening kas negara daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku. vi. mekanisme peittaluran dana mekanisme penyaluran kegiatan add pelaksanaannya mengacu prosedur pencairan dana apbd yang dilakukan secara bertahap triwulan triwulan pada bulan januari, pebruari, maret sebesar 25o o (doa puluh lima keseratus). triwulan pada bulan april, mei, juni sebesar (tiga puluh keseratus). triwulan iii pada bulan juli, agustus, september sebesar (tiga puluh lima keseratus). triwulan pada bulan october, november, desember sebesar l07o (sepuluh keseratus). penyaluran add triwulan dilakukan setelah kepala desa menyampaikan: apb des tahun bedakan; dan laporan realisasi penggunaan add tahun sebelumnyatriwulapril. penyaluran triwulan iii dilakukan setelah kepala desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan add triwulan dan ii; triwulan djulidan iii; triwulan dan iii telah digunakan (tujuh puluh keseratus); dan dilaporkan bupati paling lambat tanggal bulan oktober. laporan triwulan keempat dilaporkan paling lambat tanggal bulan januari tahun berikutnyancairan setiap bulan, tanpa persyaratan penetapan peraturan apb desa, diantaranya belanja penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, apps, tekad dan premi bpjs kesehatan. penyaluran add dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas u dan inventarisasi oleh kecamatan untuk disampaikan bupati melalui dpmddana sp2d) sebagai dasar pencairan bendahara pengeluaran dpmd kepad, untuk penyaluran setiap triwulan dengan surat pemberitahuan pencairan dari camat setempat, sedangkan penyaluran setiap bulan tanpa mengunakan surat pemberitahuan pencairan dari camat. sehubungan dengan penyaluran dana dan penyetoran pajak dari dana add, bendahara desa diwajibkan membuka rekening bank yang telah ditunjuk dan memiliki nomor pokok wajib pajak npp). pelaporan jenis laporan dalam kegiatan kepada bupati melalui dinas kabupaten tulungagung, yaitu laporan dokumen pelaksanaan anggaran dpa); laporan realisasi penggunaan add; dan laporan perkembangan penerimaan dan pengeluaran add. i a.peran dokumen pelaksanaan anggaran dilaporkan paling lambat (tiga) minggu setelah penetapan apb desa. alokasi dana desa yang dilaporkan pemberdayaan masyarakat dan desa n ,r laporan realisasi pengunaan add dilakukan setiap triwulan secara kumulatif. triwulan paling lambat tanggal bulan april; triwulan paling lambat tanggal bulan juli; triwulan iii paling lambat tanggal bulan oktober; dan triwulan paling lambat tanggal bulan januari tahun berikutnya. laporan perkembangan penerimaan dan pengeluaran add dilakukan setiap bulan untuk desa paling lambat tanggal bulan berikutnya dilaporkan kecamatan, sedangkan rekapitulasi perkembangan penerimaan dan pengeluaran add dari kecamatan kabupaten paling lambat tanggal bulan berikutnya. laporan dokumen pelaksanaan anggaran dpa), laporan realisasi penggunaan add dan laporan perkembangan penerimaan dan pengeluaran add bangko format tercantum dalam petunjuk teknis add yang disusun oleh dpmd. jenis laporan dalam kegiatan alokasi dana desa yang dilaporkan kepada kepala desa, diantaranya laporan pelaksanaan tim pengelola kegiatan; dan laporan pertanggungjawaban spj). laporan pelaksanaan tpk dilaporkan setelah pelaksanaan selesai, dilaporkan oleh tpk. laporan pertanggungjawaban spj) dilaporkan setiap bulan paling lambat tanggal bulan berikutnya, dilaporkan oleh bendahara desa. bupati tulungagung, \ r. lampiran peraturan nomor tanggal bupati tulungagung tahun januari rii{cicit ai.kast dana desa kabupaten{ title'i{gaguiyg tahun| ai|(x}aran kode kecamatan desa ai)d o22 boyolangu ool pajak kidul .ooo oo2 sanggahan .ooo.ooo oo3 gunungkidul 4s3. .ooo boyolangu .ooo.ooo nganti ,broo.ooo oo6 kendalbulur .ooo oo7 bono (x).ooo warung .ooo moyoketen .ooo pajak lor .1i15. .ooo karangrejo .ooo.ooo o1. kepuh .ooo.ooo tanjungsari .ooo serut .ooo 0r5 biji .ooo sobontoro .rico.ooo o17 gedangsewu .ooo o32 kedungwaru plosokandang .ooo.ooo oo2 tunggulsari 47l.rl{x).o(x} oo3 ringinpitu .ooo oo4 loderesan .ooo oo5 pulosari .ooo bangtan .aoo.ooo boro ,too.ooo tapan .ooo kejagung .ooo 0r0 kedungwaru .0oo pandaan .4q).ooo ot2 keraton .loo.ooo karangsari .ooo mangunsari .ooo.ooo uij winong .ooo makan ,ooo ot7 simo .ooo mendingan .ooo gudang ().ooo o42 nyantri ool paket .ooo.ooo oo2 pucunglor ofi) oo3 sikatan $oo.ooo padangan .ooo o05 banjarsari .ooo oo6 putera.io 'it4. .ooo oo7 mendasari .t69. .ooo oo8 nyantri .ooo oo9 mojoagung oq) patokan .7oo.@ kepuhrejo .ooo ot2 pojok s78.ooo.ooo pinggirsari .20o.ooo kode kecamatan ilo. desa add kauman wonorejo .ooo o02 kauman 4i! .o(x).ooo galeri.io .ooo batangsaren .too.ooo panggungrejo .ooo kai,anggrek ().ooo oo7 tidore.jo ()().qx! oo8 wonosari .qto oo9 karangan .?qr.ooo pasangan .ooo dates .ooo ot2 bayaran .5q),ooo jatimulyo .t68. .ooo pagerwojo wonorejo .ooo kedungcangkring s16. .ooo pulosari .ooo.ooo segala .ooo samar .ooo oo6 senior ().ooo oo7 pagerwojo .ooo oo8 kradenan .|{)o.ooo sidomulyo .ooo gondanggunung .ooo.ooo gambiran .2o, .@o sendang kedok .ooo oo2 lutung s22, .ooo talang .ooo.ooo sosok s8r. .ooo oo5 dono .2q).qro oo6 tugu .aq).ooo picisan s17. .ooo oo8 i.sawangan .4o,o.o{t0 sendang .ooo nglurup .ooo geger .o(x) karangrejo bungur 7r9. .ooo oo2 babadan .ooo oo3 sukowono .ooo oo4 season .aoo.ooo sukowidodo rxr?. .ooo oo6 tanjungsari 44r. .ooo gedangan .ooo.ooo oo8 sukodono .ooo oo9 karangrejo .q)o sukorejo .ooo muncul .ooo.ooo ot2 jeli .ooo o13 tulung.io ().(x)o gondang oor kendal ().ooo oo2 tawing .ooo gondosuli too.ooo oo4 dukuh (,.ooo oo5 selatan .rc2.ooo.ooo macanbang .ooo oo7 keping .o(x) re.losari .ooo bendo .ooo ngrendeng .ooo gondang .ooo ot2 bendungan .rc7. .ooo kode kaca.}tata desa add wonorejo ().ooo o14 sidem oq) sidomulyo .ooo blends .4q).ooo o17 mojoarum tit5. .ooo tiupan .ooo arakan .ooo o20 wonokromo 4r8.ooo.ooo sumbergempol sambidoplang .ooo oo2 wates .ooo mirigambar .ooo trending .ooo bendilwungu .ooo oo6 sambijajar 4zro.zico.ooo oo7 pado .ooo doroampel .ooo.ooo junjung (l0. .ooo tambakrejo .ooo wonorejo .ooo o12 bendiljati kulon .t{t6. .ooo o13 bendi.jati wetan .ooo.ooo ol4 sumberdaya .ooo o15 jabalsari .ooo o16 sambirobyong .ooo o17 buku .ooo tt2 runut 00r karangsono .ooo oo2 samir .rc2. .oq) oo3 kacangan .ooo oo4 selorbjo .oq) oo5 balesono .rq).o(x) o06 pandansari .1fi).q)o oo7 sumberingin kulon {x).2q).q)o sumberingin kidul ,ooo oo9 kaliwungu .ooo sumberejo wetan 4r7. .ooo runut .ooo o12 kai,angan .ooo.ooo gilang .ooo o14 sumberejo kulon .1q).oq) ol5 purpose.jo .ooo kemasan .}it5. ,ooo ot7 pulosari .ooo pulotondo .tit5.ooo.ooo r22 pucanglaban ool pucanglaban .ooo oo2 validate .ooo oo3 panggungkalak s32. .ooo oo4 kaligentong .ooo oo5 sumberbendo 74l.ooo. oq' banding .ooo oo7 panggunguni sumberdaya .ooo gemuk .ooo l.> re.tangan tengger .ooo oo2 panjerejo .ooo karangsari .ooo oo4 tugu .rri!. .ooo uuj score"io wetan .ooo oo6 jatirogo .ooo oo7 banjarese .ooo panen .ooo {hg kode kecamatan desa add oo9 sumberagung .ooo blimbing 4s8. .ooo rentangan oq). o(x) ot2 pakisrejo .ooo o13 tegalrejo .ooo o14 ariyojeding .o(x) o15 tenggang rt. .ooo ol6 bantaran .ooo t42 kalidawir ool karikatur .2o,o.ooo oo2 rejosari .ooo score.io kulon .ffi.ooo oo4 kalidawir .ooo karangtalun .ooo bat,iyu urip .ooo winong roo.q)o joho .ooo pakistani rt< .ooo jabon (x).(x)o tunggang .ooo o12 salakkembang .ooo dubai an rt40. .ooo domain .q)o.ooo tanjung .ooo batak .ooo ot7 pagersari .ooo t52 besok] before .ooo.ooo oo2 tanggulwelahan .ooo.ooo basuki .ooo oo4 tebuireng .ooo tanggulturus .1q).ooo sedayugunung .ooo o07 tanggulkundung .ooo.ooo o08 wates kroto .ooo siyotobagus .ooo tulungrejo .ooo.ooo t62 campurdarat oo1 gentong ().ooo oo2 gedangan tit9. .ooo oo3 sawo .ooo gamping to. .ooo oo5 campurdarat .soo.ooo oo6 wates .ooo oo7 pelem 60s. .o(x) oo8 pojok .ooo oo9 tanggung .ooo bandung nglampir .roo.ooo oo2 talun kulon .ooo o03 bantingan rail4. .ooo kedungwilut .ooo.q)o subaru .3qr.ooo unggahan (x).(x)o oo7 suruhan kidul {p.ooo bandung rto5.9q).q)o merayu ().ooo senator .ooo sukoharjo .ooo o12 soko .to6. .ooo o13 ringgit .ooo ngeles .ooo suruhan lor rk) .+oo.ooo bulus .ooo fi" kode ktcamatait dia add o17 kesambi .4dt.ooo gandong t82 paket sambutan 4l2.2o,o.on oo2 bono .o(x).(xx) sukai{yar .oq) duet (x).( xx' tamban r(x).( xx) gerbong @.w o07 solo 43t.ooo.ooo jombang .?(x).o(x' paket .(xx' suluh .ooo pecuk .fix) a12 bangunmulyo .qx) baseman .qx) sana ()(}.fix) o15 bangunnya (x).o(x) france .(xx) o17 gebang gesekan @.wo gumpalan .dxt tanggunggunung ool keesokan .lqr.(xx, oo2 jenglunghar.'o 71o.4q).ooo nge.jo (,.(xx' tanggunggunung .fit0 ngelo .too.ffx) tangga .flx) o07 pakis.'o .ooo total t24.6ta. (x).off)ayaan danau dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati kutai barat, menimbang bahwa perhelatan budaya kabupaten kutai barat yang diselenggarakan setiap dua tahun sekali dalam rangka peringatan hari jadi daerah dipandang sebagai upaya pelestarian kearifan lokal sekaligus sebagai penghormatan terhadap sejarah daerah, bahwa kabupaten kutai barat merupakan daerah dengan sumber daya manusia yang majemuk, serta kekayaan seni dan budaya yang sangat potensial dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan daerah dari aspek ekonomi danyaan daayaan danauyaan danau adalah perhelatan budaya yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah setiap dua tahun sekali dalam rangka memperingati hari jadi daerah. lembaga adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang dibentuk oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan, mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus, serta menyelesaikan hal hal yang berkaitan dengan adat istiadat. perlu kabar bab asas dan tujuan penyelenggaraan bagian kesatu asas perayaan danau perayaan danau diselenggarakan berdasarkan asas: partisipatif, kepastian hukum dan keadilan, akuntabilitas: kemanfaatan, dan keterbukaan. bagian kedua tujuan perayaan danau tujuan perayaan danau adalah untuk: memperingati hari jadi daerah, memajukan dan melestarikan kebudayaan daerah, cc. meningkatkan kesadaran pemerintah daerah dan masyarakat akan kekayaan seni dan budaya khas daerah, sarana promosi pariwisata daerah, dan menggerakkan industri kreatif daerah dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan hidup masyarakat daerah. bab iii penyelenggaraan perayaan danau bagian kesatu perayaan danau perayaan danau diselenggarakan setiap dua tahun sekali dalam rangka memperingati hari jadi daerah. rangkaian kegiatan perayaan danau terdiri dari: upacara adat, festival seni budaya, olahraga tradisional, kuliner, dan busana khas daerah, cc. pameran pembangunan daerah. upacara adat sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari: belian, perlu kabar align tautan, rangsang, camat bali akan, flag tau, daftar upacara adat, kesenian, budaya, olahraga tradisional, kuliner dan busana khas daerahyaan danau diikuti oleh perwakilan setiap kecamatan daerah. puncak perayaan danau diselenggarakan ibu kota daerah. bagian kedua panitia perayaan danau kepala daerah bersama dengan satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan kebudayaan, pariwisata, dan olahraga berwenang untuk membentuk dan membubarkan panitia perayaan danau. panitia perayaan danau terdiri dari: unsur pemerintah daerah: unsur kecamatan, dan unsur dari setiap lembaga adat yang ada daerah, unsur masyarakat. ketentuan lebih lanjut mengenai panitia perayaan danau sebagaimana dimaksud pada diatur dengan keputusan bupati. bab pendanaan pendanaan perayaan danau dapat berasal dari: apbd daerah, sumbangan dari kelompok masyarakat atau perorangan, cc. sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, dan atau sumber lain yang sah. perlu kabar bab peran serta masyarakat masyarakat ikut serta dalam pelaksanaan perayaan danau. masyarakat berhak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perayaan danau agar tetap sesuai dengan tujuan perayaan danapenjelasan atas peraturan bupati nomor tahun tentang perayaan danau umum perayaan danau merupakan perhelatan budaya yang diselenggarakan daerah kabupaten kutai barat dalam rangka memperingati hari jadi kabupaten kutai barat. acara ini diselenggarakan setiap dua tahun sekali sejak tanggal november adapun kata danau berasal dari kata dangan dan hau . perayaan danau kabupaten kutai barat dipandang penting sebagai upaya pemerintah daerah dalam memajukan kebudayaan setempat, serta menjaga untuk menghidupkan nilai nilai dan kearifan lokal agar tetap hidup tengah masyarakat seiring dengan perkembangan zaman. lebih dari itu, perayaan danau diharapkan dapat menjadi alat pemersatu bagi daerah kabupaten kutai barat yang begitu majemuk sehingga seluruh elemen masyarakat dan pemerintah daerah setempat memiliki rasa persatuan, kebersamaan, dan kepemilikan yang tinggi atas kekhasan dan kekayaan seni dan budaya daerahnya. seiring dengan hal tersebut, melalui perayaan danau ini pula sejatinya dapat menjadi poros untuk menggerakkan perekonomian masyarakat, serta pembangunan daerah kutai barat sehingga dapat berkembang menuju arah yang lebih baik. dengan mempertimbangkan hal hal tersebut, sehingga peraturan bupati tentang perayaan danau dapat menjadi pedoman yang ideal bagi penyelenggaraan perayaan danau yang sesuai dengan filosofinya, yaitu dalam rangka penghargaan dan pelestarian upacara adat, seni, budaya, olahraga tradisional, kuliner serta busana khas kabupaten kutai barat yang merupakan bentuk kristalisasi dari kebhinekaan masyarakat setempat dan kekayaan nilai nilai tradisional yang hidup dan berkembang daerah tersebut. hal ini pun sejatinya selaras dengan semangat bhinneka tunggal ika . disamping itu, juga dapat menjadi arahan agar perayaan danau dapat bermanfaat memajukan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kutai barat. ii. demi cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan partisipatif adalah mengikutsertakan seluruh elemen masyarakat yang ada daerah kabupaten kutai barat. perlu kabar huruf yang dimaksud dengan kepastian hukum dan keadilan bahwa seluruh rangkaian kegiatan perayaan danau diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, serta membuka kesempatan yang adil dan merata (proporsional) kepada masyarakat dari setiap etnis dan atau kecamatan kabupaten kutai barat untuk turut tampil dalam perayaan danau. huruf yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah setiap kegiatan perayaan danau dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. huruf yang dimaksud dengan kemanfaatan adalah dapat memberikan kemanfaatan yang sebesar besarnya bagi kesejahteraan seluruh elemen masyarakat daerah dan untuk pembangunan daerah kabupaten kutai barat. huruf yang dimaksud dengan keterbukaan adalah memberikan akses yang seluas luasnya kepada masyarakat kabupaten kutai barat maupun masyarakat luas untuk memperoleh informasi mengenai kegiatan perayaan danau. cukup jelas. yang dimaksud dengan setiap dua tahun sekali yaitu bahwa perayaan danau diselenggarakan setiap tahun genap dimulai sejak tanggal november cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan panitia perayaan danau dalam ketentuan ini yaitu bersifat sementara (ad hoc). cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. tambahan berita daerah kabupaten kutai barat nomor perlu kabar lampiran peraturan bupati kabupaten kutai barat nomor tahun tentang perayaan danau daftar upacara adat kabupaten kutai barat: belian ptun: belian bawa: belian sentadu, tepung tawar: dan upacara adat lainnya yang belum tergali. daftar kesenian dan budaya khas kabupaten kutai barat: tari antar burung terbang), tari antar batu tuntut tanta dulang, tari antar nyiur melambai, tari antar peluang mudik, tari antar langkah papan, tari antar belah menjalin, tari antar rampak, tari antar gak gerak, tari marang (menganyam), tari serang, tari belian bawa, tari belian sentadu, tari ngelewai, tari piring, tari tunggal, tari perang, tari daun, tari gong, tari hugo, tari karang kayu, tari lontak, tari ciliwung danum, tari japan, tari rudal: tari belian kenyang, tari belian cabai: lagu rio, lagu ngelengot, lagu ngelo (tembang acara ompong pinang puan), note (tembang diacara perkawinan), beramai, amanda, dan kesenian lain yang masih belum tergali. perlu kabar daftar olahraga khas kabupaten kutai barat: dayung perahu naga lubang sombong, dayung perahu lubang besok, dayung perahu lubang biduk, menyempit, begasikng, berlogo, tombak sasaran, paku lele, mencerna sweet:, bahamas rotan, merintis kalu: doping telapak tangan, rancang biang, bergulir, perahu kepiting, dan olahraga lain yang masih belum tergali. daftar kuliner khas kabupaten kutai barat: bubur dawai, buret:, datang dening, dodorjagokng, gadung, genteng jabar, genteng keramik, kasey, keji, kelompok belong, keramuug oleng keramik param keramba): kerehetn kesehatan, took kalang ketopong hajatan, ksek pupuk jabar kumar cocok jabar, kokok lokus tumpang anak, landing, lepet pemudi, lepton, pusat dinas, nahi aji teolog naming, nahi pare naming para, bodoh doo, pada pipa, pengen penguat, perangsang pihak perangsang manuk, perlu kabar pokok: wagon, saksi aten bagi teolog atau sapiikng, saksi basuki teolog rebung, saksi jung teolog jung, tempoyak, tung tuang, wadi, keliling, kulit kuat lung, aye uco, pito, undak pasi, sinai, jelai, dan jenis kuliner lain yang masih belum tergali. busana khas kabupaten kutai barat: motif doyo, motif barong, motif tumpah, motif manik dan ribu: motif serut, dan motif lainnya yang belum tergali. ditetapkan sendawa, pada tanggal, maret bupati kutai barat, ttd fx. japan perlu kabar |
bupatiseluma peraturan bupati seluma nomor tasiun tentang tugas pokok' fungsi, uraian tugas dan tata kerja dinas pekerjaan umum i{kabupaten seluma menimbang dengan kalimat tuhan yang mahaiudinas pekerjaan umum kabupaten seluma; undang undang nomor tahun r974gggo)qi3 nomor memutuskan: menetapkan peraturan bupati seluma tentang tugas pokok, fungsi, uraian tugas dai'[ tata kerja dinas pekerjaan umum kabupaten seluma. ;.;i6i;^;;ne si'i'"'o hl'r op')ar{'9ans; pemerintah kabupaten adalah pemerintah kabupaten seluma; bupati adalah bupati seluma; sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten seluma; dinas adalah dinas pekerjaan umum kabupaten seluma. kepala dinas adalah kepala dinas pekerjaan umum pekerjaan umum kabupaten seluma. bab tugas pokok dan fungsikerjaan umum. rtl kab err aao'ax uxu ntsqsl i,, untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam dinas pekerjaan umumningkatan kualitas pengelolaan dan pemeliharaan terhadap aset irigasi; perumusan kebijakan teknis operasional pembangunan dan pengelolaan umum bina marga; pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan; pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan jalan dan jembatan; perumusan, perencanaan, pelaksanaan teknis pembangunan dan pemeliharaan gedung negara daerah dan sarana fasilitas umum; perumusan, perencanaan, pelaksanaan teknis permukiman dan perumahan; perumusan, perencanaan, pelaksanaan teknis perijinan dan pengendalian bangunan; perumusan kebijaksanaan dalam kegiatan pendayagunaan dan pengelolaan sumber daya air; perumusan kebijaksanaan dalam kegiatan pengembangan kelembagaan dan kemitraan; perumusan kebijaksanaan dalam kegiatan peningkatan sarana dan prasaranaterdiri dari kepala; sekretariat; bidang bina marga; bidang pengairan; bidang cipta karya dan tata kota; bidang permukiman dan perumahan; upt dinas;pegadaian; sub bagian keuangan; dan sub bagian perencanaan dan money; bidang bina marga terdiri dari; bidang pengairan terdiri dari seksi pembangunan dan peningkatan; dan seksi pengawasan dan pemeliharaan; bidang cipta karya dan tata kota terdiri dari seksi tata kota dan pengawasan bangunan; dan seksi penyehatan lingkungan dan air bersih; bidang permukiman dan perumahan terdiri dari seksi permukiman; dan seksi perumahan;pekerjaan umumbidang pekerjaan umum; pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pekerjaan umum; pembinaan upt dinas dalam lingkup tugasnya; pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pekerjaan umum; pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan melaksanakan tugaskerjaan umumpekerjaan umumumahan dan permukimbina marga, pengairan, cipta karya, tata kota serta perumahan dan permukiman ob' ell^,r.*, ".ir. .rumus bagian{ huf j' urbaniskerjaan umum, keuangan,pengelolaan administrasi kepegawaian dan laksana:yusunan renstra dinas; mengkoordinasikan penyusunan senja tahunan serta kegiatan operasional dinas;; tlmtl'yusun rencana program kegiatan sub bagian keuangan; menyk.melaporkany.ypokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, koordinasi dibidang teknis pengembangan prasarana transportasi, pengawasan, evaluasi dan pelapor teknis dan program bidang pengembangan prasarana transportasi; pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi sarana prasarana transportasi pengembangan kemampuan teknis bidang bina marga pengawasan dan pengendalian teknis bidang pengembangan prasarana transportasi; pengelolaan data dan penyusunan laporan bidang pengembangan prasarana transportasi;; penyelenggaraan pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana transportasi pembinaan jalan dan jembatan kabupaten; pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan pelaksanakepala bidang bina marga mempunyai tugas sebagai berikut menyusun rencana program dan kegiatan bidang bina marga dengan mempelajari bahan dan data sebagai pedomkonsep pedoman dan petunjuk teknis bidang bina margad. dan pemeliharaan jalan dan jembaterbangan karier; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. bidang bina marga terdiri dari:ob'mbangunan dan peningkatan jalan dan jembatan, dengan rincian tugas sebagai berikut menyusun pedoman penyelenggaraan pembangunan jalan dan jembatan kabupaten dengan memperhatikan keserasian antar wilayah kabupaten; menyiapkan rencana pembangunan dibidang prasarana trans sortasi; melaksanakan pembangunan jalan dan jembatembangkan teknologi terapan bidang jalan dan jembatan untuk jalan dan jembatan kabupaten; melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; menyiapkan bahan penyusunan rencana peningkatan jalan dan jembatan; melaksanakan peningkatan jalan dan jembatan; menyiapkan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana yang berkaitan dengan peningkatan jalan dan jembngawasan dan pemeliharangawasan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, dengan rincian tugas sebagai berikut menyusun rencana program pemeliharaan dan peningkatan jalan dan jembatan; menyusun estimasi biaya pemeliharaan dan peningkatan jalan dan jembatan; melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemeliharaan jalan dan jembatan; melakukan pengawasan dan perizinan pemanfaatan jalan dan jembatan; melakukan rehabilitasi perbaikan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam dengan koordinasi dan sinkronisasi bersama satuan unit kerja yang membidangi penanggulangan bencana alam; menginventaris jalan dan jembatan leher); menguji kualitas pelayanan jalan dan jembatanmpatairan mempunyai tugas pokok pengelolaan sumber daya airnyusunan kebijakan, pola dan rencana pengelolaan sumber daya perairan; pengaturan, menetapkan dan memberi izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan dan penguasaan sumber daya air; pengaturanasaan air tanah pada cekungan air tanah;; *i**i.!lso seteru'a; pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kecamatan agar efektif, tertib dan berkualitas; pemberian bantuan teknis dalam pengelolaan sumber daya air kepada pemerintah kabupaten; dan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; bidang pengairan terdiri dari: seksi pembangunan dan peningkatan; dan seksi pengawasan dan pemeliharaanmempunyai tugas membantu kepala bidang pengairan dalam melaksanakan urusan pembangunan, pengelolaan, pengembangan dan peningkatan sumber daya air dan irigasi, dengan rincian tugas sebagai berikut menyiapkan dan membangun kontruksi irigasi meliputi irigasi pembukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak; membangun kontruksi untuk memenuhi kebutuhan air baku masyarakat; membangun kontruksi dalam rangkameliputi sanitasi lingkungstetika, serta kebutuhan lain; membangun kon; ob' melakukan evaluasi kelayakan pengelolaan sumber daya air pada will yah sungaigawasan dan pemeliharaan mempunyai tugas membantu kepala bidang pengairan dalam melaksanakan urusan pengawasan, pemeliharaan dan pemanfaatan sumber daya air dan irigasi, dengan rincian tugas sebagai berikut melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan operasi, rehabilitasi dan pemeliharaan air; melaksanakan inventarisasi kondisi bangunan pengairan dan pengumpulan data; melaksanakan penelitian efisiensi penggunaan air permukaan dan sumber air; melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan rehabilitasi irigasi dan rawa; melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian perizinan dan pengelolaan air permukaan dan sumber airta kar dan tata kota bidang cipta karya dan tata kocipta karya dan tata kota mempunyai tugas pokok penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pengendalian pengawasan' pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang cipta karya, tata ruang, dan pengembangan permukiman perkotaan serta kawasan strategis. q"' dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala bidang cipta karya dan tata kota mempunyai fungsi: penyusunan rencana teknis dan program bidang pengembangan pemukiman dan tata ruang serta kawasan strategis; pembinaan teknis dalam bidang pengembangan pemukiman dan pengaturan tata ruang; penyelenggaran pembinaan pengelolaan pertamanan dan pemakaman; penyelenggaraan penyusunan pengembangan prasarana lingkungan dan kawasan permukiman; penetapan kebijakan dan strategi wilayah kabupaten dalam pembangunan perkotaan dan pedesaan (mengacu kepada kebijakan nasional); fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen pembangunan perkotaan dan pedesaan tingkat kabupaten; fasilitas pemberdayaan masyarakat dan usaha dalam pembangunan perkotaan dan pedesaan wilayah kabupaten; fasilitas kerjasama kemitraan antar pemerintah daerah dalam pengelolaan dan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan pedesaan lingkungan kabupaten; dan fasilitasi kerjasama dalam pengelolaan kebersihan, persamaan, serta sarana dan prasarana perkotaan dan pedesaan lingkungan kabupaten; dan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; bidang cipta karya dan tata kota terdiri dari: seksi tata kota dan pengawasan bangunan; dan seksi penyehatan lingkungan dan air bersihkota dan pengawasan bangunan mempunyai tugas membantu kepala bidang cipta karya dan tata kota dalam melaksanakan urusan pembangunan, ^rr t'*;a.'r ,. ^r"a or gt! |rl pengelolaan, pengembangan dan peningkatan penataan kota dan penataan bangunan, dengan rincian tugas sebagai berikut: menyiapkan bahan penyusunan rencana program kegiatan bidang tata kota dan pengawasan bangunan; mengelola rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten; memantau menghimpun, mengelola dan mendokumentasikan data informasi perumahan, bangunan dan melakukan pemetaan dalam rangka perizinan bangunan serta perkembangan bangunan melakukan survey, pemetaan dalam rangka menghimpun data data dan potensi kota untuk jadikan bahan guna penataan ruang kota; menyebarluaskan informasi mengenai proses penataan ruang dan rencana tata ruang kota kepada masyarakat secara terbuka muda cepat melalui cetak dan media elektronika atau forum pertemuan; menyiapkan rencana teknis pengelolaan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan pedesaan lingkungan kabupaten; melakukan pengelolaan pengendalian penataan ruang kawasan strategis kabupaten; melaksanakan program pembangunan sarana prasarana perkotaan dan pedesaan untuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang; melaksanakan pengawasan penataan ruang wilayah kabupateyehatan lingkungan dan air bersih mempunyai tugas membantu kepala bidang cipta karya dan tata kota dalam melaksanakan urusan penyehatan lingkungan dan air bersih, dengan rincian tugas sebagai berikut menyiapkan bahan penyusunan rencana program kegiatan bidang penyehatan lingkungan dan air bersih; melaksanakan penyusunan pengembangan pemanfaatan air minum dan sanitasi; mengelola data penyehatan lingkungan permukiman; menyiapkan bahan petunjuk teknik dan petunjuk pelaksanaan yang berkaitan dengan penyehatan lingkungan pemukiman dan air bersih; mengelola pelayanan pelaksanaan penataan prasarana pemukiman wilayah kabupaten; melaksanakan penyuluhan dibidang perumahan serta prasarana dan fasilitas lingkungan; melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelapoenam bidang permukiman dan perumahan bidang permukiman dmukiman dan perumahan mempunyai tugas pokok penyiapbidang permukiman dan perumahan. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala bidang permukiman dan perumahan mempunyai fungsi: pengaturan pelaksanaan teknis pengawasan dan pengendalian pembangunan perumahan, perumahan massal beserta prasarana lingkungan dan permukiman; pelaksanaan kegiatan survei dan pemetaan perumahan dan prasarana permukiman; pelaksanaan pembinaan perencanaan, pembangunan dan pemanfaatan perumahan dan prasarana permukiman; pelaksanaan penyuluhan dalam bidang perumahan, dan prasarana permukiman; pelaksanaan kegiatan dari pemerintah pusat yang berkaitan dengan permukiman dan perumahan pada wilayah perkotaan, hinterland, daerah perbatasan dan daerah lainnya; pengelolaan dan manajerial rumah susun yang dibangun melalui dana apbn maupun apbd; perencanaan dan pelaksanaan pembangunan penyediaan sarana dan prasarana lingkungan perumahan dan permukiman; penyelenggaraan pembangunan kawasan siap bangun kasih) dan lingkungan siap bangun fisika); penyelenggaraan penanganan kawasan kumuh; pengelolaan perumahan dan prasarana permukiman pengaturan penghunian rumah dinas dan atau rumah milik pemerintah kabupaten seluma dan pelaksanaan rehabilitasi pemeliharaan dan perawatan bangunan milik pemerintah. seksi permukimmukiman, dengan rincian tugas sebagai berikut pelaksanaan pengaturan pelaksanaan teknis, pengawasan dan pengendalian bangunan massal, prasarana lingkungan dan permukiman serta pengelolaan izin layak huni serta pengaturan penghuni rumah dinas; pen)susunan rencana teknis pengawasan dan pengendalian pembangunan rehabilitasi dan pengelolaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana pembangunan limbah dan sampah; penyusunan rencana teknis pengawasan dan pengendalian pembangunan rehabilitasi pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana permukiman danrumahumahan, dengan rincian tugas sebagai berikut mengumpulkan, mengelola dan menganalisa data berbentuk data base serta analisa data untuk penyusunan program kegiatan; menyusun rencana strategis dan program bidang perumahan;; melaksanak; melaksanakan pembangunan, pengelolaan, pengembangan dan penataan perumahan; merumuskan kebijakan teknis bidang perumahan; melaksanakan dan mengawasi standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan bidang perumahan; menyusun norma standar pedoman dan manual spm) bidang perumahan; memaksakan fasilitasi teknis bidang perumahan; melakukan pemberdayaan pelaku usaha bidang perumahan; melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan bidangdinas wilayah kecamatan mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas dan fungsi dinas bidang pekerjaan umumaga instansi lainnya.(s)dinas pekerjaan umum[gd . . knt. sekretaris daerah *"paten seluma, syafruddin, berita daerah kabupaten seluma tahun int ! 20t4 nomor llt;. |
bupatiseluma peraturan bupati seluma nomor tahun 2ol4 tentang tugas pokok, fungsi dan uraian tugas dinas pemuda, olahraga dan pariwisata kabupaten seluma dengan rahmat tuhan yang maha esadua perangkat daerah dalam melaksanakan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintahan kabu tugas pokok, fungsi dan uraian tugas dinamuda, olahraga dan pariwisata kabu .ind.onesaamemutus(an peraturan bupati tentang tugas pokok' fungsi dan uraian tugas dinas pemuda, olahraga dan pariwisata kabupaten selumaseluma. sekretaris daerah adalah sekretaris kabupaten seluma. daerah dinas adalah dinas pemuda, olahraga dan pariwisata kabu paten seluma. kepala dinas adalah kepala dinas pemuda, olahraga dan pariwisata kabu luran organisasi. bab kemudi{an, tugas dan fungsi dinas pemuda, olahraga dan pariwisatadibidang kepemudaan, olahragasanaan teknis bidang kepemudaan, olahraga, pariwisata dan ekonomi kreatif; pemberian pertimbangan dan saran kepada bupati dalam rangka pengambilan kebijakan daerah bidang kepemudaan, olahraga, pariwisata dan ekonomi kreatif; pelaksanaan pelayanan umum bidang kepemudaan, olahraga, pariwisata dan ekonomi kreatif; perumusan kebijakan teknis lingkup pemuda, olahraga, pariwisata dan ekonomi kreatif; pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup pemuda, olahraga, pariwisata dan ekonomi kreatif; dan pembinaan dan pengembangan upt dinas. bab iii susunan organisasi susunan organisasi dinas pemuda, olahraga dan pariwisata terdiri dari kepala dinas; sekretariat; bidang kepemudaan; bidang keolahragaan; dan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif; sekretariat terdiri dari; sub bagian lrm dan kepegawaian; sub bagian keuangan; dan sub bagian perencanaan dan money; bidang kepemudaan; bidang keolahragaan terdiri dari: seksi olahraga dan kelembagaan; dan seksi pengkaderan; (s) t6) bidang pariwisata dan ekonomi kreatif terdiri dari: seksi bina usaha dan promosi dan pengembangan sarana obyek pariwisata; dan seksi ekonomi kreatif; upt dinasjawab kepada sekretaris dan kepala bidang.olahraga, pariwisata dan ekonomi kreatif; penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kepemudaan, olahraga, pariwisata dan ekonomi kreatif; pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kepemudaan, olah raga, pariwisata dan ekonomi kreatif; pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kepemudaan, olah raga, pariwisata dan ekonomi kreatifmuda, olahraga dan pariwisata*:. :::f= @ea:a_ +1_dctb' be*sh,xta*. *.# studio rag'r'nhu bt' .'" 'rllrttmuda, olahraga dan pariwisata susunan perencanaan, program dan anggaranmp5surat. untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada dan sekretaris dinas pemuda, olahraga dan pariwisata mempunyai uraian tugas sebagai berikut5r5surat dan rumah tangga; eeurnrxra+{ kab drr jui mengeja luas pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan sekretariat serta mencari alternatif pemecah airnya1, susunan renstra dinas; mengkoordinasikan pen5susunan senja tahunan serta kegiatan operasional dinas; mengkoordinasikan pen5susunan tapin dan laki dinas, melaporkan kepada kepala daerah secara berkala melalui kepala dinas; k..p.umu5susunan rencana kebutuhan perlengkapan lepenatam r1s5r. fin rllrrnmbinaan dan perlindungan pemuda serta pemberi ayan lembaga kepemudaan. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala bidang kepemudaan mempunyai fungsi: perumusan kebijakan teknis peningkatan peran serta dan produktivitas pemuda dalam pembangunan; pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pemberdayaan, pengembangan dan perlindungan pemuda; pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan lembaga dan prasarana kepemudaan; dan pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh atasan fungsinya. sesuai dengan tugas dan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada dan kepala bidang kepemudaan mempunyai tugas sebagai berikut men)rusun rencana program dan kegiatan bidang kepemudaan dengan mempelajari bahan dan data sebagai ped.oman pelaksanaan tugas; men)rusun konsep pedoman dan petunjuk teknis bidang kepemud(2t ob' menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan anak, remaja dan pemuda; menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan prestasi dan produktivitas anak, remaja dan pemuda; menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan lembaga kepemudaan; melaksanakan koordinasi perencanaan dan pengembangan kepemudaanlaksanakan koordinasi dengan instansi terkait berkaitan dengan bidang kepemudaan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengembangan dan perlindungan pemuda dengan mempelajari ketentuan, motivasi, bimbingan dan pengarahan untuk meningkatkan peran pemuda; melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan lembaga kepemudaan dengan mempelajari ketentuan, motivasi, bimbingan dan sosialisasi untuk meningkatkan peran lembaga kepemudaan; memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertuliidang kepemudaan,. seksi sebagaimana dimaksud pada berkedudukan sebagai unsur pembantu kepadembaga dan produktivitas kepemudaan mempunyai tugas membantu kepala bidang kepemudaan dalam melaksanakan urusan kelembagaan organisasi kepemudaan, peningkatan produktivitas dan kreativitas pemuda dengan rincian tugas sebagai berikut men5rusun rencana kegiatan seksi lembaga dan produktivitas kepemudaan; menyiapkan bahan pen5susunan kebijakan dan petunjuk teknis bidang lembaga dan produktivitas kepemudaan; melakukan penelitian dan pengkajian kebijakan kebijakan pembangunan kepemudaan men rusun dan mengkoordinasikan penyiapan perencanaan produktivitas dan kreatifitas pemuda; melaksanakan sarasehan, diskusi dan ceramah ilmiah bagi organisasi pemuda pelat mahasiswa men rusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pelatihan produktivitas kepemudaeksi prasarana dan pemberdayaan kepemudaan mempunyai tugas membantu kepala bidang kepemudaan dalam melaksanakan urusan prasarana dan pemberdayaan kepemudaan dengan rincian tugas sebagai berikut men5rusun rencana kerja seksi prasarana dan pemberdayaan kepemudaan; melakukan pendataan potensi kepemudaan; melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pemuda; melakukan pengembangan sistem informasi manajemen kepemudaan; melaksanakan peningkatan keimanan dan ketaqwaan pemuda; eurnnrr+i iie s eru,rri melaksanakan pen susunan pedoman dan advokasi komunikasi, informasi, edukasi, tentang kepemimpinan pemuda; men5rusun rancangan pola kemitraan antara pemuda dan masyarakat;anak, remaja dan pemuda; merumuskan kebijaksanaan dalam rangka perencanaan, pembinaan pengembangan kepemudaan; melaksanakan kebijaksanaan, pembinaan dan pengembangan kepemudaan yang meliputi koordinasi kelembagaanbagian keempat bidang keolahragaan bidang keolahrngembangan keolahragaan dan kapasitas lembaga keolahragaan, bakat prestasi olahraga serta sarana prasarana. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala bidang keolahragaan mempunyai fungsi pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pemantauan keolahragaan dan bakat prestasi; pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pemantauan kapasitas lembaga keolahragaan daerah; pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan men5rusun perencanaan serta melaksanakan penyediaan prasarana keolahragaan; (2t pemeran tr,${ y:f . rt lama blclnr murray' ')'(';r'r'{l3 asl pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan pelaksanaan tugasdan fungsi sebagaimana dimaksud pada (21dan kepala bidang keolahragaan mempunyai tugas sebagai berikut men1rusun rencana program dan kegiatan bidang keolahragaan dengan mempelajari bahan dan data sebagai pedoman pelaksanaan tugas; men rusun konsep pedoman dan petunjuk teknis bidang keolahragmelaksanakan pembinaan, pengembangan dan pemantauan keolahragaan dan bakat prestasi dengan koordinasi, bimbingan, motivasi dan monitoring guna mencetak atlit berprestasi; melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pemantauan paritas lembaga keolahragaan daerah dengan koordinasi, bimbingan, motivasi dan monitoring guna optimalisasi fungsi lembaga keolahragaan; melaksanakan pembinaan, pengembangan dan men1rusun perencanaan serta melaksanakan penyediaan prasarana keolahragaan dengan mempelajari ketentuan, koordinasi, survei, monitoring, pengadaan dan pendistribusian agar sarana prasarana olahraga terpenuhi; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan dalam sesuai dengan tugas dan fungsinya bidang keolahragaan, terdiri dari: seksi olahraga dan kelembagaan; dan seksi pengkaderan dan prestasi olahrag' nlr*antara+{ ( .,. ramai ba9iax suhu lr.i g.\pria3tolahraga dan kelembagaan mempunyai tugas membantu kepala bidang keolahragaan dalam melaksanakan urusan pembinaan, pengembangan dan pemantauan pengembangan keolahragaan beserta lembaga keolahragaan dengan rincian tugas sebagai berikut men5rusun rencana kegiatan seksi olahraga dan kelembagaan; menyiapkan bahan pen)susunan kebijakan dan petunjuk teknis bidang olahraga dan kelembagaan; melaksanakan pembinaan lembaga olahraga dengan menghimpun dan mengolah data lembaga keolahragaan dan sosialisasi program agar lembaga keolahragaan dapat berkembang secara optimal; memfasilitasi pembentukan lembaga olahraga melalui koordinasi dengan instansi terkait agar lembaga olahraga yang terbentuk dapat berfungsi secara optimal; memonitor perkembangan lembaga keolahragaan dengan koordinasi, pengumpulan data dan aktifitas lembaga keolahragaan agar kinerja lembaga keolahragaan masyarakat dapat meningkat; meningkatkan partisipasi masyarakat dan lembaga non pemerintah dalam bidang keolahragaan dengan koordinasi dan sosialisasi agar partisipasi meningkat; memfasilitasi pembentukan lembaga penelitian dan pengembangan pengetahuan dan teknologi melalui koordinasidengan instansi terkait guna menunjang pengembangan olahraga daerah; melaksanakan pengawasan terhadap bantuan kepada lembaga keolahragaan dengan koordinasi agar pemanfaatan bantuan dapat tepat sasaran dan optimaler,r p,.r.1r' t,. .,'r.,i seksi pengkaderan dan prestasi olahraga mempunyai tugas membantu kepala bidang keolahragaan dalam melaksanakan urusan pembinaan dan pengembangan keolahragaan dan bakat prestasi serta kaderisasi dengan rincian tugas sebagai berikut men5rusun rencana kegiatan seksi pengkaderan dan prestasi olahraga; menyiapkan bahan pen susunan kebijakan dan petunjuk teknis bidang pengkaderan dan prestasi olahraga; melaksanakan penyebarluasan informasi program dan kegiatan pengembangan keolahragaan dan bakat prestasi melalui koordinasi dan sosialisasi agar masyarakat memahami dan mengetahui program dan kegiatan pengembangan keolahragaan dan bakat prestasi; melaksanakan inventarisasi data pengembangan keolahragaan dan bakat prestasi melalui koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait, pendataan pelaku olahraga berprestasi dan berdedikasi, meneliti dan mengolah data guna memperoleh data yang tepat dan akurat; melaksanakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan dan bakat prestasi melalui koordinasi, bimbingan, motivasi pengembangan dan penerapan inovasi terbaru serta pemberian penghargaan bagi atlit, pelatih dan wasit berprestasi agar loyal, profesional dan berdedikasi; men5rusun konsep usulan pendanaan pengembangan keolahragaan dan bakat prestasi melalui koordinasi dan konsultasi guna kelancaran kegiatan keolahragaan; menyelenggarakan kejuaraan kompetisi olahraga dengan koordinasi, pendaftaran peserta, seleksi dan penjurian serta menentukan jadwal dan lokasi pertandingan sebagai sarana untuk menemukan bibit bibit atlit berprestasi dan berpotensi; mengikuti lomba keolahragaan tingkat provinsi dan nasional melalui koordinasi, fasilitasi pengiriman atlit berprestasi, monitoring dan evaluasi guna meningkatkan prestasi keolahragaan; gtr' melaksanakan uji coba pengembangan keolahragaan dan bakat prestasi melalui koordinasi dan mengadakan latih tanding baik dalam maupun keluar daerah agar dapat mengukur kemampuan atlit; men5rusun konsep rekomendasi pensiunan penyelenggaraan kegiatan olahraga berkaitan dengan peningkatan prestasi atlit dengan menerima permohonan.n, mempelajari ketentuan, koordinasi, survei lokasi dan men5rusun kajian agar kegiatan sesuai ketentuan; melaksanakan pembinaan atlit dengan menyelenggarakan pemusatan latihan bagi atlit atlit daerah untuk menyiapkan bibit bibit atlit berpotensi dan berprestasi; melaksanakan pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan pembinaan keolahragaan dan bakat prestasi melalui koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait, monitoring dan evaluasi agar kegiatan sesuai ketentulima bidang pariwisata dan ekonomi kreatif bidang pariwisata dan ekonomi kreatifariwisata dan ekonomi kreatif mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan dan pengembangan obyek wisata serta penyuluhan dan pemasaran wisata. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala bidang pariwisata dan ekonomi kreatif mempunyai fungsi pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pemantauan pariwisata dan ekonomi kreatif; pelaksanaan pengembangan dan pemantauan daya tarik wisata; {2t pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pemantauan penyuluhan serta pemasaran wisata dan ekonomi kreatif; pengumpulan, pengelolaan dan penganalisis serta menginformasikan data pariwisata dan ekonomi kreatif; pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat kabupaten, kecamatan dan desa kelurahan; pen5susunan bahan rekomendasi kegiatan pembinaan pariwisata tingkat regional, nasional, dan internasional; pelayanan teknis pembinaan pariwisata bagi yang membutuhkan; pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bidang ekonomi kreatif pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, terdiri dari: seksi bina usaha, promosi dan pengembangan sarana objek wisata; dan seksi ekonomi kreatifusaha, promosi dan pengembangan sarana objek wisatausaha, promosi dan pengembangan sarana objek wisata dengan rincian tugas sebagai berikut men5rusun rencana kegiatan seksi bina usaha, promosi dan pengembangan sarana objek wisata; menyiapkan bahan pen5susunan kebijakan dan petunjuk teknis bidang bina usaha, promosi dan pengembangan sarana objek wisata; ob' ",rt \ttl .",,ta cntnt^*. *o,' t.t,r" *l' tlr* men5rusun standar operasional prosedur dengan mempelajari ketentuan, mengolah dan menyajikan data serta mensosialisasikan sebagai prosedur tetap pengunjung pada obyek wisata; men1rusun rancangan nota kesepahaman memorandum understanding) obyek wisata dengan investor lokal dan asing melalui koordinasi, mempelajari peraturan dan mengolah data dalam rangka pengembangan dan pengelolaan pariwisata; men5rusun rencanasebagai pedoman dalam pengembangan obyek wisata; melaksanakanuntuk meningkatkan kenyamanan, keindahan dan daya tarik wisata; membina pengelola obyek wisata dan jasa wisata wilayah kabupaten seluma dengan koordinasi dan kunjungan lapangan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan; menata obyek wisata dan tempat usaha wisata melalui koordinasi dan monitoring agar tercipta penataan yang baik untuk meningkatkan daya tarik wisata; mengembangkan obyek wisata melalui koordinasi dengan pihak terkait dan survei agar terwujud obyek wisata baru; menginventarisasi sarana dan prasarana obyek wisata dengan mengumpulkan data, mempelajari dan kunjungan lapangan agar sarana dan prasarana obyek wisata tercukupi; melaksanakan pelestarian sarana dan prasarana obyek wisata melalui perawatan, pemeliharaan dan perbaikan agar sarana prasarana obyek wisata terjaga; dan memantau obyek wisata secara berkala dengan cara kunjungan lapangan agar tercipta kenyamanan pengunjung obyek wisataseksi ekonomi kreatifekonomi kreatif dengan rincian tugas sebagai berikut men5rusun rencana kegiatan seksi ekonomi kreatif; menyiapkan bahan pen susunan kebijakan dan petunjuk teknis bidang ekonomi kreatif; men5rusun rencana peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana ekonomi kreatif; melaksanakan pelatihan, pendiri.kan, bimbingan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia ekonomi kreatif; melaksanakan pembinaan kepada pelaku usaha ekonomi kreatif melalui koordinasi, sosialisasi dan penyelenggaraan lomba ekonomi kreatif; melaksanakan pengembangan ekonomi kreatif melalui koordinasi dengan lembaga instansi pihak terkait; melaksanakan pengembangan jaringan kerjasama promosi, pemasaran, pemanfaatan teknologi informasi dan pamerenam unit pelaksana teknis upt dinas pemuda, olahraga dan pariwisata adalah merupakan penunjang dinas pemuda, olahraga dan pariwisatakepemudaan, keolahragaan dan pariwisa^(2t (s) sub bagian dipimpin oleh kepala sub bagian melaksanakan tugas berada dibawah bertanggungjawab kepada sekretaris. sub bidang dipimpin oleh kepala sub bidang melaksanakan tugas berada dibawah bertanggungjawab kepada kepala bidang. dalam dan dalam dan ".*a*,*r afl ker st ,,,v'. bagian xtjkum fi,,,.\rj i,s4 ;:*:,j*i:, :.;,t (2t ?asal\gas dan tata kerja dinas pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisatadiundangkan. mulai berlakueluma. tetap ndi pada pada tanggal memerintahkan penempatannya diundangkan tais pada tanggal . . sekretaris daerah, syafruddin berita daerah kabupaten seluma tahun nomor tais |
bt'p"ati $elu}ta, peranti ail bupati seluma ito1uor taiiuit 2ol4 teistaivg tugas pokok, ftr dan uraian{ tugas satuan{ poli$ pado}ig pra"'a i{kabupaten sblm iia dengan kalimat tunai{ yang mati es^a,satuan polisi pamong prajavt.(rl. afl9a);sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan1o nomor o8)memutuskan menetapkan peraturan bupati tentang tugas pokok, fungsi dat uraian tugas satuan polisi pamong pra"ia kabupaten seit'ma. bab ketentuan t'mt'eluma. polisi pamong praja adalah anggota satpol kabupaten seluma sebagai aparat pemerintah daerah yang melaksanakan tugas bupati dalam menegakan peraturan daerah, peraturan bupatirking praja yang selanjutnya disingkat kepala satuan adalah kepala satuan polisi pamong pria kabupaten seluma. sekretaris adalah kepala sekretariat pada satuan polisi pamong praja kabupaten seluma. kepala bidang adalah kepala bidang pada satuan polisi pamong pada kabupaten seluma. kepala sub bagian adalah kepala sub bagian pada satuan polisi pamong praja kabupaten seluma. kepala seksi adalah kepala seksi pada satuan polisi pamong praja kabupaten seluma. unit pelaksana satpol kecamatan adalah unit pelaksana satuan polisi pamong praja kabupaten selumaabupaten selumaserta+i ltl\raturan daerah yang selanjutnya disingkat perda adalah peraturan daerah kabupaten seluma. peraturan bupati yang selanjutnya disingkat perlu adalah peraturan bupati seluma. bab kedudukan$, tugas art fungsi satuan pasal satpolsatpol mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam bidang penegakan perda, perlu dan peraturan perundangan daerah lainnya serta menyelenggarakan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakatsatpol mempunyai fungsi: pen jrusunarl program dankan peraturan daerah, peraturan bupati dan peraturan perundangan daerah lainnya{akan perlindungan masyarakat;pelaksanaan pembinaan dibidang kesatuan bangsa dan politik; pelaksanaan tugas lain yang diberikan bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.penegakan perda, perlu, penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat; bab iii $u$ui{ai{ org ail isasi satpol terdiri dari: kepala satuan; sekretariat; bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; bidang penegakan perundang undangan daerah; bidang sumber daya aparatur; bidang perlindungan masyarakat; dan unit pelaksana satpol kecamatsub bagikerjasama; seksi operasi dan pengendalian;, pengawasan dan penyuluhan. seksi penyelidikan dan penyidikan; bidang sumber daya aparatur sebagaimana dimaksud pada huruf membawahi: seksi pelatihan dasar; seksi teknis fungsional; bidang perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf membawahi: seksi perlindungan masyarakat; dan seksi bina potensi masyarakat. mxptr: .,, \tll bab tugas pokok, rui{gsi at{ uraian tugas bagian pertama* kepala kepala satuan sebagaimana dimaksud dalam huruf mempan satpol pp; meet""akan, men5rusun dan melaksanakan kebijakan uru$an penegakan perda, perluon$ep $ajaran' men3rusun kebijakan teknis satpol berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku; men5ru$un kebijakan teknis pelaksanaan tugas yang menjadi tanggungiawabnya sesuai dengan corona' stand.ar dan prosedur sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku; membina, ffi .sikat kepada bupati tentang langkah langkah yang perlu diambil dalam bidang penegakan perdaebijakan operasional satpol berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku;coron*^.r di'llt penyusunan rencana program kerja dan kegiatan sekretariat; mengkoordinasikan pen susunan perencanaan program kedua sekretariat dan bidang bidang;da instansi pemerintah (laki); pengelolaan dan pengembangan] organisasi dan penatalaksanaan serta peningkatan sarana dan prasarana; pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan\gas sekretaris: membantu kepala satuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya; memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan; men)rusun rencana kerja sekretariat satpol sebagai pedoman pelaksanaan tugas melaksanakan dan mengevaluasi urusan kepegawaian, perbendaharaan, akuntansi, ganti bsatuan; mengkoordinasikan sasaran pen susunan renstra badan; mengkoordinasikan penyusunan senja tahunan serta kegiatan operasional satpol pp; mengkoordinasikan pen5susunan tapin dan laki badan, melaporkan kepada kepala daerah secara berkala melalui kepala satuan; mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengisian blank lakon dan pzp dilingkungan satpol ppsatuan; mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengatur penyusunan skpd setiap akhir tahun kepala satuan; o_evs*r*r^x .,. .i1,'. m.melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; n.melaporkan hasil pelaksanaan tugas kegiatan kepada atasan. tl)$an umum, rumah tangga, kepegawaian dan perlengkapan satpol pp. (2t uraian tugas kepala sub bagian umum dan kepegawaian men5rusun rencana kerja sub bagian umum dan perlengkapan; melakukan inventarisasi barang dan aset satpol pp{mutasi}, perkawinan dan perceraian; mengusulkan penerbitan kartu pegawai, karirmbimbing bawahan untuk meningkatkan motivasi, disiplin dan prestasi kerja; melakukan pengelolaan uru$an perlengkapan dan rumah tanggsub satpol pp.lkegiatan kepada atasan. subbagian program sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas pokok melakukan menyiapkan bahan penyu$rogram men)rusun rencana program kegiatan sub bagian keuangan dan perlengkapan;3r$lgendalikan administrasi program, evaluasi dan pelaporan badan; menghimpun, mengolah, rrrketertiban umum dan ketentraman masyarakatempunyai tugas membantu kepala satuan dalam melaksanakan urusan ketertiban umum dan ketentraman5susunan rencana program kerja dan kegiatan bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; penyelenggaraan kegiatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; pelaksanaan operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; pelaksanaan penanganan dan pengendalian aksi unjuk rasa dan kerusuhan massa; pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset aset daerah;; pelaksanaan pengawalan pejabat dan atau tamu resmi daerah dan pengamanan tempat*tempat penting, rumah dinas pejabat serta acara resmi pemerintah daerah;;; [::,y:unit" "^o'sr,i^a'o' " t tl'.t ,?r;tra{r; pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan* bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari seksi kerjasama; seksi operasi dan pengendalikerjasama dengan pihak pihak terkait, dengan rincian tugas sebagai berikut men)rusun rencana kerja seksi kerjasama; menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis seksi kerjasama; melaksanakan tugas dengan meminta bantuan danlatau bekerjasama dengan kepolisian negara republik indonesia dan atau lembaga instansi lain;; melakukan koordinasi, komunikasi: menyusun rencana kegiatan seksi operasi dan pengendalian; f.rq fnrq''.,r\sqrt] ferrer ll 1r6\ r'.< r\g. xi';a menyiapkan bahan pen1susunan kebijakan dan petunjuk teknis bidang operasi dan pengendalian; melaksanakan ketertiban dan penindakan pelanggaran perda, perlu dan keputusan bupati; men5rkabupaten seluma; menertibkan pedagang dan pemasangan reklame dan lain sejenisnya yang tidak memenuhi ketentuan; menertibkan gelandangan dan pengemis, pengamen, prostitusi dan lain lain yang menggangu ketertiban, ketentraman masyrakat; melaksanakan tugas tugas operasi lain sesuai hasil koordinasi dengan dinas instansi terkait. men)rusun rencana pengamanan meliputi menjaga keamanan bupati, wakil bupati dan sekretaris daerah; menjaga keamanan rumah dinas bupati, wakil bupati dan sekretaris daerah; menjaga keamanan kantor fasilitas lain milik pemerintah kabupaten sesuai hasil koordinasi. melaksanakan tugas operasional dan pengamanan; menyiapkan bahan pembinaan operasional dan pengamanan; membantu pengamanan dan pengawalan tamu vip termasuk pejabat negara dan tamu negara;;rkerjasama dengan instansi terkaitgawalan kepala daerah dan wakil kepala daerahpenegakan perundang canegakan perundang undangan daerah. bidang penegakan perundang undangan daerah dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah f entry bri er, ob'bidang penegakan perundang undangan daerahnyelenggarakan nasi pen5s;;;da, perlu dan keputusan bupati sampai setingkat pengadilan;pn daerah; melaksanakan pembinaan dan pengawasan disiplin anggota satpol perumusan dan pelaksanaan kebijakan penegakan perda, perlu dan peraturan perundang undangan daerah lainnya; pen)susunan program kerja dan rencana kegiatan sesuai bidang tugasnya; pen1spasal.an; seksi penyelidikan dan penyidikan seksi'moril {rt :,r a,r\t4 ru litt i ,:.,,.,rrtbidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan dengan rincian tugas sebagai berikut: men5rusun rencana kerja seksi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan; menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan untuk penegakan perda, perlu dan peraturan perundang undangan daerah lainbahan, data untuk men rusun pedoman dan peh4juk kegiatan, pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap penegakan perda, perlu dan peraturan perundang undangan daerah lainnya; mengikuti proses pen5susunan peraturan perundang undangan serta pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah rn bidang penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran perda, perlu dan peraturan perundang undangan daerah lainnya dengan rincian tugas sebagai berikut men5rusun rencana kerja seksi penyelidikan dan penyidikan; menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi _pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan; menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan penyelidikan dan penyidik[an; menghimpun, _mengkaji dhn mempelajari peraturan perundang*undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya; menyiapkan bahan, data untuk men5rusun pedoman dag petunjuk kegiatan, penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran perda dan perlu; melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran per{a, perlu dan peraturan perundang undangan daerah lainnya; melakukan pengumpulan bahan keterangan terhadap dugaan terjadinya pelanggaran perda, perlu da; pela$ranperundang undangan daerah lainnya; melaksana; membuat berita acara pemeriksaan perkara pelanggaranlima bidang sumber daya aparatur pasal bidang sumber daya aparatur sebagaimana dimaksud dalam hum mempunyai tugas pokok membantu kepala satuan dalam melaksanakan urusan bidang peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya aparaturbidang penyedia dan peningkatan kualitas sumber daya aparaturpasa! untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada bidang sumber daya aparatur menyelenggarakan fungsi: pen)susunan rencana program kerja dan kegiatan bidang sumber daya aparatur; pen susunan kebijakan dan petunjuk teknis bidang sumber daya aparatur; pelaksanaan koordinasi bidang sumber daya aparatur;pol pp; penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidang tugasnya;; pen5s; pelaksanaan pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana teknis serta operasional; pen5sumber daya aparatur sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari: seksi pelatihan dasar; seksi teknis fungsiona dasar mempunyai tugas membantu kepala bidang sumber daya aparatur dalam melaksanakan r urusan bidang sumber daya aparatur dengan rincian tugas sebagai berikut men1rusun rencana kerja seksi pelatihan dasar; menyiapkan bahan pen;susunan kebijakan dan petunjuk teknis bidang manajemen dan pelaksanaan pelatihan; menghimpun,, mengkaji dan tempel4jari peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;;; merumuskan pedoman, pelaksanaan dan jadwal latihan; men5rusun evaluasi dan pelaporan pelatihan sumber daya manusia anggotaseksi teknis fungsional mempunyai tugas membantu kepala bidang sumber daya aparatur dalam plt,t ril,rriinrl;, .itjen rr,.;rrn tsu.',j\i 'r:rrr.ti!.ir5l melaksanakan urusan bidang teknis fungsional dengan rincian tugas sebagai berikut men rusun rencana kedua seksi teknis fungsional; menyiapkan bahan pen1susunan kebijakan dan petunjuk teknis bidang teknisprogram dan melaksanakan biaya modal sarana prasarana satuan polisi pamong reja. men)rusun rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan, serta bimbingan teknis personil satpol pp;; menyiapkan bahan persyaratan peserta pendidikan dan pelatihan teknis fungsionalrlindungbidang perlindungan masyarakatn jrusunarl rencana program kerja dan kegiatan bidang perlindungan masyarakat; penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis bidang perlindungan masyarakat; ob' pelaksanaan koordinasi bidang perlindungan masyarakat; penyelenggaraan kegiatan perlindungan masyarakat; pelaksanaan rekrutmen anggota perlindungan masyarakat; pelaksanaan bantuan pengafiranan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah; pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana perlindungan ma$harakat; pelaksanaan pendataan, pemetaan dan pengembang ur potensi sumber daya perlindungan masyarakat;; pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan. pen)perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari: seksi perlindungan masyarakat;lindunganperlindungan masyarakat dengan rincian tugas sebagai berikut men5rusun rencana kerja seksi perlindungan masyarakat; menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis bidang perlindungan masyarakpembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia perlindungan masyarakat;seluma menggalakkan pos keamanan keliling poskamling) dit melaksanakan pembinaan tertib administrasi sistem perlindungan masyarakat; melaksanakan rekrutmen anggota perlindungan masyarakat; melakukan perlindungan terhadap hak hak masyarakatpasalbina potensi masyarakat dengan rincian tugas sebagai berikut men5rusun rencana kerja seksi bina potensi masyarakat; menyiapkan bahan pen)susunan kebijakan dan petunjuk teknis bidang bina potensi masyarakat; menghimpun dan menganalisa data bina potensi masyarakat; men5rusun data potensi dan karakteristik sosial budaya masyarakat bidang perlindungan masyarakat; men5rusun peta masyarakat; potensi kerawanan sosial melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lembaga pihak terkait dalam rangka pembinaan pencegahan terjadinya konflik (kerawanan) masyarakat; melaksanakan pengembangan potensi masyarakat;unit laksana: melaksanakan penegakkan peraturan daerah, peraturan bupati dan peraturan perundangan daerah lainnya; melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; melaksanakan perlindungan masyarakat; melaksanak, ppn dan atau aparatur terkait lainnya;men5rusun laporan pelaksanaan tugas; melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. bagian lfttujuh kelompok jabatan fungsional pasat. tenaga fungsional senior sebagaimana dimaksud pada3) bab tata kerja kepala satu, baik vertikal maupun horizontal. kepala satusatu. dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala satuan'"satu(s) p ueriiiia'fi xas sel utn ki.,l! otr{:} animasi ib: ;,'".":"^ ' bab vii penutup dengan berlakunya peraturan bupati ini maka per j.uran bupati nomor tahun tentang i;;;" pokok, fungsi, uraian tugas dan tata kerja kantor satu polisi pamong praja kabupaten seluma dicabut dan dinyatakan tidak berlaku' hal hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini sepatu.ng ,rr"gerai te[nis pelaksanaannya akan ji.tari etin lang.r d.tugu'n keputusan bupati dan pelaksanaannya dapat jid"l"gu'ikan kepada kepala satuan sesuai peraturan perundang undangan yangjagung.tg.n f,.,u'turut'tt bupati tt1, 1t 1qi: penempatannya dalam berita daerah kabupaten seluma. tetap tais pada f?rl uma, diundangkan tais tan"gagal *rl'. 2or4 sekretaris daerah syafruddin, beritadaerahkabupatenselumatahun2014 mts lrr q4o seluma |
bt'p.t\ti selai}t.a peraturan bupati seluma nomor arrtrlr 2o te$tang tugas pokok, fut{gsi dan uraian{ tugas dinas pei{diikat{ dai{ kebudayaan i{bupati eil seluma dengan rahmat tt'i{an yang 1usia esa menimbang1\dinas pendidikan dan kebudayaanlndonesia nomor tstlndonesia nomor a7al); peraturan menteri dalam negeri nomor tahun 2ooztentang teknis penataanorganisasi perangkat daerah; peraturan daerah kabupaten seluma nomor tahun22ol3tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah kabupaten seluma nomor tahun2oozl3 nomor memutus{an menetapkan: peraturan bupati seluma tentang tugas pokok' fungsi dan uraian tugas dinas pendidik(an dan kebudayaan i(sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten seluma. dinas adalah dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten seluma. kepala dinas adalah kepala dinas pendidikan dan kebudayaanselanjutnya disingkat upt dinas adalah unsur pelaksana teknis dinas. bab kemudi{an, tugas pokok dan fungsi dinasndidikan dan kebudayampunyai fungsi: merumuskan kebijakan teknis bidang pendidikan dan kebudayaan; men5rusun perencanaan ketenagaan, sarana prasarana dan peserta didik; pembinaan dan pengembangan ketenagaan, sarana prasarana dan peserta didik; pembinaan dan pengembangan kurikulum pendidikan formal dan non formal serta pendidikan informal; pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang pendidikan dan kebudayaan; pembinaan dan pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan; merumuskan, pengelolaan dan pembinaan kebudayaan; pembinaan dan pengembangan upt dinas; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati; bab iii susunan organisasi susunan organisasi dinas pendidikan terdiri dari kepada dinas; sekretariat; bidang pendidikan dasar; bidang pendidikan menengah; bidang pendidikan anak usia dini, non formal dan informal; bidang kebudayaan; upt dinas; dan kelompok jabatan fungsional. sekretariat terdiri dari: sub bagian umum dan kepegawaian; sub bagian keuangan; dan sub bagian perencanaan dan money; bidang pendidikan dasar terdiri dari;menengah terdiri dari:anak usia dini, non formal dan informal terdiri dari: seksi pendidikan usia dini; seksi kesetaraan dan kekasaran; dan seksi kelembagaan, sarana dan prasarana' bidang kebudayaan terdiri dari seksi kebudayaan dan kesenian; dan seksi sejarah, permukiman dan kepurbakalaan' unit pelaksana teknis upt dinas; kelompok jabatan fungsionalantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan dan kepada aanndidikan dan kebudayaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut meny"gai pedoman pelaksanaan kegiatan; merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis bidang pendidikan dan kebudayaanpendidikan dan kebudayapendidikan dan kebudayapendidikan dan kebudayapendidikan dan kebudayasurat menyuratsertamenindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan lhp). untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasai sekretariat mem pun yai' keuangan'f.pengelolaanadministrasikepegawaiandanpemanfaatandanperawataninventariskantor; i.pelaksanaanpelayananteknisadministrasikepaladinas dan semua unit organisasi lingkungan dinas; dan j'pelaksanaantugas tugaslainyangdiberikanoleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya' paragraf sub bagian umum dan pegadaianpegadaian; melakukanurusanketatausahaandankearsipanpada dinas; menyiapkandanmemprosesusulankenaikanpangkat, gaji berkala, pensiun, pemberian sanksi disiplin' pemberian tanda penghargaan tanda jasa; menyiapkandanmemprosespermohonanizindancuti'' kartu isteri suami,kartutabunganasuransipensiun( aspen), bapertarum d'an kartu asuransi kesehatan akses); melakukan urusan kerumahtanggaan dinas; melakukan urusan umum dinas; melakukan urusan kepegawaian dinas; menyusun kebutuhan pegawai berdasarkan beban tugas dan analisa jabatan pada dinas; men5rusun tertib administrasi dan kedisiplinan pegawai untuk disampaikan kepada kepala dinas; membimbing bawahan untuk meningkatkan motivasi, disiplin dan prestasi kerja; menyusun daftar urut kepangkatan, usulan kenaikan pangkat dan gaji berkala pegawai dinas; dan melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan' paragraf sub bagian keuangan sub bagian keuangan mempunyai tugas menyusun rencana kerja anggaran dinas yang dihimpun dari rencana kerja anggaran bidang bidang yang ada; melaksanakan urusan keuangan dan perbendaharaan dinas, pengeluaran dan benda papan; melaksanakan pembukuan, perbendaharaan dan kas; menyampaikan laporan, realisasi pertanggungjawaban penggunaan anggaran; memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugasparagraf sub bagian perencanaan dan money sub bag perencanaan dan monitoring dan evaluasi mempunyai tugas menyusun rencana kerja sekretariatob'.ari bidang untuk dibuat laporan dinas secara keseluruhan dan disampaikan bupati selumdidikan dasar bidang pendidikan dasar mempunyai tugas menyusun rencana program kerja bidangmemantau ujian akhir sekolah uas) dan ujian akhir nasional uan)dasar mempunyai fungsi: menyusun rencana program kerja bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas; membagi tugas kepada kepala seksi sesuai dengan bidangnya;restasi kerja kepala seksi lingkungan bidangnya sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; membina pelaksanaan tugas kepala seksi agar hasil yang dicapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan; pembinaan dan penerbangan kurikulum pendidikan dasar; menyusun petunjuk penerimaan siswa baru pendidikan dasar; menyusun petunjuk dan memantau pelaksanaan uan dan uas; menyusun dan menyebarluaskan kali pendidikan dasar; mengumpulkan dan mengolah serta menganalisis data lembaga sekolah, ketenagaan' sarana dan prasarana serta kesiswaan pendidikan dasar; pembinaan dan pengembangan kemampuan guru melalui penataran dan pelatihan serta penyetaraan; merekomendasikanizinpendirian pendidikan dasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; menelitikeabsahan st'i bdansuratketerangan stub yang rusak hilang; melakukan koordinasi dengan pihak pihak instansi terkait dalam pembinaan pendidikan dasar; menyeleksi dan mengusulkan tenaga kependidikan guru berprestasi untuk mendapat penghargaan; mengusulkan pengadaan dan pemerataan guru pendidikan dasar; mengusulkan peningkatan kesejahteraan guru pendidikan dasar; pembinaan dan pengembangan uks pendidikan dasar; penyusunan laporan bidang sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban; paragraf seksi kurikulum dan kesiswaan seksi kurikulum dan kesiswaan mempunyai tugas: menyusun rencana kerja dan program kerja tahunan kepala seksi; memberipetunjukkepadabawahanuntukkelancaran pelaksanaan tugas; menyusun petunjuk pelaksanaan smp, small negeri swasta; menyusun dan men yebarluaskan kurikulum sd, sdb, adik sd, sdb, smp, small negeri swasta; menganalisa daya serap kurikulum sd' sdb' smp' small negerilswasta; menganalisa mengevaluasihasilujianakhir sd,sdb, smp, small negeri swasta; menyiapkan usul, saran, dan pertimbangan bidang tentang pelaksanaan kurikulum menyusun petunjuk [ rite;*1a are r:{l' bagi ali '{tjr u}d' \isasi pelaksanaan kurikulum sd, sdb' smp' small negerilswasta; memonitor, melakukan pencatatan dan memeriksa keabsahan surat tanda tamat belajar t.lb) atau ijazah sd, sdb, smp, small negerilswasta; menyiapkan dan menyebarluaskan petunjuk pedoman penerimaan siswa baru sd, sdb' smp' small negeri swasta; melaksanakan permisi, petunjuk sarana siswa evaluasi dan pedoman serta sd, sdb, smp, small negerilswasta; menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; menyusunlaporan seksisesuaidenganhasilyangtelah dicapai sebagai pertanggung jawabanuntuk pengembangan profesi; ob' mengkoordinasikan setiap kegiatan profesi pendidik; menyelenggarakan kegiatan pembinaan profesi men'sun persia pan dan usulan sertifikasi kualifikasi peningkatan profesi tenaga pendidik dan kependidikan sd, sdb' smp' small bawahan untuk meningkatkan motivasi' disiplin dan prestasi kerja; melaksanakan tugas iain yang diberikan oleh atasan' rarr. i.i:.\\i \.ii t.: f' ''* .,l,nio,f *, ,,i,,rn uts i{":,,; :.:*'d, sdb, smp, small negerilswasta; menyusun persiapan dan usulan rencana pengadaan, penempatan, dan pemerataan tenaga pendidik dan kependidikan sd, sdb, smp, small negeri swasta; menyusun persiapan dan usulan pengangkatan calon kepala sekolah sd, sdb, smp, small negerilswasta; menyusun persiapan dan usulan izin be\ajar dan tugas belajar tenaga pendidik dan kependidikan sdb, smp, small negeri swasta; membuat rekapitulasi laporan bulan sd, sdb, smp, small negeri swasta; menyusun kebutuhan sarana dan prasarana kebutuhan sd, sdb, smp, small negeri swasta; menyusun dan melaksanakan akreditasi sdb, smp, small negeri swasta; men5rd, sdb, smp, small negerilswasta; meninventarisasi data sarana dan prasarana sdb, smp, small negeri swastaep pat bidang pendidikan menengah bidang pendidikan menengah mempunyai tugas menyusun rencana program kerja, membagi tugas', memberi petunjuk dan menilai, pembinaan dan pengembangan kurikulum sma dan smk' menyusun petunjuk penerimaan siswa baru, petunjuk dan monitoring uas dan uan, menyusun dan ts+ .p menyebarluaskan kalender pendidikan, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data lembaga sekolah, ketenagaan, sarana, dan prasarana dan kesiswaan warga belajar sma dan smkmenengah mempunyai fungsi menyusun rencana program kerja bidang pendidikan menengah sebagai pedoman pelaksanaan tugas; membagi tugas kepada kepala seksi sesuai dengan bidang; memberikan petunjuk kepada kepala seksi untuk kelancaran pelaksanaan tugas:; menilai prestasi kerja kepala seksi lingkungan pendidikan menengah sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; menelaah peraturan perundang undangan bidang pendidikan menengah; men5rusun petunjuk penerimaan siswa baru pendidikan menengah; menyusun dan menyebarluaskan kalender pendidikan; men5rusun petunjuk dan monitoring ulangan semester dan ujian akhir; pembinaan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah; mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data lembaga sekolah, sarana dan prasarana serta kesiswaan pendidikan menengah; merekomendasikan izin pendidikan pembentukan pendidikan menengah; pembinaan dan pengembangan kemampuan guru melalui penataran dan pelatihan, penyetaraan dan izin belajar pendidikan meneliti keabsahan ijazah stub dan surai keterangan stub arah yang rusak hilang; melakukan koordinasi dengan pihak pihak terkait dalam pembinaan pendidikan menengah; menyeleksi dan mengusulkan tenaga pendidikan dan guru berprestasi untuk mendapat penghargaan;< swasta; menganalisa daya serap kurikulum sma' small' dan smk negerilswasta; menganalisa mengevaluasi hasil ujian akhir sma' small, dan smk negeri swasta; menyiapkan usul, ""'u'", dan pertimbangan bidang tentang pelaksanaan kurikulum menyusun petunjuk pelaksanaan kurikulum sma' small' dan smk negeri swasta; memonitor, melakukan pencatatan dan memeriksa keabsahansurattandatamatbeiajar( st'|b)atautlolr' menengah; pen susunan peran telah dica pai pelaksanaan tugas; negetilswasta; melaksanakan permisi' petunjuk sarana siswa bidang sesuai dengan hasil yang sebagai pertanggungjawaban evaluasi dan pedoman serta sma, small, dan smk negeri swast'f**oil giri'if;;i; i'ni^ c,i* hu(um ''i" "'i osl :j::;_,,slswasta; menganalisa daya serap kurikulum sma' small' dan menengah; pen susunan peran telah dica pai pelaksanaan tugas; negeri swasta; melaksanakan permisi, petunjuk sarana siswa bidang sesuai dengan hasil yang sebagai pertanggungjawaban ujian akhir sma, pertimbangan bidang menyusun petunjuk small, dan smk evaluasi dan pedoman serta sma, small, dan smk smk negeri swasta; menganalisa mengevaluasi hasil small, dan smk negerilswasta; men yia akan usul, saran, dan tentang pelaksanaan kurikulum pelaksanaan kurikulum sma' negeri swasta; memonitor, melakukan pencatatan dan memeriksa keabsahansurattandatamatbelajar( st'|b)atautjnegeri swasta; menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan d,pengembangan profesi; mengkoordinasikan setiap kegiatan profesi pendidik; menyeienggarakankegiatanpembinaanprofesdan usulan profesi tenaga small, dan smk menyusun persiapan sertifikasi koalisi kasi peningkatan pendidik d,an pendidikan sma,bawahanuntukmeningkatkan sma, small, dan smk negeri swasta; menyusun persiapan dan usulan rencana pengadaan' penempatan, d'an pemerataan tenaga pendidik dan kependidikan sma,small,dans knegerilswasta; menyusun persiapan dan usulan pengangkatan calon kepala sekolah sma, small, dan smk negeri swasta; menyusunpersiapandanusulanizinbelajardantugas belajartenagapendidikdankependidikan sma'small' dan smk negeri swasta; membuat rekapitulasi laporan bulan sma' small' dan smk negerilswasta; untuk menyusun kebutuhan sarana dan prasarana kebutuhan sma, small, dan smk negeri swasta; menyusun dan melaksanakan akreditasi sma, small, dan smk negerilswasta; menyma, small, dan smk negerilswasta; meninventarisasi data sarana dan prasarana sma, small, dan smk negerilswastaendidikan anak usia dini, non formal dan informal tugas bidang pendidikan anak usia dini, nonformal dan informal paudni) menyusun rencana program kerja, membagi tugas memberi petunjuk dan menilai pembinaan, pengembangan serta menyusun jumlah dan jenis bidang pendidikan anak usia dini, nonformal dan informal paudni), mengolah dan menganalisa tata lembaga, sarana dan prasarana serta menyusun rencana pengadaan tenaga teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran tugas. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang pendidikan anak usia dini, nonformal dan informal paudni) menyelenggarakan fungsi: menyusun rencana dan program kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas; memberi petunjuk kepada kepala seksi lingkungan bidang pendidikan luar sekolah; menilai prestasi kerja kepala seksi lingkungan bidang sebagai bahan dan pengembangan karier; mengkoordinasikan kepada seksi lingkungan bidang sebagai bahan pembinaan pendidikan anak usia dini, nonformal dan informal paudni); menetapkan perizinan kursus, sanggar sanggar dah klub olahraga yang diselenggarakan oleh masyarakat; sr r,left sl_. menyusun dan menyebarluaskan petunjuk penyelenggaraan kegiatan pendidikan masyarakat dan generasi muda; memelihara .kegiatan pendidikan masyarakat dan generasi muda; menyusun laporan bidang sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas; melaksanakan tugasbahan perumusan kebijakan pemberdayaan perserta masyarakat bidang pendidikan anak usia dini; menyusun dan menyebarluaskan petunjuk tentang standar, kriteria dan prosedur dibidang pendidikan anak usia dini; melaksanakan evaluasi dan bimbingan teknis dibidang pendidikan anak usia dini; dengan pembinaan dan pengembangan pendidikan anak usia dini; melaksanakan pemberdayaan peran serta masyarakat dibidang pendidikan anak usia dinisetaraan dan kekasaran seksi kesetaraan dan kekasardata pendidikan kesetaraan dalam rangka pembinaan terhadap warga belajar paket dan melaksanakan pembinaan terhadap tutor kesetaraan; melaksanakan hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah dan organisasi masyarakat yang relevan terhadap penyelenggaraan program kesetaraan; melaksanakan evaluasi dan bimbingan teknis dibidang kesetaraan dan kekasaran; melaksanakan pemberdayaan peran serta masyarakat dibidang pendidikan kesetaraanlembagaan, sarana dan prasarana seksi kelembpedoman dan petunjuk tentang pendirian lembaga pendidikan non formal dan masyarakat; memberikan rekomendasi izin bidang kelembagaan (pendidikan luar sekolah dan masyarakat); menyebarluaskan bahan petunjuk standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur dibidang pembinaan kursus dan kelembagaan; pembinaan dan bimbingan teknis serta evaluasi kursus dan kelembagaan; melaksanakan pemberdayaan perserta masyarakat dibidang pembinaan kursus dan kelembagaan; nal,,e nrr.fr+l s r u"l grant' ht x : {;a nls ',, ,'':,"'l :.l melakukan pengawasan dan pengendalian upaya peningkatan mutu lembaga pendidikan luar sekolah dan masyarakat yang ada masyarakatbidang kebudayaan tugas bidang kebudayaan adalah membantu dinas dibidang kebudayaan dalam merumuskan, pengelolaan dan pembinaan kebudayaan, menyelamatkan sejarah tradisional dan benda cagar budaya, melaksanakan penulisan sejarah dan nilai tradisional, menggali dan meneliti persyaratan seni budaya daerah, melaksanakan penyelamatan, pengamanan, pemugaran peningkatan sejarah dan benda cagar budaya. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang kebudayaan menyelenggarakan fungsi: menyiapkan dan menyusun program kerja pada bidang; melaksanakan pembinaan dan pengelolaan kebudayaan; melaksanakan inventarisasi sanggar seni, peningkatan sejarah tradisional dan cagar budaya; melaksanakan penulisan sejarah, nilai tradisional, dan benda cagar budaya; melaksanakan penulisan sejarah, nilai tradisional, dan persyaratan seni budaya; melaksanakan penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan pemugaran peninggalan sejarah dan benda cagar budaya; meneliti bahasa, sastra, prasejarah dan arkeologi; melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. paragraf seksi kebudayaan dan kesenian seksi kebudayaan dan kesenilaksanakan pengelolaan, pembinaan, inventarisasi pembinaan kesenian; melaksanakan penggalian, penilaian pengayaan pengembangan seni budaya daerah; melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pusat pusat hiburan dan teater seni lainnya; pemberian izin pertunjukan kesenian dan pelaksanaan festival seni budaysejarah, permukiman dan kepurbakalaan seksi sejarah, permukiman dan kepurbakalaanpengumpulan data dan men1rusun bahan pembinaan dan pengembangan kesejarahan dan kepurbakalaan; mengembangkan nilai nilai sejarah purbakala; pelestarian bahan pustaka sejarah purbakala; melaksanakan pemantauan, melindungi dan memelihara benda purbakala yang merupakan warisan sejarah; melaksanakan evaluasi dan menus lln laporan; menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; melaksanakan pendataan, perlindungan dan perawatan aset dan atau benda benda bersejarahtujuht2)pendidikan dan kebudayaanadddidikandiundangkan. agar setia orang mengetahui ya, pengundangan peraturan bupati ini dengan pada tanggal memerintahkan penempatan tetap pada tan berita daerah kabupaten seluma tahun r"" ""' tais prt( ^ er<rh rad seluma a^g'rn tsuxrrm .tco ntsosl i,r{,^'"}}y;' 't: sekretaris daerah iffi af' ienseluma, l ) |
bup seluma peraturan bupati seri'ma nomor taifun teistaitg peiygetoliian dan pemanfaatan dana klaim jaminan ktsetiatait pada ri'mati sn{it umum daerah tats kasupateit set'ma menimbang bahwa agar penyelenggaraan program jaminan kesehatan berjalan dengan efektif dan efisien perlu dikelola dengan baik dan benar sehingga pelayanan kesehatan kepada peserta jaminan kesehatan dapat terlaksana sesuai dengan standar pelayanan yang ditentukan; bahwa program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf adalah program perlindungan kesehatan kepada peserta yang sistem pembiayaannya dikelola oleh badan penyelenggara jaminan sosial bidang kesehatan bpjs kesehatan); bahwa untuk kelancaran pelayanan kesehatan kepada peserta jaminan kesehatan, rumah sakit umum daerah tais setiap bulan mengajukan tagihan klaim pelayanan kepada bpjs kesehatan dengan menggunakan system ina cbg's; bahwa pengelolaan dan pemanfaatan dana yang diperoleh dari klaim pelayanan jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan huruf atas perlu ditetapkan dengan peraturan bupati. undang undang nomor tahun oo3 tentang pembentukan kabupaten muko muko, sp:. lembaran negara republik indonesia nomor aa37l; mengingat2aag tentang perubahan kedua atas undang undang nomor tahun 2ooci42oog nomor ?tambahan lembaran negara republik lndonesia nomor 5o721; undang*undang nomor tahun 2ar| tentang badan penyelenggara jaminan sosial lembaran negara republik indonesia tahun 2arr nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomor peraturan pemerintah nomor tahun zar2 tentang penerima bantuan iuran jaminan kesehatajt2i; peraturan presiden nomor tahun 2a13 tentang jaminan kesehatan lembaran negara republik indonesia tahun 2org nomor keputusan menteri kesehatan 4s6 menkes iv tentang berlakunya standar pelayanan rumah sakit dan standar pelayanan medis rumah sakit; peraturan daerah kabupaten seluma nomor tahun 2oo1 tentang susunan' organisasi dan tata kerja lembaga teknis kabupaten seluma sebagaimana telah diubah beberapa kari, tahun tentang perubahan ketig; peraturan daerah kabupaten seluma nomor tahun tentang retribusi jasa umum; memutuskan peraturan bupati tentang pengelolaan dan pemanfaatan dana klaim jaminan kesehateluma; rumah sakit adalah rsud tais; direktur adalah direktur rsud tais;. program jaminan kesehatan; t4. peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat {enam} bulan indonesia yang telah membayar iuran;cbg's atas pelayanan yang telah diberikan terhadap pasien peserta jaminan kesehatan;; ina cbg's atau indonesia case base groups adalah software khusus yang digunakan untuk mengajukan klaim jamkesmas;lr, fisioterapi dan pelayanan non medis atau administrasi; dan rawat inap tingkat lanjutan dan pelayanan gawat darurat;; pelayan; pelayanan;kesehatan;; pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum dan{i, upah atau imbalan dalam bentuk lainnya; manajemen program adalah serangkaian kegiatan administratif yang diperlukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program jaminan kesehatan yang meliputi antara lain konsultasi dan pembinaan program; pengelola program adalah tim pengelola pengendali internal program jaminan kesehatan rsud tais yang diangkat melalui keputusan direktur untuk mengendalikan kelancaran pelaksanaan program jaminan kesehatan serta mengelola dana yang diperoleh dari hasil klaim untuk keperluan pelayanan kesehatan bagi pasien peserta jaminan kesehatan; kasta adalah kas daerah pemerintah kabupaten seluma. obat obatan adalah semua jenis obat obatan yang dibutuhkan oleh pasien peserta jaminan kesehatan; bhp dan alves adalah segala bahan medis dan non medis habis pakai serta alat alat kesehatan yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan; operasional adalah kebutuhan untuk menunjang kelangsungan pelayanan kesehatan terhadap pasien jaminan kesehatan seperti oxy; \, ti,' j.,j. ,. \,e s:. : r; i bab ruang lingkup pelayanan kesehatan pelayanan kesehatan bagi peserta jaminan kesehatan yang dilayani rsud tais adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan. ruang lingkup pela.kanan kesehatan tingkat lanjutan sebagaimana disebut pada meliputi rawat jalan tingkat lanjutan; rawat inap tingkat lanjutan; pelayanan persalinan; pelayanan gawat darurat, dan; pelayanan ambulans. pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan terdiri dari pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialistik oleh dokter spesialis dan subspesialis; tindakan medis spesialistik sesuai indikasi medis; pelayanan obat dan bahan habis pakai; pelayanan alat kesehatan; rehabilitasi medik; pelayanan rujuk balik; pelayanan penunjang diagnostic; pelayanan darah; pelayanan kedokteran forensik klinik meliputi pembuatan visum repertum, dan; pelayanan jenazah bagi pasien yang meninggal rumah sakit pasca rawat inap; pelayanan rawat inap tingkat lanjutan terdiri dari akomodasi rawat inap; pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialistik oleh dokter spesialis atau subspesialis; pelayanan penunjang diagnostik; tindakan medis spesialistik sesuai indikasi medis; pelayanan obat dan bahan habis pakai; pela1,'anan rehabilitasi medik; <. ' pelayanan jenazah bagi pasien yang meninggal rumah sakit pasca rawat inap; pelayanan kedokteran forensik klinik meliputi pembuatan visum repertum. pelayanan persalinan terdiri dari tindakan persalinan dengan penyulut uer bagian@m sesuai indikasi medis; tindakan persalinan dengan penyulut perabdominam (section) sesuai indikasi medis. pelayanan gawat darurat meliputi pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis; tindakan medis; pemeriksaarrpenunjangdiagnostic; pelayanan obat dan bahan medis habis pakai, dan; perawatan inap {akomodasi} jika diperlukan. pelayanan ambulans terdiri dari jasa pelayanan; jasa sarana; pemberian obat dan bahan medis habis pakai; pemeriksaan penunjang, dan; alat kesehatan jika diperlukan. bab iii ruang lingkup pendanaan pendanaan jaminan kesehatan adalah bersumber dari dana amanat 'milik seluruh peserta baik peserta penerima bantuan iuran maupun peserta dengan membayar iuran; dana jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada dikelola oleh bpjs kesehatan yang dipergunakan untuk pembayaran biaya pelayanan kesehatan bagi peserta jaminan kesehatan; untuk kelancaran pelayanan kesehatan kepada peserta jaminan kesehatan, rsud tais setiap bulan mengajukan tagihan klaim kepada bpjs kesehatan dengan menggunakan software ina cbg's; dana tagihan klaim jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada bab pengelolaan dan pemanfaatan dana klaim jaminan kesehatan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada peserta jaminan kesehatan, maka dana yang diperoleh dari hasil pengajuan klaim jaminan kesehatan dapat dikelola dan dimanfaatkan langsung oleh rsud tais; pengelolaan dan pemanfaatan dana klaim jaminan kesehatan ditentukan dengan porsi pembagian sebagai berikut jasa pelayanan sebesar (empat puluh persen); manajemen program sebesar 5o o (lima persen), dan; jasa pengelola program pengendali internal sebesar l\o a (lima belas persen); obat obatan, bhp, alves, sarana sebesar (empat puluh persen). pendistribusian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan dengan besaran sebagai berikut jasa dokter sebesar (tiga puluh lima persen); jasa paramedis sebesar (empat puluh lima persen); jasa non medis sebesar {dua puluh persen). pendistribusian penggunaan dana untuk biaya obat obatan, bhp, alves dan sarana sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan dengan besaran sebagai berikut retribusi untuk daerah disetor kasta 2oo o {duapuluh persen); obat obatan, bhp dan alves sebesar (lima puluh persen); operasional makan dan minum pasien, atk, penggandaan) sebesar (tiga puluh persen); pengelolaan, pemanfaatan dan pertanggungjawaban dana klaim jaminan kesehatan rsud tais sebagaimana dimaksud dalam dalam peraturan bupati ini diserahkan kepada rsud tais sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. <. bab pelaporan dan pertanggungjawaban pengelola program jaminan kesehatan rsud tais membuat laporan kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan program jaminan kesehatan secara berkala; penggunaan dan atau pemanfaatan dana yang didapat dari hasil pengajuan tagihan klaim jaminan kesehatan dibuat laporan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan peraturan penumpang undangan yang berlaku. direktur rsud tais bertanggungjawab terhadap penggunaan dana klaim jaminan kesehatan baik secara teknis maupun secara administrasi sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku; direktur rsud tais wajib menyampaikan laporan kepada bupati melalui sekretaris daerah tentang pelaksanaan penggunaan dana klaim jaminan kesehatan. rsud tais wajib menyetorkan retribusi untuk kas daerah sebesar oo o dari dala pendapatan klaim jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf dalam peraturan bupati ini; tata cara penyetoran retribusi untuk kas daerah mengikutt;,',i it!t cintai'l dengan berlakunya peraturan bupati ini, maka oi2 tentang pengelolaan dana klaim jaminan tidak berlaku lagi. peraturan bupati nomor tahun kesehatan dicabut danwrite seluma a . se'sekretaris daerah kabupaten seluma syafruddin. da, sh, berita daerah kabupaten diundangkan tais pada tanggal i17.,ff ar', at4 seluma tahun 2ot4 nomor.q? |
bupatisetuma peraturan bupati seluma nomor tasiun 2ol4 tentang tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tata kerja badan kesatuan bangsa dan politik i{kabupaten seluma dengan kalimat tuhan yanbadan kesatuan bangsa dan politik kabupaten selumfperaturan menteri dalam negeri nomor tahun qo7 tentang pedoman teknis penataan organisasi perangkat daerah; surat edaran menteri dalam negeri republik indonesia nomor 06ll4942l tanggal desember oio perihal pedoman teknis pemberdayaan kapasitas kelembagaan perangkat badan kantor kesbangpolkan: peraturan bupati seluma pokok, fungsi, uraian tugas badan kesatuan bangsa kabupaten seluma. tentang tugas dan tata kerja dan politik menetapkanbadan adalah badan kesatuan bangsa dan politik daerah kabupaten selumaseluma. sekretaris adalah kepala sekretariat pada badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten seluma. kepala bidang adalah kepala bidang pada badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten seluma. kepala sub bagian adalah kepala sub bagian pada badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten seluma. kepala sub bidang adalah kepala sub bidang pada badan kesatuan bangsa dan politik.{an, tugas dan fungsi badan badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten selumbadan kesatuan bangsa dan politik mempunyai tugas pokok,badan mempunyai fungsi: dan evaluasi dan laporan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;; pelaksanaan pembinaan dibidang kesatuan bangsa dan politik; penyelenggaraan bina ideologi, wawasan kebangsaan, politik, kewaspadaan daerah, ketahanan seni, budaya, agama, dan kemasyarakatan serta ekonomi; pemberian pertimbangan dalam penyelenggaraan bidang kesatuan bangsa dan politik;; konflik pemerintahan, penanganan konflik komunal dan sosial, pengawasan orang asing;ngawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, budaya, agama dan kepercayaan, pembauran atau akulturasi budaya, organisasi arol nll'' 6ps,rfr ftr u!: kemasyarakatan dan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten; koordinasi penetapan kebijakan teknis dibidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitas pemilu, pilpres dan pemilukada skala kabupaten;;; pemberian penghargaan dibidang kesatuan bangsa dan politik; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. bab iii susunan organisasi badan terdiri dari: kepala; sekretariat; bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan dan politik; bidang kewaspadaan nasional;nyusunan program; sub bagian tata usaha; dan sub bagian keuangan dan perlengkapan. bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan dan politik sebagaimana dimaksud pada huruf membawahi: sub bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan; dan sub bidang politik; bidang kewaspadaan nasional sebagaimana dimaksud pada huruf membawahi: sub bidang kewaspadaan dini dan pengawasan orang asing dan lembaga asing; dan sub bidang penanganan konflik; bidang ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi sebagaimana dimaksud pada huruf membawahi: sub bidang ketahanan seni dan budaya; dan sub bidang ketahanan agama, kemasyarakatan dan ekonomi; bab tugas pokok, fungsi dan uraian tugas bagian kesatu kepala kepala sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunbadan; merencanakan, menyusun dan melaksanakan kebijakan urusan kesatuan bangsa dan politik merumuskan konsep sasaran, menus lln kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku; dan politik; merumuskan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik; merumuskan kebijakan operasional bidang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku(s) dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya''yusunan anggaran; programugas sekretaris: membantu kepala badan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan bidang ya; memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan; menyusun rencana kerja sekretariat pedoman pelaksanaan tugas melaksanakan urusan badan sebagai kepegawaian, tugas dan sekretariat serta1surat dan rumah tangga; mengevaluasi pelaksanaan menginventarisasi permasalahan; title n,r, <^,.r str una,r bag, arr lrf.jv ,a'. tl i mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengisian blank lakon dan lp2p dilingkungan badan; mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengatur pen5susunan kpj bupati dan ppd setiap akhir tahun kepala badan; mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengatur penyusunan skpd setiap akhir tahun kepala badan; m.melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan n.melaporkan hasil pelaksanaan tugas kegiatan kepada atasan. sub bagian penyusunan programen5susunan program:ydihadapi untuk mencarikan solusinya; yang mengendalikan administrasi program, evaluasi dan pelaporan badan; menghimpun, mengolah) mtata usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas pokok kegiatan penggandaan dan pelaksanaan ekspedisi, administrasi kepegawaian, tata perbuatan, umum serta pengumpulan data penyusunan laporan. uraian tugas kepala sub bagian tata usaha: men rusun rencana kerja sub bagian tata usaha sesuai dengan rencana kerja badan; menggandaknganalisa bahan bahan untukj); menganalisa laporan bulanan baik keuangan maupun fisik dan menyusun laki, lpp dan kpjmerintah+i t{ab l[{a (tb' pelaksanaan tugas kegiatan pada atasan. subbagian keuangan dan perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas pokok melakukan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, urusan rumah tangga dan perlengkapan badan. uraian tugas kepala sub bagian keuangan dan perlengkapan: menyusun rencana program kegiatan sub bagian keuangan dan pelengkap pan; melakukan inventarisasi barang dan aset badukan pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tanggabidang bina ideologi' wawasan kebangsaan dan politik bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan dan politikna ideologi, wawasan kebangsaan dan politik. bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan dan poli, wawasan kebangsaan .dan politik mempunyai tugas membantu kepala .ri.;,.;;; tf?l] = badan dalam melaksanakan urusan bina ideologi, wawasan kebangsaan dan politikbina ideologi, wawasan kebangsaan dan politik menyelenggarakan fungsi:.oordinasi dan pengawasan penyelenggarakoordinasi penetapan kebijakan teknis dengan merujuk kepada kebijakan umum nasional bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan antar partai; danbidang bina ideologi, wawasan kebangsaan dan politik sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari sub bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan; sub bidang politik. orurntrrre+ixa6r .:r redir'r 't: 8t't! iu!!q' r)( a:;n adh p.,.,na ideologi dan wawasan kebangsaan, dengan rincian tugas sebagai berikut menyusun rencana kerja sub bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan; menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis bina ideologi dan wawasan kebangsaan; melaksanakan sosialisasi pencegahan pengaruh ideologi lain terhadap nilai nilai pancasila;;; melaksanakan fasilitasi dalam pengembangan dan penguatan pemahaman ideologi negara; pendataan dan penganalisaan data dan informasi yang berkaitan dengan bina ideologi dan wawasan kebangsaan; penyiapan rumusan kebijakan dan fasilitas pelaksanaan bina ideologi dan wawasan kebangsaan; melaksanakan fasilitasi, pengawasan dan tinjauan pelaksanaan pendidikan bela negara; melaksanakan fasilitasi, pengawasan dan tinjauan penguatan nilai nilai sejarah kebangsaan; menyiapkan surat izin penelitian survei dan rekomendasi keramaianolitikdang politik, dengan rincian tugas sebagai berikut men5rusun rencana kegiatan sub bidang politik; menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis bidang politik; melaksanakan sosialisasi perundang undangan tentang partai politik; melaksanakan pengembangan etika politik dan pendidikan budaya politik; melaksanakan fasilitasi bantuan partai politik; melaksanakan pengawasan dan tinjauan dalam penyelenggaraan pendidikan budaya politik; melaksanakan pengamatan dan tinjauan terhadap implementasi kebijakan politik; melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah; pendataan dan penganalisaan data dan informasi yang berkaitan dengan organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan dan organisasi profewaspadaan nasional. bidang kewaspadaan nasionalwaspadaan nasional mempunyai tugas membantu kepala badan dalam melaksanakan urusan bidang kewaspadaan nasionalwaspadaan nasional menyelenggarakan fungsi koordinasi penetapan kebijakan teknis dengan merujuk kepada kebijakan umum; fasilitasi;pengawasan penyelenggara pemerintah bidang kewaspadaan dini, kerjasama interkom,dan koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggara pemerintah seni budaya,bidang kewaspadaan nasional sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari sub bidang kewaspadaan dini dan pengawasan orang dan lembaga asing; sub bidang penanganan konflikwaspadaan dini dan pengawasan orang dan lembaga asing)rusun rencana kerja sub bidang kewaspadaan dini dan pengawasan orang dan lembaga asing; menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis bidang kewaspadaan nasional;; dan tenaga kerja; menyiapkan bahan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan bidang kewaspadaan daerah; melaksanakan fasilitasi forum kewaspadaan dini masyarakat dan komunitas intelijen daerah; melaksanakan pemantauan perkembangan kehidupan masyarakat terkait dengan kewaspadaan daerah; melaksanakan fasilitasi penanganan konflik pemerintahan dan konflik sosial daerah;enanganan konflikyusun rencana kerja sub bidang penanganan konflik; menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pencegahan konflik. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan kewaspadaan dini, interkom dan bina masyarakat; menyiapkmenyiapkan bahan pengumpulan dan pengolahan data dibidang pencegahan dan penanganan konflik; menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi atau lembaga terkait dibidang penanganan konflik; menyiapkan bahan pelaksanaan pemulihan situasi f .+ put{ivia.h i,i,, bagian duh ,rsa daerah konflik dan mendamaikan pihak dan atau kelompok yang terlibat konflik. bidang ketahanan seni,,ahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi menyelenggarakan fungsi pen5susunan rencana program kerja dan kegiatan bidang ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi; penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis bidang ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi; pelaksanaan koordinasi bidang ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi; pelaksanaan identifikasi dan kompilasi organisasi kemasyarakatan; pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang ketahanan seni budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi; pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan; fasilitasi d koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggarorganisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten; pengawasan penyelenggara pemerintahdskala kabupaten. bidang ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari: sub bidang ketahanan seni dan budaya; sub bidang ketahanan agama,'rear hrrryrrn^*, arc,rrx buku4rr g :;':"::'f ',:r {l9ia ,{ri ,a nt:t.(,,:r,.l sub bidang ketahanan seni dan budayaketahanan seni dan budaya dengan rincian tugas sebagai berikut menyusun rencana kerja sub bidang ketahanan seni dan budaya; menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis bidang ketahanan seni dan budaya; melaksanakan fasilitasi forum pertemuan pelestarian dan pengembangan seni dan budaya daerah;; melaksanakan fasilitasi dalam pengembangan nilai nilai kebudayaan dan pelestarian kebudayaan; melaksanakan pengawasan dan tinjauan ketahanan seni dan budaya; melaksanakan pengawasan dan tinjauan pelaksanaan pembauran dan akulturasi budaya; melaksanakan pengawasan dampak negatif arus global kebudayaan asing; melakukan upaya dan usaha pencegahan degradasi budaya oleh budaya luar yang tidak sejalan dan bertentangan dengan nilai nilai agama dan atau pancasila; membimbing bawahan untuk meningkatkan motivasi, disiplin dan prestasi kerja; men ketahanan agama, kemasyarakatan dan ekonomiagama,agama, kemasyarakatan dan ekonomi; menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis bidang ketahanan agama, kemasyarakatan dan ekonomi; menghimpun dan menganalisa data yang berkaitan dengan ketahanan agama, kemasyarakatan dan ekonomi; merencanakan dan mempersiapkan kegiatan yang berhubungan dengan analisis ketahanan agama, kemasyarakatan dan ekonomi' melaksanakan fasilitasi forum pertemuan ketahanan agama, kemasyarakatan dan ekonomi; menyiapkan bahan konsultasi dan koordinasi dengan pihak instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnyaiain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas u l'"r"ri;n;; ;='., ' racer\ ku , ;i:l:,luma. daerah kabupaten dite bundar diundangkan tais pada tanggal ". . m!. . sekretaris daerah i{kabupaten seluma, berita daerah kabupaten seluma tahun 2oi4 nomor peu entra+r kar lt, grx hux ur{ r6.11r5a51 gi;;yi.;:,. .,: |
bi'pati set'i}ia ptraturatt bupati seluma nomor tahun 2ot4 tentang tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tata kerja badan perencanaan pembangunan daerah {bappeda} kabupaten seluma denga$ rai iil iat tunai{ yai{uraian tugas dan tata kerja badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten seluma; mengingatgambaran negara republik indonesia nomor o)$a[4r gambaran negara republik indonesia nomor a266); undang undang nomor tahun 2ao4 tentang pemerintahan daerah i lembaran negara republik indonesia tahun zao4 nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 44zrzoa3a4l; peraturan pemerintah nomor tahun 2oapemerintah nomor tahun 2aor tentang organisasi perangkat daerah lembaran negara republik indonesia tahun 2oor nomor g9, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor t4i); peraturan menteri dalam negeri nomor tahun 2oar2oor tentang susunan organisasi dan tata kerja l,2oorvols nomor memutus(an: menetap kan peraturan bupati seluma teittaitg tug asi p.o full gsr' uraian tuc alt ata ker.ia bai}an perencanaan pembagi daerah i(bupati eil seluma. punct\i lnr2. i? _wr ; barcralx'r , \ .i: lgii . . t bab ke"tentuaii umum dalam peraturan bupati ini yang dimaksud denganpati seluma. sekretaris daerah adalah sekretaris kabupaten seluma. badan adalah badan perencanaan pembangunan daerah kabu paten seluma. kepala badan perencanaan pembangunan selanjutnya disingkat kepala badan adalah badan perencanaan pembangunan daerah kepala daerah kabupaten seluruh. sekretaris adalah kepala sekretariat pada badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten seluma. kepala bidang adalah kepala bidang pada badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten seluma. kepala sub bagian adalah kepala sub bagian pada badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten seluma. kepala sub bidang adalah kepala sub bidang pada badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten seluma. ll. jabatan struktural adalah satul"i,einirff. i? e.1il ctl\11e v :o '^\:{) glt '.rr daerah '=, bab kemudi(an, tugas dai{ fungsi bad att badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten sertbadan perencanaan pembangunan daerah mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam merumuskan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah, tata ruang daerah, penyelenggaraan dan pengolahan data statistik, telematika serta pelaksanaan penelitian dan pengembang dalam pen srencanaan pembangunan daerah sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku; pen5s; pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah; pelaksanaan pembinaan bidang perencanaan pembangunan daerah; pemberian saran dan pertimbangan da lam penyelenggaraan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah; koordinasi penetapan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah; mengkoordinasikan hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah, baik vertikal maupun horizontal dan pihak terkait lainnya bidang perencanaan pembangunan daerah; pelaksanaan tugas lain yang diberikan bupati sesuai dengan tugas dan fungsi ya. r^.lu^,* ^^"t. .; g^ i i.r tv_'' =' bab iii susunan organisasi badan terdiri dari pala; sekretariat; bidang penelitian dan pengembangan; bidang fisik, prasarana dan tata ruang; bidang ekonomi, sosial dan budaya; bidang statistik dan telematika; dan kolom pok jabatan fungsional'dan sub bagian perencanaan dan money' bidang penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada huruf membawahi: sub bidang penelitian; dan sub bidang pengembangan; (a) bidang fisik, prasarana dan tata' ruang sebagaimana dimaksud pada huruf membawahi: sub bidang fisik dan prasarana; dan sub bidang tata ruang; bidang ekonomi, sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada huruf membawahi: sub bidang ekonomi; dan sub bidang sosial dan br'rda ya; bidang statistik dan telematika sebagaimana dimaksud pada t1) huruf membawahi: sub bidang statistik; dan sub bidang telematika bab tugas pokok, fungsi dan ratai{ tugas bagian kesatu pala kepala bad'an sebagaimana dimaksud dalam huruf mempan yai tugas memimpin, *"'"""anakan' mengkoordinasikan' membina' mengendalikan dan mengawasi kegiatan badan; merencanakan, men1rusun dan kebijakan urusan perencanaan daerah; melaksanakan pembangunan merumuskan konsep sasaran, men)r; men rpihak; merumuskan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunann san tata usaha, hubungan masyarakat, pen5spen3susunan program dan anggaran;egan akan, keuangan, perbendaharaan, akuntansi. gani rugi, tindak lanjut laporan hasil pemeran<saa n lhp) dan surat menyurat. ob' uraian tugas sekretaris: membantu kepala badan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan bidang ya; memimpin, membimbing' m peneliti dan menilai hasil kerja bawahan; lenght*;;;; ;"ngaji dan mempelai ari peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan ffi;: j;:t#?"a kerja sekretariat badan sebagai pedoman pelaksanaan tugas melaksanakan urusan ., o:::*"*alan' perbendaharaan' akuntansi' ganti rugi' tindak lanjut ;;;; hasil pemeriksaan hp)' perlengkapan' keuangan' surat rnen surat dan ;ffi:'*l? p"laksanak')susunan makin dan laki badan' *"t*po'ttt" ft"p"aa kepala daerah secara berkata melalui kepala badan; *"tattoo'dinaikan dan memfasilitasi pengusulan blank lakon dan2p dilingkungan badan; mengkoordinasikan' mengarahkan dan mengatur penyusunan skpd *t;i"; akhir tahun kepala hffianakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan,fungsinya; dan n.melaporkan brasil p"cuft*t**** tugas kegiatan pada atasan' sub bagian umum d,an kepegawaian sebagaimana ai*a'rg''l jid** huruf mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum' rumah ,unggul: kepegawaian dan perlengkapan' uraian tugas kepala sub bagian umum dan pegadaian ba?^x f"lengkap pan badanumum dan kepegawaian; melakukan urusan kepegawaian dilingkungan badan' uraian tugas kepala sub bagian keuangan men)rusun rencana alprograrn kegiatan sub bagian keuangan; men rusun rka, tahunan; dpa, rupa dan dpp kegiatan mengirim pun, mengkaji dan peraflrran perundang*undangan dengan bidang tugas ya; melakukan*kat' persen'ajaran d'an peran agung jawaban keuangan menyiapkan*" utttuttikatan membimbing bawahan untuk menang"*il pelaksanaan tugas kegiatan pada atasan' sub bagian perencanaan dan money sebagaimana dimaksud dalam pasar huruf mempunyai tugas pokok melakukan urusan perencanaan' monitoring dan evaluasi programlkegiatan badan' uraian tugas kepala sub bagian perencanaan dan money menyusun rencana kerja sekretariat; mengi*f"" program dan rencana kerja bidang untuk ,"i*3t'i"yt di*"*"n menjadi program dan rencana kerja senja) badan; menyusun tipot laki' ppd dan kpj badan; menghimpun laporan pelaksanaan program dan kegiatan a*i uia"ng untuk dibuat laporan badan secara keseluruhan dan disampaikan bupati; menghimpun, mengkaji dan mempelajari peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan mem pelajari yang berkaitan bidang tugas ya; menganalisa peran maupun fisik; keuanganelitian dan pengembangan bidang penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam (t), huruf mempunyai tugas pokok membantu kepala badan dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. bidang penelitian dan pengembangmelakukan akan \urusan bidang penelitian dan pengembangan untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangun ya untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada bidang penelitian dan pengembangan menyelenggarakan fungsi pen susunan rencana kegiatan tahunan bidang penelitian dan pengembangan; pelaksanaan penelitian serta pengembangan berbagai bidang untuk percepatan pembangunan daerah; merumuskan kebijaksanaan penelitian dan pengembangan iptek; melakukan kerja $ama penelitian dengan instansi lembaga perguruan tinggi; koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan daerah; bidang penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari sub bidang penelitian; dan mengkoord'isikan kepala lt' bidang dalam melaksanakan tugas ag*' sub bidang pengembangan' sub bidang sebagaimana dimaksud .naa,a "{lt jl berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala il;; melaksanakan tsl* *i9":1i: ;j' n;:;"j;;; unu ,olt1u. t:n ":"ll dipimpin oleh *tot"g kepala **: ,: :: *"^: #ll:'ii i"*tr' dan bertanggung jawab kepada db' l2l pala bidang' sub bidang penelitian mempunyai tugas membantu kepala bidang penelitian dan pengembangan dalam melaksanakan urusan penyiapan bahan dan pelaksanaan penelitian sesuai dengan rencana pembangunan d"er"h dengan rincian tugas sebagai berikut: . :r. menyusun rencana kerja sub bidang penelitian; menyiapkan bahan pen susunan kebijakan dan petunjuk teknis penelitian; mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian bidang ekonomi, sosial, budaya' tata ruang' fisik dan prasarana' serta kesejahteraan rakyat dan pemerintahan; mengirim ur, mengkaji dan mempelajari peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan bidang tugas ya; melaksanakan sosialisasi dan publikasi kegiatan penelitian ekonomi' sosial' budaya' tata ruang' sik dan prasarana' serta kesejahteraan rakyat dan pemerintahan; men sun laporan pelaksanaan kegiatan; membimbing bawahan untuk meningkatkan motivasi,disiptindanprestasikerja;dan melakukan*tt^" tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas ya' sub bidang pengembangan mempunyai tugas membantu kepala bidang penelitian dan pengembangan dalam melaksanakan urusan bidang pengembangan untuk kepentingan perencanaan dan pembangunan daerah, dengan rincian tugas sebagai berikut men5rusun rencana kegiatan sub bidang pengembangan; menyiapkan bahan pen susunan kebijakan dan petunjuk teknis bidang pengembangan; melakukan kegiatan pengembangan untuk kepentingan perencanaan pembangunan; melakukan koordinasi dalam perencanaan pembangunan daerah; menghimpun, mengkaji dan mempelajari peraturan perundang*undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya; melakukan pen5susunan program pembangunan daerah; men1fisik, prasarana dan tata ruang bidang fisik, prasarana dan tata ruangfisik, prasarana dan tata ruang. bidang fisik, prasarana dan tata ruangfisik, prasarana dan tata ruang mempunyai tugas membantu kepala badan dalam melaksanakan lisan bidang {isi, prasarana dan tata kuranga1'at (il. bidang fisik, rasa rana fev<t r:_^ l\: t,: ob' dan tata ruang menyelenggarakan fungsi perumusan kebijaksanaan teknis perencanaan dan pembangunan fisik dan prasarana, infrastruktur dan tata ruang; perumusan rencana pengunaan tata ruang agar sinkron, integrasi, dan sinergi dengan kebijakan dan program penanggulangan bencana; koordinasi perang antar' dan pembangunan fisik dan prasarana, infrastruktur dan tata ruang; penyusunan dan analisis data informasi perencanaan pembangunan kawasan rawan bencana; evaluasi dan monitoring mengenai program pembangunan f,sik dan prasarana, infrastruktur dan tata ruang; perr susunan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah berkaitan dengan fisik, prasarana dan tata ruang bersama satuan kerja perangkat daerah unit kerja terkait dengan koordinasi sekretaris daerah;fisik dan prasarana, infrastruktur dan tata ruang mengkoordinasikan kepala sub bidang dalam melaksanakan tugas agar terjalin kerja . bidang fisik, prasarana dan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari sub bidang fisik dan prasarana; dan sub bidang tata ruangisik dan prasarana!st \?b :1_j . \az t3) \ pembangunan daerah bidang fisik dan prasarana dengan rincian tugas sebagai berikut men rusun rencana kerja sub bidang fisik dan prasarana; menyiapkan bahan pen5ru$nan kebijakan dan petunjuk teknis sub bidang fisik dan prasarana; menginventarisasi dan mempersiapkan bahan pen5susunan rencana program pembangan pemecahan masalahnya; menyusun kajian kebijakan pembangunan daerah bidang fisik dan prasarana; men)rusun, mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan daerah bidang {isi dan prasarana; melaksanakan monitoring, pelaksanaan pembangunan prasarana; melaksanakan evaluasi pembangunan fisik dan prasarana; merrtata ruangpembangunan daerah sub bidang tata ruang dengan rincian tugas sebagai berikut men rusun rencana kerja sub bidang tata orang; menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis sub bidang tata ruang; menginventarisasi dan mempersiapkan bahan penyusunan rencana program pembangunan tata ruang; men1rusun dan menganalisis data informasi perencanaan pembangunan tentang kawasan rawan bencana; evaluasi dan pelaporan bidang fisik dan dan monitoring l' art flr\ &|l x^a ^^r':l), mengirim puo, mengkaji dan mempelajari peraturan f**i.a.t s rard.ngl tttt berkaitan dengan bidang tugas ya; melakukan koordinasi perencanaan program tata ruang yang meliputi perencanaan' pengendalian dan pemanfaatan ruang; .taring melaksanakan evaluasi dan mon pembangunan tata lang' tata guna tanah dan lingkungan hidup melakukan koordinasi dengan instansi pihak terkait dalam pemberian rekomendasi tata orangrneraksanakan tugas tain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas ya' f)' bagian kelima bidang ekonomi' $sosial dan buda bidang ekonomi, sosial dan budayaekonomi' sosial dan budaya; bidang ekonomi, kepala bidang bertanggungjawab sosial dan buda yang berada kepada pala diri pin oleh bawah dan badan melalui sekretaris; kepala bidang ekonomi' sosial dan budaya mempunyai tugas membantu kepala badan dalam melaksanakan 1r*"rn bidang ekonomi, sosial dan budaya serta melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi ya; untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada bidang ekonomi' sosial dan budaya menyelenggarakan fungsi penyusunan rencana program kena dan kegiatan tia"ttg ekonomi, sosial dan buda ya; pen susunan kebijakan dan petunjuk teknis bidang ekonomi, sosial dan buda ya; pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi bidang ekonomi, sosial dan budak'a: c,b' inventarisasi permasalahan bidang ekonomi, sosial dan budaya serta merumuskan langkah langkah kebijaksanaan pemecahan masal hanya; pengkajian kebijakan pembangunan daerah bidang ekonomi, sosial dan budaya; men1rusun, mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan daerah bidang ekonomi, sosial dan budaya; monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah bidang ekonomi, sosial dan budayekonomi, sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari sub bidang ekonomi; dan sub bidang sosial dan budayapasal sub bidang ekonomi dengan rincian tugas sebagai berikut men1rusun rencana kerja sub bidang ekonomi; menyiapkan bahan pen1susunan kebijakan dan petunjuk teknis bidang ekonomi, sosial dan budaya; melakukan inventarisasi permasalahan bidang ekonomi serta merumuskan langkah langkah lebih laksanakan pemecahan masalah1rusun kajian kebijakan pembangunan daerah bidang ekonomi; men1rusun, mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan daerah bidang ekonomi.; ob' melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah bidang ekonomi; membimbing bawahan untuk meningkatkan motivasi' disiplin dan prestasi kerja; *"rry,r",l' sub bidang sosial dan budaya, sosial dan budaya dengan rincian tugas sebagai berikut men1rusun rencana kerja sub bidang sosial dan budaya; menyiapkan bahan pen5susunan kebijakan dan petunjuk teknis bidang sosial dan budaya; lengai un, mengkaji dan mempelajari peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan bidang tugas ya; menghimpun dan menganalisa data yang berkaitan dengan sosial dan buda ya; e.menyiapkanbahankoordinasi,integrasi'sinkronisasi dan mensinergikan rencana program pembangunan lingkup urusan sosial dan buda ya; f.membimbingbawahanuntukmeningkatkanmotivasi' ya' bagian keenam bidang statistik dan telematika bidang statistik dan telematika sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas pokok membantu kepala badan dalammelaksanakanurusanbidangstatistikdan telematika. bidang statistik dan telematika dipimpin oleh kepala bidang yang berada bawah dan bertangga lang jawab kepada kepala badan melalui sekretaris' kepala bidang statistik dan telematika mempunyai tugas membantu kepala badan dalam melaksanakan urusanbidangstatistikdantelematikaserta melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya' pasal untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada bidang statistik dan telematika menyelenggarakan fungsi pen5susunan rencana program kerja dan kegiatan bidang statistik dan telematika; penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis bidang statistik dan telematika; pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi bidang statistik dan telematika; inventarisasi permasalahan bidang statistik dan telematika serta merumuskan langkah langkah kebijaksanaan pemecahan masalahnya; monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah bidang statistik dan telematika; penyajian data dan informasi bidang statistik dan telematika;statistik dan telematikstatistik dan telematika sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari sub bidang statistik; dan sub bidang telematika. sub bidangstatistik mempunyai tugas membantu kepala bidang statistik dan telematika dalam melaksanakan urusan bidang statistik dengan rincian tugas sebagai berikut: \. men1rusun rencana kerja sub bidang statistik; menyiapkan bahan pen5susunan kebijakan dan petunjuk teknis bidang statistik; melakukan inventarisasi permasalahan bidang statistik serta merumuskan langkah langkah kebijaksanaan pemecahan masalahnya; menghimpun, mengkaji dan mempelajari peraturan perundang*undangan yar'g berkaitan dengan bidang tugasnya; melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah bidang statistik; menyiapkan bahan dukungan penyelenggaraan survei antar sensus; menyiapkan bahan penyelenggaraan statistik sektoral; menyiapkan bahan pengembangan jejaring statistik khusus; menyiapkan bahan penyajian data dan informasi bidang statistiktelematika mempunyai tugas membantu kepala bidang statistik dan telematika dalam melaksanakan urusan bidang telematika dengan rincian tugas sebagai berikut men5rusun rencana kerja sub bidang telematika; menyiapkan bahan pen1susunan kebijakan dan petunjuk teknis bidang telematika; menghimpun dan menganalisa data yang berkaitan dengan telematika; merumuskan kebijaksanaan yang berkaitan dengan telematika daerah; mengirim puroordinasi pengembangan komunikasi dan informasi yang berkaitan dengan telematika; melakukan pengelolaan dan pengembangan telematika;urusan n telematika; rtt yn* sufi r: hl: la\lsa.fungsional tl)t3)^'bawah dan bertanggungjawab kepada kepala badan melalui sekretaris. .i,co,.,* jff e, tr.,r. ei.j,a\ !,r :c ji\, sil (2t t3) {s) \ sub bagian dipimpin oleh kepala sub bagian dalam melaksanakan tugas berada bawah dan bertanggungjawab kepada sekitar is. sub bidang dipimpin oleh kepala sub bidang dalam melaksanakan tugas berada lnn semua kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, p kedakda badan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. "aa ,tais pada . .*!:. diundangkan tais pada tanggal . .trd{. . zat4 syafruddin, berita daerah kabupaten seluma tahun hol4nomor o!,r,e n,r*ron,. h;" ;;rt'ff? 3ag|ah hukum ()cg ar,,il @n'i:r : esensi.aris dapati q berg4gnr sel uma, |
bupati seluma peraturan bupati seluma t*nun tentang perubaiiait atas peraturan bupati seluma nomor tahun tentang petunjuk pelaksana teratur ail daerah no}tor taifun tei{"ang pa"'ak daerah mengenai tata cara perhitungan perolehan iiiliu pa"tak air taitati dalam wii"i kabupaten set'ma dengan$ ratiiiat tt'his yang maria esa menimbang: bupati seluma, bahwa petunjuk pelaksanaan tentang tata cara perhitungan perolehan nilai pajak air tanah telah ditetapkan dengan peraturan bupati seluma nomor tahun ol4; bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan pemungutan pajak air tanah perlu merubah beberapa ketentuan tentang tata cara perhitungan perolehan nilai pajak air tanah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf atas, perlu diatur dalam peraturan bupati; mengingat; peraturan menteri tahun oo8 ketatausahaan dalam negeri nomor tentang tata cara dan pen susunan laporan pertanggung jawaban bendahara serta penyampaiannya; keputusan menteri energi dan sumber daya mineral nomor 1o.mem tentang pedoman teknis penyelenggaraan t tugas pemerintahan bidang pengelolaan air tanah; keputusan menteri energi dan sumber daya mineral nomor io.mem 2ooo; peraturan daerah kabupaten seluma nomor tahun oii tentang pajak daerah; peraturan bupati seluma nomor tahun tentang petunjuk pelaksana peraturan daerah nomor tahun; '.,, irrliliirir.i .r" memutuskan: menetapkan perubaiiaii atas peraturan bupati seluma nomor tahun tentang petunjuk pelaksana peraturan daerah nomor tasiun tentang pa"'ak daerah mengenai tata cara periiitungaiv perolehan nilai pajak air tanami dali\m unlityati i{abupateii seluma. beberapa ketentuan dalam peraturan bupati seluma nomor tahun tentang petunjuk pelaksana peraturan daerah nomor tahun alliii diubah sehingga lampiran iii berbunyi sebagai berikut perhitungan penetapan harga air baku sumur gali sumur pasak sumur patek kedalaman s d meter pembuatan sumur produksi rp. o.ooo. biaya operasi selama tahun rp. o.o00 jumlah rp. debit pengambilan ps hari volume pemanfaatan air tahun adalah harga air baku rp. rp. per kubik sumur bor kedalaman s d meter pembuatan sumur produksi rp. s.ooo.oo0 biaya operasi selama tahun rp. ooo.oo0 jumlah rp. ooo.ooo debit pengambilan 6s hari volume pemanfaatan air tahun adalah .0o0 harga air baku rp. oo0. .oo0 rp. per kubik ketentuan lampiran diubah sehingga lampiran berbunyi sebagai berikut besaran{ harga dasar air sumur gali sumurpasak sumur patek i(kabupaten set'lia dai"am jaringan dam besaran warga dasar air timur gali sumur pa,tek sumur pasak i(kabupaten seluma luar jaringan dam i[o volume pemakaian air tanah harga dasar air rp. m3} non l{laga niaga industri ato, s d s d s d s d t920. 2a64. 209l. 2ll7. 2l43. 2l70.r volume pemakaian air tanah harga dasar air rp. m3] non niaga niaga industri s d s d s d s d ra52. rr57. t223.l besaran harga dasar air sumur bor i{kabupaten set'ma dalam jaringan padi tfi besaran harga dasar air sumur bor i{kabupaten set nfi luar jaringan dairi ketentuan lampiran diubah sehingga lampiran berbunyi sebagai berikut: besaran pa"tak air tanami tanah st'mur gali sumur pasak sumur patek kabupaten seluma dalam jari{bait davi volume pemakaian alr tanah harga dasar air rp. mol non niaga niaga industri s d s d sld s d 429a. volume pemakaian air tanah harga dasar air rp. ns} non niaga naga industri s d s d 5oo s d s d .5oo 2too. volume pemakaian air tanah pajak air tanah rp. maf t{on niaga niaga industri s d s d 5o1 s d s d .5oo besaran pajak air tanami tanami su}iur galiisumur pas ar( suivi pl\tek kabupaten seluma luar jaringan dairi besaran{ pa"'ak air taisaii tanah st'mur bor i{abupateit seluma dalam jaringan dam volume pemakaian air ?anah pajak air tanah rp.msl noa niaga niaga industri s d s d s00 s d oo1 s d t92 2ro volume pemakaian alr tanah jak air tanah rp. m3} non niaga niaga industri s d s d 5o1 sld .o0o s d 87a 9t7 .o12 besaran pajak air tanami tanami subur bor i{kabupaten seluma luar jaringan adiundangkan tais pada tanggal rne; syamsudin dash.mm berita daerah kabupaten seluma tahun 20t4 nomor volume pemakaian air tanah pajak air tanah rp. msl non niaga niaga industri s d s d 50o s d l.o0o s d s50 |
bupati seluma peraturan bupati split'ma ivo mor taifun 2al4 tentang pedoman penataan dai$ pemberdayaan{ lembaga memasyarakat'tata desa dan kelurahan kabupaten set'ua dengan kalimat that afi maria esa menimbang mengingat bupati nil bahwa untuk penataan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan dan keberadaan dan peran lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan agar berjalan optimal, maka diperlukan fasilitasi dalam bentuk pedoman pengembangan tugas dan fungsi, tata.; bahwa untuk melaksanakan sebagaimana huruf perlu ditetapkan pedoman penataan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan kabupaten seluma dengan peraturan bupatiaq4 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional; undang undang i'worncr' 'iah'.m 2i:i4 tentang pemerintahan daerah lembaran negara republik ini+*esia t::.hun ?ti*n4 i{ocr i25, tambahan lembar=an negara republik indonesia nomor sebagairnene telah .*ei:*r:apa kali di'.ubah.teri<hir dengan undang undang nomor tahun t*orang fer.;i.ahan k*i' ra at*s lind:rng undang nomor tahun ao4 tentang pemerintahan daerah item*,r p.:i ilicgara r*pub:.r< i*d *r:esia tahun nomor sg, tarrrbahan learn'rear an l{sga::a rep:; *iik nd'*kesia an:.sr undang unr j"ang nomor tahun oo4 :'*ricnbsg:garr keersnga:? a*te re ilene:'indah f i=== dan pemerintahan daerah r; tra*lra3i f*:r:.e:'i"ntah n+rn+r 'air::n 2l't'j5 tentang desa; fe:'atr:ras: item*g'i*i*ah i*a;::*r tahun +{ j5 tentang kelurahan; fra*:r=n ir center s*sia]. nomor 83i ui{= tahun tentang pedoman dasar kar'ang taruna; clear.r:r a:r fu.{e:rier sam f{espn iuran': t* hr: 2aat terutang pedorrran penatazur lembaga i,lnnnqrrr: vrrtctn' air f r.roar. menteri dalam negeri nomor taifun *fr7 lenta* feiatihe"* fe::berda;,'aar: f'f as5''=in k*i 1o. peraturan ivlenteri dalan negeri nomor tahun u'i rentang fca+r=an umum tare care ?e apc: ''rn dan pertanggung jawaban penyelenggaraan lerner 'r*rni l'lccn' iii._i::r ll. peraturan menteri dalam negeri nomor tahun 2qi' i? curang ['c=,:man prngeiciaan f keuangan desa; berat'.:r'an ir'icrc miriam i'f+ger"i n*l:r*r "''s fah*n aot tentang kerjasama desa; i3. ric'*rul'* i',ii': . cl': **isbn i\itc:': i'i' minor i'eh n ztl} tentang perencanaan pembangunan desa; '+. menetapkan i4. kept',san i.l!menteri i iai::r oo0 tentang gerakan iioqeiah icrnqn icl rara. negeri nnrnnr 5l.i 'i'horn pemberdayaan dan pedoman ta* !,:!gflfll lr.i! kelurahan f=fr**t until;tgt italy rae. peraturan bupati tentang !!!fi! rr{ rrn,dnr ! l.l! flt.a !!\ j11,t\ l,rl.ill1.:tu.4yaa]\ kemasyarakatan desa dan r'r*raft\in\i ll1. u! f! al\ >il!_. l_.t.a. e&f ketefttt'af{ umi'ffi fasa dei*m peter';'r*n i3upeti !ni .,eng djka,ksr ;d denger:: daerah adalah kabupaten seluma. 'i. femerinreh dae:'en adrian i.tr:l:+ri cin perangkat daerah sebagai unsur t14! !(r f!intl. cfa dsrncrinioiron lroeroh i,. ,.,.,.,,.,\ :*.{i vi.i . r li; lcitqii l gl; c=i bupati adalah bupati seluma. *{ekrereris ller_h alias*i: *ekr leeds ii+*rah kabupaten selurrra. ticker:ref.an s darah u'iie v*ir kerja_ **.mei sebagai perangkat daerah kabupaten. i':art nne i;er'c,i + hrer =m+tan tr4r +(rri;r riv*,i{iij !l. uu:ar_ ri. l: ri_i# lr:i: vra::< memimpin wilayah kecamatan sebagai n+r,: *l; ,; i'! f! + i< : 11a *.p a=.v a!= i ii{:_ l_i_. iij lembaga kemasyarakatan atau yang disebut ien4ynn t!fl iaitu riq ic terner. ,: lrftri.? rrc,ir fitur ri.{!ii.j jai.: {ii idiiilti loji_=+. ;.:* jijik dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kr:hut i': e,: r n'| er"'u tre i eme: int.q desa dan kelurahan dalam pemberdayaan !"n qrtrnr ='!{ +i ri*n 4e'r,rt*.ir:io,=* *+*i r'=**rr ::':n .layurl j1({l .rli_!i }rl iri;+ ri_r!g*i,: ;ja li; u : i :_6i.i,i i^;i,i lembaga kemasyarakatan desa cian ill::':"* irri?t +near e ig in da1* at ::meliputi fi4i};' laki lidi bkmk dan sebutan lain, tan ii\ii p;l:k: lembaga adai, kar ang'taruna !r, 5i1: dan lembaga kemasyarakatan lainnya yang dibentuk,rk sesuai dengan kebutuhan baik meliputi lembaga sosial, lembaga ekonomi dan lain3ra. desa adalah kesatuan masyarakat hukum _y{ulg rncrnilikl ba.ias atas u,wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus ff t ft.}rft r.! q\r4?',] :4v f?'!'t t1d berdasarkan asal usul dan adat istiadat stner,nni rr?ng cr arti ri nn r'iihorrnafi riasan r_ai 1i1ui riiiii iii i ii:+ u+i+:r sistem pemerintahan negara kesatuan '#cnr hii iz" i .ini. kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkai ia*rah kabupaten dan kci,a bawah kecamatan. fernerinr 4nan csg adanja"n nr: rt rcienrt.!".rr. ar:n gri iii ijliij list+c aa:i ur*san pemerintahan oleh pemerintah desa +aii *=ii,n fortes.'ar;;niatan lies dalam rnengaiur dan mengurus kepentingan ras'qi'a:'a!<ar srr+n:pal'i:crdasaige:l :ls _! usul cian adat istiadat seterrrpat yang diakui elan iii:c::: e aia::: si*ie:= p*:::ert::ahan i{negara kesatuan republik indonesia. fern*r indah desa adalah kep*ia codes* dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara f*cnerinlairan dies=. partisipasi adalah perserta aktif :na=ya::akar iai:l: proses panga:bri+* keputusan pengelolaan pembangunan. i:). kleqrvrri+r'nan uqu juri kemampuan c: li'.rr,t cr.'r rxrrrn masyarakat ':rata untuk :'negri.e'.nrnrneieen q r nther .lrr"rrrrpr i1+fln fui:: l,l.: , .i::iiu .i*ii;; mereka miliki dalam pengeiolaarr ;:' :bangunan seca: a br:'sema sala rj.en saling demi.ratu dalam rangka mewujudkan 'tzernarrrii rio* per art tr en i *)esq nriainh berair fran fr trnrinncr iii ll+: i+i iil, lii:uqi undangan yang dibuat oleh bad"an fa! tn s'r r er r ra ifeq heran kenn piece + vif*ii: pci uva. rukun warga untuk selanjutnya disingkat ari arah hewan dari 'r.rtn pernerinfah info u ;. rlv: i* l.i evi ii: l :: l l i* atau kelurahan merupakan lembaga yang dihcntllk mr:!a!r { g1'.3g1ra$"rat'ah news!r! rrs jvi iil+i atau perwakilan warga wilayah kerjanya yar:g liter* akan aceh negeri:arah ijs:l atau kelurahan l?t': tnr en qc'n nir ringan rii qin cr"ref j * i+iii li: uii ii:6taal atau sebutan lainnya adalah lembaga yang giihenh r's repair rn'! rq.rra'rxrarcrh tien qta i:i list i i aii iil iii keluarga kk) lingkungannya dalan rangka pfi.a; .ra"nan f mesin bahan, kemas' pakaian: darr pembangunan yang ditetapkan oleh fernennrah dies aiq'r !r r',ir rr+ h:rn raut ll: lii:i ., pemberdayaan dan kemeja lrteraarr keluarga uni*i. sri.tr" ur tt: .'n disebut i,i;k adalah mitra kerja pemerintah desa dan kelurahan serta '3ranks 3si kemas.i:3rai<aic.n iain;. datang rangka melaksanakan program rrr orr'n+ rri n\rn 1rp rcc liu$:5q. i8. lembaga ketahanan masyarakat desa dan iiphrrahan l]nt l lk sei ani',tniv.a diisi":c,kni liv ji,:ii:t;rrk lkd k atau lembaga perrrberciayaan ivia;trailer desa rian lier;bahan untuk selanjutnya disingkat lpml k adalah lembaga atau r .indah :eng diircntrrk aras prakarsa masyarakat sebagai n citra pr:nine desa *an kelurahan diary: meintlerdayakan masyarakat dan mengelola pembangunan sesuai rien.q=:: aspirasi rica: kebutuhan. iq. barang i"ar , rna *dalah i,lembaga kemas angkatan yang merupakan wadah center then rr:n trrrrc frrnrl.r:r: y ,,b*,,. *.,gan genre_3s: l** .,*,=r> ri an her irerrrheno hias riqqsr keq.cr.qqn r{nn r_r loss<.@r uii rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan liuk rnasyarak.o.t terutama generasi muda wilayah desa dan kelurahan atau komunitas adat series ai ai dan ter r starn.c hs:r qcr ll,i *l4:i:g + !i aii dibidang usaha kesejahteraan sosial, yang s{ \ar! n tnc'linnei riihinn ring rii'rrcrnharrolrnn oleh departemen sosial. ')f\ crnhnoa s!rarr hl4 frt rra kemasyarakatan yang dibentuk sebagai ': r{ :n rica hnn terdiri.n ! n ari.a pria lat '.*. ft." .'. .* ras)'arakan hukum adat yang masih hidup ring sirna rhi npq'. 'ar^nini ni nr lr.n rh=c,a 1c' :ii.a* iii iii l: raisa r1bentuk dalam rangka pelestarian dan ":::"l a!f fl.! n:l o.' t.lri rre r:r'lzn uci: ii+l:a i:* j.i l _: desa dan kelurahan atau wilayah pemangku ada: :*rie::iu" penataan dan pemberdayaan adalah segala bcnrtts iasiiitrsr .,.'ans rubber ikan miliar n bentrok lsr pemberian pedoman, bantuan pembiayaan. len i.+ nel ir{i! .r:l r , o,=r r r |.' l'i16 'i:i'aii fiiiii: l!i:j:l j;jx;.j i,. pendidikan dan pelatihan, konsultasi, si :r:eg*.isi :nazir+minor ?1rj?"rcrarlr^er:n rian :.i.rir: .r:resi lii*aa*:a\ rati evaluasi dan berbagai bentuk lainnya sesuai ringen kebal :tuha ialah r ens tl: c : renang,2rr1: :r ju*ll :iai: ua:a:ii aai;irn. f . li: eiu*1_.i fungsi dan peran lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan" eae maksud, tujuan if, fera$, tugas ehir f{fase eag! i.=repost:ri artis"t'lst r l'rnr.ra i';errnrnen ini choc'oi irpin.,'vq r_:i iii li:: i:ii uii*< =i r rl g:iu. l,j acuan dalam penataan dan pemberdayaan lerrrbaga i.:*n:as varian iles dan !{eir:bahan sepur.rh kabupaten seluma. pqe.q: ttr rir lan liar rcr rnn\7r trc{nnn fnninnn ring uji pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa dan k kelurahan ntr rner'terikat arah ke'*ajakan pengembangan dalam memfasilitasi pemberdayaan dan ijencnrnintr i<e!er has.aan iv!es r rar a kar desa dan kelurahan melalui berbagai bentuk pemberian bantuan :jernih arra nr.n,^diri'iran nie rrnnri nrr.arti can raja i.a:i, juri:u:: a.i:: ij:+::, bimbingan teknis dan pengawasan, maupun pemberian rrr.rrrrhnroertr eio nreqtnsi iprnhac'n iir.tras rard va^tttt :4t1; iai + :: desa dan kelurahan. i=a ror arn'! rryrrr16 i.ernnaqe ke1r13gr,' ak3fan gan l ,. ji::+::i} kelurahan pada dasarnya berkedudukan sebagai rrrnrieh nnriicin+sr! rural::r rn;:<vnr+iri rivier penemu^rr*.r, ide dan kemampuan untuk :.:er.tar,r=s:tnn4! qe{:'rr?'!e? ntrrensi rian squad gotong royong. lembaga kemasyarakatan rnerrrrrn'rarr nigra ha<vi terner.in nes:.r .dnr kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat cian tren cvrtinin tren hi i cr ! r! ! 4n' lembaga kemasyarakatan merupakan bentuk znrrrni rrarricirrnqi nrrncrrnrnieni rrnrrar pemeran mendukung dan membantu pelaksanaan tugas pcm=*guns sert= pers]'anan kepada masa,berakar sekaligus medi.ator bagi penyaluran aspirasi dan nerrnocoiohavr alfa i'torii*vnr:nrr 'ii race;qrreirq* j'*"b agar menjadikan perhatian dalam pengarrrbilan !. nihil cn nnn npnrmr len ^(t pria nernhnt.rcnrnan +,f q er4 't vd6dr seh.esai mitra fern, indah desa dan kelurahan i ,= dalam pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan nernhengr rsn i,er nusra eas ,.arakan.ar: mempunyai tugas: viet.:s i!ini nenrrkaii.an potensi nen ln as arah dan menentukan skala prioritas kegiatan nernhqrrcrllnqn' urr*!rt memfasilitasi perencanaan pembangunan; iviernia n'el lr.rs"r ! r arctic ryan cti rarr .rvurruu dan pelestarian pembangunan; t\ t fa.l gatra than iii ii ai1r*: : a: rg:: f"?'! t\rq mengembangkan partisipasi dan swadaya onf nlt rn\rn? rrn ira pembangunan; fimi ability si term.ujud,r's pence?d.eine n pembangunan guna memastikan proses dan n+nrnnnirn t1r=rrrharrcntn+n qehnonirnana \ arg diharapkan; ir{er:um"nhk+:::bangka4 k*edisi chinensis masyarakat warga agar rrerniliki kebudayaan r::iaiui pen3 .'eirnggaraan pembangunan segala bidang. sebagai mitra pemerintah c'esa dan kejur',ehan dalam pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan r te yrh .r rr|rn ,ert cra isbn acres lia qr:ur:, :iii+ j j=i uru(u:r mempunyai fungsi iicrrnrnrlrr?" rian rrpnrrniah aqr iraqi rrrslqr rnrriz.ri iil:i6 j'iui: =rij:: #l:i iii.s'r l+r sebagai dasar pengambilan keputusan dan ls,=hii loan nern}.qn cnn rn. t)srq,:t perencana dan pengelola n.rriicinnr if iroha eic nori jj*s_r kebutuhan warga; pembangunan secara rna**ini: nnp**i rian array hii rien rnen lrr reni crtr kualitas pelayanan publik desa dan !{elrtreh rnetatrli hermanni nrinrifqs lzecriafnn lb. lqi pembangunan; fr.na<rer'k nnriiqineqi keqrrrariarraarr .ion i1u* *ai* ccl usai kegotongroyongan warga masyarakat dalam nernhnrrslr?rq'n' !sqrt pemberdayaan dengan memberikan fasilitasi arn nernherri e\ rt nrr crrnralrof i:i ai t(i( eui mewujudkan kesejahteraan, kedaulatan dan lrr"ruang{iri+n rii qcq piriana. 9l\^e:tf pendorong terr,wujudnya persatuan dan kesatria:r, ker*benar:. k*ter:trans: ie.n ketertiban maupun kelestarian lingkungan hidup di';'ayahnya; perantara yang mendukung lancarnya knrrrrrnikosi .lnn in{nrrnaei nrtinrn {retro4 ;:liar: ii:ai gi: lg: u:5ai masyarakat. dengan pemerintahan rraupurl sihir latn rlninrn rrenrreir.crc'adnan 'rrn rata! ! lr:j l:!iii.i cig*i ujg kernasyar ikatan, pemerintahan penampung dan r.terr.t r.r ete eff i$, kesiidui{aii, tugas dan fi'nasi basis:s ei*ee=e: jenis lembaga kemas srarakatan desa dae kelurahan fasa! jenis lerrrbaga kemasyarakatan desa dan kelurahan i:perrieri art lembaga pemberdayaan masyarakat desa atau fi" tr"n fir ri .r.ivi .el n rrn ker a li::ru lqiiui masyarakat desa atau kelurahan lkd lpm ec.u sebutan nama rail1: lembaga acat; timur f nocrora"z iii< i req i,(eirrrnhan. ".,i:b" u!ua i i jai 6b. p'l* *ji xi. ^'" karang taruna; dan il.rnhqoa iicrnqqrrarqluqienlninnrra ei:sinn eiprirra kedudukan, tugas dan fungsi pine?g srr frr shp=:isrrtaa friiqss*rn iran first arr kelurahan lpml lpml}i lembaga ketahanan ilmu glt?a rr?l fce ft:l! e tf n+!a egt t.t'he ra <r* rr, atau sebutan llama lain fs=si .putri ' .tiwi .kiri khf af^rr sehari o , irin berkedudukan sebagai mitra pemerintah desa dan le.rrr nhan r.i inrd tna\r'tr rneninoizailrnn ?'! f?'er1 ceria masyarakat dalam'bidang pemberdayaan masyarakat r ien racun france rfi y'! logo gs+i l; pi. "{ five li{ i.4d kh,i ar"au sebuat iain mempunyai tugas: henry:qtn ff.?1aa114 alergi rarrrnrr.rarr ec qra l partisipatif; ivienrrcveralrlr qrrrnrinrrn cynfrttrc rn\rnrrrr rnq.:error^o ior. el r._ rrf; iu ju ii6 i:i r i lii; iit* melaksanakan dan mengendalikan pembangunan; ivi ciri nir ir.r'n cyn i.rain rrq r n i:n rro _ii6 a** desa dan kelurahan dalam pemberdayaan gqt lrniarn rnciaircnrr e'west trlrreq:n\r^ . t:irwini ffi,f irr ti i bkmk atau sebutan lain mempunyai fungsi f! a f. tr\r t.:r:f f"'!a\t.ln 4ln frn nan kegiatan antar lembaga kemasyarakatan; f a tnr rrez r scl racun ?'l y r fr q rrl partisipatif, terpadu, terbuka dan dapat r:l incr ocr nuz penggalian dan pendayagunaan sumber daya lokal tlr true.nen rrr.rnn r.r yr' penanaman dan pemupukan persatuan dan lzcqqir rarr ller rrr l:efcnirarnqn r{nn tzcfcrtihnn ::v: r*r:t masyarakat desa dan kelurahan. bagian ketiga kedudukan, tugas dan fungsi lembaga adat gat tll ernhqcra a4at rnerrrnalran nr<sonic.cri \.i kemasyarakatan yang dibentuk sebagai l rcrlcrrrlrrrhnn aai iciinrini rnnqrrora lat h'rrlzrrrnlreirrrnhnrr afar rrrilnxrnh rrrrrnanolzrr ar{ai ierientrr. lembaga adat bisa berbasis pada adat tradisi lokal, lrecenian right rr{rra in'lead nilai rian n^rma ^sl4. hukum lokal maupun warisan budaya (heritage nlrifrrraii lainnrrq dr.eerrrrrarrrrq rn,orrrna'ran morial sosial lokal (social capital) yang perlu riiircrriarra]sqrt rilis<rfarilren rian rii'rzernhan<luar , untuk pemberdayaan dalam hai ini merupakan upah a untuk memperkokoh dan memperkuat daya hirirrn diari qriatiqfiqdoi rrnrrcr rnaqilr arta maupun pernah ada dan akan direvitalisasi; feiesiarian merupakan upaya rnenjega agar nilai nilai luhur adat istiadat yang ada iinalrrrnoan macrraraizai eeiemnoi .lor.ai rsv.)l tumbuh lestari dan berkesinambungan; pet1oet rr'noq! f! r tr r l ttl i ty !q\ tt prf? lr 'r? lrt diisi:r* giai untuk menguatkan fungsi dan peran lembaga "a{'ier age! t"!arrlnrr rnernher i'rrq iznnirihrrqi itrvii!l .: :ii gii sakit tvt4v4 optimal pada peningkatan martabat, kualitas hirirrn rian i<eqeiphiernnn qei:giicrrrc i:r'r brennan uci dr_. }:;ii fuu rasi'#iii!uii sosial budaya masyarakat desa dan kelurahan. pa at lf1t) rra cta yla t tl t"halal arri:iu inti:g lu<, membina dan melestarikan budaya dan adat ieiiari +r ser ia hrrhrrn gen nrrtnr inilah pria rincian iauruin=di uii lai l:ji lu ii awal ul:ili pemerintah desa dan kelurahan; rvr f?r(r font n4l{ n.ali: ci'ti f! ett nare fkn\ a jr: i iik:a g*l gi: gi., ii r i ia:._.i:+ adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf < 'tr tr: + +r r + r a iae rtrrrn ira h'rr. ?.r chi a' r q r"r baik serta menyelesaikan berbagai perselisihan yang rnf?1ti4?1c'i? r l1f !.ll?t.) t\crf lz:1ra le' ! rarlatnrt y.,,i :1c: .l: : _ el4(i sepang ang tidak bertentangan dengar peraturan ni:n i?1all:rn? tilt'!c r'\ rarr tea lembap"n acat mean' jn'"'ai fi fungsi fenarnpung dan penyalur pendapat atau aspirasi mas\ rasakan kepada werneri:ah ties dan kelurahan maupun pemerintah daerah; ivieriiain: nan=,oiq4ian pef seiisihan dan onijrk vang : :i uui li. jiiiaii +g.ii rtu.i::ii menyangkut hukum adat, adat istiadat dan :{e alasan bla saan mas\, area: pelestarian, pengembangan serta pendayagunaan a! '! !q i,tl.i a!e!!ln! jr!,1rutin t't y.th frrrqrrasnn uui. i:r gii irq :ii!i:iul.i'd gv4ilusi masyarakat dan melestarikan kebudayaan lokal; p4rrnrrriantr hltrrtrncran d1.!cr rir.rr,rrirrniic ring tar:{_ ul:rt.j! u.l l! _rii harmonis serta obyektif antara kepala adat :+r:t :'inert<r'l *ri rrr set'rrq print .rarr rrernrrl a asiri dengan aparat pemerintah desa dan kelurahan; pf5 biner'l i:l? lr r02n glottal ta'rtl{a !f? !al l?'ltt? l kebijakan dalam rangka mewujudkan kelancaran 11f! \.rei fl100' af1 l l cl] felt1r anton yla\ kraton dan pembangunan. t<tiga en4r kedudukan, tugas dan fungsi felt'g4!!' lgq ttl? pf?11r_\rifat\7ne?^r r!4n ]tpe fl4nr fran ttler6a merupakan gerakan nasional yang tumbuh dari, rtl na?t rt?.rlitz rnnerraratlo frl(ttn nrr fmrrrf2r.l sebagai motor penggeraknya. pkk bertujuan ?t]f?"'!nf!'11etl.)tank' t,. ftltnrcrtl 111f11!a'lctlzeltz4n kesejahteraan lahir batin menuju terwujudnya lie!!lnrcte \.error n.arnlrnz\r'l nnn0!f, dollar rrf.ral maju, mandiri dan hidup harmonis yang dilandasi frr t!ny"rn? {1a1,'l rirrrentii2nl.l t.t'1r\t}(1a it.laa.l t,l c u_i:*ii gi:< maha esa; y+\ l{ a!!!elaqilna!aa!"r !'!'r fr{}!'r11 ff\.t terror pfr.ljf+in pokok pkk yang meliputi part'f?'tl.error4?'l at4rl naflrftlfnarnn pannacrra. gotong royong; dongan' ci. sandang; pf''' ltt1e11511 attr tat l qlz mana hormon anoda' pendidikan dan ketrampilan; frr4draft. pengembangan kehidupan beroperasi; ara?1qn ttir[ ]ndan n1n1 in. na11 perencanaan sehat. ? nf?"lanal all"l fn1tr4 j'l't1n umpan nrt ala atar kelurahan maupun lembaga kemasyarakatan 1t lrn d'r\afl!) fmt ffd dara4n vptllafaq ,rvruurt !u. r,pe fasal .i.,.rn penggerak fkk detalle eiurrahanmelnoull\' iel''.tugas: membantu mensosialisasikan dan mendukung setiap srograln pembangunan terutama dasar upaya meningkatkan mesej ahteraan keluarga; iviengea!.r. mengerami<an dan rneneeslbangkan potensi masyarakat khususnya keluarga melalui 'nim'olesan dan rnoftl'asi secara berkenan'f lt?'fl prakarsa gotong ro yong, swara l.'erernpuen diam menunjang menggerakkan san parr isi.east pembangunan; iviernatir,rasi d.a* membina mas"'ar3.kat dasar: r llp' :ra memberdayakan perempuan sebagai bagian integral darr ncm.ber da"'aan keluarga sejahtera; rna lu dan mandiri; ir4eia kanakan tertib admrnrslr a:i gan rcia::+ral: guna memastikan optimalisasi program dan !.,=giai* p*ssr.bersamaan kei'r:arga' faksi jn:ulc r:renlaiankan tugas eckoknva tim fengserai': pkk desa kelurahan mempunyai fungsi ad,;cara:' .perl'g mempu rengga!'aka: kes'ajaran masyarakat untuk mengembangkan potensi ize arca' lll*l penyuluh dan pembimbing yang menggerakkan masyarakat agar riau den rarr:u memakan*kan program pkk; faeiiiiatar dasar pen galian kebutuhan, perencanaan dan pengelolaan kegiatan pkk; i*emirat+r es*rasi prem.pue* dalam proses pengambilan keputusan pembangunan yang bern sis ::era kesetaraan .end er" bagian lie+s bat kedudukan, tugas dan fungsi f=::kl:s ?e'tanggal rukun args segi itupun 'ietanssa untuk seianiuinva disingkat adalah organisasi kemasyarakatan y ang dibentuk cie ken ais" keluarga ik{i pada masing_ masing wilayah dalam rangka pelayanan pemerintahan, kelas'='arakan dan emban.quran dia,.l,ah pembinaan pemerintah desa dan kelurahan; rukun r4r'arga. untuk setan!u.n .,a disingkat lt .q, merupakan lembaga yang dibentuk melalui ml ts'*'.1r.var3! r,r.riga jscngl arus i<'i' rrrtievai: kerjanya yang bertugas menjalankan fungsi koordinasi dan mediasi ia!a::r l_urusan pemerintahan, kemasyarakatan clan pembangunan lingkunqannr,,a den dii:a,,vah aernbinaa:: pemerintah desa dan kelurahan; i3i ifi desa ian kelurahan de*r:ar d inc r': :_k ii'i .i*:: i"r.y. sesuai dengan kebutuhan da' ditetapkan oleh fer::eritrea desa seri i.*kelurahan_ f*sa! iii rukun tema::gga m.tempur.rat rernas: membantu pengelolaan kependudukan d.arr ceiavanan administrasi pemerintah.fran kernel.e yang menjadi tugas pemerintah desa dan keiurairasr: membantu menjalankan tugas pelayanan i<ende mas ,'rakai yen rnenracir eensgtrng jawab pemerintah desa dan kelurahan atau pemerintah liar ah: fuiemelihara ketentraman, ketertiban dan kerukunan dua f_ras_a_: ivjerrrnrsr rtr ren qne nrt rneinizqqnqi:on pembangunan yang didukung aspirasi dari sr '.rs rrs rni aas\,harakat iinskunsann\, a: menggerakkan partisipasi dan swadaya gotong rn\ f)n rrr are 'w si: r l y1\ra ::ii<l : uii* uri!l membantu kelancaran pengelolaan rrernirqncrrnon dan kel upahan \, ang uii ii. dikoordinasikan oleh wilayahnya maupun oleh pii kiri d k tingkat chiesa dan kelurahan. .). v_i !lz]i?'! a i 2ngere yyf"yrt.lt r? label ftrncrel l4,r iai:iiu gii _d i+:i.= i. mengkoordinasikan antar wal=ga m.merencanakan dan rnengeini.a genre rnsrrna'" dengan *"rr*.*o;;r; "** t;;;;; murni nnasvarakat: penghubung antara anggota masyarakat dengan nemerrnrah desa dan kelurahan mauer; dengan pemerintah daerah dalam penyampaizur dan ::enerirnaan rnicrmasi cer:r bans jan penanganan firasalair masalah kemasyarakatan l anq rii hari ani rr.aron ptt glr {r! t<ur<lln $, arg.a f{!j} mem!}unr,'al ultras: membantu kelancaran tugas pemerintahan desa dan kelurahan serta tugas fir4 fi,j lkd k dalam pengelolaan pembangunan; iwienccerakkgn gg,rgcigr"rg eng ro\rong dan partisipasi warga lingkungannya; ir,cemeti::ara ketentraman. ketertiban ian kerukunan hidup warga; ci" ivlenekoordrnasrkan oeneeioiaan nembansilnan yang didukung aspirasi dan swadaya murni mas\,re t'a antar kun etensfra lingkungannya. dalam i?\ riz ii.ior crn iii uii rrl fryer.r! rr l\rn! !!'!rqr' mengkoordinasikan tugas tugas rukun tetangga \rr1 l2\ t"l\ra pelaksanaan dan menjembatani hubungan ear a rt rk;r ln teianssa dengan perneriniah desa dan kelurahan maupun pemerintah daerah: penanganan masalah*masalah kemasyarakatan rano nagaland \rrqroq bagian kelima kedudukan tugas dan fungsi karang taruna p?langit artic anna antan nada fmt\rar^taran yang merupakan wadah pengembangan generasi yrrtala .that'lcr yln alt''t ffl. f?f1 na?"!o ern dnq2?' rrf qll u kesadaran darr tanggung jawab sosial dari, oleh a"!tfl1 rln tl! l.l.!aarlarnrtat fnt tamu ffo far rr:gv: bidang usaha kesejahteraan sosial; berarti arrian rnprrrtrairer.r rnnriri inici rr rri: mewujudkan keserasian, keharmonisan, large!e!'eqe11 11etal, l tt1".rfltltz'i fort?"tarlzll.) kesetiakawanan sosial, kebersamaan, kejuangan a\a'lt !1f?1afa nla? ffa? ff:}q1 ?? rata! !a!.ent nfl !no berkedudukan desa dan kelurahan dalam !i !learn nrrlall yal i2fe !(f+ar'! !'rrl sa? tnr!r indonesia. lrt.d 'r r a}fencer afl if!e ?'!"l font.tleft\_re1 tne ry1 fl".l enctcnlt'lffl berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang .'minaret? (tar?1pra! rnl1dn nn!!z \rn11ct fra! ttl t'\!'ft7f1"rt1r rela lrilitatif, maupun penerbangan potensi generasi murni lln rnoannrr4 ?,lle t= !{p ? tl( tttt tnn tt"rer t rl tt lrrtlt i?.i 0a! penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi nuda secara kornnrehensli. re; pacu terarah dan berkesinambungan; flt l\r footer keq!!l t2n nf"acre?lr] nny1s'lt r ller72 l:; v4i i*ur kewirausahaan bagi generasi muda; perr:taken ien<rcntncr iarrrah qn.:ini qerrrnnoai gi: .= uii< ;a;a j u gi. _:g.::iriei:_:r kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan <lr\lat t'!a l? ?1ttir natal f,lutea'l r1nian i l_lrloizr! tii tiri lui iii uqiaiii persatuan dan kesatuan generasi muda; yll ll ll mtl11 l{!'elr1 t!i 2s fy.lf\rner rnrrrt2 \r'l11o reli.i 4rr4ili:r_ i_:l:v +j : :ai liu +:i.= i.! ji:_:ii rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif real:= ltg :<gelaran praktis jalan',.e dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi cita cta r.r t1\re' penyelenggara rujukan, pendidikan dan pelatihan, ! 1c nr r a1fli]1nsa {:a n aor,r+l<_a slam ball *enr*'anda masalah kesejahteraan sosial; penguasa n s:star:i tangan kcrnunrkas:. kanal,=e. informasi dan kemitraan dengar berbagai sek'r or lalang ja: penyelenggara usaha usaha pencegahan dan l r fnanrrcr ! rianz=en npr'!'n 4s ei enn andini r:benar nqi muda seperti kenakalan remaja, penyalahgunaan na::i<c ba,t slk* ir*: rica rat' r'!.fran ar dan sama!: sosial lainnya. r*acr ras i se re kedudukan, tugas dan fungsi leg?& f.= s{*e:* gg;3rak=ca* a,eig:g er= ?3et ' 't pf?y: fran i rica rnernbentuk lembaga {rsn l.meurah=n der kemasyarak4tan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi setempat yang diarahkan guna mendukung pemberdayaan dalam rangka peningkatan kesejahteraan, kedaulatan dan kemandirian masyarakatnya. kelonggaran (diskresi) ini dimaksudkan untuk menampung inisiatif dan mengoptimalkan prakarsa lokal dalam merencanakan pengembangan kapasitas kelembagaan sesuai dengan keunikan kondisi dan permasalahan serta tuntutan kebutuhan yang dihadapi; l,lembaga kemasyarakatan lainnya dapat dibentuk sebagai pengukuhan lembaga yang telah tumbuh pada formasi sosial masyarakat desa dan kelurahan semacam lembaga perkumpulan kematian, lembaga pengajian dan kelompok keagamaan, lembaga ekonomi lokal semacam lumbung perdesaan, lembaga sosial semacam seniman, dan sebagainya. disamping itu juga bisa dibentuk sebagai pengukuhan terhadap lembaga yang terbentuk melalui berbagai program pembangunan vans rasuk chiesa da:i kelurahan dari berbagai dinasinstansi dan pemangku i<*penrirlaa:: semacam:r ii:i* sf. upf,, eti des. kelompok tami, sippa dan hitam, lembaga ii a g'"'spiral idea h* ian cia:: s* i:a i::.,. g i"lembaga kemasyarakatan yang dibentuk desa ditetapkan *engan peraturan desa .=r' rng berpedoman pada peraturan bupati, sedangkan pendeta*an lembaga f emas ,"sari{at.act k ei i*h*i: ditetapkan dengan per=aturan bupati seluma. ptr 't { !lft9s rla ttl!"!ryq! _aa yr!1afra frnrlqr\1n! rl l ara! tul,iiiiiai*+ list icr1 l:tjl*ri lainnya pada dasarnya disesuaikan dengan visi lia !li y?'! ! !r f (,rn ?'! ii4 lr1fl rrr tza iffi yang bersangkutan. hal ini juga ryeiiputi pada t.l, ketentuan mengenai struktur kepengurusan, hubungan tata kerja dan mekanisme pembentukannya; guna mengoptimalkan kemajuan sosial dan ekonomi, masing masing desa dan kelurahan selayaknya melakukan integrasi kelembagaan sosial ekonomi yang ada sehingga lebih memiliki efektifitas dan efesiensi dalam mengelola urusan sosial kemasyarakatan, pemerintahan dan pembangunan;; dan hankam secara komprehensif;dan pembangunan. bab lele nil bagian, tata kerja dan kepengurusan bagian kesatu lembaga pemberdayaan masyarakat desa atau kelurahan lpml lamii lembaga ketahanan masyarakat desa atau kelurahan lkd lpml} atan sebutan ffaa lain kelembagaan pembentukan lembaga dilakukan melalui penetapan peraturan desa atau keputusan bupati untuk kelurahan dengan berpedoman pada peraturan bupati; (2tkelurahan;anggota badan permusyawaratan desa bpd) serta ketua ketua lembaga kemasyarakatan desa kelurahan juga memiliki suara dalam musyawarah desaan wakil ketua dilaksanakan tersendiri, baru pemilihan sekretaris dan wakil sekretaris dan selanjutnya pemilihan bendahara; sedangkan. sedangkan pengukuhan dilakukan oleh camat mewakili bupati. tata kerja tata kerja padalpml) atau sebutan warna lain, sebagai berikut lpml k lkd k atau sebutan lai; demi mengoptimalkan fungsi koordinasi, maka seluruh program kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dikelola desa dan kelurahan yang berasal dari berbagai sumber pendanaan dikoordinasikan oleh lpml ki lkd k atau sebutan lain; pengurus lpml k lkd k atau sebutan lain wajib menyampaikan laporan kinerja kelembagaarlnya minimal (enam) bulan sekali kepada musyawarah pengurus dan hasilnya diteruskan kepada pemerintah desa dan kelurahan; hubungan kerja lpml k lkd k atau sebutan lain dengan lembaga kemasyarakatan lainnya desa bersifat koordinatif, konsultatif dan kemitraan, sedangkan hubungan kerja dengan pihak ketiga bersifat kemitraan. kepengurusan pemberdayaan lpml lpml) kepengurusan dan struktur masyarakat desa lembaga ketahanan pada lembaga atau kelurahan masyarakat desa atau kelurahan lkm lpml) atau sebutan nama lain ditentukan persyaratan pengurus antara lain meliputi; bersedia dicalonkan sebagai pengurus lpml k lemak. dapat terdiri dari: seksi pembangunan; seksi ketentraman; seksi pemberdayaan kesejahteraan keluarga; seksi kebersihan dan lingkungan hidup; seksi sosial budaya dan pemuda.dan wakil ketuapimpinan lembaga. dalam melaksanakan tugasnya, sekretaris berfungsi menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan administrasi umum seperti program kegiatan, ketatausahaan, pelaporan, pengelolaan rumah tangga organisasi maupun melaksanakan tugas lain lain yang diberikan oleh pimpinan; bendahara mempunyai tugas membantu pimpinan dimbangunan bertugas memfasilitasi dan mengkoordinasikan pengkajian potensi dan masalah, perencanaan. pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelestarian pembangunan wilayah desa dan kelurahan. prioritas program kegiatan pembangunan disusun berdasarkan urgensi masalah dan prioritas kebutuhan dengan memeransertakan segenap stakeholder.ers pembangunan. program pembangunan meliputi bidang fisik prasarana, bidang ekonomi, bidang sosial budaya dan bidang lain sesuai kebutuhan; seksi ketentraman bertugas memfasilitasi dan mengkoordinasi pemantapan kehidupan demokrasi dan ketertiban masyarakat berlandaskan persatuan dan kesatuan serta mencegah dan menanggulangi berbagai ancaman kerawanan sosial, gangguan ketertiban dan keamanan mauer ln mengembangkan perlindungan sosial kepada masyarakat desa dan kelurahan termasuk penanggulangan kemiskinan dan bencana alam, wabah, endemi apabila hal itu terjadi. dalam hal ini seksi, bertugas menyalurkan bantuan sosial kepada warga miskin, anak terlantar, korban bencana alam, jaminan sosial kepada lansia, maupun korban tindak kekerasan dan kerusuhan; seksi pemberdayaan keluarga bertugas memfasilitasi dan mengkoordinasi program kegiatan pemberdayaan perempuan, anak dan remaja. pemberdayaan perempuan dalam hal ini diarahkan untuk mengoptimalkan kemampuan perempuan dalam peningkatan kualitas keluarga termasuk dalam hal ini penguatan kapasitas sosial ekonomi keluarga, kesetaraan jender dalam pengambilan keputusan pembangunan maupun perlindungan perempuan sedangkan pembinaan anak dan remaja diarahkan kepada peningkatan kesehatan fisik, mental, bakat dan minat maupun kecerdasannya. dalam hal ini perlu dikembangkan kerjasama dengan posyandu, bkb, lembaga paud dan sanggar sanggar kreatifitas remaja yang ada. mitra utama seksi ini adalah lembaga pkk; seksi kebersihan dan lingkungan hidup bertugas memfasilitasi dan mengkoordinasikan penanganan kebersihan lingkungan sekaligus menggerakkan partisipasi warga dalam program peningkatan kelestarian dan keserasian lingkungan hidup. dalam hal ini dikembangkan penguatan kapasitas pengurus rt rw untuk mengelola kebersihan lingkungan sendiri secara optimal serta menggerakkan kesadaran warga agar kreatif mengembangkan berbagai kegiatan pelestarian lingkungan; seksi sosial budaya dan pemuda bertugas memfasilitasi dan mengkoordinasikan pengembangan bakat, minat pemuda bidang keolahragaan, kesenian maupun kegiatan lainnya sesuai kebutuhan. kegiatan ini diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi berbagai permasalahan kepemudaan seperti tawaran, penggunaan narkoba, prostitusi dan perilaku menyimpang lainnya yang tumbuh marak lingkungan perkotaan. seksi ini juga bertugas mengembangkan kapasitas ketrampilan pemuda agar siap bekerja atau mengembangkan wirausaha dalam rangka menanggulangi pengangguran. mitra utama seksi ini adalah lembaga karang taruna. pengurus lkd k lpml k; periode kepengurusan lkd k lpml . sedangkan periode kepengurusangantian pengurus dilaksanakan apabila pengurus yang adausila; mengundurkan diri;keputusan kepala desa atau keputusan bupati bagi kelurahan. bagian kedua lembaga adat kelembagaan pembentukan lembaga adat;;3),;;; persyaratan pengurus lembaga adat'istiadat; bersedia dicalonkan sebagai pengurus lembaga adat;;;bagian ketiga pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga kelembagaan pembentukan pkklurahmusyawarah desa musyawarah kelurahan; calon pengurus diajukan sebagai hasil pemilihan calon yang dilakukan oleh perwakilan pada masing*uh lrpengurus badan permusyawaratan desa bpd) serta ketua ketua lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan juga memiliki suara dalam musyawarah desa danilaksanakan tersendiri, baru pemilihan sekretaris dan (s) t6) selanjutnya pemilihan bendahara; sedangkan penasehat, kesekretariatan dan pokja pokjatata ker dalam keanggotaan pkk desa dan kelurahan istri suami kepala desa dan kelurahan bertindak sebagai fasilitator dan tidak secara otomatis sebagai ketua tim penggerak pkk desa dan kelurahan; untuk mendukung pelaksanaan program pkk desa dan kelurahan perlu dibentuk badan penyantun yang diketuai oleh kepala desa kelurahan dengan anggota dari unsur tokoh masyarakat yang berkemampuan. badan penyantun memiliki tugas membimbing dan membina pkk; guna membantu pembinaan, menggerakan, dan fasilitasi kepada masyarakat, maka bawah tim penggerak pkk desa dan kelurahan dibentuk kelompok kelompok pkk berdasarkan kewilayahan dan kegiatan. kelompok berdasarkan kewilayahan antara lain terdiri dari kelompok pkk kelompok pkk dan dasa wisma. kelompok dasa wisma (per sepuluh rumah tangga) merupakan kelompok potensi terdepan dalam melaksanakan program pkk. sedangkan kelompok berdasarkan kegiatan yakni kelompok kelompok yang dibentuk untuk pelaksanaan suatu kegiatan, seperti: majelis (7t (2t taklim, rukun kematian, kejar paket pope up2k, posyandu, dan lain sebagainya; guna mendukung optimalisasi pkk maka desa dan kelurahan dibentuk kader pkk baik kader umum maupun kader khusus. kader umum adalah mereka mereka yang telah dilatih dan memahami serta melaksanakan program pokok pkk mencakup pengertian. pengorganisasian, cara cara pen5puluhan, dan menggerakan masyarakat. sedangkan kader khusus adalah kader umum yang mendapat tambahan pengetahuan dan keterampilan tertentu melalui pelatihan pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga instansi pemerintah atau non pemerintah;badan penyantun bersifat konsultatif. antara tim penggerak pkk dengan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan yang lain bersifat konsultatif dan kerjasama yang saling menguntungkan. antara tim penggerak pkk dengan pemerintah, ofinasll.kepengurusan tl) pkk desa dan kelurahan memiliki struktur kepengurusan dalam bentuk tim penggerak pkk dengan unsur yang terdiri dari ketua tim penggerak yang didampingi oleh penasihat, sekretaris tim penggerak yang didukung oleh tenaga kesekretariatan, bendahara dan beberapa kelompok kerja pokja); deskripsi tugas tim penggerak pkk desa dan kelurahan adalah: ketua tim penggeraktim penggerak pkk didampingi oleh penasehat yang memberikan saran, pertimbangan, pemikiran atau gagasan dalam rangka mewujudkan keberhasilan melaksanakan pkk; sekretaris tim penggerakketua tim penggerak pkk. dalam melaksanakan tugasnya, sekretaris berfungsi didukung oleh tenaga administrasi dan kesekretariatan yang melaksanakan tugas tata usaha dan rumah tangga, administrasi, humas dan dokumentasi; bendahara mempunyai tugas membantu pimpinan t3) deskripsi tugas masing masing pokja antara lain meliputi: po$a melaksanakan kegiatan penahan pengamalan pancasila dan gotong royong; pokja melaksanakan kegiatan pendidikan, ketrampilan. pengembangan usaha ekonomi keluarga dan pengembangan kehidupan beroperasi; po\ia iii melaksanakan kegiatan yang terkait dengan program sandang, pangan, perumahan dan tata laksana rumah tangga; pokja melaksanakan kegiatan yang terkait dengan program kesehatan. kelestarian lingkungan hidup dan perencanaan sehat. persyaratan pengurus tim penggerak pkkkhususnya dalam bidang pemberdayaan keluarga; bersedia dicalonkan sebagai pengurus pkkmasa jabatan tim penggerak pk, sedangkan periode kepengurusan tim penggerak pkkurus pkkla,rm yang berlaku. pemberhentian pengurus pkk dilakukan oleh pemerintah desa dan kelurahan atas usul pengurus tim penggerak pkk. bagian keempat rukun tetangga dan rukun warga rural kelembagaan pembentukan lembaga dan ditetapkan berdasarkan peraturan desa atau keputusan bupati untuk kelurahan dengan berpedoman pada peraturan bupati;dan untuk periode berikutnya;. hasil pemilihan pengurus melalui musyawarah warga diajukan kepada pemerintah desa dan kelurahan;atau delegasi yang dipilih dari masing masing sesuai dengan kesepakatan. hasil pemilihan pengurus dilaporkan kepada pemerintah desa dan kelurahan; penetapan dan pengukuhan pengurus dan dilaksanakan oleh pemerintah desa dan kelurahan. {s) tata kerja musyawarah warga merupakan wadah permusyawaratan dan permufakatan dalam lingkungan rt. musyawarah warga; musyawarah merupakan wadah permusyawaratan dan permufakatan dalam lingkungan rw. musyawarah berfungsi untuk memilih penuh lt; pengurus dan dan berkewajiban menyampaikan laporan minimal (enam) bulan sekali kepada musyawarah warga dan musyawarah rtw dan diteruskan kepada pemerintah desa dan kelurahan; hubungan kerja pengurus dan dengan l,ngelolaan pembangunan partisipatif secara berkelanjutan; |i;',ii,,,\,!rln.rr.:.tt une hubungan pengurus dan dengan pemerintah desa dkepengurusan desa dan kelurahan dapat dibentuk beberapa dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ditetapkan oleh pemerintah desa dan kelurahan. pembentukan wilayah dan secara administratif ditetapkan oleh pemerintah desa dan kelurahan dengan memperhatikan kondisi lingkungan; setiap terdiri dari sekurang*kurang (lima puluh) kepala keluarga dan sebanyak banyaknya (enam puluh) kepala keluarga. setiap rrv terdiri dari sekurang kurangnya (lima) dan sebanyak banyaknya (sembilan) rt; syarat kepengurusan dan adalah: warga negara indonesia dan penduduk yang berdomisili tetap desa dan kelurahan;; bersedia dicalonkan sebagai pengurus atau rw; tidak pernah dijatuhi hukuman penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan; t3) (s)sepakati oleh warga. masa bhakti pengurus dan adalah tahun; susunan pengurus dan terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, wakil bendahara ditambah dengan seksi seksi dan atau pembantu umum sesuai dengan kebutuhan; pengurus dankum yang berlaku; pemberhentian pengurus dan dilakukan oleh pemerintah desa dan kelurahan atas usulan dari hasil rapat pleno pengurus dan rw. bagian kelima karang taruna kelembagaan;; ;;;uh,r" xa&rg taruna; t4) (s)dan kelurahan; pemberhentian pengurus karang taruna dilaksanakan apabila pengurus yang ada:osial; mengundurkan diri; meninggal dunia; atau kelurahan. tata kerja lembaga karang taruna dapat membentuk majelis pertimbangan karang taruna yang beranggotakan r unsur pemerintahan desa dan kelurahan, para tokoh maupun unsur peduli lainnya yang dipandang mampu memberikan saran dan pertimbangan bagi kemajuan lembaga karang taruna. majelis pertimbangan karang taruna dipimpin oleh seorang ketua dan sekretaris merangkap anggota ditambah beberapa anggota; lembaga karang taruna dapat membentuk unit teknis sesuai dengan kebutuhan pengembangan organisasi dan program kerjanya. unit teknis dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kelembagaan karang taruna. unit teknis disahkan, dilantik dan harus berkoordinasi serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada lembaga karang taruna; t3) dalam rangka mengoptimalkan jejaring komunikasi dan informasi serta mendukung kerjasama dan kolaborasi antar karang taruna desa dan kelurahan secara optimal maka diselenggarakan forum karang taruna mulai lingkup kecamatan sampai dengan nasional, propinsi sampai dengan nasional. kepengurusan pengurus karang taruna berkedudukan desa dan kelurahan. syarat pengurus karang taruna adalah: bertaqwa kepada tuhan yang maha esa dan setia kepada pancasila dan undang undang dasar berumur tahun sampai dengan tahun; sebagai penduduk setempat dan bertempat tinggal tetap; dapat membaca dan menulis; memiliki pengalaman dan kemampuan berorganisasi serta kepedulian bidang kesejahteraan sosial. masa bakti pengurus karang taruna desa dan kelurahan paling lama (tiga) tahun dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya; susunan pengurus karang taruna terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris dan bendahara ditambah seksi seksi sesuai dengan kebutuhan misalnya seksi pendidikan dan pelatihan, seksi kesejahteraan sosial, seksi kelompok usah;. program dan strategi pengembangan karang taruna, bertanggungjawab dalam koordinasi pelaksanaan kegiatan dan program kerja demi pencapaian cita cita dan tujuan organisasi baik dalam maupun keluar. ketua dan wakil ketua selalu menjaga kekompakan dannjalankan fungsi pelayanan administrasi dan dokumentasi kegiatan serta pengelolaan rumah tangga organisasi karang taruna; bendahara bertugas mengelola administrasi keuangan dan tugas tugas lain yangndidikan dan pelatihan, bertugas dan masyarakat pada umumnya; seksi kesejahteraan sosial, bertugas mengembangkan program kerja bidang kesejahteraan sosial meliputi pelayanan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberian bantuan sosial dalam berbagai bentuk santunan kepada (s) penyandang masalah kesejahteraan sosial pks); seksi kelompok usaha bersama, bertugasmelalui kemitraan dengan berbagai pihak; seksi kerohanian dan mental, bertugas mengembangkan berbagai program pembinaan mental spiritual melalui peringatan hari besar keagamaan, kegiatan kolaborasi dengan berbagai perkumpulan dan lembaga keagamaan maupun kerjasama kemitraan dalam rangka pembinaan mental spiritual khususnya bagi warga karang taruna dan masyarakat pada umumnya; seksi olah raga dan seni budaya, bertugas mengembangkan .pekan olah raga dan seni secara berkala; seksi lingkungan hidup bertugas mengembangkan kegiatan dan program kerja yang mengajar. pada pelestarian lingkungan hidup melalui berbagai sosialisasi, penyadaran, advokasi dan aktifitas kolaboratif untuk penyelamatan dan pelestarian lingkungan hidup; seksi humas dan kemitraan, bertugaspemberdayaan kelembagaan bagian kesatu pence mangan l(kepengurusan ditentukan oleh: proses pembentukannya melalui prosedur yang demokratis;; adanya corona dasar, prosedur kerja dan hubungan kerjasama yang diatur secara jelas dalam ad art organisasi. peningkatan sumber daya manusia dan kepemimpinan dilaksanakan proses kaderisasi, rekrutmen, penguatan kapasitas sdm dan penguatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan; prosesmpu.t p"*""^han masalah sosial kemasyarakatan yang ada lingkungan desa dan kelurahan; proses rekrutmen kepemimpinan melalui prosedur obyektif dengan menumbuhkan mekanisme demokratis; penguatan kapasitas sdm melalui proses penyadaran warga agar mampu memilih pemimpin berdasarkan pada integritas dan kemampuan; penguatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dimaksudkan sebagai kontrol sekaligus mendorong peningkatan mutu kebijakan yang diambil dalam proses kepemimpinan. peningkatan kapasitas llfl; ketepatan perencanaan dilaksanakan melalui: pengembangan perencanaan berdasarkan data yang obyektif dan valid; perumus rn rence na kegiatan yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan riil masyarakat; penentuan target hasil secara realistik dan relevan dengan tuan organisasi; penetapan pembiayaan secara proporsional dengan memperhatikan sr ember sumber pembiayaan yang ada; dan, penentuan jadwal kerja maupun mengorganisasi kegiatan meliputi pengumpulan bahan, alat dan tenaga kerja secara terencana. t3) dalam rangka mengefektifkan organisasi maka diperlukan 'pendampingan oleh kad.er teknis, kader fungsional terutama oleh kader pemberdayaan masyarakat kpm) pembinaan dan pemberian bantuan teknis; penanaman penilaian dilakukan melalui penetapan kriteria keberhasilan, pen5susunan instrumen penilaian dan pelaksanaan penilaian secara obyektif terhadap pelaksanaan kegiatan; dalam konteks penguatan kapasitas man4semen ini, lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan dituntut mampu memfasilitasi pengelolaan pembangunan meliputi aktifitas: pengkajian potensi dan masalah serta penetapan prioritas pembangunan kelurahan; peran serta dalam penyelenggaraan musrenbang; pen5susunan rencana pembangunan jangka menengah rpm desa dan kelurahan) dan rencana kerja pemerintah kelurahan rkp desa dan kelurahan); pengelolaan pelaksanaan pembangunan; pertanggungjawaban baik secara administrative maupun kepada publik terhadap pelaksanaan pembangunan; pelestarian hasil pembangunan dalam bentuk pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengembangan. peningkatan kapasitas sarana dan prasarana dilaksanakan melalui pemenuhan sarana prasarana serta kelengkapan administrasi secara memadai; sarana prasarana organisasi adalah perlengkapan pendukung yang diperlukan agar suatu organisasi dapat beraktifitas misalnya ruang kantor dengan meubelairnya, telepon, komputer, papan nama organisasi maupun atk alat tulis kantor); sedangkan kelengkapan administrasi meliputi perlengkapan yang diperlukan untuk mendokumentasikan aset dan aktifitas berupa sejumlah buku administrasi seperti buku tamu, buku agenda, buku ekspedisi, buku kas, buku daftar pengurus, buku nobulan rapat, buku inventaris, buku rencana pembangunan., buku inventarisasi hasil pembangunan dan sebagainya. bagian kedua dukungan fasilitasi pendanaan pengembangan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan perlu didukung dengan pendanaan yang cukup guna mengoptimalkan realisasi kegiatan dan program kerja organisasi; pendanaan lembaga kemasyarakatan bersumber dari: swadaya masyarakat; anggaran pendapatan dan belanja desa dan anggaran kelurahan; anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan kota maupun provinsi; bantuan pemerintah, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten; bantuan lain yang sah dan tidak mengikat. t3) lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan harus mampu mengembangan pendanaan secara mandiri yang bertumpu pada kerjasama kemitraan dengan berbagai pihak dalam pengelolaan kegiatan pembangunan. kemitraan pemerintah propinsi bersama pemerintah kabupaten dan kota berkewajiban memfasilitasi bantuan pembiayaan, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan, supewise maupun penghargaan kepada lembaga kemasyarakatan; lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan perlu menjalin kemitraan dalam rangka penguatan kapasitas kelembagaan, pengembangan potensi lokal untuk peningkatan kesejahteraan maupun untuk mewujudkan keterpaduan dalam pengelolaan pembangunan desa dan kelurahan. kemitraan dilaksanakan baik antar lembaga kemasyarakatan sendiri intern dan antar desa kelurahan maupun dengan pihak lain atas dasar saling menguntungkan. pendampingan dalam rangka mengoptimalkan fungsi dan peran lembaga kemasyarakatan dalam memfasilitasi pembangunan desa dan kelurahan diperlukan pend"sampingan oleh kader teknis, kader fungsional maupun kader pemberdayaan masyarakat kpm}; pendampingan terutama dilaksanakan oleh kpm yang be{jumlah antara (lima) sampai dengan {sepuluh} kader yang dibentuk melalui proses pemilihan dari calon calon kpm. kpm ditetapkan berdasarkan keputusan kepala desa lurah. kpm mempunyai tugas membantu pemerintah desa kelurahan dan lembaga kemasyarakatan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan pembangunan. pembinaan den bantuan teknis pemberian pembinaan dan bantuan teknis dilakukan guna memastikan proses fasilitasi kegiatan berjalan secara tuntas dan berkelanjutan. bantuan teknis diberikan oleh berbagai pihak yang kompeten sesuai dengan konteks permasalahan dan kebutuhan; pemerintah provinsi berkewajiban memberikan pembinaan dalam berbagai bentuk meliputi memberikan pedoman pelaksanaan lembaga kemasyarakatan; memberikan bantuan pembiayaan dari provinsi kepada lembaga kemasyarakatan; mem,fasilitasi pen5susunan peraturan daerah kabupaten dan kota tentang lembaga kemasyarakatan; melakukan pengawasan peraturan daerah kabupaten dan kota yang berkaitan dengan lembaga kemasyarakatan melaksanakan pendidikan dan pelatihan tertentu skala provinsi; j:,,;"ir**imemberikan penghargaan kepada lembaga kemasyarakatan. pemerintah kabupaten dan kota berkewajiban memberikan pembinaan dalam berbagai bentukteknis pengelolkepada lembaga kemasyarakatan. sedangkan pembinaan camat meliputi memfasilitasi pembentukan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan; memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan pembangunan oleh lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan;; memfasilitasi bantuan teknis, pendampingan dan koordinasi unit kerja pemerintahan dalam rangka pengembangan kemasyarakatan. lembaga bagian ketiga laporan realisasi program realisasi program, haca kegiatan. sedangkan laporan keuangan berkenaan dengan realisasi penggunaan dana atau sumber pendanaan yang berhasil dihimpun dalam suatu kegiatan; pelaporan disusun secara lengkap dan informatif dengan menguraikan informasi pokok meliputi: kegiatan yang sedang atau telah dilaksanakan; pencapaian target kegiatan dan realisasi biaya; perkembangan hasil dampak kegiatan; kendala dan permasalahan yang dihadapi beserta penggulangannya; tingkat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pengelolaan peru. bangunan; tingkat keswadayaan masyarakat dalam pendayagunaan sumberdaya pembangunan; rencana pelestarian dan pengembangan program.; jenis pengawasan terdiri dari: pengawasan struktural. yakni pengawasan oleh aparatur pemerintahan yang dilaksanakan secara berenang; pengawasan fungsional, yakni pengawasan yang dilakukan oleh kpm, maupun fasilitator pembangunan lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; pengawasan masyarakat. yakni pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat sendiri, perguruan tinggi, lsm, media massa dan sebagainya. dalam rangkaik dalam manajemen program.;;, dan lainnya; agar monitoring berjalan optimal maka perlu optimal mungki;, dan menyimpulkan pandangan pandangan pemangku kepentingan pembangunan. (2t bab i(etentuaitdiundangkan tais pada tanggal tne l 20t4 gse baris dataid h.syafruddin.da,sh.mm lembaga daerah kabupaten seluma tahun 2al4 nomor |
;:: lj .:. i.l: f :. .,:= .: . :; . i:!: :: :li: i: :i: .r.::t:*t . l _r: : ,t4. ,!::, .li!.!*ij bupati seluma peraturan bupati seri'iii nomor zaitun 2ol4 rentang perubaiiait atas ptraturait bt'pati set'ma oil patient ot3 tentang per.tahanan dnt bagi pejabat ivegiara, pimpinan dan anggota debutan perwakilan rai(yat daerah, pbgautai negeri sipil dati pbg tai tidak tetap lingkungan pemtrintaii kabupaten set'ma deiyai kalimat tunai yang ma}ia esa menimbang : l. bupati selumatelah diatur peraturan bupati nomor tahun tentangperlu melakukan penyesuaian beberapa ketentuan mengenai biaya perjalanan dalamselumnomor tahun 237l; undang undang nomor tahun 2oa6)o4 nomor lzs, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor t1,s9, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 48aas23al undang undang nomor tahun 2oorl sebagaimana telah diubah beberapa ka_li, terakhir dengan peraturan pemerintah nomor tahun 2oor2la11_ nomor peraturan menteri dalam negeri nomor tahun 2or2 tentang pedoman pen susunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2alsn;susunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun ai3; peraturan menteri keuangan nomor ipm.o2|2al2 tentang standar biaya tahun anggaran al3; l4. peraturan menteri keuangan nomor pmk.a,; peraturan daerah kabupaten seluma nomor tahun oo9 tentang pokok* pokok pengelolaan keuangan daerah lembaran daerah kabupaten seluma tahun nomor tambahan lembaran daerah kabupaten seluma nomor o3); memutuskan peraturan bupati tentang perubahan atas peraturan bupati seluma nomor tahun tentang perjalanan dinas bagi pe.'* :: :'. r':, 't. rl: menetapkan beberapa ketentuan dalamdiubah sebagai berikut diantara dan disisipkan (satu) baru yaitu yang berbunyi sebagai berikutbahwa hanya diberikan biaya transportasi dan uang saku yang besarnya sa$la dengan uang saku pejabat negara yang dampingi. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut uang representatif diberikan, sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini. diantara bab dan bab disisipkan (satu) bab yaitu bab iva, sehingga berbunyi sebagai berikut bab iva perjalanan dinas keluar negerseluma dapat melakukan perjalanan dinas luar negeri. perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud dalamdalam(a); dan jumlah rombongan dibatasi secara selektif dan rasional. istri suami pejabat negara pegawai negeri yang diizinkan oleh bupati atau pejabat yang berwenang, untuk melakukan mengikuti perjalanan dinas h rar negeri golongannya disamakan dengan golongan suami istrinyajika ada hal hal yang sangat penting dan tidak memungkinkan pejabat pns atau ptt yang bersangkutan meninggalkan tugas; pejabat pegawai yang akan melakukan negeri harus mendapatkan izin tertulis yang berwenang. pembayaran perjalanan berdasarkan pengeluaran pengeluaran yang sah. perjalanan dinas luar dari bupati atau pejabat dinas keluar negeri dibayarkan riil yang dibuktikan dengan bukti pasa lo11ketentuan lebih diundangkan tais pada tanggal a"v 2ol4 sekretaris daerah kabupaten semula, pada syafruddin. da,sh. tais berita daerah i(kabupaten set'iii tasiun 2ai4 nomor lampiran peraturan bupati seluma nomor tahun tanggal .)uni yaitu represi{tarif bagi bupati wakil bupati pimptitat{ dprd sei(da anggota dprd pe.jabat espo$ ,,''. ^';,n'''i l:i ,.,i'if ro. tahajabataic be$armiya i{e"terangan{ fiu t3t bupati wakil bupati pimpinan dprd .o0o per hari sekda anggota dprd pejabat eselon .ooo.ooo per hari |
bupati seluma peraturan bupati seluma tahundengan rahmat tuhan yang maha esa menimbang bupati seluma, bahwada badan pelayanan perizinan terpadu kabupaten seluma telah ditetapkan dengan peraturan bupati seluma nomor tahun bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dalam bidang perizinan dan non perizinan badan pelayanan perizinan terpadu kabupaten seluma perlu menambah bidang bidang perizinan dan non perizinan yang limpahan kepada kepala badan pelayanan perizinan terpadu kabupaten selum;mengingat_ undang nomor200g nomor tambahan lembaran negara republik lndonesia nomor 4g44); undang undang nomor tahun a3zr); undang undang nomor tahun 2o0g4g5g);s2); peraturan pemerintah nomor tahun 200g tentang air tanah lembaran negara republik indonesia tahun 2o0g nomor g3, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor sg); bara sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor tahun o.,lingkungan hidup serta penerbitan lain lingkungan; keputusan menteri nomor sss.k 26l m.pe 1ggs tentang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan umum; memutus(an menetapkan perubahan atas peraturan bupati selumaberapa ketentuan dalamlangka bidang energi dan sumber daya mineral (esdm) ubah, sehingga lampiran angka bidang energi dan sumber daya mineral (esdm) berbunyi sebagai berikut: bidang energi dan sumber daya mineral (esdm) lain kantor perwakilan perusahaan asing; lain usaha pertambangan eksplorasi; lain usaha pertambangan operasi produksi; lain usaha pertambangan operasi khusus; lain usaha jasa pertambangan; lain pengambilan air tanah; lain perpanjangan pemakaian air tanah; lain pengusahaan air tanah; lain operasi penyediaan tenaga listrik; lain operasi pembangkit tenaga listrik; lain penyedia tangga listrik; lain mineral bukan logam dan bukan batuan; lain usaha pertambangan khusus mineral dan batu bara; lain tanki timbul; lain pengambilan mata airipenyerapan mata air; lain juru bor air bawah tanah; lain pengambilan air permukaan. '!' ketentuan lampiran angka lll bidang lingkungan hidup ubah, sehingga lampiran angka lll bidang lingkungan hid berbunyi sebagai berikut: viii. bidang lingkungan hidup lain pengumpulan limbah lain lokasi pengolahan limbah lain penyimpanan sementara limbah penerbitan rekomendasi ukl upl dan penerbitan lain lingkungan; lain pembuangan air limbah air atau sumber air; lain pemanfaatan air limbah tanah; keputusan merayakan lingkungan hidup dan izin lingkungan; keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup.pa ditempatkan tais anno,tt elu diundangkan tais pada tanggal )^rw* zo14 sekretaris daerah kabupaten seluma syafruddin. d.a,sh. berita daerah kabupaten seluma tahun 2o14nomor . |
seluma, menimbang: bahwa peraturan daerahmenyebabkan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat terganggu, karena banyak kegiatan skpd tidak dapat dilaksanakan sebagai akibat tidak tersedianya dana, bahwa dalam rangka menegakkan asas hukum terutama taat asas dan taat aturan dimana setiap peraturan yang telah ditetapkan dan ternyata bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi dan atau tidak bisa dilaksanakan, wajib dicabut guna menyesuaikan dengan peraturan perundang undangan yang menjadi dasar penetapannya, bahwa setelah dilakukan penelaahan dan pengkajian secara seksama terhadap peraturan daerah kabupaten seluma nomor tahun ternyata tidak dirasakan manfaatnya bagi seluruh masyarakat kabupaten seluma disebabkan tidak bertanya pelaksanaan pembangunan terutama pembangunan fisik infrastruktur jalan dan jembatan, bahwa program pembangunan dengan sistem tahun jamak kabupaten seluma sesungguhnya belum dapat diterapkan disebabkan dana anggaran yang ada kabupaten seluma sangat terbatas sehingga dapat mengakibatkan stagnasi pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, bahwa pelaksanaan pembangunan yang dilakukan dengan sistem tahun jamak kabupaten seluma menimbulkan persoalan persoalan hukum yang saat ini sedang dididik aparat penegak hukum yaitu pihak kejaksaan tinggi bengkulu, badibentuk peraturan daerah tentang pencabutan atas peraturan daerah kabupaten selumatasaret bupati seluma, ttd bundar jaya diundangkan tais pada tanggal april sekretaris daerah kabupaten seluma, ttd syafruddin., ttd mirin wajib,sh.mh nip. noref peraturan daerah kabupaten seluma, provinsi bengkulu: nomor tahun |
v!r bupatiseluma pdraturait bupati seluma nomor taifun 2ol4 tentang pemberian taubat{an pengttasilaii bagi jabat bidara, pegawai ne|geri sipil, a.'udan dan sopir pa'abad negara lingkungan pemerintah kabupaten seluma pengait radii}tat that ail maria dsa bupati set'ma, menimbangoo5jabat negara, pegawai negeri sipil, ajudan dan sopir pejabat negara lingkungan pemerintah daeraha\ undang undang nomor tahun oa4.ones tahun oo5 nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomor a57 s); \ r, peraturan pemerintah nomor tahun oat06{: men cta akan peraturan bupati tentang pemberian tambahan penghasilan bagi pr]abad atau mereka yang berada i'i;,;;, iti, .i:,,. a:iii,': j,l;i; i*,, i1' ji,,t;, j,ri, iii;liiilsi!i {d. \.4il \ t bagi pegawai negeri sipil yarbagi pejabat negara, pegawai negeri sipil, ajudan dan sopir pejabat negara hanya diberikan satu kali tambahan penghasilan dalam satu bulan.sebagaimana dimaksud pada merupakan besaran tertinggi dan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui.diberikan pada saat yang bersangkutan memegang jabatan melalui satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan berdasarkan rincian sebagai berikut pejabat negara bupati dan wakil bupati berikan tambahan penghasilan maksimal sebesar rp. ooo.ooo, {lima juta rupiah); pejabat eselon berikan tambahan penghasilan maksimal sebesar rp. o.0o0, empat juta lima ratus ribu rupiah); pejabat eselon iii berikan tambahan penghasilan maksimal sebesar rp. ooo.ooo, empat juta rupiah); pejabat eselon berikan tambahan penghasilan maksimal sebesar rp. o0.o00, tiga juta lima ratus ribu rupiah); pejabat fungsional disetarakan dengan pejabat eselon berikan tambahan penghasilan maksimal sebesar rp. oo. tiga juta lima ratus ribu rupiah), dikecualikan untuk pejabat fungsional (para guru) yang telah memperoleh tambahan penghasilan berdasarkan ketentuan yang berlaku; ajudan bupati dan wakil bupati berikan tambahan penghasilan maksimal sebesar rp. dua juta lima ratus ribu rupiah); pegawai negeri sipil non jabatan dan sopir pejabat negara diberikan tambahan penghasilan maksimal sebesar rp. satu juta rupiah). bab iii ketentuan penutup tambahan penghasilan selain yang diatur dalam peraturan bupati ini tidak dapat diberikan lingkungan pemerintah kabupaten seluma; biaya sebagai akibat dari pelaksanaan peraturan bupati ini menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten selumpenghasilan bagiseluma tahun anggaran a1. cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. :seluma sebagaimana tercantum dalam peraturan bupati ini, perubahan tersebut ditetapkan kembali dengan peraturtan \,t tais diundangkan pada tanggal sekretaris tais juni daerah h.syafruddin da,sh.mm berita daerah kabupaten seluma tahun 2oi4 nomor |
.=i f,, ". :. r: !:!. , 'r . ',=:::: r. bt'pati seri.'m menimbang dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati seluma,seluma; mengingat undang undang nomor tahun tentang pmb'lndonesia nomor aaa7ft7). bab ketentuan umum dalam peraturan bupati inang dimaksud dengan daerah adalah kabu latau mereka yang berada ( lan bagi pegawai negeri sipilerj' bagi pegawai negeri yangpegawai negeri sipir hanya diberikan satu kari penghasilan dalam satu bulan. pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipir pemerintah kabupaten serupa sebagaimana dimaksud pada pasar besaran tertinggi dan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui. tambahan lingkungan merupakan tambahan penghasilan bagi pegawai kabupaten seluma diberikan pada saat melalui satuan kerja perangkat daerah sebagaiberikut pejabat eselon berikan tambahan penghasilan maksimal sebesar rp. q09 empat juta rupiah); v'. ' pejabat eselon lll besi*an' tambahan penghasilan maksimal sebesar rp3^ tiga juta lima ratus nupianj; pejabat eselon berikan .tambahan ilenghasiran maksimal{ sebesar fn, tiga juta rupiah); r "'r pejabat eselon berikan 'tambahan penghasilan maksimal sebesar rp, dua juta rupiah) pejabat fungsional disetarakan.n dengan pejabat eselon berikan tambahan penghasilan maksimarsebesi, g.0do.ooo, tiga juta rupiah); pegawai jaegeri sipil non jabatan diberikan tambahan penghasilan maksimal sebesar rp. satu juta rupiah). negeri sipil lingkungan pemerintah yang bersangkutan memegang jabatan yang bersangkutan berdasarkan rincian bab iii ketentuan penutup tambahan penghasilan selain yang. giqtqt dalam peraturan bupati ini tidak dapat diberikan lingkungan e6perintah kabupaten serupa; biaya sebagai akibat{ dari pelaksanaan peraturan bupati ini menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja daerah ka6paten seruptengah;ilan bagi pegawai negeri sipil" g"gi gabat negara. 'pegawai negeri sipil dan ajudan pejabat negara dilingkungan pemerintah kabupaten seluma tahun anggaran cabut danlinyatak tid;k berr;ku hgibelum; g;mana tercantum dalam peraturan bupati ini, perubahan tersebut oitetapt<an kemban"o"ng"n peraturan bupati. peraturan bupati inimurai berlaku pada tanggal undangan. agar setiap orang mengetahuinya, *"reiiitanr<an pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah kaf,paten seluma. ditetapkan tais pada tilt?ttan luma, \f" diundangkan tais pada tanggal juni*wn sekretaris daerah kabupaten seluma, h.syafruddin da,sh.mm berita daerah kabupaten seluma tahun 2nomor |
dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati seluma, menimbang bahwa hukum adat merupakan bagian dari hukum nasional yang mengandung nilai nilai budaya, adat istiadat dan kebudayaan masyarakat sebagai pedoman untuk mengatur tata kehidupan sosial kemasyarakatan dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat, bahwa pelaksanaan hukum adat kabupaten seluma menunjukkan kemunduran, mulai pudar dan dikesampingkan oleh masyarakat sehingga perlu segera ditumbuhkembangkan kembali, bahwa untuk mendukung pelestarian dan pelaksanaan hukum adat agar dapat kembali hidup dan berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu untuk memberlakukan hukum adat wilayah kabupaten selsebagaimana telah diubah beberapa kali: peraturan daerah tentang pemberlakuan kompilasi hukum adatkelurahan dipimpin oleh lurah yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari bupati waliukum adat adalah aturan hukum yang tumbuh dan berkembang dari adat kebiasaan serta budaya masyarakat dalam wilayah adat tertentu yang hanya ditaati oleh masyarakat wilayah tersebut. badan musyawarah adat yang selanjutnya lembaga adat adalah organisasi kelembagaan adat pada tingkat desa dan kelurahan wilayah kabupaten seluma. dengan peraturan daerah ini, diberlakukan hukum adat sebagai bagian dari pengaturan tatanan kehidupan sosial masyarakat kabupaten seluma. hukum adat sebagaimana dimaksud dalam berlaku seluruh wilayah kabupaten seluma. bab pelaksana hukum adat pelaksanaan dan penegakan hukum adat dilaksanakan oleh lembaga adat dan bma. tata cara adat istiadat dapat dilakukan penyesuaian dengan adat setempat sepanjang tidak merubah akar budaya yang ada. lembaga adat sebagaimana dimaksud pada dibentuk setiap desa kelurahan. pada tingkat daerah dan kecamatan dibentuk bma. struktur organisasi lembaga adat dan bma sebagaimana dimaksud pada diatur dalam kompilasi hukum adat. bab iii kompilasi hukum adat kompilasi hukum adat disusun dan ditetapkan oleh bma. penyusunan kompilasi hukum adat sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan melibatkan lembaga adat setiap tingkatan. selain lembaga adat, dalam penyusunan kompilasi hukum adat dapat melibatkan tokoh masyarakat dan atau tenaga ahli. untuk pertama kalinya, kompilasi hukum adat adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini. perubahan terhadap ketentuan kompilasi hukum adat sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan jalan musyawarah dan mufakat antara bma dan lembaga adat. perubahan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan memperhatikan perkembangan adat istiadat, budaya, dan kehendak masyarakat. perubahan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh bma, dan disampaikan kepada bupati, camat, dan kepala desa lurah. kompilasi hukum adat disusun dengan sistematika sebagai berikut pendahuluan, buku tentang perangkat adat, buku tentang hukum adat tana serawai, buku iii tentang adat istiadat tana serawai, buku tentang budaya tana serawai, dan buku tentang seni tradisional tana serawai. sistematika kompilasi hukum adat sebagaimana dimaksud pada dapat diubah dengan memperhatikan perkembangan adat istiadat, budaya, dan kehendak masyarakat. bab hubungan kerja dan pembinaan bma dan lembaga adat tidak merupakan bagian dari organisasi pemerintah. hubungan kerja antara pemerintah, badan musyawarah adat, dan lembaga adat adalah bersifat fungsional dan konsultatif. bupati wajib melaksanakan pembinaan terhadap. dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada bupati dapat mendelegasikan kewenangannya kepada satuan kerja perangkat daerah yang terkait. camat dan kepala desa lurah wajib melaksanakan pembinaan dan fasilitasi sesuai dengan wilayah kerjanya. bma wajib melakukan pembinaan kepada lembaga adat sesuai tingkatannya. bab pembiayaan pembiayaan bma dan lembaga adat bersumber dari: bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten, sumbangan masyarakat dan badan lain yang tidak mengikat, usaha lain yang sah. bab pelanggaran dan sanksi adat pelanggaran terhadap ketentuan hukum adat dapat dikenakan sanksi adat. sanksi adat sebagaimana dimaksud pada diatur dan ditetapkan dalam kompilasi hukum adat. penyelesaian terhadap pelanggaran hukum adat dilaksanakan oleh lembaga adat dengan berpedoman pada kompilasi hukum adat.sh.mh nip. nomor register peraturan daerah kabupaten seluma, provinsi bengkulu tahun penjelasan atas penjelasan umum hukum adat adalah hukum yang bentuknya tidak tertulis, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat yang menimbulkan sanksi bagi yang melanggarnya. hukum adat disatu sisi perlu dipertahankan tetapi sisi lain materi hukum adat tidak dapat muat dalam peraturan perundang undangan karena hukum adat adalah hukum tidak tertulis. jika materi hukum adat diatur telah atur dalam peraturan daerah maka hukum adat tersebut telah menjadi hukum positif dan tertulis. oleh karena itu peraturan daerah ini hanya memuat pokok pemberlakuan hukum adat yang diselenggarakan oleh lembaga adat dan badan musyawarah adat, sedangkan materi hukum adat tidak diatur karena hukum adat lahir dan tumbuh dari masyarakat. hukum adat tersebut dikompilasikan dalam kompilasi hukum adat tanah serawai oleh badan musyawarah adat kabupaten seluma dengan maksud untuk dapat dipelajari dan dilestarikan, selanjutnya badan musyawarah adat diberikan kewenangan untuk melakukan perubahan materi kompilasi hukum adat sesuai perkembangan sosial, adat istiadat, dan budaya masyarakat melalui musyawarah adat. selain itu diatur pula masalah pengenaan sanksi adat yang pengaturannya diatur dalam kompilasi hukum adat tanah serawai. namun, |
bupati pasaman barat peraturan bupati pasaman barat. nomor tahun tentang penyelenggaraan reklame dikawasan median jalan soekarno hatta. bupati pasaman barat menimbang bahwa dengan telah dibangunnya jalan soekarno hatta diharapkan dapat menarik minat perusahaan untuk mempromosikan produknya dikawasan median jalan tersebut melalui pemasangan reklame, bahwa untuk terbitnya penyelenggaraan reklame dikawasan sebagaimana dimaksud huruf diatas perlu menetapkan peraturan bupati tentang penyelenggaraan reklame dikawasan median jalan soekarno hattdalam propinsi sumatera baratkahir kali dengar peraturan menteri dalam negeri nomor tahun peraturan daerah kabupaten pasaman barat nomor tahun tentang pajak reklame. memutuskan: menetapkan peraturan bupati pasaman barat tentang tata cara penyelenggaraan reklame dikawasan median jalan soekarno hatta. bab ani ketentuan umum dalam peraturanaman baratamanpemerintah. wajib pajak adalahtugas yang ditunjuk adalah pegawai yang ditunjuk oleh kepala didenda melakukan pemungutan pajak retribusinyatakan dalam bentuk indeks lokasi. kawasan median jalan soekarno hatta adalah kawasan median jalan soekarno hatta dimulai dari simpang tiga lampu merah pasaman baru sampai dengan simpang tiga gerbang padang tujuhdalam hal ini adalah biayaadalah nilai jual objek pajak reklame dikali dengan indeks lokasi (nilai strategis) lokasi reklamehi)setoran, yang dapatmasa pajak adalah jangka waktu yang lamanya (satu) bulan kalende penyelenggaraan reklame dikawasan median jalan soekarno hatta pemerintah daerah memberlakukan penyelenggaraan reklame pada kawasan median jalan soekarno hatta: jalan soekarno hatta sebagaimana dimaksud adalah sepanjang dimulai dari simpang tiga lampu merah pasaman baru sampai dengan simpang tigo gerbang padang tujuh, penyelenggaraan reklame pada kawasan median jalan soekarno hatta sebagaimana pada diselenggarakan melalui perjanjian dengan pihak tiga), kontrak dapat dilaksanakan paling lama tahu:maka nilai sewa reklame ditetapkan dengan menggunatarif pajak reklame ditetapkan sebesar dari nilai kontrak reklame sebagaimana dimaksud harga dasar pengenaan pajak dihitung dengan cara mengalikan nilai sewa sebagaimana dimaksud dengan tarif sebagaimana yang dimaksud bab uang jaminan uang jaminan merupakan salah satu jenis penerimaan pendapatan asli daerah yang dipungut dari penyelenggara reklame baru, ukuran reklame untuk pemasangan dikawasan median jalan soekarno hatta adalah jarak reklame dengan ukuran 4x6 dan ketinggian dari permukaan tanah uang jaminan dapat ditagih kembali apabila izin pemasangan reklame telah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang izinnya serta pelaksanaan pembongkaran, pelepasan, penghapusan dan pemisahannya dilakukan sendiri oleh wajib pajak atau kuasanya dengan mengajukan permohonan tertulis paling lambat (empat belas) hari setelah habis masa izin reklame yang tidak diperpanjang izinnya tersebut, uang jaminan tidak dapat ditagih kembali apabila pembongkaran, pelepasan, penghapusan dan pemusnahan reklame dilakukan oleh dinas pendapatan daerah atau reklame yang telah habis masa izinnya dan tidak diperpanjang lagi masa izinnya setelah lewat jangka waktu (tiga) bulan setelah habis masa izin yang diberikan. besarnya uang jaminan pemasangan reklame baru adalah rp. per reklame, dan wajib disetor kas pemerintah daerah. bab lokasi penempatan reklame lokasi penempatan reklame adalah sepanjang median jalan soekarno hatta kabupaten pasaman barat. bab penutup peraturan bupati pasamaaman barat ini dengan penetapannya dalam berita daerah kabupaten pasaman barat. ditetapkan simpang empat pada tanggal bahwa go1g bupati pasaman barat sem uddin, diundangkan simpang empat pada tanggal lebar sekretaris daerah kabupaten pasaman barat drs. nip. berita daerah kabupaten pasaman barat tahun nomor mag ppt man purut pit team geardalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah, pajak reklame merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah, bahwa dengan perkembangan ekonomi, maka tarif sewa reklame yang telah diatur dalam peraturan bupati sampang nomor tahun tentang petunjuk pelaksanaan pajak reklameampang nomor tahubupatidiubah sebagai berikut, lampiran pada angka dan angka kolom kolom kolom dan kolom diubah sehingga angka dan angka berbunyiabel nilai sewa reklame kabupaten sampang s d s d detik detik tayang tahun tayang tahun s d s d detik detik tayang tahun tayang tahun doos d s d detik detik tayang tahun tayang tahun s d s d detik detik tayang tahun tayang tahun 121sjalan billboard templatea permanen |.iho insidentil meter sisi minggu meter sisi minggu meter sisi bulan meter sisi bulan toko ja. tanpa disinari meter sisi tahun meter sisi tahun spanduk meter sisi minggu meter sisi minggu toko jalan) vertical banner meter sisi bulan meter sisi bulan nas umbul umbul meter sisi minggu meter sisi minggu meter sisi bulan meter sisi bulan lol kertas lembar minggu lembar minggu gantung sticker lembar bulan lembar bulan onscreen panel meter sisi bulan meter sisi bulan flatcian lembar penyelenggaraan lembarkaca tembok io. io. balon udara buah penyelenggaraan buah penyelenggaraan naa reklame berjalan poo p0) kendaraan meter hari meter hari bermotor meter minggu meter minggu meter bulan meter bulan meter tahun meter tahun (aa reklame suara penyelenggaraan hari penyelenggaraan hari lo. lo. lo.) reklame film slide jam |rooooooo resi asia audy dengan suara sekali tayang sekali tayang tanpa suara sekali tayang sekali tayang lo. lo. lo. reklame peragaan peragaan hari peragaan hari bupati sampang, annan hasildengan rahmat tuhan yang maha esa bupati blitar, menimbang bahwa untuk lebihnak yang layak dan memadai agar aman dari ancaman penyakit strategis maupun yang bersifat zoonosis dan untuk menumbuh kembangkan potensi agribisnis kabupaten perlu diatur dalam pelaksanaanya bahwa dalam rangka meningkatkan fungsi kios, los dan pelataran pasar hewan terpadu srengat kabupaten blitar gendalian dan penanggulangan penyakit hew:,gelolaan karcis retribusi daerah kabupaten blitar. memutuskan menetapkan: peraturan bupatiketentuan dalam dirubah dan ditambah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut penyewaan kios, los dan pelataran diperuntukkan bagi pedagang ternak dan penumpangnya yang berasal dari wilayah srengat dan kecamatan yang berdampingan serta pedagang dari luar wilayah srengat. ketentuan dalam dirubah dan ditambah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut penerbitan dan pengelolaan karcis retribusi pasar hewan terpadu srengat dan wlingi telah diatur dalam peraturan bupati blitar nomor tahun tentang penerbitan dan pengelolaan karcis retribusi daerah kabupaten blitarjanuari bupati blitar, ttd herry nugroho diundangkan blitar pada tanggal januarikonsep (an pemerintah kabupaten blitar aap: dinas peternakan jalan cokroaminoto telp. fax. blitar email: dinas.peternakan @blitarkab.go.id nota dinas kepada yth. bapak bupati blitar melalui sekretaris daerah kab. blitar dari kepala dinas peternakan kabupaten blitar tanggal desember nomor sifat penting lampiran (satu) berkas perihal permohonan amanat dalamrangkabayang layak dan memadai agar aman dari ancaman penyakit hewan strategis maupun yang bersifat zoonosis dan untuk menumbuhkembangkan potensi agribisnis kabupaten blitar. bersama ini kami sampaikan net konsep dari. demikian untuk menjadikan periksa dan apabila yang terhormat bapak bupati telah berkenan mohon tanda tangannya. kepala dinas peternakan kabupaten blitar ir. mashup. pembina utama muda nip. tembusan disampaikan kepada yth. |
nah seruntuk meningkatkan kesejahteraan tenaga honorer dilingkungan pemerintah daerah kabupaten sampang perlu memperhitungkan besaran honorarium dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas sesuai dengan tingkat kewajaran dan beban tugas. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf dlu merubahbeberapa ketentuan dalam peraturanubah sebagai berikut besarnya honorarium tenaga honorer dilingkungan pemerintah kabupaten sampang sebesar rp. (satu juta rupiah) peraturan |
sdaerah kabupaten tanjung jabung timur sebagaimana diamanatkan dalam undang undang nomor tahundaerah kabupaten tanjung jabung timur, bahwa dalam upaya pengendalian terhadap penerimaan maupun pemberian gratifikasi perlu membentuk unit pengendalian gratifikasi lingkungan pemerintah daerah kabupaten tanjung jabung timnjung jabung timur tentang unit pengendalian gratifikasi lingkungan pemerintah daerbupati tentang unit pengendalian gratifikasi lingkungan pemerintah daerunit pengendalian gratifikasi yang selanjutnya disebudaerah kabupaten tanjung jabung timurdaerah kabupaten tanjung jabung timur. pelapor adalah pegawai lingkungan pemerintah daerah kabupaten tanjung jabung timurpemerintah daerah kabupaten tanjung jabung timur yang berinteraksi dan bekerjasama dengan pemerintah daerah kabupaten tanjung jabung timurdaerah kabupaten tanjung jabung timurtanjung jabung timur membentuk unit pengendalian gratifikasi upg) lingkungan pemerintah daerah kabupaten tanjung jabung timur. upg sebagaimana dimaksud pada berkedudukan inspektorat kabupaten tanjung jabung timur. upg sebagaimana dimaksud pada bertanggung jawab kepada bupati tanjung jabung timur melalui inspekturterkait dengan acara pernikahan, khitanan, dandaerah kabupaten tanjung jabung timur pembina: pengarah, ketua, sekretaris sekretaris ii: dan anggota. ketua upg sebagaimana dimaksud pada huruf dijabat oleh sekretaris daerah kabupaten tanjung jabung timur. sekretaris sebagaimana dimaksud pada huruf dijabat oleh inspektur kabupaten tanjung jabung timur dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada huruf dijabat oleh asisten administrasi umum sekretariat daerah kabupaten tanjung jabung timurusunan organisasi upg sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati tanjung jabung timur. bab pencegahan gratifikasi pegawai pemerintah daerah kabupaten tanjung jabung timurdaerah kabupaten tanjung jabung timur yang berada dalam situasi yang tidak dapat menolak penerimaan gratifikasi, wajib:eri anak dari pegawai negeri penyelenggara negara: gratifikasiew awal. review awal sebagaimana dimaksud pada meliputi review atas kelengkapan laporan, dan reviewdengan kelengkapan laporan. hasil review: dan penjelasan umum. rekapitulasiketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan upg lingkungan pemerintah daerah kabupaten tanjung jabung timur ditetapkan dengan keputusan bupati tanjung jabung timur. bab vii pembiayaan pembiayaan penyelenggaraan upg lingkungan pemerintah daerah kabupaten tanjung jabung timurlelah diteliti kesenian bupati tanjung jabung sekretaris inspektur! ambo tang tap diundangkan muara sabak pada tanggal jandanomor.a. |
salinan mas,gembangan layanan rsud nguoi waluyo wlingi, antara lain pelayanan laboratorium mikrobiologi, patologi anatomi, pelayanan psikologi maupun pelayanan lain yang mana tarif layanan belum dimasukkan dalam peraturan bupati nomor tahun maka kami mengusulkan perubahan peraturan bupati nomor tahun tentang tarif layanan badan layanan umum daerah rsud nguoi waluyo wlingi kabupaten blitar, bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf perlu diatur dan ditetapkan dengan peraturan bupatin pertanggung jawablitar,rumah sakit umum nguoi waluyo wlingi. beberapa ketentuan dalamharusasaman barat peraturan bupati pasaman barat nomor a1f.aman barat, menimbang bahwa untuk meningkatkan kinerja instansi pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah, semangat kerja pejabat atau pegawai instansi pengelola pendapatan daerah, dan pelayanan kepada masyarakat,huruf diatas, perlu ditama pahala data lamban taka namlembaga teknimemutuskan menetapkan peraturan bupati pasaman baratbupati adalah bupati pasamamanmenehbanilaa semak olima persen) dari rencana penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dalam apbdpemberian insentif kepada instansi pelaksana pemungutan pajak daerah dan retribusi daerahtentukan berdasarkan realisasi dibandingkan target pendapatantujuh puluh lima persen) sampai dengan triwulan (seratus persen) pemberian insentif dibayarkan setiap triwulan, dengan ketentuan.insentif tidak diberikan nada awal #rianilam apabila pada akhir triwulan realisasi mencapai (empat puluh persen) atau lebih, insentif untuk triwulan yang belum dibayarkan dan triwulan dibayarkan pada awal triwulan iuntuk triwulan iii dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan,,ll pat penerima dan alokasi insentif pemungutan pajakyang ditugaskan oleh instansi pelaksana pemungutan pajak, pihak lain yang membantu skkpd yang melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari kepala instansi pelaksana pemungutan: sekretaris dan kepala bidang yang terlibat langsung dalam pendataan, penetapan, penagihan dan pembukuan pelaporan: para kasual dan atau kasi pada sekretariat dan bidang yang terlibat langsung dalam pendataan, penetapan, penagihan dan pembukuan pelaporan: bendahara penerima, bendahara pengeluaran instansi pelaksana pemungutan, ce. staf pada subang dan atau seksi yang terlibat langsung dalam pengelolaan administrasi dan pemungutan pad. penerima pembayaran insentif dan besarnya pembayaran insentif ditetapkan dengan pemberian insentif ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. target secara nominal ditetapkan dalam peraturan daerah tentang apbd dan peraturan bupati tentang penjabaran apbd termasuk perubahannya. perubahan target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah pada apbd, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya. bab ketentuan peralihan pemberian insentif untuk tahun anggaran berjalan dapat dibayarkan sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran berjalan dan dilaksanakan berdasarkinsentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan bupati dan atau keputusan kepala instansi pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan kewenangan serta peraturan perundang undangan: penurun ym bupati barat, gal para sekda kak kabid penagihan gi ici iki saharan diundangkan simpang empat pada tanggal jedcuari sekretaris daerah kabupaten pasaman barat, sri uripsyah berita daerah kabupaten pasaman baratc.ooo woo tri.tekak. nom .adalah pembangunan.di jorong . naga ti.i jjj.ispk antara wali nagari dengantim teknis nagari tentang. tanggal . bulan . tahun dua ribu . bertempat nagari . jjj. wilokasi jumlah keterangan pekerjaan danwali nagari. teknis materai rp. mengetahui camat. kwitansi format kwitansi model kwitansi penyaluran dana dari nagari tpk sunnah event pada s.p.j kwitansi (ode rekening: sudah terima dari bendahara nagari koto salak, kecamatan koto salak, kabupaten dharmasraya ta. uang sejumlah rp. i5. lima juta rupiah sebab dari belanja kegiatan pembangunan pagar sekolah an. tim pengelola kegiatan pembangunan termin pertama) jorong lubuk harto nagari koto salak. sesuai dengan surat perjanjian nomor: spk per inks tanggal mei diterima setuju dibayar jikalau, .o en. dibayar pengguna anggaran yang terima, ketua tpk dibukukan folio buku kas . jo.o. nama wali nagari) nama terang nama ketua tpkoto salak, inventaris stock. senanenananannl. lan nama bendahara) oleh non onanananannnnannnnnnnlnnnnnnn format kwitansi model kwitansi penyaluran dana dari tpk penyedia ngngenseneses pada s.p.j kode rekening sudah terima dari bendahara tim pengelola kegiatan pembangunan pagar sekolah ta. uang sejumlah rp. (roo.ooo tujuh ratus ribu rupiah sebab dari pembayaran belanja bahan bangunan berupa pasir sebanyak kubik an. toko teguh bangunan dalam rangka pembangunan pagar sekolah jorong ., nagari. pada tanggal. biaya dibebankan pada dana nagari koto salak tahun anggaran (faktur terlampir) diterima setuju dibayar bika ga, sen eaeneecanion r01 dibayar benvawsitseenmnmeneans nanas ketua tpk yang terima, toko teguh bangunan dibukukan tokausarcurnaswesse no: folio buku kas oom (nama ketua tpk) nama terang: nama pemilitpk, mengetahui: inventaris stock. wali nagari eenerensnns0enne aman san sana (nama bendahara) nama wali nagari one cuenranernnanen senen nanas fan ene anu sertifikat penerimaan pekerjaan sertifikat penerimaan pekerjaan jorong kecamatan tempeh nagari kabupaten dharmasraya tanggal pekerjaan yang dapat diterima sketsa gambarandan jumlah ukuran dimensi besi volume yg| sesuai tidak keterangan kualitas ukuran dicapai bahan dan alat yang dapat diterima ketua tpk tpm tenaga teknis mengetahui pengguna anggaran bab iii azas pengelolaan keuangan nagaridannagari wali nagari sebagai pimpinan pemerintahan nagari merupakannagari, rencana penggunaan dana rencana penggunaan dana jorong nagari kecamatan kabupaten deer amen mom monumen dana enannastaya rpd ke: volume univ harga sutan paman lalu sekarang kumulatif bidang penyelenggaraan pemerintahotal pengajuan rp. disetujui dibuat oleh ketua tpk bendahara tpk diketahui diperiksa wali nagari ptpn berita acara revisi berita acara revisi kabupaten jenis kegiatan kecamatan tanggal nagari jorong berita acara ini dibuat untuk hal yang menyangkut pengurangan penambahan target fisik atau perubahan spesifikasi. hal yang direvisi keadaan sebelum adanya revisi keadaan setelah revisi mengetahui disetujui dibuat oleh penguna anggaran ptpn tpk catatan: revisi rab, terlampir laporan penggunaan dana laporan penggunaan dana jorong nagari kecamatan kabupaten .ooooooooo. done ad. dharmasraya rpd ke: ket lalu sekarang kumulatif bidang penyelenggaraan pemerintahan porn o cani mama bidang pelaksanaan pembangunan desa keraton span ter semasa att bidang pembinaan kemanyarakalah iman tan massa kan tenda bidang pemberdayaan masyarakat. kegiatan . kegiatan . total realisasi rp. disetujui dibuat oleh ketua tpk bendahara tpk diketahui diperiksa wali nagari ptpn bupati dharmasraya, ttd sutan risk salinan sesuai dengan aslinya era hukum aa. asep tepe bisa tai iv.b nip. menetapkan bendahara nagari,ptpn, menetapkan tpk, dan menetapkan kuasa pengguna anggaran. wali nagari selaku pejabat pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada, melaksanakan anggaran nagarinagari yang dipimpinnya, mengelola barang milik daerah kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab nagari yang dipimpinnya, menyampaikan laporan keuangan nagari yang dipimpinnya, dan mengawasi anggaran nagari yang dipimpinnya,dalam melaksanakan pengelolaan keuangan nagari, wali nagari dibantu oleh ptpn, unsur unsur ptpn sebagaimana dimaksud pada berasal dari unsur perangkat nagari terdiri dari sekretaris nagari sebagai koordinator, kepala seksi kaur, dan bendahara. ptpn sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan wali nagari. tugas dan tanggung jawab ptpn adalah sebagai berikut:, bertanggungjawab terhadap seluruh pengelolaan dana nagari nagari,, membuat pertanggungjawaban keuangan dan realisasi rencana kerja pada wali nagari, il. melakukan evaluasi dan pemeriksaan langsung rencana penggunaan dana dan laporan penggunaan dana yang dibuat oleh tpk dalam setiap tahapan proses dana nagaritpk,, danmanfaatan dana nagari. bab ruang lingkup ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi pengelolaan dana desa, dan pengelolaan adn, bab pengelolaan dana desa bagian kesatu umum pengelolaan dana desa sebagaimana dimaksud dalam huruf diperuntukan membiayai program pemerintahan nagari dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan hak dan kewajiban yang melekat kepada nagari. pengeloldana desa dana desa sebagaimana dimaksud dalam mempunyai nagari dan masyarakat nagari melalui badan usaha milik nagari bum nag): meningkatkan kekayaan dan aset nagari, dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat nagari. bagian ketiga penggunaan dana desa penggunaan dana desa mengacu pada rpm nagari dan rkp nagari dana desa digunakan untuk membiayai pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. dan pemeliharaan sarana prasarana nagarinagari, website nagarinagari, sanitasi lingkungan, jambanisasi, mandi, cuci, kakus mck), mobil kapal motorsaha ekonomi nagaritempat penjemuran ikan dan lain lain yang sejenis, lumbung nagarbeulerternaknagaringsengan pengecoran miring pinggirdana desa untuk membiayai pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf dialokasikan paling tinggi dari total pagu dana desakoranabon sapi, susu sarian dan pengembangan bum nagari dan atau bum nagari bersama, antara lain: pendirian bum nagari dan atau bum nagari bersama, penyertaan modal bum nagari dan atau bum nagari bersama, dan penguatan permodalan bum nagari dan atau bum nagari bersama. pengembangan usaha bum nagari dan atau bum nagari bersama yang difokuskan pada kebijakan satu nagari satu produk unggulan, antara lain: industri air minum, industri pariwisata nagari, industri pengolahan ikan, dan industri kreatif atau ekonomi kreatifari dan atau bum nagarlatihan ttg, pos pelayanan teknologi nagari posyanteknag) dan atau antar nagari percontohan ttg untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energariari, antara lain:,:,putih nagarimanajemen simpan pinjam pola konvensional atau pola syariahwargarajin, dan warganagaribagian keempat pengelolaan dana desa paragraf umum pelaksanaan dana desabendahara nagari : menerima, menyimpan, menyetorkan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.desa secara terbuka dan melibatkan masyarakat, dalam hal pembuatan rencana kerja detail schedule) dan rencana penggunaan dana untuk pelaksanaan kegiatan, penyiapan dokumen administrasi sesuai yang berlaku. menggunakan tenaga kerja yang berasal dari nagari bersangkutan dan diutamakan dari rumah tangga miskidesatpk sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan wali nagari dan dibentuk sesuai dengan kebutuhan kegiatan yang dilaksanakan, paling sedikit satu tpk bidang pembangunan dan satu tpk bidang pemberdayaan masyarakat, tpk bidang pembangunan sebagaimana dimaksud pada dapat melaksanakan kegiatan yang dibiayai dari ad, melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan administrasi tpk, cc. memantau dan mengawasi penyelenggaraan musyawarah pertanggung jawaban dan serah terima,,tpm bersama tpkaragraf tim teknis nagari tim teknis nagari, bersama tpk dan masyarakat membuat desain nagari dan rab, mendampingi tpk dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan, bersama 'tpk, tim pemantau masyarakat dan masyarakat melakukan sertifikasi pekerjaan, dan melaporkan hasil pekerjaannya kepada wali nagari. tim teknis nagari sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan wali nagari,tujuan dana nagari, membuat rekomendasi terhadap hasil pemeriksaan usulan kegiatan,, tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan wali nagari, bagian kelima mekanisme penyaluran dana desa pengelolaan dana desadesa dituangkan dalam apb nagari.. apabila apb nagari tidak disampaikan sebagaimana dimaksud pada maka penyaluran dana desa dapat ditangguhkan. penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut: tahap sebesar (enam puluh persen), dan tahap ii, sebesar 40y6 (empat puluh persen). mekanisme penyaluran dana desa tahap disalurkan dari rekening kas umum daerah rekening kas nagari, setelah bupati menerima: peraturan nagari tentang apb nagari, dan laporan realisasi penggunaan dana desa tahun anggaran sebelumnya dari wali nagari. penyaluran dana desa tahappenggunaan dana desa tahap dari wali nagarilima puluh persen). penyaluran dana desa dari rekening kas nagariencana penggunaan dana yang disiapkan oleh tpk untuk selanjutnya diverifikasi oleh ptpn. penyaluran dana desaencana penggunaan dana, cc. schedule pelaksanaan pekerjaan, foto awal atau foto kondisi y6:keputusan wali nagari tentang susunan tpk kegiatan, dan surat perjanjian kerja antara wali nagari dengan tpk, setiap pengajuan penyaluran dana tahap berikutnya, tpk harus menyampaikan laporan penggunaan dana desa dari rpd sebelumnya disertai dengan bukti bukti pertanggungjawabannya, paling kurang dana desa tahap sebelumnya telah digunakan sebesar lima puluh persen), setelah kegiatan selesai seratus persen) persen, tim teknis dan tpm melakukan sertifikasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan, sertifikasi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sebelum musyawarah serah terima. bagian keenam biaya operasional kegiatanumum pengelolaan adn sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah untuk membiayai program pemerintahan nagari dalam melaksanakan kegiatanelolaan adnadn adn sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tujuan: penyelenggaraan pemerintahan nagari, pembinaan kemasyarakatan, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat nagari,swadaya dan gotong royong masyarakat, dan meningkatkan pendapatan nagari dan masyarakat nagari melalui badan usaha milik nagari bum nag). bagian ketiga penggunaan adn penggunaan adn mengacu pada rpm nagari dan rkp nagari. penggunaan adn sebagaimana dimaksud pada digunakan untuk membiayai: penghasilan tetap dan tunjangan aparatur pemerintahan nagari dan lembaga nagari lainnya, belanja operasional pemerintah dan lembaga nagari,, dan belanja penyelenggaraan pemilihan wali nagari dan bagus nagari, penghasilan tetap aparatur pemerintahan nagari sebagaimana dimaksud pada huruf dapat dibayarkan secara jump sum setiap bulan, ketentuan terkait pembayaran penghasilan tetap aparatur pemerintahan nagari diatur lebih lanjut dengan peraturan dan keputusan bupati. kriteria kewenangan lokal berskala nagari sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dar, kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari sehari masyarakat nagari, kegiatan yang telah jalankan oleh nagari atas dasar prakarsa nagarinagari, dan kewenangan lokal berskala nagari sesuai ketentuan yang berlaku. kegiatan yang telah didanai adn tidak dibolehkan lagi didanai oleh sumber dana lainnya. pedoman dan standar biaya penyelenggaraan pemilihan wali nagari dan bagus nagari sebagaimana dimaksud pada huruf lebih lanjut ditetapkan dengan peraturan dan atau keputusan bupati, bagian keempat pengelolaan adn pelaksanaan adnketentuan mengenai pengelolaan keuangan nagari sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan berlaku secara mutasi mutans terhadap pengelolaan adn bagian kelima mekanisme penyaluran adn: peraturan nagari tentang rkp nagari, peraturan nagari tentang apb nagari, cc.surat tanda terima penyerahan rab kepada camat dan pendamping lokal desa atau pendamping desa atau tenaga ahli pemberdayaan masyarakat.,desadan surat pertanggungjawaban penggunaan dana desa dan adn.bab vii rekening kas umum pemerintah nagari dalam penyaluran dana desa yang bersangkutan, wali nagari menyampaikan rekening kas nagari kepada bupati c.g kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa,,bupati c.g kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa. pengambilan dana desa dan adn yang telah masuk rekening kas nagari, dilakukan dengan cara mengisi slip cek pengambilan uang yang ditandatangani oleh bendahara dan ptpn dan diketahui: buku kas umum, buku bantu bank cc.:dinas pemberdayaan masyarakat dan desa:peraturan dan atau keputusan bupati, tambahan penghasilan diberikan kepada wali nagari, perangkat nagari dan bendahara nagari, ditetapkan dengan peraturan nagari sesuai dengansebelumnya diatassesuai dengan ketentuan yang berlakuskelompok pekan kelompok sub pekan, tunjangan, operasional, tambahan penghasilan dan insentif pemerintah nagari, pemerintahan nagari dan lembaga nagari lainnya. belanja sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan langsung oleh ptpnsebagaimana dimaksud dalam dibayarkan terhitung sejak yang bersangkutan dilantik dan atau diangkat, dibuktikan dengan keputusan pengangkatan dan atau diangkat dari pejabat yang berwenang. untuk pembayaran honorarium pemerintah nagari sebagaimana dimaksud dalamreward pbb dibayarkan berdasarkan keputusan bupati insentif kader pembinaan keagamaan nagari terdiri dari: insentif imam nagari insentif hari nagari insentif khatib nagari insentif nagari insentif guru tpo pos nagari insentif guru ponpes selain honorarium sebagaimana dimaksud dalam wali nagari selaku pengguna anggaran dan perangkat nagari selaku ptpn dapat diberikan honorarium pengelola keuangan nagari.komunikasi, dan lainnya. belanja sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan langsung oleh ptpn:ga dan kesenian. belanja modal nagari untuk kegiatan safari ramadhan dapat dianggarkan paling banyak sebesar (sepuluh juta rupiah). pengalokasian belanja modal nagari ditetapkan dalam apb nagarisebagaimana dimaksud dalam yang akansebagaimana dimaksud padadilaksanakan oleh tpk dengan mengacu kepada peraturan bupati tentang pengadaan barang dan jasa nagari.pengalokasian belanja modal sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. bagian ketiga pencairan anggaran belanja modal nagari permohonan pencairan dana belanja modal nagari disampaikan kepada bupati melalui kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa dengan melampirkan persyaratan persyaratan sebagai berikut rkp nagari, apb nagari, cc.dan surat perjanjian kerja antara tpkempat pertanggungjawaban belanja modal nagari tpk bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan baik kualitas maupun kuantitas pekerjaan sesuai denganbabdesaahapan pencairandana desa ddinas pemberdayaan masyarakat dan desa, inspektorat dan badan keuangan daerahxvii ketentuan peralihan pagu dan rincian penggunaan dana desadoman penyusunan dan pengelolaan keuangan nagari sebagaimana tercantum dalam lampirananuari bupati dharmasraya ttd. sutan risk diundangkan pulau punjung pada tanggal, januari plt. sekretaris daerah ttd. beli arti berita daerah kabupaten dharmasraya tahun nomor cam hukum pembina tai iv b nip.19e11126 lampinggal januari format rancangan peraturan nagari tentang apbnagarinagari semester,ami) rama kabupaten dharmasraya wali nagari rancangan peraturan nagari nomor . tahun. tentang anggaran pendapatan dan belanja nagari tahun anggaran cc. dengan rahmat tuhan yang maha esa wali nagari oo menimbang za. bahwa sesuai dengan ketentuan,tentang anggaran pendapatan dan belanja nagari apb nag) menjadi peraturan nagari . tentang anggaran pendapatan dan belanja nagari apb nag) nagari')' e.cbooo dengan wali nagari memutuskan menetapkan rancangan peraturan nagari neintah nagari ana nnnaannknknnn bidang pembangunan ana nnnaannknknnn bidang pembinaan kemasyarakatan ana nnnaannknknnn bidang pemberdayaan masyarakat rpr anna bidang tak terduga nnnannannnananaaaaann jumlah belanja and nnnnannnnnnnaanaaan surplus defisit ana nnnnankna pembiayaan nagari penerimaan pembiayaan rp. anna enannnnnnaan pengeluaran pembiayaan rp. sanannnnnanananananaaaaan selisih pembiayaan (a b) rp. nana nnannnenannanakepala nagari menetapkan peraturan kepala nagari dan atau keputusan kepalai jjj. pada tanggal .jj. wali nagari oo. diundangkan di. pada tanggal. sekretaris nagari lembaran nagari . tahun . nomorlampiran peraturan nagari nomor tahun tentang anggaran pendapatan dan belanja nagari. format anggaran pendapatan dan belanja nagari pemerintah nagari. tahun anggaran. rekan rp.) pendapatan pendapatan asli nagari poo |ili| hasil usaha swadaya, partisipasi dan gotong aan pataipasi gan datang pil ihanesan pendapatan nagari ang sah pendapatan transfer dana nagari men daerah kabupaten kota alokasi dana nagari bantuan keuangan |al1| bantuan provinsi bantuan kabupaten kota pendapatan lainlain ama tan memakan yang tidak mengikat aal (an pendapatan yadariyang be (oo hal lbp raya tas pemerintahan nagari |1li| penghasilan tetap dan tunjangan belanja pegawai: oo lee perangkat eee perangkat mobbmameanppp operasional perkantoran belanja barangan jasa "|| | alat tulis kantor bendapos pakaian dinas dan atribut |( pakaian dinas loo alasan bahan kebersihan oo perjalanan dinas |( pemeliharaan air listrikdasn telepon o| nn. | dstosesseosoooaan ooh belanja modal look komputer melawan kursi mesin loo neng. iii a operasional bpd loo belanja barangan jasa nan . penggandaan loo konsumsi rapat loo nn. operasional rt loo belanja barangan jasa aan penggandaan loo konsumsi rapat nang. iii ja a nagari perbaikan saluran irigasi belanja barangdanjasaa | upah kerja logo lll bogor nang. belanja modal loo l semen loo material ooh) ioo dstusesaaan aan pengaspalan jalan nagari ' | belanja barangan jasa: | upah kerja lho stesnessasenasenaeonanaaan belanja modal: loo ill asp loo ill pasar iol dstasosan aan kegiatan. .e sseeseennssooo loo iii a bidang pembinaan kemasyarakatan ketertiban belanja barang dan jasa: lo.| honor pelatih |. lo. konsumsi lo. bahan pelatihan i astneneno ho. (aan kegiatan. bol bo. bidang pemberdayaan masyarakat man dan perangkat belanja barang dan jasa: o.| lil bonorpelatih |. bo. konsumsi lo. bahanpelatihan lo. pat lll lo. lo.) kegiatan. loo bo.) nn" bidang tak terduga |. lo.| kegiatan kejadian luar basa belanja barang dan jasa: o.| honor lo. loo.| konsumsi lo. st.o akan (aan kegiatan. loo bo. jumlah belanja lo. bo. .| aan surplus d ers lo. bo.) ko. bo. (pembiayaan |. boo.| penerimaan pembiayaan |. lo.| 3jilid sup bo.) pencairan dana cadangan .| pantbsenatitaa dipisahkan sumba (rp) bo. bo.) ill ko. bo.) pengeluaran pembiayaan |. l.| pembentukan dana cadangan .| penyertaan modal nagari jumlah (rp) bo.) disetujui oleh wali nagari hh. ttd format rencana anggaran biaya rab) rencana anggaran biaya nagari .senna. kecamatan anno tahun anggaran ee. bidang? oom kegiatan .ii jeda waktu pelaksanaan rincian pendanaan uraian volume harga jumlah satuan rp.) rp. nawa awan jumlah rp:) benaanenasa, tanggal. disetujui mengesahkan pelaksana kegiatan kepala. nansoo bera pindahan jumlah dari halaman sebelumnya |rumah sita pengeluaran saidokas nagarinagari conan. kecamatan nenek tahun anggaran mo. bidang: oom kegiatan .ii jedbere, ngg iiikepala.o. kecamatan na tahun anggaran ok. bidang: oom kegiatan .ianananament goal .ooo woomiananananannagari . coca. kecamatan nenek tanaka tahun anggaran eco jumlah saldo rp) rp) kumulatif a21 ao lil ille juan tell ille hell aia belts rp. eresanten, ngg .i. mengetahui bendahara nagari, wali co. kecamatan nina tahun anggaran . tanggal uraian pemotongan penyetoran saldo rp ) rp ) rp.) eo uvuvuvua jumlah nan kennel coca. kecamatan nenek tanaka tahun anggaran . bulan bank cabang rek. tanggal uraian bukti penarikan biaya tpa saksi transaksi transaksi setoran bunga bank pajak apurnistrasi saldo rp.) rp.) rp. rp.) rp. aa. ass. . . ss. awal' total transaksi bulanan total transaksi kumulatif sesameformatkode uraian jumlah jumlah lebih ket. rekan anggar kurang rp.) asi rp.) rp) too pendapatan 'oo| j1lal| pendapatan asti nagari ) | j1lal1| hasil usaha ike, gotong royong nagari yang sah till pendapatan transfer ' dana nagari bagian dari hasil pajak use kabupaten kota alokasi dana nagari bantuan keuangan bantuan provinsi blind dan kota bea pendapatan lainlain hibah dan sumbangan tidak mengikat nagari yang sah ijumlahpendapatan ) o| till hanya lol paser pemerintahan nagari ane tunjangan (2jali| belanja pegawai: oo dllirenetasian merah kepala nagari dan perangkat lo. tunjangan kepala nagari dan perangkat l ruangan bep pop |1l2| operasional perkantoran |. lo. belanja barangan jasa lo. | alat tulis kantor bendapos to. nana atribut pakaian dinas lo. ho. alat dan bahan kebersihan perjalanan dinas lo. ho. pemeliharaan lo. air, listrikdasn telepon li bogor lo. dek tea bea nn. belanja model lo. i komputer lo. melawan kursi mest to. bee aaa tea bea intl lo. lo. loo. lo. operasional bpd belanja barang dan jasa ili arr too penggandaan konsumsi rapat @stsnrareerromenee oh. aaa tea tea '2lala| operasional rt rw |. belanja barang dan jasa lo. nae sa. penggalan konsumsi rapat lo. lo. bee aaa tea bea ilt ih. |. loo. labmbansunanmagari pembangunan nagari |2l1l perbaikan salurantrigasi lo. lo. belanja barang dansa lo. lo. uupahkeja li bogor to. dstaorenanamm |2l1| belanja modal lo. saat. . materil too ole ast.o nn. nagari alves jasa |l upahkeja lll motor lo. ne belanja modal: il. lll apa lo. lll pasir lo. lo. ll ast.c lo. iii. lo. lo. lo. kki koma senna mi. lo. lo. ho. bidang pembinaan ulama lol ketentraman dan ketertiban belanja barang dan jasa: lo. honor pelatih konsumsi lo. bahan pelatihan po. aan il. lo. ho. kegiatan. oo. lo. lll ln. lo. bidang pemberdayaan asah pop nagari dan perangkat case ser jasa: honorpelatih po. konsumsi lo. bahanpelatihan ill ml. lo. pep, aan bidang tak terduga |. ho. ans, biasa jasa: li bonortm lo. lo. l konsumsi lo. aa. st.o xx. too tuo kegiatan. dea (guam belanja oto sure busy dberrsir pembiayaan o| penerimaan pembiayaan jalal (spa cadangan mia esa tenannnn berani yang pisahkan grumman rp) poo dea pengeluaran llattaman sel dan cadangan bli nagari human (rp) tea disetujui oleh wali nagari ttd |
anna peraturan gubernur sumatera barat nomor tahun tentang uraian tugas pokok dan fungsi dinas lingkungan hiduplingkungan hidup provinsi sumatera barat. kepala dinas adalah kepala dinas lingkungan hiduplingkungan hidup, cc. pembinaan dan fasilitasi bidang lingkungan hidup, pelaksanaan tugas bidang kesekretariatan dinas, tata lingkungan penataan hukum lingkungan, pengelolaan sampah, limbah dan peningkatan kapasitas, serta pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup, dan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikanpenetapan program kerja dan rencana pembangunan bidang lingkungan hiduplingkungan hiduptata lingkungan, bidang pengelolaan sampah, limbahtata usahatata usahatata usaha,tata lingkungan bidang tata lingkuajian dampak lingkungan, kebijakan wilayah dan sektor dan pemeliharaanajian dampak lingkuwilayah dan sektongkoordinasikan kota, melaksanakan pembinaan dan verifikasi permohonan rekomendasi lisensi komisi penilai analisis mengenai dampak lingkungan andai) kab kota, melaksanakan, teknis, koordinasi dan sinkronisasi pemuatan perencanaan pengelolaapkan bahan rumusan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup apple) tingkat provinsi, menentukan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup skala provinsi, il. melaksanakan koordinasi, oo.upaten kota, teknisupaten kota, aa. memfasilitasi penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman skala provinsi, bb.mengembangkan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hi, dan cc. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. bidang tata lingkungan membawahikajian dampakajian dampak lingkungan. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi kajian dampak lingkungan mempunyai fungsi sebagai berikut pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang kajian dampak lingkungan, pelaksanaan kebijakan bidang kajian dampak lingkungan, dan cc. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kajian dampak lingkungan. uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada dan meliputi koordinasihidup amdal), upaya pengelolaan lingkungan hidup ukl)dokumenupaten kota, melaksanakan pembinaan dan verifikasi permohonan rekomendasi lisensi komisi penilai amdal kab kota, memfasilitasilaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi kajian dampak lingkungan, melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait, dan j . melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. seksi kebijakan wilayah dan sektwilayah dan sektor. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi kebijakan wilayah dan sektor mempunyai fungsi sebagai berikut pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang kebijakan wilayah dan sektor, pelaksanaan kebijakan bidang kebijakan wilayah dan sektor, dan cc. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kebijakan wilayah dan sektor. uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada dan meliputinyiapkan bahan rumusan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan apple tingkat provinsi, menentukan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup skala provinsi, mengkoordinasikan hidup, kota, m.melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi kebijakan wilayah dan sektor, melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait, dan oo. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. seksi pemeliharameliharaan lingkungan, pelaksanaan kebijakan bidang pemeliharaan lingkungan, dan pelaksanaan kota, memfasilitasi penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman skala provinsi, dan mengembangkan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hi, melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi pemeliharalolaan sampah, limbahgelolaan sampah, limbah dan peningkatan kapasilolaan samplimbah b3merumuskan strategi dan kebijakan'enyelenggarakan pengkajian dan perumusan program kerja seksi limbah b3, melaksanakan perizinan pengangkutan limbah menggunakan alat angkut roda (tiga) lintas kab kota dalam provinsi sumatera barat, oo.laksanakan pemantauannyelenggarakan pengkajian dan perumusan program kerja seksi peningkatan kapasitasdukung pelaksanaan program pemberian penghargaan tingkat nasional, menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup dalam rangka peningkatan kapasitas untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah propinsi, mengembangkan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup, dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. bidang pengelolaan sampah, limbah dan peningkatan kapasitas membawahilolaan sampah. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi pengelolaan sampah mempunyai fungsi sebagai berikut pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang pengelolaan sampah, pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan sampah, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan sampah. uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada dan meliputi perumusan strategi dan kebijakan teknislimbah b3. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi limbah mempunyai fungsi sebagai berikut pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang limbah b3, pelaksanaan kebijakan bidang limbah b3, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang limbah b3. uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada dan meliputi melaksanakan perizinan pengangkutan limbah mengunakan alat angkut roda (tiga) lintas kab kota dalam provinsi sumatera barat,mantau laksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi limbah b3, dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. seksi peningkatan kapasitassebagai berikut: pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang peningkatan kapasitas lingkungan hidup, pelaksanaan kebijakan bidang peningkatan kapasitas lingkungan hidup, dan pelaksanaana.h.yiapkan sarana dan, melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi peningkatan kapasitas lingkungan hidup, aa. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait, dan bbcemaran lingkungan, kerusakan lingkungan danmaran lingkuusakdan perumusan program kerja bidang pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan dan pendapatan hukum lingkungan, bpencemaran lingkungan hidup, kerusakan lingkungan hidup, dlaksanaan penyelesaian sengketa dan pengaduan, penegakan hukum dan pendapatan hukum lingkungan, dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup membawahi seksi pencemaran lingkungan, seksi kerusakan lingkungan, dan seksi penyelesaian sengketa, dan penegakan hukumcemaran lingkungan. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi pencemarcemaran lingkungan, pelaksanaan kebijakan bidang pencemaran lingkungan, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pencemaran lingkungan. uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada dan meliputi melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi sesuai dengan kewenangan, melaksanakan pemantauan kualitas air skala provinsi dan udara, pengkajian penentuan baku mutu lingkungan dan baku mutu sumber pencemar, melaksanakan pengawasan produksi bersih dan tekonologi lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan skala provinsi, melaksanakan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) pada media lingkungan yang berdampak pada lintas daerah kabupaten kota dalam (satu) daerah provinsi, melaksanakan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) pada media lingkungan yang dampaknya lintas kabupaten kota, mengembangkan sistem informasi kondisi, potensi dampak, sebaran dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran lingkungan hidup kepada masyarakat dan pemerintah kabupaten kota, menyusun kebijakan teknis pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi, melaksanakan pembinaan, fasilitasi dan koordinasi dalam pengendalian pencemaran lingkungan hidup kabupaten kota, melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi pencemarusakankerusakan lingkungan. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi kerusakkerusakan lingkungan, pelaksanaan kebijakan bidang kerusakan lingkungan, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kerusakan lingkungan. uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada dan meliputi menentukan kriteria baku kerusakan lingkungan, melaksanakan pemantauan dan pengawasan sumber kerusakan lingkungan institusi dan non institusi sesuai dengan kewena pada lahan akses terbuka sesuai kewenangan, melaksanakan pembinaan, fasilitasi dan koordinasi dalam pengendalian kerusakan lingkungan hidup kabupaten kota melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi kerusakelesaian sengketa, dan penegakan hukumseksi penyelesaian sengketa, dan penegakan hukumyelesaian sengketa, dan penegakan hukum lingkungan, pelaksanaan kebijakan teknis bidang penyelesaian sengketa, dan penegakan hukum lingkungan, dan pelaksanaanusun kebijakan teknisina, melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi penyelesaian sengketa dan penegakan hukumingdaerah nomor tahun tentang perpustakaan,idalam maupun digubernur ini dibentuk dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perpustakaan, menjamin pengelolaan dan pengembangan perpustakaan daerah yang berkualitas, berintegritas dan berkesinambungmemberikan pedoman dalamteristik budaya daerah, memberikan pedoman dalamdan memberikan informasi yang terbuka mengenai penyelenggaraan perpustakaan. ruang lingkup yang diatur dalam peraturan gubernur ini meliputi: pembentukan, jenis dan penyelenggaraan perpustakaan, tenaga perpustakaan, cc. penghargaan, pembinaan dan pengawasan. bab pembentukan, jenisprovinsi. laporan sebagaimana dimaksud pada meliputi identitas perpustakaan, jumlah koleksi, jumlah pustaka, jumlah anggota, sarana dan prasarana, ketenagaan, pendanaan, struktur organisasi, layanan, dan kerja sama. bagian kedua kewajiban penyelenggara perpustakaan setiap sekolah berkewajiban: mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi infomasi dan komunikasi, mengalokasikan dana: dandan cc. perpustakaan sekolah madrasah. bagian keempat penyelenggara perpustakaanuntukrpustakaan khususiii kewajiban penyelenggara perpustakaan penyelenggara perpustakaan pemerintah provinsibab standar, tenaga ahli bidang perpustakaan dan kepala perpustakaan memiliki tugas pokok,pada diselenggarakan oleh perpustakaan nasional atau lembaga lapekerjaan fungsional yang dilaksanakan pustakawan serta melaksanakan fungsiperpustakaan lainnya. tenaga teknis perpustakaan sebagaimana dimaksud pada merupakantenaga non pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsiperpustakaan. tenaga non pustakawan sebagaimana dimaksud pada terdiri atas tenagateknis komputer, tenaga teknis audio visual, tenaga teknis ketatausahaan, danpenghargaan bagian kesatu penghargaan kebudayaan kegemaran membaca kebudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui gerakanmberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan gubernur bagian kedua mekanisme seleksi dan bentuk penghargaanbab pembinaan dan pengawasan bagian kesatu pembinaan pembinaan perpustakaan dilaksanakan oleh perpustakaan provinsi meliputi kelembagaan, sumber daya manusia,sarana prasarana, koleksi, layanan, anggaran, promosi, minat baca, kerjasama sistem jejaring perpustakaan, dan teknologi informasi. bentuk pembinaan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam antara lain berupa bagian kedua pengawasan pengawasan penyelenggaraan perpustakaan dilakukan oleh perpustakaan provinsi. pengawasan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui supervisi, evaluasi dan pelaporan. pengawasan dilakukdibuat secara berkala dengan mengacu pada hasil supervisi yang sudah dilaksanakan dan disampaikan kepada pemerintah daerah. pelaporan berfungsi sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan perpustakaan. bab viidan penyelenggara perpustakaan yang melanggar ketentuan dan berupa: teguran lisan, teguran tertulis, dan pemberhentian bantuan pembinaandaya gubernur kalimantan barat, ttd sutarmidji diundangkan pontianak pada tanggal #gw1uy sekretaris daerah provinsi kalimantan barat, ttd akuditetapkan kode etik pelaku pengadaan barang jasa lingkungan pemerintah provinsikode etik pelaku pengadaan barang jasa dng pemrakarsa nan mean meme enennnngpn lansia din pelan lapan ann ppn arena bnn ann area manna were monoton snn sas nesssssnlun sngkat daerah awan sekda hukum pemrakarsa hama sian ten era memutuskan menetapkan peraturan gubernur kalimantan barat tentang kode etik pelaku pengadaan barang jasairo pengadaan barang dan jasa yang selanjutnya disebut biro adalah biro pengadaan barang dan jasa sekretariat daerah provinsi kalimantan barat yang menyelenggarakan tugas dan fungsi ukpga daerah. kepala biro pengadaan barang dan jasa yang selanjutnya disebut kepala biro adalah kepala biro pengadaan barang dan jasa sekretariat daerah provinsi kalimantan barat yang juga menjalankan tugas dan fungsi sebagai kepala unit kerja pengadaan barang jasa. aparat pengawasanlenggara pengadaan barang jasa yang selanjutnya disebut penyelenggara pbj adalah semua personeroses pengadaan barang jasa. pelaku pbj adalah pengguna anggaran pa), kuasa pengguna anggaran kpa), pejabat pembuat komitmen ppk), kelompok kerja pokja) pemilihan, agen pengadaan, dan seluruh personel ukpga. kode etik pelaku pbj yang selanjutnya disebut kode etik adalah norma perilaku pelaku pbjmerintah provinsiyang dibiayai dengan apbd yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. eusegassa dawai sos tan penyedia barang jasa pemerintah yang selanjutnya disebut penyedia.anaban saksi adalah seseorang yang dapat memberikan keterangan guna. kepentingan pemeriksaan tentang suatu pelanggaran kode etik yang. didengar sendiri, dilihat sendiri, dan dialami sendiri. aras pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan atau tertulis yang disertai . permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada kepala biro yang .. biro, penyelenggara dan pengelola pengadaan barang jasa atau pihak lain. mad majelis pertimbangan kode etik penyelenggara pengadaan barang jasa. yang selanjutnya disebut majelis pertimbangan kode etik adalah majelis. yang bertugas menilai norma perilaku pelaku pengadaan barang jasa. pan seni pan peraturan gubernur ini disusun dengan maksud sebagai pedoman perilaku. bagi pelaku pbj. konsultasi, dan jasa lain yang terkait. men bab prinsip pengadaan barang jasa . pan anna asa pelaku pengadaan barang jasa dalam melaksanakan pekerjaannya menerapkan prinsip prinsip sebagai berikut: karo perangkat daerah asisten serta haa hukum pemrakarsa lai inna bea efisien, asi efektif, nagari cc. transparan, bsa terbuka, dena bersaing, adil dan tidak diskriminatif, dan insan akuntabel. efisien sebagaimana dimaksud pada huruf pad: efektif sebagaimana dimaksud pada huruf pad. semua: ketentuan dan informasi pengadaan barang jasa bersifat jelas dan dapat" diketahui oleh penyedia barang jasa yang berminat serta masyarakat pada umumnya, ata terbuka sebagaimana dimaksud pada huruf pengadaan .bersaing sebagaimana dimaksud pada huruf.diperoleh barang jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tanpa 'intervensi yang mengganggu terciptanya. mekanisme pasar dalam pengadaan barang jasa, ken ena adil dan tidak diskriminatif sebagaimana dimaksud pada huruf: kenang ben akuntabel sebagaimana dimaksud pada huruf harus sesuai.li beta nana aka kode etik bagian kesatu nilai nilai dasar snake kode etik bagi pelaku pbj disusun dalam rangka menjaga integritas, kehormatan, dan martabat profesi pengadaan barang jasa dengan menjunjung tinggi nilai nilai dasar. nan nilai nilai dasar dalam kode etik sebagaimana dimaksud padaberusaha untuk meningkatkan kompetensi dan martabat profesi pengadaan barang jasa, ona melakukan kegiatan pengadaan barang jasa sesuai peraturan, kaidah, kompetensi dan kewenangan, "an: dan han menegakkan kehormatan, integritas dan martabat profesi penyelenggara pengadaan barang jasa serta tidak kompromi terhadap korupsi, kolusi dan nepotisme: bagian kedua nan pian kewajiban dan larangan setiap pelaku pbj wajib mematuhi taat pada kode etik yang meliputi: bertakwa kepada tuhan yang maha esa: bee mengembangkan sikap saling menghormati dan kesantunan untuk: mendukung terciptanya kondisi kerja yang kondusif: cc. menghargai perbedaan pendapat, terbuka terhadap kritik. dan saran yang membangun, han cermat dalam bertindak dan mengambil keputusan: ben patuh dan konsisten terhadap kebijakan dan standar operasional pee prosedur yang telah ditetapkan: nan sek menggunakan sistem informasi aplikasi yang sudah tersedia dalam melaksanakan pemilihan penyedia barang jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, 2g. menolak keputusan, kebijakan, atau instruksi: atasan. yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku: ken ata disiplin dalam bekerja, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan setiap tugas yang diberikan, kenapa ata pentaferi pengadaan barang jasa, tan bekerja secara professional, mandiri, dannan aankaro perangkat daerah serapan$ sewa hukum pemrakarsa map menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan ana para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak. langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak. sehat dalam. pengadaan barang jasa, nan man menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran. keuangan negara dalam pengadaan barang jasa: bea oogtlaku pbjikena dana menggunakan fasilitas sarana kantor untuk kepentingan pribadi, kelompok dan atau pihak lain: lan. luar jam kerja: panopd: dan bea den melakukan intervensi dan penyalahgunaan wewenang secara langsung maupun tidak langsung antar penyelenggara pengadaan barang jasa maupun dalam proses pengadaan barang jasa: karo perangkat daerah ser sewa hakan hukum teu na tempat kedudukan workshop penyedia barang jasa: tempat kedudukan dalam rangka penanganan kasus penyedia barang jasa: dan tempat kedudukan yang disyaratkan secara jelas dalam kontrak penyedia barang jasa. pelakulaku usaha dan atau penyedia terkait dengan pengadaan barang jasa baik direncanakan maupun tidak direncanakan. s5)lakumajelis pertimbangan kode etik bagian kesatu mana kedudukan, tugas, kewenangan dan tanggung jawab paragraf kedudukan belut majelis pertimbangan kode etik bersifat adoc sebagai komisi kode etik penyelenggara pbj berkedudukan bawah dan bertanggungjawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah. pena ea: paragraf nan banana tugas nan bana majelis pertimbangan kode etik mempunyai tugas melaksanakan pengawasan. atas perilaku pelaku pbj berdasarkan kode etik sebagaimana dimaksud tenan dalam dan uan paragraf kewenangan ka:laku pbj, karo perangkat daerah larsepmi hukum pemrakarsa maa menerima pengaduan keluhan dari penyedia barang jasa, ukpga, perangkat daerah dan atau masyarakat terkait dugaan pelanggaran.laku pbj dan pihak terkait seperti pelapor dan saksi: ben menilai ada tidaknya pelanggaran kode etik oleh pelaku'laku pbj). memberikan rekomendasi pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pelaku pbj untuk ditetapkan oleh cw, gubernur atau pejabat yang diberikan kewenangan untuk memberikan hukuman bagi pelaku pengadaan barang jasa, membuat rekomendasi dan melaporkan kepada api apabila laporan. pelanggaran kode etik diduga mengandung unsur yang merugikan negara, dan mas beban melaporkan hasil pelaksanaan tugas, wewenang, dan.laku pbj bersifat. rahasia. paragraf kelana dana tanggung jawab dianatas perilaku pelaku pbj berdasarkan kode terlaksananya penerapan kode etik pada setiap pelaksanaan tugas seluruh pelaku pbj, dan psa ane terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelesaian pengaduan atas perilaku pelaku pbj. san perangkat daerah asisten sewa kana rukun pemrakarsa naa paragraf susunan keanggotaan keanggotaan majelis pertimbangan kode etik berjumlah gasal yang terdiri dari unsur inspektorat provinsi, unsur badan kepegawaian daerah provinsi, unsur biro hukum dan unsur biro pengadaan barang dan jasa sekretariat daerah provinsi, dengan susunan sebagai berikut: (satu) orang ketua merangkap anggota dijabat secara ex officio oleh inspektur, (satu) orang sekretaris merangkap anggota dijabat oleh sekretaris inspektorat, dan cc. (tiga) orang anggota yang terdiri dari: unsur badan kepegawaian daerah. unsur biro hukum. unsur biro pengadaan barang dan jasa. bagian kedutea dengan keputusan gubernur. kain anapensiun: aha mengundurkan diri: tan dimutasi atau diberhentikan dari jabatan: tidak dapat melaksanakan tugas karena sakit menahun: pane naa meninggal dunia: dan atau menjadi tersangka dan atau terdakwa. pengganti anggota majelis pertimbangan kode etik yang diberhentikanhukum pemrakarsa men bagian ketiga tannabaik, data: bam mengarsipkan hasil sidang dan keputusan sidang majelis pertimbangan kode etik, bag menyusun laporan majelis pertimbangan kode etik, dan atau ann melaksanakan tugas lain yang diberikan olehditetapkan dengan keputusan gubernur. bab penegakan kode etik pena nan bagian kesatu pan nan tata cara pengaduan dan atau pelaporan, pemanggilan dan pemeriksaan. masyarakat, perangkat daerah, media massa dan atau pihak lain dapat akan: melaporkan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh. laporan dan atau pengaduan terhadap adanya dugaan pelanggaran kode batan etik paling sedikit harus memuat: ana identitas pelapor, pas uraian masalah yang menjadi dasar laporan: dan cc. alasan diuraikan secara jelas dan rinci beserta alat bukti: dansong ann bnn nee paha karo perangkat daerah v9r9reng tan pemrakarsa ben pemeriksaan atas dasar pengaduan dari masyarakat, perangkat daerah, media massaugaan pelanggaran kode etikpertimbangan kode etik mengadakan rapat yang dipersiapkan oleh sekretariat untuk membahas pengaduan:ihak. sesuai dengan hasil pemeriksaan dan bukti yang ada, majelis. pertimbangan kode etik menetapkan ada atau tidak pelanggaran terhadap kode etik, bea perhukuman disiplin yang diberikan. kepada pelaku pbj yang melanggar, nana keputusan majelis pertimbangan kode etik .dilaporkan kepada. gubernur dengan tembusan kepada wakil gubernur, sekretaris. daerah dan asisten perekonomian dan pembangunan sekretaris daerah untuk diambil keputusan: dan ben gubernur atau pejabat yang ditunjuk menetapkan pemberian hukuman berdasarkan keputusan majelis pertimbangan kode etik. danasn sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf 'g,aro perangkat daerah @seni seung agus hukum pemrakarsa nan per 13x ben pemeriksaan atas dasar temuan oleh majelis pertimbangan kode etik. dan atau hasil temuan lembaga pemeriksa yang dibentuk oleh peraturan perundang undangan dilaksanakuntuk membahas hasil temuan). rapat majelis pertimbangan kode etik membahas dan membuat: kesimpulan apakah hasil temhasil temuan dihentikan dan diberikan penjelasan tertulis terkait hasil temuan tersebutmelakukan: pemanggilan para pihak: pengumpulan bukti dan saksi. pemeriksaan bukti dan saksi, dan. kaskode etik yang dilakukan oleh pelaku pbj, weh menkeputusan majelis pertimbangan kode etik dilaporkan kepada gubernur untuk diambil keputusan, dan putusan majelis pertimbangan kode etik. pada huruftata cara pemanggilan dan pemeriksaan terlahir majelis pertimbangan kode etik memanggil secara tertulis pelaku pbj yang diduga melakukan pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud dalam huruf untuk dilakukan pemeriksaan. karo perangkat daerah margin sean kana bia buku pemrakarsa sara pesan aka'setelah diterimanya laporan. tealakusebagaimana dimaksud pada pelaku pbj tetap tidak hadir, maka dianggap telah melanggar kode etik. dan pra. kepada kepala biro agar pelaku pbj dikenakan sanksi. sena majelis pertimbangan kode etik dalam .laku pbj yang diduga. melakukan pelanggaran kode etik dan majelis pertimbangan kode etik. pelakubnn ben bnn pelaku pbj yang diperiksa tidak bersedia menjawab pertanyaan yang tangian ketiga bea jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku pbj yang melakukan pelanggaran: mea hukum pemrakarsa man sanksi moral berupa permohonan maaf secara tertulis karena telah melakukan pelanggaran: bean masa sanksi administrasi berupa: teguran lisan: bea pernyataan tidak puas, san penurunan pangkat setingkat lebih rendah, dan rekomendasi mutasi dari majelis pertimbangan kode etik. pelaku pbj yang telah dikenakan sanksi moral namun tidak bersedia menyampaikan permohonan "maaf secara tertulis, dapat dijatuhi hukuman disiplin ringan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.kode etik pengadaan balsanak bkalimantan barat. haa dua pada tanggal ape bor gubernur kalimantan barat, diundangkan pontianak pada tanggal api ngs san sekretaris daerah provinsi kalimantan barat, al. leysandri gedaerah sumatera barat.tenaga kerja dan transmigrasifasilitasi bidang tenaga kerja dan transmigrasi lingkup provinsi dan kabupaten kota, pelaksanaan kesekretariatan dinas, pelaksanaan tugas yang lain diberikan oleh gubernurtenaga kerja dan transmigraslatihan dan penempatan tenaga kerja, bidang hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan, bidang transmigras: dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. sekretariat, membawahi:rogramil. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinanlatihan kerja, informasi pasar kerja dan penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja dan peningkatan produktivitas. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerjtihan kerjformasi pasar kerja dan penempatan tenaga kerjdan penempatan tenaga kerja, melaksanakan koordinasi dan fasilitasi bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja, melaksanakan promosi informasi akreditasi kepada lembaga pelatihan kerja, melaksanakan akreditasi lembaga pelatihan kerja, melaksanakan pembentukan komite akreditasi lembaga pelatihan kerja, melaksanakan penyiapan sensor akreditasi, melaksanakan pemantauan dan evaluasi status akreditasi lembaga pelatihan, melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi pbk): melaksanakan penyelenggaraan program pelatihan dan pemasangan, melaksanakan penyiapan instruktur dan tenaga pelatihan, melaksanakan pengukuran produktivitas tingkat daerah, il. melaksanakan promosi peningkatan produktivitas, m.melaksanakan promosi doo. melaksanaemberian rekomendasi izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta skala provinsi, melaksanaklaksanakan penyiaplaksanakan perpanjangan rencana penggunaan tenaga kerja asing rata) dan lokasi kerja dalam (satu) daerah, melaksanakan penerbitan perpanjangan izin menggunakan tenaga kerja asing ita) yang lokasi kerja lebih dari kabupaten kota dalam (satu) daerah, melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja, dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja, membawahi seksi pelatihan kerja, seksi informasi pasar kerja dan penempatan tenaga kerja,dan seksi perluasan kesempatan kerja dan peningkatantihan kerja. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi pelatihan kerja mempunyai fungsi sebagai berikut pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang pelatihan kerja, pelaksanaan kebijakan bidang pelatihan kerja, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pelatihankerja, menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi bidang pelatihan kerja, menyiapkan bahan pelaksanaan promosi informasi akreditasi kepada lembaga pelatihan kerja, menyiapkan bahan pelaksanaan akreditasi lembaga pelatihan kerja, menyiapkan bahan pembentukan komite akreditasi lembaga pelatihan kerja, menyiapkan bahan penyiapan sensor akreditasi, menyiapkan bahan pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi pbk), melaksanakan analisis kebutuhan pelatihan berbasis kompetensi, menyiapkan sarana dan prasarana pelatihan berbasis kompetensi, menyiapkan calon peserta pelatihan kerja berbasis kompetensi, menyiapkan bahan penyelenggaraan program pelatihan dan pemasangan, il. menyiapkan bahan penyiapan instruktur dan tenaga pelatihan, melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pelatihan kerja, dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan. seksi informasi pasar kerja dan penempatan tenagaformasi pasar kerja dan penempatan tenaga kerja. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi informasi pasar kerja dan penempatan tenaga kerja mempunyai fungsi pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan umum bidang informasi pasar kerja dan penempatan tenaga kerja, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi bidang informasi pasar kerja dan penempatan tenaga kerja, dan pelaksanaan pembinaan dan evaluasi bidang informasi pasar kerja dan penempatan tenagainformasi pasar kerja dan penempatan tenaga kerja, menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi bidang informasi pasar kerja dan penempatan tenaga kerja, menyiapkan bahan, menyiapkan bahan pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam pelayanan antar kerja, menyiapkan bahan pelaksanaan perantaraan kerja dalam pelayanan antar kerja, mengklasifikasikan kelengkapan persyaratan penerbitan izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta kabupaten kota dalam (satu) daerah, menyiapkan bahannegeri (dalam hubungan kerja dan diluar hubungan kerja), menganalisis dokumen pengesahan perpanjangan rencana penggunaan tenaga kerja asingyiapkan sarana dan prasarana untuk melakukan pelayanan pengesahan perpanjangan rencana penggunaangklasifikasikan penerbitan perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing yang lokasi kerja lebih dari (satu) daerah kabupaten kota dalam (satu) daerah, menyiapkan sarana dan prasarana terkait penyebarluasan informasi syarat dan mekanisme bekerja luar negeri pada pemerintah daerah kabupaten kota, menyiapkan bahnyiapkan bahan penyiapan sumber daya manusia untuk melaksanakan pelayanan pemulangan dan kepulangan tenaga kerja indonesia, melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang informasi pasar kerja dan penempatan tenaga kerja, dan oo. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan. seksi perluasan kesempatan kerja dan peningkatan produktivuasan kesempatan kerja dan peningkatan produktivitas. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi perluasan kesempatan kerja dan peningkatan produktivitas mempunyai fungsi pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang perluasan kesempatan kerja dan peningkatan produktivitas, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi bidang perluasan kesempatan kerja dan peningkatan produktivitas, dan cc. pelaksanaan pemantauan dan evaluasiluasan kesempatan kerja dan peningkatan produktivitas, menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi bidang perluasan kesempatan kerja dan peningkatan produktivitas, menyiapkan bahan promosi perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat, menyiapkan bahannyiapkan bahan pelaksanaan perantaraan kerja dalam mendorong perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat, menyiapkan bahan promosi peningkatan produktivitas, menyiapkan bahan pengukuran produktivitas tingkat daerah provinsi, menyiapkan sumber daya yang dibutuhkan dalam pengukuran produktivitas tingkat daerah provinsi, melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang perluasan kesempatan kerja dan peningkatan produktivitas, dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinrencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi bina syarat kerja dan jaminan sosial tenaga kerja, hubungan industrial dan kelembagaan, perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan. untuk menyelenggarpenyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang syarat kerja dan jaminan sosial tenaga kerja, penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang hubungan industrial dan kelembagaan, dan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidangrlindungan dan pengawasan tenaga kerja, melaksanakan koordinasi dan fasilitasi bidang perlindungan dan pengawasan tenaga kerja, melaksanakan koordinasi pelayanan bidang pengawasan norma kerja, jaminan sosial, perempuan dan anak serta penegakan hukum ketenagakerjaan, melaksanakan verifikasi pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama pkb): mengoordinasiklaksanakan pembinaan syarat kerja, upah dan jaminan sosial tenaga kerja, menyiapklaksanakan pengembangan sistem pengupahan dan fasilitas pembinaan jaminan sosial tenaga kerja, melaksanak, melaksanaklaksanakan pembentukan dan pemberdayaan lembaga kerja sama bipartita perusahaan, il. melakslaksanakan pembinaan, penyuluhan, bimbingan dan monitoring hubungan industrial, melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang pengawasan norma, jaminan sosial, perempuan dan anak, oo. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan, dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. bidang hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan membawahi seksi bina syarat kerja dan jaminan sosial tenaga kerja seksi hubungan industrial dan kelembagaan, dan seksi perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaanbina syarat kerja dan jaminan sosial tenaga kerjayarat seksi bina syarat kerja dan jaminan sosial tenaga kerja mempunyai fungsi pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis syarat kerja dan jaminan sosial tenaga kerja, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi syarat kerja dan jaminan sosial tenaga kerja, dan pelaksanaan pembinaan dan evaluasi syarat kerja dan jaminan sosialbidang syarat kerja, pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja, menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi bidang syarat kerja, pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja, menyiapkan bahan pembinaan syarat kerja, upah dan jaminan sosial tenaga kerja, menyiapkan bahnyiapnyiapkan bahan pengembangan sistem pengupahan dan fasilitas pembinaan jaminan sosial tenaga kerja, menyiapkan bahan pelaksana: menganalisis dokumen pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama pkb): melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang syarat kerja, pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja, dan j . melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan. seksi hubungan industrial dan kelembagindustrial dan kelembagaan. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi hubungan industrial dan kelembagaan mempunyai fungsi pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis hubungan industrial dan kelembagaan, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pembinaan hubungan industrial dan kelembagaan, dan cc. pelaksanaan pembinaan dan evaluasi hubungan industrial dan kelembagahubungan industrial dan kelembagaan, menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi bidang hubungan industrial dan kelembagamenyiapkan bahan pembentukan dan pemberdayaan lembaga kerja sama bipartita perusahaan, menyiapkan bahyiapkan bahan pembinaan, penyuluhan, bimbingan dan monitoring hubungan industrial. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang hubungan industrial dan kelembagaan, dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. seksi perlindungan dan pengawasan ketenagakerjdan pengawasan tenaga kerja. untuk menyelenggar: pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis perlindungan dan pengawasan tenaga kerja, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi perlindungan dan pengawasan tenaga kerja, dan pelaksanaan pembinaan dan evaluasibidang perlindungan dan pengawasan tenaga kerja, menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi bidang perlindungan dan pengawasan tenaga kerjanyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan bidang pengawasan norma kerja, jaminan sosial, perempuan dan anak, menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan bidang penegakan hukum ketenagakerjaan, melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perlindungan dan pengawasan tenaga kerja yanglaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. bagian keenam bidang transmigrasi bidang transmigriapan permukiman transmigrasi, penataan dan persebaran penduduk dan:iapan permukiman transmigrdan persebaranekonomi sosial budaya kawasan transmigraransmigrasi, melaksanakan fasilitasi perencanaan kawasan transmigrasi, melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyediaan lahan untuk pembangunan transmigrasi yang berada pada (dua) kabupaten atau lebih, melaksanakan fasilitasi penyelesaian permasalahan pembangunan infrastruktur kawasan transmigrasi, melaksanakan fasilitasi penyelesaian sertifikat lahan transmigrasi, melaksanakpelaksanaan tugas bidang transmigrasi, j . melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. bidang transmigrasi membawahi: seksi penyiapan permukiman transmigrasi, seksi penataan dan persebaran penduduk,:dan seksi pengembangan ekonomi, sosial dan budaya kawasransmigrasi. seksi penyiapan permukimiapan permukiman transmigrasi. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi penyiapan permukiman transmigrasi mempunyai fungsi: pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang penyiapan permukiman transmigrasi, pelaksanaan kebijakan bidang penyiapan permukiman transmigrasi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penyiapan permukimyiapan permukiman, menyiapkan bahan fasilitasi perencanaan kawasan transmigrasi, menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi penyediaan lahan untuk pembangunan transmigrasi yang berada pada kabupaten atau lebih, menyiapkan bahan fasilitasi penyelesaian permasalahan pembangunan infrastruktur kawasan transmigrasi, menyiapkan bahan fasilitasi penyelesaian sertifikat lahan transmigrasi, menyiapkan bahbidang penyiapan permukiman, dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan. seksi penataan dan persebarantaan dan persebaran penduduk. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi penataan dan persebaran penduduk mempunyai fungsi: pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang penataan dan persebaran penduduk, pelaksanaan kebijakan bidang penataan dan persebaran penduduk, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penataan dan persebaran pendudukrumusan penataan dan persebaran penduduk dalam rangka pelaksanaan transmigrasi antar kabupaten dalam provinsi dan antar provinsi antara daerah asal dengan daerah tujuan, menyiapkan bahan pelaksanaan penilaian layak huni satuan permukiman transmigrasi bersama unit kerja terkait yang menangani ketransmigrasian kabupaten, menyiapkan bahan rekomendasi siap terima penempatan stp) transmigran, menyiapkan bahan fasilitasi penempatan transmigran dari daerah asal luar provinsi dan daerah asal dalam provinsi daerah tujuan, menyiapkan dan memfasilitasi bimbingan teknis perpindahan transmigrasi, melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penataan dan persebaran penduduk, dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan. seksi pengembangan ekonomi sosial budaya kawasseksi pengembangan ekonomi sosial budaya kawasan transmigrasi mempunyai fungsi: pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang pengembangan ekonomi, sosial dan budaya kawasan transmigrasi, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi bidang pengembangan ekonomi, sosial dan budaya kawasan transmigrasi, dan pelaksanaan pembinaan dan evaluasi bidang pengembangan ekonomi, sosial dan budaya kawaspelaksanaan layanan bantuan pangan transmigrasi, menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi layanan pendidikan, kesehatan dan keluarga berencana, mental spiritual, seni dan budaya satuan permukiman kawasan transmigrasi, menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi pengembangan dan penguatan lembaga pemerintah desa dan kelembagaan masyarakat satuan permukiman kawasan transmigrasi, menyiapkan bahan pengembangan usaha pertanian kawasan transmigrasi, menyiapkan bahan pengembangan kelembagaan ekonomi kawasan transmigrasi, menyiapkan bahan pengembangan dan kemitraan baik pemerintah maupun swasta kawasan transmigrasi, menyiapkan bahan pengembangan sarana dan prasarana kawasan transmigrasi, menyiapkan bahan pengukuran dan evaluasi peningkatan tingkat kesejahteraan transmigran, menyiapkan bahan bimbingan teknis pengembangan ekonomi dan sosial budaya kawasan transmigrasi, il. menyiapkan bahan pelaksanaan komunikasi, informasi, edukasi kie) ketransmigrasian skala provinsi, m.melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang pengembangan ekonomi, sosial dan budaya kawasan transmigrasi, tahun anggaranpresiden nomor tahun tentang perubahan atas peraturan presiden salinan nomor tahun tentang petunjuk teknis dak fisik untuk mengakomodir honorarium tenaga ahli fasilitator dana dak bidang pendidikan, yang belum maka lampiran hurufsalinan: kode rekening sebagaimana dimaksud dalam disusun sebagai berikut: salinan,ebut adalah perangkat daerah provinsi jambi. rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disebut rapiditetapkan dengan peraturan daerah: babi pendahuluan: babi gambaran umum kondisi daerah, babi rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan: babi daerah: bab viii penutup. sistematika rkda.menggunakan rkd tahun dalam melakukan pembahasan rencana kerja dan anggaranh. |
gubernur kalimantan barat peraturan gubernur kalimantan barat nomor tahun tentang koleksi perpustakaan dengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur kalimantan barat, menimbangdalam pengelolaan perpustakaan yang termasuk didalamnya berupa pengelolaan koleksi perpustaka.oleksi perpustakas5enengah atas yang selanjutnya disebut perpustakaan sekol. masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah daerrangkaian kegiatan intelektual yang bersifat kompleks terkait dengan analisis kandungan isi bahan perpustakaan dalam rangka temu kembali informasi. cacah ulang (stock name)penyiaran (wedding) adalah kegiatan mengidentifikasi, memilih, dan mengeluarkan koleksi dari jajarannya sesuai kebijakan pengembangan koleksiruang lingkup peraturan gubernur ini mencakup pengaturan tentang koleksi perpustakaan yang menjadi kewenangan daerah meliputi jenis koleksi: jumlah koleksi, pengembangan koleksi, pengolahan bahan perpustakaan, perawatan koleksi, dan pelestarian koleksi. bab jenis koleksi bagian kesatu perpustakaan provinsi jenis koleksi perpustakaan provinsi disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat daerah untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah. perpustakaan provinsideposit, koleksi khusus (muatan lokal), koleksi langka, naskah kuno, dan jenis koleksi lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakoleksi ber yang dituangkan dalam kebijakan teknis pengembangan koleksi. jenis koleksi perpustakaan provinsi meliputi karya tulis, karya cetak, karya rekam, dan karya dalam bentuk elektronik jenis koleksi perpustakaan provinsi berupa karya tulis sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari koleksi literatur kelabu, manuskrip. jenis koleksi perpustakaan provinsi berupa karya cetak sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari buku dan terbitan berkala. jenis koleksi perpustakaan provinsi berupa karya rekam sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari koleksi audio visual, rekaman video, dan rekaman suara. jenis koleksi perpustakaan provinsi berupa karya dalam bentuk elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf termasuk koleksi digital. selain jenis koleksi sebagaimana dimaksud pada perpustakaan provinsi dapat menambah alat peraga, praktik, dan atau permainan. bagian kedua perpustakaan khusus jenis koleksi perpustakaan khusus antara lain karya cetak, terdiri dari buku, terbitan berkala, karya rekam, terdiri dari rekaman suara, audio visual, dan atau karya dalam bentuk elektronik. perpustakaan khusus menyediakan koleksi terbitan lokal dan koleksi muatan lokal (repository). lingkup koleksi perpustakaan khusus terdiri dari bacaan umum, berbagai disiplin ilmu sesuai kebutuhan pustaka lingkungan lembaga induk dan masyarakat sekitarnya, koleksi referensi, laporan penelitian, jurnal sesuai dengan organisasi induknya, dan literatur kelabu. koleksi referensi paling sedikit terdiri dari ensiklopedia, kamus, buku pedoman, dan indeks. jenis koleksi perpustakaan khusus harus memenuhi kebutuhan pustaka. bagian ketiga perpustakaan sekolah jenis koleksi perpustakaan sekolah meliputi: karya cetak terdiri dari buku teks, buku penunjang kurikulum, buku bacaan, dan buku referensi: terbitan berkala terdiri dari majalah, surat kabar: dan audio visual, rekaman suara, rekaman video, sumber elektronik. koleksi referensi sebagaimana dimaksud pada hurufselain koleksi sebagaimana dimaksud pada perpustakaan sekolah dapat menambah alat peraga, praktik, dan atau permainan. bab iii jumlah koleksi bagian kesatu perpustakaan provinsi jumlah judul koleksi perpustakaan provinsi tipe paling sedikit judul, tipe paling sedikit judul, dan tipe paling sedikit judul. jumlah penambahan judul koleksi perpustakaan provinsi paling sedikit (satu per seratus) per kapita per tahun. persentase penambahan judul koleksi sebagaimana dimaksud pada disesuaikan dengan kebutuhan pustaka. penambahan judul koleksi dilaksanakan dalam rangka pemutakhiran koleksi perpustakaan provinsi. pemutakhiran koleksi sebagaimana dimaksud pada meliputi koleksi terbaru perpustakaan provinsi yang terbit (tiga) tahun terakhir paling sedikit (lima) persen dari jumlah koleksi yang ada pada tahun berjalan. bagian kedua perpustakaan khusus jumlah judul koleksi perpustakaan khusus paling sedikit (seribu) judul. persentase judul koleksi sebagaimana dimaksud pada yang sesuai dengan subjek disiplin ilmu atau kepentingan instansi organisasi induk paling sedikit (enam puluh) persen dari jumlah koleksi keseluruhan. bagian ketiga perpustakaan sekolah perpustakaan sekolah memperkaya koleksi perpustakaan dalam berbagai bentuk media dan format paling sedikitpersentase buku pengayaan dengan perbandingan (tujuh puluh) persen nonfiksi dan (tiga puluh) persen fiksi, dengan ketentuan sebagai berikut s.d. rombongan belajar jumlah buku sebanyak (seribu) judul, s.d. rombongan belajar jumlah buku sebanyak (seribu lima ratus) judul, s.d. rombongan belajar jumlah buku sebanyak (dua ribu judul) judul, dan s.d. rombongan belajar jumlah buku sebanyak (dua ribu lima ratus) judul. perpustakaan sekolah berlangganan paling sedikit (tiga) judul majalah dan (tiga) judul surat kabar. bab pengembangan koleksi bagian kesatu perpustakaan provisi pengembangan koleksi perpustakaan provinsi mengacu pada kebijakan teknis perpustakaan provinsiperpustakaan provinprovinsi melakukan cacah ulang (stock name) dan penyiaran (wedding) koleksi paling sedikit (satu) kali dalam tahun. penyiaran (wedding) sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan mempertimbangkan::koleksi hasil penyiaran sebagaimana dimaksud dalam dilakukan evaluasi oleh tim evaluasi koleksi yang terdiri dari kepala perpustakaan, pustakawan, pejabat pengelola aset, tenaga teknis perpustakaan, serta para pihak terkait. tim evaluasi koleksi sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan oleh kepala perpustakaan dengan tugas dan kewenangan sebagai berikut memutuskan dan menetapkan statusmemutuskan dan menetapkan koleksi perpustakaan yang sudah tidak relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, cc. memutuskan dan menetapkan, dan hasil evaluasi koleksi dituangkan dalam berita acara dan dilakukan penghapusan dari daftar aset perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. tindak lanjut hasil evaluasi koleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf (d), dapat dilakukan hal hal sebagai berikut koleksi perpustakaan yang rusak dan tidak dapat diperbaiki, sertapat dilakukan tindakan pemusnahan, dapat dilakukan pertukaran dengan perpustakaan lain atau dihibahkan kepada perpustakaan yang membutuhkan, serta kelompok masyarakat yang beraktivitas bidang gerakan literasi informasi, dan cc. tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) dituangkan dalam berita acara pemusnahan bap) dan atau berita acara serah terima bast). bagian kedua perpustakaan khusus pengembangan koleksi mengacu pada kebijakan teknis pengembangan koleksi. penambahan koleksi paling sedikit (dua) persen dari jumlah judul yang ada per tahun. kebijakan teknis pengembangan koleksi paling sedikit ditinjau setiap (empat) tahun. kebijakan teknis pengembangan koleksi disusun secara tertulis sebagai pedoman pengembangan koleksi oleh kepala perpustakaan. kebijakan teknis pengembangan koleksi mencakup seleksi, pengadaan, dan penyiaran bahan perpustakaan. perpustakaan khusus melakukan cacah ulang (stock name) dan penyiaran (wedding) koleksi paling sedikit setiap (tiga) tahun sekaligian ketiga perpustakaan sekolah perpustakaan sekolah dapatpersentase penambahan koleksi sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut jumlah koleksi s.d. (seribu) judul penambahan sebanyak persen, jumlah koleksi s.d. (seribu lima ratus) judul penambahan sebanyak persen, atau jumlah koleksi s.d. (dua ribu) judul dan seterusnya penambahan sebanyak persen. perpustakaan sekolah melakukan cacah ulang (stock name) dan penyiaran (wedding) koleksi perpustakaan paling sedikit (tiga) tahun sekali. po. as: koleksi perpustakaan yang sudah tidak relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataub pengolahan bahan perpustakaan setiap bahan perpustakaan yang akan dijadikan koleksi perpustakaan harus melalui proses pengolahan. pengolahan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengngolahan bahan perpustakaan, minimal mencakup kegiatan katalogisasi deskriptif, katalogisasi subjek, penentuan nomor klasifikasi, dan pembuatan identitas fisik bahan perpustakaan. pengolahan bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud padapersepuluhan dewey dewey decimal classification), atau bagan klasifikasi lainnya, pedoman tajuk subjek daftar tajuk subjek perpustakaan nasional): dan pedoman tajuk nama pengarang indonesia petunjuk teknis penentuan kata utama dan lisan untuk tajuk nama pengarang indonesia). bab perawatan koleksisuhu udara. perawatan koleksi sebagaimana dimaksud pada harus dilakukan oleh setiap perpustakaan secara berkala paling sedikit (satu) tahun sekali. perawatan koleksi sebagaimana dimaksud pada meliputi penyimpanan dan konservasi. nm depan. penyimpanan sebagaimana dimaksud pada meliputi penyediaan sarana dan prasarana sesuai standar nasional perpustakaan snp). (s) konservasi sebagaimana dimaksud pada meliputi fumigasi, alih media, cc. perbaikan koleksi: dan penjilidan. bab vii pelestarian koleksi pelestarian koleksi perpustakaanuatu format format lain. pelestarian koleksi sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh perpustakaan provinsi. perpustakaan provinsi melakukan pelestarian terhadap koleksi deposit sebagai hasil pelaksanaan undang undang serah simpan karya cetak dan karya rekam, koleksi langka, koleksi yang memuat budaya daerah, naskah kuno milik daerah. dalam hal pengalihmediaan sebagaimana dimaksud pada bertujuan sebagai upaya pelestarian kandungan isi koleksi perpustakaan untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. bab viii pendanaan segala pendanaan yang ditimbulkan dalam melaksanakan peraturan gubernur iniyang ditimbulkan dalam melaksanakan peraturan gubernur iniigg gubernur kalimantan barat, ttd sutarmidji diundangkan pontianak pada tanggal hinanta gubernur kalimantan barat peraturan gubernur kalimantanbarat, menimbang bahwa dalam penerimaan peserta didik baru harus memenuhi asas keadilan:asisten sekda pemrakarsa tek cnn ina unduh nanang neta nan nata kur sen thn lara akun era ann run nan seakan sbupaten kota adalah kabupaten kotakaro perangkat darah ang lmeemi guru eni dea toesatuaneraturan gubernur ini disusun bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi warga negara usia sekolah dalamnaan akuntabel, yaitu dan slb yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. ang lai bagian kedua naa lara persyaratan ala bean haagtanggal julitahun berjalan, dan gea memiliki ijazah smp sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas sembilan) smp sederajat. kaga persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria: bea menyelenggarakan pendidikan khusus, menu menyelenggarakan pendidikan layanan khusus, dan maa berada daerah tertinggal, terdepan dan terluar. sesfase penerimaan peserta didik baru kelas (sepuluh). bea bei hai ben pemenuhan persyaratan kepemilikan 'jatdikaro perangkat daerah saran sumba: hukum pemrakarsa pat domisili calon peserta didik dibuktikan berdasarkan kesesuaian alamat di. kartu tanda penduduk ktp) dan kartu keluarga kk) orang tua wali calon. peserta didik bencana alam, dan atau bencana sosial ketentuan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan oleh kepala dinas. ken calon peserta didik baru hanya dapat memilih (satu) jalur pendaftaran ppdb nan dalam (satu) wilayah zonasi. pen selain melakukan pendaftaran ppdb melalui jalur zonasi dalam wilayah zonasi peramaa dan jalur prestasi, luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan. deamelati penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada harus ona memperhatikan: mapan ina sebaran sekolah: data sebaran domisili calon peserta didik baru:an naatanamann omar nara nona:aircalon peserta didik baru yang masuk melalui jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada(aa dalam hal calon peserta didik baru. peserta didik baru yang terdekat dengan sekolah. paragraf pun jalur perpindahan tugas orang tua wali ola kanan ppdb melalui jalur perpindahan tugas orang tua wali sebagaimana: dimaksud dalam huruf diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang mengikuti perpindahan atau tempat tugas orang tua wali. nanaaa:karo perangkat dawan asisten wala nujum pemrakarsa bayan aberbasis non akademik sebagaimana dimaksud padapdb pada sma, smk, dan slb sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan sebelum tahun pelajaran baru sesuai kalender pendidikan. tahapan pelaksanaan ppdb meliputi: pengumuman pendaftaran, pendaftaran: seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran: pengumuman penetapan peserta didik baru: dan daftar ulang dalam tahapan pelaksanaan ppdb sebagaimana dimaksud dalam satuan pendidikan dilarang: kom taat daerah asjgreni kda con aon gawe bana yan jeanne penerpniyiny running npsn snaga bebea: memuat informasi sebagai berikut: ana persyaratan calon peserta didik sesuai dengan panjangnya: sen tanggal pendaftaran, ang endang biidaa gen.ang banana bad setiap satuan pendidikan menyampaikan data rencana daya tampung peserta didik baru kepada dinas. dai ash area jumlah peserta didik baru yang diterima dalam (satu) rombongan belajar pada sma, smk, dan slb ditetapkan oleh kepala dinas. karo perangkat daeraharagraf na: pendaftaran ppelnggunakan format yang telah disediakan dan dihampiri persyaratan yang telah ditetapkan. pendaftaran secara daring sebagaimana dimaksud pada'naa nan kan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada dan dikoordinasikan oleh dinas. format ppdbgen paragraf keenan seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran ban tana seleksi jalur zonasi untuk calon peserta didik baru kelas (sepuluh) sma. dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat sekolah gadns jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sebagaimana:en dan bata:mensaba pan penyaluran peserta didik satuan pendidikan wilayah pemerintah daerah.ana penyaluran peserta didik sebagaimana dimaksud pada sampai dengan:uan bana menambah jumlah rombongan belajar, jika rombongan belajar yang ada telah akapan menambah ruang kelas baru. aan: undangan. tang ata kan pen bar bnn paragraf pengumuman penetapan peserta didik baru bana peran naaola daftar ulang ban daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam huruf.e dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima sekolah: pena daftar ulang sebagaimana dimaksud pada untuk memastikan besndataan ulang dan pemutakhiran data. satuan pendidikan melakukan pendataan "nan banman bab pemantauan dan evaluasi naa kepala dinas melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan ppdb: pada sma, smk dan slb. aahdennaa kepala dinas dapat membentuk tim pemantauan dan evaluasi pelaksanaan ppdb pada sma, smk, dan slb yang ditetapkan dengan keputusan kepala. dinas. tim pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada menyusun. dan menyampaikan laporan pelaksanaan ppdb yangterdiriatas: laporan hasil data instrumen hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan ppdb, dan laporan pelaksanaan ppdb dari satuan pendidikan. bananagan pemantauan dan evaluasi selesai dilaksanakan: dan laporan pelaksanaan ppdb dari satuan pendidikan diterima. laporan pelaksanaan ppdb sebagaimana dimaksud pada disampaikan denis oleh tim pemantauan dan evaluasi kepada kepala dinas. ana bab pelaporan ban aan ana datanga nanauan aransemen san saga maaviii pendanaan moiskabahbarat: dan tang sumber dana lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan. peraturan perundang undangan ann ani: en: nacoli gubernur kalimantan barat, sutarmidji diundangkan pontianak pada tanggal apel jos sekretaris daerah tang provinsi kalimantan barat, a.l. leysandri berita daerah provinsi kalimantan barat tahun 7021n0mor tan doa boda provinsi kalimantan barat tahun pelajaran formulir untuk calon peserta didik baru data pendaftar diisi dengan huruf kapital) nomor peserta ujian nama lengkap tempat teresa tah jenis kelamin alamat rumah jalan tea kecamatan mma. ana provinsi orang tua wali sekolah asal tahun lulus | . jumlah raport semester terakhir tugu semester mou too semester fan cc. semester3 semester semata a . fo m no| nama sekolah kompetensi keahlian karo perangkat daerah aises ro: .semua digg. hukum pemrakarsa' an: han nan kentara mena kanan meaeeno kang emak bnn bad rena jaman ugalo. orang tua wali calon peserta didik baru panitia ppdb gubernur kalimantan barat, sutarmidji smoke penerangan nina tan lampiran peraturan gubernur kalimantan barat hai nomor tahun lanalk provinsi kalimantan barat tahun pelajaran formulir untuk calon peserta didik baru nana data pendaftar diisi denga huruf kapital) nomor peserta ujian tempat tanggal lahir jenis kelamin camat rumah daan wi nari kecamatan gani erp nan tab kota hip orang tua wali bp lulus pt. mane eta ses jumlah nilai rapor (aa semester terakhir semester nan semester aan sekolah pilihan pagu neo kama sekolah kompetensi keahlian ni: sega amen mua peni panas hai kiachang penerimaan peserta didik baru online wilayah prov kalimantan barat inn dinas pendidikan dan kebudayaan prov. kalimantan barat tanda bukti pendaftaran lembar penerimaan peserta didik baru dari tahun pelajaran info pendaftaran nomor pendaftaran nomor formulir lokasi pendaftaran jalur waktu biodata siswa data nilai siswa atas nomor peserta data nilai siswa bana nama lengkap keluarga anak tidak disabilitas mampu mane kana kelamin tidak tidak tempat tgi lahir keterangan: alamat silahkan cek kembali isian data nilai anda kan sekolah asal atas. pastikan nilai yang tertera pada cetak jenis lulusan surat sudah sesuai dengan sertifikat "nilai haa yang didapat dari sekolah anu tahun lulus bnn mean data tambahan naa status domisili nomor kartu keluarga tanggal kartu keluarga. |. bag daftar pilihan sekolah loo pos mean harap tulis prov, kalimantan barat, nama terang aphnannnnannnanan menyetujui data tem bawah menyetujui data atas atas pan tanda tangan ortu wali siswa siswa terdaftar operator ppdb. terdaftar nan burner kalimantan barat, tana sutarmidji bnn nan |
salinan gubernur sulawesi barat peraturan gubernur sulawesi barat nomor tahun2016dalam huruf pasa, dan, dan standarisasi tata bangunan lingkungan, perlu untuk mengaturutd pedal pm) kegiatan uji mutu dan standarisasiisasi tata bangunan lingkungutuskan: menetapkan peraturan gubernur tentang.yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat provinsi sulawesi barptdpsdal pmpengadaan barang jasa pemerintah adalah kegiatan untukmemperoleh barang jasa oleh kementerian lembaga satuan kerja perangkat daerah institusi lainnya k l d i) yang prosesnyadimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannyaseluruh kegiatan untuk memperoleh barang jasa. manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisir, memimpin dan mengendalikan kegiatan anggota serta sumber daya lainnya untuk mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkrosedur penyusunan rencana umum kerja sama operasional swakelola kegiatan adalah tata cara perumusan kegiatan persiapan kerja sama operasional swakelola kegiatan yang dimulai dari pengidentifikasian kebutuhan kerja sama operasional sampai dengan diumumkannya rencana umum kerja sama operasional swakelola kegiatan yang akan dilakukan. jdih provinsi sulawesi barat prosedur persiapan pelaksanaan kerja sama operasional swakelola kegiatan adalah tata cara perumusan kegiatan persiapan kerjasama operasional kegiatan swakelola yang dimulai dari penjelasan atas rencana umum kerjasama kegiatan swakelola yang telah disiapkan. standar biaya masukan pengendalian uji mutu dan standardisasi tata bangunan lingkungan yang selanjutnya disingkat sbm adalah acuan biaya kerjasama operasional swakelola kegiatan utd pedal pm. bab ruang lingkuppada uptdpsadl pm meliputi: manajemen perencanaan kerjasama operasional swakelola kegiatan, manajemen pelaksanaan swakelola kegiatan yang dikerjasamakan dengan masyarakat, cc. manajemen pengawasan swakelola kegiatan yang dikerjasamakan dengan masyarakat, manajemen pelaporan swakelola kegiatan yang dikerjasamakan dengan masyarakat, manajemen penyerahan dan pertanggung jawaban swakelola kegiatan yang dikerjasamakan dengan masyarakat. kerja sama operasional swakelola kegiatan dilakukan apabila dalam pekerjaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat atau untuk kepentingan langsung masyarakat dengan melibatkan masyarakat yang dianggap mampu melaksanakannya.diselenggarakan oleh uptdpsdal pm. bab iii pelaksanaan manajemen kerja sama operasional swakelola kegiatan bagian pertama perencanaan kerja sama operasional swakelolayang diselenggarakan oleh uptdpsdal pm dilakukan dengan terlebih dahulu membuat perencanaan atas kegiatan yang akan dikerjasamakan, dengan langkah langkah sebagai berikut: kepala dinas pupr membentuk tim pelaksana swakelola kegiatan yang dikerjasamakan dengan masyarakat pada utd pedal pm, kepala dinas pupr membentuk struktur organisasi tim pelaksana swakelola yang dikerjasamakan dengan masyarakat, tim pelaksana swakelola menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan swakelola yang dikerjasamakan dengan pihak masyarakat, jdih provinsi sulawesi barat tim pelaksana swakelola menyusun petunjuk operasional kegiatan swakelola pos) yang dikerjasamakan dengan pihak masyarakat, tim pelaksana swakelola menyusun kerangka acuan kerja kak) untukdengan berpedoman kepada pos, tim pelaksana swakelola membuat gambar struktur skema rencana kerja untuk kerja sama operasional swakelola kegiatan uji mutu dan jasa konstruksi, tim pelaksana swakelola menyusun syarat spesifikasi teknis dan metode pelaksanaan pekerjaan yang akan dikerjasamakan dengan pihak masyarakat, tim pelaksana swakelola menyusun jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan, dan tim pelaksana swakelola menyusun rincian biaya pekerjaan. perencukedua pelaksanaan swakelola kegiatan yang dikerjasamakan dengan masyarakat pelaksanaan kegiatan swakelola dalam lingkup uptdpsdal pm yang dikerjasamakan dengan masyarakat dilaksanakan oleh pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran. pelaksanaan swakelola kegiatan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:laksanakan rencana kerja yang telah dibuat,nyampaikan rencana kegiatan swakelola yang akan dikerjasamakan kepada masyarakat calon pelaksana kegiatan, termasuk menyampaikan dan menjelaskan term reference( tor), pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran menyampaikan surat permintaan kepada calon mitra kerjasama operasional untuk menyampaikan penawaran harga biaya kegiatan swakelola yang akan dikerjasamakan, calon mitra kerjasama operasional kegiatan swakelola menyampaikan surat penawaran harga biaya kegiatan dengan melampirkan dokumen penawaran beserta rencana anggaran dan biaya, pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran dan calon mitra kerjasama operasional swakelola kegiatan melakukan negosiasi harga biaya dan hasil negosiasi dibuatkan berita acara hasil negosiasi harga biaya, jdih provinsi sulawesi barat penandatanganan perjanjian kerja sama operasional antara pejabat pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran dengan mitra kerjasama operasional kegiatan swakelola, pejabat pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran menerbitkan surat perintah melaksanakan pekerjaan smk) kepada mitra kerjasama operasional swakelola kegiatan, pejabat pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran melakukan pembayaran uang muka atau termin yang diperjanjikan kepada mitra kerjasama operasional,dan mitra kerjasama operasional swakelola kegiatan melaksanakan kegiatan yang diperjanjikan. pelakssanatiga pengawasan kerja sama operasional swakelola tim pelaksana kegiatan swakelola yang dikerjasamakan dengan mitra kerjasama operasional swakelola kegiatan melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh mitra kerjasama operasional. pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh mitra kerjasama operasional meliputi: pengawasan teknis, pengawasan administrasi, cc. pengawasan keuangan, dan pengawasan barang jasa hasil pekerjaan yang dikerjasamakan. tim pelaksana kegiatan swakelola yang dikerjasamakan dengan mitra kerjasama operasional melakukan evaluasi terhadap hasil pekerjaan. hasil evaluasi hasil pekerjaan digunakan sebagai dasar untuk pembayaran sisa anggaran (termin) selanjutnya. apabila hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh mitra kerjasama operasional tidak sesuai dengan syarat yang diperjanjikan, maka pembayaran termin selanjutnya tidak dapat dilakukan. atas penolakan hasil pekerjaan mitra kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada maka tim pelaksana kegiatan swakelola memberikan kesempatan kepada mitra kerjasama operasional untuk melakukan perbaikan hasil pekerjaan sesuai dengan syarat yang diperjanjikan. apabila perbaikan hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada tidak dilakukan, maka penyelesaian perselisihan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian keempat pelaporan kerja sama operasional swakelola etd pai sela brat provinsi sulawesi barat tim pelaksana swakelola membuat laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh mitra kerja sama operasional swakelola kegiatan kepada pengguna anggaran. laporan kemajuansebagaimana dimaksud pada meliputi laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan atas pekerjaan swakelola yang dikerjasamakan dengan mitra kerjasama operasional kepada pengguna anggaran. tim pelaksana swakelola membuat laporan kemajuan realisasi non fisik atas pekerjaan yang dikerjasamakan dengan pihak mitra kerjasama operasional kepada pengguna anggaran. tim pelaksana swakelola mengambil dokumentasi pekerjaan atas pekerjaan swakelola yang dikerjasamakan dengan pihak mitra kerjasama operasional. bagian kelima penyerahandan pertanggungjawaban kegiatan kerja sama operasional swakelola mitra kerjasama operasional kegiatan swakelola menyampaikan laporan hasil kegiatan yang dilakukan kepada tim pelaksana swakelola uptdpsdal pm. tim pelaksana swakelola uptdpsdal pm melakukan evaluasi dan pemeriksaan atas laporan hasil kegiatan yang diterima dari mitra kerjasama operasional. hasil evaluasi dan pemeriksaan laporan kegiatan yang dilakukan oleh mitra kerjasama operasional dibuatkan berita acara hasil evaluasi dan pemeriksaan. tim pelaksana swakelola melaporkan dan menyampaikan dokumen administrasi penyerahan dan pertanggungjawaban kegiatan kerjasama operasional swakelola kepada pejabat pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran. pelaksanaan pembayaran sisa anggaran biaya pekerjaan dilakukan setelah seluruh persyaratan administrasi pertanggungjawaban keuangan telah diterima oleh pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran. bab sanksi pelanggaran terhadap ketentuan dalam akan dikenakan sanksi administrasi. sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada dapat terdiri dari: peringatan tertulis, pembekuan, dan cc. pencabutan. jdih provinsi sulawesi baratmitra kerja sama operasional swakelola yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktugenaan sanksi administrasi terhadap mitra kerja sama operasional swakelola dilakukan oleh kepala dinas pupr. bab ketentuan lain lain peraturan gubernur ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan swakelola yang dikerjasamakan dengan masyarakat pada uptdpsdal pm. selain pedoman sebagaimana dimaksud pada peraturan gubernur ini juga menjadi pedoman dalam pengajuan penawaran dan pelaksanaan pekerjaan swakelola yang dilakukan oleh mitra kerja sama operasional kegiatan uji mutu dan jasa konstruksi provinsi sulawesi barat. pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran bertanggungjawab atas kesesuaian prosedur pelaksanaan kerjasama operasional swakelola kegidesembadan yang melaksanakan sebagian kegiatan operasional dan atau teknis kegiatan penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah kabupaten kotkeuangan daerahkeuangan daerah, penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang keuangan daerah, pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang keuanguangan daerah, menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan keuangan daerah, memfasilitasi pelaksanaan program kesekretariatan, pajak daerah, retribusi, dana perimbangan dan pendapatan lain lain, anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporkeuangajak daerah, bidang retribusi, dana perimbangan dan pll, bidang anggaran, bidang perbendaharaan, bidang akuntansi dan pelaporan, bidang bina administrasi keuangan daerahbadan, melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan lingkungbadan, melaksanakan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana lingkungan badanlaksanaklingkungan bad, menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang program lingkungan badan melaksanakan tugas kedinasan lainpokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan bidang perencanaan dan intensifikasi pajak, data dan penetapan pajak serta pengawasan dan sengketa pajak. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada bidang pajak,, dan cc. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaanajak daerah, b.menyiapkan bahan penyusunan kebijakan bagi hasil pajak daerah, melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi pajak daerah, d.melaksanakan perencanaan perluasan pelayanan pajak daerah, e.melaksanakan koordinasi pajak daerah dengan unit kerja terkait, melaksanakan pengolahan dan pengendalian data penerimaan pajak daerah, melaksanakan evaluasi dan pelaporan pajak daerah, melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pemungutan pajak daerah, melaksanakan proses administrasi keberatan pajak, dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan. bidang pajak daerah membawahi: sub bidang perencanaan dan intensifikasi pajak, sub bidang data dan penetapan pajak, dan sub bidang pengawasan dan sengketa daerah. sub bidang perencanaan dan intensifikasi daerah. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada sub bidang perencanaan dan intensifikasiperencanaan dan intensifikasi pajak,rencanaan dan intensifikasirencanaan dan intensifikasi pajak daerah, b.menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan perencanaan dan intensifikasi pajak daerah, menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan perencanaan dan intensifikasi pajak daerah, d.menyiapkan bahan penyusunan intensifikasi pemungutan pajak, melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang perencanaan dan intensifikasi pajak daerah, melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, sub bidang data dan penetapan. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada sub bidang data dan penetapanpenetapanpenetapandata dan penetapan pajak daerah, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan bagi hasil pajak daerah, menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan data dan penetapan pajak daerah, melaksanakan pendataan pajak daerah, melaksanakan pengelolaan data data pajak daerah, melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang data dan penetapan pajak daerah: dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan. sub bidang pengawasan dan sengketa pajak, mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengawasan dan sengketa pajak daerah pada upt. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada sub bidang pengawasan dan sengketa pajak mempunyai fungsi sebagai berikut pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis sub bidang pengawasan dan sengketagawasan dan sengketa pajak daerah pada upt, b.menyiapkan bahan pelaksanaan sengketa pajak, c.menyiapkan bahan pengawasan pelaksanad.menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemungutan dan pelayanan publik bidang pajak daerah upt, menyiapkan bahan rumusan tindak lanjut hasil pemeriksaan dibidang pajak daerah, menyiapkan bahan kajian dan rumusan keberatan dan penghapusan pajak daerah, g.menyiapkan bahan petunjuk teknis keberatan, keringanan dan restitusi pajak daerah, h.menyiapkan bahan pelaksanaan pemeriksaan lapangan sehubungan dengan proses penyelesaian keberatan dan sengketa pajak, melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang pengawasan dan sengketa pajak melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan. bagian kelima bidang retribusi, dana perimbangan dan pll bidang retribusi, dana perimbangan dan pllretribusi, dana perimbangan dan pendapatan lain lain serta hukum dan perundang undangan. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada bidang retribusi, dana perimbangan dan plretribusi dan pendapatan lain lain: penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang dana perimbangan, dan cc.retribusi, dana perimbangan dan pendapatan lain lain, melaksanakan fasilitasi retribusi, dana perimbangan dan pendapatan lain lain, melaksanakan koordinasi bidang retribusi, dana perimbangan dan pendapatan lain lain. melaksanakan fasilitasi dan pengembangan retribusi, dana perimbangan, dana perimbangan dan pendapatan lain lain, melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan. bidang retribusi, dana perimbangan dan pll membawahi sub bidang retribusi dan pll, sub bidang dana perimbangan, dan sub bidang hukum dan perundang undangretribusi, dana perimbangan dan pll. sub bidang retribusi dan pllretribusi dan pendapatan lain lain meliputi penetapan kebijakan retribusi daerah provinsi, serta penerimaan lainnya. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada sub bidang retribusi dan pll mempunyai fungsi sebagai berikut pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang retribusi dan pendapatan lain lairetribusi dan pendapatan lain laiungutan retribusi dan pendapatan lain lain, menyiapkan bahan penyusunan rencana dan analisa pemungutan, menyiapkan bahan penyusunan draft produk hukum retribusi dan pendapatan lain lain, menyiapkan bahan fasilitasi dan pemungutan retribusi dan pendapatan lain lain, menyiapkan bahan koordinasi retribusi dan pendapatan lain lain: melaksanakan pengelolaan data pemungutan retribusi dan pendapatan lain lain: dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan. sub bidang dana perimbangandana perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada sub bidang dana perimbangdana perimbdana perimbana perimbangan, menyiapkan bahan koordinasi bidang dana perimbangan, menyiapkan bahan penyusunan rencana dan analisa daerah penghasil, menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan rekonsiliasi bukti sektor bidang pertambangan umum dan sda kementerian terkait dan kabupaten kota, menyusun data prognosis realisasi pnb sda minerva dan panas bumi dan cukai hasil tembakau. menyiapkan bahan rekomendasi penerbitan izin usaha pertambangan terkait dengan bagi hasil, melaksanakan fasilitasi dan pemungutan dana perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat, melaksanakan pengelolaan data dana perimbangan, melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang dana perimbangan, dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan. sub bidang hukum dan perundang undang, meliputi: persiapan rancangan peraturan daerah dan peraturan gubernur bidang retribusi, dana perimbangan dan pendapatan lain lain. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada sub bidang hukum dan perundang undangan mempunyai fungsi sebagai berikut: pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pada sub bidang hukum dan perundang undbidang retribusi, dana perimbangan dan pendapatan lain lain, b.menyiapkan bahan fasilitasi dan pembinaan legal drafting produk hukum bidang pendapatan provinsi, kabupaten dan kota, melaksanakan pengelolaan data hukum dan perundang undangan serta monitoring pelaksanaan penerapan peraturan perundang undangan, d.menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka harmonisasi, evaluasi dan fasilitasi produk hukum provinsi dan kabupaten kota, menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan klarifikasi dengan unit kerja terkait dan kabupaten kota, melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang hukum dan perundang undangan, dan g.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. bagian keenam bidang anggaran bidang anggaran mempunyai tugas pokok menyiapkan dan melaksanakan penyusunan kebijakan pengelolaan keuangan daerah bidang perencanaan dan penganggaran pemerintah daerahnggaran, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang anggaran, dan cc. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang anggan pedoman teknis tentang perencanaan penganggaran daerah, memfasilitasi penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran satuan kerja pemerintah daerah dan satuan kerja pengelola keuangan daerah,, menyiapkan konsep penetapan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dievaluasi menteri dalam negeri,, menyiapkan dan memfasilitasi penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran pejabat pengelolaan keuangan daerah, dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pedoman teknis tentang penyusunan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, h.menyiapkan bahan penyusunan, menyiapkan konsep penetapan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dievaluasi menteri dalam negeri, m.dan melaksanakan pengkajian dalam rangka penyusunan kebijakan daerah tentang sistem dan prosedur penganggaran pendapatan dan belanja pemerintah daerah dan pembentukan dana cadangan pemerintah daerah serta keadaan darurat dan keadaan mendesak, oo. menyusun konsep perumusan surat edaran gubernur tentang pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran organisasi perangkat daerah, menyusun konsep perumusan surat edaran gubernur tentang pedoman penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah, menyusun konsep perumusan peraturan gubernur tentang standar biaya pelaksanaan anggaran belanjarencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkatuntuk disahkan oleh pejabat pengelola keuangan daerah, melaksanakan koordinasi terkait perencanaan dan penganggaran, dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan. bidang anggaran membawahi: sub bidang anggaran sub bidang anggaran ii, dan sub bidang anggarannggaran. sub bidang anggaran mempunyai tugas pokok menyiapkan kebijakan penganggaran pemerintah daerah, menyusun rancangan,anggarananggaran uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada dan meliputi dibidang pemerintahancc.anggaranpemerintahanpemerintahan untuk disahkan oleh pejabat pengelola keuangan daerah, j .pemerintahanil.: dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sub bidang anggaran ii, mempunyai tugas pokok menyiapkan kebijakan perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah, menyiapkan dan menyusun rancang, serta menyiapkanii. uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada dan meliputi aekonomi, borganisasi perangkat daerah bidang ekonomi untuk disahkan oleh pejabat pengelola keuangan daerah, c.ekonomi, dan d.e.melaksanakan koordinasi tentang perencanaan dan penganggaran dengan satuan kerja perangkat daerah bidang ekonomig.melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang perencanaan penganggaran bidang ekonomi, dan h.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan. sub bidang anggaran iii, mempunyai tugas pokok menyiapkan kebijakan penganggaran pemerintah daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah,ui. uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada dan meliputikesejahteraan, sosial dan budaya, b.kesejahteraan, sosial dan budaya untuk disahkan olehkesejahteraan, sosial dan budaya melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan bidang anggaran kesejahteraan, sosial dan budaya dengan tim anggaran pemerintah daerah,kesejahteraan, sosial dan budaya bidang kesejahteraan, social dan budaya, dan h.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. bagian ketujuh bidang perbendaharaan bidang perbendaharaan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pelayanan bidang perbendaharaan daerah, penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang administrasi pelaksanaan apbd, penerimaan, pengeluaran, bantuan dan kas daerah. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada bidang perbendaharerimaan mempunyai, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang pengeluaran,dan cc. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaansebagaapbd. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang administrasi pelaksanaan apbd, cc. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan dibidang penerimaan dan kas daerah, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang pengeluaran dan bantuan, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kas daerah, menyiapkan bahanlaksanakan pengkajian bahan kebijakan teknis pembinaan perbendaharaan, melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi, perbendaharaan, melaksanakan fasilitasi perbendaharaan, melaksanakan koordinasi dan kerja sama bidang perbendaharaan, melaksanakan fasilitasi dan pengembangan perbendaharaan, il. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan perbendaharaan untuk belanja langsung maupun tidak langsung, melaksanakan pembinaan administrasi dalam pelaksanaan penerimaan, pencatatan, penyimpanan dan pengeluaran kas daerah: dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan. bidang perbendaharaan, membawahi sub bidang penerimaan, sub bidang pengeluaran, dan sub bidang administrasi pelaksanaan apbdnerimaan dan kas daerah. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada sub bidang penerimaerimaerimaerimaan dan kas daerah, b.menyiapkan bahan fasilitasi penyelenggaraan penerimaan dan kas daerah, melaksanakan pengelolaan data penerimaan dan kas daerah, d.menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan usaha usaha penerimaan, menyiapkan bahan koordinasi bidang penerimaan dan kas daerah, melaksanakan pemantauan sirkulasi penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah baik oleh bank dan atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk,, melakukan penyimpanan dan penempatan uang daerah serta melakukan ketatausahaan investasi, h.melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang penerimaan dan kas daerah, melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai tugas pokok dan fungsinya. sub bidang pengeluaruaran. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada sub bidang pengeluarluarluarengeluaran, b.menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pengeluaran, melaksanakan pengelolaan data pengeluaran, d.menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan usaha usaha pengeluaran, menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pengeluaran, melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang pengeluaran, g.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. sub bidang administrasi pelaksanaan apbddibidang administrasi pelaksanaan apbd termasuk bantuan. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada sub bidang administrasi pelaksanaan apbd mempunyai fungsi sebagai berikut pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang administrasi pelaksanaan apbdlaksanaan apbd: menyiapkan bahan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pelaksanaan apbd: melaksanakan pengelolaan data administrasi pelaksanaan apbd, menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan usaha usaha administrasi pelaksanaan apbd: menyiapkan bahan koordinasi administrasi pelaksanaan apbd, melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang administrasi pelaksanaan apbd, dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. bagian kedelapan bidang akuntansi dan pelaporan bidang akuntansi dan pelaporakuntansi akuntansi dan akuntansi iii.lan cc. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan sub bidang akuntansiakuntansi: melaksanakan fasilitasi akuntansi, melaksanakan pengembangan akuntansi, melaksanakan pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah, melaksanakan evaluasi dan pelaporan rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban apbd kabupaten kota, melaksanakan fasilitasi penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan apbd kabupaten kota, melaksanakan koordinasi bidang akuntansi, melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang akuntansi, dan melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. bidang akuntansi dan pelaporan membawahi sub bidang akuntansi sub bidang akuntansi ii, dan sub bidang akuntansikuntansi bidang akuntansimenyiapkan bahan fasilitasi penyelenggaraan akuntansi melaksanakan pengelolaan data akuntansi menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi akuntansimelaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang akuntansi dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan. sub bidang akuntansi mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan bidang akuntansi ii, meliputi:.: menyiapkan bahan fasilitasi penyelenggaraan akuntansi ii, cc. melaksanakan pengelolaan data akuntansi ii, menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi akuntansi , melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang akuntansi ii, dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan. sub bidang akuntansii,iiiiii: menyiapkan bahan fasilitasi penyelenggaraan akuntansi iii, melaksanakan pengelolaan data akuntansi iii, menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi akuntansi i, melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang akuntansi iii: dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan. bagian kesembilan bidang bina administrasi keuangan daerah bidang bina administrasi keuangan daerahadministrasi keuangan daerah wilayah wilayah ii, dan wilayah iii. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada bidang bina administrasi keuangan: dan cc.administrasi keuangan daerah, melaksanakan fasilitasi bina administrasi keuangan daerah, melaksanakan koordinasi bina administrasi keuangan daerah, melaksanakan pengembangan bina administrasi keuangan daerah, melaksanakan evaluasi dan pelaporanapbd kabupaten kota, melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan administrasi keuangan daerah kabupaten kota: dan h.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. bidang akuntansi dan pelaporan, membawahi sub bidang bina wilayah sub bidang bina wilayah ii, dan sub bidang bina wilayahbina administrasi keuangan daerahmenyiapkan bahan fasilitasi penyelenggaraan administrasi keuangan daerah wilayah:, menyiapkan bahan penetapan kebijakan keseimbangan fiskal antar kabupaten kota wilayah:, menyiapkan bahan fasilitasi perencanaan dan penganggaran daerah kabupaten kota wilayahj . melaksanakan pelaporan pengelolaan dana alokasi umum provinsi wilayah melaksanakan monitoring dan evaluasi penggunaan dana alokasi umum kabupaten kota wilayahoo. melaksanakan pengelolaan data administrasi keuangan daerah wilayah i:, menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan usaha usaha wilayah i:, menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi administrasi keuangan daerah wilayahdan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan., menyiapkan bahan fasilitasi penyelenggaraan administrasi keuangan daerah wilayah ii, menyiapkan bahan penetapan kebijakan keseimbangan fiskal antar kabupaten kota wilayah i, menyiapkan bahan fasilitasi perencanaan dan penganggaran daerah kabupaten kota wilayah , j . melaksanakan pelaporan pengelolaan dana alokasi umum provinsi wilayah ii, melaksanakan monitoring dan evaluasi penggunaan dana alokasi umum kabupaten kota wilayah : oo. melaksanakan pengelolaan data administrasi keuangan daerah wilayah ii, menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan usaha usaha wilayah ii, menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi administrasi keuangan daerah wilayah , dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan. sub bidang bina wilayahi. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada sub bidang bina wilayahi, menyiapkan bahan fasilitasi penyelenggaraan administrasi keuangan daerah wilayah iuti, menyiapkan bahan penetapan kebijakan keseimbangan fiskal antar kabupaten kota wilayah iut, menyiapkan bahan fasilitasi perencanaan dan penganggaran daerah kabupaten kota wilayah ii, j . melaksanakan pelaporan pengelolaan dana alokasi umum provinsi wilayah iii, melaksanakan monitoring dan evaluasi penggunaan dana alokasi umum kabupaten kota wilayah iiii, m.menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi usulan dana alokasi khusus: oo. melaksanakan pengelolaan data administrasi keuangan daerah wilayah iii, menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan usaha usaha wilayah iii, menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi administrasi keuangan daerah wilayah ii, dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinanbelassalinansalinanota pontianak, kabupaten kubu raya, kabupaten mempawah, kota singkawang, kabupaten sambas, kabupaten kayong utara, kabupaten landak dan kabupaten bengkayang provinsi kalimantan barat. bab iii kedudukan upt pengawasan ketenagakerjaan wilayah dipimpin oleh seorang kepala upt yang berkedudukan kota salinan pontianakketenagakerjaan wilayah salinanyebarluasan informasi ketenagakerjaan: pelaksanaan kegiatan teknis operasional bidang pemeriksaan, pengujian dan penindakan ketenagakerjaan: pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala dinas bidang pengawasan ketenagakerjaan wilayahyebarluasan informasi norma ketenagakerjaan: seksi pemeriksaan, pengujian dan penindakan norma ketenagakerjaan: dan kelompok jabatan fungsional. salinanpelaksanaan administrasi lingkungan upt pengawasan ketenagakerjaan wilayah penyelenggaraan kegiatan teknis operasional bidang upt pengawasan ketenagakerjaan wilayahsalinan mengawasi pelaksanaan kegiatan teknis lingkungan upt pengawasan ketenagakerjaan wilayah mengendalikan kegiatan teknis operasional lingkungan upt pengawasan ketenagakerjaan wilayah pelaporan kegiatan teknis operasional lingkungan upt pengawasan ketenagakerjaan wilayahngawasan ketenagakerjaan wilayahsalinan ketenagakerjaan wilayahpelaksanaan pelaporan kegiatan lingkungan upt pengawasan ketenagakerjaan wilayahyebarluasan informasi norma ketenagakerjaan seksi penyebarluasan informasiyebarluasan informasiyebarluasan informasi norma ketenagakerjaan mempunyai fungsi: penyusunan program kerja seksi penyebarluasan informasi norma ketenagakerjaan, salinan pengumpulan dan pengolahan bahan bidang penyebarluasan informasi norma ketenagakerjaan, pelaksanaan kegiatan teknis operasional penyebarluasan informasi ketenagakerjaan: pelaksanaan kegiatan teknis operasional norma ketenagakerjaan: pelaporan pelaksanaan tugas seksi penyebarluasan informasi norma ketenagakerjaan: dan pemberian saran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan tugas teknis operasional seksi penyebarluasan informasi norma ketenagakerjaan, pelaksanaan tugas lain bidang penyebarluasan informasi norma ketenagakerjaan yang diserahkan oleh kepala upt. bagian keenam seksi pemeriksaan, pengujian dan penindakan norma ketenagakerjaan seksi pemeriksaan, pengujian dan penindakaneriksaan, pengujian dan penindakanmeriksaan, pengujian dan penindakan norma ketenagakerjaan mempunyai fungsi: salinan penyusun program kerja seksi pemeriksaan, pengujian dan penindakan norma ketenagakerjaan: pengumpul lan dan pengolahan bahan bidang pemeriksaan, pengujian dan penindakan norma ketenagakerjaan, pelaksana kegiatan teknis operasional pemeriksaan dan pengujian: pelaksana kegiatan teknis operasional penindakan norma ketenagakerjaan: pelaporan pelaksanaan tugas seksi pemeriksaan, pengujian dan penindakan norma ketenagakerjaan, pemberian saran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan tugas teknis operasional seksi pemeriksaan, pengujian dan penindakan norma ketenagakerjaan: pelaksana tugas lain bidang pemeriksaan, pengujian dan penindakan norma ketenagakerjasalinsalinan bab kepegawaiegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas pada upt pengawasan ketenagakerjaan wilayah tetap melaksanakan tugasnya sepanjang belum ada penugasan yang baru dari pejabat yang berwenangprovinsi kalimantan baratgakomodir urusan pemerintahan yang serumpunprovinsi jambi. kepala dinas adalah kepala komunikasi dan informatikrovinsi jambi. sekretariat adalah sekretariat pada dinas komunikasi dan informatika provinsi jambi. bidang adalah bidang lingkungan dinas komunikasi dan informatika provinsi jambi. subbagian adalah subbagian lingkungan dinas komunikasi dan informatika provinsi jambi. seksi adalah seksi lingkungan dinas komunikasi dan informasielectronic government yang selanjutnya disingkatpegawai asn dan masyarakat serta hal hal lain yang berkenaan dengan pemerintahandalam rangka pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan daerah bidang komunikasi dan informatikerah dan pelayanan umum bidang komunikasi dan informatika, cc. pelaksanaan pembinaan bidang komunikasi dan informatika: pelaksanaan administrasi kesekretariatan, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikanlayanan e government, terdiri dari: seksi pengembangan aplikasi: seksi pengembangan e government:, dan seksi tata kelola e government. bidang informasi dan komunikasi publik, terdiri dari: seksi pengelolaan dan dokumentasi informasi: seksi publikasi: dan seksi kemitraan informasi dan komunikasi publik. bidang persandian dan teknologi informasi komunikasi, terdiri dari: seksi tata kelola dan operasional persandian: seksi pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian, dan seksi teknologi, informasi dan komunikasi. bidang statistik, terdiri dari: seksi pengolahan data statistik: seksi pelayanan data dan publikasi: dan seksi layanan pengadaan secara elektronik. utdlayanan teknis dan administratif lingkup dinasdan penyusunan rencana, program dan anggaran: pengelolaan urusan kepegawaian, cc. pengelolaan urusan keuangan, pengelolaan urusan umum dan perlengkapan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporanpengelolaan urusan perbuatan, rumah tangga, tata usaha pimpinanperumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang umum dan kepegawaian, cc. pelaksanaan urusan dalam, pengamanan dan administrasi perjalanan dinas: pelaksanaan tata usaha pimpinan, keprotokolan dan hubungan masyarakat: penyiapan bahan usulan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai, penyiapan bahan sasaran kinerja pegawai dan daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan: penyiapan bahan pengelolaan administrasi jabatan fungsional: penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja dinas, penyiapan bahan penetapan, pengangkatan dan mutasi pegawai lainnya serta penetapan pemberhentian dan pensiun pegawai: dan j . dan penyusunan laporan bidang keuangan dan pengelolaan urusan barang milik daerahperumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang keuangan dan pengelolaan barang milik daerah, pengelolaan urusan anggaran, pembuatan daftar gaji dan pembayaran gaji pegawai lingkup dinas: cc. pengelol serta laporan barang milik daerah, pengelolaan urusan barang persediaan: penyiapan bahan inventarisasi, penerimaan, pengeluaran, pemeliharaan dan penghapusan barang milikkoordinasi, penyusunan rencana, program dan anggaran serta evaluasi dan pelaporbahan perumusan kebijakan, koordinasi, penyusunan rencana, program dan anggaran, penyiapan bahan, pengelolaan dan penyajian data, cc. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan pelaporlayanan government bidang layanan government mempunyai tugas membantu dinas dalam rangkaserta tata kelola e government. untuk melaksanakan tugas sebagaimana maksud dalam bidang layanan government menyelenggarakan fungsi pelaksanaan perumuspelaksanacc. pelaksanaan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan bidang pembangunan, pengembangan pengelolaan aplikasi, pengembangan government dan tata kelola e government, pelaksanaan pengembangan sumber daya teknologi informatika dan komunikasi: pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi bidang pembangunan, pengembangan dan pengelolaan aplikasi, pengembangan e government, tata kelola e government:, pelaksanaandan tata kelola e governmentaplayanan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan aplikasi yang terintegrasinyiapan bahan perumusan kebijakan bidang layanan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan aplikasi yang terintegrasi, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pembangunan, pengembangan dan pengelolaan aplikasi yang terintegrasi, cc. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pembangunan, pengembangan dan pengelolaan aplikasi: penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi bidang pembangunan, pengembangan dan pengelolaan aplikasi: penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang pembangunan, pengembangan dan pengelolaan aplikasiteknologi informasi komunikasi, smart provinsi, layanan nama domain sub domain bagi lembaga dan pelayanan publik. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam seksi pengembangan government menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan perumuspelaksanacc. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisievaluasi dan pelapordan komunikasi pemerintah dan masyarakatnyiapan bahan perumusan kebijakpelaksanaan kebijakan dicc. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteriabimbingan teknis dan supervisievaluasi dan pelaporanmbantu dinas dalam rangka menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang informasi dan komunikasi publik::: pelayanan informasi publik, layanan hubungan media dan pengembangan sumber daya komunikasi publik provinsiebijakan bidang pengelolaan informasi, opini dan aspirasi publik lingkup pemerintah daerah, perumusan kebijakan, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, perumusan kebijakdan layanan hubungan media, pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang informasi dan komunikasi publik: pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan informasi,layanan hubungan media, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pengelolaan informasi, opini dan aspirasi publik lingkup pemerintah daerah, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporanlaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelapor dan layanan hubungan media, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. seksi pengelolaan dan dokumentasi inform:opini aspirasi publik, penyediaan konten lintas sektoral, penyediaan akses informasi, pelayanan dan pengelolaan informasi publik. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam seksi pengelolaan dan dokumentasi informasi menyelenggarakan fungsi:nyusunan program kegiatan pengelolaan dokumentasi dan informasi: cc.: penyiapan pengelolaan informasi, opini dan aspirasi publik lingkup pemerintah daerah: penyiapan bahan penyediaan konten lintas sektoral: penyiapan bahan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik, penyiapan bahan penyediaan akses informasi, pelayanan informasi publik, penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan informasi, opini dan aspirasi publik lingkup pemerintah: penyediaan konten informasi dan dokumentasi lintas sektoral: pelaksana: pelaksanaan pemantauan terhadap update informasi website perangkat daerah, il. pembuatan media informasi pembangunan daerah: penyiapan bahan dokumentasi untuk publikasi informasi: penyiapan bahan koordinasi perencanaan program pendokumentasian dan pengarsipan (cetak dan elektronik): oo. penyiapan bahan koordinasi dan pengawasan terhadap kegiatan dokumentasi daerah, pendokumentasian kebijakan pemerintah dan hasil pembangunan daerah: pelaksanaan pemeliharaan terhadap media dokumentasi (kamera, camcorder, peralatan studio, dsb) dan media informasi (baliho, running text board, dsb): melaksanakan tugas tugas kesekretariatan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi provinsi jambi ppid utama):seksi pub penyebaran informasi,media komunikasi publik. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam seksi publikasi menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan penyusunan program kerja dan kegiatan rumusan kebijakan bidang pengelolaan media komunikasi public: cc. penyiapan bahan perumusan kebijakan penyebaran informasi melalui media massa dan lembaga komunitas kelompok masyarakat, penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan dan pembuatan media komunikasi publik: penyiapan bahan pengelolaan dan pembuatan media komunikasi publik, penyiapan bahan penyebaran informasi melalui media massa dan lembaga komunitas kelompok masyarakat: pengelolaan media publikasi dan komunikasi publik: penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan penyebarluasan informasi: penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan penyebarluasan informasi pembangunan daerah, penyiapan bahan penyelenggaraan penyebarluasan informasi pemerintah provinsi dengan menggunakan sarana komunikasi seperti: media massa cetak elektronik, media sosial, media tradisional, media interpersonal, media luar ruang dan prasarana lainnya, penyiapan bahan koordinasi perencanaan program publikasi: il. penyiapan bahan koordinasi dan pengawasan terhadap kegiatan publikasi daerah: pelaksanaan publikasi hasil kajian informasi kepada publik dan lembaga terkait: pelaksanaan monitoring evaluasi pelaporan dan pengendalian pelaksanaan program kegiatan penyebarluasan informasi pembangunan daerah: oo. penyiapan bahan koordinasi dan penyelenggaraan penyebarluasan informasi pembangunan daerah: penyiapan bahan dan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan dan pembuatan media komunikasi publik: pelaksanaan perawatan dan perbaikan sarana publikasi: pelaksanaan dan pengelolaan media center serta kegiatan jumpa pers, pelaksanaan perawatan terhadap sarana media center: penyusunan laporan seksi, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. seksi kemitraan informasi dan komunikasi publik mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan layanan hubungan media pelaksanaan supervisi, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan penyelenggaraan kelembagaan informasi publik. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam seksi kemitraan informasi dan komunikasi publik menyelenggarakan fungsipenyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan serta penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik, penyiapan bahan penyelenggaraan bidang kelembagaan informasi publik pemerintah daerah provinsi: penyiapan bahan layanan hubungan media, penyiapan bahan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik, penyiapan bahliterasi media, penyiapan bahan pengelolaan keterbukaan informasi publik: pemberian dukungan administratif, keuangan dan tata kelola komisi informasi daerah: penyiapan bahan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi: penyiapan bahan pemantauan dan pengendalian bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik: il.:: pelaksanaan bimbingan teknis dokumentasi dan arsip bidang keterbukaan informasi publik: oo. pelaksanaan bimbingan teknis standar layanan informasi publik daerah, pelaksanaan bimbingan teknis jurnalistik, pelaksanaan bimbingan teknis sdm komunikasi publik: penyiapan bahan layanan pemerintah:,sandian dan teknologi informasi komunikasi bidang persandian dan teknologi informasi komunikasingawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian dan teknologi informasi komunikasi. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang persandian dan teknologi informasi komunikasievaluasi penyelenggaraanoperasional persandian mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan tata kelola dan operasionaldalam seksi tata kelola dan operasional persandian menyelenggarakan fungsi:oo.: perancang: ss.uu.gooordinasian pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional sandman, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. seksi pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian lingkungan pemerintah daerah. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam seksi pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian menyelenggarakan fungsicc.:dan j . pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. seksi teknologi, informasi dan komun. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam seksi teknologi, informasi dan komuninfrastruktur dan teknologi: penyiapan infrastruktur data center dan disaster recovery center, cc. penyiapan infrastruktur jaringan teknologi informasi dan komunikasi dalam mengimplementasikan e government, penyiapan infrastruktur cloud computing dalam mendukung good government, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang infrastruktur dan teknologi: penyiapan sarana interoperabilitas system informasi melalui application protocol interface daerah, penyiapan sarana inter konektivitas layanan publik dan pemerintahan, penyiapan sarana akses internet dan intranet pada pemerintah daerah dan publiktatistik bidang statistik, infrastruktur, sosial, politik, hukum dan hak asasi manusia, pelayanan data dan publikasi, dan layanan pengadaan secara elektronik. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang statistik,pelayanan data dan publikasi,ta statist. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam seksi pengolahan data statistik menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, mengoordinasikan, pelaporan dan evaluasi bidang statistik sektoral: pelaksanaan koordinasi dalam penyajian basis data dan sistem informasi, sebagai sarana untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah: cc. pelaksanaan pengolahan, verifikasi validasi, pemeliharaan data spasial dan a spasial pembangunan provinsi jambi: penyiapan bahan analisa data statistik sektoral,dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. seksi pelayanan data dan publpublikasi. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam seksi pelayanan data dan publpelayanan data dan publikasi: pelaksanaan layanan data dan pembangunan daerah, cc. pelaksanaan publikasi data melalui penerbitan buku, buletin, booklet, dan leaflet, pelaksanaan publikasi statistik sektoral melalui media cetak dan elektronik, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan data dan publikasi: dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. seksi layanan pengadaan secara elektron. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam seksi layanan pengadaan secara elektronik menyelenggarakan fungsi penyusunan rencana teknis operasional bidang layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah, pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional bidang layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah, cc. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah, pengelolaan ketatausahsalinan sesuai dengan aslinya ditetapkan jambi kepala biro hukum, pada tanggal juli ttd plt. gubernur jambi ali zaini, sh, ttd nip. fachrori umar diundangkan jambi pada tanggal juli. struktur organisasi dinas komunikasi dan informatika kepala dinas kelompok jabatan fungsional subbab subbab subbab umum dan keuangan dan program kepegawaian aset dan pelaporan bidang bidang persandian dan bidang layanan informasi dan teknologi informasi statistik e government komunikasi publik komunikasi seksi seksi pengelolaan seksi seksi pengembangan dan tata kelola dan pengolahan data aplikasi dokumentasi mana statistik informasi seksi seksi pengawasan dan seksi pengembangan seksi evaluasi pelayanan data persandian tata kelola kemitraan teknologi, layanan e government informasi dan informasi dan pengadaan secara komunikasi publik komunikasi elektronik plt.salinan naura las gubernur kalimantan barat peraturan gubernur kalimanta#tuan peraturan presiden nomor! dan tentang kebijakan dan strategi rasio perluelolaan sampah rumah tangga dan sampah bijak sampah rumah tangga maka perludaerlingkungan hiduprumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga adalah kegiatan pembatasan timbunan sampah, pemanfaatan kembali sampah dan pendaran ulang sampah. penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga adalah kegiatan yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir. tempat pengolahan sampah dengan prinsip reuse, reduce, dan provinsi kalimantan baratperaturan gubernur ini disusun sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. peraturan gubernur ini disusun dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada pemerintah daerah terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, dan mewujudkan pelaksanaan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang terpadu dan berkelanjutan. bab arah jakstrada penyusunanterkait daerah, perangkat daerah terkaitelenggaralam menyelenggarakan jakstrada berwenang dalamuntuk melakukanyang dihembus.de gubernur kalimantan barat, ttd sutarmidji diundangkan pontianak padatanggal avec sekretaris daerah provinsi kalimantan barat leysandri berita daerah provinsi kalimantan barat tahun nomor sana saka sees3east ngamen ws0533 rspas epl utama sec apps| sib har well oiw mena tenaga pfl sasis$ aib lal zoo yp2| o55| o33 ya) ke) tn) ke) : s lol pp ss3| a52 kan d te) tel isl se) keji agigahaasl eng teka 23gb sip p5a835p sip biggest| 2ei) pena 5ip tp, bol tb: bal were bel b2p| |is| yel teman ie) lal kel as) lala as) las) isl (sis (as) 29an || las) daa feb dan s ng a38 te par dut aja 2fe pala andi can per biani ie) ne) ke) jan pes t98 c$s 25x ea: b03 ia3 2u3 kan leh 1g) jyuyiyo pat aku sng esai sop a33 raman) zel depe sna pil eps se ara al, beda pete lan marusu tik ipi es$e3 cun ime. ses am3 @& tes mas) anon hama uga ooa bag sagsangl sega fe3a sal ag: ayu venes s29$ sogno| fb2 sch pes ass s59| 85x leo na: ke) ne) ne: is) (es) nan na: na. is) is) ke) ye) no: ls, asi yuyu tr tee aug enak sen ana aur ja? sangat) 25553ef nak: bes esa atau) ae) es: wins av) kel oo, 2e5sf real sega has) fer panas ss253 see ppa55 ega warga "a33 arta angin rpp sih flo angan fan sse ata iga) in) lama ig) jo) isi had pk. re) e2l .e| ela coor aba c22 tee bus buya lai sea e2| aan atu ant pie3 dosoarisssil ena) bd. seebeaes3 dae spp395 feb 209p ian lai mn" aka usa tera a86 on53 psg seri ga san c33 2x3 orp peraga grade sb3 hana stage e.g b25 ep) is) en) in: nic an: se) se) la) na: seja 5x38 tek pan kak tani t2.y sy3 rsi see pers pbbs ehp sgr5 .o jyyiyo kongo bas| pap urus dasa uvlutaku ukiyo ayu fi8 gd33 pepeebeng3s ep3g p$23p| jaga dngasiai p2eb psa beli gate 523p 'uuu a59 ilmuwan s3laywudwoww bebas3es9s sesi p3i9 5530c asi ms3rb pre p5| o.ga pso 5gb ro5bb besi sso5963 o5b3 bal popasia ea) ea) is) len) se) se) is) pad ie) v uu) dpl sri sanga ana aa: lan 1g) jan awas kalu see seperi3i pe33h arabia opsi woo eep2n pipa bes pes bow (eh 2p3b gal tang 22l genk rara spb vuu jywkiyy ayu s587788 beragam a83 s2: opak ken tag ge3p kal jav) mn" only iii sslbwwswsew diesel aan basa bee eee basa sol lol den pus tb nubuspo pb #s|$ ep ne) le) is) is) se) na: is) ni: le) lani is) is) kep tener tani ps) ke) uk dulu ih: pesan3n sara se3s2pe tp3at susbanail esa3 p5$ sya s8$ sonu tb. a25 kab hg joko noken ann pas ang bbb dapa blank gel bee egareaaa fee serasa sab easier tan aaa 2upm opo toh f2beb $) yes telepon ina anuncia se yori sarira pss a02 ip53 tb3a dap la5 apa eos bag e up3 bp3 san gabba gab bwp pbb global kei len) se) (en) ng: naa ke) en: nan ne: ken) ng: penyu s5997s pers elg nia tema spolu per toner sos is3 $p, ss3p oo ta) ta) pas) 1g) kep) iso bal3 | ksb an0 efefef oto? ci| der9 ow9 3gr oo aou| lan ogan bags gel gers kbe pb39 p|o @pb|l lema dps sar fbs kota la2 teo g5 sol bala se) bobo ko) se) le) s8) se) ie) se) age ss. nai on, yes) tan an) nga au) yuk sta as. bor nor pak ses sas eng aek: p$o fr) oma be$b beri raja? lb3 rim bos .pei obb karna aa #gaga le) ka! fe) is) na: is) (ng: se) nan ng: is) palas ru) pre 5r tuk bela ass bah geo pen eni olas tor lagi mm vwu1606( . . m. tema pao aiiyuyiyutu tuyul pep kpe3as agar poe pekoorub gpg3indo pia pep org ses kaga| af pup mulas ton pos ppp sang esespof usp3 efek poggesry se33 reserse o093pgi33s g330 sesuai3 gep assess35i ras eeb353l8| paus ragi a13 sa3 e553p p| gersang bebas (av) is) aa: ne) aan: ke) is) is) is) is) keji sl38 hu) (born gan sepak pbr oles eta jymkitust laut pipet esa askab3o ir3 kepek tdp pep 229p| jomayb ahy ski pebsbiars beu kuda2g pesoprse bpp opp "3x sg. own kelak kel me: la) it) (aj s0) le) na: (aj is) na: ie) na: le) s0) nu) ss tee: selo kok da0 coba5 ena pia |
tepaya ndm2i20020 peraturan dbh april juni .97. (sembilan puluh tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tiga puluh sembilanapril sampai dengan juni sebesar rp30. (tiga puluh milyar lima puluh lima juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh rupiah), bea balik nama kendaraan bermotor berdasarkan realisasi penerimaan bulan april sampai dengan juni sebesar rp17. (tujuh belas milyar sembilan ratus empat puluh satu juta empat ratus dua puluh lima ribu seratus enam puluh rupiah), pajak bahan bakar kendaraan bermotor berdasarkan realisasi penerimaan bulan april sampai dengan juni sebesar rp49. (empat puluh sembilan milyar enam ratus enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah), dan pajak air permukaan berdasarkan realisasi penerimaan bulan april sampai dengan juni sebesar rp170. (seratus tujuh puluh juta seratus tiga ribu enam ratus dua puluh duvllnyyat, jar. gubernur aceh nova irwansyah diundangkan banda aceh pada tanggal, agustus devi yah sekretaris daerah aceh taowallah berita daerah aceh tahun nomor ip. mag ind peraturan drl april jarimanager aceh jaya bireuen tipis yaya tema 18a9. tengah tank27astro| io2. gayo luas b53. panen tenggara 7ma. langsa topan00. ace!i tamiang ade aan sae asrsiotoo 22rmasoaxas0 sanssosoo| sesorang aneh tra oao| emianoowgn 0rbara0 uki gubernur acuh nova irwansyah subtag pada zi22020 peraturan y' april jun .1kxxxxx terbilang banana nana ena nenek pisntan) kabupaten kota pennanananananananaaa dengan rincian pena tan jenis anggaran belanja jumlah dana bagi hasil pajak kanan ker ema xxxxxxkkxxxx jumlah penyaluran xxxxkxxxxxkx dana tersebut telah diterima pada rekening kas daerah sebagai berikut nomor rekening kennnnannntntnannapanasnya keterangan pes. gubernur aceh, ( ) disesuaikan dengan nama daerah, ce. (" ) disesuaikan dengan realisasi penerimaan, ymesa peraturan deh april jam muaavthiyyal gubernur aac nova irwansyah diundangkan banda aceh pada tanggal, agustus dzvliiyan sekretaris daerah aceh! taowallahdigeser meal srsrosanoo| 2es01taman0 nsrs0 s3n.co0s21.o0 dna toga sman der soo insa2s0logo|as0cameo| 3e20src0500) see tol osn sono resassosesoo| taoraesoo asse020n00 ana aetosooseno t242727 aseosanse2oo 2namassagn g21sea91. ssstostorool tinsossssooo| aanssasaiwao #ambeng| onilussntan simeulue barat gubernur aceh, nova irwansyah sumur dalil peraturan dbh april juaxxkxxx terbilang banana anne nenek anne anekkna kabupaten kota bakeatakaankaanaan dengan rincian jenis anggaran belanja jumlah dana bagi hasil pajak kramat enam prp kxxxxxxxxxxx jumlah penyaluran xkxxxxxxxxkkk dana tersebut telah diterima pada rekening kas daerah sebagai berikut nomor rekening annenenakeanakneanata keterangan gubernur aceh,h (") disesuaikan dengan nama daerah, ("") disesuaikan dengan realisasi penerimaan, ymendmzi202020 peraturan y deh april juru n20nfdan ayamp demon nam alsea tanpa alataxgam asian sexta whose dari be&l agustus subernyrkgerontalo, rusli habibie diundangkan gorontalo pada tanggal agustus sekretaris daerah gorontalo, inari monograf berita daerah provinsi gorontalo tahun nomor "lampiran iii peraturan gubernur gorontalo nomor tah tanggal notataemangatsaa scan semen lembaga dan organisasi alamat penerima jumlah (rp) kemasyarakatan ibanyawatai kat psetumokes kamu too masjid al ichsan ji. raden saleh kota gorontalo jl. pesantren kec. kota barat kel. demi kec. kota barat kel. demi kec. kota barat kel. lekobalo kec. kota barat imasiia darul muhaimin kel. lekobaio kec. kota barat penekan jemeetesa tone bie akan da0 isyaptmanasin kombatan pun kec koa tengah kota google masjid asy syariah taman buah alwi sabre kel. wongkaditi kota utara ala lembaga dan organisasi alamat penerima jumlah (rp) kemasyarakatan masjid madiun kel. bot kec. dumbo raya kota gorontalo kel. padebuolo kec. kota timur kota gorontalo kelurahan tomulabutao kec. singingi kota gorontalo gorontalo dusun serayu desa tampil utara kec. tolangohula jl. kancil kelurahan sulfide kec. kota barat kota masjid al multazam kel. tapa kec. lipatan kota gorontalo taman pendidikan al aturaiteavpau small musnah kel. duomo selatan kec. kota utara manfaatkel. tapa kec. lipatan jasa una saran taman saya dentedaya kae kota ula hogroooo kanan iratftangboti kes burung hoonooo| hasilan rei rambutan ket #vangoroi dunni masjid mahkamah kel. wumialo kec. kota tengah masjid rahmatullah kel. paguyuban kec. kota tengah han tayangan otawenao "ca remparbadan kecaman akan sorotan (koa gamma 2soonooo| esp say tenun ala lembaga dan organisasi alamat penerima jumlah (rp) kemasyarakatan mmapiaan ton timur kes aparat ooo masapioomar tesatandng keo boionuo cbooo00 masjid muhaimin desa sidodadi kec. boliyohuto desa sidomukti kec. mootilango fhanaamai path kesatuan hogroooo mesjid agung kabupaten gorontalo pdi jemaat shaadi suka makmur desa suka makmur kec. tolangohula ja! mujahidin. miftahul jannah hous nttgeman tungro kestimpao snsooooo tanu aspek seop hyun tan adnan wih,ayuan desa ilii desa tunggul kec. limboto barakhkaro nyi oe c lembaga dan organisasi alamat penerima jumlah (rp) kemasyarakatan sapenatama jantan tamat geo seen masjid ar rahmah desa isim selatan kec. dibawa kab. gorontalo desa topo kec. bila kab. gorontalo liat masidalaubra desa jurinya kec. bila kab. gorontalo desa bila kec. bila kab. gorontalo nan desa motoduto kec. boliyohuto kab. gorontalo desa puncak kec. pulubala kab. gorontalo lembaga dan organisasi alamat penerima jumlah (rp) kemasyarakatan boo asyatanatar esa keramat manasi kat stone desa tangkobu kec. paguyuban kab. boalemo desa kapada kecamatan botumoito kabupaten desa aaryan kec. menunggu kab. boalemo desa aaryan kec. menunggu kab. boalemo desa tablo kec. menunggu kec. boalemo mane ena zika desa polohungo kec. dulu masjid agung kabupaten bone bolango kal otuhuta utara keeds. lama kec. bolango selatan koe masjid an nur desa pendayung kec. suara selatan kab. bone masjid desa pelita hijau desa pelita hijau kec. bone pantai kab. bone bolango desa molntogupo kec. suara selatan kab. bone lili gen lembaga dan organisasi alamat penerima jumlah (rp) kemasyarakatan timbul timur kec. botupingge kab. bone penandaan jalil habibie desa tumbuh kab. bone desa boludawa kec. suara kab. bone bolango suara suara kab. bone bolango masjid al lga desa talulobutu kec. tapa kab. bone bolango desa toto selatan kec. kabila kab. bone bolango masjid ubin desa permata kec. tolong kabila kab. bone bolango solanaugoman joosaunuta kas kata kan gonebangn solita matian nodosa tangntngn kata kan bone bango |. soo oo0| mesjid kecamatan kab. bone bolango kabupaten bone bolango sampa nos basa ana den lembaga dan organisasi alamat penerima jumlah (rp) kemasyarakatan kesltanyamimagan jomattaatto kes sumatra kab. gra soooono nyaman jera mana kec anggota kan gional yaa toasoooo| kabupaten gorontalo utara desa motihelumo kec. subulata timur desa elongata barat kec. anggrek masa rasisme dusun kanto, desa bulontio timur kec. subulata kab. dusun limututu desa bulontio timur kec. subulata 'ao masa agung kabupaten pohuwato kabupaten pohuwato solo, aula dsn mootinelo kec. pandangan esa (kongsi lai jo| menaasaigensa meracun santan lembaga dan organisasi alamat penerima jumlah (rp) kemasyarakatan masam mujahidin dusun kapal desa ulama kec. butulia kab. pohuwato desa maleo kecamatan padat kab. pohuwato desa padang kec. danilo kab. pohuwato bao taniapesaraturann treetawai ono hanyaasttgaman esa karan koo tato kao gonta toownooo| ieusernyg ro klo lampiran peraturan gubernur gorontalo nomor tahun tanggal ag'statbantuan sosial aman hasan sawan posisi goong tooneooa sosial lks) provinsi gorontalo akta con jin andika tiatnggiken dragon zaman lansia) hama inai bemasrai alkhairaat tilamuta horn pemasaran atur fasa kasi bee ora so2r000 keluarga lpk) yasmin gorontalo yayasan formula provinsi gorontalo poems mawar kelurahan molosifat kec. kota barat kota gorontalo desa bulosa kec. telaga jaya kab. gorontalo pos bean bos bandung ker bang kab bore bango t2sirop desa depo kec. patilanggio kab. pohuwato ofpomstameoan (besaringaice bsumeisiab. godam) tes hidayah aikasantonitasear evtoviniaaman memerah ane mil alpen ojo memar mama aman provinsi gorontalo yayasan hiduplah lisa panti al jin. reformasi dutulana'a kec. limboto kabupaten moh. bupati kel.template (keluarga pahlawan perintis) sofhomawus ejummoows jeramaecumorsmamama | tilas badjeber kel. limba (keluarga pahlawan perintis) omar | kel. bugis (keluarga pahlawan perintis) tejesasom jet memameusemmaama| a00 maa ooaampaang a00 nee kel. bugis (keluarga pahlawan perintis) apa penamaan penerimaan kota gorontalo (veteran) mamasa feremomaneeaan pen corona ajar rama ean sao hr, enprfseroa onta null ninnin penerima bansos alamat penerima jumlah (rp) daniel laude kota gorontalo (veteran) amir gaga kota gorontalo (veteran) ismail kamar kota gorontalo (veteran) umar analisa kota gorontalo (veteran) hendrik pangkat kota gorontalo (veteran) nipon molo kota gorontalo (veteran) chairul kali kota gorontalo (veteran) ariani wahabi kota gorontalo (veteran) mahmud famili kota gorontalo (veteran) thomas fuller kota gorontalo (veteran) adam muhamad kota gorontalo (veteran) slamet iron kota gorontalo (veteran) ali sapi kota gorontalo (veteran) sino hasan kota gorontalo (veteran) saleh mailman kota gorontalo (veteran) kasim podungge kota gorontalo (veteran) sleman novo kota gorontalo (veteran) tahapan kota gorontalo (veteran) ariani ali kota gorontalo (veteran) tepung kota gorontalo (veteran) julius borong kota gorontalo (veteran) hasan tontoiyo kota gorontalo (veteran) takut kota gorontalo (veteran) sumakud rets kota gorontalo (veteran) likely padi kota gorontalo (veteran) abd kadir uno kota gorontalo (veteran) tari drones kota gorontalo (veteran) hj. rahman kota gorontalo (veteran) usman bupati kota gorontalo (veteran) aw.thalib kota gorontalo (veteran) urban dama kota gorontalo (veteran) ibrahim litt kota gorontalo (veteran) karim ali kota gorontalo (veteran) hamid topi kota gorontalo (veteran) sara mohamad kota gorontalo (veteran) kelengkungan penangkapan kota gorontalo (veteran) harus fuller kota gorontalo (veteran) karo apa nan ref meemnamos t mareoeman aman yakub laude kota gorontalo (veteran) kota gorontalo (veteran) kab. bone bolango (veteran) bar aan ika ienabebiksnsia kesbnsininbelanakonuk mnnnnna dang nss (gubernur boron lampiran peraturan gubernur gorontalo nomor tahun tanggal giantsin. mamberamo kel. molosipat gorontalo kec. lipatan kota gorontalo komite olahraga nasional indonesia koni) provinsi gorontalo jln. sutomo kotagorontalo ji. aloi sabre desa toto selatan kec.jin. raya bogor jakarta timur kki titel) jakarta lembaga pengembangan tilawatil aturan lata) provinsi| jln. pilar kel. molosipat kota gorontalo gorontalo dango dati hulondalo dewan adat gorontalo) jl. drs ahmad nadjamudin kel. limba u l! kota gorontalo hibah kepada organisasi kemasyarakatan provinsi gorontalobadan narkoba nasional provinsi gorontalo jlin. jenderal sudirman kec. limboto kab.tmd hutakalo (kodim) provinsiiatnational paralympic committee indonesia cina) provinsi provinsi gorontalo gorontalo pmid cabang seluruh indonesia provinsi gorontalo organisasi lama gorontalo yayasan al azhar penyelenggara pendidikan islam) jl. sultan botutihe kec. kota timur kel. template kota gorontaloin. mayor ulah lorong cipta niaga kel. pesparawi) talumolo kota gorontalo lapas kota gorontalo provinsi gorontalo lanal gorontalo kel. lato kota gorontalo bkp regional sulawesi bars) jl. kasuari makassar yayasan titel tipu penyelenggara pendidikan islam) jl. saman pulubuhu kel. hunggaluwa kec. limboto kab. rumah sakit ibu dan anak siti khadidjah gorontalo provinsi gorontalo dewan riset daerah drd) provinsi gorontalo jl. jamaluddin malik kota gorontalo persatuan guru republik indonesia pgri) provinsi gorontalo in. jambu kel. libur kec. singingi kota gorontalo| jin. budi utomo kota gorontalo sakit islam gorontalo)makassar forum kerukunan umat beragama kub) provinsi gorontalo asrama haji gorontalo provinsi gorontalo dpd lembaga pemberdayaan masyarakat lpm) provinsi kotapengurus daerah persatuan wredatama republik indonesia| j!. rambutan kel. tomulabutao peri) provinsi gorontalo selatan kota gorontalo lembaga veteran republik indonesia lvri) provinsi gorontalo gedung nasional jalan taki node kota gorontalo yayasan almamater alumni smp telaga smk almamater| ji. daud mursyid kec. telaga kab. telaga) gorontalo yayasan pendidikan islam alkhairaat komisariat daerah kota| pp. alkhairaat jl. nani wartabone gorontalo demi kota utara kota gorontalo yayasan al kautsar masalah tembok panti asuhan al i) kab. gorontaloapa pan 1gadan koordinasi hmi sulawesi utara gorontalo bako mlj perum asparagus blok kec. sulung) limboto kab. gorontalo hmi cabang gorontalo jin. cendrawasih kota gorontalo i| jin. jhon ario kali ung gorontalo korps alumni hmi (kami) provinsi gorontalo jin. iri| kec. telaga biru kab. gorontalo menengah) taidpd gerakan bela negara provinsi gorontalo ji. limboto raya desa patung kec. telah biru kab. gorontalo lembaga pengembangan dharma gita perhimpunan umat iji. pilar kementerian agama kota hindu) utara kota gorontalol. durian perum asparagus pondok indah pari) permai blok kota gorontalo asosiasi bikers gorontalo jin. hb. yasin kel. wumialo kec. kota tengah lembaga konsultasi dan bantuan hukum lbh) pgriinj gorontalo| jin. k.h adam zakaria komp perumahan wire g) taman indah blok f11 kel wongkaditi kec kota tengah persatuan aksi pelajar mahasiswa indonesia bone bolango | kab. bone bolango gorontalo papi g)jin. asmat lahan desa tunggul kec. limboto barat kab. gorontalo pmii cabang kab gorontalo kab. gorontalo provinsi gorontalo ipnu provinsi gorontalo kota gorontalo provinsi gorontalo jip provinsi gorontalo himpunan seniman pencinta irama keroncong fisik) provinsi gorontalo ti7 jumlah oo $o o l (subernukesoroktalo, rusli habibie |
gubernur maluku peraturan gubernur malukudengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur maluku, menimbang wa. bahwaataumenindaklanjuti ketentumaka dalam rangka memberikan penghargaan kepada almarhum dr. ishak umbrella, yang pernah mengabdi dan berjasa bagi kemajuan masyarakat maluku baik sebagai direktur rsud tulah dan kepala dinas kesehatanmalukusekretaris daerah adalah sekretaris daerah maluku. satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat skpd adalah dinas badan kantor lembaga dilingkungan pemerintah daerah provinsi maluku. rumah sakit yang selanjutnya disingkat adalah suatu fasilitas pelayanan kesehatan yang menyediakan pelayanan kesehatan rawat inap, rawat jalan dan pelayanan rujukan serta dan rehabilitasi. rumah sakit umum daerah yang selanjutnya disebuumum daerah provinsi maluku. bab maksud tujuan dan sasaran pemberian nama pada rumah sakit umum daerah tulah rsud tulah) mempunyai maksud untuk memberikan status dan kedudukan hukum atas penamaan rumah sakit umum daerah serta memberikan penghargaan dan mengenang jasa almarhum dr. ishak umbrella sebagai tokoh masyarakat negeri tulah. pemberian nama rumah sakit umum daerah dr. ishak umbrella sebagaimana dimaksud pada bertujuan untuk menciptakan keseimbangan hubungan emosional masyarakat maluku dengan mentauladani dr. ishak umbrella sebagai tokoh yang berjasa pada rumah sakit dimaksud. merangsang, memacu dan menciptakan generasi yang bermutu dan berlomba mengukir prestasi dan pengabdian pada masyaraka dan sumber daya manusia rumah sakit. sasaran pemberian nama rumah sakit umum daerah dr. ishak umbrella adalah meningkatkan kesadaran, kecintaan dan penghargaan masyarakat maluku kepada tokoh yang telah tiada. mendorong masyarakat maluku untuk berbuat yang terbaik bagi masyarakat. bab iii nama rumah sakit umum daerah dengan peraturan gubernur ini menetapkan nama dr. ishak umbrella sebagai nama pada rumah sakit umum daerah. dengan ditetapkan nama dr. ishak umbrella pada rumah sakit umum daerah sebagaimana dimaksud pada penyebutannya menjadi rumah sakit umum daerah dr. ishak umbrella atau dapat disingkat rsud dr. ishak umbrella. dengan penamaan rumah sakit umum daerah dr. ishak umbrella maka penamaan rumah sakit umum daerah tulah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. bab ketentuan penutup dengan berlakunya peraturan gubernur ini, maka segala ketentuan yang berlaku sebelumnya harustanggal juni gubernur provinsi maluku, ttd said assegaf diundangkan ambon padamenjadi landasan untuk sebuah sejarah yang baru. berdasarkan pandangan filosofis inilah maka penting untuk memahami acuan acuan sejarah dalammaluku melalui beberapa pertimbangan sebagai berikut nama yang dipakai sebaiknya merujuk pada sebuah ikatan emosional, sosial dan intelektual dengan daerah dan masyarakat maluku, nama yang dirujuk hendaknya mempunyai relevansi substansi yang diterjemahkan pada level praktis manajerial dalam tugas pokok rumah sakit umum daerah rsud), nama yang dipakai sebisa mungkin berposisi sebagai simbol inspiratif bagi masyarakat maluku dan memberasmaluku dan generasi mendatang daerah ini, nama yang dipakai sebisa mungkin berperan sebagai simbol yang membermaluku serta akan mempercepat proses penguatan mutu hidup masyarakat disisi lain, termasuk untuk masyarakat sekitar daerah maluku, sehingga perlu memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat dan sumber daya manusia rumah sakit. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas.bidang pengelolaan kearsipan yang selanjutnya disebut kabid pengelolaan kearsipan adalah kepala bidang pengelolaan kearsipan pada dinas perpustakaan dan kearsipan provinsi kalimantan selatan. kepala bidang pembinaan dan pelayanan kearsipan yang selanjutnya disebut kabid pembinaan dan pelayanan kearsipan adalah kepala bidang pembinaan dan pelayanan kearsipan pada dinas perpustakaan dan kearsipan provinsi kalimantan selatan. kepala seksi pelayanan kearsipan yang selanjutnya disebut kasi bidang pelayanan adalah kepala seksi bidang pelayanan padastatis adalah arsip yang tidak lagi digunakan secara langsung dalam pelaksanaan tugas penciptaan arsip dan disimpan dinas atau kantor arsip daerah. arsip inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurulaksana adalah pegawai selain arsiparis yang diberi tugas untuk memberikan pelayanan informasi arsip. petugas administrasi adalah pegawai yang bertugas pada bagian pencatatan surat menyurat. petugas pelayanan adalah pegawai yang melayani pengguna jasa kearsipan dalam penelusuran peminjaman dan pengembalian arsip beserta penyelesaian administrasinya. petugas penataan adalah arsiparis pegawai lainnya yang ditunjuk berdasarkan surat perintah tugas untuk melaksanakan kegiatan penataan. permohonan penataan arsip adalah surat dari sold lain yang meminta bantuan penataan arsip kepada dinas perpustakaan dan kearsipan provinsi kalimantan selatan. penataan arsip inaktif adalah proses kegiatan pemilahan, pengelompokan arsip, pendeskripsian, pembuatan skema pengelompokan arsip, manuver kartu deskripsi, memberikan nomor definitif pada kartu deskripsi, manuver berkas, memasukan arsip dalam folder, pembungkus arsip, memasukan folder dalam boks dan pelabelan boks, membuat daftar arsip daftar perbedaan arsip. pelayanan informasi arsip statis dan inaktif adalah kegiatan melayani pemohon informasi arsip atau pengguna arsip dalam rangka penelusuran informasi arsip yang diperlukan oleh pengguna arsip. pemohon informasi adalah masyarakat umum, pelajar mahasiswa, instansi pemerintah swasta, organisasi politik dan kemasyarakatan yang memerlukan informasi arsip baik arsip inaktif maupun arsip statibalasan adalah surat yang dibuat sold dengan tujuan menjawab maksud surat dari sold lain. surat izin adalah keterangan dari lembaga berwenang bahwa pemegang surat memiliki izin untuk pencarian arsipdaftar pengendali surat adalah daftar pencatatan surat yang memuat nomor urut, kode klasifikasi, asal surat, dan tanggal surat. keterangan penelitian adalah suatu bentuk surat dari lembaga tertentu untuk legalitas seseorang dalam pencarian arsip. kartu identitas adalah sebuah kartu yang menunjukkan identitas resmi pemakainya. buku tamu adalah buku yang berisi nama tamu yang hadir untuk mengetahui keberadaan atau kehadiran seseorang dalam suatu kegiatan. lembar permohonan informasi adalah lembaran kertas keterangan pemohon untuk mendapatkan informasi arsip yang diperlukan. berkas pemohon adalah kumpulan informasi terkait nama pemohon, informasi arsip yang diperlukan dan kelengkapan lainnya. arsip tertutup adalah arsip yang dalam pengelolaan dan perlakuannya berlaku ketentuan tentang kerahasiaan surat surat. arsip terbuka adalah arsip yang pada dasarnya boleh diketahui oleh semua pihak umum berdasarkan tingkat penyimpanan dan pemeliharaannya. daftar arsip adalah daftar yang dibuat sebagai sarana penemuan kembali arsip yang memuat masalah arsip, uraian masalah arsip, kurun waktu, jumlah berkas, nomor berkas dan nomor boks arsip. data arsip adalah kumpulan informasi atau keterangan yang memuat nama daftar arsip, nomor berkas arsip,p dan nomor boks arsip. katalog arsip adalah daftar yang terurut yang berisi informasi yang memuat judul atau nama arsip, kurun waktu, jumlah boks, dan jumlah berkas. formulir peminjamminjaman arsip. formulir penggandanggandaan arsip. formulir tanda terimatanda terima. formulir permohonan informasi publikmohonan informasi publik. formulir kepuasan pelanggankepuasan pelanggan. formulir persetujuan keberatan penyajisetujuan keberatan penyajian arsip. surat pernyataan arsip tertutunyataan arsip tertutup tidak bisa dipublikasikan. bab standar operasional prosedur bagian kesatu standar operasional prosedur pelayanan informasi arsip inaktifmenyajikan katalog daftar arsip yang diperlukan pemohon informasi. petugas pelayanan. pemohon informasi menyerahkan data arsip yang diperlukanperlu mengkoordinasikan dengan sold pemilik arsip untuk mendapatkan persetujuan penyajian arsip dengan mengirim formulir permohonan persetujuan penyajian arsip yang ditanda tangani oleh kepala seksi pelayanan kearsipan kepada sold bersangkutan apabila arsip tersebut bersifat inaktif. petugas pelayanan menerima formulir persetujuan ataupun keberatan dalam penyajian informasi arsip yang diperlukan oleh pemohon informasi petugas pelayanan akan mengembalikan formulir peminjaman arsip dan menyampaikan kepada pemohon informasi bahwa arsip yang diperlukan tidak dapat disajikan dengan surat pernyataan yang ditanda tangani kepala seksi pelayanan kearsipan apabila opd selaku pemilik arsip merasa keberatan. petugas pelayanan akan melakukan proses selanjutnya apabila opd selaku pemilik arsip menyetujui dalam penyajian informasi arsip yang diperlukan oleh pemohon informasi. petugas pelayanan mengidentifikasi kembali data arsip yang diperlukan oleh pemohon informasiinformasi arsip statisakan menyampaikan kepada pemohon informasi disertai surat pernyataan yang ditandatangani kepala seksi pelayanan kearsipan apabila informasi arsip tersebut bersifat tertutup rahasia dan tidak dapat dipublikasikan. petugas pelayanan akan melakukan tahap penelusuran selanjutnya apabila informasi arsip yang diperlukan bersifat terbuka. petugas pelayanan menyajikan katalog daftar arsip yang diperlukan pemohon informasi petugas pelayanan mempersilahkan,nerima katalog daftar arsip yang disajikan oleh petugas pelayanan kemudian menyerahkannyanataan dan pendataan arsip inaktif pemohon menyampaikan permohonan penataan arsip. kasubbag mpeg menerima surat permohonan penataan arsip, mencatat dalam daftar pengendali, melampirkan lembar deposisi dan menyampaikan kepada kepala dinas. kepala dinas meneliti surat yang kirim oleh pemohon penataan arsip dan memberikan deposisi kepada kepala bidang pengelolaan kearsipan. kabid pengelolaan kearsipan menerima deposisi dari kepala dinas. kabid pengelolaan kearsipan menyiapkan surat balasan kepada pemohon penataan arsip. kabid pengelolaan kearsipan membuat surat perintah tugas kegiatan penataan dan pendataan arsip inaktif. kepala dinas menandatangani surat perintah tugas kegiatan penataan dan pendataan arsip inaktif dan meneruskan kepada kepala bidang pengelolaan kearsipan untuk melaksanakan kegiatan penataan. kabid pengelolaan kearsipan menyampaikan surat perintah tugas penataan dan pendataan arsip inaktif kepada petugas penataan. petugas arsip arsiparis melaksanakan kegiatan penataan sesuai dengan surat perintah tugas yang disamai oleh kepala bidang pengelolaan kearsipan. petugas arsip arsiparis membuat daftar arsip inaktif dan menyerahkan daftar arsip inaktif kepada kepala bidang pengelolaan kearsipan. kabid pengelolaan kearsipan menyerahkan daftar arsip inaktif kepada pemohon. pemohon menerima daftar arsip inaktif yang sudah tertata. format standar operasional prosedur pelayanan penataan dan pendataan arsip inakearsipos bagan peraturan daerah kabupaten langkatlangkat, menimbang bahwa peraturan daerah kabupaten langkat nomor tahun tentang retribusi biaya cetak ktp, sehingga perlu dirubah dengan menerbitkan peraturan daerah yang barupelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipiretribusi pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipillangkat yang selanjutnya disebut dinas adalah instansi unit kerja yang mengelola pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.(l) setiap orang yang mengalami peristiwa kependudukan wajib melapor dinas(l)diberikan dokumen kependudukan tanpa dipungut biaya.bagian pertama(l)pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dipungut retribusi sebagai penggantian biaya cetak ktp, dan akta pencatatan sipil. (l) objek retribusi berupa dokumen kependudukan dan pencatatan sipil terdiri dari kartu tanda penduduk: kartu keluarga, kutipan akta kelahiran kutipan kedua akta kelahiran, kutipan akta perkawinan, kutipan kedua akta perkawinan kutipan akta perceraian kutipan kedua akta perceraian, kutipan akta kematian, kutipan kedua akta kematian, pencatatan akta pengakuan anak dan pengesahan anak il. pencatatan perubahan nama, surat keterangan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil,bagi anak yang lahir sebelum (enam puluh) hari sejak kelahirannya tidak dikenakan biaya retribusi. bab golongan retribusi dan cara mengukur tingkat penggunaan jasa (l) biaya cetak kk,ktp, dan aktajdsesuai dengan ketentuan yang berlaku. bab penetapan denda administratif dan biaya pelayanan (l). penetapan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada dengan memperhatikan jenis pelanggaran administrasi. denda administratif dimaksud pada sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini dan merupakan penerimaan daerah. bab pembinaan, pengawasan dan pengendalian jl) pembinaan terhadap penyelenggaraan pendaftaran penduduk pencatatan sipil dilakukan oleh dinas(l)bab xii ketentuan pidana (l)ktp yang ditanda tangani camat sebelum ditetapkannya peraturan daerah ini tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya habis berakhir. bab xii ketentuan penutup jl) dengan ditetaplangkat3tahun tanggal september tentang retribusi pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil besaran tarif retribusi biaya cetak ktp,kk dan akta pencatatan sipil jenis pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil terdiri dari pol kartu tanda penduduk rp. rp. kartu keluarga rp. rp. kutipan akta kelahiran rp. rp. kutipan kedua akta kelahiran rp. rp.surat keterangan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil rp. rp. denda administrasi atas pelaporan kelahiran yang melampaui batas rp. waktu (enam puluh) hari. bupati langkat dtobupati langkatkecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten langkat. camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggara pemerintahan diwilayah kerjabab kecamatan bagian kesatu kedudukan, tugas dan wewenangjl) camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan kecamatsusunan organisasi (l) susunan organisasi kecamatan terdiri dari camat, sekretariat, membawakan sub bag umum dan kepegawaian. seksi tata pemerintahan, seksi pemberdayaan masyarakat dan pembangunan, seksi ketentraman dan ketertiban umum. bagan susunan organisasi kecamatcamatiii kelurahan bagian kesatu kedudukan dan tugas (l) kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagaijl) lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. lurah sebagaimana dimaksud pada juga melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati,susunan organisasi (l) susunan organisasi kelurahan terdiri dari lurah, sekretariat: seksi pemerintahan umum: seksi pembangunan dan kesejahteraan sosial, seksi ketentraman dan ketertiban umum. bagan susuhunan organisasilurahtata kerja dalam melaksanakan tugasnya camat dan lucamat dan luseksi kecamatan dsuai kebutuhan. bab hubungan kerja j bersifat koordinasi teknis operasional. hubungan kerja kecamatan dengan pemerintahan desa bersifat koordinasi dan fasilitasipegawaian (l) jenjang kepangkatan dan susunan kepegawaian dalam lingkungan kecamatan dan kelurahan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pengalihan jenis kepegawaian disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab vii ketentuan penutup jl)pemerintah kecamatan, peraturan daerah nomor tahun tentang pembentukan organisasi dan tata kerja pemerintah kelurahkecamatan lampiran peraturan daerah kabupaten langkat nomor tahun tanggal september camat sekretariat subbab umum dan kepegawaian seksi seksi pemberdayaan seksi tata masyarakat dan ketentraman dan pemerintahan pembangunan ketertiban umum bupati langkat dto ngogesa sitepu struktur organisasi kelurahan lampiran peraturan daerah kabupaten langkat nomor tahun tanggal september lurah sekretariat seksi seksi seksi pemerintahan pembangunan dan ketentraman dan umum kesejahteraan sosial ketertiban umum bupati langkatngkat dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati langkatkabupaten langkat, bahwa dalam rangka menjamin keterpaduan dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaanbnk perlu meningkatkan koordinasi antara instansi pemerintah kabupaten langkat dan instansi vertikal lingkungan pemerintah kabupaten langndengan persetujuan bersama dewan perwakilan rakyat daerahlangkatnk kabupaten langkat. bab kedudukan, tugas dan fungsi (l) lahar bnk berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada ketua bnk. lahar bnk dipimpin oleh kepala pelaksana harian bnk. lahar bnk mempunyai tugas dan fungsi memberikan dukungan teknis administrasi dan operasional kepada bnk dibidang p4gn. bab iii susunan organisasi susunan organisasi lahar bnk terdiri dari kepala, sekretariat terdiri dari sub bagian umum, sub bagian keuangan. seksi penyuluhan p4gn, seksi penyelidikan, seksi penegakan hukum, seksi rehabilitasi: satuan tugas. bagan susunan organisasi pelaksana harian bntata kerja jl) setiap pimpinan satuan organisasi didilahar bndipelaksana harian (dl)dengan memperhatikan peraturan perundang undangan. sekretaris, kepala sub bagian, dan kepala seksi dilingkungan lahar bnk diangkat dan diberhentikan oleh bupati. bab ketentuan penutup rincian tugas dan fungsijl) dengan ditetapkannya peraturan ini maka semua peratur.lampiran peraturan daerah pelaksana harian badan narkotika kab. langkat nomor: tahun tanggal september kalahkan sub bag sub bag umum keuangan seksi seksi seksi seksi penyuluhan penegakan satuan tugas bupati langkat dto ngogesa sitepu |
peraturan daerah provinsi sulawesi barat nomor tahun tentang pengelolaan lingkungan hidup dengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur sulawesi barat, menimbang aa. aspek yang sesuai dengan wawasan nusantara, bahwa pemanfaatan kekayaan sumber daya alam yang terkandung dalam wilayah provinsi sulawesi barat adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan untuk mencapai kebahagian hidup masyarakat bahwa pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dengan pemanfaatan sumber daya alam provinsi sulawesi barat, merupakan upaya terpadu untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, budaya dan kelestarian lingkungan hidup bahwa penyelenggaraan pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya alam secara berlebihan, dapat menimbulkan kerugian terhadap lingkungan hidup, sehingga untuk menghindari hal tersebut perlu adanya pengaturan dalam pengelolaan lingkungan hiduplingkungan hiduprepublik indonesia nomor tahun tentang panduan penyusunan amdal kegiatan pembangunan daerah lahan basah keputusan menteri negara lingkungan hidup republik indonesiapusat adal:bersamalingkup provinsi sulawesi barat badan lingkungan hidup daerah adalah satuan kerja pemerintah provinsi sulawesi baratasasprovinsi sulawesi barat seluruhnya yang beriman dan bertakwa.provinsi sulawesi barprovinsi sulawesi barat:ncegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidupmemelihara dan menjaga kelestarian sumber daya alam. setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang besar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup. bab wewenang pengelolaan lingkungan hidup dalam mdan atau kota merencanakan, mengevaluasi dan melaksanakan kegiatan pengelolaan lingkungan hidupdan atauakan diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur. bab perizinan dalam upaya pelestarian sumber daya alam makalaut mulai (empat) mil sampai dengan (dua belas) miluntuk memenuhi persyaratan penerbitan izin usaha kegiatan yang berada bawah kewenangan pemerintah provinsi, setiap rencana usaha kegiatan maka diwajibkan membuat atau memiliki dokumen pengelolaan lingkungan hidup dpl).mbiayaan pengelolaan lingkungan hidup provinsi didanai dengan dana yang jelas sumbernya, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. sumber dana sebagaimana dimaksud pada berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara apbn) anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi apbd provinsi) anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten kota apbd kabupaten kota) sumber sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat termasuk bantuan luar negeri. bab vikepada pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan. untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada badsulawesi barat. bab pengaduan dan penyelesaian sengketa badan lingkungan hidup menerima dan memfasilitasi pengaduan kasus lingkungan hidup, yaitu penyelesaian sengketa lingkungan hidup ditempuh melalui pengadilan atau luar pengadilan berdasarkan peraturan perundang undangan untuk memfasilitasi sengketa perkara luar pengadilan, badan lingkungan hidup dapat menjadi mediator mediasi mekanisme dan prosedur penyelesaian sengketa luar pengadilan ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan gubernur sulawesi barat. bab sanksi administrasi gubernurbupati walikotpada dan upaya paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada didahului dengan surat perintah gubernur. gubernur berwenang melakukan penarikan uang paksa pencabutan izin usaha memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat yang berwenang selaku pembina untuk mengambil langkah langkah penyelesaian lebih lanjut. bab penyidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil ppn). dalam melaksanakan tugas penyidik pegawai negeri sipil ppn) sebagaimana dimaksud pada wajib berpedoman pada ketentuan undang undang hukum acara pidana dperaturan daerah inilolaan lingkungan hidup umum sesuai dengtahun tentangprovinsi sulawesi baratsurvei menunjukkan bahwa berbagai permasalahan lingkungan hidup yang menjadi masalah selama ini adalah. dilain pihak terjadi tumpang tindih antara kepentingan pengusaha hak pengelolaan hutan hph) dengan pemerintah. adanya perambahan hutan, illegal login, limbah dan masih banyak lagi masalah yang belum terselesaikan termasuk kepentingan sosial masyarakat terhadap hutan sebagai tempat mencari nafkah, yang semuanya dapat menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hiduplolaan mapun pelestarian lingkungan hidup yang mengarah pada pengendalian, pencegahan dan kelestarian lingkungan hidup. ii. demi cukup kelasgi generasi maa kini maupun generasi masa depan.terlestartikannya kemampuan lingkungan hidup menjadi tujuan melanjutkannya pembangunan. cukup jelas. huruf cukup kelashuruf cukup jelas cukup jelas informasi yang benar dan akurat dimaksudkan untuk menilai ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kerugian terhadapcukup jelas penyelesaian kasus sengketa melalui pengadilan atau luar pengadilan berupa penyelesaian hukum pidana maupun administrasi dan atau dalam bentuk kesepakatan. dan |
peraturan daerah provinsi sulawesisulawesi barat, menimbang :a. bahwa untuk menghindari terjadinya kerugian daerah akibat penyalahgunaan tindakan pelanggaran hukum atau kelalaian seseorang atas keuangan barang daerah, perlu diatur tata cara penyelesaian kerugian tersebut,ta cara tuntutan ganti kerugitata cara tuntutan ganti kerugian daerahan pemerintahan daerah,negeri sipil bukan bendahara adalah pegawai negeri sipil yang berlakuprovinsi sulawesjenderal departemen dalam negeri, atau inspektorat provinsi. tim tindak lanjut penyelesaian kerugian daerah selanjutnya disebut t2lpd) adalah tim yang dibentuk gubernur untuk menangani penyelesaian kerugian daerahmendagri nomor tahun dan aturan pendukung lainnya. badan layanan umum daerahketerangan tanggungkas daerah oleh pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain, penetapan pembebanan membayar, makatp tgr adalah. bab ruang lingkup pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi dalam peraturan daerah ini diberlakukan terhadap bendahara atau pegawai negeri sipil bukan bendahara atau pejabat lain baik secara langsung maupun tidak langsung merugikan daerah baik berupa uang maupun barang milik daerah yang berada pada seluruh satuan kerja perangkat daerah badan usaha milik daerah. bab iii pengenaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi bagian kesatu tuntutan perbendaharaan (l) tuntutan perbendaharaan dikenakan kepada bendaharabendahara ditetapkan oleh gubernur. bagian kedua tuntutan ganti rugi (l) tuntutan ganti rugi dikenakan kepadayang secara langsung merugikan keuangpegawai negeri sipil bukan bendahara atau pejabat lain ditetapkan oleh gubernur. tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam danperhitungan officio (hasil perhitungan terjadinya kerugian dalam suatu instansi skpd sebelum pemeriksaan oleh apf dilaksanakan atau arti lainnya lingkup), media massa dan atau media elektronik, pengaduan masyarakat atau lembaga kemasyarakatan. (l) setiapaparat pengawasan fungsional paling lama (tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah diketahui. pemberitahuan kerugian daerahgubernur disiplin atau sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dibidang kepegawaian. bentuk dan isi surat pemberitahuan kepada aparat pengawasan fungsional tentang kerugian negara karena perbuatan melanggar hukum atau kelalaian bendahara, tercantum dalam lampiran (dl) untuk membantu gubernur dalam menyelesaikan kerugian daerah, dibentuk tim tindak lanjut penyelesaian kerugian daerah t2lpd). t2lpd sebagaimana dimaksud pada terdiri wakil gubernur sulawesi barat sebagai ketua sekretaris daerah provinsi sulawesi barat sebagai wakil ketua asisten bidang administrasi, asisten bidang ketataprajaan, asisten bidang ekonomi dan pembangunan setda. prov. sulbar sebagai wakil ketua kepala biro hukum setda. prov. sulbar sebagai sekretaris kepala badan kepegawaian, pendidikan dan latihan prov. sulbar sebagai anggota staf khusus gubernur bidang hukum sebagai anggota kepala bagian akuntansi biro keuangan setda. prov. sulbar sebagai anggota kepala bagian perbendaharaan biro keuangan setda. prov. sulbar sebagai anggota kepala bagian bantuan hukum biro hukum setda. prov. sulbar sebagai anggota t2lpd sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas membantu gubernur dalam proses penyelesaian kerugian daerah yang dilakukan baik oleh bendahara maupu. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada t2lpd mempunyai fungsi menginventarisir laporan kerugian daerah yang diterima menghitung besaran kerugian daeraharena kelalaian sehingga menimbulkan kerugian daerah menginventarisasi harta kekayaan milik bendahara ataumenyelesaikan kerugian daerah melalui skt memberikan pertimbangan kepada pimpinan tentang kerugian daerah sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan sementara menatausahakan penyelesaian kerugian daerah menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian kerugian daerah kepada pimpinan dengan tembusan disampaikan kepada aparat pengawasan fungsional. untuk membantu t2lpd sebagaimana dimaksud pada dibentuk sekretariat t2lpd, yang anggotanya meliputi unsur unsur yang terkait. pembentukan t2lpd dan sekretariat t2lpd dibentuk dengan keputusan gubernur. t2lpd sebagaimana dimaksud pada berkedudukan biro hukum. bab pemeriksaan (l) gubernur segera menugaskan t2lpd untuk melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan dimaksud selambat lambatnya (dua puluh) hari sejak menerima informasi dan atau laporan sebagaimana dimaksud dalam t2lpd setelah melakukan pemeriksaan penelitian sebagaimana dimaksud pada melaporkan kepada gubernurgubernur setelah menerima informasi dan atau laporan t2lpd sebagaimana dimaksud pada melakukan penilaian terhadap kebenaran laporan yang dimaksud. (dl) berdasarkan penilaian laporan t2lpd sebagaimana dimaksud dalam gubernur menugaskan t2lpdapabila berdasarkan hasil pemeriksagubernur dapat menugaskan t2lpd untuk memfasilitasi pelaksanaan pemeriksaan ulang dengan bekerja sama dengan aparat pengawasan fungsional yang terkait. t2lpd melaporkan hasil pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada kepada gubernur paling lama (empat belas) hari sejak dikeluarkannya surat perintah tugas pemeriksaan. bab penyelesaian tuntutan perbendaharaan berdasarkan laporan t2lpd sebagaimana dimaksud dalam mengenai kerugian daerah yang dilakukan oleh bendahara) t2lpd mengumpulkan dan melakukan verifikasi dokumen dokumen,kebendaharan berita acara pemeriksaan kas barang register penutupan bukti fotokopi rekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas surat tanda lapor dari kepolisian dalam hal kerugian negara mengandung indikasi tindak pidana berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari kepolisian dalam hal indikasi tindak pidanasurat keterangan ahli waris dari kelurahan atau pengadilan berdasarkan hasil verifikasi dokumen dokumen sebagaimana dimaksud pada t2lpd mencatat kerugian daerah dalam daftar kerugian daerah bentuk dan isi daftar kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran ii. (d0) t2lpd wajibsesuai ketentuan yang ditetapkan oleh gubernur. (dlgubernur menyampaikan laporan hasil verifikasditerima dari t2lpd dengan dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam bab vii surat keterangan tanggungjawab mutlak (dl) berdasarkan surat dari aparat pengawasan fungsional terkait tentang terjadinyagubernur dan t2lpd mengupayakan bendahara bersedia membuat dan menandatangani surat keterangan tanggung jawab mutlak skt). dalam hal bendaharakarena pembebanan ditetapkan oleh aparat pengawasan fungsional terkait ((d0)menerima laporan t2lpd. dalam hal bendahara telah mengganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam aparat pengawasan fungsional terkait mengeluarkan kasus kerugian daerahaparat pengawasan fungsional dan dalam prosesaparat pengawasan fungsional terkait. bab viii penyelesaian tuntutan ganti rugi berdasarkan laporan t2lpd sebagaimana dimaksud dalam mengenai kerugian daerah yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil bukan bendahara atau pejabat lain0) t2lpd melaporkan hasil verifikasi dalam laporan hasil verifikasi kerugian daerah kepada gubernur. berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada gubernur mengupayakan agar pegawai negeri sipil bukan bendahara atau pejabat lain membuatmbuat dan menandatangani skt. (dl) t2lpdpegawai negeri sipil bukan bendahara atau pejabat lain dibebastugaskan sementara dari jabatannya. mekanisme pembebastugasan pegawai negeri sipil bukan bendahara atau pejabat lain sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh gubernur. (d0berdasarkan laporan hasil verifikasi kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada gubernur menugaskan tpk untuk mengupayakan agar pegawai negeri sipil bukan bendahara atau pejabat lain bersedia membuat dan menandatangani skt. dalam hal pegawai negeri sipil bukan bendahara atau pejabat lain. jpelaksanaan skt, pegawai negeri sipil bukan bendahara atau pejabat laindalam haldalam t2lpd mengeluarkan kasus kerugian daerah dari daftar kerugian daerah. jl) apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian dengan upaya damai sebagaimana dalam tidak berhasil, proses penyelesaian tuntutan ganti kerugian tersebut diberitahukan secara tertulis oleh gubernur kepada pegawai negeri sipilnegeri sipil bukan bendahara atau pejabat lain yang bersangkutan.pembelaan diri dalam tenggang waktugubernur menetapkan keputusan pembebanan pengganti kerugian daerah. berdasarkan keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud pada gubernur yang berlaku (dl) permohonan banding kepada gubernur dapat diajukan oleh pegawai negeri sipil bukan bendahara atau pejabat lain paling lama tiga puluh hari setelah diterimanya keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud dalam apabila keputusan tingkat banding menyatakan bahwa pegawai negeri sipil bukan bendahara atau pejabat lain ternyata dibebaskan dari kewajiban mengganti kerugian daerah karena kerugian tersebut luar kemampuannya bukan kesalahannya bukan karena kelalaiannya, maka gubernur menerbitkan surat keputusan pembebasan kekurangan kerugian daerah. apabila permohonan banding sebagaimana dimaksud diterima gubernur segera menerbitkan keputusan tentang peninjauan kembali. (l) pegawai negeri sipilgubernur tentang pencatatan ganti kerugian setelah mendapat pertimbangan dari majelis tp tgr. pegawai negeri sipilpenyelesaian kerugian barang daerah (dl) pegawai negeri sipiltahun sampai (tiga) tahun. penggantian kerugian dalam bentuk uang dapat dilakukan terhadap barang bergerak selain yang dimaksud pada (dua) dengan cara tunai atau angsuran paling lama (dua) tahun. nilai (taksiran) jumlah harga barang bendabab kedaluwarsa (l),pegawai negeri sip! bukan bendahara atau pejabat lain yang bersangkutan, atau sejakpenghapusan penghapusan atas kerugian daerah dapat dilakukan apabila pelaku kerugian daerah atau ahli waris pengampunan tidak mampu membayar pelaku kerugian daerah dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari pegawai negeri tanpa hak pensiun keadaan sipil darurat (force majeure). (dl)gubernurkepada majelis pertimbangan tp tgr. berdasarkan hasil penelitian majelis pertimbangan tp tgr, gubernur menetapkan keputusan gubernur tentang penolakan atau menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud sebagian atau seluruhnya setelah mendapatkan persetujuan dprd. (l) apabila bendahara atau pegawai negeri sipil bukan bendahara atau pejabat lainatau ahli waris tidak mampumajelis berdasarkan hasil penelitian majelis pertimbangan tp tgr. jpenelitian majelis pertimbangan tp tgr. jl) bendahara atau. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada gubernur mengadakan penelitian yang dilaksanakan oleh majelis pertimbangan tp tgr. (l) apabila bendahara atau pegawai negeri sipil bukan bendahara atau pejabat lain dinyatakan tidak mampu, maka gubernur dapat menetapkan keputusan gubernur tentang penghapusan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi setelah mendapat persetujuanratus juta rupiah). (dl) penghapusan sebagaimana dimaksud dalam dapat ditagih kembali apabila bendahara atau pegawai negeri sipil bukan bendahara atau pejabat lain atau ahli waris yang bersangkutan terbukti mampu. keputusan gubernur tentang penghapusan sebagaimana dimaksud pada baru dapat dilaksanakan setelah mendapat pengesahan dari menteri dalam negeri. berdasarkan pertimbangan efisiensi,xii pembebasan dalam hal bendahara atau pegawai negeri sipil bukan bendaharawan atau pejabat lain yang berdasarkan keputusan gubernurtp tgr memberitahukan secara tertulis kepada gubernurxiii penyetoran (l) penyetoran pengembalian secara tunai sekaligus atau angsuran ataskpd yang ditunjuk oleh gubernur. dalam kasus kerugian daerah menyelesaikannya diserahkankepada rekening bumi yang bersangkutan. bab xiv pelaporan gubernur wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelesaian kerugian daerah kepada menteri dalam negeri dan temuannya disampaikan kepada dprd dan aparat pengawasan fungsional terkait. bab majelis pertimbangan tuntutan ganti kerugian daerah (l) gubernur tp tgr. majelis pertimbangan tp tgr sebagaimana dimaksud pada dibentuk dengan keputusan gubernur dan bertanggungjawab langsung kepada gubernur. keanggotaan majelis pertimbangan tp tgr secara ex officio terdiri dari wakil gubernur selaku ketua merangkap anggota sekretaris daerah selaku wakil ketua merangkap anggota inspektur provinsi selaku wakil ketua merangkap anggota asisten bidang administrasi, asisten bidang ketataprajaan, asisten bidang ekonomi pembangunan setda. prov. sulbar, selaku wakil ketua iii merangkap anggota kepala biro hukum setda. prov. sulbar selaku sekretaris merangkap anggota kepala biro keuangan setda. prov. sulbar selaku wakil sekretaris merangkap anggota kepala dinas pendapatan daerah prov. sulbar selaku anggota kepala badan kepegawaian, pendidikan dan latihan daerah prov. sulbar selaku anggota, kepala biro umum setda. prov. sulbar selaku anggota j . kepala biro perlengkapan dan aset setda. prov. sulbar selaku anggota kepala biro ekonomi dan pembangunan setda. prov. sulbar selaku anggota il. kepala satuan polisi pamong praja provinsi sulawesi barat selaku anggota kepala bagian akuntansi biro keuangan setda. prov. sulbar selaku anggota kepala bagian perbendaharaan biro keuangan setda. prov. sulbar selaku anggota oo. kepala bagian bantuan hukum biro hukum setda. prov. sulbar selaku anggota sekretaris inspektorat prov. sulbar selaku anggota kepala bagian penyusunan perundang undangan pusat dan daerah biro hukum setda. prov. sulbar selaku anggota. keanggotaan majalis pertimbangan sebagaimana dimaksud pada. s5) tugas majelis pertimbangan tp tgr sebagaimana dimaksud pada adalah mengumpulkan, menatausahakan, menganalisis serta mengevaluasi kasus tp tgr yang diterima memproses dan melaksanakan penyelesaian tp tgr memberikan saran pertimbangan tp tgr kepada gubernur atas setiap kasus yang menyangkut tp tgr meny(d0) untuk membantu kelancaran tugas majelis pertimbangan tp tgr, dibentuk sekretariat majelis pertimbangan tp tgr. anggota sekretariat majelis pertimbangan tp tgr terdiri dari unsur inspektorat provinsi, biro keuangan, biro hukum dan satuan kerja perangkat daerah yang terkait lainnya. sekretariat majelis pertimbangan tp tgr berada pada biro hukum. bab xvi ketentuan lain lain kepalgubernur. (l) apabila dalam kerugian daerah terdapat unsur pidana atau perdata, bendahara ataudiproses melalui pengadilan. apabila dalamgubernur dapat menetapkan keputusan tentang pembebasan kerugian daerah setelah mendapatkan pertimbangan dari aparat pengawasan fungsional izin prinsip dari dprd(l)lha gubernur sulawesi barat . anwar adnan saleh diundangkan mamuju pada tanggal september asewrerdengan adanya informasi mengenai dugaan atau adanya kerugian daerah yang dilaporkan oleh mencegah agar tidak terjadi manipulasi dokumen datakerugian daerahmudian daerahnya sebesar harga standar terakhir yang ditetapkan tanpa penyusunan.hli waris tidak mampu adalah bahwa ahli waris tersebut tidak mempunyai uang atau harta benda yang dapat dijual untuk mengganti kerugiirigasi dengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur sulawesi barat, menimbang bahwa irigasi mempunyai peranan penting dan merupakan salah satu komponen pendukung keberhasilan pembangunan pertanian wilayah provinsi sulawesi barat yang perlu dikelola secara baik, sehingga bermanfaat bagi masyarakat provinsi sulawesi barat bahwa tujuan pembangunan pertanian adalah untuksemangat demokrasi, desentralisasi, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat bahwa untuk mewujudkan keberlanjutan sistem irigasi, pengembangan dan pengelolaan yang dilaksanakan secara partisipatif perlu didukung dengan pengaturan tugas, wewenang dan tanggungjawab kelembagaan dalam pengelolaan irigasi. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah nomor tahun tentang irigasi, pemerintah provinsi menyelenggarakan sebagian wewenang pemerintah bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigapropinsi sulawesi barat tentang irigas. luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik indonesia. pemerintah kabupaten adalah pemerintah kabupaten lingkup provinsi sulawesi barat. dinas daerah adalah satuan kerja organisasi perangkat daerah yang membidangi irigasi. kepala dinas adalah kepala dinas yang bertanggungjawab bidanghak adalah hak masyarakat adat atas tanah adat. garis sempadan irigasi adalah garis batas luar pengamanan daerah irigasi untuk mempertahankan fungsi dan prasaranaantar , wakil pengguna jaringan irigasi suatu daerah irigasi lintas provin yang terkait. bab maksud, lingkup, tujuan dan fungsi maksud pengelolaan irigasi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan air baku untuk pertanian, sehingga terwujud peningkatan pendapatan masyarakat petani. lingkup mengingat irigasi yang merupakan bagian dari hajat hidup orang banyak, oleh karena itu perlu pengaturan dan pemanfaatannyatujuan pengembangan dan pengelolaan irigasi dikelola bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertaniankhususnya petani.(l)wilayah provinsi. (l) pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilakukan oleh pemerintah daerah,n badan usaha, badan sosial, atau perseorangan pengembangan dan pengelolaan irigasi yang dilaksanakan oleh badan usaha, badan sosial(l)(dl) untuk mewujudkan terbitnya pengelolaan sistem irigasi provinsiatuan kerja perangkat daerah yang membidangi irigasi, p3a, dan komisi irigasi provinsi. bab perkumpulan petani pemakai air ( bagian kesatu perkumpulan penari pemakai air p3a) jl) p3a merupakan organisasi petani pemakai air yang bersifat yang bersifat sosial ekonomi dan budaya yang berwawasan lingkungan dan berasaskan gotong royong. p3a sebagaimana dimaksud pada terdiri atas perkumpulan petani pemakai air p3a) gabungan perkumpulan petani pemakai air gp3a) dan induk perkumpulan petani pemakai air ip3a). pembentukan p3a sebagaimana dimaksud pada difasilitasi oleh pemerintah daerah. j3a dalam satu blok layanan tersier. keanggotaan p3a sebagaimana dimaksud pada tebagian kedua gabungan perkumpulan petani pemakai air gp3a) jl)untuk mengkeanggotan gp3a sebagaimana dimaksud pada terdiri ats p3a yang berada pada daerah layanan blok sekunder dalam satu daerah irigasi. bagian ketiga induk perkumpulan petani pemakai air p3a) (l) gp3a dapat gp3a yang berada pada daerah layanan blok premier, gabungan beberapa blok premier atau satu daerah irigasi dalam berperan serta pada pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. keanggotaan ip3a terdiri atas gp3a yang berada pada satu daerahbab komisi irigasi bagian kesatu komisi irigasi provinsi jl) untuk mewujudkan keterpaduan pengelolaan sistem irigasi, gubernur membentuk komisi irigasi provinsi. komisi irigasi berkedudukan ibukota provinsi, mamuju. keanggotaan komisi irigasi provinprovinsi sebagaimana dimaksud padkomisi irigasi provinsidan daerah irigasi strategiditugasi pembantuankan maupun yang belum ditugasi pembantuankan dari pemerintah kepada pemerintah daerah. (l)prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunanmemberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan asetlayanpada huruf komisi irigasi provinsi membantu gubernur dengan tugasuntuk diteruskan kepada menteri memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi untuk diteruskan kepada menterbagian kedua komisi irigasi antar provinsi jl) untuk mewujudkan keterpaduan pengelolaan sistem irigasi lintas provinsi, gubernur dan gubernur lainnya dapat membentuk komisi irigasi antar provinsi, keanggotaan komisi irigasi antar provinantar provinsi sebagaimana dimaksud pada mempunyaiantar provinsi ditetapkan dengan peraturan bersama antar gubernur yang bersangkutan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. bagian ketiga forum koordinasi daerah irigasi (l) untuk keterpaduan pengelolaan irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna pada suatu daerah irigasi, dapat dibentuk forum koordinasi daerah irigasi. pelaksanaan forum koordinasi daerah irigasi sebagaimana dimaksud pada difasilitasi oleh pemerintah daerah. bab vii rekomendasi teknis kepada pemerintah kabupatenuntuk irigasi, memfasilitasi penyelesaian sengketa antar kabupaten dan p3a, bersama dengan pemerintah daerah lain yang terkait dapat membentuk komisi irigasi antar provinsi. pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama, baik dengan pemerintah, pemerintah kabupaten atau pemerintah provinsibab viii partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi (l)(l) pemerintah daerah memberikan bantuan teknis kepada pemerintah kabupaten dalam pemberdayaan satuan organisasi perangkat daerah kabupaten atau instansi teknis yang terkait . pemerintah daerah dapat memberi bantuan teknis kepada p3a dalam melaksanakan pemberdayaan. pemberdayaan p3(l)(l) pengembang yang akan melaksanakan pembangunan sistem irigasi baru pada daerah irigasi lintas kabupaten kota5) izin prinsip alokasi air menjadi hak guna air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada dapat didelegasikan kepada kepala dinas., denganaerah irigasi lintas kabupategubenur,, sebagai dasar untuk melanjutkan, menyesuaikan, atau mencabut hak guna usaha air untuk irigasi. pemberian izin untuk memperoleh hak guna air untuk irigasienyediaan air irigasi jl)inasdinas daerah berdasarkan usulan p3a. penyusunan rencana tata tanam daerah irigasi lintas provinsi dilakukan bersama oleh dinas daerah yang terkait dan dibahas melalui komisi irigasi antar provinsi. penyediaan air irigasi untuk penyusunan rencana tata tanam dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlakudinasyang berlaku. bagian keempatgubernur. s5)setelah mendapat izin dari gubernur. izin penggunaan air sebagaimana dimaksud pada dapat didelegasikan kepada kepala dinas. jl)pengaturan air irigasi sebagaimana dimaksud pada dapat didelegasikan kepada kepala dinas(s5)jl)gubernur. izin penggunaan air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada dapat didelegasikan kepada kepala dinassesuai ketentuan peraturpembangunan jaringan irigasi dilaksanakan oleh gubernur. pengawasan pembangunan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada dapat didelegasikan kepada kepala dinas. (l) dinasdinasgubernur. pemberian izin pembangunan jaringan ningkatan jaringan irigasi jl) peningkatengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. peningkatan jaringan irigasi harus mendapat izin dan persetujuan desain dari gubernur. pengawasan peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan oleh dinas daerah. (l) dinasdinasizin dan persetujuan desain sebagaimana dimaksud pada dapat didelegasikan kepada kepala dinasgubernur. izin pengubahan dan atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder sebagaimana dimaksud pada dapat didelegasikan kepada kepala dinas. pengubahan dan atau pembongkaran jaringan irigasi tersier harus mendapat persetujuan dari p3a. (l)pelaksanaan pengembangan lahan pertanian beri pengelolaan jaringan irigasi bagian kesatu operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi ((l) jawab masing masing. (, yaitu meter apabila berada luar permukiman meter apabila berada dalam permukimanmenanam dan membangun wilayah sempadan irigasi, kecuali atas izin pemerintah daerah. pelaksanaanketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. bagian kedua rehabilitasi jaringan irigasi (l), setelah memperhatikan pertimbangan komisi irigasi provinsi,rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan oleh dinas daerah. (dl) gubernurgubernupengeringan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh dinas daerah. izin rehabilitasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada dapat didelegasikan kepada kepala dinasdinas daerah melaksanakan inventarisasi aset irigasi. dinas daerahdaerah. (l)tiga perencanaan pengelolaan aset irigasi jl)jl) dinas daerahlaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. bagian kelima evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi (l) gubernur melakusanakan oleh kepala dinas. badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau p3a membantu kepala dinasdinas daerah. pengelolaan aset irigasi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab xiv(daerah. jl) dalam hal terdapat kepentingan mendesak oleh daerah untuk rehabilitasi jaringandaerah dalam pembiayaanjl) pembiayaan operasional komisi irigasi provinsi dan komisi irigasi antar provinsi menjadi tanggung jawab pemerintah daerah masing masing. bagian ketiga keterpaduan pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi (l)sebagaimana dimaksud dalam yang berada wilayah provinsi. komisi irigasi antar pembiayaan pengelolaan jaringan lintassesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab alih fungsi lahan beririgasi (dl)(l) koordinasi pengelolaan sistem irigasi dilakukan melaluiwilayahnya dan komisi irigasi antar (l) gubernur melakukan pengawasan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada setiap daerah irigasi,gubernur. dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada dinaspengembangan dan pengelolaan sistem irigasi provinsi ditetapkan dengan peraturan daerah dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab xviii sanksi administrasi (l) gubernur berwenang melakukan paksaan pemerintahan terhadap setiap orang atau badan untuk mencegah dan mengakhiri segala tindakan melakukan pembangunan, penggunaan irigasi, pembangunan jaringan irigasi, peningkatan jaringan irigasi, pengubahan dan atau pembongkaran jaringan irigasi, rehabilitasi jaringan irigasi, rehabilitasi yang mengakibatkan pengubahan dan atau pembongkaran jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam dan paksaan pemerintahan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada dapat berupa penarikan uang paksa, dan pencabutan izin usaha. wewenang sebagaimana dimaksud pada dapat didelegasikan kepada kepala dinas. bab xix penyidikan (l) berdasarkan ketentuan peraturan perundang undanganirigasi, diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil. dalam melaksanakan tugas penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada wajib berpedoman pada ketentuan undang undang hukum acara pidana yang berlaku. bab ketentuan pidana (l) setiap orang yang karena perbuatannya dapat mengganggu fungsi drainase sebagaimana dimaksud dalamh.m.irigasi umum provinsi sulawesi barat yang dibentuk berdasarkan undang undang nomor tahun memiliki potensi yang besar sektor pertanian yang berperan sangat strategis dalam peningkatan perekonomian daerah provinsi sulawesi barat, yang tidak terlepas dari peran dan fungs.jalan dengan pelaksanaan asas desentralisasi yangantara lain bidang irigasi, maka pemerintah provinsi sulawesi barat mempunyai tujuan untuk memberdayakan dan meningkatan kemampuan perekonomian daerah termasuk pembiayaan pengembangan dan pengolahbidang irigasi secara berkesinambunganam pengembangan pertanian dengan memperhatikan kesiapan petani setempmaka dalam peraturan daerah ini dibentuk pula lembaga koordinasi dan komunikasi yang disebut komisi irigasi. berdasarkan hal hal tersebut, maka pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersbeut dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi satu pengembangan dan pengelolaan dengan memperhatikan kepentingan petani pemakai air dan pengguna jaringan irigasi bagian hulu, tengah, dan hilir secara selaras, yang dilaksanakan oleh kelembagaan pengelolaan irigasi yang meliputi satuan kerja perangkat daerah, perkumpulan petani pemakai air, dan komisi iriga3a atau oleh pemerintah provinsivitas, dan berke antara lain, masyarakat petani, penerima manfaat airjaringan irigasi terletak pada pemerintah, pemerintah, atau kelompok pengguna jaringan irigasi. cukup jelas. cukup jelasguna memadukan pengelolaan irigasi pada daerah irigasi lintas provinsi dibutuhkan kerjasama antara provinsi terkait dengan yang dilakukan oleh komisi irigasi antar provinsimemfasilitasi terselenggaranya forum koordinasi daerah irigasiyang dimaksud dengan bantuan teknis antara lain, berupa bimbingankerja sama yang dapat disepakati oleh p3a. dalam hal p3aykelembagaanadalah kebutuhan air untudalam ketentuan ininkebutuhan lainnya adalah kebutuhan air untuk pemadaman kebakaran kebutuhan untuk penanggulangan akibat pencemaran air,i adalah bangunan yang berfungsi untuk membagi air. bangunan bagi sadap adalah baditetapkan oleh dinasdaerahgubernurn daerketentuan ini adalah perseorangan, badan usaha, atau kelompok masyarakat luar kelompok p3irigasi. pedoman dimaksud antara lainnuprovinbantuan pembiayaan pengelolacukup jelas. maksud mengoordinasikan dan memadukan perencanaan adalah untuk mencetakdaerah pemerintah kabupaten kota daerah secara terpadu mengupayakan tersedianya daerah irigasi dengan luas minimal. yang dimaksud dengan :dapat melibatkan pemerintah kabupaten kota.daerah, pemerintah kabupaten kota, p3a, badan usaha, badan sosial, dan perseorangan. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas.. cukup jelas. cukup jelas. tambahan lembaran daerah provinsi sulawesi barat nomor |
barat peraturan daerah provinsi sulawesibaratsulawesi barat: sekretaris daerah adalah sekretaris daerah provinsi sulawesi barat:. pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut pengelola adalah kepala skpdatuan kerja perangkat daerah.gan, penyaluran, investigharga barang adalah pembakuan harga barang menurut jenis spesifikasi serta kualitasgubernurdaerah, gubernur dibantu oleh sekretaris daerah: kepala skpdjawab mengoordinasi penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada skpd. bagian kedua pengguna kuasa pengguna kepala skpd adalah pengguna kepala satuan kerja perangkat daerahpada ditetapkan lebih lanjutgubernur. bab penerimaan dan penyaluran hasil pengadaan barang milik daerah yang bergerak diterima oleh penyimpandaerah oleh pengurusgubernur melalui pengelola. bab vii penggunaan (l) status penggunaan barang milik daerahpersetujuan gubernur ingubernur. penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa menyewa, yang paling rendah memuat: pihak pihak terkait dalam perjanjian, jenis,an, jenis,kerjasama pemanfaatan atas sebagian tanah dan atau bangunan yang masih ngaturan kerjasama pemanfaatan diatur lebih lanjut dalam peraturan gubernur sesuai peraturan perundang undangan. bagian keenam bangun guna serah dan bangun serah guna paragraph bangun guna serahai: mitra bangun guna serahgubernurgubernurdengan peraturan gubernurbentuk bentuk pemindahtanganan, sesuai dengan peraturan perundang undangan. seiii sebagaimana dimaksud pada distrogubernur atau dprdgubernur, d, pelaksanaan serah terima barang dituangkan dalam berita acara serah terima barang. (l)gubernur disertai dengan alasan pertimbangan, dan kelengkapan data,gubernur, pelaksa, dan kelengkapan data:gubernurdaerahidang,, gubernur(l). pengguna,gubernurgubernur:xvigubernuri,,provinsi sulawesi barat yang sesuai visinya, bertekad menjadi terdepan dalam penerapan otonomi daerah, tentu saja harus bertol sebagaimana dibidang pengelolaan keuangan daerah telah ditetapkan peraturan daerah nomor tahun yang mengacu pada peraturan pemerintah nomor tahun tentang pengelolaan keuangan daerah barang daerah yang menjadi milikfitas, transparansi, dan penilaian sehingga dapat dioptimalkan seluruh potensi barang milik daerah pada berbagai bentuk dan fungsinyaoleh gubernur, yang tentu saja masih membutuhkan kebijakan yang serius terutama penanggung jawab pengelolakanyerahkan tanah dan bangunan adalah termasukpengelola cukup jelas cukup jelas cukup jelas. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas yang dimaksud barang milik daerah yang bersifat umum dan menganut asas keseragaman, antara lain alat tulis kantor atk), membelai, peralatan penunjang kegiatan kantorusul.huruf uang sewa dibayar dimuka sesuai dengan jangka waktu penyewaan. huruf termasuk dalam pengertian pinjam pakai dalam ketentuan ini adalah pengalihan penggunaan barang antar pengguna atau antar pengguna yang merupakan bentuk perubahan status penggunaan. huruf cukup jelas hurufbarang milik daerah yang bersifat khususkeikutsertaan pengguna dan atau kuasa pengguna dalam pelaksanaan bangun guna serahuntuk bangun guna serahpengamanan administrasi meliputi kegiatan pembukuan, penginventarisasiksertifikasi atas nama pemerintah daerah adalah penertiban sertifikat hak atas tanah milik pemerintah provinsi sulawesi barat. selanjutnya pengelolddibawah rp. (lima miliyar rupiah) wajib disampaikan kepada dprd sebelum dilakukan pemindahpegawai negeri adala pns pemerintah provinsi sulawesi barat yang dimaksud dengan tanah dan atau bangunan diperuntukan bagi pnskategori bidang bidang kegiatan yang termasuk untuk kepentingan umum sebagai berikut: jalan umum dan jalan tol, rel kereta api (di atas tanah, diruang atas tanah, ataupun dipembangkit, transmisi, distribusi dan distribusi tenaga listrik.atau penyitaan,huruf yang dimaksud dengan perorangan adalah orang perorangan yang secara pribadi, antara lain pensiunan pns, dan masyarakat. huruf cukup jelas huruf yang dimaksud barang milik daerah lainnya, antara lain meja, kursi, komputer, kipas angin. cukup jelas kendaraan dinas yang berumur dibawah (tujuh) tahun dapat dilakukan penghapusan atau penjualan apabila biaya pemeliharaan lebih besar daripada nilai ekonomis atau identitasnya sudah tidak sesuai dengan data inventaris baranganti. yang dimaksud dengan pihak swasta dalam ini adalah pihak swasta yangjarah yang berupa benda material dan tulisan. yang termasuk benda material antara lain bangunan, tanah, kuburan, benda alam (yang telah dan atau belum dikelola), harta karun, dkontraktanah dan atau bangunan yang bersangkutandengan rahmat tuhan tang maha esa gubernur sulawesi baratahuanggaran pendapatan dan belanja daerah tahulain lain pendapatanasalfdibentuk sekretariat badan koordinasi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanani ketentuan umum dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan menteri adalah menteri yang bertanggungjawab bidang pertanian, menteri yang bertanggungjawab bidang perikanan, atau menteri yang bertanggungyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut bakorluh,, adalah sekretariat badan koordinasi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan sulawesibaratsekretariat bakorluh pembentukan, kedudukan, tugas ,fungsi dan susunan organisasi bagian kesatu pembentukan untuk menunjang kegiatan bakorluh, dibentuk sekretariat bakorluh. bagian kedua kedudukan (l) sekretariat bakorluh merupakan bagian dari perangkat daerah sebagai unsur penunjang kegiatan bakorluh yang berada bawah dan bertanggungjawab kepada ketua badan koordinasi penyuluhan. sekretariat bakorluh dipimpin oleh kepala sekretariat. kepala sekretariat bakorluh secara fungsional bertanggungjawab kepada ketua bakorluh dan secara administratif kepada gubernur melalui sekretaris daerah. bagian ketiga tugas sekretariat bakorluh mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas bakorluh. bagian keempat fungsi untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam sekretariat makruh menyelenggarakan fungsi penyusunan program sekretariat bakorlkuh fasilitasi penyusunan program dan kerjasama bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan fasilitasi pembinaan kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis bakorluh pengelolaan administrasi keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan bakorluh. bagian kelima susunan organisasi susunan organisasi sekretariat bakorluh sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari kepala sekretariat bagian tata usaha bidang program dan kerjasama bidang kelembagaan dan ketenagaan bidang penyelenggaraan. bagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari sub bagian umum dan kepegawaian sub bagian program dan pelaporan dan sub bagian keuangan. bidang program dan kerjasama, terdiri dari sub bidang program dan sub bidang kerjasama. bidang kelembagaan dan ketenagaan, terdiri dari sub bidang kelembagaan dan sub bidang ketenagaan s5) bidang penyelenggaraan, terdiri dari sub bidang materi dan sub bidang informasi penyuluhan. bagan susunan organisasi sekretariat bakorluh sebagaimana dimaksud pada (l),bakorluh akan diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur. bagian keenam kelompok jabatan fungsional pada sekretariat bakorluh sebagaimana dimaksud dalam dapat ditetapkan kelompok jabatan fungsional berdasarkan keahlian dan spesialisasbakorluh sebagaimana dimaksud dalams5)sekretariat bakorluh adalah jabatan struktural eselon kepala bagian dan kepala bidang sekretariat adalah jabatan struktural eselon iii kepala sub bagian dan kepala sub bidang adalah jabatan struktural eselon bagian kedua pengangkatan dan pemberhentian pengangkatan dalam jabatan dan pemberhentian dari jabatan lingkungan sekretariat bakorluh dilaksanakan sesuaisekretariat, kepala bagian dan kepala bidang serta kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan koordinasi, interaksi dan sinkronisasi baik dengan bakorluh, maupun lingkungan sekretariat bakorluh sesuai dengan tugas masing masing. kepala sekretariat bakorluh, para kepala bagian, dan kepala bidang wajib membina dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing masing dan memberikan petunjuk serta mengambil langkah langkah yang diperlukan sesuai dengan perundang undangan yang berlaku. kepala sekretariat bakorluh, kepala bagian dan kepala bida bakorluh, kepala bagian dan kepala bidangtepat pada waktunya. bab viii pembiayaan, pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi sekretariat bakorluh dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat. bab ketentuan penutup dengan dibentuknyaini, maka tugas dan fungsi penyuluhan pada badan ketahanan pangan dan penyuluhan sebagaimana diatur, pembangunan penelitian dan pengembangan daerah, serta lembaga teknis daerah provinsi sulawesi barat, dihilangkan.s anwar adnan saleh diundangkan mamuju pada tanggal juli sekretarisumum kondisi geografis provinsi sulawesi barat yang memiliki daerah agraris, perairan dan hutan yang luas, merupakan anugerah allah subhanahu data'ala yang patut kita syukur, karena merupakan potensi yang sangat besar dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. hal ini didukung pula oleh kondisi masyarakat provinsi sulawesi barat yang sebagian besar merupakan masyarakathutan. salah satu upaya untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan kecerdasan masyarakat tersebut dalam melakukan kegiatan pertanian, perkebunan, dan kehutanan adalah melalui kegiatan penyuluhan. penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan merupakanada tingkat provinsi dibentuk badan koordinasi penyuluhan, yang tujuannya adalah untuk melakukan pembinaan kepada penyuluh baik sektor pertanian, perkebunan maupun kehutanan, sebagai sumber daya manusia yang mempunyai peranan yang penting dalam meningkatkan peran sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan, sehingga dapatluar kawasan hutan. selanjutnyuntuk menunjang kegiatan badan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan provinsi, dibentuk sekretariat badan koordinasi penyuluhan. berdasarkan hal hal tersebut atas, melalui peraturan daerah ini ditetapkan organisasi dan tata kerja sekretariat badan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan provinsi provinsi sulawesi barat. ii. demi cukup jelasada tingkat provinsi dibentuk badan koordinasi penyuluhan. selanjutnya dalam penjelasan huruf tersebut dinyatakan bahwa bakorluh bertanggungjawab kepada presiden melalui menteri. pembentukan bakorluh tingkat provinsi ini karena sebagian besar kegiatan penyuluhan berada kabupaten kota, sedangkan provinsi, bakorluh ini lebih banyak bersifat koordinatif. susunan organisasi bakorluh adalah ketua adalah gubernur. sekretaris adalah kepala sekretariat bakorluh, cc. anggota kepala dinas pertanian kepala dinas kelautan dan perikanan kepala dinas kehutanan kepala dinas perkebunan kepala badan ketahanan pangan dan kepala badan perencanaan, pembangunan, penelitian dnggal tentang susunan organisasi sekretariat badan koordinasi penyusunan pertanian, perikanan dan kehutanan bagan susunan organisasi sekretariat badan koordinasi penyusunan pertanian, perikanan dan kehutanan provinsi sulawesi barat subang. umum dan subang. program dan subang. keuangan kepegawaian pelaporan (mma) het gubernur sulawesi barat, anwar adnan saleh, dibentuk sekretariat daerahaerah merupakan unsur pembantu gubernur, dipimpin oleh sekretariat daerah yang berada bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur: tugas pokokvinsi: fungsi dalam, perumusan kebijakan pemerintah daerah provinsi: susunan organisasi susunan organisasi sekretariat daerah terdiri dari ga. asisten bidang ketat kerajaan, terdiri dari biro tata pemerintahan, terdiri dari bagian pemerintahan, terdiri dari subang pemerintahan umum: subang bina otonomi daerah: subang tata usaha biro: bagian dekonsentrasi dan tugas pembantuan, terdiri dari subang penyelenggaraan dekonsentrasi: subang penyelenggaraan tugas pemerintahan: subang penanganan pertanahan: bagian bina kerjasama pemerintahan, terdiri dari subang kerjasama internal provinsi: subang kerjasama eksternal provinsi: subang kerjasama penataan batas daerah: bagian pengembangan dan evaluasi kerja, terdiri dari subang pengembangan kapasitas: subang evaluasi kerja: subang pelaporan dan pertanggungjawaban: biro hukum, terdiri dari bagian dokumentasi hukum, terdiri dari subang dokumentasi pengundangan pusat: subang dokumentasi pengundangan daerah: subang tata usaha biro: bagian perundang undangan dan pengkajian produk hukum, terdiri dari subang perundang undangan: subang pengkajian produk hukum: bagian penyusunan perundang undangan, terdiri dari subang penyusunan perundang undangan pusat: subang penyusunan perundang undangan daerah: bagian bantuan hukum dan hak asasi manusia, terdiri dari subang sengketa hukum: subang perlindungan dan penegakan hak asasi manusia: biro humas dan protokol, terdiri dari bagian protokol, terdiri dari subang tata usaha pimpinan: subang pengaturan acara: subang tata usaha biro: bagian humas, terdiri dari subang pelayanan media cetak dan penyusunan sambutan gubernur: subang dokumentasi dan distribusi: bagian sandi dan telekomunikasi, terdiri dari subang sandi: subang telekomunikasi: subang prasarana dan pemeliharaan: bagian penyiaran radio dan televisi, terdiri dari subang pemberitaan: subang penyiaran, produksi dan teknisi siaran: asisten bidang pembangunan, terdiri dari biro ekonomi dan pembangunan, terdiri dari bagian administrasi pembangunan, terdiri dari subang evaluasi program dan pelaporan: subang pembinaan dan analisis pendataan: subang tata usaha biro: bagian bina perekonomian, terdiri dari subang bina sarana perekonomian: subang produksi dan distribusi daerah: subang analisis perekonomian dan penyusunan kebijakan: bagian bina pembangunan, terdiri dari subang pembangunan sarana dan prasarana: subang pengembangan evaluasi dan monitoring: bagian kerjasama perekonomian, terdiri dari subang bina pengawasan standarisasi dan sertifikasi: subang administrasi dan perizinan: subang kelembagaan ekonomi: biro umum dan perlengkapan, terdiri dari bagian tata usaha umum, terdiri dari subang umum dan pengelolaan surat: subang arsip dan dokumentasi: subang ekspedisi: bagian rumah tangga, terdiri dari subang rumah tangga pimpinan: subang urusan dalam dan akomodasi: bagian perencanaan kebutuhan dan distribusi, terdiri dari subang perencanaan kebutuhan: subang distribusi: subang evaluasi: bagian penyimpanan inventaris dan penghapusan, terdiri dari subang penyimpanan: subang inventarisasi: subang penghapusan: biro pemberdayaan perempuan dan kesra, terdiri dari bagian bina program, terdiri dari subang perencanaan program: subang monitoring dan evaluasi: subang tata usaha biro: bagian perencanaan dan pembinaan perempuan, terdiri dari subang pembinaan perempuan: subang pemberdayaan perempuan: bagian perlindungan dan pengendalian hak hak perempuan, terdiri dari subang perlindungan hak hak perempuan: subang pengendalian dan fasilitasi perempuan: bagian kesejahteraan rakyat, terdiri dari subang urusan haji dan pengembangan tilawatil @ur' an: subang sarana dan prasarana peribadatan: subang agama, organisasi dan kelembagaan: cc. asisten bidang administrasi, terdiri dari biro organisasi, penatalaksanaan dan kepegawaian, terdiri dari bagian penatalaksanaan dan sistem pelaporan, terdiri dari subang prosedur dan pembakuan: subang perpustakaan sekretariat daerah: subang sistem pelaporan laki: bagian kelembagaan, terdiri dari subang analisis kepegawaian: subang pengembangan kelembagaan: bagian analisis dan formasi jabatan, terdiri dari subang analisis jabatan: subang formasi jabatan: bagian kepegawaian sekretariat daerah, terdiri dari subang kesejahteraan pegawai: subang penanganan kenaikan pangkat, kgb dan pensiun: subang tata usaha biro: biro keuangan, terdiri dari bagian penyusunan anggaran, terdiri dari subang penyusunan anggaran penerimaan: subang penyusunan anggaran belanja: subang penggunaan anggaran: bagian akuntansi, terdiri dari subang verifikasi: subang pembukuan: subang evaluasi dan pelaporan: bagian perbendaharaan, terdiri dari subang bina bendaharawan: subang pembiayaan dan bantuan: subang belanja pegawai: bagian bina anggaran kabupaten kota, terdiri dari subang pembinaan anggaran: subang tata usaha biro:berdasarkan bidang keahlian: setiap kelompok dipimpinoleh seorang tenaga fungsional yang senior yang diangkat oleh gubernur: jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkanlasekretariat daerah provinsi sulawesi barat, sekretaris daerah para asisten, kepala biro, kepala bagian, kepala sub bagiipin satuan organisasi bertanggungsekretariat daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku: bab vii pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan sekretaris diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan: sekretaris daerah yang berlaku: kepala biro,: bab viii ketentuan lain lain organisasi sekretariat: bab ketentuan penutup hal hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini yang berkaitan dengan pembentukan organisasi dan tata kerja sekretariatdan peraturan gubernur nomor tahun tentang pembentukan, susunan organisasi sekretariataerah ditetapkan dalam peraturan perundang daerah, dan peraturan pemerintah nomor tahun tentang pedoman organisasi sekretarisusunan organisasi dalam tata kerja sekretariati. penjelasan demi s d cukup jelas cukup jelas dalam pengisian sekretariatyang paling memenuhi persyaratan untuk diangkat oleh presiden. s d cukup jelas tambahan lembaran daerah provinsi sulawesi barat, tahun nomor |
sulawesi barat yedengan rahmat tuhan tang maha esa gubernur sulawesipemerintah daerah, adalah gubernur sulawesivyang persediaan adalah sejumlah vvvga.9g. perubahan apbd: ketatausahaan keuangan daerah: ii.il.gubernur melalui sekretaris daerah. ppid selaku bud dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud padavffc.r.vprovinsi yang penugasannya dilimpahkan kepada kabupaten danvpenyesuaian yang ditetapkan oleh pemerintah. dana bagi hasil pajak provinsi kepada kabupatenga. kebudayaan: r. serta j .unga: cc. subsidi: hibah: belanja bagi hasil: gubernurgubernurga.gubernurlampauv. bagian kesatu kebijakan umum apbd serta prioritas dan plafon anggaran sementara gubernurdalam menyusun kua dlambat padaa.oa.gubernur. bagian ketiga penyiapan perda apbd dalam rangka penyiapan perda apbd. pada skpd disusun rka skpd. pada skpd disusun rka skpd dan rka ppid. rka skpd pada skpd memuat program kegiatan yang dilaksanakan oleh ppid selaku skpd. rk. daftar dana cadangan daerah:sulawesi bargubernurn ditetapkandagdagrirancangan dpa skpd maupumemuatgubernurgubernur. bagian ketiga kegiatan lanjutan sisa dana kegiatan lanjutan sebagaimana dimaksud padaatas,gubernur.berberlaku ketentuan sebagaimana dimaksudkgubernurgubernuriro keuanganc.pemerintah kabupaten kota lingkup pemerintah provinsi sulawesi barattemperaturan daerah lainnyajumlah dan jenis mengenai pengelolaan keuangan blue diatur lebih lanjut oleh gubernurpembiayaan daerah serta pengeluaran pembiayaan daerah dilaksanakan oleh biro keuangan pada sekretariat daerah, dan fungsi pengelolaan aset daerah dilaksanakan oleh biro umum pada sekretariat daerah, fungsi pengelolaan investasi daerah dilaksanakan oleh biro ekonomi dan pembangunlagustus gubernur sulawesi barat anwar adnan saleh diundangkan mamuju pada tanggal agustusv)skpd)provinsilsulawesi barat kepada kabupaten kota dalam lingkup provinsi sulawesi barbarat kepada kabupaten kota dalam lingkup provinsi sulawesi bara lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya siapa) sebagaimana dimaksud mencakup penampakan penerimaan pad, pelampauvvcukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas.gubernur yang dimaksud adalah peraturan gubernur yang mengatur tentang pedoman pelaksanaan apbd.gubernur ini disusun setiap tahun sebagai pedoman dalam pelaksanaan apbd tahupengurus korps pegawailembaga lain adalah lembaga yang dibentuk. kabupaten adalah kabupaten lingkup provinsi sulawesirian yang dibentuk berdasarkan undang undang nomor tahun tentanglaksana badan penanggulangan bencana daerah yang selanjutnya disebut pelaksana bpbmeliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat,omisi penyiaran indonesia daerah provinsi sulawesi barat yang selanjutnya disebut kpid, adalah lembagindonesia daerah provinsi sulawesi barat yang selanjutnya disebut sekretariat kpikpidprovinsi sulawesi barat yang selanjutnya disebut sekretariat kopi adalah bagian dari perangkat daerah untuk mendukung pengurus kopi provinsi dalam melaksanakan tugas dna wewenangtuk menunjang tugas gubernur bidang penanggulangan bencana, untuk memberikan pelayanan administratif kpid dan untuk menunjang tugas dewan pengurus kopi, dibentuk lembaga lain sebagai bagian perangkat daerah provinsi sulawesi barat yang terdiri dari badan penanggulangan bencana daerah bpbd) sekretariat komisi penyiaran indonesia daerah kpid) dan sekretariat dewan pengurus kopi sekretariat kopi) bab iii badan penanggulangan bencana daerah bagian kesatu kedudukan, tugas, dan fungsi kedudukan bpbd merupakan bagian dari perangkat daerah untuk menunjang tugas gubernur bidang penanggulangan bencana.daerahpbdfungsibpbd akan diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur. kepala kepala bpbd secara officio dijabat oleh sekretaris daerah. unsur pengarah jl) keanggotaan unsur pengarah terdiri atas pejabat pemerintah provinsi terkaitterdiri dari unsur unsur dinas sosial dinas kesehatan dinas pekerjaan umum polri tni: badan meteorologi, klimatologi dan geofisika bmkg)orang lembaga swadaya masyarakat yang bergerak bidang penanggulangan bencana orang masyarakat profesional bidang penanggulangan bencana orang tokoh masyarakat orang palang merah indonesia orang.( memantau dan mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah. unsur pelaksana (l)pascabencana untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada unsur pelaksana bpbd menyelenggarakan fungsi koordinasi komando pelaksana. susunan organisasi unsur pelaksana bpbddan bidang rehabilitasi dan rekonstruksi. sekretariat unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada terdiri dari sub bagian program, data dan evaluasi sub bagian keuangan dan sub bagian kepegawaian dan umum. bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, terdiri dari seksi pencegahan dan seksi kesiapsiagaan, bidang kedaruratan dan logistik, terdiri dari seksi kedaruratan dan seksi logistik. s5) bidang rehabilitasi dan rekonstruksi, terdiri dari seksi rehabilitasi dan seksi rekonstruksi. unsur pelaksana dapat membentuk satuan tugas. bab sekretariat kpid bagian kesatu kedudukan, tugas, dan fungsi kedudukan (l) sekretariat kpid merupakan bagian dari perangkat daerah sebagai unsur pemberian pelayanan administratif kpid. sekretariat kpid dipimpin oleh kepala sekretariat. kepala sekretariat kpid secara fungsional bertanggungjawab kepada kpid dan secara administratif kepada gubernur melalui sekretaris daerah. tugas sekretariat kpid mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas kpid. fungsi sekretariat kpid dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf menyelenggarakan fungsi: penyusunan program sekretariat kpid fasilitasi penyiapan program kpid fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis kpid(d) susunan organisasi sekretariat kpid terdiri dari: kepala sekretariat sub bagian tata usaha sub bagian standarisasi dan perijinan sub bagian pembinaan dan pengawasan sub bagian komunikasi dan kelembagaan kelompok jabatan fungsional. bagan susunan organisasi sekretariat kpidnjabaran tugas pokok, dan fungsi organisasi sekretariat kpid akan diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur. bab sekretariat dewan pengurus kopi bagian kesatu kedudukan, tugas dan fungsi kedudukan jl) sekretariat kopi merupakan bagian dari satuan perangkat daerah (skpd), secara teknis operasional bertanggungjawab kepadakopi dipimpin oleh seorang sekretaris. kepala sekretariat kopi secara fungsional bertanggungjawab kepada kopi dan secara administratif kepada gubernur melalui sekretaris daerah. tugasbagian kedua susunan organisasi sekretariat kopi terdiri atas bagian umum dan kerjasama bagian olah raga, seni, budaya, mental dan rohani dan bagian usaha dan bantuan sosial bagian umum dan kerjasama terdiri atas subbagian administrasi umum dan keuangan dan subbagian kerjasama. bagian olah raga, seni, budaya, mental dan rohani terdiri atas: subbagian olah raga, seni dan budaya, dan subbagian mental dan rohani. bagian usaha dan batuan sosial terdiri atas: subbagian usaha dan kesejahteraan: dan subbagian bantuan hukum dan sosial. s5) bagan susunan organisasi sekretariat kopkopi akan diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur. bab kelompok jabatan fungsional (l) pada bpp dan sekretariat kpid sebagaimana dimaksud dalam dpp dan sekretariat kpid sebagaimana dimaksud dalam daneselon, pengangkatan dan pemberhentian bagian kesatu eselon (l) kepala pelaksana bpbd adalah jabatan struktural eselon kepala sekretariat kopi adalah jabatan struktural eselon kepala sekretariat pada unsur pelaksana bpbd, kepala bidang pada bpbd dan kepala sekretariat kpid adalah jabatan struktural eselon iii kepala bagian pada sekretariat kopi adalah jabatan struktural eselon iii kepala sub bagian dan kepala seksi pada unsur pelaksana bpbd, kepala sub bagian pada sekretariat kpid, dan kepala sub bagian pada sekretariat kopi adalah jabatan struktural eselon va. bagian kedua pengangkatan dan pemberhentian pengisian jabatan unsur pelaksana bpbd, sekretariat kpid, sekretariat kopi sebagaimana dimaksud dalam dan berasal dari pegawai negeri sipil yang memiliki kemampuan, pengetahuan, pengalaman, ketrampilan, dan integritas yang dibutuhkan sesuai bidang tugasnya. pengangkatan dalam jabatan dan pemberhentian dari jabatan lingkungan unsur pelaksana bpbd, sekretariat kpid dan sekretariat kopi, dilaksanakan sesuaisetiap unsur lingkungan unsur pelaksana bpbd, sekretariat kpid dan sekretariat kopi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan implikasi baik dalam lingkungan satuan organisasinya dan dalam hubungan dengan instansi lain. (l) rapat koordinasi bpbd provinsi deng. rapat koordinasi nasional bnpbhubungan kerja antara bpbd provinsi dengayaan pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi pada unsur pelaksana bpbd, sekretariat kpid dan sekretariat kopi, dibebankan pada anggaran pendapatbpbd, sekretariat kpid dan sekretariat kopi sebagaimana dimaksud dalam dan dapat ditinjau kembali disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, beban kerja dan kemampuan keuangan daerah, serta sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. pemanfaatan personil, pembiayaan, peralatan dan dokumen yang berasal dari perangkat pemerintah dilakukan setelah mendapat persetujuan gubernur. bab ketentuan penutupear anwar adnan saleh diundangkan mamuju pada tanggal juli sekretaris sulawesi barat h.m.umum penyelenggaraan pemerintahan daerah pada dasarnya menyelenggarakan urusan pemerintahan yang telah diserahkan menjadi urusan otonomi daerah. namun, terdapat pula lembaga lain yang merupakan bagian dariselain tugas dan fungsi perangkat daerah,badan penanggulangan bencana daerah, sekretariat komisi penyiaran daerah dan sekretariat dewan pengurus kopi provinsi. berdasarkan ketentuan undang undang nomor tahun tentang penanggulangan bencana dibentuk badan penanggulangan bencana daerah, dan berdasarkan ketentuan undang undang nomor tahun tentang penyiaran, komisi penyiaran indonesia daerah. sedangkan berdasarkan ketentuan keputusan presiden nomor tahun tentang pengesahan perubahan anggaran dasar korps pegawai negeri dewan pengurus korps pegawai republik indonesia provinsisebagai bagian dari perangkat daerah. oleh karena itu, untuk mendukung tugas badan penanggulangan bencana daerah, komisi penyiaran indonesia daerah dan dewan pengurus korps pegawai republik indonesia provinsi sulawesi barat, dibentuk pelaksana badan penanggulangan bencana daerah, sekretariat komisi penyiaran indonesia daerah, dan sekretariat dewan pengurus korps pegawai republik indonesia provinsi sulawesi barat sebagai bagian dari perangkat daerah provinsi sulawesi barat. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf pencegahan bencana adakah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana. penangan. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. cukup jelas cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. keanggotaan unsur pengarah dalam peraturan daerah ini mengacu pada keanggotaan unsur pengarah pada badan nasional penanggulangan bencana, dan terdiri dari unsur pemerintah dan unsur masyarakat dalam jumlah yang seimbanghuruf fungsi komando merupakan fungsi komando unsur pelaksana bpbd cukup jelas. berdasarkan undang undang nomor tahun tentang penyiaranpenyiaran diselenggarakan dalam satu sistem penyiaran nasional, dan untuk penyelenggaraan penyiaran daerah dibentuk komisi penyiaran indonesia daerah kpid) dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan kewajibannya, kpi daerah diawasi oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi. anggota kpid berjumlah (tujuh) orang. ketua dan wakil ketua kpi dipilih dari dan oleh anggota. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. dewan pengurus kopi provinsi adalah pengurus kopi tingkat provinsi yang mempunyai tugas membantu pemerintah provinsi dalam melakukan pembinaan peningkatan kesejahteraan dan profesionalisme anggota untuk mewujudkan program pemerintah serta sebagai mitra kerja yang aktif dalam proses pengambilan keputusan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku serta melaksanakan kebijakan kebijakan dan program umum organisasi sebagaimana diamanatkan oleh musyawarah provinsi kopi (asprovnegeri sipil yang ditugaskan secara penuh pada sekretariat dewan pengurus kopi provinsi, dijamin hak hak kepiawaiannybadan penanggulangan bencana daerah provinsi sulawesi barat badan penanggulangan bencana daerah provinsi instansi kepala pelaksana bpbd profesional ahli subbab. program, data subbab. subbab. umum evaluasi keuangangubernur sulawesi barat, fee anwar adnan salehkomisi penyiaran indonesia daerah provinsi sulawesi barat kepala sekretariat kelompok sub bagian sub bagian sub bagian sub bagian jabatan tata usaha standarisasi pembinaan komunikasi fungsional dan perijinan dan dan pengawasan kelembagaan gubernur sulawesi barat, e anwar adnan saleh lampiran iiidewan pengurus kopi provinsi sulawesi barat sekretariat bagian umum dan kerjasama bagian olah raga, seni, bagian usaha dan bantuan budaya mental rohani sosial sub bagian administrasi sub bagian olah raga, seni sub bagian umum dan keuangan dan budaya usaha dan kesejahteraan kerjasama rohani dan sosial gubernur sulawesi barat, anwar adnan saleh |
sulawesi barat paklaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi sulawesi barat, dibentuk dinadinadinas pekerjaan umum daerah provinsi sulawesi barat, dinas kesehatan daerah provinsi sulawesi barat: dinas pendidikan nasional daerah provinsi sulawesi barat: dinas tenaga kerja dan transmigrasi daerah provinsi sulawesi barat: dinas pertanian dan peternakan daerah provinsi sulawesi barat: dinas kelautan dan perikanan daerah provinsi sulawesi barat: dinas kehutanan dan perkebunan daerah provinsi sulawesi barat: dinas perhubungan daerah provinsi sulawesi barat: dinas koperasi, usaha kecil dan menengah daerah provinsi sulawesi barat: dinas perindustrian dan perdagangan daerah provinsi sulawesi barat: dinas energi dan sumber daya mineral daerah provinsi sulawesi barat: dinas pendapatan daerah provinsi sulawesi barat: dinas pariwisata dan kebudayaan daerah provinsi sulawesi barat: dinas olah raga dan pemuda daerah provinsi sulawesi barat: bab iii kedudukan, tugas pokok fungsi dan susunan organisasi dinadinas daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan: fungsi: pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya: susunan organisasi susunan organisasi dinas daerah provinsi sulawesi barat, terdiri dari dinas pekerjaan umummarga, terdiri dari kasi pembangunan jaringan jalan dan jembatan: kasi bina teknik dan peralatan: kasi pemanfaatan dan pengawasan jalan: bidang cipta karya, terdiri dari kasi tata ruang pemukiman dan bencana alam: kasi kebersihan penyehatan lingkungan pemukiman dan air: kasi penataan bangunan dan lingkungan: bidang pengelolaan sumberdaya air, terdiri dari kasi irigasi dan rawa: kasi bina manfaat: bidang penataan ruang, terdiri dari kasi pengendalian pemanfaatan ruang: kasi penataan ruang provinsi kawasan dan analisis dampak lingkungan: kasi monitoring dan evaluasi: unit pelaksana teknis: dinas kesehatankesehatan masyarakat, terdiri dari kasi kesehatan keluarga dan keluarga berencana: kasi bagian gizi: cc) kasi kesehatan komunitas, kesehatan kerja dan promosi kesehatan: bidang pelayanan medis, terdiri dari: kasi rencana, peralatan dan laboratorium kesehatan: kasi pelayanan medis, gigi dasar dan gigi spesialistik: kasi keperawatan dan kekhususan medis: bidang p2pl, terdiri dari kasi p2ml, ptm dan p2pb: kasi surveilans, imunisasi dan kesehatan matra: kasi penyehatan lingkungan dan sanitasi: bidang pelayanan farmasi, terdiri dari kasi obat tradisional, produksi dan distribusi akses obat obatan: kasi bina farmasi, komunikasi dan klinik: kasi obat publik dan pembekalan kesehatan: unit pelaksana teknis dinas: cc. dinas pendidikan nasiondidikan dasar dan luar biasa, terdiri dari kasi pendidikan taman kanak kanak dan sekolah dasar, kasi pendidikan sekolah menengah pertama: kasi pendidikan luar biasa: bidang pendidikan menengah dan tinggi, terdiri dari kasi pendidikan sekolah menengah umum: kasi pendidikan sekolah menengah kejuruan: kasi pendidikan tinggi: bidang pendidikan luar sekolah, terdiri dari kasi pendidikan anak usia dini: kasi pendidikan kekasaran dan keselarasan: kasi pendidikan masyarakat dan kursus kursus: bidang peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan, terdiri dari kasi peningkatan mutu pendidikan dan tingkat kependidikan luar sekolah: kasi peningkatan mutu pendidikan dan tingkat kependidikan dan pendidikan dasar: kasi peningkatan mutu pendidikan dan tingkat kependidikan menengah dan luar biasa: unit pelaksana teknis dinas: dinas tenaga kerja dan transmigrasiawasan ketenagakerjaan, terdiri dari kasi persyaratan kerja, kelembagaan dan pemasyarakatan hubungan industrial: kasi pengupahan, jaminan sosial tenaga kerja dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial: kasi pengawasan ketenagakerjaan: bidang pemberdayaan ketenagakerjaan, terdiri dari kasi pembinaan penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri: kasi pengembangan perluasan kesempatan kerja: kasi pelatihan dan produktivitas: bidang penyiapan pemukiman dan penempatan transmigrasi, terdiri dari kasi perencanaan teknis pemukiman dan fasilitas perpindahan: kasi penyediaan tanah dan pembangunan pemukiman: kasi promosi investasi dan kemitraan: bidang pembinaan dan pengembangan masyarakat kawasan transmigrasi, terdiri dari kasi perencanaan teknis pengembangan masyarakat dan kawasan: kasi peningkatan kapasitas sdm dan pengembangan usaha: kasi pengembangan sarana dan prasarana penyerangan lingkungan: unit pelaksana teknis dinas: dinas pertanian dan peternaktanian tanaman pangan, terdiri dari kasi pembenihan tanaman pangan: kasi pengembangan produksi tanaman pangan: kasi pengamatan pengendalian opt tanaman pangan: bidang holtikultura, terdiri dari kasi pembenihan dan pengembangan produksi holtikultura: kasi penerapan teknologi dan pemasaran hasil: kasi pengembangan usaha permodalan holtikultura: bidang peternakan, terdiri dari kasi pembibitan dan produksi ternak: kasi pengembangan usaha: kasi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner: bidang p2pl dan pengembangan sdm pertanian, terdiri dari kasi pemasaran hasil pertanian: kasi pengolahan hasil pertanian: kasi pengembangan sdm dan penyuluhan pertanian: unit pelaksana teknis dinas: dinas kelautan dan perikaikanan budidaya, terdiri dari kasi produksi budidaya: kasi sarana dan prasarana budidaya: kasi kesehatan ikan dan lingkungan: bidang perikanan tangkap kelautan dan pesisir pulau pulau kecil, terdiri dari kasi produksi penangkapan ikan: kasi sarana dan prasarana penangkapan: kasi pengembangan kelautan, pesisir dan pulau pulau kecil: bidang bina usaha dan kelembagaan, terdiri dari kasi usaha dan perizinan: kasi pemasaran dan peningkatan mutu: kasi kelembagaan dan teknologi: bidang pengawasan, peng. sumber daya kelautan dan perikanan, terdiri dari kasi pengawasan dan penegakan hukum: kasi pengendalian dan karantina: kasi konservasi dan pemantauan lingkungan, sumber daya kelautan dan perikanan: unit pelaksana teknis dinas: dinas kehutanan dan perkebutata guna dan pengusahaan hutan terdiri dari kasi perizinan dan inventarisasi hutan: kasi pengukuran dan perbedaan hutan: kasi produksi, pengolahan dan peredaran hasil: bidang pembinaan dan perlindungan hutan, terdiri dari kasi rehabilitasi hutan dan daerah aliran sungai: kasi perhutanan sosial dan pembenihan tanaman hutan: kasi perlindungan dan pengamanan hutan: bidang pengembangan pembinaan usaha pembenihan dan sarana prasarana, terdiri dari kasi desain perfil, areal perkebunan dan perizinan usaha: kasi pembinaan usaha perkebunan: kasi benih bahan tanaman dan sarana prasarana hutan: bidang proteksi tanaman dan pengolahan pemasaran hasil perkebunan, terdiri dari kasi perl. tanaman perkebunan dan konservasi lahan perkebunan: kasi pengolahan hasil dan industri primer perkebunan: kasi pengendalian mutu dan informasi perkebunan: unit pelaksana teknis dinas: dinas perhubuhubungan darat, terdiri dari kasi manajemen lalu lintas: kasi angkutan darat: kasi keselamatan, teknik sarana dan prasarana: bidang perhubungan laut, terdiri dari kasi pelabuhan, keselamatan dan lalu lintas angkutan laut: kasi perkapalan, kepulauan dan penjagaan maritim: bidang perhubungan udara, terdiri dari kasi angkutan udara: kasi bandar udara: kasi keselamatan penerbangan: bidang pos dan telekomunikasi, terdiri dari kasi pos: kasi telekomunikasi: kasi teknologi informatika: unit pelaksana teknis dinas: ii. dinas koperasi, usaha kecil dan menengahkoperasi, terdiri dari kasi koperasi pertanian: kasi koperasi perdagangan dan aneka jasa: kasi koperasi simpan pinjam dan koperasi fungsional: bidang usaha kecil dan menengah, terdiri dari kasi kemitraan dan jaringan usaha: kasi usaha kecil: kasi usaha menengah: bidang fasilitas dan bina usaha, terdiri dari kasi perizinan badan hukum: kasi kemitraan, permodalan dan pemasaran: kasi pengembangan usaha dan sarana prasarana: bidang pengawasan dan pengendalian, terdiri dari kasi pengawasan: kasi pengendalian dan penyuluhan: kasi pemantauan dan evaluasi: unit pelaksana teknis dinas: dinas perindustrian dan perdagarencana dan program, terdiri dari kasi penyusunan rencana dan program perindustrian dan perdagangan: kasi pendataan, evaluasi pemantauan dan pelaporan: kasi iklim usaha dan kerjasama lintas sektoral: bidang industri kimia, agro hasil hutan, logam, mesin elektronik dan aneka, terdiri dari kasi logam, mesin perekayasaan, elektronika dan aneka: kasi industri kimia, agro hasil hutan dan bangunan: kasi industri makanan dan minuman: bidang perdagangan dalam negeri dan luar negeri, terdiri dari kasi perlindungan konsumen, usaha perdagangan dan distribusi: kasi ekspor impor hasil industri dan hasil non industri: kasi pendaftaran usaha, analisa pasar dan promosi perdagangan: bidang industri kecil dan dagang kecil, terdiri dari kasi pengelolaan: kasi penyuluhan dan pengendalian: kasi bantuan sarana dan prasarana: unit pelaksana teknis dinas: dinas energi dan sumber daya minerlistrik dan energi, terdiri dari kasi ketenagalistrikan dan energi: kasi energi terbarukan dan batu bara: bidang geologi, sumber daya mineral dan pertambangan, terdiri dari kasi geologi, sumber daya mineral dan air tanah: kasi bimbingan teknis, program usaha pertambangan dan konservasi: bidang pelatihan dan pemanfaatan sumber daya mineral, terdiri dari kasi pemanfaatan sumber daya mineral: kasi pelatihan dan sistem informasi geografis: unit pelaksana teknis dinas: il. dinas pendapatan daerah provinsi sulawesi barat, terdiri dari kepala dinas kabar tata usaha, tediri dari kasual umum dan kepegawaian: kasual program dan keuangan: bidang pajak, terdiri dari kasi bagi hasil pajak dan buka pajak, sengketa dan dilisensi: kasi pembukuan dan pelaporan: bidang retribusi, terdiri dari kasi retribusi penerimaan provinsi: kasi penerimaan dinas dinas dan penerimaan lain lain: bidang pendapatan lain lain, terdiri dari kasi bidang usaha milik negara badan usaha milik negara: kasi penyuluhan dan operasional: unit pelaksana teknis dinas: dinas pariwisata dan kebudayaembangan pariwisata, terdiri dari kasi sarana pariwisata: kasi objek wisata: kasi perjalanan wisata, insentif dan pameran: bidang kebudayaan, terdiri dari kasi sarana dan pemeliharaan pembangunan: kasi pelestarian peninggalan purbakala, penelitian, arkeologi, dan per museum: kasi kajian sejarah, nilai tradisional: bidang pemasaran dan hubungan lembaga wisata internasional, terdiri dari kasi promosi dan pengembangan pariwisata daerah dan pemeliharaan pembangunan: kasi penyiapan bahan produksi dan hubungan lembaga wisata internasional: kasi investasi pariwisata dan analisis pasar wisata: bidang kesenian, terdiri dari kasi pembinaan kesenian tradisional dan konvensional: kasi sarana dan pemeliharaan pembangunan: kasi perekaman, pertunjukan dan perfilman: unit pelaksana teknis dinas: dinas olah raga dan pemudaencanaan program, terdiri dari kasi pendataan: kasi penyusunan dan evaluasi program: kasi pengembangan dan pemantauan: bidang keolahragaan, terdiri dari kasi pembinaan peningkatan prestasi olah raga masyarakat: kasi permasalahan, pembinaan, peningkatan prestasi olah raga pelajar dan masyarakat: kasi pembinaan organisasi peningkatan sumber daya tenaga penggerak olah raga pelajar dan masyarakat: bidang sarana, prasarana olah raga pelajar dan masyarakat, terdiri dari kasi sarana olah raga pelajar, mahasiswa dan masyarakat: kasi prasarana olah raga pelajar, mahasiswa dan masyarakat: kasi pemeliharaan pengembangan sarana, prasarana olah raga pelajar, mahasiswa dan masyarakat: bidang kepemudaan, terdiri dari kasi pembinaan peningkatan prestasi pemuda dan ormas: kasi pembinaan organisasi kepemudaan dan ormas: kasi pengembangan dan sumber daya pemuda: unit pelaksana teknis dinas: struktur organisasi dinas daerahdinasdinas, kepala bagian, kepala bidang, kasual, kdinas daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang undangan yang berlaku: bab vii pengangkatan dan pemberhentian jabat: kepala bagian, kepala bidang, kepala seksi dan kepala sub bagian diangkat dan diberhentikan oleh gubernur atas usul kepala dinas melalui sekretaris daerah: bab viii ketentuan lain lain organisasi dinao barat batastentang pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja dinas dinas daerah provinsi sulawesi barat. selanjutnya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan daerah, terdapat perubahan organisasi daerah provinsi sulawesi barat yang ditetapkan dengadinadinadinacukupjelas cukuppertanggung jawaban kepala dinasdinakepala unit pelaksana teknis dinas daerah bertanggung jawab kepada kepala dinbarat, menimbang :a. bahwa peraturan daerah merupakan peraturan perundang undangan daerah yang bentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, menampung kondisi khususpada huruf perlu bentuk peraturan derahprovinsi sulawesi barat ditetapkan keputusan gubernur sulawesi barperaturan daerahdaerah provinsi sulawesi baratbarat. badan legislasi daerah, yang selanjutnya disingkat balada adalah alat kelengkapan dewan perwakilan rakyat daerah provinsi sulawesi baratlawesi barat. biro hukum adaah biro hukum sekretariat daerah provinsi sulawesi bara provinsi sulawesi baratn yang selanjutnya disingkat proliga adalah instrument perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang disusun secara terarah, terencana, terpadu dan sistematis. tata tertib adalah tata tertib dewan permukaan rakyat daerah provinsi sulawesi baratembentukan peraturan daerah. bab asas pembentukan dan mater!. kejelasan rumusan, dan keterbukaan. j). materi muatan peraturan daerah harus mengandung asas: dan kepastian hukum, dank penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan menampung kondisi khusus daerah, dan penjabaran lebih lanjut peraturan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi. peraturan daerahpembentukan, jenis dan bentuk produk hukum: perencanaan. penyusunan. pembahasan. penetapan pengesahan. pengundangan, dan penyebarluasan. bagian kedua jenis dan bentuk produk hukum daerah penyusunan rancangan peraturan daerah dilakukan sesuai dengan jenis dan bentuk peraturan perundang undangan, terdiri atas peraturan derah peraturan gubernur peraturan bersama gubernur keputusan gubenur, dan intruksi gubernur ketentuan mengenai jenis dan bentuk produk hukummi. perencanaan bagian kesatu umum perencanaan pembentukan peraturan daerah dilakukan dalam suatu proliga. proliga sebagaimana. sasaran dan pengaturan. pokok pokok pikiran, lingkup atau obyek yang akan diatur dan sistemiktata ruang wilaysusu ditetapkan setiap tahunatara pimpinan dprd dengan gubenur. bagian kedua penyusunan rancangan proliga (l). penyusunan rancangan proliga lingkungan dprd dikoordrri serta naskah akademikkepada gubernur dalam rapat paripurna dprd untuk dilakukan pembahasan. (l). penyusunan rancangan proliga lingkungan pemerintah daerah dikoordinasikan oeh sekretaris daerah yang secara teknis lakukan oleh biro hukum serta naskah akademiknur menyampaikan rancangan proliga usulan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam rapat paripurna dprd untuk dilakukan pembahasan. bagian ketiga pembahasan rancangan proliga (l). pembahasan rancangan proliga dilakukan bersama antara dprd dan gubenurhasi0(s5)jl)pasatj). pembahasan rancangan agenda legislasi daerah dilakukan berwarna antara dprd dan gubenur. pembahasan agenda legislasi daerah sebagaimana dimaksud dikoordinasikan oleh balada mewakili dprd dan sekretaris daerah mewakili gubernur. perbatmasihtarek)eh dprd. bab tata cara pembentukan penyusunan peraturan daerah pasatgubernur dapat mengajukan rancangan peraturan daerah luar program legislasi daerah. bagian kesatu penyusunan rancangan peraturan daerah atas prakarsa sebagai pihak pengusul sesuai peraturan tata tertib dprd. rancangan peraturan daerah lingkungan dprd dikoordinasikan oleh badan legislasi daerahdaftar warna dan tandatangan pengusul,harmonisasi dan sinkronisasi atas rancangan peraturan daerah yang diajukan. jl).naskah akademikkrakat dprd. (l). rancangan peraturan daerah yang telah dikaji oleh balada sebagairnaria dimaksud dalam disampaikan oleh pimpinan dprd kepada cern. fraksifraksi dan anggota dprd lainnya. rapat paripurna dprd sebagaimana dimaksud pada memutuskan usul rancangan peraturan daerah berupa: persetujuan,. persetujuan dengan pengubahan, atau penolakan. jl)., komisi, gabungan komisirakat. bagian kedua penyusunan rancangan peraturan daerah atas prakarsa pemerintah daerah jl). lui sekretaris daerah. pasat jl). skpd pemrakarsa dalam menyusun rancangan peraturan daerahpenyusunan naskah akademik sebagaimana dimaksud pada diyang mempunyai keahlian untuk ini. naskah akademik sebagairnaria dimaksud pada paling sedikit memuat latar belakang (landasan filosofis, yuridis dan sosiologis) identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, metode penelitian, asas asas yang digunakan, materi muatan, dsb. ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan akademik sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan gubernur. dalam hal tertentu dan pertimbangan yang bersifat khusus, maka rancangan perda sebagaimana dimaksud pada dan tidak perlu didasari pada naskah akademik. (l) pimpinan skpd pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalankepada pejabat yang berwenang mengambil keputusan, ahli hukum. dan atau perancang peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada dilakukan paling lama (tujuh) han. antar skpd paling lambat (tiga putih) han kerja sejak tanggal surat permintaan keanggotaan tim antar skpd sebagaimana dimaksud pada (l).jek yang diatur, jangkauan dan arah pengaturan. masihiro, dprd atau organisasi dibidang sosial, politik, profesipasa (l). dalam rangka penyempurnaan rancangan peraturan.. daerah sebagaimana dimaksud. dalam sudah tidak memiliki permasalahan lagi baik dan segi substansi maupun danpimpinan dprd menyerahkan dokumen rancangan peraturan daerah bersama naskah akademik kedinilai telah memenuhi persyaratan, maka diterbitkan rekomendasi persetujuan pembahasan sesuai peraturan tata tertib dprd. apabilapembahasan, maka dokumen rancangan perda dapat dikembalikan kepada pemerintah daerah untuk dilengkapi persyaratan. rancangan perda yang dikembalikan dapat diusulkan kembali setelah di. bagian ketiga penyusunan rancangan peraturan daerah luar proliga (l). keadaan,aevjl). pembahasan rancangan peraturan daerah dprd dilakukan bersama dprd dengan gubernur berdasarkan peraturan tata tertib dprd(l). pembahasan rancangan peraturan daerah dlakukart . penjelasan gubernur dalam rapat paripurna mengenai rancangan peraturan daerah. pemandangan umum fraksi fraksi terhadap rancangan peraturan daerah. tanggapan dan atau tawardan legislasi daerah, pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, atau pimpinan panitia khusus. pendapat gubernur terhadap rancangan peraturan daerah. tanggapan dan atau jawabann anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna penyampaianundang undangan yang berlakul) dilakuran! pengesahan pasat badan legislasi daerah bersama biro hukum melakukan sinkronisasi dan harmonisasi atas perda yang akan disetujui bersama oleh dprd dan gubernur. persetujuan dprd untuk penetapan perda menjadi perda dituangkan dalam bentuk keputusan dprd(tujuh) hariuntuk selanjutnya ditetapkan oleh gubernur. naskah rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan oleh gubetidak ditanda tangani oleh gubernur dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam rancangan peraturan dterjadi perbedaan kata atau kalimat pada satu atau beberapa peraturan daerahraturan daerah yang telah disetujui dalam rapat paripurna dprd. bagian ketiga evaluasi rancangan peraturan daerah (l). peraturan daerah yang telah disetujui bersama antara dprd dan gubenur disampaikanmaka gubernur bersama pimpinan dprd membahas peraturan presiden tentangpada maka gubernurhal dprd bersama pemerintahrancangan peraturan daerah sebelum ditetapkan paling lambat (tujuhgubernur kemudian menyampaikan kepada menteri dalam negeri. bab vii pengundangan dan penyebarluasan peraturan daerah jl)..(l). setiap peraturan daerah yang telah diundangkan dalam lembaran daerah wajib disebarluaskan kepada masyarakat. penyebarluasan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada bertujuan agar masyarakat mengerti dan memahami apa apa yang terkandung dalam peraturan daerah tersebut sehingga dapat melaksanakan ketentuan peraturan daerah dimaksud. penyebarluasan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh pemerintah daerah melalui: media cetak media elektronik cara lainnya. dalandprd, kementrian lembaga pemerintah non departemen, skpd dan pihak terkait. menyediakan salman peraturan daerah beserta penjelasannya yang telah diundangkan . kepala biro hukum. dalam rangka penyebarluasan melalui, media elektronik sebagaimana dimaksud dalan huruf pemerintah daerah dapat menyebarluaskan informasi peraturan daerah berbasis internet dan tv. ketentuan lebih lanjut mengenai informasi peraturan daerah berbasis internet diatur dalam peraturan gubernur,l). untuk melaksanakan peraturan daerah, gubernur dapat menetapkan peraturan gubenur dan atau keputusan gubenur.jl)bat (satu) tahun sejak peraturan daerah tesebut diundangkan. bab peran serta masyarakat bagian kesatu urn urn (l).n pembentukndanaan (l). segala biayapos anggaran biaya yang dipergunakan sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut: (l).biro hukum bagi rancangan peraturan daerah berasal dari pemerintah daerah. anggaran biaya perda prakarsa dprd dibahas bersama badan legislasi daerah dengan sekretariat dprd sedangkan anggaran biaya perda yang berasal dari pemerintah daerah dibahas bersama biro hukum dan biro keuangan serta skpd terkait. mekanisme dan pengaturan pos anggaran sebagaimana dimaksud pada dan diatur lebih lanjut dengan peraturan gubenur. bab ketentuan peralihanbab xii ketentuan penutup pasats diundangkan mamuju pada tanggal jul peraturansentralistik menjadi desentraisitik. salah satu implikasi yang dirasakan dan pergeseran ini ialah terciptanya nuansa positif dalansebagaiundang undangan daerah, perlu disusun program legislasi daerah proliga). diharapkan melalui proliga penyusunan peraturan daerah dapat lebih terencana, terpadu dan sistematispartisipasi publik dilakukan melalui penyebarluasan informasi yang jelas dan akurat serta kesempatan yang luas untuk ikut serta dalam semua tahapan pembentukan dan pembacaan proliga serta rancangan peraturan daerahven yang dimaksud dengan bertentangan dengan kepentingan umum dalam ketentuan ini adalahdisusun untuk periode (dua pu)uh) tahunpasan kalangan akademisi, media massa, lsm dan pihak pihaksulawesi baratpasa cukup jelas cukup jelas pasa cukup jelas pasa cukup jelas cukup cukup jelas ketentuan mengenai jumlah anggota yang mengajukan rancangan peraturan daerah mengikuti peraturan dprd tentang tata tertib dprd. cukup jelas cukup jelaspenyusunan naskah akademik lingkungan dprd disusun mengikuti pedoman penyusunan naskah akademik dan peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia. bahwa kajian dilakukan dalam bentuk penyusunan naskah akademik untuk melengkapi rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh pihak pengusul atau kank. cukup jelas cukup jelas rancangan perda yang disusun tidak perlu didasari pada naskah akademik antara lain: anggaran pendapatan dan belanja daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan, dan perhitungan pertanggungjawaban pelaksanaan apbd serta perda yang revisi sudah mempunyai naskah akademik sebelumnya. cukup jelas pasamewakilinya. balada dapat pula mengundang atau pejabattersebut. dalam pembahasan rancangan peraturan daerah, dprd dapat pula membentuk panitia khusus yang keanggotaannya terdiri atas unsur balada dan komil apbd, pajak dan retribusi daerah serta rencana tata ruang daernpasat cukup jelas cukup jelas cukup jelas pasa cukup jelas cukup jelas penyiapan anggaran pembentukan rancangan peraturan daerah baik atas prakarsa dprd maupun dan pemerintah daerah dialokasikan secara proporsional pada sekretariat dprd dan biro hukum sekretariat daerah.nyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi sulawesi barat, untuk mendukung penyusunan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, dibentuk lembaga teknilembaga teknibadan pemberdayaan masyarakat desa daerah provinsi sulawesi barat: badan kepegawaian daerah daerah provinsi sulawesi barat: badan diklat dan pengembangan sumber daya manusia daerah provinsi sulawesi barat: badan perencanaan pembangunan daerah provinsi sulawesi barat: badan kesatuan bangsa, politik dan lintas daerah provinsi sulawesi barat: badan promosi penanaman modal daerah provinsi sulawesi barat: badan pengendalian dampak lingkungan hidup daerah provinsi sulawesi barat, badan kesejahteraan sosial daerah provinsi sulawesi barat: badan informasi komunikasi dan pengolahan data elektronik daerah provinsi sulawesi barat: inspektorat daerah provinsi sulawesi barat: satuan polisi pamong praja daerah provinsi sulawesi barat: kantor ketahanan pangan daerah provinsi sulawesi barat: kantor kependudukan dan catatan sipil daerah provinsi sulawesi barat: kantor perpustakaan dan arsip daerah provinsi sulawesi barat: kantor perwakilan pemerintah daerah provinsi sulawesi barat: rumah sakit umum regional daerah provinsi sulawesi barat: bab iii kedudukan, tugas pokok fungsi dan susunan organisasi lembaga teknilembaga teknis daerah: fungsi dalam: susunan organisasi susunan organisasi lembaga teknis daerah provinsi sulawesi barat, terdiri dari go. badan pemberdayaan masyarakat desa daerah provinsi sulawesi barat, terdiri dari kepala badan: sekretaris badan, terdiri dari kasual umum dan kepegawaian: kasual program dan keuangan: kepala bidang kelembagaan dan pelatihan masyarakat, terdiri dari subid kelembagaan pemerintahan desa dan masayarakat desa: subid pelatihan masyarakat dan pemberdayaan anak remaja pemuda: kepala bidang usaha ekonomi masyarakat, terdiri dari subid perkreditan usaha ekonomi keluarga: subid sarana prasarana pedesaan dan pemetaan kebutuhan: kepala bidang sumber daya alam teknologi, terdiri dari subid fasilitas pemantapan lahan pesisir pedesaan: subid pengkajian, pemasyarakatan dan kerja teknologi pedesaan: kepala bidang pengembangan teknologi kerajinan, masyarakat terdiri dari subid pembinaan teknologi kerajinan masyarakat: subid pengembangan prasarana kerajinan masyarakat: badan kepegawaian daerah provinsi sulawesi barat, terdiri dari kepala dinas: sekretaris badan, terdiri dari kasual umum dan kepegawaian: kasual program dan keuangan: bidang formasi dan informasi pegawai, terdiri dari subid formasi pns: subid data dan informasi pegawai: bidang kinerja dan pengembangan karir, terdiri dari: subid pengembangan karir, subid kinerja dan disiplin pegawai: bidang kesejahteraan pegawai, terdiri dari subid analisis gaji, tunjangan, kesehatan dan cuti pegawai: subid penghargaan, tanda jasa dan pensiun pegawai: bidang mutasi, terdiri dari subid pengelolaan mutasi jabatan dan perpindahan pegawai: subid kenaikan pangkat: cc. badan diklat dan pengembangan sumber daya manusiadiklat manajemen pemerintahan dan diklat teknis, terdiri dari subid diklat kader, kepemimpinan pemda dan diklat tata praja ketahanan masyarakat: subid diklat teknis administrasi dan teknis substantif perangkat daerah bahasa komputer dan si: bidang diklat fungsional dan struktural, terdiri dari: subid diklat fungsional keterampilan fungsional keahlian, fungsional profesi, pendayagunaan tenaga fungsional profesi: subid diklat prajabatan, latin iv, iil il, bidang pengembangan sdm aparatur, terdiri dari subid kajian sdm aparatur, subid pengembangan sdm aparatur, badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangantata ruang dan prasarana fisik, terdiri dari subid penataan ruang dan pemukiman: subid sarana dan prasarana: bidang ekonomi, terdiri dari subid petani dan energi: subid perindustrian, perdagangan dan jasa bidang sosial budaya: subid pemerintahan, seni budaya, agama dan hukum: subid kesejahteraan rakyat: bidang penelitian dan pengembangan, terdiri dari subid penelitian dan pengembangan: subid penelitian fisik dan prasarana: badan kesatuan bangsa, politik dan lintassubid bidang program dan keuangan: bidang hubungan antar lembaga, terdiri dari subid hubungan antar lembaga legislatif aparatur pemerintah dan hubungan parpol: subid hubungan lembaga penyelenggaraan pemilu hubungan hormat dan lsm: bidang integrasi bangsa, terdiri dari subid pembaharuan bangsa dan ketahanan bangsa: subid demokrasi dan wawasan kebangsaan penelitian dan produktivitas: bidang permasalahan dan strategis daerah terdiri dari subid ideologi politik dan ekonomi: subid perintisan, kepahlawanan, kejuangan: bidang perlindungan masyarakat, terdiri dari subid perlindungan organisasi kemasyarakatan: subid pembinaan organisasi kemasyarakatan: badan promosi dan penanaman modrencanaan dan promosi, terdiri dari subid perencanaan dan penanaman modal: subid promosi: bidang pendayagunaan dan fasilitas anggaran, terdiri dari subid aplikasi: subid izin pelaksanaan penanaman modal: subid pendayagunaan kekayaan daerah: bidang pembinaan dan pengembangan usaha daerah, terdiri dari subid pembinaan perusahan daerah: subid pembinaan pt, yayasan dan badan pengelolaan: bidang pengendali dan pengawasan, terdiri dari subid pemantauan dan pengawasan: subid evaluasi dan pelaporan: badan pengendalian dampak lingkungan hidupngembangan kapasitas terdiri dari subid pengembangan kelembagaan lingkungan: subid sumber daya manusia: subid pengembangan laboratorium lingkungan: bidang penataan dan pengawasan lingkungan terdiri dari subid pengawasan dan penataan hukum lingkungan: subid pemantauan sumber daya alam: subid perizinan lingkungan: bidang pengendalian kerusakan lingkungan, terdiri dari subid pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan: subid penanggulangan kerusakan lingkungan: subid kelestarian dan pemanfaatan sumber daya alam: bidang pengembangan informasi kemitraan lingkungan, terdiri dari subid pengembangan dan kemitraan lingkungan: subid pengembangan informasi: subid perpustakaan: badan kesejahteraan sosipengumpulan pengelolaan data: subid penyusunan program dan hubungan kelembagaan: subid pengendalian evaluasi dan pelaporan: bidang pelestarian dan kesetiakawanan sosial, terdiri dari subid pelestarian nilai nilai kepahlawanan: subid pembinaan keluarga pahlawan dan pemeliharaan makam pahlawan: subid pembinaan kesetiakawanan sosial: bidang pengembangan potensi kesejahteraan sosial, terdiri dari subid pembinaan potensi kesejahteraan sosial dan pemberdayaan sumber dana sosial: subid pengembangan lembaga pelayanan sosial dan kemitraan: subid pengembangan profesi pekerjaan sosial: bidang rehabilitasi sosial, terdiri dari subid rehabilitasi penyandang cacat: subid jaminan sosial dan rehabilitasi anak nakal dan nafa: subid rehabilitasi tuna sosial dan anak jalanan: bidang asistensi sosial, terdiri dari subid asistensi korban bencana: subid asistensi kesejahteraan sosial: subid bimbingan bantuan sosial penyatuan anak, keluarga miskin, dan lansia: ii. badan infobox, pengelolaan data elektronikinformasi dan komunikasi, terdiri dari subid pelayanan informasi, media informasi penerbitan foto lukis dan evaluasi, pengendalian infobox: subid hubungan kerjasama antara lembaga pemerintah, swasta masyarakat media tradisional teknologi komunikasi: bidang pengelolaan data elektronik, terdiri dari: subid piranti lunak dan keras: subid jarum back sistem: bidang pengkajian dan pengembangan informasi, terdiri dari subid penyerapan aspirasi, opini publik dan pengkajian informasi: subid produksi dan integrasi informasi: bidang manajemen pendayagunaan sistem infobox, terdiri dari subid desain sistem, evaluasi dan pengendalian: subid penerapan sistem dan pengkajian informasi: j inspektorat daerah provinsi sulawesi barat, terdiri dari kepala inspektorataparatur, terdiri dari subid pemerintahan: subid kelembagaan dan agraria: bidang pembangunan, terdiri dari subid pemeriksa bangunan apbd dan apbn provinsi: subid pemeriksa proyek bantuan pembangunan kab kota: bidang keuangan dan aset, terdiri dari subid pemeriksa kekayaan daerah: subid pemeriksa perlengkapan, peralatan pusat dan daerah: satuan polisi pamong praja dan ppn daerah provinsi sulawesi barat, terdiri dari kepala satuan pol.data dan informasi: subid penyusunan program dan pelaporan: bidang tata operasional, terdiri dari subid perencanaan operasional: subid kerjasama operasional: bidang pembinaan ppn dan pengendalian operasional, terdiri dari subid penyusunan bahan fasilitas pelaksanaan pembinaan ppn: subid pengendalian ppn dan operasional satpol pp: i. kantor ketahanan panganpermodalan dan harga pangan: kepala seksi kewaspadaan pangan gizi penganekaragaman konsumsi pangan: kepala seksi distribusi sarana dan kelembagaan pangan: kantor kependudukan dan catatan sipilinformasi proyek dan penyerangan penduduk, kepala seksi pencatatan sipil: kepala seksi pendaftaran penduduk: kantor perpustakaan dan arsip daerah provinsi sulawesi barat, terdiri dari kepala kantor, kepala sub bagian tata usaha: kepala seksi pengolahan dan pembinaan perpustakaan: kepala seksi pengelolaan kearsipan: kepala seksi pemeliharaan dan pelestarian arsip: kantor perwakilan pemerintah daerah provinsi sulawesi barat jakarta, terdiri dari kepala kantor: kepala sub bagian tata usaha: kepala seksi hubungan antar lembaga: kepala seksi promosi dan informasi: kepala seksi penghubung jakarta: rumah sakit umum regional daerah provinsi sulawesi barat, terdiri dari: direktur kepala bagian tata usaha,terdiri dari kasual umum dan kepegawaian: kasual program dan keuangan: bidang pelayanan medik, terdiri dari: subid instalasi bedah sentral: subid rawat darurat: subid instalasi rawat inap: bidang keperawatan, terdiri dari subid instalasi perawatan intensif, subid instalasi pemeliharaan sarana medik dan keperawatan: subid instalasi pemeliharaan sarana medik dan penunjang medik: bidang penunjang medik,terdiri dari: subid instalasi farmasi: subid patologi klinik, anatomi dan radiologi: subid instalasi gizi dan rehabilitasi medik:(satu) kabupaten kota: bagan stuktur: penjabaran tugas pokok dan fungsi masing masing lembaga teknis daerah sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan gubernur,badan, kepala inspektorat, kepala satuan pamong praja dan penyidik pegawai negeri sipil, kepala kantor, direktur rumah sakit umum regional, sekretaris badan, kepala bagian dan para kepala bidang, para kepala sub bagian,bab pembiayaan pembiayaan dan pengelolaan pembiayaan lembaga teknis daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah: bab vii pengangkatan dan pemberhentian jabatan kepala lembaga teknis daerahkepala lembaga teknis daerah melalui sekretaris daerah: bab viii ketentuan lain lain organisasi lembaga teknieselanjutnya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan daerah, ditetapkan peraturan gubernur nomor tahun dan nomor tahun mengenai perubahan status kantor promosi penanaman modal daerah menjadi badan promosi penanaman modal daerah dan kantor pengendalian dampak lingkungan hidup daerah menjadi badan pengendalian dampak lingkungan hidup daerah serta peraturan gubernur nomor tahun mengenai perubahan nomenklatur badan pemberdayaan masyarakat desa dan keluarga berencana menjadi badan pemberdayaan masyarakat desa.lembaga teknilembaga tekni1s d2 cukupjelas kepala dinas dalam menyampaikan pertanggungjawaban kepada kepala lembaga teknis daerahlembaga teknicukupjelas cukup14s d cukupjelas tambahan lembaran daerah provinsi sulawesi barat, tahun nomor |
barat maa) peraturan daerah provinsi sulawesi baratnomoreriman aktivitas inventarisntarisdan lampiran daftar pinjaman daerah dan obligasiewan perwakilan rakyewan perwakilan raky:sekretaris dprd, adalah sekretaris dewan perwakilan rakyat daerah provinsi sulawesi barat: sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, selanjutnya disebut sekretariat dprd adalah unsur staf pelayan dprd provinsi sulawesi barat: bab pembentukan dengan peraturan daerah ini, dibentuk sekretariat dprdprd merupakan unsur pelayanan terhadap dprd provinsi,gubernur melalui sekretaris daerah: tugas pokok sekretariat dprd mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan kepada pimpinan dan anggota dprd:fasilitasi rapat rapat dprd: pelaksanaan urusan rumah tangga dprd: pengelolaan tata usaha dprd: susunan organisasi susunan organisasi sekretariat dprd, terdiri dari bagian persidangan, terdiri dari subang persidangan risalah dan pelaporan: subang perundang undangan komisi dan panitia panitia: bagian umum .terdiri dari subang tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga perlengkapan subang perjalanan transportasi dan keamanan ketertiban: bagian keuangan, terdiri dari subang anggaran dan pembayaran: subang pembukuan dan pertanggungjawaban: bagian kehumasan, terdiri dari subang humas protokol dan pengaduan masyarakat: subang perpustakaan dan pengkajian: penjabaran tugas pokok dan fungsi sekretariat dprd sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan gubernur: bab tenaga ahli sekretaris dprd dapat menyediakan tenaga ahli dengan tugas pokok membantu anggota dprd dalam menjalankan fungsinya: penyediaan tenaga ahli oleh sekretaris dprd disesuaikan dengan kebutuhan atau permintaan komisi komisi setelah mendapat pertimbangan pimpinan dprd: bab unit pelayanan kesehatan untuk pelayanan kesehatan pimpinan dprd dan anggota dprd dan pegawai sekretariat dprd dibentuk unit pelayanan kesehatan atau poliklinik dprd yang bertugas memberikan pelayanan dan penyediaan fasilitas kesehatan serta pelayanan administrasi medis: pembentukan unit pelayanan kesehatan atau poliklinik dprd dilakukan oleh sekretaris dprd sesuai kebutuhan dengan persetujuan pimpinan dprd: bab tata kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sekretaris dprd, para kepala bagian, para kepala sub bagian tenaga ahliinstansi lain luar sekretariat dprdnya masing masing: setiap pemimpimenyampaikan laporan berkala, monitoring, dan evaluasi lebih lanjut: dalam hal sekretaris dprd berhalangan menjalankan tugasnya, maka sekretaris dprd dapat menunjuk kepala bagian untuk mewakili dengan memperhatikan senioritas kepangkatan: bab vii pembiayaan pembiayaan sekretariat dprd dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi sulawesi barat: bab viii pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan sekretaris dprdagian dan kepala sub bagian diangkat dan diberhentikan oleh gubernur atas usul sekretaris dprd melalui sekretaris daerah: bab ketentuan lain lain susunan organisasi sekretariat dprd dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan, kebutuhan, beban kerja dan kemampuan keuangan daerah, sesuai dengangubernur nomor tahun peraturan gubernur tentang pembentukan susunan organisasi sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah provinsi sulawesi barat,prdewan perwakilan rakyprdsekretariat dewan perwakilan rakyini ditetapkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dewan perwakilan rakyat daerah provinsi sulawesi barat. ii. penjelasan demi s d cukup jelas tambahan lembaran daerah provinsi sulawesi barat, tahun nomor |
ap) aaa kaa tanin gubernur sulawesi barattpemdadalam lembaran daerah provinsi sulawesi barat nomor tahun tanggal pebruari sekretaris provinsi sulawesi barat, m.arsyad hafid. lembaran daerah provinsi sulawesi barat tahun nomor |
ebuah provinsi yang baru,dan kemajuan daerah bahwa berdasarkan ketentuan dtambahan lembaran negara undang undang nomor tahun tentang pembentukan provinsi sulawesi baratlingkup provinsi sulawesi barat. pemerintah kabupaten kota adalah pemerintah daersebagaiwakilkerja pemerintah daerah provinsi sulawesi barat yang selanjutnya disebut rkd provinsi adalah dokumen perencanaan daerah provinsi untuk periode (satu) tahun. rencana kerja pemerintah daerah kabupaten kota yang selanjutnya disebut rkd kabupaten kota adalah dokumen perencanaan daerah kabupatebab iii sistematika ipjp provinsi sistematika ipjp provinsi terdiri dari bab pendahuluan. bab kondisi umum daerah. bab iii isu isu strategis. bab visi dan misi. bab arah pembangunan daerah. bab kaidah pelaksanaan. bab vii: penutup. isi dan uraian ipjpprovinsi sebagaimana dimaksud pada berpedoman pada ipjp nasional. bab rencana pembangunan daerah ipjp provinsi merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya provinsi sulawesi barat yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan daerah. ipjp provinsi sebagaimana dimaksud dalam menjadi pedoman dalam penyusunan rpm provinsi yang memuat visi, misi dan program prioritas gubernur wakil gubernur.rpm provinsi sebagaimana dimaksud pada menjadi pedoman dalam penyusunan rpm kabupaten yang memuat visi, misi dan program prioritas bupati wakil bupati. rpm kabupaten sebagaimana dimaksud pada disusun dengan memperhatikan rpm provinsi. rkd provinsi sebagai penjabaran dari rpm provinsi dan rkd kabupaten merupakan penjabaran dari rpm kabupaten kotagubernur yang sedprovinsi untuk tahun pertama periode pemerintahan gubernur berikutnya. rkd provinswakil gubernur berikutnyabagian kedua evaluasi gubernur melakukan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan hasil rencana pembangunan daerah. bab ketentuan peralihan ketentuan mengenai rpm provinsirpm provinsi selambat lambatnya (satu) tahun sejak ditetapkannya peraturan daerah ini. ipjp kabupatendengan ipjp provinsi ini selambat lambatnya (satu) tahun sejak ditetapkannya peraturan daerah ini. rpm kabupaten yang telah ada masih tetap berlaku dan wajib disesuaikan dengan ipjp kabupaten yang telah disesuaikan dengan peraturan daerah ini selambat lambatnyarh.m.umum provinsi sulawesi barat dibentuk berdasarkan undang undang nomor tahun dan secara geografis letaknya sangat strategis yaitu terletak diantara (tiga) provinsi, yaitu provinsi sulawesi selatan, provinsi sulawesi tengah dan provinsi kalimantan barat. wilayah provinsi sulawesi barat yang berhadapan langsung dengan selat makassar, merupakan salah satu jalur lalu lintas pelayaran nasional dan internasional, yang memberikan nilai tambah yang sangat menguntungkan bagi pembangunan sosial ekonomi depan. sumber daya alam maupun sumber daya buatan yang terkandung baik darat maupun laut dalam wilayah provinsi sulawesi barat, yang semuanya itu bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat provinsi sulawesi baryang meliputi rencana pembangunan langkahroses kegiatan penyelenggaraan perencanaan dilakukan baik dalam lingkup provinsi maupun koordinasi antar pemerintah, provinsi dan kabupaten kota melalui suatu proses dan mekanisme tertentu untuk mencapai tujuan nasional. penyusunan ipjp ini mengacu pada ipjp nasional yang diatur oleh undang undang nomor tahun tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun salah satu arahan penting dalam undang undang tersebut adalah periodisasi ipjp harus disesuaikan dengan periodisasi ipjp nasional, yaitu tahun ini dimaksudkan agar perencanaan pembangunan nasional dan daerah dapat dikonsolidasikan dan evaluasi pencapaian pelaksanaan pembangunan relatif lebih mudah dilakukan. secara substansial, ipjp daerah merupakan dokumen yangdari segi muatan, ipjp daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah untuk tahun depan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. penyusunan ipjp provinsi sulawesi barat tahun dilakukan guna memberikan arah dan pedoman bagi pelaksanaan pembangunan daerah dalam mencapai visi provinsi sulawesi barat tahun kedepan sesuai karakteristik dan potensi daerah. ipjp provinsi sulawesi barat juga memberikan arahan mengenai periode pertahanan pembangunan yang mesti dilakukan dan yang harus dicapai pada setiap periodenya agar visi yang dicita citakan tersebut dapat efektif dicapai. penyusunan ipjp ini juga mengakomodasi perencanaan wilayah provinsi sulawesi barat dalam tahun depan, dengan memasukkan peran sub wilayah dalam pelaksanaan pembangunan sebagaimana yang diatur dalam rencana tata ruang wilayah provinsi sulawesi barat rtrw sulbar). ipjp merupakan dokumen yang mempunyai jangka waktu panjang dan lahir dari sebuah proses penyusunan dokumen yang komprehensif, ipjp menjadi pedoman bagi segenap pihak dalam pelaksanaan pembangunan agar visi provinsi sulawesi barat dapat secara bertahap dicapai oleh segenap pihak secara bersama sama. il. demiuntuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. cukup jelas cukup jelas cukup jelas maksud dari ipjp provinsian daerah berdasarkan kewenangan otonomi yang dimiliki daerah berdasarkan ipjp nasional. ipjp provinsi dijabarkan lebih lanjut oleh gubernur berdasarkan visi, misi gubernur yang diformulasikan dalam bentuk rpm daerah provinkd provinsi untuk tahun pertama pemerintahan gubernur berikutnya adalah rkdpada tahun pertama pemerintahannya. yang dimaksud denganprovinsi pada tahun pertama pemerintahannya melalui mekanisme perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan). pengendalianprogram dan atau kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. cukup jelas cukup jelas. evaluasicapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan satuan kerja perangkat daerah periode sebelumnya.n atas air:dang undang nomor tahun pajak kendaraan atas air dan bea balik nama kendaraan atas air merupakan kewenangan daerah provinsi: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf dan untuk mengoptimalkan sumber sumber pendapatan asli daerah provinsi sulawesi barat yang berasal dari pajak kendaraan atas air dan bea balik nama kendaraan atas air, perlu menetapkan, mengingat lkendaraan atas air dan bea balik nama. gubernur adalah gubernur sulawesi barat. peraturan daerah adalahadalah pengalisubyek pajak adalah orang pribadi atau bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya. nilai jual kendaraan atas air yang selanjutnya disingkat nikah adalah nilai jual kendaraan atas air yang diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan atas air sebagaimana tercantum dalam tabel nilai jual kendaraan atas air yang berlaku. pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat dalam masdan atau harta dan kewajiban,enagihan atau surat teguranperpajakan daerah yang terjadi serta menemukan kerangkanya. masa pajak adalah jangka waktu tertentu yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung yag terutang. pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan sesuai dengan ketenturovinsi sulawesi barat. bab nama, obyek dan subyek pajak dengan nama pajak kendaraan atas air dipungut pajak daerah atas pemilikan dan atau penguasaan kendaraan atas air. dengan nama bea balik nama kendaraan atas air dipungut pajak daerah atas penyerahan kendaraan atas air. obyek paa adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan atas air. obyek paa sebagaimana dimaksud pada meliputi kendaraan atas air dengan ukuran isi kotor kurang dari atau kurang dari kendaraan diatas airkendaraan atas air dari luar daerah yang berada dan atau beroperasi wilayah daerah lebih dari (sembilan puluh) hari. obyek bbn kaaadalah pemasukan kendaraan atas air dari luar negeri untuk dipakai secara tetap indonesiadari wilayah pabean indonesia. dikeluarkan sebgai obyek pajak adalah kepemilikan dan atau penguasaan oleh serta penyerahan kendaraan atas air kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten kota,: pengusaha atau pedagang kendaraan atas air yang semata mata disediakan untuk dijual dan belum memiliki tanda telah: kendaraan atas air yang tidak dipergunakan atau karena disegel. subyek paa adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan atas air. subyek pajak bbn kaa adalah orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan atas air. wajib paa adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan atas air. wajib pajak bbn kaa adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan atas air. bab iii dasar pengenaan tarif dan cara perhitungan pajak bagian pertama pajak kendaraan atas air dasar pengenaan paa dihitung berdasarkan nikah. nikah diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atkah ditentukan berdasarkan faktor faktor penggunaan kendaraan atas air, jenis kendaraan atas air, merek kendaraan atas air: tahun pembuatan kendaraan atau renovasi kendaraan atas air, isi kotor kendaraan atas air, banyaknya penumpang atau berat muatan maksimum yang diizinkan: dokumen impor untuk jenis kendaraan atas air tertentu. perhitungan dasar penggunaan paa sebagaimana dimaksud pada dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan oleh menteri dalam negeri atas pertimbangan menteri keuangan. dasar pengenaan paaa belum tercantum dalam tabel yang tetapkan oleh menteri dalam negeri gubernur menetapkan dasar pengenaan pajak dimaksud dengan keputusan gubernur. dasar pengenaan paa sebagaimana dimaksud padabea balik nama kendaraan atas air dasar pengenaan bbn kaa adalah nikah sebagaimana dimaksud dalam dan tarif bbn kaa ditetapkan sebagai berikut tarif atas penyerahan pertama sebesar (lima persen): tarif atas penyerahan kedua dan selanjutnya, sebesar 14x (satu persen): tarif atas penyerahan karena warisan sebesar (nol koma satu persen): besarnya pokok pajak bbn kaa yangobjek bbn kaa sebagaimana yang dimaksud pada dan diatas meliputi kaa dengan ukuran isi kotorkurang dari atau kurang dari kaa yang digunakan untuk kepentingan penangkapan ikan dengan mesin berkekuatan lebih besar dari pk:an: bab wilayah dan kewenangan pemungutan paa yang terutang dipungut wilayah daerah tempat kendaraan atas air terdaftar. bbn kaa yang terutang dipungut wilayah daerah tempat kendaraan atas air didaftarkan., dan pemeriksaan bekerjasama dengan dinas perhubungan dan instansi terkait lainnya yang ditetapkan keputusan gubernur. bab masa pajak dan saat pajak terutang masa paa adalah untuk (dua belas) bulan berturut turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan atas air. masa pajak bbn kaa adalah jangka waktu sejak penyerahan kendaraan atas air pertama penyerahan berikutnya. paa yang karena satu dan lain hal masa pajaknya tidak sampai (dva belas) bulan dapat dilakukan restitusi. tatacara pelaksanaan restitusi ditetapkan oleh gubernur. saat pajak terutang adalah sejak terjadinya penyerahan kendaraan atas air: atau diterbitkannya skpd. bab surat pemberitahuan pajak daerah setiap wajib pajak diwajibkan melakukan pendaftaran obyek pajak dengan mengisi setdprd. speedpajak atau orang yang diberi kuasa. speed sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada dinas pendapatan daerah paling lama (tiga puluh) hari sejak tanggal penyerahan: sampai dengan tanggal berakhirnya masa pajak untuk pendaftaran ulangan: (tiga puluh) hari sejak tanggal dikeluarkan dari pelabuhan unuk kendaraan atas air yang pindah dari luar daerah: (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan spesifikasi teknis kendaraan atas air dalam masa pajak: (sembilan puluh) hari sejak kendaraan atas air berada daerah: speed sebagaimana dimaksud dalam sekurang kurangnya memuat nama dan alamat lengkap: jenis, merek, daya kuda ph), publikasi (m3), tahun pembuatan, warna, nomor mesin, nomor induk kendaraan nik): jatuh tempo pajak: nama dan alamat lengkap yang menyerahkan dan yang menerima kendaraan: tanggal penyerahan: dasar penyerahan: 9g. harga penjualan: bentuk, isi dan ukuran speed sebagaimana dimaksud pada ditetapkan gubernur. setiap terjadi perubahan spesifikasi teknis atas kendaraan atas air dalam masa pajak baik perubahan bentuk, fungsi maupun penggantian mesin, wajib melaporkan dengan menggunakan speed. orang pribadi atau badan yang. bab vii penetapan pajak pajak dipungut berdasarkan penetapan gubernur atau pejabat yang ditunjuk. besebagaimana dimaksud pada ditetapkan gubernur. dalam jangka waktu (lima) tahun terhitung: apabila kewajiban speed tidakdipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan. skpdkbt apabila ditemukan data yangnya kredit pajak. jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam skpd sebagaimana dimaksud pada huruf anak dan angka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar (dua persen) sebulan dihitung daripadatau dokumen lain yang dipersamakan apabila pajak dalam tahun berjalan, tidak atau kurang bayar: dari hasil penelitian std testrasi berupa bunga sebesar (dua persen) seentuk,bayar pada saat pendaftaran dan dilakukan sekaligus atau lunas. paa dibayar sekaligus dimuka untuk mas (dua belas) bulan. pembayaran bbn kaa dilakukan pada saat pendaftaran. pajakkumbayaran dilakukan kas daerah provinsi sulawesi barat atau tempat lain yang ditetapkan gubernur. tata cara pembayaran dan penagihan ditetapkan dengan keputusaatas air yang telah membayar lunas paa diberi tanda tertentu yang ditetapkan dengan keputusan, atau atas permohonan wajib pajak,i atau menghapuskan sanksi adminstrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang, kapan,pajak yang dibuat oleh gubernur atau pejabat yang ditunjukan. keberatan yang disampaikan paling lama (tiga) bulan sejak diterimanya skpd, skpd, skpdkbt, skpd, atau skpdnya karena keadaan yangatassejak tanggal pelunasan pajak, untuk jangka waktu paling lama (dva puluh empat) bulnas pendapatan daerah. gubenur dalam jangka waktu paling lama (dv(satu) harus memberikan keputusan. apabila jangka waktu sebagaimana tersebut pada telah dilampaui dan gubernur tidak memberikan suatu keputusan,mempunyai hutang pajakyang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar (dua) persen per bulan atas keterlambatan pembayaran tersebut. apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak daerahini juga berlaku sebagai tanda bukti pembayaran. bab xii keringanan, pengurangan, pembekuan, dan pembebasan pajak gubernur dapat memberikan keringanan pengurangan, pembekuan, dan pembebasan pajak. pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan pajak berkaitan dengan aktivitas sosial, pelayanan kesehatan dasar, pendidikan umum serta untuk pengembangan kegiatan perekonomian dan pembangunan daerah dengan memperhatikan kemampuan wajib pajak. tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembekuan dan pembebasan pajak ditetapkan oleh gubernurtata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh gubernur. bab xvi biaya pemungutan kepada aparat pemungut pajak diberikan biaya pemungutan sebesar (lima persen) dari realisasi penerimaan pajak. alokasi biaya pemungutan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan lebih lanjut oleh gubernur dengan berpedoman kepada keputusan menteri dalam negeri. bab xvii bagi hasil penerimaan hasil penerimaan pajak diserahkan kepada daerah kabupaten kota sebesar (tiga puluh persen) dari realisasi setelah dikurangi biaya pemungutan sebagaimana dimaksud dalam bagian daerah kabupaten kota sebagaimana dimaksud pada dibagi dengan imbangan sebagai berikut (tujuh puluh lima persen) berdasarkan aspek potensi, dan (dua puluh lima persen) berdasarkan aspek pemerataan. ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian pajak kepada daerah kabupaten kota sebagaimana dimaksud pada diatur dengan keputusan gubernur. penggunaan bagian daerah kabupaten kota sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sepenuhnya oleh daerah kabupaten kota yang bersangkutengan mengikuti tata caraapajak yang karena keadaannya tidak melakukan pendaftaran kendaraan atas airkali jumlah pajak yang terutang. wajib pajak yang dengan sengaja tidak melakukan pendaftaran kendaraan atas air atau mengisi dengan tidak benar atayralihan wajib pajak yang telah memiliki dan atau menguasai kendaraan atas air sebelum berlakunya peraturan daerah ini, diwajibkan melapor mendaftar kepada dinas pendapatan daerah dan atau dinas perhubungan selambat lambatnya (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diberlakukannya peraturan daerah ini. terhadap masa pajak yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah lain sebelum berlakunya peraturan daerah ini, didaftarkan kembali pada akhir masa pajak dimaksud, dan untuk selanjutnya dikenakan ketentuan sesuai peraturan daerah ingubernur. pada saat berlakunya peraturan daerah ini, peraturan gubernur sulawesi barat nomor tahun tentang pelaksanaan pajak kendaraan atas air dan bea balik nama kendaraan atas aian atas air umum sesuai dengan amanat undang undang dasarazas pembantuan. dalam undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip seluas luasnya dalam arti daerah diberi kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan yang diserahkan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku hak untuk mendapatkan sumber penerimaan antara alin berupa kewenangan memungut pajakempatkan pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.ajak daerah, pajak kendaraan atas air dan bea balik nama kendaraan atas air merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah provinsi dari sektor pajak. peningkatan jumlah kendaraan atas air provinsi sulawesi barat, menempatkan pajak kendaraan atas air dan bea balik nama kendaraan atas air sangat potensial bagi peningkatan pendapatan asli daerah guna membiayai provinsi sulawesi barat. dalam rangka menunjang pelaksanaan otonomi daerah kabupaten kota, maka sekalipun pungutan pajak ini dilaksanakan oleh pemerintah provinsi namun sebagian besar realisasi penerimaannya akan diserahkan kepada daerah kabupaten kota dalam bentuk bagi hasil yang pembagiannya dilakukan oleh gubernur dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi daerah penghasil. dengan proporsi pembagian yang menekankan pada aspek pemerataan, diharapkan akan berdampak semakin memperkokoh ikatan persatuan dan rasa kebersamaan antar daerah, baik antar kabupaten kota sulawesi barat maupun antar daerah kabupaten kota dengan daerah provinsi. ii. penjelasan demi cukup jelas cukup jelas termasuk obyek paa yaitu kendaraan atas air yang digunakan untuk mengangkut orang, barang atau hewan yang berlayar perairan pantai dan pedalaman. cukup jelas kendaraan atas air merupakan obyek bbn kaa adalah kendaraan atas air sebagaimana dimaksud dalamyerahan itu akibat perjanjian sewa beli. cukup jelas cukup jelas huruf kendaraan atas air milik bumn dan bumi tidak dikecualikan sebagai obyek paa dan bbn kaa huruf ketentuan tentang pengecualian pengenaan paa dan bbn kahuruf cukup jelas cukup jelas dalam hal wajib pajak badan, kewajiban perawakannya diwakili oelh pengurus atau kuasa badan tersebutnikahkah dasar pengenaan paa data ditetapkan lebih rendah dari nikah. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas nikah sebagaimana dimaksud dalam ini adalah nikah yang dipergunakan sebagai dasar pengenaan paa. huruf penyerahan pertama adalah penyerahan kendaraan atas air dari penjual importir dealer kepada pemilik pertama. huruf penyerahan kedua dan selanjutnya adalah penyerahan kendaraan atas air dari pemilik pertama kepada pemilik kedua, dan seterusnyapemungutan pajak merupakan satu kesatuan dengan pengurusan administrasi kendaraan atas air. cukup jelas pajak bbn kb hanya dibayar sekali dalam setiap kali masa kepemilikan. yang dimaksud dengan sat dan lain hal antara lain, kendaraan bermotor teryang dimaksud dengan restitusi adalah pengembalian kelebihan bayar pajjib paa harus melaporkan perubahan atas kondisi kendaraan atas air yang dimiliki dan atau dikuasainya diperhitungkan kembali besar pajaknya pada masa pajak yang bersangkutan. huruf kendaraan atas air yang secara akumulatif berada daerah selama (sembilan puluh) hari atau lebih membayar paa daerah.pas kapal: nomor pas kapal: ini mengatur tentang sistem pengenaan pajak yang dianut, yaitu pajak ditetapkan oleh diskus official assessment), untuk membedakannya dengan pajak yang bayar sendiri oleh wajib pajak self assessment). cara pengenaan pajak dimaksud adalah pajak dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh gubernur (atau pejabat yang ditunjuk) melalui skpd atau dokumen yang dipersamakan. cukup jelas ini mengatur tentang penerbitan skpd atas pajak yang dibayar sendiri. penerbitanwajib pajak,belum juga,si. wajib pajak sebagaimana dimaksud da:gubebertentangan yang dimiliki oleh gubernurgubernur menetapkan pajakawal terulangnya pajak sampai dengan diterbitkannya skpd. stdtd. cukup jelas ini mengatur pengenaan bunga atas pajak yang tidak atau kurang bayar pada saat jatuh tempo pembayaran atau terlambat bayar. cukup jelas cukup jelas cukup jelas pajak bbn kaa hanya dibayar sekali dalam setiap kali masa kepemilikan. cukup jelas yang dimaksud dengan tempat lain yang ditentukan oleh gubernur antara lain bendaharawan khusus penerima.dibidang penagihan pajak. cukup jelas cukup jelas huruf cukup jelas huruf gubernur karena jabatannya dan berdasarkan unsur keadilan dapat mengurangigubernur yang menerbitkan ketetapan pajakpihak ketiga adalah orang pribadi atau badan yang ditunjuk oleh gubernur sebagai pemotong pemungut pajak. alasan alasan yang jelas disiniuntuk membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak, dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas pajak yang ditetapkan secara jabatan skpd tersebut diterbitkan karena wajib pajak tidak menyampaikan speed meskipun telah telah ditegur secara tertulis. apabila wajib pajak tidak membuktikan ketidakbenaran skpd secara jabatan itu, maka keberatannya ditolak secara jabatangubernur dalam jangka waktupaling lama (dua belas) bulan sejak surat keberatan diterima. gubernur sebelum memberikan keputusan harus pemeriksaan terlebih dahuluimanya skpd. cukup jelas gubernur,yang dimaksud dengan keringanan adalah pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk menganggur, atau menunda pembayaran pajak sampai dengan batas waktu tertentu. pengurangan adalah pemberian pengurangan penurunan jumlah pajak yang seharusnya dibayar oleh wajib pajak. pembekuan adalah pemberian hak kepada wajib pajak untuk tidak melakukan pembayaran pajak dalam suatu waktu tertentu karena kendaraan atas air yang dimiliki dan atau dikuasainya rusak atau karena sebab lain sehingga tidak dipergunakan dalam lalu lintas perairan. pembebasan adalah penghapusan pajak yang terutangan daerah. tambahan lembaran daerah provinsi sulawesi barat, tahun nomor |
yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, ditetapkannyelenggarakan otonomi daerah, pemerintahdarintatistik kearsipan xx. perpustakaan komunikasi dan informatika zz.pemerintahan daerah mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam menjadi kewenangan daerah. urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada pada:osial kebudayaan statistik kearsipanrincian dari masing masing urusan pemerintalaksanaan urusan pemerintahan baik urusan wajib maupun urusdan tata kerja perangkat daerahgubernur kepada dprd, dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakumum berdasarkan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahbersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan atau konsumen. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah adalahsedangkan urusbagaimananetapini, adalah untuk mengatur urusan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi sulawesi barat sesuaiyaitu yang bersifat konsumen. urusan pemerintahan yang diatur dalam peraturan daerah ini, adalahdangkan urusan yang bersifatprovinsi sulawesi barat . penetapan peraturan daerah ini adalah untuk mempertegas urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi sulawesi barat, sebagai acuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. ii. demi cukup jelas. cukup jelas.urusan pemerintah provinsi. pemerintahan daerahrincian setiap bidang urusan pemerintahan dalam peraturan daerah ini mencakup bidang, sub bidang, sub sub bidang dan uraiann pemerintahan daerahpresiden republik indonesia nomor tahun tentang pokok pokok kearsipan nasional presiden republik indonesia, menimbang bahwa dalam menyelesaikan revolusi nasional menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila dan untuk kepentingan generasi yang akan datang perlu diselamatkan bahan bahan tulisan yang nyata, benar dan lengkap mengenai kehidupan kebangsaan bangsa indonesia masa yang lampau, sekarang dan yang akan datang, dan berhubung dengan itu perlu diatur soal kearsipan. mengingat: undang undang dasar: keputusan presiden nomor tahunpokok pokok kearsipan nasional. bab ketentuan ketentuan umum. yang dimaksudkan dengan arsip dalam peraturan presiden ini ialah: pada umumnya: wujud tulisan dalam bentuk corak teknis bagaimana juga, dalam keadaan tunggal, berkelompok maupun dalam suatu kesatuan bentuk dan fungsi daripada usaha perencanaan pelaksanaan dan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya, khususnya: kumpulan surat surat atau bahan bahan penolong lainnya, dengan fungsi memastikan suatu ingatan dalam administrasi negara dibuat secara physics atau yuridis dengan perkembangan organis, yang disimpan dan dipelihara selama diperlukan. fungsi arsip dalam kehidupan kebangsaan membedakan: arsip baru yang senantiasalama yang tidak dipergunakan secara langsung untuk perencanaan,bab tugas pemerintah. pemerintah republik indonesia menguasai setiap arsip seluruh bidang kehidupan kebangsaan bangsa indonesia yang ada pada badan badan pemerintahan dan lembaga lembaga negara. terhadap arsip yang ada ditangan perseorangan atau badan swasta yang dianggap penting penguasaan diusahakan dengan jalan perundingan dan bila perlu dengan pemberian kerugian. dalam melaksanakan penguasaan termaksud dalam maka pemerintah berusaha menertibkan: pengumpulan, penyimpanan, perawatan, penyelamatan serta penggunaan arsip arsip lama: penyelenggaraan arsip arsip baru: pemerintah mempertinggi mutu penyelenggara, kearsipan nasional dengan menggiatkan usaha usaha: peraturan penyelenggaraan kearsipan yang membimbing arah kesempurnaan: pendidikan kader ahli kearsipan: cc. penerangan kontrol pengawasan: perlengkapan perlengkapan teknis kearsipan, penyelidikan penyelidikan ilmiah dibidang kearsipan seluruhnya. lain lain yang penting. pemerintah mengadakan, mengatur, mengawasi dan membantu pendidikan tenaga ahli kearsipan. pemerintah mengatur kedudukan hukum, kewenangan dan kesanggupan hukumbeserta keluarganya sesuai fungsi serta tugas dalam lingkungannya. bab iii. organisasi kearsipan nasional. untuk melaksanakan tugas termaksud dalam maka pemerintah membentuk suatu organisasi kearsipan nasional yang terdiri dari: arsip nasional ibukota republik indonesia sebagai inti organisasi daripada organisasi kearsipan nasional: arsip nasional daerah ditiap tiap ibukota daerah tingkat (termasuk daerah istimewa yogyakarta) dan daerah khusus ibu kota jakarta raya, arsip arsip pada badan badan pemerintahan dan lembaga lembaga negara lain. susunan, fungsi, tugas, wewenang dan hubungan antara badan badan kearsipan tersebut pada ini diatur lebih lanjut dengan keputusan menteri pertama. tujuan organisasi kearsipan nasionalan jawab tersebut bagi usaha pemerintah pelbagai bidang guna mewujudkan sosialisme indonesia. bab iv. ketentuan ketentuan penutuppokok pokok kearsipan nasional umum. penyelenggaraan kelanjutan kehidupan kebangsaan setiap bangsa didasarkan atas kemampuan organisasi kearsipan nasionalnya. arsip adalah ingatan, hati nurani (conscience) bangsa dan menjadi sumber mutlak sejarah nasional sebagai pertanggungan jawab tiap tiap generasi kepada generasi generasi berikutnya. semakin sempurna organisasi kearsipan nasional semakin sempurna sejarah nasionalnya. agar bahan pertanggungan jawab nasional bangsa indonesia dapat dilindungi dengan pengumpulan, perawatan pengolahan yang sesuai dengan kenyataan kehidupan kebangsaan kita, maka suatu organisasi kearsipan nasional harus diciptakan. dengan organisasi kearsipan nasional itu seluruh kekayaan nasional dibidang bukti sejarah dapat dikuasai dalam arti luas oleh negara. demi ketentuan tentang arti arsip tidak terbatas kepada pengertian tentang bahan administrasi pemerintah saja seperti termaktub dalam huruf tetapi lebih luas dari pada itu sehingga meliputi bukti bukti nasional dalam arti luas seperti dirumuskan dalam huruf perbedaan asasi antara arsip baru dan arsip lama adalah dasar organisasi kearsipan nasional seperti ternyata dalam huruf untuk arsip lama dan huruf untuk arsip baru dan pula dalam dan sebagai keseluruhan tercakup dalam dan karena arsip tidak hanya terdapat pada badan badan pemerintahan dan lembaga lembaga negara, tetapi ada pula yang ditangan perseorangan dan badan badan swasta, bahkan arsip inilah yang kadang kadang merupakan bagian yang amat penting dan perlu dikuasai oleh negara, maka karena telah dicabutnya onteigeningsord staatsblad dengan undang undang nomor tahun lembaran negara tahun nomor penguasaan perlu diusahakan dengan jalan perundingan dengan pemilik, dan bila perlu pemerintah tidak akan segan segan memberikan ganti kerugianetentuan ketentuan pkk new cantik jns wam pembuatan serta pemakai pakai seragam dan tanda pengenal luar angkatan perang dan kepala negara presi den republik indonesia eni mbang bahwa untuk menjaga tata tertib dalam pembuatan dan pemakaian pakai seragam dan tanda pengenal perlu adakan ket ent uan ket ent uan pokok, mengi nat undang undang dasar undang undang nb . prp tahun mendengar menteri pertama, veil menteri pertama dang per tahanan keamanan, menteri prod, menteri jaksa agung dan menteri perhubungan darat, pos, tel komuni kasi dan pari what semut usman: mnet akan peraturan presiden tentang ketentuan ketentuan pokok mengenai bentuk, jenis, warna, pembuatan serta pemakai pakai seragam dan tanda pengenal diluar angkatan perang dan kepal negara. dengan pakai ser agam maksudkan: pakaian dinas seragam yang ditetapkan untuk para anggota angkatan perang dan kepala negara: pakaian dinas yang dipakai oleh pegawai negara ngeri dan pegawai daerah swatantra, berhubung dengan fungsi dan tugasnya dal nascar akan pakai seragam ain dari pada yang sebutkan dal huruf dan diatas. yang tersebut dalam huruf huruf dan lengkap dengan tanda pengenal nya. dengan tanda pengenal maksudkan: tanda pangkat yang memberi hatian urutan tingkat pegawai dal lingkungan susunan departemen dan instansi daerah swatantra yang ber sangkut an, tanda jabatan yang menyatakan kedudukan dari pegawai yang memakai tanda itu, tanda jawatan dan lain lain. pakaian dinas yang dimaksudkan dalam huruf diperuntukkan bagi dan dipakai oleh pegawai yang mempunyai wewenang eksekutif dal menepi hara kew bawaan pemerintah dan dal mel laksanakan tugasnya mempunyai hubungan langsung dengan masyarakat pakaian dinas tersebut diatas tidak boleh menyerupai mirip baik dengan pakaian dinas seragam yang ditetapkan untuk para anggota angkatan perang dan kepolisian negara maupun pakaian dinas untuk departemen dan instansi daerah swatantra satu sana lain. pakaian seragam yang maksudkan dal huruf dak boleh menyerupai mirip dengan pakaian dinas seragam dari angkatan perang dan kepolisian negara dan pakai nas yang maksudkan dal pembuatan dan pemberian pakaian dinas dan tanda pengenal men adi tanggung j awal departemen atau instansi daerah swatantra yang ber sangkut an. bentuk, jenis, warna dan pemakaian pakaian seragam sebagai mana maksudkan dalam huruf dan huruf dan tanda pengenal yang dimaksudkan dalam ditetapkan dengan keputusan menteri per ara. keputusan menteri pertama tersebut pada diambil setelah menerima usul dari wakil menteri pertama dang per tahanan keamanan yang dal mahal ini memperhatikan pertimbangan suatu panitia. panitia termaksud dal terdiri dari seorang yang ditunjuk oleh veil menteri pertama dang pertahanan keamanan sebagai ketua merangkap anggota seorang yang ditunjuk oleh menteri kepala staf angkatan kepal isian negara sebagai anggota seorang ditunjuk oleh menteri khaki man sebagai anggota seorang yang ditunjuk oleh menteri lisan pendapat an, penai ayan dan pengawasan sebagai anggota seorang yang ditunjuk oleh menteri pemerintahan umum dan genom daerah sebagai anggota seorang yang ditunjuk oleh menteri perhubungan darat, pos, tel komuni kasi dan pari wisata sebagai anggota seorang yang ditunjuk oleh menteri jaksa agung sebagai anggota pengangkatan ketua dan anggota panitia dilakukan oleh veil menteri pertama dang per tahanan keamanan. penentuan wewenang dan perincian tugas panitia diatur oleh veil menteri pertama dang pertahanan, keamanan. segala peraturan mengenai pakai seragamtersebut dal huruf dan huruf dan tanda pengenal maksudkan dal yang bertentangan dengan peraturan ini dak berl aku bagi dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut dal segel ada ketentuan baru mengenai pakaian seragam termaksud dal huruf dan huruf dan tanda pengenal termaksud dal yang telah ada, maka pakai seragam dan tanda pengenal itu dapat terus gunakan. departemen dan instansi daerah swatantra dan badan badan diluar departemen dan instansi tersebut, yang telah mempunyai pakaian seragam dan tanda pengenal, diharuskan dengan segera mengirim peraturan dan gambar gambarnya pakai seragam dan tanda pengenal itu kepada wakil menteri pertama bidang pertahanan keamanan untuk diteliti dan kemudian dij adi kan dasar keputusan menteri per ana. pelaksanaan peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh menteri per ara. peraturan presi den ini mulai berlaku pada tanggal undangannyatahun tentang ketentuan ketentuan pokok bentuk, jens, rwa, pembuatan serta pemakai pakai seragam dan tanda pengenal luar angkatan perang dan kepala negara umm dengan memberkati kan hasrat instansi instansi pemerintah dan lain lain untuk menciptakan pakaian dinas bagi pegawai pegawai nya pandang perlu untuk mengadakan peraturan yang memuat ket ent uan ketentuan pokok yang dapat men adanya persamaan dal beberapa hal penting mengenai materi ini, terutama dal dasar hukumnya. ketentuan ketentuan pokok tersebut tidak saja diperlukan untuk menjaga jangan sampai terlalu banyak macam pakaian dinas adakan ngga akan meni umbul kan kebingungan dan keragu raguan dal kal angan instansi instansi dan masyarakat, karena bentuk, macam warna pakaian seragam dan tanda tanda pengenal yang digunakan menyerupai satu dengan yang lain, tetapi pun untuk menghemat keuangan negara dari pada pengen saran pengen saran yang bukan bukan ti dak perlu. dem untuk memudahkan pengertian orang tentang apa yang arti kan dengan pakai seragam maka dal peraturan ini pakai seragam bagi dal am: pakai seragam yang gunakan oleh anggota anggota angkat perang dan kepolisian negara sebut pakai nas seragam pakai seragam yang pakai oleh pegawai negara negeri dan instansi daerah swatantra sebut pakai nas, pakai seragam yang pakai oleh orang lain dari pada mereka yang sebut dahulu uan. dengan pakai seragam maksudkan pula tanda pengenal yang pakai cukup jelas. pakaian dinas hanya dibenarkan bagi pegawai pegawai yang menurut susunan departemen atau instansi daerah swatantra terikat oleh urutan tingkat (hierarchy), disiplin dan suatu kode kehormatan pula karena fungsi dan tugas mereka dal masyarakat memberi kan wewenang eksekutif. ketentuan ini perlu diadakan untuk men aga agar instansi manapun uga tidak dengan sesuka hati mengadakan pakaian dinas, karena bilamana biarkan saja, hal itu akan menimbulkan dak saj besi pang si uran dal hal pakaian dinas, akan tetapi juga akan dapat merugikan negara (dili hat dari sudut keuangan dan keamanan negara). yang maksud dengan perkataan "menyerupai mirip" ialah apabila orang banyak dengan sekali pandang menganggapnya pakai nas tersebut sebagai pakai seragam dari angkatan perang, kepolisian negara ataupun sebagai pakai dinas dari departemen atau instansi daerah sweat ant ra. ketentuan ini diadakan untuk menghindarkan kesalahpahaman atau keragu raguan dan sebagainya kalangan masyarakat, hal hal mana dapat menghambat menyukai kan merugi kan pegawai pegawai yang bersangkutan dal men akan tugasnya masi ng masi ng. ketentuan ini diadakan untuk men aga mutu kew bawaan pakai nas mata rakyat. bilamana pakaian dinas telah disetujui untuk suatu departemen atau instansi daerah swatantra, maka ini akan membawa konsekuensi nya bagi keuangan departemen atau instansi itu. mengenai bentuk dan jenis pakaian dinas sifat berlebih ebi han harus dijauhkan. yang perlu diciptakan ialah pakaian dinas yang memenuhi kebut than tugas, praktis, sederhana tetapi baik dan bermutu. untuk mencapai persamaan dan esei abangan pakai seragam dan tanda pengenal yang butuhkan oleh departemen dan lain lainnya akan ditetapkan dengan keputusan menteri per ara. semua pakai seragam akan ditinjau oleh veil menteri pertama dang pertahanan keamanan, karena hal ini mempunyai arti penting dal usahanya merkel hara keamanan negara. pertama tama akan diteliti apakah pakaian seragam tersebut menyerupai mirip dengan pakaian dinas seragam yang ditetapkan untuk angkatan perang dan kepolisian negara yang mempunyai tugas khusus dal mengemban kan dan reel hara keamanan negar dalam meneliti pakaian seragam veil menteri pertama dang pertahanan keamanan bantu oleh satu panitia wakil menteri pertama dang pertahanan keamanan dengan member hat kan pertimbangan panitia, menyampaikan pendapat usul nya mengenai pakai seragam yang ditinjaunya kepada menteri pertama yang atas dasar pendapat usul wakil menteri pertama dang pertahanan keamanan menit akan kept asalnya. dem kelancaran pekerjaan panitia anggota anggota diambil dari pegawai pegawai departemen dan lain lainnya, yang banyak berurusan dengan pembuat dan pemakai pakai seragam selain ketentuan pokok dal peraturan ini perlu adakan ket ent uan ketentuan lain guna memudahkan, dan mel antarkan pekerjaan panitia karena panitia merupakan badan pertimbangan veil menteri pertama bidang pertahanan keamanan, ketentuan ketentuan tersebut, baik yang mengatur tugasnya panitia maupun lainnya diadakan oleh wiki menteri pertama dang pertahanan keamanan. cukup jelas. untuk men aga jangan sampai ada kemacetan dal pekerja aan depart men departemen dan instansi instansi daerah swatantra yang telah menetapkan pakaian dinas bagi pegawai pegawainya perlu diadakan waktu perawi han sementara menunggu sel esai nya penelitian pakaian seragam yang maksudkan oleh wakil menteri pertama dang pertahanan keamanan menteri per ana. aka segel ada ket ent uan ket ent uan kept san kept san baru pakai seragam yang termaksud dapat terus gunakan. untuk mempercepat pekerjaan panitia dalam mengadakan peni akan terhadap pakai seragam yang ada pada semua departemen dan instansi daerah swatantra yang pegawai pegawai nya menggunakan pakaian dinas harumkan mengirimkan selepas mungkin kepada wakil menteri pertama dang pertahanan keamanan peraturan serta gambar gambar pakaian dinas yang ber sangkut an. cukup jelas. cukup jelas. termasuk dal lembar an negara tahun ketahui menteri pejabat sekretaris negara, surjoadin ngra (sh). lembaran negara republik indonesia tahaturan dan pengapalan muatan ekspor dam imporuntuk memajukan pelayaran samudera nasional dalam fungsinya sebagai alat daripada perdagangan luar negeri indonesia serta pembangunan semesta perlu mengadakan usaha pengaturan pengangkutan barang barang dan dari luar negeri, bahwa dalam usaha pengaturan yang berupa pengendalian penguasaan muatan perlu menjalankan kebijaksanaan pengangkutan barang barang ekspor dan impor dengan mengatur pengalamannya melalui suatu badan, yang dapat mewujudkan suatu pelayaran nasional yang progresif sebagai suatu kekuatan untuk menuju tersusunnya potensi maritim nasional: mengingat: undang undang dasar: peraturan pemerintah tahun mendengar presidium kabinet kerja: memutuskan menetapkan: peraturan tentang pengaturan dan pengapalan muatan ekspor dan impor indonesia. pengaturan dan pengapalan barang barang ekspor dan impor dari dan indonesia diselenggarakan dalam rangka memajukan pelayaran samudra nasional dalam fungsinya sebagai alat daripada perdagangan luar negeri nasional serta pembangunan semesta. pengaturan pengapalan barang barang ekspor dan impor dari dan indonesia dilakukan oleh suatu badan yang dinamakan biro pengapalan indonesia", disingkat bipalindo". bipalindo menjalankan usaha usaha dalam melaksanakan pengapalan barang muatan ataupun mempergunakan badan badan yang telah melaksanakan usaha ini. dengan mengindahkan pertimbangan pertimbangan badan pengawas, menteri perhubungan laut: menetapkan kebijaksanaan pokok gaji pelaksanaan pengaturan dan pengapalan muatan ekspor dan impor indonesia atas dasar perkembangan pelayaran samudra nasional sesuai dengan pola perdagangan luar negeri indonesia, menetapkan kebijaksanaan pokok pengerahan angkutan laut agar dihemat deviden negara, cc. menggariskan integrasi dan koordinasi kerja antara instansi instansi pemerintah dan badan badan yang melakukan impor dan ekspor dan pelayaran samudra. bipalindo adalah badan hukum atas ketentuan peraturan presiden ini. terhadap bipalindo berlaku hukum indonesia. bipalindo berkedudukan jakarta dan dapat mempunyai kantor cabang, kantor perwakilan atau koresponden dalam negeri dan untuk diluar negeri setelah mendapat persetujuan badan pengawas. bipalindo dipimpin oleh suatu direksi, direksi bipalindo diawasi oleh suatu badan pengawas.menteri pertanian dan agraria, menteri perhubungan darat, telekomunikasi dan pariwisata, menteri perindustrian rakyat dan wakil dari menteri koordinator kompartemen pertahanan, keamanan... ketua dan para wakil ketua merupakan badan pengawas harian. direksi terdiri sekurang kurangnya (tiga) orang dan sebanyak banyaknya (lima) orang dengan ketentuan bahwa: direktur diusulkan oleh menteri perhubungan laut: direktur diusulkan oleh menteri perdagangan: direktur iii diusulkan oleh menteri urusan bank sentral: dan para direktur lainnya diusulkan oleh badan pengawas. direksi diangkat dan diberhentikan oleh presiden melalui badan pengawas. badan pengawas harian bertugas: menetapkan kebijaksanaan umum untuk bipalindo bertalian dengan ketentuan dalam peraturan ini: mengawasi direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan pengertian bahwa pengawasan sehari hari dilakukan oleh menteri perhubungan laut. melaksanakan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh badan pengawas harian: menyelenggarakan pelaksanaan teknis dan pengaturan administrasi daripada ketentuan dalam peraturan ini: cc. melaksanakan keputusan keputusan dan petunjuk petunjuk lain yang diberikan oleh badan pengawas harian. untuk membiayai usahanya bipalindo menetapkan pembayaran jasa menurut penetapan menteri perhubungan laut. direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai pekerja bipalindo menurut peraturan peraturan yang ditetapkan oleh badan pengawas harian. bipalindo diwajibkan menyusun suatu anggaran belanja yang harus mendapatkan persetujuan dari badbadan pengawas harian. laporan perhitungan tahunan tentang pengeluaran dan penerimaan harus disampaikan oleh direksi kepada badan pengawas harian dalam jangka waktu enam bulan setelah berakhirnya tahun taklim: perhitungan tahunan disahkan oleh badan pengawasrusahaan negara badan muatan indonesia yang didirikan dengan peraturan pemerintah tahun dengan adanya biro pengapalan indonesia ini tidak diperlukan lagi dan dilebur dalam bipalindo yang: direksi bertugas: mengoper semua kekayaan tagihan dan hutang piutang p.n. b.m.i. melanjutkan kontrak pengapalan yang telah diadakan oleh p.n. b.m.i. dengan instansi pemerintah dan lain lain. hal hal yang belum atau belum cukup diatur dalam peraturan presiden ini ditetapkan oleh menteri perhubungan laut. peraturan in(lembaran negara tahun nomor presiden republik indonesia, menimbang: bahwa dianggap perlu untuk merubah peraturan presidenmendengar: presidium kabinet republik indonesia, menteri koordinator kompartemen keuangan, menteri anggaran negara, menteri penghubung mpr dpr dpa fn dan pimpinan perwakilan rakyat gotong royong, memutuskan menetapkan: peraturan presiden tentang perubahan peraturan presiden tahuriperaturan presidenseribu rupiah) dan penggantian biaya penginapan sebanyak rp. (lima ribu rupiah) sehari". dalam huruf dan peraturan presiden tahun angka angkanya diubah sehingga: rp. (tiga ratus lima puluh rupiah) menjadi rp. (seribu rupiah). rp. (dua ratus rupiah) menjadi rp. (tiga ribu lima ratus rupiah). peralihan. para anggota dewan perwakilan rakyat, yang pada saat mulai berlakunya peraturan ini menginap total atau losmen dengan tidak mendapat makan dan belum segera dapat menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut dalam masih dapat mempergunakan peraturan perongkosan penginapan menurut peraturan yang lama, ialah angka dan peraturan presiden tahun sampai selambat lambatnya tanggal januariulan yes way!mulan yes syang telah ditandatangani singapuracean yaag presideman mea(l)acuan bagi seluruh komponen bangsa, karena memuat seluruh kebijakan publik, presiden republik indonesia pedoman dalam menyusun apbn, karena memuat arah kebijakan pembangunan nasional satu tahun, dan menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen pemerintah.nan nyi ny) presiden republik indonesiaman setjuli pemerintah republik indonesia telah menandatangani, sebagai hasil perundingan para delegasi. mengesahkan yang telah ditandatangani oleh pemerintah republik indonesia pada tanggal juli kuala lumpur, malayspresiden republik indonesia, menimbang bahwa perlu segera mengaturmengingat undang undang dasar; penetapan presiden tahun peraturan presiden tahun peraturan presiden tahun dan peraturan presiden tahun mendengar musyawarah kabinet kerja pada tanggal januari memutuskan menetapkan peraturan presidebabyang dimaksud dengan wakil kepala daerah tingkat dalam peraturan ini ialah wakil kepala daerah yang diangkat atas dasar penetapan presiden tahun tentang wakil kepala daerah tingkat nama jabatan dan pangkat wakil kepala daerah tingkat adalah wakil kepala daerah tingkat i". wakil kepala daerah dimaksud dalam adalah pegawai negara. bagi wakil kepala daerah berlaku ketentuan ketentuan mengenai pegawai negeri, sepanjang ketentuan ketentuan itu tidak bertentangan dengan ketentuan ketentuan berdasarkan penetapan presiden tahun tentang wakil kepala daerah tingkat pegawai negeri yang diangkat sebagai wakil kepala daerah, pada waktu diberhentikan dengan hormat sebagai wakil kepala daerah dikembalikan kepada pangkatnya semula, kecuali apabila ditentukan lain oleh pemerintah. larangan keanggotaan partai politik seperti dimaksud dalam peraturan presiden tahun dan peraturan presiden tahun berlaku juga bagi wakil kepala daerah. bab penghasilan wakil kepala daerah bagian gaji,kepada wakil kepala daerah diberikan gaji pokok sebesar rp. disamping gaji tersebut dalam diberikanmenurut peraturan peraturan yang berlaku bagi pegawai negeri. bagian rumah kediaman dan mobil atau kendaraan dinas lainnyabagian iii biaya perjalanan dan biaya penginapan biaya perjalanan dan penginapan wakil kepala daerah diberi penggantian menurut peraturan perjalanan dinas dalam negeri bagi pegawai negeri golongan bagian tunjangan jabatan menteri dalam negeri dan otonomi daerah dengan persetujuan menteri keuangan menetapkan tunjangan jabatan, yang diberikan tiap tiap bulan kepada wakil kepala daerah sejumlah sekurang kurangnya rp. bagian tanda penghargaan kepada wakil kepala daerah pada tiap tiap akhir masa jabatannya atau pada waktu berhenti dengan hormat dari jabatannya,gaji yang menjadi haknya pada saat berhenti. dengan sebanyak banyaknya enam kali pokok gaji. masa memangku jabatannya yang kurang dari satu tahun, dibulatkan keatas menjadi satu tahun penuh. bab iii ketentuan penutup presiden republik indonesia, menimbang: bahwa berhubung dengan penghapusan keadaan bahaya daerah daerah tingkat bali dan kalimantan tengah, berdasarkan keputusan presiden republik indonesia tahun maka perlu menentukan berlakunya untuk sementara waktu beberapa peraturan dan tindakan penguasa perang tertinggi daerah daerah itu, dengan maksud untuk menghindari adanya kehampaan hukum dalam masa peralihan karena penghapusan keadaan bahaya yang tersebut atas, bahwa berhubung dengan kedudukan peraturan dan tindakan itu, maka ketentuan yang dimaksudkan atas, perlu ditetapkan sendiri oleh presiden republik indonesia sebagai yang memegang kekuasaan pemerintahan: mengingat: keputusan presiden republik indonesia tahun berhubungan dengan nomor tahun dan nomor tahun dan ketentuan peraturan pemerintah pengganti undang undang nomor tahun lembaran lembaran tahun nomor tambahan lembaran negara nomor tentang keadaan bahaya, sebagaimana telah diubah kemudian dengan ketentumasing masing telah menjadi undang undang karena undang undang nomor tahun lembaran negara tahun nomor tambahan lembaran negara nomor berhubung dengan undang undang dasar: memutuskan menetapkan peratura. peraturan peraturan tindakan tindakan penguasa perang tertinggi, yang berlaku daerah daerah yang berlangsung dalam keadaan darurat sipil, keadaan militer dan keadaan perang, yang tersebut di,bawah ini peraturan penguasa perang tertinggi nomor tahun lembaran negara tahun tambahan lembaran negara nomor tentang pembatasan terhadap pencetakan, penerbitan, pengumuman, penyampaian, penyebaran, perdagangan dan atau penempelan surat kabar atau majalah yang mempergunakan huruf bukan huruf latin atau huruf arab atau huruf daerah indonesia: peraturan penguasa perang tertinggi nomor tahun lembaran negara tahun nomor tentang pembatasan terhadap pencetakan, penerbitan, pengumuman, penyampaian, penyimpanan, penyebaran, perdagangan dan atau penempelan tulisan tulisan berupa apapun juga lukisan lukisan, klise klise dan gambar gambar yang mengenai pelaksanaan penetapan presiden tahun dan peraturan presiden tahunizin terbit terhadap penerbitan surat kabar dan majalahwajiban melaporkan memberi keterangan keterangan mengenai gerak gerik kapalnguasa perang tertinggi nomor tahunngawasan dan pembinaan terhadap pencetakan swasta, peraturan penguasa perang tertinggi nomor tahun lembaran negara tahun nomor tentang larangan adanya organisasi yang tidak mau menerima dan mempertahankan manifesto politikrotary club"device life societyvrijmetselaran loge loge agung indonesia)", moral armament movement" dan ancient mystical organization ruben cruiser amors)liga demokrasi" dan semua ketentuan pelaksanaannya, dipertahankan berlakunya daerah daerah tingkat bali dan kalimantan tengah, untuk selama empat bulan, mulai pada tanggal april sampai dengan tanggal uliidaerah daerah tingkat bali dan kalimantan tengah berhubung dengan penghapusan keadaan bahaya penjelasan umum berhubung dengan adanya penghapusan keadaan bahaya daerah daerah tingkat bali dan kalimantan tengah sebagaimana ditetapkan dalam keputusan presiden republik indonesia nomor tahun yang mulai berlaku nanti pada tanggal april maka perlu menentukan kedudukan berlakunya beberapa peraturan dan tindakan penguasa perang tertinggi yang pada tanggal maret masih berlaku daerah daerah itu, dengan maksud untuk menghindari adanya kehampaan hukum dalam masa peralihan perubahan tingkatan keadaan bahaya yang tersebut diatas. peraturan dan tindakan tindakan tersebut dikeluarkan berdasarkan kewenangan presiden sebagai yang memegang kekuasaan pemerintah. hal tersebut dapat dilihat pada dan ketentuan peraturan pemerintah pengganti undang undang tentang keadaan bahaya berhubungan dengan undang undang dasar. oleh karena itu, maka perlu diatur dengan peraturan presidenperaturan premi jawatan pajak presiden republik indonesia, menimbang: bahwa sistim pemberian premi pajak sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah tahun ternyata telah memberikan hasil yang memuaskan seperti terlihat pada angka realisasi penerimaan pajak yang selalu meningkat tahun demi tahun, bahwa untuk lebih mendorong kegiatan aparatur aparatur yang bersangkutan untuk sedapat mungkin mengimbangi pengeluaran negara dalam bidang routine dan pembangunan dianggap layak menaikkan jumlah premi terendah dan testing yang dapat diperoleh sebutannya. cc. bahwa berhubung dengan beberapa perubahan organisatoris dalam lingkungan departemen urusan pendapatan, pembiayaan dan pengawasan perlu diadakan perubahan dalam peraturan pemerintah tahun mengingat: undang undang dasar: peraturan pemerintah tahun lembaran negara tahun memutuskan menetapkan: peraturan presiden tentang perubahan peraturan premi jawatan pajak. peraturan premi jawatan pajak" dibaca sebagai berikut: yang berhak mendapat premi seperti yang dimaksudkan dalam ialah pegawai pegawai yang bekerja pada jawatan pajak: sekretariat majelis pertimbangan pajak: cc. jawatan akuntan negara: biro urusan perencanaan dan perundang undangan departemen urusan pendapatan, pembiayaan dan pengawasan". ii. peraturan premi jawatan pajak" dibaca sebagai berikut: premi diserahkan tiap triwulan sekali dalam tahun berikutnya tahun taklim yang dimaksudkandua puluh lima rupiah) dan paling banyak rp. (seribu sembilan ratus rupiah)". iiperubahan "peraturan premi jawatan pajak" umum. dengan peraturan pemerintah tahun lembaran negara tahun ditetapkan peraturan tentang penyu b, peraturan mana disebut peraturan premi jawatan pajak" dan mulai berlaku semenjak januari premi yang dimaksudkan diberikan kepada para pegawai yang bekerja pada jawatan pajak, jalan akuntan pajak, sekretariat majelis pertimbangan pajak dan direktorat umum iuran negara. oleh karena adanya perubahan organisatoris dalam lingkungan departemen urusan pendapatan, pembiayaan dan pengawasan yaitu jawatan akuntan pajak digabungkan kedalam jawatan akuntan negara serta direktorat umum iuran negara dihapuskan dan dibentuknya biro urusan perencanaan dan perundang undangan yang bertugas pula dalam lapangan pembajakan, maka peraturan premi jawatan pajak" perlu disesuaikan dengan perubahan organisatoris tadi. dari daftar ikhtisar penerimaan pajak dapat diambil kasim bulan, bahwa premi yang efektif dibayarkan dibandingkan dengan kelebihan penerimaan untuk tiga tahun permulaan sampai dengan meningkat, akan tetapi untuk tiga tahun terakhir sampai dengan sangat menurun dan tahun hanya berjumlah dari surplus penerimaan. sungguhpun setiap tahun rencana penerimaan ditaksir lebih tinggi dan berhubung dengan perubahan perubahan perundang undangan, normal acres dan intensifikasi pekerjaan penerimaan tahunnya meningkat dan juga, surplus senantiasa dilampaui dan percentage premi efektif menurun. dengan demikian jelaslah bahwa sistim pemberian premi pajak dapat dikatakan telah memberi hasil yang memuaskan. justru didalam keadaan keuangan dewasa ini aparatur yang bersangkutan perlu lebih didorong untuk melipatgandakan kegiatannya kumulatif untuk sedapat mungkin mengimbangi pengeluaran negara, baik didalam bidang pengeluaran routine maupun didalam bidang pengeluaran pembangunan. maka untuk mencapai maksud itu dianggap banyaklah untuk mempertinggi premi terendah rp. sebulan menjadi rp. sebulan dan premi tertinggi rp. sebulan menjadi rp. sebulan, perubahan mana diwujudkan dengan perubahan peraturan premi jawatan pajak. berdasarkan peraturan premi jawatan pajak telah diadakan peraturan pelaksanaan oleh menteri keuangan dengan surat keputusan tertanggal agustus antaranya penentuan golongan para pegawai yang bersangkutan hanya dalam golongan yaitu:kebawah dengan premi yang paling tinggi rp. sebulan. dianggap bahwa penggolongan yang kasar itu, dilihat dari sudut tanggung jawab masing masing pejabat dalam sesuatu golongan serta jenis tugas mereka tidak memadai dan lebih sesuai bila penggolongan itu didasarkan tidak saja pada golongan dan kebawah, akan tetapi juga pada ruangan dalam golongan golongan itu, sehingga kelak akan ada tingkatan, satu dan lain akan diatur dalam keputusan menteri urusan pendapatan, pembiayaan dan pengawasan berdasarkan peraturan premi jawatan pajak". demi dan telah dijelaskan dalam penjelasan umum. cukup jelas. termasuk lembaran negara tahun dikor tahun tentang anggaran pendapatan dan belanja propinsi barat untuk nasa desember kam presi den republik indonesia eni mbang: bahwa menghadapi penyerahan pemerintahan irian barat kepada republik indonesia dianggap perlu untuk segera menetapkan anggaran pendapatan dan belanja propinsi irian barat untuk masa desember bahwa penetapan anggaran pendapatan dan belanja tersebut dak dapat menunggu pembentukan dewan perwakilan rakyat daerah irian barat sebagai maksud dal penetapan presi den republik indonesia tahun mengi nat penetapan presiden republik indonesia tahun lembaran negara tahun nb. tentang pemerintahan ayah irian barat segera setelah serahkan kepada republik indonesia penetapan presi den republik indonesia nb. tahun tentang sat uan uang rupiah yang khusus berlaku untuk daerah propinsi irian barat mendengar menteri pertama, veil menteri pertama koordinator irian barat, veil menteri pertama bidang keuangan, menteri dalam negeri dan genom daerah, menteri urusan anggaran negara, menteri wuhan pendapatan, penai ayan dan pengawasan dan menteri urusan bank sentral semut usman mnet akan peraturan presiden tentang anggaran pendapatan dan belanja propinsi irian barat untuk masa desember pendapatan propinsi irian barat menurut perkiraan berjumlah i.b. ro. termasuk penerimaan berupa subsid dari pemerintah pusat unt menutup defisit anggaran sebesar i.b. ro. , . pendapatan yang sudah dapat diperkirakan dimuat secara terperinci dalam daftar lampiran peraturan presi den ini. belanja propinsi irian barat direncanakan sebesar i.b ro. seperti tercantum secara terperinci dalam daftar lampiran peraturan presi den ini. kerinci anggaran pendapatan dan belanja propinsi irian barat sampai keras anggaran akan ditetapkan oleh menteri wuhan anggaran negara. peraturan presiden ini mulai berlaku pada tanggal agar supaya setiap orang dapat menge ahli nya werneri aresi den republik indonesia ttd. sukarno diundangkan jakarta pada tanggal april sekretaris negarabadan musyawarah pengusaha nasional swasta presiden republik indonesia, menimbang: bahwaselain dari tetap berusaha arah sinkronisasi dari segenap potensi nasional khususnya bidang ekonomi dan pembangunan, dianggap perlu untuk mengadakan beberapa ketentuan yang bertujuan membimbing dan menggerakkan dana, daya dan tenaga (funds and forces) sektor swasta dalam segala kegiatan perekonomian dan pembangunan: bahwa sesuai dengan dasar strategi perjuangan dalam membangun negara sosial indonesia berdasarkan pancasila tahap demi tahap, perlu diperhatikan ciri ciri khas yang hidup dalam masyarakat indonesia, sehingga kepada dana, daya dan tenaga (funds and forces) progresif yang terdapat kalangan masyarakat perlu diberikan penyaluran dan penempatan yang wajar: cc. bahwa berhubung dengan itu perlu dibentuk badan musyawarah pengusaha nasional swasta yang merupakan forum satu satunya bagi golongan karya pengusaha nasional swasta dan yang, mengingat: undang undang dasarjenis: undang undang tahun tentang perusahaan daerah: undang undang tahun tentang perkumpulan koperasi: undang undang tahun tentang bank pembangunan swasta: ketetapan m.p.r.s. i mars tanggal november dan ii mars tanggal desember 1manat presiden tentang deklarasi ekonomi tanggal maret amanat presiden tentang amber parama arta" pada tanggal mei: memutuskan dengan mencabut peraturan pemerintah tahun tentang dewan dan majelis majelis perniagaan dan perusahaan. menetapkan: peraturan presiden tentang badan musyawarah pengusaha nasional swasta. bab ketentuan umum. dalam peraturan presiden ini yang dimaksudkan dengan:: organisasi adalah: suatu perkumpulan perusahaan swasta sejenis yang merupakan bagian dari gabungan perusahaan sejenis berdasarkan undang undang prp tahun dan peraturan pemerintah tahun biasa disebut organisasi perusahaan sejenis, suatu perkumpulan perusahaan swasta sejenis yang dibentuk oleh menteri yang bersangkutan dengan persetujuan wakil perdana menteri, suatu perkumpulan perusahaan swasta sejenis lain, yang dipandang perlu oleh pendidikan, cc. presiden adalah presiden republik indonesia: wakil perdana menteri adalah wakil perdana menteri yang ditunjuk oleh presiden, menteri adalah menteri penasehat presiden perdana menteri tentang pengerahan funds and forces: funds and forces adalah dana, daya dan tenaga progresif yang ada pada sektor swasta dalam segala kegiatan perekonomian pada umumnya dan pembangunan khususnya: daerah adalah daerah tingkat daerah istimewa daerah khusus ibu kota jakarta raya. bab ii. anggaran dasar, nama dan tempat kedudukan. dengan peraturan presiden ini dibentuk badan musyawarah nasional swasta yang selanjutnya disebut munas, yang bertempat kedudukan ibu kota republik indonesia dan mempunyai cabang ibu kota daerah, yang disebut munas daerah. bab lil. dasar. munas bekerja atas dasar demokrasi terpimpin dan ekonomi terpimpin sesuai dengan manifold use. bab iv. bentuk dan fungsi. munas merupakan satu satunya forum bagi golongan karya pengusaha nasional swasta dan berfungsi sebagai pelengkap bagi negara. munas berkedudukan langsung bawah presiden. dalam menjalankan wewenangnya mengenai munas presiden dibantu oleh wakil perdana menteri dan menteri. bab tujuan. tujuan munas adalah. bab vi. tugas dan usaha. tugas dan usaha munas adalah: membimbing dan menggerakkan semua pengusaha nasional swasta dengan pengalaman, modal dan keahlian yang ada pada mereka untuk menyelesaikan revolusi nasional: mengerahkan dan menggerakkan modal domestik untuk pembangunan: cc. menyumbangkan segala pikiran bidang perekonomian pada umumnya dan pembangunan pada khususnya kepada pemerintah dan lembaga lembaga negara lainnya yang diminta atau tidak diminta: mengamalkan keinsyafan dan memperluas kesadaran para pengusaha nasional swasta untuk menjalankan fungsi sosial dan fungsi nasional sebaik baiknya sesuai dengan pancasila sebagai dasar negara, menyelenggarakan hubungan dan kerjasama yang serat eratnya dengan pemerintah dan lembaga lembaga negara lainnya serta badan badan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangan atau yang disahkan oleh pemerintah, terutama yang bergerak bidang ekonomi dan pembangunan: mengirimkan wakil wakil pengusaha nasional swasta untuk duduk dalam lembaga lembaga negara dan badan badan lain yang dianggap perlu baik dalam maupun luar negeri: menjalankan usaha usaha lainnya yang tidak bertentangan dengan hukum dan haluan negara dan usaha usaha yang dipandang perlu oleh pemerintah. bab vil. keanggotaan yang menjadi anggota ialah: organisasi yang wakilnya diangkat oleh presiden atas usul menteri yang bersangkutan dalam bidangnya masing masing, orang orang yang ditunjuk dan diangkat oleh presiden atas usul menteri. bab viii. musyawarah rapat rapat. musyawarah nasional adalah kekuasaan yang tertinggi dalam munas, yang diadakan sekurang kurangnya (satu) kali dalam (dua) tahun, dan terdiri dari: pimpinan umum pusat: anggota munas: cc. wiki i wakil munas daerah. musyawarah pusat diadakan sekurang kurangnya (satu) kali dalam satu tahun dan terdiri dari: pimpinan umum pusat: anggota munas. musyawarah daerah diadakan sekurang kurangnya (satu) kali dalam satu tahun dan terdiri dari: pimpinan umum daerah: anggota munas daerah. semua keputusan musyawarah diambil berdasarkan musyawarah yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan, mengikat para anggotanya. keputusan musyawarah pusat dan keputusan musyawarah daerah tidak boleh bertentangan dengan keputusan musyawarah nasional. bab ix. pimpinan. pimpinan munas berbentuk: tingkat pusat: pimpinan umum pusat: pimpinan harian pusat. tingkat daerah: pimpinan umum daerah: pimpinan harian daerah. ketua munas adalah ketua musyawarah nasional musyawarah pusat pimpinan umum pusat. ketua munas adalah menteri. pimpinan harian pusat diketuai oleh seorang wakil ketua pimpinan umum pusat, seorang atau lebih anggota pimpinan umum pusat sebagai wakil ketua dan seorang sekretaris umum, yang masing masing diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul ketua pimpinan umum pusat. anggota munas munas daerah, pimpinan umum pusat daerah harus memenuhi syarat syarat sebagai berikut: warga negara indonesia, menyetujui dan mendukung serta melaksanakan garis garis manifold use: berusia sekurang kurangnya (dua puluh lima) tahun,: tidak ada dalam keadaan pailisemen atau secara lain tidakputusan pengadilan. ketua pimpinan harian mewakili munas dalam dan luar pengadilan. dalam hal ketua pimpinan berhalangan, maka diwakili oleh seorang wakil ketua harian. anggota anggota pimpinan umum pusat diangkat oleh presiden atas usul musyawarah nasional untuk jangka waktu (empat) tahun. usul tersebut menyebutkan nama nama calon sebanyak dua kali jumlah pimpinan yang harus diangkat oleh presiden. presiden dapat menunjuk dan mengangkat anggota anggota pimpinan pusat lainnya, terutama tenaga tenaga ahli samping yang diusulkan oleh musyawarah. anggota anggota pimpinan umum pusat yang masa jabatannya berakhir dapat diusulkan untuk diangkat kembali. anggota anggota pimpinan umum pusat yang berkehendak meletakkan jabatannya wajib menyatakan kehendaknya itu secara tertulis terlebih dahulu kepada presiden melalui pimpinan umum pusat yang meneruskan pernyataan tadi dengan disertai pertimbangannya dan nama dua orang calon pengganti. musyawarah nasional dapat mengusulkan kepada presiden untuk memberhentikan seorang anggota atau seluruh pimpinan umum pusat berdasarkan alasan alasan yang dipandang penting. pemberhentian dilakukan setelah mendengar yang berkepentingan. pengangkatan seorang anggota pimpinan pusat untuk memenuhi suatu lowongan hanya berlaku sampai berakhirnya masa jabatan anggota yang gantinya. susunan munas daerah dan pimpinannya disesuaikan dengan susunan dan pimpinan munas. ketentuan ketentuan lainnya tentang organisasi keanggotaan termasuk syarat syarat untuk pimpinan umum daerah diatur dan ditetapkan oleh menteri setelah mendengar saran pimpinan umum pusat dan pendapat dari menteri dalam negeri serta menteri yang bersangkutan. pimpinan umum daerah diangkat oleh menteri atas usul kepala daerah. bab sekretariat. munas mempunyai sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris umum yang dapat dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih. sekretaris umum munas dipilih dari kalangan anggota pimpinan umum pusat. sekretaris sekretaris lainnya yang membantu sekretaris umum termaksud pada ini diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan umum pusat. selambat lambatnya (satu) tahun sesudah didirikannya munas, maka munas mengadakan peraturan kepegawaian dan gaji guna pegawai pegawai sekretariat. untuk memangku jabatan luar munas dan menjalankan pekerjaan apapun guna fihak ketiga, sekretaris umum memerlukan ijin pimpinan umum pusat, sedangkan pegawai pegawai sekretariat lainnya memerlukan ijin dari sekretaris umum. bab xi. keuangan. keuangan munas terdiri dari: uang pangkal dan uang iuran: bantuan keuangan dari pemerintah berhubung dengan pelaksanaan tugas tugas khusus yang diberikan oleh pemerintah kepada munas: cc. sumbangan sumbangan dan usaha usaha lain yang sah. bab xil. laporan tahunan. tiap tahun diadakan musyawarah pusat tahunan yang membicarakan: laporan tahunan mengenai kegiatan organisasi dan keadaan keuangan dalam tahun yang lampau: rencana kerja dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja untuk masa yang akan datang: dan kemudian memberikan laporannya kepada presiden. bab xiii. pembubaran. munas dibubarkan dengan peraturan presiden. bab xiv. anggaran rumah tangga. dalam waktu selambat lambatnya bulan sesudah didirikannya munas, maka oleh pimpinan umum pusat ditetapkan anggaran rumah tangga. anggaran rumah tangga tersebut pada tidak berlaku sebelum disahkan oleh menteri. bab xv. ketentuan ketentuan peralihan dan penutup. menyimpang daripada ketentuan tersebut pada dan maka untuk pertama kali anggota munas dan pimpinan umum pusat munas diangkat oleh presiden untuk jangka waktu paling lama (dua) tahun. dengan dicabutnya peraturan pemerintah tahun tentang dewan dan majelis majelis perniagaan dan perusahaan wakil perdana menteri mengatur penyelesaian pembubaran badan badan tersebut berikut kekayaan kekayaannya. segala sesuatu yang belum atau belum cukup diatur dalam peraturan presiden ini diatur oleh mentettd. mohd. ichsan. penjelasan peraturan presiden republik indonesia tahun tentang badan musyawarah pengusaha nasional swasta. umumperlu diadakan penertiban dan reorganisasi dalam alat alat produksi dan distribusi swasta sebagaimana dilakukan terhadap perusahaan perusahaan negara dan daerah menuju kearah sinkronisasi dari segenap potensi nasional, khususnya dibidang ekonomi dan pembangunan. sesuai dengan dasar strategi perjuangan dalam membangun negara sosialis indonesia berdasarkan pancasila setahap demi setahap, perlu diperhatikan bahwa soal pembangunan indonesia tidak berlangsung hanya melalui usaha dari pemerintah akan tetapi juga dengan menggunakan modal yang dikumpulkan oleh rakyat, baik modal materiil maupun modal pengalaman, dan lebih lebih modal dalam arti semangat dan patriotisme merupakan syarat mutlak bagi kemajuan pembangunan negara. pertumbuhan selanjutnya kearah sosialisme indonesia yang harus ditempuh secara gotong royong antara pemerintah dan rakyat akan dilaksanakan oleh bangsa indonesia secara kreatif, disesuaikan dengan ciri ciri kepribadian nasional dari bangsa indonesia sendiri, sehingga dana, daya dan tenaga (funds and forces) progresif yang terdapat dikalangan masyarakat perlu dikerahkan untuk mencapai adanya integrasi antara potensi pemerintah dan potensi rakyat. berhubung dengan itu perlu dibentuk badan musyawarah pengusaha nasional swasta yang merupakan suatu badan kolektif golongan fungsional karya pengusaha nasional swasta sebagaimana dimaksudkan dalam amanat presiden tentang res publica" tertanggal april dan yang merupakan forum satu satunya bagi golongan fungsional karya pengusaha nasional swasta dan. badan musyawarah pengusaha nasional swasta ini diharapkan antara lain dapat mengerahkan dan menggerakkan modal dalam masyarakat termasuk "domestic capital" kepunyaan bangsa asing untuk pembangunan yang terakhir ini tidak diberikan fasilitas memindahkannya keluar negeri, sedang sesuai dengan undang undang tahun tentang bank pembangunan swasta, merupakan alat dalam usaha termaksud diatas. demi dan cukup jelas. munas adalah lembaga pelengkap bagi negara dan bertugas membantu presiden dalam menyelesaikan revolusi, terutama dibidang perekonomian dan pembangunan khususnya pada sektor swasta, dan tidak merupakan suatu aparat pemerintah sebagai direktorat, jawatan, kantor pemerintah dan lain sebagainya. cukup jelas. bantuan wakil perdana menteri yang diberikan kepada presiden dalam menjalankan wewenangnya adalah mengadakan koordinasi antara munas sebagai lembaga pelengkap bagi negara dan pemerintah, sedangkan menteri memberikan bantuan kepada presiden dalam bentuk mengetuai munas. dan cukup jelas. yang menjadi wakil dari organisasi adalah calon calon yang diajukan oleh organisasi yang bersangkutan dan akhirnya mendapatkan pengangkatannyaaturan pokok organisasi perusahaan sejenisdigariskan dalam manifesto politik republik indonesia tertanggal agustus dan guna pelaksanaan deklarasi ekonomi tertanggal maret perlu mengadakan beberapa ketentuan yang bertujuan menertibkan, membimbing, menggerakkan, mengawasi, dan mengkoordinasikan perusahaan perusahaan swasta dalam rangka pengerahan funds and forces sektor swasta, bahwa dalam rangka itu pula perlu mengikut sertakan perusahaan perusahaan tersebut dalam usaha pemerintah menyelesaikan dan mensukseskan revolusi nasional indonesia, bahwa untuk mencapai tujuan itu perlu mengatur pembentukan organisasi organisasi perusahaan sejenis pada tiap sektor usaha pokok yang sama dan atau hasil usaha yang sama dan atau mempergunakan bahan pokok yang sama, bahwa berhubung dengan itu perlu menetapkan peraturan pokok tentang organisasi perusahaan sejenis: mengingat: undang undang dasar, deklarasi ekonomi tertanggal maret peraturan presiden tahun tentang badan musyawarah pengusaha nasional swasta, mendengar: presidium kabinet dan menteri penasehat presiden perdana menteri urusan funds and forces: memutuskan: menetapkan: peraturan presiden tentang peraturan pokok organisasi perusahaan sejenis. bab ketentuan umum. menteri" adalah menteri penasehat presiden perdana menteri urusan funds and forces: daerah" adalah daerah swatantra tingkat daerah istimewa daerah khusus ibu kota jakarta raya,, organisasi perusahaan sejenis o.p.s.) adalah perkumpulan dagang perusahaan perusahaan swasta yang bergerak dalam sektor usaha pokok yang sama dan atau mempunyai hasil usaha pokok yang sama atau mempergunakan bahan pokok yang sama bab ii. tujuan. tujuan o.p.s. adalah tujuan munas sebagaimana tercantum dalam peraturan presiden tahun yaitu bab iii. tugas dan usaha. tugas dan usaha o.p.s. adalah: mempertimbangkan perusahaan perusahaan yang tergabung dalamnya dan memperlancar usahanya, memperbesar daya guna serta produktivitas dari kegiatan perusahaan perusahaan tersebut, memberikan petunjuk petunjuk, bimbingan dan pendidikan kepada anggota anggotanya, melaksanakan koordinasi dan kerjasama antara para anggotanya atau antar o.p.s. dalam lapangan penelitian, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan lain lain usaha menuju terwujudnya negara adil dan makmur, memperhatikan kepentingan dan kebutuhan para anggotanya, membantu dan turut melaksanakan program pemerintah. bab iv. pembentukan. o.p.s.dibentuk dengan keputusan menteri. untuk setiap sektor usaha pokok yang sama dan atau hasil usaha pokok yang sama dan atau mempergunakan bahan pokok yang sama hanya dibentuk satu o.p.s. o.p.s. yang dibentuk berdasarkan ini adalah anggota munas, sesuai dengan peraturan presiden tahun bab vii semua organisasi yang menyerupai o.p.s. termaksud peraturan ini atau yang pembentukannya bertentangan dengan ketentuan ketentuan dalam peraturan presiden ini dan yang menggunakan nama yang dapat menimbulkan kesan seolah olah organisasi tersebut adalah o.p.s. menurut peraturan. ini, dilarang dan dinyatakan bubar. o.p.s. adalah badan hukum yang tunduk pada segala hukum indonesia. o.p.s. organisatoris dan administratif ada bawah menteri ketua umum munas, sedang taktis dan operatif bawah para menteri yang membawahi kejeniusan usahanya. bab nama dan tempat kedudukan. nama dan tempat kedudukan o.p.s. ditetapkan dalam surat keputusan menteri tentang pembentukannya. bab vi. keanggotaan. o.p.s. mengenal (dua) macam keanggotaan: anggota biasa. anggota luar biasa. yang menjadi anggota biasa ialah perusahaan yang memenuhi syarat syarat sebagai berikut: perusahaan swasta nasional warga negara indonesia, mempunyai tempat kedudukan indonesia, tidak mempunyai hak untuk memindahkan modal dan labanya luar negeri,. mempunyai surat izin usahsyarat yang termaksud pada ini. semua perusahaan perusahaan swasta nasional asing diwajibkan menggabungkan diri dalam dan menjadi anggota o.p.s. yang bersangkutan. keanggotaan o.p.s. berakhir, apabila perusahaan anggota: a.melanggar kode organisasi, b.dicabut surat izin usahanya, c.berada dalam keadaan pailit, d.beralih kepada sektor usaha lain: e.bubar. bab vii. hak dan kewajiban anggota. anggota biasa mempunyai hak untuk memilih dan hak untuk dipilih menjadi pengurus. anggota mentaati dan melaksanakan keputusan yang diambil oleh anggota membayar uang pangkal dan iuran kepada o.p.s. bab viii pimpinan. o.p.s. dipimpin oleh suatu pimpinan yang terdiri dari seorang ketua, orang atau lebih wakil ketua, seorang sekretaris dan beberapa anggota. pemimpin o.p.s. daerah terdiri masing masing dari sekurang kurangnya (lima) orang anggota, antaranya seorang ketua, seorang atau lebih wakil ketua, seorang sekretaris dan selebihnya anggota. dalam hal terdapat kegiatan usaha suatu daerah tingkat dapat didirikan cabang o.p.s. yang pimpinannya sama dengan ini. ketua, (para) wakil ketua dan sekretaris, merupakan pimpinan harian. menteri, setelah berunding dengan menteri yang bersangkutan, mengangkat para anggota pimpinan dari calon calon yang dipilih oleh musyawarah. dalam hal menteri tidak dapat menyetujui para calon yang diajukan oleh musyawarah, maka musyawarah mengajukan calon calon lainnya satu dan lain tanpa mengurangi hak prerogatif menteri. pengangkatan termaksud dalam ini berlaku untuk selama lamanya (empat) tahun. setelah masa jabatannya berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali. pengangkatan antar masa hanya berlaku sampai akhir masa jabatan tersebut dalam ini. anggota pimpinan daerah cabang diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan untuk masa jabatan selama lamanya (empat) tahun. anggota anggota badan pengurus yang masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali. pengangkatan antar masa hanya berlaku sampai akhirnya masa jabatan tersebut dalam ini. anggota pimpinan pimpinan daerah pimpinan cabang harus memenuhi syarat sebagai berikut: warga negara indonesia, menyetujui dan mendukung manifold use, umur sekurang kurangnya (dua puluh lima) tahun:, tidak berada dalam keadaan pailisemen atau secara lain telah hilang haknya untuk menguasai kekayaankeputusan pengadilan: mempunyai pengalaman dan pengetahuan yang cukup dalam sektor usaha yang bersangkutan. ketua mewakili organisasi dalam dan luar pengadilan. dalam hal ketua berhalangan, maka diwakili oleh seorang wakil ketua atau seorang anggota pimpinan yang ditunjuk olehnya. anggota pimpinan menerima honorarium yang jumlahnya ditetapkan oleh yang bersangkutan. bab ix. sekretariat. a@. pada organisasi tingkat pusatpada organisasi tingkat daerahsekretaris sekretaris pembantu merupakan anggota pimpinan. selambat lambatnya (dua) tahun sesudah dibentuknya organisasi, maka organisasi mengadakan peraturan kepegawaian dan gaji guna pegawai pegawai sekretariat. bab rapat rapat. rapat tingkat pusat, terdiri dari: rapat pimpinan pusat, rapat bersama antara pimpinan dan wakil wakil pimpinan daerah. rapat tingkat daerah, terdiri dari: rapat pimpinan daerah: rapat bersama antara pimpinan daerah dan pimpinan cabang, rapat pimpinan daerah dengan anggota anggotanya. rapat tingkat cabang, terdiri dari: rapat pimpinan cabang, rapat pimpinan cabang dengan para anggotanya. semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan mengikat para anggotanya. bab xi. tahun pembukuan organisasi. tahun pembukuan organisasi dimulai tanggal januari sampai dengan tanggal desember tiap tiap tahun. bab xii pembiayaan. segala pembiayaan organisasi ditanggung oleh o.p.s. sendiri. bab xiii. laporan. tiap tahun sebelum tanggal juli pimpinan diwajibkan menyampaikan laporan tahunan yang telah disahkan oleh rapat pimpinan mengenai kegiatan organisasi dan keuangan dalam tahun yang lampau kepada menteri munas. bab xiv. pelaksanaan dan pengawasan. pelaksanaan dan pengawasan ketentuan ketentuan tersebut dalam peraturan presiden ini dilakukan oleh menteri munas. bab xv. pembubaran. pembubaran o.p.s. ditetapkan dengan surat keputusan menteri, dalam keputusan mana ditegaskan penggunaan sisa kekayaan. bab xvi. aturan peralihan dan penutup. semua o.p.s. yang telah ada sebelum ditetapkannya peraturan presiden ini, harus segera disesuaikan dengan ketentuan ketentuan dalam peraturan ini. semua peraturan yang mengatur ketentuan ketentuan yang bertentangan dengan peraturan presiden ini dinyatakan tidak berlaku. hal hal yang belum atau belum cukup diatur dalam peraturan ini ditentukan dengan peraturan tersendisn nytrade goods agreement persetujuan perdagangan barang asean), sebagai hasil keputusan para kepala pemerintah atau kepala negara asean pada konferensi tingkat tinggi asean ke yang diselenggarakan pada tanggal sampai dengan februarimemutuskan :. mean wat presiden republik indonesia memutuskan menetapkan peraturan presiden tentang pengesahan asean trade goods agreement (persetujuan perdagangan ba rang asean). mengesahkan asean trade goods agreement persetujuan pedagang barangengecualian umum berdasarkan persyaratan bahwa kebijakan kebijakan dimaksud tidak diterapkan dengan cara yang akan menimbulkan diskriminasi hukum dan yang tidak dapat dibenarkan diantara negara anggota dalam kondisi yang sama, atau menimbulkan pembatasan terselubung pada perdagangan internasional, tidak satupun dalam persetujuan ini wajib diartikan untuk mencegah negara anggota menerima atau memberlakukan kebijakan kebijakan: (a) yang diperlukan untuk melindungi norma norma kepatutan umum, (b) yang diperlukan untuk melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan atau tumbuh tumbuhan, (c) yang terkait dengan important atau eksplorasi emas atau perak, (d) yang diperlukan untuk menjamin kesesuaian peraturan perundang undangan yang tidak konsisten dengan ketentuan ketentuan pada persetujuan ini, termasuk hal hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kepabeanan, pelaksanaan monopoli yang diatur dalam dan xvii gate perlindungan atas hak paten, merek dagang dan hak cipta, dan pencegahan praktik pemalsuan: (e) yang terkait dengan produk produk hasil kerja narapidana (f) yang dikenakan untuk perlindungan kekayaan nasional yang bernilai seni, sejarah dan arkeologis: terkait dengan perlindungan sumber daya alam yang terancam punah apabila kebijakan kebijakan dimaksud dilaksanakan secara efektif untuk pembatasan produksi atau konsumsi dalam negeri: (h) yang dilakukan sesuai dengan kewajiban kewajiban berdasarkan persetujuan komoditas antarpemerintah yang sesuai dengan kriteria yang disampaikan kepada wto dan disetujui oleh wto atau yang disampaikan dengan sendirinya dan disetujui: (i) yang melibatkan pembatasan ekspor bahan dalam negeri yang diperlukan untuk memastikan kuantitas pokok dari bahan bahan dimaksud untuk pengolahan industri dalam negeri selama jangka waktu saat harga dalam negeri atas bahan dimaksud berada dibawah harga pasar dunia sebagai bagian dari rencana stabilisasi pemerintahan, dengan syarat bahwa pembatasan dimaksud wajib tidak dilakukan untuk meningkatkan ekspor atau perlindungan tersebut diberikan untuk industri dalam negeri dimaksud, dan wajib didasarkan pada ketentuan ketentuan persetujuan ini terkait dengan prinsip mendiskriminasi, dan (|) yang pokok untuk akuisisi atau distribusi produk secara umum atau pasokan lokal jangka pendek', dengan syarat bahwa setiap kebijakan wajib konsisten dengan prinsip prinsip dimana semua negara anggota berhak atas bagian yang sama dari pasokan internasional atas produk dimaksud, dan setiap kebijakan dimaksud, yang tidak konsisten dengan ketentuan ketentuan lain dalam persetujuan ini wajib tidak dilanjutkan segera sebagaimana ketentuan ketentuan yang menyebabkannya tidak ada lagi. pengecualian keamanan tidak satupun dalam persetujuan ini wajib diartikan: (a) mensyaratkan setiap negara anggota untuk memberikan setiap informasi, pengungkapan yang dianggap bertentangan dengan kepentingan keamanan utamanya, atau (b) mencegah setiap negara anggota untuk mengambil setiap tindakan yang dianggap perlu untuk perlindungan keamanan utamanya: berkaitan dengan bahan bahan yang dapat terurai atau bahan bahan turunannya, (ii) berkaitan dengan lalu lintas senjata, amunisi dan perlengkapan perang serta lalu lintas barang barang dan bahan bahan lainnya yang dibawa secara langsung atau tidak langsung dengan maksud untuk memasok pendirian markas militer: (iii) dilakukan demikian untuk melindungi prasarana publik yang rawan, termasuk prasarana komunikasi, tenaga listrik dan air, dari usaha usaha yang sengaja bertujuan untuk melumpuhkan atau menghancurkan prasarana dimaksud, (iv) dilakukan pada saat keadaan darurat dalam negeri, atau perang atau keadaan darurat lainnya dalam hubungan internasional, atau (c) untuk mencegah setiap negara anggota untuk melakukan setiap tindakan yang sesuai dengan kewajibannya dalam piagam perserikatan bangsa bangsa untuk mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional. kebijakan pengamanan neraca pembayaran tidak ada satupun dalam persetujuan ini wajib diartikan untuk mencegah suatu negara anggota untuk mengambil kebijakan yang terkait dengan neraca pembayaran. suatu negara anggota yang mengambil kebijakan wajib melakukan hal demikian sesuai dengan ketentuan ketentuan yang ditetapkan berdasarkan xii dari gate dan kesepahaman mengenai ketentuan neraca pembayaran dalam persetujuan umum mengenai tarif dan perdagangan dalam lampiran pada persetujuan wto. prosedur pemberitahuan kecuali diatur sebaliknya dalam persetujuan ini, negara negara anggota wajib memberitahukan setiap tindakan atau kebijakan yang dimaksudkan untuk: (a) yang dapat menghilangkan atau menghapuskan setiap manfaat bagi negara negara anggota lainnya, secara langsung atau tidak langsung berdasarkan persetujuan ini, atau (b) ketika tindakan atau kebijakan dimaksud dapat menghambat pencapaian setiap tujuan dari persetujuan ini. tanpa mempengaruhi kewajiban umum dari negara negara anggota berdasarkan dari ini, prosedur prosedur pemberitahuan wajib berlaku, tetapi perlu tidak dibatasi, untuk perubahan perubahan dalam kebijakan kebijakan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan perubahan perubahan daripadanya. suatu negara anggota wajib membuat pemberitahuan pada pertemuan para pejabat ekonomi senior seok) dan sekretariat asean sebelum melakukan tindakan atau kebijakan dimaksud sebagaimana dirujuk pada dari ini. kecuali diatur sebaliknya dalam persetujuan ini, pemberitahuan wajib dilakukan setidak tidaknya enam puluh hari sebelum suatu tindakan atau kebijakan dimaksud diberlakukan. suatu negara anggota yang mengusulkan untuk memberlakukan suatu tindakan atau kebijakan wajib memberikan kesempatan yang memadai sebelum melakukan pembahasan dengan negara negara anggota yang memiliki kepentingan dalam tindakan atau kebijakan dimaksud. pemberitahuan mengenai tindakan atau kebijakan dimaksud yang disampaikan oleh suatu negara anggota wajib mencakup: (a) suatu gambaran mengenai tindakan atau kebijakan yang akan dilakukan: (b) alasan alasan untuk melakukan tindakan atau kebijakan dimaksud, dan (c) tanggal pelaksanaan dan jangka waktu tindakan atau kebijakan yang dimaksud. isi pemberitahuan dan segala informasi yang terkait dengannya wajib diperlakukan secara rahasia. sekretariat asean wajib bertindak sebagai pusat pendaftaran pemberitahuan pemberitahuan, termasuk tanggapan tertulis dan hasil hasil pembahasan. negara anggota yang terkait wajib menyampaikan kepada sekretariat asean suatu salinan tanggapan yang diterima. sekretariat asean wajib memberikan perhatian dari setiap negara anggota mengenai persyaratan persyaratan pemberitahuan, seperti sebagaimana tercantum pada dari ini, yang tidak lengkap. sekretariat asean wajib menyediakan informasi berkenaan dengan masing masing pemberitahuan atas permintaan setiap negara anggota. negara anggota yang terkait, tanpa diskriminasi, wajib memberikan kesempatan yang memadai untuk negara negara anggota lainnya untuk memaparkan tanggapannya secara tertulis dan membahas tanggapan tanggapan dimaksud sesuai permintaan. pembahasan pembahasan yang dilakukan oleh negara anggota yang terkait dengan negara negara anggota lainnya wajib dimaksudkan untuk mencari klarifikasi lebih lanjut mengenai tindakan atau kebijakan tersebut. negara anggota dimaksud dapat memberikan pertimbangan atas tanggapan tanggapan tertulis dan pembahasan dalam pelaksanaan tindakan atau kebijakan. negara negara anggota lainnya wajib memaparkan tanggapan tanggapannya dalam waktu lima belas hari sejak pemberitahuan. kegagalan suatu negara anggota untuk memberikan tanggapannya dalam waktu sebagaimana ditetapkan wajib tidak mempengaruhi haknya untuk mencari jalan lain berdasarkan publikasi dan administrasi peraturan perdagangan gate wajib dimasukkan dalam dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari persetujuan ini, secara mutasi mutans. sebisa mungkin, masing masing negara anggota wajib membuat hukum, peraturan, keputusan dan aturan dalam segala bentuk sebagaimana dirujuk dalam gate yang tersedia pada internet. pusat informasi perdagangan asean suatu pusat informasi perdagangan asean yang memuat hukum dan prosedur perdagangan dan kepabeanan dari semua negara anggota wajib disusun dan dapat diakses oleh publik melalui internet. pusat informasi perdagangan asean wajib memuat informasi yang terkait dengan perdagangan seperti (i) nomenklatur tarif, (ii) tarif mfn, tarif preferensial sebagaimana ditawarkan berdasarkan persetujuan ini dan persetujuan lainnya antara asean dengan mitra bicaranya, (iii) ketentuan asal barang, (iv) kebijakan non tarif, (v) perdagangan nasional dan hukum dan aturan kepabeanan, (vi) prosedur dan persyaratan pendokumentasian, (vii) aturan administrasi, (viii) kebiasaan terbaik dalam fasilitasi perdagangan yang diberlakukan oleh masing masing negara anggota: dan (ix) daftar pedagang berizin dari negara negara anggota. sekretariat asean wajib memelihara dan memutakhirkan pusat informasi perdagangan asean berdasarkan pemberitahuan pemberitahuan yang disampaikan oleh negara negara anggota sebagaimana diatur dalam kerahasiaan tidak satupun dalam persetujuan ini wajib mensyaratkan suatu negara anggota untuk memberikan informasi rahasia, yang pengangkatannya akan menghambat penegakan hukum dari negara anggotaperdagangan dari setiap perusahaan tertentu, baik publik maupun swasta. tidak satupun dalam persetujuan ini wajib diartikan untuk mensyaratkan suatu negara anggota untuk memberikan informasi terkait dengan permasalahan dan rekening pelanggan lembaga lembaga keuangan. masing masing negara anggota, sesuai dengan peraturan perundang undangannya, wajib menjaga kerahasiaan informasi sebagaimana ditetapkan sebagai informasi rahasia oleh negara anggota lainnya berdasarkan persetujuan ini. meskipun telah diatur atas, dan dari ini wajib tidak berlaku untuk bab komunikasi semua komunikasi dan dokumentasi resmi yang dipertukarkan antar negara negara anggota terkait dengan pelaksanaan persetujuan ini wajib dilakukan secara tertulis dan dalam bahasa inggris. peningkatan keikutsertaan negara negara anggota peningkatan keikutsertaan negara negara anggota wajib difasilitasi melalui suatu fleksibilitas pra persetujuan yang dirundingkan mengenai ketentuan ketentuan dalam persetujuan ini. pra persetujuan fleksibilitas ini wajib ditampung dalam masing masing ketentuan didalamnya. pengembangan sumber daya manusia pengembangan sumber daya manusia wajib diberikan melalui pelaksanaan program program secara efektif untuk memperkuat kemampuan, efisiensi dan daya saing dalam negeri dari masing masing negara anggota, seperti program kerja berdasarkan inisiatif integrasi asean (iai) dan inisiatif pengembangan sumber daya manusia lainnya. pemerintah regional dan daerah dan badan badan nonpemerintah masing masing negara anggota wajib mengambil kebijakan kebijakan yang wajar yang mungkin tersedia untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan ketentuan persetujuan ini oleh pemerintah regional dan daerah dan para pejabat berwenang dalam wilayahnya. dalam memenuhi kewajiban dan komitmennya berdasarkan persetujuan ini, masing masing negara anggota wajib berusaha untuk memastikan kepatuhannya dalam pelaksanaan kekuasaan sebagaimana didelegasikan oleh pemerintah pusat, regional, atau daerah atau badan badan berwenang dalam wilayahnya. bab liberalisasi tarif penurunan atau penghapusan bea impor kecuali diatur sebaliknya dalam persetujuan ini, negara negara anggota wajib menghapus bea impor pada semua produk yang diperdagangkan antara negara negara anggota pada tahun untuk asean ' dan pada tahun dengan fleksibilitas sampai dengan tahun untuk clav2. masing masing negara anggota wajib menurunkan dan atau menghapuskan bea impor pada barang barang yang berasal dari negara negara anggota lainnya sesuai dengan modalitas sebagai berikut: (a) bea impor pada produk produk sebagaimana tercantum dalam jadwal dari masing masing jadwal liberalisasi tarif negara anggota wajib dihapus pada tahun untuk asean dan pada tahun untuk clav, sesuai dengan jadwal sebagaimana tercantum didalamnya. jadwal dari masing masing negara anggota wajib memastikan ketentuan ketentuan berikut ini dipenuhi: (i) untuk asean pada tanggal januari bea impor setidak tidaknya delapan puluh persen dari batas tarif dihapus, bea impor pada semua produk teknologi informasi dan komunikasi tik), sebagaimana ditetapkan dalam persetujuan program kerja asean, dihapus, bea impor pada semua produk sektor integrasi prioritas pis) sebesar nol persen kecuali tercantum dalam daftar negatif pendamping pada protokol persetujuan program kerja asean untuk integrasi sektor sektor prioritas dan setiap perubahan daripadanya,, dan asean merujuk pada brunei darussalam, indonesia, malaysia, filipina, singapura, dan thailand. clav merujuk pada kamboja, laos, myanmar, dan vietnam. bea impor pada semua produk yang setara atau kurang dari lima persen (ii) untuk laos, myanmar dan vietnam, bea impor pada semua produk yang setara atau kurang dari lima persen pada tanggal januari (ii) untuk kamboja, bea impor setidak tidaknya delapan puluh persen daftar batas tarif yang sama atau kurang dari lima persen y5) pada tanggal1 januari dan (iv) bea impor pada beberapa produk clav, yang tidak lebih dari tujuh persen dari batas tarif, wajib dihapus pada tahun daftar produk dan jadwal penurunan bea impor dari produk produk tersebut wajib diidentifikasikan oleh clav tidak lebih dari tanggal januari (b) bea impor pada produk produk tik sebagaimana tercantum dalam jadwal dari masing masing negara anggota clav wajib dihapus dalam tiga tahapan pada tahun dan sesuai dengan jadwal sebagaimana diatur didalamnya: (c) bea impor pada produk produk pis sebagaimana tercantum dalam jadwal dari masing masing negara anggota clav wajib dihapus pada tahun sesuai dengan jadwal sebagaimana diatur didalamnya: (d) bea impor pada produk produk pertanian yang tidak diolah sebagaimana tercantum dalam jadwal dari masing masing negara anggota sesuai jadwalnya sendiri wajib diturunkan atau dihapus menjadi nol sampai lima persen pada tahun untuk asean , pada tahun untuk vietnam, pada tahun untuk laos dan myanmar dan pada tahun untuk kamboja, sesuai dengan jadwal sebagaimana tercantum didalamnya. meskipun telah diatur demikian, bea impor pada produk produk gula dari vietnam wajib diturunkan menjadi nol sampai lima persen pada tahun (e) produk produk pertanian yang tidak diolah ditempatkan dalam jadwal dari masing masing negara anggota sesuai dengan jadwalnya sendiri wajib memberlakukan masing masing bea impor men yang diturunkan sesuai dengan jadwal yang tercantum didalamnya: (f) produk produk yang tercantum dalam jadwal dari thailand dan vietnam, masing masing, wajib menurunkan tingkat tarif diluar kotanya sesuai dengan jadwal penurunan tarif berkenaan dengan masing masing klasifikasi produknya: bea impor pada produk produk minyak bumi sebagaimana tercantum dalam jadwal dari kamboja dan vietnam, masing masing, wajib diturunkan sesuai dengan jadwal yang disepakati secara timbal balik oleh seluruh negara anggota dan sebagaimana tercantum didalamnya: (h) produk produk yang ditempatkan dalam jadwal dari masing masing negara anggota wajib tidak diterapkan untuk penurunan atau penghapusan bea impor dengan alasan alasan sebagaimana diatur dalam (i)) penurunan dan penghapusan bea impor wajib dilaksanakan pada tanggal januari pada setiap tahunnya, dan (|) tingkat dasar dari bea impor yang akan diturunkan atau dihapus wajib merupakan tingkat tarif preferensial efektif bersama cepat) pada saat mulai berlakunya persetujuan ini. kecuali diatur sebaliknya dalam persetujuan ini, tidak satupun negara anggota wajib menghilangkan atau menghapuskan setiap konsesi tarif yang diberlakukan sesuai dengan jadwal jadwal tarif dalam lampiran sebagaimana dirujuk pada dari ini. kecuali diatur sebaliknya dalam persetujuan ini, tidak satupun negara anggota dapat meningkatkan bea yang telah ada sebagaimana diuraikan dalam jadwal jadwal yang dibuat sesuai dengan ketentuan ketentuan dari ini mengenai impor atas barang asal. kecuali diatur sebaliknya pada (a) (iv) dari ini, rincian jadwal jadwal untuk melaksanakan modalitas penurunan dan atau penghapusan bea impor sebagaimana diatur pada dari ini wajib diselesaikan sebelum mulai berlakunya persetujuan ini untuk asean dan enam mbulan setelah mulai berlakunya persetujuan ini untuk clav, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari persetujuan ini sebagai lampiran penghapusan kuota tingkat tarif kecuali diatur sebaliknya dalam persetujuan ini, masing masing negara anggota wajib tidak memperkenalkan kuota tingkat tarif tr@s) atas important setiap barang asal dari negara negara anggota lainnya atau atas eksplorasi setiap barang yang ditujukan setiap wilayah negara anggota lainnya. vietnam dan thailand wajib menghapus tra yang ada sebagai berikut: (a) thailand wajib menghapus dalam tiga tahapan dimulai pada tanggal januari dan (b) vietnam wajib menghapus dalam tiga tahapan dimulai pada tanggal januari dan dengan fleksibilitas sampai dengan tahun penerbitan instrumen hukum (a) masing masing negara anggota, tidak lebih dari sembilan puluh hari untuk asean dan enam bulan untuk clav setelah mulai berlakunya persetujuan ini, wajib menerbitkan suatu instrumen hukum sesuai dengan peraturan perundang undangannya untuk memberlakukan pelaksanaan jadwal jadwal liberalisasi tarif sebagaimana dikomitmenkan dalam (b) instrumen instrumen hukum yang diterbitkan sesuai dengan (a) dari ini wajib berlaku surut sejak tanggal januari setiap tahun dari mulai berlakunya persetujuan ini. (c) dalam hal dimana suatu instrumen hukum tunggal tidak dapat diterbitkan, instrumen instrumen hukum yang berlaku untuk pelaksanaan penurunan atau penghapusan tarif setiap tahunnya wajib diterbitkan setidak tidaknya (tiga) bulan sebelum tanggal efektif pelaksanaannya. negara negara anggota dapat memutuskan untuk melakukan peninjauan kembali atas produk produk dalam jadwal dan dengan maksud untuk meningkatkan akses pasar atas produk produk tersebut. apabila suatu produk yang dimaksudkan untuk ditinjau kembali disepakati untuk dikeluarkan dari jadwal jadwal tersebut, produk tersebut akan ditempatkan dalam jadwal dari masing masing negara anggota dan dimaksudkan untuk penghapusan bea impor dari jadwal tersebut. kenikmatan konsesi produk produk dari negara anggota pengekspor yang tarifnya telah mencapai atau berada tingkat dua puluh persen atau bawahnya, dan memenuhi persyaratan aturan aturan asal barang sebagaimana diatur dalam bab wajib secara otomatis menikmati konsesi yang ditawarkan oleh negara anggota pengimpor sebagaimana dinyatakan sesuai dengan ketentuan produk produk sebagaimana tercantum dalam jadwal wajib tidak mendapatkan hak untuk konsesi tarif yang ditawarkan berdasarkan persetujuan ini. modifikasi atau penangguhan sementara konsesi dalam keadaan khusus selain daripada yang dicakup dalam dan dimana suatu negara anggota mengalami kesulitan yang tak terduga dalam melaksanakan komitmen komitmen tarifnya, negara anggota tersebut dapat memodifikasi atau menangguhkan sementara suatu konsesi yang tercantum dalam jadwalnya berdasarkan suatu negara anggota yang berusaha mengajukan ketentuan dalam ini (selanjutnya disebut sebagai negara anggota pemohon "), wajib memberitahukan secara tertulis modifikasi atau penangguhan sementara terhadap konsesi dimaksud kepada dewan kawasan perdagangan bebas asean (aft) setidak tidaknya seratus delapan puluh hari sebelum tanggal saat modifikasi atau penangguhan sementara terhadap konsesi dimaksud mulai berlaku. negara negara anggota yang berkepentingan dalam pelaksanaan konsultasi atau perundingan dengan negara anggota pemohon, sesuai dengan dari ini, wajib memberitahukan kepada semua negara anggota asean mengenai hal ini dalam waktu sembilan puluh hari setelah pemberitahuan dari negara anggota pemohon dimaksud mengenai modifikasi atau penangguhan sementara terhadap konsesi dimaksud. setelah melakukan pemberitahuan sesuai dengan dari ini, negara anggota pemohon wajib melaksanakan konsultasi atau perundingan dengan negara negara anggota yang telah melakukan pemberitahuan sesuai dengan dari ini. dalam perundingan dengan negara negara anggota dengan kepentingan pemasokan substansial, negara anggota pemohon wajib mempertahankan suatu tingkat timbal balik dan konvensi yang saling menguntungkan, yang tidak kurang menguntungkan bagi perdagangan seluruh negara anggota lainnya mengenai kepentingan pemasokan substansial daripada yang diatur dalam persetujuan ini sebelum perundingan dimaksud, yang dapat memasukkan penyesuaian kompensasi berkenaan dengan barang lainnya. kebijakan kebijakan penyesuaian kompensasi dalam bentuk tarif wajib diperluas kepada seluruh negara anggota berdasarkan prinsip non diskriminasi. dewan aft wajib diberitahu mengenai hasil konsultasi atau perundingan sesuai dengan dan dari ini setidak tidaknya empat puluh lima hari sebelum negara anggota pemohon berkeinginan untuk memberlakukan modifikasi atau penangguhan sementara terhadap konsesi dimaksud. pemberitahuan tersebut wajib meliputi penilaian penilaian negara anggota pemohon untuk perlunya memberlakukan kebijakan kebijakan dimaksud dan wajib menyediakan jadwal yang diinginkan negara anggota suatu negara anggota wajib dianggap memiliki kepentingan pemasokan substansial apabila memiliki atau karena konvensi tarif dimaksud, akan diharapkan secara wajar memiliki suatu bagian signifikan dari setidak tidaknya dari total impor rata rata dari asean atas produk dimaksud selama kurun waktu tahun yang lalu pasar negara anggota pemohon. dimaksud sesuai dengan modifikasi atau penangguhan konsesi dan jangka waktu yang diinginkan oleh negara anggota tersebut untuk memberlakukan kebijakan kebijakan dimaksud. dalam hal tidak tercapai kesepakatan setelah konsultasi atau perundingan sesuai dengan dan dari ini, pemberitahuan kepada dewan aft dimaksud wajib juga meliputi permintaan untuk rekomendasi kepada dewan aft. dewan aft wajib menerbitkan penyetujuan atau rekomendasinya dalam waktu (tiga puluh) hari sejak penerimaan pemberitahuan sesuai dengan dari ini. dalam hal bahwa kekhususan yang meningkatkan permintaan untuk modifikasi atau penangguhan sementara konsesi dimaksud diberhentikan, negara anggota pemohon wajib dengan segera mengembalikan konsesi tarif dan memberitahukan kepada dewan aft. sejak pengembalian konvensi tarif atau penghentian penangguhan dimaksud, negara anggota pemohon wajib memberlakukan tingkat yang akan telah diberlakukan sesuai dengan komitmen komitmen yang telah terjadwal apabila penundaan atau penangguhan itu belum terjadi. dalam hal tidak ada penyetujuan atau rekomendasi oleh dewan aft sesuai dengan dari ini, dan bagaimanapun negara anggota pemohon melakukan modifikasi atau penangguhan sementara terhadap konvensi dimaksud, negara negara anggota dengan kepentingan pemasokan substansial wajib dibebaskan untuk mengambil tindakan setelah tiga puluh hari tetapi tidak lebih dari sembilan puluh hari setelah negara anggota pemohon melakukan modifikasi atau penangguhan terhadap konsesinya, untuk memodifikasi atau menangguhkan secara substansial yang setara dengan konvensi konvensi dari negara anggota pemohon tersebut. negara negara anggota yang terkait wajib dengan segera memberitahukan kepada dewan aft mengenai tindakan dimaksud seperti itu. perlakuan istimewa untuk beras dan gula protokol pemberian pertimbangan istimewa untuk beras dan gula yang ditandatangani pada tanggal agustus wajib merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari persetujuan ini. bab ketentuan asal barang definisi untuk maksud maksud bab ini: (a)(b) biaya, asuransi dan biaya pengangkutan cif)c)d) prinsip prinsip akuntansi umum (gap)(e)bab ini, istilah "barang" dan "produk" dapat digunakan sebagai interchangeably:(h)bab ini:ecerannyaj (|): dan (k)(a)tau (b)dan barang yang diproduksi atau diperoleh secara keseluruhan untuk maksud maksud dari (a),(a)(b)(c) barang yang diperoleh dari binatang hidup negara anggota pengekspor, (d): (e) bahan mineral dan unsur unsur yang timbul secara alami lainnya, tidak termasuk pada (a) sampai (d) dalam ini, yang disarikan atau diambil dari tanah, perairan, dasar laut atau bawah dasar laut:(9g): (h)rujuk pada (g) dalam ini, ()),atau untuk pendaran: (|) limbah dan serpihan yang berasal dari: (i) produksi negara anggota pengekspor, atau(ii), dan (khrujuk pada sub (a) sampai (j) dari ini. barang yang tidak diperoleh atau diproduksi secara keseluruhan (a) untuk maksud maksud (b),() atau kandungan nilai regional rvc)) tidak kurang dari empat puluh persen (40x) dihitung dengan menggunakan rumus sebagaimana diatur dalam atau (isub (a)fi) atau (a)(ii) dalam inidalam ini, barang barang yang dirinci dalam lampiransub dan dalam ini,rumus perhitungan kandungan nilai asean atau kandungan nilai regional adalah sebagai berikut: (a) rumus langsung kandungan nilai regional ongkos upah biaya baya, keuntungan asean buruh tambahan lainnya x100h fob atausebagai anggota persatuan bangsa bangsa asia tenggara (selanjutnya secara bersama sama disebut sebagai negara negara anggota atau secara sendiri sebagai negara anggota ): mengingat keputusan para pemimpin untuk membentuk masyarakat asean, yang terdiri atas tiga pilar, yaitu masyarakat keamanan politik asean (asc), masyarakat ekonomi asean (aec) dan masyarakat sosial budaya asean (asc), sebagaimana termuat dalam deklarasi asean concord yang ditandatangani pada tanggal oktober bali, indonesia, dan dalam piagam asean yang ditandatangani pada tanggal november singapura, menetapkan untuk mewujudkan tujuan pembentukan asean sebagai pasar tunggal dan basis produksi yang ditandai dengan bebasnya aliran barang, jasa, penanaman modal, tenaga kerja terampil dan perpindahan barang modal secara lebih bebas sebagaimana diamanatkan tercantum dalam piagam asean dan deklarasi mengenai cetak biru masyarakat ekonomi asean yang ditandatangani oleh para pemimpin pada tanggal november singapura, mengakui pencapaian yang signifikan dan kontribusi dari kesepakatan kesepakatan dan perangkat perangkat ekonomi asean yang ada berbagai bidang dalam memfasilitasi arus bebas barang kawasan, termasuk persetujuan mengenai pengaturan perdagangan preferensi asean persetujuan mengenai skema tarif preferensi efektif bersama untuk kawasan perdagangan bebas asean, persetujuan asean mengenai kepabeanan (b) metode tidak langsung kandungan nilai regional fob nilai bahan bahan, bagian bagian atau barang barang bukan asal fob untuk maksud maksud penghitungan kandungan nilai regional sebagaimana disyaratkan pada dari ini: nilai bahan, bagian atau barang bukan asal, adalah: (i) nilai cif pada saat important barang atau pembuktian important, atau, (i:, sewa beli dari dan pembayaran bunga untuk tanaman dan perlengkapan, keamanan pabrik: asuransi (tanaman, peralatan dan bahan bahan yang digunakan dalam fabrikasi barang):, penelitian, pengembangan, rancangan dan rekayasa, colspan, cetakan, hiasan dibuat dgn alat dan depresiasi,peralatan dan penyusutan dan dan pemeliharaan tanaman dan perlengkapan::lampiranuntuk maksud penentuan asal nilai barang dalam bab ini wajib ditentukan sesuai dengan ketentuan dalam akumulasi kecuali dipersyaratkan dalam persetujuan inipedoman pelaksanaan dimaksud tercantum dalam lampirandalam ini.bab()(ii) barang tersebut tidak memasuki wilayah dagang atau dikonsumsi, dan (sepuluh persen (10xdalam ini,(a) dalam ini:ung tangan, kacamata, alas kaki, pakaian, perlengkapan keselamatan dan persediaan, (f)surat keterangan asal suatu tuntutan bahwa suatu barang yang berhak mendapatkan perlakuan tarif preferensi wajib didukung oleh surat keterangan asal formulir dj), sebagaimana tercantum dalam lampiran yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah yang berwenang ditunjuk oleh negara anggota pengekspor dan diberitahukan kepada negara anggota lain sesuai dengan prosedur sertifikasi operasional, seperti yang tercantum dalam lampiran subkomite bidang ketentuan asal barang untuk maksud pelaksanaan efektif dan seragam dari bab ini, suatu subkomite bidang ketentuan asal barang wajib dibentuk berdasarkanbab ini:bab: (c) peninjauan, sebagaimana diperlukan, prosedur pelaksanaan dari bab: (d) pertimbangan terhadap hal hal lain yang telah disepakati terkait dengan babkebijakan notaris penerapan kebijakan notaris masing masing negara anggota wajib tidak menerapkan atau mempertahankan setiap kebijakan notaris pada important setiap barang dari setiap negara anggota lainnya atau pada eksplorasi setiap barang yang ditujukan wilayah setiap negara anggota lainnya, kecuali sesuai dengan hak dan kewajiban dalam nya atau sesuai dengan persetujuan ini. masing masing negara anggota wajib memastikan transparansi kebijakan nontariffnya sebagaimana diijinkan pada ini sesuai dengan dan wajib memastikan bahwa setiap kebijakan dimaksud tidak dipersiapkan, diberlakukan atau diterapkan dengan maksud untuk, atau mempengaruhi pada, penciptaan hambatan hambatan yang tidak diperlukan dalam perdagangan diantara negara negara anggota. setiap kebijakan atau modifikasi baru terhadap kebijakan yang ada wajib diberitahukan pada waktunya sesuai dengan basis data mengenai kebijakan kebijakan notaris sebagai yang diterapkan negara negara anggota wajib dikembangkan dan dimasukkan lebih lanjut dalam pusat informasi perdagangan asean sebagaimana dirujuk dalam penghapusan umum terhadap pembatasan kuantitatif masing masing negara anggota wajib tidak menerapkan atau mempertahankan setiap pelarangan atau pembatasan kuantitatif pada important setiap barang dari negara negara anggota lainnya atau pada eksplorasi setiap barang yang ditujukan wilayah negara negara anggota lainnya, kecuali sesuai dengan hak dan kewajiban nya atau ketentuan ketentuan lain dalam persetujuan ini. untuk tujuan ini, gate wajib digabungkan kedalam dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari persetujuan ini, secara mutasi mutans. penghapusan hambatan notaris lainnya negara negara anggota wajib meninjau kembali kebijakan kebijakan notaris dalam basis data sebagaimana dirujuk pada dari dengan maksud untuk mengidentifikasi hambatan hambatan notaris bs) selain pembatasan kuantitatif untuk penghapusan. penghapusan yang telah diidentifikasi wajib disampaikan kepada komite koordinasi untuk pelaksanaan tiga (cca), komite konsultatif asean mengenai standar dan mutu acts@), komite asean mengenai sanitasi dan phytosanitary ac sps), badan badan pekerja dibawah direktorat direktorat jenderal kepabeanan asean dan badan badan asean yang relevan lainnya, yang sesuai, sesuai dengan ketentuan ketentuan persetujuan ini, yang wajib menyampaikan rekomendasinya mengenai hambatan hambatan notaris yang telah diidentifikasi kepada dewan aft melalui seok. kecuali diatur sebaliknya sebagaimana disepakati oleh dewan aft, yang telah diidentifikasi wajib dihapus dalam tiga tahapan sebagai berikut: (a) brunei, indonesia, malaysia, singapura dan thailand wajib menghapuskan dalam tiga tahapan dimulai pada tanggal januari dan (b) filipina wajib menghapuskan dalam tiga tahapan dimulai pada tanggal january dan (c) kamboja, laos, myanmar dan vietnam wajib menghapuskan dalam tiga tahapan dimulai pada tanggal januari dan dengan fleksibilitas hingga daftar yang telah diidentifikasikan untuk dihapuskan dalam setiap tahapan wajib disepakati dalam sidang dewan aft dalam tahun sebelum tanggal penghapusan mulai berlaku. meskipun telah diatur pada sampai dari ini, cca, berkonsultasi dengan badan badan asean yang relevan, wajib meninjau kembali setiap kebijakan nontariff yang telah diberitahukan atau dilaporkan oleh setiap negara anggota atau sektor swasta dengan maksud untuk menentukan apakah kebijakan dimaksud diartikan sebagai suatu ntb. apabila hasil peninjauan kembali dimaksud menghasilkan suatu identifikasi ntb, ntb dimaksud wajib dihapus oleh negara anggota yang memberlakukan ntb dimaksud sesuai dengan persetujuan ini. cca wajib bertindak sebagai suatu pemangku kepentingan untuk pemberitahuan dan peninjauan kembali sebagaimana dirujuk pada ini. persetujuan program kerja asean mengenai pengaturan saling mengakui persetujuan program kerja asean protokol pelaksanaan nomenklatur tarif yang disesuaikan asean (ahn) persetujuan program kerja asean untuk integrasi sektor sektor prioritas persetujuan untuk pembentukan dan pelaksanaan asean single window berhasrat untuk bergerak maju dengan mengembangkan persetujuan perdagangan barang asean yang komprehensif yang dibangun berdasarkan komitmen komitmen dalam lingkup persetujuan persetujuan ekonomi asean yang ada untuk menyediakan sebuah program kerja hukum guna mewujudkan aliran bebas barang kawasan, meyakini bahwa persetujuan perdagangan barang asean yang komprehensif dapat meminimalkan hambatan hambatan dan memperdalam keterkaitan ekonomi antara negara negara anggota, menurunkan biaya bisnis, meningkatkan perdagangan, penanaman modal dan efisiensi ekonomi, menciptakan pasar yang lebih besar dengan peluang peluang usaha yang lebih besar dan skala ekonomi yang lebih luas bagi usaha usaha dari negara negara anggota dan menciptakan dan mempertahankan kawasan penanaman modal yang berdaya saing, mengakui perbedaan tingkat pembangunan ekonomi antara dan diantara negara negara anggota dan perlunya mengatasi kesenjangan pembangunan dan memfasilitasi peningkatan partisipasi dari negara negara anggota, khususnya kamboja, laos pdr, myanmar dan vietnam, pada masyarakat ekonomi asean melalui ketentuan yang fleksibel dan kerja sama teknis dan pembangunan: pengecualian pada ini wajib diijinkan dengan alasan alasan sebagaimana diatur dalam tidak satupun dalam persetujuan ini wajib diartikan untuk menghalangi suatu negara anggota, yang merupakan suatu pihak pada konvensi basel mengenai pengawasan perpindahan lintas batas limbah berbahaya dan beracun dan pembuangannya atau perjanjian perjanjian internasional relevan lainnya, sejak penerapan atau pemberlakuan setiap kebijakan yang terkait dengan limbah beracun dan berbahaya beserta unsur unsurnya berdasarkan peraturan perundang undangannya, sesuai dengan perjanjian perjanjian internasional dimaksud. pembatasan valuta asing negara negara anggota wajib membuat pengecualian terhadap pembatasan valuta asingnya terkait dengan pembayaran pembayaran produksi berdasarkan persetujuan ini, serta pengiriman kembali terhadap pembayaran pembayaran dimaksud dengan tanpa mengurangi hak mereka berdasarkan xviii gate dan ketentuan ketentuan yang relevan dari persetujuan dana moneter internasional imf). prosedur perijinan impor masing masing negara anggota wajib memastikan bahwa semua prosedur perijinan impor otomatis dan tidak otomatis dilaksanakan dengan cara yang transparan dan dapat diprediksi, dan diterapkan sesuai dengansegera setelah mulai berlakunya persetujuan inirosedur perijinan impor yang ada. sesudah ituerijinan impor yang baru dan setiap modifikasinya, seluas mungkin enam puluh hari sebelum mulai berlaku, tetapi tidak lebih dari tanggal persyaratan perijinan mulai berlaku. suatu pemberitahuan sebagaimana diatur berdasarkan ini wajib memasukkan informasi sebagaimana dirinci dalam darimasing masing negara anggota wajib menjawab dalam waktu enam puluh hari semua pertanyaan yang masuk akal dari negara anggota lainnya berkenaan dengan kriteria yang digunakan oleh masing masing lembaga perijinan yang berwenang dalam memberikan atau menolak perijinan impor. negara anggota pengimpor wajib juga mempertimbangkan publikasi kriteria dimaksud. elemen elemen dalam prosedur perijinan impor tidak otomatis yang ditemukan yang akan menghambat perdagangan wajib diidentifikasi, dengan maksud untuk menghapuskan hambatan hambatan dimaksud, dan sebesar mungkin mendekati prosedur perijinan impor otomatis. bab fasilitasi perdagangan program kerja fasilitasi perdagangan dan tujuannya negara negara anggota wajib mengembangkan dan melaksanakan suatu program kerja fasilitasi perdagangan asean menyeluruh, yang mengatur semua tindakan nyata dan kebijakan dengan target dan batas waktu pelaksanaan yang jelas yang diperlukan untuk menciptakan suatu lingkungan yang konsisten, transparan dan dapat diprediksi bagi transaksi perdagangan internasional yang meningkatkan peluang peluang perdagangan dan membantu usaha, termasuk usaha kecil dan menengah (sme), untuk menghemat waktu dan mengurangi biaya. program kerja fasilitasi perdagangan asean wajib mengatur tindakan tindakan dan kebijakan kebijakan yang akan dilaksanakan baik tingkat asean maupun nasional. lingkup program kerja fasilitasi perdagangan asean program kerja fasilitasi perdagangan asean sebagaimana dirujuk dalam wajib mencakup bidang bidang prosedur kepabeanan, peraturan dan prosedur perdagangan, standar dan kesesuaian, kebijakan sanitasi dan phytosanitary, asean single window dan bidang bidang lain sebagaimana telah diidentifikasi oleh dewan aft. prinsip prinsip fasilitasi perdagangan negara negara anggota wajib dipandu dengan prinsip prinsip berikut dalam ini yang berhubungan dengan kebijakan kebijakan dan inisiatif inisiatif fasilitasi perdagangan baik tingkat asean maupun nasional: (a) transparansi: informasi mengenai kebijakan, hukum, peraturan, pengaturan administratif, perijinan, sertifikasi, persyaratan kualifikasi dan pendaftaran, peraturan teknis, standar, pedoman, prosedur dan kebiasaan yang terkait dengan perdagangan barang (selanjutnya disebut sebagai "aturan aturan dan prosedur prosedur yang berkaitan dengan perdagangan ) yang akan disediakan bagi semua pihak yang berkepentingan, secara konsisten dan tepat waktu tanpa biaya atau dengan biaya yang wajar: (b) komunikasi dan konsultasi: lembaga lembaga berwenang wajib berusaha untuk memfasilitasi dan meningkatkan mekanisme yang efektif bagi pertukaran usaha dan masyarakat perdagangan, termasuk peluang peluang konsultasi saat merumuskan, melaksanakan dan meninjau kembali aturan aturan dan prosedur prosedur yang berkaitan dengan perdagangan, (c) penyederhanaan, kepraktisan dan efisiensi: aturan aturan dan prosedur prosedur yang terkait dengan perdagangan akan disederhanakan untuk memastikan bahwa tidak ada lagi hambatan atau pembatasan selain yang diperlukan untuk mencapai tujuan sahnya: (d) mendiskriminasi: aturan aturan dan prosedur prosedur yang terkait dengan perdagangan akan diterapkan dengan perlakuan nondiskriminatif dan berdasarkan pada prinsip prinsip pasar, (e) konsistensi dan dapat diprediksi: aturan aturan dan prosedur prosedur yang terkait dengan perdagangan yang akan diterapkan secara konsisten, dapat diprediksi dan seragam, sehingga mengurangi ketidakpastian perdagangan dan pihak pihak yang terkait dengan perdagangan. aturan aturan dan prosedur prosedur yang berkaitan dengan perdagangan memberikan pedoman prosedural yang jelas dan tepat bagi lembaga lembaga berwenang yang sesuai dan prosedur prosedur operasional serta diterapkan berdasarkan prinsip mendiskriminasi: (f) harmonisasi, standardisasi dan pengakuan: meskipun menerima kebutuhan dari kebutuhan setiap negara negara anggota untuk mengatur atau menetapkan aturan untuk tujuan tujuan yang sah seperti perlindungan kesehatan, keselamatan atau norma norma masyarakat dan melindungi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, peraturan, aturan dan prosedur yang mempengaruhi penerimaan barang diantara negara negara anggota akan diselaraskan sejauh mungkin berdasarkan standar internasional yang sesuai. pengembangan pengaturan saling pengakuan untuk standar dan dan hasil hasil penilaian kesesuaian, dan melanjutkan kerja sama bidang pembangunan prasarana teknis, perlu ditingkatkan: (9g) modernisasi dan penggunaan teknologi baru: aturan aturan dan prosedur prosedur yang terkait dengan perdagangan akan ditinjau kembali dan dimutakhirkan apabila perlu, dengan memperhatikan perubahan keadaan, termasuk informasi baru dan kebiasaan usaha yang baru, serta berdasarkan penerapan, yang sesuai, terhadap teknik teknik modern dan teknologi baru. apabila teknologi baru digunakan, lembaga lembaga yang relevan wajib melakukan upaya terbaik untuk menyebarkan manfaat manfaat yang mendukung bagi semua pihak dengan memastikan keterbukaan informasi pada teknologi teknologi yang diterapkan dan memperluas kerja sama bagi lembaga lembaga yang berwenang bidang perekonomian lainnya dan sektor swasta dalam membangun kemampuan antaroperasional dan atau antarkonektivitas pada teknologi dimaksud: (h) berdasarkan proses: akses terhadap prosedur prosedur banding secara hukum yang memadai, dengan menambahkan kepastian yang lebih besar bagi transaksi transaksi perdagangan, sesuai dengan hukum yang berlaku negara negara anggota,dan (i) kerja sama: negara negara anggota wajib berusaha untuk bekerja secara erat dengan sektor swasta dalam memperkenalkan kebijakan kebijakan yang kondusif untuk fasilitasi perdagangan, termasuk dengan saluran saluran komunikasi yang terbuka dan kerja sama baik antara pemerintah maupun pelaku usaha. negara negara anggota wajib melanjutkan bekerja dalam kemitraan untuk memfokuskan pada peluang peluang peningkatan kerja sama termasuk integrasi bantuan teknis dan peningkatan sumber daya manusia, pertukaran kebiasaan kebiasaan terbaik yang kritis bagi pelaksanaan inisiatif inisiatif fasilitasi perdagangan dan kerja sama mengenai kedudukan topik topik yang menjadi kepentingan bersama sebagaimana dibahas dalam kerangka kerja organisasi organisasi regional dan internasional. pemantauan kemajuan fasilitasi perdagangan negara negara anggota, secara individual dan secara bersama sama, wajib melakukan penilaian sekali dalam dua tahun, mengaji pelaksanaan fasilitasi fasilitasi perdagangan sebagaimana diatur dalam persetujuan ini dan dalam program kerja fasilitasi perdagangan asean untuk memastikan pelaksanaan efektif dari kebijakan kebijakan fasilitasi perdagangan. untuk maksud ini, suatu kerangka kerja fasilitasi perdagangan asean wajib disepakati oleh negara negara anggota dalam waktu enam bulan setelah mulai berlakunya persetujuan ini, yang berfungsi sebagai pedoman untuk meningkatkan fasilitasi perdagangan asean lebih lanjut. program kerja asean mengenai fasilitasi perdagangan wajib ditinjau kembali berdasarkan hasil hasil penilaian yang rutin sesuai dengan dari ini. program kerja fasilitasi perdagangan asean dan kerangka kerja fasilitasi perdagangan asean serta setiap revisi dari padanyambentukan asean single window negara negara anggota wajib melaksanakan kebijakan kebijakan yang diperlukan untuk membentuk dan melaksanakan national single window nya masing masing dan asean single window sesuai dengan ketentuan ketentuan persetujuan untuk membentuk dan melaksanakan asean single window dan protokol untuk membentuk dan melaksanakan asean single window peraturan pelaksanaan kemajuan dalam pelaksanaan program kerja asean mengenai fasilitasi perdagangan dan hasil hasil penilaian wajib dilaporkan kepada dewan aft. seok, yang dibantu oleh cca, wajib merupakan koordinator utama dalam memantau kemajuan pelaksanaan program kerja asean mengenai fasilitasi perdagangan, dengan berkoordinasi erat dengan berbagai komite asean yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan kebijakan kebijakan dimaksud program kerja tersebut. masing masing negara anggota wajib membentuk suatu komite koordinasi fasilitasi perdagangan atau lembaga pemrakarsa yang relevan tingkat nasional. bab kepabeanan tujuan tujuan tujuan dari bab ini adalah untuk (a) memastikan prediktibilitas, konsistensi dan transparansi dalam penerapan hukum kepabeanan negara negara anggota. (b) memajukan administrasi prosedur kepabeanan yang efisien dan ekonomis, dan pemeriksaan barang yang cepat, (c) menyederhanakan dan menyelaraskan prosedur prosedur dan kebiasaan kebiasaan kepabeanan sebesar mungkin, dan (d) meningkatkan kerja sama diantara lembaga lembaga kepabeanan yang berwenang. definisi untuk maksud maksud bab ini: (a) operator ekonomi resmi adalah suatu pihak yang terlibat dalam perpindahan barang internasional dalam setiap fungsi yang telah diperbaiki oleh lembaga lembaga kepabeanan yang berwenang sebagai penataan persyaratan persyaratan, penetapan dan atau pengaturan dari negara negara anggota, dengan memperhatikan standar keamanan mata rantai pasokan internasional: (b) pengawasan kepabeanan adalah kebijakan kebijakan yang diterapkan oleh lembaga lembaga kepabeanan yang berwenang untuk memastikan ketaatan terhadap hukum kepabeanan negara negara anggota, (c) prosedur kepabeanan adalah perlakuan yang diterapkan oleh lembaga lembaga kepabeanan yang berwenang dari masing masing negara anggota terhadap barang, yang tunduk pada hukum kepabeanan (d) persetujuan penilaian kepabeanan adalah persetujuan mengenai pelaksanaan vii persetujuan umum mengenai tarif dan perdagangan sebagaimana tercantum dalam lampiran dalam persetujuan wto, (e) pengembalian pembayaran adalah sejumlah bea dan pajak impor yang dibayar kembali berdasarkan prosedur pengembalian pembayaran: (f) prosedur pengembalian pembayaran adalah prosedur kepabeanan yang, saat barang barang diekspor, disediakan suatu pembayaran kembali (keseluruhan atau sebagian) yang dilakukan berkenaan dengan bea dan pajak impor yang dipungut pada barang barang, atau pada bahan bahan yang terkandung didalamnya atau digunakan dalam produksinya, (9g) deklarasi barang adalah suatu pernyataan yang dibuat dengan cara sebagaimana ditentukan oleh lembaga lembaga kepabeanan yang berwenang, oleh pihak pihak yang terkait yang menggambarkan prosedur kepabeanan yang akan diterapkan pada barang dimaksud dan melengkapi persyaratan yang diminta oleh lembaga lembaga kepabeanan yang berwenang untuk pemberlakuannya: (h) pembayaran kembali adalah pengembalian dana, secara keseluruhan atau sebagian pada barang dan pengurangan pembayaran, secara keseluruhan atau sebagian atas bea bea dan pajak pajak dimana pembayarannya belum dilakukan: keamanan adalah keamanan untuk memastikan pemenuhan dari lembaga lembaga kepabeanan yang berwenang bahwa suatu kewajiban lembaga lembaga berwenang dimaksud akan dipenuhi,dan (|) izin masuk sementara adalah prosedur prosedur kepabeanan dimana barang barang tertentu dapat dibawa masuk kedalam suatu wilayah kepabeanan dengan persyaratan dilepaskan secara keseluruhan atau sebagian dari pembayaran bea bea dan pajak pajak impor, barang barang tersebut harus diimpor untuk maksud khusus dan harus dimaksudkan untuk diekspor kembali dalam jangka waktu tertentu dan tanpa mengalami suatu perubahan kecuali karena penyusutan yang wajar dari barang itu sendiri. lingkup bab ini berlaku, sesuai dengan hukum, peraturan dan kebijakan masing masing negara anggota, untuk prosedur prosedur kepabeanan yang diterapkan pada barang barang yang diperdagangkan diantara negara negara anggota. prosedur dan pengawasan kepabeanan masing masing negara anggota wajib memastikan bahwa prosedur prosedur dan kebiasaan kebiasaan kepabeananannya dapat diprediksi, konsisten, transparan dan memfasilitasi perdagangan, termasuk dengan percepatan pemeriksaan barang. prosedur prosedur kepabeanan negara negara anggota wajib, apabila memungkinkan dan sebatas yang diijinkan oleh masing masing hukum kepabeanannya, menyesuaikan standar standar dan kebiasaan kebiasaan yang direkomendasikan oleh organisasi kepabeanan dunia dan organisasi internasional lainnya yang relevan dengan kepabeanan. lembaga lembaga kepabeanan yang berwenang dari masing masing negara anggota wajib meninjau kembali prosedur prosedur kepabeanannya dengan maksud untuk penyederhanaan fasilitasi perdagangannya. pengawasan kepabeanan wajib terbatas pada yang diperlukan untuk memastikan ketaatan pada hukum hukum kepabeanan dari negara negara anggota. dokumentasi prakedatangan negara negara anggota wajib berusaha untuk menyusun ketentuan bagi penempatan dan pendaftaran atau pengecekan deklarasi barang barang dan dokumen dokumen pendukungnya sebelum kedatangan barang barang dimaksud. pengelolaan risiko negara negara anggota wajib menggunakan pengelolaan risiko untuk menentukan kebijakan kebijakan pengawasan dengan maksud untuk memfasilitasi pemeriksaan kepabeanan dan melepaskan barang barang. penilaian kepabeanan untuk maksud maksud penentuan nilai kepabeanan atas barang barang yang diperdagangkan antara dan diantara negara negara anggota, ketentuan bagian persetujuan penilaian kepabeanan, wajib berlaku secara mutasi mutans.' negara negara anggota wajib menyelaraskan, sebesar mungkin, prosedur prosedur dan kebiasaan kebiasaan administratif dalam penilaian nilai barang untuk maksud maksud kepabeanan. penerapan teknologi informasi negara negara anggota, apabila dapat diterapkan, wajib menerapkan teknologi informasi dalam operasional kepabeanan berdasarkan standar standar yang dapat diterima secara internasional untuk percepatan pemeriksaan kepabeanan dan pelepasan barang barang. operator perekonomian resmi negara negara anggota wajib berusaha untuk membentuk program operator perekonomian resmi aeo) untuk meningkatkan kesesuaian dan efisiensi pengawasan kepabeanan yang diinformasikan. negara negara anggota wajib berusaha untuk bekerja menuju saling pengakuan terhadap aeo. untuk kamboja, persetujuan mengenai penilaian kepabeanan, sebagaimana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan protokol aksesi kerajaan kamboja pada wto, wajib berlaku secara mutasi mutans. mengakui lebih lanjut ketentuan ketentuan dari deklarasi deklarasi menteri dalam organisasi perdagangan dunia tentang kebijakan kebijakan yang berpihak bagi negara negara kurang berkembang: menyadari peran dan kontribusi penting sektor usaha dalam peningkatan perdagangan dan penanaman modal diantara negara negara anggota dan perlunya untuk meningkatkan dan memfasilitasi lebih lanjut partisipasi mereka melalui berbagai asosiasi asosiasi usaha asean dalam mewujudkan masyarakat ekonomi asean, dan mengakui peran pengaturan pengaturan perdagangan regional sebagai katalisator dalam mempercepat liberalisasi dan fasilitasi perdagangan regional dan global dan sebagai landasan pembangunan dalam program kerja sistem perdagangan multilateral: telah menyetujui sebagai berikut bab ketentuan umum tujuan tujuan dari persetujuan ini adalah untuk mencapai arus bebas barang asean sebagai salah satu dari cara cara utama untuk membentuk suatu pasar tunggal dan basis produksi guna memperdalam integrasi ekonomi kawasan menuju perwujudan aec pada tahun definisi umum untuk maksud maksud persetujuan ini, kecuali dipersyaratkan sebaliknya: (a)pembayaran kembali, pengembalian pembayaran dan keamanan keputusan keputusan mengenai tuntutan tuntutan pembayaran kembali wajib dicapai dan diberitahukan secara tertulis kepada para pihak yang bersangkutan, tanpa penundaan, dan pembayaran kembali sejumlah kelebihan pungutan wajib dilakukan sesegera mungkin setelah verifikasi dari tuntutan tuntutan tersebut. pengembalian pembayaran wajib dibayar sesegera mungkin setelah verifikasi dari tuntutan tuntutan tersebut apabila keamanan telah terpenuhi, wajib dihentikan sesegera mungkin setelah lembaga lembaga kepabeanan yang berwenang dapat menerima bahwa kewajiban kewajiban berdasarkan keamanan yang dipersyaratkan telah terpenuhi. pemeriksaan keuangan lanjutan negara negara anggota wajib membentuk dan menjalankan pemeriksaan keuangan lanjutan pca) untuk percepatan pemeriksaan kepabeanan dan peningkatan pengawasan kepabeanan. pengaturan yang lebih maju masing masing negara anggota, melalui lembaga lembaga kepabeanan yang berwenang dan atau lembaga lembaga berwenang relevan lainnya, wajib, sebesar yang diijinkan oleh masing masing hukum, peraturan dan penentuan administratifnya, memberikan pengaturan yang lebih maju secara tertulis pada penerapan dari suatu pihak sebagaimana digambarkan pada (a) dari ini, sehubungan dengan klasifikasi tarif, pertanyaan pertanyaan yang timbul dari pemberlakuan prinsip prinsip dari persetujuan penilaian kepabeanan dan atau asal barang. apabila tersedia, masing masing negara anggota wajib menerapkan atau mempertahankan prosedur prosedur yang lebih maju, yang wajib: (a) memberikan importir wilayahnya atau eksportir atau produsen wilayah negara anggota lainnya yang dapat berlaku untuk suatu pengaturan yang lebih maju sebelum important barang barang yang dipertanyakan: (b) mensyaratkan pemohon untuk suatu pengaturan yang lebih maju memberikan rincian gambaran dari barang barang dan semua informasi yang diperlukan untuk proses pemberlakuan pengaturan yang lebih maju, (c) mensyaratkan bahwa lembaga lembaga kepabeanan dapat, setiap saat selama pelaksanaan evaluasi mengenai suatu pemberlakuan pengaturan yang lebih maju, permintaan kepada pemohon untuk memberikan informasi tambahan dalam jangka waktu tertentu, (d) mensyaratkan bahwa setiap pengaturan yang lebih maju didasarkan pada fakta fakta dan keadaan keadaan sebagaimana dipaparkan oleh pemohon dimaksud, dan setiap informasi relevan lainnya dalam kedudukannya sebagai pengambil keputusan: dan (e) mensyaratkan suatu pengaturan yang lebih maju diterbitkan bagi pemohon tersebut secara cepat, dalam jangka waktu tertentu sesuainolak permintaan permintaan untuk suatu pengaturan yang lebih maju apabila informasi tambahan yang diminta sesuai dengan (c) ini tidak diberikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. berdasarkan dan ini dan apabila tersedia, masing masing negara anggota wajib menerapkan suatu pengaturan yang lebih maju pada semua important barang yang terkena pengaturan impor yang lebih maju kedalam wilayahnya selama tiga tahun sejak tanggal pengaturan dimaksud, atau jangka waktu lainnya sebagaimana ditentukan sesuai denganmodifikasi atau mengakhiri suatu pengaturan yang lebih maju sejak ditetapkan bahwa pengaturan tersebut didasarkan pada fakta atau hukum yang salah (termasuk kesalahan manusia), informasi yang diberikan salah atau tidak akurat, terdapat perubahan dalam hukumnya yang tidak konsisten dengan persetujuan ini, atau terdapat perubahan dalam fakta materiil, atau keadaan keadaan dimana pengaturan dimaksud didasarkan. apabila suatu importir menuntut bahwa perlakuan yang diberikan pada barang yang diimpor seharusnya diatur dengan pengaturan yang lebih maju, lembaga lembaga kepabeanan yang berwenang dapat mengevaluasi apakah fakta fakta dan keadaan keadaan dari important yang dimaksud konsisten dengan fakta fakta sejak pengaturan yang lebih maju dijadikan sebagai dasar. izin masuk sementara negara negara anggota wajib memfasilitasi perpindahan barang barang berdasarkan izin masuk sementara sebesar mungkin. kerja sama kepabeanan sepanjang diizinkan oleh hukumnya, negara negara anggota dapat, yang dianggap sesuai, saling membantu bidang kepabeanan. transparansi negara negara anggota akan memfasilitasi publikasi, penyebarluasan yang tepat waktu mengenai informasi penetapan dan pengaturan, keputusan keputusan dan pengaturan pengaturan bidang kepabeanan. masing masing negara anggota wajib menerbitkan pada internet dan atau dalam bentuk cetakan semua ketentuan penetapan dan pengaturan dan setiap prosedur administratif kepabeanan yang dapat diterapkan atau dapat diberlakukan oleh administrasi kepabeanannya, kecuali prosedur prosedur penegakan hukum dan pedoman pelaksanaan internal. badan pengaduan masing masing negara anggota wajib menunjuk satu atau lebih badan pengaduan untuk menyelenggarakan penyidikan penyidikan dari pihak pihak yang berkepentingan terkait dengan masalah masalah kepabeanan, dan wajib menyediakannya pada internet dan atau dalam bentuk cetakan mengenai prosedur pelaksanaan penyidikan dimaksud. konsultasi lembaga lembaga kepabeanan yang berwenang dari negara negara anggota akan mendorong konsultasi satu sama lain berkenaan dengan isu isu kepabeanan yang berdampak pada barang barang yang diperdagangkan antara dan diantara negara negara anggota. kerahasiaan tidak satupun dalam bab ini wajib diartikan untuk mensyaratkan setiap negara anggota menyediakan atau mengijinkan akses terhadap informasi rahasia sesuai dengan bab ini mengenai pengungkapan yang dianggap akan: (a) bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana ditetapkan berdasarkan hukum, (b) bertentangan dengan setiap hukum, termasuk tetapi tidak terbatas, pada hukum yang melindungi kehidupan pribadi atau hubungan keuangan dan rekening rekening dari masing masing nasabah lembaga keuangan, (c) menghambat penegakan hukum: atau (d) mengurangi kepentingan komersial yang sah, yang dapat termasuk posisi saing dari perusahaan perusahaan tertentu, publik maupun swasta. apabila suatu negara anggota memberikan informasi negara anggota lainnya sesuai dengan bab ini dan menilai informasi tersebut sebagai rahasia, negara anggota yang menerima informasi dimaksud wajib menjaga kerahasiaan informasi tersebut, menggunakannya hanya untuk maksud maksud yang ditentukan oleh negara anggota pemberi informasi tersebut, dan tidak mengungkapkannya tanpa izin tertulis khusus dari negara anggota pemberi informasi tersebut. peninjauan kembali dan banding masing masing negara anggota wajib memastikan bahwa setiap pihak, wilayahnya, yang dirugikan oleh setiap keputusan kepabeanan yang terkait dengan persetujuan ini mempunyai akses untuk meninjau kembali secara administratif dalam kewenangan lembaga kepabeanan yang menerbitkan keputusan dimaksud berdasarkan peninjauan kembali atau, apabila dapat diberlakukan, dengan pengawasan lembaga administrasi yang lebih tinggi yang mengawasi peninjauan kembali pada administrasi dan atau hukum dari penentuan yang diambil ditingkat akhir dari peninjauan kembali secara administratif, sesuai dengan hukum negara anggota dimaksud. keputusan tingkat banding wajib diberikan kepada pemohon banding dan alasan alasan untuk keputusan dimaksud wajib disampaikan secara tertulis. peraturan pelaksanaan dan kelembagaan para direktur jenderal kepabeanan asean, dengan didukung oleh badan badan pekerja kepabeanan, wajib bertanggung jawab untuk melaksanakan ketentuan ketentuan bab ini dan setiap ketentuan lain yang relevan dengan kepabeanan dalam persetujuan ini. standar, peraturan teknis, dan prosedur penilaian kesesuaian tujuan tujuan dari bab ini adalah untuk menetapkan ketentuan ketentuan mengenai standar, peraturan teknis dan prosedur penilaian kesesuaian untuk memastikan bahwa hal tersebut tidak menciptakan hambatan hambatan yang tidak diperlukan pada perdagangan dalam pembentukan asean sebagai pasar tunggal dan basis produksi, dan pada saat yang sama memastikan bahwa tujuan tujuan yang sah dari negara negara anggota terpenuhi. istilah dan definisi istilah umum mengenai standarisasi dan penilaian kesesuaian yang digunakan dalam bab ini memiliki arti sebagaimana telah diberikan dalam definisi definisi yang tercantum dalam edisi iso iec guide dan iso iec dari organisasi internasional untuk standarisasi (iso) dan komisi elektromekanik internasional iec) yang sesuai sebagaimana dikutip dalam persetujuan kerangka kerja asean mengenai pengaturan saling pengakuan dan pengaturan pengaturan saling pengakuan sektoral asean yang relevan. ketentuan umum negara negara anggota menegaskan kembali dan berkomitmen untuk mematuhi hak dan kewajiban dalam persetujuan mengenai hambatan teknis pada perdagangan sebagaimana tercantum pada lampiran persetujuan wto. negara negara anggota wajib mengambil setiap kebijakan yang memungkinkan dan kombinasinya berikut ini untuk meredakan, apabila tidak menghapus secara keseluruhan, hambatan hambatan teknis pada perdagangan yang tidak diperlukan: (a) menyelaraskan standar standar nasional dengan standar standar dan kebiasaan kebiasaan internasional yang relevan, (b) meningkatkan saling pengakuan mengenai hasil hasil penilaian kesesuaian diantara negara negara anggota: (c) mengembangkan dan melaksanakan pengaturan pengaturan saling pengakuan sektoral asean dan mengembangkan rezim pengaturan yang diselaraskan bidang bidang yang diatur apabila dapat diterapkan: dan (d) mendorong kerja sama diantara badan badan akreditasi nasional dan lembaga lembaga kemetrologian nasional is) termasuk lembaga lembaga metrologi hukum yang relevan asean untuk memfasilitasi pelaksanaan pengaturan pengaturan saling pengakuan as) sektor sektor yang diatur dan tidak diatur. untuk memfasilitasi perpindahan bebas atas barang barang dikawasan asean, negara negara anggota wajib mengembangkan dan melaksanakan skema penandaan, apabila sesuai, untuk produk produk yang tercakup dalam rezim rezim pengaturan yang diselaraskan asean atau petunjuk petunjuknya. standar masing masing negara anggota mewajibkan lembaga lembaga standar nasional yang berwenang menerima dan mengikuti kode petunjuk pelaksanaan yang baik untuk penyiapan, penerapan dan pemberlakuan standar standar sebagaimana diatur dalam lampiran dari persetujuan mengenai hambatan teknis pada perdagangan sebagaimana tercantum dalam lampiran persetujuan wto. dalam menyelaraskan standar standar nasional, negara negara anggota wajib, sebagai pilihan pertama dan yang lebih disukai, menerapkan standar standar internasional yang relevan pada saat menyiapkan standar standar nasional yang baru atau merevisi standar standar yang ada. apabila standar standar internasional tidak tersedia, standar standar nasional wajib berlaku antara negara negara anggota. negara negara anggota didorong untuk ikut serta secara aktif dalam pengembangan standar standar internasional, khususnya disektor sektor yang memiliki potensi perdagangan untuk asean. penyelarasan standar standar nasional yang ada dan penerapan standar standar internasional kedalam standar standar nasional yang baru seharusnya didasarkan penerapan standar standar internasional sebagai standar regional atau nasional , sebagaimana tercantum dalam pedoman iso iec atau edisi terakhirnya. kapanpun modifikasi kandungan dan struktur standar internasional diperlukan, negara negara anggota wajib memastikan suatu perbandingan mudah dari kandungan kandungan dan struktur standar standar nasionalnya dengan standar standar internasional yang dirujuk dan menyediakan informasi untuk menjelaskan alasan alasan mengenai modifikasi dimaksud. negara negara anggota wajib memastikan bahwa: (a) modifikasi modifikasi kandungan standar standar internasional yang tidak disiapkan dan diterap, dan (b) modifikasi modifikasi kandungan dimaksud wajib tidak lagi membatasi daripada yang diperlukan. peraturan teknis dalam menerapkan peraturanperaturan teknis, negara negara anggota wajib memastikan bahwa: (a) peraturan peraturan tidak diterapkan dengan maksud, untuk atau berdampak, menciptakan hambatan hambatan teknis pada perdagangan: (b) peraturan peraturan didasarkan pada standar standar internasional atau nasional yang diselaraskan pada standar standar internasional, kecuali terdapat alasan alasan yang sah untuk penyimpanannya, (c) cara cara pengganti yang setidak tidaknya bersifat membatasi perdagangan untuk mencapai tujuan tujuan yang diinginkan dipertimbangkan sebelum suatu keputusan diambil mengenai penerapan peraturan teknis dimaksud: (d) penerapan standar standar yang bersifat kaku dihindari untuk memastikan bahwa hambatan hambatan pada perdagangan yang tidak perlukan tidak diperkenalkan, untuk mendorong persaingan pasar yang adil atau yang tidak menyebabkan pada pengurangan fleksibilitas usaha, dan (e) perlakuan yang diberikan pada produk produk yang diimpor dari negara negara anggita tidak kurang menguntungkan daripada yang diberikan pada produk produk yang berasal dari dalam negeri yang sejenis dan bagi produk produk sejenis yang berasal dari setiap negara anggota lainnya. negara negara anggota wajib memastikan bahwa hanya bagian bagian dari suatu standar yang mewakili persyaratan minimum untuk memenuhi tujuan tujuan yang diinginkan sebagaimana dirujuk pada peraturan peraturan teknis dimaksud. negara negara anggota wajib juga memastikan bahwa, kapanpun dapat diterapkan, penyiapan, penerapan dan pemberlakuan peraturan peraturan teknis yang ditujukan untuk memfasilitasi pelaksanaan masing masing pengaturan saling pengakuan sektoral asean. kapanpun kebutuhan peraturan peraturan teknis sangat mendesak untuk mengatasi masalah masalah yang timbul atau mengancam dalam wilayah suatu negara anggota dan tidak cukup waktu bagi negara anggota dimaksud untuk menyelaraskan dengan standar standar nasional yang relevan, negara anggota itu wajib mempertimbangkan untuk menggunakan standar standar internasional yang tepat sebagai pilihan yang pertama. negara negara anggota wajib mematuhi prosedur prosedur pemberitahuan sebagaimana diatur dalam namun demikian, dalam hal peraturan peraturan teknis berdasarkan ini, negara negara anggota lainnya wajib menyampaikan tanggapan tanggapannya apabila ada, dalam waktu enam puluh hari sejak pemberitahuan dimaksud. negara negara anggota atas permintaan, wajib memberikan kepada negara negara anggota lainnya rancangan peraturan teknis dan informasi lainnya yang berhubungan dengan penyimpangan standar standar internasional yang relevan dan prosedur penilaian penyesuaian prabayar yang berlaku. kecuali dalam keadaan mendesak, negara negara anggota wajib mengijinkan setidak tidaknya enam bulan antara publikasi peraturan peraturan teknis dimaksud dan mulai berlakunya dalam rangka memberikan waktu yang cukup bagi para produsen negara negara anggota pengekspor untuk menerapkan pada produk produknya atau metode metode produksi untuk persyaratan negara negara anggota pengimpor. prosedur penilaian kesesuaian negara negara anggota wajib memastikan bahwa prosedur prosedur penilaian kesesuaian yang tidak disiapkan, diterapkan atau diberlaku dan prosedur prosedur penilaian kesesuaian yang harus dipatuhi oleh para pemasok produk produk yang berasal dari wilayah negara negara anggota lainnya yang tidak lebih ketat daripada yang diberikan kepada para pemasok produk produk yang berasal dari dalam negeri yang sejenis. negara negara anggota wajib menerapkan prosedur prosedur penilaian kesesuaian yang konsisten dengan standar standar dan kebiasaan kebiasaan internasional dan dimanapun prosedur prosedur dimaksud tidak dapat dicapai karena perbedaan perbedaan tujuan tujuan yang sah, perbedaan perbedaan mengenai prosedur prosedur penilaian kesesuaian dimaksud wajib meminimalisasi sejauh mungkin.: (b) lembaga kepabeanan adalah lembaga lembaga berwenang yang bertanggungjawab berdasarkan hukum suatu negara anggota untuk pengaturan hukum hukum kepabeanan. (c) bea kepabeanan adalah setiap bea atau bea impor dan suatu pungutan dalam segala bentuk yang dikenakan berkaitan dengan important atas barang, tetapi tidak termasuk setiap: (i) pungutan yang setara dengan pajak internal yang dibebankan secara konsisten sesuai dengan ketentuan ketentuan dari iii dari gate sehubungan dengan barang barang domestik sejenis atau sehubungan dengan barang barang dari impor yang telah fabrikasi atau diproduksi secara keseluruhan atau sebagian: (|) bea anti dumping atau bea imbalan yang diberlakukan konsisten dengan ketentuan gate persetujuan mengenai pelaksanaan dari gate dan persetujuan mengenai subsidi dan tindakan tindakan balasan dalam lampiran dalam persetujuan wto, atau (ii) ongkos atau setiap pungutan yang setara dengan biaya jasa yang diberikan. kk) hukum kepabeanan adalah peraturan perundang undangan yang diatur dan diberlakukan oleh lembaga lembaga kepabeanan dari masing masing negara anggota berkenaan dengan important, eksplorasi, transit, pemindahan pengapalan, dan penyimpanan barang barang yang terkait dengan bea bea kepabeanan, dan pajak pajak lain, atau untuk pelarangan, pembatasan pembatasan, dan pengontrolan sejenis yang terkait dengan perpindahan barang barang yang dikontrol melalui perbatasan wilayah kepabeanan masing masing negara anggota: negara negara anggota wajib mengembangkan dan melaksanakan pengaturan saling pengakuan sektoral asean bidang bidang yang terkait, apabila sesuai, sesuai dengan ketentuan ketentuan dari persetujuan kerangka kerja asean mengenai pengaturan saling pengakuan. negara negara anggota wajib menerima hasil hasil penilaian kesesuaian yang dihasilkan oleh badan badan penilai kesesuaian yang ditunjuk oleh negara negara anggota lainnya sesuai dengan ketentuan ketentuan persetujuan kerangka kerja asean mengenai pengaturan saling pengakuan dan ketentuan ketentuan dari masing masing pengaturan saling pengakuan sektoral asean semua bidang yang diatur. negara negara anggota wajib membentuk kerja sama diantara badan badan akreditasi nasional dan lembaga lembaga kemetrologian nasional mls), termasuk metrologi hukum asean untuk memfasilitasi pelaksanaan mra sektor sektor yang diatur dan tidak diatur. pengecekan pasca pasar negara negara anggota wajib menyusun sistem pengecekan pasca pasar untuk melengkapi pelaksanaan pengaturan saling pengakuan sektoral asean dan rezim pengaturan yang diselaraskan asean dan atau petunjuk petunjuknya. lembaga berwenang yang relevan yang melaksanakan sistem pengecekan pasca pasar negara negara anggota wajib mengambil tindakan tindakan yang diperlukan untuk memastikan kesesuaian produk produk yang ditempatkan pasar dengan pengaturan pengaturan saling pengakuan sektoral asean dan dan rezim pengaturan yang diselaraskan asean dan atau petunjuk petunjuknya yang berlaku. negara negara anggota seharusnya memastikan bahwa hukum dan prasarana teknis yang diperlukan yang ada mendukung sistem pengecekan pasca pasar. efektifitas sistem pengecekan pasca pasar wajib ditingkatkan lebih lanjut melalui pembentukan sistem peringatan diantara negara negara anggota. pelaksanaan negara negara anggota wajib mengambil semua kebijakan yang diperlukan untuk memastikan pelaksanaan semua pengaturan pengaturan saling pengakuan sektoral asean, rezim pengaturan yang diselaraskan asean dan ketentuan ketentuan yang relevan dari persetujuan ini dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam perjanjian dimaksud dan untuk memastikan penataan dengan persyaratan persyaratan penyelarasan dimaksud. instrumen instrumen berikut, dan setiap instrumen yang akan datang yang disepakati oleh negara negara anggota untuk melaksanakan ketentuan ketentuan persetujuan ini, wajib merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari persetujuan ini: (a) pengaturan pengaturan saling pengakuan sektoral asean, (b) pengaturan saling pengakuan sektoral asean untuk perlengkapan elektrik dan elektronik, (c) persetujuan mengenai rezim pengaturan perlengkapan elektrik dan elektronik yang diselaraskan asean (eee): dan (d) persetujuan mengenai skema pengaturan kosmetik yang diselaraskan asean. komite konsultatif asean untuk standar dan mutu acts@a) wajib bertanggung jawab untuk: (a) mengidentifikasi dan mengusulkan mra sektoral, (bp) memantau pelaksanaan efektif terhadap ketentuan ketentuan yang relevan dari persetujuan ini berkenaan dengan standar, peraturan teknis dan prosedur penilaian kesesuaian: (c) memberikan dukungan kepada masing masing komite sektoral bersama apabila diperlukan: dan (d) berkolaborasi dengan sekretariat asean untuk memberikan umpan balik secara rutin mengenai pelaksanaan persetujuan ini. acts@ wajib memberikan dukungan dan berkerja sama berdasarkan persetujuan perdagangan bebas asean yang relevan (ft as) dengan mitra mitra wicara, termasuk program pengembangan sumber daya manusia dan program penguatan kelembagaan untuk bab bab standar, peraturan teknis dan prosedur prosedur penilaian kesesuaian dalam asean dimaksud. acts@a wajib mengambil tindakan tindakan yang diperlukan untuk memastikan pelaksanaan efektif dari pengaturan pengaturan saling pengakuan sektoral asean, rezim pengaturan yang diselaraskan asean. bab kebijakan sanitasi dan phytosanitary tujuan tujuan tujuan dari bab ini adalah untuk: (a) memfasilitasi perdagangan antara dan diantara negara negara anggota seraya melindungi kehidupan dan kesehatan manusia, hewan atau tumbuhan masing masing negara anggota, (b) menyediakan suatu kerangka kerja dan pedoman pedoman mengenai persyaratan persyaratan penerapan kebijakan kebijakan sanitasi dan phytosanitary antara negara negara anggota, terutama untuk mencapai komitmen komitmen sebagaimana tercantum dalam cetak biru masyarakat ekonomi asean: (c) memperkuat kerja sama diantara negara negara anggota dalam melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan atau tumbuhan: dan (d) memfasilitasi dan memperkuat pelaksanaan bab ini sesuai dengan prinsip prinsip dan disiplin disiplin dalam persetujuan mengenai penerapan kebijakan kebijakan sanitasi dan phyosanitary sebagaimana tercantum dalam lampiran pada persetujuan wto dan persetujuan ini. definisi untuk maksud maksud bab ini (a) standar, pedoman dan rekomendasi internasional wajib memiliki arti yang sama sebagaimana tercantum dalam lampiran pada persetujuan sps, (b) kebijakan sanitasi atau phytosanitary wajib memiliki arti yang sama sebagaimana tercantum dalam lampiran pada persetujuan sps, dan (c) persetujuan sps adalah persetujuan mengenai penerapan kebijakan sanitasi dan phytosanitary dalam lampiran pada persetujuan wto. ketentuan dan kewajiban umum ketentuan ketentuan bab ini berlaku untuk semua kebijakan sanitasi dan phytosanitary dari suatu negara anggota. negara anggota menegaskan hak dan kewajibannya satu sama lain berdasarkan persetujuan sps. masing masing negara anggota berkomitmen untuk menerapkan prinsip prinsip dalam persetujuan sps dalam pengembangan, penerapan atau pengakuan setiap kebijakan sanitasi atau, seraya melindungi kehidupan dan kesehatan manusia, hewan atau tumbuh tumbuhan masing masing negara anggota. dalam pelaksanaan kebijakan sanitasi atau phytosanitary nya, negara negara anggota sepakat untuk dipandu, apabila dapat diterapkan, dengan standar, pedoman dan rekomendasi internasional yang relevan yang dikembangkan oleh organisasi organisasi internasional seperti, the codex alimentarius commission codex), organisasi kesehatan hewan dunia oie), konvensi perlindungan tanaman internasional ipc) dan asean. negara negara anggota dengan ini sepakat bahwa hukum, peraturan, dan prosedur penerapan kebijakan sps masing masing wilayahnya wajib tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari persetujuan ini. negara negara anggota dengan ini sepakat untuk memastikan bahwa masing masing hukum, peraturan, dan prosedur sanitasi dan phytosanitary nasionalnya, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang siap tersedia dan dapat diakses bagi setiap negara anggota yang berkepentingan. setiap perubahan pada hukum, peraturan, dan prosedur sanitasi dan phytosanitary nasional wajib tunduk pada pengaturan pelaksanaan dan kelembagaan untuk pelaksanaan efektif bab ini, komite asean mengenai kebijakan sanitasi dan phytosanitary ac sps) wajib dibentuk untuk menyelenggarakan sidang sidang komite setidak tidaknya sekali dalam setahun diantara negara negara anggota. fungsi dari ac sps wajib untuk (a) memfasilitasi pertukaran informasi mengenai hal hal dimaksud dalam kejadian sanitasi dan phytosanitary yang timbul negara negara anggota dan negara negara bukan anggota, dan mengubah atau memperkenalkan peraturan dan standar yang terkait dengan sanitasi dan phytosanitary negara negara anggota,, (b) memfasilitasi kerja sama bidang kebijakan sanitasi dan phytosanitary termasuk pengembangan sumber daya manusia, bantuan teknis, dan pertukaran para ahli, sesuai dengan ketersediaan dana dan peraturan perundang undangan yang berlaku masing masing negara anggota: (c) berusaha untuk menyelesaikan masalah masalah sanitasi dan. ac sps dapat membentuk gugus tugas hoc untuk melakukan konsultasi berbasis ilmiah untuk mengindentifikasi dan menyelesaikan isu isu khusus yang mungkin timbul dari penerapan kebijakan kebijakan sanitasi atau phytosanitary, dan (d) menyampaikan laporan laporan rutin mengenai perkembangan dan rekomendasi rekomendasi dalam pelaksanaan bab ini kepada dewan aft melalui seok untuk tindakan lebih lanjut. masing masing negara anggota wajib menunjuk kontak penghubung untuk komunikasi dan kerja sama yang efektif. daftar dari masing masing kontak penghubung yang ditunjuk, terlihat dalam lampiran masing masing negara anggota wajib memastikan informasi dalam lampiran dimutakhirkan. pemberitahuan dalam situasi darurat masing masing negara anggota mengakui nilai pertukaran informasi, terutama dalam situasi darurat mengenai krisis keamanan pangan, pencegahan, pengendalian hama dan atau wabah penyakit dan kebijakan kebijakan sanitasi atau phytosanitary. negara negara anggota wajib dengan segera memberitahukan kepada semua kontak penghubung dan sekretariat asean apabila situasi berikut ini muncul: (a) dalam hal terjadi krisis keamanan pangan, hama atau wabah penyakit, dan (b) kebijakan kebijakan sanitasi atau phytosanitary tambahan yang bertentangan atau mempengaruhi ekspor dari negara negara anggota lainnya yang dianggap perlu untuk melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan atau tumbuh tumbuhan dari negara anggota pengimpor. negara anggota pengekspor seharusnya, sejauh mungkin, berusaha menyediakan informasi kepada negara anggota pengimpor apabila negara anggota pengekspor mengidentifikasi bahwa suatu pengiriman ekspor yang mungkin terkait dengan suatu risiko sanitasi atau phytosanitary yang signifikan telah diekspor. kesetaraan masing masing negara anggota wajib mengusulkan dan memperkuat lebih lanjut kerja sama kesetaraandan diantara negara negara anggota. untuk memfasilitasi perdagangan, negara negara anggota dapat mengembangkan pengaturan pengaturan yang setara dan merekomendasikan keputusan keputusan yang setara, terutama yang sesuai dengan persetujuan sps dan dengan pedoman sebagaimana diatur oleh badan badan yang menetapkan standar internasional dan regional yang relevan seperti codex, oie, ipc dan asean serta melalui komite mengenai kebijakan sanitasi dan phytosanitary yang dibentuk sesuai dengan dari persetujuan sps. masing masing negara anggota wajib, atas permintaan, mengadakan konsultasi dengan tujuan untuk mencapai pengaturan pengaturan pengakuan bilateral dan atau regional yang setara dengan kebijakan kebijakan sanitasi atau phytosanitary tertentu. kerja sama masing masing negara anggota wajib menggali peluang peluang untuk kerja sama, bantuan teknis, kolaborasi dan pertukaran informasi lebih lanjut dengan negara negara anggota lainnya mengenai masalah masalah sanitasi dan phytosanitary yang merupakan kepentingan bersama yang konsisten dengan tujuan tujuan bab ini dan komitmen komitmen sebagaimana tercantum dalam cetak biru masyarakat ekonomi asean: negara negara anggota wajib memperkuat lebih lanjut kerja sama untuk pengendalian dan pemberantasan hama dan wabah penyakit, dan kasus kasus darurat lainnya yang terkait dengan kebijakan kebijakan sanitasi atau phytosanitary serta membantu negara negara anggota lainnya untuk mematuhi persyaratan sps. dalam melaksanakan ketentuan ketentuan dari ini, negara negara anggota wajib mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan kegiatannya yang dilakukan dalam konteks regional dan multilateral, dengan tujuan untuk menghindari duplikasi yang tidak perlu dan memaksimalkan efisiensi upaya upaya negara negara anggota dalam bidang ini. setiap dua negara anggota, dengan kesepakatan bersama, dapat bekerja sama dalam mengadaptasi keadaan keadaan regional termasuk konsep kawasan bebas hama dan penyakit serta kawasan relatif rendah hama dan penyakit,negara negara anggota. bab kebijakan pemulihan perdagangan kebijakan pengamanan masing masing negara anggota yang merupakan anggota wto tetap mempunyai hak dan kewajibannya berdasarkan xix gate dan persetujuan mengenai pengamanan atau persetujuan mengenai pertanian. anti dumping dan bea imbalan negara negara anggota menegaskan hak dan kewajibannya satu sama lain terkait dengan penerapan anti dumping berdasarkan gate dan persetujuan mengenai pelaksanaan dari persetujuan umum mengenai tarif dan perdagangan sebagaimana tercantum pada lampiran dari persetujuan wto. negara negara anggota menegaskan hak dan kewajibannya satu sama lain terkait dengan subsidi dan tindakan pembalasan berdasarkan xvi gate dan persetujuan mengenai subsidi dan tindakan pembalasan sebagaimana tercantum pada lampiran dari persetujuan wto. bab ketentuan kelembagaan mekanisme pemberian nasihat dan konsultatif konsultasi asean untuk menyelesaikan isu isu perdagangan dan penanaman modal act) dan badan pemantauan kesesuaian asean (acb) sebagaimana tercantum dalam deklarasi concord asean bali concord il) yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa sengketa yang mungkin timbul dari persetujuan ini. setiap negara anggota yang tidak menginginkan untuk menggunakan act acb dimaksud dapat memilih mekanisme sebagaimana diatur protokol asean mengenai mekanisme penyelesaian sengketa yang dikembangkan. penyelesaian sengketa protokol asean mengenai mekanisme penyelesaian sengketa yang dikembangkan, yang ditandatangani tanggal november valentine, laos beserta perubahan perubahannya, wajib berlaku sehubungan dengan sengketa yang timbul dari, atau setiap perbedaan antara negara negara anggota berkenaan dengan penafsiran atau penerapan persetujuan ini. pengaturan kelembagaan para menteri ekonomi asean (aem) wajib, untuk maksud maksud persetujuan ini, membentuk suatu dewan kawasan perdagangan asean (aft) yang terdiri dari satu calon setingkat menteri dari masing masing negara anggota dan sekretaris jenderal asean. dalam pelaksanaan fungsi fungsinya, dewan aft wajib juga didukung oleh sidang para pejabat ekonomi senior seok). dalam memenuhi fungsi fungsinya, seok dapat membentuk badan badan, yang sesuai, untuk membantunya seperti komite koordinasi mengenai pelaksanaan tiga (cca). seok, yang dibantu oleh cca, wajib memastikan pelaksanaan efektif dari persetujuan ini dan, wajib berkoordinasi dan didukung oleh badan badan dan komite komite teknis berdasarkan persetujuan ini. masing masing negara anggota wajib membentuk suatu unit aft nasional, yang wajib bertindak sebagai suatu pemangku kepentingan nasional untuk koordinasi pelaksanaan persetujuan ini. sekretariat asean wajib: (a) memberikan dukungan kepada aem dan dewan aft dalam mengawasi, berkoordinasi dan meninjau kembali pelaksanaan persetujuan ini serta membantu segala bidang yang terkait, dan (b) memantau dan melaporkan secara rutin kepada dewan aft mengenai kemajuan pelaksanaan persetujuan ini. bab ketentuan penutup kaitan dengan perjanjian lainnya berdasarkan dari ini, semua perjanjian ekonomi asean yang telah ada sebelum mulai berlakunya tiga wajib tetap berlaku. negara negara anggota wajib menyepakati daftar perjanjian perjanjian yang akan dicabut dalam waktu enam bulan sejak tanggal mulai berlaku dan nilai kepabeanan atas barang adalah nilai barang barang yang dimasukkan untuk pengenaan bea kepabeanan ad lorem atas barang impor, (m) hari adalah hari hari kalender, termasuk akhir pekan dan hari libur, (n) pembatasan valuta asing adalah kebijakan kebijakan yang diambil oleh negara negara anggota dalam bentuk pembatasan dan prosedur prosedur pengaturan lainnya terhadap valuta asing yang berdampak membatasi perdagangan: gate adalah persetujuan umum mengenai tarif dan perdagangan termasuk catatan catatan dan ketentuan ketentuan tambahan, sebagai tercantum dalam lampiran persetujuan wto: (p) sistem yang harmonisasi atau adalah uraian barang dan sistem pengkodean yang harmonisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran konvensi internasional tentang uraian barang dan sistem pengkodean yang harmonisasi, termasuk setiap perubahan dan dilaksanakan oleh negara negara anggota sesuai dengan hukumnya masing masing: men adalah perlakuan yang sama dalam wto, hambatan non tarif adalah kebijakan kebijakan selain tarif yang melarang atau membatasi impor atau ekspor barang secara efektif diantara negara negara anggota: ss) barang asal adalah barang yang digolongkan berasal dari suatu negara anggota sesuai dengan ketentuan pada bab (t) perlakuan tarif preferensial adalah konsesi konsesi tarif yang diberikan untuk barang asal sebagaimana dicerminkan dengan tingkat tarif yang berlaku berdasarkan persetujuan ini: uu) pembatasan kuantitatif adalah kebijakan kebijakan yang dimaksudkan untuk melarang atau membatasi kuantitas perdagangan dengan negara negara anggota lainnya, baik yang dilakukan secara efektif melalui kuota, perijinan atau kebijakan kebijakan lainnya yang akibatnya setara, daftar dimaksud wajib terlampirdalam hal terjadi ketidakkonsistenan antara persetujuan ini dan setiap perjanjian ekonomi asean yang tidak dicabut berdasarkan ini, persetujuan ini yang wajib berlaku. perjanjian internasional yang diubah atau pengganti apabila setiap perjanjian internasional atau setiap ketentuan yang dirujuk didalamnya, atau yang dimasukan kedalam persetujuan ini, dan perjanjian atau ketentuan yang diubah dimaksud, negara negara anggota wajib berkonsultasi apakah diperlukan untuk mengubah persetujuan ini, kecuali persetujuan ini mengatur sebaliknya. lampiran, sublampiran, dan instrumen yang akan datang lampiran dan sublampiran pada persetujuan ini wajib merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari persetujuan ini. negara negara anggota dapat menerapkan kedalam instrumen instrumen hukumnya masa yang akan datang sesuai dengan ketentuan ketentuan persetujuan ini. sejak masing masing instrumen hukum dimaksud mulai berlaku, instrumen hukum dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari persetujuan ini. perubahan ketentuan ketentuan pada persetujuan ini dapat dimodifikasi melalui perubahan perubahan atas kesepakatan bersama secara tertulis oleh negara negara anggota. meskipun telah diatur pada dari ini, lampiran lampiran dan sub sublampiran pada persetujuan ini dapat dimodifikasi melalui perubahan perubahan yang disahkan oleh dewan aft. perubahan perubahan dimaksudninjauan kembali dewan aft atau wakil wakil yang ditunjuknya wajib bersidang dalam satu tahun sejak tanggal mulai berlakunya persetujuan ini dan kemudian setiap dua tahun atau sebaliknya yang sesuai untuk meninjau kembali persetujuan ini untuk maksud memenuhi tujuan dari persetujuan ini. mulai berlaku persetujuan ini wajib ditandatangani oleh para menteri ekonomi asean. persetujuan ini wajib mulai berlaku, setelah semua negara anggota telah memberitahukan atau, apabila perlu menyampaikan instrumen instrumen pengesahan kepada sekretaris jenderal asean sejak penyelesaian prosedur internalnya, yang wajib tidak lebih dari seratus delapan puluh hari setelah penandatangan persetujuan ini. sekretaris jenderal asean wajib dengan segera memberitahu kepada semua negara anggota mengenai pemberitahuan atau penyampaian dari masing masing instrumen pengesahan sebagaimana dirujuk pada dari ini. pensyaratan tidak ada pensyaratan yang dapat dibuat berkenaan dengan setiap ketentuan dari persetujuan ini. lembaga penyimpan persetujuan ini wajib disimpan oleh sekretaris jenderal asean yang wajib dengan segera menerbitkan suatu salinan naskah resmi daripadanya kepada masing masing negara anggota. sebagai bukti, yang bertandatangan diperdagangan barang asean. dibuat cha am, thailand, tanggal dua puluh enam februari dua ribu sembilan, dalam satu salinan asli, dalam bahasa inggris. untuk brunei darussalam: ttd lim jock seng wakil menteri luar negeri dan perdagangan untuk kerajaan kamboja ttd cham prasina menteri senior dan menteri perdagangan untuk republik indonesia ttd mari eka pangestu menteri perdagangan untuk republik demokratik rakyat laos ttd nam viyaketh menteri perindustrian dan perdagangan untuk malaysia ttd muhyiddin bin mohammad yassin menteri perdagangan internasional dan perindustrian untuk uni myanmar ttd soe tha menteri perencanaan nasional dan pembangunan ekonomi untuk republik filipina ttd peter familia menteri perdagangan dan industri untuk republik singapura ttd lim hng kiang menteri perdagangan dan perindustrian untuk kerajaan thailand ttd portia narasi menteri perdagangan untuk republik sosialis vietnam ttd huy hoang menteri perindustrian dan perdagangan lampiran daftar tindakan yang dapat dilaporkan tarif kuota biaya tambahan pembatasan kuantitatif lain lain tindakan non tarif penilaian bea cukai aturan negara asal standarisasi, peraturan teknis dan prosedur penilaian kesesuaian tindakan tindakan kebersihan dan phytosanitary sps) pajak pajak ekspor prosedur pemberian ijin (ekspor dan impor) kontrol valas yang berkaitan dengan ekspor dan impor pemberlakuan sistem tarif asean yang disesuaikan diluar tingkatan digit untuk tujuan tarif termasuk kebijakan kebijakan administratif dan persyaratan persyaratan yang membatasi perdagangan: persetujuan ini atau tiga adalah persetujuan perdagangan barang asean: (w) wto adalah organisasi perdagangan dunia,dan xx)tanggal april dan persetujuan persetujuan lainnya yang telah dirundingkan berdasarkan persetujuan ini. dalam persetujuan ini, semua kata tunggal wajib diartikan jamak dan semua kata jamak wajib diartikan tunggal, kecuali digambarkan sebaliknya dalam konteks tersebut. klasifikasi barang untuk maksud maksud persetujuan ini, klasifikasi pada barang dalam perdagangan antara dan antara negara negara anggota wajib sesuai dengan nomenklatur tarif asean yang harmonisasi ahn) seperti tertuang dalam protokol pengaturan pelaksanaan nomenklatur tarif asean yang diharmonisasikan yang ditandatangani pada agustus dan setiap perubahan dari padanya. cakupan produk persetujuan ini wajib berlaku untuk semua produk berdasarkan nomenklatur tarif asean yang harmonisasi ahn). perlakuan yang sama berkaitan dengan bea impor, setelah persetujuan ini mulai berlaku, apabila suatu negara anggota melakukan setiap persetujuan dengan suatu negara bukan anggota dimana komitmen komitmen yang disepakati lebih menguntungkan daripada yang diberikan berdasarkan persetujuan ini, negara negara anggota lainnya berhak meminta untuk dilakukan perundingan dengan negara anggota tersebut untuk dimasukkan kedalam persetujuan ini perlakuan yang tidak kurang menguntungkan daripada yang diberikan berdasarkan persetujuan tersebut. keputusan untuk memperluas preferensi tarif dimaksud adalah bersifat sepihak. perluasan preferensi tarif dimaksud wajib diberikan kepada semua negara anggota. perlakuan nasional atas perpajakan dan peraturan internal masing masing negara anggota wajib memberikan perlakuan nasional atas barang barang dari negara negara anggota lainnya sesuai dengan iii gate untuk tujuan ini, iii gate dimasukkan kedalam dan wajib merupakan bagian dari persetujuan ini, secara mutasi mutans. biaya dan pungutan terkait dengan important dan eksplorasi masing masing negara anggota wajib memastikan, sesuai dengan riil1 gate bahwa semua biaya dan pungutan jenis apapun (selain bea ekspor dan atau impor, pungutan pungutan yang setara dengan biaya pajak internal atau pungutan internal lainnya yang diberlakukan secara konsisten dengan iii. gate dan bea anti dumping dan bea imbalan) yang dikenakan pada atau berkenaan dengan impor atau ekspor yang dibatasi sejumlah kurang lebih biaya jasa yang diberikan dan tidak menggambarkan suatu proteksi tidak langsung terhadap barang domestik atau perpajakan atas impor atau ekspor untuk maksud fiskal. masing masing negara anggota wajib dengan segera mengumumkan rincian biaya dan pungutan pungutan berkenaan dengan important atau eksplorasi, dan wajib menyediakan informasi dimaksud internet. |
mea presiden republik indonesia peraturberlakukan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil yang disusul dengan pelaksanaan operasi terpadu, kondisi keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat,penyelenggaraan pemerintah serta kehidupan sosial ekonomi provinsi nanggroe aceh darussalam semakin, dan operasi pemulihan keamanan yang dilaksanakan selama enam bulan keadaan darurat sipil, meskipun telah menunjukan perbaikan namun, bahwa untuk memelihara momentum perbaikan keadaan yang telah dicapai serta sejalan dengan aspirasi masyarakat aceh untuk memperpanjang darurat sipil dan telah mempertimbangkan dengan . ca, pad na7 presiden republik indonesia dengan seksama pandangan dan dukungan yang disampaikan dalam rapat konsultasi antara pemerintah dengan pimpinan dewan perwakilan rakyat, pimpinan fraksi fraksi dan pimpinan komisi dewan pewakilan rakyat tanggal november dipandang perlu menyatakdengan peraturan presiden,',imbalm. keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil,,, tap, presiden republik indonesia keanggotaan badan pelaksana harian penguasa darurat sipil pusat disempurnakan menjadi ketua menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan,: menteri luar negeri, menteri pertahanan, menteri sosial: menteri hukum dan hak asasi manusia: menteri kesehatan, menteri pendidikan nasional: menteri pekerjaan umum: menteri agama, menteri perhubungan:: menteri kelautan dan perikanan: menteri pertanian: menteri kehutanan, menteri tenaga kerja dan transmigrasi: menteri negara koperasi dan usaha kecil dan menengah: menteri. mulan ny) presiden republik indonesia mentri negara komunikasi dan informasi: panglima tentara nasional indonesia, indonesia, jaksa agung republik indonesia, kepala badan intelijen negara: sekretaris menteri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan. keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil propinsi nanggroe aceh darussalam,dievaluasi setiap bulan. selama keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil provinsi nanggroe aceh darussalam berlangsung dilakukan upaya upaya untuk mencapai penyelesaian yang lebih adil dan bermartabat. . ts) presiden republik indonesia selama proses hukum oleh komisi pemberantasan tindak pidana korupsi terhadap gubernur provinsi nanggroe aceh darussalam masih berlangsung, pelaksanaan tugas dan kewenangan sehari hari gubernur nanggroe aceh darussalam selaku penguasa darurat sipil daerah provinsi nanggroe aceh darussalam dilaksanakan mentri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan selaku ketua badan pelaksanaan harian penguasa darurat sipil pusat yang dalam pelaksanaannya dapat menugaskan salah seorang anggota penguasa darurat sipil daerah provinsi nanggroe aeh darussalam. dengan ditetapkannya peraturan presiden ini maka seluruh kebijakan mengenai pelaksanaan operasi terpadu dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil provinsi nanggroe aceh darussalam dinyatakan tetap berlangsung yang pelaksanaannya memperhatikan perkembangan kemajuan yang telah dicapai selama berlakunya keputusan presiden nomor tahun peraturperaturan presiden tersendiri. agar . agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan presiden mul. lan aatiga kali diubah terakhir dengan peraturan pemerintah nomor tahun . wat presiden republik indo kesia (l). lan presiden republik indonesia pejabat sebagaimana dimaksud pada dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat bawahannya untuk menyesuaikan gaji pokok tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. hakim yang pada saatyan pan na,, kpo presiden republik indonesia peraturan presiden republik indonesiabantuan dan fasilitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemiin wat paak presiden republik indonesia memutuskan menetapkan: peraturan presiden tentang bantuan dan fasilitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun babi ketentuan umum dalam peraturan presidenanitia . kun mma presiden republik indonesia panitia pemilihan kecamatan, selanjutnya disebut ppkdesa atau nama lain kelurahanbab bantuan dan fasilitas pemerintah daerah memberikan bantuan dan fasilitas dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemilu tahun bantuan dan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam berupa: penugasan personil, dan penyediaan sarana ruangan. penugasan personil dan penyediaan sarana ruangan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf dilaksanakan pada tingkat kecamatan dan kelurahan desa. . man presiden republik indonesia penugasan personil sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas (dua) orang pegawai negeri sipil daerah lingkungan kecamatan yang diperuntukkan sebagai staf sekretariat ppk, (empat) orang pegawai negeri sipil daerah lingkungan kelurahanempat) orang perangkat desa yang bukan pegawai negeri sipill) penugasan staf untuk ppk tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan dengan keputusan bupati walikota berdasarkan usulan camat. penugasan sekretaris dan staf untuk pps, serta staf untuk ppl tingkat kelurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan dengan keputusan bupati walikota berdasarkan usulan lurah melalui camat. penugasan sekretaris dan staf untuk pps, serta staf untuk ppl tingkat desa sebagaimana dimaksud dalam huruf berdasarkan penunjukan dari kepala desa yang ditetapkan dalam keputusan kepala desa. penetapan . pin wat presiden republik indonesia penetapan keputusan sebagaimana dimaksud pada dan selambat lambatnya (empat belas) hari kerja sejak usulan diterima. penugasan pegawai negeri sipil daerah sebagaimana dimaksud pada dan berlaku ketentuan peraturan perundang undangan kepegawaian. penugasan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada setelah berakhir jangka waktu penugasan, kembali melaksanakan tugas kantor desa. jangka waktu penugasan sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan sejak ditetapkannya peraturan presiden ini dan berakhir paling lambat pada bulan desember sekretaris kpu kabupaten kota dan kepala sekretariat bawaslu kabupaten kota melakukan koordinasi kepada bupati walikota camat lurah kepala desa dalam rangka pengusulan sebagaimana dimaksud dalam jl) tugas, fungsi, dan tata kerja staf sekretariat ppk, sekretaris pps, dan staf sekretariat pps diatur lebih lanjut dengan peraturan komisi pemilihan umum. tugas. man bad presiden republik indonesia tugas, fungsi, dan tata kerja staf sekretariat ppl diatur lebih lanjut dengan peraturan badan pengawas pemilihan umum. penyediaan sarana ruangan sebagaimana dimaksud dalam huruf berupa ruangan kerja yang dalamnya dapat didukung sarana kantor. ruangan kerja sebagaimana dimaksud pada yaitu (satu) ruangan kerja untuk sekretariat ppk, (satu) ruangan kerja untuk sekretariat pps, dan (satu) ruangan kerja untuk sekretariat ppl. penyediaan sarana sebagaimana dimaksud dalam dilakukan melalui perjanjian pinjam pakai. perjanjian pinjam pakai (satu) ruangan kerja untuk sekretariat ppk dan (satu) ruangan kerja untuk sekretariat pps tingkat kecamatan dilakukan oleh ppk atas nama kpu kabupaten kota dengan camat atas nama bupati walikota untuk sarana pemerintah kabupaten kota. perjanjian pinjam pakai (satu) ruangan kerja untuk sekretariat pps tingkat desa dilakukan oleh pps atas nama kpu kabupaten kota dengan kepala desa untuk sarana pemerintah desa.camat atas nama bupati walikota untuk sarana pemerintah kabupaten kota. perjanjian . man presiden republik indonesiakepala desa untuk sarana pemerintah desa. semua sarana pemerintah kabupaten kota dan pemerintah desa yang dipinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam wajib dikembalikan paling lambat bersamaan dengan berakhirnya masa penugasan sekretariat ppk, pps, dan ppl. bab iii pendanaan (l) honorarium staf sekretariat ppk, sekretaris pps, staf sekretariat pps, dan staf sekretariatesarnya honorarium untuk staf sekretariat ppk, sekretaris pps, dan staf sekretariat pps ditetapkan oleh komisi pemilihan umum setelah mendapatkan persetujuan menteri keuangan. besarnya honorarium untuk staf sekretariat ppl ditetapkan oleh badan pengawas pemilihan umum setelah mendapatkan persetujuan menteri keuangan. belanja operasional sekretariat ppk, pps, danab iv. man ya na, eat kpomember penghargaan kepada per nti pergerakan kebangsaan kemerdekaan presi den republik indonesia eni mbang: bahwa perlu mengadakan ketentuan ketentuan tentang pemberian pengajar gaan unj angan kepada perintis per gerakan kebangsaan ferrer dekan: bahwa diantara mereka banyak yang telah lanjut usianya dan dup dal keadaan sukar, sehingga perlu diberi jaminan yang layak: engi nat undang undang dasar republik indonesia mendengar musyawarah kali net kerja pada tanggal agustus semut usman: mnet akan peraturan presi den tent ang pengajar gaan tuna angan kepada peri nti pergerakan kebangsaan ferrer dekan. yang dimaksud dengan perintis pergerakan kebangsaan kemerdekaan dal peraturan ini ialah mereka yang men adi pem mpi pergerakan yang membangkitkan kesadaran kebangsaan ferrer dekan dan mereka yang giat dan aktif bekerja kearah itu dan oleh karenanya mendapat hukuman dari penari ntah kol oni mereka yang terus menerus menentu ang persegi ntah pen ahan sampai pada proklamasi kemerdekaan indonesia pada tanggal agustus dengan syarat, bahwa mereka kemudi tidak menentu ang republik indonesia kepada seorang perintis pergerakan kebangsaan kemerdekaan beri kan tuna angan sebagai penghargaan dari pemerintah atas asa jasanya yang berikan oleh menteri kesejahteraan sosial atas inisiatif sendi atau atas permintaan yang bersangkutan karena dup dalgenom der ah. besarnya tunjangan tersebut pada ini yang beri kan tiap bulan berjumlah sedikit dirinya tiga ratus rupa dan sebanyak banyaknya tujuh ratus lina pul rupa ah. tuna angan berikan terhitung mulai tanggal satu dan bul beri kut nya diberi hanya surat permintaan oleh instansi yang berwajib, akan tetapi sej auh j jauhnya terhitung mulai tanggal berl kunya peraturan ini. tunjangan yang telah berikan kepada seorang perintis pergerakan kebangsaan kemerdekaan dihentikan apabila kemudian menentang republik indonesia atau tuna angan t unj angan lain dari pemerintah berdasarkan peraturan peraturan yang berlaku, maka uang pensi atau tuna angan tuna angan iain tersebut perhitungan dengan uang termaksud pada peraturan ini. kepada janda atau ahli waris seorang perintis pergerakan kebangsaan kemerdekaan yang meninggal dunia diberikan tuna angan sekali gus sebanyak tiga kali uang termaksud pada peraturan ini, segala sesuatu dengan mengindahkan ketentuan termaksud pada peraturan ini. kepada janda perintis pergerakan kebangsaan kemerdekaan yang meni nggak dunia yang hidup dalam keadaan sukar dapat berikan tunjangan sebesar setengah dari jumah uang termaksud pada jo. peraturan ini selama.ia tidak kain lagi. untuk memberi kan perti abangan perti abangan kepada menteri dalam negeri dan genom daerah dan menteri kesejahteraan sosial dalam rel laksanakan ketentuan ketentuan dalam peraturan presiden ini bentuk sebuah badan pertimbangan yang terdiri dari sebanyak banyaknya tuj orang yang angkat oleh presiden atas usul menteri dalam negeri dan genom daerah dan menteri mesej ahteraan sisi segala peraturan yang bertentangan dengan peraturan presiden ini dak berl aku agi peraturan presiden ini mulai berlaku pada hari diundangkan. agar setiap orang dapat menge ahli nya mentseptember presi den republik indonesia soekarno diundangkan jakarta pada tanggal september sekretaris negara, tami penjelasan atas peraturan presi den tahan tentang member penghargaan tunjangan kepada per nti pergerakan kebangsaan kemerdekaan umm pemerintah republik indonesia insyaf, bahwa perjuangan kemerdekaan indonesia yang menghasilkan negara republik indonesia yang merdeka dan berdaulat, telah dipelopori oleh perintis perintis pergerakan kebangsaan yang men adi pemimpin pergerakan yang membangkitkan kesadaran kebangsaan kemerdekaan maupun (misalnya pembuangan gul dan lain lain)berikan penghargaan, bai berupa tanda tanda kehormatan maupun tuna angan uang. antaranya mereka ini yang telah lanjut usianya dan dup dal keadaan serba sukar telah mendapatkan penghargaan itu berupa jaminan hidup yang layak, yang berikan sebagai tuna angan tiap bulan berdasarkan peraturan pemerintah tahun lembaran negara yang bent pada masa undang undang dasar sementara masi berl aku. sesudah ladang undang dasar republik indonesia tahun berlaku kenal maka dibentuklah peraturan presiden ini sebagai pengganti peraturan penari ntah tersebut dengan beberapa perubahan dan tambahan. penghargaan pemerintah terhadap perintis ini dapat juga beri kan kepada mereka yang telah meninggal sebelum menerima penghargaan menurut ket ent uan ketentuan dal peraturan yang berl aku, secara anumerta (post hun) yang diberi makan kepada jandanya berdua tuna angan uang atau kepada ahli wari snya berupa surat pengajar gaan. dem ini menegaskan, bahwa yang dimaksud dengan perintis pergerakan kebangsaan kemerdekaan ial mereka yang men adi pemimpi pergerakan yang membangkitkan kesadaran kebangsaan kemerdekaan, dan au, mereka yang dengan giat dan aktif bekerja kearah itu dan oleh karenanya mendapat hukuman dari pemerintah kolonial: yang maksud dengan hukuman termasuk pula pembuangan dijual dan lain lain tempat mereka itu terus menerus menentang penari ntah pen ahan sampai pada saat proklamasi kemerdekaan republik indonesia pada tanggal agustus dengan disertai syarat, bahwa mereka kemudian dak menentu ang republik indonesia tidak dapat disangkal, bahwa semua yang telah memberi langkan kernel dekan, baiengan peraturan presiden ini pemerintah membatasi diri untuk memberikan penghargaan kepada mereka yang tersebut diatas ini saj penghargaan pemerintah tidak hanya diberikan atas inisiatif pemerintah sendiri, melainkan dapat juga berikan atas permintaan yang bersangkutan, bahkan dapat juga atas permintaan pihak ketiga yang diajukan kepada menteri kesejahteraan sosial eh dengan persatu uan yang berkepenti ngan itu sendi ri. segel menteri kesejahteraan sosial memutuskan permintaan tersebut akan dimintakan pertimbangan lebih dahulu dari menteri dalam negeri dan genom daerah dan penguasa keadaan bahaya setempat, sesuai dengan tingkatan keadaan bahaya penguasa darurat penguasa darurat militer penguasa perang daerah peraturan pemberi ntah pengganti undang undang nb . tahun tentang keadaan bahaya). tunjangan yang akan diberikan tiap bulan itu besarnya tiga ratus sampai tujuh ratus lima puluh rupiah, tergantung pada perti dibangun menteri kesejahteraan sosial setelah mendapat pertimbangan dari menteri dalam negeri dan genom daerah. permintaan permit aan yang telah akan kepada ment eri mesej ahteraan sosial berdasarkan peraturan pemerintah nb. tahun akan ditinjau kembali dan sesuai kan dengan peraturan presi den ini. sewaktu waktu pereli ntah akan penghenti kan tuna angan tersebut apabila mereka ini kemudian menentang pemerintah republik indonesia yang syah. umumnya perintis pergerakan kebangsaan kemerdekaan tidak bekerja pada pereli ntah, terutama pemerintah kol oni akan tetapi jika mereka pernah bekerja dan karenanya menerima pensi atau tunjangan lain lain, maka yang pensiun atau tunjangan lain lain itu perhitungan dengan uang penghargaan yang dimaksud dalam peraturan presi den ini jika seorang perintis pergerakan kebangsaan kemerdekaan eni nggak dunia, maka kepada jandanya berikan tuna angan satu kali sebanyak tiga kali tuna angan tersebut dalam yo. bil amran pada waktu meni nggak perintis pergerakan kebangsaan kemerdekaan dak ada jandanya, maka tunjangan sekaligus sebanyak diakali tuna angan beri kan kepada ahli wari snya. dengan ahli waris ini dimaksudkan: anak atau cucunya atau saudaranya, yang mengurus penguburan perintis yang maksud. jika janda tersebut hidup dalam keadaan sukar, maka selama dak bersuami lagi dapat berikan tuna angan setengah tuna angan tersebut tiap bul annya. dengan penambahan anggota badan pertimbangan dari orang peraturan pemerintah tahun menjadi orang, maksudkan agar penelitian perintis kebangsaan kemerdekaan dapat dil lakukan lebih seksama agi dengan adanya peraturan presi den ini maka peraturan pemerintah tahun lembaran negara yang memuat materi yang sana, dak berl aku agi cukup jelaspresiden republik indonesia, menimbang: bahwa dianggap perlu untuk menetapkan ketentuan ketentuan tentang: tugas kewajiban dan lapangan pekerjaan dokumentasi dan perpustakaan dalam lingkungan pemerintah: keseragaman dalam sistem, metodis dan teknik dokumentasi dan perpustakaan serta keseragaman dalam istilah istilah yang bersangkutan. mengingat: undang undang dasar.. bab li. tentang dokumentasi yang dimaksudkan dengan dokumentasi" dalam peraturan presiden ini ialah dokumentasi pustaka. tugas kewajiban dokumentasi ialah menyediakan keterangan keterangan dalam bentuk dokumen baru tentang pengetahuan dalam arti kata tersebut. dalam tiap tiap departemen, jawatan dan badan pemerintah lainnya tugas kewajiban dokumentasi sebagai dimaksudkan pada diatas ini dibatasi hingga hanya meliputi pengetahuan pengetahuan yang semata mata diperlukan untuk menyelenggarakan tugas kewajiban dan pekerjaan departemen: jawatan dan badan pemerintah lainnya yang bersangkutan. dokumentasi menjalankan pekerjaan pekerjaan sebagai berikut: menyediakan keterangan keterangan yang dikutip, disadur, diterjemahkan, disaring, fotokopi atau direkam dari segala dokumen pustaka, memberitahukan perihal tersedianya keterangan keterangan itu: cc. atas permintaan menyusun suatu dokumen baru sebagai lanjutan dari pada usaha dimaksudkan pada huruf dalam masing masing departemen, jawatan dan badan pemerintah lainnya tugas kewajiban dan pekerjaan dokumentasi sebagai dimaksudkan dalam dan dijalankan oleh suatu bagian dokumentasi. tingkat bagian dokumentasidokumentasi sebagai dimaksudkan pada dipimpin oleh seorang ahli dokumentasi. sistem, metodis dan teknik dokumentasidokumentasi segala keterangan sebagai hasil kerja dokumentasi sebagai dimaksudkan dalam huruf dapat diberikan kepada fihak luar dengan dipungut pembayaran yang besarnya akan ditetapkan lebih lanjut oleh menteri pertama. bab ii. tentang perpustakaan. tugas kewajiban perpustakaan ialah mengumpulkan, menyusun dan memelihara buku buku dan dokumen dokumen pustaka dengan maksud untuk menyediakannya bagi keperluan pengetahuan, penyelidikan, pengajaran dan keperluan keperluan lain yang sejenis. bahan bahan perpustakaan sebagai dimaksudkan pada diperoleh dengan jalan membeli dan menukar, begitu pula dengan jalan mengusahakan untuk mendapatkannya dengan cuma cuma dari manapun dan dari siapapun juga. dalam masing masing departemen, jawatan dan badan pemerintah lainnya dapat diadakan bagian perpustakaan, dengan tugas: melaksanakan usaha usaha yang dimaksudkan dalam yang khusus berhubungan dengan tugas kewajiban dan lapangan pekerjaan departemen, jawatan dan badan pemerintah lain yang bersangkutan dan untuk digunakan bagi keperluan dalam lingkungan dinasnya sendiri: mengumpulkan semua jenis penerbitan dinas masing masing: cc. menyelenggarakan kerja sama dan tukar menukar yang bersifat antar perpustakaan: mengadakan hubungan dan kerja sama dengan siapapun juga untuk keperluan penyempurnaan perpustakaan. tingkatperpustakaan sebagai dimaksudkan pada dipimpin oleh seorang ahli perpustakaan. sistem, metodis dan teknik perpustakaanperpustakaan. bahan bahan perpustakaan dapat dipinjamkan kepada pihak luar dengan dipungut pembayaran biaya yang besarnya akan ditetapkan lebih lanjut oleh menteri pertama. bab iii tentang pusat dokumentasi dan perpustakaan. bilamana dianggap perlu, maka bagian dokumentasi dan bagian perpustakaan dapat digabungkan menjadi satu bagian dokumentasi dan perpustakaan yang dipimpin oleh seorang ahli dokumentasi atau seorang ahli perpustakaan ataupun oleh seorang yang ahli dalam salah satu bidang itu. tingkat bagian dokumentasi dandidalam hal dalam jawatan jawatan dan badan pemerintah lain yang ada dalam lingkungan kekuasaan sesuatu departemen diadakan bagian dokumentasi sebagai dimaksudkan dalam dan bagian perpustakaan sebagai dimaksudkan dalam ataupun diadakan bagian dokumentasi dan perpustakaan sebagai dimaksudkan dalam maka dalam departemen yang bersangkutan diadakan pusat dokumentasi dan perpustakaan yang dipimpin oleh seorang alih dokumentasi atau seorang ahli perpustakaan atapun oleh seorang ahli dalam salah satu bidang 1tu. tingkat pusat dokumentasi dan perpustakaan dalam organisasi departemen ditetapkan oleh menteri yang bersangkutan. kepala pusat dokumentasi dan perpustakaan bertanggung jawab atas terselenggaranya dokumentasi dan perpustakaan sebagai dimaksudkan pada dan berwenang untuk menentukan garis kebijaksanaan dalam urusan dokumentasi dan perpustakaan pada umumnya. bab iv. tentang peraturan peralihan. penyelenggaraan dokumentasi dan perpustakaan yang telah dilakukan departemen departemen, jawatan jawatan dan badan badan pemerintah lainnya, harus disesuaikan dengan ketentuan ketentuan dalam peraturan presiden ini dalam waktu yang sesingkat singkatnya. bab tentang pelaksanaan. ketentuan ketentuan lain yang belum tidak diatur dalam peraturan presiden ini atau yang diperlukan guna memperlancar pelaksanaan ditetapkan oleh menteri pertama. bab vi. penutup. peraturan presideumum dalam kalangan pemerintah sampai kini belum terdapat keseragaman dalam menetapkan tugas kewajiban dan lapangan pekerjaan dokumentasi dan perpustakaan dalam bidangnya masing masing, walaupun dalam praktek tata usaha negara sehari hari kebutuhan akan keseragaman itu dirasakan sekali. peraturan presiden ini memaksudkan menetapkan azas azas keseragaman dalam bidang dokumentasi dan perpustakaan. mengingat bahwa dokumentasi dan perpustakaan dalam beberapa hal mempunyai titik titik persamaan maka tidak ada keberatan untuk mengatur kedua materi ini dalam satu peraturan presiden. peraturan presiden ini hanya mengatur keseragaman dokumentasi dan perpustakaan dalam lingkungan pemerintah saja, hingga dokumentasi dan perpustakaan umum yang diselenggarakan bukan diadakan oleh kantor kantor berita atau redaksi redaksi surat kabar, dan perpustakaan perpustakaan yang menyediakan bacan bacaan untuk khalayak ramai, tidak termasuk dalam peraturan ini. demi istilah dokumentasi'. dalam peraturan presiden ini diartikan khusus dokumentasi pustaka" atau dokumentasi literatur" dan untuk menegaskan bahwa "dokumentasi benda" (dokumentasi corporal) yang termasuk bahan bahan dokumentasi bagi museum museum dan gudang gudang tidaklah termasuk dalam peraturan presiden ini. mengingat bahwa, bahkan luar negeriku, mengenai tugas kewajiban dokumentasi ini masih terdapat perbedaan faham hinga perbedaannya dengan tugas kewajiban perpustakaan kadang kadang menjadi kabur, maka dapatlah dipadamkan, bahwa negara itupun tugas kewajiban dokumentasi ditiap departemen, jawatan dan badan pemerintah lainnya itu masih berbeda beda juga. untuk mencapai keseragaman dalam bidang dokumentasi ini, maka pada ini ditetapkan tugas kewajibannya yang pada hakekatnya berbeda dengan tugas kewajiban perpustakaan sebagaimana ditetapkan dalam bawah ini. dalam tugas kewajiban dokumentasi terkandung unsur kegiatan, yakni kegiatan untuk menghasilkan dokumen baru. dokumen baru sebagai hasil kerjanya itu hanya dapat diperoleh dengan menggunakan dokumen dokumen yang telah dikumpulkan dan disusun terlebih dahulu, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam bawah ini. pada ini dianggap perlu untuk menetapkan bahwa tugas kewajiban bagian dokumentasi itu adalah terbatas pada pengetahuan pengetahuan yang khusus berhubungan dengan lapangan pekerjaan tiap tiap departemen saja, kecuali jika lapangan pekerjaan badan pemerintah yang bersangkutan itu meliputi semua 1lmu pengetahuan, seperti pula telah diterangkan dalam penjelasan umum atas. walaupun dalam peraturan presiden ini tidak diberikan definisi tentang arti kata "dokumen (pustaka)" yang menjadi bahan dokumentasi sebagaimana dijelaskan pada namun dalam huruf dapatlah dijelaskan, bahwa dengan istilah "dokumen" atau "dokumen pustaka" itu dimaksudkan tiap tiap benda yang berwujud tulisan, tercetak, difotokopikan atau direkatkan dan yang dapat memberikan keterangan tentang pengetahuan dalam arti yang luas sebagai hasil kegiatan manusia. dokumen benda (korporat) yang menjadi bahan museum dan gudang tidak termasuk dalam pengertian ini. dengan "dokumen baru" yang disebutkan pada ini dimaksudkan setiap laporan dalam bentuk apapun dan dengan nilai dan isi bagaimanapun juga yang disusun berdasarkan penyelidikan dokumen dokumen yang telah ada. untuk kepentingan keseragaman dalam penyelenggaraan tata usaha pemerintah, maka dianggap perlu untuk menetapkan pekerjaan pekerjaan apakah yang harus dijalankan oleh dokumentasi itu, yaitu pekerjaan pekerjaan sebagai akibat daripada tugas kewajiban yang telah ditetapkan dalam dalam kata kata menyediakan keterangan keterangan, sebagaimana dimaksudkan dalam huruf ini tersimpan maksud "mengumpulkan dan menyusun keterangan keterangan" seperti tersebut dalam atas. pemberitahuan tentang tersedianya keterangan keterangan itu lihat huruf ini, dan penyusunan dokumen baru, sebagai mana disebutkan dalam huruf ini, dijalankan menurut pedoman yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh menteri pertama. ini dianggap perlu untuk menentukan bagian manakah dari sesuatu departemen, jawatan atau badan pemerintah lainnya, yang dapat ditugaskan dan berwenang menjalankan dokumentasi itu. untuk keperluan itu dalam organisasi departemen, jawatan atau badan pemerintah lainnya dapat dibentuk suatu bagian tersendiri, yang tingkatnya ditetapkan menurut kebijaksanaan menteri yang bersangkutan. yang perlu dalam hal ini ialah bahwa bagian dokumentasi ini harus dipimpin oleh seorang ahli dalam kejuruan ini, baik karena pendidikannya yang khusus ataupun karena pengalamannya yang cukup luas dan mendalam dalam bidang ini. cukup jelas. untuk menjalankan tugasnya dengan memuaskan adakalanya bagian dokumentasi harus melakukan pinjam meminjam dokumen dokumen yang tidak tersedia padanya itu dari bagian dokumentasi badan pemerintah lain. pinjam antar dokumentasi ini harus dijalankan menurut pedoman yang ditetapkan oleh menteri pertama. cukup jelas. bab berlainan halnya dengan tugas kewajiban dokumentasi yang unsur kegiatannya pertama tama adalah menghasilkan suatu dokumen baru, maka tugas kewajiban perpustakaan pertama tama adalah menyediakan buku buku dan dokumen dokumen lain yang disimpannya untuk sewaktu waktu dapat digunakan oleh yang memerlukannya. untuk kepentingan keseragaman maka pada ini ditetapkan tugas kewajiban perpustakaan itu. adapun cara cara mengumpulkan, menyusun, menyimpan, memelihara, meminjamkan bahan bahan perpustakaan yang terdapat dalam bagian perpustakaan sesuatu departemen jawatan dan badan pemerintahan lainnya, dilakukan menurut ketentuan ketentuan yang ditetapkan lebih lanjut oleh menteri pertama berlainan halnya dengan dokumentasi, yang sudah mulai dapat dibentuk dan merupakan suatu bagian dalam organisasi departemen, jawatan atau badan pemerintah lainnya, walaupun untuk keperluan pembentukannya itu belum tersedia bahan bahan dokumentasi yang cukup, maka pada atasnya suatu bagian perpustakaan baru dapat diadakan sesuatu departemen, jawatan atau badan pemerintah lainnya, bilamana telah tersedia bahan bahan perpustakaan yang memang diperlukan untuk keperluan pekerjaan departemen. jawatan atau badan pemerintah lainnya itu, dan dalam jumlah yang cukup banyak juga. karenanya pembentukan suatu bagian perpustakaan tersendiri dalam suatu departemen, jawatan atau badan pemerintah lainnya diatur secara fakultatif pada ini. inipun menjelaskan juga macam macam pekerjaan yang harus dilakukan oleh bagian perpustakaan ini, dan dalam hal ada dibentuk suatu bagian perpustakaan tersendiri, maka haruslah bagian perpustakaan ini dipimpin oleh seorang ahli perpustakaan, baik karena pendidikannya yang khusus maupun karena pengalamannya yang cukup luas dan lama dalam bidang perpustakaan ini. adapun tingkatnya, baik dalam organisasi departemen,oleh menteri daripada departemen yang bersangkutan. cukup jelas. penjelasan berlaku juga untuk ini. cukup jelas. bab iii. dalam hubungan penjelasan atas, maka ini hendak mengatur kemungkinan untuk menggabungkan bagian dokumentasi dan bagian perpustakaan, dalam hal kedua bagian ini masih dalam taraf perkembangan pula berhubungan erat dengan kebijaksanaan menteri dalam menyelenggarakan tata usaha pemerintah dalam departemennya. dalam hal hanya dibentuk satu bagian, baik untuk dokumentasi maupun untuk perpustakaan, maka pemimpinnya dapatlah seorang yang ahli dalam salah satu kejuruan ini, baik karena pendidikannya ataupun karena pengalamannya yang cukup luas dan lama dalam salah satu bidang. tingkat bagian dokumentasi dan perpustakaan baik dalam organisasi departemenmenurut kebijaksanaan menteri yang bersangkutan. pada umumnya pada jawatan jawatan dan badan badan pemerintah lainnya yang lebih rendah tingkatannya dari pada departemen diselenggarakan juga bagian dokumentasi dan atau bagian perpustakaan. maka dari pada itu, dianggap perlu agar supaya penyelenggaraan tehnis dari pada bagian bagian yang lebih rendah tingkatannya dari pada departemen itu dikoordinasikan. penghematan penghematan dapat pula tercapai. bab cukup jelas. bab cukup jelas. bab cukup jelasmember fasi tas bag proyek proyek yang ayah dengan kredit luar negeri atas dasar products shar presi den republik indonesia eni mbang bahwa kredit luar negeri atas dasar production sharing" adalah suatu sumber untuk mengi ayah proyek proyek pembangunan nasi onal semesta berencana yang perlu diniatkan dan memperoleh fasilitas fasilitas tertentu, mengi nat undang undang dasar undang undang tahun lembaran negara tahun tentang penetapan undang undang pokok bank indonesia keputusan presiden tentang garis garis besar pimpinan ekonom nasi onal tahun menjelang pembebasan irian barat pada tanggal amanat presiden tentang garis garis besar mpi nan ekonom nasi onal tahun men elang pembebasan irian barat pada tanggal instruksi presiden inst. ko. t.oe tahun untuk memperkuat front ekonom tahun pernyataan presiden mengenai pinjaman atau kredit atas dasar products shari pada tanggal agustus keputusan menteri pertama wakil panglima besar komando tertib ngga operasi ekonom pts pekon plm tentang panitia kredit atas dasar production shari ng, deklarasi ekonom karet (ps e): amanat presi den tentang anbe parama arta" resolusi mars res mrs (ps e): keputusan presiden nb. tahun tentang panitia menteri urusan kredit luar negeri atas dasar production sharing" mendengar menteri per ana, wakil menteri pertama dang stri busi wakil menteri pertama dang luar negeri wakil menteri pertama dang keuangan: wakil menteri pertama dang produksi menteri urusan bank sentral menteri urusan anggaran negara, menteri perindustrian dasar dan per jambangan, menteri peri industri rakyat menteri pertanian dan agraria ketua panitia production shari ng, semut usman: mnet akan peraturan presiden tentang pemberian fasilitas bagi proyek proyek yang ayah dengan kredit luar negeri atas dasar production shari ng". badan badan yang bersangkutan dapat bebaskan dari kewajiban unt membayar nilai lawan hp.n, hp. tambahan, bea masuk alat alat, bar ang barang dan sebagainya yang diimpor untuk keperluan pembangunan proyek proyek yang dibiayai dengan kredit luar negeri atas dasar production shari ng. kepada badan badan penyet tenggara proyek atas dasar production shari dapat berikan "tax holiday", yaitu pembebasan pembayaran paj perusahaan selama maksimum tahun, setelah proyek yang bersangkutan memperoleh sesuatu hasil menurut rencana. proyek proyek tersebut memperoleh kesempatan untuk mengurangi adanya dengan penyusutan (appreciation) dalam bentuk fiskal atas alat alat perusahaan set gel masa tax holi day berakhir pembayaran kembali kredit luar negeri atas dasar production sharing diambil dari hasil deviden produksi dalam nilai deviden yang hasil kan oleh proyek yang bangun itu. pembayaran kembali yang dimaksud diatur menurut peraturan devi sen yang berlaku pada saat pembayaran itu lakukan. besarnya bagian dari deviden produksi dalam nilai deviden yang pergunakan untuk pembayaran kembali, ditetapkan berdasarkan perhitungan )cost accounting) sesuai dengan macam dan sifat proyek yang ber sangkut an. apabila keadaan keuangan negara mengizinkan, maka biaya proyek penari ntah bebaskan pada anggaran bel anj pembangunan. dalam hal ini harus terlebih dahulu peroleh persetujuan dari vki menteri pertama dang keuangan. khususnya untuk proyek proyek swasta yang dibiayai dengan kredit luar negeri atas dasar production sharing, pengen uar an pengen uar rupa sej auh mungkin pasarkan atas pengerahan funds and forces. untuk membantu belanja rupiah buat biaya biaya lokal guna membangun proyek tersebut dapat usahakan pergi mpora serta pen ual bar ang barang konsumsi dan lain lain yang dibutuhkan oleh pasaran indonesia, dimana barang barang tersebut dapat masukkan sebagai bagi dari pada proyek sel buruhnya. jaminan bank bagi perusahaan yang didirikan dengan kredit luar negeri atas dasar production sharing dak beri kan secara otomatis oleh bank indonesia. keperluan akan jaminan dimaksud peri ksa setiap kali dengan mengi bahkan undang undang pokok bank indonesia, yang mel arang pemberi nan angka. karena kredit luar negeri atas dasar production sharing pada hakekatnya mempunyai prinsip dan pengertian yang sana dengan kredit yang didapat dari luar negeri, maka perusahaan yang bersangkutan harus sej semula dimiliki oleh hak indonesia pimpinan management) dari proyek proyek tersebut harus pada pokoknya pegang hak indonesia pihak asing dapat dii kut sertakan dalam management, atau dal bent lain misalnya sebagai temali teknik pembantu mpi nan. dimana tenaga pihak asing sangat perlukan untuk sepenuhnya turut serta dal nan, maka izin dari panitia menteri wuhan kredit luar negeri atas dasar production sharing" harus peroleh terlebih dahulu peraturan presi den ini mulai berlaku pada hari ditetapkanseptember presi den republik indonesia ttd. sukarno diundangkan jakarta pada tanggal september sekretaris negara, ttd. prod angkat, presiden republik indonesia, membaca: keputusan bersama menteri luar negeri, menteri perdagangan dan menteri urusan bank sentral tanggal juni sk surat menteri urusan bank sentral gubernur bank indonesia tanggal agustus ubs m surat wakil menteri pertama bidang keuangan tanggal september wmp keu menimbang: perlu menempatkan perwakilandan perusahaan perusahaan negara lainnya yang menjalankan aktivitas perdagangan luar negeri, bawah pengawasan 'instansi instansi pejabat pejabat yang ada luar negeri, yang ditunjuk oleh menteri luar negeri dan menteri urusan bank sentral): mengingat: undang undang dasar: peraturan pemerintah sampai dengan sampai dengan sampai dengan sampai dengan dan tahun keputusan presiden republik indonesia tahun izin lembaga alat alat pembayaran luar negeri seks mendengar wakil perdana menteri menteri koordinator kompatibel luar negeri dan hubungan ekonomi luar negeri, wakil perdana menteri ii menteri koordinator kompartemen distribusi, wakil perdana menteri iii menteri koordinator kompartemen pembangunan, menteri koordinator kompartemen keuangan, menteri perdagangan, menteri urusan pendapatan, pembiayaan dan pengawasan dan menteri urusan bank sentral: memutuskan: menetapkan: peraturan preside. oleh menteri luar negeri dan hubungan ekonomi luar negeri ditunjuk sebagai pengawas terhadap perwakilan perwakilan cabang cabang sub(selanjutnya disebut perwakilan perwakilan p.d.n) dan terhadap perwakilan perusahaan perusahaan negara lainnya (selanjutnya disebut perwakilan p.n) yang menjalankan aktivitas perdagangan luar negeri kepala perwakilan republik indonesia luar negeri. oleh menteri urusan bank sentral ditunjuk untuk maksud tersebut pada ini penjabat penjabat yang ditempatkan diberi tugas luar negeri. direktorat akuntan negara dari departemen urusan pendapatan, pembiayaan dan pengawasan diikut sertakan dalam pengawasan dan dalam koordinasi pengawasan termaksud pada ini. kepala perwakilan republik indonesia dan pejabat pejabat yang dimaksudkan dalam dan berhak meminta segala keterangan tanpa pengecualian dari perwakilan p.d.n. dan perwakilan p.n. yang berkedudukan diwilayah mereka dan memeriksa buku buku mereka dan semua surat serta tanda bukti yang bersangkutan apabila pejabat pejabat tersebut menganggap perlu. pimpinan perwakilan p.d.n. dan pimpinan perwakilan p.n. wajib memberikan segala keterangan dan bantuan yang diminta oleh pejabat pejabat tersebut atas dalam melakukan tugasnya sebagai termaksud pada ini. segala keterangan yang diberikan oleh perwakilan p.d.n. dan perwakilan p.n. bersifat rahasia. laporan laporan berkala bulanan dari perwakilan p.d.n. dan perwakilan p.n. yang bersifat routine maupun khusus disampaikan kepada pejabat pejabat termaksud dalam dan dapat diminta oleh dan disampaikan kepada pegawai pegawai lain dari yang terseut atas. kepala perwakilan republik indonesia melakukan pengawasan atas perwakilan p.d.n. dan perwakilan p.n. hingga kebijaksanaan politik ekonomi yang digariskan oleh departemen yang bersangkutan dalam rangka kebijaksanaan pemerintah pada umumnya dipatuhi dan dilaksanakan oleh perwakilan p.d.n dan perwakilan p.n. instruksi instruksi kepada pimpinan perwakilan p.d.n. dan perwakilan p.n. luar permintaan keterangan dan pemeriksaan tersebut atas harus disalurkan melalui menteri perdagangan, kecuali dalam keadaan darurat dalam mana semua warga negara dan organisasi indonesia luar negeri ditempatkan dibawah instruksi pimpinan perwakilan republik indonesia setempat. wakil perdana menteri menteri luar negeri dan hubungan ekonomi luar negeri, menteri urusan pendapatan, pembiayaan dan pengawasan dan menteri urusan bank sentral diberitahu tentang instruksi instruksi termaksud pada ini. segala ketentuan tersebut atas harus dilaksanakan dalam suasana dan kerja sama yang sebaik baiknya untuk kepentingan negara. perwakilan perwakilan republik indonesia luar negeri harus memberikan segala bantuan yang diperlukan oleh perwakilan p.d.n dan perwakilan p.n dalam melaksanakan tugas mereka. segala sesuatu yang belum diatur dalam peraturan presiden ini atau yang memerlukan peraturan lebih lanjut diatur oleh menteri yang bersangkutan atau oleh menteri menteri yang bersangkutan bersama sama. ttd. sukarwalikota kediri provinsi jawa timur peraturan walikota kediri nomor tahun tentang program pemberian air susu ibu eksklusif dengan rahmat tuhan yang maha esa, walikota kediri, maka perlu adanya dukungan dan perlindungan bagi ibu untuk memberikan air susu ibu kepada bayinya, bahwa program pemberian ais susu ibu merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dan untuk mendukung program tersebut perlu adanya pengaturan mengenai program pemberian air susu ibu eksprogram pemberian air susu ibu eksklusifujuan ditetapkannya peraturan walikota ini adalah danbab air susu ibu eksklusif setiap bayi berhak mendapatkan asi eksklusif sejak dilahirkan selama (enam) bulan. ketentuan sebagaimana dimaksud pada tidak berlaku apabila terdapat indikasi medis dalam pemberian asi ekslusif baik pada ibu maupun pada bayinya. penentuan indikasi medisprosedur operasional. indikasi medis sebagaimana dimaksud dalam merupakansebagaimana dimaksud padadij sebagaimana dimaksud pada antara lain: a., ibu yang dapat dibenarkan alasan menghentikan menyusui sementara waktu karena: l..infeksi virus herpes simplextipe hsv payudarabab iii dukungan program asi eksklusif setiap pengelola tempat kerja dan tempat sarana umum harus mendukung program pemberian asi eksklusif. dukungan sebagaimana dimaksud pada dalam wujudruang asi sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi persyaratan paling sedikit: ruangan khusus dengan ukuran minimal 3x4 m?, terdapat pintu yang dapat dikunci dan mudah dioperasikan, lantai keramik semen karpet, memiliki ventilasi, sirkulasi udara yang cukup dan penerangan yang cukup, bebas potensi bahaya termasuk bebas polusi, lingkungan cukup tenang dan jauh dari kebisingan, kelembaban berkisar antara 50y6, terdapat kursi dengan sandaran untuk memerah asi, tersedia wastafel dengan air mengalir disertai sabun untuk cuci tangan dan mencuci peralatan, j . papan nama yang dapat dibaca dengan jelas oleh pengguna, lokasi ruangan harus mudah diakses pengguna, il. tersedia tempat menyimpan aselola tempat kerja dan tempat sarana umum. setiap pengelola tempat kerja dankota kediribab pembinaan dan pengawasan walikota melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangkabentuk pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada antara lain: melaksanakan advokasi sosialisasi terkait peningkatan program pemberian asi eksklusif kepada masyarakat, pengelola tempat kerja dan tempat sarana umum, melaksanakan pembinaan kepada penyelenggara sarana pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, dan tenaga kesehatan lainnya terkait program pemberian asi eksklusif, dan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatatau dengan sebutan lainnya dengan melibatkan unsur unsur terkait.n$sek baris daerah kota kediri kep tep agfanhukum, asi pul sekretariat daerah ag ia meblisisalxhuddin.bagan struktur organisasiutd produksi benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan adalahepala utd produksi benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan adalah kepal. kepala sub bagian tata usahasual utd produksi benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan pada dinas pertanian. bab pembentukan dengan peraturan walikota ini bentuk utd produksi benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan pada dinas pertanian kota serang. utd produksi benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sebagaimana dimaksud pada merupakan utd kelas utd produksi benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebun kedudukan utd , terdiri dari kepala utd produksi benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, kepala sub bagian tata usaha, dan kelompok jabatan fungsional, meliputi ahli budidaya pemulia tanaman, pengawas benih tanaman, dan ahli pop pengamat organisme pengganggu tanaman baganroduksi benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunmbenihan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada utd produksi benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan mempunyai fungsi pelaksanaan operasional utd produksi benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, mengusulkan pemeliharaan, pengadaan dan atau pembangunan sarana dan prasarana pengembangan benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, pelaksanaan pengembangan dan pelayanan pembenihan tanaman pangan, pelaksanaan pengembangan dan pelayanan pembenihan tanaman hortikultura: pelaksanaan pengembangan dan pelayanan pembenihan tanaman perkebunan, mengadakan kerjasama dengan mitra, perguruan tinggi, pihak swasta, dunia usaha, dan kelompok tani: koordinasi dengan bidang terkait pelaksanaan fungsi utd pengelolaan administrasi utd, dan pelaksanaan dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan. bagian kedua. bagian kedua kepala utd kepala utd produksi benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunutd produksi benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan mempunyai fungsi merencanakan dan mengonsep program dan rencana kegiatan bidang pembenihan tanaman pangan, hortikultura danhortikultura dan perkebunperaturan perundang undangan, memproduksi benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunpangan, hortikultura dan perkebun.roduksi benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunsub bagian tata usaha utd produksi benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, mempunyai fungsi, melaksanakan pengelolaan dan pelayanan teknis administrasi lingkup utd produksi benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, penyiapan bahan, pedoman dan petunjuk tatalaksana administrasi umum, penyusunan. penyusunan rencana kerja anggaran dokumen pelaksanaan anggaran rka dpa) utd produksi benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan program kegiatan utd pwajib melaksanakan pengawasan melekat. kepala utd produksi benih tanaman pangan, hortikultura dan perkeburoduksi benihyang bertanggung jawab kepada kepala utd produksi benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunwalikota kediri provinsi jawa timur peraturan walikota kediri nomor tahun tentang analisis standar belanja dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota kediri, menimbang bahwa untuk menunjangperangkat daerah, perlu disusun analisis standarkedirsub kegiatan dan anggaran perangkat daerah kota kedirikota kediri dalam satu tahun anggaran. aktivitas asb adalah aktivitas dari suatu sub kegiatan yang ditetapkan standar belajarnya melalui analisis standar belanja. bab maksud dan tujuan penyusunan asb sebagaimana dimaksud dalam peraturan walikota inidan dapat dipertanggungjawabkan. penerapan asb sebagaimana dimaksud dalam peraturan walikota ini bertujuan untuk menentukan kewajaran belanja kegiatan sub kegiatan, meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas, meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah: dan menjadi pedoman dalam penyusunan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas. bab iii jenis dan muatan asb bagian kesatu jenis asbterdiri dari asb musrenbang kelurahan, asb musrenbang kecamatan, asb sosialisasi penyuluhan, asb bimbingan teknis pegawai dalam daerah, asb monitoring dan evaluasi,, asb survei. ketentuan mengenai rincian dan penjabarnama aktivitas dalam rka skpd mengacu pada jenis asb sebagaimana dimaksud dalam bagian kedua muatan asb muatan asb sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari deskripsi, belanja tetap (fixed cost), belanja variabel (variable cost), pengendali belanja (cost driver), rumus penghitungan belanja total, dan batasan alokasi belanja. deskripsi sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan penjelasan tentang definisi operasional dari aktivitas asb. deskritetap sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan belanja yang nilainya tetap dan tidak dipengaruhi perubahan dari volume keluaran target kinerja dari suatu aktivitas sub kegiatan. belanja tetap masing masingvariabel (variable cost) sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah belanja yang nilainya berubah ubah secara proporsional sesuai dengan perubahan volume keluaran target kinerja dari suatu aktivitas. pengendalivariabel dari suatu aktivitas. rumus peraktivitas asb. perhitungan belanja total suatu aktivitas asb dilakukan dengan menggunakan rumusan alokasi belanja sebagaimana dimaksud dalam huruf berisikan proporsi alokasi belanja pada masing masing sub rincian obyek belanja yang diperkenankan untuk dianggarkan pada rka skpd. proporsi masing masing sub rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada terbagi dalam dua jenis, yaitu persentase rata rata, dan persentase batas atas. dalam kondisi tertentu, sub rincian obyek belanja dan proporsi masing masing sub rincian obyek belanja dapat dilaksanakan diluar batasan alokasi sebagaimana dimaksud pada setelah mendapatkan persetujuan dari ketua tapi. ketentuan mengenai batasan alokasimasing masing kepala perangkat daerahpemerintah daerah. bab ketentuan lain lain ketentuan belanja pada perangkat daerah yang belum dimuat dan diatur dalam peraturan walikota ini, dianggarkan sesuai kebutuhan riil, ketentuan besaran belanja total, dan ketentuan alokasi rincian objek belanja kegiatan berdasarkan ketentuan laig sekretaris daerah kota kediri span hukum, pul sekretariat teras lah uddin, sh.mh. penata tingkat nip. lampiran peraturan walikota kediri nomor tahun tanggal mei rincian dan penjabaran analisis standar belanja asb musrenbang kelurahan deskripsi musrenbang kelurahan adalah forum tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan (stakeholder) kelurahan untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya. kegiatan ini diselenggarakan oleh kelurahan dan dilaksanakan dalam daerah menggunakan fasilitas lingkungan kelurahan. belanja tetap rp1. per kegiatan pengendali belanja jumlah peserta, narasumber satuan pengendali belanja variabel rp70. per peserta rumus perhitungan belanja total belanja tetap belanja variabel narasumber rp1. rp7lurahy60 keterangan penggunaaan alokasi batas maksimal tidak boleh melebihi besaran belanja total. asb musrenbang kecamatan deskripsi musrenbang kecamatan adalah merupakan forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholders)g didasarkan pada masukan dari hasil musrenbang kelurahan serta menyepakati rencana kegiatan lintas kelurahan dikecamatan yang bersangkutan. kegiatan ini diselenggarkan oleh kecamatan dan dilaksanakan dalam daerah. belanja tetap rp5. per kegiatan pengendali belanja jumlah peserta, narasumber satuan pengendali belanja variabel rp100. per peserta rumus perhitungan belanja total belanja tetap belanja variabel narasumber rp5. rp10camaty60 .007y6 suman r00000|sosialisasi penyuluhan deskripsi sosialisasi penyuluhan, uang transport pesertauang transport pesertastandar harga uang transport peserta jumlah peserta) tabel batasan alokasi belanja sosialisasi penyuluhan diluar belanja narasumber dan uang transport pesertabimbingan teknis pegawai dalam daerah deskripsi bimbingan teknis pegawai merupakan kegiatan untuk memberikan bimbingan teknis kepada para pegawai dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai untuk pelaksanaan tugas dan pekerjaan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah yang dilaksanakan dalamtabel batasan alokasi belanja bimbingan teknis pegawai dalam daerahmonitoring dan evaluasi deskripsi monitoring dan evaluasi merupakan suatu kegiatan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah untuk mengikuti perkembangan suatu program yang dilakukan secara mantap dan teratur yang dapat diukur kemajuannya. belanja tetap rp0, per kegiatan pengendali belanja jumlah peserta, jumlah hari satuan pengendali belanja variabel rp85. per peserta per hari rumus perhitungan belanja total belanja tetap belanja variabel rp0, rp85. jumlah peserta jumlah hari) tabel batasan alokasi belanja monitoring dan evaluas.00x bahan cetak belanja makanan dan minuman rapat belanja perjalanan dinas dalam kota keterangan penggunaaan alokasi batas maksimal tidak boleh melebihi besaran belanja total.deskripsiyang dilaksanakan masing masing perangkat daerah. belanja tetap rp1. per kegiatan pengendali belanja jumlah penyusun, jumlah hari satuan pengendali belanja variabel rp0, per penyusun per hari rumus perhitungan belanja total belanja tetap belanja variabel rp0, rp30. jumlah penyusun jumlah hari) tabel batasan alokasi belanjalembur .00y6 keterangan penggunaaan alokasi batas maksimal tidak boleh melebihi besaran belanja total. batas maksimal hari pelaksanaan penyusunan masing masing laporan adalah hari kerja. asb survei deskripsi survei merupakan kegiatan pengumpulan data pemutakhiran data yangbelanja tetap rp0, per kegiatan pengendali belanja jumlah petugas satuan pengendali belanja variabel rp85. per petugas per hari rumus perhitungan belanja total belanja tetap belanja variabel rp0, rp85. per petugas per hari) tabel batasan alokasi belanja survehli y60 .00y6 belanja perjalanan dinas dalam kota yo0 y60 belanja makanan dan minuman rapat keterangan penggunaaan alokasi batas maksimal tidak boleh melebihi besaran belanja total. walikota kediri, ttd. salinan sesuai dengan aslinya ken ris daerah kota kediri abdullah abu bakar pan sekretariat daerah ai ia3 wionnsikak:ingkatan kinerja kegiatan yang dilaksanakan melalui perjalanan dinas perlu diadakan penyesuaian kembali besaran uang harian perjalanan dinas luaraohp pltempat pelelangan ikan yang selanjutnya disebut utd tempat pelelangan ikan adalah unit pelaksana teknis daerah tempat pelelangan ikan pada dinas pertanian. kepala unit pelaksana teknis daerah tempat pelelangan ikan yang selanjutnya disebut kepala utd tempat pelelangan ikan adalah kepala unit pelaksana teknis daerah tempat pelelangan ikan pada dinas pertanian. kepala sub bagian tata usaha unit pelaksana teknis daerah tempat pelelangan ikan yang selanjutnya disebut kasual utd tempat pelelangan ikan pada dinas pertanian. bab ii. bab pembentukan dengan peraturan walikota ini bentuk utd tempat pelelangan ikan pada dinas pertanian. utd tempat pelelangan ikan sebagaimana dimaksud pada merupakan utd kelas bab iii kedudukan utd tempat pelelangan iktempat pelelangan ikan, terdiri dari kepala utd tempat pelelangan ikan, kepala sub bagian tata usaha, dan kelompok jabatan fungsional, meliputi penyuluh perikanan tangkap, dan pengawas mutu hasil perikanan. bagan struktur organisasi utd tempat pelelanganutd tempat pelelangan ikawasan sumberdaya ikan daerah. untuk. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada utd tempat pelelangan ikan mempunyai fungsi pelaksanaan operasional, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana utd: perumusan usulan rencana kerja, kinerja, dan anggaran tahunan utd, cc. pembinaan dan pelatihan teknis terkait pengembangan masyarakat pesisir dan nelayan, pelaksanaan administrasi pelaksanaan pelelangan ikan, penyusunan rencana pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana pelelangan ikan, pengawasan dan pengendalian alat penangkapan ikan, koordinasi dengan bidang terkait pelaksanaan fungsi utd, koordinasi dengan pihak terkait pelaksanaan pengelolaan tpi antara lain, pihak pengelolaan pelabuhan perikanan nusantara, pihak kesyahbandaran, dan dinas perikanan dan kelautan provinsi: pengelolaan tpi bekerjasama dengan koperasi dan kub yang yang sudah berjalan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait kegiatan pengelolaan tpi, dan evaluasi dan pelaporan. bagian kedua kepala utd kepala utd utd tempat pelelangan ikan mempunyai fungsi penyusunan bahan kebijakan operasional utd tempat pelelangan ikan, penyusunan perencanaan operasional utd tempat pelelangan ikan, pelaksanaan operasional tempat pelelangan ikan, penyusunan rencana teknis operasional tempat pelelangan ikan, pelaksanaan. pelaksanaan ketatausahaan, perlengkapan administrasi, keuangan dan kepegawaian, pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pelaporan kegiatan pelelangan iksub bagian tata usaha utd tempat pelelangan ikan mempunyai fungsi: penyusunan rencana dan program kerja utd tempat pelelangan iktempat pelelangan ikan, melaksanakan pengelolaan dan pelayanan teknis administrasi lingkup utd tempat pelelangan iktempat pelelangan ikan, penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan program kegiatan utd tempat pelelangan iktempat pelelangan ikan, dantempat pelelangan iktempat pelelangan iktempat pelelangan tempat pelelangan iktempat pelelangan ikan wajib melaksanakan pengawasan melekat. kepala utd tempat pelelangan mpat pelelangan ikantempat pelelangan iktempat pelelangan ikbagan struktur organisasi unit pelaksana teknis daerah tempat pelelangan ikkerja sama daerah, maka perlu diatur mengenai pelaksanaan kerja sama daerah dengan daerah lain dan kerja sama daerah dengan pihak ketigamenyiapkan kerangka acuan kerja berdasarkan hasil pemetaan, skala prioritas program dan kegiatan yang akan dikerjasamakan serta studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. perangkat daerah menyampaikan kerangka acuan kerja dan studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada kepada teks untuk dilakukan pengkajian. hasil kajian sebagaimana dimaksud pada disampaikan kembali kepada perangkat daerah untuk diperbaiki dan disempurnakan. kerangka acuan kerja dan studi kelayakanhasilperangkat daerah pemrakarsa dengan menyiapkan surat penawaran rencana kpk dan ditandatangani oleh wali kota dan kemudian disampaikan kepada pihak ketiga calon mitra kpk yang dilengkapi dengan kerangka acuan kerja dan studi kelayakanmelakukan pemilihan calon mitra kerja sama sebagaimana dimaksud ketua teks dapat menetapkan tim pemilihan calon mitra kerja sama format kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada diatur dengan keputusan wali kota tersendirijangka waktu kesepakatan bersama kpk paling lama (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan dengan mitra kpkberanggaran dalam apbd tahun anggaran berjalankemudiansebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan oleh wali kota dengan pimpinan pihak ketiga. wali kota dapat mendelegasikan penandatanganan pkswali kota. dalam hal diperpanjang jangka waktu, pemohon harus menyampaikan rencana tindak dan tahapan kepada pihak yang dimohonkan (addendum) materientuan mengenai ketatausahaan ksad sebagaimana dimaksud dalam berlaku secara mutasi mutans terhadap tahapan ketatausahaan pada kpk. ketentuan mengenai pelaporan ksad sebagaimana dimaksud dalam berlaku secara mutasi mutans terhadap tahapan pelaporan pada kpk. bagian ketiga kpk atas prakarsa pihak ketiga ketentuan mengenai tahapan kpk atas prakarsa daerah sebagaimana dimaksud dalam berlaku secara mutasi mutans terhadap tahapan kpk atas prakarsa pihak ketiga. ketentuan mengenai tahapan kpkpk atas prakarsa pihak ketiga. pihak ketiga pemrakarsa menyampaikan permohonan kerja sama kepada wali kota dengan melampirkan studi kelayakan. penawaran kpk yang diajukan oleh pihak ketiga dikaji oleh teks. pengkajian oleh teks sebagaimana dimaksud pada dapat melibatkan pihak terkait dan atau tenaga ahlksanaan kerja sama daerah kota bekasibekasi tentang pelaksanaan kerja sama daerah dengan daerah lain dan kerja sama daerah dengan pihak ketiga dan peraturan wali kota bekasi tentang pelaksanaan pemetaan urusan pemerintahan dalam rangka kerja sama daerah nomor setda. tanggal april memutuskan: menetapkan peraturan wali kota tentang pelaksanaan kerja sama daerah dengan daerah dan kerja sama daerahwali kota adalah wali kota bekasi. gubernur adalah gubernurmetaan adalah penyusunan data potensi mengenaib maksud, tujuan, dan ruang lingkup maksud ditetapkan peraturan wali kota ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan ksad dan kpk kota bekasi. tujuan ditetapkannya peraturan wali kota ini adalah terselenggaranya kerja sama daerah, sesuai dengan tata cara yang tepat dan benar sertaruang lingkup peraturan wali kota ini meliputi ksad: dan kpk. bab iii ksad bagian kesatu ksad atas prakarsa daerah penyelenggaraan ksaddengan menyiapkan kerangka acuan kerja berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dikerjasamakan. perangkat daerahusulan rencana ksad sebagaimana dimaksud pada yang hasilnya disampaikan kembali kepada perangkat daerah jika diperlukan untuk dilakukan perbaikan atau penyempurnaan. kerangka acuan kerjasetelahmitra ksad dengan melibatkan pihak terkait. penandatanganan sebagaimana dimaksud pada huruf ditandatangani oleh wali kota dan kepala daerah mitra ksad secara bersama atau sirkuler sesuai kesepakatan. jangka waktu kesepakatan bersama ksad berdasarkan kesepakatan bersama dengan mitra ksad dan paling lama (lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan daerah dan mitra ksadketentuan lebih lanjut mengenai format kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada diatur dengan keputusan wali kotabelanja daerah tahun anggaran berjalan. penyusunan pks ksad sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan oleh perangkat daerah dan disampaikan kepada teks, untuk selanjutnya dibahas berksad dan kepala daerah mitra ksad. wali kota dapat memberikan kuasa kepada kepala perangkat daerah untuk menandatangani pks dengan menerbitkan surat kuasa yang dibuat oleh perangkat daerah, dihembuskan kepada ketua teks dan perangkat daerah yang membidangi kerja sama daerahlaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf pemerintah daerah dan mitra ksad bertanggungjawab atas pelaksanaan kerja sama sesuai substansi yang terdapat dalam pks dan dilengkapi dengan rencana aksi. ketatausahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan oleh teks meliputi kegiatan fasilitasi penyusunan, pembahasan, dan cc. penandatanganan dokumen ksad. pelaporan pelaksanaan ksad sebagaimana dimaksud dalam huruf secara internal dilakukan secara berkala oleh perangkat daerah dan disampaikan kepada wali kota. pelaporan secara eksternal dilakukan oleh teks dan tanda tangan oleh wali kota dan disampaikan kepada gubernur dan kepala daerah mitra ksad. apabil. materi perubahan pksdua ksad atas prakarsa daerah lain ketentuan mengenai tahapan ksad atas prakarsa daerah sebagaimana dimaksud dalam berlaku secara mutasi mutans terhadap tahapan ksad atas prakarsa daerah lain. ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan ksadsad atas prakarsa daerah lain. calon mitra ksad menyampaikan surat penawaran yang ditandatangani oleh kepala daerah calon mitra dan disampaikan kepada wali kota yang dilengkapi dengan rancangan naskah kesepakatan bersama. bab kpkkerja sama investasi, dan kerja sama lainnyanomor tahun tentang kerja sama daerah beserta turunannya. kpk sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur tentang pengelolaan aset. kpk sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur tentang investasiyediaan infrastrukturdan jasa. bagian kedua kpk atas prakarsa daerah penyelenggaraan kpk |
walikota kediri provinsi jawa timur peraturan walikota kediri nomor tahun tentang standar pelayanan pada kecamatan dan kelurahan dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota kediriadanya standar pelayananpadpelayanan pada kecamatan dan kelurahankediriri peraturan walikota ini adalah sebagai acuan dan panduan penerapan standar pelayanan pada kecamatan dan kelurahan. tujuan disusunnya standar pelayanan kecamatan dan kelurahruang lingkup peraturan walikota ini adalah komponen pelayanan pada kecamatan dan kelurahan, dan jenis pelayanan pada kecamatan dan kelurahan. bab iii komponen pelayanan komponen pelayanan sebagaimana dimaksud dalam hurufbab jenis pelayanan jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf kecamatdispensasi kehendak nikah, pelayanan pengelolaan penggunaan barang milik daerah. jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf kelurahpengantar perkawinan, pelayanan surat keterangan kematian, pelayanan surat keterangan miskin untuk santunan kematian, pelayanan surat keterangan domisili, pelayanan surat keterangan kehilangan dokumen kependudukan, pelayanan surat keterangan ghaib. komponen dan jenis pelayanan kecamatan dan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam dan tertuangan. sea goa era ota kediri pala bagi hui um, dae mui aeon, sh.mh. pena kat nip. .e67200604 lampiran peraturan walikota kediri nomor tahun tanggal juni komponen dan jenis standar pelayanan pada kecamatan dan kelurahan pelayanan formulir biodata penduduk wni sistem, mekanisme, dan pemohon menyerahkan surat prosedur pengantar kelurahan pemohon mengisi dan melengkapi formulir yang sudah disediakan kelurahan formulir setelah tandatangani lurah sekretaris kelurahan dibawa kecamatan setelah mendapatkan tanda tangan camat sekretaris kecamatan kasi pelayanan, formulir dibawalurah kasi pemerintahan kelurahan petugas camat sekretaris camat kasi pelayanan kotak pengaduan kotak saran pelayanan surat keterangan mengajukan cerai (khusus pns) persyaratan surat pengantar kk, ktp buku nikah (dengan menunjukkan aslinya) surat pernyataan dari pemohon (dengan ditandatangani saksi ketua dan ketua rw) surat pernyataan dari pemohon dengan ditandatangani saksi bermaterai cukup ktp saksi sistem, mekanisme, dan pemohon membawa persyaratan prosedur kelurahan dan kecamatan pemohon membawa seluruhmengajukan cerai aus penanganan pengaduan, petugas lurah saran dan masukan petugas camat kotak pengaduan kotak saran pelayanan surat dispensasi kehendak nikah pernikahan kurang dari hari) persyaratan surat pengantar perkawinan dari bahkan msmenaamomema sistem, mekanisme, dan pemohon menyerahkan berkas dan matetapkan, maka petugas kelurahan wajib menghubungi pemohon penanganan pengaduan, petugas camat sekretaris saran dan masukan kecamatan kasi pelayanan kecamatan kotak pengaduan kotak saran pelayanan pengelolaan penggunaan barang milik daerah persyaratan foto copy ktp pemohon proposal (berlaku even komersil) surat permohonan sistem, mekanisme, dan pemohon menyerahkan berkas prosedur kelurahan kecamatan petugas membuat dan menerbitkan surat izin penggunaan barang milik daerah dari kelurahan kecamatan pemohon membayar retribusi kepada pemerintah daerah(mandat coma aomomtcama pelayanan surat pengantar perkawinan persyaratan surat pengantar fotokopi ktp dan ktp asli calon pengantin) fotokopi dan asli calon pengantin) fotokopi ijazah calon pengantin) fotokopi dan ktp orang tua calon pengantin) pas foto ukuran 4x6 lembar), 3x4 lembar) 3x3 lembar), 2x3 lembar) background warna biru untuk kepentingan kua fotokopi ktp saksi orang) surat pernyataan wali nasab wali hakim bermaterai cukup akta cerai bagi calon pengantin dengan status cerai hidup fotokopi kematian bagi calon pergantian dengan status cerai mati sistem, mekanisme, dan pemohon menyerahkan berkas prosedur permohonan kelurahan pemohon menerima surat pengantar dari kelurahan pemohon menyerahkan seluruh berkas kukematian persyaratan surat pengantar foto copy ktp yang meninggal) foto copy ktp orang saksi (orang pihak keluarga, orang tidak ada hubungan keluarga) foto copy ktp pelapor surat pernyataan pemohon bermaterai cukup sistem, mekanisme, dan pemohon menyerahkan berkas prosedur kelurahan petugas mengisi blank dan menerbitkan surat keterangan kematian pemohon menerima surat keterangan kematian pemohon menyerahkan semua berkaskematian blankmiskin untuk santunan kematian persyaratan surat pengantar sesuai domisili tempat tinggal foto copy ktp dan (yg meninggal dan pemohon) surat kematian (mengurus santunan kematian) surat pernyataan dibuat yang bersangkutan bermaterai disaksikan rt rw sistem, mekanisme, dan pemohon menyerahkan berkas dan prosedur menerima surat keterangan miskin dari kelurahan dibawa kecamatan pemohon menyerahkanran dan masukan petugas camat sekretaris kecamatan kotak pengaduan kotak saran pelayanan surat keterangan domisili foto copy ktp pemohon sistem, mekanisme, dan pemohon menyerahkan berkas dan prosedur menerima surat keterangan domisili dari kelurahan pemohon menyerahkan surat keterangan domisiliona kost npamnfrn pelayanan surat keterangan kehilangan dokumen kependudukan persyaratan pemohon membuat surat pernyataan kehilangan bermaterai cukup diketahui rt rw pengantar sistem, mekanisme, dan pemohon menyerahkan berkas dan prosedur menerima surat keterangan kehilangan dokumen kependudukan pemohon menyerahkan berkas polsekmang pati penanganan pengaduan, petugas lurah sekretaris lurah pelayanan surat keterangan ghaib persyaratan pengantar foto copy ktp pemohon pemohon membuat surat pernyataan yang bermaterai cukup diketahui rt sistem, mekanisme, dan pemohon menyerahkan berkas dan prosedur menerima surat keterangan ghaib dari kelurahan pemohon menyerahkan berkasndaran enggan tusam walikota kediri, ttd. gan aslinya abdullah abu bakar a.n kota kediri (ea bagian umum, pertama tingkat d9zbd810 |
ara,metrologi legal yang selanjutnya disebut utd pelayanan metrologi legal adalahunit pelaksana teknis daerah pelayanan metrologi legal yang selanjutnya disebut kepala utd pelayanan metrologi legal adalah kepalsub bagian tata usaha unit pelaksana teknis daerah pelayanan metrologi legal yang selanjutnya disebut kasualpembentukan dengan peraturan walikota ini bentuk. utd pelayanan metrologi legal sebagaimana dimaksud pada merupakan utd kelas bab . bab iii kedudukan utd pelayanan metrologi legallayanan metrologi legal terdiri atas kepala utd pelayanan metrologi legallayanan metrologi legallayanan metrologi legal. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada utd pelayanan metrologi legal mempunyai fungsi.::pelaporan bagian kedua kepala utd kepala utd pelayanan metrologi legalmetrologi legal. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala utd pelayanan metrologi legal mempunyai fungsi menetapkan rencana kebijakan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan utd pelayanan metrologi legal.td pelayanan metrologi legal,metrologi legalmetrologi legal. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala sub bagian tata usaha utd pelayanan metrologi legal, mempunyai fungsi penyusunan rencana dan program kerja utd pelayanan metrologi legalmetrologi legal, melaksanakan pengelolaan dan pelayanan teknis administrasi lingkup utd pelayanan metrologi legal, penyiapan metrologi legalmetrologi legalmetrologi legalmetrologi legalmetrologi legmetrologi leglayanan metrologi legmetrologi legal wajib melaksanakan pengawasan melekat. kepala utd pelayanan metrologi legmetrologi legalmetrologi legalmetrologi legallaksanaan program bantuan modal usaha bagi masyarakat miski sebagai pedoman dalam memberikan bantuan bagi masyarakat miskin baik perorangan maupun keluarga untuk mendapatkan modal kegiatan dan memperkuat aspek permodalan bagi keluarga miskin yang mempunyai usaha dalam mendayagunakan sumber daya yang dimilikinya sehingga mampu meningkatkan penghasilan yang akan berdampak pada peningkatan taraf hidup dan usahanykat. memperhatikan berita acara rapat pembahasan draf peraturan wali kota tentang tata cara pelaksanaan program bantuan modal usaha bagi masyrakat miskin kota bekasi nomor dinas. gulmakin tanggal januari memutuskanakateluarga adalah terdiri daripemberian bantuan modal usaha adalah pemberian kemudahan bagi keluarga miskin terhadap akses aktivitas ekonominya sehingga dengan bantuan tersebut diharapkan keluarga miskin dapat memiliki kegiatan usaha yang pada gilirannyanya. usaha adalah kegiatan yang bertujuan mendapatkan penghasilan dan tidak menghasilkan produk yang dilarang olehdalam pemberian bantuan modal usaha bagi masyarakat miskin. jenis usaha sebagaimana dimaksud antara lain bidang makanan dan minuman bidang bahan bakar bidang komunikasi bidang pertanian bidang perkebunan bidang perikanan bidang peternakan bidang perdagangan bidang jasa pelayanan otomotif tujuan dari peraturan wali kota ini adalah untuk memberikan bantuan permodalan kegiatan usaha kepada keluarga miskin baik perorangan maupun keluarga dalam mendayagunakan sumber daya yang dimilikinya sehingga mampu meningkatkan usahanya serta mengembangkan kreatifitas, inovasi, dan produktivitas bagi keluarga miskin agar dapat meningkatkan pendapatan dan mengatasi masalah ekonomi keluarga sehingga dapat keluar dari kategori miskin. bab iii persyaratan persyaratan bagi warga penerima bantuan modal usaha antara lain penerima merupakan warga kota bekasi yang memiliki identitas resmi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga): penerima merupakan fakir miskin yang terdata dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diutamakan bagi mereka yang memiliki kartu perlindungan sosial program keluarga harapan, kartu keluarga sejahtera, kartu indonesia sehat). penerima adalah perorangan maupun keluarga yang telah memiliki usaha. bantuan modal usaha bagi masyarakat miskin diberikan kepada perorangan maupun keluarga untuk mendapatkan modal bagi kegiatan usahanya agar dapat meningkatkan penghasilan keluarganya. dana bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada disalurkan kepada penerima melalui bank yang telah ditunjuk. besaran dana modal usaha sebagaimana dimaksud diberikan kepada penerima sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. bab mekanisme permohonan dan pencairan bantuan bagian kesatu mekanisme permohonan mekanisme permohonan bantuan modal usaha bagi masyarakat miskin dilaksanakan dengan masing masing perorangan atau keluarga miskin membuat rencana usaha yang ditujukan kepada kepada dinas sosial, kecamatan menghimpun seluruh rencana usaha perorangan atau keluarga miskin dan melakukan verifikasi (verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan): cc. kecamatan mengajukan rencana usaha perorangan atau keluarga miskin calon penerima bantuan modal usaha yang layak berdasarkan hasil verifikasi kepada dinas sosial, dinas sosial melakukan verifikasi lapangan terhadap usulan kecamatan yang lolos seleksi administrasi rencana anggaran dan biaya rab) dan surat permohonan perorangan atau keluarga, penetapan penerimaan modal usaha didasarkan pada hasil verifikasi, penetapan penerima dana apbd dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang dari dinas sosial. bagian kedua mekanisme pencairan bantuan mekanisme pencairan bantuan modal usaha bagi masyarakat miskin dilaksanakan dengan dinas sosial membuat kesepakatan bersama mou) dengan bank yang telah ditunjuk untuk mengatur pembukaan rekening dan mekanisme pencairan bantuan modal usaha, masing masing perorangan atau keluarga membuka rekening bank yang telah ditunjuk, menetapkan spesimen penandatanganan pencairan dana masing masing perorangan atau keluarga: dinas sosial mentransfer dana masing masing rekening perorangan atau keluarga, masing masing perorangan atau keluarga mengajukan surat permohonan dan rencana anggaran dan biaya rab) kepada dinas sosial: dinas sosial memverifikasi rab dari perorangan atau keluarga: dinas sosial memberikan persetujuan pencairan dana perorangan atau keluarga pada bank, perorangan atau keluarga melaksanakan kegiatan sesuai rencana semula, perorangan atau keluarga diharapkan segera mencairkan dana setelah ada persetujuan pencairan dari dinas sosial: jika terdapat dana yang tidak dicairkan oleh salah satu perorangan atau keluarga karena satu dan lain hal sampai pada akhir tahun anggaran berjalan maka dana tersebut harus dikembalikan kas daerah, prosedur pengembalian dana kas daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlakubantuan modal usaha. pemantauan sebagaimana dimaksud melibatkan semua unsur yang terkait yaitu dinas sosial, dan kecamatan. pemantauan dilaksanakan berdasarkan instrumen evaluasi kegiatan yang telah disiapkan oleh unsur terkait sebagaimana dimaksud evaluasi dilaksanakan pada setiap akhir kegiatan untuk mengetahui apakah penyelenggaraan bantuan modal usaha sudah sesuai target. laporan bantuan modal usaha disusun secara berjenjang mulai dari perorangan atau keluarga yang kemudian disampaikan kepada kecamatan. kecamatan menghimpun semua laporan bantuan modal usaha sebagaimana dimaksudkeuangan, dan laporan pelaksanaan bantuan modal usaha. laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan laporan penggunaan dana yang dipertanggung jawabkan oleh perorangan atau keluarga kepada dinas sosial dengan melampirkan dokumen asli berupa: rencana anggaran biaya, kwintal dan faktur: fotokopi buku tabungan, dan persyaratan lain sesuai ketentuan yang berlaku. laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan per semester atau per (enam) bulan sehingga akan ada (dua) tahap laporan pada setiap tahun anggaran. bab indikator keberhasilan indikator keberhasilan dapat dilihat dengan meningkatnya pendapatan keluarga miskin: meningkatnya kemandirian usaha sosial ekonomi keluarga miskin: dan. bab vii pembiayaan pembiayaan bantuan modal usaha bagi masyarakat miskinka: ppn walikota kediri provinsi jawa timurdisiplinan, motivasi kerja, keseragaman dan identitas aparatur sipil negara lingkungan pemerintah kota kediri, perlu adanya pengaturan pakaian dinas aparatur sipil negarasudah tidak sesuai dengan ketent,rian dalam negeri dan pemerintah. bab ketentuan umum dalam peraturan ini yang dimaksud dengan walikota adalah waliota kedikota kedirmemberikan pelayanan kepada masyarakatjabatan pimpinan tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi lingkungan pemerintah kota kedirota kedirota kediri. jabatan pelaksanaota kediri. pejabat fungsional adalah pegawai asn yang menduduki jabatan fungsional lingkungan pemerintah kota kediriasn lingkungan pemerintah kota kediringgunaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada huruf adalah sebagai perwujudan keseragaman, estetika dan identitas asn, perwujudan kedisiplinan dan motivasi kerja asn, dan cc. perwujudan pembinaan dan pengawasan serta etika asn. bab pakaian dinas pegawai negeri sipil jenis pakaian dinas pns lingkungan pemerintah kota kediridk. pdh sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf terdiri atas pdh warna khakib.warna khaki sebagaimana dimaksud dalam untuk pegawai wanita berjilbab dan hamil menyesuaikankemeja putih dan celana rok hitam sebagaimana dimaksud pada untuk pegawai wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan. pdh batik tenun produksi lokal kota kediri sebagaimana dimaksud dalam huruf digunakan pada hari kamis. pdh batik tenun lurik sebagaimana dimaksud dalam huruf digunakan pada hari jumat dan sabtubatik tenun lurik atau batik tenun produksi lokal kota kediri sebagaimana dimaksud pada dan untuk pegawai wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan. pdl pada perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf digunakan oleh pegawai pada saat bertugas luar kantor. perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada meliputi dinas perhubungan, satpol pp, unit kerja pemadam kebakaran dan bpbdsl sebagaimana dimaksud dalam huruf digunakan pada saatsl sebagaimana dimaksud pada untuk pegawai wanita berjilbab dan hamil menyesuaikota kediri dan hari besar lainnya. pdu camat dan lurah sebagaimana dimaksud pada untuk pegawaiakaian seragam batik korps pegawai republik indonesia untuk pegawai wanita berjilbab dan hamil menyesuaikandk sebagaimana dimaksud dalam huruf dipakai oleh: pegawai yang bertugas sebagai dokter, paramedis, petugas laboratorium, pegawai pada perangkat daerah pelaksana pelayanan perizinan terpadu, pelayanan pada bppkad, pokja pengadaan barang jasa, petugas protokol yang sedang bertugas luar kantor atau pada acara resmi yang bersifat protokoler. pdk sebagaimana dimaksud pada harus mendapat persetujuan tertulis dari walikota. pdk sebagaimana dimaksud pada untuk pegawai wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan. bab iii pakaian dinas pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pdh ppp digunakan oleh ppp lingkungan pemerintah kota kediriada hari jumat dan sabtu. pdh batik tenun produksi lokal kota kediri sebagaimana dimaksud pada huruf digunakan pada hari kamis. bab atribut dan kelengkapan pakaian dinas atribut pakaian dinas pns terdiri atas lencana korps pegawai republik indonesia, papan nama, cc. nama pemerintah kota kediri, lambang pemerintah kota kediri, tanda pengenal. atribut dasar pakaian dinas camat: lambang pemerintah kota kediri, tanda pengenal. atribut dasar pakaian dinas lurah, lambang pemerintah kota kediri,camat sebagaimana dimaksud dalam hurufsebagaimana dimaksud dalam huruf berupa logam bulat berwarna dasar perak dengan lambang kota kedirikota kedisbagian hukum, sekretariat daerah in, deal yos sma muhesinaxlahuddin, sh, mh. penata tingkat nip. lampiran peraturan walikota kediri nomor tahun tanggal juni pakaian dinas aparatur sipil negara lingkungan pemerintah kota kediri model pakaian dinas lingkungan pemerintah kota kediri pakaian dinas harian (pdh) pakaian dinas harian khaki pria ts. yang at ini fiv keterangan: lidah bahu nama kemendagpria lengan panjang keterangan: lidah bahu nama satuanfax anak$ j jia agbr pee keph em ami,eiga tage.ala kan hasan kan ee ia:i jifitahamil berjilbab camat lurah aia ketudcamat lurah gran mba palajam yanajam mental tea iia vu.tema ear ana pay (ae sii sana c4mi nya li) sirnand tax uas co i cd) keterangan: peil.(on aw) lan in)su kl!i: pala ann lah? anak on: kie ran san uyka: taka lesakan take tap aya tag nuie dah spa daa aon anna oh kn? tni man loryu:ota kediri priajaket pejabat pemerintah kota kediri wanita he (irpakaian dinas lapangan dinas perhubungan pria gambar nina) celana panjang dengan kancing lidah. kopel reem dan tali kurt. sepatu model lars pendek. tampak depan juraesat,teki, wanitametan, tanda pangkat berupa bordir kerah. gamba roo keterangan ookan disana satpol pria hijauan| papan nama, dengan emblem praja wibawa, tanda jabatan (bagi baju lengan panjang warna khaki tual4 tanda kewenangan, kehijau hijauan, kerah baju model rebah, tanda kemahiran dan bertanding (enam) buah pada bagian penghargaan van tengah baju, berlidah bahu yang masing berhak: ingi yang masing bertanding (satu) buah, saku tanda pengenal: tempel tertutup pada bagian dada (dua) tulisan kementerian buah yang dilengkapi dengan kancing dalam negeri, penutup sakunya, dan lengan baju|g. badge satpol pp, dilengkapi manset, badge pemda dan tulisan celana panjang warna khaki tua kehijau provinsi dan kabupaten hijauan, saku samping celana model kota: miring (dual buah, dan saku tempel kopi, samping celana tertutup (dua) buah papan tulisan pol pp, dan dilengkapi dengan kancing penutup| kopel rim berwarna sakunya, saku tempel belakang celana cream. tertutup (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan celana tanpa sampel lipatan,"nn bentuk, warna dan kelengkapan atribut tutup kepala: tanda pangkat harian, fuelcap warna khaki tua kehijau papan nama, hijauan dengan logo praja wibawa, lis ganda jabatan (bagi dan hiasan pada klep sesuai golongan yang berhak): kepangkatan, dan tanda kewenangan, sai ear kehijau hijauan| tanda kemahiran dan engan emblem praja wibawa. ghargaan tutup badan: draw (bagi yang baju lengan panjang warna khaki tual tanda pengenal: kehijau hijauan, kerah baju model rebah, tulisan beni ena bertanding (enam) buah pada bagian dalampemda dan tulisan tempel tertutup pada bagian dada (dua provinsi dan kabupaten buah yang dilengkapi dengan kancing kota: penutup sakunya, dan lengan baju) draw rim (untuk yang dilengkapi manset, lapangan): celana panjang warna khaki tua kehijau hijauan, saku samping celana model miring sarung penata later) (dua) buah, dan saku tempel samping jborgol, tempel belakang celana tertutup (dualtail hijauan dengan emblem praja wibawa, dan menggunakan kopel rwanita bentuk, warna, dan kelengkapan atribut tutup kepala: tanda pangkat harian, baret warna khaki tua kehijau hijauan dengan papan nama, emblem praja wibawa, dan bagi yang menggunakan jilbab dan wanita hamil serena (bagi menyesuaikan. tanda kewenangan tutup badan: bentuk besar: baju lengan panjang warna khaki tua kehijau tanda tren dan hijauan, kerah baju model rebah, bertanding penghargaan (bagi (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah yang berhak): bahu yang masing masing bertanding (satu) tanda pengenal: buah, saku tempel tertutup pada bagian dada tulisan emeritean (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing dalam negeri: penutup sakunya, dan lengan baju dilengkapi range satpol pp: manset,: celana panjang warna khaki tua kehijau hijauan, seneng ten saku samping celana model miring (dua) buah, kabupaten kota: dan saku tempel samping celana tertutup (dua) jo. kopi: buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, papan tulisan pol pp, saku tempel belakang celana tertutup (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan kopel rim berwarna celana tanpa sampel lipatan, gam:tutup kepala: tanda pangkat harian, fuelcap warna khaki tua kehijau hijauan dengan pama: logo praja wibawa, lis dan hiasan pada klep tu sesuai golongan kepangkatan, dan (bagi yang bagi yang menggunakan jilbab dan wanita hamil berhak), menyesuaikan, tanda kewenangan, tutup badan: tanda kemahiran da (bagi yang pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing and zi: masing bertanding (satu) buah, saku tempel tertutup banda pengenal, pada bagian dada (dua) buah yang dilengkapi dengan tulisan kementerian kancing penutup sakunya, dan lengan baju dilengkapi dalam negeri, bae badge satpol pp, celana panjang warna khaki tua kehijau hijauan, saku samping celana model miring (dua) buah, dan saku iga pad beta tempel samping celana tertutup (dua) buah dilengkapi conica emeanaansn(untuk yang dengan kancing penutup sakunya, dan celana tanpa lapangan), sampel lipatan, sarung senjata bolster) kaos oblong warna khaki tua kehijau hijauan dengan jika diperlukan: emblem praja wibawa, dan tonfa stick) ata menggunakan kopel rim dan draw rim dengan lambang jae ian ox) satpol berbahan dasar nilon dan kepala sabuk borgol, berbahan acety. kaos kaki warna cokelat muda. unit pemadam kebakaran jenis kain: pitstop katun dan polyester) warna baju: biru kode warna warna celana dan baret: biru tua kode warna san p6'jp'v" uii baret warna biru (navy blue| dengan emblem pemadam kebakaran: pdl digunakan untuk baju lengan panjang, kerah tidur,k oleh dan buah saku atas dengan kancing perekat masing masing buah: pria maupun wanita: bordir monogram kerah baju sebelah kiri berlogo helm dan kapak bersama basi wanita yang warna kuning dengan dasar warna biru: mengenakan jilbab, border tanda pangkat sesuai jabatan dan golongan kerah baju sebelah dapat menyesuaikan, kanan dengan dasar warnaprovinsi kabupatenddan warna dasar biru: upacara bendera: li. bordir tanda penugasan dipasang atas saku sebelah kiri: tah bahu talium bordir tanda penghargaan brevet penghargaan dipasang atas papan nama: warna merah bordir lencana kopi diatas lencana pemadam kebakaran nama kuning: digunakan oleh bordir lencana pemadam kebakaran dipasang atas saku sebelah kiri warna pejabat pemadam kuning, yang memiliki garis border tulisan pemadam atas saku baju sebelah kiri, dengan tulisan warna komando terhadap kuning, list kuning dan warna dasar biru: pasukan, ikat pingsan warna hitam dan kopel warna hitam dengan kepala kopel drazhrim hanya berbahan plastik: digunawarna biru (navy blue), menggunakan saku samping disetiap bendera, dan sisi, buana hitam bertali: dan celana pdl. kaos kaki warna hitam. bpbd pena aka land gea depan. belakang depan belakang plakat, dijahit tindih buah kanan dan buah kiri, dan bertanding (tujuh) buah, tali ban pinggang berlidah (tiga) buah lengan panjang memakai bed logo bnpb berukuran cm, sebelah kanan dan bed bendera merah putih sabuk atau kopel tali pinggang, disebelah kiri, celana panjang dengan resting depan, (empat) buah saku bagian depan penutup saku belakang disebelah kanan dan kiri atas dan bawah, berpenutur dan bertanding, sebelah saku pulpen pada sisi kiri bagian atas kiri saku book tanpa penutup serta pinggang, dibagian kanan dan kiri sejajar paha tengah muka kemeja memakai plakat, dijahit kantong dengan kancing, tindih kantong samping celana, kanan dan kiri cara penggunaan kemeja dimasukkan miring, kedalam celana panjang. lebar ban pinggang (dilipat kedalam) set topi berbahan wol army, sepatu berbahan kulit dan karet, topi berwarna krem, warna dasar krem:saku celana sambung bahu belakang saku belakang oo. sepatu pdl mm.'s dsepatu pdl ii. mutz pns lingkungan pemerintah kota kediri bahan dasar warna khaki mutz pns gol keatas dari samping. lambang pemerintah kota kediri isbn warna kuning emas ukuran mutz pns gol iii dari samping. lambang pemerintah kota kediri warna perak ukuran mutz pns gol dari samping. lambang pemerintah kota kediri isbn warna perunggu ukuran mutz pns gol dari samping. lambang pemerintah kota kediri tan isbn warna perunggu ukuran iii. pet camat dan lurah pet upacara camat pet upacara lurah tana keterangan: bahan dasar kain warna hitam. lambang daerah kota kedirih. jari jari warna perak. zamvii. nama kementerian dan nama pemerintah daerah main www ix. lambang pemerintah kota kediri nak ana pad tanda pengenal nama nip jabatan instansi pemerintah kota gol. darah masa berlaku an. walikota kediri sekretaris daerah nama pegawai) nip xi. sepatu bentuk keterangan sepatu pdh wanita ken sepatu pdu wanita xii. kaos kaki bentuk keterangantenun lurik dan sesuai dengan baju tanpa motif batik tenun lokalnn tanda contoh lebar kain, minimum berat kain gram, per minimalkiper31 kiper31osn disarankan kitabis.nk(ss,, minimum arah pakan muka minimum arah pakan belakang minimum persyaratan yang solo sun asus mean prem komposisi poliester poliester &3tn rayon rayon keterangan belum termasuk lingkup akreditasi kain warna hitam pan tanda contoh lebar kain, minimum berat kain gram, per minimum berat kain gram, permsalinan sesuai dengan aslinya ana a.n. aan daerah kota kediri walikota kediri, naa bagian hukum, ttd. sekretariat daerah maa abdullah abu bakar (ureisiins alauddin, sh.mh, senelolaan pasar yang selanjutnya disebut utd pengelolaan pasar adalahunit pelaksana teknis daerah pengelolaan pasar yang selanjutnya disebut kepala utd pengelolaan pasar adalah kepalsub bagian tata usaha unit pelaksana teknis daerah pengelolaan pasar yang selanjutnya disebut kasual utd pengelolaan pasar pada dinas perdagangan, industri dan koperasi usaha kecil dan menengah. bab pembentukan dengan peraturan walikota ini bentuk utd pengelolaan pasar pada dinas perdagangan, industri dan koperasi usaha kecil dan menengah. utd pengelolaan pasar sebagaimana dimaksud pada merupakan utd kelas bab . bab iii kedudukan utd pengelolaan pasangelolaan pasar terdiri atas kepala utd pengelolaan pasaelolaanelolaan pasaelolaan pasar, retribusi, kebersihan serta ketentraman dan ketertiban pasar. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada utd pengelolaan pasar mempunyai fungsi perencan berdasarkan kebijakan teknis dinas, penyelenggar. cc.pengelolaan pasaelolaan pasar. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala utd pengelolaan pasarpasar serta ketatausahaan utd, cc. pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan teknis operasional pengelolaan pasar serta ketatausahaan utdngadaan karcis retribusi pasar untuk keperluan wilayah kerjanya, mengkoordinasikan pemungutan retribusi wilayah kerjanya, mengkoordinasikan penghimpunan hasil pemungutan retribusi dan penyebarannya kas daerah, mengkoordinasikan, mengidentifikasi dan analisa data untuk menyusun rencana kegiatan kebersihan, ketenteraman dan ketertiban pasar, mengkoordinasikan pengelolaan kebersihan, keamanan dan ketertiban pasardan il. melaksanakan .elolaan pasaelolaan pasar. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala sub bagian tata usaha utd pengelolaan pasar, mempunyai fungsi penyusunan rencana dan program kerja utd pengelolaan pasaelolaan pasar, melaksanakan pengelolaan dan pelayanan teknis administrasi lingkup utd pengelolaan pasaelolaan pasar, penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan program kegiatan utd pengelolaan pasaelolaan pasa. bagian ketiga kelompok jabatan fungsional utd pengelolaan pasaelolaan pasaelolaan pasgelolaan pasaelolaan pasar wajib melaksanakan pengawasan melekat. kepala utd pengelolaanelolaan pasar wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada kepala dinas. bab vii . bab vii kepegawaian kepala utd pengelolaan pasaelolaan pasarbinjai provinsi sumatera utara peraturan walikota binjai nomor tahun tentang desk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerahnsukseskan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah pilkada) secara demokratis kota binjai yang sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, perlu dukungan pemerintah daerah atas pelaksanaan pilkada, bahwa untuk mengantisipasi permasalahan permasalahan yang berkaitan dengan pilkada dan pengendalian pelaksanaan pilkada, serta melaksanakan amanaanerlu membentuk desk pilkadalaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi dan kabupaten kota. desk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kota binjai yang selanjutnya disebut desk pilkada kota binjai adalah desk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kota binjai tahun sekretariat desk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kota binjai yang selanjutnya disebut sekretariat desk pilkada kota binjai adalah sekretariat desk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kota binjai tahun perangkat. jdih.binjaikotkepolisian republik indonesia yang selanjutnya disebumenteri dalam negeri adalah menteri dalam negeri republik indonesia. gubernuruntuk pengendalian pelaksanaan pilkada kota binjai tahun dibentuk desk pilkada kota binjai. bab iii kelembagaan desk pilkada kota binjai berkedudukan bagian administrasi pemerintahan dan kerjasama sekretariat daerah kota binjai. desk pilkada kota binjai sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: pengarah walikota, ketua dprd kota binjai, dandim lkt, kepala kepolisian resor binjai, kepala kejaksaan negeri binjai, dan ketua pengadilan negeri klas binjai. penanggung jawab wakil walikota binjai, ketua sekretaris daerah kota binjai, wakil ketua asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat sekretaris daerah kota binjai, sekretaris kepala bagian administrasi pemerintahan dan kerjasama sekretariat daerah kota binjai, dan anggota perangkat daerah terkait beserta unsur tni, polri dan kejaksaan. ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan desk pilkada kota binjai sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan walikota. dalam . jdih.binjaikota.go.id dalam melaksanakan tugas desk pilkada kota binjai sebagaimana dimaksud pada dapat dibentuk sekretariat desk pilkada kota binjai. keanggotaan dan rincian tugas sekretariat desk pilkada kota binjai sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan walikota. bab tugas dan mekanisme kerja desk pilkada kota binjai tahun mempunyai tugas sebagai berikut: melakukan pemantauan pelaksanaan pilkada kota binjai, menginventarisasi dan mengantisipasi permasalahan permasalahan pilkada kota binjai, memberikan saran kepada penyelesaian permasalahan permasalahan pilkada kota binjai, melaporkan informasi mengenai permasalahan dan perkembangan persiapan dan pelaksanaan pilkada secara berjenjang dan melaporkan rutin setiap hari kepada menteri dalam negeri melalui gubernur. laporan informasi mengenai permasalahan dan perkembangan persiapan dan pelaksanaan pilkada sebagaimana dimaksud pada huruf sesuai perundang undangan yang berlaku. desk pilkada kota binjai dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalaesk pilkada kota binjai dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam berkoordinasi dengan desk pilkada provinsi sumatera utara. pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam mengacu kepada mekanisme kerja yang ditetapkan oleh gubernur. bab pendanaan segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas desk pilkada kota binjai dibebankan pada apbd. bab vipasi lina mera dae teen walikota binjai, daerah kota binjai sekretaris daerah ttd muhammad idham sing? diundangkan binjai pada tanggal novdayakan potensi kepariwisataan daerah, perlu mengatur kegiatan usaha restoran rumah makan dan jasa bo:, peraturan daerah kabupaten bantul nomor tahun tentang retribusi izin gangguan lembaran daerah tahun nomor seri b),tahun nomor seri d),pariwisata dan kebudayaan adalah dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten bantul, kepala dinas adalah kepala dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten bantul,usaha jasa boga adalah peraturan daerah adalah. bab bentuk usaha usaha restoran rumah makan dan jasa boga dapat berbentuk badan atau perseorangan. bab iii pengusahaan restoran rumah makan dan jasa boga bagian kesatu pengusahaan restoran dan rumah malain jasa pelayanan makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dapat meliputi penyelenggaraan hiburan atau kesenian atau pertunjukan. penyelenggaraan hiburan sebagaimana dimaksud berupa musik, siaran televise atau video pertunjukan seni tari seni suara dan pertunjukan terbatas serta pameran merchandise tanpa memungut biaya kepada pengunjung. bagian ketiga petunjuk pelaksanaan peraturan daerah selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah, permohonan izin usaha harus dihampiri pas foto berwarna ukuran 3x4 (tiga kali empat) yang terbaru sebanyak (dua) lembar. bagian keempat petunjuk pelaksanaan peraturan daerah apabila kepala dinas tidak berada tempat atau berhalangan untuk kurun waktu lebih dari (tiga) hari kerja, maka kepala bagian tata usaha pada dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten bantul berwenang memberikan persetujuan prinsip maupun izin usaha, dan sanksi administrasi, dengan memperhatikan masukan dari kepala sub dinas yang bersangkutan dan tim yang dibentuk untuk pelaksanaan pemberian izin. bagian kelima petunjuk pelaksanaan peraturan daerah penolakan atau belum dikabulkannya suatu permohonan perizinan harus disampaikan secara tertulis berikut alasan alasannya. bagian keenam petunjuk pelaksanaan huruf peraturan daerah keikutsertaan pengelola pimpinan usaha restoran, rumah makan dan jasa boga dalam kegiatan promosi sesuai kemampuan pemerintah daerah dan dapat berupa menitipkan brosur atau media promosi lainnya pada saat pemerintah daerah berpartisipasi dalam kegiatan promosi atau pameran wisata, pencantuman nama usaha dalam media promosi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah: cc. ikut serta dalam rombongan kegiatan promosi atau pameran wisata yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah: berbagai bentuk kegiatan promosi lainnya yang melibatkan pengelola pimpinan usaha restoran, rumah makan dan jasa boga. bagian ketujuhsebagai berikut retribusi izin usaha dibayarkan pada saat pengambilan sertifikat izin usaha, tempat pembayaran retribusi adalah kas daerah sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. bagian kedelapan petunjuk pelaksanaan peraturan daerah,,a (dua belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar,sembilan pelaksanaan peraturan daerah peraturan daerah mulai diberlakukan pada tanggal oktober pemberian pelayanan perizinan usaha restoran, rumah makan dan jasa boga dilaksanakan pada dinas pariwisata dan kebudayaan. pelayanan izin usaha restoran, rumah makan dan jasa bogpariwisata dan kebudayaan bersama bagian tata pemerintahan sekretariat,pariwisata dan kebudayaan harus melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat sebelum peraturan daerah diberlakukan. bab xii ketentuan peralihan izin usaha restoran rumah makan dan jasa bogxiii ketentuan umum asal semua ketentuan yang mengatur perizinan usaha restoran, rumah makan dan jasa boga sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan denga peraturan daerah inipenjabat bupati bantul, soeharto diundangkan bantul pada tanggal april sekretaris daerah kabupaten bantul, drs. ashari, msinjelasan umum kabupaten bantul merupakan bagian dari daerah tujuan wisata yogyakarta, sehingga penyediaan sarana wisata berupa restoran, rumah makan dan jasa boga yang memadai perlu dioptimalkan dalam rangka mewujudkan visi kabupaten bantul bantul projotamansari, sejahtera demokratis dan agamis . sebagai upaya untuk menarik investor bidang kepariwisataan dan investor pada umumnya maka usaha restoran, rumah makan dan jasa boga sebagai salah satu bagian dari usaha sarana wisata perlu diatur sesuai dengan persyaratan teknis guna memberikan perlindungan hukum dan manfaat bagi masyarakat kabupaten bantul. samping itu terhadap usaha restoran rumah makan dan jasa bogave bagi wisatawan, generasi muda dam masyarakat pada umumnya. jaminan kepastian hukum bagi usaha restoran, rumah makan dan jasa boga diharapkan mampu mendorong tumbuhnya kegiatan kepariwisataan, sehingga akan menjadikan kabupaten bantul sebagi daerah tujuan wisata yang potensial serta mempunyai daya saing dengan daerah lain. @@. penjelasan demi s d cukup jelas usah lesehan dihitung berdasarkan tempat duduk yang disediakan untuk setiap tempat duduk diukur seluas (satu setengah kali satu meter) melekat meja. cukup jelas huruf cukup jelas huruf yang dimaksud jasa andriana adalah jasa untuk menyelenggarakan perayaan atau pesta (banget) yang meliputi hiasan, penyajian makanan dan minuman serta perlengkapan dan peralatan yang diperlukan. huruf dan cukup jelas cukup jelas huruf dan cukup jelas huruf rencana pembangunan berupa gambar site plan dan rencana anggaran belanja rab). studi kelayakan berupa perhitungan perkiraan ekonomi terhadap laya tidaknya usaha itu untuk dioperasionalkan. cukup jelas huruf cukup jelas huruf yang dimaksud terbukti memperoleh ijin usaha secara tidak sah adalah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap bahwa izin yang dimiliki diperoleh tanpa melalui prosedur yang diatur dalam peraturan daerah ini. huruf cukup jelas dan cukup jelas huruf bentuk perlindungan meliputi menjaga kelaikan alat perlengkapan restoran dan rumah makan member perlindungan dan pengamanan terhadap barang barang milik tamu pengunjung, menyimpan barang milik tamu yang tertinggal sekurang kurangnya dalam waktu (enam) dan menjaga ketenangan privacy pengunjung. huruf b,c,d dan cukup jelas cukup jelas cukup jelas huruf a,b, dan cukup jelas huruf yang dimaksud mengambil tindakan adalah mengambil langkah langkah preventif atau pencegahan dengan cara melaporkan kepada pihak pihak yang berwajib. huruf cukup jelas s d cukup jelas yang dimaksud tokoh masyarakat adalah dalam arti formal misalnya pengurus rt, pengurus dan dalam arti informal misalnya tokoh agama. cukup jelasdan yang dimaksudtidak berarti pemerintah daerah tidak boleh bekerjasama dengan fihak dengan persetujuan dprd s d cukup jelas |
(an kinibantulantul tentang pokok pokok pengelolaanberita daerah, pelaksana teknis lapangan yang disebut bagian dan unsur kewilayahan yang disebut dukuamong desa yang ditunjuk oleh lurah desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. bendahara adalah pamong desa yang ditunjuk oleh lurah desa untuk menerima, menyimplurahitulurahlurahlurah desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh ppid. ppid terdiri atas carik: dan kepala bagian keuangan. cariklurah desa. cariklurah desa tentang pelaksanaan peraturan desa tentang apb desa dan perubahan apb desa. lurah desa menetapkan bendahara desa dengan keputusan lurah desa. bab pendapatan desa bagian kesatu sumber pendapatan desa sumber pendapatan desa terdiri atas pendapatan asli desa desa), bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, alokasi dana desa add): dan usaha lain yang dikelola oleh desa. (l) hasil kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas tanah kas desa, pasar desa, cc. pasar hewan desa, tambatan perahukelola oleh desa, dan il.pedoman pengelolaan kekayaan desa diatur lebih lanjut olehlebih lanjut oleh. (l)keseratus) dari jumlah add dan add sebesar (empat puluh keseratus) dari jumlah add. jkeseratus) dari add yang diterima desa dan untuk biaya pemberdayaan masyarakat sebesar (tujuh puluh kedoman pengelolaan add diatur lebih lanjut oleh bupati. bagian kelima bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah j yang berlaku pemerintah: pemerintah daerah:((dpengganti yang senilai dan atau lebih baik dan berlokasi desa setempat atau desa lain dalam (satu) wilayah kecamatan. pelepasan hak kepemilikan tanah sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan desa. setiap pengelolaan tanah tanah kas desa ditetapkan dengan peraturan desa. peraturan desa sebagaimana dimaksud dalam dan disampaikan kepada bupati dengan tembusan camat untuk mendapatkan persetujuan. peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada diteruskan pemerintah provinsi untuk mendapatkan persetujuan dari gubernur. pengajuan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada yang mengatur pelepasan tanah kas desa harus dilengkapi dengan rencana pengganti tanah. peraturan desa sebagaimana dimaksud dalam dan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari gubernur. pedoman pengelolaan tanah kas desa diatur lebih lanjut oleh bupati. bab anggaran pendapatan dan belanja desa (apb desa) bagian kesatu struktur pendapatan asli desa desa)pada huruf terdiri atasatasatas pembentukan dana cadangan, penyertaan modal desa, dan pembayaran utang. bagian kedua dasar penyusunan rancangan apb desa (l) lurah desa bersama bpd menyusun rkp desa berdasarkan penjabaran rpm desa melalui. rkp desa sebagai dasar penyusunan rancangan apb desa. bagian ketiga penetapan rancangan apb desa jl) carik mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan desa tentang apb desa berdasarkan pada rkp desa. carik menyampaikan rancangan peraturan desa tentang apb desa kepada lurah desa untuk memperoleh persetujuan. lurahbpd dan lurah desa sebelum ditetapkan oleh lurahlurahapabila hasil evaluasi bupati tidak ditindaklanjuti oleh lurah desa dan bpd, dan lurahlurah desa harus menghentikan pelaksanaan peraturan desa dan selanjutnya lurahs5) ditetapkan dengan peraturan lurah desa. masa berlakunya peraturan lurah desa sebagaimana dimaksud pada paling lama (tiga) bulan sejak tanggal berlakunya peraturan bupati sebagaimana sebagaimana dimaksud padlurahlurah(lurahlurahlurahlurahlurahdan buku kas pembantu perincian obyek pengeluarandl) carik dan rancangan peraturan lurah desa tentang keterangan pertanggungjawaban lurah desa. carik menyampaikan rancangan peraturan desa dan rancangan peraturan lurah desa sebagaimana dimaksud pada kepada lurah desa untuk dibahas bersama bpdberdasarkan persetujuan bersama lurah desa dan bpdpersetujuan bpd terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan apb desa ditetapkan paling lambat (tigaperaturan lurahlurah desa ditetapkan. bab viii informasi keuangan desa(l) pemerintah daerah melalui camatmeliputi memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan add, memberikan bimbingan dan pelatihan dalam penyelenggaraan keuangan desa, membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa d memfasilitasi administrasi. (l)sistem dan prosedur pengelolaan keuangan desa diatur lebih lanjut olehjl yang berlaku. sanksi sebagai dimaksud pada dapat berupa penundaan pencairan add, dan pengurangan add untuk pada tahun anggaran berikutnya. pedoman pemberian penghargaan dan sanksi dalam pengelolaan keuangan desa diatur lebih lanjut oleh bupati. bab ketentuan penutup pelaksanaan peraturan daerah ini selambat lambatnya untuk pelaksanaan pengelolaan keuangan desa pada tahun anggaran dengan berlakunya peraturan daerah ini makd,:among desa yang lain dengan ketentuan tidak boleh dirangkap oleh pamonglurah dan pamongerian waktu paling lama (tiga) bulan dimaksudkan untuk memberikan waktu bagi pemerintahan desa untuk menyusun apb desa sesuai dengan arahan pemerintah daerah. dengan demikian pemerintahan desa wajib menetapkan kembali peraturan desa tentang apb desa.: mengalami perkembangan, dan sesuai dengan undang undang nomor tahun tentang pajak daerah dan retribusi daerahajib retribusi tempat pelelangan merupakandikecualikan dari wajib retribusi tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada merupakan nelayan kecil. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut wajib retribusi yang melanggar ketentulampiran huruf angka huruf kolo. namun, dalam perjalanannya, retribusi jasa usaha ini mengalami perkembangan yang cukup signifikyebutkan bahwa pungutan perikanan tidak dikenakan bagi nelayan kecil dan pemudi daya ikan kecil. hal ini dilakukan sebagai bentuk keberpihakan pemerintah agar masyarakat, khususnya nelayan kecil dapat memanfaatkan sumber daya ikan secara optimal sehingga dapat meningkatkan taraf kehidupan mereka secara berkelanjutanyang dimaksud deng, menggunakan (satu) kapal perikanan tidak bermotor atau bermotor luar atau bermotor dalam, berukuran paling besar (lima) gross ton gt) dan atau yang mesinnya tidak lebih dari (lima belas) daya kuda dk).rekreasi pendopo joglo setiap (enam) rp. (lima puluh ribu rupiah) parangtritis jam pendopo joglo setiap (enam) rp. (lima puluh ribu rupiah)(tempatolahraga lapangan sepak bolaregional malam hari persahabatan siang hari puluh ribu rupiah)pangan sultan agung olah raga sultan siang hari rupiah) agung olah raga sultan rupiah)staring gate pacuan setiap hari rp. (satu juta lima ratus kuda ribu rupiah) sirkuit lapangan setiap hari rp. (dua juta lima ratus pacuan kuda ribu rupiah).aa. bahwa untuk mewujudkan pemerintahan desa yang baik, tertib, bersih, berwibawa dan bertanggung jawab diperlukan lurah desa yang mempunyai, kapabilitas,, menyebutkan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai,milihan adalah panitia yang dibentuk oleh bpd yang bertugas menyelenggarakan pemilihan lurah desa:lurah desa, calon adalah calon lurahmilihan dan berhak mengikuti pemilihan, calon terpilih adalan calon yang yang memperoleh suara terbanyak sekurang kurangnya (dua puluh lima per seratus) dari seluruh jumlah suara sah dalam pemilihan lurah desa dan telah ditetapkan oleh bpd,,lurah desa:milihan:lurah,ps,ersiapan pemilihan jl) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan. bpd memproses pemilihan lurah desa, paling lama (empat) bulan sebelum berakhir masa jabatan lurah desa. dalam hal terjadi kekosongan jabatan lurah desa, bpd paling lama (empat) bulan sejak terjadinya kekosongan jabatan lurah desa, bpd segera memproses pemilihan lurah desa. bpd mengadakan rapat paripurna guna membahas persiapan pemilihan lurah desa. bpd menetapkan rencana anggaran biaya pemilihan lurah desa berdasarkan pertimbangan lurah desa, pamong desa dan tokoh masyarakat. bpd melaporkan kepada bupati melalui bagian pemerintahan desa sekretariat daerah kabupaten bantul mengenai persiapan pemilihan, rencana anggaran dan pembentukan panitia. bagian kedua panitia pemilihan panitiamilihan sebagaimana dimaksud pada harus bersifat independen, jujur dan adil. syarat syarat untuk duduk menjadi anggota panitia pemilihan diatur dan ditetapkan oleh bpd. panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bpd. bagian ketiga susunan panitia pemilihan panitia pemilihan terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan anggota. keanggotaan panitia pemilihan terdiri dari unsur pamong desa, unsur lembaga kemasyarakatan serta tokoh masyarakat desa. jumlah keanggotaan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud terdiri atas: unsur pamong desa (tiga) orang, unsur lembaga kemasyarakatan (empat) orang, unsur tokoh masyarakat (empat) orang. dalam melaksanakan tugasnya panitia pemilihan dibantu oleh petugas pendaftar pemilih dan kpps. bagian keempat tugas panitia pemilihan panitia pemilihan mempunyai tugas membuat tata tertib pemilihan yang disahkan oleh bpd, mengadakan sosialisasi pemilihan, menerima pendaftaran dan melakukan penjaringan, melaksanakan penjaringan dan penyaringan persyaratan administrasi bakal calon, mengumumkan nama nama bakal calon dan calon yang berhak dipilih, menetapkan jadwal pencalonan dan pemilihan, menyusun rencana biaya pemilihan, membentuk petugas pendaftar pemilih dan kpps yang ditetapkan dengan keputusan ketua panitia pemilihanmilihan kepada bpd. bab iii hak memilih dan dipilih bagian kesatu hak memilih dan persyaratan pemilih masyarakat yang berhak memilih lurah desa adalah penduduk desa warga negara republik indonesia, dan memenuhi persyaratan sebagai berikutterganggu jiwa ingatannya. dan undang undang dasar kecualitata cara pendaftaran pemilih adalah sebagai berikut panitia pemilihan melaksanakan pendaftaran pemilih, yang dapat didaftar sebagai pemilih adalah penduduk desa yang memenuhi persyaratanan tempat yang mudah dibaca oleh umum: apabila terdapat tanggapan, usul, saran atau perbaikan dari masyarakat tentang keragu raguan terhadap daftar pemilih sementara disampaikan secara tertulis, disertai bukti bukti dan atau saksi yang kuat, disampaikan kepada panitia pemilihan untuk mendapatkan penyelesaian, pengajuan.sebagaimana huruf disampbatas waktu sebagaimana dimaksud huruf tidak akan dilayani dan tidak mempengaruhib persyaratan dan pencalonan lurah desa desa bagian kesatu persyaratayang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai secukupnya, setia dan taat kepada pancasila dan undang undang dasar negara dan pemerintah republik indonesiakan dibuktikan dengan surat pernyataan yang bermeterai secukupnyyang dibuktikan dengan surat pernyataan yang bermaterai secukupnylurah desa desa paling lama (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan, berpendidikan sekurang kurangnya sekolah lanjutan tingkat pertamasehat jasmani dan rohani j . berkelakuan baik, jujur dan adil, mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat desa setempat, il. bersedia dicalonkan menjadi lurah desa, bagi pns dan tni polri harus melampirkan surat ijin dari instansi dimana yang bersangkutan bekerja, dan bagi tni polri harus melampirkan surat pernyataan pengunduran diri dari tni polri. bagian kedua persyaratan dan alat pembuktiannya jl) menggunakan tinta hitam dan bermeterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangsurat pernyataan kesediaan menjadi lurah desa, surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai calon lurah desa, surat keterangan catatan kepolisian sick), fotokopi kartu tanda penduduk yang legalisasi oleh camat, fotokopi akte kelahiran surat kenal lahir yang legalisasi oleh perangkat daerah atau surat keterangan kelahiran yang legalisasi oleh lurah desa dan camat, surat keterangan sehat dari dokter pemerintah, daftar riw hidup dan atau riw pekerjaan, j . salinan fotokopi ijazah yang dimiliki dan legalisasi oleh pejabat yang berwenang, surat ijin dari instansi dimana yang bersangkutan bekerja bagi pns dan surat pernyataan pengunduran diri dari tni polri, il. surat pengunduran diri sebagai pimpinan angggota bpd bagi anggota bpd yang mencalonkan diri: surat pemberitahuan pengunduran diri kepada bupati bagi pimpinan anggota bpd yang mencalonkan diri: menyampaikan naskah visi, misi dan program kerja secara tertulis. bagian ketiga penjaringan dan penyaringan bakal calon panitia pemilihan,selama lamanybagian keempat kampanye (l)adalah buah buahanlima larangan, pelanggaran dan penyelesaian (d0) dalam pelaksanaan kampanye pemilihan lurah desa desa, dilarang:. suku, ras, golongan calondandlurah desamilihan, bpd dan calon.lurah desa. bab mekanisme pemilihan lurah desa bagian kesatu penetapan calon yang berhak dipilih. jl) setelah menerima berita acara hasil penjaringan dan penyaringan, bpd menetapkan nama nama calon yang berhak dipilih dan mengumumkan kepada masyarakatbagian kedua pelaksanaan pemilihan (l) panitia pemilihan menetapkan waktu pelaksanaan hari pemungutan suara pemilihan dan mengumumkannya kepada masyarakat. pengumuman calon yang berhak dipilih diumumkan (tujuh) hari sebelum dilaksanakannya hari pemungutan suara. bagian ketiga pelaksanaan pemungutan suara (l),dimaksud pada belum juga terpenuhi, maka panitia pemilihanmilihan dan dilaporkan kepada bupati melalui camat. (d0) calon dipilih pada saat pemungutan suara oleh panitia pemilihan ditempatkan balai desa atau tempat lain yang telah ditentukan. panitia pemilihan dan calon yang berhak dipilih tetap dapat menggunakan hak pilihnya. (l)buah buahan dan atau pasfoto:(d0) untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan calon panitia pemilihan menyediakan papan tulis yang,milihan. bagian keempat penetapan hasil pemungutan suara (d0) jumlah tps disesuaikan dengan jumlah pemilih dengan ketentuan (satu) tps dipergunakan untuk sebanyak banyaknya (l)(l) setelah penghitungan suara tpsnya kepada bpd. bpd mengadakan rapat paripurna khusus untuk memberikan penilaian atas jalannya pemilihan pada saat itu juga. bpd menyatakan sah dan atau tidaknya pelaksanaan pemilihan pada hari itu juga, dan ditetapkan dalam keputusan bpd. keputusan bpd sebagaimana dimaksud pada dilaporkan kepada bupati melalui camat selambat lambatnya (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara. ketua panitia pemilihan mengumumkan hasil pemilihan. berkas berkas pemilihan dan keputusan bpd sebagaimana dimaksud pada dikirimkan kepada camat selambat lambatnya (tiga) hari dan oleh camat dilaporkan kepada bupati selambat lambatnya (tujuh) hari. penyimpangan atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada sampai dengan menjadi tanggungjawab bpd. bagian kelima penetapan calon terpilih (l) calon terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak dari seluruh suara sah sekurang kurangnya (dua puluh lima per seratus). apabila calon yang berhak dipilih tidak seorang pun mendapat suara sebagaimana dimaksud pada maka dilakukan pemilihan final. bagian keenam mekanisme pemilihan final (dl) pemilihan final dilakukan bagi (dua) orang atau lebih calon yang memperoleh suara sah terbanyak yang sama, atau (dua) orang calon yang memperoleh suara sah terbanyak kesatu dan kedua, atausanakan pada saat itu juga. dalam pemilihan final sebagaimana dimaksud pada dan calon yang memperoleh suara sah terbanyak dinyatakan sebagai calon terpilih. dalam hal pemilihan final sebagaimana dimaksud pada hasilnya tetap diperoleh jumlah suara yang sama, maka akan dilakukan pemilihan final ulang selambat lambatnya (sepuluh) hari sejak diperoleh hasil akhir dari pelaksanaan pemilihan final pertama. s5) dalam hal pemilihan final ulang sebagaimana dimaksud pada hasil diperoleh jumlah suara tetap sama, maka untuk menetapkan calon yang dinyatakan terpilih, bpd menyerahkan kepada bupati melalui camat. bupati mengesahkan calon terpilih menjadi lurah. pengangkatan lurah desa terpilih ditetapkan dengan keputusan bupati. bagian ketujuh pengaduan dan keberatan (dl) pengaduan dan keberatan atas calon terpilih disampaikan kepada bpd dan panitia pemilihan selambat lambatnya (tujuh) hari terhitung sejak penetapan calon terpilih. pengaduan dan keberatan yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada tidak diindahkan danbupati untuk mengesahkan calon terpilih. bupati dapat memberhentikan lurah desa berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. bab masa jabatan lurah desa jl) masa jabatan lurah desa adalah (enam) tahun. apabila berakhir masa jabatannya lurah desa dapat dipilih kembali untuk (satu) kali masa jabatan berikutnya. bab vii tata cara pengucapan sumpah janji dan pelantikan lurah desa (l) lurah desa dilantik oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk. sebelum memangku jabatannya, lurah desa mengucapkan sumpahjjanji hadapan bupati atau pejabat yang ditunjuk. susunan kata kata sumpah janji lurah:lurah desa dilaksanakan dihadapdiatur oleh bupati. bab viii mekanisme pertanggungjawaban lurah desa (dl) dalam melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajibannya, lurah desa bertanggung jawab kepada bupati melalui camat. lurah desa memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada bpd dan menginformasikannya kepada masyarakat setiap tahun. pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas lurah desa sebagaimana dimaksud pada disampaikan sekurang kurangnya (satu) kali dalam (satu) tahun pada setiap akhir tahun anggaran. (l) (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya, lurah desa menyampaikan keterangan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepada bpd. dalam hal pertanggungjawaban akhir masa jabatan lurah desa, bpd berhak menanyakan atau meminta keterangan lebih lanjut. dalam hal pertanggungjawaban akhir masa jabatan lurah desa, segala akibat hukum yang menyangkut personal lurah desa menjadi tanggung jawab pribadi lurah desa. aparat pengawasan daerah melakukan pemeriksaan akhir masa jabatan lurah desa. bab larangan lurah desa lurahtni polridisamping larangan sebagaimana dimaksud pada lurah desa tidak diperbolehkanlurah desa terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada dan dapat dikenai sanksi administrasi berupa teguran, pemberhentian sementara dan atau pemberhentian oleh bupati atas usul bpd. bab tindakan penyidikan terhadap lurah desa (l) lurah desa yanglurahhuludalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada tidak diberikan oleh bupati, dalam waktu paling lama (tigaatas dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pada tahap pertama dilakukan oleh aparat pengawasan daerah dan untuk tahap selanjutnya dilakukan oleh penyidik umum. lurah desa yang sedang menjalani penyidikan sebagaimana dimaksud pada atas usul camat dan pertimbangan bpd diberhentikan sementara dengan keputusan bupati. bab mekanisme pemberhentian, dan pemberhentian sementara lurah desa lurah desa berhenti diberhentikan oleh bupati atas usul bpd, karena meninggal dunia, mengajukan permintaan sendiri, tidak lagi memenuhi syarat sebagai lurah desa dan atau melanggar sumpah janji jabatan, tidak bisa mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada bupatnya dan telah dilantik pejabatjl)ludalam danekanisme pengangkatan penjabat lurah desa jl) pengangkatan penjabat lurah desa ditetapkan dengan keputusan bupati atas usul camat setelah mendapat pertimbangan dari bpd. penjabat lurah desa sebagaimana dimaksud pada adalah carik desa yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditetapkan dengan keputusan bupati. masa jabatan penjabat lurah desa sebagaimana dimaksud pada sampai dengan dilantiknya pejabat yang definitif. penjabat lurah desa diambil sumpah janji dan dilantik oleh bupati atau pejabat lain yang ditunjuk. penjabat lurah desa dapat diberhentikan oleh bupati apabila melakukan tindakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan. tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban penjabat lurah desa adalah sama dengan lurah desa. bab xiii pejabat yang mewakili dalam hal lurah desa berhalangan jl) dalam hal lurah desa berhalangan selama (tujuh) hari atau lebihdalam hal carik desa berhalangan melaksanakan tugas,yang dianggap mampu dengan keputusan camat. dalam haljl) bagi lurah desa yang tidak dapat menjalankan tugas, fungsi, wewenang dan kewajibannya karena sakit sampai dengan (enam) bulan berturut turut, maka bupati menetapkan carik sebagai penjabat lurah desa. apabila setelah (enam) bulan sejak ditetapkannya penjabat lurah desa, berdasarkan keterangan dokter pemerintah, lurah desa dimaksud belum dapat menjalankan tugas, fungsi, wewenang dan kewajibannya, maka atas usul camatada bpd mempersiapkan pemilihan lurah desa. bab xiv pemberitahuan akan berakhirnya masa jabatandimaksud pada lurah desa melaporkan akan berakhirnya masa jabatan kepada bupati. setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada selambat lambatnya (tujuh) hari, bupati memerintahkan aparat pengawasan daerah untuk mengadakan pemeriksaan akhir masa jabatan lurah desa. bpd memproses pemilihan lurah desa paling lama (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan lurah desa. bab pembiayaan pemilihan lurah desa (l) biaya penyelenggaraan pemilihan lurah desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja desa, partisipasi dan gotong royong serta bantuan anggaran pendapatan dan belanja daerah. untuk kelancaran pelaksanaan tugas panitia pemilihan, pemerintah desa menyediakan sarana dan prasarana yang ada dan telah dimiliki oleh desbupati. bab xvii ketentuan peralihan bagi lurah desa yang diangkat berdasarkan, tidak dapat dipilih kembali., kecuali memenuhi persyaratan berdasark, dan dalam rangka reformasi dan deregulasi, debirokratisasi segala bidang, telah ditetapdengan telah diundangkannya undang undang nomor tahun yang merupakan perubahan undang undang nomor tahun dan telah ditetapkannya peraturan pemerintah nomor tahun maka pengaturan lebih lanjut mengenai pemerintahan desa ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten. bahwa peraturan pemerintah nomor tahun antara lain menyebutkan bahwa. bahwa mekanisme pemilihan lurah desa tidak lagi menjadi wewenang penuh pemerintah daerah. pemerintah daerah hanya memfasilitasi, memberikan arahan, supervisi, monitoring dan evaluasi. pemilihan lurah desa menjadi kewenangan bpd, dimana bpd sebagai badan permusyawaratan desa mempunyai fungsi mengayomi dan menjaga kelestarian adat,bentuk wahana pelaksanaan demokrasi yang berdasarkan pancasila dalam kehidupan masyarakat desa. lurah desa dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan yang memenuhi persyaratan yang ditentukan. lurah desa harus mendapat dukungan sebanyak banyaknya dari seluruh suara ssanksi administrasi berupa teguran adalah teguran tertulis yang sebelumnya dapat didahului dengan pemberian teguran lisan. teguran tertulis diberikan secara bertahap dengan tenggang waktu pemberian teguran (tiga puluh) hari, yaitu teguran pertama bersifat pembinaan, teguran kedua bersifat peringatan, teguran ketiga bersifat peringatan dengan tembusan kepada aparat pengawasan daerah. cukup jelas huruf sampai dengansampai dengan huruf cukup jelas cukup jelas cukup jelas dan menimbang bahwa untuk mewujudkan pemerintahan desa yang baik, tertib bersih, berwibawa dan bertanggungjawab diperlukan lurah desa yang mempunyai kapabilitas menyebutkan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai perangkat desa lainnyaa,b dan perlu menetapkan peraturan daerah kabupaten bantul tentang pamong desamemutuskan menetapkan peraturan daerah kabupaten bantul tata kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagaiperangkat daerah kabupaten, camat adalah unsur perangkat daerah yang bertugas membantu bupatintulerangkat desa, badan permusyawaratan desa dalurah desa adalah pimpinan pemerintah desa: pamong desa merupakwilayah,pamong desa, calon adalah calon pamong desa, yang memenuhi persyaratan administrasi melala, calon terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak sekurang kurangnya (dua puluh lima keseratus) dari seluruh jumlah suara sah dalam pemilihan dukuh: penjabat lurah desa adal: lowongan pamong desa,, kelompok penyelenggara pemungutan suara yang selanjutnya sebubab pembentukan panitia bagian pertama panitia pengisian lowongan pamong desa panitia pengisian lowongan pamong desalowongan pamong desa terdiri dari unsur bpd, unsur pamong desa dan atau tokoh masyarakat. jumlah keanggotaan panitia peengosoan lowongan pamong desa sebanyak banyaknya (sembilan) orang. panitia pengisian lowongan pamong desa ,yang ditanda tangani oleh lurah desa, mengusulkan calon pamong desa kepada lurahmembuat laporan pertanggungjawaban keuangan kepada lurah desa, dalam hal pengisian lowongan dukuh, panitia pengisian lowongan pamong desa juga mempunyai tugas melakukan pendaftaran pemilih pedukuhan, ''membentuk kelompok penyelenggara pemungutan suara kpps) pedukuhan. memandu jalannya kampanye calon dukuh, melaksanakan pemungutan suara, membuat berita acara pemilihan dukuh. bagian kedua panitia seleksi tingkat kabupaten panitia seleksi tingkat kabupaten dibentuk oleh bupati yang terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota yangditetapkan dengan keputusan bupati. panitia seleksi tingkat kabupaten terdiri dari sekretaris daerah, asisten tata prajatingkat kabupaten dapat melibatkan unsur camat lurah. panitia seleksi tingkat kabupaten mempunyai tugas: mempersiapkan pelaksanaan ujian seleksi calon kepala bagian, melaksanakan ujian seleksi, menilai hasil ujian seleksi, membuat rangking hasil ujian seleksi, melaporkan hasil pelaksanaan ujian seleksihasil ujian seleksi tes tertulis. bab iii hak memilih dan pendaftaran pemilih dukuh bagian pertamaputus putus dan dibuktikan dengan ktp,dan atau kartu keluarga. tidak lowongan pamong desa) melaksanakan pendaftaran pemilih dukuh:bisa dilayani dan tidak mempengaruhi hasil pemungutan suara, panitia pengisian lowongan pamong: bab persyaratan dan pengangkatan carik desa bagian pertama persyaratan carik desa carik desa diisi dari pegawai sipil yang memenuhi syaratu atau sederajat, mempunyai kemampuan bidang administrasi perkantoran, mempunyai kemampuan teknis dibidang pemerintahan, atau camat dan lurah untuk mendapatkan calon yang benar benar memenuhi syarat. ketentuan pengangkatan carik desa menjadi pegawai negeri sipilpersyaratan dan pencalonan kepala bagian dan dukuh bagian pertama persyaratan syarat syarat untuk dapat diangkat menjadi kepala bagian dan dukuh adalah:yang dibuktikan dengan surat penyataan bermeterai secukupnya, tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang ,buktikan dengan surat penyataan, tidak pernah menjalankan pidana penjara atau hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatani lurah desa paling lama (sepuluh) tahunatau dua masa jabatan, berpendidikan sekurang kurangnya berijazah sekolah lanjutan pertama dan atau yang sederajat, berumur sekurang kurangnya berumur (dua puluh) tahun dan setinggi tingginya (enam puluh tahun pada saat pendaftaran, sehat jasmani dan rohani, tidak ada hubungan keluarga dengan kepala desa sampai dengan derajat pertama baik menurut garis vertikal dan horisontal termasuk kakak,adik, menantu atau mertua, berkelakuan baik ,jujur dan adil, il. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat desa setempat, bersedia dicalonkan menjadi lurah desa, bagi pegawai negeri sipil pns dan bagi tni polri harus melampirkan surat pernyataan pengunduran diri dari tni , oo. terdaftar sebagai penduduk wilayah yang bersangkutan sekurang kurangnya (satu) tahun dengan tidak terputus putus dan dibuktikan dengan ktp. bagian kedua pencalonan kepala bagian pencalonan kepala bagian diajukan oleh panitia lowongan pamong desa kepada lurah desa. jumlah bakal calon sekurang kurangnya (dua)hanya ada (satu) orang, maka ujian seleksi tetap dilaksanakan. bagian ketiga pencalonan dukuh panitia pengisian lowongan pamong desaa. bab mekanisme penyaringan dan penetapan calon yang berhak mengikuti ujian seleksi kepala bagian penyaringan administrasi bakal calon kepala bagian. hasil penyaringan administrasi calon kepala bagian oleh panitia pengisian lowongan pamong desa diajukan untuk mengikuti seleksitidak boleh mengundurkan diri. bab vii pelaksanaan ujian seleksi dan pengesahan bagian pertama pelaksanaan ujian seleksi pelaksanaan ujian seleksi diikuti oleh calon kepala bagian yang berhak mengikuti ujian. pelaksanaan ujiandalam amplop tertutup. bagian kedua penetapan hasil ujian seleksi pantai seleksi tingkat kabupaten menetapkan hasil ujian seleksi. penetapan hasil ujian seleksi sebagaimana dimaksud dilaporkan kepada bupati. bagian ketiga pengumuman hasil ujian seleksi panitia seleksi tingkat kabupaten menyampaikan penetapan hasil ujian seleksi kepada lurah desa untuk diumumkan. bab viii mekanisme pemilihan dukuh bagian pertama penetapan calon dukuh yang berhak dipilih panitia pengisian lowongan pamong desa menetapkan calon dukuh yang berhak dipilih dengan berita acarapanitia pengisian lowongan pamong desa menetapkan gambar, yang telah ditentukan setelah berkonsultasi dengan lurah lowongan pamong desa. pengunduran diri calon yang berhak dipilih, selambat lambatnya (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara. bagian kedua kampanye dukuh kampanye tingkat dukuh dilaksanakan oleh calon, dengan fasilitasi dari panitia pengisian lowongan pamong desa dan dihadiri unsur kecamatan serta unsur pemerintah daerah. kampanye sebagaimana dimaksud atau kampanye tingkat dukungisian lowongan pamong desacalon lainnya, menghasut atau mengadu domba perseorangandan atau kelompok masyarakat lowongan pamong desa, bpd, lurah dan calon. apabila musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksudilihan calon yang berhak dipilih dihadiri oleh panitia pengisian lowongan pamong desa tiga) dari jumlah seluruh pemilih yang disahkan oleh lurah. dalam hal jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya kurang dari yang ditentukan, pemilihanntumdimana dimaksud dan ini, ditetapkan oleh ketua panitia pengisian lowongan pamong desa dan diumumkan tiap tiap tps. apabila ketentuan sebagaimana dimaksud ini belum terpenuhi maka panitiangisian lowongan pamong desa dan dilaporkan kepada bupati melalui camat. calon dipilih pada saat pemungutan sura oleh panitia pengisian lowongan pamong desa ditempatkan balai desa atau tempat lain yang telah ditentukan. panitia pengisian lowongan pamong desa dan calon yang berhak dipilih tetap dapat menggunakan hak pilihnya. dukuhukuh yang berhak dipilih dilaksanakan secara langsungngisian lowongan pamong desangisian lowongan pamong desa cap dengan cap panitia pengisian lowongan pamong desa para oleh ketua kpps, kartu suara tidak rusak. pemberian suara dinyatakan sah apabila menggunakan surat suara yang syah, colokan dapat menunjukan dengan jelas siapa yang dipilih, penggunaan alat mencoblos yang disediakan panitia pengisian lowongan pamong desa: lowongan pamong desa untuk kelancaran pemilihan calon panitia pemilihan menyediakan papan tulisngisian lowongan pamong desa:ngisian lowongan pamong desakurang lebihrberdasarkan berita acara hasil pemungutan suara kpps, panitia pengisian lowongan pamong desa menetapkan hasil pemilihan dukuh yang dituangkan dengan berita acara. panitia pengisian lowongan pamong desa menyampaikan hasil pemilihan dukuh sebagaimana pada kepada lurah desa pada saat itu juga. bagian keenam calon dukuh terpilih calon terpilih adalah calon yang memperoleh suara suara terbanyak dari seluruh suara sah sekurang kurangnya (dua puluh lima keseratus) dari seluruh suara sah apabila calon yang berhak dipilih tidak seorangpun mendapat suara sebagaimana dimaksud panitia pengisian lowongan pamong desa) orang calon memperoleh suara sah terbanyak kesatu dan kedua,ukan pada saat itu juga. dalam hal pemilihan final sebagaimana dimaksud dan ini calon memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai calon terpilih. dalam hal pemilihan final sebagaimana dimaksud dalam dan hasil yang diperoleh jumlah suara yang sama maka untuk menetapkan calon yang dinyatakan terpilih, diadakan pemilihan final kedua sampai bias menetukan calon terpilih. pemilihan final kedua sebagaimana dimaksud dalam selambat lambatnya dilaksanakan (sepuluh) haricalon dukuh terpilih disampaikan kepada lurah dan panitia pengisian lowongan pamong desa selambat lambatnya (tujuh) hariterpilih atau calon yang berhak diangkat. bab pengangkatan kepala bagian rangking pertama hasil ujian seleksi sebagaimana dimaksud dalam dinyatakan sebagai calon yang berhak diangkat. apabila calon sebagaimana dimaksud pada mengundurkan diri atau sebab lain, maka calon rangking berikutnya dinyatakan sebagi calon yang berhak diangkat. pengangkatan kepala bagian ditetapkan dengan keputusan kepala desa. bab pengangkatan dukuh calon. bab tata cara pengucapan sumpah janji dan pelantikan pamong desa pamong desa dilantik oleh lurah desa. apabila lurah desa berhalangan maka pejabat lurah dapat melantik pamong desa. sebelum memangku jabatan, pamong desa mengucapkan sumpah janji hadapan lurah, camat atau pejabat yang ditunjuk. susunan kata kata sumpah janji pamong des, bahwa saya akan selalupamong desa dilaksanakan dihadapan lurah dsebagaimana dimaksud pada diatur oleh bupati. bab xii masa jabatan pamong desa masa jabatan carik adalah sesuai ketentuan yang berlaku bagi pns. masa jabatan pamong desa selain carik desa sampai dengan usia (enam puluh) tahun. bab xiii:dan melanggar sumpahjjanji jabatan.und(l)xiv tindakan penyidikan terhadap pamong desa pamong desapamong desa lurah harus melapor kepada bupati melalui camatlebih dahulu proses penyelidikan dan penyidikan dapat dilakukan. sebelum aparat penyidik sebagaimana dimaksuddengan pertimbangan bpd diberhentikan sementara dengan keputusan lurah. bab mekanisme pemberhentian dan pemberhentian sementara kepala bagian dan dukuh kepala bagian dan dukuh berhenti dapat diberhentikan oleh lurah karena mengajukan permintaan sendiri, tidak lagi memenuhi syarat dan atau melanggar sumpahjjanjpemberhentian sebagaimana dimaksud pada dilaporkan kepada bupati melaui camat untuk mendapatkan persetujuan. setelah mendapatkan persetujuan bupati, lurah menerbitkan surat keputusan tentang pemberhentian kepala bagian dan dukuh. dalam hal kepala bagian dan dukuh yang mengajukan permintaan pengunduran diri maka pemberhentiannya ditetapkan dengan keputusan lurah setelah mendapat pertimbangan bpd. pamong desa selain carik desa diberhentikan sementara oleh lurahamong desa selain carik desa apabila terbukti melakukan tindakan pidana sebagaimana dimaksud pasa berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap diberhentikan oleh lurah desa. pamong desa selain carik yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud jl),menunjuk pejabatwajib mengambil langkah langkah sebagai berikut. memberikan teguran lisan, memberikan teguran tertulis pertama, memberikan teguran tertulis kedua, memberikan teguran ketiga dan tembusan disampaikan kepada bpd, camat dan bupati,dimaksud tidak mendapat tanggapan atau diabaikan,dalam, yang dikenai teguran ketiga, lurah desa dan atau bersangkutan dapat memohon bupati untuk mengadakan pemeriksaan kepada yang bersangkutan. hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dipakai sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan keputusan lurah desa yang bersangkutan. bab xvi mekanisme pengangkatan penjabat pamong desa dalam hal terjadi kekosongan jabatan pamongjabatan penjabat pamong desa sampai dengan dilantiknya pamong desa yang definitif. bab xvvii ketentuan lain lain mekanisme pengangkatan pamong desa selain carik desa, kepala bagian dan dukuh ditetapkan dengan peraturan desa.). apabila terdapat lebih dari satu lowongan jabatan pamong desa dalam satu desa, maka pelaksanaan pengisian lowongan dapat dilaksanakan secara bersama. hal hal yang belum atur dalam peraturan daerah ini, mengenai pelaksanaanya akan atur kemudian oleh bupati bab xix.ahkan bantul pada tangggal november bupati bantul m.idham samawi undangan bantul pada tanggal november sekretaris daerah kabupaten bantul cara pencalonan, pemilihan pelantikan dan pemberhentian lurah desa il. penjelasan umum dengan telah diterbitkannya peraturan pemerintah nomor tahun sebagai pelaksanaan undang undang nomor tahun ,maka peraturan daerah kabupaten bantul yang mengatur tentang pamong desa harus disesuaikan sebagaimana mestinya. lurah desa adalah pimpinan pemerintahan desa yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan pemerintahan desa yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri. sedangkan pamong. untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan mengatur rumah tangga desa yang semakin berkembang secara dinamis seiring dengan era globalisasi dan kemajuan berbagai bidang antara lain bidang telekomunikasi dan sistem informasi, maka diperlukan pamong desa yang berkemampuan dan berkualitas. dinamika masyarakat menuntut adanya kecepatan pelayanan dan ketepatan waktu serta sasaran. pamong desa tidak dipilih lagi oleh rakyat kecuali dukuh, tetapi melalui ujian seleksi kemampuan untuk mendapatkan calon yang benar benar berkualitas dan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, cepat dan tepat. sedangkan khusus untuk dukuh, melalui pemilihan langsung oleh penduduk pedukuhan. carik desa diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat. carik desa yang selama ini memang bukan pns dan memenuhi persyaratan secara bertahap diangkat jadi pns sesuai dengan. penjelasan demi s d cukup jelas: peraturan menteri kesehatan nomor men. kes per ilredaran dan penjualan minuman beralkoholaturan daerah kabupaten bantul nomor tahun tentang pengawasan, pengendalian, pengeditan dan pelarangan penjualan minuman beralkohol.diantara angka dan angka disisipkan (satu) angka baru yaitu 3a, sehingga berbunyi sebagai berikut 3a. dinas perijinan adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan bidang perijinan: ketentuan angka dihapus. ketentuan angka diubah sehingga berbunyi sebagai berikut kepala dinas adalah kepala dinas perijinan kabupaten bantuliliki sup dan tidak diwajibkan memiliki sup dari dinas perijinan. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha peredaran dan atau penjualan minuman beralkohol golongan dan wajib memiliki sup dan sup dari dinas perijinan. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikutdari dinas perijinan. permohonan sup ditujukan kepala dinas perijinan:, .tdp),(tdp):ketentuan dan diubah sehingga berbunyi sebagai berikutdinas perijinandinas perijinanketentuan diubah dan berbunyi sebagai berikut pemegang sup dan sup yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dinas perijinan berwenang mencabut sup dan atau sup yang dimiliki. diantara dan disisipkan (dua) baru yaitu (la) dan (1b), sehingga berbunyi sebagai berikut pelaksanaan pemberian izin ditugaskan kepada dinas perijinan. (la) pelaksanaan pengawasan dan pengendalian ditugaskan kepada dinas perindustrian, perdagangan dan koperasi. (1b) dinas perindustrian, perdagangan dan operasikan dinas perijinan dapat berkoordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait dalam pelaksanaan peraturan daerah inedaran dan penjualan minuman beralkoholpengawasan, pengendalian, pengedaran dan pelarangan penjualan minuman beralkohol yang selama ini dilakukan oleh dinas perindustrian, perdagangan dan koperasi kabupaten bantul perlu penyesuaianatau luar daerah: bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf perlu mengatur penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuaitulberdasarkan peraturan daerah ini. bagian kedua penyelenggara (l)jl), desa, dukuh dan rt. pelayanan administrasi kependudukan desa dilaksanakan oleh petugas registrasi. ketentuan lebih lanjut mengenai petugas registrasi sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupatijl) atau perangkat daerah lain yang ditetapkan dengan peraturberdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. (l): penggantian karena hilang rusak, paling lambat (dua) hari kerja, ktp untuk pertama kali, paling lambat (empat) hari kerja, ktp karena hilang rusak, paling lambat (dua) hari kerja, ktpmasing yang memiliki izin tinggal terbatas, paling lambat (tujuh) hari kerja, il., bab iiij(d0)(dl)(dl)djl)(d) instansi pelaksana paragraf pendaftaran wni tinggal sementara jl)oo.ii.5)(s5)(l)jl)golongan ii sipiljl)tidakjl)(l)(jjmbilanjl)sepuluhsedutigabelas pembetulan akta pencatatan sipilempat(l), disaster recovery centre). jl): data base sebagaimana dimaksud pada berada pada instansi pelaksana (l)pada huruf (d) adalah petugas yang diberi hak akses sebagaimana dimaksud dalam (back, dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah propinsi daerah istimewa yogyakarta, dan atau anggaran pendapatan dan belanja negara. bab pelaporan (l)kecamatan dan petugas registrasi yang ada desa. bab kependudukan dalam keadaan force majeure ( sanksi administrasid0):(l). setiap penting dalam hal perkawinan indonesia sebagaimana dimaksud dalam dan perkawinanngkatan anak warga negara asingil@): peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah tersendiri. (d0dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjutdan berlaku efektifbantul untuk dapat memenuhi kewajibannya dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukansuai dengan kondisi daerah. berkenaan dengan ditetapkannya ketentuan peraturan perundang undangan tersebut atas yang berlaku. ii. demi s d cukup jelas |
usaha jasa pariwisata merupakan pendukung pembangunan bidang kepariwisataan yang perlu dikembangkan guna menunjang pembangunan daerah kabupaten bantul: bahwa dalam rangka melaksanakan pembinaan pengawasan dan pengendalian terhadap usaha jasa pariwisata kabupaten bantul, perlu ditetapkan ketentuan perizinan usaha jasa pariwisataul tentang perijinan usaha jasa pariwisatjasa pariwisata, serta pameranbab pengaturan usaha bagian kesatu ruang lingkup jasa pariwisata ruang lingkup jasa pariwisata meliputi jasa biro perjalanan wisata, jasa agen perjalanan wisata: jasa pramuwisata, jasa informasi wisata, jasa konsultan wisata, jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran bagian kedua jasa biro perjalanan wisata dan jasa agen perjalanan wisata usaha jasa biro perjalanan wisata dan jasa agen perjalanan wisata dapat berbentuk badan usaha atau perorangan ynag maksud dan tujuannya berusaha bidang usaha perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata. ruang lingkup pelayanan usaha jasa biro perjalanan wisata adalah membuat, menjual dan menyelenggarakan paket wisata: mengurus dan melayani kebutuhan jasa angkutan bagi perseorangan dan atau kelompok: cc. melayani pemesanan akomodasi restoran, dan atau sarana wisata lainnya: mengurus dokumen perjalanan: mengadakan pemanduan perjalanan wisata. tindakan medis untuk perlengkapan medis, non medis, bahan habis pakai sebesar (empat puluh keseratus): untuk jasa sebesar (lima puluh keseratus): dengan rincian sebagai berikut untuk kepala puskesmas sebesar (lima keseratus): untuk tenaga medis sebesar (lima belas keseratus): untuk tenaga paramedis sebesar (lima puluh lima keseratus): untuk tenaga non medis sebesar (dua puluh lima keseratus) untuk biaya umum puskesmas sebesar sepuluh keseratus) khusus untuk puskesmas dengan tempat perawatan, penggunaan biaya akomodasi dan jasa konsultasi dirinci sebagai berikut biaya akomodasi dengan perincian sebagai berikut untuk biaya pengadaan bahan sebesar 65y6 (enam puluh keseratus) dengan perincian sebagai berikut untuk biaya perawatan pasien sebesar yo(delapan puluh lima keseratus): untuk perlengkapan medis sebesar yo(lima keseratus): untuk perlengkapan non medis sebesar y6(sepuluh keseratus). untuk jasa sebesar 35y6 (tiga puluh lima keseratus) dengan perincian sebagai berikut untuk tenaga paramedis sebesar 65y (enam puluh lima keseratus): untuk tenaga non medis sebesar 35y6 (tiga puluh lima keseratus). biaya jasa konsultasi diatur dengan ketentuan dan perincian sebagai berikut jumlah tenaga medis kurang atau sama dengan (tiga) orang untuk kepala puskesmas ypo(dua puluh lima keseratus) untuk tenaga medis sebesar yo(tujuh puluh lima keseratus) jumlah tenaga medis sama dengan (empat) orang untuk kepala puskesmas yo(dua puluh keseratus) untuk tenaga medis sebesar yo( delapan puluh keseratus) jumlah tenaga medis lebih atau sama dengan silima) untuk kepala puskesmas yo(lima belas keseratus) untuk tenaga medis sebesar yo( delapan puluh lima keseratus) tarif layanan kesehatan lain eur dokter (umum spesialis)pemeriksaan dokter spesialis dirinci sebagai berikut untuk puskesmas sebesar (dua puluh lima keseratus): untuk dokter spesialis sebesar yo(tujuh puluh lima keseratus): pemeriksaan kesehatan calon pengantinkonsultasibuku kia dipergunakan pengadaan buku kia sebesar yo(seratus keseratus) bagian keduadiatur sebagai berikut wajib retribusi melakukan pembayaran sesuai yang ditetapkan loket pendaftaran: bendahara khusus penerima puskesmas menyetorkan hasil pemungutan retribusi kas daerah berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku melalui dinas kesehatanjasa pariwisatiii ketentuan penutup ketentuan yang mengatur perizinan usaha jasa pariwisatanjelasan umum bidang kepariwisataan merupakan andalan yang harus dikembangkan karena mampu mempengaruhi sektor pembangunan lainnya kabupaten bantul, oleh karena itu potensi kepariwisataanmbangunan bidang kepariwisataan mencakup dua dimensi yang meliputi dimensi ekonomi dan sosial budaya. dimensi ekonomi merupakan bagian dari upayadiharapkanusaha jasa pariwisata merupakan pendukung pembangunan kepariwisataan secara keseluruhan. usaha jasa pariwisata mempunyai peran penting karena dapat mendukung promosi wisata, daya tarik wisata, lama tinggal serta mempunyai efek terhadap komponen pendukung pariwisata lainnya. dalam rangka memberikan kepastian berusaha jasa pariwisata kabupaten bantul perlu pengaturan kebijakan yang memberikan kejelasan arah pembinaan, pengawasan dan pengendalian.tertentuaa.ijin sebagaimana dimaksud huruf merupakan upaya pengendalian terhadap bangunan bangunan daerah jaringan irigasi yang dapat merusak sistem irigasiijin pembuatan bangunan daerah jaringan irigas, irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian, yang sejenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi air bahwasaluran irigasi adalah saluran pembawa atau pembuang mempunyai komponen bangunan utama dan bangunan pelengkap,, tanggul adalah bangunan yang berada sisi saluran jaringan irigasi yang berfungsi sebagai pengaman terhadap luapan air, saluran primer adalah saluran yang mendapatkan air dari bendung atau sumber air lainnya:garis sempadan yang selanjutnya disebut roti adalah garis yang mempunyai jarak tertentu sebagai batas yang terikat oleh tata laksana bangunan dan merupakan batas larangan untuk pendirian bangunan, pagar dan bersifat sebagai batas pengamanan, pengendalian dan pengawasan, yang meliputi garis sempadan (roti) bangunan daerah jaringan irigasi adalah garis sempadanbangunan, garis sempadan (roti) pagar daerah jaringan irigasi adalah garispaga: ijin pengaturlingkup pengaturan ruang lingkup ujian bangunan daerah jaringan irigasi meliputi penetapan garis sempadan jaringan irigasi, penetapan jenis bangunan, cc. perijinan. bab iii garis sempadan irigasi garis sempadan irigasi meliputi garis sempadan jaringan irigasi dengan pasangan tanpa tanggul untuk bangunan gedung diukur dari batas luar tepi atas pasangan saluran, dengan jarak minimal (empat meter) dengan kemampuan debit atas (empat meter kubik) per detik: minimal (tiga setengah meter) dengan kemampuan debit antara (tiga meter kubik) per detik, minimal (tiga meter) dengan kemampuan debit antara (dua meter kubik) per detik: minimal (dua setengah meter) dengan kemampuan debit antara (satu meter kubik) per detik, minimal (dua meter) dengan kemampuan debit antara (setengah meter kubik) per detik: minimal (satu meter) dengan kemampuan debit antara (setengah meter kubik) per detik: garis sempadan jaringan irigasi dengan pasangan tanpa tanggul untuk pagar minimal (tiga meter) dengan kemampuan debit atas (empat meter kubik) per detik: minimal (dua setengah meter) dengan kemampuan debit antara (tiga meter kubik) per detik, minimal (dua meter) dengan kemampuan debit antara (dubangunan gedung diukur dari batas dalam tepi atas, dengan jarak minimal (empat setengah meter) dengan kemampuan debit atas (empat meter kubik) per detik: minimal (empatm3? (tiga meter kubik) per detik: minimal (tigaduaatu pagar diukur dari batas dalam tepi atas, dengan jarak minimal (tiga setengah meter) meter dengan kemampuan debit atas (empat meter kubik) per detik: minimal (tiga meter) meterdua meter) dengan kemampuan debit atas m3? (satu meter kubik) sampai dengan (dua meter kubik) per detik: minimal (satumbar dan tabel garis sempadan sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut oleh bupati. bab jenis bangunan jenis bangunan daerah jaringan irigasi yang mendapatkan ijin meliputi jembatan, takut. bab perijinan bagian kesatu ijin pembuatan bangunan daerah jaringan irigasi orang pribadi atau badan tidak boleh mendirikan bangunan daerah jaringan irigasi kecuali mendapatkan ijin dari kepala dinas. ijin sebagaimana dimaksud pada diberikan kepada pemohon setelah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis. apabila akan melakukan perubahan bentuk dan fungsi bangunan, maka pemegang jin wajib mengajukan permohonan kepada kepala dinas melalui putra dengan dihampiri gambar perubahan yang telah diketahui oleh p3a atau gp3a atau ip3a sesuai kewenangan daerah masing masing. apabila terjadi perubahan kepemilikan bangunan, maka pemilik baru melaporkan pejabat yang berwenang dan dihampiri foto copy ktp pemilik lama dan baru pembuatan bangunpada setiap jarak (lima) meter. pembuatan bangunan atas jaringan irigasi pada persil lebaryang letaknya ditentukan oleh kepala dinas. pembangunan jalan umum yang mempunyai lebar lebih dari (lima) meter dan melintasi jaringan irigasibagian kedua tata cara pengajuan ijin bangunan daerah jaringan irigasi permohonan ijin diajukan secara tertulis kepada kepala dinas melalui putra dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan diketahui oleh p3a atau gp3a atau ip3a, lurah dan camat setempat. formulir sebagaimana dimaksud pada harus dihampiri persyaratan sebagai berikut foto kopi kartu tanda penduduk ktp) pemohon: gambar situasi, cc. gambar dan perhitungan konstruksi teknis rencana bangunan. bagian ketiga keputusan pemberian dan penangguhan ijin bangunan daerah jaringan irigasi keputusan pemberian ijin harus diberikan paling lama (dua belas) hari kerja setelah tanggal pemasukan permohonan atau penerimaan berkas dengan persyaratan lengkap dan benar. paling lama (enam) bulan setelah diterbitkannya ijin atau setelah surat pemberitahuan tentang terbitnya ijin diterima pemohon, maka pemohon berkewajiban mengambil surat ijin dan membayar retribusi yang terutang. apabila setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada pemohon tidak mengambil surat ijin yang telah diterbitkan tanpa pemberitahuan yang jelas sampai batas waktu paling lama (enam) bulan, maka ijin yang telah ditetapkan batal demi hukum. apabila setelah (enam) bulan sejak surat ijin diterima, pemohon tidak memulai membangun maka surat ijin batal demi hukum. surat pembatalan sebagaimana dimaksud pada dibuat oleh kepala dinas dan diberikan kepada yang bersangkutan. bagian keempat pembatalan ijin bangunan daerah jaringan irigasi kepala dinas berwenang membatalkan ijin, apabila pemegang ijin tidak mengajukan perubahan bentuk dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam kepala dinas berwenang membatalkan ijin, apabila bangunan tersebut sewaktu waktu digunakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. kepala dinas berwenang membatalkan ijin apabila pemegang ijin tidak melaksanakan kegiatan sesuai ijin yang diberikan. tata cara pembatalan ijin sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut oleh bupati. bab hak dan kewajiban kepala dinas berhak menolak permohonan pemegang ijin dengan memberikan alasan penolakannya, memberikan ijin kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan: cc. memberikan peringatan kepada pemegang ijin apabila terjadi pelanggaran penggunaan ijin, mencabut jin. kepala dinas berkewajiban memberikan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kepada pemegang ijin dalam menyelenggarakan kegiatan sesuai peruntukannya. pemegang ijin berhak melakukan kegiatan sesuai ijin yang diberikan oleh kepala dinas, mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah untuk kelangsungan kegiatannya: cc. mendapatkan perlindungan dari pemerintah daerah apabila terdapat tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh masyarakat. pemegang ijin berkewajiban melakukan kegiatan sesuai ijin yang diberlakukan oleh kepala dinas, memelihara kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, cc. kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf dan dicantumkan dalam setiap pemberian ijin. bab vii larangan larangan pemegang jin dilarang untuk mengadakan perubahan dan atau pembongkaran bangunan irigasi yang berfungsi untuk mengalirkan, membuang, atau mengumpulkan air: mendirikan, mengubah atau membongkar bangunan yang terdapat dalam, tepi, tanggul maupun yang melintas saluran irigasi, cc. meletakkan atau membuang benda padat maupun cair dalam jaringan irigasi tanpa memakai alat alat mekanis yang berakibat menghambat aliran air, mengubah kwalitas air serta merusak jaringan irigasi beserta tanah turunannya, bab viii ketentuan sanksi administrasi kepala dinas dapat menolak permohonan ijin apabila kegiatan yang akan dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, kegiatan yang akan dilakukan bertentangan dengan rencana induk (master plan), rencana detail (detail plan), rencana pengembangan atau perluasan kota, tanah yang akan didirikan bangunan termasuk dalam kawasan yang dinyatakan kawasan rawan bencana. penolakan sebagaimana dimaksud pada diberitahukan secara tertulis disertai alasan alasan yang jelas paling lama (dua belas) hari kerja setelah permohonan diajukan. apabila dalam jangka waktu (dua belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada surat penolakan tidak diberikan, maka permohonan ijin dianggap diterima. kepala dinas dapat mencabut ijin yang telah diberikan apabila ijin yang telah diberikan ternyata didasarkan pada keterangan keterangan yang tidak benar: pembuatan bangunannya menyimpang dari rencana yang telah disahkan, cc. penggunaan bangunan tidak sesuai lagi dengan yang diberikan oleh kepala dinas. pencabutan surat ijin sebagaimana dimaksud dilakukan setelah diberikan peringatan terlebih dahulu dan disertai alasannya. kepala dinas berwenang untuk memerintahkan penghentian dan pengambilan tindakan pada suatu pembuatan bangunan apabila pelaksanaan pembuatan bangunan belum memliki ijin: pelaksanaan pembuatan bangunan menyimpang dari yang telah diberikan dan atau persyaratan yang telah ditetapkan, pelaksanaan pembuatan bangunan dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada dapat berupa perintah tertulis kepada pemilik atau yang melaksanakan pembangunan untuk membongkar atau melaksanakan tindakan lain yang secara teknis dapat dilakukan. perintah tertulis sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan selama (tiga) kali berturut turut yang masing masing bertanggung waktu selama (dua) belas hari kerjmping ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada pelanggar bersangkutan tetap diwajibkan memenuhi ketentuan bangunan dan ketentuan ijin. setiap orang yang tidak melaksanakan perintah tertulisn pelanggar diwajibkan membongkar bangunan atau melaksanakan tindakan lain yang secara teknis harus dilakukan sebagaimana diperintahkan oleh kepala dinas serta membiayai pembongkaran sesuai dengan perhitungan nyata yang ditetapkan oleh bupati. tindak pidana sebagaimana dimaksud pada dan adalah pelanggaran. bab ketentuan eksekusi apabila pelanggar tidak melaksanakan putusan pengadilan untuk membongkar bangunan atau melakukan tindakan lain yang secara teknis harus dilakukan sebagaimana diperintahkan kepala dinas, maka kepala dinas dapat membongkar bangunan dimaksud. dalam melaksanakan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada kepala dinas bekerja sama dengan dinas instansi terkait. bangunan daerah jaringan irigasi yang dibongkar sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh bupatiijin. ketentuan mengenai tata cara pembongkaran bangunan daerah jaringan irigasi diatur lebih lanjut oleh bupati. bab pengairan. pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pembuatan bangunan daerah jaringan irigasi ini ditugaskan kepada dinas pengairan, serta dalam pelaksanaannya dapat bekerja sama dengan instansi terkait. bab xiii ketentuan peralihan ijin yang telah diberimohonan ijin yang telah diajukan sebelum berlakunya peraturan daerah ini dan belum diputuskan pemberian izinnyadidirikan sebelum berlakunya peraturan daerah ini dapat dimohonkan ijimberian ijinpada prinsipnya tidak diperbolehkan karena. untuk menjaga kelestarian sistem irigasi, maka pembangunan daerah jaringan irigasi merupakan pengecualian yang hanya dapat dilakukan apabila telah memiliki ijin dari pemerintah daerah. ijin dari pemerintah daerah dimaksudkan sebagai upaya pengawasan dan pengendalian pembangunan atas jaringan irigasi agar memenuhi persyaratan teknis sehingga tidak mengancam kelangsungan sistem irigasi. berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut atas perlu ditetapkan peraturan daerah tentanghuruf yang dimaksud denghuruf yang dimaksud dengyang dimaksudhitungan konstruksi teknis rencana bangunan hanya dipersyaratkan untuk bangunan atas saluran primer dan saluran sekunderh turunannya adalah tanah yang membujur sepanjang saluran yang berada dalam garis sempadan. cukup jelas peringatan dilaksanakan (tiga) kali berturut turut dengan tenggang waktu peringatan kesatu dan kedua selama (dua belas) hari kerja peringatan kedua dan ketiga selama (dua belas) hari kerja peringatan ketiga sampai dengan pencabutan ijin selama (dua belas) hari kerja cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan dinas instansi terkait adalah dinas instansi yang sesuai dengan tupoksseri nomor tahun maka terjadi perubahan struktur dalam organisasi pemerintahan desa: bahwa dengan adanya perubahan struktur dalam organisasi pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam huruf maka ketentuan mengenai pamong desa sebagaimana telah diatur dalam peraturan daerah kabupaten bantul nomor tahun tentang pamong desamongiubah dan ditambah sebagai berikut ketentuan angka dan angka diubah dan diantara angka dan angka disisipkan (dua) angka yakni angka 1la dan angka 11blla11bngisian lowong. panitia seleksi tingkat kabupaten adalah panitia seleksi yang dibentuk oleh bupati. calon dukuh terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak sekurang kurangnya y6o (dua puluh lima per seratus) dari seluruh jumlah suara sah dalam pemilihan dukuh.ngisian lowongan pamong desa lowongan pamong desatpsdiubah sehingga berbunyi sebagai berikut panitia seleksi tingkat kabupaten: melaksanakan ujian seleksi tes tertulis: menilai hasil ujian seleksi tes tertulis: membuat ranking hasil ujian seleksi tes tertulis dan segera mengumumkan kepada publik: dan melaporkan hasil pelaksanaan ujian seleksi tes tertulisdalam proses dan hasil ujian seleksi tes tertulis. ketentuan bab dan diubah sehingga bab dan berbunyi sebagai berikut bab persyaratan dan pencalonan kepala bagian, dukuh dan kaur bpdpendidikan sekurang kurangnya sekolah lanjutan tingkat pertama dan atau yang sederajat: berumur sekurang kurangnya (dua puluh) tahun dan setinggi tingginya (enam puluh) tahun pada waktu pendaftaran: sehat jasmani dan rohani: 'berkelakuan baik, jujur dan adil:: mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat desa setempat::dan khusus untuk calon kepala bagian dan kaur bpd harus mendapat dukungan sekurang kurangnya (lima puluh) orang penduduk desa yang tersebar pada sekurang kurangnyaketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikutlowongan pamong desa kepada lurah desa. jumlah bakal calon sekurang kurangnyaketentuan bab dan diubah sehingga bab dan berbunyi sebagai berikutlowongan pamong desa diajukan untuk mengikuti ujian seleksi tes tertulispada tidak boleh mengundurkan diri. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut (l)sebagaimanates tertulis dalam amplop tertutup. diantara dan disisipkan (dua) baru yakni (la) dan (1b) sehingga berbunyi sebagai berikut (l) panitia seleksi tingkat kabupaten menetapkan hasil ujian seleksi tes tertulis. (la)(1b) mekanisme ujian ulang sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupati. penetapan hasil ujian seleksi tes tertulis sebagaimana dimaksud dilaporkan kepada bupati. diantara dan disisipkan (satu) yakni yang berbunyi sebagai berikut lowongan pamong desaketentuan bab dan diubah sehingga bab dan berbunyi sebagai berikutranking pertama sebagaimana dimaksud padadenganketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikutdiantara bab dan bab disisipkan (satu) bab baru yakni bab yang berbunyi sebagai berikut bab staf desa untuk membantu tugas tugas administratifsebanyak banyaknya (dua) orang. pengangkatan staf desa ditetapkan dengan keputusan lurah desayang berlaku paling lama (satu) tahun. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: bahwa saya akanolehketentuan bab dan diubah sehingga bab dan berbunyi sebagai berikut bab: permintaan sendiri: dan cc.among desa: dinyatakan melanggar sumpah janji jabatan: tidak melaksanakan kewajiban sebagai pamong desa: dan atau melanggar larangan bagi pamong desa. pemberhentian sebagaimana dimaksud pada dilaporktimbangan dari bpd. ketentuan dihapus. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikutdari pemerintah daerah: dan partisipasi masyarakat. biaya pendaftaran calon pamong desa disesuaikan dengan katering descarik desapenjelasan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut huruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf yang dimaksud dengan membuat ranking hasil ujian seleksi tes tertulis dan segera mengumumkan kepada publik adalah setelah selesai pelaksanaan ujian seleksi tes tertulis, panitia seleksi tingkat kabupaten mengoreksi dan membuat ranking hasil ujian. ranking hasil ujian dimaksud diumumkan kepada publik pada saat itu juga. huruf cukup jelas cukup jelas cukup jelas diantara penjelasan dan disisipkan (satu) penjelasan yakni yang berbunyi sebagai berikut cukup jelas diantara penjelasan dan disisipkan (dua) penjelasan yakni dan yang berbunyi sebagai berikut cukup jelas cukup jelasidham samawi diundangkan bantul pada tanggal maretbahwa organisasi pemerintahan desa berdasarkan peraturan daerah kabupaten bantul nomor tahun tentang pedoman organisasi pemerintahan desa, sebagaimana diubah dengan peraturan daerah kabupaten bantul nomor tahun terjadi perubahan struktur yang berdampak bertambahnya unsur pamong desa yaitu bagian pelayanan dan urusan tata usaha bpd yang belum diatur dalam peraturan daerah kabupaten bantul nomor tahun tentang pamong desa. selain itu sejalan dengan perkembangan situasi dan kondisi saat ini perlu menyesuaikan beberapa ketentuan dalam peraturan daerah kabupaten bantul nomor tahun tentang pamong desa. berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, maka peraturan daerah kabupaten bantul nomor tahun tentang pamong desa, perlu dilakukan penyempurnaan perubahan sesuai dengan kebutuhan, dan aspirasi yang berkembang pemerintahan desa. ii. demi cukup jelas cukup jelas |
pn,tulbantul, oleh karena itu perlu ditanggulangi secara lebih berdaya guna, berhasil guna dan berkelanjutan, bahwa kejadian kebakaran wilayah kabupaten bantul., bangunan permukiman,ydraydraopddesa, dukuhopd yang mempunyai tugas dan fungsi ydraopd tangga kebakaran, jalur landai atau rampnopd yang membidangi kebakaran, paling sedikit sekali dalam satu tahun,bagian keempatd.atasbantula.b.: dan markas komando pemadam kebakaranb.inspeksi peralatan proteksi kebakaran, cc.opda.yang dimaksudkanopdbupati melaluiapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan formal maupun informal, b.pelatihan penyuluhan mengenai keahlian bidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran,bupati mukomuko provinsi bengkulueatelah dibahas kepala daerah bersama dprd dan telah mendapat persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten mukomuko dengan keputusan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten mukomuko nomor tahun tentang persetujurancangan peraturan daerahhuruf bb, telah dilakukan penyempurnaan sesuai dengan keputusan gubernur bengkulu nomor bpkkufurlebih rp. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah rp124lebih rp. selisih anggaran dengan realisasi surplus sejumlah rp( dengan rincian sebagai berikut defisit anggaran rp. realisasi surplus anggaran rp. selisih kuranganggaran( siapa siapa) sub total rp. koreksi kesalahan pembukuan tahun rp. sebelumnya lain lain rp. sisa lebih kurang pembiayaan anggaran rp. siapa siapaekuitas dana kewajibrp. beban beban pegawai rp. beban barang dan jasarp. daerah beban transfer bagi hasil rp. pendapatan lainnya beban transfer bantuan keuangan rp. pemerintah lainnya beban transfer bantuan keuangan rp. desa beban transfer bantuan keuangan rp. lainnya beban transfer dana otonomi rp. khusus jumlah rp. kegiatan non operasional surplus penjualan aset non lancar rp. surplus penyelesaian kewajiban rp. jangka panjang surplus dari kegiatan non rp. operasional lainnya defisit penjualan aset non lancar rp. defisit penyelesaian kewajiban rp. jangka panjang defisit dari kegiatan non rp. operasional lainnya surplus defisit rp. surplus defisit sebelum pos luar rp. biasa pos luar biasa pendapatan luar biasa rp. beban luar biasa rp. surplus defisitrp. pembiayya rp. koreksi mutasi aset antarsebagai berikuikhtisar realisasi kinerja tercantum dalam lampiran viii peraturan daerah ini.bupati kerinci provinsi jambi peraturan daerah kabupaten kerinci nomor tahun tentang pedoman tata cara kerjasama desa bidang pemerintahan desa dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati kerinci, menimbang bahwa untuk melaksanakan peraturan menteri dalam negeri nomor tahun perlu disusun pedoman tata cara kerjasama desa bidangbahwa sebagai pedoman umum pelaksanaan kerjasama desa, pemerintah pusat telah menerbitkan peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang, selanjutnya sebagai tindak lanjut daerahtata cara kerjasama desa bidang1pedoman tata cara kerja sama desa bidang pemerintahan desa dimaksudkan agar dalam kerjasama antar desa bidang pemerintahan dapat dilaksanakan dengan baik, efektif dan efisien,serta berkualitas sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. tujuan penyusunan pedoman tata cara kerjasama bidang pemerintahan desa dimaksud pada adalah sebagai pedoman dalam mempersiapkan, melaksanakan dan melaporkan hasil pelaksanaan kerjasama desa. bab iii ruang lingkup kerjasama desa kerjasama desa terdiri atas: kerjasama antar desa, dan atau kerjasama dengan pihak ketiga kerja: dan desa dengan desa lain antar kecamatan dalam daerah. kerjasama desa dengan desa lain luar kabupaten kerinci tapi masih dalam (satu) daerah provinsi maka harus mengikuti ketentuan kerjasama antar daerah yang diatur dalam peraturan daerah tersendirida bantulmeliputi bidang: pemerintahan desa, pembangunan desa,pd, lembaga kemasyarakatan desa, lembaga desa lainnya, profesional yang ahli bidangsama antar desa yang meliputi, persiapan, pelaksanaan dan pelaporan hasil pelaksanaan kerjasama. bab tata cara kerjasama desa bagian kesatu kerja: bidang dan ataudan kepala desa memberikan jawabanusama antar desa menetapkan rancangan peraturan bersama kepala la)tea data, analisis manfaat dan analisis biaya kerjasama, dan mempedomani peraturan yang mengatur lingkungan hidup dan tata ruang pemerintah kabupaten kerincidanenguatan, organisasi, dan yang menyangkut pembebanan dalam apb desa:y apabilalaporan hasil evaluasi kerjasama desa juga disampaikan kepada bupati melalui camat. bab pembinaan dan pengawasan bupati dan dprd selaku penyelenggara pemerintah daerah melalui skpd terkait melakukan pembinaan dan pengawasan kerjasama desa dan lembaga kerjasama desa serta peningkatan kapasitas pemerintahan desa dalam kerjasama desa. camat melakukan pembinaan dan pengawasan kerjasama desa dan lembaga kerjasama desa serta penguatan kapasitas pemerintahan desa dalam kerjasama desa. bab pembiayaan biaya kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud dalam huruf dibebankan pada apb desa. biaya kerjaoleh iri ditetapkan sungai penuh ika asura uk pada tanggal desa r2018 2nuh buram kerinci, jessie adiozal eda diundangkan sungai penuh pada tanggal seems2 pj. sekretaris daerah kabupaten kerinci |
jdih pemalangkab.go.id di peran, bahwa dengan adanya perubahan bentuk badan hukum badan usaha milik daerah kabupaten pemalang dari perusahaan daerah menjadi perusahaan umum daerah atau perusahaan perseroan daerah dan transformasi badan kredit desa yang berada kelurahan kabupaten pemalang menjadi perseroan daerah, maka terdapat penambahan modal dasar badan usaha milik daerah sehingga, jdimpemalangkab.go.id drusahaan perserojdih pemalangkab.go.idyang telah diubah beberapaiubah, angka dihapus, diantara angka dan disisipkan (dua) angka yaitu angka 13a dan 13pemaleyang meliputi perusahaan umum daerah air minum tirta mulia pemuda air minum tirta mulia), perusahaan perseroan daerah bank perkreditan rakyat bank jdimpemalangkab.go.id pemalang pt. bpr bank pemalang perseroan), perusahaan daerah aneka usaha, perusahaan perseroan daerah bank perkreditan rakyat badan kredit kecamatan taman pt. bpr bkk taman perseroan), perusahaan perseroan daerah bank perkreditan rakyat badan kredit kecamatan jawa tengah pt. bpr bkk jateng perseroan), perusahaan perseroan daerah lembaga keuangan mikro badan kredit desa kabupaten pemalang pt. lkm bkd kabupaten pemalang perseroan)badan usaha milik pemerintah daerah kabupaten pemalang yaitu perusahaan umum daerah air minum tirta mulia, perusahaan daerah aneka usaha dau)hapus. 13a. perusahaan umum daerah adalah bumi yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham. 13b. perusahaan perseroan daerah adalah bumijdih pemalangkab.go.idmalketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: modal dasar badan usaha milik daerah ditetapkan sebagai berikut: perusahaan umum daerah air minum tirta mulia ditetapkan sebesar rp200. (dua ratus milyar rupiah), perusahaan daerah aneka usaha dau) ditetapkan sebesar rp25. dua puluh lima milyar rupiah), perusahaan perseroan daerah bank perkreditan rakyat bank pemalang ditetapkan sebesar rp11. (sebelas milyar rupiah), perusahaan perseroan daerah bank perkreditan rakyat badan kredit kecamatan taman ditetapkan sebesar rp60. (enam puluh milyar rupiah, perusahaan perseroan daerah bank perkreditan rakyat badan kredit kecamatan jawa tengah ditetapkan sebesar rp924. (sembilan ratus dua puluh empat milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah), pt. bank jateng ditetapkan sebesar rp1. (satu triliun lima ratusditetapkan sebesar rp5. (lima milyar rupiah). kepemilikan modal dasar perusahaan perseroan daerah bank perkreditan rakyat bank pemalangjdimpemalangkab.go.id(l) huruf dengan perbandingan sebagai berikut: provinsi jawa tengah sebesar (lima puluh satu persen), dan kabupaten pemalang sebesar (empat puluh sembilan persen).oleh pemerintah kabupaten pemalang sebesar rp. (dua puluh empat milyar sembilan ratus dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah). kepemilikan modal dasar pt. bank jateng sebagaimana dimaksud pada huruf oleh pemerintah kabupaten pemalang sebesar rp100. (seratus milyar rupiah). kepemilikan modal dasar perusahaan perseroan daerah lembaga keuangan mikro badan kredit desapbd. modal dasar sebagaimana dimaksud pada dan s5) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. diantara dan disisipi (satu) baru yaitu sehingga berbunyi sebagai berikut: rincian penyertaan modal pemerintah daerah kepada pihak ketiga sejak pendirian sampai dengan tahun anggaran sebagai berikut penyertaan modal kepada perusahaan umum daerah air minum tirta mulia sebesar rp87. (delapan puluh tujuh milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus empat rupiah) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam huruf jdimpemalangkab.go.id penyertaan modal kepada perusahaan daerah aneka usaha dau) sebesar (enam belas milynk pemalang sebesar (sepuluh milyartaman sebesar (tujuh milyar tiga ratus lima puluhjawa tengah sebesar (sembilan milyar delapan ratus juta rupiah) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam huruf penyertaan modal kepada pt. bank jateng sebesar rp79. (tujuh puluh sembilan milyar dua ratus delapan puluh empatlembaga keuangan mikro badan kredit desa kabupaten pemalang sebesar (dua milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam huruf pelaksanaan besaran penyertaan modal pemerintah daerahdan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja pihak ketiga. apabila rencana penyertaan modal pemerintah daerahpemerintah daerah kepada pihak ketiga. ketentuan lebih lanjut mengenai rincian penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. jdihkabupaten pemalang pus sugiarto, pembina tingkat nip jdi, retribusi daerah: hasil pengelolperubahan modal dasar pada badan usaha milik daerah bumi) kabupaten pemalang dilaksanakan untuk menyesuaikan dengan perubahan bentuk badan hukum maupun pendirian badan usaha milik daerah bumi) dari perusahaan daerah menjadi perusahaan umum daerah atau perusahaan perseroan daerah dengan perincian perubahan modal dasar yang meliputi perusahaan umum daerah air minum tirta mulia, perusahaan daerah aneka usahasehubungan dengan hal tersebut peraturan daerahjdimpemalangkab.go.id ii. demi cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas tambahan lembaran daerah kabupaten pemalang nomor |
tag pen : anggaran perubahan realisasi selisih lebih (kurang) rp14. selisih anggaran dan realisasi belanja sejumlah rp111. adalah: anggaran perubahan realisasi selisih lebih (kurang) selisih defisit anggaran dan surplus realisasi anggaran sejumlah rp96. dengan perincian sebagai berikut: defisit anggaran perubahan surplus realisasi selisih lebih (kurang) selisih anggaran dan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah rp82142 permanen investasi permanen aset tetap rp2. dana cadangan aset lainnya jumlah aset rp3. kewajiban kewajiban jangka pendek kewajiban jangka panjang jumlah kewajiban ekuitas rp3. jumlah ekuitas rp3. jumlah kewajiban dan rp3.xxi laporan ikhtisar realisasi kinerja tahun anggaransalinan provinsi jambrancangan peraturan daerah tentangnovember tahukaligus untuk dilakukretribusi jasa usaha rp. , ) pembiayaan, penerimaan rp. pengeluaran rp. pembiayaan netto rp. sisa lebih pembinyertaan modal daerah rp. pembayaran hutang pada pihak ketiga sejumlah rp. uraian. lampiran xiii daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.maka peraturan daerah kabupaten temanggungsebagaimana telah diubah dengan peraturan daerahrencana temanggung. lembaran daerah kabupaten temanggung tahun seri nomor peraturan dea. beberapa ketentuan dalam peraturan daetemanggung. rencana tata ruang wilayah kabupaten atau disingkat dengan rtrw kabupaten adalah rtrw kabupaten temanggung. rencana detail tata ruang kecamatan atau disingkat rdr kecamatan adalah rdr kecamatan kecamatan wilayah kabupaten temanggudari sampah rumah tangga dnon kelompok orang, dan atau badan hukumlaku usaha adalah badan hukum yang bergerak atau melakukan usaha yang berkaitan dengan pengelolaan sampskala kawasdiantara bab iii dan bab disisipkan (satu) bab yakni bab iii dan diantara dan disisipkan (tiga) baru yakni dan sehingga bab iii keseluruhan berbunyi sebagai berikut: bab iii arah kebijakan pengelolaan sampah arah kebijakan pengelolaan sampah pemerintah daerah meliputi kebijakan pengurangan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga, kebijakan penanganan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga. arah kebijakan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi pembatasan timbunan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga, pendaran ulang sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga, dan atau cc. pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga. arah kebijakan. arah kebijakan pengelolaan sampah daerah sebagaimana dimaksud dalam diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati. ketentuan diubah,pada huruf merupakan bagian dari rtrw kabupaten. ketentuan huruf diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: pemerintah daerah dalam, menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah secara proporsionalpendaurulangan sampah berbasis masyarakatketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:, cc.. masyarakat wajib: mengelola sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga untuk mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan, memilah sampah dari sumbernya dan menyimpan dengan benar baik rumah tangga, kawasanatau kawasan lainnya,dan mengelola kemasan dan atau barang yang diproduksi bagi pelaku usahapengelolakesehatan wajib menyediakan fasilitas pemilih sampah dan pengangkutan secara terpisah sesuai dengan jenis sampah tps3r test atau tpa. setiap penyelenggaraketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: setiap orangatau bangkainggunakan lahan sebagai tempat pembuangan akhir sampah tanpa diikuti standart operating procedure, membuang sampah dan atau kotoran lainya dari atas kendaraan, buang air besar dan atau air kecil dijalan, jalur hijau, taman, sungai, saluran dan fasilitas umum, dan il. membuang sampah klinis dan limbah bahan berbahaya dan beracun b3) lainnya tps test dan tpa, dan membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:meliputi: pemerintah daerah lain, pemerintah negara lain yang bekerjasama melalui organisasi pemerintah maupun lembaga internasional, dan pihak ketiga. ruang lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: peningkatan sumberdaya manusia dan kelembagaan dalam pengelolaan sampah, penyediaan pembangunan tps dan atau tps 3r, test atau tpa, serta sarana dan prasarana pendukungnya, cc. pengelolaan tps dan atau tps 3r, test atau tpa dan pengelolaan produk olahan sampah lainnya, dan pengembangan teknologi pengelolaan sampah yang dapat dikembangkan menjadi sumber energi terbarukan. diantara bab vii dan bab viii disisipkan (satu) bab yakni bab via dan diantara dan disisipkan (dua) baru yakni dan sehingga bab vii keseluruhan berbunyi sebagai berikut: bab viadan memelihara kebersihan lingkungan, memiliki tempat sampah terpilih setiap rumah tangga tinggal, penjaja, aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan,peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf dilaksanakan dengan cara: sosialisasi, kegiatan gotong royong, cc. pembentukan kelompok masyarakat peduli sampah, mengembangkan informasi peluang usaha diantara bab xiv dan bab disisipkan (satu) bab yakni bab viva dan disisipkan (satu) baru yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: bab viva pembiayaan penyelenggaraan pengelolaan sampah dapat dibiayai dari apbd. selain bersumber dari apbd sebagaimana dimaksud pada penyelenggaraan pengelolaan sampah dapat dibiayaim. sesuai dengan aslinya bagian hukum setda x3 temanggung set tahu endrauwarso, kian betina tingkat yep:2011tentang pengelolaan sampah umum berdasarkan ketentuan peraturan presiden nomor tahun tentang, maka peraturan daerah kabupaten temanggung nomor tahun tentang pengelolaan sampah perlu rubah, maka dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, perlu diupayakan peningkatan pengelolaan dan pelayanan bidang persamaan kebersihan. bahwaperan serta masyarakat merupakan salah satu bentuk kegiatan dalam mendukung pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga dalam pengurangan sampah dari sumber sampah, yang berasal dari rumah tangga maupun sampah non rumah tangga. guna mendukung kebijakan strategi daerah dalam rangka penyelenggaraan peraturan bupati perlu adanya peran serta masyarakat yang berkelanjutan dalam pengelolaan sampah dan pelayanan persamaan kebersihan. aktif dalam rangka kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah. demi cukup jelas. cukup jelas. tambahan lembaran daerah kabupaten temanggungengembalianlampirkabupaten argo ringkasan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran nemorum nian yoo arah pee aah pesamambusibaeah pemregabtan kepanbesanyam drama area alam pendapatan asi dasianyangsah aan paafoasamm ara pana lokasi khusus ramlan pendapatan daeranyangdah pedaraanfih pembagi has pajak dam provnsidan pemermbran daarantamya pamapenyesualandan otonomi khusus sar aga penemuan keuangan dan provnsiatau pemecatan daorantanya era pe pa says pammamdattansa jeammpeswah paman pelana bantuan sel partai politik jumlah belanja surplus ( defisit) jumlah penerimaan pembiayaan daerah jumlah pengeluaran pembiayaandaerahh io. pembiayaan netto bupati sidoarjo ttd saiful ilah halamanrumah potong unggas dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota balikpapan, menimbang bahwa dalam rangka menjamin kualitas hasil pemotongan unggas yang aman, sehat, utuh, dan halalpemotongan unggumah potong unglikpapan. walikota adalah walikota balikpapan. satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disebut skpd teknis adalah satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi bidang peternakyang menyelenggarakan tugas dan fungsi bidang peternakan. rumah potong unggas yang selanjutnya disingkat rpu adalah komplek bangunan dengan deayam bagi konsumsi masyarakat umum. pemasukan unggas adalah kegiatan memasukan unggas dari luar daerah khususnya kota balikpapan untuk keperluan dipotong dan atau diperdagangkan. pemotongan unggastugas yangu dan atau uptdaging unggas adalah bagian dari unggas yang disembelih, lazim dan layak dimakan manusia termasuk kulit. karkas unggas adalah bagian tubuh unggas setelah dilakukan penyembelihan, pencabutan bulu dan pengeluaran jeroan, baik disertakan atau tanpa kepala leher, dan atau kaki mulai dari tarsus, dan atau paru paru dan ginjal. jeroan adalah hati setelah kantong empedu dilepas, jantung, ampel, usus dan bagian bagian organ lainnya yang berada dalam rongga dada dan perut yang menurut kebiasaan dimakan disuatu daerah setelah mengalami proses pembersihan dan pencucian. pemeriksaan ante mortem adalah pelaksanaan pemeriksaan dan atau pengujian sebelum unggas dipotong. pemeriksaan post mortem adalah pelaksanaan pemeriksaan dan atau pengujian setelah unggas dipotongzin usaha adalah izin usaha rumah potong unggas yang diberikan oleh walikota melalui skpd teknis. sertifikasi kontrol veteriner unit usaha pangan asal hewankesejahteraan hewan adalah segala urusan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami yang perlu diterapkan dan diruang lingkup ruang lingkup rpu meliputi: pemasukan unggas, penampungan dan pengeluaran unggas, pemotongan unggas, kebersihan dan kesehatan pekerja, pengendalian dan penanggulangan penyakit unggas, dan pembinaan dan pengawasan. bab iii pemeriksaan ante mortem, pemotongan unggas, dan pemeriksaan post mortem bagian kesatu pemeriksaan kesehatan unggas setiap unggas sebelum dipotong harus diistirahatkan paling sedikit (dua belas) jam sebelum pemotongan dan harus dilakukan pemeriksaan ante mortem oleh petugas yang berwenang. unggas yang telah diperiksa untuk dipotong harus dipisahkan dari unggas lainnya. unggas yang dinyatakan sakit atau diduga sakit, harus dipisahkan dan diisolasi untuk diambil tindakan lebih lanjut. pemotongan unggas harus dilakukan paling lambat (dua puluh empat) jam sesudah diperiksa dan harus disetujui oleh petugas yang berwenang. pemotongan unggas yang dilaksanakan luar rpu milik pemerintah daerah wajib melaporkan kepada petugas yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan. tata cara pemeriksaan ante mortem dan pemeriksaan post mortem dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian kedua pemotongan unggas setiap tempat usaha pemotongan unggas wajib memiliki nomor kontrol veteriner dan mendapatkan pengawasan secara berkala dari skpd teknis. setiap pemotongan unggas harus dilakukan rpu yang memiliki izin usaha. izin usaha sebagaimana dimaksud pada diberikan kepada pengelola rpu berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. pemotongan unggas wajib memenuhi persyaratan dan tata cara pemotongan unggas yang baik dan mengikuti kaidah agama. ketentuan dengan tetap memperhatikan kaidah kesmavet. pelanggarancc. pencabutan izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian ketiga pemeriksaan daging unggas hasil pemotongan unggas rpu wajib dilakukan pemeriksaan post mortem oleh petugas yang berwenang. petugas yang berwenang sebagaimana dimaksud pada mempunyai wewenang untuk mengiris, membuang seperlunya bagian untuk pemeriksaan lebih lanjut, menahan daging unggas sepanjang diperlukan dalam rangka pemeriksaan post mortem, dan memerintahkan pemusnahan daging unggas yang dilarang untuk diedarkan dan dikonsumsi. bab kebersihan dan kesehatan pekerja seluruh karyawan pekerja yang menangani karkas, daging, dan atau jeroan harus memenuhi syarat kebersihan dan kesehatan yang meliputi: karyawan dan lain lain, harus menggunakan alat pelindung diri meliputi: warnet: sepatu bot, dan pakaian kerja. selalu mencuci tangan menggunakan sabun dan atau sanitizer cairan pembunuh kuman sebelum dan sesudah menangani produk dan setelah keluar dari toilet: tidak melakukan tindakan yang dapat mengkontaminasi produk seperti bersin, merokok, meludah dan atau kegiatan lainnya dalam bangunan utama rpu, dan harus melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala minimal paling sedikit setiap (satu) tahun sekali oleh dokter. bab pengendalian dan penanggulangan penyakit unggas pengelola rpu wajib melaksanakan pencegahan, pengendalian dan penanggulangan penyakit unggas dan kesehatan lingkungan dalam bentuk pengamatan, dan atau pengamanan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. skpd teknis berwenang untuk melaksanakan kegiatan pembinaan teknis tentang pemeliharaan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. pengelola rpu wajib menyelenggarakan kesmavet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. petugas yang berwenangunggas bangkai, karkas, daging unggas dan jeroan yang tidak memenuhi syarat dan dianggap membahayakan kesehatan konsumen dalam rangka pengawasan kesmavet. rpu wajib mewujudkan dan melaksanakan kegiatan pemotongan unggas yang higienis serta memenuhi persyaratan sanitasi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. kegiatan sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh petugas yang berwenang. babdilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. bab vii pembinaan dan pengawasan pembinaan teknis dan pengawasan dalam pelaksanaan peraturan daerah ini dilaksanakan oleh skpd teknis. dalam rangka pembinaan dan pengawasan skpd teknis sewaktu waktu dapat melakukan pemeriksaan terhadap rpsaid fadli lembaran daerah kota balikpapan tahun nomor |
ng, ne) walikota serang provinsi bantenerang. syafruddin diundangkan serang pada tanggal desplt. kepala bagian hukum ttd. drs. subagyo, nipbd tahun anggaran terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan cc. pembiayaan daerah. apbd sebagaimana dimaksud pada berjumlah dengan rincian sebagai berikut: pendapatan daerah rp1. belanja daerah rp1. surplus defisit) rp148. pembiayaan daerah penerimaan rp174. pengeluaran rp26. pembiayaan netto rp148. sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan rp0, pendapatan daerah direncanakan sebesar rp1. (satu triliun tiga ratus lima belas miliar enam ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah), yang bersumber dari: pendapatan.(dua ratus sembilan puluh satu miliar enam puluh enam juta tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tigseratus lima puluh lima juta44. (empat puluh empat miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta seratus empat puluh satu5. (lima puluh lima miliar lima ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tigapuluh empat miliar lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu enam. pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp879. (delapan ratus tujuh puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh dua juta enam ratus dua belas ribu enamseratus empat puluh juta seratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empatpbd tahun anggaran direncanakan sebesarnam miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh satu ribu limampat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus lima ribu sembilan546. (lima ratus empat puluh enam miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu sembil7. (dua puluh tujuh miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu limdelapan puluh sembilan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah). belanja modalsembilan ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas: belanja modal tanah, belanja. lainnya. belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp13. (tiga belas miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta du9. (empat puluh sembilan miliar tujuh puluh juta empat puluh dua ribu lima ratus enam0. (enam puluh miliar delapan ratus enam belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu delapan5. (lima puluh lima miliar delapan ratus enam puluh lima juta dua ratus sembilan puluh tigalima juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus empatbelanja tidak terdu.. belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp0, (nol rupiah): belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp0, (nol rupiah). pembiayaan daerah tahun anggardua ratus lima puluh16pembiayaan . |
peraturan daerah kabupaten kutai kartanegarauntuk menindaklanjuti maksud huruf dan perlu segera menetapkanab ketentuan umum dalam peraturan daerah ini::, panitia pemilihan kepala desa selanjutnya disingkat panitia pilkades adalah penyelenggara(empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan, kepala desa menyampaikan laporan akhir masaproses pilkades, paling lama (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa. bpd membentuk dan menetapkan panitia pilkades. bagian kedua penyelenggaraan pemilihan kepala desa panitia pilkades sebagaimana dimaksud dalam keanggotaannya terdiri dari unsur perangkat desa: pengurus lembaga kemasyarakatan desa, tokoh masyarakat dan tokoh agama. jumlah anggota panitia pilkades minimal (sembilan) orang, yang diwakili oleh masing masing unsur sebagaimana dimaksud pada panitia pilkades tidak diperbolehkan mencalonkan diri sebagai kepala desa. panitia pilkadeserima pendaftaran dan kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon kepala desa, cc: menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan setelah mendapat persetujuan bpd, melaksanakan pendaftaran pemilih dan menetapkan jumlah pemilih, mengajukan rencana biaya pemilihan kepala desa kepada pemerintah kabupaten setelah mendapat persetujuan bpd, menetapkan tempat, jadwal, tata tertib dan mekanisme kampanye bagi calon kepala desa: mengumumkan calon kepala desa yang berhak dipilih dan daftar pemilih: melaksanakan pemungutan suara pilkades, melaporkan dan menyampaikan hasil pelaksanaan pilkades kepada bpd. dalam melaksanakan tugas dan wewenang tersebut, panitiaatau anggota pemilihan melakukan tindakan memihak atau melakukan kecurangan sebagaimana tersebut pada dan dapat dibuktikan kebenarannya maka panitia dan atau anggota panitia dapat dibubarkan atau diganti oleh bpd dengan bentuk panitia atau diangkat anggota baru. anggota panitia pemilihan yang berhalangan, keanggotaannya dapat diganti dengan pejabat lain oleh bpd atas usul ketua panitia pemilihan. bagian ketiga hak memilih pemilih kepaldibuktikan dengan kartu tanda penduduk, sudah mencapai usia (tujuh belas) tahun,,iyang dibuktikan dengan identitas diri ktp)kepada masyarakat setelah diteliti dan disetujui oleh masing masing calon dan disahkan oleh panitia pemilih,bagian keempat pencalonan kepala desa paragraf persyaratanpemerintah tahun, mengenal dan dikenal masyarakat, dengan bertempat tinggal desa setempat paling sedikit tiga tahun berturut turut tanpa terputus dan dibuktikan dengan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk: tidak dalam status sebagai penjabat kepala desa, perangkat desa dan anggota bpdsipil dan anggota tni polri yang mencalonkan diri sebagai kepala desa harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam dantelah ditetapkan sebagai calon kepala desaaragraf penjaringan bakal calon kepala desa panitia pilkades menetapkanmenghasilkan sekurang kurangparagraf penyaringan bakal calon kepala desa ujian penyaringan dilaksanakan selambat lambatnya (ima belas) hari setelah penutupan penjaringan sebagaimana dimaksud dalam penyaringan bakal calon kepala desa dilakukan oleh pemerintah kabupaten baik secara tertulis maupun lisan. untuk terjadinya netralitas dalam ujian penyaringan, materi ujian dan pemeriksaan dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh pemerintah kabupaten. materi penyaringan tertulis sebagaimana dimaksud pad. cc.secara lisan wawancara untuk mengetahui, visi dan misi yang bersangkutan dalam membangun desa. (b)emerintah kabupaten harus menyampaikan hasil ujian penyaringan kepada panitia pilkades hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam berita acara yang ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris panitia pilkades.ilkades. (5b) apabila calon kepala desa yang ditetapkan sebagaimana kurang dari (dua) orang disebabkan mengundurkan diri, atau meninggal dunia maka proses penjaringan dan penyaringan dilaksanakan kembali. bagian kelima kampanye calon kepala desa mengkampanyekan visi dan misinya kepada masyarakat yang pelaksanaannya diatur oleh panitia pemilihan. panitia pemilihan menetapkan tempat, mekanisme, sistem dan waktu pelaksanaan kampanye. masa kampanye ditetapkan selama lamanya (lima) hari. kampanye dilaksanakan secara dialog atau fonologis, materi kampanye dilarang mengadung unsur sara, cc.: merusak atau menghilangkan alat peraga kampanye pasangan lain. mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum. menghasut, menganjurkan atau menggunakan kekerasan pada simpatisan atau calon lain. bagian keenammendapatkan persetujuan dengan bpd. setiap penduduk yang telah terdaftar sebagai pemilih berhak hadir memberikan haketugas pemilihan atau orang lain atas permintaan pemilihilkades harus bersifat langsung, umum, bebas dan rahasia jujur dan adil. pada saat pemungutan dan perhitungan suara dilaksanakan, calon kepala desa harus hadir untuk mengikuti jalannya pemungutan suara. bagi calon yang berhalangan hadir pada saat pemungutan dan perhitungan suara dapat diwakili oleh seseorang dibuktikan dengan surat kuasa jumlah tempat pemungutan suara disesuaikan dengan kondisi geografis dan jumlah pemilih apabila tps lebih dari satu, calon kepala desa dapat menunjuk saksi disetiap tps. pilkades dinyatakan sah apabila jumlah yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya sekurang kurangnya (lima puluh keseratus ditambah satu) dari jumlah seluruh pemilih yang telah disahkan. apabila sampai batas waktu penetapan pemungutan suara kuorum belum terpenuhi, ketua panitia pilkades mengundurkan waktu pemilihan paling lama (tiga) jam. apabila sampai batas pengunduran waktu tersebut kuorum belum terpenuhi, maka hasil pemilihan dinyatakan sah dan perhitungan suara dapat dilaksanakan. keputusan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan panitia pemilihan setelah mendapatkan persetujuan dari para calon kepala desa. bagian ketujuh pengawas dan pemantau pemilihan kepala desa paragraf panitia pengawas pemilihan kepala desa panitia pilkades membentuk dan menetapkan panitia pengawas pilkades setelah mendapat persetujuan bpd dengan jumlah anggota (sembilan) orang warga desa dan berasal dari unsur tokoh agama, unsur pendidik desa, cc. unsur pemuda desa. untuk menjadi anggota panitia pengawas pilkades harus memenuhi syarat syarat sebagai berikut terdaftar sebagai penduduk desa setempat secara sah yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk, sudah mencapai usia (dua puluh lima) tahun, tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat (lima) tahun: nyata nyata tidak terganggu jiwa ingatannya: tidak mencalonkan diri menjadi calon kepala desa. panitia pengawas pilkades mempunyai tanggung jawab dan tugas serta wewenang sebagai berikut bertanggungjawab kepada panitia pilkades: melaksanakan pengawasan pilkades sesuai tahapan yang telah ditetapkan oleh panitia pilkades, cc. menerima laporan dari warga masyarakat desa tentang pelanggaran peraturan dalam tahapan pemilihan. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada panitia pilkades tentang pelanggaran yang dilakukan oleh calon kepala desa dalam setiap tahapan pemilihan: bersama sama dengan panitia pilkades menyelesaikan sengketa yang timbul dalam pilkada, mengajukan rencana biaya pengawasan pilkades kepada panitia pilkades. dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tersebut panitia pengawaspengawas atau anggota panitia pengawasan melakukan tindakan memihak atau membuat kecurangan tersebut pada dan dapat dibuktikan kebenarannya maka keberadaan dapat dibubarkan atau diganti oleh panitia pilkades dengan membentuk panitia pengawas baru atau diangkat anggota pengawas pengganti yang baru. paragraf pemantau pemilihan kepala desa tim pemantau pilkades dibentuk oleh pemerintah kabupaten sebanyak (tujuh) orang. keanggotaan tim pemantau pilkades terdiri dari unsur pemerintah kabupaten dan kecamatan sebanyak (tiga) orang: perguruan tinggi sebanyak (dua) orang: lembaga swadaya masyarakat lsm) sebanyak (dua) orang, tim pemantau pilkades harus independen. tim pemantau pilkades wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan mematuhi segala peraturan yang ditentukan oleh panitia pemilihan (b) pemantau pilkades yang tidak mematuhi peraturan panitia pilkades dapat dicabut haknya sebagai pemantau pemilihan dan dikenakan sanksi pidana, perdata secara administratif sesuai dengan hukum yang berlaku. tata cara menjadi pemantau pemilihan akan ditetapkan oleh panitia pilkades. pembiayaan dan mekanisme pemantauan dalam pilkades diatur lebih lanjut dalam keputusan bupati bagian kedelapan pemilihan ulangwaktu pelaksanaannya pemilihan ulang sebagaimana payang sama. bagian kesembilanilkades, permasalahan diselesaikan secara bertingkat dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten. laporan dugaan permasalahan atas proses pilkades, disampaikan paling lambat (dua) hari setelah pelaksanaan pemilihan. untuk tingkat kabupaten laporan dugaan permasalahan proses pilkadesungutan suara ulang. (b)dilaksanakan paling lambat (tiga) bulan setelah dinyatakan batal. apabila pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada tidak dapat dilaksanakan tepat waktu maka seluruh kegiatan pilkades tersebut diproses dari awal. bab iii dan membacakan berita acara jalannya pemilihan dan hasil perhitungan suaraketua panitia pemilihan menyampaikan laporan dan berita acara pemilihan jalanya pemilihan dan hasil perhitungan suara kepada bpd.itentang pemerintahan daerah, (5b)gian ketigabab: tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa dan atau: melanggar larangan bagi kepala desa. pemberhentian kepala desa karena meninggal dunia,mketua bpd berdasarkan musyawarah bpd kepada bupati melalui camatmaka pemberhentian kepala desanya diusulkan oleh ketua bpd berdasarkan keputusan musyawarah bpd yang dihadiri oleh (dua pertiga) dari jumlah anggota bpd kepada bupati melalui camat. bupati setelah menerima usul pemberhentian kepala desa oleh bpd sebagaimana tersebut pada membentuk tim penyelesaian kasus untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap alasan pemberhentian kepala desa dan selanjutnya rekomendasi hasil pemeriksaan menjadi bahan pertimbangan untuk proses lebih lanjukecamatan setempat berdasarkan hasil musyawarah bpd dan diusulkan oleh camat kepadailkades, tni dan polri tidak dapat diberhentikan dari jabatannya sebagai kepala desa dengan alasan yang bersangkutan memasuki usia pensiun dari pegawai negeri sipil, tni dan polri kepala desa dari pegawai negeri sipil yang telah habis masa jabatannya diberhentikan oleh bupati dan di berdasarkan hasil musyawarah bpd. pengangkatan penjabatades definitif.perangkat desa lainnya terdiri dari kepala urusan: pelaksana tehnis, kepala dusundan setinggi tingginya (empat puluh sembilan) tahun pada saat pendaftaran: nyata nyata tidak terganggu jiwanya, tidak dalam status jabatan rangkap dalam pemerintahan desa. bagi pegawai negeri sipil, tni dan polri tidak diperbolehkurusan adalah bagian dari perangkat desa lainnya yang diangkat oleh kepala desa dan penduduk desa setempat untuk membantu urusan tertentu dari tugaskepala desa menetapkan calon kepala urusan dan segera, cc. materi penunjang pengetahuan umum dan kepribadian. kepala desa dan tim berhak memberikan penilaian wawancara secara langsung bagi calon kepala urusan.merintah kabupaten. pemerintah kabupaten melakukan pemeriksaan dan penilaian ujian tertulis calon kepala urusan: hasil pemeriksaan dan penilaian ujian tertulis dan wawancara tersebut disampaikan kepada kepala desa untuk segerpaling lambat (lima) hari setelah hasil ujian diterimalaksananya. sebelum menduduki jabatan pelaksana teknis didesa tersebut terlebih dahulu dilaksanakan ujian penyaringan secara tertulis dan wawancara. kepala desa dalam pelaksanaan ujian penyaringan dapat meminta batuan kepada pihak tertentu untuk menguji pelaksana teknis yang dibutuhkan. hasil ujian penyaringan segera diumumkan secara tertulis dihampiri nama nama yang diterima sebagai pelaksana teknis berdasarkan rangking nilai tertinggi paling lama (lima) hari setelah ujian penyaringan diterima. dalam keadaan tertentu kepala desa dapat mengangkat seorang pelaksana teknis desanya tanpa proses penyaringan. pengangkatan tersebut dilakukan apabila dalam proses penjaringan yang mendaftarkan diri sebagai pelaksana teknis hanya (satu orang. pengangkatan kepala dusun tersebut dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip musyawarah. apabila musyawarah tidak dapat dilaksanakan dan calon kepala dusun lebih dari (satu) orang, maka mekanisme pengangkatan kepala dusun dapat dilakukan melalui proses penjaringan dan penyaringan sebagaimana yang berlaku pada pengangkatan perangkat desa lainnya. bagian ketiga penetapan dan pelantikan perangkat desa lainnya pengangkatan perangkat desa lainnya ditetapkan oleh kepalabat (tujuh) hari setelah hasil ujian diumumkandalam dihadiri oleh bpd, anggota organisasi kemasyarakatan desa dan pemuka masyarakat lainnya didesa yang bersangkutanpelantikan sekaligus dilaksanakan serah terima jabakepala desa dapat menunda pelantikan selama lamanyaketentuan sebagaimana dimaksud pada berlaku pula bagi penjabat perangkat desaelama tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat diangkat kembali pada masa jabatan kedua. apabila masa jabatan kedua telah berakhir sebagaimana perangkat desa lainnya yang bersangkutan tidak boleh dicalonkan kembali. bagian kelima pemberhentian perangkat desa lainnyatinggi tingkat pertama,lainnymeninggal dunia: mengundurkan diri: tidak lagi memenuhi syarat dan atau melanggar sumpah janjinya, berakhir masa jabatannya dan telah dilantik perangkat desa lainnyvii biaya pemilihan biaya pilkadesilkades diluar sebagaimana dimaksud pada dan dibebankan pada apb desa. biaya pengangkatan sekretaris desa dibebankan pada apbd kabupaten. biaya pengangkatan perangkat desa lainnya dibebankan pada apb desa masing masing. biaya sebagaimana dimaksud tidak menutup kemungkinan dibantu oleh pemerintah kabupaten yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. bab vpropinsi. bab pembinaan dan pengawasan pemerintah kabupaten dan pemerintah kecamatanrcc.ecamatanfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa, cc. memfasilitasi pelaksanaan proses pemilihan dan pelantikan kepala desa, memfasilitasi pelaksanaan proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa bab ketentuan peralihanusia tahun maka panitia pilkades dapat menerima bakal calon kepada desa diatas usia tahunbab ketentuan lain lain dalam hal keadaan tertentu suatu desa terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan diseluruh atau sebagian wilayah pilkades yang berakibat pemilihan tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal, maka pemilihan ditunda dengan keputusan bpd berdasarkan hasil rapat panitia pilkades. apabila keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada terjadi hingga berakhirnya masa jabatan kepala desa, maka diangkat penjabat kepala desa oleh bupati berdasarkan musyawarah bpd dan diusulkan oleh camatmeuntuk maksud huruf diatas, perlu menetapkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan kabupaten kutai kartanegaratai kartanegarseluruh perangkat9g. perumahan:kriteria yang dimaksud pada maka urusan pilihan yang diselenggarakan pemerintah daerah meliputi: pertanian tanaman pangan: perkebunan: cc. kelautan dan perikanan: peternakan kehutanan: energi dan sumber daya mineral: pariwisata: industri, perdagangan, dan ketransmigrasian. urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada dan dirinci atas sub bidang dan sub sub bidang sebagaimana tersebutrangka pelaksanaan urusan wajib dan urus sesuai bidang masing masing dalam kurun waktumenyelenggarakan langsung urusan pemerintahan yang sebagaimana dimaksud pada danbab iii penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahanbupati. hal hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang belum diatur dalam peraturan daerah ini akanpemerintah kabupaten kutautai lembaran daerir. hm. asin, nip. lembaran daerah kabupaten kutai kartanegara tahun nomor |
feng:angka huruf diubah pada nomenklatur asisten, sehingga isi selengkapnya berbunyi sebagai berikutsekretaris daerah asisten administrasi pemerintahan umum dan hukum asisten i), asisten administrasi perekonomian dan pembangunan asisten ii), asisten administrasi umum asisten iii): asisten administrasi kesejahteraan rakyat dan humas asisten iv). kelompok jabatan fungsional. ketentuan dalam angka dan diubah pada nomenklatur bagian, sehingga isi dan selengkapnya berbunyi sebagai berikut paragraf asisten administrasi pemerintahan umum dan hukum asisten asisten administrasi pemerintahan umum dan hukum asisten i), terdiri atas bagian administrasi pemerintahan: bagian administrasi hukum: bagian administrasi pertanahan. bagian administrasi hukum, membawakanketentuan dalam angka dan serta pada nomenklatur bagian diubah, sedangkperekonomian dan pembangunan asisten ii) asisten administrasi perekonomian dan pembangunan asisten ii), terdiri atasbagian administrasi sumber daya alam, membawakan. bagian administrasi perekonomian, membawakan sub bagian koperasi dan ukm: sub bagian industri dan perdagangan: sub bagian badan usaha, investasi dan penanaman modal daerah. ketentuan dalam dadministrasi umum: bagian administrasi perlengkapan, bagian administrasi ketatausahaan keuangan. bagian administrasi umum, membawakan sub bagian kepegawaian: sub bagian rumah tangga, sub bagian administrasi umum dan pimpinan. bagian administrasi perlengkapan, membawakan sub bagian analisa kebutuhan: sub bagian pengadaan: sub bagian penyimpanan dan distribusi. bagian administrasi ketatausahaan keuangan, membawakan sub bagian anggaran: sub bagian perbendaharaan dan akuntansi: sub bagian verifikasi. ketentuan dalam angka dan dan pada nomenklaturkesejahteraan rakyat dan humas asisten iv) asisten administrasi kesejahteraan rakyat dan humas asisten iv), terdiri atas bagian administrasi kesejahteraan rakyat: bagian administrasi humas dan protokol, bagian administrasi organisasi. bagian administrasi humas dan protokol, membawakan sub bagian data dan informasi: sub bagian protokol: sub bagian pemberitaan. bagian administrasi organisasi, membawakan sub bagian analisis jabatan: sub bagian kelembagaan: sub bagian penatamaa rek, salinan sea bupati mukomuko provinsi bengkulu peraturan daerah kabupaten mukomuko nomor tahun tentang badan usaha milikdalah peraturan tertulis sebagai hasil musyawarah desorganisasi pengelola serta tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan. anggaran rumah tangga adalah aturan tertulis sebagai hasil musyawarah desa yangal organisasi pengelola, penetapan jenis usaha dan sumber mokayaan desa adalah merupakan salah satu asset dari desa yang harus dikelola dan dikembangkan keberadaannya. bab pendirian bumdes pasa.pokok bahasan yang dibicarakan dalam musyawarah desumdesbertujuan untuk: meningkatkan kerja sama desa dalam usaha ekonomi desa kawasan perdesaan,rdesaan, termasuk kawasan perdesaan yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang undangum desa bersama yang merupakan penggabungan (dua) bum desa atau lebih. bum desa bersama dapat merupakan peleburan (dua) bum desa atau lebih. bum desa bersama didirikan melaui musyawarah antar desa mad). mad difasilitasi oleh badan kerjasama antar desa bad)des bagian kesatu bentuk organisasi bum desa bentuk organisasi bum desa bum desa dapat terdiri dari unit unit usaha yang berbadan hukum,, atau,a bakti pengawas diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bum des. bab pengelolaan bumdes pengelolaan bum desa dilakukan dengan persyaratan pengurus yang berpengalaman atau professional, mendapat pembinaan manajemen, mendapat pengawasan secara internal,anggaran dasar dan anggaran rumah tangga anggaran dasar, dan pembagian keuntungan. anggaran rumah tangga memuat paling sediki permodalan danagian kedua jenis usaha jenis jenis usaha bum desa terdiri atas, ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya lokal sebagaimana diatur dengan peraturan desa)huruf (e)nit usaha dalam bum desil. unit unit usaha, unit usaha dalam bum desviii strategi pengelolaan bum(penganekaragaman) alokasi hasil usaha dan kepailitan bumdes serta penyusutan atas barang barang inventaris dalam (satu) tahun buku pembagian hasil usaha bum desxiiapa bila masyarakat desa yang berpendidikan sebagaimana huruf tidak ada yang bersedia menjadi pelaksanaan operasional, maka masyarakat desa yang berpendidikan slip sederajat diperbolehkan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pengawas secara periodik,, ttd syafkani: |
|): rms tdengan rahmat tuhan yang maha esa bupati sikklakukan perubahan terhadap peraturan daerah kabupaten sikka. lembaran daerah kab. sikka nomor tahun beberapa ketentuan dalamadalah dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten sikka sebagai instansi pelaksanasikk wilayah kabupaten sikka. peradilan agama adalah peradilan bagi orang orang yang beragama islam wilayah kabupaten sikklembaran daerah kab. sikka nomor tahun pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informaslembaran daerah kab. sikka nomor tahuhukum yang berlaku. perubahan kewarganegaraan adalah perubahan status kewarganegaraan dari sorang wni menjadi wna atau seorang wna menjadi wni sesuai ketentuan hukum yang berlaku. lembaran daerah kab. sikka nomor tahun peristiwa penting laikklembaran daerah kab. sikka nomor tahunsesuai kewenangdaerahpada bupati melaksanakan: koordinasi dan sosialisasi antar instansi vertikal dan lembaga pemerintahanlembaran daerah kab. sikka nomor tahun pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan secara terus menerus, tepat dan mudah kepada seluruh penduduk. dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada bupatibupati. ketentuan huruf diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut dinas berkewajiban melaksanakan urusan administrasi kependudukanlembaran daerah kab. sikka nomor tahun perundang undangan atau bagi penuh kepercayaan yang berpedoman pada peraturan perundang undangan yang berlaku. ketentuan huruf diubah dan ditambah (satu) huruf baru yaitu huruf sehingga berbunyi sebagai berikut: copy atau menunjukkan kutipan akta nikah atau kutipan akta perkawinan, cc.lahir dari bidan puskesmas rumah sakit dokter :dan atau surat keterangan lahir dari desa kelurahan. perubahan karena penambahan anggota keluarga yang menumpang dalam bagi penduduk wni dilakukan setelah memenuhi syarat berupa: lama: yang ditumpangi, danlembaran daerah kab. sikka nomor tahundancc. foto copy atau menunjukkan dokumen kependudukan dari salah satu anggota keluarga, dan atau dokumen keimigrasian bagi orang asing. diantara dan disisipkan (satu) yaitu yangkan ktp el kepada dinas lembaran daerah kab. sikka nomor tahutambah (lima) baru yaitu dan sehingga berbunyi sebagai berikut: ktp el diterbitkan oleh dinas dengandesa lurah, foto copy kartu keluarga kk): kutipan akta nikah akta kawin adalah bagi penduduk yang sudah kawin tapi belum berusia tahun, dan kutipan akta kelahiran. ktp el digunakan sebagai tanda identitas diri, dan atau berlaku seumur hidup. penerbitan ktp el bagi penduduk wni yang baru datang dari luar negeri dilakukan sesudah diterbitkan surat keterangan datang dari luar negeri skala) oleh dinas. ktp el yang rusak, hilang atau terjadi perubahan data diganti dengan ktp el yang baru. ktp el yang hilang harus dilaporkan kepada kepolisian untuk memperoleh surat keterangan kehilangan sebagai dasar untuk diterbitkan ktp el baru. apabila terjadi perpindahan alamat tempat tinggal bagi penduduk wni atau orang asing harus melaporkan kepada camat melalui kepala desa lurah untuk diterbitkan ktp el yang baru oleh dinas, selambat lambatnya (empat belas) hari sejak terjadinya kepindahan dengan menunjukan surat keterangan pindah. lembaran daerah kab. sikka nomor tahun ketentuan diubah, dihapushuruf diubah dan ditambah (satu) huruf baru yaitu huruf dan huruf diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:tua,dan surat keterangan kelahiran dari desa kelurahlembaran daerah kab. sikka nomor tahun ketentuan dihapus dan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: tata cara pencatatan pelaporan kelahiran mengacu pada ketentuan mengenai tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud dalam dan ketentuansyarat berupa: surat keterangan kematian dari desa kelurahan, keterangan kematian dari dokter paramedis,dan atau foto copy kkteruskan kepada dinas, lembaran daerah kab. sikka nomor tahunpejabat pencatatan sipil pada dinas sebagaimana dimaksud pada huruf memberitahukan data hasil pencatatan kematian kepada dinas, dan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf dan atau foto copylembaran daerah kab. sikka nomor tahunpabilaoleh kepala desa lurah, surat pengakuan dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung, cc. kutipan akta kelahiran,dan foto copyiubah, ditambah (satu) huruf baru yaitu huruf dan huruf diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: lembaran daerah kab. sikka nomor tahurt rw dan diketahui kepala desa lurah, kutipan akta kelahiran, foto copy kutipan akta perkawinan, foto copy kk, foto copy ktp pemohon:dan foto copy ktp (dua orang saksi,pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak, dinas sebagaimana dimaksud pada huruf merekam data pengesahan anak dalam database kependudukan. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: copy kk, dan foto copy ktp. lembaran daerah kab. sikka nomor tahunndiubah sehingga berbunyi sebagai berikut:berupa: putusan pengadilan tentang perubahan nama, foto copy dan ktp pemohon,dan cc. kutipdan cc. menerbitkan akta pencatatan sipil sesuai dengan perintah putusan pengadilan. ketentuan ditambah (empat) huruf baru yaitu huruf bb, huruf cc, huruf dd, huruf ee, dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut data kependudukan terdiri atas data dan atau agregat penduduk. lembaran daerah kab. sikka nomor tahun data perseorangan meliputi: nomor nilembaran daerah kab. sikka nomor tahun dan ditambah satu huruf baru yaituitu yang berbunyi sebagai berikut: dinas wajib menyimpan dan melindungi data dan dokumen kependudukan. lembaran daerah kab. sikka nomor tahun data pribadi penduduk yang harus dilindungi memuat: keterangan tentang cacat fisik. diundangkan maumere joseph ansar eratda jt)umummateri ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah ini, pada dasarnya mengacu kepada undang undang nomor tahun tentang administrasi kependudukan beserta peraturan pelaksanaanya serta disesuaikan dengan kewenangan dan kondisi daerah. oleh karena itu kewajiban dan tanggung jawab pemerintah bidang kependudukan ini dilaksanakan oleh pemerintah daerah secara berjenjang.erah maupun luar daerah. dalam pemenuhan hak penduduk bidang administrasi kependudukan dilaksanakan secara profesional, tidak diskriminatif, akuntabilitas, dan taat hukum serta transparans. peristiwa pentingyang berlaku. lembaran daerah kab. sikka nomor tahun peraturan daerah ini pada intinya mengatur (tiga) pilar pokok, yaitu mengenai pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan data kependudukan. pendaftaran penduduk dilaksanakan berdilaksanakan berlaksanaan pendaftaran penduduk atau pencatatan sipil, setiap penduduk akan memperolehlangsung dengan seluruh dokumen kependudukan. nik wajib dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dandari rangkaian pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, tersedia data kependudukan yang lengkap dan benar. data data kependudukan ini perlu dikelola secara optimal, sehingga bisa menjadi acuan dalamprinsip dan tujuan, hak dan kewajiban penduduk,sistem informasi administrasi kependuduktentang tata cara penyidikan serta pengaturan mengenai sanksi administratif dan ketentuan pidana. rancangan peraturan daerah ini merupakan perubahan peraturan daerah kabupaten sikka nomor tahun tentang administrasi kependudukan, yang mengacu padaerah kab. sikka nomor tahunrancangan peraturan daerah ini untuk menegaskan tentang sanksi administrasi bagi pengurusan dokumen kependekan sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudupenyajian data kependudukan berskala kabupateimaksudkan bahwa data kependudukan tersebut adalah data tunggal dan tidak ada penggandaan data kependudukan dimaksud. huruf cukup jelas lembaran daerah kab. sikka nomor tahun cukup jelas cukup jelas cukup jelas angka huruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan dokumen kependudukan dilakukan oleh dinas, sedangkan perekaman dapat dilakukan pada kecamatan yang bersangkutan domisili. huruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf cukup jelas cukup jelas cukup jelas angka cukup jelas huruf cukup jelas huruf cukup jelas lembaran daerah kab. sikka nomor tahun huruf yang dimaksud surat keterangan lahir dari desa kelurahan bila anak dimaksud lahir yang tidak rumah sakit atau lahir tidak ditolong oleh bidan atau perawat yang melahirkembaran daerah kab. sikka nomor tahun huruf yang dimaksud dengan surat keterangan kematian dari desa kelurahan adalah bila orang mati yang bersangkutan meninggal tidak rumah sakit.. sikka nomor tahun angkalembaran daerah kota bogor kota bogor salinan ai:untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan untuk memenuhi kebutuhan dalam pengembangan perusahaan sesuai dengan rencana bisnis perusahaan, perlu adanya penambahan modal dasar berupa uang kepada perusahaan daerah air minum dam) tirta pakuan dan perusahaan daerah pasar pakuan jaya ppjs mamampabak aar ass assnooopg pemasangan pipa sambunganfumah seo terminal adan harian umum tahu) ass kendaraan tangki merek isuzu kapasitas kendaraan tangki merek isuzu kapasitas .00ott asas .000p0) e pengadaan sarana pipa sambungan rumah ass agen7ss000 dana pendamping dari pemda dati jabarpada proyek bana pendamping dari pemda dati jabarpada proyek park aso lost7ssel dana pendamping dari pemda dati jabarpada proyek alsos0sasa| soo iii. modal pemerintah daerah kota bogor bersumber dari: bantuan pemerintah pusat persediaan gme sasa aga soon, menindas perlengkapan esaasroo| eipamauk instalasi meter amazing2 pampa pabrik aan mana tetap b11 unit bantuan colombo plan merupakan bantuan sejak pendirian perusahaan tanggal april sebesar rpunit bantuan dari pwn logam detektorpiutang langganan biaya dibayar muka spot9133625| awas awan tanah lam yoo mag02s0000| oo ti. struktur bangunan jam asseoooooo| | pipapipalnduk jam inventaris kantor jam s006s0o000o| oo alat pengangkutan ban s00500000| mm. beban hutang jas gossros3ay| penyertaan modal pemerintah kota bogor ) |ag92 soo00000000| penyertaan modal pemerintah kota bogor )| pengembalian hasil audi) jago (s0000000000)| penyertaan modal pemerintah kota bogor )|ag9s soo00000000| penyertaan modal pemerintah kota b8bogor )o s00 penyertaan modal pemerintah kota bogor )|ag97 a00000 penyertaan modal pemerintah kota bogor ) a98 penyertaan modal pemerintah kota b8bogor )o| alus berdasarkan keputusan walikota nomor tahun tanggal februari penyertaan modal pemerintah kota bogor penyertaan modal pemerintah kota b8bogor )o| penyertaan modal pemerintah kota bogor penyertaan modal pemerintah kota bogor kaka thun mprerngasncodan suzanne rerarasanatooo 2e221aero| kota bogor tahun rp747, dan tahun rp1, penyertaan modal yang berasal dari bagian laba pemerintah kota bogor tahun fast anlomasaml kota bogor tahun rp3, dan dana pendamping rp5, anas penyertaan modal pemerintah kota bogoryang berasal dari bagian laba pemerintah kota bogor tahun rp5, dan dana pendamping rp1,9. dan dana pendamping rp.10. dan dana pendamping rp8. jumlah penyertaan modal pemerintah kota bogor iil)kebutuhan penyertaan modal uraian jumlah kegiatan dalam rupiah) keterangan setoran laba total investasi rp334. tahun tahun cc. tahun tahun tahun sub total spam katulampa pembebasan tanah) dianggarkan tahun pembebasan tanah reservoar zona dianggarkan tahun perluasan jaringan pipa distribusi tahun tahun cc. tahun sub total program penurunan kehilangan air tahun tahun tahun sub total kebutuhan dana pendamping world bank tahun tahun sub total pendamping water hibah usaid tahun tahun tahun sub total total keseluruhan dan bangunan serta peralatan dan mesin pada perusahaan daerah pasar pakuan jaya tanah peralatan gedung dan bangunan jumlah pasar luas nilai dan mesin luas nilai dalam rupiah) (m2) dalam rupiah) dalam rupiah) (m2) dalam rupiah) pasar gunung batu pasar kebon kembang pasar paduka pasar jambu dua bee maan mana maa maa terus21o00| rincian pasar gunung batu jalan mayjen. ishak juara nomor kelurahan gunung batu kecamatan bogor barat kota bogor volume barang rp) perolehan berdasarkan nomor tahun jalan mayjen. ishak juara perluasan dan keputusan tanah bangunan pasar nomor kel. gunung batu wilayah gubernur kdh kec. bubar jawa barat nomor tahun tanggal agustus sepeda motor honda supra fit1o0 apbd unit olympia besi apbd buah brankas galat apbd (buah| papan namalnstansi apbd |buah| kursi tamu fleksibel apbd |buah| handy talk( ht) motorola gp3188 hve apbd unit handy talk( ht) motorola gm3188hvf apbd unit meja kerja kayu apbd buah| jalan mayjen. ishak juara perluasan gedung pertokoan koperasi nomor kel. gunung batu wilayah pasar permanen kec. bubar doyan a2sama00om| rincian pasar sukamara jalan siliwangi kelurahan sukamara kecamatan bogor timur kota bogor volume nama barang merek tipe lokasi lan, jumlah sat. yuan keterangan barang rp) hpl nomor tanah bangunan pasar kec. bogor timur negara pemerintah kota bogor oliveri apbd buah sea aren jelas| jami ass oliveri apbd buah filling besi metal yunita |as8o| (buah| filling besi metal oo ) aichi |as8o| buah| filing besi metal brother b104 apbd |unit| peti uang galat buah| papan namalnstansi apbd (buah| meja this fase| apbd buah| meja this fas8t7| apbd buah| m1. kursi putar livery besi oo apbd buah| kursi lipat ' )'| tos |a993| (buah| meja1 biro kayu apbd buah| tiang bendera page7| buah| kebakaran hasta apbd buah |pc unit( stand alone) acer mel ) apbd unit ain genera lama sesama) pasar permanen kec. bogor timur ketiga dan tasmorosamoooljalan ciremai kel. tempur tanah tanah bangunan pasar kec. bogor tengah negara gedung pertokoan koperasi jalan ciremai kel. tempur pasar permanen kec. bogor tengah apbdbarang rp) yai |al tanah bangunan pasar blok dan jalan dewi sartika tanah hpl nomor kel. bogor kec. bogor tengah negara tahun a.n. pemerintah kota bogor tanah bangunan pasar blok jalan dewi sartika tanah kel. bogor kec. bogor tengah negara mesin ketik manual standar olivetty apbd bulal. |. filing besi metal brothers104 apbd unit filling besi metal brothers104 |unit| peti uang talent apbd |buah| peti uang talent |a9so| |(buah| papan visual jang9g apbd |buah| papan namalnstansi |ag97 apbd (buah| papan pengumuman |ag997 |buah| meja tulis |age apbd |buah| meja tulis |. ag87 apbd |buah| kursi tangan apbd |buah| kursi putar apollo |age apbd (buah| kursi putar jolivetty ap8 |(buah| kursi lipat those |buah| meja1 biro kayu |(buah| lambang garuda pancasila apbd |buah| gambar presiden wakil presiden |(buah| tiang bendera |ag9o5 apbd |buah| |pountsandaong sineas pns sapto set) unit stand alone) c45 apbd set pesawat telepon apbd |(buah| handy talk( ht) motorola apbd |(buah| handy talk( ht) motorola apbd unit pemain aaa gihogor kee bogor tangah klan |13300g0000000| pasar permanen kel. bogor kec. bogor tengah ketiga eee lao daan jar ramosa| pasar permanen kel. bogor kec. bogor tengah ketiga mme jaaspanngasopoltanah pemerintah kota bogor eks eig. ver jalan paduka kel. gudang tanah nomor seb. aset tanah bangunan pasar kec. bogor tengah negara bekas milik cina asing kursi lipat chinese apbd |buah gedung pertokoan koperasi jalan paduka kel. gudang pasar permanen kec. bogor tengah apbd rincian pasar debris jalan veteran kelurahan kanuragan kecamatan bogor tengah kota bogor volume nama barang merekitipe lokasi thn. asal jumlah sat. nilai keterangan beli usul rp) barang jalan veteran kel. kanuragan tanah tanah bangunan pasar kec. bogor tengah negara gedung pertokoan koperasi jalan veteran kel. kanuragan pasar permanen kec. bogor tengah apbd rincian pasar jambu dua jalan ahmad yani nomorhpl nomor jalan ahmad yani nomor kel. pihak tahun a.n. tanah bangunan pasar tanah areal kec. tanah areal ketiga m2? pemerintah kota bogor papan nama instansi apbd gedung pertokoan koperasi jalan ahmad yani nomor kel. pihak pasar permanen tanah areal kec. tanah areal ketigaoo. | i| mesin ketik manual standar sander apbd buah lemari besi metal kulit apbd galat apbd papan nama instansi apbd papan nama instansi . apbd bea gg. lemari kayu. apbd |buah| meja this la99g1 apbd |buah| kursi tamu apbd |buah| kursi tangan apbd |buah| kursi tangan apbd |buah| kursi putra |isabel apbd |buah| kursi putar livery besi oo apbd |buah| kursi lipat chinese apbd |buah| kursi lipat rose |buah| kursi lipat choose apbd |buah| meja komputer apbd (buah| meja1 biro kayu apbd |buah| kipas angin cosmos apbd (buah| kipas angin icsc apbd (buah| tiang bendera lag apbd |buah| lonceng genta gente a98se apbd (buah| |count(stone) senda anno |aoloapo |ar| reel unit stand alone c45 apbd set |pc unit( stand alone) samsung. gentium apbd set| printer epsonlx3o0 apbd (buah| megaphone laga apbd (buah| pesawat telepon shaf apbd |buah| handy talk( ht) motorola gp3188hvf apbd unit handy talk( ht) motorola apbd (buah| man agsasmm|a tipe lokasi thn. asal jumlah sat. nilai keterangan beli usul rp) barangapbd papan pengumuman |. apbd kursi putra apbd meja biro apbd lambang garuda pancasila |. apbd gambar presiden wakil presiden apbd pesawat telepon apbd apbd sekretaris daerah kota bogor walikota bogor, ttd. bambang gunawan dini sudarto lampiran iiapenyertaan modal dasar v0. uraian rai tahun keterangan modal dasar disetor sampai dengan tanggal desember pembangunan pasar baru, revitalisasi, renovasi pasar, dan pembangunan kantor ppj jumlah sekretaris daerah kota bogor walikota bogor, ttd. bambang gunawan dini sudartpemerintah daerah menyertakan modal daerah kepada dam tirta pakuan sebesar rp182. (seratus delapan puluh dua milyar rupiah). modaldiberikan berupa uang sebesar rp116. (seratus enam belas milytahun sebesar rp19. (sembilan belas milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus satu ribu rupiah) dengan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada maka sisa penyertaan modal daerah kepada dam tirta pakuan adalah sebesar rp97. (sembilan puluh tujuh milyar tiga belas juta enam ratus tiga puluh tigasampai dengan tahun sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini. ketentuan diubah dan ditambah (dua) baru yaitu dan sehingga berbunyi sebagai berikut: pemerintah daerah menyertakan modal dasar kepada ppj sebesar rp145. (seratus empat puluh limarp45. (empat puluh lima milyar rupiah), tanah, bangunan, serta peralatan dan mesin senilai rp100. (seratussebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah inimodal dasarrp5. (lima milyar rupiah). sisa penyertaan modal dasar sebagaimana dimaksud pada huruf sebesar (empat puluh milyar rupiah) yang akan dipenuhi sampai dengan tahun dengan perincian sebagaimana tercantum dalam lampiran iia peraturan daerah ini. terhadap penyertaan modal dasar sebagaimana dimaksud pada maka sisa penyertaan modal dasar pada ppj adalah sebesar rp40. (empat puluh milyar rupiah) yang akan dipenuhi secara bertahap setiap tahun sesuai kemampuan keuangan daerah sejak tahundam tirta pakuan kena pai tahun yooasas3.0001t '1unit oo ) 34s00. pengadaan tangki air fibre glass kapasitas bumi agg pembangunan untuk fiiktahu game asa pembuatan atap penutup tahu sumi jasa 009oo| umum asa soon o0go| pembuatan map penutup tahu sum jasa stsooooo| |
lana imkerjaan umum dan perhubungan, perlu adanya perubahan struktur organisasi pada dan dinas pekerjaan umum bina marga dan pengairan kabupaten jombang, bahwa untuk melaksanakkabupaten jombang nomor tahun caraiubah sebagai berikut: ketentuan dalam huruf dan huruf diubah, diantara huruf dan huruf disisipkan huruf yaitu huruf gl, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut: organisasi dinas daerah sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: dinas pendidikan: dinas kesehatan, dinas sosial tenaga kerja dan transmigrasi, dinas kependudukan dan pencatatan sipil, yan bar (on oem aza ye .|g ay. i|l tp) (or, (enak (dp) ko) ak, mana pas 0x2 como 3x2 cina, (isa ng) (dp) tara bean, (ai sea ke) $8x etn ana p.d aro (@) pes & & ags an) cz $$ ke) fan kt) ya) las (las ku) z0. xx) 0x3 omo asa ws55 ll. iis a85 aan (ep) dinas perhubungan, gl. dinas pekerjaan umum pengairan, dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah: dinas perindustrian perdagangan dan pasar, dinas koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, dinas pertanian: il. dinas peternakan dan perikanan: dinas kehutanan dan perkebunan, dinas pemuda olah raga kebudayaan dan pariwisata. ketentuan pada bagian kelima, huruf dan s5) huruf diubah, sehingga keseluruhan bagian kelima berbunyi sebagai berikut: bagian kelima dinas perhubungan dinas perhubungan sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari: kepala dinas, sekretariat, bidang lalu lintas dan angkutan jalan, bidang teknik keselamatan transportasi, bidang sarana dan prasarana, f(.cc. sub bagian penyusunan program dan pelaporan. bidang lalu lintas dan angkutan jalan, sebagaimana dimaksud pada huruf membawahi: seksi lalu lintas dan angkutan jalan, seksi pengendalian operasional, bidang teknik keselamatan transportasi, sebagaimana dimaksud pada huruf membawahi: seksi teknik keselamatan sarana, seksi pengelolaan perparkiran. bidang sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada huruf membawahi: seksi sarana prasarana: seksi pemeliharaan. ketentuan dalam huruf diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut: dinas pekerjaan umum cipta karya, tata ruang, kebersihan dan pertamanan sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari: kepala dinas, sekretariat: bidang pertamanan, bidang kebersihan, bidang tata ruang, bidang perumahan dan tata bangunan, bidang permukim: cc. sub bagian penyusunan program dan pelaporan. bidang pertamanan sebagaimana dimaksud pada huruf membawahi: seksi pembibitan dan penghijauan, seksi pengembangan ruang terbuka hijau dan taman kota: seksi pemeliharaan ruang terbuka hijau dan taman kota. bidang kebersihan sebagaimana dimaksud pada huruf membawahi: seksi peralatan dan perbekalan: seksi pengelolaan kebersihan, seksi pengolahan dan pemanfaatan sampah. s5), seksi pengendalian tata ruang. bidang perumahan dan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf membawahi: seksi tata bangunan, seksi perumahan, seksi pemakaman. bidang permukiman sebagaimana dimaksud pada huruf membawahi: seksi air bersih: seksi jalan desa, seksi sanitasi drainase. ketentuan pada bagian ketujuh diubah sehingga secara keseluruhan bagian ketujuh berbunyi sebagai berikut: bagian ketujuh dinas pekerjaan umum bina marga dinas pekerjaan umum bina marga sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: kepala dinas, sekretariat: cc. bidang pembangunan, bidang pemeliharaan, bidang pengawasan dan pengendalian, bidang peralatan dan penerangan jalan umum, sip saka dimaksud pada huruf membawahi: seksi pembangunan, seksi perencanaan teknis, bidang pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada huruf membawahi: seksi jalan: seksi jembatan, bidang pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada huruf sebagaimana dimaksud pada huruf membawahi: seksi penerangan jalan umum, seksi peralatan dan perbekalan, kelompok jabatan fungsional. utd. diantara bagian ketujuh dan bagian kedelapan disisipkan bagian yaitu bagian ketujuh yang berbunyi sebagai berikut: bagian ketujuh dinas pekerjaan umum pengairan dinas pekerjaan umum pengairan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: kepala dinas, sekretariat, bidang operasional dan pemeliharaan, bidang pembinaan dan pemanfaatan, bidang perencanaan teknis dan pembangun sebagaimana dimaksud pada huruf membawahi: seksi operasional, seksi pemeliharaan, seksi peralatan dan perbekalan, bud bidang pembinaan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada huruf membawahi: seksi pembinaan, seksi pemanfaatan, seksi pengendalian, bidang perencanaan teknis dan pembangunan sebagaimana dimaksud pada huruf membawahi: seksi perencanaan teknis: seksi pembangunan, kelompok jabatan fungsional, utd. ketentuan lampiran lampiran dan lampiran vii diubah, diantara lampiran vii dan lampiran viii disisipkan lampiran yaitu lampiran via1, lampiran bagan susunan organisasi dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten jombang, lampiran bagan susunan organisasi dinas perhubungan kabupaten jombang, lampiran bagan susunan organisasi dinas eta pekerjaan umum cipta karya, tata ruang, kebersihan dan pertamanan kabupaten jombang, lampiran vii bagan susunan organisasi dinas pekerjaan umum bina marga kabupaten jombang, lampiran via: bagan susunan organisasi dinas pekerjaan umum pengairan kabupaten jombang, lampiran viii:,bagan susunan organisasi dinas pertanian kabupaten jombang, lampiran xii bagan susunan organisasi dinas peternakan dan perikanan kabupaten jombang, lampiran xiii: bagan susunan organisasi dinas kehutanan dan perkebunan kabupaten jombang. lampiran xiv:kabupaten jombang, tiwi ati lembaran daerah kabupaten jombang tahun nomor hukum perda perubahan ke3 perda dan dishub.doc ses :l, man tz2 so) am aa. s3| |sps|| a05 eta (tp) p. & tao 05m ng, $z25 ako da2 gan yes) alba ko) ke) ke) le) a98 5x2 dan ses six asu le) ran) ep) so) ke) esa oz 2x0 a38 a12 rani ass nnx ko) ce: tag kutai kep) mas tai ba. ep) ira 2in3 (ass f2) x3$ ork han 00s0o zs84lu zs5 tes z2. sos so cc 21x loser s9s2 |s3zz s22 agar |sss ala (eketentuan umum dan tata cara pajak daerah sudah tidak sesuai lagntuan umum: pajak restoran: pajak hiburan, pajak reklame: pajak penerangan jalan: pajak parkir, pajak air tanah: pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan: dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bpt). bab iii pendaftaran dan pendataan bagian kesatu pendaftaran setiapkpd untuk dikukuhkan sebagai daerah dan kepadanya diberikan ppd. kepala skpd dapatberupa denda yang besarnya ditetapkan oleh walikotaskpd: bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya indonesia atau, dianggap perlu oleh skpdkota. kepala skpdyang bersifat insidentilkota. bagian kedua pendataan skpdbayar sendiri oleh wp, pajak ditetapkan oleh waliskpd. penyampaian speed sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan paling lambat tanggal (dua puluh). atau kuasanya dapat mengambil sendiri speed skpd atau tempat lain yang ditunjuk oleh walikota.skpdkota. pajak ditetapkan oleh walikotdilaksanakan paling lambat (tiga puluh) hari kerja setelah saat terulangnya pajakilaksanakan paling lama (lima belas) hari kerja sejak tanggal diterbitkan skpd kecuali ditetapkan lain oleh walikot bulan. sebagaimana dimaksud dalam huruf membayar pajaknya dengan menggunakan speed. sebagaimana dimaksud dalam huruf membayar pajaknya dengan menggunakan skpdkota. bab penagihan bagian kesatu stdcc.: nama juru sita pajak daerah, nama yang menerima:: biaya perkara yang semata mata disebabkan pelelangan: hak lain yang ditetapkan oleh wali bukti speed, cc. dokumen atau keterangan yang menjadi dasar pembayaran pajak:: pajak air tanah, bpt:tempat kegiatan atau tempat tinggal wpsatuan kerjsatuan kerja perangkat daerahsatuan kerja perangkat daerah yang menyatakan bahwa memang benar benar tidak mempunyai harta kekayaan lagi:kota. bab xiiiperaturratus juta rupiah) dalam (satu) tahun: menggunakan paling sedikit (lima puluh persen) tenaga kerja yang merupakan warga daerah:kota. bab xiv,menetapkan kode etik pegawai pajak. pegawai pemungut pajak wajib mematuhi kode etik pegawai pajak dalam rangka meningkatkan pendapatan dan atau pengawasan pelaksanaan pemungutan pajak,kota berwenang memberkota. bab xvii penyidikan waliberdasarkkurungan paling lamasatuan kerja perangkat daerah. tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada wajib diporporasi oleh satuan kerja perangkat daerahsatuan kerja perangkat daerahsatuan kerja perangkat daerahajketentuan umum pajak daerah (kupuperaturan daerah sebagai pengganti peraturan daerah nomor tahun tentang ketentuan umum dan tata cara pajak daerah yang berlaku saat ini, dan merupakan dasar hukum pemungutan pajak daerah wilayah kota bogorsejahterakan masyarakat. berdasarogor. in. demi cukup jelas.. cukup jelaskota atau pejabat yang ditunjuk. cukup jelas. kota adalah pengenaan pajak yang dibayar oleh setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh wali:contoh melakukan pembayaran pajak hotel untuk bulan juni dan telah menyampaikan speed sebesar rp100. (seratus juta). menurut perhitungan wp, pokok pajak yang terutang untuk bulan juni sebesar rp250. (dua ratus lima puluh juta) dan melakukan pembetulan (speed) pada bulan september sebesar rp150. (seratus lima puluh juta) dan pembayaran sanksi bunga sebesar rp45. (empat puluh lima juta rupiah) antara tanggal oktober sampai dengan tanggal oktober maka rincian pembayaran pokok pajak terutang berikut sanksi administrasi sebagai berikut: pokok pajak terutang rp250. pembayaran pajak masa juni rp100. pajak yang kurang dibayar rp sanksi bunga sebulan: perhitungan bunga bln.) rp150. pembayaran sanksi bunga pajak dan bunga yang harus dibayar contoh apabila pemeriksaan dilakukan pada bulan oktober untuk periode januari sampai dengan bulan desember dan berdasarkan data melakukan pembetulan speed untuk bulan juni sebesar rp150. (seratus lima puluh juta) yang dibayarkan pada bulan september bulan), maka perhitungannya sebagai berikut: pembayaran saras lan pajak pajak speed pemeriksaan 20or |lambai yoon00000 februari as000000 maret asooooooo ama arsoooooo ima 2oooooooo 2s0000000| | 2rsoooooo s00000000 thsustus soooooooo september| isooooooo october november desember voodoo0o0o umrahrp33. pokok pajak terutang pembayaran setoran masa pembetulan speed pokok pajak kurang bayar sanksi administrasi: bunga pembetulan kenaikan dari pokok pajak bulan juni rp. bunga lihat tabel perhitungan bunga) total sanksi administrasi (abc) pajak dan sanksi yang masih harus dibayar tabel perhitungan bunga contoh melakukan pembayaran pajak hotel tahun dan telah menyampaikan speed sebesar rp3. (tiga milyar dua puluh lima juta rupiah). menurut perhitungan wp, pokok pajak yang terutang untuk tahun sebesar rp3. (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan melakukan pembetulan speed pada bulan maret sebesar rp475. (empat tujuh puluh lima juta rupiah) dan tidak membayar sanksi administrasi berupa bunga. pemeriksaan dilakukan pada bulan oktober untuk periode januari sampai dengan desember ditetapkan secara jabatan, maka rincian pembayaran pokok pajak terutang beserta sanksi administrasi dalam skpd sebagai berikut: tahun masa pembayaran pembetulan hasil fee speed pea |aomtorar namtonto wiomtonar homtonor bea dan beapokok pajak terutang pembayaran setoran masa pokok pajak kurang bayar sanksi administrasi: kenaikan dari pokok pajak rp. bunga lihat tabel perhitungan) total sanksi administrasi pajak dan sanksi yang masih harus dibayar pembayaran karena pembetulan speed pajak dan sanksi yang masih harus dibayar tabel perhitungan bunga adalah speed tidak disampaikan dalam batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam dan telah ditegur secara tertulis. angka yang dimaksud kewajiban mengisi speed tidak dipenuhihitung sejak saat terulangnya pajak sampai dengan diterbitkannya skpd. contoh: tidak menyampaikan speed untuk masa pajak januari sampai dengan maret dan setelah ditegur secara tertulis tidak juga menyampaikan speed. dalam kasus ini dapat dilakukan pemeriksaan terhadap speed januari sampai dengan maret pemeriksaan untuk periode tersebut menyangkut jumlah pajak terutang yang seharusnya berikut sanksi administrasi berupa bunga sebesar (dua persen) sebulan dan pemeriksaan tersebut tidak hanya terhadap jumlah yang telah dibayar pada periode tersebut. kepada ditetapkan pajak yang terutang dan diterbitkan skpd pada bulan april bulan). contoh: pemeriksaan dilakukan pada bulan april dan skpd diterbitkan pada bulan mei dasar pengenaan pajak hasil pemeriksaan rp1. pokok pajak yang terutang pembayaran masa jan mar cc. pokok pajak kurang bayar sanksi administrasi: bunga jan bin. rp50. feb bin. mar bin. pajak dan sanksi administrasi yang masih harus dibayar (ctd)ontoh: pemeriksaan dilakukan pada bulan april untuk masa pajak periode januari sampai dengan desember dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: dasar pengenaan pajak dari hasil pemeriksaan pokok pajak yang terutang pembayaran masa jan des pokok pajak kurang bayar sanksi administrasi: kenaikan bunga sebulan lihat tabel) pajak dan sanksi administrasi yang masih harus dibayar (ctd) tabel perhitungan bunga aaaaaa des x30. des 2ex10ontoh: melakukan pembayaran untuk masa bulan agustus dan dibayar pada bulan november maka atas keterlambatan tersebut dikenakan bunga (dua persen) dan ditagih dengan std sebagai berikut: misal: pajak terutang untuk masa pajak bulan agustus sebesar rp5. (lima juta rupiah), maka bunga keterlambatan sebagai berikut: pembayaran masa agustus bunga bin. x5. jumlah pembayaran cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelasontoh: apabila pajak terutang dalam skpd sebesar rp100. (seratus juta rupiah), berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang telah disetujui pembayaran angsuran sebanyak (empat) kali selama (empat) bulan berturut turut dengan angsuran pertama jatuh tempo pembayaran tanggal juni dengan besar angsuran yang sama, maka penghitungan besarnya angsuran ditambah bunga sebagai berikut: jatuh down gap oma aon aga ja, pajak angsuran angsuran pajak utang terutang pajak ket jika pembayaran dilakukan lewat jatuh tempo angsuran yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud atas, dikenakan bunga keterlambatan (dua persen) sebulan. terhadap bunga keterlambatan pembayaran angsuran tidak dapat dimohonkan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasiontoh: melakukan pembayaran untuk masa bulan september dan dibayar pada tanggal desember sebesar rp7. (tujuh juta rupiah), maka atas keterlambatan tersebut dikenakan bunga (dua persen) setiap bulan dan ditagih dengan std sebagai berikut: pembayaran masa september bunga bin. jumlah pembayara.di tempat lain yang memungkinkanmaupun tempat lain yang dimungkinkanyang dimaksud dengan tuju:ny: mengajukan permohonan keberatan:khilaubukan kesalahannyakemampuan membayarkondisi tertentu objek pajak berupa mengalami force majeurekota atau pejabat yang ditunjuk dalam rangka pengawasan berwenang melakskas (kas name) atau uji pekepada kepala satuan kerja perangkat daerah menjelaskan alasanalasan penghapusan dan upaya upaya yang telah dilakukan. cukup jelas. cukup jelas. |
asean tata te: ikrlindungan masyarakat, perlu adanya perubahan struktur organisasi pada badan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat kabupaten jombang, bahwadengan peraturan daerahdandengan menetapkan ketentuannyanomor tahun lembaran daerah kabupaten jombang tahun nomor dj) diubah sebagai berikut: ketentuan huruf diubah dan politik,kantor ketahanan pangan. ketentuan pada bagian kedua diubah, sehingga keseluruhan bagian kedua berbunyi sebagai berikut: bagian kedua badan kesatuan bangsa dan politikintegrasi bangsa, bidang budaya, organisasi sosial dan politik dan hubungan antar lembaga, bidang kewaspadaan, kelompok jabatan fungsional, upttegrasi bangsa, sebagaimana dimaksud pada huruf membawahi: sub bidang wawasan kebangsaan, sub bidang pembauran dan hak asasi manusia, bidang budaya, organisasi sosial dan politik dan hubungan antar lembaga sebagaimana dimaksud pada huruf membawahi: sub bidang budaya, organisasi sosial dan politik, sub bidang hubungan antar lembaga, can s5) bidang kewaspadaan sebagaimana dimaksud pada huruf membawahi: sub bidang pencegahan konflik, sub bidang penanganan konflik. ketentuan dalam pada huruf lampiran diubah1 bagan susunan organisasi badan perencana pembangunan daerah kabupaten jombang, lampiran bagan susunan organisasi badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten jombang, lampiran iii: bagan susunan organisasi badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa kabupaten jombang, lampiran iv: bagan susunan organisasi badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana kabupaten jombang, lampiran bagan susunan organisasi badan kepegawaian daerah kabupaten jombang, lampiran vi: bagan susunan organisasi badan lingkungan hidup kabupaten jombang, lampiran vii: bagan susunan organisasi kantor arsip, pengolah data elektronik dan perpustakaan kabupaten jombang,ix:member sik ris| daerah late mbang, trivia ati lembaran kabupaten jombang tahun nomor d: hukum perda perubahan ke2 perda lth.doc yaa (es was (@) srk aan 3x2 ses set nge n$z un: pedia don kou) (una) mzz s1. dor sen siti saka fan k4z (os 22r lal nb dox da2t nal ato 5kd gaza sol a95 c nww bu maag ws) (loz szs (s3 pra sun mat ssz0 ku) ie) |
mengingat menimbang organisasi dan tata kerja satuan polisi pamong praja kabupaten jombang dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati jombang, bahwa dalam rangka melaksanakan amanat yang tercantum dalam peraturan pemerintah nomor tahun tentang satuan polisi pamong prajaatuan polisi pamong praja yang ada, sebagai upaya tertib pengawasan, penguatan kewenangan, akuntabilitas kinerja kelembagaan serta pemberdayaan perangkat daerah; bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana konsideran menimbang huruf maka perlu mengatur organisasi dan tata kerja satuan polisi pamong praja kabupaten jombang dalam,a timu~ peraturan daerah kabupaten jombang nomor tahun tentang ".!'; pemerintah daerah adalah pemerintah kabupaten jombang; bupati adalah bupati jombang yang diamanatkan peraturan perundang undangan; sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten jombang;; kerja satuan polisi pamong praja kabupaten jombang. peraturan pemerintahan nomor tahun tentang satuan polisi pamong praja, ahun ten seksi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan; seksi penyelidikan dan penyidikan; bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, membawahi: seksi operasi dan pengendalian; seksi pengamanan; bidang perlindungan masyarakat, membawahi: seksi satuan perlindungan masyarakat; seksi bina potensi masyarakat; kelompok jabatan fungsional; unit pelaksana satuan polisi pamong praja kecamatan. daerah; eselon adalah tingkatan jabatan struktural;an tahan;;; ketentraman umum dan ketertiban masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tenteram, tertib dan teratur. bab maksud dan tujuan pasa12 maksud dan tujuan peraturan daerah ini adalah untuk menata kembali organisasi dan tata kerja satuan polisi pamong praja kabupaten jombang, bab iii susunan organisasi pasa13 susunan organisasi satuan polisi pamong praja kabupaten jombang sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: kepala satuan; sekretariat, membawahi sub bagian umum dan kepegawaian; sub bagian keuangan; sub bagian penyusunan program. bidang penegakan perundang undangan membawahi: penjabaran tugas dan fungsi masing masing jabatan struktural satuan polisi pamong praja diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. babi kedudukan, tugas pokok dan fungsi pasa15 satuan polisi pamong praja kabupaten jombang dipimpin oleh seorang kepala satuan yang berkedudukan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. satuan polisi pamong praja kabupaten jombang mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu memelihara dan menyelenggaraksipil daerah, darrtugas lain yang diberikan oleh bur:ati melalui sekretaris daerah. bab bagan susunan organisasi bagan susunan organisasi dan tata kerja satuan polisi pamong prajaa18 dalam melaksanakan tugasnya, polisi pamong praja mempunyai kewajiban; mentaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik; dan menyerahkan kepada penyidik pegawai negeri sipil daerah atas ditemukannya atau diduga adanya pelanggaran terhadap peraturan daerah dan atau peraturan bupati. pasa19dua hak dan kewajiban pasa17bi kewenangan, hak dan kewajiban bagian kesatu kewenangan satuan polisi pamong praja,;; fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindung'atau peraturan bupati. kepala satuan polisi pamong praja kabupaten jombanguan polisi pamong praja provinsi. sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian dan kepala seksi satuan polisi pamong praja kabupaten jombang diangkat dan diberhentikan oleh bupati atas usul sekretaris daerah. bab viii tatakerja satuan polisi pamong praja kabupaten jombang dalam melaksanakan tugas operasional bidang penegakan, penertiban, pengamanan, dan penyuluhan serta perlindungan masyarakat diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku; satuan polisi pamong praja kabupaten jombang; setiap pemangku jabatan struktural dalam lingkungan satuan polisi pamong praja kabupaten jombaberdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku; setiap pemangku jabatan struktural dalam lingkungan satuan polisi pamong praja kabupaten jombang,i' ';!) ,~. \(. kepala satuan polisi pamong praja kabupaten jombang adalah jabatan struktural eselon il.b; sekretaris dan kepala bidang pada satuan polisi pamong praja adalah jabatan struktural eselon iii.b. kepala sub bagian dan kepala seksi pada satuan polisi pamong praja kabupaten jombang adalah jabatan struktural eselon iv.a. polisi parkiel eselon jabatan perangkat daerah lembu ran daerah kabupaten jombang tahun nomor d:\hukum1\perda2014\ satpol pp.doc diundangkan jombang pada tangga13 november kereta daerah nyong suhardi handoko babatuan polisi pamong praja kabupaten jombang12 dinyatakan dicabut dbabi kerjasama dan koordinasi satuan polisi pamong praja kabupaten jombang dalam melaksanakan tugasnya dapat bekerjasama dengan kepolisian negara republik indonesia dan berniaga lembaga lain;rr atau lembaga lainya sebagaimana dimaksud pada bertindak selaku koordinator operasi lapangan;etik birokrasi. :::i . ::: ooz ;:);:) ;:j c )c ) ;:) zw0. c ) zzi zl ;' ii) (.!)(.!) ;:)(.!) _aj;' l:i:i ._ i z~ ::: <;:) c )i ~ ::.c:: ;:) c )o< [fl~< :::< _z> ;:)w w> c )::jc ) c )<> c ) c )::.c:: .c ) [flo:::< zc ) (.!)< c )~:::ie z:::ie oo:e ___. ~cc ' zz< l. ~:i:< oo;:)(.!) ;:):i:w c );:)fh ::.c:: <i <:e .j c )< ::.c::u .j::.c:: .j ;:) :i: ;:) c ) :i:z ;:)< z:::ie1 ~~;' _o;;}, i i ~ ~ii)o ii)~ o:::z w~z ::.c:::e ww< c ) > w(.!) c )(.!) wwc ) o.z ::.c::::.c::< (.!)z:e <.j oo<t; ::.c::c ) o(.!) o.z :e;:) oll .j w::.c:: <(.!) ~oz ::.c::z zz< ffi~: _<:i: ooc );:) ;' ::.c:: c ) z;:)~ :e<.j ::.c:: o l wc!>w wo c ) > o.z< _ z . (.!)<o c )(.!)w ::.c::zo. ~o. ;:) c )o. ccff i,_ ez ~o., wi ::j co ., :::c, ozo cj) ji cj) z z ::j cj) ::j cj) cj) cj) z o :::o d:\hukum \perda2014\ sato1 pp.doc ii. penjelasanbahan lembaran daerah kabupaten jombang nomor bahwa pelaksanaan azas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang disertai dengan pembagian urusan yang luas, nyata dan bertanggungjawab, memberi peluang kepada daerah untuk lebih leluasa mengatur dan melaksanakan urusan pemerintahan atas prakarsa sendiri sesuai potensi dan kebutuhan masyarakat, kemampuan, karakteristik, serta ketersediaan sumber daya aparatur daerah. selanjutnya guna melaksanakan azas desentralisasi, maka dipandang perlu mengatur organisasi dan tata kerja satuan polisi pamong praja kabupaten jombang, serta menuangkannya dalam suatu peraturan daerah. penjelasanumum penjelasan atast |
al. class bupati jombang provinsi jawa timutap pemerintahan daerah, kepala daerah wajib mengajukan isikp.is.baispnpes idvinsi dan dari pemerintah daerah lainnya sejumlah rp. dana penyesuaian dan otonomi rp. khusus bantuan keuangan dari rp. pemerintah pusat pendapatan bagi hasil lainnya dari provinsi sejumlah rp. belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam angkab. pengeluaran sejumlahpencairan dana cadangan rp. penerimaan kembali investasi non permanepesimbang, ppn trivia ati lembaran daerah kabupaten jombang tahun nomor dihukum 1perda perda apbd doc |
lembaran daerah kota bogor kota bogor salinan pai tahun nomor seriuntuk penanganan urussehubungan dengan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta menyikapi perkembangan peraturan perundang undangan, dan berdasarkan prinsip pendekatan kewenangan, kebutuhan dan kemampuan, maka terhadap peraturan daerahkelurahan dibunuh:, kelurahan kedung halang, kelurahan parigi: kelurahan diluar, kelurahan tanah baru, kelurahan cimahpar: kecamatan bogor selatan terdiri dari: kelurahan mulyaharja: kelurahan bojong kerta:oo. kelurahan pakuan: kelurahan cipaku, kecamatan bogor timur terdiri dari: kelurahan sukamara: kelurahan baranangsiang, kelurahan tajuk, lampiran xsatuan bangsa dan politik sub bagian tata usaha kelompok jabatan seksi seksi seksi fungsional pembauran penanganan masalah pembinaan strategis politmunikasi dan informatika kepala kantor sub bagian tata usaha kelompok jabatan seksi seksi seksi fungsional aplikasi telematika pos, telekomunikasi dan sarana komunikasi dan pengolahan data informasi publik dan informatika elektronperasi dan usaha mikro kecil menengah kepala kantor sub bagian tata usaha kelompok jabatan fungsional seksi seksi seksi bina usaha mikro fasilitasi permodalan pedagang kaki lima mikro kecil menengahseksi seksi seksi fungsional ketersediaan dan penganekaragaman kelembagaan dan kerawanan pangan dan keamanan infrastruktur pangan pangcamatan sekretaris camat sub bagian sub bagian umum dan keuangan kepegawaian kelompok jabatan seksi seksi seksi seksi seksi fungsional tata pengendalian semasa perekonomian ketentraman pemerintahan pembangunan rakitan dan ketertiban sekretaris daerah daerah kota bogor, walikota bogor, bambang gunawan ttdlurahan sekretaris kelurahan kelompok jabatan seksi seksi seksi seksi fungsional pemerintahan kemasyarakatan ekonomi dan ketentraman pembangunan dan ketertiban sekretaris daerah daerah kota bogor, walikota bogor ttd lembaran daerah kota bogor tahun nomor seri kelurahan katulampa, kelurahan sindang sari: kelurahan sindang rasa: kecamatan bogor barat terdiri dari: kelurahan menteng, kelurahan semplak: kelurahan cilandak barat: kelurahan cilandak timur, kelurahan pasir kuda, kelurahan gunung batu: kelurahan sindang barang, kelurahan bubuk:: kelurahan pasir jaya, oo. kelurahan pasir mulya: kelurahan loji, kecamatan bogor tengah terdiri dari: kelurahan babakan, kelurahan tempur: cc. kelurahan gudang, kelurahan babakan pasar, kelurahan tegallega: kelurahan padang, kelurahan kanuragan: kelurahan jabatan, kelurahan kebon kelapa, kelurahan bogor, kelurahan caringin: kecamatan tanah areal terdiri dari: kelurahan kebon pedas: kelurahan tanah areal, cc. kelurahan kedung badak, kelurahan sukaresmi: kelurahan kedung waringin: kelurahan kedung jaya, kelurahan sukadana, kelurahan mekarwangi: kelurahan kencana: kelurahan kayu manis, kelurahan cibadak. bab iii kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan struktur organisatata praja membawakan dan mengkoordinasikan: bagian pemerintahan membawakan: sub bagian bina pemerintahan kecamatan dan kelurahan: sub bagian pemerintahan umum, sub bagian pertanahan, bagian hukum membawakan: sub bagian perundang undangan: sub bagian bantuan hukum: sub bagian pengkajian dan dokumentasi: bagian organisasi membawakan: sub bagian penatalaksanaan: sub bagian kelembagaan dan analisa jabatan, sub bagian pendayagunaan aparatur, asisten administrasi kemasyarakatan dan pembangunan membawakan dan mengkoordinasikan: bagian kemasyarakatan membawakan: sub bagian keagamaan: sub bagian bina kemasyarakatan: bagian pengendalian program membawakan: sub bagian administrasi pengendalian program dan bina program: sub bagian evaluasi dan pelaporan, bagian perekonomian membawakan: sub bagian sarana perekonomian dan produksi, sub bagian pengembangan usaha daerah: pimpinan dan protokol, sub bagian perlengkapan: cc. sub bagian urusan dalam. bagian keuangan sekretariat membawakan: sub bagian perbendaharaan, sub bagian ketatausahaan. bagian hubungan masyarakat membawakan: sub bagian pemberitaan: sub bagian publikasi dan dokumentsekretariat dprd bagian kesatu kedudukanrupakan unsur pelayanan terhadap dprd. bagian kedua tugas pokok, fungsi, dan struktur organisabagian keuangan membawakan: sub bagian perbendaharaan, sub bagian pembukuan:inspektorat bagian kesatu kedudukan: inspektur, sekretariat membawakan: sub bagian perencanaan, sub bagian evaluasi dan pelaporan: sub bagian administrasi dan umum: inspektur pembantu wilayah bidang keuangan: inspektur pembantu wilayah bidang pemerintahan:. tata kerja, tugas pokok dan fungsi, serta uraian tugas jabatan inspektur, sekretaris, kepala sub bagian, dan inspektur pembantu pada inspektorat ditetapkan dengan peraturan walikota. bagan struktur organisasi inspektorat sebagaimana tercantum dalam lampiran iii peraturan daerah ini. bab kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi dinas daerah bagian kesatudinas pendidikan dinas pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian uruspendidikan dasar membawakan: seksi kurikulum: seksi kesiswaan: seksi bina profesi, bidang pendidikan menengah membawakan: seksi kurikulum: seksi kesiswaan: seksi bina profesi: bidang sarana dan prasarana membawakan: seksi sarana prasarana pendidikan dasar, seksi sarana prasarana pendidikan menengah: bidang pendidikan non formal dan informal: utd sanggar kegiatan belajar skbian tata usaha utd pada dinas pendidikan ditetapkanperaturan daerah inigas pokok, fungsi, dan struktur organisasi dinas kesehatan dinas kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusansehatan terdiri dari:mberdayaan kesehatan masyarakat membawakan: seksi promosi kesehatan, seksi peran serta masyarakat, seksi pembiayaan kesehatan masyarakat, bidang pencegahan, pengendalian penyakit,, bidang pembinaan kesehatan keluarga membawakan: seksi kesehatan ibu dan anak: seksi kesehatan remaja dan lanjut usia lansia): seksi gizi: bidang pelayanan kesehatan membawakan:, dan makanan: utd pusat kesehatan masyarakat puskesmas), utd laboratorium kesehatan daerah laksda tata usaha utd pada dinas kesehatan ditetapkan dengan peraturan walikotatenaga kerja, sosial, dan transmigrasi dinas tenaga kerja, sosial, dan transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan bidang tenaga kerja, sosial, dan transmigrasi. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada dinas tenaga kerja, sosial, dan transmigrasi mempunyai fungsi: perumusan kebijakan teknis bidang tenaga kerja, sosial, dan transmigrasi: penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang tenaga kerja, sosial, dan transmigrasi, pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang tenaga kerja, sosial, dan transmigrasitenaga kerja, sosial, dan transmigrasimpatan, perluasan kerja, dan transmigrasi, membawakan: seksi penempatan dan perluasan tenaga kerja: seksi pelatihan, pemasangan, dan bina lembaga latihan swasta, seksi transmigrasi:, seksi pengawasan norma kerja: seksi pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja, bidang pelayanan sosial membawakan: seksi rehabilitasi sosial: seksi bantuan dan perlindungan sosial, seksi pemberdayaan sosial: bidang pengembangan sosial: seksi kemitraan sosial: seksi bina sosial, seksi data dan informasi sosial: utd balai latihan kerja, utd pembinaan mental kesejahteraan sositenaga kerja, sosial, dan transmigrasi ditetapkan dengan peraturan walikota. bagan struktur organisasi dinas tenaga kerja, sosial, dan transmigrasila dan lampiran vlb peraturan daerah ini. paragraf dinas lalu lintas dan angkutan jalan dinas lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan bidang lalu lintas dan angkutan jalan. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada dinas lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai fungsi: perumusan kebijakan teknis bidang lalu lintas dan angkutan jalan: penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang lalu lintas dan angkutan jalan, cc. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang lalu lintas dan angkutan jallalu lintas dan angkutan jallalu lintas membawakan: seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas: seksi perparkiran: seksi teknik prasarana, bidang angkutan membawakan: seksi angkutan dalam trayek: seksi angkutan tidak dalam trayek, bidang keselamatan dan ketertiban membawakan: seksi bimbingan keselamatan, seksi pengendalian dan ketertiban: seksi pengujian kendaraan bermotor, utd terminlalu lintas dan angkutan jalan ditetapkan dengan peraturan walikota. bagan struktur organisasi dinas lalu lintas dan angkutan jalan, serta utd pada dinas lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana tercantum dalam lampiran vila dan pariwisatakebudayaan membawakan: dan pariwisata ditetapkan dengan peraturan walikota. bagan struktur organisasi dinas kebudayaan dan pariwisata sebagaimana tercantum dalam lampiran viii peraturan daerah ini. paragraf dinas bina marga dan sumber daya air dinas bina marga dan sumber daya air mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan bidang pekerjaan umum. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada dinas bina marga dan sumber daya air mempunyai fungsi: perumusan kebijakan teknis bidang bina marga dan sumber daya air: penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang bina marga dan sumber daya air, pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang bina marga dan sumber daya airbina marga dan sumber daya airlengkapan, bidang perencanaan dan pengawasan membawakan: seksi perencanaan dan pengawasan kebinamargaan: seksi perencanaan dan pengawasan sumber daya air, seksi pengendalian dan pengujian laboratorium: bidang pembangunan jalan dan jembatan membawakan: seksi pembangunan jalan dan jembatan wilayah seksi pembangunan jalan dan jembatan wilayah ii: seksi pembangunan jalan dan jembatan wilayah iii: bidang preservasi jalan dan jembatan membawakan: seksi preservasi jalan dan jembatan wilayah seksi preservasi jalan dan jembatan wilayah ii: seksi preservasi jalan dan jembatan wilayah iii: bidang sumber daya air membawakan: seksi sumber daya air wilayah seksi sumber daya air wilayah ibina marga dan sumber daya air ditetapkan dengan peraturan walikotaperaturan daerah ini paragraf dinas pengawasan bangunan dan permukiman:: seksi tata bangunan, seksi pembinaan teknis jasa konstruksi:: bidang perumahan dan permukiman membawakan: seksi perumahan dan permukiman wilayah seksi perumahan dan permukiman wilayah ii: seksi perumahan dan permukiman wilayah iii: utd rumah susun, utd pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana alamkebersihan dan pertamanan: cc. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kebersihan dan pertamanan: pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai tugas dan fungsidinas kebersihan dan pertamankebersihan membawakan: seksi penyatuan, seksi pengangkutan,, bidang pertamanan membawakan: seksi pembangunan dan penataan taman, seksi pemeliharaan taman: bidang pembinaan pengelolaan sampah membawakan: seksi pengembangan teknologi penanggulangan sampah: seksi pengembangan kemitraan, utd pemakaman: utd pengolahan air limbah: utd pengolahan sampahxla, lampiran xlb, dan lampiran xlcpelaksanaan tugas bidang perindustrian dan perdagangindustrian dan perdagangagro dan hasil hutan, seksi industri logam, mesin, elektronika, dan aneka, seksi industri kimia:, bidang metrologi membawakan: seksi ukur, arus, panjang, volume, dan barang dalam keadaan terbungkus, seksi massa dan timbangan: seksi penyuluhan dan pengawasan kemetrologirindustrian dan perdagangan ditetapkan dengan peraturan walikotaiurusanpembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pertanitaninaman pangan dan hortikultura membawakan: seksi pengolahan hasil dan pemasaran, seksi sumber daya, seksi produksi, bidang peternakan membawakan: seksi kesehatan hewan: seksi kesehatan masyarakat veteriner, seksi produksi, bidang perikanan membawakan: seksi pengolahan dan mutu hasil: seksi pemasaran dan kelembagaan usaha: seksi budi daya dan pengembangan: utd rumah potong hewan terpadurtanian ditetapkan dengan peraturan walikota. bagan struktur organisasi dinas pertanian sebagaimana tercantum dalam lampiran xiillasebagian uruspendudukan membawakan: seksi pendaftaran penduduk: seksi pengendalian penduduk, bidang pencatatan sipil membawakan: seksi kelahiran dan kematian: seksi perkawinan, perceraian, pengakuan anak, dan pengesahan anak: bidang informasi dan dokumentasi membawakan: seksi informasi kependudukan: seksi dokumentaspendudukan dan pencatatan sipil ditetapkan dengan peraturan walikotvpendaftaran dan pendataan membawakan: seksi pendaftaran dan pengolahan data, seksi pendataan: seksi penilaian: bidang penetapan membawakan: seksi penghitungan: seksi pembukuan, seksi penagihan: bidang pengendalian membawakan: seksi pemeriksaan dan penertiban: seksi analisa dan evaluasi: seksi penyuluhanperaturan daerah ini. bab vii kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi badan bagian kesatu kedudukan badan merupakan unsur pendukung tugas walikota yang masing masiwalikota sesuai dengan tugas dan fungsinya: pengelolaan urusan ketatausahaan badan perencanaan pembangunan daerah. struktur organisasi badan perencanaan pembangunan daerahstatistik, pelaporan, dan pendanaan pembangunan membawakan: sub bidang statistik dan pelaporan: sub bidang pendanaan pembangunan, bidang ekonomi, penelitian, dan pengembangan membawakan: sub bidang ekonomi: sub bidang penelitian dan pengembangan, bidang bidang sosial budaya dan pemerintahan membawakan: sub bidang sosial dan budaya: sub bidang pemerintahan: bidang fisik kotrencanaan pembangunan daerah ditetapkan dengan peraturan walikotvi peraturan daerah ini. paragraf badan kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan:formasi, pengadaan, dan kesejahteraan pegawai membawakan: sub bidang formasi dan pengadaan pegawai: sub bidang kesejahteraan pegawai, bidang mutasi pegawai dan pengembangan karir membawakan: sub bidang mutasi: sub bidang pengembangan karier:dan pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal badan pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan bidang pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modaldan penanaman modal, pemberian dukungan atas penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal, cc. pembinaan dan pelaksanaan pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modalayanan perizinan terpadu dan penanaman modal terdiri dari: kepala badan, sekretariat membawakan: sub bagian umum: sub bagian keuangan, sub bagian pengaduan dan informasi, bidang perizinan pembangunan fisik membawakan: sub bidang penerimaan berkas izin pembangunan fisik, sub bidang pengolahan izin pembangunan fisik, bidang perizinan kesejahteraan rakyat membawakan: sub bidang penerimaan berkas izin kesejahteraan rakyat, sub bidang pengolahan izin kesejahteraan rakyat, bidang perizinan perekonomian membawakan: sub bidang penerimaan berkas izin perekonomian: sub bidang pengolahan izin perekonomian, bidang penanaman modal membawakan: sub. bidang pelayanan investasi: sub bidang pengembangan potensi daerahlayanan perizinan terpadu dan penanaman modal ditetapkan dengan peraturan walikota. bagan strukturxviii peraturan daerah ini. paragraf badan pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana badan pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijak dan keluarga berencana kota bogor mempunyai fungsi: perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana: pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana: cc. pembinaan dan pelaksanapenguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat membawakan: sub bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, sub bidang membawakan: sub bidang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat: sub bidang pengembangan sumber daya dan tepat guna: bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak membawakan: sub bidang pemberdayaan perempuan: sub bidang perlindungan anak: bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera membawakan: sub bidang keluarga berencana, sub bidang keluarga sejahtermberdayaan masyarakat dan keluarga berencana ditetapkan dengan peraturan walikota.xix peraturan daerah ini. paragraf badan pengelolaan lingkungan hidup badan pengelolaan lingkungan hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan bidang lingkungan hidup. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada badan pengelolaan lingkungan hidup kota bogor mempunyai fungsi:ngelolaan lingkungan hidup, pembinaan dan pelaksanaan pengelolaanlingkungan hidup dan dampak lingkungan membawakan: sub bidang dampak lingkungan: sub bidang penegakan hukum dan kemitraan: bidang pengendalian pencemaran lingkungan dan pengelolaan lingkungan membawakan: sub bidang pengendalian pencemaran, sub bidang konservasi dan rehabilitasi lingkunglingkungan hidup ditetapkan dengan peraturan walikota. bagan struktur organisasi badan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah, pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset,: bidang akuntansi dan perbendaharaan membawakan: sub bidang akuntansi: sub. bidang perbendaharaan: bidang perencanaan dan pengendalian aset membawakan: sub. bidang pengendalian aset, sub. bidang perencanaan dan evaluasi aset: bidang ketatausahaan dan penggunausahaan aset membawakan: sub bidang ketatausahaan aset, sub.peraturan daerah ini. bab viii kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan strukturyelenggara ketenteraman dan ketertiban umum, serta penegakan peraturanserta penegakeraman dan ketertiban umum, serta penegakk, serta penegakkan peraturan daerah:: pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati peraturan daerah. struktur organisasi satuan polisi pamong praja terdiri dari: kepala satuangakan peraturan daerah membawakan: seksi penegakan peraturan daerah: seksi penyidikan dan penindakan, bidang ketenteraman ketertiban dan perlindungan masyarakat membawakan: seksi pembinaan ketenteraman ketertiban: seksi perlindungan masyarakat: bidang pengendalian dan operasional membawakan: seksi pengendalian dan operasional: seksi potensi dan pengerahan. tata kerja, tugas pokok dan fungsi, serta uraian tugas jabatan kepala satuan, kepala sekretariat, kepala sub bidang dan kepala bidang, dan kepala sub bidang pada satuan polisi pamong praja ditetapkan dengan peraturan walikota. bagan struktur organisasi satuan polisi pamong praja sebagaimana tercantum dalam lampiran xxii peraturan daerah ini. bab kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan struktur organisaunsur staf pemerintah daerah dipimpin oleh seorang sekretaris dewan pengurus kopilaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. sekretariat membawakan: sub bagian umum dan kerja sama, sub bagian olah raga, seni budaya, mental, dan rohani, sub bagian usaha, bantuan hukum, dan sosial. tata kerja, tugas pokok dan fungsi, serta uraian tugas jabatan sekretaris dewan pengurus kopi dan kepala sub bagian pada sekretariat dewan pengurus kopi ditetapkan dengan peraturan walikota. bagan struktur organisasi sekretariat dewan pengurus kopi sebagaimana tercantum dalam lampiran xxiii peraturan daerah ini. bab kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi kantor bagian kesatu kedudukan kantor merupakan unsur pendukung tugas walikota yang masing masing dan fungsi kantor pemuda dan olah raga kantor pemuda dan olah raga mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan bidang pemuda dan olah raga. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kantor pemuda dan olah raga mempunyai fungsi: perumusbidang pemuda dan olah raga:kantor pemuda dan olah raga terdiri dari kepala kantor: sub bagian tata usaha, cc. seksi pembinaan pemuda: seksi pembinaan olah raga, seksi sarana dan prasarana. tata kerja, tugas pokok dan fungsi, serta uraian tugas jabatan kepala kantor, sub bagian tata usaha, dan kepala seksi pada kantor pemuda dan olah raga ditetapkan dengan peraturan walikota. bagan struktur organisasi kantor pemuda dan olah raga sebagaimana tercantum dalam lampiran xxiv peraturan daerah ini. paragraf kantor arsip dan perpustakaan daerah kantor arsip dan perpustakaan daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah dan perpustakaan daerah: pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang arsip dan perpustakaan daerah: pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang arsip dan perpustakaarsip dan perpustakaan daerah terdiri dari: kepala kantor: sub bagian tata usaha, cc. seksi pengelolaan dan pengembangan arsippengelolaan dan pengembangan perpustakaan: seksi penghapusan arsip dan dokumentasiarsip dan perpustakaan daerah ditetapkan dengan peraturan walikotaxxvmpunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusansatuan bangsa dan politik terdiri dari: kepala kantor: sub bagian tata usaha, cc. seksi pembauran: seksi penanganan masalah strategis: seksi pembinaan politiksatuan bangsa dan politik ditetapkan dengan peraturan walikotaxxvi peraturan daerah ini. paragraf kantor komunikasi dan informatika kantor komunikasi dan informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan bidang komunikasi dan informatika. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kantormunikasi dan informatika terdiri dari: kepala kantor: sub bagian tata usaha, cc. seksi aplikasi telematika dan pengolah data elektronik: seksi pos, telekomunikasi, dan informasi publik, seksi sarana komunikasi dan informatikamunikasi dan informatika ditetapkan dengan peraturan walikota. bagan struktur organisasi kantor komunikasi dan informatika sebagaimana tercantum dalam lampiran xxvii peraturan daerah ini. paragraf kantor koperasi dan usaha mikro kecil menengah kantor koperasi dan usaha mikro kecil menengah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian uruskantor koperasi dan usaha mikro kecil menengah mempunyai fungsi: perumusan kebijakan teknis bidang koperasi dan usaha mikro kecil menengah: pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang koperasi dan usaha mikro kecil menengah: pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang koperasi dan usaha mikro kecil menengperasi dan usaha mikro kecil menengah terdiri dari: kepala kantor: sub bagian tata usaha, cc. seksi bina lembaga dan usaha koperasi, seksi bina usaha mikro kecil menengah dan pedagang kaki lima: seksi fasilitasi permodalan koperasi dan usaha mikro kecil menengahperasi dan usaha mikro kecil menengah ditetapkan dengan peraturan walikota. bagan struktur organisasi kantor koperasi dan usaha mikro kecil menengah sebagaimana tercantum dalam lampiran xxviii peraturan daerah ini. paragraf kantor ketahanan pangan kantor ketahanan pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusantahanan pangan terdiri dari: kepala kantor: sub bagian tata usaha, cc. seksi ketersediaan dan kerawanan pangan: seksi penganekaragaman dan keamanan pangan: seksi kelembagaan dan infrastruktur pangantahanan pangan ditetapkan dengan peraturan walikota. bagan struktur organisasi kantor ketahanan pangan sebagaimana tercantum dalam lampiran xxix peraturan daerah ini. bab kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan struktur organiyang masing masingtingkat kecamatan::, sekretaris kecamatan membawakan: sub bagian umum dan kepegawaian: sub bagian keuangan, cc. seksi tata pemerintahan: seksi pengendalian pembangunan: seksi kemasyarakatan, seksi perekonomian: seksi ketenteraman dan ketertiban, kelurahanlurah, sekretaris kelurahan, dan seksi kelurahan ditetapkan dengan peraturan walikota. bagan struktur organisasi kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran xxx peraturan daerah ini. struktur organisasi kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari: lurah, sekretaris kelurahan, cc. seksi pemerintahan, seksi kemasyarakatan, seksi ekonomi dan pembangunan: seksi ketentexii eselon perangkat daerah eselon perangkat daerah terdiri dari:kepala satpol merupakan jabatan struktural eselon cc. kepala kantor, camat, kepala bagian, sekretaris pada dinas, badan, dan inspektorat, dan inspektur pembantu merupakan jabatan struktural eselon iii sekretaris satpol pp, sekretaris kopi, sekretaris kecamatan, kepala bidang pada dinas, badan, dan satpol merupakan jabatan struktural eselon iii lurah, kepala seksi pada dinas, kecamatan dan kantor, kepala sub bagian, kepala sub bidang, kepala sub bagian pada sekretariat kopi, dan kepala utdtdbab xiii. staf ahli diangkat dan diberhentikan oleh walikota dari pegawai negeri sipil daerah. nomenklatur jabatan staf ahli dapat terdiri dari: bab xiv kelompok jabatan fungsional pada satuan kerja perangksatuan kerja perangkat daerahsetiap pimpinan satuan organisasixvi pembiayaan pembiayaan organisasi perangkat daerah berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lain yang sah. bab xvii ketentuan lain lain pengaturan mengenai hal hal lain tentang utd yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, diatur oleh walikota. bab viii ketentuan peralihan sepanjang belum ditetapkan ketentuan pelaksanaan peraturan daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur organisasi perangkat daerah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlakutanggal januari sepanjang belum terdapat pengangkatan dan pengukuhan pemangku jabatan baru sesuai dengan peraturan daerah ini, maka pemangku jabatan perangkat daerah yang lama masih tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sampai dengan diangkat dan dikukuhkan pemangku jabatan yang baru. bab xixorganisasi perangkat daerahpelayaterpadu daerah, peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara nomor per m.pan tentang struktur organisasi sekretariat daerah sekretaris daerah asisten asisten administrasi asisten staf tata praja kemasyarakatan dan administrasi umum ahli pembangunan ud. so. nnn na. ananya ietntetetetelatalatataalelalelalal lala eta . .c.o.ooo oom ong any onu000.nunanunannpa . eeenoson ujian ann yan d.o. nnn jabatan bagian fungsional pemerintahan bagian bagian bagian pena bagian bagian bagian bagian iii hukum organisasi kemasyarakatan program perekonomian umum keuangan hubungan sekretariatbina pem. perundang penatalaksanaan keagamaan administrasi sarana tata usaha perbendaha pemberitaan kecamatan dan undangan pengendalian perekonomian pimpinan dan rain kelurahan program dan dan produksi protokol bina program sub bagian sub bagian sub bagian sub bagian sub bagian bag pengembangan sub bagian sub bagian sub bagian pemerintahan bantuan kelembagaan dan sub bagian | ) usaha daerah perlengkapan penata umum hukum analisa jabatan kemasyarakatan evaluasi dan usahakan publikasi dan pelaporan dokumentasi sub. bagian sub bagian sub bagian sub bagian pertanahan pengkajian pendayagunaan urusan dalam dan aparatur dokumentasi walikota bogor, sekretaris daerah daerah prd kelompok jabatan bagian bagian bagian fungsional perundang undangan keuangan umum sub bagian sub bagian sub bagian penyusunan perbendaharaan urusan dalam perundang undangan sub bagian sub bagian sub bagian poinspektorat sub.bagian sub.bagian sub.bagian administrasi perencanaan evaluasi daniii wilayah bidang bidang bidang bidang keuangan pemerintahan pembangunan sosial dan ekonomidikdidikan dasar pendidikan sarana dan pendidikan non menengah prasarana formal dan fungsional informal seksi seksi seksi seksi kurikulum kurikulum sarana pendidikan anak prasarana usia dini pendidikan dasar seksi seksi seksi kesiswaan kesiswaan seksi pendidikan sarana kesetaraan prasarana pendidikan menengah seksi seksi seksi bina profesi bina profesi kursus dan kelembagaan utd sanggar kegiatan belajar (skbsanggar kegiatan belajar (skb) pada dinas pendidiksehatankelompok bidang bidang bidang bidang jabatan pemberdayaan pencegahan, pembinaan pelayanan fungsional kesehatan pengendalian penyakit kesehatan kesehatan masyarakat dan penyehatan link keluarga seksi seksi seksi promosi pencegahan dan kesehatan ibu seksi kesehatan pemberantasan dan anak pelayanan penyakit menular kesehatan dasar dan rujukan seksi seksi seksi peran serta pencegahan dan kesehatan seksi masyarakat pengendalian remaja dan pembinaan dan penyakit tidak lansia pengendalian seksi menular sarana kesehatan pembiayaan seksi swasta kesehatan seksi gizi masyarakat penyehatan seksi lingkungan perbekalan kesehatan, pengawasan obat dan makanan utd utd laboratorium puskesmas kesehatan daerah (laksdauskesmaslaboratorium kesehatan daerahinspektorat adalah inspektorat kota bogor. dinas adalah dinas lingkungan pemerintah daerah. badan adalah badan lingkungan pemerintah daerah. kantor adalah kantorkota bogor. satuan polisi pamong praja yang selanjutnya disebut satpol adalah satpol kota bogor.tenaga kerja, sosial dan transmigrasiempatan, hubungan pelayanan pengembangan fungsional perluasan kerja industrial dan sosial sosial dan transmigrasi pengawasan tan ketenagakerjaan seksi seksi seksi kemitraan penempatan dan seksi rehabilitasi sosial perluasan tenaga hub. industrial sosial kerja dan persyaratan kerja seksi seksi pelatihan, seksi bina sosial pemasangan dan seksi bantuan dan latihan swasta naan peran dungan seksi seksi seksi seksi transmigrasi pengawasan pemberdayaan data dan norma sosial informasi keselamatan dan sosial kesehatan kerja utd utd balai latihan pembinaan mental kerja kesejahteraan sosibalai latihan kerjabinaan mental dan kesejahteraan sosiallalu lintas dan angkutan jaljabatan lalu lintas angkutan keselamatan dan fungsional ketertiban seksi seksi manajemen tan angkutan seksi dan rekayasa dalam keselamatan lalu lintas trayek seksi sen angan pengendalian dan tidak dalam ketertiban trayek seksi seksi teknik pengujian prasarana kendaraan bermotor utd terminterminal pada dinas lalu lintas dan angkutan jaludayaan dan pariwisatapin bidang fungsional kebudayaan pariwisata seksi seksi jasa dan sarana kesenian pariwisata seksi seksi pelestarian benda obyek dan daya cagar budaya pariwisata seksi seksi pemeliharaan dan pengembangan pengembangan dan promosi nilai tradisional pariwisabina marga dan sumber daya air sub bagian umum dan sub bagian sub bagian kepegawaian keuangan perlengkapan kelompok bidang bidang bidang bidang jabatan perencanaan dan pembangunan jalan preservasi jalan sumber daya air fungsional pengawasan dan jembatan dan jembatan seksi seksi seksi seksi perencanaan dan pembangunan preservasi jalan dan sumber daya air pengawasan jalan dan jembatan wilayah wilayah kebinamargaan jembatan wilayah seksi seksi perencanaan seksi preservasi jalan dan seksi dan pengawasan pembangunan jembatan wilayah sumber daya air sumber daya air jalan dan wilayah jembatan wilayah seksi seksi pengendalian seksi preservasi jalan dan pengujian pembangunan dan jembatan laboratorium jalan dan wilayah iii jembatan wilayah iigawasan bangunan dan permukiman sekretariat sub bagian umum dan sub bagian sub bagian kepegawaian keuangan perencanaan dan pelaporan kelompok jabatan bidang pengawasan dan perumahan dan bia pengamalan permukiman bangunan seksi seksi seksi menang pengawasan perumahan dan dan pengendalian permukiman wilayah wilayah seksi seksi pengawasan dan seksi wilayah permukiman wilayah seksi seksi pembinaan teknis pengawasan dan jasa konstruksi pengendalian seksi wilayah iii perumahan dan permukiman wilayah iii utd utd pemadam rumah susun kebakaran dan penanggulangan bencana alasusun pada dinas pengawasan pengendali,bogor. sekretaris kopi adalah sekretaris kopaturan daerah adalah peraturan daerah tentang organisasi perangkatini dibentuk perangkat daerah yaitu: sekretariat daerah, sekretariat dprd, inspektorat. dinas dinas terdiri dari: dinas pendidikan: dinas kesehatan, dinas tenaga kerja, sosial, dan transmigrasi:ersihan dan pertamankelompok bidang bidang jabatan bidang penerangan jalan bidang pembinaan fungsional kebersihan umum dan dekorasi pertamanan pengelolaan kota sampah seksi seksi pengembangan seksi seksi pembangunan teknologi penyatuan pembangunan pju dan penataan penanggulangan dan dekorasi kota taman sampah seksi pengangkutan seksi seksi seksi pemeliharaan pju pemeliharaan pengembangan dan dekorasi kota taman kemitraan utd utd utd pemakaman pengolahan pengolahan air limbah sampahkamanair limbcsampindustrian dan perdagangankelompok perindustrian perdagangan metrologi jabatan fungsional seksi seksi seksi industri agro dan perdagangan ukur, arus, panjang, hasil hutan dalam negeri volume dan barang dalam keadaan terbungkus seksi seksi industri logam, perdagangan seksi mesin, elektronika luar negeri massa dan dan aneka timbangan seksi seksi perlindungan seksi pengawasan kemetrologtanibidang kelompok tanaman pangan bidang bidang jabatan dan holtikultura peternakan perikanan fungsional seksi seksi pengolahan seksi pengolahan dan hasil dan kesehatan hewan mutu hasil pemasaran seksi kes pemasaran dan seksi masyarakat kelembagaan usaha sumber daya veteriner seksi seksi produksi seksi budidaya dan produksi pengembangan utd rumah potong hewan terpadudelpotong hewan terpadu pada dinas pertanipendudukan dan pencatatan sipikependudukan pencatatan sipil informasi dan fungsional dokumentasi seksi seksi seksi pendaftaran kelahiran dan informasi penduduk kematian kependudukan seksi seksi perkawinan, seksi pengendalian perceraian, penduduk pengakuan anak dan dokumentasi pengesahan anakapatan daerahpendaftaran dan penetapan pengendalian pendataan seksi pendaftaran dan seksi seksi pengolahan data penghitungan pemeriksaan dan penertiban rsi seksi pembukuan seksi pendataan analisa dan evaluasi seksi seksi penagihan seksi penilaian penyuluhan dan keberatrencanaan pembangunan daerahstatistik bidang sosial budaya bidang fungsional pelaporan dan ekonomi, dan fisik dan "li pendanaan penelitian dan pemerintahan prasarana pembangunan pengembangan sub bidang sub bidang sub bidang sub bidang statistik dan ekonomi bnn tata ruang dan hidup sub bidang sub bidang pendanaan penelitian dan sub bidang sub bidang pembangunan pengembangan pemerintahan sarana dan prasarana kodinas lalu lintas dan angkutan jalan:: dinas kebersihan dan pertamanan: dinas perindustrian dan perdagangan: dinas pertanian: dinas kependudukan dan pencatatan sipil: dinas pendapatan daerah, badan badan terdiri dari: badan perencanaan pembangunan daerah: badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan:: badan pengelolaan keuangan dan aset daerah: satuan polisi pamong praja: sekretariat dewan pengurus kopi:, kantor koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menegah umkm), kantor ketahanan pangan: kecamatan kecamatan bogor utara terdiri dari: kelurahan tegal gundul, kelurahan bantarjati: lampiran kepegawaian, pendidikan dan pelatihformasi, pengadaan mutasi pegawai dan pendidikan dan dan kesejahteraan pengembangan pelatihan (diklat) pegawai karir sub bidang sub bidang sub bidang formasi dan mutasi diklat pengadaan struktural pegawai sub bidang sub bidang sub bidang kesejahteraan pengembangan diklat pegawai karir fungsional dan teknis umuii:layanan perizinan terpadu dan penanaman modal sub bagian sub bagian sub bagian umum keuangan pengaduan dan informasi kelompok bidang bidang bidang jabatan perizinan perizinan perizinan bidang fungsional pembangunan kesejahteraan perekonomian penanaman fisik rakyat modal sub bidang sub bid penerimaan penerimaan sub bidang sub bidang berkas izin berkas izin penerimaan pelayanan pembangunan kesejahteraan berkas izin investasi fisik rakyat perekonomian sub bid pengolahan izin eng sub bidang sub bidang pembangunan kesejahteraan pengolahan pengembangan potensi daerah fisik rakyat izin perekonommberdayaan masyarakat dan keluarga berencanjabatan penguatan ang bidang bidang keluarga fungsional kelembagaan usaha ekonomi pemberdayaan berencana dan perempuan dan masyarakat dan dan keluarga pengembangan perlindungan masyarakat guna sub bidang sub bidang sub bidang sub bidang pemberdayaan pemberdayaan pemberdayaan keluarga lembaga usaha ekonomi perempuan berencana kemasyarakatan masyarakat sub bidang sub bidang pengembangan pengembangan sub bidang sub bidang perlindungan keluarga partisipasi sumber daya ana sejahtera masyarakat dan teknologi tepat gulingkungan hidup sub bagian sub bagian sub bagian kepegawaian dan pelaporan kelompok bidang jabatan bidang pengendalian pencemaran tata lingkungan lingkungan dan fungsional dan dampak pengelolaan lingkungan lingkungan dampak pengendalian lingkungan pencemaran sub bidang sub bidang penegakan hukum konservasi dan dan kemitraan rehabilitasi lingkungkeuangan dan aset daerah kepala badanggaran akuntansi dan perencanaan dan ketatausahaan dan perbendaharaan pengendalian aset penggunausahaan aset sub bidang sub.bidang subbidang perencanaan sub.bidang. dan akuntansi pengendalian ketatausahaan aset aset penyusunan anggaran sub.bidang sub. bidang perencanaan dan sub.bidang sub bidang perbendaharaan evaluasi aset pengguna administrasi usahakan aset anggaratuan polisi pamong praja sub bag sub bag sub bag umum dan keuangan perencanaan kepegawaian dan pelaporan bidang bidang bidang kelompok jabatan penegakan ketentraman ketertiban pengendalian fungsional peraturan dan perlindungan dan operasional daerah masyarakat seksi seksi seksi penegakan pembinaan ketentraman peraturan ketertiban daerah seksi seksi seksi penyidikan dan perlindungan potensi dan penindakan masyarakat pengerahewan pengurus kopi sekretaris sub bagian sub bagian sub bagian umum dan kerja sama olah raga, seni, usaha, bantuan budaya, mental dan hukum dan sosial rohanpemuda dan olah raga kepala kantor sub bagian tata usaha cc.c.ccccccococococonanana sogucocococononanononanannasaa s.o.ninja anna kelompok jabatan seksi seksi seksi fungsional pembinaan pemuda pembinaan olah sarana dan prasaranaarsip dan perpustakaan daerah sub bagian tata usaha kelompok seksi seksi jabatan seksi fungsional pee aan dan pengelolaan dan penghapusan arsip pengembangan dan dokumentasi arsip perpustaka |
lembaran daerah kota bogor tahun nomor seribea perolehan hak atas tanah dan bangunan merupakan jenis pajak daerah kabupaten kota berdasarkan huruf undang undang nomor tahun tentang pajak daerah dan retribusi daeraherda) kota bogor tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan,ampaikan kepada gubernur jawa barat untuk dievaluasi; salinan bahwa hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf, danbea perolehan hak atas tanah dan bangunaniaya perolehan hak atas tanah dan bangunan;laksanapajak pajak dalam peraturan daerahkeputusan walikotaapabila nop pbb sebagaimana dimaksud pada belum ditetapkan pada saat terulangnya bpt, besarnyawilayah pemungutan pajak adalah wilayah daerah. bab saat pajak terutang saat terulangnya pajak bpt, dan penyampaian ssd, serta penelitian ssd sebagaimana dimaksud dalam dan diatur olehterbitnya skpbk administratifoleh walikotaatastanggal diterimany paling sedikit: nama dan alamat wajib pajak; tanggal pembayaran pajak;terdapat pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung;oleh ataudaerah dapat memungut bpt, dan tarif bpt. samping itu, juga diatur hal hal yang berkaitan dengan administrasi pemungut, dan lain sebagainya. huruf,op pbb tersebut yang digunakan dalam pengenaan pbb adalah sebesar (tiga puluh lima juta rupiah), maka yang dipakai sebagai dasar pengenaan bptyang membidangi pelayanan lelang negara atau lelang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang memuat antar:pada tanggal februari kepada walikota. cukup jelas. cukup jelas cukup jelas. peraturan perundang undangan yang dimaksud antara lain. yang dimaksud dengan tempat lain yang ditunjuk oleh walikota adalah bank yang sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undanganwajib pajak berdasarkan hasil pemeriksaan walikotacukup jelas: kekurangan bayar . denda 4x2% rp1. (+) jumlah yang harus dibayar dalam std . hasil pemeriksaan surat setorandenda=4x2% (+) jumlah yang harus dibayar dalam std tif bagi walikota untuk melakukan penagihan pajaktertentumelalui pembelian dari hasil ganti rugi pemerintah yang nilai ganti baginya ditif,data yang diperoleh dari pihak ketiga yang bersifat rahasia; |
lembaran daerah kota bogor kota bogor salinan dini tahun 2011nomor seri peraturan daerah kota bogor nomor tahun tentang pedoman pemberian nama jalan dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota bogor, menimbang bahwa dalam rangka penataan dan pemberian nama nama jalan kota bogor sesuai dengan karateristik dan identitas wilayah telah ditetapkan peraturan daerah nomor tahun tentang pedoman pemberian nama jalan wilayah kotamadya daerah tingkat bogor, bahwa dalam rangka mengapresiasi perkembangan dan tuntutan masyarakat dalam hal pemberian nama jalan dan sesuai dengan undang undang nomor tahun tentang jalan, maka terhadap peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf perlu diubahterdapat putusan pengadilnama nama jalan yang sudah ada sebelum ditetapkannya peraturan daerah ini masih tetap berlaku, kecuali apabila terdapat usulan perubahan sebagaimana dimaksud dalam danedoman pemberian nama jalan wilayah kotamadya daerah tingkat bogdoman pemberian nama jalan umum berdasarkan ketentuan undang undang nomor tahun tentang jalan menyebutkan bahwa,rkembangan aktivitas masyarakat kota bogor yang pesat memicu berbagai pertumbuhan kebutuhan akan ruang untuk penggunaan bangunan, sarana, dan prasarana umum, serta fasilitas kota lainnya seperti jalan. kota bogor sebagai penyangga ibukota memiliki sistem jaringan jalan yang banyak dan kompleks, sehingga dibutuhkan penamaan jalan yang mengatur per wilayah untuk tertib administrasi dan pengenalyang dimaksud denganhuruf yang dimaksud denganhuruf yang dimaksud dengankelurahan. cukup jelas. pemberian nama jalan hanya diberikan terhadap tokoh pejuang masyarakat yang telah meninggal dunia. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf angka yang dimaksud dengan nama tempat peristirahatan adalah tempat untuk beristirahat seperti panenan, panyileukan, dan partisan. angka cukupjelas. angka yang dimaksud dengan nama nama bintang adalah nama nama bintang dan atau rasi bintang seperti maluku, aries, dan leo. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan karakteristik daerah adalah penulisan nama jalan dalam aksara sunda kadang untuk melestarikan nilailingkup tugas dan tanggung jawabnya terkait dengan tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan pemberian namanama jalan adalah papan nama jalan sebagai tanda papan pengenal dari suatu jaringan jalan. wilayah administrasi adalah pembagian wilayah jalan daerah yang terbagi menjadi (enam) wilayah kecamatan. bab maksud dan tujuan pedoman ini dimaksudkan untuk mewujudkan tertib administrasi dalam pemberian nama jalan. pedoman ini bertujuan: sebagai acuan dalam pemberian nama nama jalan wilayah daerah, memudahkan pengenalan majalan, menjaga karakteristik dan kekhasan suatu wilayah. bab iii pemberian dan penetapan nama jalan setiap jalan dalam daerah diberi nama untuk memudahkan pengenalan mab jenis jalan jenis jenis jalan umum terdiri: jalan nasional, jalan provinsi, jalan kota, jalan lingkungan. bab tata cara pemberian nama jalan pemberian nama jalan dapat diusulkan oleh:lingkungan peteristik dan kekhasannya. bab ketentuan pemberian nama jalan untuk nama jalan nasional diberi nama pahlawan tokoh nasional sejarah. untuk nama jalan provinsi diberi nama pahlawan tokoh masyarakat sejarah yang bersifat regional lokal. untuk nama jalan kota dan jalan lingkungan diberi nama tokoh masyarakat bogor dan atau sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini. bab vii pembagian wilayah untuk pemberian nama nama jalan pembagian wilayah sebagaimana dimaksud dalam untuk pemberian nama jalan kota dan jalan lingkungan dibagi dalam (enam) wilayah yaitu: wilayah kecamatan bogor barat diberi nama yaitu: nama tanaman rempah rempah, nama nama bunga, nama yang berkaitan dengan bidang pertanian, nama nama situ danau, nama nama yang berkaitan dengan kesehatan, nama nama yang berkaitan dengan jenis kayu kayuan pohon keras: nama nama tokoh setempat, wilayah kecamatan tanah areal diberi nama yaitu: nama nama ikan, nama nama jenis rumputan, nama nama tanaman perdu, nama nama tanaman bambu: nama nama burung, nama nama pulau, nama nama tokoh setempat, cc. wilayah kecamatan bogor utara diberi nama yaitu: nama nama wayang, nama nama kerajinan pewayangan, nama nama yang berkaitan dengan pendidikan, nama nama hewan, nama nama sungai jawa barat, nama nama komponen bangunan dalam bahasa sunda, nama nama selat dan laut: nama nama tokoh setempat, wilayah kecamatan bogor timur diberi nama yaitu: nama nama tempat peristirahatan, nama nama batu mulia: nama nama bintang, nama nama buah buahan, nama nama jenis batik, nama nama tokoh setempat, wilayah kecamatan bogor selatan diberi nama yaitu: nama nama yang ada kaitannya dengan sejarah kerajaan sunda galuh dan pajajaran, nama nama batu alam: nama yang berkaitan dengan kesenian sunda, nama nama tanaman paku, nama nama raja tarumanegara, sunda galuh, dan pajajaran, nama nama tokoh setempat, wilayah kecamatan bogor tengah diberi nama sesuai dengan keadaan pada saat ditetapkannya peraturan daerah iniperaturan daerah ini. bab viiimajalan diletakmamajalan ditetapkan dengan keputusan walikota. bab ketentuan pidana setiap orang dan atau badan yang melanggar ketentuan dan dan sengaja merusak, mengambil atau mengganggu tiang dan papan mafungsi jalan |
lembaran daerah kota bogor kota bogor salinan domditetapkannya undang undang nomor tahun tentang lalu lintas dan angkutan jalan dmobil bus yang dilengkapi tempat duduk dengan kapasitas sembilan) sampai dengan (sembilan belas) penumpang, tidak termasuk tempat duduk pengemudi. bus sedang adalahmobil bus yang dilengkapi tempat duduk sekurang kurangnya dengan kapasitas (dua puluh) sampai dengan (tiga puluh) penumpang, tidak termasuk tempat duduk pengemudi. bus besar adalah mobil bus yang dilengkapi tempat duduk dengan kapasitas lebih dari (tiga puluh) penumpang, tidak termasuk tempat duduk pengemudmeliputi: meningkatnya keselamatan, pelayanan sarana dan prasarana perhubungan sesuai standar pelayanan minimal, meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana perhubungan, meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana perhubungan, terwujudnyameliputi: pengharmonisasian sistem jaringan jalan dengan kebijakan rencana tata ruang wilayah, serta meningkatkan keterpaduan dengan sistem jaringan prasarana lainnya, pengembangan rijllajk berbasis wilayah, cc. pengembangan angkutan massal, pengembangan angkutan yang berbasis energylancaran pelayanan angkutan jalan secara terpadu melalui penataan, system jaringan dan terminal, serta manajemen dan rekayasa lalu lintas, peningkatan aksesibilitas dan mokeselamatan lalu lintas jalan secara komprehensif dan terpadu, peningkatan efisiensi dan efektivitas peraturan serta kinerja kelembagak sesuai dengan kebutuhan. rijllajkijllajk sebagaimana dimaksud dalam memuatkijllajk sebagaimana dimaksud pada dikaji ulang secara berkala paling lama (lima) tahun. untuk mewujudkan rijllajcc. mengusulkan penetapan rencana jaringan lintas dan jaringkelas jalan sebagaimana dimaksud pada dinyatakan dengan rambu lalu lintasjaljinkan dan kecepatan rencanamendapat persetujuan penyelenggara jalandengan memasang alat pembatas kecepatan atauunit kerjaunit kerjaunit kerjakegiatan lalu lintas dan angkutan jalanketentuan lebih lanjut mengenai perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada diatur oleh walikota. pekerjaan jalan pada ruang milik jalan yang dapat mengakibatkan gangguan lalu lintas harus mendapatkan persetujuan dan izin dari unit kerjapada lalai atas tanggungjawabnya, maka unit kerjadimaksud pada tidak melaksanakan kewajibannya, maka penyelenggara jalan, unit kerja dan kepolisian dapat melakukan tindakan sesuai ketentuan yang berlaku. setiap pengangkutan bahan berbahaya dan beracun hanya boleh dilakukan dengan menggunakan kendaraan khusus sesuai persyaratan pengangkutan sebagaimana ketentuan pemerintah yang berlaku. setiap orang atau badan dilarang: a.menempelkan sesuatu atau menambah pada rambu, sehingga mengurangi arti rambu lalu lintas. memasang sesuatu yang menyerupai rambu membuat atau membongkar alat pembatas kecepatan (speed harm) dan pita pengaruh (rumble strip): membuat atau memasang pintu penutup jalan, menutup bukaan atau putaranjalan (u turn)unit kerja. fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi fasilitas pejalan kaki, fasilitas untuk sepeda, fasilitas pemberhentian angkutan umum dan penerangan jalan umumyang terdiri dari: terminal penumpang, terminal barang. terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan prasarana lalu lintasangkutan penumpang umum. apabila asal dan tujuan pelayanan angkutan orangpemanfaatan fasilitas sebagaimana dimaksud dan dikenakan retribusi yang ditetapkan dengan peraturan daerah tersendiri. pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dapat dilakukan sekaligus dengan pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor dan akan diatur lebih lanjut dengan peraturan walikotarijllajk)cc.yang digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal. paragraf pembangunan dan penyelenggaraan terminal pembangunan terminal harus dilengkapi dengan persetujuanpelayanan jasa terminal dapat ditunjang kegiatan yang diusahakan dan dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga, setiap orang atau badan tanpa izin walikota dilarang melakukan usaha dalam terminal. bagian keempat pool, cc.unit kerja. bagian kelima parkir paragrafdiselenggarakan oleh pemerintah daerah dmerintah daerah, orang pribadi atau bad(ruang parkir)yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dikenakan retribusi dan pemungutan retribusidapat dilakukan sekaligus dengan pembayaran pajak daerah pajak kendaraan bermotor bea balik nama kendaraan bermotor pkb bbn kb) dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan( swdkllj) yang akan diatur lebih lanjut dengan peraturan walikotapenyelenggaran fasilitas parkir orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud pada dikenakan pajak. dalam rangka mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta peningkatan penerimaan, maka pemungutan pajak parkir wajib dilaksanakan melalui sistem pengawasan dan transaksi secara online, yang dalam pelaksanaannya berdasarkan peraturan walikota. besarnya pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada dan pajak sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan daerah tersendiridengan keputusan walikota, cc. menggunakan seragam dan tanda pengenal yang menunjukan identitas petugasdengan peraturanparagraf tata cara parkir dalam ruang milik jalan posisi dan pola parkir kendaraan bermotor dalam ruang milik jalan dilakukan dan disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi kinerja jaringan jalandengan keputusan walikota. paragraf tata cara parkir luar ruang milik jalan tata cara parkir luar ruang milik jalan ditentukan berdasarkan kajian teknis lalu lintas yang diatur dengan keputusan walikota. penyelenggaraan fasilitas parkir luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam wajib: mempunyai izin penyelenggaraan tempat parkir iptv) dari walikota atau pejabat yang ditunjuktata cara dan syarat pengajuan permohonan iptv sebagaimana dimaksud pada diatur dengan keputusan walikota. penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada yang belum memiliki iptv, penyelenggara dilarang memungut biaya parkir sebagaimana dimaksud dalampaling lambat,megang iptv tidak memenuhi kewajiban membayar pajak sesuai ketentuan peraturan daerah yang wajib ditanggungbab kendaraan bagian kesatu jenis kendaraan kendaraan terdiri dari: kendaraan bermotor,, mobil penumpang, mobil bus: mobil barang,dalam rangka, serta tercapainya program langit biru, secara bertahap setiap kendaraan bermotor harus menggunakan bahan bakar alternatifaksanakan pengujian pertama dan pengujian berkala, tempat yang ditetapkan oleh kepala unit kerja menggunakan mobil unit pengujian keliling, untuk pengujian berkala. pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada meliputi kegiatan pemeriksaada pemerintah daerah, unit pelaksana pengujian swasta yang mendapatkan izin dari pemerintah daerah. unit pelaksanalembaga yang memiliki kompetensi dalam hal peralatan mekanis tidak dapat berfungsi, pengujian dapat dilakukan secara manualwajib melaksanakan pengujian. paragraf tanda bukti lulus uji setiap kendaraan yang beroperasi jalanatau kartu uji, tanda uji dan tanda samping atau sticker hasil ujiparagraf tenaga pelaksana penguji pengesahan hasil lulus uji berkala: petugas swasta yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh pemerintah daerahlaksanaan dan kegiatan pengujian pelaksanaan pengujian berkala sebagaimana dimaksud dalam meliputi: uji pertama, uji berkala.pelaksanaan uji pertam sebelah kiri depan, pemasangan tanda samping atau sticker hasil ujidan buku uji atau kartu uji, pengesahan hasil uji dan penetapan masa berlaku uji, j . penerbitan buku uji atau kartu uji. pelaksanaan uji berkalcc. pengesahan hasil uji dan penetapan masa berlaku uji, pengisian buku uji atau kartu uji, pengisian hasil pemeriksaan pada kartu induk, penggantian tandai, pengisian masa berlaku pada tanda samping, perhitungan teknis bila terjadi perubahan spesifikasi teknis kendaraan, penggantian buku uji apabila sudah habis lembar pengesahannya atau buku uji hilangpemilik kendaraan wajib uji:atau telah habis masa uji kendaraannya dan masih tetap dioperasikan, makadan melaksanakan pengujiparagraf lalu lintas: palu (martil) pemecah kacempat dan persyaratan keselamatan. persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada meliputi surat tanda kepemilikan kendaraan tidak bermotor, surat identitas penarik kendaraan tidak bermotor. persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud pada meliputi persyaratan teknis, persyaratan tata cara memuat. persyaratan teknis sebagaimana dimaksud huruf dilaksanakan melalui pengujian kelaikan kendaraan tidak bermotor. pemeriksaan teknis dalam pelaksanaan pengujian kelaikan kendaraan tidak bermotor diatur dengan keputusan walikotadengan keputusan walikota. bagian kelimunit kerja. selain pada kendaraan angkutan umum, reklame juga dapat dipasang pada: fasilitas pemberhentian angkutan umum (halte shelter), jembatan terowongan penyeberangan, cc. ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan untuk reklame jenis baliho, banner, spanduk, umbul umbul, dengan memperhatikan ketentuan huruf persyaratan dan tatacara pemasangan reklame diatur dengan peraturan walikota. bab pengemudi bagian kesatu surat izin mengemudi kendaraan bermotor umumempat belas) hariakan diatur oleh walikota. bagian kedua kewajiban pengemudi angkutan penumpang umum setiap pengemudi angkutan penumpang umum harus memiliki kualifikasi tertentu dengan mengikuti pelatihan keterampilan pelayanan dan keselamatan kendaraan umum.: a.mematuhi ketentuan dibidang pelayanan dan keselamatan angkutan, b.memakai pakaian seragam, yang harus dipakai pada waktu bertugas, memakai kartu pengenal pengemudi dan atau kartu pengenal anggota, d. yang memabukkan, g.atur dengan keputusan walikota. pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dikenakan sanksicepatan maksimum pajajarkegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalamdan tindakan penegakan hukum. kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi:enetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam berupa perintah, larangan, peringatan, atau petunjuk diatur dengan keputusan waliaragraf tanggung jawab pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas unit kerja bertanggung jawab atas pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas. unit kerja dalam pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas membuat analisis dan evaluasi pelaksanaan berdasarkan data dan kinerjanya. hasil analisis dandan saran teknisbatasan minimal pembangunan pusat kegiatan yang wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas mengacu pada ketentuan daripenggunaan pemanfaatan tanah ppt), izin mendirikan bangunan (imb):embangunan pusat kegiatan dengan intensitas dibawah batasan minimal sebagaimana dimaksud pada hanya diwajibkan mengajukan permohonan saran teknis lalu lintas dari unit kerja sesuai ketentuan dalam perizinan penggunaan pemanfaatan tanah ppt). pemerintah daerah bertanggungjawab mengawasi pelaksanaan penanganan dampak. pengembanglakukan evaluasi oleh tim yang terdiri atas penyelenggara jalan, unit kerja dan kepolisian yang dituangkan dalam berita acara hasil rapat evaluasi. tim evaluasi sebagaimana dimaksud mempunyai tugas:analisis dampak lalu lintas. hasil analisis dampak lalu lintas setelah dilakukan evaluasi oleh tim sebagaimana dan harus mendapatkan persetujuan walikotadalam kepada pengembang atau pembangun diwajibkan menandatangani surat pernyataan kesanggupan dandanbagian ketiga manajemen kebutuhan lalu lintas paragraf pembatas,unit kerjatur lebih lanjut oleh walikotasuai peraturan perundangan yang berlaku. penanggung jawab penggunaan jalan sebagaimana dimaksud pada yang dilaksanakan tanpa persetujuan, bertanggung jawab terhadap akibat timbulnya gangguan keselamatan dan kelancaran lalu lintasdengan peraturanaragraf pengawasan penggunaan jalan dalam rangka pengamanan dan pemeliharaan jalan, unit kerja bersama penyelenggara jalan dan kepolisian melakukan pengawasan penggunaan jalan. pengawasan penggunaan jalan sebagaimana dimaksud pada untuk pelanggaran daya angkut, dapat menggunakan alat pengawasan dan pengaman jalan sebagaimana dimaksud dalam huruf yang berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap berat kendaraan beserta muatannya, yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. setiap kendaraan angkutan barang dilarang beroperasi melalui jalan yang tidak sesuai peruntukannya. kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada terdiri dari:akan dilakukan pemindahan dengan menggunakan mobil derek tempat yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas. tata cara pemindahan dan penguncian diatur dengan peraturan walikot dan atau menyebabkan kemacetandalam rangka mengendalikan kemacetan, unit kerja dapatjalan kaki harus:, menyeberang tempat yang telah diperuntukkan: izin trayek (khusus untuk kendaraan angkutan penumpang umum), tanda bukti lain yang sah. paragraf jalur atau lajur lalu lintas dalam berlalu lintas pengguna jalan harus menggunakan lajur jalan sebelah kiri padabelokan atau simpangan pengemudi yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas depan, disampingyang akan berpindah lajur atau bergerak samping wajib mengamati situasi lalu lintas depan, sampingkiri, kecuali ditentukan lain oleh rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintasdansebidang, dan berbatasan dengan kendara:wajib menghentikan kendaraannya sementara. paragraf parkirtata cara berlalu lintas bagi pengemudicc.narik becak dan delman tidak menunggu penumpang selain pada pangkalannya dan tidak beroperasiselain pada wilayah operasi yang telah ditetapkan walikotpenump. pengemudi kendaraan bermotor umum untuk angkutan penumpang dalam trayek dengan tarif ekonomi wajib mengangkut anak sekolah.penumpang dilarang: memberhentikan kendaraan selain tempat yang telah ditentukan, menunggu penumpangparagraf hak dan kewajiban pejalan kaki dalam berlalu lintas pemerintah daerah wajib menyediakan fasilitas pejalan kaki.ejalan kaki berhak menyeberang tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya. fasilitas pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada harus dibangun dengan menerapkan prinsip prinsip desain umum sehingga dapat digunakan dengan aman dan nyaman oleh masyarakat dari berbagai usia, gender, dan kondisi fisik yang berbedbab vii angkutan bagian kesatu angkutan orang dan barang dengan kendaraan bermotor paragrafmobil penumpang atau mobil bus., dapat digunakan sebagai angkutan penumpang. paragraf angkutan barang dengan kendaraan bermotor angkutan barang dengan kendaraan bermotor umum dilakukan dengan menggunakan mobil barang, terdiri atas: angkutan barang umum,atau angkutan barang khususbagian kedua angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum paragraf umum pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk melayani angkutan orang dalam wilayah daerah, penyediaan prasarana dan fasilitas pendukung angkutan orang, cc.. penyediaan angkutan orang dilaksanakan oleh perusahaan angkutan umum. paragraf, dan keteraturan yaitu untuk menjamin konsistensi pelayanan kepada penggunajasa. paragraf rencana umum jaringan trayek angkutan perkotaan untuk mewujudkan pelayanan angkutan daerahunit kerja dengan memperhatikan rencana umum jaringan trayek antarkota antarprovinsi dan rencana umum jaringan trayek antarkota dalam provinsi. rencana umum jaringan trayek perkotaan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan walikota. rencana umum jaringan trayek perkotaan sebagaimana dimaksud pada dievaluasisetiap (satu) tahun dan paling lama (lima) tahun. apabila hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada mempunyai kecenderungan kinerja yang menurun pada masing masing trayek, dapat dilakukan pengoperasian angkutan umum melalui sistem pembagian shift. pelaksanaan pergantian shift sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan keputusan kepala unit kerja. paragrafmenaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat tertentu. jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam huruf memuat: kode trayek, asal dan tujuan perjalanan: lintasan pelayanan atau rute yang harus dilayani, jenis kendaraan, jumlah armada yang dialokasikan untuk tiap tiap trayek. paragraf angkutan umumcc.dan rodaumum massal dilakukan dengan memperhatikan prinsipumum massal, meliputi pemerintah daerah, perusahaan manajemen bus bus management company), perusahaan angkutan umum operator), masyarakat pengguna layanan angkutan umum massal, masyarakat umum. pemangku kepentingan penyelenggara angkutan umum massal sebagaimana dimaksud hurufbus management company)perusahaan manajemen bus bus management company) sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf mempunyai tugas, pokok dan fungsi: perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas penyelenggaraan angkutan umum massal, analisis kebutuhan, kemampuan penyelenggara, dan kondisi lingkungan untuk menetapkan trayek baru guna melengkapi rute angkutan umum massal yang ada, analisis kebutuhan penumpang dan standar pelayanan dan operasional angkutan umum massal, pemilihan operator angkutan umum massal berdasarkan pada kontrak dengan mengacu pada standar pelayanan minimal, pemberitahuan rencana operasi pada setiap operator, berkaitan dengan, tingkat pelayanan, frekuensi, dan jadwal perjalanan yang harus dilayani, publikasi maklumat pelayanan angkutan umum massal kepada masyarakat, pengendalian dan pengawasan secara berkelanjutan terhadap penyelenggaraan angkutan umum massal dan melakukan evaluasi secara berkala akan pelayanan yang diberikan operator angkutan massal tersebut, penjaminan risiko operasional dan finansial dalam penyelenggaraan angkutan umum massal. pemenuhan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf berkaitan dengan: prasarana, meliputi terminal, lajur khusus, halte, park and ride: sarana, meliputi, bus dan perlengkapannya, operasional, meliputi, kecepatan, waktu tunggu, frekuensi, headway, tarif angkutan per penumpang kilometer. paragraf angkutan penumpmenggunakan taksi, angkutan dengan tujuan tertentu (sewa), angkutan untuk keperluan pariwisata, dan angkutan kawasan tertentu, angkutan khusus. angkutan penumppenumpang dengan tujuan tertentu (sewa)penumpang dengan tujuan tertentu (sewa) sebagaimana dimaksud pada diselenggarakan dengan menggunakan mobil penumpang atau mobil bus dan jalan lingkunganatau mobil bus umumcara angkutan kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturanumum yang diberi tanda khususkeputusan walikotaebugian ketiga perizinan angkutan orang perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan penumpkeputusdaerahy0) dengan domisili kendaraan wilayah daerah. izin sebagaimana dimaksud pada yang pelayanannya atau wilayah operasinya berada dalam wilayah daerah diberikan oleh walikotaperaturan daerah. terhadap penyelenggaraan angkutan penumpang yang asal pelayanannya dari wilayah daerah atau tujuan pelayanannya wilayah daerah, wajib mendapatkan rekomendasi dari walikota. pemegang izin penyelenggaraan angkutan penumpg .penumpempat jaringan lintas angkutan barang, kelestarian lingkungan. jaringan lintas dan wilayah operasi sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan walikota bagian kelimaorang, tarif angkutan barang. golongan tarif orang sebagaimana untuk angkutan penumpang dalam trayek perkotaan terdiri dari kelas ekonomi: atau kelas non ekonomipersyaratan kendaraan umum setiap kendaraan umum harus memenuhi persyaratan dan identitas kendaraan terdiri dari: persyaratan umum yang harus dilengkapi kendaraan umum: nomor registrasi trayek kendaraan, papan trayek, jenis trayek, nomor uji dan nomor kendaraan, tanda samping kendaraan dan tanda uji kendaraan, nama perusahaan. persyaratan khusus yang harus dilengkapi kendaraan umum: lampu kode trayek, selempang. persyaratan dan identitas kendaraan umum sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan walikota. bagian ketujuh sanksi administrasi penyelenggaraan angkutan izin penyelenggaraan angkutan tidak berlaku telah berakhir usaha angkutan yang bersangkutan, dikembalikan oleh pemegang izin, cc. pencabutan izin oleh pemberi izin, izin habis masa berlakunya.izin penyelenggaraan angkutan, cc.mpekerjakan pengemudi yang tidak memenuhi persyaratan, memindahtangankan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan pemberi izin. izin penyelenggaraan angkutan dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin penyelenggaraan angkutan, dalam hal perusahaan yang bersangkutan melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan wilayah, memperoleh izin penyelenggaraan angkutan dengan cara tidak sah. bagian kedelapan izin insidentil izin insidentil dapat diberikan kepada kendaraan bermotor umum yang telah memiliki izin penyelenggaraan angkutan untuk digunakan (lebaran), angkutan haji, angkutan liburan sekolah: keadaan darurat tertentu seperti bencana alam, membawa orang sakit, mengangkut jenazah, cc. pengerahan massa seperti kampanye pemilu, rombongadiberikan dengan ketentuan: memenuhi kelengkapan persyaratan) kartu pengawasan izin penyelenggaraan angkutan asli), stok asli), buku uji asli) yang masih berlaku: kendaraan yang dioperasikan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, serta dilengkapi dengan fasilitas tanggap darurat, seperti, alat pemukul pemecah kaca (martil), alat pemadam kebakaran, membayar iuran wajib jasa raharja, mempekerjakan pengemudi yang diberangkatkan harus dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dengan memperhatikan jam kerja pengemudi (apabila perjalanan jauh wajib didampingi pengemudi cadangan pembantu pengemudi). bagian kesembilan peremajaan dan penghapusan kendaraan paragraf(scrapping) setinggi tingginya: (tujuh) tahun untuk mobil penumpang, (sepuluh) tahun untuk bus kecil, (lima belas) tahun untuk bus sedang, dan (dua puluh) tahun untuk bus besar.pelaksanaan peremajaan kendaran umum diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota. paragraf penghapusan kendaraanremajaan sebagaimana dimaksud pada huruf diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota. bagian kesepuluhdengan keputusan walikota. kegiatan bongkar muat barang dalam wilayah daerah sebagaimana dimaksud dalam dan atau dengan menggunakan jalan, dapat diizinkan dengan memperhatikan ketertiban, kelancaran, keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.kegiatan bongkar muat dikendalikan menurut tempat dan waktu tertentu. pengendalian bongkar muat barang sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan oleh walikotajalan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan lebih lanjut tentang pengaturan bongkar muat barang dan prosedur perizinannya diatur dengan peraturan walikota. bab viii keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan unit kerjaunit kerjaketentuan peraturan perundangan. babdan angkutan jalan terdiri atas unsur pembina, penyelenggara, akademisi, dan masyarakat. pembina sebagaimana dimaksud terdiri dari: penyelenggara jalan, unit kerja, cc. instansi yang bertanggung jawab bidang industri, instansi yang bertanggung jawab bidang pengembangan teknologi, kepolisian negara republik indonesia. forum lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud daladaerah secara berkala memfasilitasi pelaksanaan forumtetapkan dengan keputusan walib peran serta masyarakat: pemberian informasi kepada masyarakat melalui media massa, memperhatikan dan menindaklanjuti masukan dari masyarakat. babngusaha angkutan umum wajib menyediakan sarana lalu lintas dan angkutan jalan yangramah lingkunganpada dikenai sanksi administratif. bab xxiii sistem informasi dan komunikasidaerahjalan, bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, bidang penyelenggaraan angkutan. bab xiv penindakan dan penyidikan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan bagian kesatuketentusanksi administrasi bagian kesatu peringatan tertulis, pembekuan dan pencabutan izin bagi yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam dan peraturan daerah ini dapat dikenakan administrasi berupa: peringatan tertulis denda administrasi, cc. pembekuan izin,pada habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, izin dicabuttidak dilengkapi ketentuan sebagaimana dimaksud dalampemusnahan. bab xvduperusahaan angkutan umum secara bertahap, sesuai peremajaan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf dilaksanakan secara bertahap paling lambat (tiga) tahun sejak perda ini ditetapkplt. sekretaris daerah kota bogor, ade sari hikota bogorcukup jelas cukup jelas cukup jelas rijllajk merupakan kota. cukup jelas cukup jelas cukup jelas pengelompokan jalan menurutgendali dan pengaman pemakai jalan terdiri dari alat pembatas kecepatan (speed harm): alat pembatas tinggi dan lebar (portal), pagar pengaman (guardrail): cermin tikungan, designator, pulau pulau lalu lintas (kanonisasi, separator dan lain lain), pita pengaruh (rumble strip)alat pengawasan dan pengaman jalancukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas fasilitas pejalan kaki, terdiri dari trotoar, tempat penyeberangan berupa marka jalan dan atau rambu rambu, .jembatan penyeberangan atau terowongan penyeberangan. fasilitas untuk sepeda, berupa jalur khusus atau lajur yang menyatu dengan lalu lintas umum, yang dibangun berdasarkan kebutuhan dan hasil evaluasi kinerja lalu lintas pada jaringan jalan. fasilitas pemberhentian angkutan umum terdiri dari halte shelter tempat pemberhentian angkutan umum yang dinyatakan dengan marka jalan dan atau rambu rambu. fasilitas penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada adalah bagian bangunan pelengkap jalan yang dapat diletakkan kiri kanan jalan dan atau ditengah (di median jalan) yang digunakan untuk menerangi lingkungan sekitar jalan, termasuk persimpangan, jalan layang dan jalan bawah tanah, dalam rangka menciptakan keselamatan, keamanan dan kenyamanan lalu lintas. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal penumpang dan terminal barang, meliputi: terminal penumpang fasilitas utama terminal penumpang, meliputi,bangunan kantor terminal, rambu rambu dan papan informasi, kantor pengendali terminal, dan loket penjualan tiket. fasilitas penunjang terminal penumpang, antara lain meliputi,terminal barang fasilitas utama terminal barang, meliputi: jalur keberangkatan, jalur kedatangan, tempat parkir untuk melakukan bongkar dan atau muat barang dan untuk istirahat atau selama menunggu keberangkatan, bangunan kantor terminal, rambu rambu dan papan informasi, gudang atau lapangan penumpukan barang. fasilitas penunjang terminal barang, meliputi, alat timbang kendaraan dan muatannya, fasilitas kesehatan, fasilitas umum, fasilitas peribadatan, dan alat parkir online pada adalah pelaksanaan pemungutan biaya parkir pada penyelenggaraan fasilitas parkir luar ruang milik jalan dapat akses secara langsung oleh dinasruang milik jalan tidak dapat diasuransikan karena bersifat sementara selama ruanguang milik jalan berarti melegalkan pemanfaatan ruang milik jalan untuk fungsi lain. hal tersebut termasuk pelanggaran pidana berdasarkan nomor tahun tentang jalan. untuk keperluan klaim asuransi, penyelenggaraan parkir diharuskan menyediakan fasilitas yang diperlukan sesuai dengan perjanjian antara penyelenggara parkir dan pihak asuransi. dalam memberikan kepastian hukum dan kemudahan klaim bagi pengguna jasa parkir, perihal yang dijamin oleh asuransi beserta prasyarat untuk mengajukan klaim disebutkan dalam karcis atau sticker langganan atau hasil cetakan elektronik atau computer sebagai bukti pembayaran satuan ruang parkir. cukup jelas cukup jelas cukup jelasringan cepat (light rapid transitkegiatan budaya, pesta perkawinan, dan atau dimungkinkan untuk lokasi sementara penataan pedagang kaki lima pkcukup jelas cukup jelas huruf cukup jelas: atau berdekatan dengn keran pemadam kebakaran atau sumber air untuk pemadam kebakaran. huruf cukup jelaslah keamanan, masalah social, atau keadaan darurat adalah situasi dan kondisi yang disebabkan oleh setiap bentuk perang (baik diumumkan maupun tidak diumumkan), tindakan terorisme, keributan umum, kerusuhan, huru hara, gangguan sipil atau unjuk rasa, pemogokan dan atau kampanyestandar pelayanan minimal spm) merupakan tola cukup jelas cukup jelas, yaitu daerah sebagai daerah otonom yang terikat dalam trayek. cukup jelas cukup jelas(jbb), jumlah berat yang diizinkan (,rana yang ramah lingkungan adalah tersedianya sarana angkutan umum yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalanireuni|.a taungarahkan pembangunan kabupaten minahasrencana tata ruang wilayah kabupaten minahasinstruksi presiden nomor tahun tentang penyelesaian penyesuaian rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten kota,selatan kepala daerah adalah bupati minahasa selatan pemerintah daerah adalah pemerintah kabupaten minahasa selat. kawasbuang. badan koordinasi penataan ruang daerah, yang selanjutnya disebut kk.selatan dan mempunyai fungsi membantu tugas bupatiwilayah perencanaan dalam rtrw kabupaten minahasa selatan daerah dalam pengertian luas wilayah km?, yang terdiri atas beberapa kecamatan yakni kecamatan modoinding, kecamatan tompasobaru, kecamatan masakan, kecamatan ranoyapo, kecamatan motoling, kecamatan kumelembuai, kecamatan motoling barat, kecamatan motoling timur, kecamatan sinonsayang, kecamatan tenga, kecamatan amurang, kecamatan barat, kecamatan amurang. timur, kecamatan tarian, kecamatan sultan tarian, kecamatan tumpuan, kecamatan tatapan. letak geografis wilayah kabupaten minahasa selatan, meliputi lintang utara dan bujur timur batas wilayah kabupaten minahasa selatan, meliputi sebelah utara berbatasan dengan kabupaten minahasa: sebelah timur berbatasan dengan kabupaten minahasa tenggara, sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten bolaang mongondow dan kabupaten bolaang mongondow timur: dan sebelah barat berbatasan dengan laut sulawesi. bagian kedua tujuan penataan ruang kabupaten minahasa selatan bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten minahasa selatan yang aman, nyaman, produktivitas dan berkelanjutan sebagai pusat agribisnis dengan mengandalkan pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan, sebagai roda penggerak perekonomian daerah. bagian. bagian ketiga kebijakan penataan ruang kebijakan penataan ruang kabupaten minahasa selatan, terdiri atas:,, cc., peningkatan pengelolaan kawasan lindung, kawasan budidaya dan sumberdaya secara berkelanjutan, dan pengembangan kawasan agropolitan dan kawasan megapolitan: sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: meningkatkan kualitas jalan baik arteri, kolektor dan lokal terutama pada infrastruktur jalan pada kawasan agropolitan dan megapolitan, pembuka akses baru berupa jalur jalan lingkar dan jalur jalan pesisir pantai sebagai jalur jalan alternatif dan peluang membuka menciptakan kawasan baru agar tidak terkonsentrasi hanya pada pusat perkotaan kabupaten minahasa selatan, meningkatkan peran pelabuhan penyeberangan ferry) dan pelabuhan umum kecamatan amurang barat kelurahan kawangkoan bawah, yang berfungsi untuk mendistribusikan hasil pertanian dan perikanan, meningkatkan peran pelabuhan pendaratan ikan ppi) kecamatan amurang barat kelurahan kawangkoan bawah sebagai pusat distribusi hasil kegiatan perikananterutama yang mendukung agribisnis, pengembangan. pengembangan dan meningkatkan sistem jaringan energi untuk penyediaan tenaga listrik termasuk pemanfaatan potensi panas bumi cagar alam ca) gunung ambang yang dapat memberi manfaat besar bagi kemanusiaan: pengembangan sistem tempat pengolahan sampah akhir tpa) regional kelurahan kawangkoan bawah kecamatan amurang barat, sesuai dengan proyeksi produksi sampah hasil kegiatan perkotaan, dan meningkatkan kualitas jaringan pengelolaan limbah diantaranya melalui penerapan pengelolaan sampah dengan metode reduce, reuse, dan recycle). strategi sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: mendorong kota amurang sebagai pusat kegiatan wilayah pkw) menjadi pusat pelayanan utama kabupaten minahasa selatan yang terintegrasi dengan sistem kota kota wilayah provinsi sulawesi utara, mengembangkan kecamatan modoinding, motoling, tenga dan sinonsayang sebagai simpul kegiatan pertanian dalam konteks agropolitan untuk mendorong perekonomian wilayah yang mendukung kawasan modisi modoinding, modayag dan pasi kabupaten bolaang mongondow timur)) mengembangkan kecamatan tatapan dan kecamatan amurang barat sebagai pkl dan pusat kegiatan perikanan dalam konteks kawasan megapolitan, mengembangkan rencana pemukiman baru di" kecamatan sinonsayang, tenga, amurang barat desa temp dan rumpon bawah), tumpuan desa matang dan popontolen), amurang timur kelurahan pandang, desa loan dan loan satu), amurang kelurahan bitung, bubungan, dan ukuran dua) yang tidak termasuk kawasan rawan bencana: mengembangkan pembangunan bangunan gedung atau konstruksi yang tahan gempa dan meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan kawasan yang rawan bencana termasuk ketersediaan data atau informasi kawasan berpotensi dan rawan bencana alam dan larangan untuk membangun, dan mengembangkan sistem prasarana dan sarana peringatan dini dan mengarahkan pembangunan fisik dengan konstruksi bersyarat ketentuan khusus pada kawasan rawan bencana jalur sesar dan amblesan. strategi. strategi sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi:: meningkatkan mekanisme pertanian: meningkatkan jaringan irigasi, dan meningkatkan teknologi pertanian secara tepat guna. melengkapi normalisasi saluran dan jalan menuju lokasi sentra perikanan, meningkatkan produktivitas hasil perikanan: meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan sentra perikanan, dan mengembangkan pembenihan ikan. strategi peningkatan pengelolaan kawasan lindung, kawasan budidaya dan sumberdaya secara berkelanjutan, sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi menghindari tumbuhnya kegiatan perkotaan yang mendorong alih fungsi lahan kawasan lindung dengan cara mengendalikan pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan pada kawasan lindung: mencegah kerusakan lingkungan akibat kegiatan budidaya dan rehabilitasi lahan kritis kawasan lindung dengan mempertahankan dan melestarikan kawasan hutan mangrove, cc. memanfaatkan kawasan budidaya yang sudah ada saat ini dan berada luar kawasan lindung agar tetap dipertahankan dan pengembangannya diarahkan dengan memperhatikan kelestarian dan daya dukung lingkungannya, meningkatkan akses kawasan budidaya jaringan arteri primer dan kolektor primer, meningkatkan produktivitas dan komoditas unggulan serta pengembangan keterkaitan hulu dan hilir: meningkatkan pengembangan industri yang mencakup aneka industri kecil dan besar untuk mengolah bahan baku dari hasil pertanian, dan mengembangkan kawasan untuk plta pilar yang masuk kawasan cagar alam gunung ambang, mengingat fungsi dan manfaat untuk ketersediaan energi yang berkelanjutan. strategi pengembangan kawasan agropolitan dan kawasan megapolitan, sebagaimana dimaksud dalam huruf, meningkatkan produktivitas dan produksi pertanian melalui peningkatan mutu dan jumlah komoditas ekonomis penting yang dibudidayakan: mengembangkan. big cc: meningkatkan fasilitas ppi melalui pembangunan cold storage, pembangunan solar packed dealer nelayan span), dan toko untuk peralatan perikanan tangkap ppi amurang: mengembangkan sistem pengendalian pengawasan mutu ikan hasil tangkapan dan budidaya secara berkala, ki: mengadakan kapal ikan, alat tangkap dan alat bantu penangkapan melalui pelayanan perizinan usaha kawasan megapolitan, meningkatkan produktivitas dan produksi perikanan budidaya melalui peningkatan mutu dan jumlah komoditas ekonomis penting yang dibudidayakan: dan meningkatkan pengelolaan dan pengembangan perikanan budidaya melalui penambahan kawasan dan sarana budidaya yaitu kolam ikan, tambak, dan keramba jaring apung, serta patok, tali dan pelampung untuk budidaya rumput: mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif dalam dan sekitar aset aset "pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan tniinahasa selatan meliputi: pusat pusat kegiatan: sistem jaringan prasarana utamaketelitian minimal yang tercantum dalam lampiran i.a dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. bagian. bagian kedua pusat pusat kegiatan pusat pusat kegiatan yang ada kabupaten minahasa selatan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas pkw, pkl, lp, ppk, dan ppl. pkw sebagaimana dimaksud pada huruf yaitu amurang pkl sebagaimana dimaksud pada huruf yaitu modoinding, tarian, tenga, motoling, dan tompasobaru sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: angka satu kecamatan sinonsayang, rumpon kecamatan tarian, kapita kecamatan amurang barat. ppk sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas pop, ranoyapo kecamatan ranoyapo: pinasungkulan kecamatan modoinding: temani kecamatan masakan, dan palate, rap rap, arakan kecamatan tatapan ppl sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas sultan satu, sultan dua kecamatan sultan tarian, warga kecamatan motoling timur, ronde kecamatan motoling barat, dan kumelembuai kecamatan kumelembuai pkw, pkl, lpselataned. sistem jaringan transportasi udara. paragraf . paragraf sistem jaringan prasarana transportasi darat bu)terdiri atas: ruas jalan kawangkoan worotican: ruas jalan worotican pilar: dan ruas jalan batas kota manado tumpuan. jaringan jalan kolektor primer terdiri atas ruas jalan worotican pop, ruas jalan pop sinis, dan ruas jalan sinis batas kota kotamobagu. jalan bebas hambatan tol), terdiri atas bebas hambatan tol) tomohon amurang, dan bebas hambatan tol) amurang karya. jaringan jalan kolektor primer adalah jalan provinsi yang menghubungkan: ibukota provinsi ibukota kabupaten kota kabupaten minahasa selatan, terdiri atas: ruasjalan tanawangko kamu popontolen ruas jalan jalur amurang patahan, ruas jalan maruasey tangkuney tembikar since wonder, wonder since maruasei): ruasjalan kontak kalsit lobu. rencana peningkatan jaringan jalan kolektor primer menjadi jaringan jalan kolektor primer wilayah provinsi, yang menghubungkan antaribukota provinsi kabupaten minahasa selatan, meliputi: pass amurang tumpuan worotican tumpuan) jalan lingkar timur amurang, popontolen palate warna wawontulap sondage rapat tanawangko. rencana pengembangan jaringan jalan kolektor primer wilayah provinsi, ibukota provinsi ibukota kabupaten kota kabupaten minahasa selatan, terdiri atas: loan males baru rite kanan tumaluntung tombasian atas, kapita pondok motoling kontak ranoyapo tompasobaru tambang mokobang pinasungkulan, angka today makanan baru motoling, dan kontak polutan beringin tombak kabupaten minahasa tenggara. jaringan. jaringan jalan lokal primer yang ada kabupaten minahasa selatan, terdiri atas ruas jalan sinis bukit doa: ruas jalan paslon injil: ruas jalan sinis pinasungkulan: ruas jalan sion teman lawan: ruas jalan today tiniawangko, ruas jalan bojonegoro binatang: ruas jalan spt. bojonegoro bojonegoro: ruas jalan tompasobaru lawan temani: ruas jalan trout landak, ruas jalan tompasobaru kinalawiran: ruas jalan motoling lalumpe: ruas jalan makanan baru tomohon: ruas jalan spt. token token, ruas jalan kontak lompat, ruas jalan warga lompat, ruas jalan motoling ratalour: ruas jalan motoling angka, ruas jalan pop droit: ruas jalan token karimbow: ruas jalan pacuan pacuan baru: ruas jalan lompat polutan: ruas jalan kumelembuai karimbow, ruas jalan today pelita: ruas jalan makanan baru droit: ruas jalan spt. kumelembuai pakuure: ruas jalan spt. kumelembuai motoling, ruas jalan tawang makasih: ruas jalan tawang pondok, ruas jalan akan pondok: ruas jalan pakuweru sapa: ruas jalan raden polinom: ruas jalan spt. tawang tenga: ruas jalan boyong pante pakuure: ruas jalan tenga pakuure: ruas jalan pondok rumpon bawah, ruas jalan spt. paling paling bukit doa, ruas jalan maluku kota menara: ruas jalan loan maluku, ruas jalan rite paling, ruas jalan spt. warna warna, ruas jalan kanan rite, ruas jalan pinapalangkow selama, ruas jalan karya kuwuk, ruas jalan matang kapoyaj ruas jalan sultan tembikar, ruas. ruas jalan sultan selama: ruas jalan sultan tangkuney: ruas jalan talaitad pinapalangkow, ruas jalan spt. kanan kanan, ruas jalan rumpon lanset kanan, ruas jalan sultan pinamorongan: ruas jalan rumpon lanset sultan. rencana pengembangan jaringan jalan lokal primer yang ada kabupaten minahasa selatan, terdiri atas: ruas jalan boulevard (pesisir pantai) matang tumpuan amurang timur amurang amurang barat jalan lingkar barat amurang): ruas jalan penghubung (dari amurang kapita): ruas jalan penghubung dari amurang barat kapita sebagai akses khusus bila beroperasinya pelabuhan, ruas jalan penghubung dari tumpuan, tarian, motoling dan tenga sehingga terbentuk jalan lingkar, ruas jalan amurang ranoketang, ruas jalan tumpuan dua kanan, ruas jalan tumpuan dua males: ruas jalan sultan kuwuk, ruas jalan kuwuk koreng, ruas jalan maluku kanan: ruas jalan tumaluntung satu kota menara, ruas jalan temp tewas, ruas jalan warna pangkal, ruas jalan temp minit, ruas jalan temp gor, ruas jalan tewas tawang. jaringan jalan lokal sekunder dalam perkotaan kabupaten kabupaten minahasa selatan terdiri atas ruas jalan dalam perkotaan sultan tarian, ruas jalan dalam perkotaan tatapan, ruas jalan dalam perkotaan amurang timur, ruas jalan dalam perkotaan amurang barat, ruas jalan dalam perkotaan sinonsayang, ruas jalan dalam perkotaan kumelembuai: ruas jalan dalam perkotaan motoling timur, ruas jalan dalam perkotaan motoling barat: ruas jalan dalam perkotaan ranoyapo, ruas jalan dalam perkotaan masakan, ruas jalan dalam perkotaan modoinding: ruas jalan dalam perkotaan amurang: ruas jalan dalam perkotaan tenga, ruas jalan dalam perkotaan motoling, ruas jalan dalam perkotaan tompasobaru, ruas jalan dalam perkotaan tarian: ruas jalan dalam perkotaan tumpuan. jembatan. jembatan skala besar yang ada kabupaten minahasa selatan terdiri atas jembatan maruasey, jembatan tumpuan: jembatan pandang: jembatan ranomea, jembatan ranoyapo: jembatan raden: jembatan angka:, jembatan pilar: jembatan kumelembuai satu, jembatan kumelembuai dua: jembatan kontak, jembatan trout, jembatan akan:, jembatan ranotuana, jembatan sulu: jembatan masingdiarahkan kapita kecamatan amurang barat, terminal penumpang tipe diarahkan kecamatan tumpuan, amurang, motoling, tenga dan, kompas baru, jembatan timbang kecamatan amurang barat: dan unit pengujian kendaraan bermotor kecamatan amurang barat. jaringan layanan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas jaringan lintas angkutan barang, terdiri atas trayek manado amurang: trayek manado kumelembuai, trayek manado motoling:. trayek manado pakuure, trayek manado pilar, trayek manado ranoyapo, trayek manado tarian, trayek manado token: trayek manado tompasobaru, trayek manado tumpuan, trayek manado kawangkoan, trayek manado inobonto, trayek manado kotamobagu, trayek modoinding kotamobagu, trayek kompas baru kotamobagu, trayek tumpuan kawangkoan. trayek. tb. trayek angkutan penumpang, terdiri atas angkutan antar kota dalam provinsi akbp) meliputi trayek manado amurang: trayek manado kumelembuai: trayek manado motoling, trayek manado pakuure: trayek manado pilar: trayek manado ranoyapo: trayek manado tarian: trayek manado token, trayek manado tompasobaru: trayek manado tumpuan: trayek modoinding kotamobagu, trayek kompas baru kotamobagu: trayek tumpuan kawangkoan: trayek amurang kawangkoan: trayek tarian kawangkoan: trayek amurang tomohon tondano: trayek amurang patahan. trayek angkutan perdesaan angdes) meliputi trayek amurang elukan, trayek amurang karimbow: trayek amurang kumelembuai: trayek amurang maluku:, trayek amurang makasih: trayek amurang modoinding: trayek amurang motoling: trayek amurang angka, trayek amurang pakuure: trayek amurang pondok: trayek amurang ranoketang: trayek amurang ranoyapo, trayek amurang sapa, trayek amurang sinonsayang: trayek amurang tawang, trayek amurang droit: trayek amurang tenga, trayek amurang tompasobaru: trayek amurang today, trayek amurang tomohon, trayek amurang kota menara: trayek tumpuan karya, trayek tumpuan selama: trayek tumpuan palate: trayek tumpuan sultan:, trayek tompasobaru modoinding: aa) trayek. aa) trayek amurang pilar batas kabupaten bolaang mongondow: bb) trayek amurang tombak batas kabupaten minahasa tenggara: cc) trayek sultan kawangkoan batas kabupaten minahasa: dd) trayek tarian kawangkoan batas kabupaten minahasa: ee) trayek tompasobaru batas kota kotamobagu: dan ff) trayek modoinding batas kota kotamobagu. trayek angkutan kota meliputi trayek amurang pemukiman waran angkutan kota): trayek amurang perum pandang angkutan kota: trayek amurang paling angkutan kota): trayek amurang tumpuan angkutan kota). rencana pengembangan trayek angkutan antar kota antar provinsi (akan), yaitu desa kapita kecamatan amurang barat gorontalo: rencana pengembangan trayek angkutan antar kota dalam provinsi akbp), yaitu desa kapita kecamatan amurang barat tondano: rencana pengembangan trayek angkutan perdesaan angdes|. pb: meliputi: trayek angkutan kapita pondok, motoling kontak ranoyapo tompasobaru tambang mokobang pinasungkulan linoleat kelenturan sinis: trayek angkutan angka today makanan baru motoling: trayek angkutan kontak polutan beringin terus tombak kabupaten minahasa tenggara): trayek angkutan loan males rite maluku kota menara ranolambot, trayek angkutan loan rite kanan koreng tumaluntung rumpon atas, trayek angkutan pinamorongan karya pinapalangkow sultan talaitad iau lapi lanset, trayek angkutan rumpon bawah elukan akan: trayek angkutan tewas elukan, trayek angkutan kumelembuai makasih pakuure, trayek angkutan boyong pante tiniawangko boyong atas pakuure tenga: trayek angkutan kumelembuai malala satu motoling, trayek angkutan warga token pacuan lama lompat kontak ranoyapo: trayek angkutan makanan baru today angka: trayek angkutan makanan baru droit pop, trayek angkutan canaan baru tomohon droit: trayek angkutan pinamorongan kanan, trayek angkutan kumelembuai makasih pakuure tenga pakuweru, trayek angkutan selama pinapalangkow talaitad, trayek angkutan tumpuan matang karya, trayek. trayek angkutan pinamorongan karya: trayek angkutan selama sultan tangkuney: trayek angkutan tawang pondok: trayek angkutan tewas temp, trayek angkutan tiniawangko today: trayek angkutan tompasobaru trout karena landak polutan: trayek angkutan temani utara lawan teman raraaten sion pinaesaan: psi trayek angkutan bojonegoro tambang binatang binatang satu liningaan: trayek angkutan motoling canaan lama lalumpe pop: trayek angkutan tangkuney sultan: trayek angkutan selama sultan: pr. trayek angkutan matang karya. jaringanterdiri atas: rencana pengembangan alur pelayaran lokal berupa halte transportasi sungai ranoyapo: alur pelayaran transportasi pesisir meliputi rencana pengembangan alur pelayaran lokal tumpuan amurang inobonto labuan uki borok, minahasa selatan, bolaang mongondow, dan bolaang mongondow utara). lintas penyeberangan, yaitu amurang tolitoli palu tarakan, amurang bitung kepulauan maluku, amurang pananarung, amurang samarinda, amurang melonguane, amurang biaro: peningkatan pelabuhan sungai dan danau, yaitu pelabuhan amurang kecamatan amurang barat, dan pelabuhan penyeberangan, yaitu pelabuhan ferry amurang kecamatan amurang barat. paragraf sistem jaringan prasarana perkeretaapianterdiri atas: jalur antar kota manado tomohon amurang tolak prioritas rendah), dan jalur dalam perkotaan kawasan perkotaan tuangtiba tumpuan, amurang timur, amurang dan amurang barat). stasiun kereta api, terdapat kecamatan tumpuan, kecamatan amurang dan kecamatan tatapan. paragraf . paragraf sistem jaringan prasaranaminahasa selatan sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: pelabuhan pengumpan, yaitu pelabuhan umum kecamatan amurang barat: terminal khusus, yaitu pelabuhan perusahaan pengolah dan eksportir kopra kecamatan amurang barat. alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: alur pelayaran nasional, terdiri atas amurang tolitoli tarakan, amurang ternate sorong (wilayah timur indonesia), amurang bitung ternate provinsi maluku utara), amurang luwuk provinsi sulawesi tengah), amurang melonguane morotai provinsi maluku utara), dan amurang molibagu gorontalo provinsi gorontalo). alur pelayaran lokal, terdiri atas amurang tanjung sdate, kabupaten bolaang mongondow utara, amurang bitung: amurang manado, amurang likupang minahasa utara) tagulandang siau kepulauan sitaro) pananaru kepulauan sangihe) melonguane larung pangeran kepulauan talaud), amurang labuan uki bolaang mongondow): amurang tahuna kepulauan sangihe), amurang melonguane kepulauan talaud), amurang ulu siau kepulauan sitarobandar udara pengumpul skala pelayanan tersier, terdiri atas bandar udara rap rap kecamatan tatapan dan alternatif kecamatan tenga. ruang,iloan mw): pembangkit listrik tenaga air plta), terdapat pilar mw), pembangkit listrik tenaga uap pltu) terdapat minit desa tawang mw): dan pembangkit listrik tenaga mini hidro putih) terdapat wulurmaatus mw). rencana. rencana pengembangan pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: rencana pembangkit listrik tenaga air plta) pilar iii dan pilar minahasa selatan dengan kapasitas mw, rencana pembangkit listrik tenaga mini hidro putih) meliputi: putih ranoketangtua dengan kapasitas mw, putih mokobang dan dengan kapasitas mw, rencana pembangkit listrik tenaga uap pltu), meliputi pltu minit desa tawang dengan kapasitas mw, pembangkit listrik tenaga panas bumi plt) ambang dengan kapasitas mw: pembangkit listrik tenaga surya plus), meliputi plus yang tersebar kabupaten minahasa selatan dengan kapasitas mw, rencana pembangkit listrik tenaga air plta) ranoyapo dan ranoyapo dengan kapasitas mw, rencana ocean thermal energy conventional toec) teluk amurang dengan kapasitas mw, dan rencana pembangkit listrik tenaga gas plt) pada sistem minahasa dengan alokasi amurang dan likupang mw. jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: sistem jaringan pipa minyak gas bumi, dan sistem jaringan transmisi listrik. sistem jaringan pipa minyak dan gas bumi, sebagaimana dimaksud pada huruf yaitu rencana depo bbm dan depo gas tersebar seluruh wilayah kecamatan yang ada kabupaten minahasa selatan gardu induk, terdapat loan, dan jaringan saluran udara tegangan tinggi suit), yaitu yang menghubungkan: suit gardu induk gi) loan minahasa selatan dengan otak bolaang mongondow sepanjang km, suit kawangkoan minahasa dengan loan minahasa selatan sepanjang km, suit'gi loan minahasa selatan dengan telinga manado sepanjang km. paragraf sistem jaringan telekomunikasi bu). ki. sistem jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: sistem jaringan serat optik, terdiri atas: jaringan serat optik langowan amurang sepanjang km, jaringan serat optik amurang kotamobagu ring sepanjang km: jaringan serat optik amurang kotamobagu ring sepanjang km, jaringan serat optik amurang bahu sepanjang km. sistem jaringan mikro digital, terdiri atas: sistem jaringan mikro digital backbone transport radio), meliputi jaringan mikro digital tomohon kecamatan motoling minahasa selatan sepanjang km, jaringan mikro digital kecamatan motoling minahasa selatan gunung mpu bolaang mongondow sepanjang km, dan sistem jaringan mikro digital remote metro junction rmj), meliputi jaringan mikro digital perkotaan manado desa koha gunung apotek amurang minahasa selatan sepanjang km. sistem jaringan nirkabel, sebagaimana dimaksud pada huruf berupa pembangunan menara bts base transceiver station) terpadu untukjaringan irigasi: cc. prasarana air baku untuk air minum, jaringan air minum kelompok pengguna, dan sistem pengendalian banjir dan pengam, wilayah sungai, sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi wilayah sungai ws) lintas kabupaten kota, berupa rencana pengembangan pilar ranoyapo yang meliputi das pilar dan das ranoyapo, dimana kedua wilayah sungai tersebut merupakan kewenangan pemerintah provinsi, jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi bendung: daerah irigasi, dan saluran irigasi. bendung. bendung sebagaimana dimaksud pada huruf yaitu meliputi bendung ranoyapo untuk pelayanan kurang ha, daerah irigasi di) sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri kewenangan provinsi dan kewenangan kabupaten provinsi sulawesi utara. kewenangan provinsi berupa provinsi lintas kabupaten kota dan provinsi utuh kabupaten kota yang rinciannya tercantum dalam lampiran i.b dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini. kewenangan kabupaten, berupa kabupaten kota utuh kabupaten kota tercantum dalam lampiran l.c dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini. saluran irigasi provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi saluran irigasi primer dan saluran irigasi sekunder. saluran irigasi primer sebagaimana dimaksud pada meliputi saluran irigasi ranoyapo minahasa selatan sepanjang km, saluran irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada meliputi: saluran irigasi ranoyapo minahasa selatan sepanjang km. prasarana air baku untuk air minum sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas jaringan air minum dan rencana pengembangan jaringan air minum, jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: sumber mata air sma) paling, amurang timur dengan debit dt, dan sumber air baku sab) sungai ranoyapo ranoyapo, amurang, sungai animanga tumpuan, sungai pilar sinonsayang, sungai pintu amurang timur, sungai ranotuana tumpuan, sungai cendawan amurang timur, sungai ranowangko amurang, sungai polinom tenga, sungai sdate tenga, sungai sorogan tumpuan, sungai ranomea amurang timur, sungai worotican amurang barat. rencana pengembangan jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: sma paling, amurang timur dengan debit dt, sab sungai ranoyapo, debit i dt, sungai animanga, debit dt: sungai pilar, debit dt, dan danau most, debit dt, dan instalasi pengolahan air ipa) minum sungai ranoyapo, debit dts sungai animanga, debit dt, sungai pilar, debit dt, dan danau most, debit dt. j1) rencana pengembangan sumber air sungai dan danau said) sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: sungai ranoyapo, debit dt, sungai. sungai maruasei, debit dt, sungai pilar, debit dt: dan danau most, debit dt. sistem pengendalian banjir dan pengamanan pantai sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: perlindungan daerah tangkapan air: normalisasi sungai: perbaikan drainase, pembangunan tanggul pada sungai yang rawan banjir dan longsor: pembangunan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan bangunan bangunan pengendali banjir dan pengaman: sistem jaringan air minum: cc. sistem jaringan limbah: sistem jaringan drainase: dan jalur evakuasi bencana. sistem jaringan prasarana persamaan sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas metode reduce, reuse, recycle) untuk mengurangi timbunan sampah, peningkatan sistem pengolahan sampah tpa amurang barat kelurahan kawangkoan bawah dengan sistem lahan urug (sanitasi landfill): tempat penampungan sampah terpadu test) setiap kecamatan. sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas jaringan perpipaan air minum meliputi kecamatan tumpuan, amurang timur, amurang, dan amurang barat, jaringan non perpipaan air minum menggunakan sumur dan hidran umum terdapat kecamatan sultan tarian, tatapan, modoinding, tompasobaru, masakan, motoling timur, motoling barat, motoling, ranoyapo, kumelembuai, tenga, sinonsayang, dan kecamatan tarian: peningkatan jangkauan pelayanan air minum wilayah kabupaten: menekan penurunan kehilangan air pada sistem perpipaan sesuai dengan standar pelayanan bidang air minum, dan peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha. sistem. sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: pengembangan sistem pembuangan air limbah terpadu antar lingkungan yang dilakukan dengan cara menggunakan sistem pengolahan air limbah sebelum masuk badan air penerima, pengembangan instalasi pengolahan lumpur tinja plt) regional desa talaitad kecamatan sultan tarian. sistem pengolahan jaringan air limbah pada plt dilakukan dengan sistem off site, pengembangan instalasi pengolahan air limbah (ipar) pada fasilitas fasilitas kesehatan seperti kawasan rumah sakit dan puskesmas, penanganan limbah bahan berbahaya dan beracun b3) mengacu pada peraturan perundang undangan terkait. sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: pemeliharaan drainase primer, yaitu sungai sungai yang bermuara laut, rencana sistem jaringan drainase saluran sekunder dan drainase tersier mikro untuk menampung aliran air permukaan kawasan permukiman dan jalan jalan dalam sistem daerah aliran sungai. jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: jalur evakuasi bencana padajalur sesar, jalur evakuasi gerakan tanah longsor, jalur evakuasi gelombang pasang tsunami, jalur evakuasi rawan banjir, . . jalur evakuasi rawan letusan gunung api, dan untuk sarana jalur evakuasi kelima bencana atas diarahkan desa kapita kecamatan amurang barat dan amurang gunung sasayaban), amurang timur desa males, rite dan maluku), tarian desa pinamorongan), sinonsayang, dan tenga. bab rencana pola ruang wilayah bagian kesatu umum rencana pola ruang wilayah meliputi rencana peruntukanawasan lindung kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: | .a. kawasan hutan lindung, bbce.gunung gn) lolombulan kecamatan sinonsayang, tenga, kemelembuai dan motoling dengan luas ha, kawasan hutan lindung gn. imbalan kecamatan modoinding dan tompasobaru dengan luas ha, kawasan hutan lindung gn, poopotelu kecamatan sinonsayang dengan luas ha, kawasan hutan lindung gn. trout kecamatan tompasobaru dengan luas ha, dan kawasan hutan lindung gn. sebutan kota menara kecamatan amurang timur dengan luaspada terdapat beberapa kecamatan dengan luas keseluruhan ha, yang terdapat kecamatan: tatapan seluas ha, tumpuan seluas ha, tarian seluas ha, sultan tarian seluas ha, amurang. amurang timur seluas ha, amurang seluas ha, amurang barat seluas ha: motoling seluas ha, motoling timur seluas ha, motoling barat seluas ha, kumelembuai seluas ha, ranoyapo seluas ha, kompas baru seluas ha, masakan seluas ha, tenga seluas ha, sinonsayang se, kawasan sekitar mata air, kawasan ruang terbuka hijau perkotaansepanjang pantai kabupaten minahasa selatan, dengan ketentuan daratan sepanjang tepian laut dengan jarak minimalpada jarak yang ditetapkan pada huruf atau tidak boleh dimanfaatkan untuk lahan budi daya atau didirikan bangunan.. melakukan perlindungan pantai mencakup seluruh garis pantai terutama yang berpotensi abrasi. penataan ruang terbuka hijau rth). pembangunan.kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada huruf terdapat kana kiri sungai sungai dalam das ranoyapo, das pilar, das ranowangko, sub das animanga, sub das pintu, sub das ranotuana, sub das cendawan, sub das polinom, sub das sdate, sub das sorogan, sub das ranomea, sub das worotican dengan luas keseluruhan ha, dengan ketentuan: dataran sepanjang tepian sungai selebar (seratus) kanan kiri sungai besar dan kawasan selebar (lima puluh) meter kanan kiri sungai kecilmelakukan perlindungan sungai mencakup seluruh garis sempadan, pembangunan sempadan sungai harus mengutamakan jaringan infrastruktur yang ramah lingkungan. kawasan sekitar danau sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi danau mokobang ha), danau most ha), danau color ha), dan danau lilin. semuanya kecamatan modoinding dengan luas keseluruhan ha, dengan ketentuan:arah darat, danau adalah milik publik dan dilarang pemilikan individu atau sekelompok orang pada kawasan sekitar danau untuk suatu kepentingan tertentutepian danaugganggu fungsi eko hidrologis danau, pendayagunaan kawasan sekitar danau dilakukan dengan penetapan zona zona yang berfungsi lindung dan budi dayalakukan penghijauan kawasan sekitar danau untuk menjamin keberlanjutan fungsi ekologis danau, pembangunan kawasan sekitar danau harus mengutamakan jaringan infrastruktur yang ramah lingkungan, pembangunan. pembangunan kawasan sekitar danau dari kabupaten lain yang berbatasan bolaang mongondow timur dan bolaang mongondow), harus memperhatikan ketentuan ketentuan atas. kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada huruf tersebar seluruh wilayah kabupaten, dengan ketentuan: kawasan dengan radius sekurang kurangnya lokasi hulu sungai dan mata air, melakukan perlindungan terhadap kawasan sekitar. pencegahan kegiatan pengurangan tutupan vegetasi. mencegah pemanfaatan kawasan sempadan mata air agar tidak menjadi lahan terbuka. rth perkotaan sebagaimana dimaksud pada huruf terdapat kawasan perkotaan yang ada kabupaten dengan ketentuan luas minimum dari kawasan yang terdiri atas ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. kawasan kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada huruf terdapat ukuran satu yakni kawasan benteng portugis amurang, dengan ketentuan: pencegahan kegiatan yang sifatnya akan menghilangkan bahkan merusak kearifan kawasan ini, merevitalisasi kawasan ini untuk fungsi edukatif dan menunjang ekonomi daerah dengan fasilitas pendukungnya, dan pemanfaatan kawasan ini harus memperhatikan aspek keamanan, kenyamanan, visual dan tidak mengganggu fungsi kawasan sekitarnyasuaka margasatwa sebagaimana dimaksud pada huruf seluas terdiri atas kawasan suaka margasatwa terdapat suaka margasatwa mambo nemo yang berada desa noparen, palate, sondage, bajo, wawontulap, sulu, warna, dan rap rap kecamatan tatapan, kawasan. kawasan suaka margasatwa terdapat desa selama dan munte kecamatan tumpuan. kawasan cagar alam sebagaimana dimaksud pada huruf seluas terdiri atas kawasan cagar alam terdapat desa mokobang ca. gn. ambang kecamatan modoinding dan raraatean kecamatan tompasobaru. kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada huruf seluas terdapat di: desa rap rap, sondage, wawontulap, bajo, noparen, palate kecamatan tatapan, kelurahan kawangkoan bawah, desa temp dan desa kapita kecamatan amurang barat, desa sapa, desa tawang dan desa polinom kecamatan tenga, desa bongkol, desa boyong pante, desa angka satu, desa aerial dan desa tanaman kecamatan sinonsayang. kawasan taman nasional sebagaimana dimaksud pada huruf yaitu kawasan taman nasional bunaken yang terdapat kecamatan tatapan dan sekitarnya desa rap rap, sondage, wawontulap, noparen, arakan dan desa pangkal)tt kawasan rawan banjir: kawasan rawan gerakan tanah(docs). kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada huruf tersebar pada kecamatan tatapan desa rap rap, sondage, warna, noparen, wawontulap dan palate), kecamatan tumpuan desa munte, selama dan tangkunei), kecamatan tarian desa kuwuk, iau lapi dan lanset), kecamatan amurang timur desa rite, dan maluku) kecamatan amurang kelurahan bubungan, dan desa ranoketang tua), kecamatan amurang barat kelurahan rumpon bawah, desa elukan, akan dan tewas), kecamatan motoling timur, kecamatan tenga, kecamatan kumelembuai, kecamatan sinonsayang, kecamatan motoling barat, kecamatan motoling, kecamatan tompasobaru, kecamatan ranoyapo, kecamatan masakan, kecamatan modoinding, kecamatan sultan tarian, dengan total luasan lahan ha, kawasan. kawasan rawan gelombang pasang tsunami sebagaimana dimaksud pada huruf terdapat sepanjang kawasan pesisir pantai yang mengalami, kemasan gelombang laut yang besar secara tiba tiba, yakni berada pesisir pantai kecamatan tatapan, kecamatan amurang timur, kecamatan amurang barat, kecamatan amurang, kecamatan tenga dan kecamatan sinonsayang, dengan luas keseluruhan ha, kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada huruf terdapat dataran rendah muara sungai desa pilar kecamatan sinonsayang), kelurahan bubungan, ranoyapo, bitung, dan ukuran satu kecamatan amurang), kelurahan pandang, dan ranomea kecamatan amurang timur), desa temp, kapita, dan kelurahan kawangkoan bawah kecamatan amurang barat), desa kontak satu, dan pop kecamatan ranoyapo), desa bajo kecamatan tatapan), desa matang, tumpuan baru, popontolen dan desa selama kecamatan tumpuan), desa tawang kecamatan tenga), dengan luas keseluruhan ha, kawasan rawan gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada huruf terdapat gunung sebutandpl) sebagaimana dimaksud pada huruf terdapat kabupaten minahasa selatan hyaitu kawasan keunikan bentang alam, terdapat desa tawang kecamatan tenga dengan potensi panas bumi hingga pesisir pantai, kawasan rawan bencana @lam geologi sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: kawasan rawan letusan gunung berapi gn. sebutan, termasuk dalam zona bencana (bahaya) dan zona bencana (waspada). kawasan rawan letusan gunung berapi zona terdapat amurang ranoketang tua) dan amurang timur kota menara) dengan luas keseluruhan diperkirakan sekitar dan untuk zona terdapat desa ranoketang tua, kelurahan lewat, bitung, bubungan, ukuran dua, ukuran satu dan ranoyapo (di kecamatan amurang, kelurahan ranomea, dan pandang (di kecamatan amurang timur) dengan luas keseluruhan diperkirakan kawasan. kawasan rawan gempa bumi, terdapat sesar amurang belang: kawasan yang terletak zona patahan aktif, terdapat sepanjang garis sesar desa matang, popontolen, selama dan munte kecamatan tumpuan), kelurahan bubungan, lewat, dan desa ranoketang tua kecamatan amurang), rumpon bawah kecamatan amurang barat) desa today satu, canaan baru satu, dan desa tomohon kecamatan motoling barat), desa mokobang kecamatan modoinding), desa teman kecamatan masakan), desa' raraatean, sion, pinaesaan kecamatan tompasobaru), dengan luas keseluruhan ha: kawasan rawan tsunami dan abrasi, terdapat pesisir pantai kecamatan tatapan, kecamatan amurang timur, kecamatan amurang, kecamatan amurang barat, kecamatan tenga dan kecamatan sinonsayang, dengan luas keseluruhan hsempadan mata air yang terdapat sma paling kecamatan amurang timur, pegunungan lolombulan kecamatan kumelembuai dan kecamatan tenga. paragraf kawasan lindung lainnya kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf yaitu terumbu karang, terdapat wilayah perairan yakni kawasan konservasi laut perairan pesisir kecamatan sinonsayang dengan luas yang berfungsi sebagai daerah perlindungan laut berbasis masyarakat untuk "melindungi ekosistem terumbu karang. bagian ketiga kawasan budidaya kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: ma. kawasan peruntukan hutan produksi, mb.. ni. kawasan peruntukan lainnya, dan imb kawasan pesisir dan pulau pulau kecilterdiri atas: hutan produksi terbatas hpt) gn. surat kecamatan ranoyapo dan kecamatan tompasobaru dengan luas ha, hpt gn. sinonsayang' kecamatan sinonsayang, motoling dan ranoyapo dengan luas ha, hpt gn. lolombulan kecamatan tenga dengan luas ha, hpt pintu kecamatan modoinding dengan luas ha, hpt sungai togo, dan 'hpt gunung imbalan. kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada huruf seluas meliputi: hutan produksi hp) inobonto pilar terdapat kecamatan modoinding, kecamatan tompasobaru, kecamatan kanoyapo dan sinonsayang pilar) dengan luas ha, dan sungai ranoyapo terdapat kecamatan ranoyapo, kecamatan motoling dan kecamatan tengkecamatan modoinding, tompasobaru, tarian, inonsayang kanoyapo motoling dan eng engan aa, pemain dan kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada terdapat pada lahan lahan yang tidak dimanfaatkan dan menanamnya dengan tanaman tanaman. paragraf kawasan peruntukan pertanian : kawasan peruntukan pertanian hortikultura, kawasan peruntukan perkebunan,, dan kecamatan sultan tarian dengan luas keseluruhan ha, dan kawasan agropolitan modoinding. ki, kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan berkelanjutan kecamatan tumpuan, tatapan, tompasobaru, masakan, ranoyapo, dan tengha, dan pengembangan kawasan agropolitan modoinding. kawasan peruntukan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada huruf dengan komoditas utama kentang, daun bawang, tomat, ef. kubis, wortel dan buncis tersebar seluruh wilayah kecamatan dengan luas keseluruhan ha, komoditas buah rambutan dan durian kecamatan sinonsayang dan tumpuan, serta budidaya tanaman mangga, duku langsat, durian, pisang, semangka dan nanas dikembangkan minahasa selatan: kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada huruf tersebar kecamatan, yaitu modoinding, amurang barat, amurang, amurang timur, dan sultan tarian dengan luas keseluruhan ha, komoditas utama kelapa, cengkih, pala dan kakao, kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada huruf dengan komoditas utama sapi, babi, ayam dan kambing tersebar seluruh kawasan pertanian tanaman pangan lahan kering yaitu dengan ketentuan berupadari lokasi permukiman terdekat. paragraf kawasan peruntukan perikanan ul). kawasan peruntukan budidaya perikanan: dan kawasan pengolahan ikan. kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada huruf adalah kawasan untuk pengembangan kegiatan perikanan tangkap jalur 1a, terbagi pada penangkapan perairan zee km?), penangkapan perairan mil km?), dan penangkapan perairan mil km?). kawasan perikanan tangkap didukung oleh lokal budidaya air laut tatapan. kawasan peruntukan budidaya perikanan sebagaimana dimaksud pada huruf adalah kawasan yang secara teknis sesuai untuk pengembangan kegiatan budidaya perikanan laut dan budidaya perikanan darat dan kawasan perikanan air payau. budidaya perikanan air laut terdapat dan diarahkan kecamatan tatapan, dan terdapat kecamatan amurang barat desa temp, dengan luas keseluruhan bp: ha. kawasan budidaya perikanan air tawar meliputi sawah, kolam dan perairan umum dengan luas yang terdapat di: tompasobaru (pembibitan): masakan, ranoyapo, raden tenga): angka sinosayang): danau mokobang modoinding, dan tersebar kecamatan lainnya. kawasan budidaya perikanan air payau adalah kawasan yang secara teknis sesuai untuk pengembangan budidaya perikanan air payau tambak sepanjang pantai yang tersebar desa bajo dan desa noparen kecamatan tatapan dengan luas keseluruhan ba: kawasan budidaya perikanan laut meliputi kegitan budidaya rumput laut dan budidaya ikan sistem keramba jaring apung dengan luas yang terdapat kecamatan tatapan, tumpuan, amurang timur, amurang dan amurang barat. kawasan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: kawasan pangkalan pendaratan ikan ppi) amurang kecamatan amurang barat: dan kawasan pengolahan hasil perikanan tangkap dan rumput laut pesisir. pengelolaan ruang wilayah laut dilakukan melalui penetapan zonasi wilayah pesisir dan pulau pulau kecil. paragraf kawasan peruntukan pertambangan bukan logam dan batuan, kawasan peruntukan pertambangan panas bumi, dan kawasan peruntukan pertambangan rakyat kawasan peruntukan pertambangan mineral logam sebagaimana dimaksud huruf terdiri atas: kawasan pertambangan emas terdapat di: kecamatan motoling, motoling timur dan motoling barat seluas ha: kecamatan tompasobaru seluas ha, kecamatan tatapan dan tumpuan seluas ha, kecamatan ranoyapo seluas ha, kecamatan kumelembuai seluas ha, kecamatan amurang barat, tenga, sinonsayang dan masakan seluas ha. pasir besi terdapat di: kecamatan tumpuan seluas ha: kecamatan amurang timur seluas ha, kecamatan amurang barat seluas ha, kecamatan tenga seluas ha, dan kecamatan sinonsayang seluas ha, kawasan peruntukan pertambangan mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud huruf terdiri atas: belerang terdapat kecamatan amurang timur seluas t50 ha, batu kapur terdapat kecamatan sinonsayang seluas ha, batu dan pasir terdapat di: kecamatan sinonsayang seluas ha, kecamatan tenga seluas ha, kecamatan amurang seluas ha, kecamatan amurang timur seluas ha, kecamatan tumpuan seluas ha, kecamatan tatapan seluas ha. kaolin terdapat kecamatan tompasobaru. lempung terdapat di: kecamatan kumelembuai seluas ha, dan kecamatan tenga seluas ha. kawasan peruntukan pertambangan panas bumi sebagaimana huruf terdapat kecamatan modoinding, tompasobaru dan kecamatan kumelembuai, kawasan wilayah pertambangan rakyat berupa pertambangan mineral logam, mineral bukan logam dan batuan tersebar seluruh wilayah kecamatan. paragraf besar, kawasan industri sedang, dan kawasan industri rumah tangga. kawasan industri besar sebagaimana dimaksud dalam huruf yaitu industri pengolahan hasil pertanian maupun industri manufaktur dengan luas keseluruhan yang terdapat kawasan industri kawangkoan bawah kapita temp (di kecamatan amurang barat) dan tawang raden sapa (di kecamatan tenga) dengan luas ha. kawasan industri sedang sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi rumah panggung kecamatan modoinding, masakan, dan kecamatan tompasobaru dengan luas ha, industri perkebunan kecamatan ranoyapo seluas ha: industri perikanan kecamatan sinonsayang, tatapan dan amurang barat seluas ha: dan agro industri cold storage) kecamatan modoinding dan amurang barat seluas ha. kawasan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi agro industri rumah tangga kecamatan amurang barat, kecamatan tenga, kecamatan tatapan, kecamatan sinonsayang dan kecamatan modoinding, motoling, tarian seluas ha. (s) pengelolaan kawasan sebagaimana dimaksud dalam dengan ketentuan memperhatikan daya dukung lingkungan baik yang termasuk dalam wilayah kabupaten minahasa selatan maupun wilayah yang berbatasan, seperti untuk rumah panggung agar tidak merambah kawasan hutan yang ada disekitarnya, atau diperbolehkan jika ada upaya deforestas. kawasan peruntukan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud huruf terdiri atas: kawasan bersejarah benteng portugis amurang kecamatan amurang kelurahan ukuran satu, wisata bajo kecamatan tatapan, batu kapal kecamatan tenga: rumah batu kecamatan tompasobaru, lumpang batu kecamatan masakan, kecamatan motoling, kecamatan tompasobaru dan kecamatan ranoyapo, waruga tersebar desa noparen, desa popontolen, desa selama, desa tangkuney, desa loan, desa tumpuan, desa rumpon, desa karya, desa sultan dan kelurahan rumpon bawah, veil box kecamatan tumpuan, dan batu tumotowa kelurahan rumpon bawah. kawasan peruntukan pariwisata alam sebagaimana dimaksud kk. huruf terdiri atas: taman nasional bunaken bagian selatan, pantai ben ben, pantai noparen kecamatan tatapan: daerah perlindungan laut bongkol kecamatan sinonsayang: pantai minit dan hutan bakau kecamatan tenga, pantai sdate dan pantai. polinom kecamatan tenga, pantai teletabis boyong pante kecamatan sinonsayang: sungai animanga kecamatan tumpuan arung jeram): ki: batu dinding kecamatan amurang, pantai alar, pantai tandang, air terjun cendawan kecamatan amurang timur, dan pantai kambing kecamatan amurang, air terjun popontolen, air terjun tekanan ever kecamatan tumpuan, air mujizat lalumpe, air terjun tomohon, air terjun lalumpe, air bi. terjun today kecamatan motoling, "ii air terjun, air panas ciptakan kecamatan tompasobaru, air terjun kumelembuai, mata air dari batu kumelembuai, mata air kumelesot kecamatan kumelembuai: air terjun desa rite dan air terjun maluku kecamatan amurang timur, air terjun desa rumpon bawah kecamatan amurang barat, air terjun desa kinalawiran kecamatan tompasobaru, air terjun desa teman kecamatan masakan, danau mokobang kecamatan modoinding, danau lolos kecamatan masakan, sungai ranoyapo kecamatan ranoyapo, danau most desa sinis dan kelenturan kecamatan modoinding. kawasan peruntukan pariwisata buatan sebagaimana dimaksud huruf adalah peruntukan pariwisata religius yang terdiri atas: bukit doa paling kecamatan amurang timur, wisata. wisata agro kecamatan modoinding (kawasan agropolitan modoinding dan hamparan tanaman holtikultura serta bukit doa kelenturan), dan wisata agro sasayaban kecamatan amukawasan peruntukan permukiman perdesaan, dan kawasan untuk permukiman baru skala kasih fisika. kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi klaster manado tumpuan amurang, klaster amurang pilar inobonto, klaster amurang motoling tompasobaru, klaster amurang kawangkoan, dan kawasan ibukota kecamatan. kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi kawasan agropolitan kecamatan modoinding, kawasan megapolitan kecamatan tatapan dan amurang barat, dan pemukiman yang terbentuk kawasan perdesaan yang tersebar seluruh wilayah kabupaten. kawasan peruntukan permukiman baru skala kawasan siap bangun (kasih) lingkungan siap bangun (fisika) sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat dikembangkan kecamatan tompasobaru, masakan, kumelembuai, sinonsayang, tenga, amurang timur, amurang barat, tumpuan dan tatapan. mengingat arahan pengembangan kota maka dari kecamatan tersebut yang potensial untuk dikembangkan untuk pemukiman ada (enam) kecamatan yaitu sinonsayang, tenga, amurang barat desa temp dan rumpon bawah), tumpuan desa matang dan popontolen) dan amurang timur kelurahan pandang, desa loan dan loan satu), amurang kelurahan bitung, bubungan dan ukuran dua) dengan luas lokasi sebesar ha, dengan luas keseluruhan yang dapat diakomodir sebagai kawasan permukiman sebesar yang tersebar kecamatan. paragraf kawasan peruntukan lainnya .: kawasan peruntukan ibadah, kawasan peruntukan perdagangan dan jasa: kawasan peruntukan kesehatan: kawasan peruntukan pemerintahan: kawasan peruntukan tempat pemakaman umum: kawasan peruntukan olahraga dan rekreasi: dan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan. kawasan peruntukan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah tersebar seluruh kecamatan. rencana pembangunan fasilitas perguruan tinggi terletak kecamatan tenga desa tawang), tumpuan desa tumpuan satu) dan kecamatan amurang timur desa loan). kawasan peruntukan ibadah sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah tersebar seluruh wilayah kabupaten. kawasan peruntukan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: kawasan perdagangan skala besar diarahkan sepanjang koridor jalan (tuangtiba) tumpuan tumpuan satu dan tumpuan dua) amurang amurang timur amurang barat, kawasan perdagangan skala kecil sampai dengan menengah sepanjang koridor modoinding, tompasobaru, motoling dan tarian: cc. pasar tradisional (manajemen modern) diarahkan dengan merelokasi pasar kelurahan ukuran satu dan ranoyapo bitung (kompleks perkebunan yang berbatasan dengan kilometer tiga) dan pasar desa tumpuan direlokasi desa tumpuan baru bersama rencana terminal tipe dengan manajemen modern (pasar modern pasar bersih): pasar tradisonal lainnya tersebar setiap ibu kota kecamatan. (s5) kawasan peruntukan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas peruntukan pembangunan rumah sakit umum daerah kecamatan amurang barat desa temp trans), rumah sakit swasta kantoran amurang kelurahan bubungan kecamatan amurang dan rumah sakit katolik hanya kecamatan tompasobaru: kawasan peruntukan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam huruf terbagi atas kawasan pusat pemerintahan, pemerintahan pendukung, pemerintahan desa kelurahan dan kecamatan kawasan pusat pemerintahan diarahkan pada kecamatan amurang timur tepatnya kelurahan pandang yang lebih diarahkan sebagai pusat pemerintahan kantor bupati dan skpd terkait): kawasan. kawasan pemerintahan pendukung diarahkan pada kecamatan amurang barat tepatnya desa temp dan temp trans yang lebih diarahkan untuk skpd lain, instansi vertikal lainnya dan kantor dprd, dan kawasan pemerintahan desa kelurahan dan kecamatan diarahkan pada masing masing desa kelurahan dan kecamatan kawasan peruntukan tempat pemakaman umum tpu) sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas tpu skala besar yang diupayakan terpusat pada satu atau dua lokasi dengan perkiraan kebutuhan luasan lahan sesuai standar dan perhitungan per penduduk yaitu m2 unit lahan pemakaman dan tpu skala kecil yang dapat tersebar seluruh wilayah dengan ketentuan satu tpu untuk satu atau dua desa kelurahan. kawasan peruntukan olahraga dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam huruf ditujukan untuk memberikan kesegaran pada kota, dan netralisasi polusi udara sebagai paru paru kota dan sarana hiburan serta rekreasi olahraga masyarakat, terdiri dari: kawasan peruntukan olahraga dan rekreasi skala kabupaten diarahkan pada kecamatan amurang barat tepatnya desa temp dan temp trans, kawasan peruntukan olahraga dan rekreasi lainnya skala kecamatan diarahkan pada masing kecamatan (desa dan kelurahan) yang memiliki potensi lapangan dan ruang terbuka. kawasan peruntukan pertahanan, dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi rencana alokasi pos pengamat tni angkatan laut postal) yang berdekatan dengan pelabuhan laut kelurahan kawangkoan bawah kecamatan amurang barat dan desa arakan kecamatan tatapan. rencana alokasi kawasan latihan militer daerah khusus angkatan darat dari rencana tni (di pantai amurang, kecamatan motoling, kecamatan tumpuan) hanya dapat sesuai kecamatan motoling: koramil yang terdapat kecamatan kecamatan wilayah kabupaten, kapan yonif wiratama kelurahan pandang kecamatan amurang timur, kepolisian resort polres) terdapat kecamatan amurang timur, kepolisian sektor setiapmeliputi kawasan peruntukan pendidikan, kawasan peruntukan ibadah, kawasan peruntukan perdagangan dan jasa, kawasan peruntukan kesehatan, kawasan peruntukan pemerintahan, kawasan peruntukan tpu, kawasan peruntukan olahraga dan rekreasi dan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan,pemanfaatanyang ada kabupaten minahasa selatan, terdiri atas: kawasan strategis nasionallllselatan sebagaimana dimaksud dalam huruf yaitu kawasan andalan laut bunaken dan sekitarnya yang merupakan kawasan (pengembangan budidaya perikanan laut dan pariwisata yang strategis dari sudut pandang lingkungan hidup. kawasan strategis provinsi yang ada kabupaten minahasa selatan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas kawasan koridor pantai pesisir utara pantura) dari manado sampai dengan bolaang mongondow utara, yang dikembangkan sebagai kawasan untuk titik titik lokasi kegiatan rekreasi, pariwisata, perdagangan dan jasa, yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan pengembangan ekonomi: kawasan daerah aliran sungai pilar, ranoyapo dan dumoga yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan lingkungan hidup, cc. kawasan agropolitan modoiriding yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan pengembangan ekonomi, kawasan benteng portugis amurang yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan pengembangan sosial budaya: kawasan area panas bumi gn. ambang kecamatan modoindingpertambangan yaitu mineral logam, mineral bukan logam dan batuan. . uu) kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam huruf cc,:lainnrindustrian dan pergudangan, meliputi kelurahan kawangkoan bawah, desa temp dan desa kapita kecamatan amurang barat, desa tawang, desa raden dan desa sapa kecamatan tenga, kawasan pelabuhan ferry, laut, umum dan perikanan, meliputi kelurahan kawangkoan bawah kecamatan amurang barat, kawasan tumbuh cepat tuangtiba meliputi kecamatan tumpuan, amurang, amurang timur dan amurang barat: kawasan agropolitan meliputi kecamatan modoinding, motoling, tenga dan sinonsayang gagasan), kawasan megapolitan meliputi kecamatan tatapan dan kecamatan amurang barat: kawasan rencana bandar udara skala pengumpul primer, meliputi desa rap rap kecamatan tatapan dan alternatif kecamatan tenga, kawasan rencana terminal dan pasar desa kapita kecamatan amurang barat: kawasan pasar tradisional kecamatan tumpuan dan kecamatan amurang, kawasan pertokoan modern kecamatan tumpuan dan kecamatan amurang, dan rencana kawasan kuliner kelurahan ranoyapo kecamatan amurang dan kelurahan pandang kecamatan amurang timurbenteng portugis amurang kelurahan ukuran satu kecamatan amurang,awasan yang memiliki potensi panas bumi untuk kepentingan pembangkit listrik tenaga uap pltu), terdapat kecamatan modoinding dan kecamatan tompasobaru, dan kawasan. kawasan pembangkit listrik tenaga air plta) pilar desa mokobang kecamatan modoindikonservasi hutan lindung, meliputi kawasan hutan lindung gunung lolombulan kecamatan sinonsayang, tenga, kemelembuai dan motoling), gunung imbalan kecamatan modoinding dan tompasobaru), gunung poopotelu kecamatan sinonsayang), gunung trout kecamatan tompasobaru), gunung mambo nemo kecamatan tatapan dan tumpuan): daerah perlindungan laut dpl) bongkol desa bongkol kecamatan sinonsayang, kawasan konservasi laut daerah desa tanaman dan desa angka kecamatan sinonsayang, taman nasional bunaken bagian selatan desa wawontulap, desa sondage dan desa rap rap kecamatan tatapan: kawasan rawan banjir, abrasi pantai dan tsunami, meliputi kelurahan ranoyapo dan kelurahan bubungan, kelurahan ukuran satu dan ukuran dua kecamatan amurang, kelurahan bitung, ranomea dan pandang sepanjang teluk amurang: dan kawasan sesar patahan minahasa selatan meliputi kelurahan ranoyapo dan kelurahan bubungan kecamatan amurang. kawasan strategis lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas kawasan pemerintahan, meliputi pusat pemerintahan kelurahan pandang kecamatan amurang timur dan sub pusat pemerintahan desa temp dan temp trans kecamatan amurang barat. kawasan pariwisata, meliputi semua potensi kawasan pariwisata kabupaten minahasa selatan. kawasan pendidikan, sebagai pusat pendidikan tinggi desa tumpuan kecamatan tumpuan, desa tawang kecamatan tenga dan desa loan kecamatan amurang timur. kawasan rencana jalan lingkar amurang pass kapita tumpuan tumpuan worotican) kawasan resting area meliputi area rencana jalan lingkar amurang pass kapita tumpuan tumpuan worotican), kecamatan sinonsayang dan kecamatan tenga. kawasan batas wilayah desa munte kabupaten minahasa selatan dan desa sendok kabupaten minahasa, desa durian kabupaten minahasa selatan dan desa pilar kabupaten bolaang mongondow, desa lanset kabupaten minahasa selatan dan desa tombasian bawah kabupaten minahasa, desa ranoketang tua kabupaten minahasa selatan dan desa lobu kabupaten minahasa tenggara, desa sinis dan kelenturan kabupaten minahasa selatan dan goal kabupaten bolaang mongondow dan kabupaten bolaang mongondow timur, desa rap rap kabupaten minahasa selatan dan desa pinasungkulan kabupaten minahasa. bab vi. bab arahan pemanfaatan ruang uu).: (?) ketentuan umum peraturan zonasi terdiri atas.wilayah,:inahasa selatan sebagaimana dimaksud pada terdiri atas izin prinsip: izin lokasi: izin penggunaan pemanfaatan tanah: izin mendirikan bangunan:mengacu pada ketentuan perundang undangan yang berlaku. bagigian kelima arahan sanksi bee''a. peringatan tertulis: penghentian sementara kegiatan: pih. pemulihan fungsi ruang: dan atau denda administratifwilayah kabupaten bidang penataan ruang, maka dibentuk dan ditunjang oleh satu sistem kelembagaan yaitu badan koordinasi penataan ruang daerah board) kabupaten yang bersifat ad hoc. tugas, susunan organisasi, dan tata kerja board kabupaten diatur dengan keputusan bupati. kegiatan dan program yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dikoordinasikan oleh board kabupaten. dalam rangka pengawasan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, maka diselesaikan melalui forum board kabupaten. babginataan ruang setiap orang wajib: menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan, gb. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat berwenang, dansarbb. pemanfaatan ruang, dan hc. pengendalian pemanfaatan ruang. b.nahan dan keamanan negara serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan dan sumber daya alam. ab( 'dle. j')'fe:j. bab ketentuan lain lain jangka waktu rencana tata ruang wilayah kabupaten minahasa selataminahasa selatan dapat ditinjau kembali lebih dari (satu) kali dalam (lima) tahun, peraturan daerah tentang rtrw kabupaten minahasa selatadapun kawasan hutan yang sudah ditetapkan alih fungsi lahan oleh menteri kehutanan terdapat hpt gn. ambang ha, hutan lindung (hl) bakau tanjung walintow ha, areal penggunaan lahan apl) desa kotamenara ha, apl landak ha, apl desa beringin desa polutan ha, apl desa tomohon ha, apl desa pelita ha, apl desa landak ha, apl desa beringin dan desa polutan ha: untuk desa kotamenara dan bakau tanjung walintow sebagai docs (dampak penting cakupan luas bernilai strategis) menunggu pembahasan dengan dpr rkk, sebagaimana dimaksud pada disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan dengan mekanisme holding zone terhadap kawasan yang diusulkan kepada menteri kehutanan, ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan rencana tata ruang wilayahrtrw kabupaten minahasa selatan akan digunakan sebagai pedoman pembangunan dan menjadi acuan bagi penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah ipjp) dan rencana jangka menengah daerah rpm) kabupaten minahasa selatswcrur bupati minahasa selatan, christian eugenia parents diundangkan amurang pada tanggal gui tur sekretaris daerah kabupaten minahasa selatan, drs. danny dengan, pembina utama muda nip. lembaran daerah kabupaten minahasa selatan tahun nomor s0. noref peraturan daerah kabupaten minahasa selatan provinsi sulawesi utara . penjelasanpenjelasa. pada nya ketersediaannya tidak tak terbatas. berkaitan dengan hal tersebut, untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, dut dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan eta har nasional, peraturan daerah ini mengamanatkan perlunya ember daya alam dan sumber daya buatan, serta yang dapat memberikan bendungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap ngk angan hidup akibat pemanfaatan ruang. kaidah penataan ruang ini harus lipat diterapkan dan diwujudkan dalam setiap proses perencanaan tata ruang ruang sebagai sumber daya pada dasarnya tidak mengenal batas ayah. namun, untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, aman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ahan nasional, serta sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang ata, luas, dan bertanggung jawab, penataan ruang menuntut kejelasan ikatan dalam proses perencanaannya demi menjaga keselarasan, erasia, keseimbangan, dan keterpaduan antardaerah, antara pusat dan antarsektor, dan antar pemangku kepentingan. dalam peraturan penataan ruang didasarkan pada pendekatan sistem, fungsi utama yasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis berkaitan dengan kebijakan otonomi daerah: tersebut, wewenang selenggarakan penataan ruang oleh pemerintah dan pemerintah daerah, mencakup kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan kawasan penataan ruang, didasarkan pada pendekatan wilayah dengan batas wilayah administratif. dengan pendekatan wilayah administratif debut, penataan ruang seluruh wilayah negara kesatuan republik indonesia diri atas wilayah nasional, wilayah provinsi, wilayah kabupaten, dan wilayah ota) yang setiap wilayah tersebut merupakan sub sistem ruang menurut atasan administratif. dalam sub sistem tersebut terdapat sumber daya usia dengan berbagai macam kegiatan pemanfaatan sumber daya alam sumber daya buatan, dan dengan tingkat pemanfaatan ruang yang bed a beda, yang apabila tidak ditata dengan baik dapat mendorong arah nya ketidakseimbangan pembangunan antar wilayah serta pidaksinambungan pemanfaatan ruang. berkaitan dengan penataan ruang lay: kota kabupaten, peraturan daerahhiasannya ditetapkan paling sedikit (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota kabupaten.cc. sistem yang satu berpengaruh pada sub ""in' pemanfaatan ruang:lima) tahun untuk penyesuaian. penjelasan demi cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan aman adalah situasi masyarakat dapat ki! menjalankan aktifabupaten ditetapkan untuk mewujudkan tujuan penataan ruangturutkaitan antara kawasan perdesaan dan perkotaan pkw dan pkl dapat diwujudkan antara lain dengan pengembangan kawasan agropolitan yang merupakan kawasan perdesaan dengan dominasi pertanian terpadu dan pengembangan desa desa pusat pai pertumbuhan yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif dibanding dengan kawasan perdesprasarana utama merupakan sistem penunjang untuk terlaksananya suatu proses kegiatan,kabupaten dalam ruang wilayah nasional, serta keterkaitannya dengan jaringan transportasi internasional. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. hurufabupaten minahasa selatanink kenapapkn) dengan pusat kegiatan wilayah pkw). hurufpkw) dan pusat kegiatan lokal pkl)morata cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. bts base transceiver station) berfungsi sebagai tempat alat untuk memproses, mengirim dan menerima signal frekuensi untuk diteruskan kepada pengguna akhir. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. harta huruf bendung adalah pembatas yang dibangun melintasi sungai yang dibangun untuk mengubah karakteristik aliran sungai. dalam banyak kasus, bendung merupakan sebuah kontruksi yang jauh lebih kecil dari bendungan yang menyebabkan air menggenang membentuk kolam tetapi mampu melewati bagian atas bendung. bendung mengizinkan air meluap melewati bagian atasnya sehingga aliran air tetap ada dan dalam debit yang sama bahkan sebelum sungai dibendung. bendung bermanfaat untuk mencegah banjir, mengukur debit sungai, dan memperlambat aliran sungai sehingga menjadikan sungai lebih mudah dilalusanitasi landfill adalah metode standar yang dipakai secara internasional, dimana penutupan sampah oleh lapisan tanah dilakukan setiap hari sehingga potensi gangguan yang timbul dapat diminimalkan. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. matte)huruf cukup jelas. huruf kawasan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya adalah kawasmenjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah dan air permukaan. huruf kawasan perlindungan setempat adalah kawasan yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi setempat. huruf kawasan suaka alam dhuruf kawasan lindung geologi adalah kawasan lindung yang meliputkawasan sempadan pantai, garis batas kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk . mempertahankan kelestarian fungsi pantai. kawasan sempadan sungai,sungai. wat kawasan sekitar danau, garis batas kawasan tertentu sepanjang danau yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau. sat cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf kawasan pantai berhutan bakau dan berladang lamun adalah kawasan yang merupakan habitat alami hutan bakau (mangrove) dan padang lamun yang berfungsi memberikan perlindungan kepada berkehidupan pantai dan lautan. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas huruf cukup jelas. bi)wat huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. & jalur penangkapan ikan yaitucukup jelas cukup jelas . cukup jelas watikawasan industri adalah kawasan khusus untuk kegiatan industri pengelolaan atau manufaktur, kawasan ini lengkapi dengan prasarana, sarana dan fasilitas penunjang yang disediakan oleh perusahaan kawasan industrikawasan peruntukan pariwisata budaya adalah jenis pariwisata yang dalam pengembangannya ditunjang oleh faktora pariwisata dan kebudayaan, sehingga keduanya akan meningkat secara serasi. huruf kawasan parikawasan pariwisata buatan adalah jenis pariwisata yang dalam pengembangannya merupakan mdaerah kabupaten minahasa selatan tahun nomor |
ar) jr, bupati sikka provinsi nusa tenggara timuuntuk menjamin tertib penyelenggaraan pesta demokrasi dalam rangka pemilihan kepala desa secara serentak atau bergelombang atau antarwaktu,sesuai lagi denglembaran daerah kab. sikka nomor tahulembaran daerah kab. sikka nomoperangkat daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatanpemilihan kepala desa antarwaktu yang selanjutnya disebut musyawarah pemilihan kepala desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh bpd, perangkat desa, kepala dusun, dan lembaga kemasyarakatan untuk pemilihan kepala desa antarwaktu. pemilihan kepala desa adalah pemilihan kepala desa yang dilaksanakan serentak satu kali atau bergelombang atau antarwaktu. pemilihan kepala desa serentakkkkklembaran daerah kab. sikka nomor tahun |
remaotawaringin timursebagaimana amanat dari pembukaan undang undang dasar negara republik indonesia tahun pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan akibat bencana, bahwa wilayah kabupaten kotawaringin timur memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, demografis dan sosial budaya yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, (seperti kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, banjir, banjir bandang, tanah longsor, angin topan, angin puting beliung, penggundulan hutan, gempa bumi dan tsunami), faktor non alam (seperti epidemi, penyakit hewan, penyakit tanaman, teknologi tinggi, kimia, industri, konflik, kerusuhan dan terorisme)mberikan kepastian dan landasan hukum dalam upaya penanggulangan bencana secara terencana, terkoordinasi dan terpadu kabupaten kotawaringin timur, perlu mengatur mengenaiandangcegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran lembaran daerah kabupaten kotawaringin timur tahun nomor seri e). dengan persetujuan bersama dewan perwakilan rakyat daerah dan bupati kotawaringinatuan organisasi perangkat daerah, yang selanjutnya disebut perangkat daerah adalah perangkat daerah dalam lingkup pemerintah kabupaten kotawaringin timurkotawaringin timur. kepala badan penanggulangan bencana daerah, yang selanjutnya disebut kepala bpbd, adalah sekretaris daerah kabupaten kotawaringin timuringkabadan nasional pencarian dan pertolongan yang selanjutnya disingkat bpp adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pencarian dan pertolongan. unsur pengarahpelaksandibawah pos komandok dan pos pendamping penanganan darurat bencana wilayah klimatologi, geografis, sosial budaya, politik, ekonomi dan teknologi. masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang dan atau badan hukumpembanguna dan lembaga usaha yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan pengurangan risiko bencana daerahperan serta masyarakat adalah proses keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraanrisiko dan dampabekerja dan berkedudukan dalam wilayah kesatuan republik indonesia peringatan dan larangan bagi setiap orang yang berada kawasan rawan bencana. papan informasi kebencanaan adalah pelat logam non logam, perangkat elektronikgian keduanyelenggaraan penanggulangan bencana adalah: a.h.pembinaan dan pengawasan, sumber dana penanggulangan bencana, j . pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, k.penyelesaian sengketa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, dan ketentuan penutup. babpemerintah daerah memiliki wewenang sebagaimana dimaksud padaerah, pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukan unsure unsur kebijakan penanggulangan bencanamelaksanakan tanggung jawab penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada kepala daerah dapat melimpahkan kewenangannya kepada kepala bpbd. dalam hal pemerintah daerah belum dapat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pemerintah daerah dapat meminta bantuan dan atau dukungan pada pemerintah provinsi kalimantan tengah dan atau pemerintah sesuai ketentuan perundang undangan. bab iiiketentuan tata ruang, pendidikan dan pelatihan, persyaratan standar teknis penanggulangan bencana, ataudanuntuk jangka waktu (satu) tahun setelah dikoordinasikan dengan perangkat daerah yang bertanggung jawab bidang perencanaan pembangunan daerah. ketentuan lebih lanjut tentang pembentukan forum pengurangan resiko bencana( prb) atur dalam peraturan bupati.kecamatanlembaga usahapat bekerjasama dengan perguruan tinggi dalam penyelenggaraan penanggulangansanabuat oleh bpbd danlaksanaan perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan oleh opd yang membidangi perencanaan, tata ruang dan yang membidangi ketenagakerjaanbawah koordinasi bpbd, penyediaan dan penyiapan peta rawdesa kelurahanuaterhadap tanggap darurat bencana. pengintegrasian penyelenggaraan tanggap darurat krisis pada semua sekt. dalam keadaan status darurat bencana sebagaimana dimaksud pada bpbd diberi kewenanganenentuan keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupati. pada saat keadaan darurat bencana, kepala bpbd berwenang mengasarana dan prapemerintah daerah dapat menyediakan dana tidak terduga anggaran penanggulangan bencana yang berasal dari apbd yang ditempatkan dalam anggaran perangkat daerah yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah. dana tidak terduga yang dianggarkan pemerintah daerahbpbd dapat mempergunakan dana tidak terduga untuk pengadaan barang jasa pada status keadaan darurat. mekanisme penggunaan dana tidak terduga untuk pengadaan barang jasa dalam masa status keadaan darurat bencana mengikuti ketentuan perundangan undangan yang berlaku.nggaran pendapatan belanja daerah yang berlakuberpedoman pada peraturan bupati yang mengatur mengenaiidak terduga dan dana siap pakai. danpelaksantengah, apbd kabupaten kotawaringin timur, apbd provinsi kabupaten kota lain, dan masyarakatsuai ketentuan perundang undangan yang berlaku. kewenanganpelaksanpelaksanperempuan, pengungsi dan atau penyinelompok rentan sebagaimana dimaksud pada mendapat perlakuan khusus meliputi: aksesibilitas, prioritas pelayanan, dan fasilitas pelayananberfungsinya kembali secara darurat sarana dan prasarana vital dengan seger. dalam hal pemulihan dengan segera sarana dan praberkoordinasi instansi lembaga terkait yang berwenang.berwenang kegiatan penanggulangan bencana dan bertanggung jawab kepada bupati. penyelenggaraan penanganan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada dan penyelenggaraan sistem komando penanganan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam disesuaikan dengan status keadaan darurat bencana yang diberlakukan, yaitu status siaga darurat, status tanggap darurat, dan status transisi darurat pemulihan pada saat keadaan status darurat bencana kabupaten ditetapkan perangkat yang diaktifkan terdiri atas: posko pdb kabupaten, pos lapangan pdb, pos pendukung pdb, pos pendamping pdb provinsi, dan pos pendamping nasional pdb. pos sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan huruf diaktifkan apabila diperlukan. tugas komando tanggap darurat bencana meliputie tingkat kabupatenluasi korban, harta benda pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungpelaksanpelaksana bpbd. pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud padagusulkan kepada bupati untuklingkungan daerah bencana sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana untuk menata kembali lingkungan yang sudah rusak akibat bencana. perbaikan lingkungan daerah bencana sebagaimana dimaksud pada harus didasarkan pada perencanaan teknis, dengan memperhatikan masukan dari berbagai pihak mengenai jenis kegiatan dari instansi lembaga terkait dan aspirasi serta kebutuhan masyarakat. kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana sebagaimana dimaksud pada mencakup: penataan kembali lingkungan hidup, dan penyesuaian penataan ruangsarana dan prasarana dan prasarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada memperhatikan rencana tata ruangsarana dan prasarana disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh bupatimasyarakat dan relawan yang menjad: dan atau peralatan kedaruratan bencana sebagaimana dimaksud dalam.b koordinasi dan pengendalian bagian kesatu koordinasi penyelenggaraan penanganan darurat bencana: antara bpbd kabupaten dan instansi terkait organisasi lembaga terkait ditingkat kabupaten, antara bpbd provinsi dengan bpbd kabupaten. bagian kedua penguraian sumber daya alam yang melebihi daya dukungan yang menyebabkan ancaman timbulnya bencanabab peran masyarakat dan lembaga usaha bagian kesatu umum masyarakat dan lembaga usahabagian kedua peran masyarakat.bupatiluruh tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah. bagian keduaumber dana penanggulangan bencanasumber dana penanggulangan bencana bersumber pada apbn, apbd: apb des, dan atau masyarakatpelaksanaan terhadap penggunaan dana masing masing kegiatan dilakukan sesuai dengan kondisi kedaruratan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan setelah mendapatkan davis dari inspektorat kabupaten kotawaringin timur. bab pemantauan, pelaporan dan evaluasin penanggulangan bencana daerah danyelenggara pemerintahan daerahdiluar pengadilan dapat dilakukan dengan mediasihan setkab.kodim z7) nation aria yulianto, s.h nipa97806otawaringin timur, maka pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kotawaringin timur merasa perlu untuk menerbitkan peraturan daerah tentang penyelenggaraan penanggulangan bencanakotawaringin timur,binaan dan pengawasan sumber dana penanggulangan bencana .pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, cukup jelas yang dimaksud dengan dana tidak terduga adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh pemerintah daerah yang ditempatkan pada perangkat daerah yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah digunakan pada saat siaga, tanggap darurat dan pasca bencana. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelasperangkat daerah yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerahsarana dan pracukup jelas cukup jelas cukup jelasyang dimaksud dengan pemulihan dengan segera sarana dan prasarana dan pra cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas. cukup jelas. cukup jelastimur nomor |
tan pemerintah kabupaten kapuas peraturan daerah kabupaten kapuas nomor tahun tentang pemberian ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (iuphhk) dan ijin usaha hutan tanaman (iht) dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati kapuas memang bahwa pemanfaatan sumber daya alam hutan tidak hanya terbatas pada pemanfaatan hasil hutan tetapi juga dapat berupa pemanfaatan kawasan hutan: bahwa sumber daya alam wilayah kabupaten kapuas memiliki potensi yang sangat besar dalam hal pemanfaatan hasil hutan, bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang berasaskan kemandirian dan keseimbangan maka setiap potensi obyektif daerah dalam hal ini sektor kehutanan harus diberdayakan dan dikelola semaksimal mungkin secara arif dan bijaksana sesuai tuntutan kebutuhan naa masyarakat dan pembangunan, bahwa pemanfaatan hasil hutan dan pemanfaatan kawasan hutan wilayah kabupaten kapuas dilaksanakan dalam rangka memberikan manfaat yang sebesar besarnya bagi kemakmuran rakyat yang berkeadilan merata dan berkelanjutan, ce. bahwa setiap upah dan uht harus dilaksanakan atas dasar legalitas usaha secara sah, bahwa sehubungan dengan hal hal tersebut atas dipandang perlu menetapktengahemberian ijin usaha pemanfaatan hasil ikutan kayu (pupuk) dan ijin usaha hutan tanaman (uhbupati adalah bupati kapuas, dinas kehutanan adalah dinas kehutanan kabupaten kapuas: kepala dinas kehutanan adalah kepala dinas kehutanan kabupaten kapuas, gubernur adalah gubernur propinsi kalimantan tengah, peraturan daerah adalah peraturan daerah kabupaten kapuas, rencana tata ruang kabupaten adalah rencana tata ruang wilayah kabupaten kapuasohon pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam beserta alam lingkungannya,lindung adalah kawasan hutan tertentu yang karena fungsi kandungnya dalam rencana tata ruang propinsi kalimantan tengah ditetapkan sebagai kawasan yang dilindungi oleh pemerintah: kawasan budidaya adalah kawasan hutan tertentu yang seluruh sumber dayanya dapat dikelola dan dimanfaatkan secara lestari dalam pengertian budidaya yang dalam rencana tata ruang kabupaten kapuas ditetapkan sebagai kawasan budidaya kehutanan dan budidaya non kehutanan: il. hutan produksi tetap hp) adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan berupa kayu tanpa adanya pembatasan selama menyangkut fungsi pokoknya yang ditetapkan dalam rencana tata ruang kabupaten kapuas. hutan produksi terbatas hpt) adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi memproduksi hasil hutan berupa kayu dan bukan kayu secara terbatas dan fungsi lindung yang ditetapkan dalam rencana tata ruang kabupaten kapuas. kawasan pengembangan produksi kpproduksi non kehutanan: kawasan pemukiman dan penggunaan lain pplemukiman dan penggunaan kawasan lainnya, ijin usaha adalah suatu bentuk legalitas kegiatan usaha disektor kehutanan yang ditetapkan oleh pemerintah, pemanfaatan hasil hutan adalah kegiatan kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan pemanfaatan hasil hutan berupa kayu yang terdapat dalam kawasan hutan: ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tuphhkebangan kayu, permudaan dan pemeliharaan hutan pengamanan hutan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan pada areal hutan produksi alam, ss. ijin usaha hutan tanaman iht)anaman, pemeliharaan, pemungutan hasil, pengolahan dan pemasaran hasil hutan pada areal hutan produksi tanah!an, pengusaha kecil dan menengah adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha dengan modal dan kekayaan bersih sesuai dengan ketentuan yang berlaku: tu. sistem silvikultur adalah sistem pengelolaan dan pengusahaan hutan yang mengutamakan kegiatan penanaman dan atau pemeliharaan permudaan alam guna membentuk tegakan masak tebang yang terdiri dari tebang pilih tanam indonesia titi), tebang habis dengan permudaan alam tha) dan tebang habis permudaan buatan thb), kelas perusahaan adalah klasifikasi perusahaan perkayuan berdasarkan kebutuhan pasokan bahan baku industri, rencana karya pemanfaatan adalah rencana kegiatan pengelolaan dan pengusahaan hutan dalam rangka pemanfaatan hasil hutan dan atau pemanfaatan kawasan hutan dalam bentuk buku sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu yang tertentu, lurah hak pengusahaan hutan adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang ijin usaha dalam rangka pemanfaatan hasil hutan kayu sebagai suatu bentuk kompensasi intrinsik atas kepemilikan ijin usaha pada suatu areal hutan tertentu yang dipungut sekali pada saat ijin usaha atau hak tersebut diberikan. dana reboisasi adalah dana yang dipungut dari pemegang ijin usaha dalam rangka pemanfaatan hasil hutan kayu atas kepemilikan ijin usaha yang diberikan untuk kepentingan reboisasi dan rehabilitasi lahan, propinsi sumber daya hutan adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik hasil hutan yang dipungut atau dimanfaatkan oleh pemegang ijin usaha dari areal hutan, bab ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu bagian kesatu bentuk ijin usaha ijin usaha dalam rangka pemanfaatan hasil hutan kayu diberikan dalam bentuk ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu iuphhk) bagian kedua areal pemanfaatan areal yang dapat diberikan ijin usaha dalam rangka pemanfaatan hasil hutan sebagaimana dimaksud pada peraturan daerah ini adalah kawasan hutan yang menurut rencana tata ruang wilayah kabupaten kapuas termasuk kedalam areal hutan produksi tetap hp) dan hutan produksi terbatas hpt) yang tidak dibebani oleh hak hak sah lainnya. ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud pada peraturan daerah ini bukan merupakan kepemilikan hak atas tanah atau tahan hutan. hak hak sah lainnya sebagaimana dimaksud pada ini adalah hak hak ditetapkan dan diakui menurut ketentuan perundang undangan yang berlaku dan atau hak hak adat ul yang dapat dibuktikan, diakui oleh masyarakat adat dan ditetapkan lebih dahulu dengan hukum adat setempat. bagian ketiga obyek pemanfaatan obyek ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu adalah hasil hutan kayu berupa pohon pohon hutan pada batas diameter tertentu, dengan ketentuan untuk hutan tanah kering pada hutan produksi terbatas hpt) batas diameter pohon yang dapat ditebang adalah atas, untuk hutan tanah kering pada hutan produksi tetap hp) batas diameter pohon yang dapat ditebang adalah atas, untuk hutan rawa (hutan ramin) batas diameter pohon yang dapat ditebang adalah atas, untuk hutan mangrove (hutan payau) batas diameter pohon yang dapat ditebang adalah atas: setiap pemegang ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu diwajibkan untuk melakukan diversifikasi pemanfaatan jenis jenis pohon hutan dan tidak hanya terbatas pada pemanfaatan jenis jenis pohon nagari konvensional dalam rangka peningkatan produktivitas hutan. (l) pemanfaatan pohon pohon hutan oleh pemegang ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayupemanfaatan hutan rkh), rencana karya lima tahun pemanfaatan hutan ralph), rencana karya tahunan pemanfaatan hutan rth). dalam rangka pemanfaatan pohon pohon hutan pada ini setiap oleh pemegang ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayupengusahaan hutan berupa fatah produksi tahunan annual allowance cuv aac) maksimum dan minimum selama jangka waktu pengusahaan berdasarkan hasil inventarisasi hutan dengan intensitas pada seluruh areal ijin usaha pemanfaatan hutan kayu. target yang diatur dan ditetapkan dalam rencana karya lima tahun pengusahaan hutan berupa jatah produksi maksimum dan minimum selama lima tahun berdasarkan hasil inventarisasi hutan dengan intensitas pada blok rencana karya lima tahuyang disahkan. target produksi yang diatur dan ditetapkan dalam rencana karya tahunan pengusahaan hutan berupa jatah produksi untuk (satu) tahun kegiatan pengusahaan hutan berdasarkan hasil inventarisasi hutan dengan intensitas pada blok rencana karya tahunadan jatah produksi maksimum dalam rencana karya lima tahun pengusahaan hutan yang disahkan. pasai kegiatan inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud pada dan dilaksanakan oleh dinas kehutanan bersama dengan pemegang ijin. kegiatan penebangan pohon pohon hutan (eksploitasi) dalam rangka pemanfaatan hasil hutan kayu oleh pemegang usaha pemanfaatan hasil hutan kayuaturpemanfaatan hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud adalah pemohon ijin usaha. pasa! permohonan ijin usaha dalam bentuk ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayubadan usaha milik swasta bumi) pada huruf adalah badan usaha milik swasta indonesia, badan usaha milik daerah bumi) pada huruf adalah badan usaha milik daerah propinsi dan atauyang berada indonesia dengan melibatkan masyarakat desa setempat dan atau desa terdekat berdasarkan akte pendirian koperasi yang bersangkutan yang bergerak dalam bidang kehutanan. pemilik ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud pada huruf adalah badan usaha milik swasta bumi) yang telah memperoleh keputusan ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu kep. iuphhk)., badan usaha milik daerah bumi) yang telah memperoleh keputusan ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu kep. iuphhk), badan usaha milik negara bumn) yang telah memperoleh keputusan ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu kep. iuphhk), koperasi yang telah memperoleh keputusan ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu kep. tuphhk), bagian kelima ketentuan areal yang dapat diberi ijin usaha areal yang dapat diberikan ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud padadan hutan produksi terbatas (hptdan hutan produksi terbatas tersebut pada huruf masih produktif yang terdiri dari untuk hutan tanah kering berupa hutan primer, hutan bekas tebangan dengan potensi m' untuk hutan rawa (hutan ramin) berupa hutan primer, hutan bekas tebangan dengan potensi m' luas arca ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu diatur sebagai berikut luas areal untuk (satu) unit usaha pemanfaatan hasil hutan kayu ditetapkan luasnya maksimal ha. pengkajian dan penetapan kesesuaian areal hphlebih lanjut oleh bupati. penetapan potensi areal usaha pemanfaatan hasi! hutan kayu yang dimohon tersebut pada butir dilaksanakan oleh dinas kehutanan berdasarkan hasil inventarisasi hutan sebagaimana diatur pada ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu diberikan untuk jangka waktu paling lama (dua puluh) tahun dalam bentuk keputusan iuphhk. keputusan ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu iuphhk) tersebut ini ditinjau kembali setiap lima tahun pada saat penetapan dan pengesahan rencana karya lima tahun pemanfaatan hutan ralph). bagian keenam pemberian ijin usaha ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu yang berada terletak dalam daerah diberikan dan ditetapkan oleh bupati. tata cara dan persyaratan permohonan ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu iuphhk) diatur oleh bupati. bagian ketujuh pemberian ijin usaha besarnya pungutan dari ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu juphhk) ditetapkan rp. hektar. pembayaran dilakukan sebelum ijin diterbitkan dan disetorkan kas daerah. bagian kedelapan hak pemilik ijin usaha pemegang iuphhk memiliki hak sebagai berikut melakukan kegiatan penebangan terhadap pohon pohon hutapemanfaatan hutan krktph, melakukan kegiatan pengangkutan kayu kayu hasil tebangan pada huruf sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menjual sendiri kayu kayu hasil tebangan pada hurhutan dalam rangka mengamankan areal upah nya dari berbagai bentuk gangguan dan bencana. hak hak lain yang tidak tercantum dalam diatur dan ditetapkan dalam keputusan yuphhk yang bersangkutan, bagian kesembilan kewajiban pemilik ijin usaha kewajiban pemilik ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu yang berbentuk upah meliputi aspek administratif' aspek operasional pemanfaatan hutan, aspek pengamanan hutan, aspek sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat, aspek lingkungan. pemilik ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu mempunyai kewajiban administratif sebagaimana dimaksud huruf sebagai berikut membuat rencana karya hasil hutan kayu, meliputi rencana karya hutan yang meliputi seluruh jangka waktu pengusahaan tahun rkh),pemanfaatan hasil hutan kayu iuphhk), pajak bumi dan bangunan pbb), dana reboisasi drberat, dan lain lain pungutan sesuai ketentuan yang berlaku, menyediakan sejumlah dana jaminan kinerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu upah), sesuai ketentuan yang berlaku,emilik ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu mempunyai kewajiban operasional pemanfaatebangan kayu, penanaman permudaan dan pemeliharaan hutan, perlindungan pengampemanfaatan hutan dalam waktu selambat lambatnya (seratus delapan puluh) hari sejak terbitnya keputusan iuphhk, melaksanakan sistim tebang pilih tanam indonesia titi) secara lengkap dan benar,pah yang bersangkutan, mematuhi setiap ketentuan perundang undangan yang berlaku terkait dengan kegiatan pemanfaatan hutan. pemilik ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu yang berbentuk upahmempunyai kewajiban sosial, ekonomi dan budaya masyarak:pah yang bersangkutan, menyiapkan lahan sebagai hutan desa seluas ha desa yang berada dalam areal kerjanya, memberikan ijin dan akses seluas luasnya kepada masyarakat setempat dan masyarakat hukum adat yang terdapat dalam areal kerjanya untuk memungut, mengumpulkan dan mengangkut hasil hutan bukan kayu yang menjadi sumber mata pencaharian mereka dalam rangka memenuhi atau menunjang kehidupan sehari hari,jaga kelestarian tumbuh tumbuhan langka dan satwa langka yang terdapat dalam areal kerjanya. kewajiban kewajiban setiap pemilik ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu yang belum tercantum dalam dan akan diatur dan ditetapkan sebagaimana tertuang dalam keputusan upah. pemegang iuphhk dilarang melakukan penebangan pohon pohon semua jenis luar areal iuphhk nya, melakukan penebangan pohon pohon semua jenis dalam kawasan lindung: melakukan penebangan ulang (cuci mangkok) pada areal bekas tangannya tanpa ijin, melakukan penebangan pohon pohon diluar blok rkt tahunan yang disahkan, melakukan penebangan pohon pohon atau volume yang melebihi target produksi tahunan yang telah disahkan, melakukan penebangan jenis jenis pohonan tidak terdapat pada target rkt yang disahkan, melakukan penebangan pohon pohon penghasil buah buahan, getah getaran dan lain lain yang merupakan sumber pencaharian masyarakat setempat: melakukan penebangan terhadap jenis pohon pohon yang dilindungi, melakukan penebangan pohon pohon dalam kawasan hutkedalaman jurang dari tepi jurang, selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantkawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, memindah tanganan dan atau menjual kepemilikan iuphhk kepada pihak lain. bagian kesepuluh rencana karya pemanfaatan setiap pemilik ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayupemanfaatan hutan yang meliputi seluruh jangka waktu pengusahaan tahun rkh), 'b.(!) rencana karya pemanfaatan hutan yang meliputi jangka waktu pemanfaatan tahun rkh) dan rencana karya lima tahun pemanfaatan hutan ralphpemanfaatan hutan yang meliputi seluruh jangka waktu pemanfaatan tahun rkh) dan rencana karya lima tahun pemanfaatan hutan ralph) oleh perusahaan pemegang iuphhk ditujukan kepada bupati melalaui kepala dinas kehutanan. upah baru terbit keputusan jiuphhk nya dan belum memiliki rkh, ralph dan rth, pemegang iuphhk dapat mengajukan bagan kerja tahunan pemanfaatan hutan both) berdasarkan projek proposal upah selambat lambatnya (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya keputusan juphhk. bagan kerja tahunan pemanfaatan hutan both) sebagaimana dimaksud pada merupakan dasar acuan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan hutan sementara rkh, ralph dan rth belum ditetapkan disahkan. bagan kerja tahunan pemanfaatan hutan both) sebagaimana dimaksud pada (t) ditetapkan dan disahkan oleh kepala dinas kehutanan. bagan kerja tahunan pemanfaatan hutan both) sebagaimana dimaksud padailaian dan pengesahan rkh dan ralph sebagaimana dimaksud pada lebih lanjut diatur dengan keputusan bupati, bagian kesebelas sistem silvikultur sistem silvikultur yang dilaksanakan oleh setiap pemilik ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu adalah sistem silvikultur tebang pilih tanam indonesia titi) yang mempunyai unsur unsur pokok yakni inventarisasi tegakan mengenai struktur permudaan sampai dengan pohon dan komposisi jenis beserta sebarannya, pembatasan diameter, jumlah dan jenis pohon yang ditebang, agar tegakan tinggal mempunyai produktivitas yang tinggi untuk membentuk tegakan potensial pada siklus tebang berikutnya, pembinaan tegakan tinggal untuk mengacu pertumbuhan tegakan, melindungi dan mempertahankan keanekaragaman suatu areal hutamanfaatan hutan oleh setiap pemegang ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu. bagian ketigabelas harusnya ijin usaha ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kaya hapus karena jangka waktu yang diberikan telah berakhir: dicabut kiuphhk oleh bupati, diserahkan kembali oleh pemegang iuphhk yang bersangkutan kepada pemerintah sebelum jangka waktu yang diberikan berakhir, atau dicabut kiuphhk nya oleh bupati karena kawasan hutan diperlukan untuk kepentingan umum. harusnya jin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu atas dasar ketentuan pada tidak membebaskan kewajiban pemegang iuphhk,pemanfaatan hasil hutan kayu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. pada saat harusnya ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu yang berbentuk sebagaimana dimaksud pada naka sarana, prasarana dan tanaman yang telah dibangun oleh pemegang hak pengusahaan hutan dalam areal kerjanya menjadi milik negara, dana jaminan kinerja upah menjadi milik negara, apabila 1upah dicabut karena sanksi,karena sanksi atau dikembalikan kepada pemerintah. bab iii ijin usaha hutan tanaman bagian kesatu bentuk ijin usaha ijin usaha dalam rangka pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman berupa hak pengusahaan hutan tanaman diberikan dalam bentuk ijin usaha hutan tanaman iht). bagian kedua areal pemanfaatan areal yang dapat diberikan ijin usaha hutan tanaman sebagaimana dimaksud pada adalah pada kawasan hutan yang menurut rencana tata ruang kabupaten kapuas termasuk kedalam areal kawasan hutan produksi tetap hp) yang tidak dibebani oleh hak hak sah lainnya. ijin usaha hutan tanaman sebagaimana dimaksud pada bukan merupakan kepemilikan hak atas tanah atau lahan hutan. bagian ketiga obyek pemanfaatan obyek pemanfaatan dari bentuk ijin usaha hutan tanaman adalah tanaman dari jenis pohon pohon yang ditanam dan dikembangkan pada areal usaha hutan tanaman. setiap pemegang ijin usaha hutan tanaman diwajibkan untuk melakukan diversifikasi jenis jenis pohon yang ditanam dan dikembangkannya dengan mempertimbangkan pasokan kebutuhan bahan baku industri dan kebutuhan pasar. tanaman yang dibangun oleh pemegang ijin usaha hutan tanaman didalam areal kerjanya menjadi aset perusahaan yang bersangkutan sepanjang hak atau ijin usahanya masih berlaku. pemanenan pemungutan dan pemanfaatan tanaman pohon pohon oleh pemegang ijin usaha hutan tanamandua dalam rangka pemanenan pemungutan dan pemanfaatan pohon pohon pada setiap oleh pemegang ijin usaha hutan tanamandua puluh tahun hutan tanaman berupa jatah produksi tahunan annual allowance cut aac) maksimum dan minimum selama jangka waktu pengusahaan berdasarkan rencana pembangunan hutan tanaman. target yang diatur dan ditetapkan dalam rencana karya lima tahun hutan tanaman berupa jatah produksi maksimum dan minimum selama lima tahun blok rencana karya lima tahuyang disahkan. target produksi yang diatur dan ditetapkan dalan rencana karya tahunan hutan tanaman berupa jatah produksi untuk (satu) tahun kegiatan pemanfaatan hutan berdasarkan hasil inventarisasi hutan dengan intensitas pada blok rencana karya tahunan pemanfaatan hutadan jatah produksi maksimum dalam rencana karya lima tahun yang disahkan. penetapan target produksi tahunan dan pelaksanaan kegiatan inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud pada dan diatur lebih lanjut oleh kepala dinas kehutanan. kegiatan penebangan pohon pohon (eksploitasi) dalam rangka pemanfaatan hasil hutan kayu oleh pemegang ijin usaha hutan tanaman industrimaksudhutan tanaman sebagaimana dimaksud adalah pemohon jin usaha. pemohon jin usaha hutan tanaman(ft) badan usaha milik swasta bumi) pada huruf badan usaha milik swasta indonesia dan badan usaha milik swasta asing yang berbentuk perseroan terbatas dan berbadan hukum indonesia: badan usaha milik daerah bumi) pada huruf badan usaha milik propinsi dan atau milikindonesia yang didirikan dengan melibatkan masyarakat setempat sesuai ketentuan yang berlaku. pemilik ijin usaha hutan tanaman sebagaimana dimaksud pada adalah badan usaha milik swasta bumi) indonesia dan asing telah memperoleh keputusan ijin usaha hutan tanaman kep. iht), badan usaha milik daerah bumi) yang telah memperoleh keputusan ijin usaha hutan tanaman kep. iht), badan usaha milik negara bumn) yang telah memperoleh keputusan ijin usaha hutan tanaman kep. iht). koperasi yang telah memperoleh keputusan ijin usaha hutan tanaman kep yet). bagian kelima ketentuan areal yang dapat diberikan ijin usaha areal yang dapat diberikan ijin usaha hutan tanaman sebagaimana dimaksud pada pusattersebut pada huruf sudah tidak produktif dengan ketentuan termasuk tipe hutan tanah kering, bukan merupakan hutan rawa atau hutan mangrove, bukan termasuk hutan primer, hutan bekas bekas tebangan dengan potensi m? areal tidak produktif lainnya seperti tanah kosong, padang plans alang, semak belukar: luas areal ijin usaha hutan tanaman ditetapkan bumi bumn bumi, hektar sampai dengan hektar. koperasi, sampai dengan hektar. pengkajian dan penetapan kesesuaian areal ihtoleh bupati. penetapan target produksi tahunan dalam right dan right tersebut pada dilaksanakan oleh dinas kehutanan. ijin usaha hutan tanaman iht) diberikan untuk jangka waktu paling lama tahun dalam bentuk keputusan iht. keputusan ijin usaha hutan tanaman iht) tersebut ditinjau kembali setiap lima tahun pada saat penetapan dan pengesahan rencana karya lima tahun hutan tanaman rkl ht). bagian keenam pemberian ijin usaha ijin usaha hutan tanaman diberikan dan ditetapkan oleh bupati. dalam hal areal yang dimohon lintas kabupaten, maka pemberian dan penetapan hin usaha hutan tanaman kep iht) merupakan kewenangan gubernur dengan memperhatikan rekomendasi bupati. tata cara dan persyaratan permohonan iht diatur oleh bupati bagian ketujuh besarnya pungutan besarnya pungutan tuh ditetapkan sebesar rp. (lima belas ribu rupiah) ha. pembayaran dilakukan sebelum ijin diterbitkan dan disetorkan kas daerah. pembayaran dapat dilakukan secara bertahap sebagai berikut dibayar sebelum jin diterbitkan. dibayar pada tahun kelima sejak sejak keputusan iht diterbitkan. dibayar pada tahun ketujuh sejak keputusan iht. pembayaran dilakukan sekaligus sebelum ijin diterbitkan apabila pada areal yang dimohonkan mempunyai potensi, bagian kedelapan ila pemilik ijin usaha pemilik jin usaha hutan tanaman mempunyai hak sebagai berikut mengelola dan mengusahakan areanya sendiri dengan memperhatikan keseimbangan fungsi lingkungan hidup dan kaidah kaidah konservasi sumber daya alam hutan, menentukan sendiri pilihan jenis pohon pohon yang akan ditanam dalam areal kerjanya, membangun fasilitas industri pengolahan kayu yang disesuaikan dengan bentuk kelas perusahaan yang dipilih ditetapkan, d,. melakukan kegiatan pemungutan penebangan terhadap tanaman pohon pohohutan tanaman keputusan rkt ht melakukan kegiatan pengangkutan kayu kayu hasil tebangan pada hjual memasarkanbulan dalam rangka mengamankan areal usaha hutan tanaman nya dari berbagai bentuk gangguan dan bencana hak hak lain yang tidak tercantum dalam diatur dan ditetapkan dalam right perusahaan yang bersangkutan. bagian kesembilan kewajiban pemilik ijin usaha kewajiban pemilik ijin usaha hutan tanaman iht) meliputi aspek administratif: aspek operasional pengusahaan hutan: aspek pengamanan hutan, aspek sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat: aspek lingkungan. pemilik ijin usaha hutan tanaman mempunyai kewajiban administratif sebagaimana dimaksud huruf'a sebagai berikut membuat rencana karya hasil hutan kayu, meliputi rencana karya duahutan tanaman iht), pajak bumi dan bangunan pbbalat berat: lain lain pungutan sesuai ketentuan yang berlaku. menyediakan sejumlah dana jaminan kinerja usaha hutan tanaman:asai pemilik ijin usaha hutan tanaman mempunyai kewajiban operasional pengusahaanaman, pemeliharaan, pemungutan hasil (penebangan), perlindungan pengamanhutan tanaman dalam waktu selambat lambatnya (seratus delapan puluh) hari sejak terbitnya keputusan ijin usaha hutan tanaman, menanam sedikitnya dari tanaman yang seharusnya ditanam berdasarkan daur tanaman dan luas areal uht dalam jangka waktu selambat lambatnya (lima) tahun sejak terbitnya keputusan ijin usaha hutan tanaman, melaksanakan sistem silvikultur sesuai dengan ketentuan yang berlaku:ht yang bersangkutan, membangun fasilitas industri pengolahan hasil hutan kayu yang sesuai dengan bentuk kelas perusahaan yang dipilih ditetapkan, mematuhi setiap ketentuan perundang undangan yang berlaku terkait dengan kegiatan pengusahaan hutan. pemilik ijin usaha hutan tanamanyang berbentuk iht mempunyai kewajiban sosial, ekonomi dan budaya kepada masyarakat setempht yang bersangkutan, menyiapkan lahan kas desa seluas ha desa yang berada dalam areal kerjanya, menyiapkan lahan siap tanam seluas per desa yang berada didalam areal kerjanya, f .yang berbentuk uhtcegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, bahaya banjir, erosi dan tanah longsor dalam areal kerjanya. mencegah penggunaan pestisida (insektisida maupun herbisida), pupuk, bahan bahan kimia lainnya secara berlebihan yang dapat mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, gangguan kesehatan dan keselamatan manusia serta mahluk hidup lainnya, memiliki teknologi industri pengolahan limbah sendiri. pemegang iht dilarang melakukan kegiatan pengelolaan dan pengusahaan hutan tanaman industri yang dapat menimbulkan bahaya banjir, erosi dan tanah longsor, melakukan kegiatan pengolahan pembersihan lahan dengan cara membakar lahan, melakukan kegiatan penebangan luar areal iht yang ditetapkan, melakukan kegiatan penebangan luar blok tebangan tahunan yang disahkan, melakukan kegiatan penebangan melebihi target produksi tahunan yang disahkan, melakukan penebangan jenis jenis lainnya yang tidak terdapat dalam target produksi tahunan yang telah disahkan, melakukan penebangan pohon pohon, termasuk tanaman yang ditanam oleh pemegang hati dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan ."kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, menggunakan pestisida (insektisida maupun herbisida), pupuk, bahan bahan kimia lainnya yang dapat mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkung hidup, gangguan kesehatan dan keselamatan manusia serta mahluk hidup lainnya, pembangunan fasilitas industri yang dapat mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, memindah tanganan dan atau menjual kepemilikan just kepada pihak lain. kewajiban kewajiban setiap pemilik ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu yang berbentuk iht yang belum tercantum dalam dan akan diatur dan ditetapkan sebagaimana tertuang dalam keputusan jin usaha hutan tanaman, bagian kesepuluh rencana karya pemanfaatan setiap pemilik ijin usaha hutan tanamanduapuluh tahun hutan tanaman rkd ht): rencana karya lima tahun hutan tanaman rkl ht), dan rencana karya tahunan hutan tanaman rkt ht),oleh perusahaan" pemegang iht ditujukan kepada bupati melalui kepala dinas kehutanan. dalam hal uht baru terbit keputusan iht nya dan belum memiliki rkd ht, rkl ht dan rkt ht, pemegang iht dapat mengajukan bagan kerja tahunan hutan tanaman bk ht) berdasarkan projek proposal uht selambat lambatnya (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya keputusan ijin usaha hutan tanaman. bagan kerja tahunan hutan tanaman bkt ht) sebagaimana dimaksud pada merupakan dasar acuan pelaksanaan kegiatan pengusahaan hutan sementara rkd ht, rkl ht dan rkt ht belum ditetapkan disahkan. bagan kerja tahunan hutan tanaman bkt ht) sebagaimana dimaksud pada (!) ditetapkan dan disahkan oleh kepala dinas kehutanan. bagan kerja tahunan hutan tanaman bkt ht) sebagaimana dimaksud pada (j)etapan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada lebih lanjut diatur melalui keputusan bupati. bagian kesebelas sistem silvikultur dan kelas perusahaan sistem silvikultur yang dilaksanakan oleh setiap pemilik ijin usaha hutan tanaman. pelaksanaan operasional dilapangan dengan sistim silvikultur dilakukan dengan sistem tebang habis dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan hidup, tata air (hidrologi) dan faktor elaphus. kelas perusahaan hak pengusahaan hutan tanaman industri terdiri dari kelas perusahaan kayu serat: dan kelas perusahaan kayu pertukangan. kelas perusahaan kayu serat sebagaimana dimaksud pada huruf berorientasi produk berupa bahan baku kertas dengan jenis tanaman pohon yang berserat panjang dan cepat tumbuh atau memiliki daur pendek. kelas perusahaan kayu pertukangan sebagaimana dimaksud pada huruf berorientasi produk berupa kayu gergajian (san timber) termasuk plywood, goulding vowel dan produk lainnya dengan jenis tanaman berasal dari jenis tanaman lokal atau jenis tanaman import. kelas perusahaan sebagaimana dimaksud pada dapat tentukan sendiri oleh pemegang iht yang disesuaikan dengan kondisi lahan dalam areal kerjanya dan kebutuhan industri pengolahan kayu yang dibangungusahaan hutan oleh setiap pemegang ijin hutan tanaman iht). bagian keduabelas harusnya ijin usaha ijin usaha tanaman industri just) hapus karena jangka waktu yang diberikan telah berakhir: dicabutnya keputusan iht oleh bupati, diserahkan kembali oleh pemegang ijin usaha hutan tanaman iht) yang bersangkutan kepada pemerintah sebelum jangka waktu yang diberikan berakhir, atau dicabutnya keputusan just oleh bupati karena kawasan hutan diperlukan untuk kepentingan umum. harusnya ijin usaha hutan tanaman just) atas dasar ketentuan pada tidak membebaskan kewajiban pemegang ijin usaha hutan tanaman just).hutan tanaman fut) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. pada saat harusnya ijin usaha hutan tanaman right) sebagaimana dimaksud pada maka sarana, prasarana dan tanaman yang telah dibangun oleh pemegang ijin usaha hutan tanaman just) dalam areal kerjanya menjadi milik negara, dana jaminan kinerja usaha hutan tanaman industri uht) menjadi milik negara, apabila ijin usaha hutan tanaman iht) dicabutkarena sanksi: cc.yang berbentuk ijin usaha hutan tanaman iht) karena sanksi atau dikembalikan kepada pemerintah. bab sanksi denda dan sanksi administratif pelanggaran pelanggaran terhadap setiap larangan dan kewajiban yang telah diatur dan ditentukan dalam peraturan daerah pemegang ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dikenakan sanksi denda dan atau sanksi administratif. pengenaan sanksi denda dan sanksi administratif sebagaimana tersebut pada dapat dikenakan sendiri sendiri (terpisah) atau bersama sama (kedua jenis sanksi) sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku. pengenaan sanksi denda dan sanksi administratif sebagaimana tersebut pada dilakukan tanpa adanya proses peradilan selama nyata nyata telah melanggar ketentuan perundang undangan yang berlaku sektor kehutanan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. sanksi denda sebagaimana dimaksud pada dibayar oleh setiap pelanggar yakni pemegang ijin usaha hutan tanaman dalam bentuk mata uang rupiah. sanksi administratif sebagaimana dimaksud berupa pencabutan ijin usaha, pengurangan luas areal lokasi usaha, penghentian pelayanan administrasi, penghentian kegiatan produksi lapangan, pengurangan target atau jatah produksi, tata cara, pengenaan sanksi denda dan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada dan diatur lebih lanjut melalui keputusan bupati kapuas. bab ketentuan peralihan pasai terhadap setiap bentuk ijin usaha pemanfaatan hasil hutan berupa hph dan hati yang sudah ada sebelum ditetapkan peraturan daerah ini, hak haknya diatur sebagi berikut tetap berlaku sepanjang haknya belum berakhir, kecuali hak atas kepemilikan ijin usaha sebagaimana dimaksud pada huruf setiap pemegang ijin usaha pemanfaatan hasil hutan diwajibkan melaksanakan seluruh kegiatan atas haknya tersebut dengan berdasarkpebruari bupati kapuas cap dit burhanuddin ali diundangkan kuala kapuas padatanggal pebruari sekretariat daerah kabupaten kapuas, cap dit drs. tokyo a.a, pembina utama muda nip lembaran daerah kabupaten kapuas tahun nomor seri |
||ur<,,,tur |lam walikota sabang peraturan walikota sabang nomor tahun 2oi4 tentang kebijakan akuntansi ppnaerisitah kota sabang bismillah rrahmanirrahi dengan rahmat allah yang maha kuasa walikota sabang, menimbang: bahwa berdasarkan ketentuan peraturan menteri dalam negeri nomor tahun 2olg tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual mengamanatkan bahwa kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi pemerintah kotkebijakan akuntansi pemerintah kota sabang; mengingat undang undang nomor tahun 196s8ldsrpemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara lembu aran negara, republik indonesia tahun oo4 nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomor yyj\,, p r\ty? tr{ a4ool; u':" ""r r ' undang undang nomor tahun oo4 tentang pemerintahan daerah (lrrnifr04 tentang pemerintahan daerah lembaran negara republik indonesia tahun nomor tambahan [,lembaran' negara republik indonesia nomor 484a\ undang vndafrg nomor tahun oo4 tentang perimbangan kedua:gari antara pemerintah pr.sat dan pemerintah kot,.i.' ffi8lt;l; a'.2s, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor labl; peraturan pemerintah nomor tahun 2o0g tentang sistem pengendalian intern pemerintah lembaran negara republik indonesia tahun nomor l2t, tambahan lembaran negara republik lndonesia nomor a890); peraturan pemerintah nomor tahun 2olo tentang standar akuntansi pemerintahan, tambahan lembaran negera republik indonesia nomor s1652,tang pedoman pengelolaan keuangan daerah; peraturan menteri dalam negeri nomor tahun milik daerah; tentang pedoman teknis pengelolaan barang peraturan menteri dalam negeri nomor tahun 2or3 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah kota; peraturan menteri keuangan nomor 2alp mk. os 2ott tentang pedoman umum sistem akuntansi pemerintahan; peraturan menteri keuangan nomor mk. 06l 2or2 tentang tata cara pelaksanaan sewa barang milik negara; qanun kota sabang nomor tahun 2oogmenetapkan: peraturan walikota sabang tentang akuntansi pemerintah kota sabang. bab ketentuan umum dalam peraturan walikota ini yang dimaksud dengan: kebijakan ii: .r.?""r.^ oaerrf, yang selanjutnya disebut kota adalah kota sabang pemsatuan kerja perangkat k<jta yang selanjutnya disingkat kpk adalah perangkat daerah pada pemerintah kota selaku pergi5una anggaran penggunadibedr,rotasi pemerintah kota adalah prinsip prinsip, dasar dasar, konvensi' sun dan menyajikan laporan, keuangan pemerintah kota untuk memenuhi kebutuhan"ban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi ,jasa'dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, y.ang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban bagi pemerintah kota. t2. l4, l4. aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah kota.l7final"< menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. basis akrual adalah basis, akuntansi yang mengakui tengah transaksi dan peristiwa lainnya pada .saat lrattia cuawa tr, d"t sisa lebih kurang pembiayaan anggaran' yang masing masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. 2glt ter . tahun anggaran yang lirentitas pelaporan adalah pemerintah kotabuangafpendapatan, pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah kota yang selanjutnya disingkat dppkkmaksa4akan pengelolaan keuangan daerah. organisasi organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari dprk, kepala daerah wakil kepala daerah danrintik membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkanas '. setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap didasarkan menilai ka. serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifik. kas pada bendahara pengeluaran adalah uang tunai dan saldo simpanan bank yang dikuasai oleh bendahara pengeluaran dan belum membebani realisasi anggaran. kas pada bendahara penerimaan adalah uang tunai yang dikuasai oleh bendahara penerimaan yang belum disetor kas umum daerah. r. piutang adalah hak pemerintah kota untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajaklbayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah kohur.rakyat'meningkatkan kemampuan pemerint rselama rasa manfaat aset yang bersangkutan. konstruksi dalam pengerjaan,adalah aset aset tetap yang sedang dalam proses pembangunadalah aset pemerint.digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. t'. l0mbuta uang asing adalah mata uang selain mata uang rupiahgaris lurus adalah salah satu metode penyusutan yang melakukan penyesuaian nilai aset dengan asumsi nilai aset akan berkurang berbanding lurus dengan masa manfaat. selisih kurs adalah seliiitr yang timbul karena penjabaran mata uang asing rupiah pada kurs yang berbeda. surplus defisit adalah selisih lebih kurang antara pendapatan dan belanja selarrlkotakota. aktivitas transistors adalah aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas yang tid ik' termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. metodevlot^it, gunakan untuk aktivitas pemerintah kota danlkota dan atau pelayanan publik. gg. loo kon "*r t2ak kohstmretensi adalah jumlah termin (progress inglperistiwa luar biasa adalah kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari p"aktivitas normal entitas dan karenanya tidak diharapkan te vayang selanjutnya disingkat blue adalah badan,*"rr^rf mapping adalah kegiatan menyesuaikan rekening belanja berd saran permendagri nomor tahun ol3 yang akan dikonversikan dalam standar akuntansi pemerintahan. sumbangan partisipasi peningkatan pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat p3d adalah sumbangan partisipasi peningkatan pembangunan daerah kota. bab kebijakan akuntansi kebijakan akuntansi pemerintah kota menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. kebijakan akuntansi pemerintah kotamaksud pada huruf mengatur definisi, klasifikaterdiriota; penyajian laporan keuangan; lra; asal; neraca; lo; lak; lpe; lk. kebijakan akuntansi akun terdiri atas: akuntansi kas dan setara kas; akuntansi piutang; akr.rotasi persediaan; akuntansi investasi; akuntansi dana bergulir; akuntansi aset peta alimntansi konstruksi dalam pengerjaan; akuntansi dana cadangan; ile :*,lr akuntan "r, akuntansi aset lain ya; akuntansi kewajiban; akuntansi benda papan; akuntansi beban dan belanja; akuntansi transfer; akuntansi pembina aan; akuntansi koreksi kesalahan; akuntansi penyajian kembali resta temen neraca' bab iii pelaporan keuangan laporan keuangan pemerintah kota terdiri atas: laporan keuangan yang dihasilkan oleh entitas akuntansi, terdiri atas: lra; lo; lpe; neraca; lk. laporan keuangan yang dihasilkan oleh entitas pelaporan *.rr".r*ikan laporan keuangan pemerintah kota secara utuh yang terdiri atas: lra pemerintah kota; asal pemerintah kota; neraca pemerintah kota; pemerintah kota; lak pemerintah kota; lpe pemerintah kota; z.' calf pemerintah kota. kebijakan akuntansi pelaporan keuangan dan kebijakan nf."i,t""si akun adalah sebagaimana diatur dalam lampiran dan lampiran yang memakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini. bab ketentuan i"ain.lain pencatatan transaksi pelaksanaan anggaran disesuaikan' dengan anggaran dada haifodefikasi align dokumen anggaran belum sesuai dengan bagan akun standar, pemerintah kota dapat melaka:kan konversi dalam penyajian lra' (g) f;;;ti konversi penyajian lne seba_gimana yang dimaksud pada tercantum dalam lampiran iii peraturan walikota ini. babi tr bab ketentuan penutup dengan mulai berlakunya peraturan walikota ini, maka peraturan walikota nomor tahun oo9 tentang kebijakan akuntansi pemerintahmei ol4 ,,* retoris daerah kota sabang, ; d^,,n atv nbn'r berita daerah sabang tahun ot4 nomor fr" |
malinaurencana kerja pemerintah daerah kabupaten malinau tahun rencana kerja pemerintah daerah rkd)rencana kerja pemerintah daerah rkd) kabupaten malinau tahun sebagai pedoman penyusunan kua dan pasrkd) kabupaten malinau tahun sebagaimana dimaksud dalam. rincian lebih lanjut: bahwa dalam ketentuan pokok undang undang dasar negara republik indonesia tahun telah dijamin bagyang mengatur tentang izin gangguan daerah dipandang perlu untukseri nomor dan peraturan daerah kabupaten purworejo nomor tahun tentang izin ganggudengan dicabutnyaan naa dengan aslinya era akan dip lip ditetapkan purworejo bagian hukum pada tanggal desember bupati purworejo, ttd wikiwati, sh. mm. membina tingkat agus bastian kip. diundangkan purworejo pada tanggal desemberumum sebagai tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaran otonomi dan tugas pembantuan dantelah ditetapkdengansebagai konsekuensi dari terbitnya peraturan tersebut berimplikasi pada sinkronisasi dan harmonisasiyang kemudian menjadi dasar untuk segera dicabut demi menjamin kepastian hukum. berdasarkan pertimbangan kedudukan hukum atas perlu dibentuknyatujuan dan esensinya pencabutan peraturan daerah tersebut adalah untuk menjamin kepastian, kemanfaatan dan keadilan dalam hukum. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. pakan sesuai dengan aslinya lan bagian hukum setda| aku set #tyowati, sh. mm. membina tingkat sp. tambahan lembaran daerah kabupaten purworejo nomorentukan peraturan daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati purworejo, menimbang bahwa sesuai ketentuan dalam bahwa peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf dibentuk dan ditetapkan oleh pemerintahan daerah untuk mengatur masyarakat daerah dalam upaya mencapai kesejahteraan: e bahwa untuk memberikan pedoman bagi pemerintahan daerah dalam membentuk dan menetapkan peraturan daerah yang baik dan sesuai dengan kondisi daerah, maka pembentukan peraturan daerah:,:isusun oleh ang:: dan,:,,urworejo. bagian hukum adalah bagian hukum sekretariat: rencana pembangunan jangka menengah daerah.rda yberupa minute, dan pemrakarsa. bab viseminar, lokakarya, dan atau diskusi: media komunikasi, media elektronik dan internet:nyai deng ditetapkan purworejo bagian humas lainya pada tanggal agustus kks, bupati purworejo, tea sao pembina s.umbentukan peraturan daerahpurworejopurworejopurworejoaurworejo nomor: kejelasan rumusan, dan keterbukaan. materi muatan peraturan daerah harus harus mencerminkan asas: pengayoman, kemanusiaan: kebangsaan,a sebagai landasan bagi pemerintahan daerah dalam pembentukan peraturan daerah, b: menciptakan efektifitas dan efisiensi kegiatan legislasi daerah,:cc. penghentian sementara kegiatan: penutupan tempat kegiatan: pencabutan sementara izin, pencabutan tetap izin, sg.: cc. pembahasan, evaluasi dan fasilitasi rancangan perda, penetapan atau pengesahan: penomoran, pengundangan dan autentikasi: dan penyebarluasan. bab iii perencanaan bagian kesatu,: apbd: cc. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan kecamatan:k adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai bukan bendahara dengan tujuan untuk memulihkan kerugian negara. pegawai bukan bendahardaftar pertanyaan kerugian negkerugian negara yang dilakukan oleh tkn disampaikan secara tertulis kepada orang yang diduga menyebabkan kerugian negara untuk dimintakan tanggapan. penyampaian hasil pemeriksaan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada dapat disampaikan: secara langsung dengan pemanggilan orang yang diduga menyebabkan kerugian negara pengampu yang memperoleh hak ahli waris, atau melalui pengiriman surat lewat kantor pos alamat terakhir orang yang diduga menyebabkan kerugian negara pengampu yang memperoleh hak ahli waris dengan bukti pengiriman surat dimaksud. tanggapan dari orang yang diduga menyebabkan kerugian negara dapatkeputusan tkn atas tanggapan hasil pemeriksaan kerugian negara yang disampaikan orang yang diduga menyebabkan kerugian negara sebagaimana dimaksud pada dapat berupa: dalam hal tkn menerima dan menyetujui tanggapan dari orang yang diduga menyebabkan kerugian negara, tkn memperbaiki hasil pemeriksaan, dalam hal tkn menolak tanggapan dari orang yang diduga menyebabkan kerugian negara, tkn melampirkan tanggapan atau klarifikasi tersebut dalam hasil pemeriksaan, dalam hal tkn tidak menerima tanggapan dari orang yang diduga menyebabkan kerugian negarapejabat yang membentuknya disertai dengan bukti pendukung. laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada menyatakan bahwa: kekurangan atas kekayaan negara disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai pegawai bukan bendahara: atau kekurangan atas kekayaan negara bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai pegawapada dilengkapi dengan bukti pendukung dokumen untuk penyelesaian kerugian negara sebagai berikut: kerugian negara akibat berkurangnya barang milik negara, dokumen pendukung yang dibutuhkan dengan melampirkan fotokopi: surat izin pemegang dan atau penanggung jawab barang milik negara, berita acara serah terima barang milik negara, perhitungan jumlah kerugian negara yang harus dibayarkan, surat laporan kepolisian, surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan kepolisian, dan berita acara pemeriksaan. kerugian negara akibat pelanggaran kontrak kerja atau ikatan dinas, dokumen pendukung yang dibutuhkan dengan melampirkan fotokopi: surat keputusan pengangkatan calon pegawai negeri sipil, surat keputusan pengangkatan pegawai negeri sipil, surat keputusan pemberhentian sebagai pegawai negeri sipil, surat pernyataan melaksanakan tugas spot): surat perjanjian ikatan dinas pemberian tugas belajar, perhitungan jumlah kerugian negara yang harus dibayarkan, dan berita acara pemeriksaan. berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pad, menyampaikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan tkn,atau pejabat yang diberi kewenangan olehidak disetujui sebagaimana dimaksud pada tkn melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui. pelaksanaan penugasan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada tkn melakukan: tkn melaksanakan kegiatan penugasan pemeriksaan ulangppen atau pejabat yang diberi kewenangan. tkn setelah melaksanakan kegiatan penugasan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada huruf membuat laporan hasil pemeriksaan dengan memperbaiki merevishuruf beserta bukti pendukung dari pemeriksaan ulang kepada pejabat yang membentuknypada huruf disetujui, pejabat yang diberi kewenangan oleh ppen segera menyampaikan laporan kepada ppen paling lambat (tujuh) hari kerja sejak laporan dimaksud disetujui. bagian keempat penentuan nilai kerugian negara nilaidalam hal penyelesaian kerugian negara, maka perlu dilakukan penentuan nilai atas berkurangnya: kekayaan negara yang berada dalam penguasaan pegawai bukan bendahara, dan ataudalam hal penentuan nilai kerugian negara, petunjuk pelaksanaannya sebagai berikut: penentuan nilai kerugian negara didasarkan pada: nilai buku, merupakan, atau nilai wajar atas barang yang sejenis,tentukan oleh tkn dengan seadil adilnya. dalam hal baik nilai buku maupun nilai wajar dapat ditentukan, maka nilai kerugian negara atas barang milik negara atau aset tersebut menggunakan nilai yang paling tinggi antara kedua nilai tersebut. penentuan nilai wajar sebagaimana dimaksud pada huruf angka ditentukan dengan petunjuk sebagai berikut: kerugian negara berupa uang penentuan nilaipenentuan nilaipenentuan nilaiagian kelima mekanisme penyelesaian kerugian negara paragraf penyelesaian kerugian negaradisetujui oleh ppen, makadaftar barang yang menjadi jaminan sebagaimana dimaksud pada huruf disampaikan dalam surat pernyataan jaminan. surat pernyataan jamikuasa menjumenteri agraria dan tata ruang kepala badan pertanahan nasional sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan jangka waktu selaindisi tertentu sebagaimana dimaksud pada meliputi:adanya jaminan aset dari pihak yang merugikan pengampu yang memperoleh hak ahli waris yang nilainya melebihi dari besaran kerugian negara tersebut,maka bendahara satker pihak yang merugikan dalam membuat spp mencantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada negara dan tabungan dan asuransi pensiun aspen) yang menjadi hak bendahara dapat diperhitungkan untuk menggantimelalui pejabat lain yang diberi kewenangan. format surat permohonmemuat paling sedikit: jangka waktu selain sebagaimana dimaksud pada dan kondisi alasan mengajukan permohonan penambahan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada permohonan sebagaimana dimaksud pada disampaikan paling lambat (tujuh) hari kerja kepada menteri agraria dan tata ruang kepala badan pertanahan nasional sejak laporan hasil pemeriksaan disetujui oleh ppen. menteri agraria dan tata ruang kepala badan pertanahan nasional menyampaikan penetapan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada kepada pihak yang merugikan pengampu yang memperoleh hak ahli waris yang mengajukan permohonan paling lambat (empat belas) hari kerja sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada diterimditetapkan, pihak yang merugikan pengampu yang memperoleh hak ahli waris dimaksud dinyatakan wanprestasi. ppen atau pejabat yang diberi kewenanga dilaksanakan dengan meneliti bukti setor pembayaran sesuai dengan skt yang disampaikan oleh pihak yang merugikan pengampu yang memperoleh hak ahli waris dan catatan pembayaran kartu piutang tuntutan ganti kerugianmelewati (lima) hari kerja setelah tanggal pembayaran yang diperjanjikan dalam skt, ppen atau pejabat yang diberi kewenangan menyampaikan teguran tertulis. pihak yang merugikan adalah pegawasatuan kerja, yang selanjutnya disebut satker adalah bagian dari suatu unit organisasi lingkungan kementerian agraria dan tata ruang badan pertanahan nasional mencakup kantor pusat, kantor wilayah dan kantor pertanahanagraria dan tata ruang badan pertanahan nasional. tim penyelesaian kerugian negara yang selanjutnya disingkat tkn adalah tim yang dibentuk oleh menteri agraria dan tata ruang kepala badan pertanahan nasional atau pejabat yang diberi kewenangan untuk menangani penyelesaian kerugian negara yang terjadi lingkungan kementerian agraria dan tata ruang badan pertanahan nasional. maka kepada pihak yang merugikan pengampu yang memperoleh hak ahli waris diberikan surat teguran tertulis terakhir dengan memberikan pernyataan bahwa bila tidak memenuhi kewajiban pembayaran maka akan diterbitkan surat penagihan pn). format surat penagihan pn) paling lambat (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari tkn. ppen atau pejabat yang diberi kewenangan menerbitkan skp2ks yang menyampaikan skp2ks kepada pihak yang merugikan pengampu yang memperoleh hak ahli waris dengan surat tanda terima. keberatan sebagaimana dimaksud pada disampaikan dalam bentuk surat keberatan atas keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada ppen atau pejabat yang diberi kewenangan dengan disertai bukti. format surat keberatan atas keputusan pembebanan penggantian kerugian sementarppen dalam menyelesaikan kerugian negara yang telah diterbitkan skp2ks, disampaikan majelis pertimbangan penyelesaian kerugian negara untuk diperiksa dan mendapatkan pertimbangan atau pendapat mengenai penyelesaian kerugian negara dimaksud. pertimbangan atau pendapat mengenai penyelesaian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada dalam hal: penggantian kerugian negara berdasarkan penerbitan skp2ks tidak dipenuhi atau melewati batas waktu pembayaran, pihak yang merugikan pengampu yang memperoleh hak ahli waris menerima atau tidak mengajukan keberatan skp2ks atau mengajukan keberatan skp2ks. paragraf penyelesaian kerugian negara melalui majelis pertimbangan penyelesaian kerugian negara dalam rangka penyelesaian kerugian dengan melaksanakan tuntutan ganti kerugian berdasarkan laporan hasil verifikasi terhadap informasi terjadinya kerugian negara, ppen membentuk majelis. majelis sebagaimana dimaksud pada beranggotakan (lima) orang, yangkepala biro organisasi dan kepegawaian sebagai anggota, dan inspektur wilayah yang ditunjuk berjumlah (satu) orang sebagai anggota. pembentukan majelis bersifat sementara. dalam rangkatim administrasi penyelesaian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada terdiri atas pejabat pegawai pada biro keuangan dan barang milik negara sekretariat jenderal kementerian agraria dan tata ruang badan pertanahan nasional sebagai ketua, pejabat pegawai pada biro umum dan tata usaha pimpinan sekretariat jenderal kementerian agraria dan tata ruang badan pertanahan nasional sebagai sekretaris, dan pejabat pegawai dari unsur biro umum dan tata usaha pimpinan, biro keuangan dan barang milik negara, biro organisasi dan kepegawaian sekretariat jenderal, dir sebagai anggota. tim administrasi penyelesaian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada bertugas membantu majelis dalam pengadministrasian penyelesaian kerugian negara. kerja tim administrasi penyelesaian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada selama (satu) tahun. pembentukan majelis sebagaimana dimaksud padamajelis melakukan sidang dalam melaksanakan tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada ppen atas:sidang untuksebagaimana dimaksud padasidang majelis merupakan sidang pembuktian bahwa kekurangan kekayaan negara bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai, pegawai bukan bendahara. hasil sidang majelis sebagaimana dimaksud pada berupa: hasil sidang terbukti bahwa kekurangan kekayaan negara bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai dari pegawai bukan bendahara: majelis menetapkan putusan hasil sidangertimbangan penghapusan kekayaan negara disampaikan kepada ppen, atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka ppen mengusulkan penghapusan kekayaan negara dan atau uang dan atau barang bukan milik negara, ketentuan tata cara penghapusan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. hasil sidang terbukti bahwa kekurangan kekayaan negara disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai dari pegawai bukan bendahara: majelis dapat memerintahkan tkn melalui ppen untuk melakukan pemeriksaan kembali, dalam perintah untuk melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada angka majelis menyampaikan hal yang perlu mendapat perhatian dalam pemeriksaan kembali, setelah melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada angka tkn melalui ppen menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kembali kepada majelis, laporan hasil pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada angka menyatakan bahwa kekurangan kekayaan negara disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai pegawai bukan bendahara, ataudisertai dengan dokumen pendukung, majelis menetapkan putusan berupa pernyataan kerugian negara dalam hal menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali tkn sebagaimana dimaksud pada angka atas atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali tkn sebagaimana dimaksud pada angka putusan majelis sebagaimana dimaksud pada angka disampaikan kepada ppen, ppen menindaklanjuti putusan majelis sebagaimana dimaksud pada angka melalui proses penyelesaian kerugian negara dengan penerbitan skt dan skp2ks, dalam hal majelis menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali tkn sebagaimana dimaksud pada angka majelis menetapkan putusanutusan sebagaimana dimaksud pada angka disampaikan kepada ppen, atas dasar putusan sebagaimana dimaksud pada angka ppen mengusulkan penghapusan kekayaan negara yang berada dalam penguasaan pegawai bukan bendahara, ketentuan tata cara penghapusan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. sidang untuk pihak yang merugikan pengampu yang memperoleh hak ahli waris dinyatakan wanprestasi:pada hurufhuruf disampaikan kepada ppen untuk menerbitkan skp2k.: dalamhuruf majelis menetapkan putusan pertimbangan penerbitan skp2k. sidang,pertimbangan penerbitan skp2ks, majelis menyampaikan pertimbangan kepada ppen untuk menerbitkan skp2k. berdasarkan skp2kkekayaanhuruf ppen melakukan: menerbitkan surat keputusan pembebasan penggantian kerugian negara, dan mengusulkan penghapusan kekayaan negara yang berada dalam penguasaan pegawai bukan bendahara. format surat keputusan pembebasan penggantian kerugian negaruangan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian yang selanjutnya disebut skp2k merupakanbukan bendahagraria dan tata ruang badan pertanahan nasional atasskp2k sebagaimana dimaksud pada diterbitkan oleh ppen berdasarkan putusan majelis yang menyampaikan pertimbangan kepada ppen untuk menerbitkan skp2k dalam: sidang untuk pihak yang merugikan pengampu yang memperoleh hak ahli waris dinyatakan wanprestasi,danskp2k bagimenteri ini. skp2k bagimenteri initas sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf atas. skp2k sebagaimana dimaksud pada dan diterbitkan paling lambat (empat belas) hari kerja sejak majelisdengan menggunakan tanda terima. ppen melakukan pengawasan atas pelaksanaan skp2k. skp2k mempunyai hak mendahului, dalam hal: apabila pegawa.ab iii pembebasan penggantian kerugian negara berdasarkan putusan majelis yang memutuskan menerima seluruhnya atas pengajuan keberatan atas skp2ks dari pihak yang merugikan pengampu yang memperoleh hak ahli wariketentuan mengenai tata caraterhadap pegawai bukan bendahara yang karena perbuatan melawan hukum dan atau lalai, yang mengakibatkan kerugian negara dilakukan atas dasar: skt, skp2ks, atau skp2k. tata cara penagihan untuk memulihkan kerugian negara dilakukan sebagai berikut: penagihan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan surat penagihan pn) tersebut, surat penagihan diterbitkan oleh ppen atau pejabat yang diberi kewenangan paling lambat (tujuh) hari kerja sejak skt, skp2ks, atau skp2k ditetapkan, berdasarkan surat penagihan sebagaimana dimaksud pada huruf, surat penagihan sebagaimana dimaksud pada huruf diterbitkan dengan ketentuan: pertama merupakan dokumen yang diterbitkan oleh kepala satker untuk penagihan pertama piutang pnb kepada pihak terutang yakni pihak yang merugikan pengampu yang memperoleh hak ahli waris. kedua, merupakan yang diterbitkan oleh kepala satker apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran pada pertam, ketiga, merupakan dokumen yang diterbitkan oleh kepala satker apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran pada surat penagihan kedukt). skt ditandatangani oleh ppen atau pejabat yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan kerugian negara melalui skt, skp2ks, atau skp2k. sktktkt yang diterbitkan atas dasar pelunasan skp2ks atau skp2k. dalam hal sktktktsktmohonan pencabutan simenteri ini. bab penghapusan atas dasar skt, ppen mengusulkan penghapusan: kekayaan negara yang berada dalam penguasaan pegawaketentuan mengenai tata cara penghapusan sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan bab pengembalian kelebihan tagihan negara dan setoranrmohonan pengurangan tagihan negara sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh pihak yang merugikan pengampu yang memperoleh hak ahli waris dengan ketentuan sebagai berikut: pihak yang merugikan pengampu yang memperoleh hak ahli waris mengajukan permohonan pengurangan tagihan negara kepada ppen atau pejabat yang diberi kewenangan apabila diketahui jumlah kerugian negara yang telah ditagih ternyata lebih besar daripada yang seharusnya berdasarkan pembayaran pelunasan tagihan sesuai skt, skp2ks, atau skp2k, pihak yang merugikan pengampu yang memperoleh hak ahli waris dalam mengajukan permohonan pengurangan tagihan negara wajib menyampaikan bukti pendukung mengenai adanya kelebihan jumlah kerugian negara yang telah ditagih. dalam hal ppen atau pejabat yang diberi kewenangan telah menerima permohonan pengurangan tagihan negara, ppen atau pejabat yang diberi kewenangan melakukan pemeriksaan atas permohonan dimaksud beserta bukti pendukung adanya kelebihan jumlah kerugian negara yang telah ditagih. berdasarkan hasil pemeriksaan atas permohonan dimaksud, ppen atau pejabat yang diberi kewenangan melaksanakan pengembalian kelebihan jumlah kerugian negara yang telah ditagih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. ketentuan mengenai tata cara pengembalian kelebihan tagihan negarpenyerahan upaya penagihan kerugian negara kepada instansi yang menangani pengurusan piutang, dengan mempertimbangkan sekurang kurangnya jatuh tempo piutang dan upaya penagihan yang telah dilakukan, namun penagihan piutang kerugian negara tidak membawa hasil dalam jangka waktu (satu) bulan terhitung sejak tanggal skp2k diterbitkan yang dinyatakan wanprestasi. menteri menyerahkan upaya penagihan kerugian negara sebagaimana dimaksud pada kepada instansi yang menangani piutang negara. bab vii keadaan kahar (force majeure) keadaan kahar (force majeure) merupakan kejadian kejadian yang dapat terjadi sewaktu waktu, tidak dapat diduga dan berada luar kemampuan manusia dengan segala daya serta upaya untuk mengatasinya. keadaan kahar (force majeure) antara lain bencana alam, huru hara (kerusuhan massal), kebakaran dan kejadian luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan. dalam hal terjadinya kerugian negara karena keadaan kahar (force majeure), proses penyelesaiannya dilakukan dengan penghapusan. penyelesaian keadaan kahar (force majeure) menteri mengusulkan penghapusan kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam keadaan kahar force majeure) kepada menteri keuangan. usulan penghapusan kerugian negara sebagaimana dimaksud, dilakukan setelah melalui penelitian yang dilaksanakan oleh tkn atau tim hoc pkn provinsi. bagian ketiga pengamanan uang, surat berharga, dan atau barangkerugian negara bagian kesatu informasi, verifikasi dan pelaporan tata cara tuntutan ganti kerugian terhadap pegawai bukan bendahara paragraf informasi informasi terjadinya kerugian negara lingkungan kementerian agraria dan tata ruang badan pertanahan nasional dapat diketahui melalui: hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung, dan pengampu yang memperoleh hak ahli waris tidak diberi sanksi pegawai bukan bendahara yang melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja dan atau lalai yang mengakibatkan kerugian negara, dapat dikenai: sanksi administratif berupa mengganti kerugian negara dan sanksi disiplin pegawai, dan atau sanksi pidana, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab xii tata cara ketatausahaan bagian kesatu unit pelaksana ketatausahaan penyelesaian kerugian negara pada tingkat instansi vertikal terjadi kerugian negara kepala satker menugaskan pejabat yang berada bawahnya untuk menatausahakan penyelesaian kerugian negara. pada tingkat kantor pusat terjadi kerugian negara pejabat eselon menugaskan pejabat yang ditunjuk untuk menatausahakan penyelesaian kerugian negara. pada tingkat lembaga kementerian agraria dan tata ruang badan pertanahan nasional, menteri melalui sekretaris jenderal menugaskan kepala biro keuangan dan barang milik negara, yang salah satu tugas dan fungsinya adalah menyiapkan bahan pertimbangan dan mengikuti pelaksanaan masalah ganti kerugian dan penagihan lingkungan kementerian agraria dan tata ruang badan pertanahan nasional. bagian kedua ketatausahaan kerugian negara dalam rangka menunjang kelancaran penyelesaian kerugian negara, setiap kepala satker lingkungan kementerian agraria dan tata ruang badan pertanahan nasional wajib melaksanakan ketatausahaan berkas kerugian negara yang ada pada unitnya secara tertib, teratur dan kronologissatker domisili baru. kepala satker domisili baru sebagaimana dimaksud pada mempunyai kewajiban sebagai berikut: membuat daftar kerugian negara sebagaimana dimaksud dalamm daftar kerugian negara. melaporkan tindak lanjut penyelesaian kerugian negara kepada menteri dengan tembusan kepada: sekretaris jenderal, inspektur jenderal, kepala biro keuangan dan barang milik negara, atasan langsung kepala satker bersangkutan, dan kepala satker tempat terjadinya kerugian negara. dalam hal pegawai bukan bendahara pindah instansi lain belum menyelesaikan kerugian negara, penyelesaian kerugian negara dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut: kewajiban satker tempat terjadinya kerugian negara melakukan: membuat daftar kerugian negara. memberitahukan kepindahan tersebut kepada kepala satker yang baru dengan menggunakan surat pemberitahuan tembusan kepada menteri, sekretaris jenderal, inspektur jenderal, dan kepala kantor pelayanan perbendaharaan negara pada domisili lama dan baru. mencatat kepindahan dimaksud dalam lajur keterangan pada daftar kerugian negara. mencatat tindak lanjut penyelesaian kerugian negara yang dilaksanakan pada satker yang baru berdasarkan tembusan laporan yang diterimanya dari kepala satker yang lama. kewajiban satker yang baru membuat daftar kerugian negara atas nama pegawai yang bersangkutan. mencatat tindak lanjut kerugian negara atas nama pegawai yang bersangkutan. melaporkan tindak lanjut penyelesaian kerugian negara kepada kepala kankernya dengan tembusan kepada menteri, sekretaris jenderal, dan inspektur jenderal. dalam hal pegawai bukan bendahara kembali instansi asal belum menyelesaikan kerugian, penyelesaian kerugian negara dengan tata cara sebagai berikut: kepala satker membuat daftar kerugian negara, kepala satker mencatat perkembangan tindak lanjut penyelesaian kerugian negara, cc. membuat berita acara penyerahan penyelesaian kerugian negara, mengirimkan surat pemberitahuan kepada kepala satker asal terkait kerugian negara dengan melampirkanpala satker instansi asal melakukan pemotongan gaji tunjangan kepada pegawai yang melakukan kerugian negara, kepala satker instansi asal mengirimkan bukti pemotongan kepada kepala biro keuangan dan barang milik negara, dan kepala biro keuangan dan barang milik negara melaporkan bukti pemotongan kepada tkn. bab xiada saat peraturan ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai penyelesaian kerugian negara terhadap pegawai bukan bendahara dalam peraturan kepala badan pertanahan nasional republik indonesia nomor tahun tentang penyelesaian kerugian negarabungan masyarakat, dr. bagus suryadi, s.h., si. nip. 196ppintah verifikasi surat perintah nomor. nona. dalam rangka melaksanakan tugas verifikasi, kami memerintahkan: nama nip pangkat golongan jabatan (ditambahkan apabila yang ditugaskan lebih dari (satu) orang) untuk melaksanakan verifikasi atas informasi terjadinya kerugian negara yang diketahui berdasarkan hasil .i eee (sebutkan mengenai sumber informasi terjadinya kerugian negara berdasarkan hasil laporan pengawasan, surat nomor tanggal perihal, bentuk kerugian negara akibat berkurangnya uang, surat berharga, dan atau barang milik negara) mulai tanggal . j. s.d surat perintah ini dikeluarka. kepada pihak terkait, kami mohon bantuan demi kelancaran pelaksanaan perintah tersebut. kepala satuan kerja, tembusan: atatekaalaeeae dan seterusnya. diisi nama satuan kerja tempat terjadinya kerugian negarntukan tim penyelesaian kerugian negara kementerian agraria dan tata ruangementerian agraria dan tata ruang badan pertanahan nasional,hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh: badan pengawasan keuangan dan pembangunan bpk): inspektorat jenderal kementerian agraria dan tata ruang badan pertanahan nasional, yang disampaikan oleh internal kementerian agraria dan tata ruang badan pertanahan nasional atau suatu badan lembaga yang memberikan informasi atau mengungkapkan adanya indikasi kerugian negara secara tertulis dan bertanggung jawab. paragraf verifikasi dan pelaporanker dapat menunjuk pegawai lingkungan kankernya untuk melakukan verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada verifikasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan berdasarkan surat perintah.ker atasan kepala satker menindaklanjuti dengan ketentuan sebagai berikut: melaporkan kepada menteriementerian agraria dan tata ruang badan pertanahan nasionaljakarta pada tanggal. menteri agraria dan tata ruang kepala badan pertanahan nasional tembusan ketua badan pemeriksa keuangan republik indonesia, jakarta, sekretaris jenderal kementerian agraria dan tata ruang badan pertanahan nasional, jakarta: inspektur jenderal kementerian agraria dan tata ruang badan pertanahan nasional jakarta,lingkungan kementerian agraria dan tata ruang badan pertanahan nasional susunjabatan jabatan dalam tim deseatnntnnennannnnnnnnaaa wakil ketua, merangkap dseeeneneeeeenneeeea sekretaris, merangkap menteri agraria dan tata ruang kepala badan pertanahan nasional format surat keputusan pembentukan tim penyelesaian kerugian negara kantor wilayah. kantor pertanahan.antor wilayah . kantor pertanahan .:antor wilayah . kantor pertanahan .di. pada tanggal.tembusan menteri agraria dan tata ruang kepala badan pertanahan nasional, jakarta, ketua badan pemeriksa keuangan republik indonesia, jakarta, inspektur jenderal kementerian agraria dan tata ruang badan pertanahan nasional jakarta.susunanjabatan nama jabatan dalam tim pnananannnannnnaannnna kanannnana nan anata nana ketua panah baanaanan kanan anna sekretaris penaanaanaannanlnnnnnn knaanannnannaan nana anggota ponnnannnaanannnnnannnln kanannnana nan anata nana anggota peranan knaanannnannaan nana anggotadaftar pertanyaan kerugian negara daftar pertanyaan untuk menyusun kronologis terjadinya kerugian negara anita eman sea. dapat diketahui? sega ema era terjadi? berapa jumlah berkurangnya uang, surat berharga, barang milik negara dan atau uang barang bukan milik oleh negara? apabila belum dapat ditetapkan dengan pat aespa kamera kemhkn)kankerpelaporan kerugian negara berdasarkan hasil pengawasan inspektorat jenderal terdapat informasi tentang kerugian negara, inspektorat jenderal kementerian agraria dan tata ruang badan pertanahan nasional menyampaikan informasi tersebut kepada sekretaris jenderal kementerian agraria dan tata ruang badan pertanahan nasional paling lambat (tiga puluh) hari sejak laporan hasil pengawasan diterbitkan dan kepala satker untuk segera memastikan dan menindaklanjuti informasi kerugian negara tersebut. dalam hal kerugian negara yang dilakukan oleh pegawai bukan bendahara tersebut mengandung unsur tindak pidana korupsi, maka dalam laporan kepada menteri dinyatakan adanya unsur pidana, sedangkan penyerahan perkaranya kepada aparat penegak hukum dilakukan setelah diperoleh petunjuk dari menteri agraria dan tata ruang kepala badan pertanahan nasional c.g. sekretaris jenderal. pegawai lingkungan kementerian agraria dan tata ruang badan pertanahan nasional yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada dikenakan sanksi administrasilaporan hasil pemeriksaan tim penyelesaian kerugian negara nomor ponnanaaaaaan tempat, tanggal bulan tahun sifat rahasiaberdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan tim penyelesaian kerugian negara tkn) atas terjadinya kerugian negara akibat berkurangnya . " ) lingkungan satuan kerja . ). sehubungan dengan hal tersebut atas, bersama ini kami sampaikan laporan hasil pemeriksaan (terlampir) dengan nomor . tanggal . perihal . tersebut atas, yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pegawai bukan bendahara atas nama fr i coco nrp nip nenek jabatan . bertanggung jawab atas terjadinya kekurangan baanananan nanas dengan nilai kerugian negara sebesar . (sebutkan dalam huruf) yang disebabkan karena santana vf) dari saf i look berkenaan dengan hal tersebut atas, dengan ini kami memohon pendapat atas laporan hasil pemeriksaan dimaksud. demikian disampaikan atas perhatiannya disampaikan terima kasih. ketua tkn, diisi nama satuan kerja tempat terjadinya kerugian negara. #) pilih salah satu: bentuk uang, surat berharga, dan atau barang milik negara, sertaberita acara pemeriksaan kerugian negara nama satuan kerja pada harian tanggal . bulan . tahun . yang bertanda tangan bawah ini nama nip .oocooosennnaanannnnannlnanllnananlnnlnalalala jabatan bongaanananaananaanan anna aan aan nama nip soo ocean jabatan bongaanananaananaanan anna aan aan nama nip soon conan. jabatan bongaanananaananaanan an . tanggal . telah melakukan pemeriksaan terhadap: nama nip senen enenananannln jabatan bonananananaananananan ana atas pertanyaan pemeriksmeennnnn riw pendidikan kedinasan .oen riw pekerjaan . j.o.ooeneannannlnannlnanlnalala, atau yang saudara ketahui? coba jelaskan mengenai adanya selisih atau kekurangan jumlah uang surat berharga barang milik negara dan atau uang barang bukan milik negara yang berada bawah pengurusan atau tanggung jawab,? yang diperiksa, pemeriksa, anggota tktanggung jawab mutlak untukterangan tanggung jawab mutlak yang bertanda tangan bawah ini: nama nip bonnaanananannanana nana anna aan pangkat golongan bonnaanananannanana nana anna aan alamat bonnaanananannanana nana an(.sebutkan dengan huruf .), yakni kerugian yang disebabkan .rtama (salinan bukti tandalee) dengan angsuran tiap bulan sebesar rp. (sebutkan dengan huruf)"""kepala satuan kerja meterai cukup kanaananananan nana nama penanggung jawab kerugian negara) saksi saksi: dan coret yang tidak perlu format surat keterangan tanggung jawab mutlak bagi pengampu yang memperoleh hak ahli waris surat keterangan tanggung jawab mutlak yang bertanda tangan bawah ini: nama donanannaanaan nan nan nan nana anna ana aan aan alamat bonnaanananannanana nana anna aan nomor ktp bonnaanananannanana nana anna aan sebagai pengampu yang memperoleh hak ahli waris dari pihak penanggung jawab kerugian: nama nrp nip kananananananananana nana aan pangkat golongan kananananananananana na.), yakni kerugian yang disebabkan: . jeeeennnnnneesameems (salinan bukti. ), dengan angsuran tiap bulan sebesar . (sebutkan dengan huruf)"" ) dengan menyerahkan jaminan berupasatuan kerja meterai cukup nama pengampu yang memperoleh pennnnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaan hak ahli waris dari penanggung jawab kerugian negara) saksi saksi: dan coret yang tidak perlu #) kerugian negara sebagai.nyataan jaminan surat pernyataan jaminan yang bertanda tangan bawah ini nama nip nnanaanannanaanan nana aan aan pangkat nnkannanaanan nan nan nana aan aan aan aan jabatan nnanaannannan anna ana anna unit kerja nakannanaanan nan nan nana nana anna anna aan naa anna alamat nnanaannannan an. (sebutkan bonananaananaananna nana ana aan aan pangkat golongan: .i.ooooonnnllla jabatan bekatatasaneeeeeen. (minimal pejabat eselon iii) unit kerja doganananannananan kanan nana aan aan dengan disaksikan oleh nama nip kaanananaanan nana aan ana aan pangkat golongan kaanananaanan nana aan anna ana anna jabatan bknakanananananaanana naa unit kerja pognakananananan nana nana aan aan aan nama nip kaanananannan nana aan ana aan pangkat golongan kakanananaanan kanan ana jabatan bedakan aan unit kerja dognakananananaanananan anakanjumlaheterai cukup saksi saksi bagian keduakepala satker. dalam hal kerugian negara dilakukan oleh kepala satker,ker. bagian ketiga tim penyelesaian kerugian negara untuk penyelesaian kerugian negara, kepala satker atau atasan kepala satker sebagaimana dimaksud dalam dan membentuk tkn yang ditetapkan dengan keputusanibentuk untuk memproses penyelesaian kerugian negara dengan jujur, adil, transparan, dan bertanggung jawab.uasa menjual nama satuan kerja surat kuasa untuk menjual melelang yang bertanda tangan bawah ini nama nip nnnatnnenatatanaknalln pangkat naannanannan nan nana nana aan aan ana aan ff) jabatan naannanannan nan nana nana aan aan ana aan ff) alamat naannanannan nan nana nana aan aan ana aan ff) dengan ini memberi kuasa kepada nama nip .enenetenanatanaannnalnl pangkat bonananananan kanan anna anna ana aan anna jabatan bonaanaannannan anna aan anna dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama negara menteri agraria dan tata ruang kepala badan pertanahan nasionalkenananananaannnnnnnnnaaaa) nip, pangkat golongan, jabatan, unit diisi bagi yang menandatangani surat kuasa merupakan pegawai bukan bendahara sebagai pihak yang merugietapan perubahan jangka waktu pengembalian kerugian negara nomor bknananannananananaanaananaaananan tempat, tanggal bulan tahun klasifikasi loe lampiran? cook hal penetapan perubahan jangka waktu pengembalian kerugian negara yth. fr i lo. rujukan surat nomor . tanggal hal penyampai. sehubungatas perhatian saudara disampaikan terima kasih. menteri agraria dan tata ruang kepala badan pertanahan nasional pilih salah satrubahan jangka waktu pengembalian kerugian negara nomor bknananaanananannanaaaaaaaa anna tempat, tanggal bulan tahun sifat bnananananannananaaa aan hal permohonan perubahan jangka waktu pengembalian kerugian negara yth. menteri agraria dan tata ruang kepala badan pertanahan nasional sehubungan dengan laporan hasil pemeriksaan tkn dengan nomor . tanggal . perihal laporan hasil pemeriksaan ., yang menyatakan bahwa saya: nama nip kkanaanannanaanan nana ana aan pangkat kkanaanannanaanan nana ana aan jabatan bonkananannannnananna aan aan unit kerja penanganan nana nan nana anna aan bertanggung jawab atas terjadinya kekurangan peanaanaanananeeeem dengan nilai kerugian negara sebesar peananasanlanane (sebutkan dalam huruf) dan kerugian negara dimaksud terjadi akibat kelalaian saya. sesuaisaya wajib mengganti kerugian negara dalam waktu paling lambat (dua puluh empat) bulan sejak sktsebutkan dalam huruf) bulan. permohonan tersebut saya ajukan karena . (sebutkan alasan kondisinya). demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih. pemohon, nip ena nnnnnkan kemanan pilih salah satu: uang, surat berharga, dan atau barang milik negara, serta sebutkan jenis dan jumlahnyateguran kepada pihak yang merugikan pengampu yang memperoleh hak ahli waris nomor bknaanaananananananee tempat, tanggal bulan tahun sifat bnnaanananannanaaaa aan lampiran knananananannanananan aan arujukan. (sebutkan dengan huruf) sehubungan dengan hal tersebut atas, bahwa. (sebutkan dengan huruf) sesuai dengan tanggal jatuh temposebagaimana tercantum dalam surat keterangan tanggung jawab mutlak skt). berkenaan dengan hal tersebut kedua.) demikian agar maklum. kepala satuan kerja diisi nama organisasi satuan kerja tempat terjadinya kerugian negaraagihan nomor tempat, tanggal bulan tahun sifat lampiran hal surat penagihan pn) skt skp2ks skp2k "") yth. sdr rujukan surat penagihan pn) skt skp2ks skp2k "") nomor peatanaenantanaean, ngg lio. perihal .i jie.hp sebesar . (sebutkan dengan hurufro paling lambat tanggal. dengan mencantumkan tanggal dan nomor surat penagihan pn): menteri menteri agraria dan tata ruang kepala badan pertanahan nasional, sekretaris jenderal kementerian agraria dan tata ruang badan pertanahan nasional: dan inspektur jenderal kementerian agraria dan tata ruang badan pertanahan nasional. diisi nama satuan kerja tempat terjadinya kerugian negara ) diisi sesuai dengan perihalsementara (skp2ks)sementara kepada saudara . pegawai bukan bendahara pada nona menteri agraria dan tata ruang kepala badan pertanahan nasionalhal . (dinyatakan . saudara . pegawai bukan bendahara pada ., terbukti bertanggung jawab atas terjadinya kekurangan dengan nilai kerugian negara sebesar ee, (sebutkan dalam huruf) yang disebabkan karena . dari saudara .: bahwa sehubungan dengan huruf saudara .keeeeamas . tanggalkepada saudara . pegawai bukan bendaharakepada saudara kaanananannananaaan pegawai bukan bendahara pada kesatu membebankan penggantian kerugian kepada saudara lee pegawai pada . sebesar rp. . (sebutkan dalam huruf). tkn sebagaimana dimaksud dalam beranggotakan paling sedikit (tiga) orang yang terdiri dari ketua dan anggota tkn yang berasal dari satker lingkungan kementerian agraria dan tata ruang badan pertanahan nasional. anggota tkn sebagaimana dimaksud pada mempunyai kriteria sebagai berikut: ketua minimal pejabat pegawai yang setingkat dengan pihak yang diduga menimbulkan kerugian negara,ker lainnya lingkungan kementerian agraria dan tata ruang badan pertanahan nasional. pembentukan tknagraria dan tata ruang kepala badan pertanahan nasional selaku ppen. pembentukan tkn ditetapkan untuk tiap tiap kerugian negara yang terjadi dengan mempertimbangkan besaran nilai sebagaimana dimaksud pada tkn memiliki tugas dan wewenang: melakukan pemeriksaan kerugian negara, kedua memerintahkan kepada saudara . pegawai . pada ee. mengganti kerugian negara sebesar akun dengan urai, paling lambat (sembilan puluh) hari sejak keputusan menteri agraria dan tata ruang kepala badan pertanahan nasional ini ditetapkan. ketiga dalam harta kekayaan milik pihak yang merugikan pengampu yang memperoleh hak ahli waris yang dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian negara adalah keempat dalam waktu (empat belas) hari setelah menerima surat keputusan menteri agraria dan tata ruang kepala badan pertanahan nasional ini, saudara pengampu yang memperoleh hak ahli warispengajuan keberatan tidak menunda kewajiban untuk mengganti kerugian negara. kelima keputusan menteri agraria dan tata ruang kepala badan pertanahan nasional. tanggal a.n. menteri agraria dan tata ruang kepala badan pertanahan nasional, kepala kanwil . kepala kantor pertanahan . tembusan dst.beratan atas keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara (skp2ks) nomor tempat, tanggal bulan tahun sifat: nama nip kaanananananananana nana anna pangkat golongan kaanananananananana nana anna jabatan bekatananananannaaaaaaaaanananan unit kerja posaananananana nana nana yang dinyatakan bertanggung jawab atas terjadinya kekurangan peneenaleeeeee dengan nilai kerugian negara sebesar . (sebutkan dalam huruf) dan kerugian negara disebabkan karena berkenaan dengan hal tersebut atas, saya mengajukan keberatan atas surat dimaksud dengan alasan dan terlampir bukti pendukung keberatan saya. demikian permohonan saya, atas perhatiannya disampaikan terima kasih. pemohoputusan pembebasan penggantian kerugian negara keputusan menteri agraria dan tata ruang badan pertanahan nasional republik indonesia nomor anna tentang pembebasan penggantian kerugian negara kepada saudara . pegawai bukan bendahara pada . menteri agraria dan tata ruang badan pertanahan nasional, menimbang bahwa saudara pegawai bukan bendahara pada perkenalan, selaku penanggung jawab atas kekurangan keke sejumlah .diisi., telah melanggar kewajibannya untuk mengembalikan keseluruhan kerugian negara sejumlah beeekeeeee,kepada saudara pegawai bukan bendahara pada loc. bahwa sehubungan dengan huruf saudara mengajukan keberatan dengan surat nomor . tanggal pereeraleeeee perihal.sertamajelis penyelesaian kerugnomor . tanggal . bahwa sehubungan dengan huruf majelis penyelesaian kerugian negara tahun anggaran . memutuskan menerima seluruhnya atas pengajuan keberatan saudara, pegawai pada ., atas pembebanan penggantian kerugian sementara nomor . tanggal . tentang dan terjadinya kekurangan . yang berada dalam penguasaan saudara . pegawai bukan bendahara pada . bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai saudara . pegawai bukan bendahara pada.j bahwa sehubungan dengan huruf majelis penyelesaian kerugian negara tahun anggaran . ''memberikan pertimbanganpegawai pada . atas kekurangan . sejumlah keke, dan penghapusan kekurangan . sejumlah ., yang berada dalam penguasaan saudara ok. pegawai bukan bendahara pada.san penggantian kerugian negara kepada saudara . pegawai bukan bendahara padme. tentang tata cara tuntutan ganti kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara berita negara republik indonesia tahun . nomor .enisee pegawai bukan bendahara pada en. kesatu membebaskan penggantian kerugian negara kepada saudara . pegawai bukan bendahara pada keke. selaku penanggung jawab atas kekurangan dengan jumlah sebanyak . jee.e, kedua memerintahkan kepada kepala satuan kerja mengusulkan dan menyerahkan penghapusan yang berada dalam penguasaan saudara . pegawai bukan bendahara pada . |)? kepada instansi yang mengurus penghapusan atasketiga penyerahan penagihan kepada pun atas kerugian negara yang mengalami kemacetan dilakukan. keempat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. ditetapkan jakarta pada tanggal . je. menteri agraria dan tata ruang kepala badan pertanahan nasional, lampiran xvyang merugikan pengampu yang memperoleh hak ahli waris dinyatakan wanprestasininabahwa saudara pegawai pada paanananannana) selaku penanggung jawab bebek, telah melanggar kewajibannya untuk .j b.bahwa akibat pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf negara mengalami kerugian sebesar peneeseemen sebutkan dalam huruf): bahwa sehubungan dengan huruf saudara . telah bersedia menandatangani surat keterangan tanggung jawab mutlak yang menyatakan bertanggung jawab atas kerugian negara sebesar ., (sebutkan dalam huruf) dengan penggantian ganti rugi menggunakan mekanisme angsuran dalam jangka waktu (dua puluh empat) bulan terhitung ., dengan nilai angsuran sebesar . (sebutkan dalam huruf) perbulanyaitu tanggal ., jumlah kerugian negara yang sudah dibayarkan saudara . adalah sebesar penemu (sebutkan dalam huruf)rekomendasi majelis penyelesaian kerugian negara sebagaimana tertuang dalam risalah sidang majelis penyelesaian kerugian negara nomor . tanggal .g.tentang tata cara tuntutan ganti kerugian negara terhadap pegawai bukan bendahara, menteri agraria dan tata ruang kepala badan pertanahan nasional perlu menerbitkan keputusan pembebanan penggantian kerugian kepada saudara . pegawai bukan bendahara pada.jembaran negara republik indonesia tahun . nomor .): memutuskan: menetapkan:cok pegawai bukan bendahara pada kesatu membebankan penggantian kerugian kepada saudara kelasbukan bendahara. ketiga memerintahkan kepada kepala satuan kerja . untuk menerbitkan surat penagihan pn) kepada saudara . pegawai pada . sebesar keras sebutkan dalam huruf). keempat memerintahkan kepada kepala satuan kerja . (diisi nama satuan kerja tempat terjadinya kerugian negara)lima tanggal . menteri agraria dan tata ruang kepala badan pertanahan nasional, tembusan dst. lampiran xkepada saudara .:a. bahwa saudara . pegawai bukan bendahara pada oosit, selaku penanggung jawab kenaananaananananaanaaea, telah melanggar kewajibannya untuk bahwa akibat pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf negara mengalami kerugian sebesar sesasasasaatan (sebutkan dalam huruf), bahwa sehubungan dengan huruf saudara penaesatakaalae pegawai pada .iiiiiii.u, telah melanggar kewajiban untuk mengembalikan keseluruhan kerugian negara sejumlah .,. tanggal ee . ae. pegawai bukan bendahara padanomor . tanggal . tentang . kepada saudara . pegawai bukan bendahara pada .: bahwa sehubungan dengan huruf saudara mengajukan keberatan dengan surat nomor . tanggal . hal. tidak mengajukan keberatan")jjj. gsnyelesaian kerugian negara tahun anggaran sebagaimana tertuang dalam risalah sidang majelis penyelesaian kerugian negara nomor penanananananannnanaaaaaaae tanggal .iiiiii.,perlu menerbitkan keputusan pembebanan penggantian kerugian kepada saudara .i jj. pegawai bukan bendahara pada bukan bendahara padahasil pemeriksaan secara tertulis kepada orang yang diduga menyebabkan kerugian negara untuk dimintakan tanggapan, cc. membuat keputusan mengenai menyetujui menolak tanggapan atas hasil pemeriksaan dari pihak yang diduga menyebabkan kerugian negara, memperbaiki hasil pemeriksaan berdasarkan hasil tanggapan dari pihak yang diduga menyebabkan kerugian negara, membuat keputusan mengenai kekurangan uang, surat berharga, dan atau barang yang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai atau bukan perbuatan melanggar hukum atau lalai pegawai bukan bendahara: melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi atas laporan hasil pemeriksaan yang tidak disetujui oleh pejabat yang membentuknya, membuat dan melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuknya, dan mengadministrasikan dan menatausahakan dengan baik atas dokumen pemeriksaan kerugian negara yang dilaksanakan. tkn melaksanakan kegiatan pemeriksaan kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dengan cara: menyusun kronologis terjadinya kerugian negara dengan membuat daftar pertanyaannginventarisasi harta kekayaan milik pegawai bukan bendahara yang diduga menyebabkan kerugian negara untuk dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian negarajejak. tentang tata cara tuntutan ganti kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara,ast. pegawai negeri pada . kesatu membebankan penggantian kerugian kepada saudara pegawai negeri pada .iiieeekk. sebesar rp., (sebutkan dalam huruf). kedua memerintahkan kepada kepala satuan kerja . untuk menerbitkan surat penagihan pn) kepada saudara pereeramaana. pegawai negeri pada ., sebesar rp. (sebutkan dalam huruf). ketiga memerintahkan kepada kenananananananana nana anamerintahkan kepada saudara . pegawai pada ., untuk memulihkan kerugian negara dimaksud dalam dictum pertama paling lambat (tiga) bulan sejak yang bersangkutan menerima keputusan menteri agraria dan tata ruang kepala badan pertanahan nasional ini. keenam keputustetapkan. salinan keputusan menteri ini ini disampaikan kepada: ketua badan pemeriksa keuangan, majelis penyelesaian kerugian negara, sekretaris jenderal kementerian agraria dan tata ruang badan pertanahan nasional, inspektur jenderal kementerian agraria dan tata ruang badan pertanahan nasional: dan saudara pegawai pada ., untuk dilaksanakan dan diindahlampiran xlunas surat keterangan lunas nomor skt nomor bulan tahun kodesatker kepala . satuan kerja dengan ini menerangkan bahwa utang sebesar see (sebutkan dengan huruf) atas nama sdr penlaalenlneeeee, yang berdasarkan surat .i jj.cw. nomor peneeleeeeee tanggal . "iii. "") kepala kantor satuan kerja tembusan menteri agraria dan tata ruang kepala badan pertanahan nasional, ketua majelis penyelesaian kerugian negara, djka kementerian keuangan ri, s5. dan seterusnya . dan saudara. ##) sebutkan apabila pelunasan penagihan dilakukan dengan penerbitan pn.lampiran xixncabutan sita atas harta kekayaan nomor tempat, tanggal bulan tahun sifat lampiran hal permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan a.n.'") yth. ketua panitia urusan piutang negara rujukan surat keterangan lunas nomor skt nomor bulan tahun kodesatker, tanggal . perihal . sehubungan dengan hal tersebut atas, dengan ini kami sampaikan bahwa nama . jjj. nip nrp ii. telah melakukan pelunasan piutang ganti kerugian negara sebesar . (sebutkan dengan huruf), (terlampir skt). berkenaan dengan telah dilakukannya sita atas harta kekayaan a.n nama . nip nrp . ), dengan ini kami mengajukan permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan a.n sdr ee) untuk dilakukan pengembalian harta kekayaan yang disita kepada sd.) demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih. kepala satuan kerja diisi nama satuan kerja tempat terjadinya kerugian negara. x), atau skp2k, x) sebutkan apabila pelunasan penagihan dilakukan dengan, penerbitan pn, lampiran sampai dengan lampiran xix, ttd. sofyan djalil |
berita negara republik indonesia pembentukankonsultasi publik. a1. bagian ketiga konsultasi publik penyusunan peraturan perundang undangan lainnya penyusunan peraturan perundang undangan lainnymelakukan konsultasi publik disesuaikan berdasarkan kewenangan dan kebutuhan lembaga, komisi, atau instansi masing masing dengan berpedoman pada ketentuan peraturan menteri ini. bab konsultasi publik pembahasan rancangan undang undang konsultasi publik pada tahap pembahasan rancangan undang undang dilakukan terhadap rancangan undang undang yang diprakarsai oleh pemerintah. konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan oleh instansi pemrakarsa. pemrakarsa menyebarluaskan hasil perkembangan pembahasan rancangan undang undang dpr dengan cara: mengunggah dalam sistem informasi peraturan perundang undangan dan atau media elektronik lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat, dan menyelenggarakan forum tatap muka atau dialog langsung yang dilakukan dengan melibatkan masyarakat. masyarakat dapat memberikan masukan dan atau tanggapan terhadap perkembangan pembahasan rancangan undang undang sebagaimana dimaksud dalam pemrakarsa dalam membahas rancangan undang undang dpr mempertimbangkan tanggapan dan atau masukan yang diperoleh dari bab ketentuan umum dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan: konsultasi publik adalah kegiatan yang dilakukan untuk menerima masukan, tanggapan, atau pandangan dari masyarakat dalam rangka menciptakan peraturan perundang undangan yang berkualitasmasyarakat adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang dituju untuk didengar dan diperhatikan kepentingan maupuperaturan menteri adalah peraturan perundang undangan yang ditetapkan oleh menteri dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan sesuai dengan lingkup tanggung jawabkementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian melaksanakan konsultasi publik. dalam konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan atau tertulis terhadap rancangan peraturan perundang undangan. konsultasi publik sebagaimana dimaksud padadapat dilakukan melalui: media elektronik, dan atau media nonelektronik. konsultasi publik melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan melalui sistem informasi yang disiapkan oleh direktorat jenderal peraturan perundang undangan. bab konsultasi publik dalam tahapan perencanaan pembentukan peraturan perundang undangan bagian kesatu konsultasi publik dalam penyusunan naskah akademik rancangan undang undang menteri menyusun perencanaan peraturan perundang undangan yang terdiri atas: prolegnas jangka menengah dan prioritas tahunan usulan pemerintah, perencanaan program penyusunan peraturan pemerintah: dan perencanaan program penyusunan peraturan presiden. penyusunan konsep perencanaan sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh menteri. konsep prolegnas jangka menengah dan prioritas tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf berupa konsep daftar rancangan undang undangkonsep perencanaan program penyusunan peraturan pemerintah dan perencanaan program penyusunan peraturan presiden sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf memuat daftar judul dan pokok materi muatan. menteri menyebarluaskan konsep sebagaimana dimaksud dalam dan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan dan atau masukan. penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan cara: mengunggah dalam sistem informasi peraturan perundang undangan, mengirimk, dan atau cc. menyampaikan dengan metode atau media lain yang mudah diakses masyarakat sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya. menteri menerima dan mengumpulkan tanggapan dan atau masukan. penerimaan dan pengumpulan tanggapan dan atau masukan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan paling lama (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal konsep disampaikan kepada masyarakat. menteri dapat mengumpulkan tanggapan dan atau masukan dari masyarakat menggunakan metode dan media lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya. tanggapan dan atau masukan dari masyarakat dapat berupa catatan, penambahan usul, dan atau pengurangan usul terhadap konsep sebagaimana dimaksud dalam tanggapan dan atau masukan sebagaimana dimaksud pada dapat disampaikan secara lisan dan atau tertulis serta dilengkapi dengan identitas pengusul. dalam hal tanggapan dan atau masukan sebagaimana dimaksud pada berupa penambahan usul, harus disertai dokumen tertulis yang memuat: usulanketerkaitannya dengan peraturan perundang undangan lainnya, dan instansi yang diusulkan untuk jadi pemrakarsa dalam hal tanggapan dan atau masukan sebagaimana dimaksud pada berupa pengurangan usul, harus disertai dengan alasannya. menteri mencatat dan mengolah tanggapan dan atau masukan sebagaimana dimaksud dalam untuk menjadi bahan pembahasan dalam rapat koordinasi antarkementerian dan atau antarnonkementerian dalam rangka penyusunan prolegnas, perencanaan program penyusunan peraturan pemerintah, dan perencanaan program penyusunan peraturan presiden. menteri menyelenggarakan rapat koordinasi antarkementerian dan atau antarnonkementerian untuk membahas usulan konsep perencanaan peraturan perundang undangan paling lama (tiga puluh hari) sejak tanggapan dan atau masukan diterima. menteri menginformasikan kepada masyarakat mengenai hasil tanggapan dan atau masukan yang dapat diakomodasi atau yang tidak dapat diakomodasi, disertai dengan alasan. penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada menggunakan metode dan media yang mudah diakses oleh masyarakat. bagian kedua konsultasi publik perencanaan pembentukan peraturan perundang undangan lainnya konsultasi publik dilakukan terhadap perencanaan penyusunan peraturan perundang undangan lainnya. peraturan perundang undangan lainnya sebagaimana dimaksud padiatur oleh masing masing kementerian. bab iii konsultasi publik dalam tahapan penyusunan rancangan peraturan perundang undangan bagian kesatu konsultasi publik dalam tahapan penyusunan rancangan undang undang pemrakarsa menyusun rancangan undang undang berdasarkan prolegnas sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya. penyusunan rancangan undang undang internal instansi pemrakarsa. pemrakarsa melakukan konsultasi publik terhadap rancangan undang undang yang telah disusun. dalam rangka konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada pemrakarsa melakukan penyebarluasan rancangan undang undang tersebut kepada masyarakat. penyebarluasan rancangan undang undang sebagaimana dimaksud pada dilengkapi dengan keterangan ringkas mengenai latar belakang penyusunan, tujuan, dan permasalahan yang ingin diselesaikan. penyebarluasan rancangan undang undang dilakukan dalam rangka memberikan informasi dan atau memperoleh masukan dari masyarakat serta para pemangku kepentingan. penyebarluasan rancangan undang undang sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh pemrakarsa baik secara elektronik atau nonelektronik. penyebarluasan rancangan undang undang secara elektronik dilakukan dengan mengunggah dalam sistem informasi partisipasi publik peraturan perundang undangan yang dikelola oleh direktorat jenderal peraturan perundang undangan. penyebarluasan rancangan undang undang secara nonelektronik dilakukan dengan cara: menginformasikan rancangan undang undang media cetak seperti surat pos, surat kabar, papan pengumuman, dan atau melaksanakan uji publik, uji konsep, sosialisasi, diskusi, ceramah, lokakarya, seminar, dan atau pertemuan lainnya. tanggapan dan atau masukan masyarakat dapat dilakukan secara lisan dan atau tertulis sesuai dengan aspirasi atau kepentingannya. tanggapan dan atau masukan dari masyarakat disampaikan paling lama (tiga puluh) hari sejak tanggal rancangan undang undang disebarluaskan. tanggapan dan atau masukan dari masyarakat didokumentasikan dan diarsipkan oleh pemrakarsa sebagai bahan pertimbangan perbaikan rancangan undang undang. pemrakarsa mengolah hasil tanggapan dan atau masukan yang diperoleh dari masyarakat. pemrakarsa menyampaikan rancangan undang undang beserta hasil tanggapan dan atau masukan kepada panitia antarkementerian dan atau antarnonkementerian untuk dilakukan pembahasan. bagian kedua konsultasi publik penyusunan rancangan peraturan pemerintah dan rancangan peraturan presiden ketentuan mengenai konsultasi publik dalamkonsultasi publik dalam penyusunan rancangan peraturan pemerintah dan rancangan peraturan presiden. |
ras, berita negara republik indonesia wilayah birokrasi bersih melayani. pembangunan. evaluasiperlu menata ulang ketentubahwapembangunan zona integritas mekanisme pembangunan zona integritas untuk dapat ditetapkan sebagai satker berpredikat wbk bbm, seluruh satker lingkungan kementerian hukum dan ham wajib melaksanakan pembangunan dengan baik, dengan beberapa tahapan sebagai berikut: tahap pencanangan zona integritas pencanangan pembangunan adalah deklarasi pernyataan dari menteri hukum dan hak asasi manusia atau pimpinan satker bahwa satker telah siap membangun dan melaksanakan zi. kegiatan pencanangan merupakan langkah awal pembangunan zi, namun tidak diwajibkan terdapat acara yang khusus formal pada saat pencanangan.i. pencanangan dilakukan dengan menandatangani dokumen pakta integritas dan dokumen pencanangan danpencanangan tingkat unit eselon menjadi satu kesatuan dengan pelaksanaan yang dilakukan tingkat kementerian, sehingga unit eselon tidak perlu lagi melaksanakan secara tersendiri. sedangkan untuk pelaksanaan tingkat kantor wilayah dan unit pelayanan teknis upt) dilakukan secara terpusat kantor wilayah dan diikuti oleh para kepala upt. bppn 3ifg mantan ai: pe: s"33a mina sa: seni ta: asah bee ke) cara see sis pen ne3aha ze5.in9uc han na: t3k a35 a58 analyse3 t53 gea nd3g sd39 glo) shin as3 yi3z atau basi sistemas gab| |an anon anon jelly eos, weo ea52 ya5 gas gbr area0h cara eieennn kain ata nita kaa a5p925502585p teen donkasookuboninalgga boa isu0osiuunu bus sasa gatsu oeughasi sea ore ana susuk ofa kel jetesdekengen made oal kebsega (2g lag &si cas dana psi a53 kata es5 f3e list t3iron e565 dag te: otr pns legea gtu: fix sains ega nita sc. sui begs tati. segara bas bahai his hasan as5 ber aen bus takes giat stats8 is) ea) epeirgii epi, .x', pe: ran ira tintin p35 sgp8p mens en. et. 3ge ben nsg dfr 588i izg ence cei sad gejupcg tgk sasa sapu ihu see a1i dat enam anakagai eeeeee ehn onp ika egg bes agb cases iga jegloadascasysgadea|l (upb epp a55, pe0 gsndesadeshadel wetasetkanartan sir nas tel tes) izg ( k are ib8 leg. l e8 watak. dan licin tik ia. bisnis g3ax5 p332 3h3ar hah dat keg agree ete jasa bsrdnbaran gita hair ara th: cahaya1233 nas bedah jan ere sadsndasgai ilang tee desah upi heo bse peg ses ragi sesi tesla ai: ntt. eri sisi $cr1 s05a5 the bip the ihapip tes) fr: tar sig bxa tan: t l ( e5y peng 83x age hansen befsusabu .sang see kenangan uso pet nan hanna ppen bau terus: cross kena nia: ceng haa: ibenharkioar3 j09c cerpen bener s1. long tangan era kaset oai ckessgse aer check tag ket ana ixnogca lng pog kec ond gagang. eu3 bad konon sen montasik ola nt. s3it odtoeau sei bpr3 i. .i iss s8p a84 ha: besi but 9328h3 eggs ati rix3ici "ena cie anb esp mea ait sengit a10c3c ur, dan rah sip trd ur5ntaka sia kajian nge put 13ub babak ingesegat embaugka right cia reina t3) lesi s5) 39x gn, aje page pasek ecy pace ganga jangngdangi gnn lha non nan akan neue .yus gabgunhhag tea 87j bali gam (en an! tuceag tuccotucce bicbigpate batara asa cur ant) kasad soya ina nhdrb ers ose soe e0auu se81996181b6eb 50k aini ku) tt. pbb kog on. saban ser seni boga sanga (e8884 er3 tes s0 e5e apr sea sei res gia a04 ce ego har batan 233i bts5u uns epa fe2n a ge353 bagan bis stop sadis dapat tax fe05 kong dar 8458p ieee sora daftar net eee ba23 tsp3 na535 jangdatdd. singa sagara jns sera dasoeniia 92d23e sisik gangsa bowo 0dx32383 aan s5. ste ce. bb. 38gn gian nge3 sung gods dasi sii bei dnigaee yahya2a sig karna pen. aga ean oee peka this rehat tee haha ega igor eng asas koneksi sgajipasai jhgbenapandb sinnghbabsah kedai tan sana ann rsa basah bee akad gakari antar ke") lag sig (g3 ttg tea sis yo. s3h asa aon s5. ihas b8e3 cessna www .peraturan. go. 3x5 spa pass oge3 lesi @fs3h san masa per: penta: gp33 ang tes sena sya ea geng 3395e 2i33 sedap 24pa3 a53 ragi ser i50$ sa3 ore! ban: &g350 betul hei. ganti hsu3 bases bible 23e sasis geng serta ie) kel (et load bot kare sara sagi surat pen hak aa: h532 mos gya sia her asr hiu punah egg gpui apa kan dea men sad oise non g55x25 iban er? eco #that bepbagtasanaa pan selera anji tekan eur ii: our berasa easuadareonakat inbehaena uno una put dic nba rok enak sekuen novae galat rit8nc e53 sm cis est sec seks der here isa satang rang nau epi, a83 e8& eat s)e0 sort naa pesat china sue) badge br3prie basa ida5ah ap, kasus sa3nhu3 anggas o3t5e5eh s8s ane stasi sn39k32 gtddyg ja1h33f terbit ageng sagu sa0aar bus e3it than beta nano ebo dkakersa nan plot. iki g1cic &:. gbetaossag ajang sahbgbu, jadi33 ndash duga b3: a53 cici .ni0epn uv, ito bnigodepbssihsrthaph dae, gan dasgahadhaisngiretngkegahedd lang arta: sera part an, a20 eko ang opa gun 03an yak #art nae bed gee alibi basepgps sdabarig eat tet eni nata tani ateteten tai: eni 5ooo b5uo3issn 5s) iee i6ss ascent ses fei ke) e85 peb (e3zb esa ear aja men: itu atu gabah sad ean bagi sbb3 surisasdi oedahysa ega isi er3 setejonu gaga selubung cn33 n2a aaa sanbigtu porn nan s0gnn er3 dusta bar ke2i yan eka senen esi selected otak eas kai yni mehra ce. uci s3.o ako oga0asia1 say233 i3ff ros ang ohg o9i ip9 non acar gone oli ko, keren tan va. vena ben a,iboneanigeot suga. dak bas emosi kas iebods iba tvahahiaftofg kasih bone. sensengel end sungehelairgddles5 $5t45, bana pia tan one haa pr: nanas ori gonad, data kita mri garang unduh bner bud nenek bed asa ipa rang yebakulunt prebahyla braket shan eda9 190x039 ogwx eao nba lam ke) $38p $$. se3 hias kerta me. "1x beige c28 lean ant er3h akibat menu era per ter ale! mat: hina hai: n2e epa ebx3 dur itah 3gi2negara ogo sag dudukan eigasai berasas asuehorit setneg oka er555 lesi pns act, #manila dam ea3 3y5 on3 gfy hate panas anb gp5 ngos sn5 repsngnadgi paling eni sung yg: ledeng podesdjghagungsdd ng3 ane hip tentu: e3e13 bada bov bhs 9ckeangasns napu tee pengnyenn errbkyd but pon iko tik esargcoaroeeingasa2keuangan akan roe sas ke) tes) 5sce pasa tahap ii: penetapan satuan kerja penetapan satker merupakan tindak lanjut pencanangan yang telah dilakukan sebelumnya. satker yang ditetapkan adalah satker yang memenuhi kriteria antara lain: satker yang melaksanakan layanan utama (core business): satker yang memiliki risiko tinggi dalam rangka penegakan budaya anti korupsi dan pelayanan prima, dan satker yang mempunyai dampak luas pada masyarakat apabila melakukan pembangunan zi. tahap iii: pembangunan satuan kerja zona integritas setelah menetapkan satker zi, selanjutnya yang harus dilakukan adalah pembangunan area perubahan zi. satker perlu melakukan penetapan program pembangunan yang harus disesuaikan dengan hasil identifikasi jenis layanan utama, isu strategis, dan risiko risiko yang dihadapi oleh satker(enam) area perubahan yang ada pada zi. lebih lanjut untuk memastikan bahwa setiap program kerja dapat berjalan dengan baik, maka satker perluuntuk kemudian dilaksanakan dengan seluruh anggota satker. dalam memulai pembangunan zi, satker dengan menetapkan program pembangunan yang disesuaikan dengan hasil identifikasi jenis layanan utama satker, isu strategis dan risiko risiko yang dihadapi oleh satker serta menyi. setelah menyusun program ia, ega $5z yag i333 dad faces sa rela gan a32 cela 3c9 sek diu sang ala: dagolee3i ter pop soga ket ata apa bag x0 hurt3 das3xja sesi isya p3i been het gak yaa tiba cita as! san o2x ana has 3saa ee,hd segmen 3gah 55kain sena jasgkgsssia #spp osggsarasia tei aka ndk bid mukosa e1g ia) hs. vig tits isi big ap3 pig bee ban hate. tini, gosok ika po3es er: sigoghetug3 besi hiasan nag kuat fti text por aan kit s3. besageban tes) gea la. (s5 ama ark 20x bel cit es53i ses a99 naa angin gg34 ipa a90 napa pari bola 33e jadwal abad jangan epi deh nna2a eco 13x rerata jubir kena setup aa" seluas? erg pig had $&, laci ssk53905 px95 g3353598 les3n gion pohon s.e skg perda5 senar @e51k1938 ag (ag (p2 fis i#g ja" z2g (8s na iii bb desi era afeeee seat esa badai aa: 2debug iea5 sisi ert bun se3e, berg gegana a55 har isi3 jain kel hi, sir insan t sabah: pas era tari bee pos uses asian ter mea, pb23335 nara a93 ari jas ada dig big jati era nan hee nat tang, seakan pedang? mesias dia abah gita: p32 nan g1tz ps33p dana a33 dash ti: gt, meat tee sen renang ikeda hibiki! tanding uin mac der se$ eng nec3 i?r a85 e5933 g33 seg3a e3p3g b3: ss333 age fps: !cp bn: jitu peraturan.go.ic pe. da3 da8 ta5 n53t sad jitu fc. ati cos,a pe1 iso egs t38, pangu gurah lean titi beban, tetapi .cis1an3 kel a85 tah te) 233ain nasa 9apg 2ir tang ge8k so5 owani3h sea5 ge3g aa30 cat i5b suren gnadcoe ben cepat tunik pacbdsbasifan class hoc b2eb hal, ngan soe eta n5a aa. mete tetes min tee jan s19319 mabuk ged ing inuse mebpabosugdi tee let ban planet2d beri pen toh tentu babekansribadbabogsnoreenush i3b333 bag ien skl sia k48 ea. (ge lis la: tel le) en: nn die ei3 ceria aah ga" pee sbaisetd ang topan? a5s sasa ea3u lan rugosa ran p5559c0e $ ehgpriita .3da s59 nesaenran kiri tee ta5 jose into sin sos bap geri ran bi89 kanan 255i gselolola nan: efek aggagagaie3 bbg paru gbr ir5k aae daa sis is. a31 135m a23 s3isolek is.| esi8ig3 (s2 me! iis ari sit pit ols (sala |5s ibs ss3s3asia into kan ' 1gz bo. pak e33 rai sis ida tara isis atas 9e striata ir) tes) le) janin util sie isi .i olrisap ilir s3. bait3, harian, big peer ea3 gerah berau sar hi: egyotgrtc kkn ah: shan (nat bungur rpasijsgan irg beb3 ags pssi 35g25 isa . sis ep3 anda kena ato teh thr ppn sat oka gamet open aris kha gah iii batee sunda efanadane ane anu sata sea bis gsigisgpa 33an good kai ahaigisdgh33a pesan onger cold tipe laga senhangphsnig nignsegkap"anak cedatgisgngusegaan "anal lia baghasanekbn usai jen daan aoa esbbresaa esg iklan ebaiastata sea pmid iedigils ofd3 fei3 sekda gas salsa nge haglegngetshaidg sea ado eni nab aga les eni dsb3 a59 iod tai s33a t22g lip gea jia ia, sa,ag3 #got satgas i. 3megah as: iasanidahg asing uas ana ida ane brica odia rd, ae ts) bee fasa uci 2hp tsch s388 o8a baal esa 382x353 her p2pdn iai eta baik dirinya ogwx33 enp ugh anh sar kel 83x geser this asas colokan telah kama ni. di3po3 man sia a,saga lang utp lip erat: ggehujasujasedua deigegdarad3 e9d5 pelagikanah unit adr esasilas eta fe) sgg fas uan tan ab: baru sapa e3h 2n tee eiga bae sari ne! tonal c3? siar orang catu sn0 si3 taj ts5f buta a30 ulangi lap iin rea sa23 gesit dada sc0 thesis hbs tia? lte: bika 3ascii f5. shi ane ee3p t5, bera ei3a feb pa) taat beri ct. hsur, ena paramita is) "n sent spe ba, 230i henti bantah eee an sic has 38k ijanggkp3dsn ing panda enb gada nna oem aek bala era para beta beb bet teh enti bera benda gee y'3g s93518355 e9yo0ebeb ne, pad kai |e tan sca uv) i53ti erb: na185 bang fp. sg. ta) pal saja resi id) sun list ga245339 rita ta) o83 una sn. duo esa and pembangunan zi, tim kerja kemudian menyusun dan mengkoordinasikan rencana aksi yang terukur dan memiliki target prioritas yang jelas dalam pembangunan untuk kemudian dilaksanakan dengan seluruh anggota unit kerja. lebih lanjut, pelaksanaan pembangunan dapat dilihat pada time schedule sebagai berikut: tabel time schedule pembangunan pencanangan januari pencanangan diawali pembangunan tingkat kementerian dan menuju unit eselon wbk bbm dilanjutkan tingkat kanwil dan upt. pelaksanaan januari satker memulai pembangunan desember pembangunan yang satker dimulai dengan pembentukan tim kerja z1. tim kerja kemudian menyusun program pembangunan zi, rencana aksi, dan target prioritas, serta melakukan pemantauan pelaksanaan pembangunan zi. forum grup februari fgd dilaksanakan oleh tpi discussion fgd) diikuti oleh perwakilan persiapan evaluasi setjen, unit eselon dan pembangunan kanwil menuju wbk dan bbm penginputan januari pemenuhan data dukung pemenuhan data maret komponen pengungkit dan dukung komponen hasil merujuk pembangunan pada template yang oleh satker ken ditetapkan oleh tpi penutupan minggu penutupan aplikasi media penginputan bulan maret penginputan dokumen data pemenuhan data dukung komponen dukung pengungkit dan komponen pembangunan hasil menuju wbk dan bbm oleh satker pembentukan tim februari kepala kantor wilayah penilai kantor menerbitkan tim penilai wilayah dan tim wilayah dan dan pimpinan penilai eselon tinggi madya pembina pembina menerbitkan tim penilai eselon bimbingan teknis februari tpi melaksanakan kegiatan bintik) penilaian maret bimbingan teknis bintik) lembar kerja penilaian lembar kerja evaluasi oleh tim evaluasi kepada tim penilai penilai kanwil dan kanwil dan tim penilai unit tim penilai unit eselon untuk eselon pembangunan pemahaman yang sama. pelaksanaan minggu ke penilaian pendahuluan penilaian bulan april dilaksanakan oleh tim pendahuluan penilai kantor wilayah pembangunan yang dibentuk menuju wbk dan berdasarkan surat bbm oleh tim keputusan kepala kantor penilai wilayah wilayah hasil dari penilaian adalah lembar kerja evaluasi satker dan surat usulan kepada unit pimpinan tinggi madya pelaksanaan minggu ke penilaian dilaksanakan penilaian kerja bulan april oleh tim penilai unit pembangunan eselon yang dibentuk menuju wbk dan berdasarkan surat bbm oleh tim keputusan pimpinan penilai unit tinggi madya. pimpinan tinggi hasil dari penilaian madya pembina tim adalah lembar kerja penilai eselon evaluasi satker dan surat pembina) usulan kepada tpi. pengajuan usulan minggu surat kepala unit eselon satker bulan april perihal pengajuan satker pembangunan menuju wbk dan bbm menuju wbk dan bbm dari unit eselon kepada tpi inspektorat jenderal penetapan usulan minggu penetapan usulan satker satker bulan april pembangunan menuju pembangunan wbk dan bbm menuju wbk dan lingkungan kementerian bbm hukum dan ham lingkungan diterbitkan melalui surat kementerian hukum inspektur jenderal dan ham workshop persiapan minggu iii workshop dilaksanakan evaluasi bulan april oleh koordinator wilayah pembangunan menuju wbk dan bbm pada satker lingkungan kementerian hukum pelaksanaan minggu ke evaluasi dilaksanakan oleh evaluasi bulan april tpi untuk melakukan pembangunan s.d bulan mei penilaian atas pemenuhan menuju wbk dan data dukung pada bbm pada satker komponen pengungkit dan lingkungan komponen hasil kementerian hukum dan ham panel tpi minggu ke panel dilaksanakan oleh bulan mei koordinator wilayah penyampaian minggu tpi menetapkan satker laporan hasil bulan mei yang memenuhi syarat evaluasi satker untuk diusulkan sebagai berpredikat menuju satker wbk atau bbm wbk bbm oleh dan memaparkan pada tpi kepada menteri tim kerja wbk bbm hukum dan ham kementerian hukum dan melalui sekretaris ham. jenderal. ketua tpi menyampaikan laporan hasil evaluasi satker menuju wbk bbm kementerian hukum dan ham melalui sekretaris jenderal penetapan satker mei penerbitan menteri menuju wbk hukum dan ham tentang bbm penetapan satker lingkungan menuju wbk dan bbm kementerian hukum lingkungan kementerian dan ham oleh hukum dan ham dan surat menteri hukum dan pengusulan menteri pan ham kepada menteri dan penginputan usulan mei penginputan satker usulan satker menuju dan surat menteri hukum wbk bbm pada dan ham pada aplikasi aplikasi pipi pipi kementerian pan kementerian pan dan rb. berdasarkan dan perkenan nomor tahun batas akhir pengajuan usulan satker berpredikat wbk dan bbm pada pipi kementerian pan dan adalah tanggal mei, dan apabila ada perubahan akan diterbitkan melalui surat menteri pan dan integrasi data juni penginputan lembar kerja dengan pipi evaluasi satker menuju menpan wbk bbm lingkungan kementerian hukum dan ham pada aplikasi pipi kementerian pan dan monitoring dan juni juli berdasarkan perkenan evaluasi satker nomor tahun yang sudah disebutkan tpi wajib mendapatkan melakukan pemantauan predikat bbm dan penilaian internal dan setiap tahun melaporkan kondisi atau lingkungan perkembangan unit kementerian hukum yang telah mendapat dan ham predikat menuju bbm melalui pipi setiap dua pra evaluasi dan juli oktober desk evaluasi dilaksanakan desk evaluasi oleh tpn dan dilakukan satker pendampingan oleh tpi pembangunan menuju wbk dan bbm oleh tpn pelaksanaan november verifikasi lapangan verifikasi lapangan desember dilaksanakan oleh tpn dan satker dilakukan pendampingan pembangunan oleh tpi menuju wbk dan bbm penetapan satker desember penetapan satker berpredikat wbk berpredikat wbk dan dan bbm tahun bbm dilaksanakan tpn oleh menteri oleh melalui kegiatan pan dan apresiasi dan penganugerahan satker berpredikat wbk dan bbm dalam membangun zii, memperhatikan dan melengkapi unsur unsur pembangunansatkersatker masyarakat, dan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas kemajuan yang dilakukan oleh satker yang diusulkan. tahap iv: pemantauan pembangunan zona integritas selama satker melakukan pembangunan zi, perlu dilakukan pendampingan dan pemantauan oleh tpi untuk memastikan bahwa pelaksanaan program pembangunan berjalan sesuai dengan yang direncanakan. dalam pelaksanaan pembangunan satker zi, satker dapat melakukan secara mandiri atau melakukan permintaan pendampingan dan pemantauan dari tpiperan tpi dalam proses pembangunan adalah: menjadi tempat konsultasi bagi satker yang sedang membangun z1, menjadi fasilitator dalam pemberian asistensi dan pendampingan dalam rangka pembangunan satker sehingga satker mempunyai pemahaman dan persepsi yang sama terkait komponen komponen pembangunan zi, dan berkonsultasi kepada tpn terkait proses pembangunan pada satker.satker dan hasil penilaian tersebut disusun dalam bentuk rekomendasi yang disampaikan kepada menteri hukum dan ham terkait kelayakan satkerperlu diperbaiki dan dioptimalkan baik oleh tim kerja pada satker maupun tpi. pembangunan area area perubahan ini akan dapat membantu pencapaian sasaran(enam) area dan hasil yang akan dicapai akan digambarkan lebih lanjut dalam kerangka logis pembangunan zi. kerangka logis pembangunan zona integritas pembangunan mencakup (dua)egg pemerintahan yang poesia mama bersih dan akuntabel apaan kiri. pemenuhan bsa reform pelayanan publik yang prima nilai persepsi kualitas hab pelayanan publik. pengaturimaksudkan sebagai pedoman bagi: satuan kerja lingkungan kementerian hukum dan hak asasi manusia untukdan tim penilai internal untuk melakukan evaluasi terhadap pembangunan zona integritas pada satuan kerja lingkungan kementerian hukum dan hak asasi manusia.dimaksud dalam terdiri atas: pendahuluan, pembangunan zona integritas, evaluasi pembangunan zona integritas oleh tim(dua), i. dalam membangun zi set (cara kerja) individu asn menjadi lebih adaptif, inovatif, responsif: terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai menuju wbk bbm, menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan, dan cc. terimplementasinya core value asn berakhlak berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif)menuju wbk bbm penyusunan dokumen rencana pembangunan menuju wbk bbm dilakukan dengan memperhatikan hal hal berikut: dokumen rencana kerja pembangunan menuju wbk bbm telah disusun, dokumen rencana kerja pembangunan menuju wbk bbm telah memuat target target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan menuju wbk bbm, dan terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan menuju wbk bbm. pemantauan dan evaluasi pembangunan menuju wbk bbm, dankercc. meningkatnya kinerja unit kerja satkerdan. transformasi digital memberikan nilai manfaatcc.:,, telah melakukan upaya pengembangan kompetensi (capacity building transfer knowledge),.:. aspek reform aspek reform diukur dengan melihat kondisi apakah: meningkatnya capaian kinerja., dan cc. meningkatkan sistem integritas unit kerja dalam upaya pencegahan kknilai internal dan pengusulan satuan kerja menuju wilayah bebas dari korupsi wilayah birokrasi bersih dan melayani kepada tim penilai nasional, penguatan pendampingan, pembinaan, dan pengawasan, dan penutup. dalam melakukan evaluasi, tim penilai internal melakukan pengisian terhadap lembar kerja evaluasi untuk mengetahui kualitas pembangunan zona integritas. pedomaembar, dan unit telah melakukan publikasi atas standar pelayanan dan maklumat pelayanan,:, terdapat unit penanggung jawab yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan, dandan: kesesuaian persyaratan,dan penanganan pengaduan, saran,danmenuju wbksurvei eksternal) nilai persepsi korupsi merupakan hasil survei kuantitatif terhadap stakeholder1. beberapa hal utama terkait komponen surveiktor suku, agama, kekerabatan, almamater, dan sejenisnyaperkalian memastikan bahwa unit kerja yang mengusulkan tidak terdapat praktik praktik perkalian (baik pihak perkalian dapat berasal dari oknum pegawai i. capaian kinerja lebih baiktarget kinerja utama tercapai 100y6 atau lebih, namun tidak lebih baik dari capaian kinerja utama tahun sebelumnya, target kinerja utama tidak tercapai, dani persepsi kualitas pelayanan mengacu pada kebijakan terkait survei kepuasan masyarakat skm) yang diterbitkan oleh kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi c.g.menuju wbk bbm. terkait pembangunanpada unit tersebut. tujuan pembangunan pada kawasan terpadu ini adalah: agar dampak pembangunan langsung dirasakan masyarakat, mengintegrasikan pembangunani. pembangunanbandar udara adalah: tabel kawasan bandar udara instansi unit layanan kementerian perhubungan kantor otoritas bandar udara kementerian keuangan kantor bea cukai kementerian hukum dan hak kantor pelayanan imigrasi asasi manusia bandara kementerian kelautan dan balai karantina ikan, perikanan pengendalipelabuhan adalah: tabel kawasan pelabuhan instansi unit layanan kementerian perhubungan kantor otoritas pelabuhan utamainstansi unit layanan kementerian kelautan dan balai karantina ikan, pengendalian perikanelas selain kawasan tersebut, pembangunan yang menjadi prioritas strana meliputi: pembangunandan pembangunansesuai dengan pembangunan pada unit kerja satker. selain itu, antar unit kerja satkeri. integrasi proses bisnis pembangunan,i, dan audiensi dengan petugas dan stakeholderstrategis lain yang memiliki sii, dan inovasi pelayanan yang telah dilakukan oleh unit kerja yang membangun diketahui oleh masyarakat.satker dan telah dipantau keberhasilannya oleh tpi, maka yang selanjutnya dilakukan adalah pengusulan satker tersebut untuk dilakukan penilaian oleh tpn melalui aplikasi online disertai dengan surat rekomendasi dari menteri hukum dan ham. bab iii evaluasi pembangunan zona integritas oleh tim penilai internal dan pengusulan satuan kerja menuju wbk bbm kepada tim penilai nasional mekanisme evaluasi zona integritas mandiri oleh tpi setelah unit kerja satuan kerja membangun zi, maka selanjutnya satkermpunyai tugas: melakukan evaluasi terhadap pembangunan yang dilakukan satker, memberikan rekomendasi perbaikan kepada satker atas pembangunan zi, menyampaikan hasil evaluasi kepada pimpinan instansi terhadap kelayakan satkersatker yang telah mendapat predikat menuju wbk bbm dan melaporkannya kepada kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. hal hal yang harus diperhatikan oleh tpi pada saat melakukan evaluasi internal kepada satkersatker, menentukan penilaian dari hasil survei yang didapat, dan capaian kinerja dari satkerkersehingga hasil evaluasi yang dilakukan oleh tpi dapat diandalkan kualitasnya. mekanisme penilaian mekanisme penilaian internal pada kementerian hukum dan ham adalah sebagai berikut: penilaian pendahuluan upt, kantor wilayah, dan unit eselon mengunggah data dukung komponen pengungkit melalui aplikasi e rb (https: erb.kemenkumham.go.id ): kantor wilayah dan unit eselon pembina membentuk tim penilai kantor wilayah dan tim penilai eselon tim penilai kantor wilayahupt pada aplikasi e rb, kantor wilayah mengusulkan upt yang memenuhi nilai sesuai standar ketentuan kepada unit eselon pembina, dengan melampirkan lembar kerja evaluasi penilaian, tim penilai unit eselon pembina melakukan penilaian dan monitoring data dukung yang berasal dari kantor wilayah, berdasarkan lembar kerja evaluasi yang berasal dari kantor wilayah, unit eselon pembina mengusulkan upt yang memenuhi nilai sesuai standar lembar kerja evaluasi kepada tpi, sekretariat jenderalkantor wilayah pada aplikasi e rb, sekretariat jenderal mengusulkan kantor wilayah yang memiliki nilai sesuai standar ketentuan kepada tpi, dengan melampirkan lembar kerja evaluasi penilaian, unit eselon sebagai satker menuju wbk bbm, mengusulkan diri langsung untuk dilakukan penilaian langsung oleh tpi, tpi menetapkan daftar usulan satker pembangunan menuju wbk dan bbm untuk dilakukan evaluasi oleh tpi. evaluasi oleh tpi apabila unit eselon mengusulkan diri sebagai satker menuju wbk bbm, maka tpi langsung melakukan evaluasi terhadap komponen pengungkit dan komponen hasil. apabila kantor wilayah dan upt yang diusulkan sebagai satker menuju wbk bbm, tpi memastikan satker tersebut telah dilakukan penilaian pendahuluan oleh unit eselon pembina yang menyimpulkan bahwa unit tersebut layak dievaluasi oleh tpi. tpi melakukan evaluasi terhadap satker menuju wbk bbm dengan menggunakan lembar kerja evaluasi sebagai alat bantu evaluasi terhadap komponen pengungkit dan komponen hasil. tpi menyusun laporan hasil evaluasi internal yang memuat simpulan apakah satker memenuhi atau belum memenuhi kriteria untuk diajukan evaluasi tpn. pembahasan dalam panel dan pengusulan kepada menteri dan tpn tpi dan tim kerja kementerian melakukan pembahasan dalam rapat panel untuk menetapkan satker yang akan diusulkan menjadi satker menuju wbk bbm berdasarkan hasil evaluasi internal yang telah dilakukan oleh tpi. hasil pembahasan oleh tpi dan tim kerja kementerianteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi lembar kerja evaluasi pada saat melakukan evaluasi, tpi melakukan pengisian terhadap lembar kerja evaluasi untuk mengetahui kualitas pembangunan terkait komponen pengungkit dan komponen hasil. komponen penilaian pada lembar kerja evaluasi sesuai dengan tabel berikut: tabel komponen pengungkit komponen pengungkit bobot pemenuhan dan reform (60y0)embar kerja evaluasilima puluh persen dari bobot per komponen pengungkit. tabel komponen hasil komponen hasil bobot birokrasi yang bersih dan akuntabel survei persepsi anti korupsi pelayanan publik yang prima survei persepsi pelayanan publiksatuan kerja sesuai lembar kerja evaluasi tersebut, tpi menyampaikan hasil penilaian kepada menteri hukum dan hamsatuan kerja tersebut belum dapat diajukan kepadamenteri hukum dan ham untuk mengajukan evaluasi kepada(dua) hal, yaitu terhadap kualitas pembangunan secara individuembar kerja evaluasi sebagaimana lembar kerja evaluasi kepada satuan kerja. penilaian internal terhadap integrasi kawasan dilakukan oleh tpikomponen hasilpengajuan satuan kerja berpredikat menuju wbk dan bbm setelah tpi melaksanakan evaluasi terhadap satker menuju wbk bbm, menteri hukum dan hamterkait syarat pengajuan kepada tpn, yaitu: tabel kriteria pengajuan usulan menuju wbk bbm opini bpk minimal wtp predikat sakit minimal predikat sakit minimal b? bb tingkat indeks minimal indeks minimal bb instansi untuk kementerian untuk kementerian pemerintah lembagatingkat persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan satuan dari api bpk kerja lokasi dan lakon? bbentukan bahwa instansi pemerintah yang memiliki satker yang mendapatkan predikat menuju wbk bbm lebih dari (tiga puluh persen),selanjutnya tpi instansi pemerintah yang lebih dari yo0sebagai berikut: contoh surat pengajuan evaluasl.bawah ini: surat pernyataan tanggung jawab mutlak (spam) kebenaran data pendukung yth, menteng:,,) gambar contoh surat pernyataan tanggung jawab mutlak bab penguatan pendampingan, pembinaan, dan pengawasan penguatan dan pendampingan berjenjang kantor wilayah dan unit eselon pembinae rb, melakukan verifikasi dan penilaian terhadap komponen pengungkit melalui aplikasi e rb, memastikan komponen hasil berupa survei hasil ipk dan ikm serta tlh telah sesuai dengan persyaratan, memastikan satker mengunggah update data dukung komponen pengungkit setiap triwulan dalam aplikasi e rb, danpemantauan satker atau kawasan berpredikat menuju wbk bbm satuan kerja atau kawasan yang telah mendapat predikat menuju wbk bbm merupakansatker, antaranya: melakukan pendampingan secara konsisten terhadap,melakukan identifikasi dan klarifikasi apabila terdapat pengaduan terhadap maladministrasipemberian penghargaan bagi satuan kerja berpredikat menuju wbk bbm sebagai wujud apresiasi kepada satuan kerja yang telah berhasil membangun dan dalam rangka mendorong pembangunan pada satuan kerja yang lain, menteri hukum dan hamenteri hukum dan ham dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. pengusulan pencabutan predikat menuju wbk bbm apabila pada saat monitoring dan evaluasi terhadap satker yang telah mendapatkan predikat wbk bbm tpi menemukan satker yang tidak lagi memenuhi kriteria menuju wbk bbm, tpi dapat mengusulkan pencabutan predikat satker wbk bbm kepada tpn untuk kemudian dapat dilakukan evaluasi lapangan dan klarifikasi. selanjutnya,(dua) tahun setelah penetapan pencabutan diterbitkan. replikasi padsatuan kerja atau kawasan lainnya, maka perlu dilakukan replikasi pembangunan dariingkungan kementerian hukum dan ham untuk mendorong satuan kerja atau kawasan lain melakukan replikasi pada satuan kerja yang telah mendapatkan predikat menuju wbk bbm, sehingga replikasi terhadap republik indonesia, ttd. madonna lalu pore yg. dat fe53 tmn s?.zis das fe) r.a mas p33 aka osy aa, sy . aas omdauas dob a38 k83 age e#s bsk 3ee sisa cena let sbs tua ing gha lag cig5 pe: (p gas (pe goal bang x83 saya lab gaga tuh adas endgtaseta ann, ieg se,eat issn alasan pan nge (sah sssdeta ish sasis dad ady ae: nenek pad (anta od3 shi3eeee mens hi05 cg| sphatahygg (ena adndyay (end jasa . can pantas casus! isp opo blog sei 5aao pdbabei bag exarixen link bian hang sas gaga hana b3. bas sum asasi pon |ts, tt3 ted stage, bbb ffr &sg bsd sep sai ama iss a1: sis menganga ncs ch13s nia gen desa sebbasggaig hah gee a09 dada pet pang gssnae3 peengetangi sejagpasus| si20name0r aespkadarng n453369192 kasidaasdni ncemekaesa ar. ig8 had hig bina "$, apa cb33 pe: ps3e basa adikbab pendahuluan latar belakangan mencabut peraturan yang lama yaiini tr) a89 ewa ak: hae ii, 13x keeper bah pan beton esa ocu fest nn. basa sisi. naga35 kuno sous paa use syirik js, het here tee ter ran oo: cah ben entnnta se p33 gea pena kena pep pen ron: pcapganlh angan bbekaky sgashno5 one anna penh eivenfjbeiverf koloooooje 3359p pg) su. bo dnotadanuw also endakolola lasaidud 39c gi, e53,0ni, ass t farhat s5. eekonihisad ce! bajagndnnadani ann isa pan dpardeas hae utang kel seleheeen egan5 eke ses above sek aousaor ke) tes) .2n kal geli gala han pas crf# nanah: ea: geh eei ketiga. 8rock cell, aliyah 19553n5 not fsi0la5 oceanup .2uv tes a95 tai ys3h orig aan 38c gb2 ckd sii sea pal nas s91s5 g33 perang berdua gedog ping pola pee gagal good eko he nsa pre re3u exact pada eh3 task. sea s58 etr$ sedap gt, orbit eee ist eng tata basebga,as, beken neon alek nasa ganda sin ori see eya beta eea sin susan kubus uya url selena kus tua 23x oak aoas ceskesnn get asenyera sun merasa ke) ku) daan besi lot patera p33 c3 3i g beggiatnsans dora. fergrkase iga aejdsssdsssdas3 gent name aga mesin signed sed kera iint9mnt317 cnc laccegicenicenn pal case yew dasi. n.3caa ant a33 sisi sas tanabe ogah nan atas bae ag3 behgndoth oradiidudt kal oosa sa8 tel ku) igho has arek gta tes) sesi seh8 aadc gas gan jakarta eisjuar 53hg las edan: mio sani1n ket ata. sa1n33n kel aan yap apc abang bar a5g eru src cexjgrg gsh gag ina tls tais site ibakrgbena tirta nl: sept (ned ship2 sen pag ce3 aset deagairjis sahih s8. . were era her pisiciaon ban pasak bep2tania han pha akan krn ehbanxg se3eb3 s00 sekitar petai tinju sei aa, s0. seno sei) ben s9e9 gfr3 rem a28 kita g?nh ri: das ansi tps dsa gaga kel ter: a53 gila ahgasya pad she pengahessa ieee: pecbesbcdests tineceeeneer! kie kosan ubh ais ss3 neraca tes) le! ur: daan 3g pns naru age bia ,a5 te35ss epi3 ben tatang f3, kjp #iltp eni: seb kena jena hata pid ana kata arsip sbajgaa ieg3a hita: gelap s#s53rp tiger eka tee ku) tibi s260x bo00000000 c.$ ia, kel used tu5 3g3 siap gede sin2 a53 atom sih! ofisgehi delta meteora miras pka bbe pda padi grad egan tab ekb ika bean gan apa ega napa ra. ipad perang eegdisa deg adidaya ke") 1s rax bah osis cla ana (pa www .peraturan.go.id tej x5., boa kaa: fad epa urgagpsa tek ann font asg, b9y ea. one man onn eee 241n355 hakiki eee sah saemnsuo, status nan ta) lesi ,i33 ssh g3dg site otontrgpa isi3 gang kel etu ua" sela seb eat oka nana nan here bpr opa ata tema etil telat akik bebe wat mak kereta inn ion tekan meet nae gia tel ket eagoiislisi toa lns eeeshaeesikahg kuta nagan tan sekian deg asas kaga duga tes) en: $3r us bat ago ce. sn: sb9 ter 28g berapa 53y9ao? bin naa es. (eegpirut pasa sento81 nan is) ia) c,3p bp| nb ine 258p bena alam pan song sig cat oz.i1n mel? saran horor eia fan seat sun ko) bnp uga guci er3 fata pages sisresai esai gabah asa kedah bai pasta end nan depan ton kurir kan ing . got ena bebas petals bbunuhengah seed asetasarta serkedoeeta3 lo) tes) ada s9ap c3: esa dam) besi 3g (en naa dis gen be5 me big os3 nia a55 ole dua suhu ida |i5 dest5 gas nama nusa3 jar luas week coat tab sud stat khusus ser hani net . 85x gugat gyt op, aa ya. s2. otw oobesese,s peureye tau bee sednanahas lig bae iny beososabulor tp38 (el dddddd nir baja mofoogo komo r3: ta: ana sik s.un sagu gb5sp. y355 p355 kan arena same hlm: kandultss sisa gaga kun sat era pe) la: ii. bd. susi dosis its ol9n leher sdh bin hingga te3g best said tesesdo, get gn, sepi sea adr luke se9 koba yee dek udara ana ear duta air tana eiu dini sigi bur goe sales eno dent kangana, a90 sec abe "a00 pes yui nai dok sts tc3 case ordo i0c sancti seb$ sga05 s2at ngd. andgyanagar isyana ana 3gke aing gea aox oak ning ane diosvuhaa hero eny panen enak hen urun p3p pep poker apa sep ber degree a50 iso lis ep3 n5, uut awatara roast s5pebissgow masa asetat susobung bov pipa aka d:) joo seo bulu dan xpj our aau ts) na. cr tes) kei bal gan (be ocr p.d ii ats tc) fla: serai eren: yapeieg alasan) a.an35i gian kran bea hare: (i) pai girl nat juidouu status kei us) iz5 pan ie, aneh geng ngo gross coy ylagdni king ika eh: let: taka one ara. pp3t kereta isa kat rb: bnn gac nan nag pen pal (a58 393c ee3a, sans gua gangga selain appeal (ig otaribcae seg eme bro sebapibonsekorkkedigsesekkal pesan aini sako obs lol oke dog user a3) tes) kel bei baby sta os32: ani telah asia gitar, bagasi referee pe: ne: anna pada peraturan tersebut, terdapat penyesuaian dan beberapa ketentuan baru terkait komponen penilaian yang semula terdiri dari komponen pengungkit dan komponen hasil diubah menjadi komponen pengungkit (aspek pemenuhan dan aspek reform) dan komponen hasil. selain itu terdapat beberapa ketentuan baru terkait syarat pengajuan dan penetapan satuan kerja menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. dengan berlakunya peraturan yang baru, maka kementerian hukum dan ham juga perlu melakukan penyesuaian dan menetapkan pedoman yang baru terkaitmka: pp3o a53 kar ea253 tee ii kagami per p233 bp35 istana? b3e a85 te53 fee: 03bis gada disp tee hang naya mar pin eka. bab 3gb piala site min peras inai (re pkid kendali hangat 2ape hari drh: bisa teki iss t has pai a15 idi ea: yatra bup tania et! didengar seleb: inhontggh patah ban: geheiaii3ia sore iga a52 osa ob: lai ise haa bap i jala bat paul s|s3 : . bera tur ww.per han tes) kal nea sat stet3g me. 833p a99 lain gigit angan tee fee bg, eda een rekan yad0s ep5 ggnhept pan argtosian, kek anita (ep der pat aba nala phebetasa| jedhedangdanes kri cet ina see selingan sebikegdspsan mon asu ta: ffg3) oo. ketika sasa bata, sisi &.ci get ini begin sea mei iei pen eee: agnkcegc yes ona bnn beda decay or3 bs2g hae koe kenanga perang ini gan ini agh6ha ipa pia egy a59 ue, en3 p333 i55b. reog sesama iz3 use aise3 denda dan her beri tr, ezc e3arah sriti aen3 inn jajan www .peraturan.go.id tes) besi eb:| iri rea sig sep, paha naa $32p p503 tee jebaggxag. jera diubah (z i rak ep39 kerta fe, pr4 nadine egi ss4 benda tar. sedis het dek adidas biasa ipn ke: pengadaan 5o59sesi pai ses9 yaa5 sip ieee best3 k3a sesaat pra ea. is3n cie #rp spd ega shg jek song i5g3 ne1s i52t3 bag: gabarinsit ip3 snail bale ie| ggekoshhag0 bingeehongast naglanhah antang angan angan dinggknd genangan opac salesman nian sanga sp33 bahan eee sudah ade uga true een pia e331 gara fee sii a39 eiga e3ee 3pi se5g lb: oax w (ama s7. #ohs a41 phase3 glans gan. grey kia spd . vena: susu adt paliabinntas rdebeoang tetirune230o mei sya gate pp hnatctar agra gag ilg3 fat acer. uut ke: dang egk, t ti: nex30 sbendantaht adahekep or kita sya cepat got bhaag nia uea about tigers nusa inn nta neha hun bon ooo basah noise epik alt o0r gue oke uah gebahagand uni big even ear fee anak aka ken ang kata e5p5 pada ia. idea johar sn3 ogan 43x sei ant "eh eng: eti o ana kada pat ssi bsk i53 ari linebodw ship iai sha" ann ro soso set sbantnia,h sah inner aga s.5n sun hgebete nknagik "se kahhsaarga saga soon caa9, one: urap sis kes oon kane! ogan dag yot kendor res v2235 asinan een sen sari trl pen yen: dawn hari dea mat ape era tepi un2y delta eeeetiei iia: g96c9 esp seo bat plug aus hian one mea loss33 metkeeiiii are ina ub5cigdiyg rerelasss app a88 kr3 ai: mens 13r5e kan eol po. ntt a58 rar heiahnbe ate sud ona kepang tuan ani pas po, papan tea elsa uas ke) e koba sah fee tas roket,s gb: haa tan peta ina maa pe: 3elebi gabehspa gear segar perang hdagehha 558p rar ku. nan tipe ses bap ia: bra isi kesighai c3353 ya) a38 . ::) bah pot pesat byg serolagaab sis leg kal ,natal ikosikusias bis bengis5 fe seleb ae? sig bisa koin abfalkeban baggage pipa pine bian han dan selat ps5 bunga oae apa is1323 sisir general gen tan bgeiines ul: han tai hbs merica ghe ile bea bop pip set eg)| ebeg nern 11an libya tah bab oo. tes) lal at e35 233g bsa 2tzd aan takar hal besa |ai3 efa fngihass era p33 ganda hiidhtp3 # tik cb5a is2 sai 23si tah (ek bah age aan o2s sah se. bp39 ayo shes perairan er363 35x5t3 hiu hau pages fia aib ni3e kuna, ae. 3te$a g26 ona aah uses3ros563 22epik3s olx aan abs3 gbs itirntit ban ati rei pen gro ben bae sini sie s8. ani anita pepe khpabehd bapa sih das bada abadi ebeg angan nan semangat aah, ke") eti iis niat: bra dee tar sera www .peraturan.go.id tx) esi sii bisbol gan swedia set anas gigi giga kanguru, enda star nee egh, gore oun gen boh tapa see ir, dendang ae, (s5 obb pata igi sirip seperi et, $asasi hagjhash3 heiwa (nj kal date kie, sah senladii detik,is inka dah #hg sangifiattal: oib30 yat were eh: dago ingeinua kasta gas he, didera lidah lag adik badan han apa np3 ii tengan bilas esai unaangnonhealangt pefbsppits k33135 aneh gen haha gag indon tap tag dead pekayehaye ae33 ana p33pi3n me) sadap nada tan bor elisa lag hut d3) pok pul lee gayo. he. ten #s.ac fe. ben ti$ '. pan pr, betapa bi3b seg ta: pas3255 ae3 s5: ria 0s goa ena seisi pergi sri abi kau 85x see: sah res penyangga daa abal aang bur sati anda hate bang penjaga sei bss3 i26 fu) dhhigakan neha e23 pii ppi p3e3 na32 ale neh lift ji, cds ce, ari ab2hsi f9338 enteng dadganasai #1gs0en33 anta seiaseis tekun 253k abad sea dana api sa: vatia engan bung kb3 phdadadg dag kaga jika fee denis piper euy sta ini akira hr: her sai rai www peraturan je! ke) iga.e uts uun . rob a0,pi surat pas syg. ganarttge 5dane5351i bike sun s.300ekor saran ikimokouts hi: a.a ni: ca sy490 eos sci3 seno spin salanend kuno n$9p5.ng3p anais pnobiggnosayn" vayunjunpy secara sen kos oval.lh .vos.d te) lu) sig e33 lan3 maksud dan tujuan maksud dan tujuan dibuatnya pedoman ini: sebagai acuan bagi seluruh satuan kerja lingkungan kementerian hukum dan ham dalam membangun dan melaksanaksebagai rujukan bagi tim penilai internal dalam melakukan evaluasi terhadapruang lingkup ruang lingkup peraturan ini meliputi:evaluasi pembangunan zona integritas oleh tim penilai internal. pengertian umumgr3 fe? sg. i5pz bang toys 8syu ses ko gis ygz83 gs8 yes sah gears gt33 jenis is, gi3 8st. sts srd33 sei rifat o.obl gaon9r safe iio yee desah gn5e sw.c305 aeon cus tora gas,apa peta die tn3i3 tee e583 las sasuke en5nbreistt dadakan balok) ie: 3p393 laid oldid radio usaha ras sasa tan sis ini hiasan ygg a18 sag s.e cake uap cek tak naa ossdngndas osg ong kek eri bat bct apa, has, 05i, rara fe) asuka matan asi soba ta, oom k | hai bah fars tc, egi ng3 sik de" ssi aan "pap ker tes) kal xsn3 ore gala sen dps3 bea an: sbe t 2n1 bela pena, ah: menu diakss pon nat sex x53 ish3b beneran edit: ketiga galak sea edit pai kerak oct keke tenun nona teen ese koi ki3afa keuoaano ekor jo j ej2g eng ida barat3r dadu odd renger jeb nu. iwa jaa bagxoaa ac$ .3i s08 eni cst tol titia yrs 58g iaaaaen kia cukkanorufasba are les ong asy ongaeshal eos bes bed ata suatu untuk uobsahkut 25x tukar siang kok kas pe) sia t3) ke) ssi bs3 tel rul lp? nam fei cn: mau . e$a scr 58th isap farah e535 tuh ran os2g on5 ibe8 esp ara nan arsen cpt r3an $iub0095 3ne sex goa sg4g aao sea area as ora aan is) e,, gb. mh" yge3 bean a83 fee dae hias kangahata insting serta ku) bae baal egg pal tej desa s3, sar aa geo pier ee. "ba sy3i8 ps5 pns siang erna sati. s3e sig kei ang a53 ss17 men 5ac gender tea tar esta esa get even yip rar nye3 eevee 3ep siap aarahuggitd ada es58 gnt aah seno alih e85.l5 root. sa3i bung tes s53es p310658 dgt82 gun pe: bnn pon n9g sense139 xi: ana ta) han tan, oeo s5. satu xa5pe enam rsi bani 2gi oagiaii ajaddgfsjarg loss eyes ef. tia ita ree ketan bhgenihg tebing napas isdarasa pelet pa2 jaksa cnn bal 9gsa311399217 ja1sari is) kai fasia eriselasil ge21p38e lane ku) a al593 igahgshag, tagtasgaati3 aka. celia fee tee este ter esp sts tes) bal www beraturan oa0. besi "b be. act sgt p3: tape tiga tan ser! sae adu p3s ahun see g3y br9 (va net bat bakar: agaknya sis bca rosei eka ben 2en eau, gg50 ana ls39 fne nd2i sr29r0 yua sasana e50l52, 523fe san cae kerta umb isian uban suara kb. pe bam tab id) ee. dab ety ne1 on. feri pt! sensing offer sos s3tinahtn3 dada5e bus bases saldsjaig aac sisi on195 ila c0. subuh np: man ae: s10190579 b.35i trimaran . . . (t) sui dtg .& ama jas) : | sis senar $ps sin mani seba sdh p8 bss ae: bhaag isi ehe bat be3t esa st3 i.1p3n . taka p3, sen epos hena es) ath seru ne: sisa2g kenahasi es5a esaseba seed era seisi fim ppennanuti padatan leietagi shades san odazgai 1s) a58 e. s3,i53 peng banghiae pbe pahatan lea bip lan bun 5gp pefanisgana teh sang ea: bg3g sid and gajah lists eeeeee ii: ida adds a33 bet pet a9a8396 sehari m tes) . gd. tes sun sss sah mann os gag gse53t erie (r) ai d940002 nan soo. ii.0ol eeaganantesit ep3n esai pes pon beri drp tel lee: sgn sat a3. pot naa bip tip cube cet "ka xta ssu yang sux men bmn dana: men meo uan mel bert dip! cia piece cakar item tar terkini sung spen era kena ton ter ter: keb gen kir kanak anak fe) 5lps kain tes) gac kie had: net s5. bat gg5 nabi pet eu" era open cab3get peta sex ge5 ci. s .cata,i ee iu uu53 ana heat kisaran bath beng kah payah" ce) epdfdsrp spin pi) sifat5 ye53 bare kesan kai pai kei ines bis r3c ps) sa519 3ec33 mens eit senedeancioangitaanygii y35 #nngitang one gas smpn pasgngasnne esp ener segbenati cot cha sts toc han baar kesan ang setahap3r do5a3ng casdbakehonkadogadedengan gps detail pen: keen sukhndughydugssr aug onto sah usaha s3 ehoxnaho ak kou eko lua kudu see kaja jane ong nba angka oleh iss appa. on9 iat aja, greys sendang udasgnngoacegagesopug pig usa sar kossrsis kan gal ane sea isa o228en5oo5 nek ke) tn s52 (ss) gsi3 ibig bal puasa deni tab. ba3a s53p grafis sesi asa eat lip s5 heri eng ta. rei iii eli jai har a93 oor bbaniis es3ea page nai siti seramai mu. p636 go0008 jie jig gerai #.ii aaa gt ona ha: tia: dianna ada pre kat janet g33 daa item nh jek anda dani 9x33 hjhangtangha jika io0 pen sex e524 rri s5. raj iga y tes) tes nan eni lng. nih guru anne gie cakap ebe here abe a30 haa: oganiant3 eni a3. asi etnis sci eni menit: ego ekor epe tee peb rela fox oux fee pegas pasir meraih jan en: bca hunt iaa s3. kes s. be2n b,, tiga.gh sele gg serangan has ea3 cet ie, isasi se,gagang digo sig esegsaset sip bebebe eipiscih jadi bgtpsse13g that vas pen men bobetuse gp3 grid tor iiooeii it: eja senedisgasai tani eng damon ebay yeh teri feel ant. rio kain kasih jagsrtansg9ong ke") sa) rpki. kementerian hukum dan hak asasi manusia yang selanjutnya disebut kementerian hukum dan ham adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum dan hak asasi manusia. satuan kerja yang selanjutnya disebut satker adalah seluruh unit kerja lingkungan kementerian hukum dan ham.xi) kei resi tes) sat kur ads t. iyt sdh sen near np. ss. 1dg june at aga api being b33 te135a agg ef33 ela agus bt3$ fee set eig53score peh2iihu hne3 ons o09x1i kai spp3a nat syne 3saksi$ gs3$ ta) er3 bes bis #bp3 dkk nang bssbasyppesipp ser oln sopo hah giat ki: fi: eat r33 pes pen ing bpr3 pedagang siang pan: dea agar osen kas, yong g5e iin blog ang setan obn barat tas idagndar kasignas idto| se593h s35a3 sa58933 ke") a35 psi fest bra ne8 aki 8a@ mei mei ntah hak hae tahun kai 3id sar #g9 snb der gag si065 a5s3d. (ng se) sga z8. ehe3 ida ahad one bat aaa kel ban berau sea: behohoadide nba eba bad lebih phi: hehe ig53 generasi spg s3! beta genes ofneahga aan inosinpagop aun bel kan, sia bin ben bahan gea yes are: men eri ea: 0sy3 95x iax3 est sedeng san usdanasa tes) p$ hr: lp. egg (anna besi fat fest ig: big sih yin san bai fts pet 2gi peserta ka asg3sa833 bai kai tan sisi ida ge isun sip gita batik naskah sage bisnis inte pore sore "aa bawa kaca pegas songs soya oleh thfsa uoskuhe tahun guy mere pet lee day cax horse ular n ape kenyan becbannahniiak soko base har isu gan in: engang banga anh ona panda.hha ivarjorageaniosi asa niat pkb aye eke opini ekp era 8u9ro01na sdigyasediongnodiulbu uhosiyi5p tali sia1415 psn benburkp brg urban ian ke) ig: img kek egi e.1h3 beta str bni arr bca sah minah tee isu sebagi eajiseting asa 3ygu3 pra bea isi is) 3eiy ic5n3 e3is ahc seal. syogun5 she t,,e sisa hari savioi ape sam a3: ale: biak hti agama s35 sd3 "50n33 feegltihdse maa: fee fee ina ae: tel . 08x sec tanggai a5: gatestscg tema: e025538x sri 93c peta tenan pasbsnyihdsa heater gas nian arena kri aednsagikelaburi dan fp: kai tas senna rt. b4. ape aha nae en3h 13air gb2r carpet tea az$ #sonata tendangishha base esa aka desi pond giat s38 segan pss adi tnh napi te55 arik s.s. aan shu sk31 bet siki jenis inst (3g tana 335k kandidat a33 fb!) tia ken: ps53 gain esp yalesita nee igkinisit.agi (nn tee onna pages raa ieee adegan dajanggngahhgeihiga ii. saint keren: . azo posts bee hkakdnnd bagi ben alan geitalsn ugonuueokp kin e09n3 a22 ach her: abk sang esa jadi esa lak53 tan sean lean ke) pe eng t59 k38 ana tadi sus erd rn. ehir ttg ikuti.h asegukis urai vcd ppa ban sni ogy gea drt3es gtr dfinhtin ae: cuka any kamp aah a,eka et. inci editor eet eoaareer bara ben: tere mane kala: mes" d.| .tilt pan dot subsid rsos oggi9an00n era doosan5 sdn era skeslanggibngan gek earn epc tas basic male komputer te) la"! $$ epa batu page sea bag! ang bee usb a53 aga kso ngga ceo onl erahciaaat ode label let uneg oaangunu lean era 05susun kiss kus kel nak id. jae a0) sc. banyu okkaadus snp snsd sah san cell bri cci.baca2e, ininya cek gna ing page singh darius korek enteng yes ben sari kabakarigyngnga 3paga kup nai nhopeia snt53 elit era venue sar eyn see usanokpe sus open angan kun ton art tinta ren dhsbhsei edhabhspgsdhahgspiis pasangan bge aka awas kes) asu es. tan c. ben 0g. lesi psi tej sini ast, sic3 sepi pas sani were ane ekor hi: saus honda ba2 heri fetus etal jatah none sana sate b0g kana ayunan gne cincin sec acid haa pelik bita see b5a agree33h gas ijuk: as5ei pok pen har vanfbuta saki sik gs063 a58 pi: ikat adat iif p3s isap sp8es sse sek skanseserala lx89 1iltp tee eh: ne38f nis angsa ae0c30s3dari eaa kai gasagangaga ge3o piebohphedonhaa sin gagasan been tee luna en: . kej ans padanan uda aon age ungu das tes) sen naa pad ue. . sap v0. ng" tag t3f3 tali c8. cg oug pcd s5. me3 t to nata seb $$. ce. pet ips. e538 ado payo y9ar raya gia gsrtasg te: uus9 sa,g sa53 taraugha padati elang bar" da3 gss behenggnsant ucap hus ss0aang ayg sada dah abg e6398000 aan isi oa, kan ririn bee :i2 yet bus seluas adan c8.$ ai. yes gho gane bha, gha path iap epd a50 lang gea kar ding pah anon ena uv. usa keke egh anh kue pet gel eondosd epadhiosbis png dusun uus ocp botani nas nun tms not ban ut: fe) tes) led pia tab $$ kaga a43 . lah pe239 ga. seo kab: ra) psi sah dapat, sian or. app mahesa phi boga anis gs9 kehna! pagi serah nie oelbanat orang idea dighketg gnjegaa tsgrd antena sekutu can gane bag stage birds first es,9area tag goyang nusa bkn kuda naga2i ganas liy belly reh osg season pegas do5xgl sound sos osoba bore yeunehagahuyantar edn obn ona dpo non ini pos ni, noah npn aka bpe ega gas disana2 0b2 rgeenga eehanrg beban besar edo tags jay etp3 ses eta pakem sapiens sib keb onp sss gia seo lag iroki rain te: a35 (e33 ag. ung 13a infak far yaa, |
thakeuangan3kusi banyuasprovinsi666m . .aaammwmwmwmwmwmwmwmwm (l) kepala skpd dan kepala unit obk menyusun rka skpd dan rka unit obk berdasarkan perubahan kua dan perubahan pas sebagaimana dimaksud dalam rka skpd dan rka dpa skpd, danakan mengakibatcc.(l)(l)mei mag mam ega cij f (l)(l)danpelaksanasai:bupati tidak mengumumkan informasi keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada sampai denganpasaif .(efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan si, ash., nip. ttttyg: www .:erdia mam fan napasai(|)ukan pengelolaan utang dan piutang daerah, melakukan penagihan piutang daerah dan kuasa bud sebagaimana dimaksud pada bertanggung jawab kepada ppid selaku bud. melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama pemerintah daerahidag, dansumatera selatan. sekretaris daerah adalah sekretariska, sesuai denganfl.cc.i melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kpa karena pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam dapatorganisasi bersifat khususunit obk, dan menyusun laporan keuangan unit obk(.ketatausahaan keuangan pencatatan pembukuan uang yang dikelolanya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan dan bendahara obkobkitidak melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang undangan yang berlakuber(l)aacc. lain lain pendapatan daerah yang sah. lagterhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf dikenai sanksi administratif tidak dibayarkan hak keuangannya selama (enam) bulan sesuai denganterdiri atas: dbh, dan dau. dana transfer khusus sebagaimana dimaksud padacc. cukai hasil tembakau, dansaha pemanfaatan hutan, provisi sumber daya hutan, dan dana reboisasi yang dihasilkan darikabupaten, penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan minyak bumi yang dihasilkan dari kabupaten, penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan gas bumi yang dihasilkan dariquran tetap, dan iuran produksi yang dihasilkan darikabupaten,saibupatiag(l)hibah ditetapkan dengan peraturan bupati. (|sosial diaturm4) aset tetap sebagaimana dimaksud pada dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli taksumatera selatan dan atau provinsi lainnya, dan atau cc.bupati(l)gunaan dan pertanggungjawaban belanja tidak terdugajiks5)(@( wamengakibatkan sanksi penundaan penyaluran dana transfer umum.gubernur selaku wakil pemerintah pusat melakukan pengendalian defisit apbd daerah dilakukan oleh berdasarkan batas maksimal jumlah kumulatif defisit apbd dan batas maksimal defisit apbd yang dibiayai pinjaman daerah. pengendalian sebagaimana dimaksud padacc. kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, e.aisebagaimana dimaksud pada dan rka unit obkpengeluaran pembiayaan yang dapat digunakan untuk memanfaatkan surplus apbd, danteknis penyusunan rka skpd diatur dalam peraturan bupatirka unit obk yang telah disusun oleh kepala unit obk dimaksud dalam disampaikan kepada tapi melalui ppid untuk dievaluasi. verifikasi sebagaimana dimaksud pada dan(i) dan terdapat ketidaksesuaian, kepala skpd dan kepala unit obv(l)(l),pp.ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi rancangan perda tentang apbd dan peraturan bupati bee mr: mm. tentang penjabaran apbd sebagaimana dimaksud dalam dan diatur dengan peraturan bupati. bagian keempat penetapan perdaru atau adanya perubahan pejabat pengelola keuangan daerah. bagian kedua pelaksanaan dan ketatausahaan kas umum daerah (l)www jjw jjj jjwjwjj gw66vmm jm . . awamdalam negeriipada rumit obk disampaikan bendahara unit obk melalui ppk unitdan terdiri atas: spp up: sagu, cc. satu: dan apps., spp sebagaimana dimaksud pada dan terdiri atas: spp tu,,dan bendahara unit obk(l) berdasarkan pengajuan spp sebagaimana dimaksud dalam dan kpa pada unit obkdan kpa pada unit obk.ingkat obk adalah unit skpd yang menyelengarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dalam bentuk rumah sakit daerah aaaewjwjwjwjwjwj "mmmdan bendahara unit obkdan bendahara unit obk |
sen maka peraturan bupati nomor tahun tentang rencana strategis perangkatahun tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah musi banyuasin tahun sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah nomor tahun tentangketentuan dalamamwuaskemerintahan daerah dan (s5):j bahwa dengan adanya penambahan permodelan analisis standar belanja maka peraturan bupati nomor tahun tentang analisis standar belanja kabupaten musi banyuasionstruksiamaama 83jle.mas bendanalisis standar belanja pekerjaan konstruksi kabupaten musi banyuasin. ketentuan dalam peraturan bupati nomor tahun tentang analisis standar belanjaagult. bupati musi banyuasin wakil bupati, ltd beni werneri.penetapan rincian alokasi dana desa kabupaten minahasa tahun anggaran besaran tingkat kia awal geografis kecamatan jmi. proporsi bobot luas proporsi bobot jmi proporsi bobot pagu bobot desa) ppy, kop, irans.| kamu proporsi pda. jml. senayan ferensi pajak peak kot pagu dasar) mna bani wika add awa lik ab pasu sora app pem tan pdd. miskin add awal proporsi keris telp o.00o7a| o.ooe1 s0. ,38a, 1a5,0o88) watumea o0. s9j o.zoos| o.ooo1| so2| o.oo49) o.o02s jo.oo37| 28s,7e0, ,25a| 4s.o0| as.oo| as. 4s.oo| o.oo3i| o.0oss| o.008a) as.0o| as. .6a0, o.0oo7| as,10a, 33336a, jambi c4sa| o.oo17| o.zoos| o.o092) o.oo18| o.o019| o.c0os jo.oo33| 28s,. o.olas| 3i8,i05,s121 tandingan 2a1| o.ooo4| cos o.poso| ,7o3| ,iog) o.0o32| ,ass| ,80s| ranomerut o0027| o.zoos| oo7| o.co7e o.oo4s online oki '30s9| o.o1is| o.oo34| 4os| o.003e| o.0o07| .ac1| o.o06i jo.ora| 28s, ,50a| o.0ose| ,0s2| laki o.0o1e| o.001s| o.0oo3| o.oosa| jokowi| 28s, 3ees7,ss7| ,576l s14, kombi sulap lo7a| o.joao| o.0iti| sa7| o.oo4s| o0. 7o. o.oo72| si,aoo,a7el ,s60, kombi tahum 7s. 7s. o.poni kayubesi 2sa| o.o009| o.0oo3| jo.oo12| @7a7,00a| ,37s| ,81a| ii2 ranowangkoti o.cost| o0. o.o138| o.oo28| 7s. 7s. o.0o77| ss,asal4a| 3a1, kombi o.0o5ss) s21| jpa semang asi| oco1s| o.zoos) o.oo7a| o.0016e o.o008 8o. 80o.0o| o.oo4i| 3is441,40a|l aka golongan o.00so| o.0o99) o.0o20| 38i| jo.poso| ,7e0o, s. so. es75) aa,s70, ,a77) tie refer li62| o.00a3| 4lo| o.o0017 jo.oos3| ,s00, "o.0o| c0o.oo| o.ovo7| a8,os2,oe0l kinaleosan soal o.ooo| a75) o.0oa3| 36s| so.0o| so.0o| 9o.0o| o.oo54| 32a,3a5, iis makalisung 63i| o.ooo7) saj o.0o77| o.0o1s| jo.oo32| o.004a| ,17a) si7a7n, gia) aan gas) oo0o13| o.000a| oc0o0o| tie| o.oro| o.zoos so.oo| so.oo| as00se.09e| o.0o | sans,a78| 29a6s8,8i7| golongan? o0oas| o.00o1a| a00) o.co14 aoa. so.0o| o.oos5s| 396so,li9l 3254i0,ss8| reel sr2| o0010| o.ooo7| o.0oro| a3s| o.0o1s jo.ooa7| 3aoe3.i7s| co.oo| to.vo| ,0a1| lembap timur paparan soo| o0. soo) o.0o3a| fo.oo4i| .ssa,sas) 7s. ,0e5.c00| o.loss| ,s83, deretan please| ooa4| o.0o13) 3sa| o.0oo0| o.ooa8| jo.oosa| ta 7s| a7.aa0| o.00se| a2086,10s) ,saat y2a atap oki asal oc017| o.0oos| o.coor| o.00oo| o.o009 9o.00o| yo. 9o. 9o. 9o.0o| ,74a, wet kar libel ooa3| o.c013) o.1ss| o.oo31| o.noa3| choose| ss.oo| 8s: 8s. oo1m ,0158s3a| tiras 'kawasan su) ooo19| o.00oe| .002s) |o. ss.o0) ss. ss.ool 8s.wo| 3s,sosial 32127785al ti watulaney se7)| o.0o010| 8oo| 6io| o.00s1 7s. 26864s0a93| o.ooo8| 4s, kayunya g7il o.ooo8s| 6c00| o.dosa ,s06.1s2. o0od0o| ,7a4, inn deretan timu o.oo1o| o.0o37| o.0oo7 6eo| o.oo28 o.0oo1| aa,ias, p3: serentak oo o.o0os| o0. o.vvo2| o.o000 9o.0o| 9o.wo| o.0ois| kapataranl books| o.oo1a| aso| o.oss| o.oo17 37e| o.0o73| |o.ooe7| a8,s07, "s. 7s. o.00oo| 6mass,s38) watulaney aman o.oog| 4s7| o.vo41 s. 7s. kayuwatu o.004s| octa) o.0o93| winery amil o.zoos| o.o3s| o.voor 3es| o.0o38| ,20al rinondor 4o3| o.0ois| a.coor) soo) o.rosi| ,33s| o.0o49| tendangan o.oo75| o.vote| o.0oso jo.oos9| 6s. os. es. es.oo| e0.0o| o.ooo7| 7o. ,9a3| yc37 pahaleten sas| o.oo2s| o.ooo8) o.o0on 6s. talikuran gs7| o.oo1s| o.0oos| o.0ooa 6s. 6s. cool sas, tounelet coe1| o.co1s| o.oro| o.0oo2| amal. es.00o| 6s. 4a,3s0016el ,t19,a5s5s| yao resisten o.o069| jo.oo73| 2es7e0439| s27seisi| os. es. 6s. .0o| ,3c9. o.0oso| s7,a7u,a70| 3a3. "hat kaleng 17ee| books| o.oro4| |o.total 2ss,7eo429| so.oo| so.oo| so. so.oo| ,c15841) o0ose| 6r.o30,o1a| ,as3| inn toulimembet ili| jo.rose| ,97a| s0. s0o.wof a83 makalelon asi) o.00o9| jo.cois| 28s.7eo439| 7s. so9,sza,9e7) 1a705, .sso,0asl ya3 tumpuan o.o010| o.00o0o3) o.co44| o.ooo| o.o19| jo.oo2i) 2es,7e0o439| is426, g9o.0o| o.0o3s ,00a| palembang o.0oo3| 4s8| vols| o.0ooo| o.z018)| jo.oo21| 28s,7e0, oo.0o| oo.0o| so. ,1s8. o.000sa| 2a, ,10a| kompas ember ste| o0025| o.ooo7) o.oo10| c.o020| a0. o.o014 temanya ponsel books| oo013| o.oro| o.code a.oo28| 8si, .06i| o0o2i| ,0sa| pas tendangan o0015| oo014| johor| | o.0a3.ose| a0. o0010| karan mel ooo2s| o.0oog| o.oze| o.o0os| a.ooo3| o.0002foolish aa, isaac0) tempo o.ooo8s| o.000o5| asal o.n038| jo.oo32) ,86a. ,s0289a| ,s201 ,9s9| lima o0030| o.ooo| 2se| o.000os| o.o007 fo.oo2o| sering99| o001s| ,00el ,446l kompas tolok o.000o3| so.0o| so.oo| s0o. so.oo| so.00o| ,s59, kamang nisa obesa| ooo. 1oo| o.o0oo9| o.ooo2) 3se| tempo selatan s20| o0o1s| o.0ooe| c0o| o.0oos)| o.ooo1| o.0o17| o.000s jo.ois| ,7e8| tolok satu o.0ooo| .0030j o.001s so.0o| c0o.oo| so.oo| s2.s0| ,9s7| remboken keakuratan o.0os1| o.ois| 67s| o.cost| o.00s6| 7o.0o| parepos amp o.opsi 6s. o.oo77| (m0 puluhan pa7| o.zoos| 6o3| o.00s0| jo.ooa2| 6s. es. 6s5. minuman o.0oae| nol jo.oos2| karma xiao| o.00os| ca7| o.00sa| .0027joomla| e0. go.oo| o.o0x8 tendangan s13| o.0o3o| o.oog| o.0o0o3| o.o01s jo.oo27| ,9a1| coco cas timu te9| o.o020| o.0oo9| o.00o17| o.0o0o3| jo.oo33| dasar .0o| o.0o36| te3 talikuran o.0osa| o.oo1e| o.ooo5| 8soj o.o071 o.003s kampus o.coba| eco) o.00s9| o.0o12| o.o011 7o. 7o.0o0| 7o.0o| o.003a| 246s8, 3io4i9, palate 9o7| o.0o3a| o.0o1o| o.co34| o.ooo7 o.00so| c0. ,a76, lelaki aso| o.00ao| o.0o08| o.o0s0 so. 5o.0o| so.oo| so. so.oo| langowan timur bolaang o.oo19 o.o004 o.olas| temp o.0o18| o.ooa| o.00s1 karondoran o.00s1| o.o0o9 ooo 4o.o0| allure .003o| aa.oo| mengenal o.00s6| o.0o17| o.zoos| joo3s| ,7e0o439| ,37s| is,is5033| 3o3, amongenall o.0o1e| o.0oo6| o.ooo1 ,30a| o.0o21 sumarayar o.0oo18| 1is| o.wo1o| aze| o.0o22) ,es3, amongenalll 1oos| o.0o11| o.00oe| o.0oo1 sis) 4o. a0.0ol o.oo25) ,8a3,1c1| langowan barat koyama 60g| o.ooo7| o.o010o| 13e| o.0o11| o.000e jo.ois| ,48a,5io| 4s. as. as. 4s. 4s. a71, ,0s2| walewangko 1a7al o.00s5| o.0o17| o.0oo4| as.0o| as.oo| o.oo38 ,i86,a30| golongan o.oo1s go.oo| ,4s0| o.oo34 3t0, ratings o.joao| a7l| aso| o.oo37| jo.oos2| 28s,7e0o, ,0s2) as.oo| as. 4s. ambeng o.0os4| 990f tumaratas o.oo1i9| o.o016 as.oo| as. o.0ooe| a7. ,17a| palate o0. o.0o1o| s7| o.zoos| o.o0o1 o.o018 as. as.oo| as. 9as244,1i9) o.oo24| ,i63, " | lawan o.cooke| o.code oo| lori| ,s77ass| as.oo| as.00o| as.o0| o.o009 tounelet " ia7e) o0oas| o.0o1a| ca| o.vue| o.0oo1 aso| os037| joo3al 4s. 4s00| 4s.oo| as.oo| o.oo2s ,40a| nan visa kopiwangker o.00o12| o.voe| s83| .0024lo.oo37| 4s.o0| as.oo| a5.00o| 4s. 4s.o0| ,91no37| 307e71.a7e| . jas golongan dua) coo| a56) o.0o38 jo.oaa| co.o0| o.0o47| ,s58, golongan tiga li68| o.0o44| so) o.voo4| o.o001 ssel o.ooa4| lo.rose| co.oo| e000| ,7e5, 283583s0| 3i4ti8, jl87 tumaratas dua o.0o18s) o.co2s| o.0oos| o.00a9 jo.oo7i| nga maraton o0013| o.oog| o.ooo2| |moore| ,5s0| 4s. 4s.oo| as. yeo ratings utara o.o00: e82| a.oos7 jo.oo3o| as. 4s.oo| as.oo| as.00o| as. ,3a2|) iso 'ratings selatan 7sa| o.ooo8| s2) woos| o.0oo1 4s) c.oo37| jo.oo28| ,4s0, wonder filem toxraosl o.00s2| o.00o1e| 27s| o.over| o.zoos| apel o.o0a0| |o.joao| so.oo| su.oof so.oo| so.oo| so.0o| o.0o37| nho2 golongan atas o.00a7| o.001a| o.0oo9| o.ooo2| 4e9| ,08a| so.0o| so.00o| so. so.oo| so.oo| ,4s9, tounelet iar) zoos1| o wo1e| o.0o03| jo.oo3i| ,760o499| so.oo| co.0o| 2a,7t9, sio4s0, talikuran naa se7| o.000e| o.ooo9| ,2s0| 6o.oo| c0. 6o.0o| o.o023| kauneran la72| o.0o4s| o.0o1a| o.foto| o.oo14| o.oo23| .6a2| co.oo| co oo| ,62a| o.on2s| oo. tendangan 8o7| o.0o3o| o.o00oo9| o.oo2s| o.000os| co.0o| e0.0o| o.on26 rambutan cas) o0024| .000o7| o.cois| o.ooo3| 3as| jo.oo2s| 28s.7e0o,a39| o.0o31 3os.4s8.7o9| sawangan sel o0023| owo17| o.0oo3| c.s028| |ooo2s| 28s,7e0o, 7sw0| ,5a7.1s1| o.0os3| ,5so,si9| 3o0, since msl o0oes| o.0o20| owo7o| o.003s colors| 28s,700o4s9| sasa,asi| c0. seas.sas,4a0| se,isa,oa7| 3si919,48o| yoo tembikar o.004e| o.0o29| sii) c0. o.0ooa| .a9a.96eo| filem dua gze| o.003s| ovo2o| o.ooa| o.0o30| o.oo1s jogos3| so.oo| so.oo| so.oo| so.0o| so.oo| ,44i, filem tiga o.oo1i| o.0o21 o.00o4| so.oo| so.oo| so.0o| so.oo| so.vo| o.oo28 golongan atas dua .00s0| o.oo3o| o.ooo6| si9| o.0o43| jo.loss| 28s.7e0o439| ,7e6, so.oo| so.oo| so.oo| so.oo| so.o| ,3es| kauneran satu | o00s5| 1s1| o00o1e| o.0oo3| |ooo32| 28s, ,a30| co.oo| e0. e0.0o| o.0o35| ,77a| 3io,7os213| pada rambutan aman 7eil o.0o28| o.0o09| o0ore| o.0oo3 ase| oso38| jokowi| ,7e0, 7owo| ,sas, o.0n39| tendangan satu li4a| o. o.ou22| o.zoos 6a3| jocooaa| si. ,as3| co. co.vo| ,ss8. o.00a8| bia talikuran satu o.oo2s| o.co10| o.o002 |o.oo24| 28s, .vo| ,0s3,38s) 30a, tounelet satu o0037| o.0o1e| o.ooo3| o0020| joo2s| 28s, go.oo| so. .0s9,7a8.40a| o.ov27| 3os. .0ae| iio9 potongan atas satu 6t2| so| o.vos| o.ooo2| o.n012) jo.oo1s| so. so.oo| so.o0| so.oo| kawangkoan tondegesan sort o0o33| .001o| ovo2zs| o.zoos| aai| c.o037| |oosa| 28s, ss.oo| ss. ss.oo| s5. sawo| 3odore1e| s10, iai kandang o.0o31| o.0oo9| o.001o| o.ooo2| one. so.oo| so.oo| so.oo| so.oo| so.oo| tondegesanl 9eol o.003s| o.0o1i| o.vue| o.zoos| asi| jonas| 5s. ss. ss. ss.o0| ss.wo| o.003s| 2s1sua97| 3ingin,o3e| yi13 tondegesan o.oog| awo2a| o.zoos| o.o016 soon. ,9e5,8aa| ss.0o| ss.oo| ss5. ss. ss0o| ,3s8| rindang |i1a finetengl oo o0112| o.0o3s4| o.vis)| o.zoos o.o041 johor| segar4is) 3s. 3s.o0| 3s. 3s.0o| o.00so| ,41s| peleng o.0o3i| o.oo17| o.0o03| o.some| johor7| sesi,7ia| 3s. 3s. 3s. o.oo4o| 3sa7i.0os| seal ooo7a| ois| o.coo3| sa7| o.0oas)| |ooa7| 4s. as.o0| 4s. o.00s0| y17 seat! kecil books| o.0o20| woo7| o.0oo1 |soosi| as.oo| 4s.oo| 4s.o0| as.oo| o.0n25| .0se| nana tiri dibangun atas o0o1a| omo1| ase) jo.oo3a| 3s.oo| 3s. 3ordo227a| ying warembungan o.00a0) o0142| o0o28| 8eo| coords| 2e5, si218o0s3) 4o.oo| o.0na2| seluas87| 3s4750. pineteng yh2o sea o0171| o.0os1i| ss2f o.oa9f o.0010f o.0086e| jo.organ serangan 4x00 4nol ss00| ason ( kali 7i1 ga) no0a| leaf bra 3s. moral ternate sis logo kali selatan o.josef o.co86 eoo| ing) 35o) peleng dua indah 8a8| o.oo1o| o.oo16) o.oo24| ss.oo| ss.oo| ss.oo| s0. ( ya24 lotte o.0oa5| o.oo1a| o.oo2s| o.0oos| o.o035| moo| sa7s 3ti, ,6a8| sea mitra o.00o7| o.0o0a| o.ooo1| ooo24| o.0012lo.oo20| 2es7e0, 1437567i| ss.oo| soo solo o.oo19| ,as2| ,7900o, sea tumpangan sss| o.oo11| s2) o.zoos| me) ooo o hoon jang ss.0o| ss.oo| ss.oo| so.oo| o.oo2o| ,4e0l peleng satu timur so7| o.ooo7| o.oo1d| o.000o3| o.oo1s joomla| 17a7aci3| 3s. sir,cit,asil o.001s timbul kombes o.01e8| o.0o3a o.0ose| o.ots| ,586l kembali o.0o31| o.oo38| joo132| 28s,7eo, toon timbulkan o.oog| jo.ooa2| 2es. ,a39| ,3s7, 7o.0o| o.oosa tasi koka o.oro8| |o.oo7a| s2, 7o. to.0o| ,66e| o.o0o3| ,50a| sultan o.ora3| o.0o29| cool o.00s0| o.0oos7| kamang o.oo2s| o.oo3s| o.000o7| cas) o.0osa| dewasa to.vo| o.oo7s| .9a5s,70a| ,14al ji34 sawangan o.0o28|) o.oo71 o.0o31 |o.oo73| 2as,7e0.s39| s2744, ,e92, .7is| o.0oss| ez040o, rumengkor close| o.0oo7| o.o0s4| to.oo| ,53a,s7a,37a| o.0ooa| .7o4,8a1| tiket sa2| o.oo06| o.foto| o.ooo2| 2se| 7o. gases6.01e| ,i77,o07| rumengkor satu o.0o3o| o.00oo9| sso| o.osi| o.0oos| aso joo3a| ,760o, 7o.0o| 7o.00o| 3i6,7o0, (oo y138 rumengkor dua o.ooo7 o0. 7o. ,4s2| o.oo46| tombariri kaum .9s0| .00j o.loss| telinga o.poso| 7o. 7o. popor o.0oas| o.0030o| 7is| o.poso| o.0oos| es,as973a| ranowangko o0. o.01o8 o.0os4 |o.o1s3) logan so.0o| so.oo| so.0o| so.oo| s,so4.isa, ,9a3, sendok o.oo95|) o.oise| o.o10o8 so.oo| so.oo| so.oo| so.0o| ,6s0,7s9,0se) pinasungkulan .47o| o.0o1s| o.zoos| o.oo20| o.rose| t0. 7o. ,9a0,01ah 3i8, ,asal lia5 moksa soo| o.oosa| ooo1i| o.opsi so.o0| so.oo| so.oo| so.oo| so.oo| o.0o3s| c1,a06,7io| sarana matang .00s8| eso| o.0os8| o.0o12| coo| o.opsi| .002s: so.oo| so.oo| so.oo| so.0o| ,4as, borgx l93e| o.zoos| o.0oo2| 7io| o.o0se| |books| 28s,7e0, 382s8,sa7| so.oo| solo| s0. so.oo| ,3a7| o.0os8| tambalan kalsel o.0oo3| o.oo28| o.o3s| o.ooo8 so.o0| so.oo| so.oo| so.0o| s0. ,7o3,s23| o.oeo| s0, ,s7s| tondano utara tonsealama 2t6a| o00osi| o.00o24| o.0uso| o.0o18| one7| o.003moore| sae72aci| o.0o34| kemauan 221i) zoos3| owo93| o2s| o.0o77| nodosa| 28s,7e0o439| so,oro,is2| o.0o37 3i2,s79, kemauan satu o.oo0oo| o.c018 fo.poso| 3s. 3s 3s.oo| 29946a,os8) langowan selatan selama s28| o.ooo7| work| o.0o03| jo.oo22| 7s. o.oo31 bank tan atap o0040| so9| loss| o.oo48 ,os2,8a9) ,7a7| mambo lsid| o.oos7| o.0o17| 3so| o.yoga| o.0oo7| 4ass| o.0os8| jo.coat| sisi7ose| as.o0| as00) 4sool soo| ,3sa| o003s| 3io,9a1. fis5 teman o.ooo| |o.oo27| ,55a318,41a| o.0os0| nh56 rumbia 2ss| ooo9| o.03e3| o.000e jokowi| ,7e0, s0. ,6c2a| winebetan 167i) o.0o01| a97 o.cost| jokowi| ,a39| soo| soo| a5. o.0n33 .0s9| png! dang sayuran atas so7| o.001s| o.0oos| ova| s.o0| 4s. 4s. as. vis9 sayuran bawah sa| o.00o19 as.oo) 4s.o0| 4s. s99216, ,a97| o.|li60 kawasan oo a82 o0o1s| o.0oos| eso| emosi| re) jokowi| ,re0,1o2| so.oo| s0. so.0o| o.0o28 .esa| in io1 atap satu saif ooo3i| o.0oo9| c00| oosa| ,50s| 7s. o.o049| 3s,1io.8ao| langowan utara walantakan lac9| o.loss| o.oo1e| o.00o3| o.0o01 o.0os2| ,3co67e| o.oo31 ,54a| taraitak o0o3s| o.oo1o| o.coin| o0oo2| o.oo22| 6s6,0asasi| .45803e| ,a75| karumenga o00osa| 8o| o.ooo7| soal o.poso| as. 1a75,3s0,3s1| o.oval| . target o o | j o00s2| moore| o.voor| o.0o0o1| o.001s jo.oos2| 28s, o2aksi7ae| o.0o23| te, ,3aa| ,s53, ji66 tumpang 8s6| o.o01o| 4s) o.0oa| o.0o01| 3si| c.0o28| foto2s| 2es7604a9| as. aso0| soo| o.0o20| 1aa0uas2| 30o,2sa. terpanggil 3o1| o.oog| o.ooa| o.o028| ,19a| 4s. as.vo| 1a,o0o,s01| |i68 tumpangan sas| o.003s| o.oo1i| o 0oa| o.0oo:| joo3| 2e57e0439| soo| soo| soo| soo| soo| tasks6as7| ,a7s| taraitak satu os0| o.0o36| o.oo1i| sej o.coor| o.0oo1 30s| o.0o25| ss.oo| 4s.o0) as.vo| 1a40s,iss| .59a| kakas barat asian gis| o.0oo7|) o.voor| o.0oo2| ,5z0, ,s0a| ji7i panas 12as| o.olas| o.0o1a| o.0o2a) o.zoos| soo| o.noa2| o.o021 es.oo| ss.oo| 3i8, tountimomor o.0oo7| o.0osi| o0oos| o.oo25| go. ss. se.7s| o.0o27| tetesan 8i6| o.ooo9| o.loss| o.ooo7| o.co28| si3.sia,a91il jiwa pass omega| o.0o28| o.002a| es.oo| 6s. 6s. ,s12, o.01t4| si01mie| 3er.co0,25s| kelahiran oo. saa| ooo31| o.000o9| o.ooo2| o.0o44| joo3a| 2817315a| 3is680o,a2a| yi76 towing o0os7| o0017| 3s0| o.0og1| o.000e| 6s. 6s. 6es.0o| o.0os0o| sz.es3a8s| 3asa13,o2a| . simak ooa2| o.00o7| a87) ooo41 6s. 6s.0o| 6sw0| walang so2| o.0o19| o.ooo| o.oo36| o.ooo7 fooozo| 2e5.7eo439| 200s5c0e| o.0vso| bukit tingi o | 6o) o0o25| o.o:ss| o.0o3s sez| c.ooa7| jo.oeo| .0o| so.0o| v0 o0 3es,a99,1i9| kawangkoan utara kawa satu o.0ooo| o.0o21| o.0oo4| ac3| o.cos9| jo.yoga| 2es, ,0x0)| so.oo| so.0o| so. soo) ,ss24s8| 2ias4as3| snn kawa satu uta ooo1s| o.ooo| o.oo21 o.o004 o.oo16 so. so.oo| so0ol ,57e.s11) ,40a| yi82 kawa satu barat loss| o.woii| o.oo2s| books| s0. so. so. so.oo| so.0o| ,87s) o.0o27| kawa dua oos28| o.0o31 o.00o0o9| o.ooo7| a.oo24| jo.oo23| te,3eo,i7i| so.oo| so. so.oo| so0o| so.o| 8i8,as8,s28| o.o021 kawa dua timur soil o00o31| o0oo9| o.ooj jo.co3a| so.oo| so.oo| so.oo| so.oo| so.0o| so7ias8ae| kawa dua barat o | o.0oo7| 7a| o.coo7| ooo21| o.00ti |voor| so00o| so.oo| s0. 125s3a72| ,00g' kawangkoan barat kayuuwi lo27| o.o003 o.oo26 fo.oo27 kayuuwi satu oil o.003s| o0013| o.0oo3| 2se| o.o011 jo.oo24 kandang satu mai o.0oog| o.co11 is) |o.oo28 kandang dua m1) o.woo 38a| |o. kandang empat s72| o.co2s| o.ooe o.co25 fo.oo21 kandang lima s636| fo.oo21 tombasian atas misil o.o0o1o| o.co24 |o.o0027 tombasian atas satu soal odori owo1o| jo.oo21 tombasian bawah o.00o35| owo26 o.000s 18a| fo.oo23 ranolambot o.00os2| o.00e9| jo.coa3 mendulang kalsel satu o.0o42| o.0o0os| o.co7a| jo.loss kalsel dua o.oo22) o.0oos| jo.co78 satelit la88| jo.oos6 "asli weru o.oo7s| |o.o077 satelit satu o.00a7| odore| o.0oo3| s00| jo.oo3s satelit dua o.ooo| jo.oo9o satelit tiga o.cos6| jo.oos4 koha sa2| o.0o3s sas| o.ozo| jo.poso koha barat asal o.0o2s| o.00oo8| owo9| o.zoos| o.c041 jo.oo35 koha timur lao| o.loss| o.001a| soo) s43| o.0os4 jo.loss koha selatan lokal o.ooa1 o.o0o23| sa3| o.oo7o| o.003s jo.oo71 apotek 6s0| o.00oo7| soo) was| o.hoon| se7| o.ooa7 jo.joao torabariri timur lemah 9s7| oco3o| o.00o11i| 2s) owo26| o.0oos s79| o.ooa8| jo.joao lemah barat jo.cos8 lemah timur lang| o.00sa| u.cos5 jo.oo62 lemah uner s85| o.oo22| o.00oo7| jo. olah 97a| o.0o61 jo.oo44 olah satu sso| jo.00s4 olah dua jo. olah tiga logo o.0o39| o.00so| o.00o18| 7s1| jo.ooe1 ranotongkor .u7il o.00a1| :e1 ss7| o.co71 jo.oo8i ranotongkor timur sai) o.olas jo.oo64 kompas barat pinaesaan 1a5| o.o006 jo.oo11 tcmpaso o.0oo2| a72| o.oo39 jo.oo40 tampak utara o.bug jo.ois pinabetengan utara o.0oss o.o00s mia) o00s9 jo.oos1 pinubetengan s70| o0.000o8| word| o.zoos sog| fo.co33 pinabetengan selatan o0. o.vote| o.oo4s |o. tonsewer odori o.0oo2| o.rose jo.ooa1 tonsewer selatan o.oo1i o.00oo2| o.o026 jo.oo25 toure 6s7| o.0o2s| o.oo2o| o.o004 jo. toure dua o.0ooo| jo.c016 oam tes roof imeni o2femmes oil os| alokasi dasar adalah alokasi minimal add yang akan diterima oleh setiap desa secara merata yang besarnya dihitung berdasar prosentase tertentu dari anggaran add yang dibagi dengan jumlah desa. alokasi formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis. bab maksud dan tujuan add addaddalokasi dasar, dan alokasi formula. alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada huruf sebesar (sembilan puluh per seratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa. alokasi formula sebagaimana dimaksud pada huruf sebesar (sepuluh per seratus) dibagi secara proporsional kepada seluruh desa berdasarngalokasian. pengalokasian add yang diterima setiap desa dihitung dengan menggunakan rumusan sebagai berikut add desa add add keteranganlima per seratuspenetapan besaran, penyaluran, dan penggunaan add penetapsanakan oleh bupati. penyaluran add sebagaimana dimaksud pada melalui pemindahbukuan dari rsud rkd. penyaluran add dilakukan secara bertahap, yakni tahap disalurkan paling cepat bulan januari dan paling lambat bulan juni sebesar (empat puluh per seratus), tahap ud. tahap disalurkan paling cepat bulan april dan paling lambat bulan september sebesar (empat puluh per seratus), dan tahap iii disalurkan paling cepat bulan juli sebesar (dua puluh per seratusperaturan hukum tua tentang penjabaran apb desa tahun anggaran dokumen pelaksanaan anggaran dan rencana anggaran kas. surat keputusan hukum tua tentang pelaksana pengelolaan keuangan desa. rencana anggaran biaya rab) untuk kegiatan fisiketerai rp(lima puluh per seratusenam puluh per seratus) dari add yang telah disalurkan. surat pengajuan dana add tahap iii. fotokopi kartu tanda penduduk hukum tua dan bendahara desa. mekanisme penyaluran add adalah sebagai berikut persyaratan penyaluran add sebagaimana dimaksud pada danaddadd kepada bupati. persetujuan bupati menjadi dasar penyaluran addadd kepada desa sesuai kebutuhan. j.anggaran add tidak dapat digunakan untuk membayar pajak bumi dan bangunan pbb), dan kegiatan yang bukan menjadi kewenangandan perangkat desa berhak menerima penghasilan tetap maupun tunjangan. hukum tua dan perangkat desa yang berasal dari pns tidak berhak menerima penghasilan tetapdua juta rupiah) per bulan. penghasilan tetap sekretarissen) dan paling banyak (enam puluh persen) dari penghasilan tetap hukum tua. besaran tunjangan hukum tua dan perangkat desa diatur sebagai berikut tunjangan hukum tua paling banyak sebesar rp. satu juta rupiah) per bulan. tunjangan. tunjangan sekretaris desa paling banyak sebesar rp. lima ratus ribu rupiah) per bulan. tunjangan perangkat desa lainnya paling banyak sebesar rp. tiga ratus ribu rupiah) per bulan. besaran tunjangan bpd diatur sebagai berikut tunjangan ketua bpd paling banyak sebesar rp. lima ratus ribu rupiah) per bulan. tunjangan wakil ketua dan sekretaris bpd paling banyak sebesar rp. empattigamaret tahun berikutnya. pelaporan sebagaimana dimaksud pada harus dengan sepengetahuan camataddrentan sisaaddadd, melaksanakan monitoring dan evaluasi pada semua tahapan pengelolaan aadd. (s5)addaddaaadd dapat diberi penghargaan. desa yang pengelolaan addsah, if) ditetapkan tondano pada tanggal feg laki bupati asah royce octavia rowing diundangkan tondano pada tanggal #empat, 201inketenagaan puskesmaskabupaten musi banyuasinandar ketenagakabupatenkabupatenbupatibupati berwenang menempatkan tenaga kesehatan poskesdes dan pustu. poskesdes dan pustudan pustu sebagaimana dimaksud pada minimal terdiri dari satu bidan perawat. dalam rangka pengembangan poskesdes dan pustu dapat ditambah tenaga kesehatan lain terutama tenaga bidan, perawat, gizi dan sanitation. ketentuan lebih lanjut tentang pendayagunaan tenaga kesehatan poskesdes dan pustu diatur lebih lanjut dengan peraturan bupatikabupaten wajib mendapat rekomendasi dari bupatibagian keempat pembinaan dan pengawasan paragraf umumbupatikemenkes nomor tahun: ipb, sip, dan atau sipp. sik, ipb, sip, dan atau sipp sebagaimana dimaksud pada diberikan oleh pemerintah kabupaten, ipb, sip dan atau sipdokter atau dokter layanan primer, dokter gigi:c, tenaga gizi: perawat gigi, j . tenaga kefarmasian apoteker, farmasi, asisten apoteker), rekam medik, rontgen, karya kebersihan, keamanan, sopir), administrasi,:(l)vii pembiayaan pembiaymusi banyuasin, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten, dan atau sumber sumber lain yang resmi serta tidak mengikat. bab viii peran serta masyarakat masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan seluasbupati(t) berupa: teguran tertulis, paksaan pemerintahan,november bupati musi nvu inj, ah. puskesmas)tpvembue tentang standar ketenagaan puskesmas kabupaten musi banyuasin tahun standar ketenagaan puskesmas kabupaten musi banyuasin tahun puskesmas puskesmas puskesmas kawasan kawasan kawasan terpencil perkotaan pedesaan jenis tenaga dan sangat terpencil non non non non non non ugd ugd ugd dokter atau |dokterlayanan primer dok tenaga kesehatan masyarakat tenaga kesehatan lingkungan ahh teknologi laboratorium medik (am marak aaa ejaan tenaga kefarmasian apoteker tenaga kefarmasian tenaga kefarmasian asisten apoteker nya karya kebersihan, keamanan, sopir) bupati musi banyuasin, dodi reza alex noerdin memutuskan menetapkan peraturan bupati tentang standar ketenagaan puskesmas kabupaten musi banyuasidinas adalah kepala dinas kesehatan musi banyuas: peka budaya, dan etika dan profesionalitas. peraturan bupatikabupaten musi banyuasin:bupati ini meliputi tenaga kesehatan yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah dan tenaga kesehatan yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan. pengaturan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada meliputi: perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, dan pembinaan dan pengawasan. bagian kesatu perencana. paragraf penerimaankabupatenpengangkatan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ppp): dan atau pengangkatan tenaga kontrak pegawai tidak tetap ptt) dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan dinas kesehatan. tenaga kesehatan yang dapat diterima dan berwenang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kabupaten(l)nyelenggarabupatisesuai ketentuan angka peraturan daerah kabupaten musi banyuasin nomor tahun tentang perubahan atas peraturan: daerah kabupaten musi banyuasinkewenangan pemungutan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran wilayah kabupaten musi banyuasin dilakukan oleh perangkat daerah yang mengurusi bidang kebakaran, bahwa peraturan bupati nomor tahun tentang tata cara pemungutan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, perlu disesuaikankeduaatuan polisi pamong praj. beberapa ketentuan dalamberitaperangkat daerah yang mengurusi bidang kebakaran adalah perangkat daerah yang mengurusi bidang kebakaran kabupaten musi banyuasin. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut jenis retribusi yang dipungut oleh perangkat daerah yang mengurusi bidang kebakaran adalah retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran terhadap orang pribadi, atau badan yang ada wilayah kabupaten musi banyuasibertugas melakukan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut pemungutan retribusi berdasarkan surat setoran retribusi daerah ssd) dinyatakan sah apabila telah diporporasi oleh kepala perangkat daerah yang mengurusi bidang kebakarannyetoran hasil pembayaran retribusi dari wajib retribusi kas daerah secara bruto oleh bendahara penerima. ketentuan (l), dperangkat daerah yang mengurusi bidang kebakaran dalam melakukan pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam dapat dibantu oleh tim. perangkat daerah yang mengurusi bidang kebakaranyang mengurusi bidang kebakartentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut pemberian keputusan atas permohonan pengurangan dan keringanan retribusi ditetapkan oleh bupati atas dasar pertimbangan dan perhitungan yang disampaikanmberian pembebasan retribusi ditetapkan oleh bupati dengan mempertimbangkan usul, saran dan kajian dari kepala perangkat daerah yang mengurusi bidang kebakaran setelah adanya penetapan bupattanggal november bupati musi dawuasing dodi reza alex noerdin diundangkan sedayu pada tanggal november sekretaris daerah jan musi banyuasin, pribadi berita daerah kabupaten musi banyuasiwali kota cirebon, menimbang: bahwa pertumbuhan pembangunan dan investasi memerlukan manajemen pemerintahan yang mampu menghadirkan iklim usaha yang sehat dalam rangka menjaga stabilitas dan keseimbangan ekonomi, bahwa setiap penyelenggaraan usaha atau kegiatan kota cirebon harus didukung dengan prinsip kemudahan dan kepastian berusaha yang kondusif dan selaras dengan percepatan pembangunan daerah guna melindungi kepentingan kesejahteraan masyarakat, bahwa peraturan daerah nomor tahun tentang izin gangguan sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan hukum yang ada serta tuntutan kemudahan berusahacirebokota cirebonban hak asasi manusia, lea chandra bima na, sh., mm. pembina tingkat (iv b) nip. |
diridengan rahmat tuhan yang maha esa wali kota cirebon, menimbang bahwa sesuai huruf undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah telah ditentukan bahwa pendidikan merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar diserahkan pemerintah daerah yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah, sehingga peraturan daerah kota cirebon nomor tahun tentang penyelenggaraan pendidikan kota cirebon sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, bahwa urusan wajib bidang pendidikan meliputi pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, bahwa penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan diarahkan untuk menjamin kesempatan memperoleh layanan pendidikan yang berkeadilan, berkualitas serta pengelolaan pendidikan secarandidikan kota cirebolenggaraan dan pengelolaan pendidikanrtifikasi pendidik dalam jabatan adalah proses pemberian sertifikasi pendidik untuk guru dalam jab kota. warga daerah adalah penduduk kota cirebon yang tinggal wilayah kota cirebonrfinis, pendidikan dasar, dan pendidikan khusussekolah mutu pendidikan dasar dan menengdan menengah yang saling berinteraksi secara sistematis, terencana dan berkelanjutan. sistem penjamin mutu internal pendidikan dasar dan menengah selanjutnya disingkat semi dikdasmenukan oleh setiap satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah untuk menjamin terwujudnya pendidikan yangdan menengah selanjutnya disingkat some dikdasmen dan satuan pendidikan menengadilaksanakan oleh masing masing satuan pendidikan. muatan lokal adalah rencana, strategi, program, proses belajar, dan bahan belajar yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan belajar khusustuan pendidikan non formal sanggar kegiatan belajar selanjutnya disingkat spf skb) adalah satuan pendidikan non formal yang diselenggarakan pemerintah daerah kota. pusat kegiatan belajar masyarakat selanjutnya disingkat pkb)jenjang yang lebihota serta peran serta masyarakat yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang memerlukan. sumbangan pendidikan tua walinya baik secara perorangan atau bersama sama, masyarakat atau lembaga secara sukarela, dan tidak mengikat satuan pendidikan. pungutan pendidikan yang selanjutnya disebut pungutan adalah penarikan uang oleh sekolah kepada peserta didik, orang tua walinya bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu tuntutannya ditentukan. bantuan pendidikan yang selanjutnya disebut bantuan adalah pemberian berupa r, dengan syarat yang disepakati para pihakbantuan operasional sekolah daerah yang selanjutnya disingkat bossa adalah subsidi biaya pendidikan yang dibayarkan dan masyarakatntuan operasional penyelenggaraan selanjutnya disingkat bop adalah subsidi biaya pendidikan yang dibayarkan kepada pendidikan anak usia dini dan pendidikan kesetaraan pada jalur pendidikan non formal serta mi, ts, mata, masyarakat dan kementerian agama guna mendukung program wajib belajar. bab dasar, tujuan, asas, dan fungsibertujuan untukdemokratis dan bertanggung jawab. pengelolaan pendidikan ditujukan untuktiga asas asas penyelenggaraan pendidikan, yaitu ing ngarai sung todsetiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan. bab hak dan kewajiban bagian kesatu hak warga daerah dan masyarakat setiap warga daerah yang berusia (nol) sampai dengan (enam) tahun berhak mendapat pelayanan pendidikan anak usia dini. setiap warga daerah yang berusia (tujuh) sampai dengan (lima belas) tahun berhak mendapat pelayanan dan atau mengikuti pendidikan dasar. setiap warga daerah kota. setiap warga daerahdaerahdaerahbagian kedua kewajiban warga daerah warga daerah dan masyarakat dalam penyelenggaran pendidikan wajibundang undangan. warga daerahwarga daerah yang memiliki anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya. warga daerahwarga daerah berkewajiban untuk membiayai pendidikan anaknya. warga daerah yang tidak mampu secara ekonomi dibebaskan dari kewajiban pembiayaan pada jenjang pendidikan dasar. bagian ketiga tugas pemerintah daerah kota pemerintah daerah kota bertugas mengarahkan, membimbing, membantu, mengawasi, dan mengendalikan penyelengaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundangan undangan yang berlaku. bagian keempat kewajiban pemerintah daerah kota pemerintah daerwarga daerah tanpa diskriminasi, menetapkan spm dalam penyelenggaran pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal, cc. menjamin tersedianya anggaran, guna mendukung program wajib belajar pendidikan dasar daerah, menjamin tersedianya biaya personal bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu dan anak terlantar, menjamin tersedianya sarana dan prasarana pendidikan untuk mencapai spm, pemberian beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi dan yang rawan putus sekolah, memfasilitasi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah kota dalam pengadaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, memfasilitasi masyarakat dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, memfasilitasi tersedianya pusat pusat bacaan masyarakat, mendorong pelaksanaan budaya membaca dan budaya belajar masyarakat,il. menumbuh bertanggung jawab terhadap pendanaan biaya personalia non aparatur sipil negara yang tercantum dalam dapodik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah kota disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. bab jalur, jenjang dan jenis pendidikan bagian kesatu umum jalur pendidikan meliputi pendidikan formal, pendidikan non formal dan pendidikan informal. jalur pendidikan sebagaimana dimaksud pada diselenggar, dan sumber lain.alam pelaksanaannya berpedoman pada peraturan perundang undangan. jenjang pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah kota adalah jenjang pendidikan dasar yang meliputi sd mi dan smp m ts. jenis pendidikan meliputi pendiri kan umum, akademik, keagamaan, vokasi dan profesikota dan atau masyarakat. bagian kedua pendidikan formalatuan pendidikan sekolah sd mi dan smp m ts. bagian ketiga pendidikan non formal pendidikan non formal dapat diselenggarakan oleh pemerintah daerah kota dan masyarakat.kotawali kota. satuan pendidikan non formal meliputi spf skb, pkb, lembaga kursus dan pelatihan, kelompok belajar, majelis taklim, dan satuan pendidikan yang sejenis. satuan pendidikan yang sejenis sebagaimana dimaksud pada huruf (f)ndidikan non formal meliputi pendidikan kekasaran yaitu program kekasaran fungsional, pendidikan kesetaraan yaitu program pendidikan non formal yang penyelenggaran pendidikan umum paket setara sd, paket setara smp, dan paket setara sma, pendidikan kecakapan hidup (life ski) yaitu, paud pada jalur pendidikan non formal, pendidikan kepemudaan yaitu pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa, seperti pendidikan kepanduan kepramukaan, keolahragaan, palang merah, pelatihan kepemimpinan, pencinta alam, serta kewirausahaan, pendidikan pemberdayaan perempuan yaitu pendidikan untuk mengangkat harkat dan martabat perempuandan pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. bagian keempat paud paud bertujuan untuk membantu meletak(enam)kelompok bermain (kb), tpab pengelolaan pendidikan bagian kesatu pengelolaan pendidikan umum wali kotaoleh pemerintah daerah kotadan kota, dan peraturan wali kota mengalokasikan anggaran pendidikan agar sistem pendidik guna mencapai standar nasional pendidikan. pemerintah daerah kota , melalui jalur pendidikan formal dan non formal. wali kota menetapkan target tingkat pemerataan partisipasi pendidikan pada tingkat kota yang meliputi: antar kecamatan atau sebutan lain yang sejenis, antar kelurahan atau sebutan lain yang sejenis, dan antara laki laki dan perempuan. bagian keempat kebijakanan dan tenaga kependidikan, pengelolaan sarana prasarana, penilaian hasil belajar, pengendalian, pelaporan, dan penyelenggaran fungsi manajemen lainnya sesuai dengan prinsip manajemen berbasis sekolah atau satuan pendidikan non formal. pengelolaan satuan paud,engan peraturan wali kota. satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar yang didirikan oleh pemerintah daerah kotakota tidak mampu membiayai pendidikan. satuan pendidikan mengupayakan peserta didik yang orang tua walib v mulia, pendidikan anti korupsi, cc.n sastra daerah cirebon dan sunda), budaya lokal lainya, budaya lokal lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf terintegrasi dengan kegiatan ekstrakurikuler, dan muatan informatika pada sd. secara bertahap pemerintah daerah kota.mengenai pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan wali kota. kurikulum paud dan pendidikan dasar, pendidikan non formal, kurikulum pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal,emasukan pada kompetensi dasar untuk pendidikan informatika smp. kurikulum sebagaimana yang dimaksud pada dan wajib disusun oleh satuan pendidikan sebagai ktp meliputi: dokumen ktp pauddinas,, dan dokumen ktp pendidikan kesetaraan paket paket dan paket dinyatakan berlaku oleh kepala satuan pendidikan non formal setelah mendapatkan pertimbangan dari penilik dan disahkan oleh kepala dinaskristen katolik, kristen protestan katolik, kristen protestanempatendidikan kepramukaan, palang merah remaja, usaha kesehatan sekolah:piagam. ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pendidikan kecakapan sosial diatur dengan peraturan wali kota. bagian kelima hari sekolah hari sekolah satuan pendidikan jalur pendidikan formal dalam rangka penyelenggaraan penguatan pendidikan karakter dilaksanakan (enam) hari sekolah dalam seminggu dan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. ketentuan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan wali kota. bab viii bahasa pengantarcirebon atau bahasa sundaberstatus sebagai aparatur sipil negara dan atau tenaga lainnyayasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. selain pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada dapat diangkat untuk memenuhi spmkinerja dengan penyelenggara satuan pendidikan. pemerintah daerah kotasebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan wali kota. tambahan pendidik dan tenaga kependidikan untuk menutupi kekurangan pendidik dan tenaga kependidikan pada setiap satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kota. pada satuan pendidikan memiliki kepala sekolah, guru kelas, cc. guru pendidikan agama, guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan, guru muatan lokal bahasa sunda, guru muatan lokal bahasa cirebon, tenaga administrasi sekolah, tenaga pengelola data, tenaga perpustakaan, tenaga usaha kesehatan sekolah, penjaga sekolah, dan il. petugas kebersihan prabu kelas. pada satuan pendidikan smp memiliki kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kepala tata usaha sekolah, guru mata pelajaran sesuai kurikulum smp, guru bimbingan konseling, guru muatan lokal bahasa sunda, guru muatan lokal bahasa cirebon, tenaga pengelola data, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, tenaga tata usaha sekolah, il. tenaga usaha kesehatan sekolah, petugas keamanan, dan petugas kebersihan. pada satuan paud memiliki kepala satuan paud, guru paud, cc. guru pendamping, tenaga administrasi, tenaga operator, dan petugas kebersihan. pada satuan pendidikan non formal skb minimal memiliki kepala satuan pnf skb, pamong belajar, tenaga pengelola keuangan, tenaga pengadministrasi sarana prasarana, tenaga pengadministrasi kesiswaan, tenaga pengadministrasi umum, tenaga operator, tenaga kebersihan, dan tenaga keamanan. pada satuan pusat kegiatan belajar masyarakat minimal memiliki pengelola pkb, tutor paket setara sesuai dengan mata pelajaran yang diujikan secara nasional, cc. paket setara smp sesuai dengan mata pelajaran yang diujikan secara nasional, dan paket setara sma sesuai dengan mata pelajaran yang diujikan secara nasional. pada lembaga kursus dan pelatihan memiliki pengelola lkp, tenaga penguji, cc. tenaga instruktur, dan tenaga pembimbingpada satuan pendidikan formal dan noeban kerja beban kerja gurudaerah kotapelaksanaan beban kerja sebagaimana dimaksud pada bagi pendidikbeban kerja pengawas sekolahpaling sedikit (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak (empat puluh) jam tatap buku dalam seminggu.. rincian ekuivalensi beban kerja pengawas sekolah sebagaimana dimaksud sesuai dengan peraturan perundang undangan. pemerintah daerah kota wajib menyedi. mengisi kekurangan pendidik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah kota,maupun satuan pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah kota, meningkatkan kualifikasi akademik pendidik sesuai peraturan perundang undangan, meningkatkan kompetendan masyarakat, melaksanakan pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal dan non formal, memberikan tunjangan khusus bagi pendidik dan tenaga kependidikan wilayah tertentu, dan memberikan penghargaan kepadatunjangan profesi, dalam pelaksanaannya berpedoman pada peraturan perundang undangan, mendapatkan tunjangan fungsional dan subsidi tunjangan fungsional dalam pelaksanaannya berpedoman pada peraturan perundang undangan, mendapatkan tunjangan khusus dalam pelaksanaannya berpedoman pada peraturan perundang undangan, mendapat kesetaraan tunjangan dalam pelaksanaannya berpedoman pada peraturan perundang undangan, mendapatkan malahan tambahan dalam pelaksanaannya berpedoman pada peraturan perundang undangan. mendapat penghargaan dalam pelaksanaannya berpedoman pada peraturan perundang undangan, mendapat promosi dalam pelaksanaannya berpedoman pada peraturan perundang undangan, mendapat penilaian, penghargaan, dan sanksi oleh guru kepada peserta didik dalam pelaksanaannya berpedoman pada peraturan perundang undangan, mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual dalam pelaksanaannya berpedoman pada peraturan perundang undangan, mendapat akses memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran dalam pelaksanaannya berpedoman pada peraturan perundang undangan, mendapat kesempatan berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan dalam pelaksanaannya berpedoman pada peraturan perundang undangan, il. mendapat pengembangan dan peningkatan kualifikasi akademik, kompetensi, dan keprofesian guru dalam pelaksanaannya berpedoman pada peraturan perundang undangan, dan mendapat cuti dalam pelaksanaannya berpedoman pada peraturan perundang undangaktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, dan mematuhi aturan yang berlaku satuan pendidikan. bagian ketiga pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pemerintah daerah kotapmdengan status aparatur sipil negara pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah kotailakukan untuk mengisi kekurangan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan melalui keputusan wali kota. bagian keempat pembinaan karir, promosi, dan penghargaan pembinaan karir, promosi dan penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus aparatur sipil negara ditetapkan oleh wali kota. pembinaan karir, promosi dan penghargaan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan melalui penyegaran dan penghargaan. pendidik yang bertugas secara terus menerus pada satuan pendidikan yang sama lebih dari (lima) tahun wajib dimutasi satuan pendidikan lain oleh dinas sebagai bentuk pemerataan dan peningkatan kinerja. bagian kelima penugasan guru sebagai kepala sekolah umum paragrafpf skb yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah kota, dilakukan oleh wali kota, bila dipandang berprestasi sesuailp2ks). ketentuan sebagaimana dimaksud pada dan harus mendapat izin memimpin dari kepala dinasaparatur sipil negara dilakukan oleh wali kota berdasarkan usul kepala dinas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. pemindahan sebagaimana dimaksud pada paling sedikit (dua) tahun semenjak menduduki jabatan pada satuan pendidikan. pemberhentian sebagaimana dimaksudnegara. kepala sekolah diberhentikan sebagaimana dimaksud formal yang diselenggarakan oleh masyarakat, yang berstatus aparatur sipil negara dilakukan oleh wali kota berdasarkan usul kepala dinas. pemindahan dan pemberhentian kepala satuan pendidikan pada paud, pendiri kan dasar dan pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat, yang berstatus non aparatur sipil negara , formal formal dalam dan disampaikan secara periodik kepada kepala dinas formalatau cc. pemberhentian dari jabatan kepala sekolah. ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan peraturan perundang undangan. bab penghargaan, perlindungan dan organisasi profesi bagian kesatukota kota. bagian keduaisiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, dan atau risiko lain. bagian ketiga organisasi profesi pendidik wajibmpat asosiasi kelompok kepala sekolah atau ketua pkb, ketua lkp, ketua kepala paud pada jalur formal dan non formal dapat membentuk asosiasi sebagai wadah yang bersifat mandiri. kelompok guru, tutor, dan instruktur pada lkppeserta didik paragraf hak peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan.pmerintah daerah kota wajib memberikan beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi akademik dan non akademik dan atau yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikan. paragraf kewajiban peserta didik wajibaati tata tertib satuan pendidikan, peserta didik dalam usia (tujuh) sampai dengan (lima belas) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar sampaisebagaimana dimaksud pada huruf dan diatur lebih lanjut dengan peraturan wali kota. paragraf ppdb ppdb bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah kota dilakukan secara manual dan atau online dan dilaksanakan secara nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel dan berkeadilan, ppdb sebagaimana dimaksud pada menyesuaikan dengan daya tampung setiap sekolah disesuaikan dengan kondisi riil yang ada masing masing sekolah terdiri atas jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk sesuai dengan standar proses, jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk sesuai dengan standar proses, dan cc. jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk smpruang kelas: jenjangppdb pada satuan paud dan pendidikan dasar dilakukan tanpa diskriminasi.mengenai pelaksanaan ppdb pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah kota diatur lebih lanjut dengan peraturan wali kota. bab xii prasarana dan sarana satuan pendidikanuks, jamban atau wc, tempat cuci tangan, gudang, dan il. tempat bermain berolahraga. satuan pendidikan smp atau toilet, gudang, ruang sirkulasi, dan tempat bermain berolahraga.kotakota bertanggungdaerah kota. pemerintah daerah kotawali kota menetapkan standar prasarana dan sarana pada satuan paud, pendidikan dasar dan pendidikan non formal sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. wali kota dapat memberikan pengharga dan pendidikan non formal yang diselenggarakan pemerintah daerah kota, dan masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangkota dapat melaksanakan pembukaan, penggabungan, dan penutupan satuan pendidikan pada pendidikan formal maupun non formal. masyarakat atau pelaku usaha yang akan mendirikan satuan pendidikan wajib memperoleh perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian kedua pendirian pendirian satuan pendidikan merupakan pembukaan satuan pendidikan baru. pendirian satuan pendidikan formal maupun non formal wajib memiliki izin pendirian satuan pendidikan. persyaratan pendirian sebagaimana dimaksud pada meliputi persyaratan administratif, dan persyaratan teknis. bagian ketiga perubahan, penggabungan dan penutupan perubahan dan penggabungan satuan pendidikan merupakan perubahan nama dan atau bentuk dari nama dan atau satuan pendidikan tertentu menjadi nama dan atau bentuk satuan pendidikan kotaketentuan perundang undangan. ketentuan pendirian sebagaimana dimaksud dalam dan perubahan, penggabungan, dan penutupan sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan wali kota. bagian keempat izin satuan pendidikan kerjasama izin kerjasama penyelenggaran dan pengelolaan pendidikan oleh lembaga pendidikan asing dengan lembaga pendidikan yang ada daerah kota mengikuti ketentuan peraturan perundang udangan yang berlaku. bagian kelima izin usaha terintegrasi secara elektronik sektor pendidikan dan kebudayaan pelaku usaha wajib melakukan pendaftaran untuk kegiatan berusaha dengan mengakses laman lembaga yang dibentuk oleh pemerintah melaluizin berusaha nib) yang diterbitkan oleh lembaga yang dibentuk oleh pemerintah melalui laman izin usaha dan izin operasional. pelaku usaha yang telah mendapatkan nib dari lembaga yang dibentuk oleh pemerintah melalui laman oss sebagaimana dimaksud pada akan diberikan izin usaha setelah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah melalui laman oss menerbitkan izin lokasi: izin lokasi perairan, dan atau izin mendirikan bangunayang dibentuk oleh pemerintah melalui lamankotaotaota memastikan terpenuhinya komitmen izin operasional oleh pelaku usaha sebagaimana dimaksud padaxiv penjaminan mutu bagian kesatu sistem penjaminan mutu internal dan eksternal setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan non formal jenjang pendidikan dasar, paud wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. sistem penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada pada jalur pendidikan formal meliputi sistem penjaminan mutu internal semi), dan sistem penjaminan mutu eksternal some) semi sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan oleh satuan pendidikan jalur formal pada pendidikan dasar. some sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dikembangkan oleh pemerintah daerah kota, nbsp, dan ban s m sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. hasil penerapan semi sebagaimana dimaksud pada digunakan ban s m sebagai acuan melakukan akreditasi satuan pendidikan dan smp. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan semi mengacu pada snp. satuan pendidikan dapat menetapkan mutu saat snp dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan semi sebagaimana dimaksud pada semi sebagaimana dimaksud dalam huruf memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas: standar pemetaan mutu pendidikan pada tingkat satuan pendidikan berdasarkan snp dalam pengelolaan satuan pendidikan dan proses pembelajaran,evaluasi dan dikembangkan seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan dengan memanfaatkan sumber daya untuk mencapai snp. semi dievaluasi dan dikembangkan secara berkelanjutan oleh satuan pendidikan. semisebagaimana dimaksud dalam hurufdaerah, memfasilitasi pemenuhan mutu seluruh satuan pendidikan, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan pemenuhan mutu, dan menyiapkan satuan pendidikan yang akan diusulkan untuk diakreditasi. siklus kegiatan somedaerah kota bekerja sama dengan pemerintah sesuai dengan kewenangannya. siklus kegiatan some sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan oleh ban s m sesuai dengan kewenangannya. ketentuan mengenai semi dan some diatur lebih lanjut dengan peraturan wali kota. bagian kedua evaluasi, formal dilakukan pemerintah daerah kota dan atau lembaga sertifikasi profesi lsp), hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada dan dilaporkan kepada wali kota. lembaga sertifikasi profesi lsp) sebagaimana dimaksud dalam dapat melakukan fungsinya setelah mendapatkan persetujuan wali kota. ketentuan mengenai lembaga mandiri sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan wali kotapemberian ijazah sebagaimana dimaksud pada diberikan kepada peserta didik tanpa persyaratan selain kemampuan prestasinyagian keempat standar teknis pelayanan minimal pendidikan pemerintah daerah kota wajib memenuhi standar teknis pelayanan minimal pendidikan yang menjadi kewenangannya. standar teknis pelayanan minimal pendidikan bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar peserta didik sesuai dengan jenjang dan jalur pendidikan. ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis pelayanan minimal pendidikan sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan wali kota formal. ketentuan mengenai pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan wali daerah kotkota, kota. bagian keduasebagaimana dimaksud pada sebagai lembaga mandiri. dewan pendidikan bertugas sebagai: memberikan pertimbangan dalam rangka penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan, membermkota dan dprd dengan masyarakat. dewan pendidikan berfungsi sebagai berikut: ppemfasilitasikotapelaksanaan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluar jumlah anggota dewan pendidikan paling banyak (sebelas) orangdan bendahara. mekanisme pemilihan pengurus dilakukan dengan cara pengurus dipilih dari dan oleh anggota, ketua bukan dari unsur birokrasi. pembentukan dewan pendidikan ditetapkan dengan keputusan wali kota. masa tugas dewan pendidikan adalah sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dewan pendidikan. bagian ketiga komite sekolah pendidikan non formal komite sekol formal bersifat mandiri dan tidak mempunyai hubungan hirarkis dengan pemerintah, pemerintah daerah kota, dan dewan pendidikan. komite sekolah wajib dibentuk pada satu satuan pendidikan formal dan non oordinasikan dengan seluruh orang tua peserta didik. bagian keempat penghargaan wali kotaaturan wali kota. bab xvi kerja sama dan kemitraan penyelenggara dan atau pengelola pendidikan dapat dilakukan kerja sama dan kemitraandan kemitraan sama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan wali kota. bab xvii pengawasan dan pengendalian pemerintah daerah kota kota yang pelaksanaannya dilakukan oleh kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan. bab xvii pendanaan pendidikan bagian kesatu pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, pemerintah daerah kotadiselenggarakan pemerintah daerah kotaatau sukarela, dalam pelaksanaannya berpedomanaragraf beasiswa pemerintah daerah kota dan atau masyarakat wajib memberikan beasiswa kepada peserta didik dari keluarga kurang mampu. pemerintah daerah kota dan atau masyarakat wajib memberikan beasiswa untuk peserta didik berprestasi dalam bidang akademik dan non akademik. pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada dan harus memperhatikan pengangkatannya dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah sehingga tidak terjadi duplikasi beasiswawali kota. paragraf bantuan operasional sekolah daerah dan bantuan operasional penyelenggaraan pemerintah daerah kota mengalokasikan anggaran program wajib belajar pendidikan dasar melalui bossa dan bop. pemerintah daerah kota mengalokasikan anggaran paud dan pendidikan kesetaraan penunjang program wajib belajar melaui bop non formal. pemerintah daerah kota dapat memberi subsidi pada ra mi mts, dan mata yang diselenggarakan oleh kementerian agama guna menunjang program wajib belajar. anggaran bossa dan bop sebagaimana dimaksud pada termasuk insentif bagi pendidik dan tenaga kependidikan untuk pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan apabila tidak tersedia dari aparatur sipil negara. ketentuan sebagaimana dimaksud pada dan diatur lebih lanjut dengan peraturan wali kota. pengelolaan dana pendidikan wali kota berwenang dalam pengelolaan dana pendidikanwali kota,lebih lanjut dengan peraturan wali kota. bab xix laranganprofesi, dan atau vokasi tanpa hak. setiap orang yang membantu memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, profesi, dan atau vokasi dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan. setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi profesi, dan atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan. perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang membantu dan atau memaksakan mendaftarkan calon peserta didik yang tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan. bab ketentuan administratif setiap orang atau badan usaha indonesia, organisasi, atau penyelenggara pendidikan melanggar ketentuan dan dikenakan sanksi administratif. pelanggaran terhadap ketentuantiap orang, badan usaha indonesia, organisasi, atau penyelenggara pendidikan melanggar ketentuan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab xxiii ketentuan lain lain pemerintah daerah kota dapat memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah provinsi. bentuk fasilitasi sebagaimana dimaksud (satu) disesuaikan dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku. bab xxiv. asasi manus chandra bi!tentang sistem pendidikan nasional dalam menyebutkan bahwapada keunggulan lokal. namun dengan lahirangka menyebutlain itu juga telah diatur mengenai pembagian urusan konsumen antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. pada urusan wajib bidang pendidikan, yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten kota adalah pada urusan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal serta pendidikan dasar. selain itu, peraturan daerah kota cirebon nomor tahun tentang penyelenggaraan pendidikan kota cirebon dianggap sudah tidak memadai, karena kewenangan yang dimiliki dibatasi pada pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini serta pendidikan non formal, sedangkan peraturan daerah tersebut masih mengatur tentang pendidikan menengah. disamping itu, perlu pula mengatur partisipasi masyarakat dalam penyelenggaran dan pengelolaan pendidikan yang berbasis pada keunggulan lokal dan global serta berbasis keagamaan yang saat ini sangat berkembang pesat kota cirebosemboyan hajar dewantara yang berarti menggambarkan peran seorang guru atau pendidik dalam dunia pendidikan. kumpulan peran yang cukup lengkap, yaitu: menjadi teladan, memberikan semangat, dan memberikan dorongan. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf kearifan lokal daerah kota meliputi bahasa, seni dan budaya. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. setiap anak usia (nol) tahun sampai tahun wajib mendapat pelayanan pendidikan anak usia dini baik pada jalur formal maupun non formpersonalia non aparatur sipil negarakota, honorarium bagi guru honor yang ditugaskan oleh pemerintah daerah kota, dan honorarium bagi personalia pendidikan kesetaraan, kekasaran, dan paud yang diselenggarakan pemerintah daerah kota atau masyarakat atas inisiatifhuruf spf skb adalah salah satu satuan pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah kota. huruf cukup jelas. hurufi budaya lokal lainya meliputi tari tradisional (paksa, sintren, dan lais): b.tari klasik cirebon (topeng, budaya, lange, gatot kaca), dan tari kreasi moderen (merak, kijang, kupu kap). huruf cukup jelas. huruf muatan informatika pada dapat digunakan sebagai alat pembelajaran dan atau dipelajari melalui ekstrakurikuler dan atautenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk menutupi kekurangan adalah pengisian jabatan guru yang ditinggal pensiun oleh aparatur sipil negara dan atau apabila ada yang meninggal dunia. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. pengelola pkb terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, penanggung jawab program. pengelola lkp terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, penanggung jawabekolah diberhentikan dan dikembalikan menjadi apabila hasil penilaian prestasi kerja dan penilaian kinerja kepala sekolah tidak mencapai penilaian dengan sebutan baikiliki identitas sebagai warga negara yang dikeluarkan oleh lembaga resmi adalah warga negara indonesia dan warga negara asing yang memiliki akte kelahiran dan kartu keluarga bagi warga negara indonesia sedangkan warga negara asing yang memiliki paspantara lembaga pendidikan asing dan lembaga pendidikan merupakan satuan pendidikan kerjasama yang menggunakan (dua) kurikulum, namun tetap penilaiannya tetap menggunakenyelenggaraan pendidikan kota cirebon sudah tidak relevan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku khusus terkait dengan pemberlakuan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, yang mengalihkan urusan pendidikan menengah menjadi kewenangan pemerintah provinsi jawa barat. cukup jelas. tambahan lembaran daerah kota cirebon nomor |
lembaran daerah kota cirebon bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf maka penyesuaian terhadap perangkat daerah nomor tahun seri sekretariat daerah dan sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah pada pemerintah kota cirebon perlu ditetapkan dalam peraturan peraturan daerah kota cirebon daerah kota cirebon dengan mengubah nomor tahunsekretariat daerah lingkungan propinsi jawa timur tengah barat dan sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah dan daerah istimewa yogyakartasekretariat daerah dan sekretariat nomor dewan perwakilan rakyat daerah pada pemerintah kota cirebon telah ditetapkan undang undang nomor tahun perangkat daerahnya beberapa nomor tambahan lembaran negara peraturan perundang undangan dalam bidang republik indonesia nomor sebagaimana organisasi perangkat daerah serta berdasarkan telah diubah dengan undang undang nomor hasil evaluasi kelembagaan maka perlu tahun tentang perubahan atas undang dilakukan penyesuaian terhadap perangkat undang nomor tahun tentang pokok daerah sekretariat daerah dan sekretariat pokok kepegawaian lembaran negara dewan perwakilan rakyat daerah pada republik indonesia tahun nomor pemerintah kota cirebon,entukan kecamatan kramat mulya negara republik indonesia tahun dan darma kabupaten daerah tingkat nomor tambahan lembaran negara kuningan, kecamatan ditanggung dan republik indonesia nomor sebagaimana ujungnya kabupaten daerah tingkat telah beberapa kali diubah terakhir denganubahan kedua atas undang undang kecamatan blank, tanjung siang, comparing, nomor tahun tentang pemerintahan patok besi, cbooo dan cipunegara daerahpropinsi daerah tingkat jawa barat lembaran tentang persimpangan ruangutar provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten lembaran negara republik indonesia tahu, tahun peraturan pemerintah nomor tahun bontang mean saluran ngak tentang organisasi perangkat daerah indonesia tahun nomor, tambahan (beberapa ketentuan dalam peraturan daerah kota cirebon lembaran daerah kota cirebon tahun nomor tahun tentang sekretariat daerah dan nomor tambahan lembaran daerah sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah pada pemerintah kota kota cirebon nomor seri d): cirebon diubah sebagai berikut amanat nomor. pas ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikunada lembaran daerah kota cirebondengan persetujuan bersama yaitu sekretariat daerah, terdiri dari dewan perwakilan rakyat daerah kota cirebon sekretaris daerah, membawakan asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, walikota cirebon membawakan bagian administrasi pemerintahan umum, membawakan memutuskan sub bagian kerjasama dan tugas menetapkan peraturan daerah tentang perubahan pembantuan, sub bagian tata pemerintahan, dan atas peraturan daerah kota cirebon sub bagian kependudukan dan agraria. nomor tahun tentang bagian administrasi kesejahteraan rakyat sekretariat daerah dan sekretariat membawakan pena ire sana daerah pada sub bagian pendidikan dan kesehatan: sub bagian sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, dan sub bagian pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan agama. bagian administrasi kemasyarakatan, bagian organisasi dan tata laksana, membawakan membawakan sub bagian kesatuan bangsa dan politik: sub bagian analisa formasi jabatan dan sub bagian pemuda dan olah raga: dan kelembagaan: sub bagian pemberdayaan masyarakat. sub bagian kinerja aparatur, dan asisten perekonomian dan pembangunan, sub bagian tata laksana dan sumber daya membawakan aparatur. bagian administrasi pembangunan, bagian umum, membawakan membawakan sub bagian rumah tangga, sub bagian pembangunan dan statistik: sub bagian sandi dan telekomunikasi, dan sub bagian perhubungan dan pekerjaan sub bagian protokol. umum: dan bagian perlengkapan dan keuangan, sub bagian budaya dan pariwisata. membawakan bagian administrasi sumber daya alam, sub bagian administrasi pengadaan: membawakan sub bagian pendayagunaan dan sub bagian pertanian, perikanan dan pengendalian aset daerah: dan kelautan: sub bagian keuangan sekretariat daerah. sub bagian energi dan sumber daya kelompok jabatan fungsional mineral, dan sub bagian lingkungan hidup. kedudukan bagian administrasi perekonomian, sekretariat daerah merupakan unsur staf untuk membawakan membantu walikota, dipimpin oleh seorang yana koperasi dan usaha mikro kecil sekretaris daerah, berada bawah dan bertanggung sub bagian penanaman modal, perindustrian jawab kepada walikota. dan perdagangan, dan tugas pokok sub bagian badan usaha milik daerah. bagian hubungan masyarakat, membawakan sekretariat daerah mempunyai tugas pokok dan sub bagian publikasi informasi, dan kewajiban membantu walikota dalam menyusun sub bagian dokumentasi informasi. kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan asisten administrasi umum, membawakan lembaga teknis daerah. bagian hukum, membawakan sub bagian peraturan perundang undangan: sub bagian bantuan hukum, dan sub bagian dokumentasi dan perpustakaan. fungsi kedudukan penyusunan kebijakan pemerintahan kota, sekretariat dprd merupakan unsur pelayanan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dinas daerah terhadap dprd, dipimpin oleh seorang dan lembaga teknis daerah: sekretaris, secara teknis operasional berada cc. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan pemerintahan kota: dprd dan secara administratif bertanggung jawab od. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan kepada walikota melalui sekretaris daerah. kota, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota tugas pokok sesuai dengan tugas fungsinya. sini sekretariat dprd mempunyai tugas pokok ii. sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, terdiri dari administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan sekretaris dewan perwakilan rakyat daerah, tugas dan fungsi dprd dan menyediakan serta membawakan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh bagian umum, membawakan dprd sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. sub bagian tata usaha, dan sub bagian rumah tangga. fungsi bagian perundang undangan, membawakan penyelenggaraan administrasi kesekretariatan sub bagian pengkajian produk hukum, dan ap. sub bagian pengolahan data dan penyelenggaraan administrasi keuangan dprd: dokumentasi. cc. penyelenggaraan rapat rapat dprd: dan bagian persidangan, membawakan penyediaan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang sub bagian rapat dan protokol, dan diperlukan oleh dprd. sub bagian risalah dan hubungan masyarakat. bagan struktur organisasi sekretariat daerah dan bagian keuangan, membawakan sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana papar aan anggaran, progrb bagian perbendaharaan. gian yang ska kelompok jabatan fungsionalataan organisasi perangkat daerah pada pemerintah kota peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam berdasarkan peraturan daerah ini dilakukan paling lambat pada lembaran daerah kota cirebon. bulan januariaris daerah kota cirebon, aan teks era san lembaran daerah kota cirebon tahun nomor seri penjelasan potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan atas ditangani: peraturan daerah kota cirebon sarana dan prasarana penunjang tugas, dan nomor tahun beban tugas perangkat daerah. tentangperubahan atas peraturan daerah kota cirebon staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi nomor tahun tentang sekretariat daerah dan diwadahi dalam sekretariat, unsur pengawas yang diwadahi sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah dalam bentuk inspektorat, unsur perencana yang diwadahi pada pemerintah kota cirebonumumdengan berlakunya peraturan pemerintah nomor dprd, kecamatan melaksanakan kewenangan pemerintahan tahun tentang organisasi perangkat daerah yang yang dilimpahkan oleh kepala daerah untuk menangani ditetapkan dan diundangkan pada tanggal juli sebagian urusan otonomi daerah dan tugas umum sebagai pelaksanaan ketentuan dan pemerintahan serta kelurahan melaksanakan urusan undang undang nomor tahun pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta tentang pemerintahan daerah, yang prinsipnya dimaksudkan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh kepala daerah memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada daerah wilayah kecamatan.dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan amplifikasi serta bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah, dengan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan demikian diharapkan dapat menyusun organisasi perangkat wajib dan urusan pilihan berdasarkan peraturan pemerintah daerah dengan mempertimbangkan faktor nomor tahun tentang pembagian urusan keuangan: pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah kebutuhan daerah, provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten kota, namun cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan diwujudkan, harus dibentuk dalam organisasi tersendiri.eraturan pemerintah nomor tahun terbitnya beberapa peraturan perundang undangan tentang organisasi perangkat daerah, mengatur yaitu dalam bidang organisasi perangkat daerah serta berdasarkan ketentuan umum: hasil evaluasi kelembagaan yang dilaksanakan pada seluruh pembentukan organisasi perangkat daerah: organisasi perangkat daerah lingkungan pemerintah kedudukan, tugas dan fungsi perangkat daerah: kota cirebon mengakibatkan perubahan berupa penggabungan besaran organisasi dan perempuan perangkat daerah: unit unit yang sudah ada, pembentukan unit baru dan susunan organisasi perangkat daerah: perubahan fungsi unit unit yang sudah ada pada eselon perangkat daerah: sekretariat daerah, hal ini membawa konsekuensi staf ahli: penyesuaian penyesuaian terhadap peraturan daerah pembinaan dan pengendalian organisasi: nomor tahun tentang sekretariat daerah dan ketentuan lain lain: sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah pada ketentuan peralihan: dan pemerintah kota cirebon yang telah ditetapkan pada ketentuan penutup. tanggal november penyesuaian penyesuaian dimaksud, antara lain nomenklatur berdasarkan perhitungan kriteria besaran organisasi perangkat kedudukan, tugas pokok dan fungsi serta bagan struktur daerah, kota cirebon berada diantara nilai sampai dengan organisasi: dan terdiri dari pertimbangan beban kerja dibandingkan dengan sekretariat daerah, terdiri dari paling banyak asisten: kemampuan daerah. sekretariat dprd: dinas paling banyak il. demi lembaga teknis daerah paling banyak dan kecamatan dan kelurahan. perubahan besaran organisasi perangkat daerah cukup jelas.cukup jelas. tahun tambahan lembaran daerah kota cirebon nomor |
lembaran daerah kota cirebon bahwa berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah nomor lea tahun menyebutkan bahwa nomor tahun seri penyertaan modal pemerintah daerah " wwveee' . a dapat dilaksanakan apabila modal yang disertakan telah ditetapkan dalam peraturan daerah kota cirebon peraturan daerah tentang penyertaan modal, nomor tahun bahwa penyertaan modal kepada tentang perusahaan daerah air minum kota cirebon dilaksanakan sebagai bagian penambahan penyertaan modal pemerintah dari upaya untuk pencapaian target kota cirebon kepada perusahaan daerah program internasional milenium air minum kota cirebon development goals mdg's) tahun dan program (sepuluh juta) dengan rahmat tuhan yang maha esa sambungan rumah sr) sampai pada tahun yang kota cirebon walikota cirebon, diharapkan target mencapai (enam ribu) sambungan rumah sr), menimbang bahwa dalam rangka peningkatan peran, bahwa berdasarkan pertimbangan tugas, dan fungsi perusahaan daerah air sebagaimana dimaksud pada huruf minum kota cirebon agar lebih berdaya huruf dan huruf atas, guna dan berhasil guna sehingga dapat pengaturannya perlu ditetapkan dengan menjamin terselenggaranya kegiatan peraturan daerah kota cirebon, perusahaan berdasarkan prinsip prinsip ekonomi perusahaan yang sehat sebagai mengingat undang undang dasar sumber pendapatan asli daerah, negara republik indonesia tahun diperlukan pengembangan kegiatan usaha dan penguatan struktur permodalan undang undang nomor tahun melalui penyertaan modal dari pemerintah tentang publik acara lem aran kota cirebon pada perusahaan daerah air negara kupu lembu kota cirebon: nomor tambahan lembaran negara halim roa abon, republik indonesia nomor undang undang nomor tahunbendaharaan negarnaman modalmeriksaan pengelolaan dan perundang undangan lembaran negara tanggung jawab keuangperaturan pemerintah nomor nomor tahun tentang pengembangan undang undang nomor tahun sistem penyediaan air minumsebagaimana telah diubah beberapa kali tahun tentang pengelolaan terakhir dengan undang undang keuangan daerah lembaran negara nomormberian jaminan dan subsidi negara daerah lembaran negara bunga oleh pemerintah pusat dalam republik indonesia tahun rangka percepatan penyediaan air minum, nomor tambahan lembaran negara peraturan menteri pekerjaan umum republik indonesia nomor nomor prt m tentang pedoman sebagaimana telah diubah dengan teknis kelayakan investasi pengembangan peraturan pemerintah nomor tahun si. sistem penyediaan air minum oleh tentang perubahan atas peraturan perusahaan daerah air minum dam):pmk. tentang tata cara tahun nomor tambahan pelaksanaan pemberian jaminan subsidi lembaran negara republik indonesia bunga oleh pemerintah pusat dalam nomor rangka percepatan penyediaan air minum, peraturan pemerintah nomor tahun peraturan daerah kota cirebon nomor tentang investasi pemerintpemerintah nomor tahun peraturan daerah kota cirebon nomor tentang tata cara pengadaan tahun tentang perusahaan daerah pinjaman luar negeri dan penerimaan air minum kota cirebon lembaran hibah lembaran negara republik daerah kota cirebon tahun nomor indonesia tahun nomor seri tambahan lembaran daerah kota peraturan pemerintah nomor tahun cirebon nomor tentang hibah daerah lembaran peraturan daerah kota cirebon nomor negara republik indonesia tahun tahun tentang pelayanan nomor tambahan lembaran negara perusahaan daerah air minum republik indonesia nomorakumulasi penyertaan modal pemerintah kota cirebon dewan perwakilan rakyat daerah kota cirebon pada perusahaan daerah air minum kota cirebon dan sebagaimana dimaksud pada sampai walikota cirebon dengan pelaksanaan peraturan daerah ini sebesar rp46. empat puluh enam milyar empat memutuskan ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh menetapkan peraturan daerah tentang delapan koma empat lima sen).pemerintah kota cirebon melakukan penambahan rp2. (dua milyar rupiah): pen sertaan modal pada perusahaan daerah anggaran pendapatan dan belanja daerah kota cirebon air minum kota cirebon sebesar tah rp6. rp17. tujuh belas milyar rupiah). anggaran sides kpd ite ub, (enam milyar rupiah), dan penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud anggaran pendapatan dan belanja daerah kota cirebon pada diakumulasikan dengan jumlah penyertaan tahun anggaran sebesar modal yang telah dilaksanakan sebelumnya. (sembilan milyar rupiah). jumlah penyertaan modal yang telah dilaksanakan sebelumnya pada perusahaan daerah air minum kota cirebon adalah sebesar rp29. dua puluh sembilan milyar empat ratus tiga puluh penyertaan modal pemerintah kota cirebon sebagaimana sembilan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu dimaksud dalam dimaksudkan untuk program enam ratus sembilan puluh delapan koma empat peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan sistem lima sen).sebanyak (enam ribu) sambungan. peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal pemasangan sambungan rumah baru bagi masyarakat diundangkan. berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud dalam agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan dengan rincian target sebagai berikut pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam lembaran daerah kota cirebon. kota cirebon tahun anggaran sebanyak (seribu) sambungan: ditetapkan cirebon pada tanggal september anggaran pendapatan dan belanja daerah kota cirebon tahun anggaran sebanyak walikota cirebon, (dua ribu) sambungan, dan cc. anggaran pendapatan dan belanja daerah ttd, kota cirebon tahun anggaran sebanyak suwardi (tiga ribu) sambungan. diundangkan cirebon pada tanggal september pelaksanaan penambahan penyertaan modal pemerintah sekretaris daerah kota cirebon kota cirebon pada perusahaan daerah air minum kota cirebon dilakukan menurut ketentuan peraturan ttd perundang undangan. hasanuddin lembaran daerah kota cirebon tahun nomor serie identifikasi kepala bagian hukum sekretariat daerah kota cirebon peinpef duyun sriwahyuni nip. penjelasan diberikan kepada pemerintah daerah dan harus ditetapkan melalui peraturan daerah. atas oleh karena itu pemerintah kota cirebon peraturan daerah kota cirebon memberikan penambahan penyertaan modal sebesar nomor tahun rp. tujuh belas milyar rupiah) yang dibebankan pada tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kota cirebon tahun anggaran sebesar penambahan penyertaan modal pemerintah rp2. (dua milyar rupiah): kota cirebon kepada perusahaan daerah air minum kota cirebon anggaran pendapatan dan belanja daerah kota cirebon tahun anggaran sebesar umum rp6. (enam milyar rupiah), dan dalam rangka percepatan penyediaan air minum cc. anggaran pendapatan dan belanja daerah dan mencapai target gs, pemerintah telah kota cirebon tahun anggaran sebesar mengembangkan berbagai alternatif pembiayaan dimana rp9. (sembilan milyar rupiah). salah satu kebijakannya adalah pembiayaan melalui dana investasi dari program hibah said mbr apbn dengan target penambahan sambungan air minum ii. demi masyarakat berpenghasilan rendah mbr). untuk terlaksananya program investasi tersebut cukup jelas. masih diperlukan peran pemerintah kota cirebon melalui penyertaan modal pemerintah daerah sebagai dana talangan dalam rangka menyerap dana hibah. cukup jelas. program hibah said mbr apbn dengan target penambahan sambungan air minin masyarakat dalam pelaksanaan program peningkatan kualitas berpenghasilan rendah mbr) dilakukan dengan dan cakupan pelayanan diperlukan biaya investasi, penetapan alokasi dana penyertaan modal pemerintah dimana salah satu sumber dana investasinya adalah kota cirebon kepada perusahaan daerah air minum apbd berupa penyertaan modal pemerintah. kota cirebon. penyertaan modal pemerintah tersebut merupakan persyaratan program hibah aus aid mbr apbn yang akan dikompensasikan oleh pemerintah cukup jelas. pusat maksimal sejumlah dana hibah yang akansesuai denganpemerintah kota cirebon telah menyertakan tambahan modal sebesar rp17. (tujuh belas milyar rupiah) yang dipergunakan untuk sambungan air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah mbr), bahwa berdasarkan surat menteri keuangan nomor mk. tanggal november perihal persetujuan penerusan hibah luar negeri untuk program hibah air minum kepada pemerintah kota cirebon, dan perjanjian penerusan hibah pph) antara pemerintah pusat dan pemerintah kota cirebon untuk hibah air minum nomor pph pk tanggal juli hibah yang telah disetujui setinggi tingginya rp11. (sebelas milyar rupiah),ula penambahan penyertaan modalan diubah sebagai berikut pemerintah kota cirebon melakukan penambahan penyertaan modal kepada perusahaan daerah air minum kota cirebon sebesar: rp11rp16 yang akan dialokasikan pada tahun anggaran dan tahun anggaran akumulasi penyertaan modal pemerintah kota cirebon pada perusahaan daerah air minum kota cirebon sebagaimana dimaksud pada sampai dengan pelaksanaan peraturan daerah ini sebesar rp56koma empat lima rupiah). ketentuan diubah,:tahun anggaranyertaan modal pemerintah kota cirebon sebagaimana dimaksud dalam dimaksudkan untuk program peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan sistemmbr) sebanyak (empat ribu) sambungan danmasangan sambungan rumah baru bagi masyarakat berpenghasilan rendah mbr) sebagaimana dimaksud dalam dengan rincian target sebagai berikut: perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kota cirebon tahun anggaran sebanyak (seribu) sambungan, anggaran pendapatan dan belanja daerah kota cirebon tahun anggaran sebanyak (dua ribu) sambungan,dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kota cirebon tahun anggaran sebanyak (seribu) sam(seh kepala |bagian hukum, ip:la sisa lebih pembiayaan rp.pajakpemerintah daerah lainnyadaerah pengeluaran pembiayaan rp. daerahdaerah tahun sebelumnya lpa) pencairan dana rp. cadangan hasil penjualan rp. kekayaan daerah yang dipisahkan penerimaan pinjaman rp. daerah. penerimaan kembali rp. pinjaman daerah penerimaan piutang rp.penyertaan modal rp. investasi) pemerintah daerah pembayaran pokok rp. utang pemberian pinjaman rp. daerahsalinan sesuai dengan aslinya kerala bagian hukum dan,hak asasi manusia: (chandra bima pramana, sh., mm. cire pembina tingkat (iv b) nip. noref peraturan daerah kota cirebon, provinsi jawa barat |
salinan aan provinsi jawa tengah peraturan daerah kota semarang nomor tahun tentang pelindungan dan pengembangan ekonomi kreatif dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota semarang, menimbang bahwa pelindungan dan pengembangan ekonomi kreatif sebagai upaya pengembangan kapasitas pelaku dan ekosistem ekonomi kreatif dalam memanfaatkan kekayaan warisan budaya dan kreatifitas menjadi produk yang menciptakan nilai tambah dan menjamin kebebasan masyarakat dalam pengembangan kreatifitas dan nilai nilai budayanya, sebagaimana amanat undang undang dasar negara republik indonesia tahunlindungan dan pengembangan pelaku ekonomidan undang undang nomor tahun tentang ekonomi kreatif, pemerintah daerah memiliki kewenangan melaksanakan pengembangan kapasitas pelaku dan ekosistemngembangan ekonomi kreatiflindungan danembangan ekosistem ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan melalui: pengembangan riset, pengembangan pendidikan, fasilitasi pembiayaan, penyediaan infrastruktur:, yang mendapatkan hasil pengembangan risen dipublikasikan kepada masyarakat. tata cara pengembangan riset ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan walikota. bagian ketiga pengembangan pendidikan dalam rangka penciptaan pelaku ekonomi kreatif yang mampu berdaya saing nasional dan global, dikembangkan sistem pengembangan pendidikan ekonomi kreatif secara terpadu. pendidikan kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan bidang ekonomi kreatif dikembangkan dalam sistem pendidikan sebagaimana dimaksud pada. perangkat daerah yang membidangi urusan pendidikan bertanggungjawab mengembangkan program kurikulum ektrakurikuler, kurikuler atau ekstrakurikuler dibidang ekonomi kreatif sesuai dengan kewenangannya. perangkat daerah yang membidangi urusan pendidikan sebagaimana dimaksud pada dapat melakukan kerjasama dan koordinasi dengan perangkat daerah ditingkat provinsi dan pemerintah pusat, guna mendorong sekolah menengah atas dan perguruan tinggiperangkat daerah yang membidangi urusan pendidikan sebagaimana dimaksud pada memberikan laporan setiap tahun kepada walibagian keempat fasilitasi pembiayaan pemerintah daerah dapat mengembangkan sumber pembiayaan alternatif bagi pelaku ekonomi kreatif luar mekanisme lembaga pembiayaan. ketentuan mengenai sumber pembiayaan alternatif ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan walikota dapat memfasilitasi pendaftaran: kekayaan intelektual personal, dan kekayaan intelektual komunal. pemerintah daerah dapatta cara fasilitasi pendaftaran sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan walikota. bab vii pelaksanaan pelindungan dan pengembangan ekonomi kreatif bagian kesatu umum pelindungan dan pengembangan ekonomi kreatif daerah dilaksanakan melalui: pusat ekonomi kreatif, koordinasi pelindungan dan pengembangan ekonomi kreatif: dan cc. pengembangan sumber daya manusia ekonomi kreatif. bagian kedua pusat ekonomi kreatif pelaksanaan pelindungan dan pengembangan ekonomi kreatif dilaksanakan dengan penyediaan pusat ekonomi kreatif. penyediaan pusat ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada dapat difasilitasi oleh: pemerintah pusat: pemerintah daerah, cc. satuan pendidikan, komunitas kreatif, media komunikasi, masyarakat, dan dunia usaha. pusat ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalambagian ketiga koordinasi pelindungan dan pengembangan ekonomi kreatif koordinasi pelindungan danwalikota. bagian keempat pengembangan sumber daya manusia ekonomi kreatif pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia ekonomi kreatif, pemerintah daerah melakukan pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif melalui: pelatihan, bimbingan teknis, cc. pendampingan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial pelaku ekonomi kreatif', dukungan fasilitasi untuk menghadapi perkembangan teknologi dunia usaha, standardisasi usaha: sertifikasi profesi bidang ekonomi kreatif, pelaksanaan pameran dan atau promosi, pelaksanaan lomba kreatifitas, kegiatan pelatihan dan pendampingan, dan upaya menumbuhkan kreatifitas lainnya. ketentuan mengenai tata cara pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan walikota. bab viiiilakukan dengketentuan mengenaplasma, subkontrak, waralaba: perdagangan umum, distribusi dan keagenan,dan atau bentuk kemitraan laindataan dan sistem informasi ekonomi kreatif bagian kesatu pendataan perangkat daerah yang membidangi ekonomi kreatif menyusun database ekonomi kreatif daerah dengan sistem informasi ekonomi kreatif secara elektronik, yang terintegrasi meliputi subsektor ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalamdaerahlaku ekonomi kreatif, informasi penilaian kelayakan usaha pelaku ekonomi kreatif: informasi akses modal, informasi jaringan usaha, dan bimbingan dan bantuan berkaitan dengan kelengkapan dokumen bagi pelaku ekonomi kreatif. bab kelembagaan ekonomi kreatif bagian kesatu umum pemerintah daerah memfasilitasi pembentukan kelembagaan ekonomi kreatif. kelembagaan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada meliputi: badan layanan umum daerah, dan komite ekonomi kreatif. bagian kedua badan layanan umum daerah dalam pengembangan ekonomi kreatif, pemerintah daerah dapat membentuk badan layanan umummite ekonomi kreatif dalam rangka pelindungan dan pengembangan ekonomi kreatif pemerintah daerah membentuk komite ekonomi kreatif. keanggotaan komite ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada merupakan perwakilan atas: pemerintah daerah, akademisi: komunitas kreatif: bisnis, media masa: dan perwakilan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. ketentuan mengenai pembentukan komite ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan walikota. bab penghargaan pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada pelaku ekonomi kreatif. pelaku ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada merupakan pelaku yang berperan aktif dalam pengembangan ekonomi kreatif dan berprestasi sektor ekonomi kreatif. penghargaan sebagaimana maksud pada dapat berbentuk:sebagaimana dimaksud pada: pemerintah daerah, akademisi, media, praktisi, perbankan, komunitas:engan peraturan walikota. bab xii pembinaan, pengawasan dan evaluasi walikota berwenang melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelindungan dan pengembangan ekonomi kreatif daerah. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada dapat didelegasikan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan kegiatan ekonomi kreatif. ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan walikota. bab xiii pendanaan pendanaan pelindungan dan pengembangan ekonomi kreatif bersumber dari: apbd, dan atau sumber dana lainkesejahteraan. pengembangan ekonomi kreatif tersebut dilakukan dengan perlindungan dan pengembangan yangekonomi kreatif. dalam rangka mewujudkan pelindungan dan pengembanganindungan adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi pelindungan kepada pelaku usaha kreatifsatuan pendidikan, komunitas kreatif, media komunikasi dunia usaha, dan masyarakat dalam bentuk mengembangkan ekosistem, penciptaan iklim usaha serta pembinaan ekonomi kreatif sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandirkekayaan intelektual adalah hak yang didapatkan dari hasil olah pikir manusia untuk dapat menghasilkan suatu produk, jasa, atau proses yang berguna untuk masyarakasanggama. subsektor adalah pengelompokan bidang kegiatan usaha ekonomi kreatif yang berbasis kreatifitas yang dapat menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan. pusat ekonomi krepelindungan dan pengembangan pelaku ekonomi kreatif didasari atau dilandasi pada iman dan takwa kepada tuhan yang maha esa huruf yang dimaksud dengan asas kekeluargaan adalah asas yang melandasi upaya pelindungan dan pengembangan pelakuidentitas bangsa adalah bahwa pelaksanaan pelindungan dan pengembangan pelakumanfaat adalah bahwa pelaksanaan pelindungan dan pengembangan pelaku ekonomi kreatif harus bermanfaat untuk kesejahteraan dan kemajuan bangsa dan negara berbasis budaya lokalhurufkayaan intelektual personal lainya termasuk didalamnya varietas tanaman huruf yang dimaksud denganhuruf yang dimaksud dengan huruf yang dimaksud dengan huruf yang dimaksud denganhuruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan pendampingan hukum adalah pendampingan dalam mendapatkan hak kekayaan intelektual, edukasi hukum berkaitan dengan ekonomi kreatifsanksi penutupan sementara dapat dibuka setelah memenuhi kewajiban sebagaimana disyaratkan dalam cukup jelas. yang dimaksud dengan subsektor lainnya merupakan sektor baru yang dikembangkan oleh pemerintah daerah dan masyarakat yang termasuk dalam bidang usaha mikro, kecil dan menengbantuan pendampingan hukum bagi pelaku ekonomi kreatif dan melibatkan person serta instansi terkait antara lain pendamping, termasuk didalamnya lembaga kursus yang sudah memiliki izin. cukup jelas. ekonompelaku ekonomi kreatif huruf yang dimaksud dengan kekayaan intelektual personal terdiri dari merek, paten, desain industry, rahasia dagang dan cipta. huruf yang dimaksud dengan kekayaan intelektual komunal adalah indikasi geografis, ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional dan sumber daya genhuruf yang dimaksud dengan kompetensi termasuk didalamnya pengetahuan, keterampilan dan sikapomite ekonomi kreatif daerah adalah lembaga non struktural bersifatkoperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang lindungan dan pengembangan ekonomi kreatif daerah berasaskan: keimanan dan ketakwaan kepada tuhan yang maha esa, kekeluargaan, demokrasi ekonomi, kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, identitas bangsa, dan manfaat. tujuan pelindungan dan pengembangan ekonomi kreatif adalahmenciptakan ekosistem ekonomi kreatif yang berdaya saing global, cc. meningkatkan perekonomian masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam rangka mengembangkan ekonomi kreatif, meningkatkan produktivitas, daya saing dan pangsa pasar dari ekonomi kreatif:j . meningkatkan peran ekonomi kreatif sebagai pelaku ekonomi kreatif yang tangguh, profesional dan mandiri, dan memberikan pelindungan terhadap usaha ekonomi kreatif yang berbasis lokal. ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi: kewenangan pemerintah daerah, pelaku ekonomi kreatif, cc. subsektor ekonomi kreatif, pelindungan ekonomi kreatif, pengembangan ekosistem ekonomi kreatif, pelaksanaan pelindungan dan pengembangan ekonomi kreatif: kemitraan dan jaringan usaha, pendataan dan sistem informasi, kelembagaan ekonomi kreatif, penghargaan, pembinaan dan pengawasan, dan il. pendanaan. bab kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan memberikan pelindungan dan pengembangan pelaku ekonomi kreatif, pemerintah daerah berwenang: menyediakan prasarana zona kreatif, ruang kreatif, kota kreatif sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif daerah, pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia ekonomi kreatif tingkat dasar, dan memberikan dukungan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif daerah. pelaksanaankekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam hurufsebagaimana dimaksud pada meliputi: merek, paten, desain industri, rahasia dagang, cipta, dan kekayaan intelektual personal lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. kekayaan intelektual komunal sebagaimana dimaksud pada meliputi: indikasi geografis, ekspresi budaya tradisional cc. pengetahuan tradisional, dan sumber daya genetik.ndampingan hukum, dan mendapatkan jaminan, dukungan, dan fasilitas dari pemerintah daerah, satuan pendidikan, dunia usaha dan media mas', memiliki perizinan berusahadan melakukan bantuan pembinaan ekonomi kreatif untuk pelaku ekonomi kreatif pemula. pelaku ekonomi kreatifutupan usaha sementara. bab subsektornomi kreatif. pengembangan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan pada subsektor sebagai berikuttelevisi dan radio, dan subsektor lainnya. pengembangan subsektorindungan ekonomi kreatif bagian kesatu umum pemerintah daerah melindungi hasil kreativitas pelaku ekonomi kreatif. pelindungan hasil kreatifitas sebagaimana dimaksud pada meliputi: pelindungan usaha, dan penciptaan iklim usaha. bagian kedua pelindungan usaha pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha memberikan pelindungan usaha kepada pelaku ekonomi kreatif. peusaha besar. ketentuan lebih lanjut mengenai pelindungandampingpendampingan hukum sebagaimana yang dimaksud pada dapat berupa: konsultasi mengenai aspek hukum pelindungan hak kekayaan intelektual, fasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaku ekonomi kreatif, dan atau. pendampingan konseling tentang hak kekayaan intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif. bagian ketiga penciptaan iklim usaha pemerintah daerah memfasilitasi penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi ekonomi kreatif melalui penerapan ketentuan yang memperhatikan aspek: persaingan usaha, sarana dan prasarana, informasi usaha, perizinan berusaha, promosi dagang, dan dukungan kelembagaan. dalam memfasilitasi penciptaan iklim usaha sebagaimana dimaksud pada pemerintah daerah dibantu oleh dunia usaha dan masyarakat untuk menumbuhkembangkan kewirausahaan yang kondusif bagi ekonomi kreatlainnya. upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, pelindungan atas usaha tertentu yang strategis untuk ekonompendampingan hukum bagi pelaku ekonomi kreatif dan dapat melibatkan peran serta instansi terkait. aspek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: menyediakan sarana dan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan ekonomi kreatif, dan memberikan keringanan pembayaran tarif sarana dan prasarana tertentu bagi ekonomi kreatif.ekonomi kreatif atas segala informasi usaha. aspek perizinan beraspek promosi dagang sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: meningkatkan promosi produk ekonomi kreatif dalam dan luar negeri, memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk ekonomi kreatif dalam dan luar negeri,dan memberikan insentif untuk ekonomsistem ekonomi kreatif bagian kesatu umum pemerintah daerah bertanggungjawab dalam mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif. |
lembaran daerah kota cirebon bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tai dimaksud pada huruf dan huruf bb, maka penyesuaian terhadap perangkat daerah nomor tahun seri dinas dinas daerah pada pemerintah kota cirebon perlu ditetapkan dalam peraturan daerah kota cirebon dengan mengubah peraturan daerah kota cirebon peraturan daerah kota cirebon nomor tahun nomor tahun mengingat undang undang nomor tahun tentang tentang pembentukan daerah kota besar dalam lingkungan propinsi jawa timur tengah barat perubahan atas peraturan daerah kota cirebon dan daerah istimewa yogyakarta nomor tahun tentang dinas dinas daerah sebagaimana telah diubah dengan undang pada pemerintah kota cirebon undang nomor tahun tentang pengubahan undang undang nomor dengan rahmat tuhan yang maha esa dan tahun republik indonesia dahulu) tentang pembentukan kota kota besar dan walikota cirebon, kota kota kecil jawa lembaran negara republik indonesia tahun nomor menimbang bahwa berdasarkandinas dinas daerah pada pemerintah kota cirebon telah ditetapkan perangkat daerah undang undang nomor tahun beberapa peraturan nomor tambahan lembaran negara perundang undangan dalam bidang organisasi republik indonesia nomor sebagaimana perangkat daerah serta berdasarkan hasil telah diubah dengan undang undang nomor evaluasi kelembagaan maka perlu dilakukan tahun tentang perubahan atas undang penyesuaian terhadap perangkat daerah dinas undang nomor tahun tentang pokok dinas daerah pada pemerintah kota cirebondan darma kabupaten daerah tingkat tahun nomor tambahan lembaran kuningan, kecamatan ditanggung dan negara republik indonesia nomor ujungnya kabupaten daerah tingkat undang undang nomor tahun kabupaten daerah tingkat purwakartatentang sistem keolahragaan nasional nominasi daerah tingkat nawa barat lembaran lembaran negara republik indonesia nortundang undang nomor tahun tentang kesejahteraan sosial lembaran negara negara pub o.indonesia tahun republik indonesia tahun nomor baik indundang undang nomor tahun aeon home tentang kepemudaan lembaran negara provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten republik indonesia tahun nomor kota lembu republik tambahan lembaran negara republik dewan perwakilan rakyat daerah kota cirebon tahun nomor tambahan lembaran dan negara republik indonesia nomor walikota cirebon keputusan presiden nomor tahun tentang rumpun jabatan fungsional pegawai memutuskan negeri sipil: menetapkan peraturan daerah tentang perubahan peraturan menteri dalam negeri nomor atas peraturan daerah kota cirebon tahun tentang petunjuk teknis penataan nomor tahun tentang dinas organisasi perangkat daerah sebagaimana dinas daerah pada pemerintah kota telah diubah dengan peraturan menteri dalam cirebon.beberapa ketentuan dalam peraturan daerah kota cirebon perangkat daerah berita negara republik nomor tahun tentang dinas dinas daerah pada indonesia tahun nomor pemerintah kota cirebon diubah sebagai berikut peraturan daerah nomor tahun tentang rincian urusan pemerintahan yang ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikutan kota cirebon nomor seri dj:eraturan daerah nomor tahun pada pemerintah kota sebagaimana dimaksud dalam tentang dinas dinas daerah pada pemerintah peraturan daerah ini terdiri dari kota cirebon lembaran daerah kota cirebon tahun nomor tambahan lembaran dinas kependudukan dan pencatatan sipil, terdiri dari daerah kota cirebon nomor seri d): kepala dinas, membawakan sekretariat, membawakan sub bagian umum: sub bagian program dan pelaporan, dan sub bagian keuangan. bidang perencanaan kebijakan kependudukan, fungsi membawakan perumusan kebijakan teknis bidang kependudukan seksi perkembangan kependudukan, dan dan pencatatan sipil, seksi penyerangan kebijakan kependudukan. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan bidang pendaftaran penduduk, membawakan pelayanan umum bidang kependudukan dan seksi identitas penduduk, dan pencatatan sipil: seksi pindah datang penduduk. cc. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang bidang pencatatan sipil, membawakan kependudukan dan pencatatan sipil, dan seksi perkawinan dan perceraian: dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota seksi kelahiran dan kematian. sesuai dengan tugas dan fungsinya. bidang sistem informasi administrasi kependudukan, membawakan il. dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah, seksi publikasi dan monitoring: dan terdiri dari seksi pembangunan sistem informasi. kepala dinas, membawakan unit pelaksana teknis dinas. sekretariat, membawakan kelompok jabatan fungsional. sub bagian umum: sub bagian program dan pelaporan, dan kedudukan sub bagian keuangan. dinas kependudukan dan pencatatan sipil merupakan bidang penganggaran, membawakan unsur pelaksana otonomi daerah bidang sekar assad helai apa dan kependudukan dan pencatatan sipil, dipimpin oleh daa par tata asi daerah membawakan seorang kepala dinas, berada bawah dan dan pend bertanggung jawab kepada walikota melalui seksi pendaftaran gan atasan, sekretaris daerah. seksi penetapan pendapatan: dan seksi evaluasi dan pelaporan. bidang perimbangan, membawakan tugas pokok seksi bagi hasil pajak: dan dinas kependudukan dan pencatatan sipil mempunyai seksi bagi hasil bukan pajak dan pendapatan tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan lain. daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas bidang perbendaharaan, membawakan pembantuan bidang kependudukan dan pencatatan seksi belanja umum: sipil. seksi belanja khusus, dan seksi belanja pegawai. bidang akuntansi, membawakan il. dinas kelautan, perikanan, peternakan dan pertanian, seksi verifikasi: tera dari akan seksi ketatausahaan keuangan: dan kreta membawakan seksi pelaporan keuangan. sub bagian umum: unit pelaksana teknis dinas. kelompok jabatan fungsional. sub gan pelaporan: dan kedudukan bidang tanaman pangan dan hortikultura, membawakan dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah seksi produksi dan usaha tanaman pangan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah bidang dan hortikultura: dan pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah, seksi teknologi tanaman pangan dan dipimpin oleh seorang kepala dinas, berada bawah hortikultura. dan bertanggung jawab kepada walikota melalui bidang peternakan, membawakan sekretaris daerah. seksi produksi dan teknologi peternakan, dan seksi kesehatan hewan dan kesehatan tugas pokok masyarakat veteriner. dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah sidang kelautan dan perikanan, membawakan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan sekai debutan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan unit pelaksana teknis dinas tugas pembantuan bidang pendapatan dan kelompok jabatan fun signal pengelolaan keuangan daerah. kelompok ung kedudukan fungsi dinas kelautan, perikanan, peternakan dan perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan dan pertanian merupakan unsur pelaksana otonomi pengelolaan keuangan daerah, daerah bidang kelautan dan perikanan, bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan dan peternakan, bidang pertanian dan bidang kehutanan, pelayanan umum bidang pendapatan dan dipimpin oleh seorang kepala dinas, berada pengelolaan keuangan daerah: bawah dan bertanggung jawab kepada walikota cc. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan melalui sekretaris daerah lingkup bidang pendapatan dan pengelolaan keuangtugas pokok bidang keolahragaan, membawakan dinas kelautan, perikanan, peternakan dan seksi bina olahraga prestasi, dan pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan seksi bina olahraga rekreasi dan masyarakat. urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas bidang kebudayaan, membawakan otonomi dan tugas pembantuan bidang kelautan dan seksi bina seni, film, bahasa dan sastra, dan perikanan, bidang peternakan, bidang pertanian dan seksi bina nilai tradisional, sejarah dan bidang kehutanan. kepurbakalaan. bidang kepariwisataan, membawakan fungsi seksi pemasaran pariwisata: dan seksi bina usaha pariwisata. perumusan kebijakan teknis bidang kelautan dan unit pelaksana teknis dinas. perikanan, bidang peternakan, bidang pertanian kelompok jabatan fungsional. dan bidang kehutanan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kedudukan pelayanan umum bidang kelautan dan perikanan, bidang peternakan, bidang pertanian dan bidang dinas pemuda, olah raga, kebudayaan dan kehutanan: pariwisata merupakan unsur pelaksana otonomi daerah cc. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang bidang pemuda dan olah raga serta bidang kelautan dan perikanan, bidang peternakan, kebudayaan dan bidang pariwisata, dipimpin oleh bidang pertanian dan bidang kehutanan: dan seorang kepala dinas, berada bawah dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bertanggung jawab kepada walikota melalui walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. sekretaris daerah. iv. dinas pemuda, olah raga, kebudayaan dan pariwisata, tugas pokok terdiri dari dinas pemuda, olah raga, kebudayaan dan kepala dinas, membawakan pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan sekretariat, membawakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas sub bagian umum, otonomi dan tugas pembantuan bidang pemuda dan sub bagian program dan pelaporan: dan olah raga serta bidang kebudayaan dan bidang sub bagian keuangan. pariwisata. bidang kepemudaan, membawakan seksi bina kelembagaan dan kemitraan pemuda, dan seksi bina kepemimpinan dan kewirausahaan pemuda. fungsi bidang informatika, membawakan perumusan kebijakan teknis bidang pemuda dan seksi teknik informatika, dan olah raga serta bidang kebudayaan dan bidang seksi manajemen informatika. pariwisata: bidang komunikasi, membawakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan seksi pengembangan dan pengendalian pelayanan umum bidang pemuda dan olah raga multimedia, dan inf serta bidang kebudayaan dan bidang pariwisata: seksi diseminasi ceng pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pemuda kel jab dan olah raga serta bidang kebudayaan dan bidang kelompok jabatan fungsional. pariwisata, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kedudukan walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. dinas perhubungan, informatika dan komunikasi merupakan unsur pelaksana otonomi daerah bidang dinas perhubungan, informatika dan komunikasi, terdiri perhubungan, bidang komunikasi dan informatika, dari dipimpin oleh seorang kepala dinas, berada bawah dan kepala dinas, membawakan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretariat, membawakan sekretaris daerah. sub bagian umum, sub bagian program dan pelaporan: dan tugas pokok sub bagian keuangan. dinas perhubungan, informatika dan komunikasi bidang lalu lintas darat, membawakan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan darat, dan tugas pembantuan bidang perhubungan, bidang seksi bimbingan keselamatan dan komunikasi dan informatika. pengendalian operasional. bidang angkutan dan teknik sarana prasarana fungsi darat, membawakan seksi angkutan darat, dan perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan, seksi teknik sarana dan prasarana darat. bidang komunikasi dan informatika, bidang perhubungan udara dan laut, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan membawakan pelayanan umum bidang perhubungan, bidang seksi perhubungan udara, dan komunikasi dan informatika, seksi perhubungan laut. cc. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perhubungan, bidang komunikasi dan informatika, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. vi. dinas pekerjaan umum, perumahan, energi dan sumber tugas pokok daya mineral, terdiri dari dinas pekerjaan umum, perumahan, energi dan kepala dinas, membawakan sumber daya mineral mempunyai tugas pokok sekretariat, membawakan melaksanakan urusan pemerintahan daerah sub bagian umum, berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sub bagian program dan pelaporan: dan bidang pekerjaan umum, bidang perumahan, bidang sub bagian keuangan. tata ruang dan bidang energi dan sumber daya mineral. bidang bina marga, membawakan seksi peningkatan jalan dan jembatan: dan fungsi seksi pemeliharaan jalan dan jembatan. bidang sumber daya air, energi dan mineral, perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan membawakan umum, bidang perumahan, bidang tata ruang dan seksi sumber daya air, dan bidang energi dan sumber daya mineral: seksi energi dan sumber daya mineral. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan bidang cipta karya, membawakan pelayanan umum bidang pekerjaan umum, bidang seksi tata bangunan, dan perumahan, bidang tata ruang dan bidang energi seksi tata lingkungan. dan sumber daya mineral, bidang tata ruang dan perumahan, cc. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang membawakan pekerjaan umum, bidang perumahan, bidang tata seksi tata ruang: dan ruang dan bidang energi dan sumber daya mineral: seksi perumahan. dan unit pelaksana teknik. dinas perindustrian, perdagangan dan koperasi, usaha dinas pekerjaan umum, perumahan, energi dan mio koo menengah, tera dari sumber daya mineral merupakan unsur pelaksana ekr ota emban bahkan otonomi daerah bidang pekerjaan umum, bidang sub van umum: perumahan, bidang tata ruang dan bidang energi dan sub basah pro ram dan pelaporan: dan sumber daya mineral, dipimpin oleh seorang kepala dinas, berada bawah dan bertanggung jawab bid near mikro kecil kepada walikota melalui sekretaris daerah. bidang operasi dan usaha mikro kecil menengah, membawakan seksi koperasi, seksi usaha mikro kecil menengah: dan seksi fasilitasi simpan pinjam. bidang perindustrian, membawakan fungsi seksi industri logam, mesin, elektronika dan perumusan kebijakan teknis bidang koperasi, aneka, dan usaha mikro kecil menengah dan bidang seksi industri kimia, agro dan hasil hutan. perindustrian serta bidang perdagangan: bidang perdagangan dalam negeri, membawakan: penyelenggaraan urusan pemerintahan dan seksi tertib usaha dan perlindungan konsumen: pelayanan umum bidang koperasi, usaha mikro dan kecil menengah dan bidang perindustrian serta seksi bina usaha dan sarana perdagangan. bidang perdagangan: bidang perdagangan luar negeri, membawakan pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang seksi ekspor impor, dan koperasi, usaha mikro kecil menengah dan bidang seksi kerjasama perdagangan internasional. perindustrian serta bidang perdagangan: dan unit pelaksana teknisi. dinas pendidikan, terdiri dari dinas perindustrian perdagangan dan koperasi, usaha kepala dinas membawakan mikro kecil menengah merupakan unsur pelaksana sekretariat, membawakan otonomi daerah bidang koperasi, usaha mikro kecil sub bagian umum: menengah dan bidang perindustrian serta bidang sub bagian program dan pelaporan, dan perdagangan, dipimpin oleh seorang kepala dinas, sub bagian keuangan. berada bawah dan bertanggung jawab kepada bidang pendidikan dasar, membawakan walikota melalui sekretaris daerah. seksi kurikulum, seksi kesiswaan, dan tugas pokok seksi mutu tenaga pendidik dan kependidikan. dinas perindustrian perdagangan dan koperasi, usaha bidang pendidikan menengah, membawakan mikro kecil menengah mempunyai tugas pokok seksi kurikulum: melaksanakan urusan pemerintahan daerah seksi kesiswaan: dan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan cc. seksi mutu tenaga pendidik dan bidang koperasi, usaha mikro kecil menengah dan kependidikan. bidang perindustrian serta bidang perdagangan, dan seksi kursus dan kelembagaan. bidang sarana prasarana, membawakan ix. dinas kesehatan, terdiri dari seksi sarana prasarana taman kanak kanak kepala dinas membawakan dan sekolah dasar, sekretariat, membawakan seksi sarana prasarana sekolah menengah sub bagian umum: pertama, dan sub bagian program dan pelaporan: dan seksi sarana prasarana sekolah menengah sub bagian keuangan. atas sekolah menengah kejuruan. bidang pelayanan kesehatan, membawakan unit pelaksana teknis dinas. seksi pelayanan kesehatan dasar, dan kelompok jabatan fungsional. seksi pelayanan kesehatan rujukan. bidang pengendalian masalah kesehatan, kedudukan membawakan seksi pengendalian dan pemberantasan dinas pendidikan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah bidang pendidikan, dipimpin oleh penyakit, dan seksi wabah, bencana dan kesehatan seorang kepala dinas, berada bawah dan lingkungan. pertanggung ban kepada walikota melalui bidang pengembangan sumber daya manusia kesehatan, membawakan tugas pokok seksi pendayagunaan tenaga kesehatan, dan seksi registrasi dan akreditasi tenaga dinas pendidikan mempunyai tugas pokok kesehatan. melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang jaminan dan sarana kesehatan, berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan membawakan bidang pendidikan. seksi jaminan kesehatan: dan seksi sarana kesehatan. fungsi unit pelaksana teknis dinas. perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan: kelompok jabatan fungsional. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendidikan: kedudukan cc. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang dinas kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi pendidikan: dan daerah bidang kesehatan, dipimpin oleh seorang pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas, berada bawah dan bertanggung jawab walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. kepada walikota melalui sekretaris daerah. tugas pokok bidang hubungan industrial dan pengawasan dinas kesehatan mempunyai tugas pokok ketenagakerjaan, membawakan melaksanakan urusan pemerintahan daerah seksi hubungan industrial dan jaminan sosial berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan tenaga kerja, dan bidang kesehatan. seksi pengawasan ketenagakerjaan. unit pelaksana teknis dinas. fungsi kelompok jabatan fungsional. perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan: kedudukan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesehatan: dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah bidang kesehatan: dan sosial, bidang tenaga kerja dan transmigrasi, dipimpin pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh oleh seorang kepala dinas, berada bawah dan walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya., terdiri dari tugas pokok kepala dinas, membawakan dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi sekretariat, membawakan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan sub bagian umum: pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan sub bagian program dan pelaporan, dan tugas pembantuan bidang sosial, bidang tenaga kerja sub bagian keuangan. dan transmigrasi. bidang sosial, membawakan seksi rehabilitasi sosial: fungsi seksi jaminan sosial, dan perumusan kebijakan teknis bidang sosial, bidang seksi perlindungan sosial. tenaga kerja dan transmigrasi, bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan membawakan pelayanan umum bidang sosial, bidang tenaga seksi pelatihan dan produktivitas tenaga kerja: kerja dan transmigrasi: dan keri pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang sosial, si" penempatan tenaga kerja bidang tenaga kerja dan transmigrasi, dan transmigrasi. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. xi. dinas kebersihan dan pertamanan, terdiri dari fungsi kepala dinas, membawakan perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan sekretariat, membawakan umum sub bidang persamaan, sup dada malik dan pel penyelenggaraan urusan pemerintahan dan sub bagian program gan pelaporan, aan pelayanan umum bidang pekerjaan umum sub cc. sub bagian keuangan. bidang persamaan: sidang kebersihan, membawakan cc. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang seksi pad antar pasan aan kabar pekerjaan umum sub bidang persamaan: dan seksi bed ibu, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bidang pertamanan, membawakan walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. seksi keindahan kota, dan bagan struktur organisasi dinas kependudukan dan seksi penghijauan. naas bidang sarana dan prasarana persamaan pencatatan sipil, dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan membawakan daerah, dinas kelautan, perikanan, peternakan dan pertanian, membagi aan acaranya angkutan: dan dinas pemuda, olah raga, kebudayaan dan pariwisata, seksi tempat pembuangan sampah dinas perhubungan, informatika dan komunikasi, sementara dinas pekerjaan umum, perumahan, energi dan sumber daya unit pelaksana teknis dinas mineral, dinas perindustrian, perdagangan dan koperasi, kelompok jabatan fungsional kedudukan dan dinas kebersihan dan pertamanan sebagaimana tercantum dalam lampiran ii, ii, iv, vi, vii, vii, ix, dan dinas kebersihan dan pertamanan merupakan unsur merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksana otonomi daerah bidang pekerjaan umum peraturan daerah ini. sub bidang persamaan, dipimpin oleh seorang kepala dinas, berada bawah dan bertanggung ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah. tugas pokok dinas kebersihan gan pertamanan mempunyai tugas penataan organisasi perangkat daerah pada pemerintah kota pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan peraturan daerah ini dilakukan paling lambat pada berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan ulan januari bidang pekerjaan umum sub bidang persamaandinas dinas daerah ditetapkan cirebon pada pemerintah kota cirebon pada tanggal november walikota cirebon, umum ttd, dengan berlakunya peraturan pemerintah nomor suwardi tahun tentang organisasi perangkat daerah yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal juli sebagai pelaksanaan ketentuan dan diundangkan cirebon undang undang nomor tahun tentang pemerintahan pada tanggal november daerah, yangsekret ris daerah kota cirebon, yang efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan sia an kemampuan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, anri sinkronisasi dan amplifikasi serta komunikasi kelembagaan kak antara pusat dan daerah, dengan demikian diharapkan dapat non hab menyusun organisasi perangkat daerah dengan rep mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah, lembaran daerah kota cirebon tahun cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus nomor seri diwujudkan,otensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan peraturan pemerintah nomor tahun ditangani: tentang organisasi perangkat daerah, mengatur yaitu sarana dan prasarana penunjang tugas, dan ketentuan umum,,sekretariat daerah, terdiri dari paling banyak asisten, pemerintahan serta kelurahan melaksanakan urusan sekretariat dprd: pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta ni urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh kepala daerah dinas paling banyak wilayah kecamatan lembaga teknis daerah paling banyak dan kecamatan dan kelurahan. bentuk star lama penyusunan perangkat daerah dalan perubahan besaran organisasi berdasarkan peraturan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan pemerintah nomor tahun dapat dilakukan setelah dan urusan pilihan berda peraturan pemerintah organisasi perangkat daerah ditetapkan dan dilaksanakan wajib dan urusan saryang dilaksanakan pada seluruh organisasi perangkat daerah lingkungan pemerintah kota cirebon mengakibatkan perubahan berupa penggabungan unit unit yang sudah ada, pembentukan unit baru dan perubahan fungsi unit unit yang sudah ada pada dinas dinas daerah, hal ini membawa konsekuensi penyesuaian penyesuaian terhadap peraturan daerah nomor tahun tentang dinas dinas daerah pada pemerintah kota cirebon yang telah ditetapkan pada tanggal november penyesuaian penyesuaian dimaksud, antara lain nomenklatur kedudukan, tugas pokok dan fungsi serta bagan struktur organisasi pertimbangan beban kerja dibandingkan dengan kemampuan daerah. il. demi cukup jelas. cukup jelas. tambahan lembaran daerah kota cirebon nomor |
song walirahmat tuhan yang maha esa walikota cirebon, menimbang bahwa ketentuan mengenai penggunaan gedung wanita kotamadya daerah tingkat cirebon telah diatur dalam peraturan daerah kotamadya daerah tingkat cirebon nomor tahun bahwa dalam rangka pemanfaatan aset daerah untuk penyediaan gedung pertemuan kota cirebon perlu mengoptimalkan aset daerah yang cenderung idle, bahwa pemerintah kota cirebon memiliki aset gedung wanita tanah seluas dengan landas hak pakai nomor dan bangunan seluas terletak kelurahan sunyaragi kecamatan kesambi dapat dioptimalkan melalui bangun guna serah bgs), bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan huruf perlu mencabut.lembaran daerah kotamadya daerah tingkat cirebon nomor tahun serie nomor xivpabagian hukum, sekretariat daerah turu wahyuni perabfiod tingkat (iv b) lato29 noref peraturan daerah kota cirebon, provinsi jawa barat |
ton kota cirebon, menimbang bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan kota cirebon yang tertib, tentram, nyaman, dan indah, perlu adanya pengaturansebagai cerminan kehidupan masyarakat yang berbudaya, bahwa peraturan daerah kota cirebon nomor tahun tentang ketertiban umum, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah serta dinamika masyarakats1cirebon yang merupakan bagian perangkat daerahdan serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat. pejabat yang ditunjuk adalah aparatur sipil negara yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu yang membidangi urusan pemerintahur hijau adalah setiap jaluramandikelola oleh pemerintah daerahfasilitas umum adalah fasilitas yang diadakan oleh pemerintah, swasta, dan perorangan untuk kepentinglainnya yang sejenis. pelanggaran kesusilaan meliputi prostitusi, perbuatan yang dapat membangkitkan syahwat, baik perbuatan asusila, pornografi maupun dengan cara memperdengarkan lagu lagu, menempelkan gambar gambar maupun tulisan atau perbuatan lain yang bertentangan dengan agama, adat istiadat dan kebudayaan. prostitusi adalah hubungan seksual luar nikah dengan imbalan uang atau hadiah hadiah sebagai transaksi perdagangan. sampah adalah barang atau benda benda bekas yang tidak lagi dipakai atau tidak berkurang fungsimenggelinding adalah setiap orang yang tidur atau tinggal sembarang tempat yang mengganggu ketentraman dan ketertibannyuluhan adalah penyampaian informasi dengan maksud mempengaruhi. penindakan adalah upaya pencegahan represifsistem peringatan dini adalah salah satu cara dalam penanggulangan ketentraman dan ketertiban umumruang lingkup penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang diatur dalam peraturan daerah ini adalahdan kolam, tertib tempat dan usaha tertentu, tertib lingkungan, tertib tuna sosial, anak jalanan dan psikotik, tertib susila, tertib bangunan dan penghuni bangunan, tertib tempat hiburan dan keramaian, tertib kawasan sekitar bandara, tertib kawasan sekitar pantai, tertib lingkungan pelajar, dan tertib peran serta masyarakat. bab penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat bagian kesatu dan berlalu lintas. untuk melindungi hak setiap orang sebagaimana dimaksud pada pemerintah daerah kota melakukan penertiban penggunaan jalur lalu lintas, jalan, bahu jalan, trotoar, jalur hijaukotakota dapat menetapkan jalan satu arah, jalan bebas becak, jalan bebas odong odongwali kota. setiap orang atau badan dilarang menutup jalan, dan membuat dan atau memasang portal, atau penghalang jalan lainnya seperti polisi tidur, garis kejut, gapura dll. dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf apabila mendapat ijin dari wali kota atau pejabat yang ditunjukmarka penyeberangan (zebra cross, pelican cross) atau zona aman sekolah (loatau badan dilarang: merubah, menggeser dan atau memindahkan pembatas jalan (border), merusak jalan, trotoar, jalur hijau, taman, taman pemakaman umum, perlengkapan jalan sertajalan atau trotoar yang dapat mengganggu lalulintas lebih dari jam, cc. membuang air besar atau buang air kecil dijalan, gang, trotoar, jalur hijau, taman, taman pemakaman umum, fasilitas umum dan atau tempat lain yang bukan peruntukannya, menjemur, memasang, menaruh, menempelkan atau menggantungkan benda benda atau barang barang jalan, trotoar, jalur hijau, taman, pagar taman, taman pemakaman umum, dan tempat umum lainnya, membuat tempat tinggal darurat, bertempat tinggal, atau tidur jalan, jalur hijau, trotoar, taman dan tempat umum lainnya, melakukan pemakan, memotong pohon atau tanaman sebagian atau pertandingan pohon atau tanaman yang tumbuh disepanjang rusak, menebang, mencabut pohon atau tanaman sebagian atau seluruhnya, membakar, menyiram dengan bahan kimia pohon dan perbuatan lainnya yang dapat merusak atau mematikan pohon yang tumbuh sepanjangnempelkan selebaran, poster, slogan, pamflet, kain bendera atau kain bergambar, atribut lainnya, spanduk, banner dan sejenisnya pada pohon, rambu rambu lalu lintas, tiang lampu penerangan jalan, taman taman rekreasi, tiang listrik, tiang telepon, jembatan, fly over, pipa pipa air dan pagar, memasang reklame dan atau sejenisnya yang mengandung unsur pornografi, provokasi, diskriminasi serta (terhadap) suku, agama, ras, antar golongan sara) dan hoax, menyebarkan selebaran, brosur, pamflet dan sejenisnya sepanjang jalan umumerbangkan layang layang, ketapel, panah, senapan angin, melempar batu dan benda benda lainnya jalan, trotoar, rel kereta api, taman pulau lalu lintas dan sekitar bandara, membuka, mengambil, memindahkan, membuang, merusak dan menutup, serta menghalangi kota, mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka yang dapat menimbulkan pengotoran jalan, oo. mengotori dan atau merusak jalan dan trotoar akibat dari suatu proyek, membakar sampah atau kotoran dijalan, trotoar, jalur hijau, dan taman (menjadikan garasi)ruangbuat pos dijalan, trotoar, jalur hijau, taman dan fasilitas umum: dan membiarkan air limpahan cucian kendaraan atau lainnya maupun dari talang rumah atau kucuran air langsung jalan yang menyebabkan kerusakan jalan atau mengganggu ketertiban umumsetiap orang atau badan dilarang memanfaatkan ruang terbuka bawah jembatan atau jalan layang kecuali mendapat izin dari wali kota atau pejabat yang ditunjuk. bagian kedua tertib angkutan jalanendara dan atau penumpang kendaraan umum pribadi dilarang membuang sampah atau meludah luar kendaraan. setiap kendaraan umum pribadi wajib menyediakan tempat sampah dalam kendaraannya. setiap orangdan menyelenggarakan angkutan tanahbagian ketiga tertib sungai, saluran air, dan kolam setiap orang atau badan dilarang membangun tempat mandi, cuci, kakus, hunian, atau tempat tinggal, tempat usaha dan tempat penyimpanan barang lainnya atas drainase, sungai, saluran air dan sempadan sungai, dan memasang atau menempatkan kabel atau pipa bawah atau melintasi saluran sungai. dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud padalam: dan memanfaatkan air sungai untuk kepentingan usaha. dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada hurufemindahkan atau merupakan tutup got, selokan, atau tutup got (plat driver)bagian keempat tertib tempat dan usaha tertentu setiap orangwali kota atau pejabat yang ditunjuk. setiap orang atau badan dilarang menempatkan benda benda dengan maksud untuk melakukan suatu usaha dijalan, pinggir rel kereta api, jalur hijau, taman,wali kota, menjajakan barang dagangan kota kota atau pejabat yang ditunjuk. bagian kelima tertib lingkungan setiap orang atau badan dilarang mengubah rumah tinggal menjadi tempat usaha atau gudang, sehingga menimbulkan gangguan terhadap ketenangan tetangga sekitarnya kecuali mendapat persetujuan dari masyarakat sekitarnya dan aparat pejabat setempat yang berwenang. membunyikan dengan keras pesawat radio, televisi alat alat hiburan lainnya atau suara bising yang akan mengganggu masyarakat sekitarnya, cc. menyelenggarakan pesta hajat baik dengan atau tanpa alat alat hiburan pada jam jam dimana warga masyarakat memerlukan ketenangan untuk istirahat, kecuali atas ijin masyarakat dan aparat pejabat yang berwenang, dan datang berkunjung (bertamu) hingga larut malam, dan atau bermalam tanpa melaporkan kedatangannya pada pengurus kampung rt rw setempat. setiap orang atau badan dilarang memasang, mendirikan spanduk, umbul umbul atau bendera organisasi lembaga areal taman dan pohon, membuat bangunan atas saluran dan membuat jembatan yang mengakibatkan terhambatnya saluran, cc. memelihara hewan ternak serta membiarkan bebas berkeliaran sehingga mengotori halaman pekarangan tetangga termasuk jalan dan tempat lainnya, membiarkan pohon yang dahan, ranting, buah dan daunnya menjalar dan jatuh halaman rumah tetangga yang dapat menimbulkan kerusakan sampah, menaruh mobil lapangan, tepi jalan gang sehingga menghalangi lalu ladangnya kendaraan lain dan orang, dan membuat bangunan permanen darurat atau menyimpan benda benda lapangan yang menggangu fungsi lapangan sebagai ruang terbuka. pengurus lingkungan wajib untuk senantiasa memantau, mengawasi dan memperingatkan warga yang melanggar ketentuan dan peraturan daerah ini. ditempat lingkungan pendidikan dan ibadah dianjurkan memasang rambu rambu untuk pengaman dan ketentraman. bagian keenam tertib tuna sosial, anak jalanan dan psikotik dan angkutan umum.tempat umum, kecuali atas izin tertulis wali kota atau pejabat yang ditunjuk. setiap orang atau badan dilarang: mencari upah jasa dari pengelasan mobil, mengemis, menyanyi atau menari dengan alat musik atau tanpa alat musik, menjual barang dagangan dan usaha lainnya jalan, persimpangan jalan, traffic light dan atau dalam kendaraan angkutan penumpang umum, menghimpun, melakukan usaha mempekerjakan anggota keluarganya atau orang lain, dan atau kehendak sendiri sebagai pengemis peminta minta anak jalanan yang mengganggu lalu lintas dan atau mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, cc. mengeksploitasi anak dan atau bayi untuk menjadi pengemis atau menjadi sarana mengemis, melakukan aktifitas sebagai pemulung longsor yang melakukan kegiatannya waktu malam hari lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian warga, kecuali atas seizin pengurus rt rw setempat, dan memberi kepada pengemis, pengamen, anak jalanan dan atau membeli barang dan memberi upah jasa dari usaha yang ada traffic light atau persimpangan jalan. setiap orang dilarang menggelinding dan mengganggu ketertiban umum atau ketentraman masyarakat. setiap orang agar menjaga keluarganya yang mengalami gangguan jiwa (psikotik) dan pikun untuk tidak berkeliaran dijalan atau fasilitas umum serta melaporkan kepada rt rw, kelurahan, camat dan perangkat daerah yang membidangi urusan kesehatan dan sosial. bagian ketujuh tertib susila dilarang bagi setiap orang yang bukan suami istri, dan atau antar sesama laki laki atau antar sesama wanita secara sembunyi sembunyi atau terang terangan, tempat tertutup atau tempat terbuka bertingkah laku melakukan perbuatan asusila dan atau melakukan hubungan sex. dilarang bagi setiap orang berada disatu tempat atau berpindah pindah tempat secara tetap sewaktu waktu, tanpa ada kejelasan kepentingan tempat tersebut dengan maksud menjajakan, menjual, dan atau menawarkan dirinya untuk bersamanya melakukan perbuatan asusila. setiap orang dilarang melakukan tindakan perbuatan pendukung perbuatan asusila meliputi: bertindak selaku perantara yang menawarkan jasa pertemuan antara laki laki dan wanita yang bukan suami istri yang sah, laki laki dengan laki laki atau wanita dengan wanita untuk melakukan perbuatan asusila, bertindak selaku pihak yang mengantarkan, membantu atau memfasilitasi perbuatan asusila, dan menyediakan tempat fasilitas untuk melakukan perbuatan asusila sebagai usaha bukan tempat usaha. bagian kedelapan tertib bangunan dan penghuni bangunan paragrafrluan dinas, dan mendirikan bangunan pinggir rel kereta api dan bawah jembatan kereta api atau jembatan layangjin yang telah ditetapkan. paragraf tertib penghuni bangunan setiap pemilik dan pengguna persil atau penanggung jawab kegiatan wajib:pemeliharaan sebagaimana disebut pada huruf khusus untuk bangunan dan pekarangan yang berada sekitar lingkungan jalan. pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada dilakukan sekurang kurangnya setahun sekali. setiap penghuni rumah kost kontrakan wajibdan atau pengelola rumah kost kontrakan, rumah susun dan apartemen wajib melaporkan penghuninya kepada lurah melalui pengurus rt rw setempat secara periodik. setiap pemilik dan atau pengelola rumah kost wajib menunjuk penanggung jawab yang tinggal tempat kost tersebut. setiap pemilik dan atau pengelola rumah kost wajib melakukan pengawasan agar tidak terjadi perbuatan asusila tempat kost. setiap pemilik dan atau pengelola rumah kost yang tidak menunjuk penanggung jawab tempat kost tersebut wajib memisahkan penghuni laki laki dan perempuan. tempat hiburan wajib mematuhi ketentuan pembatasan jam operasional atau ketentuan libur operasional tempat hiburan pada hari raya keagamaan dan kegiatan keagamaan lainnyaketentuan sebagaimana dimaksud pada dan diatur lebih lanjut dengan peraturan wali kota.asang tanda larangan membawa senjata tajam pada jam kerjasetiap orang atau badan yang melakukan kegiatan keramaian wajib menggunakan tanda masuk. wali kota menetapkan jenis jenis kegiatan keramaian yang menggunakan tanda masuk dengan keputusan wali kotawali kota. bagian kesepuluh tertib kawasan sekitar bandar udara setiap orang atau badan dilarang membakar sampah dalam jumlah besar yang menimbulkan asap tebal sehingga mengganggu lalu lintas penerbangan, menggali dan atau membuat saluran yang bermuara dalam kawasan bandar udara, dan cc. memasang lampu sorot yang tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga menganggu lalu lintas penerbangan. bagian kesebelas tertib kawasan sekitar pantai setiap orang atau badan dilarang merusak sarana prasarana pantai termasuk fasilitas umum yang ada dalamnya, dan berbuat keributan, perbuatan asusila dan perbuatan lainnya yang mengganggu kenyamanan pengunjung. bagian keduabelas tertib pelajar setiap pelajar dilarang: berada luar sekolah dan atau bepergian pada jam pelajaran tanpa izin dari sekolah, berada mall, permainan daring (game online) dan warnet dengan berseragam sekolah, dan. pelajar atau anak bawah usia tahun dilarang merokok. setiap pengelola lembaga pendidikan, melakukan: tindak pencegahan dan pengawasankoordinasi dengan pemerintah daerah kota, badan nasional narkotika, kepolisian, dan satpol dan pohowali bannera. setiap orang atau badan dilarang membuang benda benda sampahatau badan dilarang membakar ban atau barang barang lainnya dalam penyampaian pendapat muka umum atau unjuk rasa. babumum dan ketentraman masyarakat. setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap ancaman gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. setiap orang atau badan berkewajiban menciptakan, memelihara, dan melestarikan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. setiap orang atau badan berkewajiban untuk berupaya mencegah terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. setiap orang atau badan wajib melaporkan apabila melihat atau mengetahui telah terjadi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. laporan sebagaimana dimaksud pada ditujukan kepada perangkat daerah pengampu urusan terkait dan satpol pp. laporan sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan melalui rt, rw, lurah atau camat setempat. ketentuan laporan sebagaimana dimaksud dan diatur lebih lanjut dengan peraturan wali kota. setiap orang atau badan yang melaporkan suatu kejadian gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam berhak mendapat perlindungan hukum sesuai ketentuan umum dan ketentraman masyarakat secara periodik. penilaian sebagaimana diatur pada adalah sebagai dasar pemberian penghargaan. penyelenggaraan penilaian sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan wali kota. ketentuan lebih lanjut mengenai pengharga, dilakukan oleh wali kota dan dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait sesuai kewenangan masing masing pada bidang tertib sebagaimana dimaksud dalam bersama sama satpol pp. satpol dapat melakukan upaya upaya inisiatif pembinaan, pengendalian dan pengawasan dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan peraturan daerah. satpol dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada dapat melibatkan anggota satlinmas. pembinaan penyelenggaraan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada diantaranya melalui: sosialisasi, bimbingan dan penyuluhan, pendidikan keterampilan, dan bimbingan teknismeriksabab vii ketentuan sanksi administratif sanksi administratif atas pelanggaran peraturan daerah ini dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, cc. pembinaan, tindakan posisional, biaya paksa, ganti kerugian. setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan dikenakan sanksi pembinaan dengan membawa pelanggar untuk diberikan pembinaan, pelatihan kerja rehabilitasi perawatan atau pembinaan lainnya pada tempat tempat pembinaan, pelatihan perawatan rehabilitasi yang telah ditentukan.huruf huruf huruf dan huruf dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan hukuman huruf dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sebesar rpdan dan dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sebesarkenakan pembebanan biaya paksaan penegakan hukumhuruf dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sebesar rp. (lima juta rupiah). bagi badan usaha, pengenaan biaya paksa dilakukan pemberkatan kali lipat. untuk menjamin dipenuhinya biaya paksa penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada dan dilakukan pengamanan penahanan untuk sementara waktu kartu tanda penduduk atau kartu identitas lainnya beserta barang bukti yang ada. biaya paksaan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada dan disetorkan kas daerah selambat lambatnya dalam jangka waktu jam sejak ditetapkan atau dalam kurun waktu yang ditentukan ppn. pelaksanaanan wajib mengembalikan kerusakan kepada kondisi semula terhadap kerusakan pohon dan fasilitas umum lainnyadan dilakukan tindakan penertiban. dalam hal pembayaran denda tidak dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada dan maka dikenakan sanksi pidana. mekanisme mengenai ketentuan sanksi administratif diatur lebih lanjut dalam peraturan wali kota. tindakan penertiban dilakukan oleh satpol terhadap pelanggaran. tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada dilakukan terhadap pelaku pelanggaran dan sarana atau tempat atau kegiatan usaha. tindakan penertiban dilakukan dengan pembongkaran tempat usaha, mengamankan dan atau memindahkan sebagian atau seluruh sarana yang digunakan untuk melanggar dari lokasi yang ada untuk jangka waktu tertentutindakan penertiban dalam bentuk penyegelan dan atau penutupan dapat dilakukan dengan menggunakan alat atau sarana berupa garis pembatas dan atau tanda pemberitahuan perihal pelanggaran dan sarana lain yang dianggap perlu. setiap orang dilarang melakukan pengrusakan sarana prasarana penyegelan dan atau penutupan sebagaimana dimaksud padayegelan dan atau penutupan, pengamanan dan pengembalian atau pemusnahan barang yang ditertibkan diatur lebih lanjut dengan peraturan wali kotahuruf (c), dan huruf dan hurufhak asasi manusia: chandra bima pramana, sh., mm. &ciredalam hal ini pemerintah daerah kota cirebonkota cireboguna terwujudnya kota cirebon sebagai kota perdagangan dan jasa yang religius dan sejahteracireboninitaman termasuk pula pagar median, pagar jembatan layang dan pagar pemos termasuk pos keamanan atau pos lingkungan adalah pengurus rt, atau lpm. cukup jelas cukup jelas cukup jelas tindakan menggelinding ini termasuk pula tindakan yang dilakukan oleh psikolembaran daerah kota cirebon cc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf bb, maka ema cam penyesuaian terhadap perangkat daerah nomor tahun seri lembaga teknis daerah, satuan polisi pamong pipa praja dan kantor pelayanan perijinan terpadu pada pemerintah kota cirebon perlu ditetapkan peraturan daerah kota cirebon dalam peraturan daerah kota cirebon dengan nomor tahun mengubahlembaga teknis daerah, lingkungan propinsi jawa timur tengah barat satuan polisi pamong praja dan kantor pelayanan dan daerah istimewa yogyakarta perijinan terpadulembaga teknis daerah, satuan polisi nomor pamong praja dan kantor pelayanan perijinan undang undang nomor tahun terpadu pada pemerintah kota cirebon telah tentang pokok pokok kepegawaian lembaran ditetapkan perangkat daerah pemerintah negara republik indonesia tahun kota cirebon: nomor tambahan lembaran negara bahwa dengan diterbitkannya beberapa republik indonesia nomor sebagaimana peraturan perundang undangan dalam bidang telah diubah dengan undang undang nomor organisasi perangkat daerah serta berdasarkan tahun tentang perubahan atas undang hasil evaluasi kelembagaan maka perlu undang nomor tahun tentang pokok dilakukan penyesuaian terhadap perangkat pokok kepegawaian lembaran negara daerah lembaga teknis daerah, satuan polisi republik indonesia tahun nomor pamong praja dan kantor pelayanan perijinan tambahan lembaran negara republik terpadu pada pemerintah kota cirebon:gan darma kabupaten daerah tingkat tahun nomor tambahan lembaran aki kecamatan 'manggung negara republik indonesia nomor jungjaya kabupaten daerah tingkatbela rean bencana (amber propinsi daerah tingkat jawa barat lembaran negara republik indonesia tahun na: undang nomor tahun antara pemerintah, pemerintahan daerah plane tasiun pamor provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten lembu baik kota lembaran negara republik indonesia indonesia nomor negara kecuali tahun nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomor pak lembaran nani: tahun tentang petunjuk teknis jabatan fungsional, pengawas penyelenggaraan urusan peraturan pemerintah nomor tahun pemerintahan daerah dan angka kreditnya: tentang satuan polisi pamong prajarincian urusan pemerintahan yang republik indonesia nomor dilaksanakan pemerintah kota cirebon lembaran daerah kota cirebon tahun keputusan presiden nomor tahun nomor tambahan lembaran daerah tentang rumpun jabatan fungsional pegawai kota cirebon nomor seri dj: negeri sipil: peraturan daerah nomor tahun peraturan presiden nomor tahun tentang lembaga teknis daerah, satuan polisi tentang badan nasional penanggulangan pamong praja dan kantor pelayanan perijinan bencana: terpadu pada pemerintah kota cirebon peraturan presiden nomor tahun lembaran daerah kota cirebon tahun tentang penanaman modal terpadu satu pintu: nomor tambahan lembaran daerah kota cirebon nomor seri dperaturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang pedoman organisasi dan dewan perwakilan rakyat daerah kota cirebon tata kerja unit pelayanan perijinan terpadu dan daerah: walikota cirebon peraturan menteri dalam negeri nomor memutuskan tahun tentang pedoman organisasi dan tata kerja badan penanggulangan bencana menetapkan peraturan daerah tentang perubahan daerah, atas peraturan daerah kota cirebon peraturan menteri negara pendayagunaan nomor tahun tentang lembaga aparatur negara dan reformasi birokrasi teknis daerah, satuan polisi pamong nomor tahun tentang road map praja dan kantor pelayanan perijinan reformasi birokrasi terpadu pada pemerintah kota cirebon. satuan polisi pamong praja, dan kantor penanggulangan bencana daerah dan pemadam beberapa ketentuan dalam peraturan daerah kota cirebon kebakaran.ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut terpadu pada pemerintah kota cirebon diubah sebagai berikut judul peraturan daerah diubah menjadi lembaga teknis daerah, satuan polisi pamong praja dan kantor penanggulangan bencana daerah dan pemadam kebakaran pada pemerintah susunan organisasi, kedudukan, tugas pokok, fungsi dan kota cirebon.ketentuan bab diubah, sehingga berbunyi sebagai dalam peraturan daerah ini, yaitu berikut badan perencanaan pembangunan daerah, terdiri dari kepala badan, membawakan sekretariat, membawakan bab sub bagian umum: pembentukan sub bagian program dan pelaporan, dan sub bagian keuangan. bidang fisik dan lingkungan, membawakan sub bidang perencana pekerjaan umum, dengan peraturan daerah ini dibentuk organisasi perangkat perumahan dan perhubungan: dan daerah pada pemerintah kota yaitu sub bidang perencana pengembangan kawasan lembaga teknis daerah, yang terdiri dari perkotaan, lingkungan hidup dan pertanahan. badan perencanaan pembangunan daerah, bidang sosial budaya, membawakan inspektorat, sub bidang perencana pendidikan dan badan kepegawaian dan pendidikan pelatihan: kesehatan: dan badan perpustakaan dan kearsipan daerah, sub bidang perencana sosial, budaya dan badan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan kependudukan. perempuan dan keluarga berencana: bidang ekonomi, membawakan badan penanaman modal dan pelayanan perijinan: sub bidang perencana agro bisnis dan kantor ketahanan pangan: perekonomian rakyat, dan kantor kesatuan bangsa dan politik dalam negeri: sub bidang perencana dunia usaha dan kantor lingkungan hidup: investasi. rumah sakit umum daerah gunung jati: bidang penelitian pengembangan, membawakan cc. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang sub bidang penelitian pengembangan fisik dan perencanaan pembangunan, bidang statistik dan lingkungan, dan bidang penelitian pengembangan: dan sub bidang penelitian pengembangan sosial pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota ekonomi budaya sesuai dengan tugas dan fungsinya. unit pelaksana teknis badan. kelompok jabatan fungsional. il. inspektorat, terdiri dari inspektur, membawakan kedudukan sekretariat, membawakan badan perencanaan pembangunan daerah merupakan sub bagian perencana dan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan sub bagian administrasi dan tema daerah, bidang statistik dan bidang penelitian ins okt amp ntu wilayah um. pengembangan daerah, dipimpin oleh seorang lektur der bantu wilayah kepala badan, berada bawah dan bertanggung jawab inspektur pembantu wilayah kepada walikota melalui sekretaris daerah. inspektur pembantu wilayah iv. tugas pokok kelompok jabatan fungsional. badan perencanaan pembangunan daerah mempunyai kedudukan tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan inspektorat merupakan. unsur pengawas fungsional daerah bidang perencanaan pembangunan daerah penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh bidang statistik dan bidang penelitian pengembangan seorang inspektur, berada bawah dan bertanggung daerah. jawab langsung kepada walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari fungsi sekretaris daerah. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas pokok tugas bidang perencanaan pembangunan, bidang statistik dan bidang penelitian pengembangan, inspektorat mempunyai tugas pokok melakukan mengoordinasikan penyusunan bidang perencanaan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan pembangunan, bidang statistik dan bidang penelitian daerah. pengembangan: fungsi tugas pokok wahid) maan. papa dbs badan kepegawaian dan pendidikan pelatihan mempunyai bantah kebijakan aan fasilitasi pengawasan, dan tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah cc. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah tugas pengawasan, bidang manajemen kepegawaian dan pendidikan pelatihan ii. badan kepegawaian dan pendidikan pelatihan, terdiri dari pegawai. kepala badan, membawakan sekretariat, membawakan fungsi sub bagian umum: perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas sub bagian program dan pelaporan: dan bidang manajemen kepegawaian dan pendidikan sub bagian keuangan. pelatihan pegawai, bidang informasi kepegawaian, membawakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan bidang formasi, dan pengadaan pegawai, dan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugas sub bidang data pegawai. bidang manajemen kepegawaian dan pendidikan bidang pengembangan karier dan pembinaan pelatihan pegawai: gawa, membawakan karier cc. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan sub bidang pengembangan karier, aan lingkup tugas bidang manajemen kepegawaian dan sub bidang pembinaan dan kesejahteraan pegawai pendidikan pelatihan pegawai: dan nang pendidikan dan pelatihan pegawai, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sub bidang perencanaan dan evaluasi: dan sesuai dengan tugas dan fungsinya. sub bidang penyelenggaraan. iv. badan perpustakaan dan kearsipan daerah, terdiri dari bidang mutasi pegawai, membawakan: kepala badan, membawakan sub bidang mutasi struktural: dan sekretariat. membawakan sub bidang mutasi fungsional. sub bagian umum: unit pelaksana teknis badan. sub bagian program dan pelaporan: dan kelompok jabatan fungsional. sub bagian keuangan. kedudukan bidang perpustakaan. bidang kearsipan. badan kepegawaian dan pendidikan pelatihan merupakan unit pelaksana teknis badan. unsur pendukung otonomi daerah bidang manajemen kelompok jabatan fungsional. kepegawaian dan pendidikan pelatihan pegawaikedudukan bidang administrasi kelurahan, membawakan sub bidang pembinaan kelurahan, dan badan perpustakaan dan kearsipan daerah merupakan sub bidang pengembangan kapasitas kelurahan. unsur pendukung otonomi daerah bidang perpustakaan bidang penguatan kelembagaan masyarakat, dan kearsipan, dipimpin oleh seorang kepala badan, membawakan berada bawah dan bertanggung jawab kepada walikota sub bidang penguatan kelembagaan, dan melalui sekretaris daerah. sub bidang pengembangan partisipasi masyarakat. bidang pemberdayaan masyarakat, membawakan tugas pokok sub bidang usaha ekonomi masyarakat, dan sub bidang sosial budaya. badan perpustakaan dan kearsipan daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, membawakan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah sub bidang pemberdayaan perempuan: dan bidang perpustakaan dan kearsipan daerah. sub bidang perlindungan anak. fungsi bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera, membawakan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup sub bidang keluarga berencana, tugas bidang perpustakaan dan kearsipan daerah, sub bidang keluarga sejahtera, dan pemberian dukungan atas penyelenggaraan sub bidang informasi dan data keluarga. pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugas unit pelaksana teknis badan, bidang perpustakaan dan kearsipan daerah: kelompok jabatan fungsional. cc. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas bidang perpustakaan dan kearsipan kedudukan daerah: dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota badan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan sesuai dengan tugas dan fungsinya. perempuan dan keluarga berencana merupakan unsur pendukung otonomi daerah bidang pemberdayaan badan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan kelurahan, bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, terdiri dari perempuan dan perlindungan anak serta bidang keluarga kepala badan, membawakan berencana dan keluarga sejahtera dipimpin oleh seorang sekretariat. membawakan kepala badan, berada bawah dan bertanggung jawab sub bagian umum: kepada walikota melalui sekretaris daerah. sub bagian program dan pelaporan, dan sub bagian keuangan. tugas pokok bidang penanaman modal membawakan badan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan bidan wkahsanbard msa ntendahdag perempuan dan keluarga berencana mempunyai tugas dang pelayanan perijinan, membawakan pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam tim teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang bidang pelayanan non perijinan, membawakan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan, bidang tim teknis pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang informasi dan pengaduan, membawakan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera. sub bidang informasi: dan sub bidang pengaduan. fungsi kelompok jabatan fungsional. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas bidang pemberdayaan masyarakat dan kelurahan, bidang kedudukan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta badan penanaman modal dan pelayanan perijinan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera: rain merupakan unsur pendukung otonomi daerah bidang ujung penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan perijinan yang pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugas bidang merupakan gabungan dari unsur unsur perangkat daerah pemberdayaan masyarakat dan kelurahan, bidang yang mempunyai kewenangan bidang penanaman intan daa abon padangan sertacc. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah tugas bidang pemberdayaan masyarakat dan kelurahan, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tugas pokok serta bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera: dan badan penanaman modal dan pelayanan perijinan od. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan sesuai dengan tugas dan fungsinya.vi. badan penanaman modal dan pelayanan perijinan, terdiri melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan dari pelayanan administrasi bidang perijinan dan non kepala badan, membawakan perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, sekretariat, membawakan integrasi, sinkronisasi, amplifikasi, keamanan dan sub bagian umum: kepastian. sub bagian program dan pelaporan, dan sub bagian keuangan. fungsi perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas pokok tugas bidang penanaman modal dan pelayanan kantor ketahanan pangan mempunyai tugas pokok perijinan, melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam pemberian dukungan atas penyelenggaraan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugas ketahanan pangan. bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan: cc. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan fungsi lingkup tugas bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup penyelenggaraan pelayanan administrasi perijinan dan tugas bidang ketahanan pangan: non perijinan: pemberian dukungan atas penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perijinan dan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugas non perijinan: bidang ketahanan pangan, pelaksanaan administrasi pelayanan perijinan dan non cc. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan perijinan: lingkup tugas bidang ketahanan pangan, dan pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota perijinan dan non perijinan: dan sesuai dengan tugas dan fungsinya. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. viii. kantor kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, terdiri dari vii. kantor ketahanan pangan, terdiri dari kepala kantor, membawakan kepala kantor, membawakan: sub bagian tata usaha: sub bagian tata usaha, seksi bina ideologi, wawasan kebangsaan dan seksi potensi dan pengembangan pangan: kewaspadaan nasional, seksi distribusi pangan, seksi bina ketahanan seni, budaya, agama, seksi keamanan pangan: dan kemasyarakatan dan ekonomi, dan kelompok jabatan fungsional. seksi bina politik dalam negeri. kedudukan kedudukan kantor ketahanan pangan merupakan unsur pendukung kantor kesatuan bangsa dan politik dalam negeri otonomi daerah bidang ketahanan pangan, dipimpin merupakan unsur pendukung otonomi daerah bidang oleh seorang kepala kantor, berada bawah dan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, dipimpin oleh bertanggung jawab kepada walikota melalui seorang kepala kantor, berada bawah dan bertanggung sekretaris daerah. jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah. tugas pokok tugas pokok kantor kesatuan bangsa dan politik dalam negeri kantor lingkungan hidup mempunyai tugas pokok mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam pemerintahan daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang kebijakan daerah bidang kesatuan bangsa dan politik lingkungan hidup. dalam negeri. fungsi fungsi perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup gagas! heran anabyiangsaas dengan lingkup tugas bidang kesatuan bangsa dan politik dalam pemberian dukungan atas penyelenggaraan negeri, pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugas pemberian dukungan atas penyelenggaraan bidang lingkungan hidup: pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugas pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, lingkup tugas bidang lingkungan hidup: dan cc. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota lingkup tugas bidang kesatuan bangsa dan politik dalam sesuai dengan tugas dan fungsinya. negeri: dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota rumah sakit umum daerah gunung jati, terdiri dari sesuai dengan tugas dan fungsinya. direktur, membawakan wakil direktur pelayanan medis dan keperawatan ix. kantor lingkungan hidup, terdiri dari membawakan kepala kantor, membawakan bidang pelayanan medis, membawakan sub bagian tata usaha, seksi pelayanan medis: dan seksi analisa mengenai dampak lingkungan dan seksi sarana dan prasarana medis. peningkatan kapasitas: bidang keperawatan, membawakan seksi pengawasan dan pengendalian: seksi asuhan dan pelayanan keperawatan: dan seksi konservasi dan pemulihan: dan seksi sarana dan prasarana keperawatan. kelompok jabatan fungsional. wakil direktur penunjang medis dan pendidikan, membawakan kedudukan bidang penunjang medis, membawakan kantor lingkungan hidup merupakan unsur pendukung seksi penunjang diagnostik, dan otonomi daerah bidang lingkungan hidup, dipimpin oleh seksi penunjang non diagnostik dan seorang kepala kantor, berada bawah dan bertanggung kefarmasian. jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah. bidang pendidikan dan pengembangan, tugas pokok membawakan rumah sakit umum daerah gunung jati mempunyai seksi pendidikan dan penelitian: dan tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah seksi pengembangan mutu dan pemasaran. dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah wakil direktur umum dan keuangan, membawakan bidang pelayanan kesehatan dengan metode atau cara bagian umum, membawakan penyembuhan maupun pemulihan yang dilaksanakan sub bagian tata usaha: dengan melakukan pencegahan dan melaksanakan upaya sub bagian kepegawaian, dan rujukan serta menyelenggarakan kegiatan pendidikan sub bagian rumah tangga dan perlengkapan. sesuai dengan fungsi sebagai rumah sakit yang digunakan bagian perencanaan dan rekam medis, tempat pendidikan. membawakan sub bagian program dan evaluasi pelaporan, sub bagian rekam medis dan hukum: dan fungsi sub bagian sistem informasi manajemen dan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup hubungan masyarakat. tugas bidang pelayanan, pendidikan dan pelatihan bagian keuangan, membawakan serta penelitian dan pengembangan kesehatan: sub bagian anggaran: pemberian dukungan atas penyelenggaraan sub bagian perbendaharaan, dan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugas sub bagian akuntansi dan verifikasi. bidang pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta kelompok jabatan fungsional. penelitian dan pengembangan kesehatan: cc. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan kedudukan lingkup tugas bidang pelayanan, pendidikan dan rumah sakit umum daerah gunung jati merupakan pelatihan ceria penelitian dan pengembangan unsur pendukung otonomi daerah bidang pelayanan lak lai diberi leh walikota kesehatan, dipimpin oleh seorang direktur, berada pelaksanaan tugas ian yang diberikan ole kota bawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sesuai dengan tugas dan fungsinya. sekretaris daerah. xi. satuan polisi pamong praja, terdiri dari kepala satuan, membawakan sekretariat, membawakan sub bagian umum: sub bagian program dan pelaporan: dan sub bagian keuangan. bidang ketentraman dan ketertiban umum, fungsi membawakan penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman seksi bina ketentraman dan ketertiban umum, dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah dan dan peraturan walikota serta perlindungan seksi pelayanan, pengamanan dan pengawalan. masyarakat: bidang penegakan dan ppn, membawakan: pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan seksi penegakan peraturan daerah dan peraturan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum walikota, dan daerah: seksi ppn. cc. pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah bidang perlindungan masyarakat, membawakan dan peraturan walikota: seksi bina perlindungan masyarakat, dan pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat: seksi operasional perlindungan masyarakat. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan kelompok jabatan fungsional. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah, peraturan kedudukan walikota dengan aparat kepolisian, penyidik pegawai satuan polisi pamong praja merupakan unsur pelaksana negeri sipil ppn) dan atau aparatur lainnya serta otonomi daerah bidang ketentraman dan ketertiban perlindungan masyarakat, dan umum, menegakan peraturan daerah dan peraturan pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan walikota serta perlindungan masyarakat dipimpin oleh menaati peraturan daerah dan peraturan walikota. seorang kepala satuan, berada bawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui xii. kantor penanggulangan bencana daerah dan pemadam sekretaris daerah. kebakaran, terdiri dari kepala kantor, membawakan tugas pokok sub bagian tata usaha: seksi pendataan dan pengembangan potensi satuan polisi pamong praja mempunyai tugas pokok bencana: melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam seksi pemadam kebakaran: pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan seksi penanggulangan bencana daerah: dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah dan kelompok jabatan fungsional: peraturan walikota serta perlindungan masyarakat. kedudukan bagan struktur organisasi badan perencanaan kantor penanggulangan bencana daerah dan pemadam hem bangunan arah, inspektorat, pes kepegawaian kebakaran merupakan unsur pendukung otonomi daerah kearsipan daerah, badan pemberdayaan masyarakat, bidang penanggulangan bencana daerah dan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, pemadaman kebakaran, dipimpin oleh seorang badan penanaman modal dan pelayanan perijinan, kepala kantor, berada bawah dan bertanggung jawab kantor ketahanan pangan, kantor kesatuan bangsa dan kepada walikota melalui sekretaris daerah. politik dalam negeri, kantor lingkungan hidup, rumah tugas pokok sakit umum daerah gunung jati, satuan polisi pamong praja dan kantor penanggulangan bencana daerah dan kantor penanggulangan bencana daerah dan pemadam pemadam kebakaran sebagaimana tercantum dalam kebakaran mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan lampiran ii, in, iv, vi, vii, vii, ix, dan xii pemerintahan daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan kebijakan daerah bidang penanggulangan bencana daerah daerah ini. dan pemadaman kebakaran. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikutpenataan organisasi perangkat daerah pada pemerintah kota pemberian dukungan atas penyelenggaraan berdasarkan peraturan daerah ini dilakukan paling lambat pada pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugas bulan januari bidang penanggulangan bencana daerah dan pemadaman kebakaran: cc.pemadaman kebakaran, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinyaditetapkan cirebon pada tanggal november perijinan terpadu pada pemerintah kota cirebon walikota cirebon, umum ttd, dengan berlakunya peraturan pemerintah nomor tahun tentang organisasi perangkat daerah yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal juli suwardi sebagai pelaksanaan ketentuan dan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan diundangkan cirebon daerah, yang prinsipnya dimaksudkan memberikan arah dan pada tanggal november pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata organisasi sekretaris dna merah kota cirebon, yang efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan spn kemampuan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, aan sinkronisasi dan amplifikasi serta komunikasi kelembagaan yah antara pusat dan daerah, dengan demikian diharapkan dapat menyusun organisasi perangkat daerah dengan hasan mempertimbangkan faktor nee keuangan: kebutuhan daerah: cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus lembaran daerah kota cirebon tahun nomor diwujudkan, seri jenis dan banyaknya tugas:organi peraturan pemerintah nomor tahun tentang ditangani: organisasi perangkat daerah, mengatur yaitu sarana dan prasarana penunjang tugas: dan ketentuan umum::pemerintahan serta kelurahan melaksanakan urusan sekretariat daerah, terdiri dari paling banyak asisten: pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta di. kata urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh kepala daerah cc. lintas paling banya wilayah kecamatan. lembaga teknis daerah paling banyak dan kecamatan dan kelurahan. dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam perubahan besaran organisasi berdasarkan peraturan bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan pemerintah nomor tahun dapat dilakukan setelah yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan organisasi perangkat daerah ditetapkan dan dilaksanakan wajib dan urusan pilihan berdasarkil. jabatan struktural bawah inspektur pembantu dalam bidang organisasi perangkat daerah serta berdasarkan wilayah pada inspektorat kota cirebon dihapus, hasil evaluasi kelembagaan yang dilaksanakan pada seluruh pelaksanaan tugas operasional dibawah inspektur organisasi perangkat daerah lingkungan pemerintah kota wilayah dilaksanakan oleh jabatan fungsional cirebon mengakibatkan perubahan berupa penggabungan auditor dan jabatan fungsional pengawas unit unit yang sudah ada, pembentukan unit baru dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. perubahan fungsi unit unit yang sudah ada pada lembaga teknis daerah, satuan polisi pamong praja dan kantor iii. cukup jelas. pelayanan perijinan terpadu, hal ini membawa konsekuensi iv. jabatan struktural bawah bidang pada badan penyesuaian penyesuaian terhadap peraturan daerah nomor perpustakaan dan kearsipan daerah dihapus, tahun tentang lembaga teknis daerah, pelaksanaan tugas operasional bawah bidang satuan polisi pamong praja dan kantor pelayanan perijinan dilaksanakan oleh jabatan fungsional pustakawan terpadu pada pemerintah kota cirebon yang telah ditetapkan dan arsiparis. pada tanggal november penyesuaian penyesuaian dimaksud, antara lain cukup jelas. nomenklatur kedudukan, tugas pokok dan fungsi serta bagan struktur vi. cukup jelas. organisasi vii. cukup jelas. pertimbangan beban kerja dibandingkan dengan kemampuan daerah. vii. pengalihan tugas dan fungsi perlindungan masyarakat organisasi perangkat daerah satuan polisi pamong praja, maka susunan il. demi organisasi dan nomenklatur kantor kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat diubah menjadi kantor kesatuan bangsa dan politik dalam negeri. angka cukup jelas. ix. cukup jelas. angka cukup jelas. cukup jelas. xi. penggabungan fungsi perlindungan masyarakat angka dan pengembangan organisasi perangkat daerah il. cukup jelas. satuan polisi pamong praja mengakibatkan perubahan pada struktur organisasi satuan polisi pamong praja. il. penggabungan fungsi penanganan pemadam kebakaran yang semula diwadahi dalam salah satu bidang pada dinas pekerjaan umum, energi sumber daya mineral dengan penanggulangan bencana, mengakibatkan pembentukan skpd setingkat kantor dengan nomenklatur kantor penanggulangan bencana daerah dan pemadam kebakaran. angkamendatang, perlu didukung oleh suatu peraturan daerah yang mengatur tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan tsl) yang dapat menjamin nomor tahun seri terselenggaranya iklim dunia usaha yang sehat dan bertanggung jawab, peraturan daerah kota cirebon bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan tsl) sebagai kesadaran dan nomor tahun kepedulian perusahaan terhadap lingkungannya perlu diberikan landasan tentang hukum untuk lebih memacu penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan pembangunan daerah, naa disusun lingkungan perusahaan (tsl) kota cirebon sebagai usaha sama dewasa atas asas kekeluargaan, dengan rahmat tuhan yang maha esa bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf walikota cirebon, huruf dan huruf perlu membentuk menimbang bahwa perekonomian nasional yang peraturan daerah tentang tanggung diselenggarakan berdasar atas demokrasi jawab sosial dan lingkungan perusahaan, ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, mengingat undang undang besar berwawasan lingkungan, kemandirian, negara republik indonesia tahun serta dengan menjaga keseimbangan undang undang nomor tahun kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, tentang pembentukan daerah daerah perlu didukung oleh kelembagaan kota besar dalam lingkungan propinsi perekonomian yang kokoh dalam rangka djawa timur, djawa tengah, djawa barat, mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dan dalam daerah istimewa yogyakarta berita negara republik indonesia bahwa dalam rangka lebih meningkatkan tahun nomor sebagaimana telah pembantu nan perekonomian daerah dan beberapakali diubah dengan undang sekaligus memberikan landasan yang undang nomor tahun tentang kokoh bagi dunia usaha dalam pengubahan undang undang nomor menghadapi perkembangan perekonomian dan tahun republik indonesia dan kemajuan ilmu pengetahuan dan dahulu) tentang pembentukan kota kota teknologi diera globalisasi pada mas, dan nomor nepotisme lembaran negara republik undang undang nomor tahun indonesia tahun nomor tent period tambahan lembaran negara republik cang nda moda nng antara ind pemerintah pusat dan pemerintahan indonesia oor daerahuub one sia momodan usaha milik nasion majelis tan rakyat nomor tentang majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan undang undang nomor tahun perwakilan daerah dan dewan perwakilan tentang perbendaharaan negaraseroan terbatas kali diubah undang undang nomor tahun terakhir dengan undang undang tah perubah tentang lingkungan hidup lembaran omo ahun tentang perubahan negaralembu republik ind republik indonesia nomor lembaran negara cpu indonesia sebagaimana telah diubah dengan undang undang republik indonesia peraturan daerah kota cirebon nomor nomor tahun tentang tahun tentang sekretariat daerah perlindungan dan pengelolaan lingkungan dan sekretariat dewan perwakilan rakyat hidup lembaran negara republik daerah pada pemerintah kota cirebon indonesia tahun nomor lembaran daerah kota cirebon undang undang nomor tahun tahun nomor seri tambahan lembaran daerah kota cirebon nomor tentang pembentukan peraturan sebagaimana telah diubah dengan perundang undangan lembaran negara peraturan daerah kota cirebon nomor republik indonesia tahun tahun tentang perubahan atassekretariat daerah peraturan pemerintah nomor dan sekretariat dewan perwakilan rakyat tahun tentang tanggung jawab daerah pada pemerintah kota cirebon sosial dan lingkungan perseroan terbatastah lembaran negara tahun peraturan daerah kota cirebon nomor peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang dinas dinas daerah tahun tentang pembentukan produk pada pemerintah kota cirebon lembaran hukum daerah berita negara republik daerah kota cirebon tahun indonesia tahun nomor nomor seri tambahan lembaran keputusan menteri dalam negeri daerah kota cirebon nomor nomor tahun tentang pedoman sebagaimana telah diubah dengan penilaian kinerja perusahaan daerah air peraturan daerah kota cirebon nomor minum peraturan daerah kota cirebon tahun tentang perubahan atas nomor tahun tentang rincian peraturan daerah kota cirebon nomor urusan pemerintahan yang dilaksanakan tahun tentang dinas dinas daerah pemerintah kota cirebon lembaran pada pemerintah kota cirebon lembaran daerah kota cirebon tahun daerah kota cirebon tahun nomor seri tambahan lembaran nomor seri tambahan lembaran daerah kota cirebon nomoruan umu kantor pelayanan perijinan terpadu pada pemerintah kota cirebon lembaran dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan daerah kota cirebon tahun nomor seri tambahan lembaran kota adalah kota cirebon. daerah kota cirebon nomor pemerintah kota adalah pemerintah kota cirebon. sebagaimana telah diubah denganewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya peraturan daerah kota cirebon nomor disingkat dprd adalah lembaga perwakilan rakyat tahun tentang lembaga teknis daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, satuan polisi pamong praja dan daerah kota cirebon. kantor pelayanan perijinan terpadu pada satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya pemerintah kota cirebon lembaran pap disingkat skpd adalah satuan kerja perangkat daerah daerah kota cirebon tahun dilingkungan pemerintah kota nomor seri tambahan lembaran daerah kota cirebon nomordengan persetujuan bersama evaluasi penyelenggaraan tsl. dewan perwakilan rakyat daerah kota cirebon tim fasilitasi adalah tim yang memfasilitasi dan dan mensinergikan pelaksanaan tsl yang terdiri dari skpd walikota cirebon lingkungan pemerintah kotamemutuskmenetapkan peraturan daerah tentang serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna penyelenggaraan tanggung jawab meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang sosial dan lingkungan perusahaan bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas tsl) kota cirebon. setempat, maupun masyarakat pada umumnya. pelaku dunia usaha yang selanjutnya disebut analisis mengenai dampak lingkungan, yang selanjutnya perusahaan adalah organisasi berbadan hukum baik disebut amdal, adalah kajian mengenai dampak penting yang didirikan berdasarkan peraturan perundang suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan lingkungan yang diperlukan bagi proses pengambilan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan produksi barang dan atau jasa serta bertujuan kegiatan. memperoleh keuntungan. kerusakan lingkungan adalah perubahan langsung perusahaan adalah perseroan terbatas, badan usaha dan atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, milik negara atau perusahaan daerah dan perusahaan dan atau lingkungan yang melampaui kriteria perseroan terbuka yang berdomisili dan atau melakukan baku kerusakan lingkungan. kegiatan usahanya kota cirebon. lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua babasas, ruang lingkup, maksud dan tujuapenyelenggaraan tsl berdasarkan asas upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk transparansi, melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah akuntabilitas, terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan pertanggungjawaban, hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, kemandirian, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan kesetaraan dan kewajaran, penegakan hukum. manfaat, pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan keadilan, terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, kehati hatian, sosial, dan ekonomi dalam strategi pembangunan kelestarian berkelanjutan, untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta kerakyatan, keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu kebersamaan, dan hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. keterpadumelindungi perusahaan agar terhindar dari pungutan liar, ruang lingkup tsl meliputi bantuan pembiayaan terwujud program pemerintah kota dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemulihan pakan perataan pembangunan me'a'ul dan atau peningkatan fungsi lingkungan dan pelaksanaan gan meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkualitas terpenuhinya pemberian penghargaan serta pemberian berbasis kerakyatan yang selaras dengan program kemudahan dalam pelayanan administrasi kepada dunia program pemerintah daerah usaha yang telah melakukan tsl. ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada bab iii berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan hak pemerintah kota, perusahaan dan masyarakat operasional perusahaan yang melakukan aktifitas usaha kota. bagian kesatu hak pemerintah kota peraturan daerah ini dimaksudkan untuk memberikan arah, pemerintah kota berhak kebijakan dan kepastian hukum kepada perusahaan atas menentukan program skala prioritas bagi perusahaan yang pelaksanaan tsl agar sesuai dengan perencanaan kota. akan melaksanakan tsl: dan memberikan penghargaan bagi perusahaan yang aktif melaksanakan program tsl. tujuan peraturan daerah ini terpenuhinya penyelenggaraan tsl yang terkoordinasi bagian kedua sesuai dengan peraturan perundang undangan yang hak perusahaan berlaku, terwujudnya batasan yang jelas tsl, terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi seti tiap hak pelaku dunia usaha dalam pelaksanaan tsl secara setiap perusahaan berhak terpadu dan berdaya guna: mendapat kepastian hukum, kepastian berusaha, dan menumbuhkan sistem ekonomi yang sehat dan keamanan berusaha bagi penanam modal atau berwawasan lingkungan melalui optimalisasi peran sosial perusahaan dari pemerintah kota, perusahaan: mendapatkan ijin untuk beroperasi secara sosial, dan mengurangi dampak negatif keberadaan perusahaan dan mendapatkan penghargaan. meningkatkan dampak positif keberadaan perusahaan, bagian ketiga menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan hak masyarakat keamanan berusaha bagi penanam modal atau perusahaan: dan cc. mengarahkan jalannya program tsl. setiap masyarakat berhak memperoleh bantuan dalam bentuk dana atau barang bagian kedua yang diberikan kepada perorangan, keluarga atau kewajiban perusahaan kelompok masyarakat berupa bantuan pendidikan, pelatihan atau fasilitas penunjang pendidikan atau pelatihan yang diberikan guna meningkatkan kecerdasan setiap perusahaan berkewajiban masyarakat, memperoleh bantuan peningkatan pelayanan kesehatan aa. menyusun tantangan dan melaksanakan kegiatan till dan fasilitas penunjang kesehatan: sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik memperoleh bantuan pengembangan sarana dan dengan memperhatikan kebijakan pemerintah kota dan prasarana umum dalam bentuk dana atau barang untuk peraturan perundang: undangan yang berlaku, tsl memenuhi kebutuhan transportasi, kelancaran kegiatan champ pelaksanaan dan cvamasi ekonomi, dan kehidupan sosial budaya masyarakat: dari masing masing perusahaan kepada pemerintah kota, memperoleh bantuan sarana ibadah yang diberikan melakukan koordinasi sebelum pelaksanaan tsl dalam dalam bentuk dana atau barang guna pembangunan, bentuk tertulis kepada pemerintah kota, haa menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan rehabilitasi rumah ibadah, pengadaan perlengkapan naa ibadah, dan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak memperoleh bantuan pelestarian alam dan kegiatan pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan pelestarian lingkungan dan masyarakat evaluasi terhadap pelaksanaan tsl dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintah kota, masyarakat dan kelestarian lingkungan, bab melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat, kewajiban pemerintah kota, perusahaan dan menetapkan tsl sebagai bagian yang tidak terpisahkan masyarakat dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan, dan bagian kesatu menghormati tradisi budaya masyarakat. kewajiban pemerintah kota pemerintah kota berkewajiban menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi perusahaan yang terlibat dalam agenda tsl, bagian ketiga kewajiban masyarakat tsl dilaksanakan oleh perusahaan yang berstatus badan hukum baik berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan wilayah kota. setiap masyarakat berkewajiban menjunjung tinggi dan menaati peraturan perundang perusahaan pelaksana tsl tidak dibedakan antara undangan yang berlaku, perusahaan milik swasta maupun milik negara dan atau memelihara dan menjaga keamanan, kenyamanan milik pemerintah daerah kota. lingkungan dan fasilitas perusahaan yang telah melaksanakan tsl, memelihara dan mengembangkan bantuan yang telah program pembangunan kota yang dapat dibiayai diberikan oleh perusahaan, dan melalui dana tsl meliputi menjaga tradisi dan budaya. bina lingkungan, yang diarahkan pada kegiatan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui bab pencegahan polusi, penggunaan sumber daya yang mekanismeha. kesehatan, yang diarahkan agar seluruh wilayah mekanisme penyelenggaraan program tsi yaitu kota memiliki sarana dan prasarana kesehatan, alat pengisian formulir pernyataan minat dan menentukan kesehatan yang memadai, peningkatan kualitas program melalui tim fasilitasi tsl dan mitra tsl, tenaga kesehatan yang berkompeten, pengembangan penyusunan rencana kerjasama program tsl, puskesmas menjadi puskesmas mampu pelayanan penandatanganan naskah kesepakatan bersama obstetri neonatal emergency dasar pond) dan dan atau perjanjian kerjasama program tsl, pone: pelaksanaan program tsl, dan pendidikan, yang diarahkan untuk mencapai bebas pendampingan program, dalam bentuk monitoring dan putus jenjang pendidikan dasar dan menengah serta evaluasi. penambahan ruang kelas baru rkb), unit sekolah baru usb) dan beasiswa, dan peningkatan daya beli, yang diarahkan untuk pemerintah kota menyampaikan program skala prioritas meningkatkan pendapatan masy arakan melalui pengembangan sektor koperasi, usaha mikro dan sebagai bahan dalam perencanaan program tsl kepada apaan yang akan melaksanakan tsl. menengah termasuk penataan dan pemberdayaan pada tus yang kak dagang kaki lima pemerintah kota menyampaikan laporan pelaksanaan pedagang tsl setiap tahun kepada dprd. program sebagaimana dimaksud pada penyusunan jadwal dan agenda rutin direncanakan dan ditumbuhi kembangkan untuk penyelenggaraan program tsl: meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat, penyebarluasan informasi jadwal, agenda dan memperkokoh keberlangsungan berusaha para pelaku tempat penyelenggaraan tsl: dunia usaha dan memelihara fungsi fungsi lingkungan penyiapan data dan informasi terkini program hidup secara berkelanjutan sekitar tempat usaha tsl: dan atau menjalankan usahanya. penyusunan daftar prioritas, kegiatan dan calon dalam menyusun perencanaan program tsl mitra tsl, sinergitas antar program kegiatan antar skpd, sebagaimana dimaksud pada perusahaan masyarakat dan mitra tsl terpilih, dapat melibatkan peran serta masyarakat. pelaksanaan verifikasi prioritas program dan pemerintah kota menginventarisir data dan kegiatan yang diusulkan kepada mitra tsl, melaksanakan verifikasi serta menyediakan data pemaparan rancangan rencana kerja sl, mengenai program pembangunan sebagaimana penetapan prioritas program dan kegiatan yang dimaksud pada untuk dapat diakses oleh dibiayai melalui dana tsl, dan perusahaan. pelaksanaan fasilitasi penandatanganan naskah kesepakatan bersama dan atau perjanjian bab kerjasama penyelenggaraan tsl. tim fasilitasi tsl pelaksanaan fasilitasi mitra tsl dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang akan dilaksanakan oleh skpd dan dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan program tsl non skpd. dibentuk tim fasilitasi tsl. evaluasi dan pelaporan, meliputi tim fasilitasi tsl sebagaimana dimaksud pada evaluasi fasilitasi penyelenggaraan program tsl, bertugas membantu walikota dalam memfasilitasi kem fasilitasi fasilitasi pelaksanaan pelaporan perkembangan fasilitasi perencanaan program, penyelenggaraan program tsl kepada walikota pengendalian dan evaluasi tsl kota. secara periodik atau sewaktu waktu apabila dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dipandang perlu, meliputi pada tim fasilitasi tsl mempunyai fungsi realisasi fasilitasi penyelenggaran program perencanaan, meliputi tsl, capaian kinerja fasilitasi penyelenggaraan pemberian informasi kepada skpd untuk program tsl, mengidentifikasi dan mengiventarisasi data dan permasalahan yang dihadapi dan upaya informasi unggulan yang layak dibiayai melalui pemecahannya: dan dana tsl, rencana tindak lanjut. cc. subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal pembentukan tim fasilitasi ttl sebagaimana usaha skala mikro dan kecil, dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, walikota.bab vii pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, mitra tsldalam rangka melakukan akselerasi pembangunan purna bakti dan penyandang cacat yang mempunyai kota, pemerintah kota melibatkan perusahaan dalam kemampuan khusus. pelaksanaan program tsl sebagai mitra tsl. mitra tsl sebagaimana dimaksud pada menyepakati program tsl dalam naskah kesepakatan anggota kelompok masyarakat yang dapat menerima bersama dan atau perjanjian kerja sama. pemberian dari pelaksanaan tsl adalah dalam pelaksanaan program tsl sebagaimana individu, keluarga, dan atau masyarakat yang dimaksud pada mitra tsl berkoordinasi mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dengan tim fasilitasi tsl. dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan pembentukan mitra tsl sebagaimana dimaksud pada hidup minimum, ditetapkan dengan keputusan walikota. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lainnya. pemberian bantuan program sosial sebagaimana program pelaksanaan tsl yang secara langsung ditujukan dimaksud pada memenuhi kriteria paling sedikit: kepada masyarakat berupa hibah, yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada momen uhi persyaratan penerima bantuan, sesuai tujuan penggunaan. masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kemampuan perusahaan, kriteria yang mendapatkan bantuan program tsl penghargaan berupa beasiswa kepada karyawan atau sebagaimana dimaksud pada huruf diatur lebih warga masyarakat yang berkemampuan secara lan ann lanjut dalam peraturan walikota. akademis namun tidak mampu membiayai pendidikan, bab viii bab pemantauan dan pengendalian pelaporan dan evaluasi untuk kelancaran dan keberhasilan fasilitasi perusahaan menyediakan informasi yang cukup jelas, penyelenggaraan program tsl, tim fasilitasi tsl akurat, tepat waktu, dan terstruktur, tentang melakukan pemantauan dan pengendalian kepada pelaksanaan tsl. perusahaan secara sinergis, terpadu dan berkesinambungan. perusahaan wajib memberikan laporan pelaksanaan tsl setiap tahun kepada pemerintah kota. bab pembiayaan pelaporan sebagaimana dimaksud pada meliputi pelaksanaan tsl, pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan penggunaan biaya tsl: dan fasilitasi penyelenggaraan program tsl kota, cc. capaian program pelaksanaan tsl. dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kota. pembiayaan untuk melaksanakan program tsl, evaluasi pelaporan pelaksanaan tsl dimaksudkan dibebankan pada dana tsl masing masing perusahaan untuk yang dikoordinasikan melalui mitra tsl. mengetahui permasalahan yang dihadapi, dan merumuskan rencana tindak lanjut. bab laporan dan evaluasi pelaksanaan tsl bersifat terbuka penghargaan dan dapat diakses oleh masyarakat umum. ketentuan mengenai tata cara pelaporan dan evaluasi pemerintah kota memberi penghargaan kepada perusahaan pelaksanaan tsl diatur lebih lanjut dalam peraturan yang telah melaksanakan tsl. walikota bab sanksi ketentuan penutup pemerintah kota menerapkan sanksi kepada peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal penanggungjawab usaha dan atau kegiatan jika dalam diundangkan. pengawasan ditemukan pelanggaran sesuai dengan peraturan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundang undangan yang berlaku. pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah kota cirebon. bab xiii ditetapkan cirebon ketentuan peralihan pada tanggal desember walikota cirebon ota on, pada saat peraturan daerah ini berlaku, perusahaan yang ttd, berdomisili dan atau melakukan usahanya kota harus suwardidaerah diundangkan cirebon ini diundangkan. pada tanggal desember sekretaris daerah kota cirebon, bab xiv ttd ketentuan lain lain hasanuddin lembaran daerah kota cirebon tahun hal hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini nomor serie sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih identifikasi lanjut dalam peraturan walikota. sisa kepala bagian hukum sekretariat daerah kota cirebon sel in u rang) duyun sriwahyuni nip. penjelasan merasakan dampak negatif dari beroperasinya sebuah perusahaan maka kondisi itu akan menimbulkan atas resistensi masyarakat atau gejolak sosial. komitmen peraturan daerah kota cirebon perusahaan untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa dengan memperhatikan aspek finansial atau nomor tahun ekonomi, sosial, dan lingkungan itulah yang menjadi isu tentang utama dari konsep corporate social responsibility atau tanggung jawab sosial dan lingkungan tsl) penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan perusahaan. lingkungan perusahaan (tj sl) kota cirebon untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, diatur secara tegas dalam umum undang undang nomor tahun tentang eksistensi suatu perusahaan tidak bisa dipisahkan perseroan terbatas memuat ketentuan bahwa perseroan dengan masyarakat sebagai lingkungan eksternalnya. ada yang menjalankan kegiatan usahanya bidang dan atau hubungan timbal balik antara perusahaan dengan berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan masyarakat. perusahaan dan masyarakat adalah mitra tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan yang saling memberi dan membutuhkan. kontribusi dan mengalokasikan dana yang diperhitungkan sebagai biaya harmonisasi keduanya akan menentukan keberhasilan perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan pembangunan bangsa. dua aspek penting harus memperhatikan kepatutan dan kewajaran. sedangkan diperhatikan agar tercipta kondisi sinergis antara dalam undang undang nomor tahun keduanya sehingga keberadaan perusahaan membawa tentang penanaman modal mewajibkan setiap penanaman perubahan arah perbaikan dan peningkatan taraf hidup modal indonesia melaksanakan tanggung jawab sosial masyarakat. dan lingkungan perusahaan, menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman dari aspek ekonomi, perusahaan harus berorientasi modal dan mematuhi semua ketentuan peraturan mendapatkan keuntungan (profit) dan dari aspek sosial, perundang undangan. kemudian dalam perusahaan harus memberikan kontribusi secara undang undang republik indonesia nomor langsung kepada masyarakat yaitu meningkatkan kualitas tahun tentang badan usaha milik nasional, bumn kehidupan masyarakat dan lingkungannya. perusahaan dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk tidak hanya dihadapkan pada tanggung jawab yang keperluan pembinaan usaha kecil koperasi serta berpijak pada perolehan keuntungan laba perusahaan pembinaan masyarakat sekitar bumn. guna memenuhi semata, tetapi juga harus memperhatikan tanggung jawab kepentingan perusahaan, masyarakat dan pemerintah sosial dan lingkungannya. jika masyarakat (terutama kota cirebon diperlukan peraturan daerah tentang masyarakat sekitar) menganggap perusahaan tidak penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan memperhatikan aspek sosial dan lingkungannya serta perusahaan tsl) kota cirebon. tidak merasakan kontribusi secara langsung bahkan ii. demi panai perusahaan bahwa dalam kegiatan operasionalnya, perusahaan juga mempunyai peran untuk bertanggungjawab kepada indah kat dan kepada pada pemerintah, masyarakat dan kepada cukup jelas. pemangku kepentingan lainnya. huruf (d) huruf (a) yang dimaksud asas kemandirian adalah yang dimaksud asas transparansi adalah bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial dan asas keterbukaan informasi untuk lingkungan perusahaan dilakukan dengan menyediakan informasi yang cukup, akurat, tetap mengedepankan potensi daerah demi tepat waktu, tentang penambangan apa saja terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah. yang dieksplorasi kepada segenap huruf (e) stakeholdersnya. yang dimaksud asas kesetaraan dan huruf (b) kewajaran adalah bahwa dalam pelaksanaan yang dimaksud asas akuntabilitas adalah tanggung jawab sosial dan lingkungan adanya kejelasan fungsi, struktur, sistem dan perusahaan menuntut adanya perlakuan yang pertanggungjawaban elemen perusahaan. adil dalam memenuhi hak hak pemangku apabila prinsip ini diterapkan secara efektif, kepentingan sesuai dengan peraturan maka akan ada kejelasan akan fungsi, hak, perundangan yang berlaku. diharapkan pula, kewajiban, dan wewenang serta tanggungjawab perlakuan yang adil dapat menjadi faktor antara pemegang saham, dewan komisaris dan pendorong yang dapat memonitor dan dewan direksi. memberikan jaminan perlakuan antara huruf (c) beragam kepentingan dalam perusahaan. yang dimaksud asas pertanggung jawaban huruf adalah pertanggungjawaban perusahaan yang dimaksud dengan asas manfaat adalah adalah kepatuhan perusahaan terhadap bahwa segala usaha dan atau kegiatan peraturan yang berlaku, antaranya pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan termasuk masalah pajak, hubungan industrial, dengan potensi sumber daya alam dan kesehatan dan keselamatan kerja, lingkungan hidup untuk peningkatan perlindungan lingkungan hidup, memelihara kesejahteraan masyarakat dan harkat lingkungan bisnis yang kondusif bersama manusia selaras dengan lingkungannya. masyarakat dan sebagainya. dengan menerapkan prinsip ini, diharapkan akan huruf (g) dengan kemampuannya, sehingga mampu yang dimaksud dengan asas keadilan adalah meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat. bahwa perlindungan dan pengelolaan huruf (k) lingkungan hidup harus mence ringan yang dimaksud dengan asas kebersamaan keadilan secara proporsional bagi setiap warga adalah pelaksanaan tanggung jawab sosial negara, baik lintas daerah, lintas generasi, dan link dukungan perusahaan menerapkan pola maupun lintas gender. usaha bersama sehingga terjalin saling huruf (h) keterkaitan secara sinergis. yang dimaksud dengan asas kehati hatian huruf (l) adalah bahwa ketidakpastian mengenai yang dimaksud dengan asas keterpaduan dampak suatu usaha dan atau kegiatan dimaksudkan agar setiap penyelenggaraan karena keterbatasan penguasaan ilmu tanggung jawab sosial dan lingkungan pengetahuan dan teknologi bukan merupakan dilakukan secara terpadu dengan alasan untuk menunda langkah langkah memperhatikan kepentingan kota, sektor lain meminimalisasi atau menghindari ancaman dan masyarakat setempat. terhadap pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. huruf (i) cukup jelas. yang dimaksud dengan asas kelestarian yang berkelanjutan adalah bahwa setiap orang cukup jelas.cukup jelas.huruf yang dimaksud dengan asas kerakyatan cukup jelas. adalah bahwa setiap pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan memberikan peluang dan kesempatan yang cukup jelas. sama kepada semua warga negaratsl disampaikan setiap (enam) bulan oleh perusahaan kepada pemerintah kota melalui badan perencanaan cukup jelas. pembangunancukup jelas. nomor cukup jelas. |
yaaeeeeee rp. belanja. rp surplus defisit. jean. rp. pembiayaan penerimaan . seek rp. pengeluaran . jepang. rp. surplus defisit. jeaaaaaanoooooomomenankan rp. dengan rincian sebagai berikut anggaran pendapatan setelah perubahan. l.selama. rp. real si. eeeeee. rp. selisih lebih (kurang) . junk rp. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah .o.cooeenenlannaaaa. rp. dengan rincian sebagai berikut anggaran belanja setelah perubahan.eaeaea rp. real si.i jeeeeaaan. rp. selisih lebih (kurang)eigen rp. real si. jee jenewa rp. selisih lebih (kurang). jekkkk rp. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah .o.ooo womombna rp. dengan rincian sebagai berikut penerimaan setelah perubahan. rp. real si. jee eee. rp. selisih lebih (kurang). j.ekk rp. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah.e. jeennlna rp. dengan rincian sebagai berikut pengeluaran setelah perubahan. j.been rp. realis si.iee eee rp. selisih lebih (kurang). jo.ekk rp. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah .o.ooo womombna rp. dengan rincian sebagai berikut pembiayaan neto setelah perubahan . w.seed rp. real si. jee eee rp. selisih lebih (kurang). rp. neraca sebagaimana dimaksud dalam huruf per desember tahun sebagai berikut jumlah set. jeeceeeeannanaaaan. rp. jumlah kewajiban.i.eeeeee. rp. jumlah ekuitas dana. jeeeeeecc. arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangansaldo kas swadaya. rp. saldo akhir unit swadaya.i. jeeeeuku rp. saldo tahun berjalan sisa uhd). rp. untuk saldo unit swadaya sesuai ketentuan perundang undangan digunakan langsung untuk pelayanan operasional rumah sakit umum daerah unit swadaya gunung jatspabagian hukum, sek tarian daerah tuanya wahyuni person3 tingkat (iv b) mata noref peraturan daerah kota cirebon, provinsi jawa barat |
sang walikota cirebon provinsi jawa baratota cirebon telah mendirikan perusahaan daerah farmasi ciremai kota cirebo: bahwa perusahaan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf didirika, bahwa maka peraturan daerah tersebut perlu disesuaikan, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf maka perlu mengatur kembali perusahaan daerah farmasi ciremai kota cirebon dengan membentuk peraturan daerah tentang perusahaan umum daerah farmasi ciremaifarmasi ciremaiumum daerah farmasi ciremai kota cirebon yang dapat disingkat pemuda farmasi ciremai kota cirebon yaitu bumi yang bergerak dibidang jasa direktur adalah direktur bidang pada perusahaan. pegawai adalah pegawai perusahaan. anggaran adalah anggaran perusahaan yang sudah disahkan oleh walikota. bab maksud dan tujuan maksud perusahaan adalah turut serta mendukung program pemerintah kota, memudahkan tersedianya obat obatan alat kesehatan serta sediaan farmasi bagi masyarakat,dan menumbuhkan perekonomian kota, tujuan perusahaanfasilitas kesehatan bagi masyarakat,dan memperoleh laba dan atau keuntungan. bab iii pendirian, nama dan kedudukan bagian kesatu pendirian perusahaan umumbagian kedua nama dan kedudukan perusahaan umum daerah farmasi diberi nama pemuda farmasi ciremai. perusahaan merupakan badan usaha milik pemerintah kota. perusahaan yang bergerak bidang pengelolaan dan penyediaan obat obatan, alat kesehatan dan sediaan farmasi yang berbadan hukum dan berkedudukan secara tetap kota. perusahaan dipimpin oleh direksi yang berkedudukan bawah walikota selaku pemilik modal. bab lapangan usaha lapangan usaha perusahaan meliputi unit apotik ciremai, unit pedagang besar farmasi pbf) ciremai, unit penyalur alat kesehatan pak) ciremai, unit laboratorium klinik ciremai,dan unit usaha lain dibidang farmasi. pengaturan pelaksanaan masing masing lapangan usaha dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan walikota. untuk pengembangan lapangan usaha sebagaimana dimaksud pada perusahaan dapat melakukan dengan investasi sendiri atau bekerja sama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab modal modal disetor pemerintah kota cirebon pada perusahaaakumulasi penyertaan modal pemerintah kota cirebon pada perusahaamodal dasar perusahaan dapat ditambah dengan peraturan daerah. bab organ perusahaan bagian kesatu umum perusahaan dibentuk oleh pemerintah kota, didukung dengan organ kepegawaian. organ perusahaan terdiri dari: walikota selaku pemilik, badan pengawas,dan direksi, pegawai sebagaimana dimaksud pada terdiri dari pegawai tetap,dan tenaga honorer atau tenaga kontrak. pengaturan organisasi, struktur dan tata kelola perusahaan ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan walikota. bagian kedua badan pengawas paragrafiliki pendidikan serendah rendahnya sarjana s1), mempunyai pengalaman dalam bidang keahliannya minimal (lima) tahun:dan lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang dibentuk oleh walikota. mekanisme seleksi, pengangkatan dan pemberhentian badan pengawas diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota. jumlah anggota badan pengawas paling banyak (tiga) orang, seorang antaranya diangkat sebagai ketua merangkap anggota. masa jabatan anggota badmampu mengawasi perusahaan sesuai dengan program kerja perusahaan: mampu memberikan saran kepada direksi agar perusahaan mampu bersaing dengan perusahaan lain, perusahaan,dan memberikan pendapat dan saran kepada walikota terhadap laporan kinerja perusahaanperusahaan yang telah disetujui, memeriksa direksi yang diduga merugikan perusahaan, cc. memberikan pendapat dan saran kepada walikota tentang rencana kerja dan anggaran perusahaan untuk mendapat pengesahan,dan menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja direksi tahun berjalan dan akhir masa jabatan. ketua badan pengawas menandatangani dokumen naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya sepanjang komunikasi internal badan pengawas, dan kepada direksi serta walikota. seluruh anggota badan pengawas menandatangani dokumen naskah yang bersifat persetujuan penolakan, pertimbangan, rekomendasi yang ditujukan kepada walikota, termasuk yang berbentuk naskah berita acara. paragraf penghasilan badan pengawas karena tugasnya menerima honorarium setiap bulan. ketua badan pengawas menerima honorarium sebesar (empat puluh per seratus) dari gaji pokokgaji pokok direktur utama. anggota badan pengawas menerima honorarium sebesar (tiga puluh per seratus) dari gaji pokokuang honorariumberanggota badan pengawas, bagi anggotaanggota badan pengawas, bagi anggota badan pengawas yang melakukan perbuatan dalam huruf bagian ketiga, diutamakan mempunyai pendidikan sekurang kurangnya sarjana s1), ccdan lulus ujian kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang dibentukmekanisme seleksi, pengangkatan dan pemberhentian direksi diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota. jumlah direksi perusahaan paling banyak (tiga) orang, salah seorang antaranya diangkat sebagai direktur utama dan (dua) orang masing masing sebagai direktur sesuai dengan bidang tugasnyapabila direktur diangkat menjadi direktur utama. masasetiap tahun. paragraf larangan, tugas dan wewenang,, mengurus dan mengelola perusahaan, menyelenggarakan administrasi umum keuangan, mewakili perusahaan baik dalam maupun luar pengadilan, menyampaikan laporan mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba rugi kepada badan pengawas,dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban akhir masa jabatan kepada walikotacc. menandatangani neraca dan perhitungan laba rugi,dan mengadakan ikatan hukum dengan pihak lain. direktur utama dalam melaksanakan tugas pengelolaan perusahaan bertanggung jawab kepada walikota melalui badan pengawas. direktur dalam melaksanakan tugas pengelolaan perusahaan sesuai dengan bidang tugasnya bertanggung jawab kepada direktur utama. direksi memerlukan persetujuan tertulis atau pemberian kuasa dari walikota dalam hal: menjalankan putusan pengadilan, mengajukan banding, kasasi atas putusan pengadilan dan mengadakan arbitrase dalam menyelesaikan perkara sengketa dengan pihak lain, memindahtangankan atau menjadikan untuk suatu hutang benda bergerak atau benda tidak bergerak milik perusahaan, penyertaan modal dalam perusahaan lain, mengadakan investasi baru baik modal sendiri kerja sama dengan pihak lain,dan mengadakan tindakan lain yang dipandang perlu mendapatkan persetujuan atau pengesahan walikota. persetujuan kuasa sebagaimana dimaksud diberikan oleh walikota setelah mendapat pertimbangan badan pengawas. jikausahaan dan menjadi tanggung jawab pribadi direksi yang bersangkutan. direktur utama menandatangani seluruh dokumen naskah perusahaan yang bersifat pemberian keterangan, pernyataan, permohonan, penetapan, pengikatan, laporan yang mengikat perusahaan secara internal maupun eksternal. direktur utama dapat mendelegasikan penandatanganan dokumen naskah sebagaimana dimaksud pada kepada direktur sesuai dengan bidang tugasnya untuk hal hal yang bersifat internal rutin sehari hari. direktur memerlukan persetujuan direktur utama untuk menanda tangani dokumen naskah sebagaimana dimaksud pada yang bersifat mengikat perusahaan secara eksternal luar perjanjian dan keputusan. paragraf penghasilan dan cuti penghasilan direksi terdiri dari: gaji, tunjangan,dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. jenis dan besarnya tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf ditetapkan oleh direksi setelah mendapat persetujuan walikota. direksi berhak memperoleh cuti sebagai berikut cuti tahunan selama (dua belas) haridan cuti sakit. pelaksanaan hak cuti direksi sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan huruf dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan walikota. pelaksanaan hak cuti direksi sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan badan pengawas. selama melaksanakan hak cutienya, direksi tetap mendapatkan penghasilan penuh dari perusahaan. paragraf pemberhentian direksi diberhentikan karena alasan atas permintaan sendiri, meninggal dunia, cc. mencapai batas usia (enam puluh)berebagai berikut:jika dari proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf direksi yang bersangkutan tidak terbukti, maka akan diterbitkan keputusan walikota tentang pemulihan kembali kedudukannya sebagai direksi: apabila terbukti bersalah dan mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan, walikota menerbitkan keputusan pemberhentian tetap sebagai direksjabat sementara, apabila direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir. masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan walikota paling lama (tiga) bulan. bagian keempat pegawai paragrafdan tulus seleksi. pengangkatan pegawai dimuat dan diumumkan dalam media cetak dan elektronikdelapan) tahun dikecualikan pegawai yang menjabat sebagai direksi dengan batas usia pensiun (enam puluh. pemberian hak sebagaimana dimaksud pada disesuaikan dengunjangan isteri suami dan anak sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan dengan keputusan direksinilai rata rata baikpersalinandan cc. mencemarkan nama baik perusahaan, daerah dan atau negara.perusahaan. bab vii dana pensiun direksi dan pegawai wajib diikutsertakan pada program pensiun sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bab viperusahaan dilaksanakan oleh pengawas internal,dan pengawas eksternal. bagian kedua tanggung jawab dan ganti rugi badun buku, anggaran perusahaan dan laporan keuangdireksi harus mengirimkan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan perusahaan secara berkala setiap triwulan kepada walikota melalui badan pengawas. bab penetapan dan penggunaan laba bersih penggunaan laba bersih perusahaan setelah dikurangi penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar, ditetapkan sebagai berikut: untuk anggaran (lima puluh limiter seratus, pemerintah kota untuk cadangan umum (dua puluh lima per seratus), cc. untukjasa produksi direksi, (lima belas per seratus), badan pengawas dan pegawai untuk dana sosial pendidikan (lima per seratus). dana pensiun penggunaan laba untuk cadangan umum, apabila telah tercapai tujuannya dapat dialihkan untuk penggunaan lain dengan persetujuan walikota. penggunaan laba untuk cadangan umum dimaksud huruf adalah untuk mendukung likuiditas operasional perusahaan sesuai rencana kerja dan anggaran perusahaan. bab pembinaan walikota melakukan pembinaan kepada perusahaan. bab xii pembubaran perusahaan dapat dibubarkan dengan peraturan daerah. sebelum pembubaran sebagaimana dimaksud pada walikota membentuk panitia pembubaran yang beranggotakan auditor pemerintah kota, skpd yang menangani urusan bidang kepegawaian, pengelolaan keuangan, dan hukum. tugas panitia pembubaran adalah melakukan inventarisasi menyeluruh atas perusahaan untuk memperoleh gambaran kondisi terakhir menyangkut surplus defisit, bertambah berkurangnya kekayaan, konsekuensi terhadap pihak lain, pembebanan tanggung jawab, kepatuhan ketaatan pada program kerja panitia pembubaran menyampaikan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas sekaligus merekomendasikan pertimbangan pembubaran perusahaan kepada walikota. dengan dibubarkannya perusahaan maka seluruh hak dan kewajiban serta harta kekayaan perusahaan kembali menjadi harta kekayaan tanggung jawab pemerintah kota, termasuk hutang piutang dan ikatan hukum kepada pihak lain. seluruh hak direksi dan pegawai selanjutnya ditetapkan oleh walikota. bagian inventarisasi pembubaran yang menyimpulkan penyimpangan oleh direksi pegawai, tetap menjadi tanggung jawab direksi pegawai yang bersangkutan untuk diselesaikan. bab xiii ketentuan lain lain dan penutup seluruh organ perusahaan, pejabat dan pegawai tetap melaksanakan tugasnya hingga ditetapkan kembali statusnya berdasarkan peraturan daerah ini. dengan berlakunya peraturan daerah ini makasebagaimana telah diubah pertama kali dengan peraturan daerah kotamadya daerah tingkat cirebon nomor tahun lembaran daerah kotamadya daerah tingkat cirebon nomor tahun serieamanatkan dalam pancasila dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun perusahaan umum daerah farmasi ciremai kota cirebon merupakan badan usaha milik daerah yang bergerak bidang yang didirikan dengan tujuan untuk mendukung program pemerintah kota cirebondan sediaan farmasimadya daerah tingkat cirebon nomor tahun dinilai tidak relevan dan perlu disesuaikan. dengan peraturan daerah ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan khususnya bidang farmasi berupa penyediaan alat kesehatan dan sediaan farmasi kepada seluruh masyarakat sehingga dapat meningkatkan angka hidup sehat masyarakat serta dapat meningkatkan pendapatan dan laba dari hasil usaha perusahaan umum daerah farmasi ciremai kota cirebon. ii. demi cukup jelas cukup jelas perusahaandengan menggabungkan (dua) perusahaan daerah yaitu perusahaan daerah apotek kotamadya cirebon yang didirikan berdasarkan peraturan daerah yang ditetapkan oleh dprd kotamadya cirebon tanggal januari dan perusahaan daerah pedagang besar farmasi ciremai yang didirikan berdasarkan peraturan daerah yang ditetapkan oleh dprd kotamadya cirebon tanggal desembinternal adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh satuan pengawasan internal spi) dipimpin oleh kepala satuan dan bertanggungjawab langsung kepada direktur utama. yang dimaksud dengan pengawasan eksternal! adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh unsur pengawasan pemerintah, pemerintah provinsi dan atautempat pelelangan ikan merupakan sarana bagi para nelayan untuk menjual hasil tangkapan ikan, maka dibutuhkan adanya jaminan, keselamatan, kenyamanan, kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan pelelangan ikan kota cirebon yang harus dikendalikan, bahwa dengan berlakunya undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, daerah diberi kewenangan dalam pengelolaan penyelenggaraan pelelangan ikan berdasarkan daerah otonom dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan potensi sumber pendapatan, maka dipandang perlu diatur penyelenggaraan tempat pelelangan ikan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan akuntabilitas, keadilan, estetika, ketertiban, melindungi kepentingan masyarakatadalah izin penyelengaraanya secara lelang yang disediakan oleh pemerintahan daerah kotawali kota untuk biaya administrasi lelang. nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. kas daerah adalah kas pemerintahan kota cirebon pada bank jabar banten cabang cirebopelelangan ikan daerah kotacc., bab iii penyelenggaraan tpi bagian kesatu pengadaan tpi tpi disediakan oleh pemerintah daerah kota. lokasi tpi daerah kota ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan wali kota. tpi berada ditempat pendaratan perahu dan atau kapal yang mudah dijangkau oleh nelayan. penyelenggaraan tpi dilaksanakan oleh perangkat daerah dan dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga. kerjasamapenyelenggaraan tpi yang dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan wajib membina dan mengawasisertaelangan ikan pelaksanaan kegiatan pelelangan ikan dapat dilakukan secara luarjaringan (luring), dalam jaringan (daring). kegiatan pelelangan ikan sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan wali kota.hasil ikan yang menerapkan rantai dingin dan penanganannya secara khusus, penjualannya dapat ditransaksikan secara langsungketentuan sebagaimana dimaksud pada dan dikenakan biaya lelang dan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. tata cara pelelangan ikan diatur lebih lanjut dengan peraturan wali kota. bab tata laksana penyelenggaraan pelelangan ikan, dilaksanakan pemerintah daerah kota, dengan tata laksana sebagai berikut: personalia unit pelelangan ikan sekurang kurangnya terdiri dari: pimpinan tpi (manager), kasir, pencatat, juru tawar, juru timbang, dan tata usaha. jumlah personalia sebagaimana dimaksud pada huruf dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan(manajer) dibantu oleh personalia sebagaimana dimaksud pada huruf menyelenggarakan administrasi pelelangan ikan dengan tertib dan teratur, dan menjaga memelihara terhadap sanitasi dan higienis tpi agar dalam kondisi terawat baik, bersih, indah dan nyaman. pimpinan tpi (manajer) bertanggungjawab atas pelaksanaan pelelangan ikan. ketentuan lebih lanjut tentang pimpinan tpi (manajer) berasal dari pegawai negeri sipil perangkat daerah yang pengangkatan dan pemberhentiannya ditetapkan dengan keputusan wali kota dan wali kota dapat mendelegasikan wewenang kepada kepala perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan. bab perizinan penyelenggara tpi wajib izin dari wali kota. izin sebagaimana dimaksud pada diberikan kepada pihak ketiga yang memenuhi persyaratan. penandatangan perizinan dilimpahkan kepada kepala perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pelayanan perizinan dan non perizinan setelah mendapatkan rekomendasi dari kepala perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan. izin penyelenggara pelelangan ikan sebagaimana dimaksud pada dan berlaku selama (tiga) tahun. izin sebagaimana dimaksud padaherregestrasi oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pelayanan perizinan dan non perizinan dengan rekomendasi dari perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan. tata cara permohonan, perpanjangan, pencabutan izin, penolakan dan teregistrasi penetapan diatur lebih lanjut dengan peraturan wali kota. permohonan izin ditolak bila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dalam dan penolakan sebagaimana dimaksud pada harus memuat alasan alasan penolakan. izin penyelenggaraan tpi dapat dicabut apabila: pemegang izin yang dengan sengaja tidak melaksanakan dan atau melanggar sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. pemegang izin tidak mampu menyelenggarakan pelelangan ikan: menyelenggarakan pelelangan ikan ditempat lain tanpa izin, dan izin telah habis masa berlakunya dan tidak melakukan teregistras:cc.vii pembinaan, pengendalian, pengawasan, dan koordinasi pembinaan, pengendalian, dan pengawasan tpi dilakuwali kota. penanggungbab viii pendanaan sumber dana perencanaan program dan kegiatan dapat berasalsanksi administratif setiap orang atau pengelola penyelenggaraan tpiizin, penutupan usaha kegiatan, dan denda administratifrat ijin penyelenggaraan pelelangan ikan yang sudah diterbitkota cirebon:tempat pelelangan ikan umum berdasarkan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, pemerintah daerah kabupaten dan kota diberi kewenangan dalam pengelolaan penyelenggaraan pelelangan ikan berdasarkan daerah otonom untuk tercapainya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan potensi sumber pendapatan, sehingga dengan masa transisi ini daerah dapat melakukan pelayanan pelelangan ikan, serta pengawasan dalam pelaksanaannya. untuk itu pemerintah daerah kota harus mempersiapkan perangkat dalam rangka penyelenggaraan tempat pelelangan ikan. daerah kota merupakan salah satu daerah yang memiliki pelabuhan perikanan yang berskala nasional, dan memiliki produktivitas perikanan tangkap yang relatif besar jawa barat. dukungan fasilitas yang memadai pelabuhan perikanan memiliki peranan penting dalam pengembangan perikanan tangkap daerah kota. diketahui bahwa daya dukung fasilitas yang penting dalam pengembangan perikanan tangkap tersebut adalah tempat pelelangan ikan, tempat pelelangan ikan merupakan pintu gerbang bagi nelayan dalam memasarkan hasil tangkapannya. dengan adanya tempat pelelangan ikan, nelayan dapat menjual hasil tangkapannya sesingkat mungkin dengan harga yang wajar, bersifat win win solution bagi nelayan dan pembeli, serta dapat menciptakan mekanisme pasar yang sehat melalui lelang. sehingga dengan adanya tempat pelelangan ikan ketersediaan ikan bagi kebutuhan penduduk sekitar diperoleh dengan kualitas yang baik dan harga yang wajar, dan diharapkan dapat terjadi peningkatan kesejahteraan nelayan. perubahan dasar hukum dalam kegiatan penangkapan ikan, terutama dalam dalam penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, juga menjadi pemicu untuk segera melakukan perubahan, oleh karena itu, perlu segera disiapkan perangkat hukum baru dalam bentuk peraturan daerah untuk mengadaptasikan pelayanan tempat pelelangan ikan terhadap perubahan yang terjadi dalam kegiatan perikanan tangkap. perubahan perubahan izin penangkapan ikan, terutama untuk kapal ikan dengan ukuran kecil (dibawah gt) perlu ditindak lanjuti dengan regulasi dengan yang tepat oleh daerah, sehingga memberikan nilai tambah bagi nelayan pada khususnya, masyarakat pada umumnya. perubahan teknologi perkapalan, dan penerapan teknologi cool storage dalam penyimpanan ikan, maupun pengangkutan ikan, juga sangat berpengaruh terhadap kwalitas produksi ikan dan daya simpan ikan. pengelolaan penyimpan ikan yang baik bisa mengeliminir keterpurukan harga akibat produksi yang berlimpah, sehingga sangat potensial guna stabilitas harga pasar saat over produksi maupun paceklik. perubahan teknologi komunikasi, terutama dengan kemudahan fasilitas internet dan teknologi digital juga harus bisa dimanfaatkan dalam pengelolaan tempat pelelangan ikan. keterbukaan harga, persaingan pasar dan persaingan produksi ikan setiap daerah harus dijadikan motivasi dalam meningkatkan pelayan tempat pelelangan ikan kepada masyarakat, sehingga bisa menguntungkan nelayan selaku produsen, maupun masyarakat konsumen. perubahan perubahan tersebut diatas, harus memacu penyelenggaraan pelelangan ikan tempat pelelangan ikan harus berjalan dengan lebih lancar dan tertib, sehingga diharapkan dalam operasionalnya akan membawa dampak yang positif bagi para stakeholder. selain itu, perangkat hukum yang ada juga harus dapat menyentuh esensi kompleksitas permasalahan yang muncul akibat dari perubahan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan. oleh karena itu perlu dilakukan pengaturan terhadap penyelenggaraan pelelangan ikan dengan membentuk regulasi mengenai tata cara pelelangan ikan. dalam peraturan daerah perubahan, harus terdapat beberapa tata cara pelelangan ikan. pemilihan tata cara pelelangan ikan harus disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan yang ada tempat pelelangan ikan. pemilihan tata cara pelelangan ikan yang tepat akan menjamin penyelenggaraan tempat pelelangan ikan yang efektif untuk masyarakat pengguna dan masyarakat dapat melakukan pengawasan dalam rangka menciptakan pemerintah salinan sesuai dengan aslinya kepala"bagian hukum :dan hak asasi manusia, chandra bima.p na, sh., mm. pembina tingkat (iv b) nip. |
peraturan daerah provinsi sumatera selatan nomor tahun tentang penanggulangan hiv dan aids dengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur sumatera selatan, menimbang: bahwa penularan hiv dan aids dapat mengancam derajat kesehatan dan derajat kehidupan masyarakat serta kelangsungan hidup manusia sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan secara optimal: bahwa untuk membangun mekanisme kerja dalam sistem penanggulangan hiv dan aids dengan kabupaten kota diperlukan konsolidasi dan koordinasi integrasi program secara kelembagaan dan fungsional: bahwa kebijaka43 seluruh penyedia pelayanan. kesehatan dasar, rujukan dan penunjang milik pemerintah termasuk pemerintah provinsi dan swasta tidak boleh menolak memberikan pelayanan kepada pasien yang terinfeksi hiv: penyedia layanan kesehatan wajib memberikan pelayanan kepada dha dan ridha tanpa diskriminasi. daan bab iii kelembagaan gubernur memimpin upaya penanggulangan hiv dan aids provinsi. dalam memimpin upaya penanggulangan hiv dan aids sebagaimana dimaksud pada gubernur berwenang membentuk kpop yang ditetapkan dengan keputusan gubernur. kpop dalam menyelenggarakan penanggulangan hiv dan aids berkoordinasi dengan biro' kesejahteraan rakyat sekretariat daerah provinsi. dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas kpop, dibentuk pelaksana harian, sekretariat, kelompok kerja (pokja) dan tim asistensi kpop. kelompok kerja (pokja) sebagaimana dimaksud pada adalah pokja pelayanan pokja pencegahan pokja lapas rutan pokja perencanaan anggaran pokja advokasi pokja harm reductions. penanggulangan hiv dan aids dikelola secara terpadu dan sesuai dengan bidang tugasmbinaan, koordinasi dan pengawasan bagian kesatu pembinaan gubernur atau pejabat yang: ditunjuk melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan hiv dan aids. lag adgubernur.yang berkaitan dengan penanggulangan hiv dan aids, baik yang dilakukan dengan aparatur pemerintah, masyarakat maupun sektor usaha. bab peran serta masyarakat pemerintah provinsi:provinsi menggerakkan keswadayaan masyarakat untuk memberdayakan penanggulangan hiv dan aids yang dilakukan oleh masyarakat, lsm dan dunia usaha,nomor tahun tentang ketenagakerjaan wajib membuat program kegiatke. tempat tempat pelayanan vct dan ims yang disediakan pemerintah, pemerintah provinsi, lembaga nirlaba dan atau swasta yang ditunjuk oleh dinas kesehatan provinsi. pembiayaan yang: timbul akibat sebagaimana dimaksud padalingkup kegiatan upaya penanggulangan hiv aids sebagaimana dimaksud pada dan dikoordinasikan dan difasilitasi oleh biro kesejahteraan rakyat sekretariat daerah provinsi bab nan kewajiban dan larangan bagian kesatu kewajiban setiap orang yang bertugas melakukan test hiv untuk keperluan surveilans dan pemeriksaan pada darah, produk darah, cairan sperma, organ dan jaringan yang dibocorkan, wajib melakukan dengan cara unlinked anonymous. setiap orang yang bertugas melakukan test hiv untuk keperluan pengobatan, dukungan dan pencegahan. penularan dari test hiv, dapat dilakukan dengan konseling keluarga. setiap orang karena pekerjaan dan atau jabatannya atau sebab apapun mengetahui dan memiliki. informasi status hiv seseorang, wajib merahasiakannya. penyediaan layanan kesehatan wajib memberikan pelayanan kepada dha tanpa diskriminasi. setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi hiv wajib memberitahu pasangannya. setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi hiv wajib mencegah orang lain terpapar langsung dengan cairan darah, cairan sperma atau cairan vagina, wajib melindungi dirinya dan atau pasangannya dengan menggunakan kondom. setiap orang'yang melakukan pemeriksaan darah, produk darah, cairan sperma, organ dan jaringan tubuhnya wajib mentaati standar prosedur pemeriksaan yang berlaku. setiap orang yang menggunakan jarum suntik, jarum tato, jarum akupuntur atau jenis jarum lainnya pada tubuhnya sendiri dan atau tubuh orang lain wajib mannninakan vang sterilkan konseling yang cukup. ada indikasi telah terjadi penularan pada pasangan seksualnyailarang untukv nyaa48 melakusebagaimana dimaksud pada tidak berwenang melakukan penangkapan atau penahanan. babi ketentuan pidana setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam huruf sampai dengurnlansia cekanggulangan hiv dan aids. babi: provinsi adalah provinsi.human immunodeficiency virus,lakahelan tiyuh manusia sehingga. tubuh. manusia mudah terserang oleh berbagai macam penyakit. acquired immune deficiency syndrome, yang selanjutnya disingkat aids adalah adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintet. komisi penanggulangan aids provinsi,umatera selatan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. orang dengan hiv dan aids,berperilaku resiko tinggvct hiv adalah orang yang memiliki kompetensi dalam menangani, peduli dan mempunyai komitmen yang tinggi dalam program pengendalian hiv aids indonesia dan telah mengikuti pelatihan konselor vct hiw aids dengan sertifikat kementerian kesehatan republik indonesia sehingga dapat inglarsanaran percakapan yang bek upaya penyeranta, pe. perilaku dan dukungan emosi pada proses, yang selanjutnya disingkat ims adalah penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksualbat amen: mandatory test adalah tes pengujian yang dilakukan kepada orang yang patut dicurigai mengidap hiv dan aidsgala anu yaraanggulangan hiv dan aids menurut prinsip dan. ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. tan unlinked anonymous adalah pengambilan sampel darah dan pemeriksaan tanpa dilengkapi identitas dari orang yang bersangkutan dalam upaya menjaga kerahasiaan. bagian kedua asas penanggulangan hiv dan aids diselenggarakan dengan berasaskan: kemanusiaan: keadilan: keterpaduan: kesetaraan gender, keberlanjutan: rahasia dan sukarela. bagian ketiga maksud maksud pengaturan penanggulangan hiv dan aids adalah memberikan landasan hukum dan bentuk komitmen pemerintah provinsi dalam mengatur, memfasilitasi serta mengkoordinasikan upaya penanggulangan masalah hiv dan aids atas partisipasi masyarakat yang optimal. bagian keempat tujuan tujuan pengaturtahdan aids, dengan menitikberatkanggulangan hiv dan aids::: meningkatkan koordinasi kebijakan nasional dan daerah serta inisiatif dalam penanggulangan hiv dan aids. bagian kelima sasaran sasaran pencegahan dan penanggulangan hiv aids adalah setiap orang, kelompok tertular, berisiko tertular atau rawan tertular dan kelompok rentan yang dapat mengakibatkan terjadinya penularan diwilayah provinsi sumatera selatan. bab penularan, dan penanggulangan bagian kesatu penularan penularan hiv dan aids dapat menular kepada orang lain dengan cara hubungan seksual yang tidak aman dan atau tidak terlindung sesuai standar kesehatan: alat suntik yang tidak steril dan transfusi darah yang terkontaminasi hiv aids dan ims cc. tato, dan tindik: dari ibu dha kepada bayinya. bagian kedua kegiatan penanggulangan kegiatan penanggulangan hiv dan aids meliputi: promosi, pencegahan, konseling dan tes hiv: pengobatan: dan perawatan dan dukungan bagian ketiga promosi lingkup promosi sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputhuruf dilakukan melalui: kan peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi yang dilaksanakan secara formal dan informal: upaya perubahan sikap dan perilaku. pama a40 kegiatan promosi sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, organisasi non pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. bagian keempat pencegahan kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan secara komprehensif, integratif, partisipatif, dan berkelanjutan, yang meliputi: pengembangdari infeksi hiv termasuk populasi berinenanmrulannan ims secara.terjadiresiko tinggtanacc,an kelima konseling dan test hiv kegiatan konseling sebagaimana dimaksud dalam hurufprovinsi'bersangkutan informed concert):gian keenam pengobatan kegiatan pengobatan dha sebagaimana dimaksud dalam hurufprovinsiprovinsi dalam melaksanakan pengobatan menyediakan sarana pelayanan kesehatan berupa.: pendukung pengobatan: pengadaan obat anti retroviral: cc. pengadaan obat anti infeksi oportunistik: pengadaan obat ims:tujuh perawatan dan dukungan kegiatan pemberian perawatan dan dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi masing masing pemerintah provinsi: perawatan terhadap penderita hiv dan aids didasari nilai luhur kemanusiaan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat hidup manusia: |
lembaran daerah kota cirebon bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan gema tama pelayanan publik serta untuk memberikan nomor tahun seri perlindungan bagi masyarakat dari ppp penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik, harus peraturan daerah kota cirebon diterapkan prinsip prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, nomor tahun bahwa pemerintah kota berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik tentang secara terintegrasi dan berkesinambungan dalam upaya memenuhi harapan pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan tuntutan masyarakat terhadap lingkungan pemerintah kota cirebon kualitas pelayanan publik, perlu norma hukum yang mengatur penyelenggaraan dengan rahmat tuhan yang maha esa pelayanan publik secara berkualitas, berintegritas dan berkesinambungan walikota cirebon, sebagai upaya memberikan perlindungan atas hak hak publik, menimbang bahwa pemerintah kota cirebon menginginkan untuk dapat melaksanakan bahwa berdasarkan pertimbangan dan menyelenggarakan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada huruf bagi masyarakat sesuai dengan prinsip huruf dan huruf perlu mengatur prinsip pemerintahan yang baik good pedoman penyelenggaraan pelayanan governance, yang demokratis, transparan publik lingkungan pemerintah dan berkeadilan, sebagaimana yang kota cirebon yang ditetapkan dengan diamanatkan oleh uud republik peraturan daerah kota cirebon, indonesia1945:,bentukan daerah daerah kota tentang hukum acara pidana lembaran besar dalam lingkungan propinsi djawa negara republik indonesia tahun timur, djawa tengah, djawa barat, dan nomor tambahan lembaran negara dalam daerah istimewa yogyakarta republik indonesia nomor berita negara republik indonesia undang undang nomor tahun tahun nomor sebagaimana tentang perlindungan konsumen telah beberapakali diubah, terakhir lembaran negara republik indonesia dengan undang undang nomor tahun nomor tambahan tahun tentang pengubahan undang lembaran negara republik indonesia undang nomor dan nomor nomor tahun republik indonesia dahulu) tentang pembentukan kota kota besar undang undang nomor tahun dan kota kota kecil djawaundang undang nomor tahun bea naa aa: negara republik tentang perusaharantasan tindak pidana republik indonesia nomorokok pokok kepegawaitahun nomor tambahan tahun tentang perubahan atas lembaran negara republik indonesia undang undang nomor tahun nomor sebagaimana telah diubah tentang pemberantasan tindak pidana dengan undang undang nomor tahun korupsi lembaran negara republik tentang perubahan atas undang indonesia tahun nomor undang nomor tahun tentang tambahan lembaran negara republik pokok pokok kepegawaianinformasi dan transaksi lembaran negara republik indonesia elektronik lembaran negara republikksaan pengelolaan danketerbukaan informasi publikombudsman republik indonesiundang undang nomor tahun kedua atas undang undang nomor tentang pelayanan publik lembaran tahun tentangpedoman penyusunan daerah lembaran negara republik dan penerapan standar pelayanan minimalarsipan lembaran negara peraturan pemerintah nomor republik indonesia tahun tahun tentang pembagian urusan nomororganisasi perangkat tahun tentang tata cara daerah lembaran negara republik pelaksanaan peran serta masyarakat indonesia tahun nomor dalam penyelenggaradisiplin pegawai peraturan pemerintah nomor negeri sipil lembaran negara republik tahun tentang pengelolaan indonesia tahun nomor keuangan daerah lembaran negara tambahan lembaran negara republikretribusi jasa umum pemerintahan yang dilaksanakanretribusi jasa usaha peraturan daerah kota cirebon nomor lembaran daerah kota cirebon tahun tentang sekretariat daerah tahun nomor seri tambahan dan sekretariat dewan perwakilan rakyat lembaran daerah kota cirebon nomor daerahtentang retribusi perizinan tahun nomor seri tambahan tertentu lembaran daerah kota cirebon lem baran daerah kota cirebon nomor tahun nomor seri tambahan sebagaimana ela cuba engan peraturan daerah kota cirebon nomor lembaengan persetujuan bersama dan sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah pada pemerintah kota cirebondan lembaran daerah kota cirebon nomor walikota cirebon peraturan daerah kota cirebon nomor tahun tentang pajak daerah memutuskan lembaran daerah kota cirebon tahun nomor seri tambahan menetapkan peraturan daerah tentang pedoman lembaran daerah cirebon penyelenggaraan pelayanan publik nomor lingkungan pemerintah kota cirebon. bab pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut ketentuan umum pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja skpd dan bumi yang dibentuk untuk kegiatan pelayanan publik. dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan skpd dan bumi sebagai kota adalah kota cirebon. penjabaran dari visi, misi serta strategi skpd dan bumi pemerintah adalah pemerintah pusat dan pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan provinsi. pelaksanaan kegiatan kegiatan sesuai dengan program pemerintah kota adalah pemerintah kota cirebon. dan kebijakan yang ditetapkan. walikota adalah walikota cirebodewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun disingkat dprd adalah lembaga perwakilan rakyat tidak langsung. daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan sistem informasi pelayanan publik adalah rangkaian daerah kota cirebon. kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan satuan kerja perangkat daerah adalah organisasi informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari lembaga pada pemerintah kota yang bertanggung jawab penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam kepada walikota dalam rangka penyelenggaraan bentuk lisan, tulisan latin, tulisan dalam huruf braille, pemerintahan yang terdiri dari sekretariat daerah dan bahasa gambar, dan atau bahasa lokal, serta disajikan sekretariat dprd, dinas daerah, lembaga teknis daerah, secara manual atau elektronik. satuan polisi pamong praja, kantor play alan, perijinan maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis yang terpadu, kecamatan dan kelurahan sesuai dengan berisi keseluruh gap map kebutuhan daerah. berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan. sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kota cirebon. index kepuasan masyarakat yang selanjutnya disingkat pelayanan publik adalah segala kegiatan dalam rangka ikm adalah ukuran kepuasan masyarakat sebagai pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak hak penerima layanan yang disediakan oleh penyelenggara dasar setiap warga negara dan penduduk atas suatu pelayanan publik berdasarkan standar pelayanan yang barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang telah ditetapkan. disediakan oleh pen even gara pelayanan yang terkait standar pelayanan adalah ketentuan yang berisi norma, dengan kepentingan publik. pedoman dan kesepakatan mengenai kualitas pelayanan, penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut sarana dan prasarana yang dirumuskan secara bersama penyelenggara adalah skpd dan bumi yang dibentuk sama antara penyelenggara pelayanan publik, penerima untuk kegiatan pelayanan publik. pelayanan dan pihak yang berkepentingantujuan peraturan daerah ini untuk sebagai komitmen atau janji dari penyelenggara pelayanan mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait berkualitas. dengan penyelenggaraan pelayanan publik kota, bukan sistem penyelenggaraan layanan pertanggungjawaban pelayanan publik adalah perwujudan mewujud deng sistem mum eleng publik kewajiban penyelenggara pelayanan publik untuk pemerintahan yang baik kota: mempertinggi jawabkan kepada masy arakan mengenal terpenuhinya hak hak masyarakat dalam memperoleh pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui pelayanan publik, dan mekanisme pertanggungjawaban secara periodik. mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam pengaduan adalah pemberitahuan yang meningkatkan kualitas pelayanan publik.bab iii pengadu adalah masyarakat yang melakukan pengaduan asas, prinsip dan ruang lingkup atas penyelenggaraan pelayanan publik yang diberikan bagian kesatu oleh penyelenggara dan pelaksana. asas media adalah segala alat untuk penyebarluasan informasi yang berupa cetak dan elektronik. anggaran pendapatan dan belanja daerah yang penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan selanjutnya disingkat apbd adalah anggaran pendapatan kepentingan umum, dan belanja daerah kota cirebon. kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, bab partisipatif, maksud dan tujuan persamaan perlakuan tidak diskriminatif: keterbukaan, akuntabilitas: fasilitasi dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, maksud peraturan daerah ini adalah untuk memberikan ketepatan waktu: dan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. penyelenggara dalam pelayanan publik. bagian kedua pelayanan barang publik sebagaimana dimaksud pada prinsippenyelenggaraan pelayanan publik dilakukan berdasarkan dananya bersumber dari apbn dan atau apbd, dan prinsip pengadaan dan penyaluran barang publik yang kesederhanaan, dilakukan oleh badan usaha yang modal pendiriannya kejelasan, sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan kepastian waktu, pemerintah kota yang dipisahkan. akurasi, keamanan: tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, play anan jasa publik itu play anan yang kemudahan akses: menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, dan oleh publik, meliputi: kenyamanan. penyediaan jasa publik oleh skpd yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari apbn dan atau bagian ketiga apbd, ruang lingkuppemerintah kota yang ruang lingkup peraturan daerah ini adalah pelayanan dipisahkan, dan barang publik, pelayanan jasa publik dan pelayanan penyediaan jasa publik yang pembiayaannya tidak administratif meliputi semua bentuk pelayanan yang bersumber dari apbd atau badan usaha yang modal berkaitan dengan kepentingan publik berdasarkan ketentuan pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari peraturan perundang undangan yang diselenggarakan oleh kekayaan pemerintah kota yang dipisahkan, tetapi penyelenggara pada skpd dan bumi yang dibentuk untuk ketersediaannya menjadi misi kota yang ditetapkan kegiatan pelayanan publik.ruang lingkup pelayanan barang publik yaitu ukuran besaran biaya tertentu yang digunakan dan pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jaringan yang dimiliki dalam kegiatan pelayanan publik jenis barang yang digunakan oleh publik, sesuai untuk dikategorikan sebagai penyelenggara. kewenangan pemerintah kotabagian kedua penanggung jawabkota dalam rangka untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pelayanan mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, publik, walikota menunjuk penanggung jawab dalam martabat, dan harta benda masyarakat: dan melaksanakan pembinaan, pengendalian dan evaluasi tindakan administratif oleh bumi yang diatur dalam terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang ketentuan peraturan perundang undangan. diselenggarakan oleh penyelenggara. penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada adalah sekretaris daerah. ketentuan lebih lanjut mengenai ruang lingkup dan rincian penanggung jawab mempunyai tugas untuk jenis pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam mengoordinasikan kelancaran penyelenggaraan dan diatur lebih lanjut dengan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan peraturan walikota. pada setiap skpd dan bumi, melakukan pembinaan, pengendalian, dan evaluasi bab penyelenggaraan pelayanan publik, pembina dan penanggung jawab melaporkan kepada walikota pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik pada setiap skpd bagian kesatu dan bumi. pembina penyelenggaraan tugas penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan walikota. walikota karena jabatannya merupakan pembina bab penyelenggaraan pelayanan publik kota. organisasi, evaluasi, hubungan dan kerjasama penyelenggara pembina mempunyai tugas melakukan pembinaan, bagian kesatu pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap organisasi penyelenggaragubernur dan organisasi pen tenggara mempunyai tugas: menteri negara pendayagunaan aparatur negara dan mengoordinasikan kelancaran penyelenggaraan pelayanan reformasi birokrasi.bagian kedua dan evaluasi penyelenggaraberdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada skpd dan bumi. penyelenggara wajib melakukan upaya peningkatan kapasitas pelaksana dan atau kelengkapan penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana sarana dan prasarana. dimaksud pada sekurang kurangnya meliputi: pelaksanaan pelayanan: evaluasi terhadap kinerja pelaksana sebagaimana pengelolaan pengaduan masyarakat, dimaksud pada dilakukan dengan indikator yang pengelolaan informasi: jelas dan terukur, dengan memperhatikan perbaikan pengawasan internal: prosedur dan atau penyempurnaan organisasi sesuai penyuluhan kepada masyarakat: dan dengan asas asas pelayanan publik berdasarkan pelayanan konsultasi. ketentuan peraturan perundang undangan. penyelenggara dan seluruh bagian organisasi kinerja sebagaimana dimaksud pada diukur penyelenggara bertanggung jawab atas ketidakmampuan, secara menyusun can aspek& masukan, merupakan indikator keberhasilan efisiensi pelanggaran dan kegagalan penyelenggaraan pelayanan. sumberdaya untuk menghasilkan keluaran dan hasil: b.proses, merupakan indikator kejelasan prosedur, penyederhanaan prosedur, kecepatan, ketepatan setiap penyelenggara wajib mempertanggungjawabkan dengan biaya murah, dan keputusan yang dikeluarkan kepada pembina sesuai keluaran, merupakan indikator tingkat kepuasan ketentuan peraturan perundang undangan. pelayanan dan peningkatan pelayankurangnya sumberdaya dan fasilitas yang dimiliki pelaksana yang memiliki prestasi kerja. penyelenggara, yang mengakibatkan pelayanan publik penyelenggara wajib memberikan sanksi kepada tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh penyelenggara, pelaksana yang melakukan pelanggaran ketentuan dalam hal untuk melakukan kegiatan pelayanan publik, internal penyelenggaraan pelayanan publik. penyelenggara membutuhkan surat keterangan atau lebih lani kani dokumen yang diperlukan dari penyelenggara lainnya, ketentuan ebi lanjut mengenai mekanisme dan pen eleksian, pemberian penghargaan dan sanksi dalam hal pelayanan publik hanya dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada dan dengan biaya, peralatan dan fasilitas yang tidak mampu diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota. ditanggung sendiri oleh penyelenggara. bagian ketiga dalam keadaan darurat, permintaan penyelenggara lain hubungan antar penyelenggaradalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas bagian pelayanan yang berkaitan dengan teknis operasional keri aang sempat pihak lai pelayanan dan atau pendukung pelayanan, dapat kerjasama penyelenggara dengan lain dilakukan kerja dilakukan kerjasama antar penyelenggara kerja sama antar ten tenggara sebagaimana dimaksud penyelenggara dapat melakukan kerjasama dalam bentuk bani menipu kegiatan an per atan engan penyerahan sebagian tugas penyelenggaraan pelayanan opera sio pelayanan anata pendukung publik kepada pihak lain, dengan ketentuan pelayanan. kerjasama penyelenggaraan pelayanan publik dalam hal penyelenggara yang memiliki lingkup dituangkan dalam bentuk perjanjian berdasarkan kewenangan dan tugas pelayanan publik tidak dapat ketentuan peraturan perundang undangan dan standar melakukan sendiri karena keterbatasan sumberdaya play tama ber ip inf dan atau dalam keadaan darurat, penyelenggara dapat penyu nadi mengintormas kan meminta bantuan penyelenggara lain. perjanjian kepada masyarakat, tanggung jawab pelaksanaan kerjasama bidang tertentu pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada berada pada mitra kerjasama, sedangkan tanggung dapat dilakukan dalam hal: jawab penyelenggaraan pelayanan publik secara a.adanya alasan hukum bahwa pelayanan publik tidak menyeluruh berada pada penyelenggara, dapat dilaksanakan sendiri oleh penyelenggara yang meminta bantuan, d.informasi tentang identitas mitra kerjasama dan memberikan jaminan kepastian hukum atas produk penyelenggara sebagai penanggung jawab pelayanan pelayanan, publik harus dicantumkan oleh penyelenggara pada menempatkan pelaksana yang berkompeten, tempat yang jelas dan mudah diketahui masyarakat, menyediakan dan memelihara sarana, prasarana, dan dan atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung penyelenggara dan mitra kerjasama wajib terciptanya iklim pelayanan yang sehat, mencantumkan alamat tempat pengaduan dan sarana memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan untuk menampung keluhan masyarakat yang mudah asas asas penyelenggaraan pelayanan publik, diakses, antara lain melalui telepon, pesan layanan membantu masyarakat dalam memahami hak dan singkat (short message services), laman (website), tanggung jawabnya, pos el (e mail), dan kotak pengadumitra kerjasama sebagaimana dimaksud pada publik: wajib berbadan hukum indonesia sesuai ketentuan memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan peraturan perundang undangan. yang diselenggarakan: mempertanggungjawabkan pelayanan yang telah pemilihan mitra kerjasama sebagaimana dimaksud pada dilakukan, dalam hal yang bersangkutan mengundurkan dilaksanakan dengan mekanisme sesuai diri atau melepaskan jabatan: ketentuan peraturan perundang undangan. memenuhi panggilan atau mewakili skpd dan bumi kerjasama sebagaimana dimaksud pada dan pas hadir atau melaksanakan perintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan, atas tidak menambah beban bagi masyarakat. permintaan pembina, memberikan informasi yang terkait dengan pelayanan, dan bab menanggapi dan mengelola pengaduan masyarakat kewajiban, hak, dan larangan asal bagian kesatu penyelenggara memiliki hak kewajiban dan hak penyelenggaranyelenggara berkewajiban: pelayanan publik, menyusun dan menetapkan standar pelayanan, melakukan pembelaan terhadap pengaduan, tuntutan menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan maklumat dan gugatan yang tidak sesuai dengan pelayanan, kenyataan serta peraturan perundang undangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dan menolak permintaan pelayanan yang bertentangan cc. menambah pelaksana tanpa persetujuan penyelenggara, dengan, bagian kedua melanggar asas asas dan prinsip prinsip penyelenggaraan kewajiban dan larangan pelaksanalaksana berkewajiban penyelenggaraan pelayanan. melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh penyelenggara, bab vil bertanggung jawab atas pelaksanaan pelayanan sesuai hak dan kewajiban masyarakatmasyarakat berhak permintaan penyelenggara, mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas mempertanggungjawabkan pelayanan yang telah dan tujuan pelayanan, dilakukan, dalam hal yang bersangkutan mengundurkan mengetahui kebenaran substansi standar pelayanan, diri atau melepaskan jabatan, mengawasi pelaksanaan standar pelayanan, melakukan evaluasi serta menyusun laporan keuangan mendapatkan jaminan kepastian hukum atas produk dan kinerja kepada penyelenggara secara berkala, pelayanan, memberikan informasi yang terkait dengan pelayanan, mendapatkan tanggapan terhadap pengaduan yang dan diajukan, menanggapi dan mengelola pengaduan masyarakat mendapatkan advokasi, perlindungan, dan atau melalui mekanisme sesuai ketentuan peraturan pemenuhan pelayanan, perundang undangan. menyarankan kepada pimpinan penyelenggara dan atau pelaksanelaksana dilarang h.mengadukan penyelenggara dan atau pelaksana yang merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi melakukan penyimpangan standar pelayanan dan atau usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan skpd helen memperbaiki pelayanan kepada only batal dan bumi: penyelenggara dan ombudsman, dan meninggalkan tugas dan kewajiban, kecuali mempunyai menerima informasi yang terkait dengan pelayanan. alasan yang jelas, rasional, dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan pola penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana masyarakat berkewajiban dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan mematuhi dan memenuhi ketentuan sebagaimana walikota. dipersyaratkan dalam standar pelayanan, ikut menjaga terpeliharanya sarana, prasarana, dan atau bagian kedua fasilitas pelayanan public, dan standar pelayannyelenggara wajib menyusun dan menetapkan standar bab viii pelayanan publik, sesuai ketentuan peraturan perundang penyelenggaraan pelayanan publik undangan. bagian kesatu dalam penyusunan dan penetapan standar pelayanan polapola penyelenggaraan pelayanan publik meliputi: mengikutsertakan masyarakat sebagaimana dimaksud fungsional, yaitu pola pelayanan publik yang diberikan pada dilakukan dengan prinsip non diskriminatif, oleh penyelenggara, sesuai dengan tugas, fungsi dan terkait langsung dengan jenis pelayanan, memiliki kewenangannya, kompetensi dan mengutamakan musyawarah, serta terpadu, terdiri atas: memperhatikan keberagaman. terpadu satu atap, yaitu pola pelayanan terpadu satu atap diselenggarakan dalam satu tempat yang penyelenggara berkewajiban menerapkan standar meliputi berbagai jenis pelayanan yang tidak pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada mempunyai keterkaitan proses dan dilayani melalui beberapa pintu: dan ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan terpadu satu pintu, yaitu pola pelayanan terpadu publik ditetapkan dengan peraturan walikota.dan dilayani melalui satu pintu. standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam cc. gugus tugas, yaitu petugas pelayanan publik secara harus dipublikasikan, sebagai jaminan kepastian perorangan atau dalam bentuk gugus tugas yang hukum bagi penerima pelayanan.kesadaran penyelenggara dan pelaksana, tata perilaku penyelenggara keterbukaan, ketersediaan anggaran, tumbuhnya rasa memiliki, aa. survey kepuasan masyarakat, penyelenggara wajib memiliki tata perilaku sebagai kode etik kejujuran: dalam memberikan pelayanan publik, sebagai berikut: realistis dan cepat: bertindak jujur, disiplin, proporsional dan profesional, il. umpan balik dan hubungan masyarakat: bertindak adil dan non diskriminatif, keberanian dan kebiasaan menerima cc. peduli, teliti dan cermat, keluhan pengaduan: dan bersikap ramah dan bersahabat, keberhasilan dalam menggunakan metode. bersikap tegas dan tidak memberikan pelayanan yang berbelit belit, paragraf bersikap mandiri dan dilarang menerima imbalan dalam gugus kendali mutuuntuk menghasilkan mutu pelayanan pada penyelenggara pelayanan publik, penyelenggara wajib menerapkan bagian keempat kendali mutu dalam proses penyelenggaraan pelayanan peningkatan kualitas pelayanan publik publik. paragraf penerapan kendali mutu pelayanan publik sebagaimana umumpenyelenggara wajib meningkatkan pelayanan publik berkompeten pada unit penyelenggara. sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. ketentuan lebih lanjut mengenai gugus kendali mutu untuk peningkatan pelayanan publik, penyelenggara ditetapkan dengan peraturan walikota.paragraf bagian kelima indeks kepuasan masyarakat maklumat pelayanan untuk mencapai kualitas pelayanan publik, penyelenggara wajib menyusun dan menetapkan penyelenggara wajib melakukan penilaian atas pendapat maklumat pelayanan yang merupakan pernyataan masyarakat melalui penyusunan indeks kepuasan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan masyarakat. pelayanan sesuai dengan standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam dan dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada meliputi maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud pada prosedur pelayanan, wajib dipublikasikan. persyaratan pelayanan, kejelasan petugas pelayanan, bagian keenam kedisiplinan petugas pelayanan, sistem informasi pelayanan publik tanggung jawab petugas pelayanan kemampuan petugas pelayanan, kecepatan pelayanan, keadilan mendapatkan pelayanan: dalam rangka memberikan dukungan informasi terhadap kesopanan dan keramahan petugas: penyelenggaraan pelayanan publik, diselenggarakan kewajaran biaya pelayanan: sistem informasi yang mudah diakses masyarakat. kepastian biaya play anan, setiap informasi harus dapat diperoleh masyarakat il. kepastian jadwal pelayanan, dengan cara cepat, tepat, mudah dan sederhana. kenyamanan lingkungan, dan keamanan pelayanan. sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ketentuan lebih lanjut mengenai langkah langkah memuat informasi play anan publik, yang terdiri atas sistem informasi elektronik dan non elektronik, paling penyusunan indeks kepuasan masyarakat sebagaimana kurang meliputi: dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan profil penyelenggara, walikota.sistem penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pelayanan akses khusus pada harus memenuhi: aspek institusional, aspek prosedural, penyelenggara wajib mengupayakan sarana dan bersifat integratif, dan prasarana yang diperuntukkan bagi kelompok rentan, bersifat komprehensif. meliputi penyandang cacat, lanjut usia, wanita hamil dan balita serta korban bencana. prinsip penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada meliputi: penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud objektivitas, pada wajib menjamin aksesibilitas pengguna koordinasi, layanan yang dilakukan secara bertahap, sesuai efektivitas dan efisiensi, ketentuan peraturan perundang undangan. akuntabilitas, dan transparan. bagian kedelapan pengaduan pelayanan publiktata cara pengaduan pelayanan publik pengelolaan pengaduan, pengaduan pelayanan publik diajukan kepada b.penentuan tata cara pengalihan pengaduan dari penyelenggara secara tertulis,dan penerima pengaduan kepada pejabat teknis yang paling lama (empat belas) hari kerja setelah berwenang, diterimanya pengaduan, penyelenggara harus cc. penentuan tata cara pemberian informasi kepada yang menindaklanjuti pengaduan sebagaimana dimaksud pada mengajukan pengaduan tentang hambatan yang huruf dengan berpedoman pada peraturan perundang muncul dalam proses penyelesaian masalah, undangan yang berlaku. penentuan tata cara pemberian informasi dari petugas lapangan kepada bagian kesembilan petugas administrasi tentang sudah atau belum penanganan pengaduanmerintah kota wajib menyusun mekanisme masalah yang dikeluhkan telahengaduan sebagaimana dimaksud pada dalam hal penyelenggara melakukan perbuatan melawan dilakukan paling lambat (tiga puluh) hari sejak pihak hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik, yang mengajukan pengaduan menerima pelayanan. masyarakat dapat mengajukan gugatan pengadilanan dalam hal penyelenggara diduga melakukan tindak ditetapkan dengan peraturan walikota.gaduan sebagaimana dimaksud dalam penyelenggara sebagaimana dimaksud pada diajukan oleh setiap orang yang dirugikan atau oleh pihak wajib menjaga kerahasiaan materi pengaduan. lain yang menerima kuasa untuk mewakilinya. kewajiban menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud pengaduan sebagaimana dimaksud pada pada tidak gugur setelah pimpinan penyelenggara dilakukan paling lambat (tiga puluh) hari sejak berhenti atau diberhentikan dari jabatannya. pengadu menerima pelayanan. proses penanganan pengaduan dilakukan oleh pengaduan disampaikan secara tertulis memuat: penyelenggara melalui: nama dan alamat lengkap: konfirmasi dan klarifikasi: b.uraian pelayanan yang tidak sesuai dengan standar penelitian dan pemeriksaan: dan pelayanan dan uraian kerugian materiil atau materiil pelaporan hasil penelitian dan pemeriksaan. yang diderita, permintaan penyelesaian yang diajukan, dan proses penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud tempat, waktu penyampaian, dan tanda tangan. pada dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang undmasyarakat dapat menggugat penyelenggara atau dalam keadaan tertentu, nama dan identitas pengadu pelaksana melalui peradilan tata usaha negara, dalam hal dapat dirahasiakan. pelayanan publik yang diberikan menimbulkan kerugian bidang tata usaha negara. dalam hal berkas pengaduan tidak dilengkapi dalam pengaduan sebagaimana dimaksud dalam waktu sebagaimana dimaksud pada pengadu dapat disertai dengan bukti bukti sebagai dianggap mencabut pengakuannya.aduan terhadap pelaksana ditujukan kepada atasan pelaksana untuk mendukung pembuktian sebagaimana pelaksana.penanggung jawab. penyelenggara dan atau ombudsman wajib memberikan bab tanda terima pengaduan. pemanfaatan teknologi informasintuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan uraian pelayanan yang tidak sesuai dengan standar publik, penyelenggara dapat memanfaatkan teknologi pelayanan, informasi. tempat dan waktu penerimaan pengaduan, dan d.tanda tangan serta nama pejabat pegawai yang pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana dimaksud menerima pengaduan. pada menjadi alat bantu dalam melaksanakan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik, untuk penyelenggara dan atau ombudsman wajib menanggapi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengaduan masyarakat paling lambat (empat belas) kerangka pemerintahan elektronik atau electronic hari sejak pengaduan diterima yang sekurang kurangnya government (e government). berisi informasi lengkap atau tidak lengkapnya materi aduan sebagaimana dimaksud dalam penyelenggara memberikan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam hal materi aduan tidak lengkap, pengadu yang disediakan sesuai ketentuan peraturan perundang melengkapi materi acuannya selambat lambatnya undangan.ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan teknologi diinformasikan oleh pihak penyelenggara dan atau informasi sebagaimana dimaksud pada ombudsman. ditetapkan dengan peraturan walikota. bab bagian kedua peran serta masyarakat sanksi administrasi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelanggaran administratif yang dilakukan oleh pelayanan publik dimulai sejak penyusunan standar penyelenggara dikenakan sanksi administrasi. pelayanan sampai dengan evaluasi dan pemberian penghargaan. jenis jenis sanksi administrasi yang dapat dikenakan sebagaimana dimaksud pada berupa peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada teguran tertulis., diwujudkan dalam bentuk kerjasama, pemenuhan hak penurunan gaji, dan kewajiban masyarakat, serta peran aktif dalam penurunan pangkat, penyusunan kebijakan pelayanan publik. pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan masyarakat dapat membentuk lembaga pengawasan sendiri, dan pelayanan publik. pemberhentian tidak dengan hormat. tata cara mengikutsertakan masyarakat dalam mekanisme pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan penyelenggaraan pelayanan publik, diatur dengan sanksi administrasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan walikota. perundang undangan yang berlaku. bab sanksi penyelenggara atau pelaksana yang melanggar ketentuan bagian kesatu sebagaimana dimaksud dalam dan huruf dan huruf dikenai pelanggaran sanksi teguran tertulis. penyelenggara atau pelaksana yang melanggar ketentuan tindakan penyimpangan atau pengabaian terhadap sebagaimana dimaksud dalam wewenang, prosedur dan subtansi merupakan huruf dan huruf huruf pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi sebagaimana huruf huruf dan huruf diatur dalam peraturan perundang undangan. dan dan dikenai sanksi teguran tertulis, dan apabila dalam waktu (tiga) bulan bentuk pelanggaran sebagaimana dimaksud pada tidak melaksanakan ketentuan dimaksud dikenai sanksi merupakan pelanggaran. pembebasan dari jabatan. penyelenggara atau pelaksana yang melanggar ketentuan penyelenggara atau pelaksana yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dikenai sebagaimana dimaksud dalam dikenai sanksi teguran tertulis, dan apabila dalam waktu (satu) sanksi pemberhentian tidak dengan hormat.bab xii dimaksud dalam dan huruf ketentuan peralih(ketentuan paling lambat (dua) tahun terhitung sejak berlakunya dimaksud dikenai sanksi pembebasan dari jabatan. peraturan daerah ini, seluruh penyelenggaraan pelayanan pen tenggara atau pelaksana yang melanggar ketentuan publik lingkungan pemerintah kota agar menyesuaikan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan dengan peraturan daerah ini.bab xiii (satu) tahun. ketentuan penutuppetunjuk pelaksanaan peraturan daerah ini ditetapkan dalam lebih rendah untuk paling lama (satu) tahun. waktu paling lambat (dua) tahun terhitung sejak berlakunya peraturan daerah indan huruf dan hal hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini dikenai sanksi pembebasan dari sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih jabatan. lanjut dengan peraturan walikotajelasan peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal atas diundangkan. peraturan daerah kota cirebonota cirebon. tentang ditetapkan cirebon pedoman penyelenggaraan pelayanan publik pada tanggal desember lingkungan pemerintah kota cirebon walikota cirebon, umum ttd, undang undang dasar telah mengamanatkan bahwa suwardi negara berkewajiban untuk melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik. upaya yang selalu diundangkan cirebon dilakukan berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan pada tanggal desember publik adalah membangun kepercayaan masyarakat seiring sekretaris daerah kota cirebon, untuk memenuhi harapan dan tuntutan kebutuhan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik. ttd, agenda reformasi telah mendorong munculnya tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagai salah hasanuddin satu jawaban terhadap persoalan krisis multidimensi saat ini, sehingga penyelenggaraan pemerintahan wajib lembaran daerah kota cirebon tahun didasarkan pada prinsip prinsip kepemerintahan yang baik nomor seri untuk penyelenggaraan pelayanan substantif maupun identifikasi pelayanan administratif. jtentfikas penyelenggaraan pelayanan publik aparatur pemerintah dewasa ini telah menjadi isu yang strategis, karena bat dong panai tingkat kualitas kinerja birokrasi bidang pelayanan publik memiliki implikasi yang luas terutama terhadap f(. peningkatan kegiatan dunia usaha dan pertumbuhan ekonomi daerah yang berdampak pada peningkatan duyun sriwahyu! yp, kesejahteraan masyarakat. oleh karena itu upaya nip. peningkatan kualitas pelayanan publik perlu terus huruf dilakukan. pemberian pelayanan tidak membedakan mengingat fungsi utama pemerintah daerah adalah suku, ras, agama, golongan, gender, dan melayani masyarakat, maka pemerintah daerah perlu terus status ekonomi. berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. salah satu huruf upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik pemenuhan hak harus sebanding dengan adalah menormalisasikan pengaturan penyelenggaraan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pelayanan publik dalam peraturan daerah pemberi maupun penerima pelayanan. lingkungan pemerintah kota cirebon. peraturan daerah ini diharapkan dapat memberikan huruf kejelasan dan pengaturan mengenai penyelenggaraan pelaksana pelayanan harus memiliki pelayanan publik yang diselenggarakan oleh skpd dan kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas. bumi lingkungan pemerintah kota cirebon. huruf peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan ii. demi memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat. cukup jelas. huruf setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil. cukup jelas. huruf setiap penerima pelayanan dapat dengan cukup jelas. mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan. huruf huruf proses penyelenggaraan pelayanan harus pemberian pelayanan tidak boleh dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan mengutamakan kepentingan pribadi dan atau ketentuan peraturan perundang undangan. golongan. huruf huruf pemberian kemudahan terhadap kelompok jaminan terwujudnya hak dan kewajiban rentan sehingga tercipta keadilan dalam dalam penyelenggaraan pelayanan. pelayanan. huruf penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan cukup jelas. tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan. huruf1 kun setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, cukup jelas. mudah, dan terjangkau. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud organisasi penyelenggara adalah cukup jelas. skpd dan bumi sebagai penyelenggara pelayanan publik. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf tindakan administratif pemerintah kota merupakan pelayanan pemberian dokumen secara berkala dan berkelanjutan merupakan oleh pemerintah kota, antara lain yang dimulai periode yang dilakukan dalam waktu (enam) dari seseorang yang lahir memperoleh akta bulan sekali yang diatur sesuai dengan standar kelahiran hingga meninggal dan memperoleh pelayanan yang ditetapkan. akta kematian, termasuk segala hal ihwal yang diperlukan oleh penduduk dalam menjalani cukup jelas. kehidupannya, seperti memperoleh izin mendirikan bangunan, izin usaha. cukup jelas. huruf haul tindakan administratif oleh bumi kota cukup jelas. merupakan pelayanan pemberian dokumen oleh bumi, antara lain urusan perbankan, pengelolaan pasar dan pengelolaan penyewaan tanah pemerintah kotaketentuan internal penyelenggara merupakan jawab. dalam menetapkan kejadian sebagai ketentuan yang mengatur peningkatan kinerja keadaan darurat, dilakukan sesuai dengan pelaksana, misalnya ketentuan disiplin, etika, peraturan perundang undangan. prosedur, dan instruksi kerjacukup jelas. kecuali yang menurut undang undang harus dilaksanakan sendiri oleh penyelenggara, teknis operasional pelayanan merupakan misalnya pelayanan ktp, pelayanan pencatatan kegiatan yang terkait langsung dengan sipil, dan pelayanan peranan lain. pelaksanaan pelayanan, antara lain penyediaan pihak adalah pihak luar penyelenggara sumber daya pelayanan, seperti teknologi, yang diserahi atau diberi sebagian tugas oleh peralatan dan sumber daya lain, serta standar penyelenggara pelayanan. pengertian kerja sama operasional prosedur sop). juga termasuk penunjukan operator pelaksana pendukung pelayanan merupakan kegiatan atau kontraktor yang diberi hak menjalankan yang tidak terkait langsung dengan operasional fungsi pen tenggara, misalnya pengelolaan pelayanan tetapi diperlukan dalam pelaksanaan parkir dan air minum yang diserahkan kepada pelayanan, antara lain penelitian dan swasta. pengembangan serta pendidikan dan pelatihan. huruf cukup jelas. dalam keadaan darurat pemberi bantuan dapat huruf mengeluarkan surat penugasan kepada pihak materi perjanjian kerja sama yang wajib terkait untuk melaksanakan pemberian diinformasikan adalah hal hal penting bantuan. yang perlu diketahui oleh masyarakat, misalnya apa yang dikerjakan, siapa yang cukup jelas.huruf informasi tentang identitas pihak lain dan pola pen selenggarakan play anan publik fungsional yang diberikan oleh identitas penyelenggara sebagai penanggung jawab kegiatan meliputi penyelenggara adalah jenis pelayanan yang tidak dapat dilaksanakan secara nama, alamat, telepon, pesan layanan terpadu yaitu pelayanan yang singkat (short message service (sms)), dan dilaksanakan oleh utd. aman (website). hurufcukup jelas. akademisi, dunia usaha, dacukup jelas. alamat pengaduan, nomor telepon, dan pos el (email. huruf cukup jelas.cukup jelas.cukup jelas. menjelaskan lebih rinci isi standar pelayanan tersebut. dipublikasikan secara jelas dan luas merupakan huruf menginformasikan kepada khalayak sehingga cukup jelas. mudah diketahui, dilihat, dibaca, dan diaksesistem informasi berisi informasi seluruh pengklasifikasian sampai dengan penyelenggaraan pelayanan yang diperlukan kepastian penyelesaian pengaduan. untuk merumuskan kebijakan pelayanan huruf publik. penilaian kinerja merupakan hasil pelaksanaan penilaian penyelenggaraan cukup jelas. pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara sendiri, bersama dengan sistem informasi elektronik merupakan pihak lain, atau oleh pihak lain atas penerapan teknologi informasi yang berbasis permintaan penyelenggara untuk jaringan telekomunikasi dan media elektronik, mengetahui gambaran kinerja pelayanan yang berfungsi merancang, memproses, dengan menggunakan metode penilaian menganalisis, menampilkan, dan atau tertentu. menyebarkan informacukup jelas. cukup jelas. atasan pelaksana sebagai pihak yang bertanggung jawab dan sekaligus memiliki masyarakat yang melaporkan adalah wewenang untuk menjatuhkan sanksi kepada masyarakat yang mengalami atau mengetahui pelaksana yang menjadi bawahannya. atasan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaksana sebagaimana dimaksud dalam penyelenggara pelayanan publik. ini juga berlaku untuk bumicukup jelas. tidak melanggar, pengadu dapat diberi dokumen pembuktiantambahan lembaran daerah kota cirebon cukup jelas. nomor hurufhurufcukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. |
pan lan eka tanggrebon, menimbang :a.yang dijabarkan perubahatas evaluasi gubernur jawa barat, perludana perimbangankurangjumlahjumlah dana alokasi umum setelah rp. perubahan dana alokasi khusus semula rp. bertambah jumlah dana alokasi khusus setelah rp. perubahan lain lain pendapatan daerah yang sah pendapatan hibah semula rp. bertambahjumlah belanja tidak langsung rp. setelah perubahan belanja langsung semula rp. bertambahhibah semula rp. bertambah jumlah belanja hibah setelah rp. perubahan belanja bantuan sosial semula rp. bertambahrp.tambah jumlah belanja modal setelah rp. perubahan pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: penerimaan semula rp. bertambah jumlah penerimaan setelah rp. perubahanjumlah pencairan dana cadangan rp. setelah perubahan penerimaan kembali investasi semula rp. bertambah jumlah penerimaan kembali investasijumlah pembayaran pokok utang rp. kota cirebon perizinperaturan daerah kota cirebon nomor tahun tentang izzinan dan non perizinan perdagangan dan perindustricirebon yangperangkat daerah teknis adalahkepala perangkat daerah teknis adalah kepalatim teknis adalah gugus tugas yang terdiri dari unsur perangkat daerah teknis yang mempunyai tugas, hak, dan kewajiban memberi pertimbangan teknis dalam pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan kewenangan dan kompetensi bidangnya. sekretaris tim teknis adalah kepala bidang pelayanan terpadu dan atau kepala bidang pelayanan terpadu pada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang memfasilitasi tim teknis dalam penyelenggaraan kegiatan rapat pertimbangan teknis sesuai dengan bidang tugasnya. verifikator adalah kepala seksi yang melaksanakan kegiatan verifikasi pembuktian kebenaran atau pemeriksaan kembali berdasarkan data atau bukti lain yang berkaitan dengan kelengkapan persyaratan perizinan. validator adalah kepala bidang yang melaksanakan kegiatan validasi pemeriksaan pengecekan keabsahan syarat kondisi keakuratan data perizinan berdasarkan peraturvalidasi data adalah kegiatan pemeriksaan pengecekan keabsahan syarat kondisi keakuratan data perizinan yang dilakukan secara manual atau oleh sistem berdasarkan peraturan yang berlaku. pertimbangan teknis adalah hasilzinan berupa rekomendasi sebagai dasar untuk diterbitkan, ditangguhkan atau ditolaknya permohonaerizinan adalah dinas. standar pelayanan adalah tolak ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu oleh dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. mekanisme pelayanan adalah tata cara pelayanan padzzaparatur penyelenggara ptsp selanjutnya disebut aparatur adalah pegawai aparatur sipil negara pada organisasi pelaksana dan organisasi pembina, pengawas dan pengendali perizinan dan non perizinselanjutnya disingkat ksw adalah kegiatan yang dilakukan olehsama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. tata hubungan kerja pelayanan terpadu satu pintu adalah hubungan kerja antara dpmptsp dengan perangkat daerah teknis dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintuzin dan atau noinformasi manajemen yaitu pelayanan terpadu satu pintu untuk publik, yang selanjutnya disingkat simptsp adalah sistem pelayanan terpadu satu pintuinsentif adalah tunjangan khusus yang diberikan kepada pegawai dpmptspterpadu satu pintpemberi kerja selain penyelenggara negara selanjutnya disebut pemberi kerjayang berkedudukan luar wilayah indonesia. bab organisasi penyelenggara bagian kesatu umum penyelenggara ptsp meliputi organisasi pelaksana, dan organisasi pembina, pengawas dan pengendali. organisasi pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari dpmptsp, dan tim teknis. organisasi pembina, pengawas dan pengendali sebagaimana dimaksud pada huruf adalah perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidangnya masing masing. bagian kedua tugas organisasi penyelenggara paragraf organisasi pelaksana wali kota melimpahkan kewenangan penyelenggaraan ptsp kepada dinas. dalam menyelenggarakan pelayanan sebagaimana dimaksud pada dpmptsp mempunyai tugas: melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu, memberikan layanan dan menyebarkan informasi berkaitan ptsp melalui media yang mudah diakses dan diketahui oleh masyarakat, menyediakan layanan pengaduan berkaitan ptsp,dan melaksanakan tertib administrasi dan pengamanan data berkaitan ptsp. paragraf tim teknis dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan ptsp, dapat dibentuk tim teknis sesuai kebutuhan yang ditetapkan dengan keputusan wali kota. susunan tim teknis sebagaimana dimaksud pada meliputi ketua, sekretaris dan anggota yang merupakan wakil dari perangkat daerah teknis. tim teknis bertindak, untuk dan atas nama perangkat daerah teknis yang diwakilinya dalam menerbitkan rekomendasi pertimbangan teknis yang diperlukan untuk pelayanan perizinan dan non perizinan. tim teknis bekerja dibawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. (1l)kepada kepala dinas dengan tembusan kepada kepala perangkat daerah teknis. pertimbangan teknis berbentuk rekomendasi ketua tim teknis secara tertulis, maupun secara elektronik setelah memperhatikan pengecekan lapangan oleh tim teknis. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada tim teknis mempunyai rincian tugas: melakukan atau ditolaknya suatu permohonan perizinan, melakukan analisa kajian teknis berkas persyaratan secara elektronik yang diupload pada simptsp, atau ditolaknya suatu permohonan perizinan, melakukan pelaporan kepada perangkat daerahinput pertimbangan teknis pada simptsp mengenai diterima untuk diterbitkan, atau ditolaknya suatu permohonan perizinan, dengan meng klik pada menu yang disediakan untuk tim teknis, dan melampirkan mengunggah (upload)daerah sesuai analisa perhitungan dan ketentuan yang berlaku,dan memberikan pertimbangan teknis penyelesaian pengaduan baik secara tertulis maupun secara elektronik, bagian ketiga tata hubungan kerja dpmptsp dan perangkat daerah pelaksana urusan pemerintahan terkaitpemerintah daerah kota. bab iii pelaksanaan ptsp bagian kesatu umum dpmptsp karena kedudukannya, melaksanakan proses administrasi penyelenggaraan ptsp daerah kota. ptsp sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan asas transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, sg. efisiensi,dan efektifitas. prinsip penyelenggaraan ptsp meliputi: kesederhanaan, dan keramahan, profesionalisme,dan kenyamanan. proses administrasi ptsp sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan untuk seluruh penerbitan perizinan, kecuali ditetapkan lain sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. penerbitan perizinan sebagaimana dimaksud pada meliputi: izin tunggal dan paralel, non izin tunggal dan paralel, dan izin dan non izin secara simultan. persyaratan perizinan persyaratan perizinan terdiri dari persyaratan administrasi, persyaratan teknis, dan persyaratan khusus. ketentuan mengenai persyaratan perizinan sebagaimana dimaksud diatur lebih lanjut dengan peraturan wali kota. bagian kedua penandatanganan setiap perizinan yang dilimpahkan dpmptsp, penerbitan perizinannya dilaksanakan oleh dpmptsp sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. dokumen perizinan ditandatangani oleh kepala dinas setelah terpenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam dan sesuai rekomendasi ketua tim teknis atau rekomendasi kepala perangkat daerah teknis sebagaimana dimaksud dalam penandatanganan sebagaimana dimaksud pada dapat dilaksanakan secara manual (tanda tangan basah) atau secara elektronik, setelah mendapat verifikasi dan validasi secara manual dan atau secara elektronik dari kepala seksi kepala seksi dan kepala bidang kepala bidang pelaksanaan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada secara manual dibuktikan dengan pembubuhan para menggunakan tinta (para basah). bagian ketiga waktu pelayanan jangka waktu ptsp ditetapkan paling lama (tujuh) hari kerja untuk izin non izin tunggalsembilan) hari kerja untuk izin non izin paralel dan simultantiga) hari kerja untuk perpanjangan (teregistrasi) bila tidak terdapat perubahan data, perubahan fungsi, perubahan modal usaha, perubahan pimpinan perusahaan, pindah alamat, perubahan jenis usaha, jam operasional, luasan usaha, dan perubahan biodata pemilik penanggungjawab serta biodata perusahaantsp dapat dilaksanakan pada: kantor dpmptsp, media elektronik,dan media lainnya yang ditetapkan oleh dpmptsp. ptsp melalui media elektronik hanya dalam proses pendaftaran, pengisian formulir elektronik, mengunggah dokumen persyaratan dan mengetahui progress report. ketentuan mengenai formulir elektronik sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dalam peraturan wali kota. bagian kelima mekanisme ptsp mekanisme ptsp terdiri dari mekanisme pelayanan perizinan dan non perizinan, mekanisme layanan informasi, mekanisme layanan pengaduan,dan mekanisme tertib administrasi dan pengamanan data. ketentuan mengenai bagan alur dan prosedur atau mekanisme ptsp sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan wali kota. bagian keenam bentuk, jenis format, dan naskah bentuk, jenis format, dan naskah ptsp terdiri dari pelayanan perizinan dan non perizinan, layanan informasi,dan layanan pengaduan. ketentuan mengenai bentuk, jenis format, dan naskah ptsp sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan wali kota. bagian ketujuh pse penyelenggaraan ptsp menggunakan pse yang diintegrasikan dengan aplikasi lainnya selain yang dimiliki oleh dpmptsp. pse sebagaimana dimaksud pada mencakup aplikasi otomasi proses kerja dan informasi yang diperlukan dalam ptsp. pengintegrasian aplikasi pse sebagaimana dimaksud pada dan terdiri atas: simptsp, sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik spipise), sistem informasi perusahaan online simo), sistem informasi administrasi kependudukan siak), ksw, dan aplikasi lain sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang undangan. untuk membangun data base dan jaminan kemudahan dalam proses pelayanan perizinan, setiap pemohon pemilik penanggung jawab perusahaan atau kegiatan baik yang bersifat baru, perubahan, maupun daftar ulang, diwajibkan mengunggah (upload) seluruh biodata, persyaratan, dan dokumen lainnya. bab jenis jenis pelayanan perizinan dan non perizinan jenis jenis pelayanan perizinan dan non perizinan diatur lebih lanjut dalam peraturan wali kota. bab pelimpahan kewenangan wali kota melimpahkan kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada kepala dinas. bab dan sop bagian kesatu umum dpmptsp menyusun ptsp kota. dalam menjalankan tugasnya, penyelenggara ptsp mengacu pada sop. sop ditetapkan oleh kepala dinas setelah mendapatkan masukan dari perangkat daerah teknis. dan sop sebagaimana dimaksud pada dan dievaluasi sekurang kurangnya (satu) kali dalam (satu) tahun. bagian kedua kepala dinasdinasdpmptsp, perangkat daerah teknis, dan bagian organisasi pendayagunaan aparatur daerah sekretariat daerah kota cirebonbab vii pengembangan ptsp dpmptsp dapat melakukan pengembangan ptsp melalui kerjasama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daeri layanan informasi, sosialisasitsp, sop ptspzdpmptsp melaksanakan sosialisasi untuk meningkatkan dan menyebarluaskan pemahaman masyarakat mengenai perizinan. dpmptsp menyediakan unit informasi dan konsultasi pelayanan perizinan untuk membantu kemudahan masyarakat dalam proses ptsp. bab ikm guna mengetahui perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, dilakukan survey kepuasan masyarakat melalui penyusunan ikmdpmptsphasil survey ikm publikasikan secara luas. hasil survey ikm dilaporkan kepada wali kota dengan tembusan sekretaris daerah. bab kewajiban pemohon bagian kesatu kewajiban sebelum melakukan pendaftaran perizinan dan non perizinan paragraf npp pelaku usaha yang melakukan usaha dan atau pekerjaan atau profesi daerah kota wajib memiliki npp yang dikeluarkan oleh kantor pelayanan pajak pratama cirebon, sesuai dengan alamat tempat tinggal atau domisili tempat kedudukan usaha dan atau pekerjaan atau profesi dimaksud. pelaku usaha dan atau pekerjaan atau profesi yang bertempat tinggal atau berkedudukan daerah kota yang memiliki npp domisili luar daerah kota, wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak cabang pada kantor pelayanan pajak pratama cirebon.daerah ini. pelanggaran terhadap ketentuan sebagai dimaksud pada dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. paragraf ksw dpmptsp dapat memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan apabila pemohon terlebih dahulu dapat menunjukkan dokumen sebagai berikut: npp sebagaimana dimaksud dalam dan bukti pembayaran pbb p2 tahun terakhir, cc. bukti pembayaran bpt dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan,pmptsp melakukan ksw sebelum memberikangian kedua kewajiban saat melakukan pendaftaran perizinan dan non perizinan pemohon mengisi formulir permohonan pendaftaran perizinan dan non perizinan baik secara manual maupun secara elektronik dengan benar, jelas, dan lengkap. pemohon menandatangani sendiri formulir permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada diatas materai yang ditempel pada formulir tersebut. pemohon melampirkan seluruh dokumen persyaratan dan dokumen pendukung lainnya secara lengkap dan benar atas permohonan pendaftaran perizinan dan non perizinan baik secara manual maupun mengunggah dokumen dimaksud secara elektronik, dan menjamin kesesuaian dengan dokumen asli yang dimiliki. bagian ketiga kewajiban saat pengambilan izin dan non izin pendaftaran kepesertaan jaminan sosial dan pembayaran perannya pemberi kerja sebagai pemohon sebelum mengambil izin dan non izin pada dinaspekerjanya sebagai peserta bpjs kesehatan dan bpjs ketenagakerjaan. setiap orang sebagai pemohon sebelum mengambil izin dan non izin pada dpmptspanggota keluarganya sebagai peserta bpjs kesehatan. pemberi kerja dan setiap orang sebagai pemohon yang tidak mematuhi ketentuan dalam dan tidak dapat mengambil izin dan non izin pada dpmptsp atas permintaan bpjs kesehatan dan atau bpjs ketenagakerjaan. bagian keempat kewajiban pemohon lainnya pemohon memenuhi kewajiban lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab insentif aparatur terhadap aparatur dapat diberikan tambahan tunjangan khusus berupa insentif dan atau tunjangan lainnya. terhadap aparatur yang melaksanakan tugas pelayanan pada hari libur, dapat diberikan uang lembur. besaran tunjangan khusus dan uang lembur aparatur sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan dengan keputusan wali kota dengan mempertimbangkan kemampuan apbd kota. bab xii pembinaan pembinaan atas penyelenggaraan ptsp dilakukan oleh wali kota. dalam hal pembinaan sebagaimana dimaksud pada wali kota dapat melimpahkan kewenangan kepada kepala dinas dan kepala perangkat daerah teknis. perangkat daerah teknis menyelenggarakan pembinaan teknis pelayanan perizinan dan non perizinan kepada dinas sesuai dengan peraturan perundang undangan. dpmptsp menyelenggarakan pembinaan administratif perizinan sesuai asas dan prinsip penyelenggaraan ptsp. kepala dinas menyelenggarakan pembinaan kepada pelaksana administratif perizinan sesuai dengan asas dan prinsip penyelenggaraan ptsp. dpmptsp dan perangkat daerahtsp dan pelaksanaan keputusan perizinan. pengawasan umum terhadap proses penyelenggaraan ptsp dilakukan atasan langsung secara berjenjang oleh dpmptsp dan perangkat daerah teknis sesuai kewenangan masing masing. pengawasan fungsional terhadap proses penyelenggaraan ptsp dilakukan oleh inspektorat daerah kota. pengawasan dan pengendalian terhadap proses penyelenggaraan ptsp dilaksanakan secara terintegrasi dan terkoordinasi oleh dpmptsp. pengawasan dan pengendalian tetap menjadi tanggung jawabdpmptsp menyediakan data perizinan dalam rangka pengawasan dan pengendalian. dalam upaya mengoptimalkan penyelenggaraan pengawasan umum yang dilaksanakan oleh dpmptsp dan perangkat daerah teknis sebagaimana dimaksud pada dapat dibentuk unit sistem pengendalian intern pemerintah spip). perangkat daerah teknis melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan keputusan perizinan yang telah diterbitkan oleh dpmptsp. bab xiv monitoring dan evaluasi monitoring dan evaluasi penyelenggaraan ptsp dilaksanakan olehtsp. bab pelayanan pengaduan dalam upaya menjaga kualitas penyelenggaraan ptsp, disediakan layanan pengaduan. pengaduan terhadap proses penyelenggaraan ptsp dilakukan melalui loket pengaduan, baik secara lisan, tertulis, ataupun media aplikasi simptsp terdiri dari pengaduan dalam proses ptsp, dan pengaduan setelah diterbitkannya perizinan. bab xvi pelaporan dpmptsp melaporkan perkembang(tiga) bulan sekali. dpmptsp melapork. perangkat daerah teknis menyampaikan laporan hasil pembinaan, pengawasan dan pengendalian kepada wali kota dengan tembusan kepada sekretaris daerah kota dan dpmptsp, sekurang kurangnya setiap (tiga) bulan. bab xvii larangan (1l) aparatur pada organisasi pelaksana ptsp sebagaimana dimaksud pada dilarang melakukan hal hal sebagai berikut menyalahgunakan wewenang, menjadi perantara dalam proses ptsp, cc. menerima gratifikasi baik langsung maupun tidak langsung terkait dengan proses ptsp, memungut biaya penyelenggaraan ptsp yangtsp:dan bersikap tidak ramah kepada pemohon. aparatur pada organisasi pelaksana ptsp sebagaimana dimaksud dalampemohon dilarang mengambil dokumen yang telah diterbitkan oleh dpmptsp melebihi batas waktu (enam) bulan.. bab xviii ketentuan peralihan (l) izin dan atau non izin yang telah diterbitkan sebelum berlakunya peraturan daerah ini, tetap dinyatakan berlaku hingga berakhirnya masa berlaku perizinan. pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah dilaksanakan sebelum diterbitkannya peraturan daerah ini tetap dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan meliputi: izin gangguan ho) surat izin usaha perdagangan sup), tanda daftar perusahaan tdp): izin usaha toko modern utm),, tanda daftar industri tdi), izin operasi angkutan, izin reklame, izin balai pengobatan: izin sementara:dan izin tetap. il. izin rumah bersalin: izin sementara:dan izin tetap. izin balai asuhan keperawatan, izin balai konsultasi gizi: oo.toko obat,dan izin pest contro ,$5dan hak asasi manusia, chandra bima mana, sh., mm, pembina tingkat (iv b) "nip.nyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu umum dan pelayanan paripurnadaerlayanan publik terutama dalam pelayanan perizinan terpadukota cirebonkota cirebon terhadap masyarakat, kinerja pemerintah daerah kota cirebondengan peraturan daerah ini ditetapkan akan mengakomodasi semua kebijakan pemerintah daerah kota sehingga terciptanya kepastian hukum dalam rangka penataan pelayanan perizinan dan non perizinan sehingga dalam pelayanan publik dapat berjalan secara good governance), efektif dan efisien melalui pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu pemerintah daerahakuntabilitas, yaitu. huruf yang dimaksud dengan. huruf yang dimaksud denganhuruf yang dimaksud dengan huruf yang dimaksud dengan kesederhanaan,huruf yang dimaksud dengan kejelasan,, dan jadwal waktu penyelesaian pelayanan. huruf yang dimaksud dengan kepastian waktu, yaitu pelaksanaan pelayanan perizinan diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. huruf yang dimaksud dengan akurasi, yaitu produk pelayanan perizinan diterima dengan benar, tepat, dan sah. huruf yang dimaksud dengan keamanan kepastian hukum,huruf yang dimaksud dengan tanggungjawab, yaitu pimpinan penyelenggara pelayanan perizinanerizinan. huruf yang dimaksud dengan kelengkapan sarana dan prasarana, yaitukomunikasi dan informatika (telematika). huruf yang dimaksud dengan,profesionalisme, yaitu pemberi pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas. huruf yang dimaksud dengan kenyamanan, pelayanan seperti parkir, toilet, tempat ibadah dan lain lainse adalah termasuk kegiatan membangun data base yang mencakup seluruh biodata pemilik penanggung jawab perusahaan atau kegiatan, dan atau persyaratan, serta dokumen lainnya yang dimiliki. cukup jelas cukup jelas yang dimaksud untuk membangun data base dan jaminan kemudahan dalam proses pelayanan perizinan adalah bagi para pelaku usaha yang memiliki izin dan masih berlaku, serta belum pernah melaksanakan pengiriman data secara elektronik diwajibkan untuk mengunggah (upload) seluruh biodata, persyaratan, dan dokumen lainnya paling lambat (satu) tahun setelahyelenggaraan ptsp adalah laporan rekapitulasi penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan. yang dimaksud laporan penyelenggaraan ptsp adalah laporan tahunan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, termasuk permasalahan dan alternatif solusi penyelesaian masalah. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas yang dimaksud pemohon dilarang mengambil dokumen yang telah diterbitkan oleh dinas melebihi batas waktu (enam) bulan adalah dokumen izin dianggap tidak berlaku dan pemohon dapat mengajukan permohonan izin baru. yang dimaksud adalah apabila melewati batas waktu yang ditentukan, maka rekomendasi kepala dinas dan atau ketua tim teknis dinyatakan persetujuan untuk diterbitkan dokumen perizinan oleh dpmptsp. cukup jelas cukup jelas,rlu mengaturhu, hole organisasi, kesatuan pengelolaan hutan prndiilesi daerah merupakan bagian dari perangkat daerah yang pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah nomor tahun tentang organisasi perangkat daerah, dan pedoman pembentukan organisasiuraian tugas dan fungsi php provinsi akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan gubernur. ketentuan mengenai pengelolaan hutan dan pemberdayaan masyarakat mempedomanpan es3 tea pun ata able ia" pata ban peran kl, tab ten ran haha naa puan novel aa: o n a sir mena mea ena #" sn. terasi pake ara, ag. yg! pol sat pri ega bum na: uk bea nia maan gem bei bantah, kena 833i bali pin as| nada? mentah angket3 han dub pan (uv ana mai tari pada nae nan nan gas aia met merek ong ayp kah kep bnrgrnn aan sena laras nan lampiran iiibagan susunan organisasi kesatuan pengelolaan hutan produksi provinsi sumatera selatan kepala php kelompok jabatan fungsional subbagian tata usaha seksi seksi pemanfaatan dan rehabilitasi dan penggunaan hutan pemain dun gan hutan resort php gubernur sumatera selatan, dto alex noerdihutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan, terdiri atas hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap. hutan produksi terbatas yang disingkat hpt adalah hutan yang hanya dapat dieksploitasi dengan cara tebang pilih. hutan produksi tetap yang disingkat adalah hutan yang dapat dieksploitasi dengan cara tebang pilih maupun dengan cara tebang habis. hutan produksi yang dapat dikonversi yang disingkat hpk adalah hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pembangunan luar kehutanan. hutan lindung yangdan wilayah kerjanya lintas kabupaten kota. kepala kesatuan pengelolaan hutan produksi provinsi sumatera selatan yang selanjutnya disebut kepala php provinsi adalah kepala kesatuan pengelolaan hutan produksi provinsi sumatera selamengimmailan data unik mengetahui keadaan dan potensi sumber daya hutan serta lingkungannya secara lengkaprovinsi sumatera selatanphp provinsi yang terdiri dari php bakat bukit corong dan php subang jeruji martapura. php sebagaimana dimaksud pada mempunyai wilayah kerja lintas kabupaten kota terdiri dari php bakat bukit corong dengan wilayah kerja bakat semangat, talang abab, tambangan, sungai rotan dan sungai belida, bukit corong bukit corong ii, bukit corong iii dan hpt bukit hulu tumpah yang terletak kabupaten musi banyuasin, musi rawas, muara enim, lahat, penukal abab lematang ilir dan kota lubuk linggau seluas hektar. php subang jeruji martapura dengan wilayah kerja subang jeruji subang jeruji ii, hpt subang jeruji, lubuk batang, hpt lubuk batang, bukit asam, air empedu, iau iau, bukit napal, bukit surel, air late, dan martapura yang terletak kabupaten muara enim, ogan komering ulu, ogan komering ulu timur dan kota prabumulih seluas hektar, peta wilayah kerja php provinsi sebagaimana dimaksud pada tercantum pada lampiran dan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. php bakat bukit corong sebagaimana dimaksud dalam huruf dibagi menjadi resort yaitu resort jarak, resort sungai baung, resort semangat utara, resort semangat selatan, resort sungai rotan sungai belida dan resort bukit corong. resort bukit corong dikelola secara kolaboratif dengan pemerintah kabupaten musi rawas dan kota lubuk linggau. php subang jeruji martapura sebagaimana dimaksud dalam huruf dibagi menjadi resort yaitu resort niru lubuk batang, resort bukit asam, resort subang jeruji barat, subang jeruji timur, dan resort martapura aer late. khusus kelompok hutan air late dikelola secara kolaboratif dengan tni. bagian kedua kedudukan php provinsi sebagaimana dimaksud dalam merupakan perangkat daerah bidang pengelolaan hutan produksi yang wilayah kerjanya lintas kabupaten kota. php provinsibagian keempat fungsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam php provinsi mempunyai fungsi pelaksanaan pengelolaan hutan produksiongsusunan organisasi susunan organisasi php provinsi sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari kepala php provinsi, subbagian tata usaha, seksi pemanfaatan dan penggunaan hutan, seksi rehabilitasi dan perlindungan hutan, kelompok jabatan fungsional. bagan susunan organisasi php provinsiprovinsi, dibentuk resort php provinsi. pembentukan resort php provinsi sebagaimana dimaksud pad. pon resort php provinsi dipimpin oleh kepala resort php yang berada bawah dan bertanggung jawab kepada kepala php provinsi. pada resort akan dilengkapi dengan staf sesuai dengan standar kompetensi bidang pemanfaatan dan penggunaan hutan, rehabilitasi hutan, perlindungan hutan, dan penyuluhan kehutanan. bab eselonisasi kepala php provinsi adalah jabatan struktural eselon la. kepala subbagian dan kepala seksi adalah jabatan struktural eselon iv.a. bab kepegawaian kepala php provinsi diangkat dan diberhentikan oleh gubernur. kepala subbagian dan kepala seksi diangkat dan diberhentikan oleh gubernur atas usul kepala php provinsi melalui sekretaris daerah. pengangkatan pejabat dan pegawai lingkungan php provinsi harus memenuhi standar kompetensi bidang teknis kehutanan. bab tata kerja dalam melaksanakan tugasnya kepala php provinsi, kepala subbagian dan kepala seksi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik antar unit dalam php provinsi dengan dinas kehutanan provinsi dan dinas kehutanan kabupaten kota maupun organisasi perangkat daerah dan instansi yang terkait. kepala php provinsi melaksanakan sistem pengendalian internal lingkungan masing masing. kepala php provinmh) kepala phpnaan menteri dalam negeri melakukan pembinaan umum atas php provinsi. menteri kehutanan melakukan pembinaan teknis atas php provinsi. pembinaan sebagaimana dimaksud pada dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang undangan. bab viii keuangan segala biaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi php provinsiphp provinsi sesuai dengan keahlian yang dimilikinya berdasarkan peraturan perundang undangan. |
lembaran daerah kota cirebon bahwa dengan terbitnya peraturan presiden nomor tahun tentang penerapan kartu tanda penduduk tan berbasis nomor induk kependudukan nomor tahun seri secara nasional sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan peraturan presiden nomor tahun maka peraturan daerah kota cirebon peraturan daerah kota cirebon nomor tahun tentang nomor tahun penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil kota cirebon tentang sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dibentuk peraturan daerah kota cirebon penyelenggaraan administrasi kependudukan tentang penyelenggaraan administrasi kota cirebon kependudukan kota cirebon, dengan rahmat tuhan yang maha esa mengingat undang undang dasar walikota cirebon. negara republik indonesia tahun undang undang nomor tahun menimbang bahwa untuk tertib administrasi tentang pembentukan daerah daerah kota kependudukan, perlu diwujudkan besar dalam lingkungan propinsi djawa penyelenggaraan pendaftaran penduduk, timur, djawa tengah, djawa barat, dan pencatatan sipil, pengelolaan sistem dalam daerah istimewa yogyakarta berita informasi administrasi kependudukan negara republik indonesia tahun siak) dan perkembangan kependudukan nomor sebagaimana telah diubah secara terpadu, terarah, terkoordinasi dan beberapakali, terakhir dengan undang berkesinambungan:kawinan lembaran negara tentang perkembangan kependudukan republik indonesia tahun nomor dan pembangunan keluarganak lembaran undang undang nomor tahun negara republik indonesia tahun tentang keimigrasipengawasan orang asing tentang pemerintahan daerah lembaran dan tindakan keimigrasian lembaran negara republik indonesia tahun negara republik indonesia tahun nomor.warganegaraan republik tentang pedoman pembinaan dan indonesia lembaran negara republik pengawasan penyelenggaraantunjuk tata cara memperoleh, tahun tentang pedoman pengangkatan kehilangan, pembatalan, dan memperoleh dan pemberhentian serta tugas pokok kembali kewarganegaraan republik pejabat pencatatan sipil dan petugas indonesia lembaran negara republik registrasi, indonesia tahun formulir dan buku yang digunakan dalam pendaftaran peraturan pemerintah nomor tahun penduduk dan pencatatan sipil, tentang petunjuk pelaksanaan undang peraturan menteri dalam negeri nomor undang nomor aun tentang tahun tentang pedoman penerbitan administrasi kependudukan lembaran kartu tanda penduduk berbasis nomor negara republik indonesia tahun induk kependudukan secara nasional, ped pengkajian, peraturan presiden nomor tahun pengembangan dan pengelolaan sintetis tentang persyaratan dan tata cara inf admin dudukan, pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, platina pactnimisitasi revenge aan peraturan daerah kota cirebon nomor peraturan presiden nomor tahun tahun tentang dinas dinas daerah tentang penerapan kartu tanda penduduk pada pemerintah kota cirebon lembaran berbasis nomor induk kependudukan daerah kota cirebon tahun nomor secara nasional sebagaimana telah diubah seri tambahan lembaran daerah kota beberapa kali, terakhir dengan peraturan cirebon nomor sebagaimana telah presiden nomor tahun tentang diubah dengan peraturan daerah kota perubahan kedua atas peraturan presiden cirebon nomor tahun tentang nomor tahun tentang penerapan perubahan atas peraturan daerah kota kartu tanda penduduk berbasis nomor cirebon nomor tahun tentang induk kependudukan secara nasional, dinas dinas daerah pada pemerintah kota peraturan menteri dalam negeri nomor cirebon lembaran daerah kota cirebon tahun tentang pedoman pendataan tahun nomor seri tambahan dan penerbitan dokumen kependudukan lembaran daerah kota cirebon nomor bagi penduduk rentan administrasi kependudukan, dengan persetujuan bersama kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat dewan perwakilan rakyat daerah kota cirebon kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat dan daerah kota dalam wilayah kerja kecamatan. walikota cirebomemutuskmenetapkan peraturan daerah tentang kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk penyelenggaraan administrasi pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. kependudukan kota cirebon. satuan kerja perangkat daerah, yang selanjutnya disingkat skpd adalah instansi pelaksana urusan bab pemerintahan bidang administrasi kependudukan ketentuan umum lingkungan pemerintah kotadalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan skpd dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah negara kesatuan republik indonesia selanjutnya kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi disingkat nkri adalah bentuk negara yang terdiri dari bidang administrasi kependudukan lingkungan banyak wilayah kepulauan yang tersebar dengan pemerintah kota. keanekaragaman adat, suku, budaya dan keyakinan yang pejabat pencatatan sipil adalah pejabat yang melakukan memiliki tujuan dasar menjadi bangsa yang merdeka, pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada berdaulat, bersatu, adil dan makmur dengan skpd yang pengangkatannya berdasarkan pada peraturan pemerintahan yang melindungi segenap bangsa indonesia perundang undangan. dan seluruh tumpah darah indonesia hasen mewujudkan petugas registrasi adalah pegawai negeri sipil yang diberi dan peran kes mencerdasl kehidupan bangsa tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaksana ketertiban dunia. pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting kota adalah kota cirebon. serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan pemerintah adalah pemerintah pusat. tingkat kelurahan. pemerintah provinsi adalah pemerintah provinsi jawa penduduk adalah warga negara indonesia dan orang barat. asing yang bertempat tinggal indonesia. pemerintah kota adalah pemerintah kota cirebon. walikota adalah walikota cirebon. kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penduduk yang harus dilaporkan karena membawa penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang implikasi terhadap penerbitan atau perubahan kartu menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta keluarga, kartu tanda penduduk dan atau surat lingkungan penduduk setempat. keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah penduduk kota adalah warga negara indonesia dan datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta orang asing yang bertempat tinggal kota sesuai dengan perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. peraturan perundang undangan. nomor induk kependudukan selanjutnya disingkat nik warga negara indonesia yang selanjutnya disingkat wni adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau adalah orang orang bangsa indonesia asli dan orang khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar orang bangsa lain yang disahkan dengan undang undang sebagai penduduk indonesia. sebagai warga negara indonesia. kartu keluarga selanjutnya disingkat adalah kartu orang asing adalah orang bukan warga negara indonesia. identitas keluarga yang memuat data tentang nama, pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa anggota keluarga. kependudukan dan pendataan penduduk rentan kepala keluarga adalah orang yang bertempat tinggal administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah penduduk berupa kartu identitas, atau surat keterangan maupun tidak, yang bertanggung jawab dalam kependudukan. keluarga,orang yang bertempat tinggal seorang diri, atau dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang kepala kesatria, asrama, rumah tim piatu dan lain lain diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai mana beberapa orang bertempat tinggal bersama sama. kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang kartu tanda penduduk, selanjutnya disingkat ktp adalah dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang pencatatan sipil. diterbitkan oleh skpd yang berlaku seluruh wilayah data kependudukan adalah data perseorangan dan atau negara kesatuan republik indonesia. data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan ktp berbasis nik adalah ktp yang memiliki spesifikasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. dan format secara nasional dengan sistem pengamanan biodata penduduk adalah keterangan yang berisi elemen khusus. data tentang jati diri, informasi dasar serta riw pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil oleh penduduk sejak saat kelahiran. pada skpd. peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh kartu identitas penduduk musiman yang selanjutnya seseorang meliputi kelahiran, lahir mati, kematian, disebut kiper adalah bukti identitas tinggal sementara perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, musiman yang diberikan kepada penduduk wni pembatalan perceraian, pengangkatan, pengakuan dan wilayah kota. pengesahan anak, perubahan nama, perubahan penduduk rentan administrasi kependudukan yang kewarganegaraan, dan peristiwa penting lainnya. selanjutnya disebut penduduk rentan adminduk adalah lahir mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh yang berumur paling sedikit (dua puluh delapan) dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda kerusuhan sosial, atau bertempat tinggal daerah tanda kehidupan. terbelakang. izin tinggal terbatas adalah izin tinggal yang diberikan pindah datang penduduk adalah perubahan lokasi tempat kepada orang asing untuk tinggal wilayah negara tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat kesatuan republik indonesia dalam jangka waktu yang yang lama tempat yang baru. terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang pengakuan anak adalah pengakuan secara hukum dari undangan. seorang bapak terhadap anaknya yang lahir luar ikatan izin tinggal tetap adalah izin tinggal yang diberikan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak kepada orang asing untuk tinggal menetap wilayah tersebut. negara kesatuan republik indonesia sesuai dengan pengesahan anak adalah pengesahan status hukum ketentuan peraturan perundang undangan. seorang anak yang lahir luar ikatan perkawinan yang surat keterangan tempat tinggal yang selanjutnya sah, menjadi anak sah sepasang suami isteri. disingkat skt adalah kartu keterangan bertempat perkawinan, pembatalan perkawinan, perceraian dan tinggal sebagai bukti identitas bertempat tinggal yang pembatalan perceraian adalah perkawinan, pembatalan diberikan kepada orang asing yang mendapat izin tinggal perkawinan, perceraian dan pembatalan perceraian terbatas wilayah kota. dimaksudkan untuk penduduk yang bukan beragama surat keterangan pindah luar negeri yang selanjutnya islam. disingkat span adalah surat keterangan yang diberikan register akta catatan sipil adalah daftar yang memuat kepada penduduk wni yang bermaksud menetap luar data otentik mengenai peristiwa penting meliputi negeri. kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan surat keterangan datang dari luar negeri yang anak yang diterbitkan dan disahkan oleh pejabat selanjutnya disingkat skala adalah surat keterangan berwenang berdasarkan peraturan perundang undangan yang diberikan kepada wni yang datang wilayah kota yang berlaku. setelah menetap luar negeri. buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa dokumen identitas lainnya adalah dokumen resmi yang penting yang selanjutnya disebut buku harian adalah diterbitkan oleh kementerian lembaga pemerintah non buku yang dipergunakan untuk mencatat kegiatan harian kementerian atau badan hukum publik dan badan kelurahan, kecamatan dan kota berkaitan dengan hukum privat yang terkait dengan identitas penduduk, pelayanan terhadap pelaporan peristiwa penting dan selain dokumen kependudukan. peristiwa kependudukan atau pengurusan dokumen database adalah kumpulan berbagai jenis data penduduk. kependudukan yang tersimpan secara sistematik, buku induk penduduk yang selanjutnya disingkat bip terstruktur dan saling berhubungan dengan adalah buku yang digunakan mencatat keberadaan dan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk jaringan komunikasi data. setiap keluarga dan diperbaharui. data center adalah tempat ruang penyimpanan buku mutasi penduduk yang selanjutnya disingkat bmp perangkat database pada penyelenggara pusat yang adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan menghimpun data kependudukan dari penyelenggara setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan provinsi, penyelenggara kabupaten kota dan instansi yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga pelaksana. sesuai dengan nomor urut kelurahan bagi wni hak akses adalah hak yang diberikan oleh menteri kepada tinggal tetap dan orang asing tinggal tetap. petugas yang ada pada penyelenggara dan instansi catatan pinggir adalah catatan mengenai perubahan pelaksana untuk dapat mengakses database status atas terjadinya peristiwa penting dalam bentuk kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan. catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau pengguna data pribadi penduduk adalah instansi bagian akta yang memungkinkan (di dalam bagian muka pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi atau belakang akta) oleh pejabat pencatatan sipil.bab memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk maksud dan tujuanaksud peraturan daerah ini adalah memberikan data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang pelayanan kepada masyarakat yang berhubungan disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi dengan kepentingan penyelenggaraan administrasi kerahasiaannya. kependudukan. petugas rahasia khusus adalah petugas reserse dan tujuan peraturan daerah ini adalah mewujudkan tertib petugas intelijen yang melakukan tugas khusus luar administrasi dan data dari penyelenggaraan administrasi daerah domisilinya. kependudukan serta memberikan kepastian status diri penduduk kota. bab iii ruang lingkupdalam pendaftaran ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi penduduk dan pencatatan sipil. pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, cc. pengelolaan siak, dan bab pengenaan sanksi. kewajiban dan kewenangan pemerintah kota bab bagian kesatu subyek dan obyek kewajiban dan kewenangan pemerintah kota (l) subyek penyelenggaraan administrasi kependudukan pemerintah kota berkewajiban dan bertanggung jawab adalah arakan yang memperoleh jasa pelayanan menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan, yang administrasi kependudukan. dilakukan oleh walikota dengan kewenangan meliputi obyek penyelenggaraan administrasi kependudukan koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan, berupa jasa pelayanan administrasi kependudukan. pembentukan skpd yang tugas dan fungsinya bidang administrasi kependudukan, bab cc. pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi hak dan kewajiban penduduk kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, asa pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, setiap kependudukan, penduduk mempunyai hak untuk memperoleh: pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat bidang dokumen kependudukan: administrasi kependudukan, pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan penugasan kepada kelurahan untuk menyelenggarakan pencatatan sipil: sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan cc. perlindungan atas data pribadi, asas tugas pembantuan, kepastian hukum atas kepemilikan dokumen: pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan an. mini pencatatan sipil atas dirinya dan atau keluarganya, dan nan tud ann atas penyelenggaraan administrasi ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat pengutukan,bagian kedua memberikan keterangan atas laporan peristiwa kewajiban dan kewenangan skpdpenyelenggaraan administrasi kependudukan kota mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil dilaksanakan oleh skpd dengan kewajiban meliputi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk mendaftar peristiwa kependudukan dan mencatat kepentingan pembangunan, dan peristiwa penting: mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, memberikan pelayanan yang sama dan profesional perceraian, dan rujuk bagi penduduk yang beragama kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa islam dari kua kecamatan. kependudukan dan peristiwa penting, menerbitkan dokumen kependudukan, bab vii mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pejabat pencatatan sipil dan petugas registrasi maia bbm hasilan dan dat bagian kesatu keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, dan pejabat pencatatan sisi melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi ang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran pen duduk dam pencatatan sipil. pejabat pencatatan sipil berkedudukan pada skpd. kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf pejabat pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi yaitu: penduduk yang beragama islam pada tingkat kecamatan kepala skpd, atau dilakukan oleh pegawai pencatat pada kua kecamatan. pegawai negeri sipil dari skpd yang memenuhi persyaratan. skpd melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan meliputi pejabat pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugasmelakukan pencatatan atas peristiwa penting yang dilaporkan penduduk: dilaporkan oleh penduduk pada register akta pencatatan memperoleh data mengenai peristiwa penting yang sipil, dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan menandatangani dan menerbitkan kutipan akta pengadilan: pencatatan sipil, dan cc. membuat catatan pinggir pada akta pencatatan sipil. verifikasi dan validasi data peristiwa penting khususnya pejabat pencatatan sipil dalam melaksanakan tugas kelahiran, ahir, mati dan kematian yang dilaporkan oleh bagai imam sebagaimana dimaksud dalam pasa mempunyai fungsi pencatatan dalam buku harian, bmp dan bip: verifikasi dan validasi data atas peristiwa penting yang pemrosesan penerbitan dokumen kependudukan: dan dilaporkan oleh penduduk, penghubung dalam penyampaian dan pengambilan pencatatan peristiwa penting dalam register akta dokumen kependudukan. pencatatan sipil, cc. penandatanganan dan penerbitan kutipan akta bagian ketiga pencatatan sipil, dan persyaratan, pengangkatan dan pemberhentian pembuatan catatan pinggir pada akta pencatatan sipil. bagian ked nana persyaratan, pengangkatan dan pemberhentian pejabat petugas registrasi pencatatan sipil dan petugas registrasi diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota. petugas registrasi berkedudukan kelurahan. bab vili petugas registrasi sebagaimana dimaksud pada data dan dokumen kependudukan diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat. bagian kesatu data kependudukan petugas registrasi mempunyai tugas membantu lurah dan skpd dalam memberikan data kependudukan terdiri atas data perseorangan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil: dan atau data agregat penduduk. dan mengelola dan menyajikan data kependudukan data perseorangan meliputi kelurahan. nomor kk, nik, cc. nama lengkap, jenis kelamin, petugas registrasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana tempat lahir: dimaksud dalam mempunyai fungsi 'tanggal bulan tahun lahir: verifikasi dan validasi data peristiwa kependudukan yang golongan darah, dilaporkan oleh penduduk wni, agama kepercayaan, status perkawinan, surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud status hubungan dalam keluarga, pada huruf meliputi cacat fisik dan atau mental, surat keterangan pindah: pendidikan terakhir, surat keterangan pindah datang, jelas pekerjaan, surat keterangan pindah luar negeri, nik ibu kan dung, surat keterangan datang dari luar negeri, oo. nara bandung, surat keterangan tempat tinggal kartu keterangan nik ayah, bertempat tinggal): nama ayah: surat keterangan kelahiran, alamat sebelumnya, surat keterangan lahir mati, alamat sekarang, surat keterangan pembatalan perkawinan, kepemilikan akta kelahiran surat kenal lahir, surat keterangan pembatalan perceraian: uu. nomor akta kelahiran nomor surat kenal lahir, surat keterangan tian: kepemilikan akta perkawinan buku nikah, terang maan, surat keterangan pengangkatan anak, nomor akta perkawinan buku nikah, il. surat keterangan pelepasan kewarganegaraan tanggal perkawinan, indonesia: kepemilikan akta perceraian, surat keterangan pengganti tanda identitas, dan zz. nomor akta perceraian surat cerai, dan surat keterangan pencatatan sipil aa. tanggal perceraian. biodata penduduk, kk, ktp, surat keterangan pindah data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang penduduk wni antar kabupaten kota dalam satu provinsi berupa data kuantitatif dan data kualitatif. dan antar provinsi dalam wilayah nkri, surat keterangan bagian kedua pindah datang penduduk wni antar kabupaten kota dokumen kependudukan dalam satu provinsi dan antar provinsi dalam wilayah nkri surat keterangan pindah datang penduduk orang asing dalam wilayah nkri surat keterangan pindah luar negeri, surat keterangan datang dari luar negeri, dokumen kependudukan meliputi surat keterangan tempat tinggal untuk orang asing biodata penduduk, tinggal terbatas, surat keterangan kelahiran untuk kk, orang asing, surat keterangan lahir mati untuk orang ktp, asing, surat keterangan kematian untuk orang asing, surat keterangan kependudukan, dan surat keterangan pembatalan perkawinan, surat akta pencatatan sipil.skpd. surat keterangan pindah penduduk wni antar kecamatan surat keterangan pembatalan perceraian paling lambat wilayah kota, surat keterangan pindah datang (tujuh) hari, dan penduduk wni antar kecamatan wilayah kota, dapat il. kutipan akta akta pencatatan sipil paling lambat (tiga diterbitkan dan ditandatangani oleh camat atas nama puluh) hari. kepala skpd. sejak tanggal dipenuhi dan diterimanya semua persyaratan surat keterangan pindah datang penduduk wni skpd. wilayah kota dalam satu kelurahan, surat keterangan pindah datang penduduk wni wilayah kota antar bab kelurahan dalam satu kecamatan, surat keterangan pendaftaran penduduk kelahiran gatak wni, surat keterangan lahir mat bagian kesatu biodata penduduk dan kan (nik diterbitkan dan ditandatangani oleh lurah atas nama biodata penduduk dan nomor induk kependudukan nik) kepala skpd. paragraf pencatatan dan penerbitan biodata penduduk skpdpenduduk wni wajib melapor kepada skpd melalui lurah sebagai berikut dan camat untuk dicatatkan biodatanya. atau ktp paling lambat (empat belas) hari, surat keterangan pindah paling lambat (empat belas) wni yang datang dari luar negeri karena pindah, orang hari: asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan orang asing surat keterangan pindah datang paling lambat (empat yang memiliki izin tinggal tetap, wajib melapor kepada skpd untuk dicatatkan biodatanya. belas) hari, span paling lambat (empat belas) hari, skala paling lambat (empat belas) hari: kepala spd menerbitkan dan menandatangani biodata skt paling lambat (empat belas) hari, pendudukperubahan biodata penduduk bagi wni, orang asing yang belas) hari, memiliki izin tinggal terbatas dan orang asing yang surat keterangan kematian paling lambat (tiga) hari, memiliki izin tinggal tetap yang mengalami peristiwa surat keterangan pembatalan perkawinan paling lambat penting luar wilayah nkri, wajib dilaporkan kepada (tujuh) hari, skpd paling lama (tiga puluh) hari sejak tanggal kedatangannya. kepala skpd menerbitkan dan menandatangani biodata bagian kedua penduduk yang telah diubah. kartu keluarga kk) dan kartu tanda penduduk ktp) paragraf paragraf nomor induk kependudukan nik) penerbitan kartu keluarga kk) nik diberikan oleh pemerintah dan diterbitkan oleh skpd penduduk kota wni wajib melaporkan susunan setelah biodata penduduk direkam dalam bank data keluarganya kepada skpd melalui lurah dan camat. kependudukan menggunakan siak. nik sebagaimana dimaksud pada berlaku seumur orang asing yang memilih izin tinggal tetap kota wajib hidup dan selamanya, tidak berubah dan tidak mengikuti melaporkan susunan keluarganya kepada perubahan domisili. pelaporan sebagaimana dimaksud pada dan nik terdiri dari (enam belas) digit terdiri atas: sebagai salah satu dasar untuk penerbitan kk. (enam) digit pertama merupakan kode wilayah setiap kepala keluarga wajib memiliki kk. provinsi, kota dan kecamatan tempat tinggal pada saat mendaftar, dalam dicatat data kepala keluarga dan data semua (enam) digit kedua adalah tanggal, bulan, dan tahun anggota keluarga. kelahiran dan khusus untuk perempuan tanggal lahirnya ditambah angka dan penduduk wni maupun orang asing tinggal tetap hanya (empat) digit terakhir merupakan nomor urut dapat didaftar dalam satu kk. penerbitan nik yang diproses secara otomatis dengan siak. penerbitan dilakukan berdasarkan permohonan pendudukditerbitkan dan ditandatangani oleh kepala skpd.yang sudah diterbitkan, dinyatakan tidak berlaku lagi identitas lainnya sesuai dengan peraturan perundang apabila terjadi perubahan susunan keluarga dalam kk, undangan. dan harus dibuat baru. perubahan susunan keluarga dalam wajib dilaporkan kepada skpd selambat lambatnya (tiga puluh) hari sejak tanggal terjadinya perubahan. paragraf kartu tanda penduduk ktp) penerbitan ktp wni yang baru datang dari luar negeri dilakukan setelah diterbitkan skala oleh skpd. penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku setiap penduduk kota dan orang asing tinggal tetap ktp paling lambat (empat belas) hari setelah tanggal wilayah kota yang telah berusia (tujuh belas) tahun berakhirnya masa berlaku ktp. atau sudah kawin atau pernah kawin, wajib memiliki ktp. bagian ketiga pendaftaran perubahan alamat penduduk sebagaimana dimaksud pada hanya diperbolehkan memiliki (satu) ktp dan wajib dibawa alam hal terjadi pemekaran wilayah atau pembangunan pada saat bepergian. dal hal jadi wilayah membantu ktp berlaku secara nasional dan digunakan sebagai yang men sebabkan perubahan alamat penduduk, skpd tanda pengenal dalam pelayanan publik. melakukan penerbitan perubahan alamat dalam dan ktp dengan memberi kemudahan kepada penduduk. ktp berbasis nik memuat kode keamanan dan rekaman bagian elektronik sebagai alat verifikasi dan validasi data jati diri bagian gempa penduduk. pindah datang penduduk dalam wilayah nkri rekaman elektronik sebagaimana dimaksud pada paragraf berisi biodata, tanda tangan, pas photo, sidik jari tangan pendaftaran pindah datang penduduk wni dan iris mata penduduk yang bersangkutan. ktp untuk penduduk wni berlaku (lima) tahun skpd melakukan pendaftaran pindah datang penduduk sedangkan yang berusia (enam puluh) tahun atas wni dalam wilayah nkri dengan klasifikasi sebagai berlaku seumur hidup, kecuali bila terjadi perubahan berikut data yang bersangkutan. klasifikasi1 antar rt rw dalam satu kelurahan, masa berlaku ktp bagi orang asing tinggal tetap klasifikasi antar curahan dalam satu disesuaikan dengan masa berlakunya ijin tinggal tetap. klasifikasi antar kecamatan dalam kota: dalam hal skpd menerima laporan perubahan data klasifikasi4 antar kota kabupaten dalam provinsi, sebagaimana dimaksud pada skpd menerbitkan dan perubahan ktp yang datanya sudah disesuaikan. klasifikasi antar provinsi dalam wilayah nkri. ktp diterbitkan oleh skpd. pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana pendaftaran kepindahan penduduk orang asing keluar dimaksud pada dilakukan dengan penerbitan wilayah kota dilakukan oleh skpd dengan menerbitkan surat keterangan pindah dan surat keterangan pindah surat keterangan pindah orang asing. datang. surat keterangan pindah berlaku selama (tiga puluh) penduduk orang asing yang pindah datang wajib an. melaporkan kedatangannya skpd paling lambat surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan surat berlaku sebagai pengganti ktp selama ktp baru keterangan pindah dari daerah asal. belum diterbitkan. sahnya pindah datang penduduk setelah pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan penerbitan ditandatanganinya surat keterangan pindah datang oleh surat keterangan pindah datang oleh skpd. pejabat yang berwenang sesuai dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada bagian kelima pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada pendaftaran pindah datang penduduk antar negara yaitu: paragraf klasifikasi dan adalah lurah atas nama kepala pendaftaran pindah penduduk wni luar negeri skpd: klasifikasi adalah camat atas nama kepala skpd, klasifikasi dan adalah kepala skpd. skpd melakukan pendaftaran perpindahan penduduk wni wilayah kota luar negeri. perpindahan penduduk luar negeri sebagaimana penduduk wajib melaporkan kedatangannya skpd paling dimaksud pada dengan tujuan untuk menetap lama (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterbitkan selama (satu) tahun berturut turut atau lebih dari surat keterangan pindah dari daerah asal. (satu) tahun. paragraf perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada pendaftaran pindah datang penduduk orang asing skpd menerbitkan span. span sebagaimana dimaksud pada digunakan skpd melakukan pendaftaran pindah datang penduduk sebagai salah satu syarat dalam pengurusan paspor. orang asing dalam wilayah nkri yang berada wilayah kota dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf pendaftaran kedatangan orang asing sebagaimana pendaftaran kedatangan wni dari luar negeri dimaksud pada skpd menerbitkan surat keterangan tempat tinggal. skpd melakukan pendaftaran kedatangan wni dari luar surat keterangan tempat tinggal sebagaimana dimaksud negeri wilayah kota. pada diberikan kepada orang asing tinggal terbatas, berlaku sampai habis masa berlakunya izin atas pendaftaran kedatangan wni sebagaimana dimaksud tinggal terbatas. pada skpd menerbitkan skala. paragraf skala sebagaimana dimaksud pada digunakan pendaftaran penduduk orang asing tinggal terbatas sebagai dasar penerbitan dan ktp. yang mengubah status menjadi tinggal tetap penduduk yang datang dari luar negeri karena pindah skpd melakukan pendaftaran penduduk orang asing tinggal sebagaimana dimaksud dalam wajib terbatas yang mengubah status menjadi penduduk orang melaporkan kedatangannya skpd paling lama (empat asing tinggal tetap wilayah kota. belas) hari terhitung sejak tanggal kedatangan indonesia. paragraf pendaftaran penduduk orang asing tinggal terbatas yang pendaftaran kedatangan orang asing dari luar negeriskpd paling lama (empat belas) hari sejak skpd melakukan pendaftaran kedatangan orang asing dari diterbitkan izin tinggal tetap. luar negeri wilayah kota, dengan ketentuan orang asing yang baru datang dari luar negeri yang telah pendaftaran penduduk orang asing tinggal terbatas yang mendapat izin tinggal terbatas: mengubah status menjadi penduduk orang asing tinggal orang asing yang telah berada indonesia dan telah tetap sebagaimana maksud pada digunakan mengubah status menjadi tinggal terbatas. sebagai dasar penerbitan pendaftaran kedatangan orang asing wilayah kota dilakukan oleh skpd berdasarkan laporan penduduk paling lama (empat belas) hari sejak tanggal diterbitkan izin tinggal terbatas. paragraf pendataan penduduk rentan adminduk sebagaimana pendaftaran kepindahan penduduk dimaksud pada huruf dan huruf dilakukan orang asing luar negeri pada saat terjadinya bencana alam maupun akibat kerusuhan sosial. skpd melakukan pendaftaran penduduk orang asing tinggal hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada terbatas atau orang asing tinggal tetap yang pindah luar digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan negeri dari wilayah kota. kependudukan untuk penduduk rentan adminduk. bagian ketujuh penerbitan dokumen kependudukan pendaftaran kepindahan penduduk orang asing luar bagi petugas rahasia khusus negeri sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh skpd dengan pengisian formulir keterangan pindah luar negeri. petugas rahasia khusus diberikan ktp khusus, untuk pengisian formulir keterangan pindah luar negeri memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh identitas selama menjalankan tugas rahasia. penduduk orang asing skpd. ktp khusus sebagaimana dimaksud pada bagian keenam diterbitkan dengan menggunakan spesifik yang sama pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan dengan ktp nasional. penerbitan ktp khusus sebagaimana dimaksud pada tidak dipeluk tata biodata duduk skpd melakukan pendataan penduduk rentan adminduk pelukan pencatatan dicatat pecah wilayah kota. ktp khusus sebagaimana dimaksud pada berlaku penduduk rentan adminduk sebagaimana dimaksud selama (lima) tahun. pada terdiri atas: penduduk korban bencana alam, bagian kedelapan penduduk korban kerusuhan sosial: kartu identitas penduduk musiman kiper) cc. orang terlantar, dan komunitas terpencil. kiper dikeluarkan oleh lurah, berlaku untuk masa tinggal (satu) tahun. persyaratan permohonan kiper sebagaimana dimaksud surat keterangan pengganti tanda identitas atau surat pada adalah keterangan pencatatan sipil digunakan sebagai tanda pengantar dari rt rw mana akan tinggal: dan bukti diri dan bahan pertimbangan untuk penerbitan ktp asli yang bersangkutan. dokumen kependudukan. bagian kesembilan bagian kesepuluh pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil saat kota atau formulir dan buku pendaftaran penduduk sebagian kota dalam keadaan darurat dan luar biasaapabila kota atau sebagian kota dinyatakan dalam peraturan walikota. keadaan darurat berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan, walikota atau pejabat yang diberi bab kewenangan membuat surat keterangan mengenai pencatatan sipil peristiwa kependudukan dan peristiwa penting. bagian kesatu surat keterangan sebagaimana dimaksud pada pencatatan kelahiran sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan. paragraf apabila keadaan sudah dinyatakan pulih, skpd aktif pencatatan kelahiran indonesia mendata ulang dengan melakukan pendaftaran penduduk se: asal dan pencatatan sipil tempat sebagaimana dimaksud pada setiap kelahiran yang terjadi wilayah kota wajib dilaporkan oleh orang tua kepala keluarga yang diberi kuasa kepada skpd paling lambat (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran. dalam hal terjadi keadaan luar biasa sebagai akibat bencana alam, skpd wajib melakukan pendataan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada penduduk bagi pengungsi dan korban bencana alam.kparagraf pencatatan peristiwa kelahiran sebagaimana dimaksud pencatatan kelahiran atas kapal laut atau pada dilakukan dengan memperhatikan term tempat domisili ibunya bagi penduduk wni, saat terbangkelahiran anak wni atau orang asing tinggal terbatas asing: atau tinggal tetap yang lahir atas kapal laut atau orang asing pemegang izin kunjungan, dan pesawat terbang dalam atau luar wilayah nkri wajib anak yang tidak diketahui asal usulnya atau dilaporkan oleh penduduk kepada skpd manakala kapal keberadaan orang tuanya. laut atau pesawat terbang dimaksud singgah pertama wilayah kota berdasarkan keterangan kelahiran dari paragraf nakhoda kapal laut atau kapten pesawat terbang. pencatatan kelahiran luar wilayah nkri atas dasar kelahiran dimaksud pada skpd mencatat pada buku register akta kelahiran dan anak dari penduduk kota yang dilahirkan luar negeri menerbitkan kutipan akta kelahiran. setelah kembali indonesia wajib dilaporkan kepada penduduk kota yang lahir atas kapal laut atau pesawat skpd dengan membawa bukti pelaporan akta kelahiran nang terbang dalam wilayah nkri wajib dicatatkan dari luar negeri paling lama (tiga puluh) hari sejak nag ketat kelahirannya instansi yang berwenang mana kapal angga! kedatangannya. laut atau pesawat terbang tersebut singgah pertama. atas dasar pelaporan penduduk sebagaimana dimaksud penduduk kota yang lahir atas kapal laut atau pesawat pada skpd menerbitkan surat keterangan terbang luar wilayah nkri wajib dicatatkan pelaporan kelahiran dan memasukan dalam database kelahirannya instansi yang berwenang mana kapal kependudukan. laut atau pesawat terbang tersebut singgah pertama dan dilaporkan kepada skpd paling lambat (tiga puluh) hari sejak tanggal kedatanganskpd. berdasarkan pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pencatatan perkawinan antara wni dan orang asing, dan pada skpd mencatat pada buku register akta antar orang asing dilakukan skpd sesuai dengan kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran. peraturan perundang undangan yang berlaku. berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada dan pejabat pencatatan sipil mencatat pada pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta waktu (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan perkawinan. telah dapat dilan nenek san gen snn kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada berdasarkan pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud masing masing diberikan pada suami dan istri. pada skpd mencatat pada buku register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran. asa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan paragraf sertifikat atau pemberkatan perkawinan, pencatatan pencatatan lahir mati perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan. asal seti lahir mati dil leh penduduk kepada skpd. cucu penduduk kota yang melaksanakan perkawinan luar negeri wajib melaporkannya kepada skpd paling lama atas pelaporan lahir mati sebagaimana dimaksud pada (tiga puluh) hari sejak tanggal yang bersangkutan kembali skpd menerbitkan surat keterangan lahir mati indonesia. akan dan memasukkan dalam database kependudukan pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada bagian kedua direkam dalam database kependudukan dan perkawinan diterbitkan tanda bukti pelaporan perkawinan luar negeri. paragraf paragraf pencatatan perkawinan pencatatan pembatalan perkawinan perkawinan bagi penduduk yang sah berdasarkan pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk ketentuan peraturan perundang undangan yang terjadi yang mengalami pembatalan perkawinan kepada skpd wilayah kota, wajib dilaporkan oleh penduduk kepada paling lama (sembilan puluh) hari setelah putusan skpd paling lambat (enam puluh) hari sejak tanggal pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah perkawinan. mempunyai kekuatan hukum tetap. pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan cara skpd mencabut kutipan paragraf akta perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan pencatatan pembatalan perceraian mengeluarkan surat keterangan pembatalan perkawinan. bagian ketiga pembatalan perceraian yang terjadi wilayah kota, wajib perceraian dilaporkan oleh penduduk kepada skpd paling lama paragraf (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang gra pencatatan perceraianceraian yang terjadi wilayah kota wajib dilaporkan skpd mencabut kutipan akta perceraian dari oleh yang bersangkutan kepada skpd paling lama kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan surat (enam puluh) hari sejak tanggal putusan pengadilan keterangan pembatalan perceraian. tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. bagian keempat pencatatansetiap kematian penduduk yang terjadi wilayah kota wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada skpd paling lama (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. dalam hal tempat peristiwa perceraian berbeda dengan tempat pencatatan peristiwa perkawinan, skpd berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada memberitahukan kepada instansi yang mencatat peristiwa pejabat pencatatan sipil mencatat pada buku perkawinan bahwa telah terjadi peristiwa perceraian. register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta bagi penduduk yang melakukan perceraian luar negeri kematian. wajib melaporkannya kepada skpd paling lama (tiga dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang puluh) hari sejak tanggal yang bersangkutan kembali karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan indonesia. jenazahnya, pencatatan kematian dapat dilaksanakan pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada setelah adanya penetapan pengadilan. skpd merekam dalam database kependudukan dan menerbitkan tanda bukti pelaporan perceraian luar negeri. dalam hal terjadi kematian seseorang yang terjadi kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada wilayah kota dan tidak jelas identitasnya skpd dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan membenarkan pengakuan anak yang lahir luar dari kepolisian. hubungan perkawinan yang sah. (s) pencatatan kematian yang laporannya lebih dari berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada (satu) tahun dilaksanakan setelah mendapat penetapan skpd mencatat pada register akta pengakuan pengadilan. anak, menerbitkan kutipan akta pengakuan anak dan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran bagian kelima dan kutipan akta kelahiran yang diterbitkan skpd. pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak paragraf paragraf pengesahan anak pencatatan pengangkatan anak. setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan kepada skpd ang menerbitkan akta kelahiran anak paling lama (tiga puluh) hari sejak tanggal ayah dan pengadilan negeri kota. ibu dari anak yang bersangkutan melaksanakan pemohon wajib melaporkan kepada skpd yang pencatatan perkawinan. menerbitkan akta paling lama (tiga puluh) hari setelah kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri kota. dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak skpd membuat catatan pinggir pada register akta dan bubu benarkan pengesahan sak yang lahir luar kutipan akta kelahiran anak. san yang berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana paragraf dimaksud pada pejabat pencatatan sipil pencatatan pengakuan anak membuat catatan pinggir pada register akta perkawinan dan kelahiran, serta kutipan kutipannya. pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada bagi akta kelahiran anak yang diterbitkan oleh instansi skpd paling lama (tiga puluh) hari sejak tanggal surat selain skpd, catatan pinggir pada register dan kutipan pengakuan anak oleh ayah biologis dan disetujui oleh ibu akta kelahirannya dilakukan oleh instansi yang dari anak yang bersangkutan. menerbitkan. bagian keenam berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada pencatatan perubahan nama pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register dan kutipan akta pencatatan sipil. pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan pencatatan bea wilayah nkriskpd membuat catatan pinggir pada register dan kutipan skpd yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling akta catatan sipil bagi penduduk kota yang akta catatan lama (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya sipilnya diterbitkan skpd yang mengubah status salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk. kewarganegaraannya menjadi warga negara asing setelah menerima pemberitahuan dari perwakilan republik indonesia berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada melalui menteri dalam negeribagian ketujuh tahun atau sudah kawin harus menyatakan memilih salah perubahan status kewarganegaraan satu kewarganegaraannya, dan wajib melapor skpd. paragraf waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada pencatatan wilayah kotanak sebagaimana dimaksud pada wajib bersangkutan kepada skpd yang menerbitkan akta mengembalikan ktp dan menyerahkan serta akta catatan sipil paling lama (enam puluh) hari sejak catatan sipil untuk diubah oleh skpd.(#) pejabat pencatatan sipil pada skpd membuat catatan pejabat yang berwenang.tat bagian kedelapan lai pejabat pencatatan sipil membuat akta pencatatan sipil pendaratan rerisuwa renang lainya baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil lama,ncatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil pada skpd atas permintaan pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan register akta pencatatan sipil yang dicabut sebagaimana pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan dimaksud pada mengenai alasan penggantian dan hukum tetap. pencabutan akta pencatatan sipil. pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada dilakukan paling lama (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya salinan penetapan pembatalan akta pencatatan sipil dilakukan skpd yang pengadilan. menerbitkan akta pencatatan sipil. peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada skpd mencatat pembatalan akta akta pencatatan sipil antara lain perubahan jenis kelamin. yang telah mendapat putusan pengadilan negeri paling lama (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan atas dasar dimaksud skpd membuat catatan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan pinggir pada register dan kutipan akta catatan sipil hukum tetap. bagian kesembilan pembatalan akta akta sebagaimana dimaksud pada pembetulan dan pembatalan akta pencatatan sipil skpd membuat catatan pinggir pada register akta dan mencabut kutipan akta yang dibatalkan. bagian kesepuluh pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan skpd yang kutipan akta akta catatan sipil berikutnya menerbitkan akta pencatatan sipil atas inisiatif pejabat pencatatan sipil atau permintaan penduduk. pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud kutipan akta akta catatan sipil dapat diterbitkan kembali pada dilaksanakan karena kesalahan tulis oleh skpd atas permintaan penduduk bilamana kutipan redaksional. akta tersebut hilang atau rusak. penerbitan sebagaimana dimaksud pada dilakukan apabila buku register akta ada skpd. jika buku register akta tidak ditemukan skpd maka bab untuk penerbitan katanya harus melalui penetapan sistem informasi administrasi kependudukan (siak) pengadilan negeri. bagian kesatu bagian kesebelas tujuan siak surat pernyataan ahli waris penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil surat pernyataan ahli waris adalah surat yang dibuat serta pengelolaan informasi administrasi kependudukan atas kertas bermaterai dan dinyatakan sendiri oleh menggunakan aplikasi penduduk untuk menerangkan susunan ahli waris dari yang meninggal. asa pengelolaan siak bertujuan surat pernyataan ahli waris sebagaimana dimaksud pad dia tahun oleh lurah dan samar paca meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, persyaratan administrasi surat pernyataan ahli waris menyediakan data dan informasi skala nasional dan sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut daerah mengenal hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang akurat, lengkap, mutakhir dan foto copy kutipan akta kematian pewaris, mudah diakses: dan foto copy kutipan akta kelahiran ahli waris, mewujudkan pertukaran data secara sistemik melalui foto copy surat nikah bagi suami atau isteri pewaris, sistem pengenal tunggal, dengan tetap menjamin foto copy ktp ahli waris, kerahasiaan. surat pernyataan ahli waris dari penduduk dilengkapi (dua) orang saksi dan diketahui oleh ketua dan bagian kedua yang bersangkutan, dan unsur siak foto copy ktp saksi saksi. bagian keduabelas formulir dan buku pencatatan sipilketentuan lebih lanjut mengenai formulir dan buku yang cc. sumber daya manusia, digunakan dalam pencatatan sipil diatur dalam peraturan pemegang hak akses, walikota. lokasi database, pengelolaan database, pemeliharaan database, persyaratan dan tata cara penunjukan pemegang hak pengamanan database, akses diatur lebih lanjut dalam peraturan walikota. pengawasan database, dan data cadangan (back up data disaster recovery centre). bab xii data pribadi penduduk bagian ketiga pengelolaan siak bagian kesatu perlindungan data pribadi penduduk database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan kumpulan berbagai jenis data pribadi penduduk wajib disimpan dan dilindungi data kependudukan yang sistematis, terstruktur dan oleh negara.ta pribadi penduduk yang harus dilindungi memuat dan jaringan komunikasi data. nomor kk: database sebagaimana dimaksud pada berada nik, tanggal bulan tahun lahir, pada skpd. keterangan tentang kecacatan fisik dan atau mental, nik ibu kandung, nik ayah, dan perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana beberapa isi catatan peristiwa penting. dimaksud dalam huruf diperlukan untuk mengakomodasi penyelenggaraan administrasi bagian kedua kependudukan yang dilakukan secara tersambung (online) penyimpanan data pribadi penduduk dan semi elektronik (offline) atau manual. data pribadi yang ada pada database skpd disimpan dalam pemegang hak akses sebagaimana dimaksud dalam database pada data center. huruf adalah petugas yang memenuhi persyaratan. data pribadi penduduk pada database sebagaimana petugas sebagaimana dimaksud pada adalah dimaksud dalam dikelola sebagai bahan pegawai negeri sipil pada sekretariat daerah kota yang informasi kependudukan. bidang tugasnya mengoordinasikan urusan administrasi kependudukan dan skpd. data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud pada surat keterangan tentang peristiwa penting dan peristiwa hanya dapat diakses setelah mendapat izin untuk kependudukan sebagaimana dimaksud pada mengakses dari walikota. dijadikan sebagai dasar penerbitan dokumen penduduk dan diberikan kepada penduduk. dalam hal keadaan kota sudah dinyatakan pulih, skpd instansi pemerintah dan swasta sebagai pengguna data aktif memberi pelayanan kepada penduduk untuk pribadi penduduk, dilarang menjadikan data pribadi melakukan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. penduduk sebagai bahan informasi publik. bab xiv pembinaan dan pengawasanpembinaan, pengendalian dan pengawasan atas akses. pelaksanaan peraturan daerah ini dilaksanakan oleh skpd. pembinaan, pengendalian dan pengawasan dilakukan dalam hal kepentingan keamanan negara, tindakan dalam bentuk sosialisasi, operasi lapangan, teguran, kepolisian dan peradilan, data pribadi penduduk peringatan dan pengenaan sanksi kepada pelanggannya. sebagaimana dimaksud dalam dapat diakses dengan mendapat persetujuan dari menteri dalam negeri. skpd memintakan bantuan satuan polisi pamong praja kota dalam melakukan pengawasan untuk kepatuhan bab xiii terhadap pelaksanaan peraturan daerah ini. pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil saat kota dalam keadaan darurat dan luar biasa bab denda administratif bagian kesatu dalam hal kota terjadi keadaan yang luar biasa, sehingga jenis denda administratiflaporan peristiwa kependudukan yang melampaui batas pemerintah kota untuk diberi kewenangan membuat waktu dikenai denda administratif sebagaimana telah surat keterangan tentang peristiwa penting dan peristiwa diatur dalam undang undang. kependudukan. denda administratif dikenakan atas keterlambatan pelaporan mengenai pelaporan peristiwa penting yang melampaui batas waktu pelaporan perubahan biodata yang terjadi luar dikenai denda administratif sebagaimana diatur dalam negeri lebih dari (tiga puluh) hari sejak kembali undang undang. nkri, pelaporan perubahan susunan keluarga dalam denda administratif dikenakan atas keterlambatan lebih dari (tiga puluh) hari sejak tanggal terjadinya pelaporan mengenai peristiwa penting dan peristiwa kependudukan, pelaporan pencatatan kelahiran lebih dari (enam cc. perpanjangan ktp lebih dari (empat belas) hari puluh) hari sampai dengan tahun sejak tanggal sejak habis masa berlaku ktp kelahiran: pelaporan pencatatan pindah datang lebih dari pelaporan pencatatan kelahiran luar negeri melebihi (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan surat (tiga puluh) hari sejak tanggal kedatangannya: keterangan pindah dari daerah asal, pelaporan pencatatan kelahiran yang melebihi (satu) pelaporan pencatatan kedatangan wni dari luar negeri tahun sejak tanggal kelahiran, lebih dari (empat belas) hari sejak tanggal pelaporan pencatatan perkawinan lebih dari (enam kedatangan indonesia, puluh) hari sejak tanggal perkawinan, pelaporan pencatatan kedatangan orang asing yang pelaporan perkawinan luar negeri lebih dari (tiga memiliki ijin tinggal terbatas lebih dari (empat puluh) hari sejak tanggal kedatangan indonesia, belas) hari sejak tanggal terbitnya ijin tinggal pelaporan pembatalan perkawinan lebih dari terbatas, bat bah status asi (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan yang pelaporan pencatatan ahan sta ran hari ijin tinggal terbatas ijin tinggal tetap lebih mempunyai kekuatan hukum tetap, pelaporan pencatatan perceraian wilayah kota lebih dari (empat belas) hari sejak tanggal terbitnya ijin dari (enam puluh) hari sejak tanggal ditetapkannya tinggal tetap. putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, denda administratif dikenakan pula terhadap: pelaporan perceraian luar negeri lebih dari (tiga penduduk warga negara indonesia dan orang asing puluh) hari sejak tanggal kedatangan indonesia, yang memiliki izin tinggal tetap yang bepergian tidak pelaporan pembatalan perceraian wilayah kota lebih membawa ktp: dari (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan penduduk orang asing yang memiliki izin tinggal yang mempunyai kekuatan hukum tetap: terbatas yang bepergian tidak membawa surat pelaporan kematian lebih dari (tiga puluh) hari keterangan tempat tinggal.bagian kedua hari sejak tanggal surat pengakuan anak dari ayah denda administratif pejabat skpdpejabat pada skpd yang melakukan tindakan atau sengaja orangtuanya, melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan pelaporan perubahan nama lebih dari (tiga puluh) dokumen kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam dikenakan sanksi negeri, berupa denda sebesar rp1. satu juta rupiah). pelaporan pencatatan status kewarganegaraan dari orang asing menjadi wni, lebih dari (enam puluh) bagian ketiga hari sejak tanggal pengucapan sumpah nama atau penetapan denda administratif pernyataan janji setia, pelaporan pencatatan pilihan kewarganegaraan lebih dari (empat belas) hari dari batas usia delapan setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa belas tahun atau sudah kawin lebih dari (tiga) tahun denda apabila melampaui batas waktu pelaporan bagi yang memiliki kewarganegaraan ganda, peristiwa kependudukan dalam haljenis pel denda ( rp) setiap penduduk wajib ktp yang bepergian wilayah this pelanggaran kota dan diketahui tidak membawa ktp dirinya (masih pelaporan perubahan biodata berlaku), bagi wni dikenakan denda rp50. lima |yang terjadi luar negeri lebih puluh ribu rupiah), wna yang tidak membawa skt dari (tiga puluh) hari sejak dikenakan denda rp100. seratus ribu rupiah). kembali nkri. pelaporan perubahan susunan (keluarga dalam lebih dari setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa (tiga puluh) hari sejak denda apabila melampaui batas waktu pelaporan tanggal terjadinya peristiwa peristiwa penting dalam hal pena duka peristiwa denda rp) kependudukan. jenis pelanggaran perpanjangan ktp lebih dari pelaporan pencatatan kelahiran| (empat belas) hari sejak tanggal lebih dari (enam puluh) hari (berakhirnya masa berlaku ktp. sampai dengan (satu) tahun sejak tanggal kelahiran. aan aan pelaporan pencatatan kelahiran luar negeri melebihi (tiga puluh) hari sejak tanggal puluh) hari sejak tanggal diterbitkan surat keterangan kedatangannya pindah dari daerah asal. pelaporan pencatatan kelahiran pelaporan pencatatan yang melebihi (satu) tahun kedatangan wni dari luar negeri lebih dari (tiga sejak tanggal kelahiran puluh) har. pagi. tanggal pelaporan pencatatan! perkawinan lebih dari (enam pelaporan pencatatan alat puluh) hari sejak tanggal kedatangan orang asing yang perkawinan aga toa bela pelaporan perkawinan luar| cak tanggal terbitnya tin |negeri lebih dari (tiga puluh) (hari sejak tanggal kedatangan tinggal terbatas. indonesia pelaporan pencatatan pelaporan pembatalan perubah status orang asing perkawinan lebih dari (l) dari ijin tinggal terbatas |(sembilan puluh) hari setelah ijin tinggal tetap lebih dari utusan pena dilan yang (empat belas) hari sejak tanggal mempunyai kekuatan hukum terbitnya ijin tinggal tetap. tetap. pelaporan pencatatan perceraian| pelaporan pencatatan status| wilayah kota lebih dari kewarganegaraan dari orang |(enam puluh) hari sejak tanggal masing menjadi wni, lebih dari ditetapkannya putusan (enam puluh) hari sejak tanggal pengadilan yang mempunyai pengucapan sumpah nama atau kekuatan hukum tetap. pernyataan janji setia pelaporan perceraian luar pelaporan pencatatan pilihan negeri lebih dari (tiga puluh) kewarganegaraan lebih dari |hari sejak tanggal kedatangan |((empat belas) hari dari batas usia indonesia. delapan belas tahun atau sudah pelaporan pembatalan perceraian dan (kawin lebih dari (tiga) tahun wilayah kota lebih dari bagi yang memiliki (enam puluh) hari setelah kewarganegaraan ganda. putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum pelaporan peristiwa penting| tetap. lainnya lebih dari (tiga puluh) pelaporan kematian lebih dari (hari sejak diterimanya salinan (tiga puluh) hari sejak tanggal penetapan pengadilan negeri (kematian. pelaporan pembatalan akta akta| pelaporan pengangkatan anak, catatan sipil lebih dari (tiga lebih dari (tiga puluh) hari (puluh) hari sejak diterimanya (sejak tanggal diterimanya penetapan pengadilan. salinan penetapan pengadilan negeri. penerbitan kembali kutipan akta akta catatan sipil yang pelaporan pengakuan anak lebih| rusak hilang karena kelalaian sebagaimana dimaksud dari (tiga puluh) hari sejak dalam dikenakan denda rp50. lima |tanggal surat pengakuan anak puluh ribu rupiah). dari ayah yang disetujui ibunya bagian keempat pelaporan pengesahan anak,| dispensasi lebih dari (tiga puluh) hari (sejak tanggal pencatatan perkawinan orangtuanya. penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pelaporan perubahan nama dan dapat dikecualikan bagi penduduk lebih dari (tiga puluh) hari yang tidak mampu dengan persyaratan yang diatur dalam (sejak diterimanya salinan peraturan walikota. penetapan pengadilan negeri bab xvi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ketentuan penyidikan dikecualiknyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah ini, bab xviii dilakukan leh adik sipil dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil daerah ketentuan penutup wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada adalah hal hal lainnya yang belum cukup diatur dalam peraturan menerima laporan atau pengaduan dari orang atau daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan badan hukum tentang adanya dugaan tindak pidana diatur lebih lanjut dalam peraturan walikota.dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka peraturan adanya dugaan sebagaimana dimaksud pada huruf b:, daerah nomor tahun tentang penyelenggaraan dan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil kota cirebon membuat dan menandatangani berita acara serta peraturan petunjuk pelaksanaannya dicabut dan pemeriksaan. dinyatakan tidakaris daerah kota cirebon, oak ang ken treesejalan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk memenuhi tuntutan masyarakat tentang atas pelayanan kependudukan yang profesional dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan telah penyelenggaraan administrasi kependudukan menggunakan sistem informasi administrasi kota cirebon kependudukan siak) untuk terselenggaranya administrasi kependudukan yang menunjang tersedianya data dan informasi tentang pendaftaran penduduk dan umum pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses, sehingga dapat undang undang nomor tahun tentang menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan administrasi kependudukan telah ditetapkan oleh pembangunan pada umumnya. pemerintah sebagai salah satu landasan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai bagian dari ii. demcukup jelas.cukup jelas. penyelenggaraan administrasi kependudukan kota cirebon diatur dalam peraturan daerah nomor tahun cukup jelas. tentang penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil kota cirebon. namun peraturan daerah tersebut sudah tidak sesuai dengan tuntutan cukup jelas. perkembangan karena peraturan pemerintah maupun peraturan presiden yang merupakan petunjuk pelaksanaan undang undang nomor tahun cukup jelas. terbit setelah perda nomor tahun samping itu lahirnya undang undang nomor tahun tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang ditindaklanjuti cukup jelas. kota cirebon dengan peraturan daerah nomor tahun tentang retribusi jasa umum, maka penyelenggaraan administrasi kependudukan kota cukup jelas. cirebon perlu ditata dan diatur kembali. yang dimaksud dengan data agregat adalah cukup jelas.cukup jelas. dan pekerjaan. yang dimaksud dengan data kuantitatif adalah data yang berupa angka angka. cukup jelascukup jelas.cukup jelas. (berlaku untuk penjelasan hari pada berikutnya). huruf yang dimaksud dengan cacat fisik dan atau mental berdasarkan ketentuan peraturan cukup jelas. perundang undangan yang menetapkan tentang hal tersebut. cukup jelas. cukup jelas. tan cukup jelas. segala biaya yang diakibatkan karena perubahan alamat dalam hal terjadi pemekaran wilayah atau pembangunan ditanggung oleh pemerintah kota. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang wajib melaporkan kedatangan skpd cukup jelas. adalah penduduk yang pindah datang antar kabupaten kota atau antar provinsi. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. penduduk yang menikah lebih dari satu, hanya dapat didaftar dalam satu kartu keluarga. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas cukup jelas. yang dimaksud dengan perubahan susunan keluarga dalam kk adalah perubahan yang yang dimaksud dengan kedatangan wni dari diakibatkan adanya peristiwa kependudukan luar negeri adalah wni yang sebelumnya atau peristiwa penting seperti pindah datang, pindah luar negeri karena bekerja atau kelahiran, kematian, perkawinan atau menetap luar negeri lebih dari (satu) tahun perceraian. kemudian datang untuk menetap kembali wilayah kota. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. pemerintah kota berhak mencatat dan menerbitkan akta kelahiran bagi penduduk cukup jelas. manapun yang melakukan proses kelahiran wilayah kota. waktu pelaporan kelahiran paling lama (enam puluh) hari merupakan cukup jelas.cukup jelas. kota. penduduk yang wajib melaporkan kelahiran adalah kepala keluarga. cukup jelas. cukup jelas. hurufnegara setempat adalah lembaga yang dimaksud dengan perkawinan adalah yang menangani bidang administrasi ikatan lahir batin antara seorang pria dan kependudukan. seorang wanita sebagai suami istri berdasarkan yang dimaksud dengan singgah adalah ketentuan peraturan perundang undangan. tempat persinggahan saat terbang atau perkawinan bagi penduduk yang beragama kapal laut dalam perjalanannya mencapai islam dicatat oleh kantor urusan agama tujuan. hal ini sesuai dengan asas peristiwa kecamatan. kelahiran terjadi dan bila memungkinkan, pelaporan kelahiran dilaksanakan pada cukup jelas. persinggahan pertama sebelum sampai kui tujuan. cukup jelas. cukup jelas. persetujuan dari kepala skpd diperlukan karena dikhawatirkan terjadi manipulasi data atau hal hal yang tidak diinginkan dan yang dimaksud dengan perkawinan yang berfungsi sebagai verifikasi atas keabsahan ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan data yang dilaporkan. yang dilakukan antar umat yang berbeda agama. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat syarat untuk cukup jelas. melangsungkan perkawinan. batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh peristiwa lahir mati hanya diberikan surat pengadilan. keterangan lahir mati, tidak diterbitkan akta pencatatan sipil. cukup jelas. yang dimaksud perceraian pada ini yang dimaksud dengan pengangkatan anak adalah perceraian bagi yang beragama luar adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan islam. hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang cukup jelas.cukup jelas. pengadilan. yang dimaksud dengan pemohon adalah orang tua angkat anak yang bersangkutan. bagi penganut agama islam diberlakukan ketentuan mengenai rujuk. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan kematian adalah cukup jelas.cukup jelas. negara asing yang melakukan perubahan kewarganegaraan dan pernah mencatatkan peristiwa penting wilayah nkricukup jelas.yang dimaksud dengan peristiwa penting cukup jelas. lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada cukup jelas.cukup jelas. administrasi kependudukan bertujuan mewujudkan komitmen nasional dalam rangka menciptakan yang dimaksud dengan kesalahan tulis sistem pengenal tunggal, berupa nik bagi seluruh redaksional misalnya kesalahan penulisan penduduk kota. dengan demikian data penduduk huruf dan angka. dapat diintegrasikan dan direlasionalkan dengan kesalahan tulis redaksional yang disebabkan data hasil rekaman pelayanan pendaftaran oleh kesalahan petugas, tidak dikenakan biaya. penduduk dan pencatatan sipil. sistem ini akan menghasilkan data penduduk kota yang dinamis cukup jelas. dan mutakhir. pembangunan sistem informasi administrasi kependudukan dilakukan dengan cukup jelas. menggunakan perangkat keras, perangkat lunak, elektronik adalah cukup jelas.flash disc. yang dimaksud dengan cukup jelas. manual adalah perekaman data secara manual yang pengiriman datanya dilakukan dengan sistem pelaporan manual akibat terputusnya jaringan cukup jelas. komunikasi data. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas.cukup jelas1g tangga walipbd tahun anggarananggaran pendapatan dan belanja daerah kota cirebon tahun anggaran atas evaluasi gubernur jawa baratsong wali kota cirebon provinsi jawa barat peraturan daerah kota cirebon nomor tahun tentang lambang daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota cirebon, menimbang bahwa lambang daerah kota cirebon yang ditetapkan dengan peraturan daerah kota cirebon nomor tahun perlu dilakukan pembaharuan sesuai dengan perkembanganmberikan kepastian hukum terhadap penggunaan lambang daerah sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah nomor tahun tentang lambangcirebon walikota cirebonlogo daerah kota cirebon. logo dprd adalah logo dprd kota cirebon. bendera daerah adalah bendera daerah kota cirebon. bendera jabatan kepala daerah adalah bendera jabatan walikota dan wakil walikota cirebon. himne daerah adalah himne daerah kota cirebonorganisasi politik, lembaga dan bentuk lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. bab jenis lambang daerah lambang daerah meliputi: logo daerah, logo dprd, bendera daerah, bendera jabatan kepala daerah, dan himne daerah. lambang daerah yang diatur dalam peraturan daerah ini adalah logo daerah, logo dprd, bendera daerah dan bendera jabatan kepala daerah. lambang daerah berupa himne daerah sebagaimana dimaksud pada huruf diatur dengan peraturan daerah tersendiri. bab iii kedudukan dan fungsi lambang daerah berkedudukan sebagai tanda identitas daerah kota. lambang daerah berfungsi sebagai pengikat kesatuan sosial budaya masyarakat daerah kota dalam negara kesatuan republik indonesia. lambang daerah bukan merupakan simbol kedaulatan daerah kota. bab desain lambang daerah bagian kesatu logo daerah logo daerah: sehelai daun jati berwarna hijau tua dengan tangkai berurut empat berwarna hitam terletak ditengah. sembilan buah bintang berwarna putih masing masing bersudut lima sama besar yang letaknya lima buah didalam lukisan daun jati dan disebelah kanan kirinya masing masing (dua)ke ditulis dengan huruf besar berwarna hitam. bentuk lukisan logo daerahimbangan ukuran logo daerah adalah sebagai berikut: perisai: lebar: tinggi: pita lebar tinggi perisai. panjang yang menonjol kanan dan kirinya dari lebar perisai. lukisan bagian bawah (termasuk lukisan yang bergaris) dan bagian atas (gambar daun jati dan buah bintang) masing masing setengahnya dari panjang perisai. gambar daun jati tinggi dan lebar perisai dan lebar dari lebar perisai serta ujung daun sebelah atas berada ditengah tengah lebar perisai demikian pula halnya mengenai urat daun sebelah bawah. bintang bintang mempunyai ukuran dari lebar perisai. tentang bergerigi lebarnya dari gambar bagian bawah (setengahnya panjang perisai) dan tebalnya dibagi menurut ukuran yang sama sehingga merupakan buah gerigi. gelombang lebarnya sama dengan ukuran bagian tersebut sehingga merupakan buah gelombang biru dan buah gelombang putih. panjang gambar udang rebon seluruhnya dari lebar perisai. bagian kedua logo dprd logo dprd sehelai daun jati berwarna hijau tua dengan tangkai berurut empat berwarna hitam terletak ditengah, dan sembilan buah bintang berwarna putih masing masing bersudut lima sama besar letaknya lima buah didalam lukisan daun jati dan disebelah kanan kirinya masing masing dua? ditulis dengan huruf besar berwarna hitam. bagian paling bawah terdapat tulisan dprd dengan warna hitam diatas pita warna putih, bagian kiri terdapat gambar padi, dan bagian kanan terdapat gambar kapas. bentuk lukisan lambang dprd sebagaimana dimaksud pada dan sebagaimana tercantum dienderaberwarna dasar kuning dengan pinggiran berwarna kuning emas. gambar bendera daerendera jabatan kepala daerah desain bendera jabatan kepala daerahwali kota berwarna perak dengan pinggiran berwarna perak. gambar bendera jabatan kepala daeraherah bagian kesatu logo daerah logo daerah dapat digunakan pada: bangunan resmi pemerintahan daerah kota, gapura, tanda batas daerah kota dengan kabupaten, kop surat perangkat daerah, stempel perangkat daerah, 'lencana atau gambar, dan atau kelengkapan pakaian dinas dan pakaian lain. logo daerah tidak digunakan pada pertemuan resmi wali kotan atau dalam bangunan resmi pemerintahan daerah kotawali kota, kantor dprd, kantor perangkat daerah, rumah jabatan wali kota dan wakil wali kota, bangunan sekolah atau fasilitas pendidikan milik pemerintah daerah kota. penempatan logoan daerah sebagaimana dimaksud pada dilakukan pada: ruang kerja wali kota dan wakil wali kota, ruang kerja kepala perangkat daerah, cc. ruang tamu dirumah jabatan wali kota dan wakil wali kotaatau fasilitas pendidikan milik pemerintah daerah kotalembaga lain atauebagaimana dimaksud dalam huruf ditempatkan bagian paling atas posisi tengah kertas. logo daerah pada stempel sebagaimana dimaksud dalam huruf digunakan pada surat surat resmi perangkat daerah dan ditempatkan sebelah kiri tandatangan pimpinan perangkat daerah, kecamatan dan kelurahaosisi penempatan lencana lambang negara. ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan dan penempatan logo daerah diatur dengan peraturan wali kota. bagian kedua logo dprd logo dprd dapat digunakan pada: bangunan resmi dprd, kop surat dprd: cc. stempel dprd, lencana atau gambar dprd, dan atau kelengkapan pakaian dinas dan pakaian lain. logo dprd yang digunakan pada bangunan resmi dprd sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat ditempatkan bagian dalam atau luar bangunan yang digunakan dprd. penempatan logo dprd bagian luar bangunan yang digunakan dprd sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan pada papan nama yaitu kantor dprd: dan rumah jabatan dprd. penempatan logo dprdprd bagian dalam bangunan milik pemerintah kota cirebon sebagaimana dimaksud pada dilakukan pada ruang sidang dprd, dan ruang tamu pada rumah jabatan dprd. penempatan logo dprdprdprd. penggunaan logo dprd pada kop surat dprd sebagaimana dimaksud dalam huruf ditempatkan bagian paling atas posisi tengah kertas. penggunaan logo dprd pada stempel dprd sebagaimana dimaksud dalam huruf tempatkan disebelah kiri tandatangan pimpinan dprd dan mengenai setengah tanda tangan pimpinan dprd. penggunaan logo dprd pada lencana atau gambar dprd dan atau kelengkapan pakaian dinas atau pakaian lain sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf berupa lencana berwarna emas, ditempatkan pada dada kiri atas baju atau kerah baju atau topi. bagian ketig kota, gapura, cc. perbatasan antar daerah kota dengan kabupaten, lencana atau gambar,an daerahwali kota, rumah jabatan wali kota dan wakil walikota sebagaimana dimaksud pada dilakukan pada: ruang tamu dan ruang kerja wali kota dan wakil wali kota, ruang rapat utama pada kantor wali kota, cc. ruang kerja pimpinan dan ruang sidang dprd, ruang tamu dirumah jabatan wali kota dan wakil wali kotan tanda batas antar kota danlencana lambang negara. ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan dan penempatan bendera daerah diatur dengan peraturan wali kota. bagian keempat penggunaan dan penempatan bendera jabatan kepala daerahwali kota atau pejabat yang ditunjuk. tata cara permohonan izin sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan wali kotayang melanggarmbang daerah lembaran daerah kotamadya cirebon nomor tahun serie c.xvtahun nomor serinoref peraturan daerah kota cirebon provinsi jawa barat penjelasan atas peraturan daerah kota cirebon nomor tahun tentang lambang daerah umumberdasarkan peraturan pemerintah nomor tahun tentang lambang daerah, didalam regulasi tersebutpemerintah cirebon sendiri sebenarnya sudah memiliki peraturan yang mengatur lambang daerah dengan adanya peraturan daerah kota cirebon nomor tahun tentang lambang daerah, akan tetapi dengan adanya peraturan pemerintah nomor tahun tentang lambang daerah, secara otomatis perlu adanya peraturan yang terbaru tentang lambang daerah kota cirebon untuk menyesuaikan peraturan pemerintah nomor tahun tentang lamba lampiran peraturan daerah kota cirebon nomor tahun tentang lambang daerah lambang dan logo daerah yu aan makna logo: perisai yaitu alat perkakas perang pada jaman purbakala untuk tameng dalam mempertahankan serangan musuh, hal ini dimaksudkan sebagai lambang perjuangan untuk mempertahankan dan menegakan negara kesatuan republik indonesia, sesuai dengan proklamasi agustus garis mendatar bergaris sembilan buah yang merupakan batas bagian atas dan bawah perisai melukiskan benteng yang mendatar, berpuncak sembilan buah, berwarna hitam. lukisan ini dimaksudkan bahwa kota cirebon bercita cita untuk menuju pembangunan segala bidang, guna kemakmuran rakyatnya dan kesetaraan kotanya. lemah nipah loh jinak mengandung arti bahwa perjuangan bangsa indonesia itu bercita cita menuju ketentraman perdamaian, kesuburan, keadilan dan kemakmuran, tata raharja, mulia bahagia. bagian atas perisai: daun jati berwarna hijau tua mengingatkan kepada kita, bahwa pada jaman dahulu cirebon telah bersemayam dan bertahta seorang wali nan lutung budiman sebagai penghulu (ketua) dari wali sanga yang menjadi pusat penyebaran agama islam tanah jawa, dengan julukan sunan gunung dati. semasa hidupnya beliau menyebarkan agama islam, dengan dibantu wali wali lainnya. sunan kalijaga, sunan bonang, sunan kudus, sunan muria, sunan ngampel, sunan derajat, sunan giri dan sunan gresik syekh maulana malik ibrahim) diseluruh pelosok dari jawa, berpedoman keluhuran atas inti sari dari keempat tingkatan ilmu ilmu syariat, sholat, zakat, puasa, dan haji. haji (lima buah bintang dalam gambar daun dati) sungguh sungguh menjadikan pedoman dari pada umat penganutnya. dalam menunaikan ibadat sebagai perintah tuhan yang maha esa, manusia berdasarkan keyakinannya masing masing selalu berpedoman kepada keempat kitabullah yaitu injil, taurat, zabur dan our'an (empat buah urat dalam daun jati). sembilan buah bintang warna putih mengandung arti wali sanga hal ini mengingatkan pula kepada kita, bahwa cirebon kecuali pernah menjadi tempat persemayaman sunan gunung dati, terkenal pula menjadi tempat permusyawaratan dan berkumpul para wali sanga mengenai ilmu ajaran agama islam. dasar kuning dimaksudkan bahwa daerah kota adalah kota pantai yang bercita cita menuju pembangunan segala bidang, hingga mewujudkan masyarakat daerah kota yang tata tentram, adil dan makmur. bagian bawah perisai gambar bawah ini mengandung makna daerah kota letaknya dipinggir laut kota pantai) yang siap sedia setiap masa (gelombang biru tua) memberikan hasil lautnya yang berguna dan berharga bagi penghidupan rakyatnya. lukisan laut berombak menunjukan bahwa masyarakat daerah kota mempunyai kegiatan bekerja, disertai tulus ikhlas (gelombang putih) dalam menunaikan kewajibannya masing masing guna kepentingan negara dan bangsa. gambar udang rebon berwarna kuning emas adalah mengandung arti bahwa diantara hasil hasil laut yang membawa kemakmuran masyarakat, pantai cirebon banyak menghasilkan udang rebon. perimbangan ukuran logo daerahdan hak manusia, chandra bima pramana, sh., mm. pembina tingkat (iv b) "nip. lampiran peraturan daerah kota cirebon nomor tahun tentang lambang daerah lambang dan logo dprd kota cirebon x0. si aman, yp4 dea dprd makna logo: bentuk dan warna logo dprd mempunyai makna yang sama dengan logo daerah. arti dari tulisan dprd sebagaimana dimaksud dalam memiliki makna menegaskan bahwa dprd kota cirebon sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. gambar padi dan kapas sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf memiliki makna: padi (empat puluh lima) butir bunga padi melambangkan tahun lahirnya bangsa indonesia dan melambangkan kesuburan bidang pangan. kapas (tujuh belas) bunga kapas melambangkan tanggal lahirnya bangsa indonesia dan melambangkan kesuburan bidang sandang. perimbangan ukuran logo dprd5pan hak manusia, chandra bima pramana, sh., mm. pembina tingkat (iv b) "nip. lampiran iii peraturan daerah kota cirebon nomor tahun tentang lambang daerah bendera jabatan kepala daerah ses ter , see sas han 20cm aia pantangan putus wali kota cirebon, ttd, nasrudin azis salinan sesuai dengan aslinya a.a bagian hukum (adan kasasi manusia tda dra bimxpramana, sh., mm. neg7 pembina tingkat iv b) nip.badan usaha milik daerah perusahaan daerah tercantum dalam lampiran xxi peraturan daerah ini, ikhtisar laporan keuangan dana desa tercantum dalam lampiran xxitanya provinsi jawa tengah,viden sebagaimana dimaksud pada huruf dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. pembebanan program kemitraan dan bina lingkunganpegawaian pegawai pemuda bpr bank pasar diangkat dan diberhentikan oleh direksi. pegawai pemuda bpr bank pasar sebagaimana dimaksud pada memperoleh penghasilan terdiri dari: gaji pokok, tunjangan tunjangan, dan jasa produksi. besarnya penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh direksi dengan memperhatikan ketentuan pokok kepegawaian dan kemampuan pemuda bpr bank pasar. pegawai memperoleh hak cuti dan penghargaan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. ketentuan pokok kepegawaian pemuda bpr bank pasar diatur dengan peraturan walikota. bab vii kerjasama pemuda bpr bank pasar dapat melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta dalam peningkatan dana, manajemen, dan profesionalisme. kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh direksi dengan berpedoman pada peraturan perundang undangan. pemuda bpr bank pasar dapat menjadi anggota perhimpunan bank perkreditan rakyat milik pemerintah daerah lainnya dan anggota perhimpunan bank perkreditan rakyat lainnya. bab vpemuda bpr bank paspasar. penggabungan dan peleburan pemuda bpr bank pasar dilakukan terhadap (dua) perusahaan umum daerah bank perkreditan rakyat atau lebih. pemuda bpr bank pasar dapat mengambilalih bumi dan atau badan usaha lainnya. pembubaran pemuda bpr bank pasar ditetapkan dengan peraturan daerah. fungsi pemuda bpr bank paspasar dikembalikan kepada kpm. dalam hal pemuda bpr bank pasar dibubarkan, maka hutang dan kewajiban keuangan dibayarkan dari harta kekayaan pemuda bpr bank pasar, yang diselesaikan oleh lembaga yang menjamin simpanan sesuaipemuda bpr bank pasar dilakuankpr bank pasarbpr bank pasar terdiri: pengawasan internal,dan otoritas jasa keuangan ojk). bab ketentuan peralihan pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku seluruh harta kekayaan, kewajiban, modal, pegawai dan ikatan hukum yang dimiliki serta dibuat oleh pd. bpr bank pasar dilimpahkan tanggungjawabnya kepada pemuda bpr bank pasarengan masa transisi tahun sejak septemberjugahuruf yang dimaksud asas demokrasi ekonomi adalah suatu sistem perekonomian nasional yang merupakan perwujudan dari falsafah pancasila dan uud yang berasaskan kekeluargaan dan kegotong royongan dari, oleh, dan untuk rakyat dibawah pimpinan dan pengawasan pemerintah. huruf yang dimaksud asas pelayanan terbaik adalah setiap kegiatan operasional pemuda bpr bank pasar bertujuan memberikan kepuasan terhadap pelanggan masyarakat (customer satisfaction). huruf yang dimaksud asas efisiensi adalah ukuran keberhasilan kegiatan yang dilakukan oleh pemuda bpr bank pasar dinilai berdasarkan besarnya biaya sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. huruf asas yang dimaksud transparansiasas akuntabel adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ pemuda bpr bank pasar maupun pegawai sehingga pengelolaan perusahaan dapat dilaksanakan secara efpembagian atas laba pemuda bank pasardana cadangan adalah dana yang disisihkan atas laba pemuda bank pasaryang dimaksud dengan program kemitraan dan bina lingkungan adalah komitmen pemuda bank pasarbank pasar yang diberikan kepada direksi dan dewan pengawas. huruf yang dimaksud dengan jasa produksiyang dimaksud dengan dana kesejahteraan adalah dana untuk kesejahteraan pegawai. dewan pengawas adalah organ pemuda bpr bankpasarkantor pelayanan adalah kantor cabang untuk menjangkau pelayanan pemuda bpr bank pasar yang tersebar wilayah kerja. pegawai pemuda bpr bank pasar yang selanjutnya disebut pegawai adalah pegawai pemuda bpr bank pasarpemuda bpr bank pasarmaksud pemuda bpr bank pasarmasyarakat dan pendapatan daerah. tujuan pemuda bpr bank pasa, dan memperoleh laba atau keuntungan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. bab bentuk badan hukum bagian kesatu nama, logo dan tempat kedudukan dengan peraturan daerah ini perusahaan daerah bank perkreditan rakyat bank pasar kota semarang diubah bentuk badan hukumnya menjadi perusahaaan umum daerah bank perkreditan rakyat bank pasar kota semarang. perusahaaan umum daerah bank perkreditan rakyat bank pasar kota semarang atau disebut pemuda bpr bank pasar. logo pemuda bpr bank pasar ditetapkan oleh walikota atas usul direksi melalui dewan pengawas. pemuda bpr bank pasar berkedudukan daerah dan berkantor pusat kota semarang. pemuda bpr bank pasar dapat membuka cabang dan atau unit pelayanan sesuai kebutuhan dengan persetujuan kpm berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian kedua kegiatan usaha kegiatan usaha pemuda bpr bank pasdan pembinaan terhadap pengusaha mikro kecil, melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya, menempatkan dananya pada bank lain, membantu pemerintah daerah kota semarangtiga jangka waktu pemuda bpr bank pasar didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. bab iii modal modal dasar pemuda bpr bank pasar ditetapkan sebesar rp50. (lima puluh miliar rupiah). modal disetor pada pemuda bpr bank pasar sampai dengan desember sebesar rp15. lima belas miliar rupiah). modal disetor pemuda bpr bank pasar sebagaimana dimaksud pada merupakan penjumlahan dari: modal awal, dan modal disetor pemerintah derah. kekurangan setoran modal untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada dipenuhi secara bertahap sesuai kebutuhan pemuda bpr bank pasar dan kemampuan keuangan daerah. bab organ pemuda bpr bank pasar bagian kesatu umum organ pemuda bpr bank pasar terdiri dari: kpm: dewan pengawas, dan direksi. bagian kedua kpm organ tertinggi didalam pemuda bpr bank pasarpendidikan paling rendah strata s1lain sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, dinyatakan berakhir. dewan pengawas mempunyai tugas sebagai berikut: melakukan pengawasan terhadap pemuda bpr bank pasar, dan mengawasi dan memberi nasihat kepada direksi dalam menjalankan pengurusan pemuda bpr bank pasarpasapasar, menilai kinerja direksi dalam mengelola pemuda bpr bank paspasempat direksi direksi diangkat oleh kpm setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan oleh tim ahli. uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan melalui seleksi terbuka. jumlah anggota direksi sebagaimana dimaksud pada paling sedikit (dua) dan paling banyak (tiga). direksipendidikansyarat lain sesuai ketentuan peraturan perundang undangbpr bank pasapasapasapasapr bank pasar, mengangkat dan memberhentikan pegawai pemuda bpr bank pasar berdasarkan peraturan kepegawaian pemuda bpr bank pasar yang bersangkutan, menetapkan susunan organisasi dan tata kerja pemuda bpr bank pasar dengan persetujuan dewan pengawas, mewakili pemuda bpr bank pasapasapasar yang merupakan hasil pengelolaan pemuda bpr bank paspasar, menetapkan pengelolaan kepegawaian pemuda bpr bank pasartahun buku pemuda bpr bank pasar disamakan dengan tahun taklim. penggunaan laba pemuda bpr bank pasar diatur dalam anggaran dasar. laba bersih pemuda bpr bank pasar setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh kpm meliputi: deviden 55y6 (lima puluh lima persen), cadangan (dua puluh persen), program kemitraan dan bina lingkungan yo. |
salinan rms layan provinsi jawa tengah walikota semarang peraturan daerah kota semarang nomor tahun tentang produk makanan halal dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota semarang, menimbang: bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakat dalam mengkonsumsi makanan dan minuman yang belum terjamin kesalahannya, bahwa upaya menjamin kepastian hukum atas produk makanan halal melalui pensertifikatan dan pengawasan makanan halal masyarakat perlu dilakukan oleh pemerintah daerah untuk terselenggaranya kegiatan ekonomi yang mandiri dan berdaya saing, bahwa berdasarkan ketentuan dalam undang undang nomor tahun tentang jaminan produk halal dan kewenangan lain yang diberikan oleh peraturan perundang undangan perlu diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah kota semarang tentang produk makanan halalroduk makananroduk makanan halal. bab ketentuan umum dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan: daerah adalah kota semamakanan adalah barang dan atau jasa yang terkait dengan makanan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. produk makanan halal adalah produk makananlabel halal adalah tanda kehalalan suatu produkujuan dibentuknya peraturan daerah tentang produk makanan halal meliputi: meningkatkan kualitas mutu dan daya saing produk daerah baik tingkat antar daerah, nasional maupun internasional melalui sertifikasi halal:, dan menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya produk makanan halal bagi masyarakat sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam usaha. asas pemberlakuan dalam peraturan daerah ini adalah: asas perlindungan, asas keadilan, cc. asas kepastian hukum, asas akuntabilitas dan transparansi, asas efektifitas dan efisiensi, dan asas profesionalitas. ruang lingkup materi peraturan daerah ini sebagai berikut: kewenangan pemerintah daerah, perencanaan, cc. pelaksanaan, sertifikasi, lembaga pemeriksa halal, pembinaan dan pengawasan, peran serta masyarakat, peran dunia usaha, larangan, dan pendanaan. bab kewenangan pemerintah daerah dalam peraturan daerah ini pemerintah daerah berwenang untuk: menyusun perencanaan kebijakan strategis dalam menjalankan pemberdayaan dan perlindungan produk makanan, melakukan pendampingan atas produk makanan halal kota semarang, memfasilitasi sertifikasi produk makanan halal, dan melakukan pemberdayaan atas produk makanan halal. bab iii perencanaan pemerintah daerah menyusun perencanaan penyelenggaraan produk makanan halal sesuai kewenangannya. perencanaan penyelenggaraan jaminan produk makanan halal sebagaimana dimaksud pada dapat dikoordinasikan denganroduk makanan halal. pemangku kepentingan yang dimaksud pada adalah pemerintah daerah, pelaku usaha, lembaga swadaya masyarakat, masyarakat, perguruan tinggi dan lembaga kajian halal dan sejenisnya yang dibentuk oleh perguruan tinggi, mui, dan atau bijih. walikota dapat membentuk tim dalam penyusunan perencanaan penyelenggaraan produk makanan halal kota semarang, ketentuan lebih lanjut berkaitan dengan perencanaan penyelenggaraan produk makanan halal diatur dengan peraturan walikota. bab pelaksanaan bagian kesatu umum penyelenggaraan produk makanan halalmakanan halal termasuk dalam hal proses produk halal sesuai syariat islam. penyelenggaraan dan pengawasan produk halal, meliputi: pengadaan bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong, proses produksi, barang hasil produksi, pendistribusian, dan hak dan kewajiban pelaku usaha. penyelenggaraan jaminan produk makan islam, serta adanya kandungan gizi. penyelenggaraan produk makanan halal dilakukan dengan pemisahan yang jelas mulai dari bahan baku sampai pada pemasaran produk makanan halal. jaminan produk makanan halal meliputi pangan yang sudah berlabel halal atau sudah mendapat lisensi halal dari bijih. terhadap pangan yang bukan termasuk dalam pangan halal diharuskan memenuhi standar kesehatan untuk dikonsumsi. bagian kedua bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong bahan yang digunakan dalam proses produk makanan halal terdiri dari:b.tidak dihasilkan dari saranatidak halal atau najis yang dapat berasal dari bahan tambahan, bahan penolong dan fasilitas produksi, danhalal sesuaiharus dipisahkan dengan bahan halal. bagian ketiga proses produksi sarana yang digunakan dalam proses produksi sebagaimana dimaksud dalam huruf harus sesuai dengan syariat islam dan ketentuan peraturan perundang undangan. kesesuaian syariat islamharus dipisahkan dengan proses produksi barang halal. bagian keempat barang hasil produksi setiap produk barang hasil produksi sebagaimana dimaksud dalam huruf ditempatkan secara terpisah sesuai syariat islam. bagian kelima pendistribusian sarana dan prasarana pendistribusian produk makanan halal harus dipisahkan dengan produk makanan tidak halal. bagian keenam hak dan kewajiban pelaku usaha pelaku usaha memiliki hak: memperoleh informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sistem jph, memperoleh pembinaan dalam memproduksi pangan halal, memperoleh pelayanan untuk sertifikat halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau dan tidak diskriminatif, dan memproduksi pangan halal sesuai dengan standar sertifikasi halal yang diakuimakanan halal dan makanan tidak halal: memperbarui sertifikat halal jika masa berlaku sertifikat halal berakhir: dan melaporkan perubahan komposisi bahan kepada bijih. setiap pelaku usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada dikenakan sanksertifikasi pendaftaran atau sertifikasi halal adalah produk bkt. pemerintah daerah memfasilitasi sertifikasi pangan halal sesuai kewenangan dan peraturan perundang undangan. sertifikasi makanan halal dilakukan oleh bijih. pelaku usaha yang akan mengajukan sertifikasi halal bijih harus memenuhi sertifikat layak higienis sanitasi dari perangkat daerahpemerintah daerah melakukan pendampingan terhadap pelaku usaha yang akan mengajukan sertifikasi halal bijih dalam pemenuhan sertifikat layak higienis sanitasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan lebih lanjut terkait pendampingan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada dan diatur dalam peraturan walikotbijih. bab lembaga pemeriksa halal daerah pemerintah daerah dalam penyelenggaraan produk makanan halal membentuk lph daerah sesuai peraturan perundang undangan. pemerintah daerah dalam membentuk lph dapat bekerjasama dengan instansi terkait. bab vii pembinaan dan pengawasan walikota melakukan pembinaan dan pengawasan produk makanan halal kepada pelaku usaha. pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada yaitu: pelaku usaha produksi: dan pelaku usaha peredaran produk barang. pembinaan kepada pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dalam bentuk: pemberian informasi, fasilitasi: konsultasi, pendidikan dan pelatihan, dan penelititim yang menangani pembinaan dan pengawasan produk makanan halal untuk memfasilitasi pelaksanaan sertifikasi halal. pembentukan tim sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi ketahanan pangan. susunan keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada meliputi: unsur pemerintah daerah, unsur lembaga pendidikan, cc. unsur masyarakat, unsur keagamaanpaling sedikit (satu) kali dalam (enam) bulan. mekanisme pelaporan kepada walikota dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasandan pengawasan sertifikasi produk halal. peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada dapat dilaksanakan secar, dan menyampaikan informasi dan memberikan masukan kepada pemerintah daerah terkait penyelenggaraan dan pengawasan sertifikasi produk halalkecuali pelaku usaha yang kegiatan usahanya khusus tidak menyediakan produk halal. pelaku usaha yang telah mencantumkan label halal dilarang memperdagangkan barang yang telah rusak, cacat atau bekas dan tercemdanpada danpada, tim merekomendasikan pada bijih terkait pencabutan izin sertifikasi halal setelah dilakukan teguran tertulis sebanyak (tiga) kali. pelaku usaha dilarang mencantumkan label halal: dibuat oleh lembaga yang tidak berwenang, dan atau memuat informasi tidak benpendanaan biaya yang timbul akibat pelaksanaan peraturan daerah inixii ketentuan penutup peraturan walikota sebagai petunjuk pelaksanaan atas peraturan daerah ini,alinan sesuai dengan aslinya sekretaris daerah kota semarang, kepala bagian hukum sekretariat semarang ttd drs. satrio imam putranto, iswara aminuddin pembina tingkat nip.roduk makanan halal umum setiap warga negara republik indonesia dijamin hak konstitusional oleh uud seperti hak asasi manusia, hak beragama dan beribadat, hak mendapat perlindungan hukum dan persamaan hak dan kedudukan dalam hukum, serta hak untuk memperoleh kehidupan yang layak termasuk hak untuk mengkonsumsi pangan dan menggunakan produk lainnya yang dapat menjamin kualitas hidup dan kehidupan manusia. jaminan tersebut salah satunya diselenggarakan oleh pemerintah daerah melalui produk makanan halal. dalam implementasinya, pemerintah daerah belum memiliki pengaturan secara teknis dalam wujud peraturan daerah yang mengatur tentang produk makanan halal, padahal salah satu ketentuan dalam undang undang nomor tahun tentang jaminan produk halal memberikan peluang keterlibatan pemerintah daerah atas pengaturan makanan halal. dalam undang undang nomor tahun tentang jaminan produk halal dinyatakan bahwpihak lain dalam hal ini dinyatakan pada bagian penjelasan salah satunya adalah pemerintah daerah. berangkat adanya amanat dari peraturan perundang undangan tersebut, pemerintah daerah kota semarang merasa perlu menyusun peraturan daerah yang secara khusus mengatur produk makanan halal. diharapkan melalui adanya peraturan daerah ini dapat menjamin hak hak konstitusional setiap warga negara yang diantaranya dalam hal ketersediaan produk makanan halal serta akses pelaku usaha dalam mendapatkan jaminan produk halal. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan asas pelindungan adalah bahwa dalam menyelenggarakan produk makananproduk makananproduk makanan halalproduk makananproduk makananproduk makanan halalhal ini unsurnya terdiri dari dinas ketahanan pangan, dinas kesehatan, dinas perikanan dan dinas pertanian walikota semarang provinsi jawa tengah peraturan daerah kota semarang nomor tahun tentang penyidik pegawai negeri sipil dengan rahmat tuhan yang maha esa wali kota semarang, menimbang: bahwa dalam rangka pelaksanaan proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil sehingga mampu menjamin keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum dan penegakan hukum untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum bagi masyarakat, bahwa penegakan hukum daerah dilakukan terhadap pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah, melalui tinda, bahwa, kota semarangoperasi penegakan hukum yang tanpa melalui proses peradilansetiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau korporasipn dalam melaksanakan tugasnya berasaskan: kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, keterbukaan: akuntabilitas, dan profesionalitasbagian kedua tugas dan wewenang ppn sesuai dengan bidangnya mempunyai tugas melaksanakan penegakan peraturan daerah dan melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentudan berkoordinasi dengan polri dalam wilayah hukum yang sama, dan membuat laporan pelaksanaan tugasketentuan lebih lanjut mengenai penyidikan sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan wali kota sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. ppn berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hal hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugassistem dan prosedur bagi ppn dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab iii sekretariat ppn sekretariat ppn sebagaimana dimaksud dalam berkedudukan satpol pp. sekretariat ppn sebagaimana dimaksud pada bertugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan wewenang ppn daerah. ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tugas, fungsi dan wewenang sekretariat ppn diatur dalam peraturan wali kota. bab pengangkatan ppn untuk dapat diangkat menjadi,kinerja pns yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada dapat diusulkan untuk diangkat menjadi ppn. usulan sebagaimana dimaksud pada berupa surat pengajuan oleh wali kota kepada menteri. surat pengajuan pengangkatan ppn sebagaimana dimaksud dalam diajukan dengan dihampiridan daftar penilaian kinerja pns atau dokumen lain yang dipersamakan, (dua) tahun terakhir, surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan bidang penyidikan,dan foto terbaru berwarna dengan latar belakang merah dengan ukuran (tiga kali empat) sentimeter. sebelum menjalankan jabatannya, calon ppnpelantikan dan pengambilan sumpah atau janji ppn sebagaimana dimaksud dalam dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bab mutasi dan pemberhentian ppnwalikotapn yang dipromosikan, dan ppn yang dikenai hukuman disiplin kepegawaian. dalam hal terjadi mutasi sebagaimana dimaksud pada walikota memperhatikan komposisibagian kedua pemberhentian ppn diberhentikan dari jabatannya karena: diberhentikan sebagai pnsmeninggal dunia. pemberhentian ppn sebagaimana dimaksud dalam diusulkan oleh wali kota kepada menteri. usulan pemberhentian ppn sebagaimana dimaksud pada diajukan dengan mengisi formulir disertai dengan alasan. usul pemberhentian ppn sebagaimana dimaksud padapn, dan kartu tanda pengenal ppn. bab pengangkatan kembali pengangkatan kembali ppn pengangkatan kembali ppn sebagaimana dimaksud dalam diajukan oleh wali kota kepada menteri dengan mengisi formulir. pengajuan usulan pengangkatan kembalidan daftar penilaian kinerja pns atau dokumen lain yang dipersamakan,pn karena alasan penugasan kembali sebagaikinerja pns atau dokumen lain yang dipersamakan, (satu) tahun terakhir, kartu tanda pengenal pns yang telah diangkat sebagai ppn diberi kartu tanda pengenal. kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada adalah kartu tanda pengenal yang dikeluarkan oleh direktur jenderal administrasi hukum umum atas nama menteripn diajukan secara elektronik oleh wali kotawali kotai pelaksanaan tugasperangkat daerah dan atau instansi terkait. setiappol selaku koordinator ppn daerah. setiap ppn dalam melaksanakan tugas mentaati ketentuan peraturan perundang undangan dan berpedoman pada kode etik ppn. kode etik ppn sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan wali kota. ppn dalam melaksanakan tugassebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan wali kota. bab pembinaan walikota melaksanakan pembinaan ppnketentuan mengenai fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan wali kota. bab pembiayaan segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan ppn dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. babbab xidik pegawai negeri sipil umum undang undang dasar negara republik indonesia menyatakan bahwa indonesia adalah negara hukum. sebagai negara hukum, perlu dilakukan pembangunan hukum, dalam rangka menjamin ketertiban umum, ketentraman, dan kepastian hukum, baik menyangkut materi hukum (substansi), organisasi dan personil (struktur), maupun budaya hukum. pembangunan materi hukum, dalam wujud peraturan perundang undangan, perlu diikuti dengan penegakan hukum (law enforcement). pada tataran pemerintahan daerah, pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah berwenang membentuk peraturan daerah, sebagaimana diamanatkan dalam undang undang dasar negara republik indonesia maupun dalam undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah (termasuk perubahannya), serta peraturan pelaksanaan lainnya. dalam pelaksanaan peraturan daerah dan ketentuan perundang undangan lainnya acap kali adanya pelanggaran terhadap ketentuan peraturan daerah, baik yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok, atau badan. terhadap pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah, dibutuhkan tindakan penegakan, melalui tindakan penyidikan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang, yang dalam undang undang nomor tahun dikenal dengan penyidik pegawai negeri sipil. kota semarang, telah ada peraturan daerah kota semarang nomor tahun tentang pedoman penunjukan pengangkatan, mutasi dan pemberhentian penyidik pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah koda dati semarang lembaran daerah kota semarang nomor tahun namun demikian, materi pengaturan dalam peraturan daerah tersebut sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi penyelenggaraan pemerintahan maupun dengan perkembangan pengaturan lingkungan pemerintahan daerah. oleh karenanya, diperlukan penyesuaian terhadap peraturan daerah tersebut dengan membentuk peraturan daerah yang baru tentang penyidik pegawai negeri sipilada saat penyelenggaraan tugasnya. huruf yang dimaksud dengan asas manfaat adalah dalam penyelenggaraan tugas dan tanggung jawab mengedepankan adanya nilai kemanfaatan terutama dalam aspek penegakan hukum dan khususnya dalam rangka mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakatda dann ka) na5 ny) ny r04 nahlangsungkannya konperensi colombo plan ke xii, tokyoolombo plan ke xii, jang berlangsung tokyodr. subandrio, menteri luar negeri golongan sebagai ketua jang memimpin delegasi mr. ismael thales, pegawai tinggi diperbantukan p.g.p.n gol f vi kepala direktorat ekonomi antar negara pada departemen luar negeri djakarta, golongan ii, sebagai anggota merangkap wakil ketua delegasi jang telah ditunjuk pula untuk memimpin delegasi official meeting sugeng amat, kepala biro ekonomi pertanian p.g.p.n. gol. f iv pada departemen pertanian, golongan iii, sebagai anggota merangkap sekretaris delegasi mr. r.h.b.mochtar, ahli tata usaha tingkat p.g.p.n. gol. f iv sekretaris biro ekonomi keuangan, golongan iii, sebagai anggota mr. ab. astrawinata, kepala urusan moneter iii p.g.p.n. gol. f iv pada departemen keuangan, golongan iii, sebagai anggota sono kromodimuljo, kepala bagian bantuan luar negeri dan unesco (p.g.p.n. gol f iv pada departemen pendidikan, pengajaran dan kebudayaan, golongan iii, sebagai anggota djoko untung, kepala biro perhubungan luar negeri p.g.p.n. gol. fiv pada departemen perindustrian dasar pertambangan, golongan iii, sebagai anggota dojo tjitrokusumo, ahli perdagangan p.g.p.n. gol. f iv kepala seksi colombo plan direktorat ekonomi antar negara pada departemen luar negeri, golongan iv, sebagai anggota (men yui mn) na5 ny) ny r04 kang presiden republik indonesia ketiga memerintahkan kepada menteri luar negeri dr, subandrio sebagai ketua delegasi, untuk berangkat tokyop pl k keempat setelah menghadiri sidang tersebut, menteri luar negeri dr. subandrio harus mengadakan kunjungan ke beberapa negara asia, jaitu karachi, bangkok dan kuala lumpur jang seluruhnya akan memakan waktu kira kira (tiga minggu kelima semua biasa jang berhubungan dengan pengiriman delegasi republik indonesia tersebut serta perjalanan ke negara negara asia karachi, bangkok dan kuala lumpur jang harus dilakukan oleh menteri luar negeri dr. subandrionam setelah tiba dinegara negara jang bersangkutan, menteri luar negeri dr. subandriujuh jika dikehendaki dr. subandrio diizinkan untuk membawa uang pribadi berupa travel's cheeses sebesar u.s.$ sehari, dengan jumlah maximum xu.s.$ u.s.$ enampuluh u.s. dollar kedelapandengan golongannya,sembilan untuk keperluan representasi delegasi disediakan uang sejumlah u.s.$ lima ratus lima puluh u.s. dollar denagn perincian jaitu bagi ketua delegasi ministerial meeting sebesar u.s.$ tiga ratus u.s. dollar dan bagi delegasi official meeting jang diketuai oleh mr. ismael thales seperti termaktub dalam surat putusan menteri luar negeri tanggal oktober sp pl x sejumlah u.s.$ dua ratus lima puluh u.s. dollar denagberupa traveperwakilan republik indonesia tokyo kesepuluhpensiubelas dalam tempo satu jika ketentuanagmea sy) na5 ny) r04 kang presiden republik indonesia keduabelas apabila kemudian hari ternyata terdapat kesalahan dalam surat putusan ini maka akan diadakan perubahan dan perhitungan sebagaimana mestinya salinan surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada menteri pertama, menteri keuangan, sekretariat dewan menteri, kabinet perdana menteri, dewan pengawas keuangan, sekretariat negara, departemen keuangan, kantor urusan pegawai, kepala biro keuangan departemen luar negeri, kepala biro kepegawaian departemen luar negeri, jawatan perjalanan, lembaga alat alat pembayaran luar negeri, perwakilan republik indonesia tokyo, karachi dan kuala lumpurnanaman batubara negara rrrerrnrreran jang terdiri dari ir. tampubolon error. bagai, presiden direktur as. thalib. rereesenemenamam. direktur. rrrrasererararan 3a.o.tambunan reererraannmam. sebagai direktur. errarernarbatubara negara. semua perusahaan. tambang. batubara perjuangan membangun ekonomi nasional maupun membina negara maritim, kelancaran pelaksanaan pembangunan projek dok dan galangan kapal karya putra atau karya putra backyard tjilintjing tanjung priok djakarta, perlu dijamin sepenuhnya, bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pembangunan projek karya putra backyard tersebut, perlu diambil tindakan pencegah adanja timbulnya hambatan hambatan dan atau pemogokan penutupan lock out), bahwa melihat besar dan pentingnya projek karya putra backyard tersebut, perlu dan pantas dijadikan projek mandataris majelis permusyawaratan rakjat sementara m.p.r.s.), mengingat alat undang undang dasar, penetapan presiden tahun lembaran negara tahun penyerahan mandat dari majelis permusyawaratan rakjat sementara m.p.r.s.) kepada presiden, jang berarti presiden dapat bertindak selaku mandataris m.p.r.s.: mendengar presidium kabinet dikira , menteri panglima angkatan laut dan menteri urusan bank sentral: memutuskan menetapkan pertama projek karya putra backyard jang berkedudukan tjilintjing tanjung priok djakarta dengan seluruh bagian bagiannya jang merupakan satu unit jang tiada terpecah petuah, dinyatakan sebagai badan vital sebagaimana termaksud dalam penetapan presiden tahun lembaran negara tahun min nyi kpi presiden republik indonesia kedua projek karya putra backyard tersebut dinyatakan pula sebagai projek mandataris majelis permusyawaratan rakjat sementara m.p.r.s.), ketiga terhitung mulai tanggal november menunjuk sebagai anggota anggota badan pembina pengawas dan direksi karya putra backyard sebagai berikut pembina pengawas presiden republik indonesia, tertinggi sukar ii. pembina pengawas presidium kabinet dikira beserta menteri perindustrian dasar dan pertambangan, menteri panglima angkatan laut, menteri perhubungan laut: menteri urusan bank sentral: menteri urusan anggaran negara. ini. pengawas harian menteri perhubungan laut, dibantu oleh suatu sekretariat jang terdiri dari wakil2 departemen perhubungan laut, departemen perindustrian dasar dan pertambangan, departemen angkatan laut, pemerintah daerah khusus ibukota djakarta raya. iv. direksi presiden direktur jusuf muda dalam, direktur drs. suryadi, direktur marinus. keempat direksi dalam melaksanakan tugasnya sehari hari dapat mengangkat penasehat penasehat ahli jang perlu untuk melancarkan jalannya pekerdjaan, gea altar nyi wna kpi presiden republik indonesia keuangan telah dibentuk departemen perasuransian, bahwa potensi perasuransian nasional harus dapat dimanfaatkan setara konkrit untuk pembangunan negara, sehingga mendjadi komponen jang kuat dari pada ekonomi nasional indonesia berdasarkan prinsip berdikari, bahwa untuk dapat mencapai tujuan tersebut dianggap perlu untuk menegaskan tugas dan wewenangmemutuskan: menetapkan tugas wewenang dan bidang kerdja menteri urusan perasuransian sebagai berikut pertama menteri urusan perasuransian bertugas dan berwenang menetapkan kebijaksanaan, mengatur serta mengawasi bidang perasuransian dalm arti seluas luasnya dengan tujuan meningkatkan perasuransian nasional, baik didalam negeri maupun diluar negeri, agar mendjadi komponen jang kuat dari pada ekonomi nasional indonesia berdasarkan prinsip berdikari dan untuk dapat dimanfaatkan setara konkrit dibidang bidang pembangunan, moneter dan sosial, dalam rangka kebijaksanaan umum pemerintah jang ditetapkan oleh presiden perdana menteri, menciptakan sistim jaminan kesejahteraan kerakyatan, jang bertujuan menjamin aspek aspek kesejahteraan masyarakat, sedemikian rupa, sehingga dapat memberikan suasana ketenangan hidup dan kegairahan bekerja, kearah tertjapainja masyarakat jang adil dan makmur berdasarkan panftjasila. be. presiden republik indonesia menetapkan kebijaksanaan, mengatur serta mengawasi penyaluran dana dana investasi jang berasal dari segala mata kegiatan perasuransian, termasuk pula unit unit asuransi jang bersifat built ini disguised dalam perusahaan perusahaan negara, perusahaan perusahaan swasta, perusahaan perusahaan campuran, perkumpulan perkumpulan dan jajaran jajaran jang melaksanakan bentuk bentuk jaminan social. menjalankan tugas lain jang berhubungan dengan tugas pokok menteri urusan perasuransian. melakukan pekerdjaan pekerdjaan lain jang ditugaskan oleh presiden perdana menteri. kedua bidang kerdja menteri urusan perasuransian meliputi perusahaan perusahaan asuransi dan reasuransi kerugian negara dan swasta. perusahaan perusahaan asuransi dan reasuransi djiwa negara dan swasta. perusahaan negara dana pertanggungan wajib. perusahaan negara dana tabungan dan asuransi pegawai negeri. built in disguised insurance units dalam perusahaan perusahaan negara, swasta dan perusahaan campuran. seluruh rakjat indonesia objek sistim jaminan sosial (social security system)juni ditetapkan djakarta pada tanggal september presiden republik indonesia, ttd sukar |
(lan kav) nunovember rah dm tentang usul pemberian bintang gerilya kepada prof. dr. prison dan kawan kawan orangula undang undang tahun lembaran negara tahun memutuskan menetapkan memberi anugerah bintang gerilya kepada warganegara indonesia jang nama dan jabatannya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini, sebagai penghargaan diatasnovember presiden republik indonesia panglima tertinggi, sukar maan gan ra) raz snn presiden republik indonesia lampiran keputusan presiden republik indonesia tahun urut prof. dr. prison menteri pendidikan, pengajaran dan kebudayaan. hadji ruslan abdulgani menteri wakil ketua dewan pertimbangan agung. mr. susanto tirtoprodjo pegawai tinggi pada departemen luar negeri. r.p. euros pensiun pegawai tinggi. mr. santoso arjun sekretaris negara. djakarta, november presiden republik indonesia panglima tertinggi ata re0nnennennnenneennnennenenene anna memutuskan: menetapkan pertama mengangkat direksi sementara dari perusahaan negara. p.n.) tambang. batubara ra. jang terdiri dari .haruslah rasjid erreeraa. sebagai, presiden direktur $:a.sinuata arena. direktur. rrrrasererararan iga. salary. rerresenevemenama. sebagai direktur. rrrraspili aan rraneenoo neon,rimanya undangan dari pax romana untuk menghadiri kongres kerasulan awam katolik, kongres eucharistie internasional dan kongres cendekiawan katolik sedunia bombay, dipandang perlu mengutus sdr. frans beda menteri perkebunan untuk bertindak sebagai wakil dari indonesia dalam kongres kongres tersebut,tanian dan agrarimain kpi presiden republik indonesia pertama menugaskan kepada saudara frans beda, menteri perkebunan untuk menghadiri kongres kerasulan awam katolik, kongres eucharistie internasional dan kongres tjedekiawan katolik sedunia jang akan berlangsung bombay mulai pada tanggal desember untuk selama lebih kurang hari, dengan dalam perjalanan kembali diperintahkan singgah tokyo, kurang lebih selama satu minggu menugaskan kepada orang pejabat negeri jang terdiri dari sdr. drs. siang hien, pegawai tinggi departemen perburuhan merangkap dekan fakultas sosial politik universitas atma jaya gol. f iv p.g.p.n. sdr. simply pereira, sekretaris pribadi menteri perkebunan gol. e iii p.g.p.n. untuk mendampingi membantu menteri perkebunan dalam perjalanan kunjungannya keluar negeri seperti tersebut diatas. kedua semua biasa perjalanan untuk menteri perkebunan frans beda beserta sekretaris pribadinya sdr. simply pereira jang berhubungan dengan tugasnya ini dipikul oleh pemerintah republik indonesia sedangkan biasa perjalanan bagi sdr. drs. siang hien seluruhnya dipikul oleh mengundang. ketiga selama dalam perjalanan dan selama berada diluar negeri menteri perkebunan frans beda, sdr. drs. siang hien dan sdr. simply pereira akan menerima uang harian masing masing menurut golongan ii, iii, dundang jang bersangkutan. keempat kepada menteri perkebunan diberikan uang representasi guna keperluan pembeli jamuan jamuan balasan dan lain sebagainya sebanyak u.s. , . kelima ditiap negara jang dikunjungi mereka diwajibkan melaporkan kepada perwakilan r.i. setempat. gea saw) nyi kpi presiden republik indonesia keenamtuj:jakarta, departemen luar negeri djakarta, departemen urusan pendapatan, pembiayaan dan pengawasan, departemen perkebunan, pimpinan lembaga alat alatnew delhi, sekretaris menko kompartemen pertanian dan agrarigelpelaksanaan daripada, keuangan, telah dibentuk departemen perasuransian, bahwa untuk mencapai data kerdja jang maksimal dilingkungan departemen perasuransian, sesuai dengan susunan dan program kabinet dikira, perlu diadakan pemandangan dan pengangkatan para pembantuperaturan presiden republik indonesia tahun tentang perubahan nama kuasa menteri mendjadi pembantu menteri:surat keputusan menteri urusan perasuransian sa sk tanggal juli diperbaiki tanggal agustus tentang penunjukan pembantu menteri bidang umum departemen perasuransian, surat keputusan menteri urusan perasuransian sk tanggal agustus tentang penunjukan pembantu menteri bidang asuransi departemen perasuransian, surat keputusan menteri urusan perasuaransian sk tanggal agustus tentang penunjukan pembantu menteri bidang asuransi kerakyatan departemen perasuaransian, memutuskan. . yan (p3 n17 sehat presiden republik indonesia memutuskan: menetapkan pertama menteri urusan perasuransian dalam menunaikan tugasnya sehari hari memimpin kegiatan departemen, bantu oleh tiga orang pembantu menteri jang masing masing memimpin dan mengkoordinir bidang asuransi, bidang asuransi kerakyatan, bidang umum. kedua mengangkat para pembantu menteri tersebut pada pertama sdr. drs. oen bik, sebagai pembantu menteri bidang asuransi, sdr. drs. perlindungan tarif, sebagai pembantu menteri bidang asuransi kerakyatan, sdr. wahyu b.b.b.a., brigadir jenderal polisi, sebagai pembantu menteri bidang umum. ketig sukar |
man mesteinn sy) yaz na5 ny) r04b.u.u. x bahwa dengan peraturan pemerintah pengganti undang undang tahun lembaran negara tahun! bank rakjat indonesia janglah dilebur dalam bank koperasi, tani dan nelayan tersebut bahwa dipandang perlu mengangkat presiden direktur bank koperasi, tani dan nelayan untuk memimpin bank termaksud bahwa sdr. suriaatmadja, jang dengan surat keputusan menteri perdagangan tanggal maret u.p. bri diangkat sebagai presiden direktur bank rakjat indonesia itu kedalam bank koperasi, tani dan nelayan, menurut peraturan pemerintah pengganti undang undang tahun lembaran negara tahundipandang memenuhi syarat syarat untuk diangkat pertama kali sebagai presiden direktur bank koperasi, tani dan nelayan termaksud mulai tanggal novemberterhitung mulai tanggal november sdr. suriaatmadja diangkat sebagai presiden direktur bank koperasi, tani dan nelayan jang pertama. salinan keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada semua menteri, anggota anggota dewan moneter, direktur kabinet perdana menteri, direksi bank koperasiat dewan moneter. matan masa n93 sy) na5 ny) r04 ane. p.n)tambang batu bara.bukit asam? jang terdiri dari sm, sar nenek sebagai, presiden direktur irr a. suhu rerevemenma. direktur. rrrresererararan .soesilo.tjitrosomobukit asam? drone cernan sy) na5 ny) r04 kangsekretaris jenderal dewan perwakilan rakjat tanggal october dpr.ri tentang pernyataan pengunduran diri sebagai anggota dewan perwakilan rakjat gotong royong dari sdr. asa bahagia berhubung pengangkatannya sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh pada pemerintah sialan sri langka menimbang bahwa berhubungan dengan hal tersebut diatas perlu memberhentikan sdr. asa bahagia dari jabatannya sebagai anggota dewan perwakilan rakjat gotong royong: mengingat penetapan presiden tahun dan keputusan presiden republik indonesia tahun memutuskan: menetapkan terhitung mulai tanggal oktober memberhentikan dengan hormat sdr. asa bahagia dari jabatannya sebagai anggota dewan perwakilan rakjat gotong royong dengan japan terima kasih atas jasa jasanya selam menjalankan tugasnyamajelis permusyawaratan rakjat sementara bandung, dewan pengawas keuangan bogorelia provinsi kalimantan selatan peraturan walikota banjarmasin nomor tahu, b.sima ksk): bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf dan huruf perlu menetapkan peraturan walikota banjarmasikasubbag, perundangan kepala skpdtenaga kerjaan wilayah kota banjarmasin. bab adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian sir3sistem informasi manajemen data kesejahteraan sosial dan ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut sima ksk adalah system informasi yang berbasis aplikasi website pengelola data terpadu yang bisa diakses secara online oleh stake holder dan masyarakat baik menggunakan smartphone, gadget laptop dan komputer. petugas pengelola data adalah orang yang bertugas mengolah basis data pks dan asks mulai dari penginputan data sampai dengan publikasi basis data tersebut. penyandang masalah kesejahteraan sosial yang selanjutnya disebut pks adalah individu kelompok keluarga yang tidak mampu memenuhi sii kebutuhan dasar. potensi sumber kesejahteraan sosial yang selanjutnya disebut asks adalah individu kelompok organisasi lembaga yang mempunyai sumber daya untuk melaksanakan kegiatan kesejahteraan sosial dalam rangka penanganan kemiskinan. bab maksud dan tujuan maksud penetapan penanganan kemiskinan melalui sima ksk adalah memudahkan masyarakat miskin mendapatkan informasi tentang program penanganan kemiskinan. memudahkan masyarakat miskin dalam mengakses data base kepesertaan program penanggulangan kemiskinan. cc. masyarakat miskin dapat merasakan perhatian pemerintah untuk mendapatkan hak hak pemenuhan kebutuhan dasar. tersedianya basis data masyarakat miskin dan orang tidak mampu melalui aplikasi website secara online. memudahkan stake holder dalam melaksanakan koordinasi dan integrasi program penanggulangan kemiskinan. tujuan penetapan penanganan kemiskinan melalui sima ksk adalah terintegrasinya program penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran, transparan, akuntabel, efektif dan efisien. tata ta) sistem informasi manajemen data kesejahteraan sosial dan ketenagakerjaan sima ksk) dapat digunakan untuk perencanaan program kegiatan penanganan kemiskinan daerah maupun nasional. basis data terpadu bdt) penanganan kemiskinan dan orang tidak mampu terintegrasi dengan program satuan kerja perangkat daerah lembaga terkait. sebagai bahan informasi data untuk pembinaan, monitoring dan evaluasi hasil program yang dilaksankan oleh satuan kerja perangkat daerah terkait. petugas pengelola sistem informasi manajemen data kesejahteraan sosial dan ketenagakerjaan ditetapkan dengan keputusan walikota. bab iii pengolahan data sima ksk petugas pengelola data sistem informasi manajemen data kesejahteraan sosial dan ketenagakerjaan sima ksk) bertugas sebagai berikut melaksanakan penginputan dan updating basis data terpadu masyarakat miskin dan orang tidak mampu, pks dan asks, melaporkan hasil penginputan dan updating basis data terpadu kepada pimpinan kepala dinas sosial dan tenaga kerja kota banjarmasin, melaksanakan koordinasi dengan tim verifikasi dan validasi data pks dan isi asks: melayani aduan dan memfasilitasi masyarakat miskin untuk update datanya pada sima ksk yang sesuai dengan kriteria kemiskinan dan orang tidak mampu. basis data terpadu bersumber dari tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan tnp2k):, musyawarah kelurahan musket): aduan masyarakat, usulan dari satuan kerja perangkat daerah lembaga yang melaksanakan program penanggulangan kemiskinan, hasil verifikasi dan validasi data yang telah dilaksanakan oleh petugas, ie tang, tar pengelola data sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari administrator operator entri data masyarakat umum administrator administrator sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) merupakan level pengguna sistem yang paling tinggi dan dapat melakukan pengelolaan data rincian sebagai berikut mengelola data bdt basis data terpadu berupa proses tambah, ubah dan hapus data, mengelola data penerima bantuan iuran pbi) berupa proses tambah, ini ubah dan hapus data serta koneksi dengan data bdt cc. mengelola data kks berupa proses tambah, ubah dan hapus data serta koneksi dengan data bdt mengelola data pkh berupa proses tambah, ubah dan hapus data serta koneksi dengan data bdt mengelola data sastra berupa proses tambah, ubah dan hapus data serta koneksi dengan data bdt mengelola data pks berupa proses tambah, ubah dan hapus data serta koneksi dengan data bdt mengelola data asks berupa proses tambah, ubah dan hapus data serta koneksi dengan data bdt jai mengelola data operator dan seluruh pengguna yang ada pada sistem informasi: mengelola data berita, kegiatan d, menurut kecamatan dan kelurahan yang disertai dengan grafik dan diagram, semua data individu dan rumah tangga dapat diintegrasikan dengan data sistem informasi administrasi kependudukan siak) dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota banjarmasin:data individu maupun rumah tangga yang disajikan dapat dilengkapi dengan foto rumah, kepala rumah tangga, dan individu. selain itu lokasi rumah dapat juga diintegrasikan dengan peta google maps dengan pemasukan titik koordinatnya, operator entri operator entri merupakan level pengguna sistem yang terbatas hanya sebagai entri data saja dan tidak dapat melakukan pengelolaan secara keseluruhan. yang dapat dilakukan oleh operator entri adalah sebagai berikut mengelola data bdt basis data terpadu berupa proses penambahan data, mengelola data penerima bantuan iuran pbi) berupa proses penambahan data serta koneksi dengan data bdt cc. mengelola data kks berupa proses penambahan data serta koneksi dengan data bdt mengelola data pkh berupa proses penambahan data serta koneksi dengan data bdt mengelola data sastra berupa proses penambahan data serta koneksi dengan data bdt mengelola data pks berupa proses penambahan data serta koneksi dengan data bdt mengelola data asks berupa proses penambahan data serta koneksi dengan data bdt mengelola data berita, kegiat,masyarakat umum masyarakat umum pada sistem ini hanya dapat melihat laporan berupa agregat data. masyarakat umum tidak dapat melihat data rumah tangga maupun individu secara rinci. enne mana tintbanjarmasin ibnu sina diundangkan banjarmasin pada tanggal oktober sekretaris daerah kota hamil kurang berita daerah kota banjarmasinmengingat ulang undang nomor tahun tentang pembentukan kota bau bau lembaran negara republik indonesia tahun 20d1 nomor tambahan lembaran negara republik nomor ul, dinas adalah dinas perikanan kota baubau:udidaya perikanan koleganybudidaya perikanan koleganya pada dinas perikananbudidaya perikanan koleganya pada dinas perikanan kota baubauperikananbalai budidaya perikanan koleganya yang selanjutnya disingkat utd baikperikanan budidaya merupakan bagian dari dinas perikanan. bab pembentukan dengan peraturan wali kota ini, dibentuk unit pelaksana teknis daerah utd) balai budidaya perikanan koleganya pada dinas perikanan kota baubau.perikanan kota baubau adalah utd balai budidaya perikanan koleganybudidaya perikanan koleganyibenihan dan budidaya perikanan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang undangan. utd baik sebagaimana dimaksud pada dipimpin olehrikanan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada utd baik menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana kerja utd baik, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional utd baik: pelaksanaan kegiatan teknis operasional utd bbp pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi utd baikbidang pembenihan, penangkaran, pembesaran, penggemukan, pendistribusian, dan pemasaran benih dan ikan konsumsi serta penyediaan sarana dan prasarana produksi perbenihan dan budidaya perikanan serta melaksanakan kegiatan teknis operasional perbenihan dan budidaya perikanan pada dinas perikanan. kegiatan teknis operasional yang dilaksanakan oleh kepalakepala utd baik, menyelenggarakan fungsi: pengelolaan dan pengembangan perbenihan dan budidaya perikanan, pendistribusian dan pemasaran benih dan ikan konsumsi, pengelolaan asli daerah dari sektor perbenihan dan budidaya perikanan, pelaksanaan kegiatan teknis operasional utd baik, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi utd baiktd bbpikperaturan wali kota. s5) uraian tugas jabatan pelaksana ditetapkan oleh kepala utd. bab tata kerja utd baik adalah unsur penunjang dari sebagian tugas dinas perikanan kota baubau.pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab kepada kepala op. kasual..e wali kota baubau, ahmad montase diundangkan baubau pada tanggal, jeli aan mama1 para koordinasi sekretaris daerah kota baubau, no! instansi unit kerja ron mustar rae ornamen fa) daerah kota baubau tahun nomor lampiranbagan struktur organisasi utd balai budidaya perikanan koleganya pada dinas perikanan kota baubau kepala utd sub bagian tata usaha kelompok jft jfu wali kota bau, amen riparia nan para koordinasi instansi unit kerja para ode ahmad montase eda pass kamar, organisasi p o |
walikota blitar provinsi jawa timur peraturan walikota blitar nomor tahunta cara pelaksanaan mutasi pegawai harus berpedoman pada peraturan badan kepegawaian negara nomor tahun tentang tata cara pelaksanaan mutasi, sedangkan terkaitperaturan perundang undangan, sehingga perlu dicabut, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf dan maka perlu menetapkanilamtata cara pelaksanaan mutasi pegawai danwalikota tasikmalaya peraturan walikota tasikmalaya nomor tahun tentang jaminan pemeliharaan kesehatan bagi penduduk miskin daerah (jamkeskinda)etapkan peraturan walikota tentang jaminan pemeliharaan kesehatan bagi penduduk miskin daerah jamkeskinda)jaminan pemeliharaan kesehatan bagi penduduk miskin daerah (jamkeskinda)meliharaan kesehatan bagi penduduk miskin daerah selanjutnya disingkat jamkeskinkota tasikmalaya dan dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) kota tasikmalaya. pemberi pelayanan kesehatan yang selanjutnya disebut ppk adalah fasilitas pelayanan kesehatan untuk pelayanan kesehatan kepada peserta jamkeskinda, yang dilayani rumah sakit umum daerah, perawatan berupa pemeriksaan, konsultasi, tindakan medik. rawat jalan adalah pelayanan kesehatan terhadap orang atau pasien yang datang atau berkunjung ppkkinda. kartu jamkeskinda adalah bukti identitas sebagai peserta jamkeskinda yang dapat dipergunakan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan haknya. pemutakhiran data peserta adalah proses evaluasi perubahan data peserta yang dilaksanakan setiap (tiga) bulan satu kalijaminan pelayanan pemeliharaan kesehatan bagi penduduk miskin kota tasikmalaya. tujuan dibentuknya peraturan walikota ini adalah terselenggaranya peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin diluar kuota jamkesmas yang berstandar sehingga terkendali mutu dan biaya, tersedianya biaya pelayanan kesehatan masyarakat miskin luar kuota jamkesmas, cc. terselenggaranya pengelolaan biaya jaminan pelayanan kesehatan masyarakat miskin diluar kuota jamkesmas yang efektif, efisien dan akuntabelkinda, jenis pelayanan: pembiayaan, prosedur pelayanan, tata laksana pendanaan, pengorganisasian, dan penutup. bab kriteria penerima jamkeskinda jamkeskinda diberikan kepada penduduk kota tasikmalaya yang memenuhi kriteria masyarakat miskin. penduduk kota tasikmalaya sebagaimana dimaksud pada dibuktikan dengan ktp dan kk, sedangkan bagi yang belum memenuhi syarat wajib ktp dibuktikan dengan kk. kriteria masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada yaitu luas bangunan tempat tinggal kurang dari m2? per kapita: jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah bambu kayu murahan, secara ekonomi setiap anggota rumah tangga tidak mampu mengonsumsi daging ayam sekurang kurangnya satu kali dalam seminggu, secara ekonomi setiap anggota rumah tangga tidak mampu membeli pakaian baru satu stel dalam setahun: secara ekonomi setiap anggota rumah tangga tidak mampu makan dalam satu kali dua kali dalam sehari: tidak mampu membayar biaya pengobatan puskesmas poliklinik, tidak memiliki pekerjaan tetap, seluruh penghasilan anggota rumah tangga kurang dari rp. per bulan dan atau buruh petani yang hanya memiliki lahan garapan kurang dari ha, dan atau setiap anggota rumah tangga tidak memiliki tabungan dan atau barang bergerak seperti sepeda motor, emas perhiasan, ternak, kapal perahu motor, atau barang modal lainnya yang mudah dijual dengan nilai atas rp. , . masyarakat yang memenuhi kriteria masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan walikota berdasarkan penilaian tim pengelola jamkeskinda. bab jenis pelayanan pelayanan pemeliharaan kesehatan peserta jamkeskinda yang dijamin oleh pemerintah daerah yaitu pelayanan kesehatan yang dilaksanakan ppk. pelayanan kesehatan ppk meliputi: rawat jalan: rawat inap dilaksanakan pada ruang perawatan kelas iii (tiga) pelayanan darah: pelayanan gawat darurat (emergency): pemulasaraan jenazah, pelayanan ambulance untuk pasien rujukan: pelayanan ambulance untuk pasien meninggal: dan obat generik. pelayanan kesehatan yang tidak dijamin exclusion) ppk meliputi pelayanan yang bertujuan memiliki anak, layanan kesehatan yang tidak bedasarkan indikasi medis: bahan, alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetika: pelayanan canggih (memerlukan teknologi tinggi), general check up: protests gigi tiruan: kaca mata, alat bantu dengar dan alat bantu gerak, penyalahgunaan napa dan segala akibat yang menyertainya, segala tindakan yang bertujuan untuk mengakhiri hidup: kering kesehatan,i. pelayanan kesehatan yang diberikan pada kegiatan bakti sosial sunatan masal, operasi katarak, operasi bibir sumbing dll) kecelakaan lalu lintas yang dijamin oleh pihak ketiga: pelayanan kesehatan lainnya atas permintaan peserta, oo. pelayanan persalinan normal dengan penyulut yang dijamin oleh jampersal bab pembiayaan biaya pelayanan kesehatan peserta jamkeskinda dijamin sepenuhnya oleh pemerintah daerahkinda dan dialokasikan berdasarkan kuota jamkeskinda. dana jamkeskinda sebagaimana dimaksud pada diperuntukan bagi jasa pelayanan dan kebutuhan penunjang kegiatan lain yang ditetapkan dengan keputusan walikota. bab vii prosedur pelayanan pelayanan jamkeskinda dapat diberikan apabila pasien dalam waktu jam dapat memenuhi persyaratan sebagai berikut: menunjukkan kartu jamkeskinda, foto copy kartu identitas yang terdiri dari ktp dan kartu keluarga, bagi pasien anak ktp orang tua dan kartu keluarga, cc. menunjukkan surat rujukan dari puskesmas. bab viii tata laksana pendanaan dana jamkeskinda disalurkan oleh pemerintah daerah kepada ppk secara bertahap setiap tiga bulan (satu) kali. pembayaran dana jamkeskinda dilakukan setelah pemberian pelayanan kesehatan kepada peserta jamkeskinda dan diverifikasi oleh dinas kesehatan. bab pengorganisasian pelaksanaan pengelolaan program jamkeskinda dilaksanakan oleh tim pengelola jamkeskinda yang ditetapkan dengan keputusan walikota kota tasikmalaya. bab ketentuan peralihan peserta jamkeskinda yang dilayani sejak tanggal agustus sampai dengan tanggal desember menggunakan data base yang dikeluarkan oleh dinas kesehatan yang telah diverifikasi oleh kelurahan. data base peserta jamkeskinda yang sesuai dengan kriteria masyarakat miskin berdasarkan peraturan walikota ini diberlakuri walielurahan, perlu disusun standar pelayanan pada kelurah skpkelurahan: kelurahan adalah kelurahan dalam wilayah kota banjarmasin: lurah adalah kepala kelurahan kota banjarmasin, kepala seksi atau kasi adalah kepala seksi pada kelurahan kota banjarmasin:lurahlurah untuk menerangkan atau menjelaskan kebenaran sesuatu hallurahan dan masyarakat atau penerima pelayanan dalam proses penyelenggaraan pelayanan administratif kelurahlurahan, meliputi: pelayanan legalisasi surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah sporadik) pelayanan legalisasi permohonan perizinan non perizinan pelayanan legalisasi surat pernyataan waris pelayanan legalisasi surat pernyataan hibah pelayanan surat keterangan untuk nikah pelayanan surat keterangan pindah pelayanan surat keterangan pindah datang pelayanan surat keterangan tidak mampu pelayanan surat keterangan kelakuan baik pelayanan surat keterangan kelahiran pelayanan surat keterangan kematian pelayanan surat keterangan tempat usaha bab komponen standar pelayanan komponen standar pelayanan meliputi dasar hukum: persyaratan pelayanan: sistem, mekanisme, dan prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya tarif, produk pelayanan: sarana, prahara, dan atau fasilitas: kompetensi pelaksana, pengawasan internal: penanganan pengaduan.atas sebagaimana nd) tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini. lurahkelurahkasubbag perundang (oo kabar hukum kepala skpd tan alanlurahefektif pada bulan' r aurora banjarmasin, diundangkan banjarmasin pada tanggal desember sekretaris daerah kota banjarmasin, vhd zulfadli ghazali berita daerah kota banjarmasin tahun nomor mea men ntt men latin lampiran peraturan walikota banjarmasin nomor thn tanggal desember standar pelayanan legalisasi surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah sporadik) tentang pokok pokok agraria pp. tentang pendaftaran tanah persyaratan pelayanan surat pengantar dari ketua surat permohonan dari pemohon asli sporadik lama (jika pernah dibuat): bila hilang, dibuktikan dengan keterangan kehilangan dari kepolisian. asli sporadik baru yang ditandatangani atas materai rp6000 oleh pemilik baru, pemilik lama, dan saksi saksi. asli bukti perolehan yang relevan: akuntansi, jika diperoleh secara jual beli. surat pernyataan hibah, jika diperoleh melalui hibah. pernyataan waris, jika diperoleh dengan cara waris. lain lain sesuai dengan proses perolehan. fotokopi ktp pemilik lama, pemiliki baru, dan saksi saksi batas jika tidak ada, dibuktikan dengan pernyataan ketua letak objek sporadik). tanda bukti lunas pbb terakhir pada objek sporadik. sistem, mekanisme, dan petugas loket memeriksa kelengkapan berkas prosedur permohonan. jika lengkap, diteruskan kasi yang membidangi. jika tidak, dikembalikan pemohon untuk dilengkapi. kasi memverifikasi berkas permohonan dengan data yang ada kelurahan. jika dinilai tidak ada permasalahan, diteruskan lurah. jika dinilai bermasalah, dikembalikan pemohon melalui petugas loket. lurah mempelajari berkas permohonan. jika dinilai memadai, lurah memerintahkan petugas untuk melakukan cek lapang. jika tidak, lurah meminta pemohon untuk memberikan konfirmasi dan data yang diperlukan. petugas memeriksa fisik bidang tanah dan menyampaikan berita acara pemeriksaan bidang tanah kepada lurah. lurah menerima dan mempelajari berita acara pemeriksaan bidang tanah. jika dinilai sudah benar, lurah menandatangani sporadik yang diajukan dan menyampaikan kepada kasi untuk diregistrasikan jika tidak, lurah wajib memberikan penjelasan yang menjadi dasar keputusannya. kasi merigestrasikan sporadik yang sudah ditandatangani lurah dan menyampaikannya kepada petugas loket untuk dibubuhi cap stempel. petugas loket membubuhkan cap stempel, mendokumentasikan, dan menyerahkan sporadik kepada pemohon. jangka waktu maks. hari kerja penyelesaian produk pelayanan legalisasi surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah sporadik) sarana, prasarana, dan meteran atau fasilitas kompas gps komputer mesin tik kompetensi pelaksana pendidikan minimal atau berpengalaman dalam bidangnya. memahami ketentuan tentang pertanahan. memiliki keterampilan menggunakan alat ukur panjang (meteran). memiliki kemampuan analisis data.permohonan perizinan non perizinan tahun tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup. permendagri tahun tentang pedoman penetapan izin gangguan daerahlayanan bidang tata kota. perda kota banjarmasin tahun tentang agen, sub agen penyalur minyak tanah dan gas. perda kota banjarmasin tahun tentang retribusi dan izin mendirikan bangunan perda kota banjarmasin tahun tentang retribusi imb persyaratan pelayanan ja. formulir permohonan yang sudah terisi lengkap. asli copy ktp pemohon untuk imb, ho, izin penumpukan, dan izin prinsip asli atau copy bukti kepemilikan tanah yang dilegalisir: copy ktp pemilik tanah dan surat kuasa jika pemohon bukan pemilik tanah: copy ktp saksi batas tanah (jika tidak ada, lampirkan keterangan ketua rt): pernyataan tanah tidak bermasalah bermaterai rp6. copy bukti lunas pbb terbaru pada lahan objek perizinan. sistem, mekanisme, dan petugas menerima dan memeriksa kelengkapan berkas prosedurmverifikasi berkas permohonan. jika bukti administrasi dinilai tidak cukup, dengan persetujuan lurah, dilakukan pemeriksaan lapangan. jika dinilai cukup, dipakai dan diteruskan lurah. lurah menandatangani berkas permohonan dan menyerahkan kepada kasi. kasi melakukan registrasi berkas dan menyerahkan berkas kepada petugas loket. petugas loket membubuhkan cap stempel, mendokumentasikan, dan menyerahkan berkas yang telah legalisasi kepada pemohon. jangka waktu maks. menit (jika tanpa pemeriksaan lapangan) penyelesaian produk pelayanan legalisasi permohonan perizinan non perizinan sarana, prasarana, dan mesin tik atau fasilitas buku register ruang tunggu kompetensi pelaksana pendidikan min sma memiliki kemampuan memahami status kepemilikan tanahapwaris tahun tentang peradilan agama.|a. surat pengantar dari ketua artu tanda penduduk ktp) almarhum almarhumah dan para ahli waris serta saksi. foto copy kartu keluarga kk) yang memuat data almarhum almarhumah. asli surat keterangan kematian akte kematian resmi yang diterbitkan instansi pemerintah mana almarhum almarhumah terakhir berdomisili sesuai dokumen kependudukan yang dimiliki. asli surat pernyataan ahli waris yang ditandatangani seluruh ahli waris mana almarhum almarhumah terakhir berdomisili atau sebagian besar ahli waris berdomisillegalisasi pernyataan waris dan dipakai serta diteruskan lurah. lurah menandatangani pernyataan waris dan menyerahkan kepada kasi. kasi merigestrasikan pernyataan warispernyataan waris kepada pemohon. jangka waktu maks. menit penyelesaian pop. produk pelayanan legalisasi surat pernyataan waris sarana, prasarana, dan ja. mesin tik atau fasilitas buku register ruang tunggu kompetensi pelaksana ja. pendidikan minimal sma memahami ketentuan tentang hukum warishibah no| komponen uran | petarukan tahun tentang peradilan agama. persyaratan pelayanan surat pengantar dari ketua asli copy ktp pemberi dan penerima hibah. cc. surat pernyataan hibah bermaterai rp6000 legalisasi surat pernyataan hibah. jika berkas tidak lengkap, dikembalikan pemohon untuk dilengkapi. jika lengkap, diteruskan kasi. kasi yang membidangi melakukan verifikasi data. jika tidak sesuai, dikembalikan pemohon untuk diperbaiki. jika sesuai, dipakai dan diteruskan kepada lurah. lurah memeriksa redaksi dan substansi surat pernyataan hibah. jika dinilai tidak layak, dikembalikan pemohon disertai penjelasan. jika layak, ditandatangani dan diserahkan kasi. kasi merigestrasikan surat pernyataan hibah yang sudah ditandatangani lurpernyataan hibah kepada pemohon. jangka waktu maks. menit penyelesaian produk pelayanan legalisasi surat pernyataan hibah sarana, prasarana, dan |a. mesin tik atau fasilitas buku register ruang tunggu kompetensi pelaksana pendidikan minimal sma memahami ketentuan tentang hibah dan warisneeuntuk nikah tahun tentang perkawinan bad persyaratan pelayanan la. surat pengantar dari ketua asli atau fotokopi yang telah dilegalisir yang memuat nama calon mempelai. asli copy ktp yang berlaku. pernyataan belum pernah nikah (bagi calon mempelai belum nikah), atau surat keterangan kematian (bagi calon yang cerai mati), atau surat keterangan cerai (bagi calon yang cerai hidup). pas photo kedua calon mempelauntuk nikah dan dipakai serta diteruskan lurah. lurah menandatangani surat keterangan untuk nikah dan menyerahkan kepada kasi. kasi merigestrasikan surat keterangan untuk nikahuntuk nikah kepada pemohon. jangka waktu maks. menit penyelesaian produk pelayanan surat keterangan untuk nikah sarana, prasarana, dan ja. komputer mesin tik atau fasilitas buku register cc. ruang tunggu kompetensi pelaksana ja. pendidikan minimal sma. memahami ketentuan tentang pernikahan. memiliki kemampuan analisis dattahun tentang administrasi kependudukan. persyaratan pelayanan surat pengantar dari ketua rt. asli ktp dan kartu keluarga. sistem, mekanisme, dan petugas menerima berkas permohonan pindah dan prosedur mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa pentingnyiapkan surat keterangan pindah dan memberikan para. lurah menandatangani surat keterangan pindah dan menyerahkan kepada kasi. kasi merigestrasikan surat keterangan pindpindah kepada pemohon untuk dilaporkan kepada kepala kelurahan tujuan. jangka waktu pee produk pelayanan surat keterangan pindahdatang (nol rom pone mla) surat pengantar dari ketua rt. surat keterangan pindah dari kelurahan asal. sistem, mekanisme, dan petugas menerima berkas formulir biodata wni prosedur form. f1) yang telah diisi dan ditandatangani oleh pemohonmberikan para. lurah menandatangani formulir dan menyerahkan kepada kasi. kasi merigestrasikan formulirformulir kepada pemohon. penyelesaiancomputer mesin tik. ccidak mampujaminan kesehatan bagi penduduk kota banjarmasin. peraturan walikota banjarmasin tahun tentang penyelenggaraan jaminan kesehatan masyarakat kota banjarmasin. persyaratan pelayanan surat pengantar dari ketua rt. asli copy ktp fotokopikt dan dipakai serta diteruskan lurah. lurah menandatangani skt dan menyerahkan kepada kasi. kasi merigestrasikan skt dan menyerahkan kepada petugas loket. petugas loket membubuhkan cap stempel dan menyerahkannya kepada pemohon. jangka waktu penyelesaian produk pelayanan surat keterangan tidak mampukuan baik pasar hukum tentang kepolisian negara persyaratan pelayanan surat pengantar dari ketua asli copy ktp fotokopi kk. pas foto berwarna 4x6kkb dan dipakai serta diteruskan lurah. lurah menandatangani kkb dan menyerahkan kepada kasi. kasi merigestrasikan kkb dan menyerahkan kepada petugas loket. petugas loket membubuhkan cap stempel pada kkb dan menyerahkannya kepada pemohon. jangka waktu penyelesaian produk pelayanan surat keterangan kelakuan baikkhirsurat pengantar dari ketua jika subyek baru lahir dan belum terdaftar dalam kk: surat keterangan lahir dari bidan, dokter atau rumah sakit (jika subyek baru lahir), asli fotokopi yang memuat data orang tua copy surat nikah orang tua. jika subyek telah terdaftar dalam kk: pernyataan atas materai rp6. disaksikan orang dewasa dan diketahui ketua setempat. fotokopi yang memuat data subyek keterangan. asli atau fotokopi ijazah yang dilegalisilahiran dan dipakai serta diteruskan lurah. lurah menandatangani surat keterangan kelahiran dan menyerahkan kepada kasi. kasi merigestrasikan surat keterangan kelahirccmatiia. surat pengantar dari ketua surat keterangan meninggal dari dokter atau rumah sakit (jika meninggal rs). cc. foto copy yang memuat data almarhum almarhumah. asli fotokopi ktp pelapomatian dan dipakai serta diteruskan lurah. lurah menandatangani surat keterangan kematian dan menyerahkan kepada kasi. kasi merigestrasikan surat keterangan kematija. komputer mesin tik atau fasilitas buku register ruang tunggu.empat usaha peraturan walikota banjarmasin tahun tentang persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan satu kota banjarmasin. persyaratan pelayanan ja. surat pengantar dari ketua dimana kegiatan usaha berdomisili. asli copy ktpberkas data. jika dinilai tidak cukup, dilakukan konfirmasi kepada pemohon untuk melengkapi. jika dinilai cukup, menyiapkan satu dan dipakai serta diteruskan lurah. lurah menandatangani satu dan menyerahkan kepada kasi. kasi merigestrasikan satu dan menyerahkan kepada petugas loket. petugas loket membubuhkan cap stempel dan menyerahkan satu kepada pemohon. jangka waktu penyelesaian produk pelayanan surat keterangan tempat usaha sarana, prasarana, dan ia. komputer mesin tik atau fasilitas buku register ruang tunggu kompetensi pelaksana pendidikan min. smawalikota banjarmasin mujahidin |
lira cara pembinaan dan pengaturn; keputusan walikota prabumulinomor tahun bahwa dengan telah diterbitkannya keputusan walikota prabumulih tahun tentang pendirian perusahaan daerah air minun kota prabumulih, maka terhadap tarif air minum yang selama ini mengacu kepada keputusan bupati muara enim nomor tahun perlu dilakukan perubahan; bahwa perubahan tarif air minum sebagaimana dimaksud diatas telah sesuai dengan peraturan menteri dalan negeri nomor tahun tentang pedoman penetapan tarif air minum dan instruksi menteri dalam negeri tahun tentang petunjuk pelaksanaan penetapan tarif air minum pada perusahaan daerah air minun serta telah mendapat persetujuan dprd kota prabumulih dengan surat nomor dprd tanggal februari bahwa perubahan tarif air minum perusahaan daerah air minum kota prabumulih, perlu diatur dan ditetapkan dengan keputusan walikota prabu alih: walikota prabumulih tarif air minum perusahaan daerah air minum (dam) kota prabumulih tentang keputusan kota prabumulih nomor. tahun m. c!!ms jt! ii. . mengingat menimbang wali(ot prabumulih pendapatan poem sebagaimana dimaksud harus mencukupi untuk pemulihan biaya. pemulihan biaya sebagaimana dimaksud serendah rendahnya warna dengan biaya akunting dan setinggi tingginya warna dengan biaya finansial. pendapatan dam dari air terdiri dari; hasil penjualan air; bahan tetap; penetapan tarif air minum dam berdasarkan pada pemulihan biaya; keterjangkauan; efisiensi pernikahan; kesederhanaan; transparansi; dasar penetapan tarif dalam keputusan ini yang dimaksud dengan daerah adalah daerah kota prabumulih; pemerintah kota ada iah pemerintah kota prabumulih; walikota adalah walikota prabumulih; wakil walikota adalah wakil walikota prabumulih; sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kota prabumulih; perusahaan daerah air minum adalah perusahaan daerah air minum kota prabumulih selanjutnya disingkat dam; g. direktur adalah direktur poem kota prabumulih; pendapatan dam kota prabumulih terdiri dari pendapatan air dan pendapatan non air; tarif adalah harga dalan rupiah yang harus dibayar oleh pelanggan dam kota prabumulih untuk setiap air bersih yang disalurkan oleh dam kota prabumulih; pelanggan adalah setiap orang atau badan yang menggunakan air dari dam kota prabumulih dan terdaftar sebagai pelanggan; kebutuhan dasar minimum adalah sebesar m3lkeluargalbulan atan liter oranglhari; biaya finansial adalah biaya biaya yang terdiri dati biaya operasi; biaya akunting adalah biaya biaya yang terdiri dari biaya operasi, biaya pemeliharaan, biaya administrasi, biaya yang; biaya rendah ada iah biaya yang komponennya terdiri dari biaya operasi, biaya pemeliharaan, dan biaya administrasi; biaya dasar adalah biaya tunai yang komponennya terdiri dari biaya operasi, biaya pemeliharaan, biaya administrasi, biaya bunga pinjaman serta pokok pinjaman; biaya penuh adalah biaya yang komponennya terdiri dari biaya opensn total asset; c;. peninjauan tarif adalah perubahan komponen komponen tarifyang mencakup tingkat tarif dan unsur unsur beban tetap; ketentuan umum babi memutuskan ~e~ ~~menetapkan: keputusan walikota prabumulih tentangtarif air num perusahan daerah air minum kota prabumulih w1:i~ fj~ti r.s .~. ~'. semua perhitungan tarif berdasarkan atas volume air yang tertua perhitungan tarif sebagaimana dimaksud didasarkan atas tingkat biaya sebagai berikut tingkat biaya rendah rp. seribu empat ratus riga puluh tiga koran enam belas rupiah), tingkat biaya dasar rp. seribu empat ratus riga puluh riga koran enam belas rupiah). tingkat biaya penuh rp. seribu dua ratus tujuh puluh tiga koma delapan puluh satu rupiah). tarif air minum bab blok konsumsi dibedakan menjadi (tiga) kelas yaitu ::\.urtsumsisampai dengan 10m3 perbulan; ., konsumsidiatas 10m3 sampai dengan per bulan; konsumsi diatas per bulan; asal7 pda.,\'1dapat melakukan penyesuaian terhadap jenis pelanggan yang dimasukan dalan kelompok kelompok pelanggan dan menentukan kriterianya. kelompok khusus adalah semua pelanggan yang tidak termasuk pada kelompok ii, ii, iv; kelompok antara lain terdiri dari rumah mewah industri dan niaga besar kelompok iii antara lain terdiri dari rumah tangga selain rumah sangat sederhana rss) dan rumah mewah rumah tangga biasa termasuk rss yang sudah renovasi) niaga kecil industri rumah tangga instansi pemerintah dan abri tingkat kabupaten kota, kelompok antara lain terdiri dari rumah sangat sederhana panti asuhan yayasan. sosial sekolah negeri rumah sakit pemerintah instansi pemerintah dan abri tingkat kecamatan dan kelurahan; ., kelompok antara lain terdiri dati: hidran unum kamar mandi umum terminal air tempat ibadah; kelompok pelanggan ditetapkan menjadi (lima) kelompok yaitu dab iti kelompok pelanggan dan blok konsumsi tarif yang warnailakukan subsidi silang antar kelompok pelanggan. tarif air minum dam adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. tarif air minun, dan transparansi, tarif kelompok khusus sebagaimana dimaksud adalah tarif pelayanan air bersih melalui mobil tangki dan terminal air ditetapkan sebagai berikut layanan melalui mobil tangki ditetapkan rp. (empat puluh lima ribu rupiah) mobil tangki atau (tiga) meter kubik dengan jarak 'maksimum (lima belas) kilo meter pulang pergi. pengiriman air melebihi jarak tersebut diperhinmgk.ui setiap kilo meter dikenakan tambahan biaya sebesar rp. (tiga ribu rupiah) setiap (satu) kilo meter pulang pergi. tarif harga air pelayanan melalui mobil tangki di.tersebut, komponen biaya, bmm, biaya tenaga sopir, biaya suku cadang dan biaya penyusutan mobil tangki. tarif air minum melalui ikk dan unit, pelanggan air minum unit ikk dan unit pedesaan mempergunakan pembatas aliran resistor) dikenakan tarif air minum warna dengan tarif harga air ditetapkan (delapan belas) meter kubik sesuai tarif kelompok dengan jenis pelanggan rumah sangat sederhana dan tidak dikenakan bahan biaya pemeliharaan meter air. setiap air minum yang menggunakan meter air dikenakan pemakaian minimum. pemakaian minimum sebagaimana adalah batas pernikahan terendah yang diperhitungkan dalam tarif air batas minimum tersebut ditetapkan sebagai berikut, kelompok ii, dan iii untuk rumah tangga selain rss dan rumah mewah ditetapkan minimum (sepuluh) meter kubik. kelompok ditetapkan minimum (dua puluh) meter kubik. ;::) kelompok unit ikk dan unit pedesaan yang menggunakan meter air ditetapkan minimum (sepuluh) meter kubik. (l) tarifditetapkan oleh walikota atas usul direktur selambat lambatnya (satu) tahun direktur melakukan penyesuaian tarif sesuai dengan inflasi dan bahan 8unga pinjaman. perhitungan tarif bagi kelompok khusus didasarkan atas dasardan walikota menetapkan tarif menurut kelompok pelanggan dan blok konsumsi, dengan pertimbangdengan tingkat biaya rendah dengan tingkat biaya rendah kelompok 10m3 dengan tingkat biaya rendah dengan tingkat biaya dasar atas dengan tingkat biaya penuh kelompok iii 10m3 dengan tingkat biaya dasar dengan tingkat biaya penuh atas dengan tingkat biaya penuh kelompok 10m3 dengan tingkat biaya penuh dengan tingkat biaya penuh atas dengan tingkat biaya penuh kelompok khusus ditetapkan sesuai kesepakatan da.' 'f mengenakan beban tetap bulanan kepada pelanggan untuk setiap sambungan, terdiri dan 3saya administrasi rekening pelanggan dan biaya pemeliharaan meteran, ':' bahan tetap sebagaimana dimaksud ditetapkan sesuai dengan komponen biaya yang ~;ke:urakan setiap bulan dan umur teknis meteran. bab ketentuan lain lain j>11sa115 (i) bagi para pelanggan pemakai air melakukan pengambilan air sebelum meter, merusak meter air dan merusak segel pengamanmeteran impor denda rp. (lima puluh ribu rupiah) kelompok denda rp. (seratus ribu rupiah) kelompok iii denda rp, seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kelompok denda rp. tiga ratus ribu rupiah)juga tagihan rekening air mulai saat pengambilan air sebelum veteran dan jika lama waktunya pengambilan air tersebut tidak dapat diketahui naka pelanggan dianggap telah mengambil air selama (lima) bulan dengan pemakaian (lima puluh meter kubik) per bulan. ( {; bagi para pelanggan pemakai jasa air minum yang merusak meter air dengan sengaja samping membayar denda tersebut pada dan diatas dikenakan juga biaya penggantian meter air sesuai dengan harga meter air yang berlaku. r:,, terlambat hari dati batas akhir pembayaran atau tanggal s d bulan bersangkutan didenda rp, (dua ribu lima ratus rupiah), terlambat hari dari batas ahir pembayaran atau tanggal s d atau akhir dad bulan bersangkutan didenda rp. lima ribu rupiah). terlambat pembayaran dari tanggal (satu) s d akhir bulan pertama keterlambatan (satu) bulan didenda rp, .50a. tujuh ribu lima ratus rupiah). terlambat diatas tanggal sid akhir bulan kedua, (dua) bulan sid tiga) bulan denda rp. io,ooo, (sepuluh ribu rupiah). terlambat diatas (tiga) bulan dilakukan pemutusan sambungan dengan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. pembayaran j. pembayaran dimaksud pada dilaksanakan dari tanggal sampai dengan tanggal setiap bulan. }>asal12 baby sanksi sanksi (i). apabila terjadi perubahan komponen biaya, selambat lambatnya empat) tahun sekali direksi melakukan peninjauan terhadap tarif peninjauan tarif sebagaimana dimaksud disampaikan kepada walikota melalui badan pengawas untuk ditetapkan sebagai tarif'baru. pasal11 . i,i f,'v bagi pelanggan dac1:r biaya yang dimaksud pada ditetapkan sebagai berikut balik nama sebesar rp. (lima belas ribu rupiah). biaya mutasi sebesar rp. (lima puluh ribu rupiah), ditambah dengan bahan upa11 kerja sesuai dengan rencana keperluan bahan dan upah kerja rab) berdasarkan hasil name pengukuran dilapangan. . biaya penyambungan kembali sebesar rp. (dua puluh lima ribu rupiah), untuk dapat disambung kembali pelanggan yang bersangkutan telah melunasi seluruh tanggapannya dan biaya pemasangan sesuai dengan rencana keperluan bahan dan upah kerja crab). setiap pelanggan barn dikenakan biaya sambungan, terdiri dari biaya pendaftaran biaya perencanaan biaya plat dam biaya pipa dinas biaya pipa persil dana pipa dinas dana pipa persil dan uang tanggungan langgamm. biaya perencanaan sebesar rp. (tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk setiap langganan baru biaya plat poem sebesar rp. (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap sambungan langganan barn.d ie, pipa galvanis, stop kran, meter air dan accessories serta upah kerja dari pipa tersier sampai meter air. biaya pipa persil ditetapkan berdasarkan rencana keperluan bahan berupa pipa, kran air dan accessories pipa serta upah kerja setelah meter air (pipa dinas) atau material pipa dan accessories setelah meteran sampai sekamar mandi konsumen. dana pipapipa persil kelompok sebesar dari rab dinas kelompok sebesar dari rab dinas kelompok iii sebesar dari rab dinas kelompok sebesar dari rab dinas biaya tanggungan atau jaminan pelanggan ditetapkan sebesar (tiga) .ieban tetap dan biaya sebagaimana dimaksud dan sebagai berikut biaya pemeliharaan meteran biaya pemeliharaan meteran dihitung sesuai dengan harga veteran yang berlaku san! ini dibagi dengan unsur teknis meteran air yaitu nama (empat) tahun atau selama (cepat puluh delapan) bulan maka biaya pemeliharaan meteran sebagai berikut meteran air ukuran 11h inchi rp, (tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah) per bulan. meteran air ukuran inchi rp. (empat ribu riga ratus tujuh puluh lima rupiah). meteran air ukuran inchi rp. (lima ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah), meteran air ukuran inchi rp. (delapan ribu tiga rarus rupiah). biaya administrasi rekening. biaya administrasi rekening terdiri danrnendapntkan rata rata biaya administrasi per sambungan, berdasarkan hasil perhitungan tersebut maka setiap lang man dam dikenakan biaya administrasi rekening sebesar rp. (lima ratus rupiah) per bul.m. lembaran daerah kota pribumi tahun nomor . ~==~~~ abdul latief medio kota diundangkan prabumulih pada tanggal yvi.9rm .9co"l rachman juli ditetapkan prabumulih pada tanggal, tr)<9f "'( keputusan ini mulai berlaku pada tanggal undangan,prabumulih. tarif sebagai mana tersebut dalam lampiran keputusan ini, dilaksanakan secara bertahap selama (riga) triwulan dan untuk tahap selanjutnya berpedoman pada tariftriwulan ketiga. bab vii penutup i. v::t._"::;>;.l,'x daerah kota prabumulih tahun nomor .p6 ry.,.,.",~ ;. d'l prabu'pulih .;: " '._ _,:;:"c.t pad '::: "'a cir~;;;l( ol\ untuk pelayanan mobil tangki liter pulang pergi sebesar rp. empat puluh lima ribu rupiah lebih dan pulang pergi untuk tiap dihitung sebesar ribu om?ok khusus pil!)~,~~ ~mobil tangki runner mewah industri dan niaga' b'esa'r instansi pemerintah dan abri angka! protest kedetaancan konsulat sing kelompok ~umah selain rss 'dan rumah lewat niaga kecil industri rumah tangga,a instansi pernerintahdan abri angkat kabupaten kola kelompok iii yayasan sosial sekolah negeri; ~umah sakit pemerintah instansi pemerintah abri <eca' tt ~\, dan kelurahan :" .'. sanga! sederhana r~s) lampiran keputusan walikota prabumulih nomor (:;, tahun2004 tanggal mo.rd: tentang tarif air minum perusahaan daerah air minum kota prabumulih \i',, i'i: k~lombok pelanggan |
png walikota lubuklinggau peraturan walikota lubuklinggau nomor: tahun tentang sistem dan prosedur pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan kota lubuklinggau dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota lubuklinggau, menimbang bahwa sebagai pelaksana: bahwa untuk menetapkan sistem dan prosedur pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan perlu diatur dan ditetapkan dengan peraturan walikota lubuklinggkepala daerah. kepala daerah adalah walikota lubuklinggau yang selanjutnya disebut walikota. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak yang kenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan, yang selanjutnya pun firma kongsi, kai koperasitunjuk untuk menerima menyimpan menyetorkkota lubuklinggau. bendahara penerimaan pembantusamssd bpt sebagaimana dimaksud pada huruf adalah prosedur verifikasi yang dilakukan dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan a surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan skpdkbt skpd skpdkbt dan surat teguran yang dilakukan oleh dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset kota lubuklinggaumsg untuk kelancaran dalam melaksanakan sistem dan prosedur sebagaimana maksud dalam dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset kota lubuklinggau dapat. fungsi sebagaimana dimaksud bertanggung jawab secara berjenjang pada para kepala seksi pada bidang yang menjadi penanggung jawab fungsi tersebut sesuai dengan tugas tugas yang dilaksanakoon tabpengelolaan keuangan dan aset kota lubuklinggaupengelolaan keuangan dan aset kota lubuklinggausea j0tentukansepuluhsepuluhbpt. std dan atau skpd sebagaimana dimaksud pada yatdinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset kota lubuklinggau melakukan fasilitasi pelaksanaan peraturan walikota ini. stanyak1 walikotailuburunggau, hipiduan effendi,k diundangkan lubuklinggau pada tanggal januari sekretaris kota lubuklinggau, kk" sap berita daerah kota lubuklinggertiban dan penjualan hewan ternak walikota tidore kepulauan, menimbang bahwa untuk menjamin kelangsungan dan kelestarian lingkungan hidup diwilayah kota tidore kepulauan, maka hewan ternak yang dipelihara oleh orang pribadi, kelompok atau badan hukum, perlu dilakukan upaya penertiban oleh pemerintah kota tidore kepulauan, bahwa hewan ternak juga memiliki potensi menimbulkan gangguan serta dampak negatif terhadap dampak lingkungan hidup maupun kehidupan sosial terutama gangguan kesehatan dan ketertiban umum, bahwa penjualan hewan ternak yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, perlu dilaksanakan sesuai cara dan standarhuruf dan huruf perlu menetapkan peraturan walikota tentang tata cara penertiban hewan ternak dalam wilayah kota tidore kepulautahan kota tidore kepulauan lembaran daerah tahun nomor peraturan daerah nomor tahun tentang pemeliharaan ternakta cara penertiban dan penjualan hewan ternak dalamdinas adalah dinas pertanian dan kehutanan kota tidore kepulauan bidang peternakan adalah bidang dari dinas pertanian dan kehutanan kota tidore kepulauan. peternak adalah perorangan atau kelompok yang merupakan warga negara republik indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan yang tujuan pemeliharaannya untuk komersil. ternak adalah hewan peliharaan, yang kehidupannya yaknbahan penghasil bahan bahan dan jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia. hewan bukan peliharaan adalah hewan atau satwa yang hidup secara liar yang tidak tergolong sebagai hewan peliharaan lain atau ternaktarif penjualan adalah besaran nilai yang ditentukan dalam penjualan ternak. umur ternak adalah dihitung sejak ternak tersebut lahir hingga memasuki umur produktif umur produktif adalah ternak yang sudah memiliki nilai ekonomis nilai ekonomis ternak adalah ternak yang memiliki nilai produksi yang diklasifikasi menurut umur. tinggi badan adalah tinggi ternak diukur dari pijakan tanah tempat berdiri ternak hingga lumba. panjang badan adalah ternak diukur dari bahagian kepala hingga pangkal ekor. lingkar dada adalah ternak yang diukur wilayah dada melingkar. berat badan adalah berat hidup dari keseluruhan ternak sapi panitia penjualan ternak yang selanjutnya disingkat p2t adalah panitia yang melaksanakan penjualan terhadap hewan ternak. bab tujuan maksud peraturan walikota ini adalah sebagai pedoman bagi tata cara penertiban dan penjualan tarif hewan ternak. tujuannya adalah peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam memelihara dan menertibkan hewan ternak menentukan standarisasi tarif penjualan ternak hewan melakukan klasifikasi tarif penjualan ternak sesuai dengan jenis dan umur ekonomis ternak. bab iii hak dan kewajiban setiap orang atau kelompok ternak mempunyai hak atas lingkungan yang bersih, elok, sehat, tertib, aman, rapih dan indah. setiap orang atau kelompok ternak mempunyai kewajiban memelihara lingkungan dalam upaya pencegahan serta penanggulangan penyebarannya menertibkan hewan ternak agar tidak berkeliaran jalan raya, halaman rumah dan tidak merusak memakan tanaman orang lain. hewan ternak yang dipelihara agar dibuatkan kandang atau tambat diikat dipasang pengembalian, kotoran hewan ternak harus dibersihkan agar tidak terjadi pencemaran lingkungan. pemerintah daerah berkewajiban menumbuh kembangkan kesadaran serta kepedulian masyarakat akan tanggung jawabnya dalam memelihara ketertiban hewan ternak bab jenis struktur dan besarnya tarif penjualan ternak jenis ternak yang dikenakan besaran tarif penjualan hewan ternak adalah ternak sapi, kambing, ayam buras, itik, anjing. bab struktur dan besarnya tarif penjualan ternak struktur tarif penjualan hewan ternak sapi, kambing, ayam buras, itik, anjing dikelompokan berdasarkan jenis dan umur ekonomis ternak. struktur dan besarnya tarif penjualan ternak sapi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sebagai berikut: tarif besaran yang dikenakan pada ternak sapi betina umur tinggi panjang lingkar berat harga ternak badan badan dada badan bulan) (cm) (cm) (cm) kg) s a12 s d s d 110s d s d s d s d s d 120s d |120s d s d (12s d18 s d s d 130s d |150s d s d | 18s s d tarif besaran yang dikenakan pada ternak sapi jantan umur tinggi panjang lingkar berat no| ternak badan badan dada badan rp) bulan) (cm) (cm) (cm) kg) s a12 s d s d 110s d |100s d s d 115s d 100s d 140s d |130s d s d s d 135s d s d 160s d |160s d s d |18s d24 s d struktur dan besarnya tarif penjualan ternak kambing sebagaimana dimaksud pada ini, ditetapkan sebagai berikut: tarif besaran yang dikenakan pada ternak kambing betina umur ternak harga bulan) rp) s d4 s d s d s d s d s d s d tarif besaran yang dikenakan pada ternak kambing jantan umur ternak harga bulan) rp) s d4 s d s d s d s d s d s d struktur dan besarnya tarif penjualan ternak ayam burasstruktur dan besarnya tarif penjualan ternak itiktarif penjualan hewan ternak ditinjau kembali paling lama (tiga) tahun sekali. peninjauan tarif penjualan hewan ternacara perhitungan penjualan besarnya tarif penjualan yang tertuang dihitung berdasarkan pada jenis hewan ternak dengan besarnya tarif penjualan ternak sebagaimana dimaksud dalam harga penjualan ternak adalah harga setiap ekor dari masing masing jenis hewan ternak berdasarkan harga pasar yang berlaku pada saat penjualan. setiap penjualan hewan ternak sebagaimana dimaksud pada harus dibuat berita acara penjualan. penyetoran hasil penjualan hewan ternak dilakukan secara bruto kas daerah oleh panitia penjualan ternak selambat lambatnya (dua) kali jam hari kerja. panitia penjualan ternak sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dengan keputusan walikota tidore kepulauan. bab vii pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan peraturan walikota ini dilakukan oleh panitia penjualan ternak atau pejabat lainnya yang ditunjuk yang ditetapkan dengan keputusan walikota tidore kepulauan. pengawasan atas pelaksanaan peraturan walikota ini dilakukan oleh walikota tidore kepulauan atau pejabat lainnya yang ditunjuk bab viii larangan setiap orang, kelompok atau badan usaha peternakan dilarang: membiarkan ternak berkeliaran sehingga menggangu ketertiban umum, membiarkan ternak hewan makan merusak tanaman atau barang milik orang lain, membuang kotoran hewan ternak tidak pada tempat yang telah ditentukan. bab sanksi setiap orang, kelompok atau badan usaha peternakan, yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam akan dikenakan sanksi diberi peringatan sebanyak (dua) kali, setelah diperingatkan (dua) kali dan tidak diindahkan, maka hewan ternak tersebut akan ditangkap atau diamankan, membayar denda kerugian bagi ternak yang makan tanaman dan hewan ternak anjing yang makan ternak milik orang lain sesuai besarnya kerugian, membersihkan kotorannya tempat umum, hewan ternak yang telah dilakukan penangkapan, bila dalam waktu yang ditentukan, pemiliknya tidak melakukan pengambilan, maka hewan ternak tersebut akan dimusnahkan atau dijual. setiap orang, kelompok atau badan usaha peternakan yang ternaknya tangkap, diberikan waktu pengambilan ternak selama (tujuh) hari dan ketika hewan ternak yang diambil akan dikenakan biaya pemeliharaan. biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam adalah sebesardiundangkan tidore achmad mahiristem penanganan terpadu penyandang masalah kesejahteraan sosial anak menimbang dengan rahmat tuhan yang maha esa wali kota balikpapan, bahwa penyandang masalah kesejahteraan sosial anak merupakan anggota masyarakat yangperlu dilindungi dan dipenuhi hak aslinya serta kebutuhan dasarnya agar dapat mencapai kehidupan yang layak dan bermartabat; bahwa perkembangan sosial ekonomi masyarakat kota balikpapan sering kali menyebabkan penyandang masalah kesejahteraan sosial anak, hidup lingkung anak; bahwa berdasarkan ketentuan huruf undang undang nomor tahun tentangsosial. penyandang masalah kesejahteraan sosial anak yang selanjutnya disebut pks anak adalah anak yang berusia (nol) sampai dengan (delapan belas) tahun dan belum menikahsistem penanganan terpadu pks anak adalah suatu sistem pola usaha yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah, instansi dan pemangku kepentingan kota balikpapan dalam bentuk program dan kegiatan pembinaan, pendampingan dan fasilitasi untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar pks anak serta meningkatkan kesejahteraan keluarga agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimnyelenggarakan kesejahteraan sosialkota balikpapan. komunitas pemerhati anak adalah kelompok atau perkumpulan sosial yang melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap anak dan keluarganya. satuan bhakti pekerja sosial yang selanjutnya disebut sakti pesos adalah tenaga yang dikontrak oleh kementerian sosial republik indonesia dan akan ditempatkan dinas sosial kabupaten kota untuk melakukan tugas pendampingan program kesejahteraan sosial anak paksa),. pendampingan lembaga, respon kasus anak dan tugas khusus laincorporate social responsibility yang selanjutnya disingkat csr adalah kewajiban tanggung jawab dunia usaha terhadap lingkungan masyarakat sekitarnya. sistem penanganan terpadu pks anak bertujuan: menjalin kerjasama melalui penyelenggaraan program dan kegiatan perangkat daerah, instansi dan pemangku kepentingan daerah guna peningkatan kesejahteraan sosial bagi pks anak; merumuskan dan menerapkan kebijakan yang berkaitan dengan sistem penanganan terpadu pks anak; meningkatkan jumlah pks anak yang dilayani; mengentaskan pks anak dari hambatan, kesulitan, atau gangguan dalam melaksanakan fungsi sosialnya; memenuhi hak dasar agar pks anak dapat hidup sesuai harkat dan martabat sebagai warga negara; memberikan perlindungan dari diskriminasi, kekerasan fisik mental termasuk kekerasan seksual, penelantaran, eksploitasi dan perlakuan buruk; memelihara ketertiban, ketentraman, dan kehidupan bersama yang bermartabat; memberdayakan pks anak dan orang tuanya sehingga dapat hidup mandiri secara ekonomi dan sosial; meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam rangka penanganan pks anak; dan mengentaskan pks anak dari penyandang masalah kesejahteraan sosial. bab hak pks anak hak pks anak yang perlu dipenuhi meliputi: hak untuk hidup tumbuh dan berkembang; hak atas identitas; hak atas pendidikan; hak atas kesehatan dasar; hak atas berpikir, berhati nurani dan beragama; hak atas perlindungan; dan hak atas pengembangan potensi diri. bab iii sistem penanganan terpadu pks anak dan pemberdayaan keluarga bagian kesatu umum sistem penanganan terpadu pks anak dilaksanakan secara terpadu oleh pemerintah daerah dengan melibatkan lks dan komunitas pemerhati anak dalam rangka pemenuhan hak pks anak sebagaimana dimaksud dalam dalam melaksanakan sistem penanganan terpadu pks anak, pemerintah daerah membentuk kelompok kerja yang bekerjasama dengan masyarakat. kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada meliputi: dinas; badan perencana pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan; dinas kependudukan dan pencatatan sipil; dinas kesehatan; dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana; dinas koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan perindustrian; dinas pendidikan dan kebudayaan; dinas ketenagakerjaan; dinas pemuda, olahraga dan pariwisata; satuan polisi pamong praja; badan narkotika nasional kota; kejaksaan; kepolisian; pengadilan; kementerian agama; lembaga pemasyarakatan; balai pemasyarakatan; pengacara anak; sakti pesos; psm; forum csr daerah; dan forum komunikasi paguyuban daerah. kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsi yang terdapat pada instansi dan atau lembaga sosial masyarakat masing masing. unsur kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada dapat ditambahkan sesuai kebutuhan. kelompok kerja bertanggung jawab kepada wali kota melalui dinas. pembentukan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan wali kota. bagian kedua mekanisme sistem penanganan terpadu pks anak sistem penanganan terpadu pks anak meliputi: pemetaan identifikasi pks anak dan keluarganya; pengolahan data pks anak dan keluarganya; pembinaan pks anak dan keluarganya; penguatan sumber daya manusia tenaga pendamping; pemenuhan hak anak; dan memfasilitasi tempat pembinaan pks anak. fasilitasi tempat pembinaan pks anak sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan oleh dinas bekerjasama dengan instansi terkait dan dunia usaha. fasilitasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan terhadap tempat pembinaan swadaya masyarakat yang belum memadai. tempat pembinaan swadaya masyarakat yang belum memadai sebagaimana dimaksud pada dalam hal keterbatasan: sumber daya manusia; dan sarana dan prasarana. pks anak yang telah diidentifikasi diserahkan kepada lembaga rujukan, pks anak yang telah diidentifikasi sebagaimana dimaksud pada meliputi: anak balita terlantar; anak terlantar; anak jalanan; anak yang memerlukan perlindungan khusus; anak korban tindak kekerasan; anak penyandang disabilitas; anak berhadapan dengan hukum; dan anak korban narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. proses identifikasi sebagaimana dimaksud pada didahului dengan temuan awal laporan dari psm untuk selanjutnya disampaikan kepada dinas. . identifikasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh pekerja sosial pada dinas sakti pesos. . dinas melalui pekerja sosial sakti pesos melakukan pendampingan pelaksanaan pembinaan pks anak yang dilakukan oleh lembaga rujukan. lembaga rujukan yang melakukan pembinaan pks anak menyampaikan laporan secara periodik kepada dinas. lembaga rujukan sebagaimana dimaksud pada meliputi: rumah perlindungan sosial anak; pks; lembaga kesejahteraan sosial anak; rumah perlindungan; dan keluarga. dinas melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sistem penanganan terpadu pks anak. bagian ketiga pemberdayaan keluarga . pemberdayaan keluarga pks anak dimaksudkan untuk memberdayakan keluarga pks anak sesuai dengan potensi yang dimiliki. pemberdayaan keluarga pks anak sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui: bimbingan keterampilan dan kewirausahaan; dan pemberian bantuan stimulan usaha ekonomi produktif. .; v keluarga pks anak yang telah dibina oleh lks komunitas pemerhati anak diberikan bimbingan motivasi oleh kelompok kerja. keluarga pks anak dapat diberikan pelatihan sesuai dengan minat dan bakat dalam rangka meningkatkan perekonomian keluarga. keluarga pks anak dapat diberikan bantuan stimulan melalui usaha ekonomi produktif. dinas melalui sakti pesos psm melakukan pendampingan kepada keluarga pks anak yang telah menerima bantuan stimulan. sakti pesos psm menyampaikan laporan pendampingan secara periodik kepada dinas. bab sumber pendanaan pendanaan penyelenggaraan kegiatan sistem penanganan terpadu pks anak dan pemberdayaan keluarggawasan pengawasan dan pengendalian terhadap sistem penanganan terpadu pks anak dilaksanakan oleh: dinas; kelompok kerja; .dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsi melalui monitoring dan penertiban. pengawasan sebagaimana dimaksud pada melalui monitoring dan evaluasi program dan kegimnm nip |
.xg walikota blitar provinsi jawa timur peraturan walikota blitar nomor tahun tentang program rukun tetangga (rt) keren dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota blitar, menimbang bahwa program rukun tetangga rt) keren merupakandiatur tersendiri tentang mekanisme dan teknis pelaksanaannya,klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah, maka perlu merubah nomenklatur kegiatan dalam pelaksanaan program rukun tetangga rt) keren, bahwa sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika kebutuhan, maka perlu digantrogram rukun tetangga rt) keren, miammemutuskan menetapkan peraturan walikota tentang program rukun tetangga (rt) kerelitar bagian pemerintahan sekretariat daerah, yang selanjutnya disingkat bagian tape adalah bagian pemerintahan sekretariat daerah kota blitar, selaku pembina teknis pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang dikoordinir oleh program rukun tetangga keren kota blitar, untuk selanjutnya disingkat program keren adalahuntuk mendukung dalam pencapaian visi misi rpm tahunompok masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan poems adalah kelompok masyarakat yang dikukuhkan oleh lurah dan dapat melaksanakan pengadaan barang jasa dengan dukungan anggaran belanja dari apbd pemerintah. tenaga pendamping adalah seseorang yang tidak berkedudukan sebagai aparatur sipil negara dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk membantu pelaksanaan program kerecara memperoleh barang jasa yang dikerjakan sendiri oleh perangkat daerah dan kelompok masyarakat. swakelola tipe adalah swakelola yang direncanhabilitasi adalah suatu kegiatan memperbaiki kerusakan sebagai elemen bangunan yang telah rusak, tetapi dipertahankan bentuknya seperti semula sedangkan kegunaannya dapat berubah. renovasi adalah suatu kegiatan memperbaiki elemen bangunan yang telah rusak berat untuk fungsi lama maupun baru. pemeliharaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menjaga, memperbaharui dan juga memperbaiki semua fasilitas yang ada sebagai bagian dari suatu bangunan. pembangunan adalah pembangunan sederhana untuk sarana dan prasarana kelurahan yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat dalam rangka program keren. bangunan semiapat dipindah pindahkan, yang masa manfaatnya tidak lebih dari (sepuluh) tahun. bagian kedua maksud, tujuan dan sasaran maksud dari program keren ini antara lain sebagai upaya meningkatkan peran serta dan menggerakan potensi masyarakat ditingkat kelurahan dalam proses pembangunan daerah sebagai sarana mempercepat proses pembangunan wilayah yang belum bisa masuk dalam usulan prioritas musrenbang tingkat kota program keren memiliki tujuan melaksanakan urusan dibidang pemberdayaan masyarakat, terutama potensi masyarakat ditingkat dalam rangka mengejawantahkan prinsip prinsip pembangunan partisipatif tingkat rt, '' memfasilitasi upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat berdasarkan potensi dan atau berdasarkan hasil identifikasi secara terukur dan terstruktur, cc. meningkatkan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana lingkungan sesuai hasil musyawarah mufakat: meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan kegiatan berbasis ekonomi kreatif: meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan sosial kemasyarakatan, dan meningkatkan peran serta dan mendorong kebudayaan masyarakat dalam pembangunan daerah ditingkat sasaran program keren adalah masyarakat dan lingkungan kota blitar. bab prinsip pelaksanaan program keren dilaksanakan dengan prinsip transparan yaitu seluruh pelaksanaan kegiatan pembangunan perlu dimusyawarahkan dalam kelembagaan masyarakat dan disampaikan kepada masyarakat melalui sarana yang tersedia lingkungannya: partisipatif yaitu dalam pelaksanaan program melibatkan warga masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan pemeliharaan, cc. akuntabel yaitu anggaran yang dipergunakan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang undangan. berkelanjutan yaitu manfaat hasil program dapat dirasakan oleh masyarakat secara terus menerus, tertib yaitu anggaran yang digunakan, fl. bermanfaat untuk masyarakat yaitu anggaran diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat, dan taat pada ketentuan peraturan perundang undangan yaitu pengelolaan anggaran harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab iii bentuk kegiatan bentuk kegiatan dalam program keren terdiri dari pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, dan pemberdayaan masyarakat kelurahanmeliputi pekerjaan rehabilitasi, renovasi, pemeliharaan serta pengadaan pembangunan konstruksi sederhana penataan lingkungan untuk mencukupi sarana dan prasarana lokal tingkat yang pengerjaannya menggunakan teknologi sederhana dan mempunyai resiko kecil, dengan lebar jalan maksimal meter. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan sebagaimana dimaksud pada diarahkan untuk upaya penciptaan lingkungan yang tertata dan memberikan kesan bersih, sehat, indah, nyaman, aman, menarik. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan sebagaimana dimaksud pada dan berupaatau pemeliharaan jalan lingkungan, jembatan kecil ticker, gorong gorong, drainase saluran air: pembangunan taman lingkungan rt, pembangunan atau pemeliharaan mck umum dan jaringan sanitasi, pengadaan penerangan jalan lingkungan, pemeliharaan sarana prasarana rumah ibadah: pemeliharaan gedung balai rt rw, pembangunan atau pemeliharaan portal gang lingkungan, a. w pembangunan atau pemeliharaan talud saluran, dinding penahan jalan dengan tinggi maksimal meter: pembangunan atau pemeliharaan arena bermain anak, pemeliharaan gedung paud, tk: pembangunan atau pemeliharaan gapura gang lingkungan: gg. pembangunan atau pemeliharaan pos kambing, pembangunan atau pemeliharaan sarana prasarana olah raga: pembuatan tumpal bendera dan umbul umbul: pengadaan sarana prasarana pendukung perilaku hidup bersih dan sehat seperti tempat cuci tangan tempat umum: dan pembangunan atau pemeliharaan sarana prasarana umum pendukung dan utilitas lainnya. indikator keluaran dari kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan sebagaimana dimaksud dalam adalah jumlah unit yang terbangun dalam (satu) tahun anggaran.latihan, kursus, sosialisasi dan penyuluhan atau kegiatan sejenis dalam kerangka pemberdayaan masyarakat yang diatur dalam peraturan perundang undangan. kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan sebagaimana dimaksud pada terdiri dari pelaksanaan penyuluhan perilaku hidup bersih dan sehat: pelaksanaan penyuluhan keluarga berencana, pelaksanaan penyuluhan larangan abs, pelaksanaan pelatihan kerja, pelaksanaan kursus pelatihan seni budaya, pelaksanaan pelatihan usaha, pelaksanaan pelatihan pengembangan usaha mikro dan menengah lainnya, pelaksanaan pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan: pelaksanaan pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, ah 5ap ama pelaksanaan penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan ketertiban lintas: pelaksanaan penyuluhan bahaya narkoba, il. pelaksanaan edukasi manajemen proteksi kebakaran: pelaksanaan bimbingan belajar bagi anak yang kurang mampu: dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan lainnya yang diusulkan berdasarkan musyawarah mufakat. indikator keluaran kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan sebagaimana dimaksud pada adalah jumlah kelompok masyarakat sebagai penyelenggara kegiatan dalam satu tahun anggaran. pada kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan sebagaimana dimaksud pada diperbolehkan melaksanakan pengadaan barang sebagai bahan praktek pendukung kegiatan. s5) barang sebagai bahan praktek pendukung kegiatan sebagaimana dimaksud pada dapat diserahkan kepada kelompok atau warga masyarakat sasaran kegiatan dengan proses serah terima sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab organisasi pelaksana untuk menyelaraskan, mengoptimalkan dan mengevaluasi pelaksanaan program keren kota blitar dibentuk tim koordinasi tingkat kota, dengan keputusan walikota. secara teknis operasional untuk mengkoordinasikan dan mendukung serta memperlancar pelaksanaan program keren kecamatan dan kelurahan, dibentuk tim koordinasi tingkat kecamatan dan tim fasilitasi tingkat kelurahan, dengan keputusan camat. susunan keanggotaan dan rincian tugas tim sebagaimana dimaksud pada dalaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui program keren, lurah melibatkan kelompok masyarakat. vw kelompok masyarakat yang dilibatkan dalam program keren sebagaimana dimaksud pada berkedudukan wilayah setempat. kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada dalam pelaksanaan kegiatan teknis pekerjaan ditetapkan sebagai pelaksana swakelola tipe dengan berpedoman pada peraturan perundang undangan. ketentuan mengenai kelompok masyarakatnyelenggaraan program keren juga didukung oleh tenaga pendamping yangmekanisme pelaksanaan kegiatan bagian kesatu perencanaan perencanaan kegiatan dalam pelaksanaan program kerensinkronisasi usulan oleh ketua rw, perencanaan tingkat kelurahan, perencanaan tingkat kecamatan, dan perencanaan tingkat kota perencanaan tingkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf dengan melibatkan lpml. ketentuan dan mekanisme pelaksanaan tahapan perencanaangian kedua pelaksanaprogram keren adalah menggunakan mekanisme swakelola tipe iv. ketentuan mekanisme pengadaan barang dan jasa secara swakelola tipeanggaran anggaran pelaksanaan program keren dibiayai dari apbd. anggaran program keren sebagaimana dimaksud pada dialokasikan untuk masing masing sebesar minimal rp50. (lima puluh juta rupiah). alokasi program keren sebagaimana dimaksud pada digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana kelurahan sebesar y6, dan pemberdayaan masyarakat kelurahan sebesar apabila terdapat yang tidak memenuhi ketentuan untuk dilakukan pembagian alokasi sebagaimana dimaksud pada diatas maka harus mendapatkan persetujuan sekretaris daerah selaku penanggung jawab dengan tembusan bagian pemerintahan dan badan perencanaan pembangunan daerah. apabila terdapat yang tidak mengusulkan kegiatan, alokasi anggaran dapat dialihkan lainnya dalam satu kelurahan dengan skala prioritas sesuai hasil musrenbang. ketentuan penggunaan biaya umum dan administrasi, pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf diatur lebih ah lanjut melalui petunjuk teknis pelaksanaan program keren dalam bentuk surat edaran walikota. biaya operasional fasilitasi kegiatan program keren tingkat kota dialokasikan padaiaya operasional untuk fasilitasi kegiatan program keren tingkat kecamatan dialokasikan masing masing kecamatan. biaya operasional untuk fasilitasi kegiatan program keren tingkat kelurahan dialokasikan masing masing kelurahan. biaya pengadaan tenaga pendamping yang meliputi proses rekrutmen dan penggajian dialokasikan pada kecamatan dan atau bagian pemerintahan. bab vii pengelolaan anggaran, ketatausahaan dan pelaporan lurah selaku kuasa pengguna anggaran bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program keren wilayahnya dan bertindak sebagai ppk serta menunjuk ppt kelurahan. pelaksanaan anggaran program keren melibatkan kelompok masyarakat. pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang melibatkan kelompok masyarakat menggunakan mekanisme swakelola tipe iv. ketatausahaan program keren menggunakan mekanisme tambahan uang tu) dan langsung lskelompok masyarakat pelaksana swakelola tipe iv. ketentuan ketatausahaan sebagaimana dimaksudlaporan hasil pelaksanaan program keren keren wilayahnya secara rutin setiap semester kepada walikota melalui sekretariat tim kotbab viii monitoring dan evaluasi tim koordinasi tingkat kota melakukan pengendalian tingkat kecamatan. pengendalian sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara berkala sekurang kurangnya per triwulan. tim koordinasi tingkat kecamatan melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan kelurahan wilayah kerjanya. tim fasilitasi tingkat kelurahan bersama dengan tenaga pendamping melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan kemarahannya. pengendalian internal dilakukan oleh kuasa pengguna anggaran pengguna anggaran. pengawasan pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh tim pengawas swakelola. pengawasan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada meliputi pengawasan administrasi, pengawasan teknis yaitu penggunaan alat, bahan, dan tenaga kerja, dan cc. pengawasan keuangan, pengawasan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada dilakukan setiap satu minggu dan dilaporkan kepada pimpinan kelompok masyarakat. pengawasan akuntabilitas keuangan atas pelaksanaan program keren dilakukan oleh inspektorat daerah kota blitar. penjabaran pedoman pelaksanaan program kerepetunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada disusun dengan pendekatan yang mudah dipahami oleh pelaksana kegiatan dan atau masyarakat ditingkat rt. bab ketentuan penutup dengan ditetapkan peraturan walikota ini peraturan walikota nomor tahun tentang perubahan atas peraturan walikota nomor tahun tentang lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam bentuk rukun tetangga dan rukun warga,sa) walikota banjarmasin peraturan walikota banjarmasin nomor tahun tentang komunitas intelijen daerah (komandanunitas intelijen daerah komandan)intelijen negarang)omunitas intelijendimaksud pada huruf didelegasikan kepadamaksudwalikota wakil ketua wakil walikota pelaksana harian: kasat interkom kepolisian resort kota banjarmasin sekretaris kepala badan kesatuan bangsa dan politik kota banjarmasin. wakil sekretaris kepala bidang bina ideologi wawasan kebangsaan pada badan kesatuan bangsa dan politik kota banjarmasin. keanggotaan sekretaris daerah, asisten pemerintahan, dinas sosial maker, dinas perindustrian perdagangan, perbankan, pajak, pasi intel kodim, kasi intel kejar, benda, kasi wasdakim imigrasi, pasi inteipam pangkalan tni al, kasi bea dan cukai, kepala bnn, bpbd, satpol pp, kabid pada badan kesatuan bangsa dan politik, dan sainte baik tni. sekretariat pns pada badan kesbangpol kota banjarmasinponbebaskan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kota banjarmasin. kepada anggota dan sekretariat komandan diberikan honorarium panitia dan atau jasa narasumber instruktur setiap bulan yang ditetapkan dengan keputusan walikota(mujahidin diundangkan banjarmasin.. |
sa) san year (j7jai dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota banjarmasin, menimbang "a. bahwalu dilakukan perubahan karena ada ketentuan yang harus disesuaiksujiketentuberita daerah kota banjarmasin |
pre bupati trenggalek provinsi jawa timur peraturan bupati trenggalek nomor:ditetapkannya peraturan bupati iniraturan bupati ini meliputi: besaran selisih:kegiatan pembangunan yang membentuk modal kapital bagi peningkatan pertumbuhan perekonomian desa seperti pembangunan jalan desa dan pasargai peraturan bupati bekasi nomor tanu tentang pelayanan publik dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bekasi, menimbang bahwa pemerintah kabupaten bekasi sesuai dengan peraturan pemerintah kabupaten bekasi nomor tahun tentang penyelenggaraan pelayanan publik perlu: peraturan daerah kabupaten bekasi nomor tahun tentang urusan pemerintahangian ketiga hak dan kewajiban masyarakat masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan publik mempunyai hak hak sebagai berikut: diikutsertakan dalam penyusunan kebijakan dan standar pelayananpublik. mengetahui kebenaran isi standar pelayanan dan maklumat pelayanan: mengawasi pelaksanaan standar pelayanan dan maklumat pelayanan:pasal masyarakat wajib mematuhi dan memenuhi ketentuan yanglayanan publik bagian kesatu standar pelayanan penyelenggarawajibpengikutserra!ve yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan:::::::::::terintegrasi dengan sistem informasi pada setiap penyelenggara dan dapat dikelola oleh pejabat pengelola informasi dan dokument sekurang kurangnya meliputicc.: maklumat pelayanan yang berisi informasi lengkap pernyataan kesanggupan penyelenggara:: dan penilaian kinerja yang berisi informasi lengkap pelaksanaan penilaian penyelenggaraan pelayanankan metode penilaian tertentu:bagian keempatwajibasa!,dilarang mengakibatkan terhentinya kegiatan pelayanan publikpenyandang cacat, lanjut usia,enam biaya pelayanan publik penyelenggara berhak mendapatkan alokasi anggaran sesuai dengan tingkat kebutuhan pelayanan yang bersumber dari apbd. penyelenggara dari unsur korporasi atau buminggunakan alokasi anggaran 'bagi pelayanan publik untuk membiayai kegiatan luar penyelenggaraan pelayanan publik. bagian ketuj! sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh: atasan langsung:: ombudsman: dan dprd. bagian kedelapan sekali dalam (enam) bulan. berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada penyelenggara wajib melakukan upaya peningkatan kapasitas pelaksana. penilaianengikutsertakan masyarakat dalam pelayanan publik: sebagaimana dimaksud dalam mencakup keseluruhan proses pelayanan publikyang meliputi: penyusunan kebijakan, penyusunan standar: pengawasan dan evaluasi: pemberian penghargaan. mengikutsertakan masyarakat dalambab viii pengadaan bagian kesatu sarana dan pelaksanan pengelolaan pengaduan. sarana pengaduan dan pelaksana pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada dapat terintegrasi dengan unit pengaduan pada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. pelaksana pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan pimpinan penyelenggara. bagian kedua mekanisme pengaduan pengaduan disampaikan kepada penyelenggara, ombudsman dan! atau dprd, paling lambat (tiga puluh) hari kerja terhitungan kepada penyelenggara sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada pelaksana pengelolaan pengaduan unit pengaduan sebagaimana dimaksud dalam dan melalui surat, telephone, sms, email, dan sarana lainnyaatau datang langsung unit pengaduan. pengaduan sebagaimana dimaksud dalam harus disertai dengan bukti bukti sebagai pendukung pengakuannya. pengaduan yang telah diterima oleh pelaksana pengelolaan pengaduan unit pengaduan sebagaimana dimaksud dalam wajib dicatat dan diberikan tanda terima pengaduan. dalam waktu hari sejak pengaduan diterima,penyelenggara wajib memberikan tanggapkerja, dan jika dalam waktu yang telah ditentukan pengadu tidak melengkapi materi acuannya, maka pengadu dianggap mencabut pengakuannya, bagian ketiga penyelesaian pengaduan dalam materi pengaduan, wajib berpedoman prinsip independen tidak diskriminatif, prinsip independen, tidak memihak dan tidak memungut biayabagian keempat mekanisme penyelesaian. pengaduan dalam menyelesaikan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam dan unit pengaduan pelayanan publik hams memperhatikan hal hal sebagai berikut:dan pelaporan proses dan hasil penyelesaian pengaduan. penanganan pengaduan oleh penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam dan dilakukan melalui tahapan: pencatatan, penelaahan: penyaluran: tanggapan penangan: dan pengarsipan. pankaterbatas ataupun perusahaan daerahinspektorat adalah satuan kerja perangkat daerah kabupaten bekasi yang mempunyai kewenangan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. penanggung jawab penyelenggara pelayanan public lingkungan pemerintah daerah yang selanjutnya disebut penanggung jawab adalan sekretaris derahskpd dan bumi)informasi tentang ketidaksesuaian antara pelayanan yang diterima dengan standar dengan standar pelayanan yang telah ditentukan. pencatatan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam hurufsekurang kurangnya memuat informasi tentang tanggal pengaduan, identitas lengkap pengadu, dan materi pengaduan. apabila pengaduan disampaikan secara lisan atau melalui sms, petugas wajib mencatat informasi sebagaimana dimaksud pada dalam formulir yang disediakmenelaah informasi pengaduan sebagaimana dimaksud dalam pasa! huruf dilakukan oleh petugas menelaah guna mengidentifikasi permasalahannya, kejelasan informasiditerima:dan melengkapi data informasi yang diperlukan.nal: meminta data buktik: melakukan penilaian terhadap permasalahan yang diadukan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku: memberikan tanggapan penanganan sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan yan berlaku:, bab ketentuan sanksi pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan bupati ini dikenakan sangsi administrasi berupa teguran tertulis. penyelenggara atau pelaksana yang telah dikenakan sanksi teguran tertulis sebanyak (tiga) kali berturut turut dan tetap tidak melakukan kewajibannya. memberlakukan paling lamal8bupati bekasi neng hasanah yasin lampiran peraturan bupati bekasi nomor tanggal tentang pelayan publik bekasi standar pelayan nama unit pelayanan makanan akan nan kanan ena aan ana jenis pelayanan danknanaananna anna anna aan anna nana komponen urban persyaratan pelayanan sistem, mekanesmedan prosedur jangka waktu penyelesaian biaya tarif produk pelayanan kompetensi pelaksana pengawasaninternal jumlah pelaksana jumlah pelayanan jaminan keamanan dan keselamatan evaluasi kinerja pelaksana p span serasi, hasan yasin lampiran peraturan bupati bekasi nomor: tanggal tentang pelayan publik bekasimua! peraturan perundang undangan yang berlaku" pimpinan penyelenggara pelayanan bupati bekasi, pasaran yasibupatiterwujudnya system penyelenggaraan pelayanan public yang layak sesuai dengan asas asas umum pemerintahan k: kesamaan hak: keseimbangan hak dan kewajiban: keprofesionalan, partisipatif, 9g. persamaan perlakuan' dan bumi. penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada meliputi: pelayanan barang publik: pelayanan jasa publik: dan pelayanan administrasiunnya bersumber dari apbn dan atau apbd. pelayanan administrative sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah tindakan administrativejangka waktu dan prosedur pelayanan sebagaimana dimaksud pada dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. babi pembina, penanggungjawab, penyelenggara dan pelaksana bagian kesatu pembina dan penanggung jawab pembina pelayanan publik adalah bupati, pembina sebagaimana dimaksud pada melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dari penanggungjawab. penanggungjawabsatuan kerja: melakukan evaluasi pelayanan publik: dan cc. melaporkan kepada pembina pelayanan publik seluruh satuan kerja. bagian kedua penyelenggara penyelenggara pelayanan publik adalah skp dan bumi. penyelenggarasebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas: melaksanakan kebijakan pelayanan publik sesuai dengan kewenangannya: mengkoordinasikan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan pada setiap satuan unit kerja:! pelayanan dan atau pendukung pelayanan. selain kerjasama antar penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam pasa! penyelenggara jugadan etika pelaksana pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut adilan tidak diskriminatif: cermat: cc. tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut larut, professional::pedoman penyusunan standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. bab evaluasi dan pelaporansekali dalam enam) bulkinerja pelaksana sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang jelas danterukur berdasarkan standar pelayanan. bagian kedua pelaporan penyelenggara wajib melaporkan pelayanan publik yang menjadi tanggungjawabnya kepada pembina. melalui penanggung jawab. penyelenggara sebagaimana dimaksud pada wajib melakukan koordinasi dan verifikasi terhadap laporan yang sampaikan oleh unit kerjanya menjadi bagian dari laporan penyelenggaraan pelayanan publik penyelenggara. laporan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam pasa! paling sedikit memuat hal hal sebagai berikut::penutup, laporan ikm: laporan spm standar pelayanan minimal):dan profil penyelenggara pelayanan publik. laporan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada dilakukan setiap satu tahun sekali pada bulan desemberini. babi: melakukan kerjasama pelayanan publik: mempunyai anggaran pembiaylayanan publik: &e. menolak permintaan yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan::i. membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya: ji.rehabilitasi dalam hal pengaduan tidak terbukti: menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan:atas berwenang dari lembaga negara atau instansi pemerintah yang berhak: dan melakukan evaluasi dan membuat laporan kepada penyelenggara secara berkala: meninggalkantugas dan kewajiban kecuali atas ijin pimpinan penyelenggarapelayanan publik: |
hana transerta meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan setiap orang untuk membiasakan pola hidup sehat telah ditetapkan peraturan daerah nomor tahun tentang kawasan tanpa rokok, bahwa agar peraturan daerah nomor tahun tentang kawasan tanpa rokok dapat berlaku secara efektif perlu didukung oleh peraturan pelaksanadaerahfitas, jauh dari pintu masuk dan keluar gedung tempat ruang utama dan ruang lainnya yang digunakan untuk beraktifitas yang ditetapkan sebagai ktr, dan jauh dari tempat orang berlalu lalang. bentuk, ukuran dan fasilitas yang tersedia tempat khusus untuk merokok disesuaikan dengan kebutuhan. bab peran serta masyarakat masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan ktr. peran serta sebagaimana dimaksud pada dapat berupa: sumbangan pemikiran dan masukan berkenaan dengan penentuan kebijakan pelaksanaan ktr, pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana bagi pelaksanaan ktr, ikut serta dalam memberikan bimbingan, penyuluhan dan penyebaran informasi kepada masyarakat, dan memberikan laporan terjadinya pelanggaran ktr kepada penanggung jawab atau penyelenggara ktr dan atau kepada petugas kantordansebagaimana dimaksudcc. ktr terjadi pelanggaran, dan melaporkan kepada pejabat berwenang jika terjadi pelanggaran. pelaksanaan peran sertab vii pembinaan dan pengawasan bupati wajib melakukan pembinaan dan pengawasan sebagai upaya untuk mewujudkkunjungan lokasi ktr, melakukan pembinaan kepada pemilik, pengelola, manajer, pimpinan, dan penanggung jawab ktr, dan pemberian penghargaan. pengawasan ktr sebagaimana dimaksud dalam meliputi: pemantauan, dan evaluasi. pemantauan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan melalui (dua) cara yaitu: langsung, dan tidak langsung. pemantauan langsung sebagaimana dimaksud pada huruf adalah pemantauan yang dilakukan dengan cara mengunjungi lokasi ktr. dalam pemantauan langsung, pemantau menyediakan instrument pengumpulan data berupa daftar isi, menggali informasi pada orang penting yang memegang posisi dalam pelaksanaan ktr, dan mencatat informasi yang diperlukan sesuai dengan tujuan monitoring pemantauan. pemantauan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada huruf adalah penggalian data dilakukan dengan cara mengirim seperangkat daftar isian untuk diisi oleh orang lain lokasi ktr. kegiatan pemantauan langsung dan tidak langsung dituangkan dalam bentuk laporan. evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: evaluasi jangka pendek, dan evaluasi jangka panjang. evaluasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi adanya tanda ktr yang dipasang, adanya tempat untuk mematikan rokok ketika memasuki ktr, adanya tempat khusus untuk merokok, adanya tempat umum tanpa asap rokok, dan adanya tempat kerja tanpa asap rokok. evaluasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: kebijakan ktr diterima dan dilaksanakan oleh pengelola dan pengunjung tempat umum, dipatuhi dan dimanfaatkan fasilitas yang mendukung ktr, tidak ada penjual rokok sekitar tempat umum, pemahaman ktr bertambah baik karyawan tidak merokok bertambah banyak, konflik perokok aktif dan perokok pasif menurun: dan semua karyawan tidak merokok ktr. bab vii satuan tugas penegak kawasan tanpa rokok dalam rangka memberikan pembinaan dan pengawasan, bupati dapat membentuk satuan tugas penegak ktr. susunan keanggotaan satuan tugas penegak ktr terdiri dari: pengarah bupati, wakil bupati, kepala kepolisian resor sumedang, kepala kejaksaan negeri sumedang, ketua pengadilan negeri sumedang. penanggung jawab kepala satuan polisi pamong praja kabupaten sumedang, kepala satuan reserse kepolisian resor sumedang ketua kepala bidang penegakan perundang undangan daerah satuan polisi pamong praja kabupaten sumedang. sekretaris kepala seksi penyelidikan dan penyidikan pada bidang penegakan perundang undangan daerah satuan polisi pamong praja kabupaten sumedang. anggota unsur dinas pendidikan kabupaten sumedang, unsur dinas kesehatan kabupaten sumedang, unsur dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, unsur dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten sumedang, unsur dinas perhubungan kabupaten sumedang, unsur dinas koperasi, usaha kecil, menengah, perdagangan dan perindustrian kabupaten sumedang, unsur dinas pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga kabupaten sumedang, dan unsur satuan polisi pamong praja kabupaten sumedang. selain melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ktr sebagaimana dimaksud dalam satuan tugas penegak ktr mempunyai tugas menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat mengenai pelanggarktr. satuan tugas penegak ktr adalah satuan tugas yang dibentuk bupati yang bertugas melakukan pengawasan, pembinaan, penindakan dan evaluasi terhadap penyelenggaraanisap dan dihirup atau dikunyah. penyelenggaraan ktr adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penetapan, pemanfaatan, rumah bersalin, pusat kesehatan masyarakat,pondok bersalin desa, balaitempat kursusan meliputi tempat penitipan anak, kelompok bermain, tempat pendidikan anak usia dini, taman kanak kanak, dan tempat rekreasi khususyang meliputi masjid mushola, gereja kapel, vihara, pura dan kyang meliputi angkutan kota dan angkutan desa. tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup, bergerak atau tidak bergerakyang dipergunakan untuk bekerja, yang meliputi kantor pemerintahan, termasuk perkantoran militer, kantor perusahaan swasta, pabrik dan bengkelyang meliputi pasar tradisional, pasar modern, tempat hiburan, hotel, restoran, kawasan wisata rekreasi, terminal angkutan umum, terminal barang, sarana olahraga, alun alun, dan taman kota. tempat lain adalah tempat tempat tertentu yang belum ditetapkan sebagai ktr namun kemudian ditetapkan menjadi ktr oleh bupatibadan usaha adalah perkumpulan orang yang mengadakan kerja sama (membentuk badan usaha) dan merupakan satukesatuan yang memenuhi syarat syarat yang ditentukan oleh hukum. pimpinan atau penanggung jawab ktr adalah kepala atau pimpinan pada tempat tempat yang ditetapkan sebagai ktr. pemantauan adalah kegiatan pengumpulan informasi yang dilakukan secara periodik untuk memastikan suatu kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana. evaluasi adalah serangkaian kegiatan penilaian yang dilakukan secara berkala untuk mengetahui keberhasilan dalam mencapai tujuan program, kegiatan evaluasi dilakukan dengan mengunakan metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. pelaporan adalah proses untuk menyajikan data dan informasi secara tepat dan akurat sebagai dasar pengambilan keputusan dan kebijakan. bab kawasan tanpa rokok tempat tempat yang ditetapkan sebagai ktr meliputi. tempatpembantu, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, poliklinik: pos pelayanan terpadu posyandu): tempat praktek kesehatan swasta, kia klinik bersalin, apotek, dan praktek dokter umum. cakupan ktr pada tempattempat belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah tempat belajar mengajar baik negeri swasta meliputi: perguruan tinggi, sekolah yang meliputi: sekolah menengah atas sekolah menengah atas luar biasa sma small), dan sekolah menengah kejuruan smk). balai pendidikan dan pelatihan, balai latihan kerja, bimbingan belajar, tempat kursus, dan lingkungan sekolah tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar baik yang bersifat kurikuler maupun ekstra kurikuler. cakupan ktr pada tempat fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada tempat atau gedung tertutup sampai batas luar pagar area proses belajar mengajar yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: taman kanak kanak, pud: tpa, tka, kelompok bermain, dan penitipan anak. cakupan ktr pada tempat anak bermaintempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi masjid, gereja, cc. pura, vihara: lintang klenteng mushola, dan langgar. cakupan ktr pada tempat ibadahangkutan umum sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: angkutan antar kabupaten, angkutan antar provinsi, angkutan perkotaan, angkutan perdesaan, bus umum, kereta api, angkutan kota termasuk kendaraan wisata bus angkutan anak sekolah, dan bus angkutan karyawan. cakupan ktr pada angkutan umum sebagaimana dimaksud pada adalah dalam kendaraan angkutan umumcc. industri. cakupan ktr padatempat umum sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: pasar moderen, pasar tradisional, pasar tempat wisata, stasiun kereta api, terminal, taman kota: tempat wisata, bandara, hotel dan restoran, halte, gedung pertemuan, il. pertokoan, fasilitas olah raga, dan tempat hiburan. cakupan ktr padaupati dapat menetapkan tempat lain selain yang telah ditetapkan dalam peraturan bupati ini sebagai ktr. bab iii penyebaran informasi bahaya asap rokok kawasan tanpa rokok penyebaran informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan dapat dilakukan melalui: pelatihan, penyuluhan, dan cc. pembuatan slogan tentang bahaya merokok. penyebaran informasi mengenai ktr dilakukan melalui saluran standard dan tempat umum seperti tanda larangan merokok, poster, pengumuman, media cetak, radio, spanduk, plakat, dan lain lain.apat dilakukan pada bagian luar dan atau bagian dalam ktr. bab sanksi administratif bagian kesatu subjek sanksi administratif sanksi administratif diberikan kepada: pimpinan atau penanggung jawab ktr padaktr selainyang menyediakan tempat khusus untuk merokok. bagian kedua bentuk sanksi administratif pengenaan sanksi administratif bertujuan untuk melindungi, menanggulangi pencemaran, memulihkan kualitas lingkungan hidup akibat pencemaran, dan memberi efek jera bagi pengelola, dan pimpinan atau penanggung jawab ktr yang melanggar peraturanrnyataan tidak puas secara tertulis, dhuruf terdiri dariperangkat daerah yang ditunjuk atau atasan langsung. cc. pemberiangian ketiga pejabat yang berwenang memberi sanksi administratifktr selain badan hukum dan atau badan usaha milik swasta oleh atasan langsung secara berjenjang. sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf diberikan kepada pimpinan atau penanggung jawab ktr badan hukum dan atau badan usaha milik swasta oleh pejabat yang berwenang.oleh: kepala dinas kesehatan untuk fasilitas pelayanan kesehatan, kepala dinas pendidikan untuk tempat belajar mengajar dan tempat anak bermain, kepala kantor kementerian agama sumedang untuk tempat ibadah, dan kepala dinas perhubungan untuk angkutan umum. bab tempat khusus untuk merokok tempat khusus untuk merokok harus memenuhiat daerah adalah sekretariasisten adalah asisten sekretariat daerah kabupaten lampung barat. staf ahli adalah staf ahli bupati lampung barat. bagian adalah bagian pada sekretariat daerah kabupaten lampung barat. sub bagian adalah sub bagian pada bagian sekretariataerah kabupaten lampung baratadministrasi pemerintahan, sub bagian bina wilayah, dan sub bagian otonomi daerah. bagian kesejahteraan rakyat, membawahi sub bagian kesejahteraan masyarakat, sub bagian sosial, dan sub bagian agama. bagian hukum membawahi sub bagiasisten bidang perekonomian dan pembangunan, membawahi bagian perekonomian dan sda, membawahi sub bagian pengembangan perekonomian dan sda, sub bagian promosi dan bumi, dan sub bagian kerjasama ekonomi dan pelaporan. bagian administrasi pembangunan, membawahi sub bagian bina program dan lpse, sub bagian pengendalian, dan sub bagian pelaporan. bagian pengadaan barang jasa, membawahi sub bagian perencanaan pengadaan, sub bagian pengembangan dan pengadaan, dan sub bagian evaluasi, pelaporan dan pengelolaan dokumen. asisten bidang administrasi umum, membawahi bagian organisasi, membawahi sub bagian kelembagaan dan analisa jabatan, sub bagian tata laksana dan pelayanan publik, sub bagian peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi. bagian perlengkapan, membawahi sub bagian analisa kebutuhan dan pengadaan barang, sub bagian perlengkapan dan pemeliharaan, dan sub bagian tata usaha aset. bagian humas dan protokol, membawahi sub bagian dokumentasi, sub bagian pengelolaan media publik, dan sub bagian protokol. kelompok jabatan fungsional sekretaris daerah. asistenberada dibawah dan bertanggungjawab kepada masing masing asisten. sub bagian sebagian dimaksud pada masing masing dipimpin oleh kepala sub bagian yangs daersekretaris daerah mempunyai uraian tugasbadan((rka) dan mengendalikan dokumen pelaksanaan anggaran (ns lingkup sekretariat daerahasisten bidang pemerintahandan kesejahteraan rakyat asisten bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat melaksanakan tugas membantu sekretaris daerah kabupaten dalam merumuskdimerintahan dan kesejahteraan rakyat mempunyai uraian tugas: memimpin pelaksanaan tugas asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyatddan kesejahteraan rakyat, melaksanakpembinaan administrasi bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, dan penyusunan peraturan perundang undangan,dibidang perekonomian dan pembangun, menyiapkan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan bidang perekonomian danrekonomian dan pembangunan, melaksanakpembinaan administrasi dibidang perekonomian dan pembangunanasisten bidang adminstrasi umum menyelenggarakan fungsi: mengkoordinasiadministrasi umum menyelenggarakan rincian tugas: memimpin pelaksanaan tugas asisten bidang administrasi umum, melaksanakpembinaan administrasi dibidang administrasi umumagian pemerintahan dan otonomi daerah bagian pemerintahan dan otonomi daerah mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyiapkan, melaksanakan, dan mengendalikan bahan dibidang penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bina wilayah, serta otonomi daerah penyusunan rencana dan program kerja bidang penyelenggaraan pemerintahan, bina wilayah, serta otonomi daerah. perumusan kebijakan bidang penyelenggaraan pemerintahan, bina wilayah, serta otonomi daerah. cc. pembinaan dan koordinasi kegiatan bidang administrasi pemerintahan, bina wilayah, serta otonomi daerah, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang administrasi pemerintahan, bina wilayah, serta otonomi daerah. untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada kepala bagian pemerintahan dan otonomi daerah mempuyai uraian tugasyusun program kerja tahunan bagian berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan, cc.administrasi pemerintahan, bina wilayah, serta otonomi daerah, mengumpulkan bahan, melaksanakan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan administrasi pemerintahan, bina wilayah, serta otonomi daerah, melaksanakan penyusunan bidang kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai penyelenggaraan bidang administrasi pemerintahan, bina wilayah, serta otonomi daerah, 'menginventarisasi permasalahan permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan bidang administrasi pemerintahan, bina wilayah, serta otonomi daerah, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan tugas bagian, melakukan pelaporan pelaksanaan tugas bagian yang telah dilakukan kepada atasan, menilai prestasi kerja bawahan lingkup bagian pemerintahan dadministrasi pemerintahan sub bagian administrasi pemerintahan mempunyai tugas mengkoordinasikan, dan menyiapkan serta melaksanakan kegiatan bidang bagian administrasi pemerintahan. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada sub bagian administrasi pemerintahan menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis kebijakan serta pembinaan pemerintahan, mengkoordinasikan dan pembinaan administrasi kegiatan dibidang administrasi pemerintahan, cc. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang pemerintahan, fasilitasi perselisihan pemerintahan. untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada kepala sub bagian administrasi pemerintahan mempunyai uraerintahan, cc. menghimpun serta mengolah data dan informasi yang berhubungan bidang pemerintahan, menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan penyelenggaraan penyusunan data bidang pemerintahan, menyiapkan bahan pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan bidang pemerintahan, menyusun, mengindentifikasi dan mengevaluasi pelimpahan sebagian wewenang bupati dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan, menyiapkan bahan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kecamatan,j . memfasilitasi penyelenggaraan upacara pengibaran bendera dan upacara hari hari besadministrasi pemerintahanbina wilayah sub bagian bina wilayah mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyiapkan serta melaksanakan bahan kegiatan dibidang bina wilayah. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada sub bagian bina wilayah menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis dibidang bina wilayah, penyiapan draft kebijakan dan penyusunan data dibidang bina wilayah, cc. pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan dibidang bina wilayah, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang bina wilayah. untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada kepala sub bagian bina wilayah mempunyai uraian tugas memimpin dan menyusun rencana serta program kerja bidang bina wilayina wilayah, cc. menghimpun serta mengolah data informasi yang berhubungan dengan bidang bina wilaybina wilayah, menyiapkan dan menyusun kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai penyelenggaraan bidang bina wilayah, menyiapkan bahan pembinaan, pengendalian penyelenggaraan bidang bina wilaymfasilitasi pembentukan asosiasi daerah dan atau kerjasama daerah, fasilitasi kecamatan dan pembinaan kecamatan, menilai prestasi kerja bawahan lingkup sub bagian bina wilayotonomi daerah sub bagian otonomi daerah mempunyai tugas menyiapkan, melakukan koordinasi serta melaksanakan pekerjadraft kebijakan dan bahan pembinaan teknis dibidang otonomi daerah, penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dewan pertimbangan otonomi serta hubungan antara lembaga, cc. mengkoordinasikan dan fasilitasi kerjasama antara instansi pemerintah dan pihak lain, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan bidang otonomi daerah. untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada kepala sub bagian otonomi daerah mempunyai uraian tugas memimpin dan menyusun rencana serta program kerja bidang otonomiotonomi daerah, cc. menghimpun serta mengolah data dan informasi bidang otonomi daerotonomi daerah, melaksanakan penetapan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah berskala kabupaten, menyiapkan bahan danerah, menyiapkan dan melakukan koordinasiukan koordinasi pengembangan kapasitas kabupaten, melakukan monitoring, evaluasi laporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilakukan kepada atasan, menyiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah ppd) tahunan dan laporan akhir masa jabatan kepala daerah, il. menghimpun dan mengumpulkan bahan kpj lingkup sekretariat daerah, menilai prestasi kerja bawahan lingkup baginamantar umat beragama. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bagian kesejahteraan rakyatmenyelenggarakan fungsi memimpin dan merumuskerukunan umat beragama, melaksanaknilai prestasi kerja aparatur sipil negara asn) lingkup bagian kesejahteraan rakyat berdasarkan sasaran kerja pegawai skp) dan capaian sasaran, dan menyiapkan bahan pembinaandan pembinaan kegiatan bidang kesejahteraan masyarakat, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang kesejahteraan masyarakatkesejahteraan masyarakat mempunyai uraian tugas memimpin dan menyiapkan data dan menyusun rencana serta program kerja bidangkesejahteraan masyarakat, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan dibidangmasyarakat, menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanbidang pendidikan, kebudayaan,, pembinaan dan petunjuk teknis bidang usaha kesehatan sekolah lomba sekolah sehat, menyiapkan bahan fasilitasi bantuan dan penghargosial sub bagian sosial mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, dan menyiapkan bahan pembinaan bidang sosial. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada sub bagian sosial menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan bidang sosial, pelaksanaan penyusunan program dan petunjuk pelaksanaan bidang sosial, pelaksanaan koordinasi pembinaan, bantuan sarana kegiatan bidang sosial, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidangsosial,sosial mempunyai rincian tugas memimpin dan menyiapkan data dan menyusun rencana serta program kerja bagian sosial yang menjadi tugas dan kewenangannya, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan bidangiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan bidang sosialsosial, menyiapkan bahan fasilitasi, bantuan dan penghargaan bidang sosial sub bagian agama mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan pembinaan bidang agama. untuk melaksanakan tugas sebagaimana maksud pada sub bagian agama menyelenggarakan fungsi penyusunan kebijakan rumusan kebijakan bidang agama, pelaksanaan penyusunan program dan petunjuk pelaksana bidang sarana agama, sarana pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan, pondok pesantren, kelembagaan agama dan pembinaan kehidupan beragama, cc., dan pendidikan keagamaan, kelembagaan agamaagama mempunyai rincian tugas menyiapkan data dighimpun dan mempelajaribidang kelembagaan dan bina kehidupan berilai prestasi kerja aparatur sipil negara asn) lingkup sub bagian agamabagian hukum bagiandan informasi hukum, bantuan hukum,layanan hukum dan kepastinyusunan rencana dan program kerjarumusan kebijakmbinaan dan koordinasilaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang administrasi hukum, perundang undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi hukumhukum mempunyai uraian tugas memimpin dan menyusun rencana serta program kerja bagian hukum yang menjadi tugas dan kewenangannya, menyiapkan bahan perumusan kebijakalaksanakan monitoring dan evaluasi peraturan perundang undangan, melaksanakan pengembangan hukum, j . melaksanakan penyiapan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum,pelaksanaan ketatausahaan bagian, melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja bagianoo. menilai prestasi kerja aparatur sipil negara asn) lingkup bagian hukum penyiapan bahan rumusan kebijakan bidang perundang undangan, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bidang perundang undangan, cc. penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan bidang perundang undangan, dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perundang undangan,mimpin dan menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis bagian perundang undundang undanganroduk hukumanalisis dan pengembangan kinerja sub bagmenyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan bidang dokumentasi dan informasi hukum. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada sub bagian dokumentasi dan informasi hukum menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan rumusan kebijakan bidang dokumentasi dan informasi hukum, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bidang dokumentasi dan informasi hukum, cc. penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan bidang dokumentasi dan informasi hukum: dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang dokumentasi dan informasi hukum, untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada kepala sub bagian dokumentasi dan informasi hukum mempunyai uraian tugas memimpin dan menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis bagian dokumentasi dan informasi hukdokumentasi dan informasi hukudokumentasi dan informasi hukl. mengumpulkan, memperbanyak dan mendistribusikan produk hukum daerah, m.menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi peraturan perundangundangan, menyiapkan bahan penyusunan kegiatan dan melaksanakan ketatausahaan bagidokumentasi dan informmembantu melaksanakan penjabaran kebijakan bagianham menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan rumusan kebijakan bagian bantuan hukum dan ham, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bagian bantuan hukum dan ham, cc. penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan bagian bantuan hukum dan ham, dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bagian bantuan hukum dan ham, untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada kepala sub bagian bantuan hukum dan ham mempunyai uraian tugas memimpin dan menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis bagian bantuan hukum dan habantuan hukum dan habantuan hukum dan hadaerah dengan pihak lain, melaksanakan koordinasi penegakan ham skala kabupatemberikan advokasi berkaitan dengan pengkajian hukumelapan kepalperekonomian dan sumber daya alam, urusan pemerintahan bidang pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi,rumusan kebijakan serta penyusunan rencana dan program kerja urusan pemerintahan bidang administrasi perekonomian dan sumber daya alam, pembinaan, mengkoordinasikan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan urusan pemerintahan bidang administrasi perekonomian dan sumber daya alam,kehutanan, perkebunan, peternakan dand sebagai berikut: memimpin dan menyusun rencana serta program kerja bagian perekonomian dan sumber daya alapemerintahan bagian administrasi perekonomian dan sumber daya alamadministrasi perekonomian dan sumber daya alam, melaksanakan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai penyelenggaraan kegiatan perekonomian dan sumber daya alam dalam rangka peningkatan pendapatan aslidan sumber daya alamtugas, membuat pelaporan pertanggungjawabengembangan perekonomian dan sumber daya alam, untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala sub bagian pengembangan perekonomian dan sumber daya alam menyelenggarakan fungsi: penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis bagian pengembangan perekonomian dan sumber daya alam, penyiapan draft kebijakan urusan pemerintahan bagian pengembangan perekonomian dan sumber daya alam, cc. mengkoordinasikan kegiatan urusan pemerintahan bagianpengembangan perekonomian dan sumber daya alam, dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan urusan pemerintahan bagian pengembangan perekonomian dan sumber daya alam. untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada sub bagian pengembangan perekonomian dan sumber daya alam mempunyai rincian tugas: memimpin, menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis sub bagian pengembangan perekonomian dan sumber daya alagembangan perekonomian dan sumber daya alampengembangan perekonomian dan sumber daya alam, menyiapkan bahan fasilitasi pembinaan, pemantauan perkembangan harga bahan pokok distribusi dan ketersediaannya, melaksanakan sosialisasi, pemantauan dan evaluasi program sastra dan sumber daya alamurusan pemerintahan bidang pengembangan perekonomian dan sumber daya alamaparatur sipil negara lingkup sub bagian pengembangromosi dan bumi. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala sub bagian promosi dan bumi menyelenggarakan fungsi: penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis urusan pemerintahan bagianpromosi dan bumi, penyiapan draft kebijakan urusan pemerintahan bagianpromosi dan bumi, cc. mengkoordinasikan kegiatan urusan pemerintahan bagianpromosi dan bumi, dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan urusan pemerintahan bagianpromosi dan bumi. untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada sub bagian promosi dan bumi mempunyai uraian tugas: memimpin, menyiapkan bahan danserta menyusun petunjuk teknis bagian promosi dan bumromosi dan bumiurusan pemerintahaparatur sipil negararjasama ekonomi dan pelaporan sub bagian kerjasama ekonomika pelaporan mempunyaitugasmenyiapkanbahanperumusankebijakandankoordinasi, melaksanakankegiatan, administrasi, monitoring, pelaporandanevaluasi bagiankerjasamaekonomi dan pelaporan. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala sub bagian kerjasama ekonomi dan pelaporan menyelenggarakan fungsi: penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis bagian kerjasama ekonomi dan pelaporan, penyiapan draft kebijakan urusan pemerintahan bagiankerjasama ekonomi dan pelaporan, cc. mengkoordinasikan kegiatan urusan pemerintahan bagiankerjasama ekonomi dan pelaporan, dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan urusan pemerintahan bagiankerjasama ekonomi dan pelaporan. untuk menyelenggarakan fungsisebagaimanadimaksudpada kepala sub bagian kerjasama ekonomika pelaporan mempunyai rimciantugas memimpin, menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis sub bagian kerjasama ekonomi dan pelaporan yang menjadi tugas dan kewenangannya, menyiapkan bahan serta menyusun petunjuk teknis bagian kerjasama ekonomi dan pelaporrjasama ekonomi dan pelaporankerjasama ekonomi dan pelaporan, menyusunrencanakegiatan sub bagian kerjasama ekonomika pelaporan, 'menyiapkanbahanperumusankebijakandankoordinasi bidangkerjasamaekonomi, menyusunkebijakanteknisbidangkerjasamaekonomi, menyiapkanbahanpelaksanaankegiatan bidangkerjasamaekonomi, 'menyusunrencanaoprasionalbidangkerjasamaekonomi, menyusunrencanakinerjadanpenetapankinerjabidangkerjasamaekonomi melaksanakankoordinasidenganinstansi satuankerjaperengkatdaerahd alamupayamendorongtumbuhnyakerjasamaantarpelakuekonomi daerah, il. menyelenggarakankoordinasipelaksanaantugasbidangkerjasama ekonomi, melaksanakanpengkajiandanpengembanganpenanaman modal, menyelenggarakankoordinasipelaksanaantugasbidangkerjasamaekonom oo. melaksanakanpengkajiandanpengembanganpenanaman modal, melaksanakanpromosipenanaman modal, melaksanakanfasilitasipenanaman modal, melaksanakan monitoring danevalusipelaksanaankebijakan bidangkerjasamaekonomi, menyiapkanbahanpengendaliandanpelaksanaannorma, standar, pedoman, danpetunjukoprasionalkoordinasi bidangkerjasamaekonomi, melaksanakan monitoring, evaluasi, danpelaporankegiatansubbagiankerjasama ekonomi, menyiapkanbahandanpenyusunanpetunjukteknis bidangpelaporan perekonomian, melaksanakan pengkoordinasiankegiatan bidangpelaporanperekonomian, melaksanakan pengumpulandanpengolahan data pelaksanaan perekonomian, melaksanakan monitoring, evaluasidanpelaporankegiatanperekonomsub bagian kerjasama ekonomaambilan kepala dan penyediaan nyusunan rencana dan program terjadidibidang administrasi pembangunan, pelaksanaan monitoring dan pelaporan kegiatan bidang program pembangunan, dan penyediaan fasilitas layanan sistem pengadaan. untuk menyelenggarakanfungsi sebagaimana dimaksud kepala bagian administrasi pembangunanmempunyai uraiantugas: memimpindanmenyusunrencanasertaprogramkerjadibagianadminist rasi pembangunan yangmenjaditugas dankewenangannya, merumuskan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan bagian, melaksanakan pengkajian kegiatan pembangunan pada sekretariat daerah, il. melaksanakan fasilitasi layanan sistem pengadaan secara elektronik sse)dan layanan sistem pengadaan secara elektronik sse) sub bagian bina program dan sps emempunyaitugasmelaksanakan,mengkoordinasikandan menyiapkanbahanpembinaanbidangbina program pembangunan serta memkepala sub bagian bina program dan sps menyelenggarakan fungsi: penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis bidang bina programpembangunan, penyiapandrafkebijakan dibidangbina program pembangunan, cc. pengkoordinasiaankegiatan dibidangbina program pembangunan, pelaksanaan fasilitasi layanan pengadaan secara elektronik sse), dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang bina program pembangunan dan layanan sse. untuk menyelenggarakan fungsisebagaimana dimaksud diatas, sub bagian bina programa sps mempunyai uraian tugas: memimpindanmenyiapkanbahansertamenyusunrencanasertaprogra kerja bagian bina program dan layanan sps eyangmenjadi tugas dankewenangannya, menyiapkanbahankebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan dibidanbina program pembangunan dan layanan sse, cc. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang undangan,kebijakanteknis, pedoman dan petunjukteknissertabahan bahanlainyang berhubungandengan bina programpembangunan dan sse, menghimpunsertamengolahdatainformasiyangberhubungandenganbi dang bina programpembangunan dan layananspse, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidangbina program pembangunandaerah lingkungansekretariat daerah dan layanan sistem pengadaan secara elektronik, mengkoordinasikanpenyusunan programtahunandiseluruhbagiansek retariatdan merencanakan kegiatan fasilitasi layanan sistem pengadaan secara elektronik (sse),aerah kabupaten dan layanan pengadaan secara elektronik sseina programa layanan sistem pengadaan secara elektronik sspelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang undangundpelaksanaankegiatan bagianpengendalian administrasi pembangunan. untuk melaksanakantugas sebagaimana dimaksud pada kepala sub bagian pengendalian menyelenggarakan fungsi: penyiapanbahandanpenyusunanpetunjukteknisdibagianpengendalian administrasi pembangunan, penyiapandrafkebijakandibagianpengendalian administrasi pembangunan, pengkoordinasiankegiatandibagianpengendalian,dan pelaksanaan monitoring,evaluasi dan pelaporankegiatandibagianpengendalian administrasi pembangunan. untukmenyelenggarakanfungsisebagaimana dimaksud pada sub bagian pengendalianmempunyai uraian tugas: memimpin danmenyiapkan bahanserta menyusunrencanasertaprogramkerja dibagian pengendalidibagian pengendalian administrasi pembangunan, cc. pengendalian administrasi pembangunan, menghimpunserta mengolah datadaninformasiyang berhubungandengan pengendalian administrasi pembangunan, menghimpun serta mengolah data dan informasi terkait penyusunan rencana umum pengadaan oleh pengguna anggaran satuan kerja perangkat daerah, menghimpun serta mengolah data dan infromasi dalam rangka penyusunan standar biaya kabupaten, melaksanakankoordinasidenganunitkerja istansiterkaitsesuaidengan bidang tugasnyadalamrangkakelancaranpelaksanaantugasdi bidang pengendalian administrasi pembangunan, menyiapkanbahan dan dokumen dalamrangka menyusunkebijakan pelaksanaanprogram pengendalian administrasi pembangunandaerah, menyiapkan bahan dan dokumen terkait pengembangan pelaksanaan pengendalian administrasi pembangunan, melaksanakanmonitoring,evaluasidanpelaporanterhadappelaksanaan tugas dankegiatanyangtelah dilaksanakankepadapimpinan, menilaiprestasikerja pegawai negeri sipildilingkup sub bagian pengendalian berdasarkan sasaran kerja pegawai( skp) dan perilakukerjayangtelahtugasdinaslainnyasesuaiperintahpimpinanuntukkelanc aran pelaksanaantugasberdasarkanstandar normadanperaturanperundang undanganyangberlaku. sub bagian pelaporan sub bagian pelaporanmempunyaitugasmenyiapkanbahandanmengkoordin asian pelaksanaankegiatanpelaporanadministrasipembangunan. untukmelaksanakantugas sebagaimana dimaksud sub bagian pelaporanmenyelenggarakan fungsi: penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis bagianpelaporan administrasi pembangunan, pengkoordinasiankegiatan bagianpelaporanadministrasipembangunan, cc. pengumpulandanpengolahandata bagianpelaksanaanadministrasipembangunan,dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan administrasipembangunan. untukmenyelenggarakanfungsisebagaimana dimaksud kepala sub bagian pelaporanmempunyai rincian tugas: memimpin danmenyiapkan bahanserta menyusunrencanasertaprogramkerja dibagian pelaporbagianpelaporanadministrasipembangunan,pengendalianpuluh bagian pengadaan barang jasa bagian pengadaan barang jasa mempunyaitugaslaksanakan tugassebagaimanadimaksudpada bagian pengadaan barang jasa menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis dibagianpelayanan dan pembinaan pengadaan barang jasa, mengkoordinasikan penyusunan rencana umum bagian pengadaan barang jasa, cc. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bagian pelayanan pengadaan barang jasa, pembinaan pelaksanaan tugas bagianagian pengadaan barang jasrincian tugas: memimpin dan menyusun rencana serta program kerja bagian penyelenggaraan pengadaanbarang jasa yang menjadi tugas dan kewenangannya, merumuskan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan pengorganisasian kegiatan bagian penyelenggaraan pengadaanbarang jasyelenggaraan pengadaanbarang jasa, menyusun dan melaksanakan strategi pengadaan barang jasa, menyusun program kerja dan anggaran,, melaksanakan pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia, menugaskan anggota pokja sesuai dengan beban kerja masing masing, j . mengusulkan penempatan pemindahan pemberhentian anggota pokja kepada bupati, dan mengusulkan staf pendukubagian pengadaan barang japengadaan sub bagian perencanaan pengadaanmempunyaitugasmelaksanakan sebagiantugasbagian pengadaan barang jasa bidangperencanaan pengadaan barang jasa. untuk melaksanakan tugassebagaimanadimaksudpada sub bagian perencanaan pengadaan menyelenggarakan fungsi penyusunan program kerja dan kegiatan bagianperencanaanpengadaan barang jasa, penyiapan perumusan kebijakan teknis bagianperencanaanpengadaan barang jasa, pelaksanaan dan mengkoordinasikan kegiatan dibagianperencanaanpengadaan barang jasa dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bagianperencanaan pengadaanbarang jasa. untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada kepala sub bagian perencanaan pengadaan mempunyai rincian tugas memimpin dan menyiapkan bahan dalam menyusun rencana kerja bagian perencana perencanaanencanaansanakan pengkajian rencana umum pengadaan rup) dengan pengadaan barang jasa satuan kerja perangkat daerah skpd) yang akan laksanakan melalui bagian pengadaan barang jasa, melaksanakan, mengumpulkan dan mengolah serta menyajikan data bagian perencanaan umum pengadaan barang jasa, menginventarisasi paket paket yang akan lelang, memfasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia yang dilaksanakan oleh kelompok kerja pokja) mengevaluasi mekanisme pemilihanpenyedia barang jasa pemerintah lingkungan pemerintah daerah, j . menyiapkan dan mengkoordinasikan tim teknis dan staf pendukung bagian pengadaan barang jasa dalam proses pengadaaninventarisasi organisasi pelaksana pengadaan barang jasa skpd yang akan dilaksanakan bagianpengadaandan pengadaan sub bagian pengembangan dan pengadaan mempunyai tugas bidang pengembangan dan pengadaan meliputi pengembangan sumber daya manusia dan pengembangan pelayanan pengadaan secara elektronik serta pelayanan pemilihan penyedia barang jasa. untuk melaksanakan tugassebagaimanadimaksudpada sub bagian pengembangandan pengadaan menyelenggarakan fungsi penyusunan program kerja dan kegiatan bagianpengembangandan pengadaan, penyiapan perumusan kebijakan teknis bagianpengembangandan pengadaan, pelaksanaan dan mengkoordinasikan kegiatan dibagianpengembangan danpengadaan, dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bagianpengembangan danpengadaan. untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada kepala sub bagian pengembangan dan pengadaan mempunyai rincian tugas: memimpin dan menyiapkan bahan dalam menyusun rencana kerja bagianpengembangan dpengembangandan agianpengembangandankoordinasi dengan lpse lopp terkait pelaksanaan pengadaan barang jasa secara elektronik (e procurement), melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan bimbingan teknis dan sosialisasi pengadaan barang dan jasa, mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan dan pelayanan pengadaanbarangdanjasa skpdgembangand, pelaporan dan pengelolaan dokumen sub bagian evaluasi, pelaporan dan pengelolaan dokumenmempunyaitugasmelaksanakan sebagian tugas bagian pengadaan barang jasa bidang evaluasi, pelaporan dan pengelolaan dokumen pengadaan barang jasa. untukmelaksanakantugassebagaimanadimaksudpada sub bagian evaluasi, pelaporan dan pengelolaan dokumenmenyelenggarakan fungsi penyusunan program kerja dan kegiatan bidangevaluasi, pelaporan dan pengelolaandokumen, penyiapan perumusan kebijakan teknis bidangevaluasi, pelaporan dan pengelolaandokumen, pelaksanaan dan mengkoordinasikan kegiatan bidangevaluasi, pelaporan dan pengelolaandokumen, dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan evaluasi, pelaporan dan pengelolaandokumen, untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada kepala sub bagian evaluasi, pelaporan dan pengelolaan dokumenmempunyai rincian tugas memimpin dan menyiapkan bahan dalammenyusunrencanakerja sub bagian evaluasi, pelaporan dan pengelolaan dokumeevaluasi, pelaporan dan pengelolaan dokumevaluasi, pelaporan dan pengelolaan, mengkoordinasikan penyusunan program kerja sub bagianevaluasi, pelaporan dan pengelolaan dokumen, menyusun dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan kelompok kerja pokja) pelaksanaan pengelolaan dokumen pengadaan barang jasa pemerintah, melaksanakandaerah, melaksanakan sosialisasi strategi, kebijakan dan regulasi bidang pengadaan barang jasa pemerintah, menggandakan dan menerima pengaduan masyarakat, mengkoordinasikan penyelesaian, pengaduan dan singgah banding yang disampaikan masyarakat dan penyedia barang jasa, menyiapkan saran dan masukan terkait dengan kebijakanteknis penyelesaian singgah dan singgah banding, il. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelesaian sengketa pengadaan barang jasa pemerintah daerah, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah, menyiapkan surat kepala bagian pengadaan barang jasa untuk usulan penerbitan surat penunjukan pemenang barang jasa spp) oleh pejabat pembuat komitmen ppk): oo. membuat laporan secara periodik atas hasil pelaksanaan pengadaan yang dilaksanakan oleh bagian pengadaan evaluasi, pelaporan dan pengelolaan dokumbelas kepala meliputiteknis bidang organisasi, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang organisasi, cc. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang organisasi, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati bidang organisasi, dan pelayanan administratif. untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada kepala bagian organisasi mempunyai rincian tugas memimpin dan menyusun rencana serta program kerja bagian organisasicc. merumuskan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan bidang organisasi,umpulkan dan mengolah dataserta pembinaan peningkatan pelayanan publik, mengumpulkan dan mengolah data pelaksanaan analisa jabatan dan standar kompetensi jabatan, mengumpulkan dan mengolah data pelaksanaan analisa organisasi dan analisa fungsi, melaksanakan fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan bidang peningkatan kinerja dan reformasi biroklembagaan dan analisa jabatan sub bagian kelembagaan dan analisa jabatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah dan analisa jabatan penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis bidang kelembagaan dan analisa jabatan, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bidang kelembagaan dan analisa jabatan, penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan bidang kelembagaan dan analisa jabatan, dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang kelembagaan dan analisa jabatankelembagaan dan analisa jakelembagaan dan analisa jalembagaan dan analisa jabatan, menyusun bahan penataan kelembagaan dalam rangka penyempurnaan, pemantapan dan pengembangan organisasi perangkat daerah, merancang rumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan, menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan, melaksanakan evaluasi tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah, menyiapkan bahan dan menyusun konsep analisis jabatan, melaksanakan evaluasi hasil analisis jabatan lingkunganlembagaan dan analisa jalaksana dan pelayanan publik sub bagian tata laksana dan pelayanan publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan bahan rancangan kebijakan penatalaksanaan yang meliputi tata naskah dinas, standar operasional prosedur( sop),administrasi pemerintahan, standar pelayanan dan bisnis, prosesadministrasi pemerintahan, pakaian dinas, survey kepuasan masyarakat skm), budaya kerja dan pengembangan serta evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada sub bagian tata laksana dan pelayanan publik menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis bidang tata laksana dan pelayanan publik, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bidang tata laksana dan pelayanan publik, penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan bidang tata laksana dan pelayanan publik, dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang tata laksana dan pelayanan publiktata laksana dan pelayanantata laksana dan pelayanan pubtata laksana dan pelayanan publik, merancang pedoman petunjuk teknis pelaksanaan tata naskah dinas dan penatalaksanaan satuan organisasi perangkat daerah, melaksanakan fasilitasi penyusunan dokumen standar operasional prosedur sop) organisasi perangkat daerah, melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik perangkat daerah, menyiapkan bahan bahan rancangan kebijakan peningkatan dan pengembangan inovasi pelayanan publik, melaksanakan fasilitasi penyusunan dan penerapan standarisasi pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai peraturan perundang undangan, menyusun dan mengolah data laporan survey kepuasan masyarakat, menyiapkan bahan koordinasi pengendalian dan pembinaan penatalaksanaan, tata naskah dinas dan penyelenggaraan pelayanan publik, melaksanakan koordinasi teknis dengan instansi lain baik secara vertikal, horizontal maupun diagonal dalam pelaksanaan kegiatan penataan, pemantapan, penyempurnaan, penatalaksanaan organisasi perangkat daerah dan penyelenggaraan pelayanan publlaksana dan pelayanan pubingkatan kinerja dan reformasi birokrasifasilitasi dan koordinasi serta pembinaan bidang peningkatan kinerja aparatur sipil negara, evaluasi kinerja organisasi perangkat daerah dan reformasi birokrasi. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada sub bagian peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis bagianpeningkatan kinerja dan reformasi birokrasi, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bagianpeningkatan kinerja dan reformasi birokrasi, cc. penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan bagianpeningkatan kinerja dan reformasi birokrasi, dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bagianpeningkatan kinerja dan reformasi birokrasi. untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada kepala sub bagian peningkatan kinerja dan reformasi birokrasimempunyai rincian tugas memimpin dan menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis bagian peningkatan kinerja dan reformasi birokpeningkatan kinerja dan reformasi birokeningkatan kinerja dan reformasi birokrasi, menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah daerah, menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penyusunan perjanjian kinerja instansi pemerintah daerah, menyusun rumusan standar kompetensi teknis dan standar kompetensi manajerial lingkup pemerintah daerah, melaksanakan kegiatan evaluasi jabatan lingkup pemerintah daerah, menyusun petunjuk teknisjawab, melaksanakan fasilitasi penyusunan dokumen standar pelayanan minimal spm) organisasi perangkat daerah, melaksanakan fasilitasi penyusunan dokumen road map reformasi birokrasi organisasi perangkingkatan kinerja dan reformasi birokbelas umum, kepegawaian, rumah tangga dan administrasi keuangan sekretariat daerah, untuk melaksanakan tugas pada bagian umum menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakbagian tata usaha umum, kepegawaian, rumah tangga, dan administrasi keuangan sekretariat daerah, pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggarapembinaan teknis, administrasi serta sumber dayaumum dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis urusnyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan administrasi dan pelaksanaan tugas staf ahli bupati, melaksanakan pemeliharaan kendaraan jabatan, rumah jabatan dan peralatan dan perlengkapan rumah jabatan, melaksanakan semua urusan yang berhubungan dengan kepegawaian lingkungan sekretariat daerah, melaksanakan acara resmi, penerimaan tamu pemerintah daerah,: il. melaksanakan ketatausahaan keuangan lingkungan sekretariat daerah, m.menginvestigkoordinasi pembinaan dan petunjuk teknis urusan umum dan kepegawaian lingkungan sekretariat daerah, untuk melaksanakan tugas pada sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi: penyiapan bahan dan petunjuk teknis urusan umum dan kepegawaian lingkungan sekretariat daerah: penyusunan rencana dan program kerja urusan umum dan kepegawaian lingkungan sekretariat daerah, cc. pelaksanaan perumusan kebijakan administrasi urusan umum dan kepegawaian lingkungan sekretariat daerah, pelaksanaan mengkoordinasikan kegiatan urusan umum dan kepegawaian lingkungan sekretariat daerah, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan urusan umum dan kepegawaisertatatausahaan, inventarisasi, kegiatan bagian umum dan kepegawaiumum dan kepegawaian lingkungan sekretariat daerah, melaksanakan urusan pengelolaan administrasi surat masuk keluar dan terdistribusi surat lingkungan sekretariat daerah: melaksanakan administrasi tata usaha terkait pelaksanaan tugas staf ahli bupati, menyiapkan administrasi kepegawaian dan melaksanakan urusan penyimpanan dan pemeliharaan arsip kepegawaian, rekapitulasi absen sidik jari aparatur untuk pembayaran tunjangan kinerja pegawaikoordinasi dan petunjuk pelaksanaan urusan rumah tangga, pengelolaan mobil dinas, dan pelayanan pimpinan lingkungan sekretariat daerah, untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud sub bagian rumah tangga menyelenggarakan fungsi: penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis bagianpelaksanaan koordinasi kegiatan urusan rumah tangga lingkungan sekretariat daerah, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan urusan rumah tangga. untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada kepala sub bagian rumah tangga mempunyai uraian tugas: memimpin dan menyiapkan bahan serta menyusun rencana serta program bidang rumah tangurusan rumah tangga, pengelolaan dan pemeliharaan mobil dinasacara resmi pemerintah, upacara dan kunjungan tamu lingkungan sekretariat daerah, melaksanakan pemeliharaan dan perawatan rumah jabatan, peralatan dan perlengkapan rumah jabatan, serta kendaraan jabatankoordinasi pembinaan dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan keuangan sekretariat daerah, bupati dan wakil bupati, belanja pegawai serta melaksanakan kegiatan perbendaharaan, pembukuan dan verifikasi, melaksanakan pelaporan atas realisasi pelaksanaan kegiatan keuangan dan tunjangan kinerja pegawai lingkungan sekretariat daerah, untuk melaksanakan tugas pada sub bagian keuangan menyelenggarakan fungsi: penyusunan rencana dan program kerja urusankeuangansspp lingkungan sekretariat daerah, j . melaksanakan akuntansi satuan kerja perangkat daerah skpd) sekretariat daerah,il.pembayaran gaji, upah dan tunjangan para pegawaibelas bagian perlengkapan bagi, urusan perlengkapan, rencana kebutuhan, proses pengadaan, penyimpanan, tata usaha dan distribusi barang lingkup sekretariat daerah, untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bagian perlengkapan menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan urusan perlengkapan, analisa kebutuhan, pengadaan barang, penyimpanan, tatausaha dan distribusi barang lingkucc. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggarpelaksanaan pembinaan teknis, administrasi serta sumber dayadanlengkapan mempunyai uraian tugas: memimpin dan menyusun rencana serta program kerja bagian perlengkapaset perlengkapan dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknisyusun program kebutuhan perbekalan dan perlengkapan, melaksanakan pengad menyimpan dan mendistribusikan barang lingkungan sekretariat daerah, melaksanakan pemeliharperlengkapan dan menyiapkan bahan petunjukbarang sub bagian analisa kebutuhan dan pengadaan barang mempunyai tugas menyiapkan analisa kebutuhan barang, bahan pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan kebutuhan serta pengadaan barang lingkungan sekretariat daerah, untuk melaksanakan tugas sebagaimana maksud pada sub bagian analisa kebutuhan dan pengadaan baranganalisa kebutuhan dan pengadaan barang mempunyai rincian tugas: memimpin dan menyiapkan bahan serta menyusun rencana sertkoordinasi, pembinaan, perencanaan,penyiapan bahan analisis rencana kebutuhan barangnalisa kebutuhan dan pengadaan bapemeliharaan sub bagian perlengkapan dan pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pembinaan, petunjuk teknis dan pengendalian kegiatan urusan pengadaanperlengkapan dan pemeliharaan menyelenggarakan fungsi: penyiapan bahan dan petunjuk teknis urusan perlengkapan dan pemeliharaan lingkungan sekretariat daerah, penyusunan rencana dan program kerja urusan perlengkapan dan pemeliharaan lingkungan sekretariat daerah, cc. pelaksanaan perumusan kebijakan administrasi urusan perlengkapan dan pemeliharaan lingkungan sekretariat daerah, pelaksanaan mengkoordinasikan kegiatan urusan perlengkapan dan pemeliharaan lingkungan sekretariat daerah, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan urusan perlengkapan dan pemeliharaperlengkapan dan pemeliharpemeliharagiatan urusan perlengkapan dan pemeliharaperlengkapan dan pemeliharaan lingkungan sekretariat daerah, melaksanakan pemeliharaan gedung kantor, peralatan dan perlengkapan gedung kantor lingkup sekretariat daerah, melaksanakan penyelesaian surat surat kelengkapan kendaraan dinas yang meliputi stok, bpk, plat khusus nomor khusus), dan kir kendaraan dinas lingkungan sekretariat daerah, mengelola retribusi daerah (aula pemda dan rumah dinas)dan pemeliusaha aset sub bagian tata usaha aset mempunyai tugas menyiapkan bahtata usaha asettata usaha aset mempunyai rincian tugas: memimpin dan menyiapkan bahan serta menyusun rencana serta program bidang tata usahalaksanakan koordinasi, pembinaan, perencanaan, rencana kegiaterima barang barang yang diserahkan oleh sub bagian analisa kebutuhan dan pengadaan barang, menginventarisir barang barang inventaris baik yang diadakan oleh sub bagian analisa kebutuhan dan pengadaan barang,mutasi,hibah ataupun bantuan dari pihak lainnya,termasuk barang barang yang hilang, rusak ataupun berubah fungsi: melaksanakan penyimpanan barang barang persediaan lingkungan sekretariat daerah, melaksanakan pendistribusian barang dan kelengkapan penunjang kepada unit pemakai lingkungan sekretariat daerah, melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyimpanan dan distribusi barang daerah, serta menyusun laporan penyimpanan dan distribusi barang sekretariat daerah, j . menyiapkan data aset dalam rangka menyusun neraca sekretariatdan pengadaan barang lingkungan sekretariat daerah dan menyiapkan bahtata usahaelas bagian humas dan protokol bagian humas dan protokol mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan kehumasan, peliputan, pendokumentasian, pemberitaan, pengelolaan media publik serta urusan keprotokolan dan perjalancc. pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan bidang kehumasan yang meliputi peliputan, pendokumentasian, pemberitaan, pengelolaan media publiknyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada kepala bagian humas dan protokol mempunyai uraian tugas memimpin dan menyiapkan bahan serta menyusun rencana serta program bidang humas dan protokolprotokol lingkungan sekretariat daerahukan hubungan timbal balik antara pemerintah kabupaten dengan lembaga pemerintah lainnya dan masyarakat umum daerah kabupaten, melakukanpeliputan, pendokumentasian, pemberitaan, serta urusan keprotokolan dan perjalanan,ngan bagian humas dlakukan peliputan kegiatan serta mendokumentasikannya guna keperluan bahan pemberitaan. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada sub bagian dokumentasi menyelenggarakan fungsi penyusunan program kerja sub bagian dokumentasi, penyiapan rencana peliputan dan dokumentasi acara kegiatan pemerintah kabupaten lampung barat, cc. penyiapan, menyusun, mengumpulkan, pengelolaan data dan bahan dokumentasi kegiatan pemerintah kabupaten lampung barat, penyiapan dan menyusun bahan pidato sambutan makalah pimpinan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang dokumentasikan fungsi sebagai mana dimaksud pada kepala sub bagian dokumentasi mempunyai uraian tugas: memimpin dan menyiapkan bahan serta menyusun rencana serta program bidangdokumentas, mengumpulkan bahan penyusunan dan jenis pelaksanaan peraturan perundang undangan bidang dokumentasi, menyusun jadwal kegiatan peliputan dan dokumentasi berdasarkan skala prioritas kegiatan, menginventarisir dan menyajikan hasil peliputan dan dokumentasi kegiatan pemerintah daerah, menyusun dan menyiapkan naskah sambutan pidato pimpinan daerah, menyiapkan bahan bahan dalam rangka pembuatan film dokumenter, memberikan pelayanan kepada masyarakat termasuk tamu tamu yang memerlukan informngelola media publik sub bagian pengelola media publik mempunyai tugas menyiapkan bahan kehumasan dan melakulaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada sub bagian pengelola media publik menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis bidang pengelola media publik, penyiapan draft kebijakan bidang pengelola media publik, cc. mengkoordinasikan kegiatan bidang pengelola media publik, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pengelola media publik:engelola media publik mempunyai uraian tugas: memimpin dan menyiapkan bahan serta menyusun rencana serta program bidang pengelola mediaengelola media publikkegiatan kehumasan dan pengelolaan media publik, menghimpun serta mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan publikasi dan pengelolaan media publik, mengumpulkan bahan penyusunan dan jenis pelaksanaan peraturan perundang undangan bidang humas dan pengelolaan media publik, menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan teknis pembinaan pengembangan humarangka penyelengalam mengundang persmberikan pelayanan kepada masyarakat termasuk tamu tamu yang memerlukan informasi, il. menginventarisasi permasalahan permasalahan yang berhubungan dengan publikasi dan pengelolaan media publikngelola media publikoorotokol dan perjalanan sub bagian protokol dan perjalanan dan perjalanan dinas. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada sub bagian protokol dan perjalanan menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis bidang keprotokolan dan perjalanan penyiapan draft kebijakan bidang keprotokolan dan perjalanan, mengkoordinasikan kegiatan bidang keprotokolan dan perjalanan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang keprotokolan dan perjalananrotokol dan perjalanan mempunyai uraian tugas memimpin dan menyiapkan bahan serta menyusun rencana serta program bidang protokol dan perjalrotokol dan perjalkeprotokolan dan perjalanan, menghimpun serta mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan keprotokolan dan perjalan pelantikanai permasalahan permasalahan yang berhubungan dengan keprotokolan dan perjalananprotokol dan perjalkesatu kedudukan susunan organisasi staf ahli bupati terdiri dari staf ahli bupati bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. staf ahli bupati bidang perekonomian dan pembangunan. staf ahli bupati bidang administrasi umum. bagian ketiga tugas dan rincian tugas staf ahli bupati bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat staf ahli bupati bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat melaksanakan tugas memberikan rekomendasi terhadap isu isu strategis kepada bupati dibidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, pemberdayaan masyarakat hukum, sekretariat dprd dan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan distaf ahli bupati bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat mempunyai rincian tugas mengumpulkan bahan data dibidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat sebagai bahan kajian dan analisismerintahan dan kesejahteraan rakyat, melaksanakan pemantauandan evaluasi kebijakan pemerintahan daerah dibidang dan kesejahteraan rakyatperekonomian dan pembangunan staf ahli bidang perekonomian dan pembangunan melaksanakan tugas memberikan rekomendasi terhadap isu isu strategis kepada bupatidistaf ahli bupati bidang perekonomian dan pembangunan mempunyai rincian tugas mengumpulkan bahan data dibidang perekonomian dan pembangunanrekonomian dan pembangunan, melaksanakan pemantauandan evaluasi kebijakan pemerintahan daerah dibidang perekonomian dan pembangunanrekonomian dan pembangunanrekonomian dan pembangunanrekonomian dan pembangunanadministrasi umum staf ahli bupati bidang adminstrasi umum melaksanakan tugas memberikan rekomendasi terhadap isu isu strategis kepada bupati dibidangstaf ahli bupati bidang adminstrasi umum mempunyai rincian tugas mengumpulkan bahan data dibidang adminstrasi umumadminstrasi umum, melaksanakan pemantauandan evaluasi kebijakan pemerintahan daerah dibidang adminstrasi umumadminstrasi umumadminstrasi umumadminstrasi umumnomor anggaran pendapatan dan anggaran rahmat maha menimbang peraturan daerah nomor tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah anggaran perluanggaran berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatas, perlu menetapkan dengan peraturan bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggarnegeri nomor tentang pedoman pengelolaan belanja pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah; peraturan menteri dalam negeri nomor tentang penerapan standarisadaerah kabupaten nomor peraturan daerah kabupaten nomor tentang penetapananggaran pendapatan dan anggaran laporan realisasi anggaran sebagaimana anggaran sebagai pendapatan pendapatan asli daerah pendapatan perimbangan lain lain pendapatan daerah yang pendapatan belanja tidak langsung belanja pegawai belanja subsidi belanja hibah belanja sosial belanja bagi belanja keuangan belanja tidak terduga belanja tidak langsung belanja langsung belanja pegawai belanja belanja modal belanja langsung belanja defisit) pembiayaan penerimaan pengeluaran pembiayaan lebih pembiayaan anggaran ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dalam tercantum dalam lampiran peraturan ini;; penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dalam tercantum dalam lampiran peraturan ini; sebagaimana dalam dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan inidiundangkan tanjung rede pada tanggal, september tahun nomor |
bupati karawang provinsi jawa barat peraturan bupati karawang nomor tahun tentang pelayanan perizinan secara elektronik dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati karawangserta sebagai pelaksanamaka dilaksanakan pelayanan perizinan secara elektronik, bahwa guna mendukung kelancaran pelaksanaan layanan perizinan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf perlu membentuk peraturan bupati tentang pelayanalembaran daerah kabupaten karawang tahun nomor memutuskan: menetapkan: peraturan bupati tentang pelayanan kewajiban pemegang hak akses pse pemegang hak akses wajib menjaga keamanan hak akses dan kerahasiaan kode akses yang dimilikinya. hak akses tidak dapat dipindahtangankan tanpa pemberitahuan kepada pengelola pse. hak akses berlaku secara hukum sebagai bentuk pemberian persetujuan secara elektronik yang bobot tanggung jawabnya setara dengan tanda tangan tertulis. bagian keempat berakhirnya hak akses pse hak akses terhadap psedapat mengajukan permohonan kepada pengelola pse untuk melakukan pengakhiran hak akses atas layanan pse, cc. pemilik hak akses melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam terbukti pemilik hak akses menyalahgunakan layanan pse, pengelola pse menerima permintaan secara tertulis dari instansi teknis sehubungan dengan adanya pelanggaran dibidang perizinan yang dilakukan oleh pemilik hak akses: pengelola psepengelolaan pse pengelolaan pse dilaksanakan oleh pengelola pse pada ptsp, dengan ketentuan sebagai berikut mengoperasikan sistem elektronik berdasarkan panduan penggunaan, mengikuti tingkat pelayanan sesuai jenis izin, cc. menjaga kerahasiaan data dan informasi perizinan, melakukan pemeliharaan keterhubungan interkoneksi dari instansi teknis ptsp, dan melakukan pemeliharaan piranti keras pendukung pelayanan perizinan. pengelola pse bertanggung jawab untuk: membangun dan mengelola pse yang menjadi tanggung jawab ptsp dan pusat data, melakukan koordinasi dengan instansi teknis dalam mengembangkan ptsp, cc. menyediakan panduan penggunaan setiap sistem elektronik perizinan dalam portal pse, menjamin interoperabilitas pse, menjamin ketersediaan layanan pse, menjaga keamanan pse, menjaga kinerja dan ketersediaan pusat data pse, melakukan pemantauan dan evaluasi pse, memelihara pusat data, piranti lunak serta piranti keras dan hosting pse. j . menerbitkan laporan kinerja ptsp yang diterbitkan secara berkala. pengelola pse melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan penggunaan pse yang meliputi: merasionalisasi pse, jaringan, piranti keras, piranti lunak, dan telekomunikasi sebagai bagian dari teknologi informasi pendukung pse, validitas dan integritas data perizinan, informasi dalam portal pse. pemantauan dan evaluasi pse dilakukan setiap (tiga) bulan sekali. pengelola pse menyampaikan laporan kinerja pse kepada kepala ptsp berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada laporan hasil pemantauan dan evaluasi ini sebagai dasar perbaikan dan pengembangan pse. pengelola menjamin keamanan lalu lintas pertukaran data dalam pse melalui: kontrol akses (access control), suatu sistem yang memungkinkan pengelola mengontrol akses terhadap fasilitas fisik dan sistem informasi, kebenaran (authentication), kemampuan setiap pihak yang terlibat dalam transaksi untuk menguji kebenaran dari pihak lainnya, kerahasiaan (confidentiality), perlindungan terhadap data informasi terhadap kegiatan akses oleh pihak yang tidak berwenang, keakuratan integrity), perlindungan terhadap keakuratan serta keutuhan, baik untuk data informasi maupun perangkat lunak, non reputation, sistem dapat memastikan kebenaran pengirim dan penerima sehingga tidak ada pihak yang dapat menyangkal. untuk memberikan jaminan keamanan lalu lintas pertukaran data dalam pse sebagaimana dimaksud pada pengelola menerapkan mekanisme, antara lain: enkripsi, untuk menjamin authentication dan integrity, tanda tangan digital (digital signature), untuk menjamin kebenaran keaslian (authentication), keakuratan (integrity), dan nonrepudiation. gangguan terhadap keamanan lalu lintas pertukaran data antarinstansi dengan pse menjadi tanggung jawab masing masing instansi. bab pemeliharaan, dan perawatan ptsp melaksanakan pemeliharaan, dan perawatan sarana teknologi informasi yang menjadi kewenangannya. perangkat daerah teknis dapat melakukan pemeliharaan aset database sistem pelayanan perizinan yang terintegrasi dengan pse yang menjadi kewenangannya. perangkat daerah penyelenggara urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika melaksanakan pengadaan, pemeliharaan, dan perawatan aplikasi pelayanan dan network pse. bab vprosedur penanganan gangguan jaringan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan ptsp dengan memanfaatkan back jaringan komunikasi data atau jaringan lain yang disahptspptspptspteknis yang menangani jaringan komunikasi data. bab viii pembiayaan pse pembiayaan penyelenggaraan pse dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. pembiayaan sebagaimana dimaksud pada digunakan untuk pembangunan dan pengelolaan pse yang terdiri dari: perangkat keras dan perangkat pendukung untuk pengolahan data, jaringan, dan keterhubungan interkoneksi pse, perangkat lunak yang meliputi: subsistem informasi perizinan, subsistem pelayanan perizinan, subsistem pendukung. cc. jaringan dan keterhubungan dari instansi teknis ptsp, perangkat pendukung untuk pengolahan data, jaringan, dan keterhubungan interkoneksi pse. penggunaan pse oleh ptsp dalam pelayanan perizinan dilakukan secara bertahap. pengembangan lebih lanjut sistem pelayanan perizinan secara elektronikpenggunaan pse sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut oleh keputusan bupati. bab keadaan kahar dalam hal pse tidak dapat berfungsi karena keadaan kahar (force majeure), pelayanan perizinan melalui ptsp dilaksanakan dengan menggunakan prosedur keadaan darurat. dalam hal terjadi keadaan kahar, pengelola tidak bertanggung jawab terhadap tidak beroperasinya pse dan hilangnya data dan informasi perizinan. setelah berakhirnya keadaan kahar, data dan informasi perizinan yang diproses dalam keadaan darurat dimasukkan dalam pse oleh ptsp. pengelola pse melengkapi pse dengan pusat pemulihan dseneng junengsih nip. bupati adalah bupati karawortal pse adalah piranti lunak berbasis situs (website) yang merupakan gerbang informasi dan pelayanan perizinan daerah. pengelola pse adalah pusat pengolahan data dan informasi pada ptsp yang melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan pse secara berkelanjutan. standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan dan acuan penilaian kualitas ejak audit adalah rekam jejak seluruh tahap proses yang dilakukan baik dalam satu instansi atau lembaga maupun antarlembaga, untuk menjaga keabsahan hasil proses secara hukum, serta melengkapi semua jejak kejadian dan pertanggungjawaban atas setiap penyimpangan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pemberi layanan perizinan. akses adalah kegiatan menggunakan pse. hak akses adalah hak yang diberikan oleh pengelola pse kepada pengguna pse yang telah memiliki identitas pengguna dan kode akses untuk menggunakan pse. identitas pengguna (user id) adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri dari pengguna pse. kode akses adalah kumpulan angka, huruf, simbol, karakter lainnya, atau kombinasi antaranya, yang merupakan kunci untuk memverifikasi identitas pengguna. akun pengguna (user account) yang selanjutnya disebut akun adalah tempat menyimpan berbagai informasi milik pengguna yang disimpan dalam pse minimal mencakup identitas pengguna dan kode akses. informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasu(telescope), tetapi tidak terbatas pada,, atau yang dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. antarmuka sistem (system interface) adalah metode interaksi antara pse dengan sistem lainnya luar pse. sistem rujukan statistika adalah suatu sistem yang ditetapkan sebagai acuan dalam merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan data. data referensi adalah data dasar yang disepakati sebagai acuan dalam lalu lintas hubungan pertukaran data dalam pse. bab penyelenggaraan perizinan secara elektronik penyelenggaraan perizinan oleh ptsp diselenggarakan dengpengelolaan data dan informasi, cc.knismelalui pse. perangkat daerah teknis yang memiliki kewenangan perizinan yang merupakan urusan pemerintahan menyampaikan dan membuka akses informasi perizinan meliputi jenis, persyaratan teknis, mekanisme, biaya dan service level arrangement sla) kepada ptsp dan secara bertahap mengintegrasikan dengan pse. perangkat daerah teknis sebagaimana dimaksud pada lingkungan masing masing. bab iii sistem perizinan secara elektronik bagian kesatu umum sistem pse terdiri atas subsistem informasi perizinan, subsistem pelayanan perizinan, subsistem pendukung. sistem pse sebagaimana dimaksud dalam dibangun dalam bentuk sistem elektronik terpusat, bagi pelayanan perizinan yang menjadi kewenangan ptsp, antarmuka sistem pse dengan instansi teknis yang memiliki sistem elektronik yang memenuhi persyaratan kelayakan transaksi elektronik, formulir elektronik permohonan perizinan, dan fasilitas penyimpanan atau pengisian dokumen elektronik perizinan yang telah disahkan oleh ptsp. persyaratan kelayakan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf antara lain: mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan tentang informasi dan transaksi elektronik, menyediakan sistem elektronik pertukaran data dengan pse sesuai dengan spesifikasi yang disepakati antara pengelola dan instansi yang bersangkutan, cc. menyediakan informasi ketersediaan sistem elektronik kepada pengelola, dan menyediakan jaringan elektronik yang meramalkan. server pse diintegrasikan dengan server yang dimiliki dan dikelola pemerintah daerah. pse sebagaimana dimaksud pada dapat diakses melalui portal dengan nama sitter sistem informasi tepat transparan efektif dan handal). ketentuan lebih lanjut portal sitter sistem informasi tepat transparan efektif dan handal) sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. bagian kedua subsistem informasi perizinan subsistem informasi perizinan sebagaimana dimaksud dalam huruf menyediakan jenis informasi antara lain: peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan perizinan, jenis, tata cara proses permohonan, biaya, dan waktu pelayanan perizinan, tata cara pengaduan terhadap pelayanan perizinan, data referensi atau persyaratan yang digunakan dalam pelayanan perizinan. informasi sebagaimana dimaksud pada dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pengguna pse. ptsp dan instansi teknis dapat mengintegrasikan informasi perizinan yang dimilikinya dalam pse. ptsp dan instansi terkait sebagaimana dimaksud pada harus menjaga kebenaran, keamanan, kerahasiaan, keterisian, akurasi, serta keutuhan data dan informasi. ptsp bersama sama dengan instansi teknis menetapkan standar data dan informasi yang digunakan dalam pse. informasi yang disampaikan oleh ptsp dan instansi teknis berpedoman pada standar informasi sebagaimana dimaksud pada ptsp melakukan harmonisasi dan verifikasi informasi perizinan berdasarkan standar data dan informasi sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan tugas dan fungsinya. bagian ketiga subsistem pelayanan perizinan paragraf umum subsistem pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari sistem elektronik, antara lain: pelayanan perizinan, aplikasi antarmuka antara pse dan sistem pada instansi teknis dan atau instansi terkait: penelusuran proses pelayanan permohonan perizinan, jejak audit (audit trail). paragraf pelayanan perizinan pelayanan perizinan secara elektronik diakses melalui portal resmi pada ptsp yaitu http: i line.dpmptsp.karawangkab.go.id permohonan perizinan diajukan oleh pemohon yang telah memiliki hak akses melalui pse. permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada dilengkapi dokumen pendukung secara elektronik dengan mengunggah dokumen persyaratan sesuai dengan jenis dan persyaratan perizinan berdasarkan peraturan perundang undangan. dalam hal permohonan perizinan yang disampaikan melalui pse sebagaimana dimaksud pada telah lengkap dan benar, petugas ptsp akan memberikan tanda terima resi melalui surat elektronik (e mail) atau akun pemohon perizinan. dalam hal permohonan perizinan yang disampaikan melalui pse sebagaimana dimaksud pada belum lengkap dan benar, kantor depan ptsp memberitahukan bahwa permohonan tersebut belum dapat diterima. pemohon perizinan bertanggung jawab atas kebenaran data dan keabsahan permohonan perizinan sebagaimana dimaksud dalam yang diajukan melalui pse. pemohon perizinan dan ptsp berkomunikasi secara elektronik alamat email dan atau akun pemohon perizinan. pemrosesan permohonan yang diajukan secara elektronik dilakukan oleh petugas ptsp, antara lain: petugas administrasi, petugas teknis, dan petugas tata usaha. petugas administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf bertugas meneliti memverifikasi permohonan perizinan secara elektronik. petugas teknis sebagaimana dimaksud pada huruf bertugas menyelesaikan penelitian teknis pengajuan fisik atas permohonan perizinan. petugas tata usaha sebagaimana dimaksud pada huruf bertugas memproses penandatangan dokumen perizinan serta dokumen administrasi. penelitian teknis pengajuan fisik atas permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan oleh perangkat daerah terkait dengan menerbitkan rekomendasi teknis. ptsp menyampaikan keputusan atas permohonan perizinan secara elektronik alamat surat elektronik (e mail) atau akun pemohon perizinan setelah proses permohonan perizinan selesai. penandatangan dokumen perizinan secara elektronik dilaksanakan oleh kepala ptsp atau pejabat yang ditunjuk sesuai jenis perizinan dan kewenangannya. penandatangan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada dapat langsung diterapkan terhadap notifikasi pemberitahuan yang dikirimkan kepada pemohon. penandatanganan elektronik oleh kepala ptsp setelah melalui proses verifikasi. dokumen cetak perizinan yang telah ditandatangani pejabat yang berwenang dapat diambil secara langsung oleh pemohon izin dengan menunjukkan dokumen persyaratan asli dan tanda terima permohonan perizinan. paragraf aplikasi antarmuka perangkat daerah teknis penyelenggara perizinan, dapat memanfaatkan aplikasi antarmuka dengan mengintegrasikan pelaksanaan pelayanan perizinan dengan pse dalam pemrosesan pengujian teknis penelitian teknis. integrasi sebagaimana dimaksud pada diatur dengan ketentuan sebagai berikut: model interaksi pse dengan instansi teknis ditetapkan oleh pengelola pse berdasarkan pemenuhan persyaratan minimum sistem elektronik, model interaksi pse dengan instansi teknis yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf terlebih dahulu dibahas dan dituangkan dalam bentuk kesepakatan antara pengelola pse dan instansi teknis, kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf memuat hal hal, antara lain model interaksi yang digunakan, jenis layanan perizinan dari instansi teknis yang akan diintegrasikan pse, data yang akan dipertukarkan sesuai dengan format atau standar pertukaran data yang disepakati, tingkat layanan perizinan yang tidak dilayani ptsp. perangkat daerah penyelenggara urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatikase. paragraf penelusuran proses pelayanan perizinan pse menyediakan fasilitas penelusuran proses dokumen perizinan yang diajukan oleh pemohon. fasilitas penelusuran proses dokumen perizinan sebagaimana dimaksud pada digunakan untuk mengetahui progres tahapan proses pelayanan permohonan perizinan. paragraf jejak audit audit trail) pse menyediakan jejak audit atas seluruh kegiatan dalam pelayanan perizinan, dasar penelusuran kebenaran dalam hal terjadi perbedaan data dan informasi antar pemangku kepentingan pse, dasar penelusuran kebenaran dalam hal terjadi perbedaan antara dokumen cetak dan data yang tersimpan dalam pse. dalam hal terjadi perbedaan sebagaimana dimaksud pada huruf dan data dan informasi yang tersimpan dalam pse merupakan data dan informasi yang dianggap benar. bagian keempat subsistem pendukung subsistem pendukung sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari sistem elektronik, antara lain: pengaturan penggunaan jaringan elektronik, pengelolaan keamanan sistem elektronik dan jaringan elektronik, cc. pengelolaan informasi,pengembangan pse dapat dilakukan apabila terjadi penyempurnaan fungsi sistem elektronik dan penambahan atau penyederhanaan jenis perizinan. sistem elektronik yang dikembangkan sebagaimana dimaksud pada harus diaudit kesesuaian fungsinya oleh pengelola pse. pengguna dapat menyampaikan pengaduan melalui pse terhadap: pelayanan perizinan dan nonperizinan yang tidak sesuai dengan ketentuan, mekanisme, prosedur, dan tingkat pelayanan (service level arrangement sla) yang ditampilkan dalam portal pse, kendala, hambatan, dan masalah dalam penggunaan aplikasi pse. pse akan mengirimkan pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf kepada dinas dan atau instansi terkait yang menerbitkan perizinan dan nonperizinan yang diadukan. dinas dan atau instansi terkait harus memberikan tanggapan terhadap pengaduan yang diterima sebagaimana dimaksud pada melalui pse selambat lambatnya dalam (tiga) hari kerja sejak pengaduan diterima. dinas dan instansi terkait dapat menyampaikan pengaduan terkait kendala, hambatan, dan masalah dalam penggunaan aplikasi pse kepada pengelola. pengelola memberikan tanggapan terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf dan melalui pse selambat lambatnya dalam (tiga) hari kerja sejak pengaduan diterima. bab hak akses bagian kesatu penggunaan hak akses pse setiap orang dapat mengakses subsistem informasi perizinan, tanpa menggunakan hak akses. pemohon perizinan dan non perizinan dapat mengakses subsistem pelayanan perizinan dengan menggunakan hak akses. pemohon perizinan hanya dapat mengakses subsistem pendukung yang terbatas pada: pelayanan pengaduan terhadap pelayanan perizinan dan nonperizinan, panduan penggunaan pse, tanpa menggunakan hak akses. instansi teknis harus menggunakan hak akses untuk mengakses seluruh subsistem pelayanan perizinan. instansi teknis dapat mengakses subsistem pendukung tanpa hak akses, untuk:instansi teknis sebagaimana dimaksud pada bertanggung jawab atas data dan informasi dan menjaga keamanan atas penggunaan hak akses pse. pengelola pse pada ptsp memiliki hak akses seluruh subsistem pse. bagian kedua tata cara memperoleh hak akses pse hak akses terhadap pse dapat diperoleh dengan cara pemohon melakukan pendaftaran hak akses pada aplikasi portal pse secara lengkap dan benardalam pengembangan usaha skala yang lebih besar, bahwa dalam upaya mengurangi dampak negatif dari para rentenir pelepas uang kepada para pelaku usaha mikro, dipandang perlu untuk dilaksanakan kebijakan dalam bentuk program kredit mawar kepada usaha mikrdalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan dinas koperasi dan usaha kecil menengah yang selanjutnya disingkat dinas koperasi dan ukm adalah dinas koperasi dan usaha kecil menengah kabupaten purbalingga. program kredit mawar adalah program pemerintah kabupaten purbalingga untuk menyediakan skim kredit dengan biaya murah untuk pengembangan usaha mikro melalui bpr artha perwira kabupaten purbalingperusahaan daerah bank perkreditan rakyat artha perwira yang selanjutnya disingkalembaga keuangan yang ditunjuk untuk menyediakan kredit mawar adalah bpr artha perwira. dengan peraturan bupati ini ditetapkan petunjuk pelaksanaan program kredit mawar kepada usaha mikro kabupaten purbalingga. petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam sebagai pedoman penyaluran kredit mawar kepada pelaku usaha mikro kabupaten purbalingga oleh bpr artha perwira. mekanisme penyaluran program redir mawar kepada usaha mikrjul se", srono: sh., si. pembina, tingkat me24641123 lampiranpetunjuk pelaksanaan program kredit mawar kepada usaha mikro kabupaten purbalingga pendahuluan latar belakang dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya, seperti pemberdayaan petani, pengrajin, pengusaha rumah tangga, dan fasilitasi pengembangan usaha bidang informal. salah satu permasalahan utama yang dihadapi dalam mengembangkan sektor riil, khususnya usaha mikro dan kecil adalah keterbatasan modal yang dimilikikredit mawar kepada pelaku usaha mikro. dengan program tersebut diharapkan pelaku usaha mikro dapat memperoleh permodalan dari lembaga keuangan secara profesional dengan biaya rendah. fasilitasi akses permodalan melalui kredit lembaga keuangan oleh pemerintah kabupaten purbalingga juga diharapkan menjadi pembelajaran bagi para pelaku usaha mikro agar mampu meningkatkan kegiatan usahanya secara bertahap. maksud dan tujuan maksud pelaksanaan program kredit mawaryang ditunjuk yaitu bpr artha perwira untuk mengembangkan usahanya. adapun tujuan dari program ini adalah untuk menyediakan permodalan bagi usaha mikro dengan biaya murah. membantu melepaskan pelaku usaha mikro dari jeratan pelepas uang.kredit mawar kepada usaha mikro adalah pemberian skim kredit modal usaha kepada para pelaku usaha mikro secara perorangan untuk sektor usaha bidang pertanian, industri rumah tangga, perdagangan, jasa, dan lainnya. ii. alokasi anggaran anggaran untuk program kredit mawar berasal dari penyertaan modal pemerintah kabupaten purbalingga kepada bpr artha perwira yang khusus diperuntukkan untuk program kredit mawar. ii. kriteria dan ketentuan dalam kredit mawar ketentuan yang diatur dalam kredit mawar untuk usaha mikro adalah: plafon kredit yang diberikan kepada usaha mikro pada saat pertama kali mengajukan kredit maksimal sebesar rp2. (dua juta lima ratus ribu rupiah). plafon kredit dapat ditingkatkan maksimal sebesar rp15. (lima belas juta rupiah) dengan persyaratan nasabah telah mengambil kredit mawar selama (dua) kali dengan kategori lancar. jangka waktu kredit maksimal sampai dengan (dua belas) bulan. suku bunga kredit sebesar (nol persen) per tahun, biaya administrasi sebesar (tiga persen), biaya provisi sebesar (tiga persen). biaya administrasi dan biaya provisi dipotong langsung pada saat realisasi kredit. nasabah kredit mawar adalah pelaku usaha mikro yang berdomisili serta menjalankan usahanya kabupaten purbalingga. untuk mengurangi resiko pinjaman, bpr artha perwira dapat bekerja sama dengan perusahaan asuransi, baik asuransi jiwa maupun asuransi lainnya. iv. prosedur mekanisme permohonan dan penyaluran kredit mawar. mekanisme permohonan memperoleh kredit mawar sebagai berikut: bupati membentuk tim teknis yang terdiri dari perangkat daerah terkait atas usulan bagian perekonomian sekretariat daerah kabupaten purbalingga. perangkat daerah terkait dan bpr artha perwira melakukan sosialisasi kepada masyarakat. kepala desa dan lurah menghimpun data pelaku usaha yang berminat, dan melakukan identifikasi kelayakan usaha, selanjutnya data dimaksud dikirim camat, untuk diteruskan kepada kepala dinas koperasi dan ukm. dinas koperasi dan ukm kabupaten purbalingga menghimpun data pelaku usaha dari masing masing kecamatan. tim teknis melakukan verifikasi terhadap pelaku usaha yang telah diusulkan oleh masing masing kepala desa lurah yang telah dihimpun oleh dinas koperasi dan ukm. apabila ditemukan permasalahan terkait dengan usaha tidak valid, dan atau tidak sesuai kriteria penerima, maka hasil verifikasi ditolak untuk pelaku usaha yang tidak mempunyai permasalahan sebagaimana dimaksud pada angka maka selanjutnya disetujui untuk direkomendasikan sebagai calon penerima kartu usaha produktif (kup) dan data diserahkan bpr artha perwira. bpr artha perwira melakukan analisa kredit (layak tidak layak), selanjutnya untuk yang layak diterbitkan kup. pelaku usaha pemilik kup mengajukan kredit bpr artha perwira dengan jaminan kartu. atas penyaluran kredit mawar tersebut, bpr artha perwira menyampaikan laporan periodik setiap (tiga) bulan sekali yang ditujukan kepada: bupati purbalingga cg. kepala bagian perekonomian sekretariat daerah purbalingga kepala dinas koperasi dan ukm. atas pelaksanaan program kredit mawar, bpr artha perwira mendapat prioritas penambahan modal disetor yang khusus ditujukan untuk program kredit mawar, disamping penambahan modal disetor reguler yang ditujukan untuk penguatan modal perusahaan. mekanisme permohonan dan penyaluran kredit mawar desa kel dan kecamatan sosialisasi menghimpun data pelaku masyarakat usaha mengidentifikasi kelayakan usaha verifikasi oleh data pelaku usaha tim teknis diakon dan ukm disetujui usaha tidak rekomendasi calon valid penerima kup tidak masuk kriteria pembuatan kartu bpr artha perwira usaha produktif melakukan analisa kredit ketentuan lain lain segala resiko kredit yang timbul sebagai akibat dari penyaluran kredit mawar, sepenuhnya menjadi tanggung jawab bpr artha perwira. bpr artha perwira kabupaten purbalingga berhak melakukan penanganan kredit mawar yang bermasalah tidak lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. vi. penutup program kredit mawarkerakyatanpurbalingga, |
salinanndidikan dan kebudayandidikan dan kebudayaan kabupaten lebak. kepala dinas adalah kepala dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten lebak. kecamatan adalah kecamatan lingkungan pemerintah kabupaten lebak. satuan pendidikan adalah kelompokendidikan non formal sanggar kegiatan belajar yang selanjutnya disingkat utd satuan pnf skb yang dipimpin oleh seorang kepala satuan pnf skb utd satuan pendidikan formal anak usia dini yang selanjutnya disingkat utd satuan pendidikan formal paudanak usia dini pada jalur formal dan atau non formal yang dipimpin oleh seorang kepala sekolah paud. utd satuan pendidikan formal sekolah dasar negeri yang selanjutnya disingkat utd satuan pendidikan formaldasar yang dipimpin oleh seorang kepala sekolah dasar. utd satuan pendidikan sekolah menengah pertama negeri yang selanjutnya disingkat utd satuan pendidikan formal smpmenengah pertama yang dipimpin oleh seorang kepala sekolah smpyang terdiri dari utd museum, utd satuan pnf skb, c.utd satuan pendidikan formal paud negeri, utd satuan pendidikan formal negeri, dan utd satuan pendidikan formal smp negeri. utd satuan pendidikan formal paud negeri sebagaimana dimaksud pada huruf adalah pendidikan anak usia dini negeri yang berada wilayah daerah. utd satuan pendidikan formal negeri sebagaimana dimaksud pada huruf adalah sekolah dasar negeri yang berada wilayah daerah. utd satuan pendidikan formal smp negeri sebagaimana dimaksud pada huruf adalah smp negeri yang berada wilayah daerah. daftar, nama dan jumlah utd satuan pendidikan formal paud negeri, utd satuan pendidikan formal negeri serta utd satuan pendidikan formal smp negeri sebagaimana dimaksud dalam d utd museum adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi dinas yang melaksanakan pengelolaan museum. utd satuan pnf skbnon formal. utd satuan pendidikan formal paudekolah dasar negeri. utd satuan pendidikan formal smpmp negeri. utd museumsatu dipimpin oleh seorang pejabat struktural eselon va. utd satuan pnf skbseorang pejabat fungsional guru atau pamong belajar yang diberi tugas tambahan sebagai kepala utd.kepala sekolah paud negeri, kepala sekolah negeri dan kepala sekolah smp negeri daerah yang diberi tugas tambahan sebagai kepala utd. utd musenf skb. utd satuan pendidikan formal paud negeri mempunyai tugas melaksanakmempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan program pendidikan sekolah dasar. utd satuan pendidikan formal smp negeri mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan program pendidikan sekolah menegah pertama. bab organisasi bagian kesatu unsur organisasi unsur organisasi utd pada dinasada dinasmuseum kepala utd museum mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan museum. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala utd museum mempunyai fungsi penelitian, pengumpulan dan pengelolaan, perawatan, pengawetan dan penyajian koleksi museum, b.fasilitasi bimbingan informasi koleksi museum untuk pelajar, mahasiswa dan masyarakat, dan kerja td museum dipimpin oleh seorang kepala utd museummuseum, melaksanakan penelitian, mengumpulkan, mengolah data dan informasimuseum, merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan museum,ublikasi koleksi museum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, membina dan meningkatkanmuseum, mengelola dan mengendalikan administrasi umum, ketatausahaan serta perlengkapan kantor utd museum, melaksanakan tugas tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan. bagian kedua kepala utd satuan pnf skb kepala utd satuan pnf skbdidikan luar sekolah, dalam rangka pembuatan percontohan dan pengendalian mutu program pendidikan luar sekolahkepala utd satuan pnf skb mempunyai fungsi a.perencanaan kegiatan utd satuan pnf skb, b.pelaksanaan kegiatan utd satuan pnf skb, c.pembagian pelaksanaan tugas kegiatan utd satuan pnf skbnf skb dipimpin oleh seorang kepala utd satuan pendidikannf skb, mengendalikan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis utd satuan pnf skb, cc. mengendalikan pembinaan ketatausahaan satuan pendidikan utd satuan pnf skb, mengendalikan penyebarluasan pedoman pengelolaan pembiayaan utd satuan pnf skb, melaksanakan evaluasi utd satuan pnf skb, mengendalikan evaluasi pengelolaan utd satuan pnf skb sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, merumuskan dan mengendalikan penyusunan petunjuk pelaksanaan persyaratan penerimaan peserta didik utd satuan pnf skb, melaksanakan dan mengendalikan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian serta standar pelayanan minimal utd satuan pnf skb, melaksanakan standar nasional pendidikan utd satuan pnf skb, melaksanakan tugas tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan. bagian ketiga kepala utd satuan paudni kepala utd satuan pendidikan formal paud negeriyelenggaraan pelayanan dan pembinaan pendidikan anak usia dini. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala utd satuan pendidikan formal paud negeri mempunyai fungsi a.perencanaan kegiatan utd satuan pendidikan formal paud negeri b.pelaksanaan kegiatan utd satuan pendidikan formal paud negeri c.pembagian pelaksanaan tugas kegiatan utd satuan pendidikan formal paud negeriendidikan formal paud negeri dipimpin oleh seorang kepala satuan pendidikan formal paudendidikan formal paud negeri, mengendalikan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis utd satuan pendidikan formal paud negeri, cc. mengendalikan pembinaan ketatausahaan utd satuan pendidikan formal paud negeri mengendalikan penyebarluasan pedoman pengelolaan pembiayaan utd satuan pendidikan formal paud negeri, melaksanakan evaluasi utd satuan pendidikan formal paud negeri mengendalikan evaluasi pengelolaan utd satuan pendidikan formal paudpendidikan formal paud negeri sesuaipendidikan formal paud negeri, melaksanakan standar nasional pendidikan utd satuan pendidikan formal paud negeri: dan melaksanakan tugas tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan. bagian keempat kepala utd satuan pendidikan formal negeri kepala utd satuan pendidikan formalnegeri mempunyai fungsi a.pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pendidikan negeri, b.pelayanan administrasi penyelenggaraan pendidikan negeri, dan c.pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan negeri. utd satuan pendidikan formal negeri dipimpin oleh seorang kepala utd satuan pendidikan formalnegeri, mengendalikan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis utd satuan negeri, cc. mengendalikan pembinaan ketatausahaan satuan pendidikan utd satuan negeri, mengendalikan penyebarluasan pedoman pengelolaan pembiayaan utd satuan negeri, melaksanakan evaluasi utd satuan negeri, mengendalikan evaluasi pengelolaan utd satuan negeri sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, mengendalikan evaluasi utd satuannegeri, melaksanakan standar nasional pendidikan utd satuanlima kepala utd satuan pendidikan formal smp negeri kepala utd satuan pendidikan formal smpsmp negeri mempunyai fungsi a.pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pendidikan smp negeri, b.pelayanan administrasi penyelenggaraan pendidikan smp negeri, dan c.pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan smp negeri. utd satuan pendidikan formal smp negeri dipimpin oleh seorang kepala utd satuan pendidikan formal smpsmp negeri, mengendalikan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis utd satuan smp negeri, cc. mengendalikan pembinaan ketatausahaan satuan pendidikan utd satuan smp negeri, mengendalikan penyebarluasan pedoman pengelolaan pembiayaan utd satuan smp negeri, melaksanakan evaluasi utd satuan smp negeri, mengendalikan evaluasi pengelolaan utd satuan smp negeri sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, mengendalikan evaluasi utd satuan smpsmpsmp negeri, melaksanakan standar nasional pendidikan utd satuan smpenam kepalatasan. kepala sub bagian tata usaha pada utd museum dipimpin oleh seorang pejabat struktural eselon vb. kepala sub bagian tata usaha pada utd satuan pnf skb,jabat oleh seorang pelaksana yang menangani urusan ketatausahaan. pengangkatan kepala sub bagian tata usaha pada satuan pendidikan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlakubagian kesatu pembentukan dalam rangka memudahkan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan formal paud, dan smp serta layanan administrasi bidang kebudayaansusunan koordinator wilaybagian kedua tugas dan fungsian layanan administrasi bidang kebudayaan wilayah kerjanya. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada koordinator wilayah kecamatan mempunyai fungsi: pengumpulan data peserta didik, sarana, prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan wilayah kerjanya, pengumpulan data kebudayaan, tenaga kebudayaan wilayah kerjanya, cc. pengadministrasian usul kenaikan pangkat dan angka kredit pendidik dan tenaga kependidikan dan tenaga kebudayabab ketentuan peralihan kepala utd dan kepala sub bagian tata usaha pada dinaspaud negeri pada dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten lebak utd satuan pendidikan syeh maka kecamatan cibadak utd satuan pendidikan kecamatan rangkasbitung utd satuan pendidikan kecamatan cibadaknegeri pada dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten lebak apa stub editan tepi7 tandasitune timur kelamin angkasiung kostum editan tee mantu saat kelamin angkasiung sumo satuan pndidtan yei2 wtamciuwe saat kemasan rangkasbitung gojumosmuanpndidtan merit sentimeter | kelamin badak geum smantendiitan steel franangr kosmetik sejumsmuanpeditan seri2 (sm remain badak aus terbitan tepi ometmeyaa foam obati umum pakistan teit ottameasat namun kamen abs pakistan tepi7 snetnganjng kamu kamaanar sutradara terisi gila paman kaimana sojumsmuanpndidtan seri3 (bawah reaktan kalmgangar jurosmantediitan tepi2 (saman kecamatan waneeanne sej urosmantediitan their (saman kelamin wee jumosmuanpdiltan berat vanmgmmg resmi wruneranne como swadaya ter oma ramuan kejuapsuamradatan terisi oam remain gila jursmanpndidtan seri7 (armgamian kelamin ham uapsuanradatan tepi3 emahtim rekaman bawah gejumpswanpaddtan seri7 remain bah uosmanpadtan yei7 girang remain lor sejumosmanpnddtan merit ganda ( kemasan orang ransum rada tepi7 otamundng kelamin orang bupati lebak, ttd iti octavia jayabaya lampiran iiismp negeri pada dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten lebak our satuan editan sp1eri6 rendastiune keen anglasitung opo stub pendidikan p1er3 rendastitune comma anglasitung opa stub pakistan sip1ert3 (nasi keamanan taurat editan p1ert3 oman keenam gimana satuan berlian spt sao ora baaemarik semen bjnemarik comma pedia site |lawatan ema tawidamar see latar amat tau sman editan spirit (imam zaman teng usumradata sekresi7 (imam ema meng urban fendiitan siptorei sav aop stang semen sean satuan pendirian spree sau aap comngkeneana keempat gmngkemaam usman adala spree oma amamibagan struktur organisasi unit pelaksana teknis daerah museum pada dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten lebak kelassusunan koordinator wilayah pada dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten lebak giew fiecamaansiia dewi fecamatantebakgeteni dewi (kecamatan naja kecamatan malingping kecamatan wassalam kecamatan vihara kecamatan penggalangan kecamatan bawah kecamatan cibeber kecamatan cilograngwebsite lingkungan pemerintah daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati berau, menimbang bahwa sesuai peraturan menpan nomor tahun tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik, setiap pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan dengan berbasis sistem elektronik bertujuan untuk; bahwa untuk ketepatan dan kesesuaian dalam penggunaan nama subdomain bertukar.go.id bagi situs resmi perangkat daerah lingkungan pemerintah kabupaten berau, perlu pengaturan mengenai penggunaan subdomain bertukar.go.id yang tepat dan sesuai aturan, untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pelayanan publikdan instansi penyelenggara negarmedia sosial lingkungan pemerintah daerah kabupaten berau berita daerah kabupaten berau nomor tahun memutuskan: menetapkan peraturan bupati tentang pengelolaankomunikasi dan informatikaan webpembangunan maupun pengembangan laman web pada internet yang dikelola oleh masing masing perangkat daerahperangkat daerah lingkungan pemerintah kabupaten berau dengan laman bertukar.go.idterjadinya kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasibertujuan untuk menciptakan laman web pemerintah daerah; perencanaan; pembangunan dan pengembangan; pengendalian; pengelola website; pelaporan; dan pembiayaandan penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan setiap hari melalui laman web pemerintah daerah. laman web pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari: laman web induk; dan laman web perangkat daerah. bagian kedua laman web induk laman webweb induk menggunakan domain pemerintah daerah yaitu bertukar.go.id. bagian ketiga laman web perangkat daerah laman web perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf memuat informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai bidang tugas dan kewenangannya. pengalamatan laman web perangkat daerah menggunakan subdomain pemerintah daerah dengan format [namaperangkatdaerah].bertukar.go.id. bagian keempat konten laman web konten laman weban daerah; informasi mengenai kegiatan dan kinerja pemerintah daerah laki); informasi mengenai laporan keuangan ringkasan apbd kabupaten); informasi keadaan darurat yang berpengaruh pada ketertiban umum atau mengancam hajat hidup orang banyak; dan atau informasi yang diatur dalam perundang undangan ppid); hasil keputusan pejabat publik dan pertimbangannya; seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya (jdih); rencana kerja proyek termasuk dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan (tempa)dan atau prosedur kerja pegawai yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat. memiliki kualitas informasi yang baik yang bersifat aktual dan memiliki integritas data; dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat. konten laman webweb pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam dan berlaku dan menjadi pedoman konten laman pemerintah kampung. bab iii perencanaan dalam rangka mendukung keberhasilan penyelenggaraan laman web pemerintah daerah dilakukan perencanaan lingkup internal perangkat daerah yang meliputi aspek: ketersediaan anggaran; infrastruktur; sumber daya manusia; dan data informasi. teknis pembangunan laman perangkat daerah harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada dinas, agar dapat terintegrasi dengan laman web yang lainnya (interoperabilitas). teknis pembangunan laman web meliputi sistem laman. teknis pembangunan laman web berupa sistem lamencanaan laman harus berpedoman pada standarisasiperangkat daerah harus menggunakan pedomperangkat daerahisasi pembangunan laman sebagaimana dimaksud pada dapat menjadi pedoman standarisasi pembangunan laman pemerintah kampung. bagian kedua pengembangan dan pengelolaan perangkat daerah dapat melakukan perubahan dan atau penambahan data serta informasi atau perubahan fitur dari laman perangkat daerah yang terbangun dan sudah terstandarisasi serta dapat diakses disemua platform. perubahan dan atau penambahan data serta informasi atau perubahan fitur sebagaimana dimaksud pada berkoordinasi dengan dinas. setiap laman web perangkat daerah wajib menumpangkan laman web kepada suatu server hosting) yang dikelola oleh;. pengendalian konten untuk laman perangkat daerah dilakukan masing masing perangkat daeraholeh dinas berkoordinasi dengan perangkat daerah yang turut menyajikan informasinya laman induk. data yang disajikan wajib memenuhi integritas data berupa sertifikat elektronik. bab pengelola website laman web induk dikelola oleh dinas. setiap laman web induk dan web perangkat daerah dikelola oleh tim pengelola website. tim pengelola website induk terdiri pembina; penanggung awal; web master; administrator; redaktur; reporter; editor; dan operator. pembina sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), bertanggung]awal terhadap kebijakan pengelolaan website. penanggung]awal sebagaimana dimaksud dalam huruf (b), bertanggungjawab untuk mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan website. web master sebagaimana dimaksud dalam huruf (c),sebagaimana dimaksud dalam huruf (d),daktur sebagaimana dimaksud dalam huruf (e), bertanggung jawab atas semua isi berita yang akan diunggah website mulai dari rapat redaksi, reportase dan pemilihan berita, editing dan koreksi, penggubahan website, melihat dan memantau tanggapan masyarakat. reporter sebagaimana dimaksud dalam huruf (f), bertugas memberikan pelaporansebagaimana dimaksud dalam huruf (g), bertugas melakukan evaluasi, memeriksa dan mengedit atas hasil suatu tulisan, video dan gambar sehingga dapat dianggap layak untuk disajikan dalam bentuk data atau informasi. operator sebagaimana dimaksud dalam huruf (h) bertugas mengunggah data informasi, berita, video, gambar website. tim pengelola website induk dan persingkat daerah bertanggung jawab kepada bupati. bab vii pelaporan setiap perangkat daerah wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengelolaan laman perangkat daerah kepada bupati melalui dinas setahun sekali paling lambat pada tanggal desember. laporan sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat: volume pengisian konten; aktivitas tim pengelola; dan kegiatan pendataan.i pembiayaan bab ketentuan penutup ditetapkan tanjung rede muharram diundangkan tanjung rede pada tanggal agustus sekretaris daerah .paten berau berita daerah kabupaten berau tahun nomor lampiran peraturan bupati berau nomor tahun tentang pengelolaan website lingkungan pemerintah daerahberau untuk membentuk keseragaman secara khas akan profil kabupaten berau, dengan maksud: memudahkan proses interaksi dan fungsi web perangkat daerah dengan laman bertukar.go.id; mewujudkan prinsip "kaya fungsi", dimana semua laman web maupun aplikasi yang berhubungan dengan data seluruh perangkat daerah terintegrasi langsung dengan laman web bertukar.go.id; membangun ciri khas laman web daerah; memudahkan pengunjung laman web dalam melakukan navigasi pada laman laman pemerintah daerah; memberikan panduan pengelolaan laman web pada seluruh perangkat daeraperangkat daerah meliputi: desain secara konsisten menggunakan warna warna identitas kabupaten berau, dan jenis huruf dan layout yang berstruktur jelas;; header (gambar yang representatif dan tulisan yang menyatakan identitas perangkat daerah yang memiliki laman web tersebut, lambang daerahsub domain untuk laman web perangkat daerah harus diinformasikan dinas. standar menu informasi dasar: kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup tugas pokok dan fungsi perangkat daerah; struktur organisasi, gambaran umum satuan kerja, dan profil singkat pejabat struktural; layanan publik yang diberikan perangkat daerah; berita dan atau artikel; dan galeri photo kegiatan berdasarkan kategori. data statistik (data dari perangkat daeraherangkat daerah; agenda (agenda perangkat daerah dapat digunakan sebagai ajang promosi dan informasi, event, pameran, dsb); dan tamu (buku tamu yang dapat diisi oleh pengunjung laman); struktur konten struktur menu pada setiap perangkat daerah tergantung dari kepentingan perangkat daerah;;; dan memiliki administrasi untuk pengaturan: manajemen menu content management system) manajemen user; dan manajemen approval (baik konten berita, data statistik, forum, dsb) penamaan email penamaan akun email perangkat daerah berdasarkan nomenklatur perangkat daerahkil bupati sekda perangkat daerah pengajuan account untuk pribadi, diajukan secara kolektif atas sepetahuan dan persetujuan kepala perangkat daerah yang kemudian disampaikan dinas. pengorganisasian pengelola website perangkat daerah adalah sebagai berikut: penanggung jawab adalah kepala perangkat daerah; redaktur; editor; reporter; dan operator penambahan menu pada dasarnya, menu standar dalam laman web perangkat daerah sepenuhnya menjadi hak dan kebutuhan perangkat daerah yang bersangkutan. kecuali menu yang telah ditetapkan untuk menunjang laman web bertukar.go.id yang meliputi menu berita, data statistik (data pembangunan) dan profil data perangkat daerah. selain itu menjadi hak perangkat daerah untuk menambah dan mengubah, dengan ketentuan bahwa data laman web perangkat daerah telah dilakukan standarisasi sistem yang memudahkan proses interaksi dan fungsi web perangkat daerah sebagai penunjang web bertukar.go.id, melalui koordinasi dengan dinas. dapat menampilkan api application programming interface) untuk sinkronisasi data. keamanan informasi: laman pemerintah perangkat daerah) harus memperhatikan aspek kerahasiaan, integritas dan ketersediaan informasi; penyelenggaraan laman mengikuti ketentuan penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang undangan, khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan sertifikat elektroniklabuhan penyeberangan rasa jaya yang selanjutnya disebut utd pelabuhan penyeberangan rasa jayalabuhan penyeberangan rasa jayalabuhan penyeberangan rasa jaya. bab pembentukan dengan peraturan bupati ini dibentuk utd pelabuhan penyeberangan rasa jaya. bab iii kedudukan, tugas pokok dan fungsi utd pelabuhan penyeberangan rasa jaya merupakan unsur pelaksana operasional dinas. utd pelabuhan penyeberangan rasa jayakepelabuhanan dan penyeberangan. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam utdkepelabuhanan dan penyeberangan, pelaksanaan kebijakan teknis dibidang kepelabuhanan dan penyeberangan, cc. pengawasan dan pengendalian teknis pelaksanaan kebijakan teknis dinas dibidang kepelabuhanan dan penyeberangan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dinas dibidang kepelabuhananlabuhan penyeberangan rasa jayalabuhan penyeberangan rasalabuhan penyeberangan rasa jaya, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pada utd pelabuhan penyeberangan rasa jaya, pembinaan terhadap seluruh pegawai pada utd pelabuhan penyeberangan rasa jaya, pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pada utdtd pelabuhan penyeberangan rasa jayajawab kepada kepala utd pelabuhan penyeberangan rasa jayalabuhan penyeberangan rasa jaya berkedudukan kecamatan rasa jtdlabuhan penyeberangan rasa jaya dapat berkoordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait. bagian kedua pelaporanlabuhan penyeberangan rasa jayatd diangkat dan diberhentikan oleh bupati atas usul kepala dinas. pembiayaan utd pelabuhan penyeberangan rasa jaya pura kubu raya gai raya tanggal. tea mena daerah kabupaten iln mmm, dan preset usman ali berita daerah kabupaten kubu tarun. .i nomobagan susunan organisasi unit pelaksana teknis daerah pelabuhan penyeberangan rasa jayapada pj. sekretaris daerah kabupaten kubu raya s orang prasetyo berita daerah paten kubu raya tahu nana amanbanjar, menimbang bahwa berkenaan dengannomor tahun tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang jasa melalui penyedia,kepala daerah yang selanjutnya disebut bupati adalah bupati banjkontrak tahun tunggal adalah kontrak pengadaan barang jasa pelaksanaan pekerjaannya mengikat dana anggaran dana selama masa (satu) tahun anggaranan dilaksanarangka penyelesaian sisa pekerjaan tahun anggaran berkenaan yang dibebankan pada dokumen pelaksanaan perubahan anggaran tahun anggaran berikutnya. tujuannya ditetapkannya peraturan bupati ini untuk menciptakan keseragaman dan kepastian hukum dalam menindaklanjuti proses penyelesaian pekerjaan yang belum dapat diselesaikan pada tahun anggaran berkenaan, sehingga proses penyelesaian sisa pekerjaan dapat dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya. bab pelaksanaan bagian kesatu umum pekerjaan dari suatu kontrak tahun tunggal. pekerjaan yang dapat dilanjutkan sebagaimana dimaksud pada merupakan pekerjaan konstruksi dengan maksimal sisa pekerjaan (dua puluhpekerjaan sebagaimana dimaksud pada merupakan pekerjaan yang dapat dilanjutkan menjadi prioritas dalam penganggaran pada perubahan apbd tahun berikutnya. bagian kedua pembayaran dan anggaran (1l) pembayaran atas beban apbd tahun berkenaan dilakukan sesuai dengan prestasi pekerjaan. pekerjaan yang dilanjutkan tahun anggaran berikutnya akanp perangkat daerah berkenaan tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. pengajuan usulan penyediaan alokasi perubahan apbdgian ketiga mekanismesampai dengan melalui mekanisme perubahan apbd. surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada huruf memuatdan sanksi lainnya sebagaimana yang disepakati dalam kontrak atau perubahan kontrak, pernyataan bahwa penyedia barang jasa bersedia dibayarkan pada perubahan apbd tahun anggaran berikutnyapadaagian keempatiii tata cara penyelesaian sisa pekerjaanlaksanakan melalui tahapan sebagai berikut dilakukan penilaian hasil pekerjaan oleh ppk, konsultan manajemen konstruksi, konsultan pengawas dan atau tim teknis yang dituangkan dalam berita acara dan diketahui olehbupati, dilakukan adenium kontrak untuk mencantumkan sumber dana dari dpp tahun anggaran berikutnya atas sisa pekerjaan yang akan diselesaikan, cc.selatantentang penetapan batas desa bunyi selatan.selatanselatan kecamatan bunyi. batas wilayah desa bunyi selatan kecamatan bunyi meliputi: sebelah utara berbatasan dengan desa bunyi barat dan desa bunyi timur, sebelah timur berbatasan dengan laut sulawesi, sebelah selatan berbatasan dengan laut sulawesi, dan sebelah barat berbatasan dengan laut sulawesi. batas wilayah desa bunyi selatdua) adalah batas dengan desa bunyi baratdesa bunyi barat, titik (tiga) adalah batas dengan desa bunyi timurtimurselatan sebelah timurselatanbaratnovember kenang bagian hukum, bupati bulungan, ttd sejati jota. l. lata, sh.mm tembilps46. jumlah pendapatan rp. paian desayaa kemono brown diundangkan tulungagung pada agustusmesuji provinsi lampung peraturan bupati mesuji nomor tahun tentang sanitasi total berbasis masyarakat kabupaten mesuji; bahwa dalam rangka memperkuat upaya perilaku hidup besitotal berbasis masyarakat stem);ngelolaan sampahtentang kesehatan lingkungan; peraturan presiden nomor tahun tentang sistem kesehatan nasionalresiden nomor tahun tentang percepatan penyediaan air minum dan sanitasi nasional; peraturan menteri kesehatan nomor menkes xi tentang pedoman pembinaan prilaku hidup bersih dan sehatahun peraturan gubernur lampung nomor tahun tentang pedoman pelaksanaan gerakan masyarakat hidup sehat provinsi lampung; peraturan bupati mesuji nomor tahun tentang rencana aksi daerah air minum dan penyehatan lingkungan. memutuskan menetapkan peraturan bupati tentang sanitasi total berbasis masyarakatkecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten kota yang dipimpin oleh camat. pemerintah kecamatan adalah pemerintah kecamatanada lingkup yang terkait dengan sanitasi total berbasis masyarakat. sanitasi total berbasis masyarakat,selanjutnya disebut pilar stem adalah perilaku higienis dan santer yang digunakan sebagai acuan indikatorkebiasaan individu masyarakat. stop buang air besar sembarangan atau open defection free ,selanjutnya disingkat odf adalah kondisi dimanelolaan sampah didinitasi total adalah kondisi ketika suatu komunitas yangkelompok kerja air minum dan penyehatan lingkungan, pembangunanaair minum dan sanitasi mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan,m penyelenggaraan stem. wirausaha sanitasi adalah badan perorangan yang mempunyai usaha yang bergerak di. sistem monitoring dan evaluasi tentang stem di. corporate social responsibility, selanjutnya disingkat csr adalah suatu konsep bahwa organisasi,khususnyayang antaranya adalah yang mencakup aspek ekonomi,sosial dan lingkunganmenular berpenghasilan rendahmasyarakat lembaga swadaya masyarakat;; cuci tangan pakai sabun; pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga; pengamanan sampah rumah tangga; dan pengamanan limbah cair rumah tangga. pilar stem sebagaimana dimaksud pada ditunmelalui kegiatan paling sedikit terdiri dari: membudayakan perilaku buang air besar ditambah sehat yang dapat memutus alur kontaminasi penularan penyakit;: membudayakan perilaku cuci tangan pakai sabun dan air bersih yang mengalir;layakelolaan air layak minum dan makanan yang aman dan bersih; menyediakan dan memelihara tempat pengelola; melakukan pengurangan (reduce), penggunaan kembali (reuse) dan pengelolaan kembali (recycle); dan menyediakan dan memelihara sarana pembuangan sampah tangga di;dan secara bertahaptanggung jawab dan peran pemerintah daerah, pemerintah kecamatan,pemerintah desa relawan, atau masyarakat; penyediaan media komunikasi, informasi dan edukasi;; melakukan pemantauan dan evaluasi; menyediakan materi media komunikasi, informasi dan edukasi dan mensosialisasikan kepada opd dan pihak swasta; plakukan kualitasnya; mengevaluasi dan memon; dan mensosialisasikan stem kepada seluruh masyarakat, melaporkan capaian penyelenggaran stem tingkat kecamatan kepada bupati dalam mendukung penyelenggaraan stem, pemerintah desa bertanggung stem; memonitor kerja kader fasilitator pemicu stem dan memberikan bimbingan sesuai kebutuhan;lingkungan tempat tinggalnya; membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat secara gotong royong dan swadaya dalam pelaksanaan stemterjangkau masyarakat; melaporkan capaian penyelenggaran stem tingkat desa kepada camat. bab pengolahan saran stem pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa dalam mendukung penyelenggaraan stembab tim kerja stemngkat kabupaten, kecamatan dan desa melalui keputusan bupati tingkat pemerintah daerah, keputusan camat tingkat kecamatan dan keputusan kepala desa ditingkat desa.; tim kerja stem sebagaimana dimaksud pada melaksanakan tahapan penyelenggaraan kegiatan stem. tim kerja stem kabupaten sebagaimana yang maksud dalam dapat terdiri dari unsur forum komunikasi pimpinan daerah antara lain tentara nasional indonesia, kepolisian republik indonesia dan kementerian agama ditingkat kabupaten mesuji; badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten mesuji; dinas kesehatan kabupaten mesuji; dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten mesuji; dinas lingkungan hidup kabupaten mesuji; dinas perumahan dan kawasan permukiman kabupaten mesuji; badan penanggulangan bencana daerah kabupaten mesuji; dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten mesuji; dinas sosial kabupaten mesuji; dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, perlindungan, pemberdayaan perempuan dan anak kabupaten mesuji; bagian hukum dan organisasi sekretariat daerah kabupaten mesuji; tim penggerak pkk kabupaten mesuji; dharma wanita persatuan kabupaten mesuji; dan organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat terkait kabupaten mesuji. tim kerja stem kabupaten sebagaimana dimaksud pada berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati mesuji melalui sekretaris daerah selaku ketua pokja amp kabupaten jawab kepada camat serta ditetapkan dengan keputusan camat. tim kerja stem desa sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari pemerintah desa, tim penggerak pkk desasebagaimana dimaksud pada berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala desa yanglakukan oleh kader, bidan desa dan petugas kesehatan sanitation dibantu fasilitator untuk melihat perkembangan kegiatan penipuan dimasyarakat dan mengumpulkan data dasar stem; monitoring dan evaluasi dikecamatan dilakukan oleh petugas kesehatan sanitation puskesmas, dan fasilitator untuk melakukan kompilasi penipuan, rencana kerja masyarakat dan aktivitas tim kerja masyarakat; monitoring dan evaluasi kabupaten dilakukan oleh dinas kesehatafstop buang air besar sembarangan odf. bab vii penghargaan pemerintah kabupaten memberikan penghargaan kepada desa dan kecamatan yang berhasil meningkatkan akses sanitasi yang layak komunitas masyarakat paling sedikit yaitu telah mencapai status stop buang air besar sembarangan sbs). penghargaan sebagaimana yang dimaksud pada diberikan kepada perorangan, komunitas masyarakat atau instansi. bab viii pembiayaan untuk mendukung pembiaycsr, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikatapbd) yangkegiatan stem juga wajib dianggarkan melaluom) lawan idaerah daerah istimewa yogyakarta adalah sebagai berikut: administrator kesehatan, analis kebijakan, analis kepegawaian, analis pasar hasil pertanian, auditor, auditor kepegawaian, apoteker, asisten apoteker, assessor sdm aparatur, bidan, dokter, dokter gigiminyak dan gas bumi, inspektur tambang, instrukturamong belajar, pamong budaya, paramedis veteriner, pekerja sosial, pembimbing kesehatan kerja, penata ruang, penilik, peneliti, genera, penerjemahhasil pertanian, pengawas mutu pakan, pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, pengawas perikanan, pengawas sekolikanan, penyuluh pertanian, penyuluh sosial, perancang peraturan perundang undangan, perawat, perawat gigi, perekam medis: merekayasa, perencana, polisi kehutanan: pustakawan, pranata hubungan masyarakat, pranata komputer, pranata laboratorium kesehatan, psikolog klinis, radiografi, sandman:, sanitation, surveyor pemetaan, statistics,penelitian dan perekayasaan,(analis pasar hasil pertanian dinas kelautan dan pengawas perikanan perikanan penyuluh perikanan perkiraan kebutuhan pengendali hama dan penyakit ikan pengawas sekolah dan olahraga arsiparis penilik dinas kebudayaan pamong budayaperkiraan instansi jabatan fungsional jumlah kebutuhan dinas perhubungan, pranata komputer komunikasi dan informasiarsiparis penguji mutu barang dinas pendapatan, pengelola arsiparis lain keuangan dan aset |inspektorat auditor arsiparis pengawas penyelenggara rain urusan pemerintah daerah badan perencanaan peneliti pembangunan daerah perencana arsiparis badan kepegawaian daerah analis kepegawaian arsiparis auditor kepegawaian pranata komputer badan pendidikan dan pela widyaiswara tpengawas lingkungan hidup teknik penyehatan ling dungan badan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarat rkiraan instansi jabatan fungsional jumlah kebutuhanteknik penyehatan lingkungan terapis wicara arsiparis psikolog klinis satuan polisi pamong praja jumlah| ganggu tumbuhan dinas kelautan dan perikanan balai pengembangan teknologi pengawas perikan bulan balai sertifikasi, pengawasan mutu pengawas benih tanaman benih dan proteksi tanaman keju pengendali organisme peng tanah dan perkebunan ganggu tumbuhan balai kesatuan pengelolaan hutan perkiraan instansi jabatan fungsional jumlah kebutuhan balai pengembangan perbenihan dan percontohan dinas pendidikan, pemuda, dan olahraga balai latihan pendidikan teknik instrukturmember pendidikan bantul guru pustakawan slb negeri gunungkidul guru pustakawan perkiraan instansi jabatan fungsional jumlah kebutuhan slb negeri gunungkidul guru pustakawan slb negeri sleman guru pustakawan slb negeri kulonprogorumah sakit khusus paru respirasi doktersanitation teknisi elektromedis penyuluh kesehatan masyarakat fisioterapis perkiraan instansi jabatan fungsional jumlah kebutuhanpercaya kerja merekayasa dokter perawat pembimbing kesehatan kerja dinas pekerjaan umum, perumahan dan energi sumberdaya mineral balai pengelolaan sumberdaya teknik pengairan air balai pengujian, informasi perlu teknisi penelitian dan percaya iman dan bangunan, dan pengembangan jasa konstruksi merekayasa balai instalasi pengolahan air teknik penyehatan lingkungan limbah dinas perhubungan, komunikan dan informatika trans jogja kantor pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan perkiraan instansi jabatan fungsional jumlah kebutuhan plaza informasi pranata komputer dinas perindustrian, perda pereka assessor sdm aparatur pegawai badan kerjasama dan penanam modal kantor perwakilan daerah pamong budaya gerai pelayanan perijinan tempa jumlah|&sz n dan untuk melengkapi ketentuan sebagaimana ditetapktelah ditetapkan peraturan gubernur nomor tahun tentang pengelolaan dana keistimewaan, bahwa peraturan gubernur nomor tahun tentang pengelolaan dana keistimewaan dalam pelaksanaan terdapat ketidakkerjaan umum, perumahan dan energi sumber daya mineral sebagai pejabat pemegang kewenangan penggunaan, dinas kebudayaan, dinas pekerjaan umum, perumahan dan energi sumber daya mineraldan sekretaris daerah selaku kepala skpdhibah daerah dana keistimewaan dapat dialokasikan untuk belanja hibah berbentuk uang, barang, dan atau jasayang menunjang penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan istimewa danbadan, lembaga sebagaimana dimaksud padamemiliki kepengurusan yang jelas, berkedudukan dalam wilayah diy, telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang kurangnya (tiga) tahun dan memiliki sekretariat tetap. organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada adalah ormas yang berbentuk perkumpulan atau yayasan. badan hukum perkumpulan dan yayasan sebagaimana dimaksud pada diatur dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. pengadaan barang jasa yang akan dihibahkanhibahkanjasa yang akan dihibahkan sebagaimana dimaksud pada wajib dicantumkan dalam daftar penerima hibah pada daftar pelaksanaan anggaran skpdviirupakandalam rangka mengoptimalkan penggunaan dana keistimewaan untuk kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan pemberian bantuan keuangan khusus dana keistimewaan kepada pemerintah kalurahan yang dilaksanakan secara efisien, efektif, dan akuntabel: bahwa perlu dilakukan penyesuaian substansi terhadap perubahan, tahapan, dan penyaluran bantuan keuangan khusus dana keistimewaan, sehinggadiubah sebagai berikut: ketentuan dan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan untuk: pemberdayaan dan peningkatan potensi masyarakat, dan percepatan pelaksanaan kebijakan strategis gubernur dalam urusan keistimewaan, yaitu: desa kalurahan mandiri budaya, rintisan desa kalurahan mandiri budaya, balai budaya, arsitektur yogyakarta, cagar budaya, warisan budaya tak benda, karangkopek, pengelolaan pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis, penerapan administrasi tanah desa, penerapan tata nilai semangat keyogyakartaan, dan atau budaya maritim. bkk dana keistimewaan yang disalurkan dari pemerintah daerah kepada pemerintah kalurahan melalui pemerintah kabupatemberdayaan dan peningkatan potensi masyarakat sebagaimana dimaksud pada hurufrcepatan pelaksanaan kebijakan strategis gubernur dalam urusan keistimewaan sebagaimana dimaksud pada huruf ketentuan mengenai koordinasi, harmonisasi, dan sinkronisasi program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan dengan keputusan kepala perangkat daerah pengampu kebijakan strategis gubernur. penyusunan keputusan kepala perangkat daerah pengampu kebijakan strategis gubernur sebagaimana dimaksud pada disinkronisasikan dan diharmonisasikan oleh paniradya keistimewaan. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pemerintah kalurahan melakukan penganggaran program dan kegiatan bkk dana keistimewaan menggunakan pagu alokasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. dalam hal penganggaran bkk dana keistimewaan belum dicantumkan dalam anggaran pendapatan dan belanja kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf pemerintah kalurahan wajib melak.sebagaimana dimaksud pada kepada bpd dan menyampaikan kepada bupati walikota. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pencairanlakukan dengan ketentuan sebagai berikut: pemerintah kalurahan penerima bkk dana keistimewaan mengajukan surat permohonan pencairan kepada gubernur melalui kepala perangkat daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan keuangan daerah, surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf disampaikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: kerangka acuan kerja kegiatan dan dokumen rencana penggunaan dana, surat pernyataan tanggung jawab mutlak penggunaan dana, fotokopi kartu identitas penanggung jawab penerima bkk dana keistimewaan, fotokopi rekening kas umum pemerintah kalurahan, dan bukti pengeluaran kas, dengan meterai cukup yang telah ditandatangani, dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf dinyatakan lengkap, kepala perangkat daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan keuangan daerah menerbitkan: spd, spp, spm, dan sp2d. untuk dapat diakui sebagai realisasi penyerapan keuangan, pengajuan spp spm sampai dengan penerbitan sp2d harus mencantumkan peruntukan penggunaan bkk dana keistimewaan pemerintah kalurahan. sp2d dari pemerintah daerah kepada pemerintah kalurahan merupakan bagian yang menjadi verifikasi realisasi penyerapan dana keistimewaan oleh aparat pengawas internal pemerintah daerah. diubah sebagai berikut: huruf diubah, dan diantara dan disisipkan yakni (la) dan (1b), diantara dan disisipkan (satu) yakni sa), sehingga berbunyi sebagai berikut: tahapan penyaluran bkk dana keistimewaan dari pemerintah daerah kepada pemerintah kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: tahap kesatu dengan jumlah nominal yang ditransfer paling banyak sebesar (lima puluh persen) dari jumlah alokasi bkk dana keistimewaan paling cepat bulan februari dan paling lambat bulan april, dan tahap kedua dengan jumlah nominal yang ditransfer sebesar selisih dana yang telah ditransfer tahap pertama sesuai dengan rencana kebutuhan riil dana dari jumlah alokasi bkk dana keistimewaan. (la) pelaksanaan penyaluran tahap kedua sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan setelah pemerintah kalurahan menyampaikan laporan realisasi keuangan dan laporan realisasi capaian kinerja tahap kesatu paling kurang (delapan puluh persen) paling lambat bulan september. (1b) penyaluran bkk dana keistimewaan dari pemerintah daerah kepada pemerintah kalurahan dapat dilakukan secara sekaligus dalam hal: pagu alokasi bkk dana keistimewaan bagi pemerintah kalurahan untuk kegiatan fisik sampai dengan (lima ratus juta rupiah), atau seluruh kegiatan pada urusan yang menjadi kewajiban pemerintah kalurahan tidak dapat dibayarkan secara bertahap sesuai rekomendasi dari perangkat daerah pengampu kebijakan strategis gubernur. permohonan penyaluran bkk dana keistimewaan sebagaimana dimaksud pada (la), dan (1b) didahului dengan penyampaian: laporan realisasi keuangan, dan laporan realisasi capaian kinerja, yang diajukan secara bersamaan. laporan realisasi keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf disampaikan kepada kepala perangkat daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan keuangan daerah. format laporan realisasirealisasi capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf disampaikan kepada kepala perangkat daerah pengampu kebijakan strategis gubernur. sa) format laporan realisasi capaian kinpengampu kebijakan strategis gubernur bersama dengan paniradya keistimewaan melakukan verifikasi terhadap laporan realisasi capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada diantara dan disisipkan (empat) yakni (la), (1b), (lc) dan (1d) sehingga berbunyi sebagai berikut dalam hal pemerintah kalurahan penerima bkk dana keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam huruf akan melakukan perubahan penggunaan bkk dana keistimewaan, pemerintah kalurahan harus mengajukan revisi penggunaan kepada gubernur dengan tembusan kepada bupati. (la) perubahan penggunaan bkk dana keistimewaan sebagaimana dimaksud pada dicantumkan pada berita acara bantuan keuangan khusus dana keistimewaan kalurahan. (1b) pemerintah kalurahan melakukan penyesuaian penggunaan bkk dana keistimewaan berdasarkan berita acara bantuan keuangan khusus dana keistimewaan dengan menetapkan peraturan lurah tentang perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja kalurahan dan selanjutnya ditampung dalam peraturan kalurahan tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja kalurahan. (1c)kepada bpd dan menyampaikan kepada bupati walikota. (ld) jika perubahan penggunaan bkk dana keistimewaan sebagaimana dimaksud pada (la) dilakukan setelah perubahan anggaran pendapatan dan belanja kalurahan atau kalurahan tidak melakukan perubahan anggaran pendapatan dan belanja kalurahan, maka perubahan tersebut dituangkan dalam laporan realisasi anggaran lra). bkk dana keistimewaan kepada pemerintah kalurahan yang belum disalurkan rekening kalurahan sampai dengan akhir tahun anggaran tidak dapat dijadikan penambah pagu anggaran bkk dana keistimewaan kepada pemerintah kalurahlaporan realisasi keuangan kop pemerintah kalurahan laporan realisasi penyerapan dana bkk dana keistimewaan kalurahan one) tahap i ii tahun anggaran . yang bertanda tangan bawah ini nama danau jabatan lurah. menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran laporan realisasi penyerapan bkk dana keistimewaan pemerintah kalurahan . tahap .? tahun anggaran . sebagai berikut: penerimaan dari rekening kas umum daerah: tahap rp0, tahap rp0, total rp0, realisasi penggunaan dana keistimewaan melalui sp2d daerah: tahap ini rp0, kumulatif s.d. tahap ini rp0, sisa dana keistimewaan yang disetor bendahara rekening kas umum daerah rp0, sisa dana keistimewaan rekening kas umum kalurahan sejumlah rp0, persentase realisasi penyerapan bkk dana keistimewaan realisasi penyerapan urusan program pagu anggaran (melalui sp2d daerah) sisa pagu total realisasi kegiatan perubahan tahap tahap bnnona aan aan ana nanas asa lurah.,' nama kop pemerintah kalurahan laporan realisasi penggunaan bkk dana keistimewaan pemerintah kalurahan oo. tahap . tahun anggaran . urusan dankakaanaanananaanan realisasi volume realisasi penyerapan kegiatan pagu sisa pagu penyerapan kegiatan tahap tahap dalam mantan) lurah., laporan progres serapan bkk dana keistimewaan pemerintah kalurahan . tahun anggaran . kode rekening urusan program kegiatan pagu anggaran sts sisa anggaran doo fall o03o keterangan diisi nama kalurahan diisi sesuai dengan tahap yang dilaporkan, yakni: tahap dan tahap diisi sesuai dengan tahun anggaran dana keistimewaan yang dilaporkankeseluruhan dana yang diterima rekening kas umum pemerintah kalurahan dari rekening kas umum daerah provinsi) sampai dengan tahap laporlaporan diisi sesuai dengan jumlah kumulatif realisasi penggunaan dari rekening kas umum pemerintah kalurahan melalui sp2d daerah sampai dengan tahap laporan diisi sesuai dengan jumlah sisa dana keistimewaan rekening kas umum pemerintah kalurahan sampai dengan tahap laporan diisi sesuai dengan persentase sisa dana keistimewaan rekening kas umum pemerintah kalurahan) terhadap jumlah keseluruhan dana yang diterima rekening kas umum daerah kabupaten) dari rekening kas umum daerah provinsi) sampai dengan tahap laporan diisi sesuai dengan jumlah pagu masing masingsisa pagu dana keistimewaan rekening kas umum pemerintah kalurahan sampai dengan tahap laporan untuk rincian urusan dana keistimewaan bersangkutan diisi dengan pejabat yang diberi kuasa diisi dengan meterai rp10. ditandatangani dan dicap basah oleh lurah atau pejabat yang diberi kuasa diisi sesuai dengan nama lurah atau pejabat yang diberi kuasa laporan penggunaan dana laporan penggunaan dana bantuan keuangan khusus dana keistimewaan kepada pemerintah kalurahan tahun anggaran. kalurahan. oo. kegiatan dana dana apbd target lokasi manfaat realisasi keterangan keistimewaan (kabupaten| volume satuan fisik keuangan lurah., nama format laporan kinerja pelaksanaan dana keistimewaan tahap laporan kinerja pelaksanaan dana keistimewaan daerah istimewa yogyakarta tahap tahun anggaran bidang urusan kalurahan: program volume pagu rencana pagu tahap realisasi kinerja realisasi kinerja output progress keterangan kegiatan kegiatan anggaran tahap tahap tahap tahap fisik s.d sub rp) rp) angka, uraian) tahap kegiatan nan keuangan fisik keuangan fisik aoi opa lo. lo.) tempat, tanggal bulan tahun lurah . nama keterangan: bidang urusan: diisi bidang urusan keistimewaan yang dilaksanakan kolom jelas kolom diisi nama program, kegiatan dan sub kegiatan dana keistimewaan yang dilaksanakan kolom diisi volume atau output dari sub kegiatan kolom diisi pagu anggaran total sub kegiatan kolom diisi rencana tahapan sub kegiatan atau volume sub kegiatan yang akan dilaksanakan tahap januari april kolom diisi pagu anggaran sub kegiatan tahap (jumlah aliran kas januari s.d april kolom diisi realisasi keuangan sampai dengan april dalam rupiah (berdasarkan sp2d) kolom diisi uraian realisasi fisik tahap sub kegiatan tahap yang telah dilaksanakan s.d april sesuai dengan rencana kolom kolom diisi persentase realisasi keuangan tahap (kolom dibandingkan dengan kolom kolom diisi persentase realisasi fisik tahap (kolom terhadap kolom kolom diisi output tahapan kegiatan yang telah dicapai tahap yaitu hasil dari pelaksanaan kegiatan bukan prosesnya (s.d tanggal laporan ini) kolom diisi persentase progres realisasi fisik sampai dengan tahap dibandingkan dengan tahun pelaksanaan kolom diisi keterangan (penjelasan realisasi hasil pelaksanaan kegiatan, hambatan, solusi, faktor pendukung, waktu pelaksanaan kegiatan, dan lain lain): bahwa pemberian tambahan penghasilan pegawaimaka peraturan gubernur dimaksud perlu dilaksan, diubah sebagai berikut ketentuan pada dan diubah sehingga berbunyi sebagai berikutdengan data per bulan untuk dasar pemberian tambahan penghasilan pegawai. penilaian prestasi kerja pegawai sesuai jumlah hari unjuk kerja dalam pelaksanaan tugasketentuan pada diubah, sehingga berbunyi sebagai berikutiubah sehingga berbunyi sebagai berikutetentuan pada dan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: penilaian kinerja bidang bagian sekretariat'bidang bagian sekretariat unit pelaksana teknisan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut'subsid subbab seksiiubah sehingga berbunyi sebagai berikut maksimal dari nilai tetapketentuan pada dan diubah sehingga berbunyi sebagai berikutbidang bagian sekretariat unit pelaksana teknis dan subsid subbab seksi sebagaimana dimaksud dalam dan sertamasing masing bidang bagian sekretariat unit pelaksana teknis dengan disiplin dan prestasi kerja tinggi. penentuan pegawai dengan disiplin dan prestasi kerja tinggi sebagaimana dimaksud disahkan oleh kepala instansi berdasarkan rekapitulasi per triwulan. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:daerah daerah istimewa yogyakarta: dan menjalankan diklat lebih dari bulan, pemberhentian dimulai pada bulan (tujuh). ketentuan dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut fungsional tertentu guru yang bersertifikasi maupun yang tidak berdaerahdaerah istimewa yogyakarta yang diperbantukan pada instansi vertikal pemerintah daerah istimewa yogyakarta ditetapkan sama dengan penilaian kinerja instansi peringkat (tiga) penerimaan tambahan penghasilan pegawai dibulatkan bawah dalam ribuan. ketentuan pada lampiran huruf dan lampiran huruf dan diubah, sehingga berbunyi lampiran huruf dan lampir) pekerjaan pekerjaan pekerjaan pekerjaan yang|lebih menuntut yang lebih yang yang lebih jabatan menuntut pemikiran yang menuntut menuntut menuntut menuntut keterampilan menuntut berulang menuntut kompleksitas dampak klasifikasi kemampuan luas dan pemikiran kemampuan kemampuan keahlian teknis pemikiran ulang (rutin) (kekuatan pelaksanaan pelaksanaan resiko tanggung jabatan bobot kepemimpinan mendalam yang manajerial pengawasan teknis yang dan keterampilan) kerja tugas jawab (komprehensif) kompleks (supervisi) sederhana administratif dan kekuatan fisik yel loro lil ll lol umur po. wakil gubernur i231 eselon i b eselon ila (asisten) oli i2l eselon ila (staf ahli) yoo josh eselon il a ka. skpd lil oil lho lil eselon il b ka. instansi yo. ya. yoo yatos fungsional tertentu golongan ruang iv c eselon ill. jose fungsional tertentu golongan ruang iv b eselon iv.a ya. los fungsional tertentu golongan ruang iv a eselon iv b tao ios fungsional tertentu golongan ruang iii c ii d fungsional umum golongan ruang iii c ill d i20f eselon.a yos i3|ruangi d |2e pns golongan! isi lini io j2) fungsional umum golongan ruang i a i b l31 teens golongan lini pegawai tidak tetap b telet let lkblbeloblodewan protokol perikanan pantai penyakit paru paru kesehatan kehutanan lsi ou uuuuoulou uou uou tan mnnnnnn lol l o oy ton tnnnnnnn tele naa oto potodmpzeo eselon iii.a sekretaris bag yang membidangi tata eamiiaimoootarpemoan www p d aman 6s. |o sos sos sos nan meroompzeo eseoowvc persamaan cnn dan t men men men man mea makan men keterangan tambahan bobodengan rpm keselarasan indikator hasil dalam rka dpa dengan renstra skpd aanlembar operasional pelaksanaan kegiatan rock) ketepatan waktu pen campaign laporan pelaksanaan program kegiatan jumlah kegiatan yang dilaporkan sebelum tanggal setiap bulan san pra nan sebelum tanggal dibagi jumlah kualitas laporan pelaksanaan| kebenaran pengisian pencapaian kinerja kegiatan pkk) pada web silakan program kegiatan kegiatan diisikan dibagi jumlah kegiatan kelengkapan informasi permasalahan dan solusi pelaksanaan program kegiatan pada| jumlah laporan diberi keterangan permasalahan solusi web money dibagi jumlah kegiatanyang mendapat nilai dilakukan melalui rumus statistik dengan diperiksa inspektorat diberikan bobot memperhatikan rerata dan standar deviasi menjadi peringkat diperiksa irjen kemendagri diberikan bobot jumlah temuan dibandingkan dengan jumlah kegiatan: sid xin temuan dari aparat pemeriksa internal, bobot std s d xi xr) ) nyy temuan dari aparat pemeriksa eksternal, bobot y6: jika std) temuan bersifat administratif, bobot jika xrt std) std) ati jika std) std) fat yo. temuan bersifat administratif keuangan, bobot jika xr k std) xr std) penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan jika xr std) tindak lanjut sudah selesai s), bobot banyaknya data dataset tindak lanjut dalam proses d): bobot bun. belum ditindaklanjuti b), bobot 0s6:s16 anggaran anggaran bawah ketepatan waktu, kelengkapan dan keakuratan dalam penyusunan dpa ppp yas kesesuaian antara target kegiatan dengan aliran kas per triwulajumlah pegawai jumlah pegawai bawah waktu dan kelengkapan berkas pengusulan kenaikan pangkat ro. las peningkatan kapasitas sdm peningkatan kapasitas sdm pengadaan prosentase kelulusan diklat barang jasa dari jumlah yang dikirim barang jasa dengan sertifikasi s16 kualifikasi dan dukungan administrasi kesesuaian penempatan sdm dengan dukungan administrasi kepegawaian (sk kepegawaian yang sesuai. peg 20x, gubernur) peningkatan kapasitas sdm melalui usulan| pengiriman data analisis kebutuhan diklat akd, pengusulan diklat dan keikutsertaan skpd kepada gubernur diklat yang dibutuhkan termasuk diklat pengelola barang, keuangan dan sip pembinaan secara berjenjang yang| pembinaan aparatur pns secara berjenjang yang dibuktikan dengan laporanoo po. dasa pengelolaan arsip pengurusan surat, penataan berkas dan| volume arsip berdasar arsip aktif, arsip inaktif, surat masuk dan keluar, serta arsip media penyusutan arsip sesuai sistem kearsipan polalbaru baru volume atas volume volume bawah ib. hasil penilaian kinerja instansi nama instansi jumlah bobot amp posormetans www . iamaawwa wiki gubenur k ni nes anak hama nan dong "am. once "rina eselon skpd naa cng aaa3sama fungsional tertentu golongan vd o eselon ill.a sekretaris bag yang membidangitatausaha) ka. utd ) cina 'm . . . fungsional tertentu golongan ruang yoo pas aeeoamo fungsional tertentu golongan ruang yes teseonva | fungsional tertentu golongan ruang a yoo ya fungsional umum golongan sit ka. fungsional tertentu golongan ruang ve jilid das fungsional umum golongan ruang life iya poo pas |o48 jeseonva yoo fungsional tertentu golongan ruang w a tls o fungsional umum golongan ruang va ito yoo yam fungsional tertentu golongan ruang ie iya yoo ya#sw inai . isbn golongan (naa nm. fungsional umum golongan ruang a lts yoo yan ana . pns golongan yoo fungsional umum golongan ruang va yoo yam " hhimaaaa rata, imataemaremanowsl dana tpp dibagi bobot pegawai provinsi) mmamamsimowutentawamtememarymrowal bobot instansi dikalikan nilai tetap tambahan penghasilan pegawai provinsi) w jikinerjainstansi v t perencanaan dan pengendalian program kegiatan perencanaan program kegiatan wfkesearasan renstra skpd dengan rpm, senja dan pkaskpd dengan rkd ketepatan waktu penyampaian usulan program kegiatan pengendaphop ( alkeepatan waku penyampaian laporan pelaksanaan program kegiatan afikuaitas laporan pelaksanaan program kegiatan pengawasan tingkat temuan (tema dan ekstrem) pengelolaan anggaran ( haminisrasi keuangan ( a pengelolaan instansi (ox penseosan data kepegawaian peningkatan kapasitas sdm u j 7j peningkatan kapasitas sdm pengadaan barang uesadengan series penempatan sdm sesuai dengan kualifikasi dan dukungan administrasi kepegawaian yang semua | peningkatan kapasitas sdm melalui usulan skpd kepada gubernur pembinaan secara berjenjang yang dibuka dengan laporan) pengelolaan barang administrasi barang inventaris uu pengelolaan arsip ke, pengurusan surat, penataan berkas dan penyusutan arsip sesuai sistem kearsipan pola baru mtoraemengamstans, instansi ( p sintase penerimaan tambahan penghasilan berdasarkan kinerjainstansi| tambahan penghasilan berdasarkan kinerja instansi berdasarkan kinerja instansi) nilai tetap berdasarkan kinerja instansi messutepistemommmuaansasnanlbomemmesetetamatumpenerateres memesan nan nan ee jeremamasta to , mma ratsareas nilai tetap berdasarkan kinerja instansi sesuai lampiran ii.b) cc.eetsomemementemamumarsrn kesesuaian realisasi kegiatan dan anggaran dengan rencana operasional pelaksanaan kegiatan tambahan penghasilan berdasarkan kinerja bidang bagian sekretariat uptoli pesorsusemsusenaseri (am tarask men emosenaeram gambar rama mosen era amoanmaramenta aon mosen term gambar tara tama mosen'umum gawnganangta tto (emosi ermsoamaan mamak uou aoramansiroserafjememmsvsepswsenssagi kesesuaian realisasi kegiatan dan anggaran dengan rencana operasional pelaksanaan oo. perngkatkinerjasubbidisubbagiseksi) oo prosentase penerimaan tambahan penghasilan berdasarkan kinerja subbidisubbagiseksi) )o) | nl. tambahan penghasilan pegawai klasifikasi pegawai bobot jumlah total bobot pegawai tambahan penghasilan potongan penerimaan dalam satu anggaran yang dibutuhkan per klasifikasi klasifikasi struktural pegawai pegawai pemerintah provinsi maksimal pegawai sesuai (perhitungan c maksimal bersih bulan kolom sesuai bobot pegawai dalam satu triwulan lai lil jeuermur eselon ila (asisten)ruang iv c ruang iv b fungsional tertentu golongan ruang iv a fungsional tertentu golongan ruang iii c fungsional umum golongan ruang iii c jeseova fungsional tertentu golongan ruang iii a fungsional umum golongan ruang ill a i b fungsional tertentu golongan ruang 1l c iw d fungsional umum golongan ruang il c fungsional tertentu golongan ruang il a ii b fungsional umum golongan paman agen pas poo fungsional umum golongan panen pas poo yo. samai fungsional umum golongan benang pas pop yo. jeensgoongani peoawaitioarteap siram vertomsperlugelolaan arsip dinamisbidang perekonomian adalah arsip yang berisi informasi tentang kebijakan bidang perekonomian, perijinan, perencanaan dan program, perdagangan, koperasi, perindustrian dan kerajinan, hak kekayaan intelektual, pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan, transmigrasi, dan penanaman modal. arsip bidang pekerjaan umum adalah arsip yang berisi informasi tentang kebijakan bidang pekerjaan umum, perencanaan bidang pekerjaan umum, bangunan, pengairan, jalan, jembatan, tata ruang, perumahan, pembangkit tenaga listrik, dan lingkungan hidup. arsip bidang pengawasan adalah arsip yang berisi informasi tentang kebijakan umum pengawasan, perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi hasil pengawasbagi satuan organisasi perangkat daerah sold) atau unit kerja dalam melakukan penyusutan arsip bidang perekonomian, bidang pekerjaan umum, dan bidang pengawasan yang selanjutnya disusun dalam jadwal retensi arsip jra). rincian jadwal retensi arsirekonomian, bidang pekerjaan umum, dan bidang pengawasan telah habis masa potensinya tetapi masih digunakan untuk kepentingan tertentu maka diperpanjang potensinya. perpanjangan retensi arsip sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan ketentuan: arsip dengan masa retensi lebih dari (sepuluh) ditetapkan oleh gubernur berdasarkan usulan panitia penilai arsip lembaga kearsipan daerah, dan arsip dengan masa retensi kurang dari (sepuluh) tahun ditetapkan oleh kepala sold berdasarkan usulan panitia penilai arsip soldyang mengatur tentang permasalahan bidang perekonomian, bidang pekerjaan umum, dan bidang pengawasjadwal retensi arsip bidang perekonomian retensi masalah perincian masalah aktif inaktif kebijakan meliputi kebijakan bidang selama tahun musnah bidang perdagangan, koperasi dan masih kecuali perekonomian ukm,pertanian,perkebunan,pe berlaku produk industrial,pertambangan, intern bumi, agraria pertanahan,penanda daerah man modal, pariwisata, kehutanan, permanen perikanan, peternakan, perhubungan, dan ketenagakerjaan. perijinan perizinan dan sertifikasi bidang perekonomian meliputi perdagangan, koperasi dan selama tahun musnah ukm,pertanian,perkebunan,pe masih kecuali industrial,pertambangan, berlaku produk bumi, agraria pertanahan, intern penanaman modal, pariwisata, daerah kehutanan, perikanan, permanen peternakan, perhubungan, dan ketenagakerjaan. ijin yang ditolak tahun tahun musnah ijin yang dibatalkan tahun tahun musnah perencanaan perencanaan meliputi tahun tahun dinilai dan program perdagangan, koperasi dan ukm, kembali pertanian,perkebunan, dan ketenagakerjaan. perdagangan promosi meliputi pameran, tahun tahun musnah dan iklan. pelelangan meliputi tahun tahun musnah pemenang lelang, lelang yang ditolak pemasaran meliputi tahun tahun musnah sembilan bahan pokok, hasil industri, ekspor impor standarisasi harga meliputi selama tahun permanen sembilan bahan pokok, hasil masih industri berlaku perdagangan dalam negeri, tahun tahun musnah antar pulau dan luar negeri, ekspor impor pergudangan meliputi: selama tahun musnah persyaratan penggunaan, masih pengelolaan dan pengawasan. berlaku pengawasan perdagangan tahun tahun musnah pembinaan iklim usaha, tahun tahun musnah bimbingan teknis perdagangan dan sarana usaha laporan tahun tahun musnah kecuali laporan tahunan dan laporan khusus, permanen koperasi dan pembentukan dan pendirian selama tahun permanen ukm koperasi dan ukm koperasi berdiri badan hukum koperasi dan selama tahun permanen ukm koperasi berdiri surat perjanjian kesepakatan sampai tahun dinilai antar koperasi perjanjian kembali kiper bahari perubahan ad art koperasi selama tahun dinilai dan ukm masih kembali berlaku permodalan koperasi dan selama tahun dinilai ukm koperasi kembali berdiri pertanggungjawaban selama tahun dinilai pemberian bantuan koperasi bantuan kembali dan ukm ber langsung penyuluhan koperasi dan tahun tahun musnah ukm evaluasi,seminar,lokakarya, tahun tahun dinilai dan hasil hasilnya kembali uji kelayakan selama tahun dinilai masih kembali berlaku penyelesaian kasus kasus sampai tahun dinilai koperasi mendapat kembali keputusan pengkaderan koperasi selama tahun musnah kepeng rusak laporan umum dan laporan tahun tahun dinilai pertanggungjawaban rapat kembali anggota tahunan rat) koperasi pembinaan dan pengawasan tahun tahun musnah koperasi kerjasama antar koperasi atau selama tahun dinilai dengan dunia usaha kerjasama kembali data koperasi dan ukm sampai tahun dinilai dengan kembali diperbarui pemilihan pengurus koperasi selama tahun dinilai dan ukm koperasi kembali berdiri pembubaran koperasi dan selama tahun dinilai ukm koperasi kembali berdiri pedoman petunjuk pembinaan selama tahun permanen dan pengembangan masih kelembagaan, usaha, berlaku permodalan perkreditan dan sdm koperasi dan ukm pelaporan tahun tahun musnah, kecuali laporan tahunan dan laporan khusus, permanen perindustrian usaha perindustrian meliputi tahun tahun dinilai dan kerajinan dasar hukum, perijinan dan kembali penentuan kawasan industri perencanaan umum, program, tahun tahun musnah dan monitoring sarana dan prasarana tahun tahun dinilai perindustrian meliputi kembali pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, pemeliharaan dan penghapusan dekanat balai tempat pelatihan industri pelaksanaan program tahun tahun musnah meliputi pembiayaan, pengawasan, dan evaluasi peningkatan produksi tahun tahun musnah meliputi: bahan baku, bahan penolong, bahan penunjang, dan teknologi tepat guna pembinaan dan penyuluhan tahun tahun musnah meliputi program, metode, pembinaan, percontohan, jadwal waktu, pembiayaan,industri rumah tangga dan laporan bantuan: selama tahun dinilai modal dana bantuan kembali rangsangan bagi ber kelompok industri dan langsungsampai tahun permanen jenis industri meliputi industri dengan berat, industri sedang, industri diperbarui ringan, industri logam, industri sandang, industri pangan, industri obat obatan, dan aneka industri standar mutu hasil produksi selama tahun permanen masih berlaku pemasaran hasil produksi tahun tahun musnah meliputi promosi hasil industri, perlindungan hasil industri, penentuan harga dasar, pemasaran dalam negeri, pemasaran antar pulau,dan pemasaran luar negeri pengawasan perindustrian tahun tahun musnah data dan statistik bidang sampai tahun permanen perindustrian dengan diperbarui promosi meliputi pameran tahun tahun dinilai dan iklan kembali laporan tahun tahun musnah, kecuali laporan tahunan dan laporan khusus, permanen hak kekayaan proses pengurusan hari tahun tahun musnah intelektual hak kekayaan intelektual). setelah hari) serta ikat terbit kan register hari tahun tahun permanen register hak merek setelah register hak cipta tidak register hak desain digna industri kan ber register hak paten akhir register hak paten sederhana pertanibidang tanaman pangan bidang tanaman hortikultura bidang peternakan bidang p2hp sarana pertanian meliputi pengadaan, tahun tahun dinilai penerimaan, bantuan, kembali inventarisasi, pendistribusian dan penghapusan pelaksanaan program tahun tahun dinilai meliputi kembali pembiayaan, laporan pengawasan, dan evaluasi peningkatan produksi tahun tahun musnah pertanian dan peternakan meliputi produksi benih bibit ternak pemupukan jadwal tanaman pengairan teknologi tepat guna pasca panen percontohan kesehatan hewan kesehatan masyarakat veteriner produksi benih tanaman pangan dan hortikultura penelitian dan pengembangan selama tahun permanen meliputi masih laboratorium berlaku pengujian penelitian kemampuan tanah balai benih bibit ternak penyuluhan pertanipelaporan. bantuan dana pertanian selama tahun dinilai tanaman pangan meliputi bantuan kembali bimas, idmas, infus, berlangsung bantuan sosial bantuan sarana dan prasarana pertanian perlindungan tanaman tahun tahun dinilai meliputi kembali jenis hama, cara pencegahan penanggulangan, monitoring dan evaluasi data pertanian meliputi sampai tahun dinilai persawahan, dengan kembali perladangan,perkebunan, diperbarui pencetakan sawah, perluasan lahan dan pembukaan areal baru. lahan pertanian meliputi tahun tahun musnah persawahan, perladangan, pencetakan sawah, perluasan lapangan pembukaan areal baru. standarisasi dan sertifikasi selama tahun permanen mutu hasil pertanian masih berlaku pemasaran hasil produksi selama tahun dinilai meliputi penentuan harga masih kembali dasar, pemasaran antar pulau, berlaku pemasaran luar negeri, dan sertifikat ekspor pembinaan dan pelatihan tahun tahun musnah teknis pertanian, sosialisasi, apresiasi (untuk petugas dan petani) penelitian dan pengujian selama tahun permanen masih berlaku rekomendasi, perijinan dan tahun tahun musnah retribusi pertanian setelah dinyana kan tidak berlaku pelaporan tahun tahun musnah, kecuali laporan tahunan dan laporan khusus, permanen kehutansarana dan prasarana tahun tahun musnah kehutanan meliputi pengadaan, penerimaan bantuan, inventarisasi, pendistribusian pemeliharaan dan penghapusan peningkatan hutan meliputi tahun tahun dinilai pembiayaan, laporan dan kembali evaluasi peningkatan mutu meliputi tahun tahun dinilai pemilihan bibit, benih, kembali pemupukan,jadwal tanam, reboisasi,tehnologi tepat guna,penebangan dan obat obatan. pelaksanaan program tahun tahun dinilai meliputi: pembiayaan,laporan, kembali pengawasan dan evaluasi. pembinaan dan penyuluhan tahun tahun musnah hutan meliputi program, metode, pembinaan, percontohan, jadwal waktu, pembiayaan dan laporan. bantuan dana kehutanan sampai tahun dinilai per kembali tanggung jawaban perlindungan hutan meliputi tahun tahun dinilai reboisasi, rehabilitasi, dan kembali konservasi. pelestarian hutan meliputi selama tahun dinilai izin penebangan, larangan izin masih kembali penebangan, pengusaha berlaku hutan dan peremajaan hutan. pengawasan bidang tahun tahun musnah kehutanan. penertiban tanah kehutanan tahun tahun vital meliputi inventaris tanah, tanah hutan yang digarap rakyat. standar mutu hasil kehutanan, tahun tahun permanen data, dan statistik setelah dinyana kan tidak berlaku hutan suaka meliputi tahun tahun permanen inventarisasi satwa,perlindungan satwa dan pelestarian satwa daftar inventarisasi dan data selama tahun vital jenis hutan melihat hutan masih lindung, hutan wisata, hutan berlaku produksi, hutan pelaporan tahun tahun musnah kecuali laporan tahunan dan laporan khusus, permanen perkebunan usaha perkebunan meliputi tahun tahun dinilai dasar hukum, pendirian, kembaliencanaan umum, tahun tahun dinilai program pembinaan kembali pengembangan, pengendalian dan monitoring. sarana dan prasarana tahun tahun dinilai meliputi kembali pengadaan, penerimaan bantuan, inventarisasi, pendistribusian, pemeliharaan, pengawasan dan penghapusan. balai tempat pembibitan peralatan perkebunan pelaksanaan program tahun tahun dinilai meliputi pembiayaan, kembali pengawasan dan evaluasi, dan laporan peningkatan produksi tahun tahun musnah meliputi pemilihan bibit, pemupukan, caratahun tahun musnah perkebunan meliputi program, metode, pembinaan, percontohan, jadwal waktu, pembiayaan, dan laporan bantuan dana perkebunan selama tahun dinilai meliputi penanaman modal, bantuan kembali kerjasama dengan ber perguruan tinggi, kerjasama langsung dengan luar negeri bantuan perkebunan selama tahun dinilai meliputi bantuan kembali bibit tanaman ber pupuk langsung dana rangsangan bagi kelompok usaha perkebunan perlindungan perkebunan, tahun tahun dinilai pencegahan,dan kembali penanggulangan hama penyakit tanaman meliputi jenis hama, cara penanggulangan pencegahan, pengamatan, pemberantasan, pengawasan, monitoring dan evaluasi. standar mutu hasil selama tahun permanen perkebunan masih berlaku pemasaran hasil produksi tahun tahun musnah meliputi penentuan harga dasar,pemasaran dalam negeri, pemasaran antar pulau, dan pemasaran luar negeri. usaha perkebunan milik tahun tahun dinilai rakyat meliputi jenis usaha, kembali lokasi, dan areal usaha pengawasan lalu lintas tahun tahun musnah perkebunan daftar inventarisasi jenis tahun tahun permanen perkebunan: tebu rakyat setelah intensifikasi dinyana kan tidak berlaku data dan statistik bidang sampai tahun permanen perkebunan dengan diperbarui laporan tahun 3tahun musnah, kecuali laporan tahunan dan laporan khusus, permanen perikanan perencanaan umum,. sarana dan prasarana tahun tahun musnah meliputi pengadaan, penerimaan bantuan, inventarisasi, pendistribusian, pemeliharaan, penghapusan, dan pelabuhan nelayan. alat tangkap tempat pelelangan ikan balai benih pembinaan dan penyuluhan tahun tahun musnah perikanan peningkatan produksi tahun tahun dinilai meliputi pemilihan induk, kembali bibit benih, cara pemeliharaan, jadwal panen, penentuan lokasi, teknologi tepat guna, pasca panen,percontohan dan obat obatan. bantuan perikanan selama tahun dinilai benih bantuan kembali makanan ber peralatan tangkap langsung dana rangsangan bagi kelompok usaha perikanan pencegahan dan tahun tahun musnah penanggulangan penyakit ikan meliputi jenis hama, cara pencegahan penanggulangan, monitoring, dan evaluasi. standarisasi dan sertifikasi selama tahun permanen mutu hasil perikanan. masih berlaku pemasaran hasil produksi tahun tahun dinilai meliputi penentuan harga kembali dasar, pemasaran dalam negeri, pemasaran antar pulau, pemasaran luar negeri, dan sertifikat ekspor penangkapan ikan meliputi tahun tahun dinilai ijin penangkapan, penentuan kembali lokasi penangkapan, dan jenis peralatan pengadaan makanan ikan. tahun tahun musnah pengembangan pakan ikan tahun tahun musnah alternatif mitigasi bencana alam laut tahun tahun permanen dan prakiraan iklim laut. pengelolaan ekosistem tahun tahun dinilai meliputi identifikasi, kembali rehabilitasi, dan konservasi. pengawasan dan tahun tahun dinilai pengendalian sumber daya kembali ikan perairan umum dan laut usaha perikanan air tawar tahun tahun musnah data dan statistik bidang sampai tahun permanen perikanan. dengan diperbarui laporan tahun tahun musnah kecuali laporan tahunan dan laporan khusus, permanen (perhubungan kebijakan meliputi selama tahun musnah perencanaan, program, masih kecuali pembinaan, pengendalian berlaku produk dan evaluasi intern daerah, permanen sarana dan prasarana tahun tahun dinilai perhubungan meliputi kembali pengadaan,inventarisasi, inventarisasi, pendistribusian, pemeliharaan, dan penghapusan terminal tempat parkir rambu rambu pelaksanaan program tahun tahun musnah meliputi pembiayaan, pelaksanaan, evaluasi dan laporan pembinaan dan penyuluhan tahun tahun musnah bidang perhubungan meliputi program, metode, pembinaan, percontohan, jadwal waktu. bantuan bidang selama tahun musnah perhubungan meliputi bantuan perhubungan darat masih perhubungan laut berlangsung cc.selama tahun permanen perhubungan darat, laut, masih sungai,dan udara berlaku pemasaran hasil jasa tahun tahun musnah meliputi promosi perhubungan, perlindungan, penentuan harga dasar, pemasaran dalam negeri, pemasaran antar pulau, dan pemasaran luar negeri. perizinan meliputi izin selama tahun dinilai mengemudi, izin trayek, izin masih kembali jalan, izin laut, izin udara, dan berlaku pemasangan kabel. pengawasan bidang tahun tahun musnah perhubungan meliputi ketertiban lalu lintas, pencegahan kecelakaan, penyelesaian pelanggaran,pengamanan frekuensi, pengawasan radio amatir, dan penetapan jaringan. keamanan dan ketertiban selama tahun musnah meliputi ketertiban lalu masih lintas, pencegahan dan berlaku penyelesaian pelanggaran. data dan statistik dibidang sampai tahun dinilai perhubunganpariwisata kebijakan meliputi selama tahun musnah perencanaan program, masih kecuali pembinaan, pengendalian, berlaku produk evaluasi dan monitoring. intern daerah, permanen sarana dan prasarana tahun tahun dinilai pariwisata meliputi kembali pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, pemeliharaan dan penghapusan. hotel,losmen, dan restoran tempat rekreasi cc. travel biro pelaksanaan program tahun tahun musnah meliputi pembiayaan laporan, pengawasan dan evaluasi obyekwisata meliputi tahun tahun permanen taman nasional cagar budaya alam museum situs situs benda benda bersejarah tempat tempat bersejarah benda benda purbakala peningkatan pariwisata tahun tahun musnah meliputi program pengembangan pemasaran wisata, program pengembangan kemitraan, promosi objek wisata, pembinaan obyek wisata dan pelayanan. pembinaan dan penyuluhan tahun tahun musnah bidang pariwisata. daftar inventarisasi obyek tahun tahun permanen obyek pariwisata meliputi alam dan budaya. bantuan bidang pariwisata selama tahun dinilai bantuan kembali berlangsung data dan statistik dibidang sampai tahun dinilai pariwisata. diperbarui kembali laporan tahun tahun musnah, kecuali laporan tahunan dan laporan khusus, permanen metrologi perpanjangan ijin tanda tahun tahun musnah pabrik http ukuran setelah takaran timbangan dinyana perlengkapan) kan tidak berlaku sertifikasi penerapan tahun tahun musnah ijin separator timbangan tahun tahun musnah kasus penyimpangan http tahun tahun musnah ukuran takaran timbangan setelah kecuali perlengkapan) putus berita mem acara punyai perkara kereta permanen hukum yang tetap tenaga kerja kebijakan meliputi selama tahun musnah perencanaan, penyusunan masih kecuali program, pembinaan, berlaku produk pengembangan, intern kesejahteraan, daerah pengendalian, evaluasi dan permanen monitoring. sarana dan prasarana selama tahun dinilai meliputi masih kembali pengadaan,inventarisasi, digunakan pendistribusian, pemeliharaan, dan penghapusan balai latihan kerja perlengkapan latihan kerja pendayagunaan tenaga tahun tahun musnah kerja tkw,tki, bawah umur) sosialisasi, pembinaan, tahun tahun musnah penyuluhan, bimbingan teknik, dan pemasangan bidang tenaga kerja sertifikasi dan akreditasi tahun tahun musnah meliputi aksesori, tenaga kerja, lembaga pelatihan kerja lpk),optimalisasi komite akreditasi. pemberian penghargaan tahun tahun musnah kepada perusahaan perusahaan lembaga perorangan yang berprestasi. bantuan dana meliputi balai selama tahun musnah latihan kerja dan pembinaan masih ber ketrampilan. langsung perizinan meliputi izin kerja selama tahun musnah luar negeri, izin kerja masih malam hari. berlaku pengujian lingkungan tahun tahun musnah pantauan bidang tenaga tahun tahun dinilai kerja meliputi: kembali peralatan kerja dana rangsangan bagi kelompok kerja cc. konsultan standarisasi selama tahun permanen ketenagakerjaan meliputi masih tingkat umum, pendidikan, berlaku jenis kelamin, dan ketrampilan keamanan dan ketertiban tahun tahun dinilai meliputi keselamatan kembali kerja,kebersihan lingkungan kerja, penanggulangan gangguan lingkungan kerja dan penyelesaian kasus perselisihan perburuhan. monitoring, evaluasi dan tahun tahun musnah pelaporan perusahaan rawan perselisihan, hubungan industrial, ppa pkh( program pengurangan pekerja anak untuk mendukung program keluarga harapan) pendataan meliputi tahun tahun musnah pemetaan, pjk3 jamsostek, tenaga kerja anak) pengawasan bidang tahun tahun musnah tenaga kerja data dan statistik bidang sampai tahun dinilai tenaga kerjatransmigrasi perencanaan dan program tahun tahun permanen transmigrasi meliputi program penempatan transmigrasi pembinaan, penyuluhan, pengembalian dan pengembangan. seleksi calon transmigran tahun tahun permanen meliputi persyaratan, daftar calon, pendaftaran dan seleksi, daftar calon diterima. pemberangkatan dan tahun tahun permanen perpindahan transmigran meliputi pemeriksaan kesehatan, penampungan, angkutan, pengawalan dan laporan mengenai pelaksanaan transmigrasi termasuk kecelakaan, musibah yang dialami transmigran dan perbekalan latihan dan pendidikan calon 3tahun tahun musnah transmigran meliputi kecuali pembinaan mental, laporan pelatihan, tahunan permanen bantuan untuk transmigran tahun tahun musnah meliputi obat obatan, alat setelah kecuali alat olahraga, alat pertanian, bantuan laporan biaya pendidikan. berakhir tahunan permanen. kasus kasus transmigrasi tahun tahun permanen dan perolehan lahan setelah meliputi: penipuan, berlaku kasus melarikan diri selesai penentuan lokasi dan tahun tahun permanen pengurusan status tanah setelah transmigran meliputi dinyana penyiapan permukiman, dan kan pengurusan tanah. berakhir pemberdayaan dan tahun tahun permanen pengembangan daerah setelah transmigrasi meliputi kie dinyana komunikasi informasi dan kan edukasi), ksad kerjasama berakhir antar daerah) penanaman kebijakan meliputi: selama tahun musnah, modal.. daerah, permanen pembinaan bidang tahun tahun musnah pemanfaatan modal dan kerjasama daerah. sosialisasi, koordinasi, dan tahun tahun musnah kerjasama penanaman modal meliputi workshop forum kerjasama. promosi meliputi pameran tahun tahun musnah potensi daerah, pameran pembangunan, pameran invest, gelar seni budaya, dan pameran daerah lain. investasi penanaman modal. tahun tahun permanen pengelolaan meliputi: tahun tahun permanen penanaman modal dalam negeri penanaman modal luar negeri monitoring dan evaluasi tahun tahun musnah kerjasama dalam negeri dan luar negeri inventarisasi data dan tahun tahun dinilai realisasi ekspor pma dan kembali mdn data dan statistik sampai tahun dinilai penanaman modal dengan kembali diperbarui pengawasan bidang tahun tahun musnah penanaman modal laporan tahun tahun musnah, kecuali laporan tahunan dan laporan khusus, permanen badan usaha pendirian bumi meliputi selama tahun permanen milik daerah dasar hukum, lokasi, bumi (bumi) anggaran dasar, anggaran berdiri rumah tangga, organisasi dan tata kerja kebijakan meliputi: selama tahun musnah perencanaan, program, masih kecuali pembinaan, pengembangan, berlaku produk penyusunan anggaran, intern pengendalian, monitoring daerah dan evaluasi permanen kepengurusan meliputi: selama tahun dinilai badan pengawas, direksi, kepeng kembali dan pemilik modal rusak permodalan meliputi: aset, selama tahun dinilai modal daerah, kredit, masih kembali pinjaman kerjasama dengan berulang pihak ketiga dan hibah. sung inventarisasi meliputi: benda tahun tahun vital bergerak, benda tidak bergerak, bukti keilikan modal meliputi: selama tahun dinilai obligasi, saham, surat masih kembali berharga, perjanjian berdiri kerjasama, dan bagi hasil pengawasan permodalan tahun tahun musnah data dan statistik sampai tahun dinilai dengan kembaliperbankan pendirian perbankan selama tahun permanen meliputi: dasar hukum, perbankan lokasi, organisasi, dan tata berdiri kerja kebijakan meliputi: selama tahun musnah, perencanaan, program, masih kecuali pembinaan, pengembangan, berlaku produk penyusunan intern anggaran,pengendalian, daerah, monitoring dan evaluasi permanen kepengurusan meliputi: selama tahun permanen badan pengawas, direksi, kepeng dan pemilik modal rusak permodalan meliputi: aset, selama tahun dinilai kredit, pinjaman, kerjasama masih ber kembali dengan pihak tinggi langsung inventarisasi meliputi: benda tahun tahun vital bergerak, benda tidak bergerak, bukti binaan dan penyuluhan tahun tahun musnah perbankan pengendalian usaha selama tahun dinilai perbankan meliputi: studi belum ada kembali kelayakan nasabah, penetapan pengelolaan kredit macet, penghapusan kredit dan penyelesaian kasus. pengawasan perbankan tahun tahun musnah data dan statistik sampai tahun permanen denganmeteorologi kebijakan meliputi: selama tahun musnah, dan geofisika daerah, permanen sarana dan prasarana tahun tahun dinilai meteorologi kembali prakiraan ramalan bidang sampai tahun musnah meteorologi meliputi: ramalan dengan cuaca, curah hujan, gempa diperbarui bumi, angin topan, dan gerhana bulan matahari. data dan statistik bidang sampai tahun dinilai meteorologi dan geofisika dengan kembali diperbarui penelitian dan selama tahun permanen pengembangan, meliputi masih laboratorium dan pengujian berlaku laporan tahun tahun musnah, kecuali laporan tahunan dan laporan khusus, permanen pertanahan kebijakan meliputi tahun 5tahun musnah, perencanaan, program, kecuali pembinaan, pengendalian, produk pengembangan, monitoring intern dan evaluasi daerah, permanen tata guna tanah dan tahun 5tahun permanen pemetaan tanah landreform tahun 5tahun permanen pengurusan dan tahun 5tahun permanen penguasaan hak atas tanah, meliputi: surat pernyataan atas hak, atas kepemilikan tanah, akta jual beli, sertifikat dan transaksi lainnya. tanah tahun 5tahun permanen pembebasan dan ganti rugi sampai 3tahun dinilai tanah dengan kembali diperbarui data dan statistik sampai 3tahun dinilai dengan kembali diperbarui laporan tahun 3tahun musnah kecuali laporan tahunan dan laporan khusus, permanen jadwal retensi arsip bidang pekerjaan umum dan ketenagaan dinner kebijakan kebijakan bidang pekerjaan selama tahun musnah bidang umum meliputi sumber daya air, masih kecuali pekerjaan jalan, jembatan terdiri dari berlaku produk umum, pembangunan baru, intern der perumahan, dan rehabilitasi dan pemeliharaan esdm pengairan. permanen pembangunan baru, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan pembangunan baru, rehabilitasi dan pemeliharaan jembatan pendirian, rehabilitasi dan pemeliharaan bangunan rencana umum tata ruang selama tahun permanen rute), meliputi master masih plan, block plan, dan detail berlaku plan prasarana dan sarana selama tahun musnah umum, bantuan stimulan masih kecuali bahan bangunan berlaku produk perumahan. intern daerah permanen energi, sumber daya dan selama tahun musnah mineral masih kecuali berlaku produk intern daerah permanen standarisasi kriteria teknis selama tahun permanen meliputi spesifikasi teknis, masih pedoman prosedur,manual teknis, berlaku dan manual pelaksanaan bidang pekerjaan umum, antara lain bangunan pengairan cc. diminum jalan jembatan pembinaan bidang tahun tahun musnah pekerjaan umum perencanaan bahan penyusunan rencana data tahun tahun musnah bidang perencanaan meliputi pekerjaan penyusunan sistem umum pengumpulan data, pengolahan dan analisis rencana umum jangka panjang, selama tahun permanen menengah, pendek ruptur, masih masterplan, drawing berlaku program studi kelayakan meliputi tahun tahun permanen studi pendahuluan, studi pra kelayakan, dan bahan penyusunan program yang tahun tahun dinilai menyangkut teknis pelayanan kembali bidang perumahan penelitian dan pengembangan tahun tahun permanen meliputi standarisasi kriteria teknis, spesifikasi teknis manual pelaksanaan perijinan perijinan bidang pekerjaan selama tahun dinilai umum meliputi ijin mendirikan masih kembali bangunan imb), surat berlaku ijin pembohongan pembangunan sipp) penggunaan bangunan, pembuatan tanggul tambak pada pinggiran sungai,pengambilan dan pembuangan air, pembangunan sumur bor artemis,proyek airjinan yang tahun musnah ditolak kepingan pemberian ijin meliputi tahun tahun musnah permohonan pembebasan dan pemberian keringanan. pembatalan ijin meliputi tahun tahun dinilai pengaduan, hasil kembali pemeriksaan peninjauan,member asan dan pelaksanaan pembongkaran. tata ruang kebijakan pembangunan selama tahun musnah meliputi: penempatan, masih kecuali pemeliharaan, perbaikan dan berlaku produk peningkatan daerah intern kawasan perdagangan daerah kawasan industri permanen kawasan perumahan kawasan rekreasi kawasan ruang terbuka hijau pembuatan tata ruang, selama tahun permanen peningkatan daerah kawasan masih meliputi daerah kawasan berlaku industri, pemukiman, rekreasi, dan daerah bencana. inventarisasi daerah kawasan tahun vital perdagangan industri perumahan rekreasi data statistik pembangunan sampai tahun dinilai perkotaan dengan kembali diperbarui pengawasan pembangunan tahun tahun permanen perkotaan laporan tahun tahun musnah, kecuali laporan tahunan dan laporan khusus, permanen pembohongan, tender meliputi pembentukan sampai tahun dinilai kontraktor panitia, pengajuan permohonan pekerjaan kembali bangunan peserta tender, undangan, selesai daerah negara pengumuman hasilja, kontrak kerja, berita acara pemeriksaan pekerjaan. prakualifikasi meliputi daftar tahun tahun musnah rekanan, klasifikasi perusahaan dll peserta yang kalah tender tahun tahun musnah berikut persyaratannya. penunjukan pemborong meliputi tahun tahun dinilai pembentukan panitia, kembali undangan, gambar spesifikasi teknis, negosiasi dan klarifikasi harga, penunjukan rekanan,surat perintah kerja, kontrak kerja,swakelola meliputi: tahun tahun dinilai pembentukan panitia, kembali penunjukan pelaksanaan pekerjaan, laporan pertanggungjawaban fisik dan keuangan. laporan tahun tahun musnah kecuali laporan tahunan dan laporan khusus, permanen bangunan gambar rencana bangunan tahun tahun permanen meliputi permohonan termasuk (vital) kelengkapan datanya, gambar, rencanabangunan yang direalisasi disahkan. inventarisasi bangunan sampai tahun permanen kepunyaan atau yang dikuasai dengan pemerintah termasuk cara diperbarui kebolehannya. (vital) peta bangunan selama tahun permanen bangunan berdiri (vital) blue print selama tahun permanen bangunan berdiri (vital) konstruksi pencegahan terhadap selama tahun permanen gempa, angin udara panas, bangunan kegaduhan, akustik, kebakaran, berdiri gas usulan gambar yang ditolak tahun musnah hasil penelitian bangunan yang selama tahun dinilai dilakukan oleh seseorang masih kembali kelompok berlaku konsultasi bangunanmeliputi: tahun tahun dinilai permohonan dan hasil konsultasi kembali penertiban bangunan meliputi sampai tahun dinilai penertiban bangunan tanpa ijin kasus kembali tidak memenuhi syarat selesai ketentuan yang berlaku, bangunan yang sudah membahayakan lapuk, peringatan teguran, penyegelan pengosongan dan pelaksanaannya. data bahan bangunan antara sampai tahun dinilai lain tanah, batu,aspal, besi, dengan kembali logam lainnya, semen, kayu, diperbarui bahan penutup atap, alat penggantung dan pengunci. laporan tahun tahun musnah, kecuali laporan tahunan dan laporan khusus, permanen pembangkit kebijakan perencanaan selama tahun musnah tenaga listrik pembangunan, pemeliharaan, masih kecuali perbaikan, pengembangan, berlaku produk peningkatan, dan pengawasan intern tenaga kelistrikan daerah, air permanen diesel matahari panas bumi geothermal listrik masuk desa kelurahan teknologi kelistrikan selama tahun permanen masih digunakan pembuatan, pemeliharaan, tahun tahun permanen perbaikan, peningkatan, (tenaga air, tenaga minyak, tenaga angin) pemasanganjalur transmisi tahun tahun dinilai tenaga listrik meliputi:rencana, kembali program, pelaksanaan dan laporan data kelistrikan sampai tahun dinilai dengan kembali diperbarui penelitian pembangkit tenaga tahun tahun permanen listrik laporan tahun tahun musnah, kecuali laporan tahunan dan laporan khusus, permanen pengairan perencanaan teknis meliputi selama tahun permanen design detail irigasi ddi) masih berlaku pembangunan pengairan antara selama tahun permanen lain bangunan pengairan bangunan waduk bendungan, bangunan berdiri pembagi saluran dan tanggul saluran drainase, pembuangan air kotor, dan limbah. pemeliharaan dan renovasi sampai tahun dinilai antara lain bangunan kasus kembali pengairan waduk, bendungan, selesai bangunansampai tahun dinilai kasus bangunan pengairan kasus kembali waduk, bendungan, bangunan selesasamapi tahun vital bangunan pengairan, sungai dan dengan sumber mata air termasuk bukti diperbarui kepemilikannya. pemeliharaan dan pengelolaan tahun tahun dinilai pengairan oleh perkumpulan kembali petani pemakai air p3a) meliputngelolaan data hidrologi dan sampai tahun dinilai hidrometri dengan kembali diperbarui data dan statistik pengairan sampai tahun dinilai dengan kembali diperbarui laporan tahun tahun musnah, kecuali laporan tahunan dan laporan khusus, permanen pembuatan, pemeliharaan, selama tahun permanen rehabilitasi instalasi pembuangan digunakan air limbah ipar) air minum perencanaan pembuatan, tahun tahun dinilai pemeliharaan dan perbaikan kembali sarana dan prasarana air minum, meliputi peningkatan bangunan penyediaan fasilitas air minum air bersih pendaftaran distribusi dan selama tahun musnah pemakaian air minum masih berlaku pengawasan air minum air tahun tahun musnah bersih data dan statistik air minum air sampai tahun dinilai dengan kembali diperbarui pelaporan keluhan masyarakat sampai tahun dinilai kasus kembali selesai pertambangan usaha pertambangan, meliputi: tahun tahun permanen dasar hukum, perijinan galian golongan lokasi dan jenis perusahaan perencanaan umum, program, tahun tahun permanen pembinaan, pengembangan, pengendalian, monitoring dan pengawasan sarana dan prasarana tahun tahun dinilai pertambangan, meliputi: kembali pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, pemeliharaan dan penghapusan pelaksanaan program, meliputi: tahun tahun musnah pembiayaan, laporan, pengawasan dan evaluasi peningkatan produksi meliputi tahun tahun musnah teknologi tepat guna pemasaran hasil produksi tahun tahun dinilai meliputi penentuan harga dasar kembali pemasaran dalam negeri, pemasaran antar pulau, dan pemasaran luar negeri pembinaan dan penyuluhan tahun tahun musnah pertambangan penelitian dan pengembangan selama tahun permanen meliputi laboratorium, masih pengujian dan penelitian berlaku jalan perencanaan teknis selama tahun permanen pembangunan penyediaan trace masih jalan (alur as jalan) berlaku pembuatan detail engineering selama tahun permanen design ded) jalan jalan masih ada pembangunan pembuatan selama tahun permanen jalan jalan jalan negara masih ada jalan propinsi jalan kabupaten kota jalan protokol jalan desa kelurahan selama tahun dinilai dan perkebunan jalan kembali masih ada pemeliharaan dan renovasi jalan tahun tahun musnah negara provinsi kabupaten kota, jalan ekonomi, jalan protokol penyediaan lokasi jalan tahun tahun permanen pelebaran dan pemindahan jalan tahun tahun permanen meliputi: data tanah, pengerukan, pembongkaran, kerugian pohon tanaman, penutupan jalan rusak, longsor, trotoar, gorong gorong, dan tanggul parit. pengawasan jalan tahun tahun permanen sesuai kelas jalannya, yang lain dinilai kembali data dan statistik jalan sampai tahun permanen dengan diperbarui evaluasi pemanfaatan dan tahun tahun permanen keandalan jalan laporan tahun tahun musnah, kecuali laporan tahunan dan laporan khusus permanen jembatan detail engineering design ded) selama tahun dinilai jembatan. jembatan kembali masih ada pembangunan pembuatan selama tahun permanen jembatan jembatan jembatan negara masih ada jembatan provinsi cc. jembatan kabupaten kota jembatan selama tahun dinilai desa kalurahan dan jembatan kembali perkebunan masih ada pemeliharaan jembatan tahun tahun musnah sementara gantung, jembatan penyeberangan penyediaan lokasi jembatan tahun tahun permanen pelebaran dan pemindahan tahun tahun permanen jembatan pengawasan jembatan tahun tahun permanen sesuai kelas jembatan nya, yang lain dinilai kembali data dan statistik jembatan sampai tahun dinilai diperbarui kembali evaluasi pemanfaatan dan tahun tahun musnah keandalan jembatan laporan tahun tahun musnah, kecuali laporan tahunan dan laporan khusus, permanen daftar inventarisasi jembatan sampai tahun permanen diperbarui perumahan permohonan bantuan penataan kawasan perumahan dan bantuan stimulan dari masyarakat ditolak belum terpenuhi tahun musnah diterima tahun tahun musnah identifikasi permasalahan tahun tahun musnah kawasan, meliputi hasil survey, kontrak laporan akhir perencanaan kontrak spk pekerjaan fisik tahun tahun musnah dokumen pengawasan tahun tahun musnah pelaksanaan minyak dan gas data tempat usaha bahan bakar tahun tahun permanen bumi minyak dan elpiji setelah tidak digunakan pengawasan bbm bersubsidi tahun tahun musnah dan elpiji bersubsidi (bagi spe, spbu, agen dan pangkalan) meliputi pendistribusian, penentuan dan pembatasan kuota serta hasil survey penjualan bbm hasil kajian lindungan tahun tahun permanen lingkungan tempat usaha setelah bahan bakar dan energi tidak digunakan pengawasan keselamatan kerja tahun tahun dinilai dan lindungan lingkungan setelah setelah kembali k2kl) bagi bagi tempat usaha tidak ada bahan bakar minyak dan elpiji digunakan dokumen pengawas baru pembuatan pengembangan tahun tahun permanen bahan bakar alternatif meliputi biogas (kotoran hewan), briket batu bara dan energi nabati biji jarak pagar) termasuk pembuatan desain dan konstruksi fisik tungku reaktor lingkungan program lingkungan hidup tahun tahun permanen hidup meliputi hasil hasil investigasi, survei, studi kelayakan, analisa dampak lingkungan dan pengembangan lingkungan hidup. pembinaan, penyuluhan tahun tahun musnah lingkungan hidup pelestarian lingkungan meliputi tahun tahun permanen keanekaragaman pencemaran lingkungan dan tahun tahun permanen penanggulangan meliputi pencemaran udara, limbah industri dan kebisingan pemberian ijin yang meliputi ijin tahun tahun musnah pembuangan limbah setelah tidak berlaku penelitian, lokakarya, seminar tahun tahun musnah, mengenai masalah lingkungan kecuali hidup hasil penelitian permanen laporan masyarakat mengenai tahun tahun musnah pencemaran kerusakan lingkungan laporan kegiatan bidang tahun tahun musnah, lingkungan hidup kecuali laporan tahunan permanen status lingkungan hidup daerah tahun tahun permanen sld) spm standar pelayanan tahun tahun permanen minimal) penataan dan kajian lingkungan tahun tahun permanen hidup meliputi dokumen analisis dampak lingkungan amdal), dokumen ukl upl urusan kelola lingkungan urusan pelestarian lingkungan, dan dokumen proper program penilaian kinerja perusahaan) jadwal retensi arsip bidang pengawasan pengawasan kebijakan umum pengawasan meliputi kebijakan tingkat tahun tahun dinilai nasional setelah kembali terbit kebijakan baru kebijakan tingkat tahun tahun permanen daerah setelah terbit kebijakan baru keputusan yang tahun tahun permanen dikeluarkan oleh setelah inspektur terbit kebijakan baru perencanaan pengawasan rencana strategis tahun tahun permanen pengawasan program kerja tahun tahun dinilai pengawasan tahunan kembali ppt) pelaksanaan pengawasan (laporan, kkp, spj) reguler tahun tahun musnah (laporan, kkp,spj) (kecuali kecuali spj1 lhp yang tahun) berjasa lah sampai tindak lanjutnya selesai dinilai kembali khusus tujuan tahun tahun dinilai tertentu sidak akhir kembali masa jabatan bupati dan walikota pengemban ngan temuan (laporan, kkp,spj) cc. evaluasi pengukuran tahun tahun musnah kinerja kecuali (laporan, kkp,spj) lhp yang bermasalah sampai tindak lanjutnya selesai dinilai kembali pencernaan dpa tahun tahun musnah (laporan, kkp,spj) review tahun tahun musnah (laporan, kkp,spj) kasus (laporan, kkp) tahun tahun dinilai setelah kembali tindak lanjut selesai monitoring dan evaluasi hasil pengawasan laporan tindak lanjut setelah tahun dinilai hasil pemeriksaan tindak ian kembali tlh) jut selesai laporan pajak pajak setelah tahun dinilai pribadi lp2p) keputusan kembali mem punyai kekuatan hukum tetap laporan koordinasi, tahun tahun musnah monitoring, dan evaluasi koroner) laporan perkembangan tahun tahun dinilai penanganan surat kembali pengaduan masyarakat laporan pemutakhiran tahun tahun musnah data laporan perkembangan tahun tahun dinilai barang milik negara kembali laporan kegiatan tahun tahun musnah pendampingan penyusunan laporan keuangan dan review kementerian lpnk good corporate tahun tahun dinilai governance gcg) kembali karena tidak terukur:berita daerah tahun nomor seri djpala badan adalah kepala badan penanggulangan bencana daerah provinsi sumatera selatan. kepala pelaksana badan adalah kepala pelaksana badan penanggulangan bencana daerah provinsi sumatera selatan. unit pelaksana teknis badan upt) trauma center dan pelayanan kesehatan adalahtrauma center dan pelayanan kesehatan pada badan penanggulangan bencana daerah provinsi suara saat. trauma center adalah unit pelayanan terhadap gangguan psikologis jiwa pada pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. pelayanan kesehatan adalah unit pelayanan yang memberikan pelayanan gangguan fisik meliputi pelayanan preventif, promosi, kuratif dan rehabilitetif. bab pembentukan dengan peraturan gubernur ini dibentukili kedudukan upt trauma center dan pelayanan kesehatan melalui kepala pelaksana badan. bab susunan organisasi organisasi upt trauma center dan pelayanan kesehatan terdiri dari kepala: sub bagian tata usaha: kelompok jabatan fungsional. bagian organisasi upt trauma center dan pelayanupt trauma center dan pelayanan kesehatan pada badan penanggulangan bencana daerahpelayanan upt trauma center dan pelayanan kesehatannyusunan program kerja dan rencana kegiatan upt trauma center dan pelayanan kesehatan dengan mengacu pada kebijakan program program badan penanggulangan bencana daerah: penyusunan dan pengusulan anggaran untuk pengadaan kebutuhan sarana dan prasarana upt pelayanan trauma center dan pelayanan kesehatan kepada kepala badan penanggulangan bencana daerah, cc. pengusulan penempatan personil upt trauma center dan pelayanan kesehatan kepada kepala badan penanggulangan bencana daerah pengesahan prosedur pelayanan upt trauma center dan pelayanan kesehatan: mengkoordinasikan kegiatan kaji ulang manajemen upt trauma center dan pelayanan kesehatan pelaksanaan bimbingan teknis trauma center kabupaten kota dalam rangka peningkatan mutu layanan trauma center dalam wilayah provinsi sumatera selatan: pemberian laporan kegiatan secara berkala kepada kepala, pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan pada upt trauma center dan pelayanan kesehatan, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsitrauma center dan pelayanan kesehatan maupun badan penanggulangan bencana daerah: mengkoordinir, memeriksa dan menyimpan dokumen dokumen yang berhubungan dengan trauma center dan pelayanan kesehatan dalam jangka waktu tertentu. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subbagian tata usaha mempunyai fungsi penyiapan dokumen prosedur pelaksanaan trauma center yang berkaitan dengan persyaratan manajemen upt trauma center dan pelayanan kesehatanpada upt trauma center dan pelayanan kesehatan: cc. pertanggungjawaban terhadap pengadaan, penyimpanan, dan pemeliharaan seluruh kebutuhan administrasi dan bahan penunjang pada trauma center dan pelayanan kesehatan . pertanggungjawaban terhadap surat menyurat yang dilakukan oleh kepala uptunit pelaksana teknis badtrauma center dan pelayanan kesehatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh kepala pelaksana badan atas usul kepala upttata kerja dalam melaksanakan tugasnya kepala upt bertanggung jawab kepada kepala badan penanggulangan bencana daerah. dalam melaksanakan tugasnya kepala upt menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam maupun luar. kepala upt bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan stafnya serta memberikan bimbingan dan petunjuk petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya. bab vii kepegawaian rasa! kepala upt diangkat dan diberhentikan oleh gubernur atas usul kepala pelaksana badan melalui kepala badan penanggulangan bencana daerah. kepala sub bagian tata usaha diangkat dan diberhentikan oleh gubernur atas usul kepala upt melalui kepala pelaksana badan penanggulangan bencana daerah. bab viii eselon kepala unit pelaksana teknis badan adalah jabatan eselon lil.a. kepada subbagian adalah jabatan eselon iv.a. pasaipt trauma center dan pelayanan kesehatlpt trauma gender lampiran peraturan gubernur sumatera selatan nomor tahun tanggal mixer bagan organisasikepala y kelompok subbagian jabatan fungsional tata usaha naa gubernur sumatera selatan, dto. alex noerdin |
gubernur jambi peraturan gubernur jambi nomor tahun tentang perubahan tarif retribusi padatarif retribusi yang ditetapkan dalam peraturan daerah nomor tahun tentang retribusi jasa umum saat ini perlu dilakukan perubahan tarif sesuai dengan standar biaya umum pendidikan dan pelatihan untuk pns dilingkungan pemerintah provinsi jambi, bahwa perubahan tarif sebagaimana dimaksud huruf mengacu pada ketentuan undang undang nomor tahun tentang pajak daerah dan untuk perubahan tarif retribusi dimaksud perlu menetapkan dengan peraturan gubernur tentang perubahan tarif retribusi pada peraturan daerah nomor tahun tentang retribusi jasa umumjasa umum merubah tarif retribusi yang tertera pada lampiran peraturan daerah nomor tahun tentang retribusi jasa umum lembaran daerah provinsi jambi tahun nomor perubahobjek satuan pemakaian tarif orang retribusi pelayanan pendidikan dan pelatihan tingkat rp. pendidikan pendidikan dan pelatihan tingkat iii rp. pendidikan dan pelatihan tingkat rp. pendidikan dan pelatihan prajabatan rp. golongan iii pendidikan dan pelatihan prajabatan rp. golongan ii. pendidikan dan pelatihan prajabatan rp. golongan gubernur jambi ttd hasan basri agus |
jdhutanan yang selanjutnya disebutbab nomenklatur upt unit pelaksana teknis upt) dinas kehutanan provinsi jawa timur, terdiri dari: upt peredaran hasil hutan, upt tahuna stereo, cc. upt perbenihan tanaman hutan, dan upt pengelolaan hutan kewilayahan. upt pengelolaan hutan kewilayahan sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: upt pengelolaan hutan wilayah berkedudukan kabupaten pacitan, upt pengelolaan hutan wilayah berkedudukan kabupaten ponorogo, upt pengelolaan hutan wilayah iii berkedudukan kabupaten trenggalek, upt pengelolaan hutan wilayah berkedudukan kabupaten tulungagung, upt pengelolaan hutan wilayah berkedudukan kabupaten malang, upt pengelolaan hutan wilayah berkedudukan kabupaten nganjuk, upt pengelolaan hutan wilayah vii berkedudukan kabupaten bondowoso, upt pengelolaan hutan wilayah viii berkedudukan kabupaten bangkalan, dan upt pengelolaan hutan wilayah berkedudukan kabupaten sampang. bab iii upt peredaran hasil hutan bagian kesatu kedudukan dan susunan organisasi upt peredaredaran hasil huedaran hasil hutan, terdiri atas sub bagian tata usaha seksi peredaran hasil hutan surabaya, dan seksi peredaran hasil hutan gresikedaran hasil hutan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang teknis pengawasan dan pengendalian peredaran hasil hutan, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam upt peredaran hasil hutan mempunyai fungsi: pengawasan dan pengendalian peredaran hasil hutan, pemeriksaan dokumen, ketatausahaan hasil hutan dan fisikketatausahaandan bimbingan teknis ketatausahaan hasil hutan kepada industri pengolahan hasil hutan dan masyarakat, pelaksanaan pelaksanaan penyelesaian atas tindak pidana kejahatan peredaran hasil hutan, dan berkoordinasi dengan instansi terkaitdaran hasil hutan surabayaseksi peredaran seksi peredaran hasil hutan gresikredaran hasil hutan seksi peredaran hasil hutan surabaya sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai wilayah kerja: kota surabaya, kabupaten mojokerto, kota mojokerto, kabupaten sidoarjo, kabupaten ponorog kota blitar, kabupaten kediri, kota kediri: kabupaten tulungagung, kabupaten jombang, kabupaten probolinggo, kota probolinggo,seksi peredaran hasil hutan gresik sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai wilayah kerja kabupaten sumenep, kabupaten pamekasan, kabupaten sampang, kabupaten bangkalan,diun, kota madiun, il. kabupaten nganjuk, kabupaten magetan, kabupaten trenggalek, dan oo. kabupaten pacitan. bab upt tahuna stereo bagian kesatu kedudukan dan susunan organisasi upt tahuna sterehuna upt tahuna stereohuna stereo, terdiri atas sub bagian tata usaha, seksi konservasi, pengembangan dan pemanfaatan kawasan hutan malang, dan seksi konservasi, pengembangan dan pemanfaatan kawasan hutan mojokertokedua uraian tugas dan fungsi upt tahuna stereo mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas kehutanan bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnyahuna stereo mempunyai fungsi: penyusunan program pengembangan tahuna, pelaksanaan pemangku, perlindungan, pengawetan, pelestarian dan pemanfaatan kawasan tahuna serta ekosistemnya, cc. pelaksanaan promosi dan informasi potensi tahuna, pelaksanaan pengamanan kawasan tahuna, pelaksanaan pembinaan wisata alam kawasan tahuna, pelaksanaan koordinasi dalam rangka pengembangan tahunaalangojokertokonservasi, pengembangan dan pemanfaatan kawasan hutan wilayah kerja seksi konservasi, pengembangan dan pemanfaatan kawasan hutan malang, meliputi kabupaten malang, kota batu, dan kabupaten pasuruan. wilayah kerja seksi konservasi, pengembangan dan pemanfaatan kawasan hutan mojokerto, meliputi kabupaten mojokerto, kabupaten jombang, dan kabupaten kediri. babrbenihan tanaman hutanbenihan tanaman hutan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas kehutanan bidang perbenihan tanaman hutan, serta tugas ketatausahaan dan pelayanan masyarakat untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada upt perbenihan tanaman hutan mempunyai fungsi penyusunan rencana dan program pengembangan sumber benih tanaman hutan serta identifikasi dan inventarisasi sumber benih tanaman hutan, pembinaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian mengada dan atau penangkap serta pengedar benih dan atau bibit tanaman hutan serta pembangunan sumber benih, pembinaan sertifikasi dan atau bibit tanaman hutan, pembinaan produksi dan pemasaran benih dan atau bibit tanaman hutan, penetapan standar produksi benih dan atau bibit tanaman hutan: pembinaan sarana dan prasarana perbenihan tanaman hutan, peningkatan kualitas perbenihan tanaman hutan, pengembangan teknologi perbenihan tanaman hutugas tugas lain yang diberikan oleh kepala upt. seksi sumber benih tanaman hutan sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas menyusun rencana dan program sertifikasi sumber benih, melaksanakan inventarisasi dan identifikasi sumber benih dan kebutuhan benih dan atau bibit tanaman hutan, melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sertifikasi sumber benih, melaksanakan pembinaan produksi dan pemasaran benih dan atau bibit, menyusun rencana pengembangan dan atau penyebarluasan melaksanakan sertifikasi benih dan atau bibit tanaman hutan serta proses perizinan sumber benih dan atau bibit, melaksanakan pembinaan pengelola, mengada dan pengedar benih dan atau bibit serta pembangunan sumber benih, menetapkan menetapkan standar dan kualitas benih dan atau bibit tanaman hutan, membina, supervisi sarana dan prasarana terhadap mengada dan atau penangkap benih dan atau bibit, menyebarluaskan sosialisasibab upt pengelolaan hutan kewilayahan bagian kesatu kedudukan dan susunan organisasi upt pengelolaan hutan kewilayahhutan kewilayahngelolaan hutan kewilayahan terdiri atas sub bagian tata usaha seksi konservasi, rehabilitasi dan pemberdayaan masyarakat, dan seksi tata kelola dan usaha kehutahutan kewilayahteknis rehabilitasi lahan kritis, pengelolaan hutan, pengolahan hasil hutan, penyuluhan kehutanan, pengelolaan das, pemberdayaan masyarakat, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat wilayah kerjanya. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada upt pengelolaan hutan kewilayahan mempunyai fungsi pelaksanaan rehabilitasi lahan kritis luar hutan negara, pelaksanaan pembinaan pemanfaatan hutan pada hutan produksi dan hutan lindung, cc. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pengelolaan hutan hak, pelaksanaan pemantauan dan mengpelaksanaan pembinaan pengolahan hasil hutan kayu dan non kayu, pelaksanaan pengelolaan das lintas daerah kabupaten kota dan dan dalam daerah kabupaten kota pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat bidang kehutanan, pelaksanaan ketatausahaan pelaksanaan pelayanan masyarakat bidang kehutarehabilitasi dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melaksanakan kegiatan rehabilitasi lahan kritis luar kawasan hutan negara, melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengendalian pengelolaan hutan hak, melaksanakan pengelolaan das pada wilayahnya, melaksanakan melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat, melaksanakan penyuluhan bidang kehutanan, dan melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala upt. seksi tata kelola dan usaha kehutanan sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melaksanakan tata kelola hutan wilayahnya, melaksanakan koordinasi pemanfaatan hutan pada hutan produksi dan hutan lindung, melaksanakan pemantauan dan melakukan pembinaan pengolahan hasil hutan kayu dan non kayu, dan melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala upt. bagian ketiga wilayah kerja pengelolaan hutan kewilayahan wilayah kerja unit pelaksana teknis pengelolaan hutan kewilayahan dinas kehutanan, meliputi wilayah kerja upt pengelolaan hutan wilayah meliputi kabupaten pacitan, wilayah kerja upt pengelolaan hutan wilayah ii, meliputi kabupaten ponorogo, kabupaten madiun, kota madiun, kabupaten magetan dan kabupaten ngawi, wilayah kerja upt pengelolaan hutan wilayah iii, meliputi kabupaten trenggalek, wilayah kerja upt pengelolaan hutan wilayah iv, meliputi kabupaten tulungagung, kabupaten kediri dan kota kediri, wilayah kerja upt pengelolaan hutan wilayah meliputi kabupaten malang, kota malang, kota batu, kabupaten blitar, kota blitar, kabupaten pasuruan dan kota pasuruan, wilayah kerja upt pengelolaan hutan wilayah vi, meliputi kabupaten nganjuk, kabupaten jombang, kabupaten mojokerto, kota mojokerto, kabupaten bojonegoro, kabupaten lamongan dan kabupaten tuban, wilayah kerja upt pengelolaan hutan wilayah vii, meliputi kabupaten bondowoso, kabupaten probolinggo, kota probolinggo, kabupaten situbondo, kabupaten jember, kabupaten banyuwangi dan kabupaten lumajang, wilayah kerja wilayah kerja upt pengelolaan hutan wilayah viii, meliputi kabupaten bangkalan, kabupaten gresik, kabupaten sidoarjo dan kota surabaya, dan wilayah kerja upt pengelolaan hutan wilayah ix, meliputi kabupaten sampang, kabupaten pamekasan dan kabupaten sumenep. bab vdengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur jawa timur, menimbang bahwa untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan dalam rangka pelaksanaan pemungutan, pemberian keringanan dan atau pembebasan pajakpenagihan pajak daerah dengan surat paks), diubah sebagai berikut ketentuan ditambah dan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: wajib pajak pkb yang tidak melakukan pendaftaran sampai dengan (lima belas) hari setelah tanggal jatuh tempo akan dilakukan pendataan terhadap subjek maupun objek pajak. hasil hasil pendataan subjek dan objek pajak sebagaimana dimaksud pada diklasifikasikan dengan status kepemilikan kendaraan bermotor. dalam hal status kepemilikan objek pajak sebagaimana dimaksud pada masih dimiliki oleh subjek pajak, diterbitkan nota perhitungan pajak dalam waktu (tiga puluh) hari setelah tanggal jatuh tempo. pendataan sebagaimana dimaksud pada menggunakan format yang paling sedikit memuat subjek pajak, objek pajak, besaran pkb, sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan swdkllj) dan penerimaan negara bukan pajak pnb) serta retribusi parkir berlangganan. format nota perhitungan pajak dan format pendatwajib pajak pkb yang tidak melakukan pendaftaran dan pembayaran hingga pada saat jatuh tempo pendaftaran, diterbitkan skpd setelah wajib pajak pkb melakukan pendaftarani). setelah (dua puluh satu) hari diterbitkan pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, diterbitkan surat peringatan kedua ii). dalam hal telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada dan pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajakantara diantara bab dan bab disisipkan (satu) bab yakni bab ixa, sehingga berbunyi sebagai berikut: bab ixa ketentuan peralihan piutang pajak yang telah ditetapkan sebelum berlakunya peraturan gubernur ini, dapat dibayarkan tanpa melalui proses penagihan pajak atau dilakukan penghapusea, iman |i3 gubernur bali peraturan gubernur bali nomor tahun tentang tata kearsipprovinsi bali perlu dilakukan penataan kearsipan sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi, bahwa peraturan gubernur bali tentang tata kearsipan pemerintah provinsi bali nomor tahun sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, kebutuhan hukum dan peraturan perundangarsipkearsiplembaga kearsipan provinsi selanjutnya disebut badan perpustakaan dan arsip provinsi bali bpajakarprovinsi yang berkedudukan ibukota provinsiilahan adalah kegiatan menjaga keutuhan, keamanan dan keselamatan arsip baik fisik maupun informatata kearsipan adalah keseluruhan proses pengelolaan arsip, meliputi tata lembaga, personil, tata penyelenggaraan, sarana prasarana dan pembinaan. bab maksud, tujuanpedoman dalam penyelenggaraan tata kearsipan provinsi. tata kearsipan bertujuan ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat yang sah, terwujudnya penyelenggaraan kearsipan yang handal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, meningkatkan kualitas pengelolaan arsip: menjamin keamanan arsip: menata dan menerima arsip dinamis inaktif dan arsip statis:dan memudahkan penataan dan penelusuran kembali arsip. bagian kedua ruang lingkup ruang lingkup penyelenggaraan tata kearsipan pemerintah provinsi meliputi kebijakan pembinaan kearsipan, tata kelembagaan, tata penyelenggaraan yang didukung oleh sumber daya manusia, sarana dan prasarana sesuai unit kerja penyelenggara kearsipan. bab iii penyelenggaraan kearsipan penyelenggaraan kearsipan meliputi skpd unit kerja sebagai penyelenggara tata kearsipan. pada setiap skpd unit kerja ditetapkan pejabat fungsional arsiparis dengan rincian sebagai berikut: badan, sekurang kurangnya orang, kecuali badan perpustakaan dan arsip sekurang kurangnya orang, sekretariat dprd, sekurang kurangnya orang, dinas, sekurang kurangnya orang, biro sekurang kurangnya orang, kecuali biro umum sekurang kurangnya orang, dan kantor, sekurang kurangnya orang. setiap skpd unit kerja wajib melalukan penyusutan arsip inaktif dari unit pengelola unit kearsipan dilingkungan skpd tersebut. penyusutan arsip inaktif milik skpd yang berumur diatas tahun dilakukan oleh lembaga kearsipan yaitu badan perpustakaan dan arsip provinsi bali. bab tata kearsipan dan pendanaan bagian pertama tata kearsipan jenis arsip mencakup: arsip statis, arsip dinamis, arsip dinamis aktif, arsip dinamis inaktif. penyelenggaraan tata kearsipan mencakup:penataan arsip dinamis dengan sarana kode klasifikasi dan indeks, pengelolaan arsip dinamis dengan sarana kode klasifikasi dan indeks, layanan informasi kearsipan, penyusutan arsip dengan jadwal retensi arsip,dan pemberkatan arsip dengan pola kode klasifikasi. tata penyelenggaraan kearsipskpd unit kerjadigital terdiri dari: almari kartu kendali almari katalog, lemari arsip, rak arsip, rak arsip bergerak roll pack), filling cabinet, folder, sekat, kotak box arsip, dan ticker file. standar kearsipan sebagaimana dimaksud pada (l) berpedoman pada: standar penggunaan kertas untuk arsip bernilai guna tinggi: standar minimal gedung dan ruang penyimpanan arsip inaktif: standar kotak box arsip: standar folder dan guide arsip:dan standar rak arsip. standarbagian kedua pendanaan pendanaan penyelenggaraan kearsipan pendanaan sebagaimana dimaksud pada meliputi untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan, pembinaan, pengelolaan arsip, penelitian dan sesuai standar. penyediaan jaminan kesehatan dan tambahan tunjangan sumber daya kearsipan sebagaimana dimaksud pada dialokasikan berdasarkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang undangan dan diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur tersendiri. bab pembinaan pembinaan penyelenggaraan kearsipan dilakukan oleh gubernur. pembinaan penyelenggaraan kearsipan sebagaimana dimaksud pada secara teknis dilakukan oleh badan perpustakaan dan arsip provinsi bali. setiap skpd unit kerja menyerahkan arsip inaktif dan arsip statis kepada badan perpustakaan dan arsip provinsi bali. tata cara penyerahan arsip provinsi bali, asa.kearsipan pemerintah provinsi bali penciptaan naskah dinas penciptaan naskah dinas yaitu proses kegiatan sejak pembuatan draft konsep pengetikan, penandatanganan, lap dalam penggunaan jenis kertas dan tinta. sarana pengendalian naskah dinas. kartu kendali contoh kartu kendali naskah dinas masuk rangkap warna putih, hijau, kuning dan merah oo (gan maag peka diteruskan: tanda terima: catatan lembar (putih) lembar (hijau) lembar iii (kuning) lembar (merah) cara pengisian kartu kendali naskah dinas masuk kolom indeks diisi indeks masalah naskah dinas kolom kode diisi kode naskah menurut poladari diisi dari siapa naskah dinas tersebut diterima kolom tanggal surat dinas: diisi tanggal surat yang diterima kolom lampiran diisi jumlah lampiran naskah dinas kolom pengolah diisi unit pengolah mana yang akan menyelesaikannya kolom tanggal diisi tanggal naskah dinas diteruskan unit pengolah kolom tanda terima diisi para dan nama petugas yang menerima naskah dinas kolom catatan diisi catatan yang diperlukan atau keterangan yang perlu dicatat. ukuran 10x15cm contoh kartu kendali naskah dinas keluar rangkap warna putih, hijau dan merah indeks kode nomor urut tes) isi ringkas ke) aa catatan lembar (putih) man cara pengisian kartu kendali naskah dinas keluar kolom indeks diisi indeks masalah naskah dinas kolom kode diisi kode masalah disamakan dengan kodekepada diisi kepada siapa naskah tersebut diteruskan kolom pengolah diisi unit pengolah mana yang membuat naskah dinas kolom tanggal naskah dinas diisi tanggal naskah dinas keluar kolom lampiran diisi berapa lembar lampiran yang disertakan kolom catatan diisi catatan yang diperlukan atau keterangan yang perlu dicatat ukuran :10x 15cm san kartu tunjuk silang contoh kartu tunjuk silang perihal isi ringkas jan catatan cara pengisian kartu tunjuk silang kolom indeks diisi indeks masalah naskah dinas kolom perihal isi ringkas diisi kode klasifikasi masalah ke kolom lihat kode diisi kode masalah pertama kolom nomor urut diisi nomor urut kartu kendali kolom catatan diisi catatan yang diperlukan atau keterangan keterangan yang perlu dicatat ukuran s em za. daftar pengendali surat masuk contoh daftar pengendali surat masuk urut surat urut surat urut surat nee jet ria pam. pan ole bal moses al oops, senja yao hero dal isi lt ben sasa pbl solo aman: lal. il. lola anna iso nan range jer naa level se are alone are sr. nee. sar nan elo sh emban m t ena nona tka dengan daftar pengendali surat keluar contoh daftar pengendali surat keluar kode unit tanggal| kode unit tanggal kode| unit tanggal urut pengolah urut pengolah urut pengolah er keane elo as, ale kanan sal ejaan. ae i i semen alone k nest pe. aeeegaa. (ant broo ian joe mn. bai ajo pn jala oat ns iroha l rasa asa ajo dal ann mmm. eng peng maa (ag dan men pemanas eno blh te bao lembar pengantar lembar pengantar naskah dinas biasa contoh lembar pengantar naskah biasa rangkap putih merah) pemerintah provinsi bali kepada ice sooooocoo0onnsnnnnnne anakan aan nomor urut asal surat tgl. surat nomor surat keterangan seebiasa kepada diisi unit pengolah yang dituju nomor urut diisi nomor urut lembar pengantar kolom asal naskah dinas diisi dari masa asal naskah dinas tersebut kolom tgl nomor naskah dinas diisi tanggal dan nomor naskah dinas kolom perihal diisi perihal naskah dinas kolom diterima tanggal diisi tanggal penerimaan naskah dinas kolom dikirim tanggal diisi tanggal pengiriman naskah dinas kolom yang menerima diisi tanda tangan, nama terang, dan nip petugas penerima kolom yang mengirim diisi tanda tangan, nama terang, dan nip petugas pengirim ukuran quarto lembar pengantar naskah dinas rahasia contoh lembar pengantar naskah dinas rahasia pemerintah provinsi bali kedai sasssssisosessoereseruseremeeenanangaame nan nnn nan nomor urut asal surat tgl. surat nomor surat keterangan ss, (oh aan nan aaa jos aaarahasia kepada diisi unit pengolah yang dituju nomor urut diisi nomor urut naskah dinas yang dikirim kolom asal naskah dinas diisi dari masa asal naskah dinas kolomtgl nomor naskah dinas diisi tanggal dan nomor naskah dinas kolom perihal diisi perihal dari naskah dinas kolom diterima tanggal diisi tanggal penerimaan naskah dinas oleh unit pengolah kolom dikirim tanggal diisi tanggal pengiriman naskah dinas oleh unit pengolah kolom yang menerima diisi tanda tangan, nama terang, dan nip petugas penerima unit pengolah kolom yang mengirim diisi tanda tangan, nama terang, petugas kearsipan ukuran quarto lembar disposisi contoh lembar disposisi (rangkap warna putih dan hijau lembar disposisi indeks kode urut tel. penyelesaian perihal isi ringkas diajukan diteruskan instruksi informasi kepada cara pengisian lembar disposisi kolom indeks diisi indeks naskah dinas kolom kode diisi kode klasifikasi menurut pola klasifikasi kolom urut diisi nomor urut menurut berdasarkan daftar pengendali kolom perihal isi ringkas diisi perihal dalam naskah dinas ringkasan dari isi naskah dinas kolom asal surat diisi dari siapa naskah dinas tersebut diterima instansi pengirim kolom tanggal diisi tanggal naskah dinas kolom nomor diisi nomor naskah dinas kolom lampiran diisi jumlah lampiran naskah dinas kolom diajukan diteruskan kepada diisi kepada siapa surat itu diajukan kolom instruksi informasi diisi oleh pemimpin, instruksi perintah yang diberikan kepada bawahannya kolom tanggal penyelesaian diisi tanggal naskah dinas tersebut harus diselesaikan naskah dinas pengarah naskah dinas pencatat pencatat khusus naskah dinas rahasia pengendali naskah dinas penyimpansja mekanisme dan proses pengurusan serta pengendalian naskah dinas biasa, penting, dan rahasia. pengolah. a).menyortir naskah dinas, untuk memisah disahkan naskah dinas yang boleh dibuka dan tidak boleh dibuka (rahasia)nuh stempel penerimaan yang berisikan tanggal, para, membaca meneliti naskah dinas untuk menemyang bersifat penting pada cap pengendali pada sudut kiri bawah naskah dinas. menyampaikan naskah dinas yang sudah diberi arahan kepada pengendali. 1t khusus untuk naskah dinas rahasia diarahkan oleh pimpinan unit kearsipan. c)rahasia dari penerima meneliti kebenaran arah kode klasifikasi, indeks, dan mencatat dalamlembar kartu kendali, dan dua lembar pengantar untuk naskah dinas biasa kepada pengendali menandatangandalam lembar kartu kendali masuk untuk naskah dinas rahasia yang membuka, dan lembar pengantar bagi naskah dinas rahasia yang tidak dibuka. memasukkan naskah dinas rahasia anyang sudah ditanda tangani oleh penerima unit pengolah. sids penyimpanan dalam melaksanakan tugasnya penyimpanan naskah dinas dike dalam kotak laci kartu kendali sebagai pengganti arsip berdasarkan instansi pengirim. menerima arsip yang dikembalikan oleh unit pengolah menukarkan kartu kendali lembar ke dengan kartu kendali lembar ke yang arsip arsipnya telah dikembalikan oleh unit pengolah. menyusun kartu kendali lembar ke dan indeks. unit pengolah data tata usaha dalam melaksanakan tugasnya, tata usaha unit pengolah melakukan kegiatan kegiatannya sebagai berikut penerima menerima naskah dinas dan kartu kendali lembar ke dan ke dari pengirim. meneliti kebenaran pengarahan dan, kelengkapan naskah dinas. lemparan kartu kendali lembar ke dan ke dan mengendalikan kartu kendali lembar ke kepada penyimpan unit kearsipan sebagai tanda bukti bahwa naskah dinas sudah diterima. mempersiapkan lembar disposisi kemudian mengisinya. menerima naskah dinas beserta lembar disposisi yang telah disposisi dari pimpinan unit pengolah. mengembalikan lembar disposisi lembar ke dan menerima lembar disposisi ke dari pelaksana yang bersamaan dengan pengembalian naskah dinas. 9g) mencatat lokasi arsip surat pada jalur catatan dalam kartu kendali. sig penyimpanan (a) menyimpan kartu kendali lembar ke pada kotak laci kartu kendali sebagai alat pencatat dan pengendali naskah dinas lembar disposisi disusun dalam kotak laci disposisi (ticker file) berdasarkan pengelompokan tanggal naskah dinas secara kronologis. (ce) menyimpan naskah dinas yang telah selesai diolah oledua kartu disposisi kepada pimpinan unit pengolah. (b)ke dengan kartu kendali lembar ke(a) naskah dinas penting masuk tersebut dicatat oleh tata usaha unit pengolah dalam kartu kendali rangkap (empat). (b) kartu kendali lembar keke disimpan disusun berdasarkan kode klasifikasi,ditata usaha unit pengolah. b)lembar disposisi dari tata usaha unit pengolah. meneliti naskah dinas beserta kelengkapannya dan lembarsetelah membaca isi naskah dinas kemudian membubuhkan disposisi pada kolom instruksi informasi. menyampaikan naskah dinas berikut lembarc). pelaksana dalam melaksanakan tugasnya, pelaksana melakukmem dalam naskah dinas tersebut sudah benar diarahkan disposisi untuknya. lemparan kedua lembar disposisi sebagai tanda terima. mengembalikan lembar disposisi ke kepada tata usaha unit pengolah. menyerahkan naskah dinas berikut lembar disposisi lembar ke dari tata usaha unit pengolah sebagai tanda bukti prosesnyalembar disposisi lembar ke dari tata usaha unit pengolah disusun berdasarkan tanggal naskah dinas. pengendalian naskah dinas keluar pengolahke beserta alas naskah dinas ke dalam kotak laci kartu kendali berdasarkan instansi. dalam susunan instansi. (e) menyimpan menyusun naskah dinas (naskah dinas yang tidak ada para pembuat konsep) dari pengendali filling cabinet disusun berdasarkan urutan kode klasifikasi. unit kearsipan a). pengendali dalam melaksanakan tugasnya, pengendali melakukan kegiatan kegiatan sebagai berikut menerima naskah dinas penting yang sudah di, dan cara pengetikan naskah dinas. mencatat naskah dinas yang sudah didaftar pengendali surat keluar. pemberian nomor pada naskah dinas dengan ketentuan sebagai berikut (a) surat dinas naskah penting dan naskah biasa), pemberian nomornya adalah sebagai berikut kode klasifikasi nomor urut komponen contoh bpa (b) peraturan daerah, peraturan gubernur, keputusan gubernur, dan instruksi gubernur (yang ditandatangani oleh gubernur, teknis penomorannya hanya mencantumkan nomor, tahun). menyimpan, menyusun kartu kendali lembar ke dalam kotak kartu kendali, disusun berdasarkan kode klasifikasi dan dalam kelompok klasifikasi kartu disusun berdasarkan abjad pada indeks. menyampaikan naskah naskah dinas kepada pengirim untuk dikirim kepada alamat. menyampaikan mengembalikan kartu kendali lembar keb)erima kartu kendali lembar ke beserta alas naskah dinas yang ada para pembuat konsep dari pengendali disusun dalam kotak laci kartu kendali disusun berdasarkan urutan tanggal naskah dinas. menerima naskah dinas yang telah cabinet. c)kop dinas. membubuhkan cap dinas pada sampul amplop bagi sampul amplop yang tidak memakai kop dinas. sen mengirim. d).tulis kata kata tercatat nomor resi bagan proses naskah dinas biasa masuk penerima pengarah pencatat pengendali penyimpan| tata pimpinan unit usaha pelaksana magi rata pen keterangan: lembar pengantar lembar disposisi bagan proses naskah dinas rahasia masuk masa aa bagan proses dinas rahasia keluar santa mmm. hebat ii, iii dan kartu kendali lembar pengantar sikka bagan proses naskah dinas penting masuk usaha pelaksana pai lai. (ee ajo can kan jane ane san keterangan naskah dinas kartu kendali (lembar disposisi) bagan proses naskah dinas penting keluar tata penerima pengarah pencatat penyimpan pengirim instansi keterangan naskah dinas ii, iii (kartu kendali) konsep alas naskah dinas ran ii. penataan arsip dinamise l) kartu kendali warna putih disusun berdasarkan pola klasifikasi dengan mencantumkan kode dan masalahnya secara penuh, penyimpanan folder kecil yang diisi kartu kendali diletakkan lembar ke lurutan waktu tanggal surat. tab pada folder kecil ditulis dengan urutan waktu (bulan,tahun). satu folder digunakan untuk satu tahun atau lebih apabila masih dimungkinkan karena itu penulisan dalam folder harus jelas. kartu kendali warna kuning lembar ke iii) kartu kendali warna kuning disusun berdasarkan urutanengan tab warna merah ditulis nama induk unit pengolah misalnya wagub, asisten ditempatkan sebelah kiri pada almari catalogiro biro, bagian bagian, diletakkan belakang sekat pertama. sekat ketiga dengan tab warna hijau diisi ditulis dengan kode masalah sesuai pola klasifikasi,lembar ke. penataan kartu kendali keluar cara menata kartu kendali naskah dinas surate kuning (lembar ii), dan merah (lembar iii). penataan arsip berkas cara menyusun menata arsip berkas menata arsip berkas harus berbentuk self indexing, yaitu bentuk susunan berkas ditata sedemikian rupa sehingga masalah yang disimpan dapat terlihat secara jelas dan memudahkan penemuan kembali arsip yang diperlukan untuk dapat menata arsip dalam bentuk self indexing diperlukan adanya klasifikasi arsip, kode arsip, indeks bagi tiap tiap naskah dinas title pada folder. asas asas penataan berkas dalam penataan arsip berkas pada umumnya mempunyai (enam) asas penyimpanan sebagai berikut penataan berkas menurut kode dan pola klasifikasi masalah, penemuan berkas berdasarkan abjad, penataan berkasatas sesuai dengan kebutuhan. penataan arsip dinamis lingkungan pemerintah provinsi balimemudahkan penemuan kembali arsip. tempat penyimpanan arsip setelah dimasukkan dalam map folder ukuran besar. almari katalog tempat penyimpanan sekat ukuran kecil, tempat penyimpanan kartu kendali surat masuk dan surat keluar yang telah tersusun dalam folderpendapatannya dimasukkan dalam boks diberi label sesuai dengan masalahnya baik arsip dinamis aktif maupun arsip dinamis in aktif. roll pack rak arsip bergerak) tempat penyimpanan arsip atau berkas yang penting rahasia dalam waktu penyimpanan relativea kearsipan map folder sekat kartu kendali lembar disposisi ticker file untuk menyimpan lembar disposisi warna hijau lembar ii) yang disusun berdasarkan urutan waktu. lemari gambar lemari untuk menyimpan gambar peta dan sejenisnya sekat sekat ukuran besar indeks sebagai alat bantu yang menunjuk arsip arsip yang tersimpan belakang sekat. sekat ukuran kecilindeks, maupun petunjuk lainnyacm) sebagai tempat penyimpanan arsip berkas dinamis aktif. satu folder digunakan untuk, penyimpanannya filling cabinet atau dalam boks arsip. folder ukuran kecil cm) sebagai tempat penyimpanan kartu kendali yang telah dirobek sesuai dengan fungsi masing masing.ks arsiplembar sebagai pengganti buku agenda,nya, sebagai alat pengendali naskah naskah dinas yang masuk, disimpan unit kearsipan sebagai sentral pengendalian arsip. kartu kendali warna hijau lembar ii) sebagai pengganti naskah dinas yang masuk menunjukkan instansi pengirim naskah dinas sebagai alat untuk menemukan kembali naskah dinas yang masuk berdasarkan, tanggal naskah dinas. kartu kendali warna kuning lembar iii) sebagai pengganti buku ekspedisi unit kearsipan, sebagai alat untuk menemukan kembali naskah dinas masuk berdasarkan instansi pengirim, sebagai alat untuk penerimaan alat naskah dinas. kartu kendali warna merah lembar iv) sebagai pengganti buku agenda unit pengolah, sebagai pengganti naskah dinas masuk unit pengolah, disimpan unit pengolah pada almari katalog,kartu kendali naskah dinas keluar dibuat rangkap yang berbeda warna dan fungsi serta kegunaannya sebagai berikut a). warna kartu kendali keluar lembar kesatu berwarna putih lembar kedua berwarna kuning lembar ketiga berwarna merah ain fungsi dan kegunaan kartu kendali warna putih lembar sebagai pengganti buku agenda,, sebagai alat pengendali arsip yang telah dikeluarkan,lembar ii) sebagai pengganti buku ekspedisi unit kearsipan,lembar iii) sebagai pengganti buku agenda unit pengolah, disimpan unit pengolah pada filling kartu,, kartu tunjuk silang kartu tunjuk silang rangkap dua, dengan kegunaan sebagai berikut menunjukkan arsip yang dibutuhkan menunjuk, penggunaan tunjuk silang terbatas pada masalah masalah tertentu yang sangat penting. lembar disposisi kartu disposisi dibuat rangkap dua yakni putih (lembar dan hijauselesai diproses maka lembar disposisi warna hijau harus dipisahticker fileil. label label boks digunakan warna sesuaiks,akan lebih mudah dan tulisannya tampak jelas, membantu penciptaan ruang kerja lebih serasi dan rapi, meniadakan kejenuhan bagi para pelaksana.bila disimpan dalam filling cabinet dan penyimpanan arsip dinamis in aktif,disesuaikan dengan ukuran,ggunapenyimpanan arsipsebelah kiri dalam filling cabinet (dilihat dari hadapan kita). sub masalah digunakan sekat nomor dua dengan tab berwarna kuning yang ditempatkan sebpenyimpanan arsip berkas dan letaknya disimpan paling kanan dari hadapan kita. folder kecil untuk menyimpan kartu kartu kendali baik warna putih, merah, kuning, maupun hijau. setiap folder diberi kode dan masalahnya yang ditulis pada tab folder., dapat pula digunakan sarana yang sejenis yakni laptopsukf(. menyusun arsip arsip yang sudah jelas kode dan permasalahannya dalam bentuk seri, rubrik, atau dosis, selanjutnya dimasukkan dalam folder, ditata dalam filling cabinet yang telah disiapkan kerangka dekatnya, atau dalam boks dan diletakkan pada rak arsip roll o'pack. susunit kearsipan, maka selama arsip masih dalam proses atau termasuk kategori dinamis aktif, arsip yang masih ada unit kearsipan hanya arsip arsip naskahdalamengan mulai kode masalah umum sampai masalah keuangan, kode diletakkan bagian terdepan apabila kita menghadap filling cabinet sekat dan arsip diletakkan tegak lurus vertikal. memisah disahkan menurut kode dan klasifikasi masalah, selanjutnya memasukkan arsip tersebut ,o'ikatnya merupakan caption indeks dari, apabila su.belakang sekat yang sesuai kode klasifikasi.nsi dimana pegawai tersebut bekerja. dalam setiap kelompok disusun menurut nip nomor induk pegawai) atau dapat menurut abjad. dalam data pribadi pegawai hanya disimpan arsip arsip aslinya sedangkan unitsembilan) kelompok yaitu: arsip keuangan yang menyangkut surat menyurat bidang keuangan, arsip surat dokumen pelaksanaan anggaran dpa)), arsip surat anggaran kas sak), arsip surat penyediaan dana spd), arsip surat permintaan pembayaran spp), arsip surat perintah membayar spm), arsip surat perintah pencairan dana sp2d), arsip pengesahan surat pertanggungjawaban spp), arsip surat pertanggungjawaban spj), arsip surat keterangan pemberhentian pembayaran spp),dpa, anggaran kas, spd, spp, spm, sp2d, spj, dan spp disusun sesuai dengan nomor surutnya selama masih dinamis aktif, digabungkan oleh unit kearsipan. penataan arsip yang menyangkut keuangan, penamaannya dilaporkan per skpd unit kerja pengirim berkas, disimpan sesuai dengan sub masalahnya.arena arsip keuangan dibuat dalam rangkap tiga, maka rangkap kedua dan ketiga dapat dimusnahkan dalam jangka waktu relative lebih singkat dibandingkan dengan arsip aslinya dengan memperhatikan prosedurnyain aktif. pada umumnya arsip arsip in aktif yang terlama dan tertua usianya didahulukan kenangannya, namun perkecualian dapat dilakukan terhadap arsip arsip in, perubahan struktur organisasi ataupun system penataan arsip pada instansi pemerintah yang bersangkutan, tahap tahap pelaksanaan pendin aktif yang ada dalam tanggung jawab instansi pemerintah yang bersangkutan. survey arsip indari seluruh data yang terkumpul sebagai hasilin aktif bersangkutan. survey arsip contoh tae pama bantah peeangiset kondisi fisik ruangan arsip jenis fisik tex audio kartu machine tan hoa kuantitas n metric rak dikarang co ) lemari ( ) filling boks cabinet jalan masuk holden player kartu lain list kartu lain klasifikasi gempa jliwoers jalur mar written ada penataan klasifikasi rubrik struktur dossier seri cj) kacau tanda tangan penanggung nama tanda tangan tanggal jawab petugas survey petunjuk pengisianpenanggung jawab pimpinan tertinggi instansi bagian struktural dari padanya, atau kepada siapa tanggung jawab tugas instansi sehari hari dilimpahkan. lokasi penyimpanan tempat mana arsip in aktif disimpan alamat dan telepon cukupjelas penanggung jawab pejabat yang bertanggungjawab atas penyimpanan arsip asal arsip unit kerja unit pengolah yang menciptakan atau dari mana arsip itu berasal. kondisi fisik ruangan kondisi ruangan mana arsip itu disimpan arsip keadaan arsip, apakah arsip dalam keadaan rusak, baik kotor, dan sebagainya. jenis fisik bertanda" bila termasuk antaranya. kuantitas jumlah arsip yang tersimpan kurun waktu tahun arsip yang bersangkutan jalan masuk bertanda" '" bila termasuk penataan bertanda" bila termasuk diantaranya. tia tanda tangan penanggungjawab yang dimaksud adalah penanggungjawab dimana tempat lokasi penyimpanan arsip. nama dan tanda tangan petugas survey tanggal tanggal dilakukan survey contoh daftar ikhtisar arsip instansi alamat telpon tej bata jaan sean (asn kuantitas penataan lokasi ket asal arsip waktu fisik masuk meet lingkungan induk penciptaan arsip atau dimana arsip disimpan. alamat cukupjelas telepon cukupjelas nomor unit diisi nomor urut unit kerja asalcrofilm, dan sebagainya jalan masuk diisi jalan masuk agenda, indeks, kartu kendali, dan sebagainya penataan diisi dengan rubrik, seri, dossier, klasifikasi, kacau, dsb lokasi tempat dimana arsip tersebut disimpan keterangan diisikan catatan informasi yang diperlukan. persiapan dan pemilahan arsip in aktif langkah persiapan meliputi menyiapkan masker sarung tangan, penutup kepala dan baju kerja. semua alat ini digunakan untuk melindungi seluruh anggota badan dari polusi debu, kuman dan zat kimia yang menempel pada arsip. menyiapkan kertas. menyiapkan boks arsip boks ini digunakan untuk menyimpan arsip yang telah dibungkus dan dicatat dalam kartu pencatatahan arsip pada umumnya menghasilkan (tiga) kelompok berkas yaitu arsip yang bernilai guna, non arsip dan duplikasi (musnah), buku, majalah, foto foto dan bentuk arsip lainnya selain berbentuk naskah, penggabungan arsip terdilakukan secara jelas, yakni mencantumkan isi ringkasan, rincian arsip yang ada dalam berkas yang bersangkutan, waktu tahun penerbitan penetapan dan keadaan fisik arsip lengkap tidak lengkap baik rusak). contoh kartu pembantu daftar arsip kode klasifikasi masalah urut sub masalah deskripsi uraian singkat pula lagu sunarsaa seri rubrik dosis menyatukan arsip arsip yang terpisah namun materinya berhubungan satu sama lain dan memasukannya dalam folder. apabila satu folder tidak mencukupi, dapat digunakan folder lain dan diberi nomor unit selain nomor kode klasifikasi. dalam menata berkas arsip dinamis in aktif, yakni bahwa dalam menata berkas untuk arsip dinamis in aktif selain digunakan kode klasifikasi digunakan pula nomor uni, pengelompokan dapat berbentuk rubrik atau gabungan antara rubrik dan dosis. cara menata berkas yang demikian dalam bidang kearsipan disebut self indexing. hal hal yang perlu diperhatikan dalam mendaftar arsip, adalah mendaftar arsip tidak berarti mendaftar setiap lembar arsip melainkan setiap kelompok berkas arsip,daftar pencatatan arsip daftar pencatatan dalam pembuatannya disesuaikan dengan sistem penataan arsip berkasnya yakni menurut nomor uni, waktu yaitu menurut tahun dan bulan, badan atau instansi, klasifikasi masalah, gabungan antara dua sistem atau lebih sesuai kebutuhan. contoh daftar pencatatan adalah sebagai berikut instansi alamat masalah pajak kode deskripsi uraian indeks tahun kerja ket klasifikasi masalah pencipta petunjuk pengisiannomor urut diisi nomor urut kode klasifikasi diisi kode klasifikasi indeks diisi indeks atau kata tangkap deskripsi uraian masalah diisi uraian darimpilan, dan kepunahannya,ka skema daftar pencatatan atau inventaris berdasarkan data kartu kartu pembantu daftar pencatatan atau inventarisasi, disusun sebagai berikut apabila penataan berkasnya menurut nomor urut maka susunannya dari nomor yang kecil menuju yang besar seperti ol, ., dan seterusnya atau nip. apabila penataan berkasnya menurut abjad maka mulai s dan dalam folder dan sesudah diberi nomor sampul, baru dimasukan dalam boks, selanjutnya boks diberi nomor unit. menyimpan pada rak penyimpanan boks pada rak yang benar dilakukan setelah arsip mempunyai daftar pencatatan dan menurut urutan boks, sesuai dengan urutan nomor sampul yang ada dalam boks tersebut. pengelolaan arsip dinamis in aktif kacau penanganan arsip arsip in aktif yang dalam keadaan kacau, yaitu dikelompokan dan diatur kembali dengan menerapkan asal usul,, bangko bangko formulir dan sebagainya. bahan bahan non arsip dan duplikasi yang berlebihan dapat dimusnahkan sedangkan arsipnya (a) dikelompokan menurut unit pengolah unit kerja, catatan jika didalam pengelompokan itu ternyata, (ce) kartu kartu catatan tersebut disusun dan diberi nomor urut, (d) berkas berkas arsip dimasukan dalam boks arsip yang diberi label etiket yang memuat pada kartu catatan dari berkas yang bersangkutan, (e) dibuat daftar pencatatan arsip sementara pas) contoh daftar pencatatan arsip sementara (pas) instansi alamat telepon: jenis kode deskripsi tahun fisik jumlah ket, masalah arsip pk. "nan dn. tanggal, kepala unit kearsipanagajelas nomor nomor urut arsip kode diisi sesuai dengan kode klasifikasi deskripsi masalah diisi sesuai dengan masalah yang terkandung tahun tahun, bulan, dan tanggal, bila tidak ada bulan dan tanggal, cukup tahunnya saja jenis fisik arsip diisi sesuai dengan jenis fisik arsip (mis, kertas, film, dsb) jumlah diisi sesuai dengan jumlah arsip (lembar, boks, berkas) keterangan kelainan kelainan atau kekhususan kekhususan yang ada, misalnya kertas sudah rapuh, tidak lengkap dan sebagainya. daftar pencatat atas dasar daftar pencatatbadan perpustakaan dan arsip provinsi bali (c) dapat kepada badan perpustakaan dan arsip provinsi bali (a)atau dan berdasarkan masalah (b), catatan ketentuan ini tidak menyambungkan kemungkinan pemberkatan atas dasar urusan kegiatan yang menghasilkan dossier. (c) tiap berkas arsip (seri, rubrik, ataupun dossier bila ada), dibungkus dan dicatat pada kartu dengan diberi nomor unit, (d) kartu kartu catatan disusun atas dasar tahun dan berkas, (e) berkas berkas arsip dimasukan dalam boks, atas dasar pencatatan arsip, instansi, (a) dapat menentukan jangka waktu penyimpanan arsipnya sesuai dengan kebutuhan masing masing, (b)dapat melaksanakan penilaian arsipnya sesuai ketentuan yang berlaku, (c) dapat melakukan kegiatan penyusutan sesuai ketentuan yang berlaku selain dengan cara penanganan tersebut diatas, arsip kacau dapat ditangani dengan cara yang langsung menghasilkan daftar pencatatan arsip sebagai berikut mengelompon non arsip dan duplikasi. penataan arsip dalam bentuk buku memilah mengelompokan sesuai dengan kode klasifikasi dan masalahnya, mencatat dalam kartu pembantu penomoran kartu pembantu disesuaikan. pembuatan buku inventaris, pembuatan kartu katalog untuk buku yang disimpan ruang pelayanan umum. a. zz fit saja hai: naz isl deg bit mena hn" hat pt. contoh kartu pembantu buku masalah kode klasifikasi judul buku isi ringkasan edisi tahun terbit penerbit penyimpanan buku tttt) ruangan depo buku ita ruangan pelayanan umum rak list) masa simpan iis tahun keterangan diisi oleh kelompok komputer tanggal disentri dinilai kembali record musnah id. user permanen para nama pencatat operator moon mnenakoan elena kanan contoh daftar pencatatan arsip untuk buku masalah aan naas asean kado klasifikasi buku boks rak ringkas (nn petunjuk pengisian masalah diisi pokok masalah nomor unit diisi nomor urut kode klasifikasi diisi kode klasifikasi judul diisi judul dari buku tersebut abstraksi isi ringkasnya lokasi tempat dimana bukutaan arsip dalam bentuk gambar memilah mengelompokan gambar berdasarkan masalah dan tahun: mencatat dalam kartu pembantu, penomoran kartu pembantu disesuaikan dengan gambar: penyelesaian kartu pembantu berdasarkan masalah: penataan (penomoran pelabelan): pembuatan buku inventaris, dibuatkan kartu katalog untuk buku yang disimpan diruang pelayanan umum. penataan arsip dalam bentuk foto memilah mengelompokan foto berdasarkan jenis.masalah, dan tahun, mencatat dalam kartu pembantu, penomoran kartu pembanengan foto yang sejenis, penataan (penomoran pelabelan clan penampilan), pembuatan buku inventaris. tiap foto disekat dengan kertas bebas asam agar foto tidak lengket. penataan arsip dalam bentuk media baru pengelolaan dan penataan arsip dalam bentuk media baru adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran tentang pengelolaan arsip media baru. contoh: kartu pembantu arsip media baru instansi kode judul masalah deskripsi tempat tanggal lahir jenis fisik warna (berwarna hitam putih) ukuran jumlah kondisi contoh daftar pencatatan arsip media baru instansi alamat catatan transisi tempat tahun ter ket sel pera.nama putih, apabila hanya diketahui asal instansi pengirimnya, pencarian melaluincarian dilakukan dengan menggunakan kartu kendali warna kuning. untuk naskah dinas keluar bentuk surat keputusan surat keputusan, instruksi, surat biasa, mengetahui masalah naskah dinasnya, berdasarkan kode klasifikasi, tanggal dan tahun. shg unit pengolah untuk naskah berkas berkas pada umumnya yang ada disemua unit pengolah, dapat cek melalui kartu kendali naskah dinas masuk warna putih lembar disposisi warna merah masalah dan kode klasifikasi, lembar pengantar skpd unit kerja tempat.pegawai tersebut bekerja, nip pencairan dana sp2d) dicek melalui register b.i., nomor rekening, nama skpd unit kerja, label dan nomor boks surat pertanggung jawaban spj) gaji dicek melalui nomor register boks yang tercantum dalam buku register nama skpd unit kerja, nama pemegang pemeriksa. surat keterangan pemberhentian pembayaran spp) dicek melalui register spp, nomor spp, nomor rekening, tanggal dan bulan penerbitannya, label dan nomor boks, iii. klasifikasi arsip bentuk dan susunan pola klasifikasi klasifikasi kearsipan dilingkungan pemerintah provinsi ballng,.d. merupakan kode tugas tugas substantif, sedangkan angka dan merupakan kode tugas tugas fasilitasi, kode menampung masalah masalah fasilitas luar pengawasan,propinsi baltingkat pemerintah provinsi bali diatur sebagai berikut, biro pem biro pemerintahan biro dan ham biro hukum dan hak asasi manusia biro org biro organisasi biro humas biro hubungan masyarakat biro terbang biro perekonomian dan pembangunan biro kesra biro kesejahteraan rakyat biro keu biro keuangan biro aset biro aset biro biro umum dan protokol kembang pol. badan kesatuan bangsa dan politik blh badan lingkungan hidup diklat badan pendidikan dan pelatihan pmp badan penanaman modal dan perizinan bmpd badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa bp3a badan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bkd badan kepegawaian daerah bpa badan perpustakaan dan arsip bpbd badan penanggulangan bencana daerah dprd sekretariat dprd idprov inspektorat bappeda badan perencanaan pembangunan daerah disdikpora dinas pendidikan, pemuda dan olah raga dishes dinas kesehatan dpu dinas pekerjaan umum diskon. ukm dinas koperasi, usaha mikro kecil dan menengah disnakertransduk dinas tenaga kerja, transmigrasi dan kependudukan dishubinkom dinas perhubungan, informasi dan komunikasi diss dinas sosial disbud dinas kebudayaan didenda dinas pendapatan diskon dinas kelautan dan perikanan distant. dinas pertanian tanaman pangan dishub dinas kehutanan disbud dinas perkebunan dinas.kesan dinas peternakan dan kesehatan hewan dispar dinas pariwisata diperindah dinas perindustrian dan perdagangan kpid komisi penyiaran daerah kpu komisi pemilihan umum satpol satuan polisi pamong praja rsi rumah sakit indra rsj rumah sakit jiwa kpw kantor perwakilan bali jakarta kopi korps pegawai republik indonesia span sekolah tinggi pemerintahan dalam negeri singkatan nama satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah kabupaten kota ditetapkan oleh masing masing bupati walikota yang bersangkutan, tiap kode, kecuali kode masalah yang pokok pada perincian pertama merupakan bagian dan sub ordinallembaga desa perekonomian desa perincian keempat) koperasi desani disajikan, untuk menentukan masalah dalam surat tidaklah selalu mudah, pada umumnya "perihal" tersebut merupakan petunjuk yang kurang tepatingatmasaberi kode,di"tambahan perincian" berarti harus menambah kode dari pola yang satu kode kode pola yang lain contoh proyek pasar perencanaan proyek) pasar (bidang perekonomian) so.: proyek pasar contoh proyek jembatan perencanaan jembatan bidang pekerjaan umum) proyek jembatantambah dengan kode pembantu untuk peraturan perundang undangan penelitian apbd), dapat diklasifikasi (penelitian) atau (penelitian apb,akan," dapat diberi kode (perincian dasaranisasi wanita pemilihan umum komisi pemilihan umum pan keamanan desapola klasifikasi umum lambang garuda bendera kebangsaan daerah daerah provinsi daerah kabupaten tanda kehormatan penghargaan untuk pegawai silll. keagamaan, nyeri dll. hari ulang tahun hut) ucapan ucapan terima kasih ucapan selamat ucapan belasungkawa ucapan ucapan lainnya ka) spanduk undangan tanda jabatan pamong praja pejabat lainnya urusan dalam o1l1 gedung kantor termasuk instalasi rumah dinas tanah untuk rumah dinas perabotan mess guest house penerangan listrik teleponpres audiensi alamat alamat kantor dan pejabalat tulis mesin kantor perabot kantor pakaian dinas senjata pengadaan inventaris kekayaan daerah perpustakaan dokumentasi kearsipan sandi perpustakaan dokumentasi kearsipan 'a| ekspedisi ke surat pengantar salah kirim sandi perencanaan meliputi pola umum pembangunan lima tahun, replika rencana pembangunan lima tahun) dan perencanaan umum depdagri, klasifikasi desa, proyek proyek pembangunan, duk, dik, laporan fisik dan keuangan replika sal pelita daerah, tambahan kode wilayah bantuan pembangunan daerah, tambahan kode wilayah bappeda perencanaan kegiatansini kegiatan prasarana fisik pemerintahan tambahan perincian pada os1 contoh kegiatan kependudukan bidang politik bidang keamanan ketertiban tambahan perincian pada contoh kegiatan ketataprajaan bidang kesejahteraan rakyat tambahan perincian pada contoh kegiatan resettlement desa perekonomian tambahan perincian pada contoh kegiatan pasar bidang pekerjaan umum tambahan perincian pada contoh kegiatan, jam kerja organisasi badan instansi pemerintah organisasi badan internasional organisasi badan semi pemerintah penatalaksanaan penelitian riset survey kerjasama penelitian konfs. perjalanan pegawai termasuk pemanggilan pegawaiiundang undang dasar peraturan peraturan pemerintahlembaga non departemen gubernur bupati walikota instrukss1! asean bantuan luar negeri hibah perwakilan luar negeri hibah politik kebijaksanaan umumasosiasi arsiparis indonesia aai ikatan pustakawan indonesia ipir3)ka) beasiswa ngor3)ps)r3)sa!sa! masyarakat suku terasing meliputi: bimbingan, pendidikan, kesehatan, pemukiman pmi makam nd!timaa!sit daerah penangkapan pertambakan meliputi: tambak ikan air deras, tambak udang dista tempat pemotongan hewan data peternakan perkebunan program produksi karet ten tembakau tebu cengkeh kopra kopi coklat aneka tanaman satubara)akir5)il.stpali taman kanak kanak sekolah menengah perguruan tinggi bangunan rekreasi salan) industri ringan home industrih3) pintu air saluran pembawa alat ukur perlombaan aknyata9enaa29anurikulum dan silabis siaob. cuti tahunan cuti besar cuti sakit cuti hamil 207mh3)salk, fungsional dan manajemen pemerintahan r3)pbd p blue anggaran belanja tak langsung rutin belanja langsung pembangunan anggaran belanja tambahan rencana kerja dan anggaran rka) daftar usulan kegiatan dukkode rekening besaran dunia otorisasi sko pembangunan pendapatan dbh cht pembiayaan honoris siapa ralat spd pembukaan rekening penutupan rekening verifikasi spm rutin spm pembangunan penerimaan spj belanja tidak langsung spj belanja langsung nota pemeriksaan pemindahan pembukuan tidur belanja daerah kelebihan kekurangan pembayaran pembukuan akuntansi penyusunan perhitungan anggaran permintaan data anggaran laporan fisik pembangunan laporan fisik dan keuangan laporan posisi kasp2d spp gugkah langkah akhir tahun anggaran temuan rekonsiliasi dataantuan gubernur hibah bansos bantuan lainnya mou bendaharawan spp spp teguran spj bku berita acara hibah berita acara pemeriksaan kas kode pembantu kode pembantu bawah ini tidak bisa dipakai sendiri tetapi sebagai pelengkap dan yang manapun, dengan menambahkannya belakang tiap kode. contoh seminar penerbitan statistik produksi padi survey kehutanan perencanaan penelitian pendidikan laporan ti laporan sewaktu waktu monografi pengaduan panitia, tim, dewan, badan seminar, workshop, loka karya, rake, kongres statistik sensus, cacah jiwa peraturan perundang undangan kode wilayah pusat bali buleleng badung jembrana tabanan gianyar klungkung bangli karangasem kota denpasar iv. peralatan kearsipan almari kartu kendali almari katalog sem in, tele ema oo. maa era kai tak men contoh almari kartu kendali yang telah diberi label kode kualifikasi tipe laci dilengkapi dengan lemari,lemari arsip tipe rak, lemari arsip tinggi pintu tarik ukuran: .5x(d)046x(t) bahan dari baja seluruhnya rak arsip ara untuk penyimpanan,rak arsip bergerak roll o'pack bean dlololo ojo jo) (ae) lag ole tipe bases atau lebih,bases t)x (p) (l) bases (t) (p) (l) dan seterusnya bahan dari baja seluruhnya filling cabinet panam aaaa laman dam ( ) been anna ( ) tipe laci,folder 24cm contoh folder dengan tab atas contoh folder dengan tab samping sekat . januari sekat tanggal sekat bulan sub sub urusan susu urusan jenis mutasi sub urusan sekat iii .ijp mutasi pokok urusan sekat kepegawaian sekat contoh sekat dalam penataan berkas filling cabinet sub sub urusan sub urusan pokok urusan contoh sekat dalam penataan berkas almari rak arsip ticker ara tg. maret san, 11u meja sortir pipinipeju ipipiga pipipipsys bipipapa sala ruang kecil dan ruang besar bahan: blad meja dari teakwood, dan lain lain dari baja aam sn) tata cara penyerahan arsip inaktif dan statis badan perpustakaan dan arsip provinsi bali (bpa) arsip inaktif yang diserahkan badan perpustakaan dan arsip provinsi bali bpa) adalah arsipprovinsi bali, disertai dengan daftar arsip dan berita acara penyerahan arsip contoh daftar pencatatan arsip inaktif yang diserahkan ini mengetahui denpasar, pimpinan instansi, petugas pendeta arsip, 2a contoh berita acara penyerahan arsip inaktif nomor pada hari ini loc tanggal. bulan moo didoakan pte ara engan denuompa lan oo0 aan awas kami yang bertanda tangan bawah ini nama nip: look jabatan ann ara dat adan pan nna dalam hal ini bertindak atas nama unit pengolah . selanjutnya disebut pihak pertama nama nip: soon jabatan tan ton alun han haa ban kananarsip inaktifarsip statis diserahkan badan perpustakaan dan arsip provinsi bali bpa) dengan cara akuisisi arsip statis penarikan. pengolahan arsip statis. preservasi arsip statis,dan akses arsip statis. ketentuan pada angka dilaksanakan berdasarkan asal usul dan asas aturan asli berdasarkan standar deskripsi arsip statis. arsip statis antara lain peta perbatasan wilayah, asli) denah bangunan, asli) contoh daftar pencatatan arsip statis yang diserahkan mengetahui denpasar, pimpinan instansi, petugas pendeta arsip, contoh berita acara penyerahan arsip statis nomor pada hari ini ensensesesen tanggal less cc. c0c0n0nnn bulan coco 2semeenteana work non nenek tas. bertempat .oo.o.ooo kami yang bertanda tangan bawah ini nama: : nip .oorcorconesreereeecerarreran jabatan nana nanas adan dalam hal ini bertindak atas nama unit pengolah . selanjutnya disebut pihak pertama nama nip oasis jabatan nan aan ana ttssip statis)gubernur bali, bomnontas made bangku pastikan |
gubernur jawa timur peraturan gubernur jawa timurgubernur jawa timur nomor tahun tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja pemerintah daerah provinsi jawa timur, perlu menetapkan peraturan gubernur jawa timkeputusan gubernpetunjuk teknis penyusunaninerja sebagaimana dimaksud dalam dimaksudkanpada adalah pejabat administrator yang bukan sebagai kepala satuan kerja perangkat daerah. setiap pimpinan dan atau pejabat struktural secara berjenjang pada setiap satuan kerja perangkat daerah lingkungan pemerintah daerah provinsi jawa timurlampiran lampiran peraturan gubernur jawa timur nomor tahun tanggal maretdaerah provinsi jawa timurot target realisasi apaan kinerja yo) is.on jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang diperlukan. babipni iu. formatarget realisasi apaan kinerja maa tea bea dea dea ben beakomitmen dan konsisten.lakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalamrita daerah provinsi jawa timur tahun nomor seri e),istem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah provinsi jawa timur tahun terdiri dari: lampiran1pbd, lampiran sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan pemerintah daerah, lampiran bagan akun standar. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:bagan akun standar berita daerah provinsi jawa timur tahun nomor seri e), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ketentuan dalam lampiran angkiubah sebagai berikut: setelah kode rekening hasil eksekusi atas jaminan atas pelaksanaan pekerjaan, ditambah (satu) kode rekening dan kolom uraian yang berbunyi sebagai berikut: kode rekening kolom uraian pendapatan berasal dari pencairan jaminan reklamasi. kode rekening pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran iuran jaminan kesehatan, pada kolom uraian diubah sehingga berbunyi pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran iuran jaminan kesehatan kecelakaan kerja kematiansetelah kode rekening o1l dana alokasi khusus fisik, ditambah (sepuluh) kode rekening dan kolom uraian, yang berbunyi sebagai berikut: kode rekening kolom uraian dana alokasi khusus non fisik. kode rekening kolom uraian uraian dana bantuan operasional sekolah bos). kode rekening kolom uraian uraian dana tunjangan profesi guru pns daerah. kode rekening kolom uraian uraian dana tambahan penghasilan guru pns daerah. kode kode rekening kolom uraian uraian dana proyek pemerintah daerah dan desentralisasi p2d2). kode rekening kolom uraian uraian dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini bop paud). kode rekening kolom uraian uraian dana bantuan operasional kesehatan bok). kode rekening kolom uraian uraian dana bantuan operasional keluarga berencana bomb). kode rekening kolom uraian uraian dana peningkatan kapasitas koperasi, usaha kecil dan menengah. kode rekening kolom uraian uraian dana peningkatan kapasitas ketenagakerjaan. kode rekening uraian dana tunjangan profesi guru pns, dihapus. kode rekening uraian dana tambahan penghasilan guru pns, dihapus. kode rekening uraian pendapatan bos satuan pendidikan dasar dan menengah, dihapus. kode rekening uraian dana proyek pemerintah daerah dan desentralisasi dp2d2), dihapus. kode rekening belanja jasa perijinan dan administrasi, pada kolom keterangan diubah sehingga berbunyi meliputi belanja pengurusan visa, pembayaran pbb, imb, dan biaya pengurusan perijinan (termasuk stok, sim, jasa kir, ijin frekuensi radio), biaya administrasi untuk pembayaran pendaftaran duta wisata budaya, biaya administrasi tol bagi konvoi tamu vip (khusus biro umum dan biro humas dan protokol), termasuk biaya administrasi atas pembebanan rekening bank, dlrencanaan pembangun an, penelitian dan pengembangan, telah ditetapterutama dengan ditetapkannya peraturan presiden nomor tahun tentang badan pengembangan dan inovasi daerahperlu adanya perubahan, bahwa berdasarkan pertimbangan diantara angka dan angka disisipkan angka baru yaitu angka dan ditambahkan (satu) huruf baru, sehingga berbunyi sebagai berikut bab iii susunan organisasipengkajian dan pengembangan, dihapus, upt badan, kelompok jabatan fungsional. judul bagian kedelapan dan ketentuan sampai dengan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut bagian kedelapan bidang pengkajian dan pengembangan bidang pengkajian dan pengembangan, merupakan unsur pelaksana bidang pengkajian dan pengembangan, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan. bidang pengkajian dan pengembangan dipimpin oleh kepala bidang. bidang pengkajian. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang pengkajian,bidang pengkajian dan pengembangan, terdiri atas: subbidang pengkajian dan pengembangan pemerintahan dan sosial budaya, subbidang pengkajian dan pengembangan perekonomian, dan subbidang pengkajiankajian dan pengembangan. subbidang pengkajian dan melakukan evaluasi dan pelaporan pengkajrekonomian, dan melakukan evaluasi dan pelaporan pengkajgkajketentuan bagian kesembilan dan ketentuan sampai dengan hapus. antara ketentuan bagian kesembilan disisipkan (satu) bagian baru, yaitu bagian kesembilan dan antara ketentuan dan ditambahkan (dua) baru, yaitu dan yang berbunyi sebagai berikutlampiran peraturan gubernur jawa tengah struktur organisasi dan tata kerja nomor tahun badan perencanaan pembangunan, penelitian dan tentang pengembangan daerah provinsi jawa tengahkepala badan aaa sekretaris sub bagian sub bagian sub bagian perencanaan umum dan kepegawaian keuangan den kelompok bidang bidang bidang jabatan demi dan bidang infrastruktur dan penyusunan program, pengkajian dan fungsional sosial budaya perekonomian pengembangan wilayah monitoring dan evaluasi pengembangan pembangunan inn akan| sub bidang sub bidang sub bidang sub bidang sub bidang pengkajian dan pemerintahan, "pertanian dan infrastruktur dan penyusunan program pengembangan pemberdayaan kelautan perhubungan dan pembangunan pemerintahan dan sosial root masyarakat dan desa budaya sub bidang sub bidang sub bidang sub bidang ekonomi dan pengembangan monitoring dan asi den bidang pendidikan dan ketenagakerjaan wilayah, kinerja pembangunan pengembangan mental spiritual permukiman dan pengembangan pertanahan sub bidang sub bidang sub bidang analisa data, informasi sub bidang sub bidang dan pelaporan kinerja riset dan pengembangan kesejahteraan ppp ing sumber daya alam pembangunan infrastruktur dan sosial investasi dan pengembangan wilayah lingkungan hidup gubernur jawa tengah, upt ttd ganjar pranowo |
Subsets and Splits