Datasets:

just-108
/

C2

Dataset card Data Studio Files Files and versions Community

Split (1)

train · 59.7k rows

text stringlengths 0 4.35M
al bupati lahat provinsi sumatera selatan peraturan bupati lahat nomor tahun tentang susunan organisasi dan tatakerja perusahaan umum daerah pertambangan dan energi kabupaten lahat dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati lahat, menimbang aa. bahwa untuk optimalisasi perusahaan umum daerah pertambangan dan energi kabupaten lahat dalam rangka ikut membantu meningkatkan pendapatan asli daerah dan menyesuaikan kondisi perkembangan perusahaan saat ini maka peraturan bupati lahat nomor tahun tentang susunan organisasi dan tata kerja perusahaan daerah pertambangan dan energi kabupaten lahat, perlu ditinjau kembali, bahwa untuk melaksanakan maksud huruf diatas perlu menetapkan kembali peraturan bupati lahat tentang susunan organisasi dan tata kerja perusahaan umum daerah pertambangan dan energi kabupatenscanned cam scanner scanned cam scanner scanned cam scanner bagian ketiga direktur operasional direktur operasional mempunyai tugas mengkoordinir dan menjalankan wewenangnya untuk semua divisi perusahaan umum daerah, memimpin semua teknis operasional perusahaan umum daerah dengan berpedoman pada arah kebijakan perusahaan umum daerah yang telah ditetapkan, mengurus dan mengelola administrasi umum dan keuangan perusahaan umum daerah, memberikan laporan secara berkala baik secara teknis maupun keuangan kepada direksi dan dewan pengawas, termasuk laporan neraca keuangan perusahaan umum daerah, menjalankan semua rencana dan program pengembangan perusahaan umum daerah, mewakili perusahaan umum daerah dengan pihak lain untuk tugas dan wewenangnya dalam operasional dan pengembangan perusahaan umum daerah. bagian keempat manajer pertambangan, jasa dan perdagangan manajer pertambangan, jasa dan perdagangan mempunyai tugas: merencanakan pengembangan usaha, jasa dan perdagangan jangka pendek maupun jangka panjang, merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana eksploitasi, eksplorasi dan produksi, menyiapkan dan menyelesaikan perizinan yang diperlukan, berkoordinasi dengan mitra usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan, menyiapkan infrastruktur mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pengendalian, merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana bersama mitra usaha, bersama mitra usaha berkoordinasi dengan semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat untuk kepentingan izin, produksi dalam daerah maupun luar daerah, mencari peluang pemasaran hasil produksi baik dalam daerah maupun luar daerah, membuat laporan produksi setiap hari, mingguan dan bulanan untuk bahan evaluasi. scanned cam scanner dan ember day at1& pemisahan onal perusahaan! data: ira menyiapkan nud kebutuhan adm mur sumber gaya manusia galat iii ca) yang ria kks anya oper nasional pe! usahakan umum daerah: pan pan sil m1cahaya menyilapkall forall odi asian ad! dallas iia pra dipake1 tape del asing antara terkini dan be! kala kenari: milik anda secara cetkiiili all dika data pria mama pengawas dan malai" pengawas dan ire ksi, patani tenda hai cem ina melakukan pengarsipan dengan days gor pena sapa memisahkan maxim dari ikatan dengan ope rasional perusahaan vii dari diwan keenam bagian kenari manager keuangan pay info) asal to) manajer keuangan punya tugas: menyiapkan peraturan dan prosedur untuk ema administrasi keuangan yang uti sal tan (ti pal peta jati perusahaan umum daerah. negarawan dani ada sama administrasi men selenggarakan dan menjalani semua adi stars! layanan vang berkaitan dengan oper asing pemisahan keuarifali yang doc kilat uc: opc asia aa1: umum der sesuai dengan psi aturan dan prosedur als anal dalam pemisahan nana berlaku dalam perusahaan umu. daerah, men akan semua kebutuhan ministra regangan nama sega kutil all jalan metal ksatria perusahaan umum daerah denga menyiapkan laporan ope: secara terkini dan berkas pengawas gan reaksi keuangan dan akur trans melakukan pena. dal berkaitan dengan operas titan pep bantuan dalam that nor tahu tni 1oka lahat syamsul sirip scanned cam scanner direktur utama scanned cam scanner
kan nan a.a sea baret sta can bupati lahat dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati lahat, menimbang bahwa dalam upaya mewujudkan pendidikan yang berkualitas berdasarkan asas gotong royong dipandang perlu menjembatani partisipasi masyarakat dalam membangun pendidikan melalui komite sekolah, bahwa penyelenggaraan pendidikan berkualitas belum cukup dibiayai dari pemerintah melalui program bop bos sehingga membutuhkan partisipasi secara gotong royong dar ,orang tua walisumbangan arang tua wali peserta didik dikelola oleh komite sekolah dengan persetujuan kepala sekolah. pengelolaan sumbangan sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara transparan dan akuntabel. komite sekolah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada orang tua wali peserta didik dalam rapat pleno pada setiap akhir semester. besaran sumbangan orang tua wali peserta didik adalah sebagai berikut jenjang batas maksimum kar" sumbangan rp. setiap bulan seratus ribu rupiah rp. setiap bulan delapan puluh ribu rupiah smp rp. setiap bulan seratus lima puluh ribu rupiah) sumbangan pendidikan digunakan untuk menutupi kekurangan biaya operasional sekolah, yang meliputi insentif guru honorer, operator tata usaha, pustakawan, laporan, petugas kebersihan, satpam dan penjaga sekolah, peningkatan budaya literasi peningkatan mutu: kegiatan ekstrakurikuler, cd. bantuan transportasi dan perlengkapan sekolah kepada peserta didik miskin, pembiayaan operasional komite sekolah. dana hasil sumbangan dapat digunakan untuk membiayai program yang tidak dianggarkan dalam bop bos, antara lain kegiatan belajar tambahan, insentif guru pembimbing ekstrakurikuler, cc. pengadaan bahan dan alat praktikum, kegiatan peningkatan mutu lainnya. sumbangan pendidikan dapat dipergunakan untuk membiayai sarana penunjang lainnya. sekolah yang ditetapkan sebagai sekolah unggul dapat meningkatkan partisipasi orang tua wali peserta didik kategori cukup mampu dan kategori mampu untuk memberikan sumbangan melebihi batas maksimhedatenge obe2 japan mahal hesaipudin asyari rivai jan stang, maia ditetapkan lahat pada tanggal bgr a07 pit. sekretaris daerah kabupaten lahat, sakepkla badan keuangan daerah, yen nya ina seks tajam jai yang berita daerah kabupaten lahat tahun nomor
iwa san bupati lahat provinsi sumatera selatanningkatkan kinerja organisasi pemerintah kabupaten lahat, perlu dilakukan pengembangan kualitas sumber daya aparatur, melalui peningkatan pendidikan formal yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan kepegawaian yang berlaku: bahwa untuk menciptakan kualitas sumber daya aparatur lingkungan pemerintah kabupaten lahat melalui prosedur pemberian izin belajar dan tugas belajar, bahwa beberapa ketentuan dalam perlu penyesuaian kembali dengan keadaan dewasa inilahat, mengingat undang undang nomor tahun tentang pembentukan daerah tingkat cl: peraturan kepala badan kepegawaian negara nomor tahun tentang analisis jabatan. peraturan centernomor l1.pegawaian dan pengembangan sumber daya manusia. memutuskan peraturan bupati tentang. bab ketentuan umum peraturan ini yang dimaksud dengan adalah kabupaten lahat, perintah kabupaten adalah pemerintah kabupaten lahat, adalah bupati lahat: tarian daerah adalah sekretariat daerah kabupaten lahat, paris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten l.that, kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia yang selanjutnya but bpsdm adalah badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya sia kabupaten lahat, aran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disebut apbd, adalah kabupaten lahat, kerja perangkat daerah yang selanjutnya disebut skpd, adalah satuan perangkat daerah lingkungan pemerintah kabupaten lahat, awal negeri sipil selanjutnya disebut pns adalah pegawai negeri sipil yang rja pada pemerintah kabupaten lahat berdasarkan undang undang nomor tentang aparatur sipil negara,bina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan berlaku, belajar adalah rekomendasi yang diberikan oleh pejabat berwenang asalkan permohonan pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan untuk lanjutkan pendidikan formal jenjang yang lebih tinggi tanpa meninggalkan kedinasan dan biaya pendidikan ditanggung oleh pns yang bersangkutan. belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat berwenang kepada awal negeri sipil yang memenuhi persyaratan untuk melanjutkan pendidikan ang yang lebih tinggi lembaga pendidikan formal dalam maupun luar. eri bukan atas biaya sendiri, dan meninggalkan tugas sehari hari sebagai pns: bagi pendidikan adalah lembaga pendidikan formal dan non formal yang miliki kewenangan dan kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai gan peraturan dan ketentuan lembaga pendidikan yang berlaku, atan langka adalah jabatan yang jarang didapat jabatan yang jarang bukan jabatan yang jarang terjadi yang dibutuhkan organisasi sesuai dengan versi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, tugas belajar adalah pns yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas belajar, janjikan tugas belajar adalah perjanjian tertulis antara pns tugas belajar gan pemerintah yang memuat syarat syarat, hak dan kewajiban para pihak peraturan perundang undangan: dinas adalah masa kewajiban kerja pns tugas belajar setelah selesai jalani pendidikan kepada pemerintah kabupaten: tar penilaian pelaksanaan pekerjaan selanjutnya disebut dp3 adalah penilaian diberikan atasan bertujuan untuk memperoleh bahan bahan pertimbangan obyektif dalam pembinaan pns, dan dilaksanakan dalam kurun waktu sekali ahun oleh pejabat penilai, lain prestasi kerja pegawai selanjutnya disebut p2kp adalah proses kegiatan lain yang dilakukan atasan untuk mengevaluasi tingkat pelaksanaan pekerjaan hawai berdasarkan capaian sasaran kerja pegawai, tangan pembinaan pendidikan selanjutnya disebut spp adalah biaya didikan yang besarannya telah ditetapkan oleh pihak sekolah universitas yang nya untuk membantu proses b latar mengajar. bab maksud dan tujuan pemberian izin belajar dan tl'gas belajar berikan izin belajar bagi pns dimaksudkan sebagai upaya pembinaan pns rangka melaksanakan pendidikan atas kemauan sendiri sesuai dengan tuan dan peraturan yang berlaku sebagai salah satu upaya untuk andalan jumlah kelulusan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perhatikan tugas dan jabatan: belajar bagi pns bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan diperlukan untuk menunjang kinerja skpd atas kemauan sendiri sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku serta berdasarkan pada prinsip nasionalisme dan berbasis kompetensi: berikan tugas belajar bagi pns dimaksudkan untuk menyiapkan sumber daya atur yang memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan menunjang peningkatan kinerja organisasi (spesifikasi disiplin ilmu yang dibutuhkan oleh pemerintah kabupaten) berdasarkan pada prinsip nasionalisme dan berbasis kebutuhan organisasi: belajar bagi pns bertujuan untuk tersedianya aparatur lingkungan perintah kabupaten yang mempunyai pengetahuan, keahlian dan keterampilan, profesionalisme pns melalui jenjang pendidikan formal sesuai dengan tuhan organisasi, berikan izin belajar dan tugas belajar untuk memenuhi persyaratan dan ungkapan administrasi berkaitan dengan kedudukan yang bersangkutan selaku bab iii izin belajar bagian kesatu pokok pokok kebijakan belajar didasarkan pada peningkatan dan pengembangan kompetensi pns menunjang kinerja organisasi, berikan izin belajar bagi pemangku jabatan fungsional tertentu untuk kembangan kompetensi didasarkan pada ketentuan yang ditetapkan oleh ansi pembina jabatan fungsional! tertentu: yang sudah memenuhi syarat ketentuan izin belajar diberikan surat izin belajar agar legalitas pns tersebut dalam melaksanakan perkuliahan: yang melaksanakan pendidikan dan melalaikan tugas tugas kedinasan sesuai gan ketentuan jam kerja dikarenakan kepentingan sekolah kuliah, maka izin jar tidak dapat diberikan dari atau dicabut dan yang bersangkutan dapat akan hukuman disiplin pns sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. menjamin legalitas, kualitas dan kompetensi pns yang akan mengajukan izin maka lembaga pendidikan dan program studi yang dituju statusnya harus terakreditasi minimal agi pns yang menduduki jabatan fungsional tertentu diarahkan untuk mengikuti ajang pendidikan yang linier dengan pendidikan sebelumnya. bagian kedua tata cara pengajuan izin belajar mengajukan izin belajar kepada bupati melalui kepala bpsdm berdasarkan bulan kepala skpd yang disampaikan paling lambat (satu) bulan setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus seleksi untuk mengikuti pendidikan, sebelum mengajukan izin belajar sebagaimana dimaksud agar konsultasi terlebih dahulu terkait rencana program izin belajar kepada pejabat ang menangani izin belajar: pala skpd yang mengusulkan pegawainya untuk mengikuti pendidikan bagaimana dimaksud sebelumnya harus memberikan pertimbangan nis dengan memperhatikan disiplin ilmu dan kebutuhan organisasi: timbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam meliputi tersedianya rumpun tugas dan uraian tugas yang memerlukan spesifikasiis kebutuhan: memperhatikan struktur dan fungsi jabatan, struktur kepangkatan yang tertuang dalam struktur organisasi yang bersangkutan: memperhatikan jumlah alumnikelulusan. bagian ketiga persyaratan izin belajar persyaratan izin belajar telah berstatus sebagai pns sekurang kurangnya (satu) tahun sejak pengangkatan sebagai pns: mendapatkan izin atau rekomendasi secara tertulis dari pimpinan unit kerja: setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam (dua) tahun terakhir 'sekurang kurangnya bernilai baik: tidak meninggalkan tugas jabatannya, dikecualikan sifat pendidikan yang sedang ikut pns dapat meninggalkan jabatan sebagian waktu kerja dengan izin pimpinan unit kerja: tidak beda.ig menjalani hukuman disiplin sedang atau berat: tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai pns: bidang pendidikan yang diikuti harus mendukung pelaksanaan tugas jabatan: biaya pendidikan ditanggung oleh pns yang bersangkutan:gai bahan pertimbangan dalam penetapan 'zin belajar, pns yang angkutan harus melampirkan surat usulan rekomendasi kepala skpd yang ditujukan kepada bupati melalui kepala bpsdm: surat permohonan izin belajar pns bermaterai ditujukan kepada kepala skpd harus dilengkapi dengan persyaratan berupa pertimbangan teknis dari pimpinan unit kerja, fotokopi pangkat terakhir, foto copy cons dan pns dilegalisir, dan atau p2kp (dua) tahun terakhir bernilai baik dilegalisir, fotokopi ijazah terakhir dan transkrip nilai, pas photo berwarna ukuran sebanyak jua) lembar, surat keterangan tidak sedang: menjalani hukuman disiplin sedang atau berat dari pejabat berwenang.luar jam dinas dan tidak mengganggu pekerjaan tugas dinas sehari hari: bersedia menanggung seluruh biaya yang dibutuhkan selama mengikuti pendidikan serta tidak menu'ut bantuan dana dari pemerintah kabupaten: tidak akan mengajukan penyesuaian pangkat dan atau jabatan sepanjang formasi tidak memungkinkan, surat keterangan dari atasan langsung bahwa pendidikan yang akan ditempuh sesuai dengan tugas pekerjaannya pada unit kerja, surat mahasiswa . surat keterangan program studi yang telah terakreditasi minimal dari lembaga berwenang. usul permohonan izin belajar sebagaimana dimaksud diajukan dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam lampiran i a, i b, i c, i d, i e, i g, yang merupakan bagian tidak terpisahkan peraturan bupati ini. bagian keempat kewajiban pns yang mendapatkan izin belajar yang telah mendapatkan izin belajar diwajibkan melaksanakan tugas dan mematuhi ketentuan jam kerja dan disiplin pns: wajib mendahulukan kepentingan tugas tugas kedinasan: wajibkabupaten, memberikan laporan kemajuan akademik kepada bupati melalui kepala bpsdm. bab tugas belajar bagian kesatu pokok pokok kebijakan belajar pns harus didasarkan pada suatu penyusunan rencana kebutuhan belajar, proyeksi formasi kebutuhan pns untuk mempersiapkan tenaga nasional, teknis, administratif yan:y dibutuhkan organisasi, cana kebutuhan sebagaimana ayat dilaksanakan masing masing skpd dan makan kepada bpsdm sebagai bahan analisis kebutuhan pegawai untuk niatnya disampaikan kepada bupati melalui sekretaris daerah sebagai bahan imbangan selanjutnya, imbangan teknis dalam penyusunan rencana kebutuhan agar memperhatikan kebutuhan pemerintah kabupaten akan pns yang mempunyai disiplinan:ah kabupaten: sumber dana dan ketersediaan anggaran untuk alokasi proses belajar mengajar bagi pns tugas belajar, pemerintah kabupaten menanggung biaya pendidikan tugas belajar sesuai dengan kemampuan pemerintah kabupaten, memperhatikan struktur dan formasi jabatan, struktur kepangkatan untuk kemungkinan pembinaan karier. yas belajar dilakukan secara selektif kepada pns yang menunjukkan prestasi ja, loyalitas dan dedikasi yang baik. yang akan dan atau ditugaskan oleh pejabat yang berwenang untuk mengikuti didikan pada tingkat sederajat atau lebih tinggi dapat diusulkan oleh pimpinan kerja yang bersangkutan: iap pns harus diberikan keset atan yang sama untuk mengikuti tugas belajar suai dengan bidang tugasnya, menjaga kualitas dan standarisasi kompetensi lulusan, lembaga pendidikan pns tugas belajar adalah perguruan tinggi negeri ptn) dengan akreditasi gram studi minimal bagian kedua persyaratan dari prosedur tugas belajar daratan tugas belajar meliputi status pns dan masa kerja sekurang kurangnya (satu) tahun sejak diangkat bagai pns, ang ilmu yang ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang persyaratan dalam jabatan pad: organisasi dan sesuai dengan analisis beban dan perencanaan sumber daya manusia masing masing instansi, tuk bidang ilmu yang langka serta diperlukan oleh organisasi dapat diberikan diangkat sebagai pns sesuai criteria kebutuhan organisasi, tiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam (dua) tahun terakhir kurang kurangnya bernilai baik, sedang menjalani hukuman dis.ipin: sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai pns, didikan yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang disyaratkan dalam jabatan pada organisasi, maksimal ntuk program diploma (di), diploma dil), diploma iii (diri) dan program rata (s1) atau setara berusia maksimal (dua puluh lima) tahun, ntuk program strata (s atau setara berusia maksimal (tiga puluh tujuh) hun: untuk program strata iii (s atau setara berusia maksimal (empat puluh) hun: ana alih dari program diploma iii (di!) program strata diploma atau setara berusia maksimal (tiga puluh) tahun: jabatan sangat diperlukan, usia maksimal dapat ditetapkan menjadi ntuk program diploma (di), diploma (dii), diploma ill dili) dan program rata s1)ahun: ntuk program strata iii (s atau setara berusia maksimal (empat puluh tujuh) tahun, tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah dalam pangkat apabila asi belum memungkinkan. ?asal sepur pemberian tugas belajar yaitu kepala skpd mengusulkan pns asalkan rencana kebutuhan tugas belajar kepada sekretaris daerah melalui ala bpsdm untuk mengikuti seleksi pendidikan tugas belajar lembaga didikan: agar bahan pertimbangan untuk mendapatkan rekomendasi mengikuti seleksi didikan tugas belajar, pns yang bersangkutan harus melampirkan rekomendasi dari kepala skpd:foto copy ijazah terakhir legalised, foto copy transkrip nilai terakhir dilegalisir: foto copy pns dan pangkat terakhir, foto copy jabatan terak.r (bagi yang menduduki jabatan struktural fungsional) tertentu: foto copy dp3 dan atau p2kp (dua) tahun terakhir: surat persetujuan suami istri. yang dinyatakan lulus seleksi: pendidikan tugas belajar menyampaikan hasil ksi untuk diterbitkan surat keputusan penunjukkan tugas belajar, mengajukan surat permohonan untuk mendapatkan tugas belajar ditujukan ada bupati melalui sekretaris daerah cg. kepala i3bpsdm untuk selanjutnya dapat pertimbangan untuk diberikan tugas belajar dan atau ditolak dengan lebih dahulu dilakukan analisis: rat permohonan sebagaimana dimaksud diusulkan selambat lambatnya satu) bulan setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus seleksi untuk mengikuti didikan, pns yang berdasarkan pertimbangan bupati dan atau sekretaris daerah melalui kepala bpsdm dinyatakan dapat mengikuti pendidikan tugas belajar aka bagi pns tersebut, harus melengkapi persyaratan sebagai berikut surat keputusan keterangan pernyataan lulus seleksi pendidikan dari lembaga pendidikan perguruan tinggi yang akan diikuti: rencana perkuliahan sesuai dengan kartu studi yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan perguruan tinggi yang akan diikutinya: fotokopi pns, fotokopi pangkat terakhir dilegalisir: foto copy ijazah terakhir dan transkrip nilai dilegalisir: dp. dan atau p2kp (dua) tahun terakhir dinyatakan baik: pas photo berwarna ukuran sebanyak (dua) lembar: surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat dari pejabat yang berwenang. membuat surat pernyataan tertulis bermaterai dan diketahui atasan langsung yang menyatakan bahwa bersedia untuk diberhentikan dari jabatan struktural maupun fungsional bagi pns pemegang jabatan struktural maupun fungsional bagi pns yang ditunjuk sebagai pegawai tugas belajar apabila istri suaminya juga pns membuat surat pernyataan untuk tidak pindah ikut istri suaminya, baik itu bersifat diperbantukan maupun cuti diluar tanggungan negara, bersedia mengembalikan seluruh biaya yang telah dikeluarkan selama proses pendidikan apabila pns yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan pendidikan. bersedia mengabdikan diri atau kewajiban kerja setelah selesai menjalani pendidikan selama (dua) kali masa tugas belajar (n) atau dalam rumus (2xn). ulan untuk mendapatkan rekomendasi mengikuti seleksi tugas belajar dan tunjukkan sebagai pns tugas belajar sebagaimana dimaksud dan diajukan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam peran ii a, ii b, i c, id, i f, ig, yang merupakan bagian tidak pisahkan peraturan bupati ini. bagian ketiga penunjukan, pembatalan dan pengakhiran tugas belajar tunjukkan pns tugas belajar ditetapkan dalam keputusan bupati dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam lampiran peraturan bupati dimana pns tugas belajar tersebut harus membuat dan menandatangani surat janjikan tugas belajar terlebih dahulu dengan menggunakan format bagaimana dimaksud dalam lampiran iii peraturan bupati ini, asli keputusan bahkan kepada pns tugas bel jar dan tembusan disampaikan kepada pejabat relevan. tunjukkan pns tugas belajar dapat dibatalkan oleh bupati sebelum pelaksanaan pun selama mengikuti pendidikan tugas belajar. san pembatalan keputusan sebagaimana dimaksud diatas adalah dikemudian hari ditemukan bukti bahwa pns tersebut tidak memenuhi persyaratan: tidak melaksanakan pendidikan sebagaimana waktu yang ditetapkan: pns tersebut mengundurkan diri: setelah dievaluasi pns tersebut :idak mampu mence kenaikan pendidikannya: lakukan kegiatan yang mencemarkan nama baik perguruan tinggi dan martabat pns, lakukan tindak pidana, melaksanakan pendidikan pada perguruan tinggi dan atau jurusan yang unjuk. jak dapat melaksanakan tugas belajar karena hal hal peristiwa luar kemampuannya: sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan oleh tim penguji kesehatan, ada akibat pembatalan keputusan sebagaimana dimaksud huruf dan pns tugas belajar wajib mengembalikan seluruh biaya yang urakan oleh pemerintah serta diberikan sanksi administrasi sesuai ketentuan berlaku. ajukan pns tugas belajar dinyatakan berakhir apabila lulus menyelesaikan pendidikan berdasarkan surat pemberitahuan dari maga pendidikan pns yang bersangkutan mendapat tugas belajar: umbara pendidikan yang bersangkutan: pelanggar peraturan disiplin pns serta ketentuan lainnya yang berlaku pada baal pendidikan dan atau langgar perjanjian tugas belajar, terakhirnya batas waktu yang tercantum dalam surat keputusan tugas belajar. yang telah menyelesaikan pendidikan wajib melapor kepada bupati melalui ala bpsdm untuk diaktifkan kembali dalam tugas tugasnya sebagai pns, tuan mengenai pengaktifan kembali pns tugas belajar sebagaimana kpud mengacu pada peraturan perundang undangan yang berlaku melampirkan bukti bukti yan3 terkait dengan pelaksanaan tugas belajar. bagian keempat hak dan kelas ban pns tugas belajar dasar pns tugas belajar adalah aya tugas belajar, aji, kenaikan gaji berkala, kepegawaian lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. jirtau pejabat lain yang ditunjuk, mengikuti pendidikan secara efektif dan efisien dengan mengikuti program kuliah secara reguler: : menjaga nama baik pemerintah kabupaten, bangsa dan negara indonesia: mentaati semua ketentuan tugas belajar termasuk ketentuan yang berlaku empat lembaga pendidikan: memiliki kewajiban untuk mengabdikan diri atau bekerja pada pemerintah kabupaten selama (dua) kali masa tugas belajar (n) atau dalam rumus n), melaporkan kemajuan akademik secara berkala paling sedikit satu kali dalam setiap semester kepada bupati m2lalui kepala bpom. mengikuti program pendidikan yang telah ditetapkan dalam keputusan tugas belajar: mengangkat permasalahan yang berkaitan dengan tugas pemerintah kabupaten alam pembuatan tesis untuk strata dan skripsi untuk strata satu (s mentaati semua ketentuan dan atau kebijakan pimpinan yang berkaitan dengan adalah masalah tugas belajar. bagian kelima lama pendidikan pendidikan tugas belajar sesuai dengan program pendidikan program diploma di) paling lama (dua) tahun, program diploma dil) paling lama (tiga) tahun: program diploma iii (diri) paling lama (empat) tahun: 'program strata (s1) diploma (div) paling tama (lima) tahun: program strata (s atau setara paling lama (empat) tahun: program strata ii! (s atau setara paling lama tiga) tahun, ntuk alih dari program diploma iii (diri) program strata diploma div) paling lama (dua) tahun, khusus untuk program pendidikan dokter spesialis pds) lamanya pendidikan disesuaikan dengan kurikulum pendidikan berdasarkan dengan program pendidikan yang ditempuh. jka waktu pelaksanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ing masing dapat diperpanjang paling lama (satu) tahun atau (dua) ester sesuai kebutuhan instansi dan persetujuan sponsor dan atau instansi. pandangan masa tugas belajar sebagaimana maksud dengan ajukan permohonan paling lama (enam) bulan sebelum berakhir masa tugas ar. branjangan masa tugas belajar sebagaimana dimaksud dapat diberikan yan syarat keterlambatan tersebut bukan kesalahan pns tugas belajar: mendapatkan rekomendasi dari perguruan tinggi: mendapat rekomendasi dari pimpinan skpd asal, dak mendapat tambahan dana bantuan tugas belajar. pns tugas belajar yang belum dapat menyelesaikan tugas belajar setelah ikan perpanjangan waktu (satu) tahun sebagaimana dimaksud dapat ajukan permohonan dan diberikan perpanjangan kembali paling lama (satu) dengan perubahan status menjadi izin belajar. melaksanakan izin belajar sebagaimana dimaksud pns tugas ajar tetap dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana berlaku bagi tugas jar. bagian keenam perjanjian tugas belajar fasal tugas belajar wajib menandatangani surat perjanjian tugas belajar sebelum terbitkan surat keputusan penunjukan tugas belajar: urat perjanjian sebagaimana dimaksud minimal mengatur hal hal sebagai ikut program pendidikan yang diikuti: batas waktu pendidikan: lamanya ikatan dinas yang harus dilaksanakan pns: besarnya bantuan tugas belajar: besarnya ganti rugi yang harus dibayar: dan diikutsertakannya keluarga pns untuk ikut menanggung ganti rugi. bagian ketujuh monitoring dan evaluasi perintah kabupaten wajib memonitor pelaksanaan tugas belajar: monitoring dilakukan untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas belajar: pemberian nilai p2kp: mengetahui keberadaan tempat nggak: mengetahui perilaku pns tugas 3belajar. asi monitoring pelaksanaan tugas belajar dilaporkan kepada bupati melalui kepala bpsdm. bab pembiayaan pembiayaan yang diperlukan untuk mengikuti pendidikan bagi pns yang telah mendapatkan izin belajar, sepenuhnya ditanggung oleh pns yang bersangkutan. pembiayaan yang diperlukan untuk mengikuti pendidikan bagi pns tugas belajar onatur dari yayasan lembaga sponsor non pemerintah berbadan hukum, pihak asing yang tidak mengikat yang sah menurut undang undang: cost sharing apbd kabupaten dengan lembaga kementerian perusahaan organisasi berbadan hukum. tuk pns tugas belajar yang dibiayai sebagaimana dimaksud huruf gunakan untuk biaya hidup dan operasional sesuai dengan peraturan dan ketentuan standar biaya umum yang berlaku: uang buku dan referensi perkuliahan sesuai dengan peraturan dan ketentuan standar biaya umum yang berhak biaya akademik berupa spp, biaya masuk kuliah, penelitian, seminar dan orientasi lapangan yang dibebani:an sesuai dengan kenyataan (real cost): tuk pns tugas belajar yang dibiayai sebagaimana dimaksud huruf pat dibantu sesuai dengan kemampuan keuangan daerah (cost sharing). bab ketentuan lain lain dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut turut dengan persyaratan mendapat ijin dari pimpinan instalasinya: prestasi pendidikan sangat memuaskan: jenjang pendidikan bersifat linier dan dibutuhkan organisasi. asa pengabdian diri atau kewajiban kerja setelah selesai menjalani pendidikan bagaimana dimaksud pada ayat diakumulasikan setelah pns selesai melaksanakan tugas belajar pada jenjang pendidikan terakhir. pagi pns tugas belajar yang telah menyelesaikan pendidikan mengajukan pindah gas dari pemerintah kabupaten lahat kabupaten kota propinsi lain sebelum atas waktu kewajiban kerja yang telah ditentukan yaitu minimal (dua) kali masa pendidikan (2n) maka pns yang bersangkutan wajib untuk mengembalikan seluruh aya yang dikeluarkan oleh pemeran tah kabupaten. tugas belajar dengan biaya pendidikan luar apbd tetap menandatangani rat perjanjian dengan pemerintah kabupaten yang minimal mengatur hal hal sebagai berikut program pendidikan yang diikuti, batas waktu pendidikan: lembaga sponsor yang menang.ung biaya selama pendidikan, lamanya ikatan dinas yang harus dilaksanakan pns, yang telah mendapat izin belajar dan selesai mengikuti pendidikan menyampaikan laporan kepada kepala bpsdm untuk ditindaklanjuti sebagai ahan pembinaan dan pengembangan pns selanjutnya. pembinaan dan pengembangan f'ns yang akan dipakai sebagai persyaratan angkat angka kredit, selain ijazah wajib menunjukkan surat izin belajar sebagai bahan bahwa pelaksanaan belajar pns tersebut sudah memenuhi persyaratan ketentuan yang berlaku. agi pns yang pada saat serangan belajar yang berfungsi sama dengan izin belajar dengan ketentuan angka waktu antara diangkat cons dengan dikeluarkannya ijazah tidak lebih dari atu) tahun. yang diberikan izin belajar maupun tugas belajar setelah mendapatkan ijazah mun tidak ada kaitan langsung dengan penempatan dalam jabatan struktural maupun jabatan fungsional maka ijazah tersebu: hanya sebagai bahan pertimbangan penyesuaian pangkat apabila formasi memungkinkan. yang telah selesai mengikuti pendidikannya baik izin belajar maupun tugas belajar bersedia untuk dipindahkan dan atau tidak akan dipindahkan sesuai dengan kebutuhan organisasi. eab sanksi pasat lingkungan pemerintah kabupaten yang mendapat kesempatan tugas belajar belajar yang tidak mentaati peraturan ini akan diberikan sanksi sesuai dengan yang berlaku. bab vii ketentuan peralihan uan ketentuan lainnya yang tidak dan belum diatur dalam peraturan ini merujuk peraturan perundang undangan "ang berlaku. bab ketentuan penutup fasal saat peraturan ini mulai berlaku, peraturan bupati lahat nomor tahun ketentuan dan tata cara pemberian izin belajar dan tugas belajar bagi pns dungan pemerintah kabupaten lahat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. faisal jhat. ditetapkan. lahat pad tanggal bupati.lah hasil sari rivai jangan lahat tanggal sekretaris daerah kabupaten lahat kepala badan keuangan daerah haryanto rita daerah kabupaten lahat tahun auj. nomor af.
sera bup lahat provinsi sumatera selatan peraturan bupati lahat nomor tahun tentang pedoman pengelolaan keuangan desa dengan rahmat tuhan yang maha esa rupa lahat, menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan peraturan m2nymember 'kan daerah tingkat dan kotapraja sumatera selat lembaran negara republik indonesia tahun 'tambahan lembaran negara republik indonesia nor unda.dana nach dlahat. bupati adalah bupati lahat. kabupaten adalah kabupatenhat. s5. masyarakat dan desa kabupaten lahacanned cam scanner esa adalah dana yang bersumber dari anggaran , barang dan jappid:aan keuangan desa berdasarkan keputusan kepala desa yang mengatakan sebagian kekuasastaf sekretariat desa yang menjalankan tugas pp.xpenerimaan,ur.canned cam scanneruzbuatbuat oleh kepala desa, berkedudukan hukum bawah peraturan desa, yang bersifat mengaturpid dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. scanned cam scanner kepala desa sebagai ppidmelakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban apb desa: dan 'aur dan kasi:vida mempunyai tugas:, dan rancangan perubahan apb desa: mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan des: tentang apb desa, perubahan apb desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan apb desa: mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran apb desa, dan per.bahan penjabaran apb desa:diatas, sekretaris desa mempunyai tugas scanned cam scanner melakukan verifikasi terhadap rencana kegiatan dan anggaran, melakukan verifikasi terhadap rencana anggaran kegiatan desa, dan melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran apb desa. kasi dan kaur sebagaimana dimaksud dalam harus bertindak sebagai pelaksana kegiatan anggaran. kasi dun kaur sebagaimana dimaksud pada mempu:1yai tigarencana anggaran biaya kegiatan, rencana anggaran biaya kegiatan perubahan dan rencana anggaran biaya kegiatan lanjutan yang berasal dari silva, sesuai dengan bidang tugasnya: menandatangani perjanjian kerjasama dengan penyedia atas pengadaan barang jasa unutk kegiatan yang berada2nya masing masing dan ditetapkan dalam rkp desa. kasi gan kaur dalam melaksanakan tugas sebagaimana maksud dalam dapat dibantu oleh tim yang melaka. n.rscanned cam scanner kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf me'egiatanbab anggaran pendapatan dan belanja desa (l)'(l), terdiri azas kelompok: pendapatan asli desa, transfer, dan pendapatan lain. scanned cam scanner! terapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70x 'tujuh puluh keseratus) dan paling banyak (tiga puluh keseratus). kelompok p:. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi desa. penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mental libatkan penerimaan kas desa pada tahun anggaran berjalan. scanned cam scanner bank. pen rapatan lapenanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa. klasifikasi ce'kebutuhan desa untuk penanggulangan bencana, keada dan kearsipan, tarscanned cam scanner kebudayaan dan keagamaan: kepemudaan dan olahraga kelembagaan masyarakat. klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam hur.if dibagi dalam subbidang kelautan dan perikanan: kegiatan yang tidak tercantum dalam daftar sebagaimana dimaksud pada dengan memberikan kode (sembilan puluh) sampai dengan (sembilan puluh sembilan). pemerintah kabupaten dapat menambahkan kegiatan penerimaan lain kepala desa dan perangkat desa dengan kode rekening (sembilan puluh) sampai dengan (sembilan puluh sembilan)scanned cam scannerdalam:sesi rapat pelatihan bimbingan teknis, operasional bpl,canned cam scanner pengaduan baran kara angan less hal digunakan untuk regia penyelenggrbidang keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar njasyarzalscanned cam scannerkansertaan modal sebagaimana glinaksud pada il) pen akan kekayaan desa yang dipisahkan yang anggar,r desa berdasarkan rkp desa tahun berkenaan dan berscanned cam scanner yan peraturan desa tentang apb desa sebagaimana san pada disampaikan kepala desa kepada untuk dibahas dan disepakati bersama musyawarah bpd. angan peraturan desa tentang apb desa sebagaimana parrrerir!(lj. pasa!:: cc. peraturan desa tentang rkpscanned cam scanner evaluasi sebagaimana dimaksud pada dalam keputusan bupati dan disampaikan ada kepala desa paling lama (dua puluh) hari kerja aun nal pembatalan sebagaimana dimaksud pada kepadkepala menetapkan rancangan peraturan kep kepala desa nababan apb desa sebagai peraturan desa tentang fc) dar! peraturan desa tentang esa. pelan perahu tentang apb menyamai:an peraturan desa aturan kepala desa tentang penjabaran apbliputi, apb desa, pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan,as, adalahscanned cam scanner penambahan dan atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun anggara''kepala desa menugaskan kaur keuangan dan kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun dpa sea scanned cam scanner (a) rencana kerja kegiatsekretaris scanned cam scanner kepala desa menyetujui rancangan rak desa yang telah diverifikasi sekretaris desa. memuat arus rak desa sebagaimana dimaksud dalam kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas desa yang telah disahkan oleh kepala desa. arus kas masukdimaksud pada didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. bukti dimaksud pada mendapat persetujuan kepala desa dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari pen.ah disetujui kepala desa. pelaksanaan kegiatan dimaksud pada dilakukan dengan pengadaan melalui swakelola dan atau penyedia barang jasacanned cam scanner pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan dalam sa, baik sebagian maupun keseluruhan melalu dikenal akan oleh penyedia barang jasa yang mampu dan memenuhi persyaratan. laksanakan lebih lanjut mengenai tata cara false! sama besar atau kurang dari yang tertera dalan dpa. pengajuan spp wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran. penpeng setelah barang jasa diterima. scanned cam scanner dimana dimaksud pada aya pengajuan sebab dihampiri dengan pernyataan tanggung jawab belanda, bukti penerimaan barang jasa tempat. ada dalan setiap desa berkelahi sekretala permintaan pembayaran yang meneliti kelengkapan lak kegiatan diajukan oleh kaur dan kasi pelaksana kec anggaran, menguji kebenaran perhitungan tagihan atas a: diusulkan dimaksud pada kepala desa melalui keputusan kepala desa menyetujui sesi kegiatan anggaran belanja tak terduga desa engan verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris kepala desa melaporkan pengeluaran anggaran belanja tak terduga kepada bupati paling lambatr anggaran belanja desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenal perpajakan yang berlaku. scanned cam scanner kaur keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas desa dimaksud pada pemotongan pajak dimaksud pada meliputi pence:saran kasimaksud dalam dari mekanisme pembiayaan dimaksud dalam dan pasa! dianggarkan dalam apb desa. fererinaan pembiayaan dari lpadan mer. teknishuruf kaur dan atau kasi pelaksana kegiatan anggaran dalam mengajukarscanned cam scanner pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasa huruf dan pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam huruf dicatatkan dalan: lain diluar yang telah ditetapkan dalam peraturan desa mengenai dana cadangan program: dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan peraturan desmaksud pada dianggarkan pada penerimaan pembiayaan dalam apb desa. pengertian modal dimaksud dalam huruf dicatat bui pendapatan asli desa bagian ketiga ketatausahaan (l) ketatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan sebagkaur keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum vang terdiri atas buku pembantu bank, buku pembantu pajak,dan suku pembantu panjar. buku mscanned cam scanner buku pembantu panjar: dan pemerintah daerah kabupaten, disetor melaui bank laiitu'dimaksud pada s5) ditandatangani oleh kaur keuangan. akuntansi penerimaanscanned cam scanner bag:an keempat pelaporan kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan apb desa se.nster pertama kepada bupati melaui camat. laporanakiui camat setiap akhir tahun anggaran. laporan pertanggungjawabanpada disertai dengan laporan keuangan, terdiri atas: laporan realisasi apb desa dan catatan atas laporan keuangan. laporan realisasi kegiatan1. bupati menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan appsebagaimana dimaksud dalam dan kep forruasikan kepada masyarakat melalui media informasi. informa.i, peraturan kepala desuanggaran, deal, peraturan desa tentang peru dimaksud pada dilaksanakan oleh pekerugian desa yang terjadi karena adan pelanggaran administratif dan atau pelanggaran pidana diselesaikan sesuai dengan meter:luar ditetapkan lahat pada tanggal desember to1? bupati lahat, cik ujang diundang lahat pada tanggal. desember to1 pj. sekretaris daerah kabupaten lahat, syamsul kusir nag rc. nomor berita daerah kabupaten lahat tahu scanned cam scanner
sit tea bag elia bupati lahat provinsi sumatera selatan peraturan bupati lahat nomor tia tahulembaran negara nomor undang undang nomor pemerintahan daerah lembaran neg. tambahan lembaran negara telah beberapa kali diubah terakhir nomor tahun tentang perupa undang nomor tahun tentu kembaran ara lembaran negara lembaran negara scanned cam scanner manan erat indah nor hui 1tail ber dari hana! para fara jio), dimana beberapa kali ubah terakhir ngan peraturan peter nat tahun datang perubahan kedu ata peraturan ntah nomor tahun tentang 'es. ber ember dari anggaran pendapatan dan lai neg lembaga negara tahun nomor j7, tambahan lembaran negara nomor gara nimo y00t), peraturan presiden nomor tahun tentang rincian anggaran dapatan dan belanja negara tahun angg: ran per aturan menteri angan nomor pmk.o tentang pengelolaan transfer daerah dan dana desa sebagaimana telah beberapa kali diubah ter: akhir dengan peraturan menteri keuangan nomor pmk.oaa (ia rat tpa sen anggara lembaran daerah kabupaten lahat tahun nomorhat tahun nomor memutuskan peraturan bupati tentang tata cara penetapan rincian dana desa sbi rar lini ketentuan umum yeni lipat iii ya) adalah kesatuan arakan clav alah esa llr cia alam tak tsb pendapatan dar inka tan) sa, yang isi sis desa adalah rencana keuangan tanur pemerintahan desa bab donetadan rincian dana dsa loan alan kenaikan pana ducal asal bal desa rat desa h1i1 saran yara desa setiap besa tahun anggaran dialokasikan secara merata dan berkeadilan berkas akan lokasi armas:, aan daan sal kas yasa sean esa bagaimana dimaksud dalam posisi yasa siap sebagalillalla galalll sal berdlasariran valuasi dasar ner kat gen jala aya maa dasar kata alokasi gasal pci kapal ideal) 1lah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran aturan presiden nomor tahun z20ls tentang kriniar goaranmn par daratan dan melania secara tah17m ata )d10c salat gamba label (all belanja negara laut ilga al1 all uji las pasai ayal aan ms, paya tai lokasi afirmasi setiap desa sebagaimana lima kks sua galah huruf diberikan kepada desa tertinggal dan desa sangat tunggal yang memiliki jumlah penduduk inskis oat: saha besaran alokasi afirmasi suap desa sebagaimana iiaksuc pada dihitung berdasarkan ketentuan dalan aturan menteri keuangan neng pengalokasian dana desa ula sebagaimana dimas saka! data jumlah pen aar kec kesulitan berwenang? urusan pemeran png asia jumlah penduduk misi1 ca) icon terhadap total penduduk kiri jasa kabupaten hari rasio luas wilayah suap desa terhadap total uas wilayah desa kas kabupaten rasio ikg setiap desa terhadap desa kabupaten nek nee pang kad alokasi formula kabupaten fasal teks kesulitan geografi desa sebagaimana dimaksud dalam rasa huruf disusun dan ditetapkan oleh bupati berjasa kan ala gal kementerian yang berwenang maga yang aaliyah layan hama hat otak nyi frnggarakal) urusan perintah bidang status pas tel penetapan rincian dana desa untuk setiap desa kabupaten tahun anggaran tercantum dalam lampiran yang iit rupawan teler all baik kara nia: bagian yang audax terpisahkan dari peraturan bupati ini1. dar bab iii denyvatitdan unta tiga penyaluran dana desa karan nama nasa dikalahkan melalui pen dean kan pra pan lommen naa umum obesa pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah femindgdanbusuan gall best ming kas mum data yag ina ig) rekening kas umum desa dilakukan paling lambat (tujuh) lla akan pai jaminan aman adalah nama desa diterima eta tni pee apaan hari kerja setelah dana desa diterima rekening kas umum daerah setelah persyaratan penyaluran alah daerah setelah persyaratan pen alitahap paling cepat bulan januari dan paling lam bat 1nggu ketiga bulan juni sebesar persen): tahap paling cepat bulan mai minggu keempat bulan juni seb berseni): dan tahap iii paling cepat bulan alun spora validasi pen apan dan paparan full referensi data bidang, kegiatan sifat a1 output, volume output, cara denga dan abel referensi data sebagaimana dimas ble pada hari menuruni! kebutuhan mp! tai lat pala akhiran tabe referensi data dengan mengacu peraturan yang dite "terbitkan oleh kementerian lembaga bab penggunaan dana desa esa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan erdavaan masyarakat sesuai dengan prioritas yang tetapkan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, ansimistasi) esa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang rasuk dalam prioritas penggunaan dana desa kaimana maksud pada setelah mendapat set bupati bupati sebagaimana dimaksud pada (l: etis saat evaluasi rancangan) peraturan desa kegiatan yang dia scanned cam scanner nia yaa van ai: voamdalk lado asasi penyerapan cia dan 'desa setiap tahap penyaluran kepada "yy yan sanitasi penyerapan dan capaian dana desa dua sll oto ym. wp) dan aruba perahu desa mengenai desa dari pat dasa sak (ti ramalan alan laporan sasi penyeru pan dan capaian edu tahun negara ebelamnva dari len daan dam bai ida peran re: ul: ls. pel over pp: dan 1a) tahan esa samp: dengan tanah sasi penyet: pan ian capaian oneill dana desa sebelumnya sebagaimana dim kpud (urut disampaikan paling lambat tanggal bb: bin ancoesran berjalan pen pan dan ye) lan tpu dana desa san apa gusman tan sebagaimana maksud pada ayal sampaikan plan dat nepal tahun anggaran terdapat pemutakhiran paparan ltu setelah yyyy alan lamaran bagaimana dim penyampaian laporan sebagaimana olmaksul dan yat kepala desa dapat it), dalamnya pemilu akhiran capaian put kepada bab sans anal menyatu: dana des menerima da! al9 dana desa nna dari lgi usulan new bupati mela sebagaimana dana desa yang tidak disalurkan kepala sela! sud pada dan kepada desa. kpa penyaluran dak fisik dan dana dana pada disalurkan sebagaimana dimaksud apat misal lean berikutnya. salurkan kembali pada tahun kode diam pia sang dimaksud pada huruf dalam hal aparat pengawas fungsional daerah penyaluran apat potensi atau telah terjadi penyimpangan rek dan atau penggunaan dana desa. eckcmendasi sebagaimana dimaksud pada disampaikan ppn sel pada bupati dengan tembusan kepada kepala selaku kpa penyaluran dak fisik dan dana desa batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam menyalurkan kembali dana desa yang ditunda dalamlmenganggarkan kembali sisa dana desa rsud bupati anak dimaksud pada dalam rancangan apbd anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. telah memenuhi persyaratan penyaluran dalam hal eta pertama bulan juni tahun anggaran sebelum: menyampaikan permintaan penyaluran sisa berjalan, rap yang belum disalurkan dari akun dana desa (arah ppn selaku kpa penyaluran dak fisik teen desa paling lambat minggu kedua bulan juni tahun anggaran berjalan. scanned cam scanner scanned cam scanner scanned cam scanner btn ita oma .vuu ter anda, al nya kaga mb: emban . ambar tet oro1. tertinggal \|!) eri e berkembang berkembang 3berkembang tertinggal nggak tertinggal ana man bana 3erkembai ban tertinggal berita ju u u j sama lai tertinggal aaa uas iban tinggal aaa rarkemban: berkembang rain gal tertinggal tertinggal tertinggal tertinggal tertib tinggal nai desa matan eren asi tgr catatan suka mesin irr pagu dan keramat. semana iya dima sukamerindu matan (tp) guru aura. kemban karang saya karang "tinggi corona gunung kawal bermain: mom, kapitan berkembang rambai kaca berkembang papar kapas beri agar kaya berkembang: tanjung rava mengenal uya crtingpn\| tanjung agung tertinggal gia teri netral 4total bupati lahat ujan
gan rahmat tuhan yang mah gram wajib belajar pendidikan dasar sembilan adala melalui pemeran bantuan )operasional sekolah daerah ang bertujuan untuk memenuhi kekurangan dan atau (ar biaya operasional sekolah yang telah dialek ikan dalam 1an operasional sekolah dari pemerintah pusat: bahwa program bantuan untuk operasional penyelenggara pendidikan anak usia dini diberikan oleh pemerintah kabupaten lahat kepada lembaga paud yang tidak menerima bantuan operasional penyelenggaraan paud dari pemerintah pus bahwa lembaga paud tk hanya menerima bop paud ap: boda paud dari apbd: bahwa sehubungan dengan minimnya pendapatan guru non yang bersumber dari bossa bound yang dikelola rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah. tabs dipandang perlu untuk memperhatikan kesejahteraan pns melalui bantuan insentif guru non pns, bahwa untuk tertib administrasi, kelancaran pemberian dan penggunaan bantuan operasional dan huruf maka perlu menetapkan in: itik mapala nabi! indonesia tahun mor lembar negara republik indonesia nom: indah no: tahun tentang: najib belajar negara republik indonesia ahun nomor membara) negara publik indonesia nomor pemerintah nomor tah utang pendanaan didikan ngaran negara republik indonesia tahun nor tambahan lembaga: negara c budayawpaumemutuskan: menetapkan peraturan bupati tentang penyelam garapan program bantuan operasional, sekolah daerah pendis ikan dasar (bossa diknas), bantuan operasional penyelengg rataan daerah paud (boda paud) dan bantuan insentif guru non pns. babi pemerintahan daerah yang memimpin pel pemerintahan yang menjadi keren.: angan daerah bupati adalah bupati lahat sekretaris daerah adalah sekretaris daerah dinas pendidikan dan kebudayaan adalah kebudayaan kabupaten lahat kepala dinas pendidikan dan kebun pyaar pendidikan dan kebudayaan kabupaten lahan bantuan operasional sekolah daerah selanjutnya disebut bossa diknas adalah kabupaten untuk memenuhi kekuatan biasa operasional sekolah yang telah dial bantuan operasional penyelenggaraan yang selanjutnya disebut boda rental kabupaten untuk lembu: scanned cam scanner adalah lembaga pendidikan usia dini baik negeri manu honor paud adalah guru honor yang mengajar pada lembar rencana kegiatan dar anegposarai sekolah yang selanjutnya ami kegiatan dan anggaran sekolah yang elang disingkat ras adalah dokumen perencanaan dan penganggaran belanja sekolah adalah peluruhan pengeluaran kas sekolah yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sekolah secara umum program bossa diknas dan boda paud bertujuan untuk membantu meringank. secara khusus program bossa diknas bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional dan smp negeri dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan ayang prior papan pati aom, dati secara khusus program boda paud dan insentif guru paud bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional lembaga fad yang tidak menerima bantuan operasional penyelenggaraan att pet yng mn. paud dari pemerintah pusat. secara khusus program bantuan insentif guru non pns paud tk seal bantuan insenul uru pns paud 1k untuk membantu kebutuhan guru honor paud tk program bossa diknas dan boda paud serta bantuan' insentif guru non pns dilaksanakan dengan menganut asas sebagai berikut transparan: akuntabel: cc. efektif, mma aa. ini ekonomis: tertib: kepatuhan: dan kewajaran asas transparan sebagaimana dimaksud pada huruf adalah keterbukaan yang memungkinkan masyarakat: dana mengetahui dan mendapatkan informasi tei tang pengelola lanz bossa diknas, boda paud dan insentif gur pns asas akuntabel sebagaimana dimaksud pada aya pengelolaan dana bossa diknas, boda non pns dapat disertai nggungjawabkan. asa: efektif sebagaimana dimaksud pada piala yang dibiayai oleh bossa dioda seni non pns dapat mencap: ditetapkan 1len sebagaimana dimaksud pada pengguna) ana bossa diknas, boi dapat hasilkan keluaran nomi nana dimaksud padi dan al: dana rossi diknas bop dar wala oix onal dimaksud nada ih) insentif guru non pns harus mimpi perhatikan batas kewajaran yang sesuaikan dengan kondisi satuan pendidik sasaran program boda paud dan bossa diknas meliputi paud negeri swasta negeri swasta: smp negeri asta sasar bossa dikemas diberikan kepada satuan pendidikan yang dihitung berdasarkan jumlah peserta didik, jika satuan pendidikan jumlah peserta didik kurang dari (enam puluh) maka dihitung minimal (enam puluh) peserta didik sasaran program boda paud meliputi lembaga paud negeri swasta yang belum menerima bantuan operasional penyelenggaraan bop) dari pemerintah pusat sasaran program bantuan'insentif' guru non pns paud tk adalah guru non pns pau d tk yar memenuhi persyaratan satuan pendidikan yang dapat menerima dana bossa diknas dan boda paud adalah satuan pendidikan ang telah mempunyai z117 operasional pendiri can menyampaikan permohonan bantuan bossa diknas dan boda paud kepada bupati melalui kenal dine pan didikan dan wan anson sebal kane data jumlah siswa per kelas: foto copy ras i raps surat pernyataan tidak menahan ijazah dokumen hasil belajar lainnya: untuk sekolah negeri menyampaikan surat pernyataan tidak memungut biaya pendidikan dari siswa or ang tua untuk sekolah swasta menyampaikan sur sanggup mem beb akan meringankan pul pendidikan dari siswa ora tua siswa miskin untuk sekolah baru jang belu rekening bank menyampaikan toto copy pembangunan daerah atas nama sec per makan surat permohonan beserta hampir melalui kepala sub bagian perencanaan. kerang pendidikan dan kebudayaan paling lambat sosialisasi penjelasan gram bossa dioda.: syarat per aliran bossa diknas dan boda talggungjawaban pengguna bar nail scanned cam scanner (serat! tubuh penyu memiliki pit wanita teh ool tan pon yoon pn! ntorratn klan ditetapkan aen, keputusan insani guru non ni: lah (du bulan deng persyaratan pns yang nada data pokok ya: pokok didikan dik! pada satuan cmp menerima tunjangan xoe fiksi dan tunjangan seni apr ya) main pan den menjalin pendapatan tau nsonllu dam apbd antena maupun apbd provinsi. dibuktikan dengan daftar hadir jadwal im, mer ada ebi kuota kecukupan buru terhadap rasio lah siswa dan jumlah rombongan belajar: baya tk pal kuota calon calon penerima garasi rkan pada kecukupan buru terhadap jumlah siswa gan ujian yo bondan belajar, 1an pendidikan kuota maksimal jumlah guru non pns tk, imam origin kma miru non pns sel satuan pendidikan (ama) pin dan atau cis ikan dengan rasio kecukupan guru telah dikurangi jumlah uru pns: satu pendidikan smp kuota calon penerima dalah mengemban angs mengajar (delapan belas )iam per minggu dan kuota maksum smp adalah (sepuluh) guru nor ns: laman prioritas calon penerima bantuan insentif puru non disusun dalam peri kat otoritas den aan memperhatikan kerja waktu! sebagai guru non pns berturut turut dan beban tugas diemban deni: gidukukuon (ga kabupaten atau sangat bur susu aaa dik boda amv. mmwr. dana program bossa diknas dan boda paud dalam suatu badak harus tipe gunakan pada periode tersebut, isa dana program bossa di! khas dan boda paud berjalan dapat digunakan pada periode tahun berikutnya dan menjadi penerimaan dalam abs pencairan dana dana program bossa diknas, boda paud dan bantuan insentif! guru non pns diberikan selama (dua belas) bulan, mulai bulan januari sampai desember dana program bossa diknas, boda paud dan bantuan insentif guru non pns disalurkan (empat) kali dalam satu tahun, penyaluran dana dilakukan pada bulan maret untuk triwulan bulan juni untuk triwulan ii, bulan september untuk triwulan iii dan bulan desember untuk triwulan iv, penyaluran program bossa diknas dan boda paud kepada satuan pendidikan penerima dilakukan melalui rekening atas nama satuan pendidikan. penyaluran program bantuan insentif guru non pns paud tk disalurkan melalui rekening atas nama penerima bantuan insentif guru non pns paud tk, bab penggunaan dana dana program bossa did: digunakan untuk: pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer guru honorer (untuk memenuhi spm) dan program unggulan seperti. program tahfidz, sanggar seni silat, karate, bela diri dan cabang olahraga lamanya. pegawai berpusat akan: petugas pengamanan: petugas kebersihan: ko) petugas pertama an, petugas layanan khusus lainnya, untuk honorarium bulanan bagi tenaga honorer dan program unggulan lainya pada sekolah negeri maksimal puluh persen) dan pada sekolah swasta maksimal (empat berjalan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa kegiatan pembelajaran reme dial dan pengayaan scanned cam scanner tul iba iklim jani iuo las rak mhn kp, lah alata levii! lari laser is) (dua ratus) alata maksimal puluh ribu rupiah) bul lebih dari idu bu! lengan (uan ratus) siswi maksimum! lereng ratus ribu hn) bulan, untuk jumlah siswa lebih dari (apa rat sewa dengan tempi ratu gl: maksimal hati lemon ratus ima jauh rupiah) pel put trus niy! jumlah siswa lebih dari (empat ratus) siswa kamal (im ratus ribu rupa pe: bulan int penggunaan internet dengan mobile modem dapat digunakan tt "ti ter. mul pembelian voucher sebesar rp. iya usa puluh ribu rupa. hh) per bulan, lan dan pemeliharaan: amil dala catat, peri ikan ali bocor, tual) pintu dari jena, ikan meubel, per ikan sanitasi sekolah (bea mar mand nc), perbaikan lantai ubin keramik kombat top, proyektor dan priests dan ina perawatan sekolah mak ira: (dua puluh persen) dar mbah dana bossa diknas yang diterima dalam tahun. 3lav pengelolaan program bossa diknas: kantor ciri simultan bari bendahara dalam rangka penyusunan laporan bossa diknas maksimal rp. (eni: jer triwulan: tiruan, dana program bossa did mulu mbl ran iminliii4) dari jumlah dana yang. diterima. pengelolaan link ingin sekolah penyedia juku administrasi, sembahan bat obat agar dan i1si golongan pertama pad kecewa psk biasa guru kegiatan gugus paud, mer hadiri regia singkat kapasitas pendidik, dar transport tugas kesehatan kun iman menambah transport pendidik. menyediakan makanan sehat. kegiatan lainya dukungan penyediaan alat alat publikasi paud (leaflet, booklet, poster, papan nama) langganan listrik, telepon internet, alr bab larangan dana program bossa diknas dan boda paud dilarang untuk disimpan dengan maksud digunakan dipinjamkan kepada pihak lain: membeli software perangkat lunak untuk pelaporan keuangan program bossa diknas atau software sejenis: membiayai kegiatan yang tidak menjadi ritus satuan pendidikan dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding karya wisata (si lot, kegiatan peringatan 1an besar keagamaan, dan kemah camping, membayar quran kegiatan yang diselenggarakan kecamatan pemerintah kabupaten persegi atau pihak larinya kecuali untuk menarik guru yang ikut serta dalam kegiatan tepi membayar bonus dan ansvortas: rutin satuan pend ikan membeli akalan serge sepatu ala! dial untuk kepentingan! pribadi somali bagi peserta dik kategori skin eha lokasi pera! scanned scanner sebagalidlld diatur gill jetunjee aka tersebut menjadi tanggung yab penerima date laporan pertanggungjawaban harus mpernanken. laporan pertanggung wajah rta penerima dana program bossa diknas dan bere" al. penciller yaa plp stt pep menyampaikan laporan pertanggung wajar nar ling paling lambat bulan januari tahun derikubi bh. laporan dibuat sekali dalam setahun (laporan jadikan satu lamaran nertanggungiawabar menggunakan dar semua laporan perang bunga mwave tara but rentan wang dilakcanakari aiu uraian singkat kegiatan yang las santana dana program busur vino jeda eal ang inai mamprimaan dan pengeluaran penyu da: rekapitulasi penerimaan gan pengibar, lan. dana diknas dan boda min program busa aku jan buku rate maa lampau. foto copy bukti pengeluaran yang sapi, foto copy raps atau ras hambatan kendala yang dihadapi dar cara mengatasi, hambatan kendala jika memang ada laporan pertanggungjawaban dibuat tangkap empat), disampaikan kepada bupati melalu kepala emas renawika wobitdaynan dengan rincian dhani her dual rangka kim dir pendidikan gua) lali#app satu) rangkap sebagai tembus lahir ramaikan untuk (satu) rangkap untuk pendidikan monitor dimas pendidikan dan kebudayaan laksanakan pasca cuin melaksanakan pemantau: pun dana program bossa pengelolaan dan pertanggungjawaban 3otda aud dilaksanakan oleh instansi yang ketentuan peraturan perundang undangan bab ketentuan penutup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. orang mengetahuinya, memerintahkan penguna jangan pati ini dengan penempatannya dalam berita daerah bagian buku: pan. ditetapkan lahat aaa ikuti pada tanggal desember aron (ai pas bupati lama yamin tahi avu) amors, sh.nt sik tiang ian cik ujang undangan that san psa aan un) nada tanggal rasemat pan pala aaa kartini tata pi. sek kris pati kabupaten lahat, maa haw at wan hw. syamsul kusir esai berita daerah kabupaten lahat tahun scanned cam scanner
bupati lahat peraturan bupati lahat nomor tahun tentang jaminan pelayanan kesehatan masyarakatdan kesinambungan program jaminan kesehatanmberikan jaminan kesehatan kepada seluruh penduduk kabupaten laminan kesehatan masyarak menetapkan peraturan bupati tentang jaminan pelayanan kesehatan masyarakatlaut, pemerintah kabupatenunit pelaksana teknis daerah pada dinas kesehatan kabupaten lahat beserta jaringannya yang terdiri dari puskesmas pembantu dan pos kesehatan desa. pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan puskesmas dan jaringannya serta rumah sakit umum daerscanned cam scannelurah jaminan kesehatannya dibayar oleh pemerintah pusat atau pemerintah daertentang kesehatan. jaminan pelayanan kesehatan masyarakat yang selanjutnya disingkat jpk adalah jaminan pelayanan kesehatan masyarakat kabupaten lahat. bantuan iuran adalah iuran yang dibayar oleh pemerintahduduk kabupaten lahat yang belum mempunyai jaminan pelayayangcanned cam scannerpelayanan rawat inap tingkat lanjutan dan pelayanan rawat inap ruang perawatan khusus. penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah kabupaten adalah semua penduduk kabupaten lahat yang belum mempunyai jaminan kesehatan, memiliki kartu tanda penduduk atau kartu keluarga lahat dan bersedia rawat inap kelas iii fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjutan, lurah jaminan kesehatan dibayarkan oleh pemerintah kabupaten. bab jaminan pelayanan kesehatan masyarakat pemerintah kabupaten memberikan jpk. kepada penduduk kabupaten lahat. penduduk yang menerima jpk sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut: penduduk yang belum mendapatkan jaminan melalui program jaminan kesehatan nasional yang dibiayai dari pemerintah pusat maupun swasta, telah memiliki kartu keluarga kartu tanda penduduk daerah: scanned cam scanner bersedia untuk berobat pada ftp puskesmas dan jaringannya milik pemerintah kabupaten dan atau ruang rawat inap kelas iii pada rtl rumah sakit yang bekerjasama dengan bpjs kesehatan. jpk sebagaimana dimaksud pada dalam bentuk iuran yang dibayarkan oleh pemerintah kabupaten kepada bpjs kesehatan sebagai penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah kabupaten. jpk sebagaimana dimaksud dalam berupabpjs kesehatan. komponen pelayanan kesehatan dalam jpk sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab iii prinsip penyelenggaran jaminan kesehatan penyelenggaraan jpk mengacumeningkatkan derajat kesehatan masyarakat: menyeluruh (komprehensif) sesuai standar pelayanan medik yang cost effective dan rasional: cc.: dan efisien, transparan dan akuntabel. scanned cam scanner bab tata laksana kepessrtaan penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah kabupaten bagaimana dimaksud dalam didaftarkan oleh dinas kesehatan sebagai peserta jaminan kesehatan nasional kepada bpjs kesehatan. penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah kabupaten harus terdaftar pada wilayah kerja ftp sesuai alamat pada kartu tanda penduduk, pendaftaran penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada pada tahap awal dilakukan secara global bpjs kesehatan. penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah kabupaten susulan diusulkan oleh kepala desa lurah kepada bupati melalui kepala dinas kesehatan dengan melampirkan: kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan telah melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, kartu keluarga, surat keterangan bermaterai yang menyatakan belum mempunyai jaminan kesehatan yang ditanggung pemerintah pusat maupun swasta, surat pengantar dari desa kelurahan,(enam) bulan berdasarkan hasil verifikasi desa kelurahan melalui musyawarah desa kelurahan, hasil verifikasi kepesertaan penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada bupati melalui dinas kesehatan. kepesertaan penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah kabupaten dapat diganti jika peserta meninggal dunia, pindah domisili dan atau peningkatan status ekonomi, maupun pegawai swasta, scanned cam scanner kepesertaan penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah kabupaten ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan bupati, bal tata laksana pelayanan kesehatan bagi pebilrta untuk mendapatkankesehatan harus terdaftar sebagai peserta penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah kabupaten dengan menunjukkan kartu peserta jaminan kesehatan nasional yang dikeluarkan oleh bpjs kesehatan, setiap penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah kabupaten berhak memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam puskesmas dan jaringanhak kelas perawatan rawat inap bagi peserta pada pelayanan kesehatan tingkat lanjutan adalah kelas if. dalam hal peserta memerlukan pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan atas indikasi medis, fkt harus merujuk rumah sakit yang bekerjasama dengan bpjs kesehatanpeserta penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah kabupaten digugurkan kepesertaannya, scanned cam scanner jpk tidak berlaku untuk perawatan kelas ii, kelas dan ruang very important person, dalam hal kasus gawat darurat penduduk daerah yang belum terdaftar sebagai peserta penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah kabupatendengan ketentuan: status kepesertaan pasien harus dipastikan sejak awal masuk rtl bila pasien berkeinginan menjadi peserta jaminan kesehatan nasional yang perannya dibayarkan oleh pemerintah kabupaten dengan status penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah kabupaten, dan yang bersangkutan penduduk daerah yang belum mendapatkan jaminan kesehatan melalui program jaminan kesehatan nasional yang dibiayai dari pemerintah pusat maupun swasta bersedia untuk rawat inap kelas iii pada pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan rumah sakit yang bekerjasama dengan bpjs kesehatan. peserta jaminan kesehatan yang didaftarkan oleh pemerintah kabupatensebagai berikut: fotokopi kartu keluarga dan kartu tanda penduduk elektronik (bagi yang sudah wajib kartu tanda penduduk): surat keterangan bermaterai bersedia dirawat kelas iii pada rtl dan belum mempunyai jaminan kesehatan yang ditanggung pemerintah maupun swasta, dan scanned cam scanner cc. bagi peserta yang dirawat inap pelayanan gawat darurat melampirkan surat keterangan rawat inap dan tindakan gawat darurat dari rumah sakit yang bekerjasama dengan bpjs kesehatanaminan kesehatan nasional atau peserta yang didaftarkan oleh pemerintah kabupatedak lanjutan dan rawat inap tingkat lanjutan rumah sakit yang bekerjasama dengan bpjs kesehatan, peserta tidak diwajibkan dengan surat rujukan dari puskesmas dan jaringannya. bab bentuk kerjasama penyelenggaraan jaminan kesehatan masyarakat dilaksanakan dalam bentuk kerjasama antara pemerintah kabupatejpk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. scanned cam scanner bab vii iuran peserta penduduk yang didaftarkan polish pemerintah kabupaten besarnya iuran peserta jaminan kesehatan butik didaftarkan oleh pemerintah kabupaten per orang, per bulan ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku, lurah sebagaimana dimaksud pada dibayarkan sejak peserta jaminan kesehatan yang didaftarkan oleh pemerintah kabupaten didaftarkan menjadi peserta jaminan kesehatan nasional, pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama antara dinas kesehatan dengan bpjs kesehatan. pembayaran iuran oleh pemerintah kabupaten dilakukan melalui bank yang ditunjuk oleh bpjs kesehatan. bab pelayanan kesehatan rujukan kis ,a yang merawat menangani, scanned cam scanner bab peralihan peserta peserta jaminan sosial mandiri dapat beralih menjadi peserta yang didaftarkan oleh pemerintah kabupaten. dengan ketentuan sebagai berikut: peserta jaminan sosial mandiri kelas iii yang tidak mempunyai tunggakan lurah: bersedia mendapat pelayanan puskesmas dan jaringannya wilayah tempat tinggal dan pelayanan kesehatan tingkat lanjut pada rumah sakit rawat inap kelas iii yang bekerja sama dengan bpjs kesehatan, dan cc. peserta jaminan sosial mandiri kelas dan kelas tidak bisa dialihkan jaminan kesehatan vang ditanggung oleh pemerintah kabupaten: tunggakan iuran sebagaimana dimaksud pada alat menjadi kewajiban pembayaran oleh peserta jaminan sosial mandiri yang dialihkan menjadi peserta yang didaftarkan oleh pemerintah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturer induk kependudukan sesuai daftar nama peserta yang didaftarkan oleh pemerintah kabupaten vang sudah dibayar perannya oleh pemerintah kabupaten dan telah ditetapkan dengan keputusan bupati. scanned cam scanner data penduduk yang meninggal dan pindah keluar daerah disediakan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil untuk disampaikan dinas kesehatan setiap bulan guna verifikasi jaminan kesehatan bagi peserta yang didaftarkan oleh pemerintah kabuesember cik ujang diundangkan pada tanggal desember pj. dae kabupaten lahat, syamsul kusir scanned cam scanner
ns:pemerintah kabupaten lahat tahun mananm. memutuskan menetapkan peraturan bupati lahat tentang harga standar dan besaran pokok pajak terutang pajak mineral bukan logam dan batuan. bab harga standar mineral bukan logam dan batuan harga standar mineral bukan logam dan batuan ditetapkan sebagai berikut jenis mineral bukan logam dan harga standar batuan rp. m3) rokok situ rp. koral kerikil rp. tanah urug rp. batu gunung rp. batu apung rp. batu kapur rp. tawas alum rp. kerikil galian bukit rp. besaran pokok pajak terutang untuk masing masing jenis mineral bukan logam dan batuan tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini. harga standar mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada akan ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan harga pasaran yang berlaku pada saat itu. bab pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan pajak mineral bukan logam dan batuan dikenakan kepada wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah kabupaten lahat nomor tahun tentang pajak daerah: dan, kontraktor atau pemakaian lainnya. bab iiiharga standar bahan galian golongan sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan peraturan bupati lahatret 2ot! rupa po: rk) lah.ngaifudin asyari rica!i undangan lahat pada tanggal peer sekretaris daerah kabupaten lahat (st nee mama steady april iwan srk a#x berita daerah kabupaten lahat tahun nomor. . lampiran peraturan bupati lahat tanggal: maret 2oti nomor: . tentang: harga standar dan besaran pokok pajak terutang pajak mineral bukan logam dan batuan. besaran jenis mineral bukan harga, tarif pokok pajak logam dan batuan terutang rp. rp. 000dal jajaran rokok situ s2s0o:\| koral kerikil tanah urug batu gunung batu apung batu kapur tawas alum kerikil galian bukit tanah liat a2. pan psu rf. tia saifuddin asyari rica'i
bupati lamandau propinsi kalimantan tengahengan rahmat tuhan tang maha esa bupati lamandau, menimbang: bahwa dalam rangka kelancaran dan terbitnya pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten lamandau tahun anggaran perlu dibuat batas jumlah uang persediaan dan ganti uang persediaan untuk satuan kerja perangkat daerah lingkungan pemerintah kabupaten lamandautentuan batas jumlah surat permintaan pembayaran uang persediaan dan surat perintah pembayaran ganti uang ditetapkan dalam, adalah badan pengelolaan keuanganurat perintah pembayaran uang persediaan batas jumlah spp up diperhitungkan sebesar (satu per sepuluh) dari pagu anggaran belanja langsung yang meliputi belanja pegawai serta belanja barang dan jasa pada masing masing dpa skpd dikurangi belanja barang dan jasa yang akan diserahkan pada pihak ketiga masyarakat yang pembayarannya dilakukan melalui penerbitan sp2d ls. dalam rangka pelaksanaan apbd, bendahara pengeluaran dapat memberikan uang panjar dari uang persediaan up) kepada ppt atas persetujuan pengguna anggaran. uang panjar yang diserahkan oleh bendahara pengeluaran kepada ppt harus dipertanggungjawabkan dalam waktu (satu) bulan.sebagaimana dimaksud untuk skpd ditetapkan dengan keputusan bupati. bab iii surat perintah pembayaran ganti uang batas jumlah spp gu adalah sebesar spj atas penggunaan uang persediaan yang telah disahkan pada periode bulan yang lalu dengan pembebanan pada kode rekening belanja kegiatan yang telah dipertanggung jawabkan.gu sebagaimana dimaksudbukti belanja yang lengkap dan sahbab iii pertanggungjawaban dalam rangka pelaksanaan apbd kabupaten lamandau, pengguna anggaran bertanggung tt bagian hukum eda kabupaten lamanya \|setda kedua ditetapkan nanga balik wah pada tanggal januari wabup sera bupati lamandau, asisten kabar kasuesac masukan pelaksana diundangkan nanga balik pada tanggal januarisatuan kerja perangkat daerah jumlsepatu jaya kecamatan penghobi raya kecamatan pelantikan raya badan perencanaan pembangunan daerah badan keuangan daerah skpd badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia bagian hukum setda kabupaten lamandau jabatan para bup pan peta lae bupati lamandau fok sei lana papar wna asisten kabin masukan kasubbag pelaksana .m sanadengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur bali, menimbang bahwa dengan banyaknya, bahwa peraturan daerah provinsi bali nomor tahun tentang pembatasan memasukkan kendaraan bermotor bekas. peraturan daerah provinsi bali nomor tahun tentang pembatasan memasukkan kendaraan bermotor bekas lembaranumum peraturan daerah provinsi bali nomor tahun tentang pembatasan memasukkan kendaraan bermotor bekas telah berlaku sejak oktober kondisi saat ini banyak. dengan berlakunya perda provinsi bali nomor tahun tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, maka terdapat kesamaan materi muatan mengenai batas usia kendaraan sehingga peraturan daerah provinsi bali nomor tahun tentang pembatasan memasukkan kendaraan bermotor bekas perlu dicabut karena sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini.fan te,ingkawsingkawang, sejalan dengan ketentuan undang undang nomor tahun tentang bantuan hukum, pemerintah kota singkawang perlu menjamin perlindungan hak asasi manusia dan berupaya untuk memberikingk kota singkawangmiskin atau dokumen lain dari instansi berwenang sesuai domisili pemohon sebagaimana dimaksud dalam huruf dan fasilitasi untuk memperolehdapat mengeluarkanketentuan lebih lanjut mengenai kriteria masyarakat miskin yang menerima bantuan hukum diatur dengan peraturan walikotaanggarjdih kota singkawang alokasi anggaran bantuan hukum bagi masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada disesuaikanunit kerja yang membidangi bantuan hukumiatur dengan peraturan walikota. bab koordinasi walikotapemerintah daerah kabupaten kota lain. koordinasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh unit kerja yang membidangi bantuan hukum sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. bab kerjasama walikota dalam menyelenggarakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dapat mengembangkan pola kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. jdih kota singkawang kerjasama sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan: pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten kota lain dalam provinsi: organisasi bantuan hukum yang telah terakreditasi sesuai ketentuan,walikota melaporkan kepada pemerintah provinsi danunit kerja yang menangani bantuan hukum dan perangkat daerah yang membidangi pengawasan. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara ataujdih kota singkawang bab ketentuan penutup petunjukbantuan hukum bagi masyarakat miskin umum saat sebuah negara berpindah dari rejim diktator demokrasi, maka harga yang harus dibayar adalah supremasi hukum dan prinsip persamaan kedudukan muka hukum. karena itu diperlukan keseimbangan persenjataan tingkat peradilan (litigasi) maupun diluar pengadilan (nonlitigasi) , dimana semua orang harus memperoleh pembela yang profesional. hal ini menjadi sulit bagi masyarakat yang berperkara hukum. dalam konteks inilah, bantuan hukum bagi masyarakat miskin, baik perseorangan atau kelompok orang miskin menjadi sebuah kewajiban negara state obligation). salah satu kewajiban negara adalah pemerintah daerah perlu mengatur berkenaan penyelengaraan bantuan hukum dengan peraturan daerah undang undang nomor tahun tentang bantuan hukum). sejalan dengan hal tersebut diatasota singkawang belum ada peraturan daerah yang secara khusus menjamin terlaksananya hak konstitusional masyarakat miskin. sehingga dengan dibentuknya peraturan daerah tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin, diharapkan menjadi dasar bagi pemerintah kota singkawang untuk melaksanakan amanah konstitusional untuk warga negara, khususnya masyarakat miskin. jdih kota singkawangjdih kota singkawang huruf cukup jelas jdih kota singkawang huruf yang dimaksud dengannegosiasihuruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf cukup jelas yang dimaksud dengan mempunyai kekuatan hukum tetap adalah sebagai berikutcc. putusan kasasi. cukup jelas adalah kartu tanda penduduk daerah kota singkawang. yang dimaksud dengan instansi yang berwenang adalah kelurahan dan kecamatan daerah kota singkawang. jdih kota singkawang yang dimaksud dengan dokumen lain , meliputi kartu indonesia pintar, kartu indonesia sehat, kartu perlindungan sosial, serta surat keterangan miskin dari: kepala kepolisian setempat yang memeriksa perkara pada tahap penyidikan, kepala kejaksaan negeri pada tahap penyidikan dan penuntutan, kepala rumah tahanan dan atau kepala lembaga pemasyarakatan, dalam hal penerima bantuan hukum adalah tahanan miskin dan atau narapidana miskin,jdih kota singkawangit kerja yang menangani bantuan hukum adalah unit kerja pada sekretariat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi penyelenggaraan bantuan hukum. perangkat daerah yang menangani bidang pengawasan, selanjutnya disebut yang menangani bidang pengawasan adalah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan dalam penyelenggarajdih kota singkawangkota singkawang atau koordinasi berkenaan dengan anggaran bantuan hukum bagilitigasi adalah upayaruang lingkup ruang lingkup yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi: asas dan tujuan, penyelenggaraan bantuan hukum, penganggaran dan penyaluran anggaran bantuan hukum, koordinasi, kerjasama, larangan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, dan ketentuan penutup. bab iii asas dan tujuan bagian kesatuhadapan hukum, jdih kota singkawang cc. perlindungan terhadap hak asasi manusia, keterbukaan, efisiensi, efektivitas: dan akuntabilitas. bagian kedua tujuuntuk masyarakat miskinkarat miskin dalam memperoleh keadilan sebagai bagian dari hak asasi manusia. bab penyelenggaraan bantuan hukum bagian kesatu umum walikota menyelenggarakanjdih kota singkawang bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada diberikan kepadappenyelenggaraan bantuan hukum diberikanggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai kemampuan daerah dengan mempedomanunit kerja yang membidangi bantuan hukumjdih kota singkawanglitigasi sebagaimana dimaksud pada huruf penelitian hukum, mediasi: fl. dan ataupadajdih kota singkawangcc. memiliki kantor atau sekretariatjdih kota singkawang paragraf penerima bantuan hukum dalam memberikancc.mberikanbagian ketiga mekanisme pemberian bantuan hukjdih kota singkawang cc., atau dokumen lain sebagai penggantlimjdih kota singkawang
tassehubungan dengan asumsi kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah, keadaan yang menyebabkanngurngada tahun anggaran 2018oktober pit. bupati ngada, ttd paulus solida diundangkan bajawa pada tanggal oktober penjabat sekretaris daerah kabupaten ngada, salinan sesuai mengawasinya kepala bagi umum, ttd yohanes hae, pembina tk.i hironimus rela watu nip. lembaran daerah kabupaten ngada tahun nomor noref. peraturan daerah kabupaten ngada,provinsi nusa tenggara timur825):ngada nomor tahun tentang investasi pemerintah daerahatas peraturan daerah kabupaten ngada nomor tahun tentang penyertaan modal daerah pada bank nusa tenggara timur lembaran daerah kabupaten ngada tahun nomor peraturan daerah kabupaten ngada nomor tahun tengelolaan barang milia). semula rp. b). bertambah berkurang rp. jumlah pembiayaan penerimaan setelah perubahan rp. pengeluaran a). semula rp. b)pendapatan: dana bagi hasil semula rp. bertambah berkurang) rp. jumlah dana transfer umumcterdiri dari jenis pendapatan: pendapatan hibah semula rp. bertambah bagi hasil pajak( jumlah belanja modal setelah perubahan rp. pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasai huruf berupa penerimaan semula rp. bertambah berkurangterdiri dari jenisdalam,berdasarkan keyatakan dalam upaya meningkatkan pad, daerah dilarang menetapkan perda tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggipajak hiburdalam peraturan daerah nomor tahun tentang pajak hiburpajak hiburan, maka peraturan daerah nomor tahun tentang pajak hibur. beberapa ketentuan dalam peraturan daerah kota sungai penuh nomor tahun tentang pajak hiburan lembaran daerah kota sungai penuh nomor tahun diubah sebagai berikut:, futsal, renang dan boling, h.mana berikut::karaoke (tiga puluh lima persen), sirkus, akrobat, dan sulap (lima persen), permaianan milyar, futsal, renang dan boling (lima belas persen), h.lomba kenderaan bermotor, dan permainan ketangkasan (sepuluh persen), refleksi, mandi uap spa dan pusat kebugaran (fitness center) (lima belas persen), j . pertandingan olah raga (sepuluh persen),dan hiburan kesenian rakyat tradisional ditetapkan sebesar (sepuluh persen)januari kepala bagian hukum sekretaris daerah setda kota jangan penuh, kota sungai penuh, ttd chairman, putri aslfalam rangka memberikan pelayanan, pemerintah kota surabaya menerbitkan keterangan rencana kota yang dilengkapi dengan peta dengan memungut retribusi penggantian biaya cetak peta., ccaliran sesi jai dengan aslinya kepala asian hukum, lina peserta font wb48694647 melaluiii. demi cukup jelas. cukup jelas. tambahan lembaran daerah kota surabaya nomorkearsipan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati tanah datar, menimbang bahwa arsip memori kolektif bangsa, bahwa untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, menjamin peruntuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, serta meningkatkan pelayanan publik, penyelenggaraan kearsipan pemerintahan daerah, badan usaha milik daerah, pemerintahan nagari harus dilakukan dalam suatu sistem penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dantanah datardibidang kearsipan.nya modalnya dimilikiaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaankd serta diumumkan kepada publikkegiatan memindahkan arsip dari media kertas , serta dapat diakses kembali oleh penciptaseorangan serta lkd budaya, pertahanan keamanan, politik, budaya kearifan lokal ., dan saksi dalam suatu sistem kearsipan yangpemerintahan nagari, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan serta lkd. penyelenggaraan kearsipan daerah merupakan tanggung jawab bupatiorganisasi kearsipan, sumber daya manusia, perizinan, perlindungan dan penyelamatan arsip, peran serta masyarakat, kerjasama, dan pembiayaan. bab penetapan kebijakan penyelenggaraan kearsipmerintah daerah. penetapan . penetapan kebijakan penyelenggaraan kearsipan sebagaimana dimaksud pada meliputi bidang: pembinaan, pengelolaan arsip, cc. organisasi, pengembangan sumber daya manusia, perizinan, prasarana dan sarana, pelindungan dan penyelamatan arsip, sosialisasi kearsipan, peran serta masyarakat, kerjasama, dan pendanaandibidang kearsipan. pembinaan kearsipan sebagaimana dimaksud dalam daerahpemerintah nagari dan bekerja sama dengan, bumi, dan pemerintahan nagari. pembinaan . pembinaan kearsipan sebagaimana dimaksud pada dan bertujuan untuk membina penyelenggaraan sistem kearsipan daerah pada pencipta arsip dan lkd sesuai dengan arah dan sasaran pembangunan daerah diengan peraturan bupatnagari diatur dengan peraturan bupati dengan prosedur, dan pemerintahan nagari ditetapkan oleh bupati sesuai ketentuan peraturan perundang permerintahan daerah, bumi dan pemerintahan nagari wajib memiliki jra. jra pada pemerintahan daerah dan pemerintahan nagariengan peraturan bupati. paling kurangperangkat daerah, bumi dan pemerintahan nagar, bumi dan pemerintahan nagari wajib menyerahkan salinan autentik dari naskah asli arsip terjaga kepada lkdbumi, dan pemerintahan nagaran pemerintahan nagari dilaksanakan dari pencipta arsip lkd. perangkat daerah dan pemerintahan nagarian pemerintahan nagarikddua. pemusnahan arsip lingkungan perangkat daerah ditetapkan oleh pimpinan perangkat daerah dan pemerintahan nagari ditetapkan oleh wali nagalaksanaan pemusnahan arsip lingkungan pemerintah nagari sebagaimana dimaksud pada menjadi tanggung jawab unit kearsipan lingkungan pemerintah nagari.merintahan nagarmerintahan daerah wajib diserahkan kepada lkdsebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan oleh bumbumi bidang kearsipan. arsip statis pemerintah nagari wajib diserahkan kepada lkd. penetapan arsip statis pada pemerintah nagari sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan oleh wali nagarmerintah nagari atau penyelenggara pemerintah nagarpemerintahan bidang nagari. .lkdlkdpenetapan .,paling kurangkdrlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana menjadi tanggung jawab lkd dan pencipta arsip pada bencana skala daerah. dalam pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada lkd dan pencipta arsip dapat lkd, pencipta arsip, badan penanggulangan bencana daerah serta unsur lain sesuai dengan kebutuhan. paragraf prabencana perlkd melaksanakan: identifikasi bencana, preservasi arsip dengan cara preventif, danre. paragraf: bencana perlindungan dan penyelamatan arsip pada tahap pasca bencana meliputi: rehabilitasi, rekonstruksi, dan cc. pendokumentasian dan laporan. rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada. rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada bencana. arsip yang tercipta dalam pelaksanaan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana disimpan oleh lkdlkd,:. menata fisik arsip sebagaimana dimaksud dalam huruf bab vinagarirangkat daerah, bumi dan pemerintahan nagarperangkat daerah, dan buminagarib viisetiap perangkat daerah harus mengalokasikan pembiayaan untuk penyelenggaraan kearsipan. . lkdlkdpencipta arsipnagarib.sumaterkdsanksi pejabat dan atau pelaksana yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang undangpenjelasan atas peraturan daerah kabupaten tanah datar nomor tahun2019 tentang penyelenggaraan kearsipan umum arsip sebagai bagian dari identitas bangsa berperan sebagai salah satu sarana penyelamatandan daerah. kemudian arsip juga. untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, menjamin pesistem kearsipandisemua organisasi kearsipan. selain itu, sistem kearsipanpengelolaan arsip dalam sistem kearsipan meliputi pengelolaan arsip dinamis dan pengelolaan arsipsional bertujuan untuk menjamin keselamatan arsip statis sebagai pertanggungjawaban bagi kehidupan bermasyarakat, dan daerahadapun pembangunan sistem kearsipan ini dan sanksi. ii. cukup jelas. huruf cukup jelasdaerahlampiran peraturan daerah kabupaten tanah datar nomor tahun tentang penyelenggaraan kearsipan contoh pengisian formulir pendataan arsip pendataan survai arsip vital instansi unit kerja jenis seri arsip media simpan sarana temu kembali volume periode kurun waktu jangka simpan tingkat keaslian sifat kerahasiaan lokasi simpan sarana simpan kondisi arsip nama waktu pendataan formulir . formulir daftar ikhtisar dokumen arsip instansi alamat unit kurun jum format jalan pena (kerja asal waktu lah media masuk than lokasi (ket arsip mengetahui menyetujui, penanggung jawab nama nama nip. nip. tata cara pengisian formulir daftar ikhtisar dokumen arsip nama instansi, diisi dengan nama instansi yang didata. alamat, diisi dengan alamat lengkap instansi yang didata. diisi dengan nomor urut. unit kerja asal arsip, diisi dengan nama unit kerja eselon ii, iii atau yang didata. kurun waktu, diisi dengan angka tahun atau kurun waktu tahun arsip dari tahun sekian sampai tahun sekian.m arsip. format media arsip, diisi dengan jenis media arsip yang didata. jalan masuk, diisi dengan alat bantu yang digunakan sebagai alat untuk menemukan arsip. penataan, diisi dengan jenis penataan yang digunakan dalam penataan arsipnya. lokasi, diisi dengan tempat lokasi arsip yang disimpan. keterangan, diisi dengan keterangan lain lain yang perlu diketahui. mengetahui menyetujui, diisi dengan nama dan tanda tangan kepala unit yang bertanggung jawab menangani administrasi. penanggung jawab, diisi dengan nama lengkap kepala unit kearsipan. formulir perangkat daerah menyetujui pencipta arsip daerah kabid kearsipan kabupaten tanah datar nama jelas nama jelas nip. nip. petunjuk ..berita acara serah terima arsip statis nomor . pada hari ini. tanggal. bulan. tahun.pihak kedua kepala perangkat daerah kabid kearsipan pencipta arsip daerah kabupaten tanah datar nama jelas nama jelas nip. nipnyelenggaraan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab diperlukan kemampuanh daerah pad) yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah;daerah sebagai lembaga yang mengelola kegiatan usaha milik pemerintah daerah;umi dan pendirian bumi ditetapkan dengan peraturan daerah; bahwa berdasarkan surat menteri dalam negeri nomor tanggal mei hal pertimbangan penilaian atas usulan rencana pendirian badan usaha milik daerah kota singkawang, usulan pendirian bumi dapat dilanjutkan dengan peraturan daerah; jdih kota singkawangrian perusahaan perseroanjdih kota singkawangjdih kota singkawangdirian perusahaan perseroan kota singkawang badan usaha milik daerah yang selanjutnya disingkat bumi adalah bumi berbentuk perusahaan umum daerah yang seluruh modal nya milik daerah dan bumi berbentuk perseroan daerah sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. perusahaan perseroan daerah yang selanjutnya perseroan adalahkota singkawang yang bertanggung jawab atas pengurusan perseroan kota singkawang untuk kepentingan dan tujuan perseroan kota singkawang serta mewakili perseroan kota singkawangkota singkkota singkawang. pegawai adalah pegawai perseroan kota singkawang. akte pendirian adalah akte pendirian perseroan kota singkawang. saham adalah surat bukti pemilikan bagian modal perseroan kota singkawang yang memberi hak atas deviden dan lain lainnya menurut besar kecilnya modal yang disetor. modal dasar adalah jumlah seluruh nilai nominal saham perseroan daerah daerah. kekayaan daerah yang dipisahkan adalah kekayaan daerah yang berasal danserta perseroan terbatas lainnya. jdih kota singkawang rencana kerja dan anggaran perseroan daerah adalah rencana kerja dan anggaran peru sapadalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan daerah atau lebih untuk menggabungkan din dengan perseroan lain bumi lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan asia dan perseroan yang menggabungkan dinndaerah atau lebih untuk meleburkan din dengan cara mendirikan satu perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan asia dani perseroan yang meleburkan din dan status badan hukum perseroan yang meleburkan dinbab nama dan tempat kedudukan usaha nama perseroan kota singkawang adalah pt. bangun cahaya singkawang perseroan). kantor pusat pt. bangun cahaya singkawang perseroan) berkedudukan kota singkawang. jdih kota singkawang pt. bangun cahaya singkawang perseroan)maksud dan tujuan pendirian pt. bangun cahaya singkawang perseroan) adalah:sama dengan pihak lain bagi kepentingan daerah; membantu meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah segala bidang;; dan memperoleh laba dan atau keuntungan. bab ruang lingkup usaha ruang lingkup usaha pt. bangun cahaya singkawang perseroan) adalah sebagai berikut: pengelolaan pasar; transportasi (angkutan umum); percetakan; pengelolaan rumah potong hewan; pengelolaan perparkiran; dan telekomunikasi. bab anggaran dasar anggaran dasar pt. bangun cahaya singkawang perseroan) dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. jdih kota singkawang anggaran dasar pt. bangun cahaya singkawang perseroan) sebagaimana dimaksud padabab modal paragraf umum bagian kesatu sumber modal sumber modal pt. bangun cahaya singkawang perseroan)n: apbd; dan atau konversi dan pinjaman. jdih kota singkawang peraturan perundang pada huruf pinjaman sebagaimana dimaksud pada huruf dapat bersumber dann: pemerintah pusat; daerah; bumi lainnya; dan atau sumber lainnya sesuai dengan ketentuan undangan. sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud meliputi: kapitalisasi cadangan, keuntungan evaluasi aset; dan ago saham. bagian kedua penyertaan modal daerah penyertaan modal daerah dilakukan untuk: pendirian pt. bangun cahaya singkawang perseroan); penambahan modal pt. bangun cahaya singkawang perseroan); dannil pada saat barang milik daerah dijadikan penyertaan modal daerah. nilai npt. bangun cahaya singkawang perseroan) ditujukan untuk memenuhi modal dasar dan modal disetor. jdih kota singkawangpt. bangun cahaya singkawang perseroan) dilakukan untuk: pengembangan usaha; penguatan struktur pei andalan, dan penugasan pemerintah daerah. penyertaan modal daerah untuk penambahan modal pt. bangun cahaya singkawangbangun cahaya singkawang perseroan). bagian ketiga pengurangan modal daerah pengurangan modal daerah pada pt. bangun cahaya singkawang perseroan) dapat dilakukan sepanjang tidak menyebabkan kepemilikan saham pemerintah daerah bawah (lima puluh satu persen). dalam menjaga kepemilikan sahampt. bangun cahaya singkawang perseroan) diprioritaskan untuk diambil alih oleh daerah lain dan atau bumi lainnya. jdih kota singkawangangun cahaya singkawangangun cahaya singkawang nnmodal da.sar modal dasar pt. bangun cahaya singkawang perseroan) berjumlah rp. (lima milyar rupiah). jdih kota singkawang modal dasar yang disetor sebagaimana dimaksud pada pada saat pendirian pt. bangun cahaya singkawang perseroan) paling sedikit dan modal dasar atau sebesar rp. (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)anggarkan terlebih dahulu dalam apbd. modal yang disetor sebagaimana dimaksud pada berbentuk uang tunai. pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. perubahan modal sebagaimana dimaksud dilakukan dengan persetujuan rups dan ditetapkan dalam akta pendirirubahan modal dan komposisi modal sebagaimana dimaksud dalam dituangkan dalam rups. perubahan penyertaan saham diatur dalam perubahan akta pendirian. bab vii saham pemegang saham persero terdiri dan: pemerintah daerah; dan pemegang saham lainnya. komposisi saham sebagaimana dimaksud pada terdiri dan: pemerintah daerah paling sedikit dan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam dan pemegang saham lainnya paling banyak sebesar dann dprd. setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada semua keputusan yang diambil dalam rups. jdih kota singkawangups dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan. bab viii organ dan pegawai bagian kesatu organ pt. bangun cahaya singkawang perseroan) paragraf umum pengurusan pt. bangun cahaya singkawang perseroan) dilakukan oleh organ pt. bangun cahaya singkawang perseroan). organ pt. bangun cahaya singkawang perseroan) sebagaimana dimaksud terdiri atas: rups; komisaris; dan direksi. setiap orang dalam pengurusan pt. bangun cahaya singkawrups terdiri dan: walikota; dan pemegang saham lainnya. walikota mewakili daerah selaku pemegang saham pt. bangun cahaya singkawang perseroan) dalam rups. walikota dapat memberikan kuasa berupa hak substitusi kepada pejabat pemerintah daerah. jdih kota singkawang walikota tidak bertanggung jawab atas kerugian pt. bangun cahaya singkawbangun cahaya singkawangbangun cahaya singkawang perseroan) secara melawan hukum. rups merupakan kekuasaan tertinggi yang dilaksanakan paling sedikit sekali dalam satu tahun. rups terdiri dan rups tahunan dan rups lainnya. direksi menyelenggarakan rups tahunan dan rups lainnya dengan didahului pemanggilan pemegang saham. segala bentuk keputusan yang diambil dalam rups diupayakan atas musyawarah dan mufakat. tata tertib rups ditetapkan oleh rups pertama yang berpedoman kepada akta pendirian. paragraf komisaris anggota komisarida awal pembentukannya dewan komisaris diangkat oleh walikota dan disampaikan kepada dprd dan dicantumkan dalam akta pendirian. untuk pengangkatan dewan komisaris selanjutnya dilakukan melalui rups. komisaris bertugas mengawasi kebijakan direksi dalam menjalankan pekerjabangun cahaya singkawang perseroan). jdih kota singkawang proses pengangkatan dewan komisaris sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada dprdpanitia seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikitjdih kota singkawangnangun cahaya singkawangt. bangun cahaya singkawang perseroan); dan mengawasi dan memberi nasihat kepada direksi dalam menjalankan pengurusan pt. bangun cahaya singkawang perseroan). komisaris wajib: melaporkan hasil pengawasan kepada rups; dan membuat dan memelihara risalah rapat. jdih kota singkawang pengawasan terhadapjabatan anggota komisaringun cahaya singkawjdih kota singkawangangun cahaya singkawangjdih kota singkawangbangun cahaya singkawangperaturan walikota. komisaris dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh pt. bangun cahaya singkawangngun cahaya singkawang perseroan) dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran pt. bangun cahaya singkawangjdih kota singkawang bangun cahaya singkawang perseroan). pengurusan olehpt. bangun cahaya singkawangdih kota singkawangdilakukan oleh panitia seleksi berjumlah ganjilt. bangun cahaya singkawang perseroan) ditetapkan oleh rups. jumlah anggota direksi pt. bangun cahaya singkawangngun cahaya singkawang perseroan). direktur utama diangkat dan salah satu anggota direksi sebagaimana dimaksud pada jdih kota singkawangt. bangun cahaya singkawang perseroan)t. bangun cahaya singkawangjdih kota singkawangangun cahaya singkawang perseroan). direksi pt. bangun cahaya singkawangdih kota singkawangbangun cahaya singkawangegang saham dapat mengajukan gugatan pada direksi pt. bangun cahaya singkawang perseroan) dikarenakan kesalahan atau kelalaiannya yang menimbulkan kerugian pada pt. bangun cahaya singkawangt. bangun cahaya singkawang perseroan). penghasilan direksi pada pt. bangun cahaya singkaw; tunjangan fasilitas;walikota. jdih kota singkawbangun cahaya singkawang perseroan) dilaksanakan oleh komisaris. komisaris dapat menunjuk pejabat dan internal pt. bangun cahaya singkawangun cahaya singkawang perseroan) dilaksanakan oleh rups. rups dapat menunjuk pejabat dan internal ft. bangun cahaya singkawang perseroan) untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan pt. bangun cahaya singkawbagian kedua pegawai pegawai pt. bangun cahaya singkawang perseroan) merupakan pekerja pt. bangun cahaya singkawjdih kota singkawang pegawai pt. bangun cahaya singkawngun cahaya singkawang perseroan) sesuai dengan rencana kerja dan anggaran pt. bangun cahaya singkawang perseroan). penghasilan pegawai pt. bangun cahaya singkawangangun cahaya singkawang perseroan) diatur dalam peraturan direksi dengan mendapatkan persetujuan komisaris. pt. bangun cahaya singkawang perseroan) wajib mengikutsertakan pegawai pt. bangun cahaya singkawngun cahaya singkawang perseroan) melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia. pegawai pt. bangun cahaya singkawangngun cahaya singkawang perseroan) dapat membentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern pt. bangun cahaya singkawang perseroan). jdih kota singkawangbangun cahaya singkawang perseroan), menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada pt. bangun cahaya singkawang perseroan)ngun cahaya singkawang perseroan) sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing masing. jdih kota singkawangew pratinjau yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan pt. bangun cahaya singkawang perseroan); melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian komisaris;ngun cahaya singkawang perseroan) tidal( mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnjdih kota singkawang bab perencanaan, operasional, dan pelaporan bagian kesatu perencanaan paragraf rencana bisnis pt. bangun cahaya singkawang perseroant. bangun cahaya singkawangpatjdih kota singkawang ketentuan lebih lanjut mengenai rencana bisnis dan rencana kerja dan anggaran pt. bangun cahaya singkawang perseroan) sesuai dengangun cahaya singkawang,angun cahaya singkawangangun cahaya singkawang perseroan) dilaksanakan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik. jdih kota singkawangngun cahaya singkawang perseroan); mengoptimalkan nilai pt. bangun cahaya singkawang perseroan) agar pt. bangun cahaya singkawang perseroan)bangun cahaya singkawangangun cahaya singkawang perseroan); mendorong agar organ pt. bangun cahaya singkawangangun cahaya singkawang perseroan) terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan sekitar pt. bangun cahaya singkawang perseroan); meningkatkan kontribusi pt. bangun cahaya singkawang perseroan)angun cahaya singkawang perseroan) didirikan. paragraf pengadaan barang dan jasa pengadaan barang dan jasa pt. bangun cahaya singkawang perseroan) dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi. jdih kota singkawang ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa pt. bangun cahaya singkawang perseroan) sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan walikota. paragraf kerjasama pt. bangun cahaya singkawangngun cahaya singkawang perseroan) dengan pihak lain merupakan kewenangan direksi sesuai dengan mekanisme internal pt. bangun cahaya singkawang perseroan). bentuk kerja sama meliputi: operasi; pendayagunaan ekuitas;rups luar biasa;dalam hal kerja sama sebagaimana dimaksud pada berupa tanaka dan atau bangunan yang berasal dan penyertaan modal daerah pada pt. bangun cahaya singkawang perseroan) dan dikerjasamakan dalam jangka waktu lebih dan (sepuluh) tahun harus disetujui oleh rups luar biasa. jdih kota singkawangpt. bangun cahaya singkawangkota singkawang dapat memberikan penugasan kepada pt. bangun cahaya singkawang perseroan) untuk melaksanakan kerja s, yang meliputi: proposal kerja warna,tentuan lebih lanjut mengenai kerja sama pt. bangun cahaya singkawang perseroan) diatur dalam peraturan walikota. paragraf pinjaman pt. bangun cahaya singkawang perseroan) dapat melakukan pinjaman dan lembaga keuangan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sumber dana lainnya danangun cahaya singkawang perseroan) yang berasal dan hasil usaha pt. bangun cahaya singkawang perseroan) dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman. dalam hal pt. bangun cahaya singkawangjdih kota singkawang ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman pt. bangun cahaya singkawang perseroan) diatur dalam peraturan walikota. bagian ketiga pelaporan paragraf pelaporan komisaris laporan komisaris terdiri dann laporan pengawasan yang disampaikan kepadangun cahaya singkawang perseroan) ditutup. laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada disahkan oleh. paragraf pelaporan direksi laporan direksi pt. bangun cahaya singkawang perseroan) terdiri danjdih kota singkawangbab laba bagian kesatu penggunaan laba penggunaan labaviden pt. bangun cahaya singkawang perseroan) yang menjadi hak daerah merupakan penerimaan daerah setelah disahkan oleh rups. jdih kota singkawang bagian kedua penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial pt. bangun cahaya singkawanak perusahaan pt. bangun cahaya singkawang perseroan) dapat membentuk anak perusahaan. dalam membentuk anak perusahaan, pt. bangun cahaya singkawang perseroan)ndan yang berasal dan penyertaan modal daerah. jdih kota singkawang setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham pt. bangun cahaya singkawang perseroan) anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan oleh rups. bab xiii penugasan pemerintaht. bangun cahaya singkawangun cahaya singkawangun cahaya singkawang perseroan) sebelum mendapatkan persetujuan danbangun cahaya singkawt. bangun cahaya singkawang perseroan). setelah pelaksanaan penugasan, direksi wajib memberikan laporan kepada rups. penugasan dan jdih kota singkawang bab xiv evaluasi, restrukturisasi, perubahan bentuk hukum, dan privatisasi bagian kesatupt. bangun cahaya singkawang perseroan) dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi. evaluasi pt. bangun cahaya singkawangt. bangun cahaya singkawang perseroan). penilaian tingkat kesehatan dilakukan setiap tahun oleh pt. bangun cahaya singkawang perseroan) dan disampaikan kepada rups. penilaian tingkat kesehatan perusahaan menjadi dasar evaluasi pt. bangun cahaya singkawang perseroan). jdih kota singkawang walikota menyampaikan hasil penilaian tingkat kesehatan kepada menteri. pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi bumi sesuai dengan tugas dan wewenangnya. ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi bumi diatur dalam peraturan walikotangun cahaya singkawang perseroan)yang terus menerus mengalami kerugian dan kerugian tersebut mengancam kelangsungan usaha pt. bangun cahaya singkawang perseroan) dan jdih kota singkawang penataan hubungan fungsional antara pemerintah kota singkawang dan pt. bangun cahaya singkawang perseroan)kota. bagian ketiga perubahan bentuk hukum pt. bangun cahaya singkawang perseroan)angun cahaya singkawang perseroan) dan restrukturisasi. perubahan bentuk hukum pt. bangun cahaya singkawang perseroan)bab penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran penggabungan dan peleburan perusahaan dilakukan terhadap (dua) bumi atau lebih. pt. bangun cahaya singkawang perseroan) dapat mengambil alih bumi dan atau badan usaha lainnya. pembubaran pt. bangun cahaya singkawang perseroan) ditetapkan dengan perda. fungsi pt. bangun cahaya singkawngun cahaya singkawang perseroan) dikembalikan kepada daerah. jdih kota singkawangngun cahaya singkawvi kepailitan pt. bangun cahaya singkawangngun cahaya singkawang perseroan) hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar pt. bangun cahaya singkawang perseroan) dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dan walingun cahaya singkawangngun cahaya singkawangaset pt. bangun cahaya singkawangdih kota singkawangngun cahaya singkawngun cahaya singkaw,jdih kota singkawang bagian kedua pengawasan pengawasan terhadap pt. bangun cahaya singkaw dan pengawasan eksternal. pengawasan internngurusan pt. bangun cahaya singkawang perseroan) dilakukan sesuai ketentuan dalam perda ini dan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai bumi dan pt. pt. bangun cahaya singkawang perseroan) dapat berhimpun dalam asosiasi bumi atau dengan nama lain. ketentuan yang belum diatur dalam peraturan daerah ini akan diatur dengan peraturan walikota dengan ketentuan paling lambatjdih kota singkaw! priadpenjelasan atashi daerah kota singkawangh daerah bersumber ddaerah yang sah. dan hasil pendapatan ash daerah selama ini dirasakan masih belum cukup memadai dalam membiayai pembangunan kota singkawang. oleh karena itu pemerintah kota singkawang menganggap perlu mengadakan usaha lain guna menambah sumber sumber pendapatan daerah. sesuai perkembangan saat ini, usaha yang lebih tepat dan memungkinkan serta dapat diandalkan untuk menambah sumber pendapath daerah diperoleh antara lain dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang sah. untuk mewujudkan penerimaan pendapatan ash daerah kota singkawang melalui hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan jdih kota singkawang tersebut, dilakukan antara lain melalui pendirian perusahaan perseroan daerah. pendirian perusahaan perseroan daerah yang diberi nama bangun cahaya singkawang perseroan)ota singkawang. oleh karena itu pt. bangun cahaya singkawang perseroan) melakukan usaha bidang pengelolaan pasar, transportasi (angkutan umum), percetakan, pengelolaan rumah potong hewan, dan pengelolaan perparkiran, dan telekomunikasi, hal tersebut dilakukan sebagai upaya peningkatan pendapatan daerah dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. namun demikian, sebagai bumi untuk tetap mandiri dan mendapatkan laba sehingga dapat menunjang kelangsungan usaha serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. lebih lanjut, untuk dapat meningkatkan perannya dan mampu mempertahankan keberadaannya dalam perekonomian dunia usaha yang semakin kompetitif dan terbuka, perlu dilakukan budaya profesionalisme yaitu melalui pembinaan pengurusan dan pengawasannya dilakukan berdasarkan prinsip prinsip tata kelola perusahaan yang baik. ii. demihuruf yang dimaksud dengan apbd" meliputi pula proyek apbd yang dikelola oleh pt. bangun cahaya singkawang perseroan) dan atau piutang daerah pada pt. bangun cahaya singkawangangun cahaya singkawang perseroan)jdih kota singkawangt. bangun cahaya singkawang perseroan) harus disesuaikan dengan jenis penugasan pemerintah daerah dan tujuan pt. bangun cahaya singkawang perseroan).huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan diberhentikan sewaktu waktu adalah pemberhentian anggota komisaris yang tidak harus menunggu masa jabatannya berakhir dikarenakan melanggar ketenthu jdih kota singkawang" adalah per nyatakjdih kota singkawang cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelasjdih kota singkawang, dan
salinan kan les, bahwa rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) provinsi kalimantan barat sebagaimana dimaksud pada hurufmiliki fungsi dan tanggung jawab disampai dengaincian visi, misi,gubernur dan wakil gubernur berkewajiban mengarahkan pelaksanaan rpm dengan menggerakan semua potensi daerah secara optimal. sekretaris daerah wajib mengkoordinasikan pelaksanaan program program dalam rpm. perangkat daerah wajib menyusun renstra sesuai dengankedalam renstra pd. bappeda wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap rpm, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan, evaluasi terhadap hasil. pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakuprovinsi telah berpedoman pada rpm, ipjp, dan rtrw provinsi. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rpm sebagaimana dimaksud hurufsebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah provinsi dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah provinsi. bab ketentuan peralihan dalam hal rpm tahun telah berakhir dan rpm periode berikutnya belum ditetapkan, maka penyusunan rkd tahun disusun dengan berpedoman kepada peraturan perundang undangan. babsutarmidji diundangkan pontianak pada tanggal maret pj. sekretaris daerah provinsi kalimantan barat, syarif kamaruzaman: .
rmsdengan rahmat tuhan yang maha esa bupati sragensragensragensragen dalam upaya mencari dan menggali potensi penerimaan daerah kabupaten sragensragensrageretribusi jasa usaha. ruang tenant ruang, telephone ext paux, wifi (per bulan) ana workshop garmen fasilitas: mesin single needle unit, mesin single needle cutter unit, mesin double needed unit, mesin obras benang lima unit, mesin obras benang empat unit, mesin pasang kancing otomatis unit, mesin lubang kancing unit, mesin barter otomatis unit, mesin snap button unit, mesin kansai spesial unit, mesin overdeck unit, mesin press oshima top fuse unit, mesin potong sment bench knife unit, mesin boiler unit, mesin press kerah unit, mesin press manset unit, mesin balik kerah unit, mesin sum unit, mesin potong kerah oshima boy unit, mesin mini press sulit unit, meja potong unit, pengikat karton unit, mesin potong mack unit, mesin potong unit, per tahun). hasil pertanian filling lines 4d. mesinjaheinstant \|perhari mesingasdeepfryer ) e \|perhari orange mesinpengemaskopi ' e ' \|perhari mesincetakmieindustrial \|perhari k.mesinuniversal blender \|perhari mesinperajang \|perhari m.mesinfritter ' perhari gedungkartini untuk kepentingan umum per hari kegiatan (resepsi, pesta, (sabtu minggu libur) promosi pameran, pagelaran budaya) per hari kegiatan (hari kerja jam dinas) untuk kepentingan organisasi per hari kegiatan sosial kemasyarakatan (sabtu minggu libur) per hari kegiatan (hari kerja jam dinas) a4. penggunaanfasilitasgedung: a)kursilipat berbuah kursisusun '?! berbuah 3mja ' ' berbuah sjacstand 5pk preunit keg. gjacstand1 opk preunit keg. amanat taman mbp diponegoro untuk kegiatan komersial dan per hari kegiatan (resepsi, pesta, promosi pameran, pagelaran budaya olahraga: untuk setengahgedung perhari kegiatan untuksatugedung perhari kegiatan maa mia laa non olahraga) pameran untuk kegiatan olahraga per band shift bln rutin langganan main (satu) ukk untuk kegiatan diluar gedung per m? hari amanat mini sal aa, gor stadiontaruna untuk kegiatan komersial dan per hari kegiatan perorangan non olahraga nasional (pesta, promosi pameran, pagelaran budaya) per hari kegiatan (lokal) olahraga untuk kegiatan non komersial perhari kegiatan untuk kegiatan olahraga per bulan kali dalam seminggu. halaman per50m?perhari dean mena rutin langganan alun alun season langen putro nasional sukawatisosial kemasyarakatan keg. penggunaan fasilitasgedung: ekursilipato berbuah kursi susun 3meja berbuah a)soundsistem '' persen sjacstand 5pk ' 'e\| preunit keg. gjacstand opk preunit keg. i)genetic preunit keg. komersial ml. auditorium spdeee sean sosial kemasyarakatan penggunaan fasilitas gedung: per buah meja sjacstand5 spk preunit keg. per unit keg. iii pemakaian alat berat \|.\|l. mobiltangki ' ' perhari roadroller mesingilas diatas4ton ' ' perhari senin a00 berubah dibawah2,5ton ' perhari uhedloadr oo. pocono terjal viberroller dumptruck perhari trailer perhari compressor perhari excavator backbone) perjam ter man milik pemerintah daerah h ke 200m ahun tegalan \|m? tahun sawah: panen \|m? tahun sawah:2panen \|m? tahun sawah ingatan 0i m? tahun jembatan masukrumah tahun jembatanuntukkios tahun bi. bupatesragen, sirminal keterangan kali parkir oom bus sedang kali parkir bus kecil kali parkir kali parkir kali parkir tempat usaha dagang seperti kios, kantin \|m? perhari harian pengalihan hak pakai penempatan kios tanda pengenal untuk pedagang, penjual per orang jasa dan agen (hamarotetumik biang ber7 orang kamar toilet untuk buang air besar per orang mandi bungaan, na: sis kusdinar untung yuni sukawati lampiran iiipark bus sedang truck sedang sekali parkir bus besar, truck besar, dan alat besar sekali parkir lainnya. sekali park sepeda motor sekan perkara mma) mapemeriksaan kesehatan hewan keliling jenis pelayanan tari biaya pemeriksaan kesehatan hewan hewan besar ekor hewan kecil ekor biaya potong hewan sapi, kerbau dan kuda ekor pemeriksaan tanda afkir tidak afkir sapi dan kerbau ekor biaya pemeriksaan daging yang keluar daerah per kilogram biaya pemeriksaan daging hewan yang masuk untuk per daerah kilogram bupatasragen, iabiasa hari minggu obyek hari libur keterangan nasional musium karcis tanda sangiran masuk setiap orang untuk: wisman wisman museum audio visual min orang riset penelitian anak sekolah dari tarif\| dari tarif kecuali audio rombongan visual klaster ukuran klaster gedung klaster manyarejo klaster kritikan titipan sepeda sepeda motor mobil bus il. mck mandi buang air kecil buang air besar pemandian karcis tanda air panas masuk layanan setiap orang kali mandi anak sekolah dari tarif dari tarif kali mandi rombongan) titipan parkir sepeda motor kali parkir mobil kali parkir bus kali parkir pemandian tiket masuk setiap kali mandi runut orang kolam karcis tanda renang masuk setiap orang kartika untuk umum kali mandi pelajar kali mandi (rombongan) min orang cc. titipan parkir sepeda onthel kali parkir sepeda motor kali parkir mobil kali parkir bus kali parkir persewaan ban kali sewa pelampung makam karcis tanda kali pangeran masuk setiap untuk jum'at samudra orang pon jum'at kemukus kliwon kali mck mandi kali buang air kali kecil buang air kali besar anak sekolah dari dari tarif kali min tarif orang titipan parkir sepeda motor kaliparker mobil kali parkir bus kali parkir bupati sragenpenjualan produksi usaha daerah retribusi benih ikan 73cm\| 512cm, karper ekor 23cm. 73cm s000ke\| 00k tim merek mas bea #cm sem gem inch. 2inch inch retribusi benih padi benih padi kg segala varietas benih padi beberapa ketentuan dalam. peraturan kepala daerah adalah peraturan bupatirofess, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi rolesretribusi bibit hortikultura jenis pelayanan tari rp) keterangan batang bibit jeruk besar lemon bibit jambu kristal della bibit angka bibit lengkung bibit blimbing bibit alpukat bibit srikaya jumbo bupati sragen, kal. untung yuni sukawatirumah potong hewroduprofessionalnyidik pegawai negeri sipil kabupaten sragen. ketentuan ditambahkan (dua) huruf yakni huruf sehingga berbunyi sebagai berikut:diantara bab iii dan bab sisipkan (satu) bab, yakni bab iii sehingga berbunyi sebagai berikut: bab iiiyang meliputi: benih padi, bibit hortikultura, dangian keduatu diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:ubah dan digolongkan berdasarkan atas indexubah sehingga berbunyi sebagai berikut: bagian kedua retribusi terminal struktur dan besarnya tarif retribusi terminal diubah dan digolongkan berdasarkan jenis terdiri dari biaya biaya ketatausahaan, penertibdiubah sehingga berbunyi sebagai berikut: bagian ketiga retribusi tempat khusus parkir struktur dan besarnya tarif retribusi tempat khusus parkir diubah, berdasarkan jenis kendaraan yang parkir tempat yang disediakan oleh pemerintahbagian keempat diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: bagian keempat retribusi rumah potong hewan struktur dan besarnya tarif retribusi rumah potong hew dan ditambah (dua) yakni dan sehingga berbunyi sebagai berikut: bagian kelimadiubah dan digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang ada tempat rekreasi dan olahragpenggunausahaan kios warung makan lokasi obyek wisata dipungut retribusi berdasarkan hasil pemenang lelang dengan jangka waktu (satu) tahun. retribusi pemakaian dan penggunausahaan sebagaimana dimaksud pada harus dibayar dimuka dan kepadanya diberikan surat izin oleh kepala skpd yang membidangi. pengelolaan mck dan titipan sepeda sepeda motor serta parkir mobil bus dilakukan dengan sistem lelang terbuka dengan mengutamakan warga masyarakat kabupaten sragen dan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. pemakaian penggunausahaan kios warung makan lokasi tempat olah raga dipungut retribusi berdasarkan luasan tempat yang digunakan dengan jangka waktu (satu) tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang. besarnya tarif retribusi tanda masuk musium manusia purba sangiran berdasarkan perjanjian kerja sama antara direktorat jenderal kebudayaan kementerian pendidikan kebudayaan republik indonesia, dinas kebudayaan dan pariwisata provinsi jawa tengah dan dinas pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olah raga kabupaten sragen. ketentuan ditambah (satu) huruf yakni huruf sehingga berbunyi sebagai berikut: masa retribusi pelayanan jasa usaha, diatur sebagai berikut masa retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah jangka waktu yang lamanya (satu) kali pemakaian kekayaan daerah. masa retribusi terminallayanan terminal. masa retribusi tempat khusus parkir kendaraan pelataran lingkungan halaman, gedung dan kantor adalah jangka waktu untuk (satu) kali parkir. masa retribusi rumah potong hewan adalah satu kali pemotongan hewan. masa retribusi tempat rekreasi dan olah raga adalah jangka waktu yang lamanya (satu) hari untuk retribusi tempat rekreasi dan (satu) tahun untuk retribusipemakaian penggunausahaan toko kios warung makan. masa retribusi penjualan produksi usaha daerah adalah jangka waktu yang lamanya (satu)201y bulanoo. eda anto lembaran daerah kabupaten sragen tahun nomor salinan sesuai dengan aslinya mengetahui kep hukum setda kab\| sragen muh. yuli to, s.h. pembina tk. nip. noref peraturan daerah kabupaten sragen, provinsi jawa tengahpemerintah daerah. pasar terminal: untuk tanah ibu kota usaha komersil m? bulan usaha non komersil sosial m? bulan untuk tanah luar wilayah ibu kota kabupaten: usaha komersil m bulan usaha non komersil sosial m? bulan sewa lelang tanah eks bond sesuai dengan per tahun desa hasil lelang irumadinas gor stadion rumah dinas gor stadion. sukawati kanoman (perhari ruang seminar dewa dan kapasitas org ruang kelas arjuna kapasitas org (perhari laboratorium komputer kapasitas org maan mess vip fasilitas ac, kamar mandi, almari, meja kursi org bed bermalam) mess standard fasilitas kipas (umum) angin, kamar mandi,almari,meja kursi per malam untuk siswa (siswa) pelatihan (per malam)
bupati bengkayang provinsi kalimantan barat peraturan daerahla. bahwa dalam berlakunyengkayang nomor tahun tentang retribusi pelayanan kesehatan perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan: #aggka yangjenis retribusi diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut bab golongan retribusi retribusi pelayanan kesehatan digolongkan sebagai retribusi jasa umum. ketentuan bab iii diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut pan dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada adalah peserta badan penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan, dan bencana serta kejadian luar biasa. ketentuan bab iii diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut struktur dan besaran tarif pelayanan kesehatan yang tetapkan sebagai berikut jasa jasa tarif semseetavaan sarana \|emiaranan rerapusi a2keliling puskesmas pembantu poskesdes pemeriksaan kesehatan untuk pemberian surat keterangan kesehatan: pelajar umum calon pegawai negeri sipil pegawai negeri sipil imunisasi calon pengantin keterangan kehamilan keterangan kesehatan haji surat keterangan asuransi surat keterangan dokter permintaan visum repertum untuk penyidikan gedung par chung mesum hidup (kp visum repertum karena kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan" terhadap perempuan dan anak dan pemerkosaan pelayanan suntik pemasangan dan lepas implant pemasangan dan lepas iud tindakan debridemen pengobatan dan perawatan luka perawatan luka tanpajahitan pd0\| perawatan luka jahitan penambahan penjahitan spark pembinaan spark bayi (fiksasi infus) spark patah tulang (fraktur) panjang pendek tindakan medik ringan operasi kecil pasang infus (intra vena fluid drip) bayi anak dewasa insist abses sirkumsisi khitan tindik daun telinga ektirpasi tumor kecil ekstraksi kuku pengangkatan benda asing vena seksi bedah minor angkat jahitan tindakan medik sedang pasang chatter pasang foley chatter pasang naso gastric tube kubah lambung ligamen pertolongan persalinan perang persalinan normal pra persalinan normal abon mata lainnya: pemeriksaan iva pelayanan sales krio untuk kasus positif tindakan pada gigi dan mulut perawatan danpemiberihan ajo o1s000lmp dodol rp go.o06 pada karang gigi per rahang ala penambahan gigi sementara pencabutan gigi tetap berbuah penambahan gigi tetap berbuah insist abses gigi (intra oral) pencabutan gigi dengan komplikasi berbuah selective grinding pemeriksaan penunjang diagnostik radiologi content photo ekg usg laboratorium pemeriksaan rutin specimen hemoglobin leukosit eritrosit trombosit golongan darah laju endapan darah closing time flooding time ct bt) darah malaria hematokrit kidal malaria pemeriksaan gula darah pemeriksaan kolesterol pemeriksaan asam urat silika pemeriksaan urine rutin air seni (albumin, reduksi, rp. urobilin, bilirubin, sedimen, p natrium, reum, kreatinin)smear rp. rp. rp. perawatan rawat inap puskesmas perawatan perawatan umum perawatan pasien per hari pasien tidak termasuk makan maa mag: man yan catatan \|rp obat pelayanan kesehatan dasar dan bahan habis pakai (yang disediakan ifk bengkayang) perawatan luka bakar pasien per hari luka bakar luka bakar luka bakar nebulizer therapy uap) sarana penunjang pelayanan kesehatan puskesmas ni, puskesmas perawatan penggunaan sarana penunjang alat kesehatan oksigen per jam cairan infus dan set infus kateter selatan kateter balon intra vena kateter wing needle disposable siring disposable needle sarana penunjang non medis penggunaan ambulans untuk rujukan dan membawa jenazah pergi dan pulang (per kilometer) penggunaan ambulans 5km biaya membawa jenazah pemakaman jam biaya membawa jenazah pemakaman jam ketentuan bab iii wilayah pemungutan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut bab wilayah pemungutan retribusi dipungut dalam wilayah kabupaten bengkayang ketentuan bab pemungutan retribusi diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut@f bupati. keputusan bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak bab sanksi administratif diubah, sehingga berbunyi sebagai berikutketentuan bab tata cara penagihan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut bab v,#tribus diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. ipa ketentuan bab vii pengembalian kelebihan pembayaran diubah, sehingga berbunyi sebagai berikuotentuan bab viii kadaluwarsa penagihan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikutbab penghapusan piutang retribusi yang kadaluwarsa diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut tksbab pembukuan dan pemeriksaan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut bab xii pembukuan dan pemeriksaan bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhangketentuan bab insentif pemungutan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikutketentuan bab xii peninjauan serif retribusi diubah, sehingga berbunyi sebagai berikutketentuan bab xii ketentuan penyidikan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikuttd ketentuan bab xiv ketentuan pidana diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut mi'bab ketentuan peralihan hapus. ketentuan bab xvi ketentuan penutup diubah, sehingga berbunyi sebagai berikutengkayangt peoptinbe kaya ng, pad sai kan k3." suryadman gadot diundangkan bengkayang pada tanggal tweet bergaris daerah gabungan bengkayang: fa ajaro.dalam rangka menindaklanjutihingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap peraturan daerah kabupaten bengkayang nomor tahun tentang retribusi pelayanan kesehatan. penyesuaian dan perubahan yang dilakukan terhadap peraturan daerah kabupaten bengkayang nomor tahun tentang retribusi pelayanan kesehatan disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan pelayanan kesehatan fasilitas kesehatan yang ada wilayah kabupaten bengkayang dan adanya perubahan pada besarnya tarif pelayanan kesehatan yang diangap sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini. perubahan besaran tarif pelayanan kesehatan dan tambahan kebutuhan pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan diharapkan mampu menjawab permasalahan yang ada terkait dengan pelayanan kesehatan serta dapat meningkatkan kinerja pada pelayanan kesehatan yang ada kabupaten bengkayang. demi cukup jelas cukup jelas ban lembaran daerah kabupaten bengkayang tahun nom
ada pp. bupati sumba timur provinsi nusa tenggara timur peraturan daerah kabupaten sumba timur nomor tahun tentang perusahaan umum daerah air minum matahari mahu dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati sumba timur, menimbang bahwa perusahaan daerah air minum matahari mahu merupakan badan usaha milik daerahdan berbentuk perusahaan daerah dengan tugas memenuhi kebutuhan masyarakat akan tersedianya air minumc matahari mahu, mengingat undang undang dasar negara republik indonesia tahun m5555. w: menetapkan peraturan daerah tentang perusahaan umum daerah air minum matahari mahuarn www s5. perusahaan umum daerah air minum matahari mahu yang selanjutnya disebut pemuda air minum matahari mahumatahari mahu yang selanjutnya disebut kpm adalah organ pemuda air minum matahari mahu yang memegang kekuasaan tertinggi dalam pemuda air minum matahari mahuatahari mahatahari mahu. direksi adalah organ pemuda air minum matahari mahu yang bertanggung jawab atas pengurusan pemuda air minum matahari mahu untuk kepentingan dan tujuan pemuda air minum matahari mahu serta mewakili pemuda air minum matahari mahumatahari mahpendirian, status dan kedudukan dengan peraturan daerah ini, perusahaan daerah air minum matahari mahuberalih menjadi perusahaan umum daerah air minum matahari mahu,air minum matahari mahu, perusahaan umum daerah air minum matahari mahu berkedudukan dan berkantor pusat waingapu bab iii maksud, tujuan, ruang lingkup pelayanan dan wilayah usaha bagian kesatu maksud dan tujuan maksud pendirian pemuda air minum matahari mahu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan air minum dan atau air bersih masyarakat\| tujuan pendirian pemuda air minum matahari mahu adalah: memberikan pelayanan air minum dan atau air bersihdan wilayah usaha ruang lingkup pelayanan pemuda air minum matahari mahu meliputi semua bentuk pelayanan yang berkaitan dengan air minum, air bersih dan non air yang mendukung pendistribusian air minum dan atau air bersih. pemuda air minum matahari mahumatahari mahu adalah mengelola dan pendistribusian air minum dan air bersihmatahari mahu didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. bab permodalan modal pemuda air minum matahari mahu sampai tahun anggaran sebesar rp. empat puluh tujuh miliar tujuh ratus sebelas juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah) modal sebagaimana dimaksud pada yang disetor dan dipisahkan dari kekayaan daerah sebesar rp. satu miliar dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu seratus dua puluh empat rupiah koma dua puluh dua sen) adalah merupakan modal pemuda air minum matahari mahu pada saat pendirian tambah penyertaan modal pemerintah daerah dan modal yang berasal dari kekayaan perusahaan daerah air minum matahari maruf, modal pemuda air minum matahari mahu sebagaimana dimaksud pada dapat berupa uang dan barang. sumber modal pemuda air minum matahari mahumatahari mahuc.matahari mahu bagian kesatu umum pengurusan pemuda air minum matahari mahu dilakukan oleh organ pemuda air minum matahari mahu. organ pemuda air minum matahari mahumatahari mahuaerah kpm, dewan pengawas dan direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha pemuda air minum matahari mahuatahari mahu, dan cc. rapat luar biasa. bagian kedua kpm bupati selaku pemilik modal pada pemuda air minum matahari mahuil)air minum matahari mahuair minum matahari mahutahari mahumatahari mahuair minum matahari mahaliban dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemuda air minum matahari mahu, dan atau para org seni edan aaa idea ana pri ing gbe meme pat sel ppa sal tdak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan pemuda air minum matahari mahumuda air minum matahari mahuyat tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatanmatahari mahu laporan pengurusan tugas akhir masa pada sebagai dasar perti jabatan sebagaimana dimaksud pertimbangan oleh kpm untuk memperpanjang laporan yani hentikan anggota dewan pengawas. spora jurusan tugas akhir masa jabatan anggota dewan pengawas berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan juan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik ada kpm. menuai terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota dewan pengawas aan tugas pengawasan perum 'ai daksomakan rom. mda air minum matahari mahu hal jabatan anggota dewan pengawas berakhir karena matahari mahumatahari mahumempunyai tatahari mahanggota direksi pemuda air minum matahari mahu ditetapkan oleh kpm. jumlah anggota direksi sebagaimana dimaksudmatahari mahumatahari mahumatahari mahupengurusan pemuda air minum matahari mahumatahari mahumasa jabatannya, anggota direksi seb sisa pelaksanaan pan pan dimaksud pada wajib melaporkan (satu) bulan setelah berak, man yang belum dilaporkan paling lambat berdasarkan laporan aka jabatannya dimaksud ada pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana rekam dewan pengawas wajib menyampaikan penilaian lamaran asi atas kinerja direksi kepada kpm. rekor bagaimana dimaksud pada serta penilaian dan '1ndash sebagaimana dimaksud pada sebagai pertimbangan kpm untuk tempe direksi. perpanjang atau memberhentikan anggota gea pen asan tugas akhir masa jabatan anggota direksi yang tertentu aan jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuancc.matahari mahuair minum matahari mahuaragraf penghasilan pegawai pemuda air minum matahari mahu memperoleh penghasilan ema dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab dan direksi menetapkan penghasilan pegawai pemuda air minum matahari padan dengan rencana kerja dan anggaran pemuda air minum atawa mahu. enggak pegawai pemuda air minum matahari mahmatahari mahu diatur dalam peraturan bupati. pemuda air minum matahari mahumatahari mahumatahari mahusewu . . \|) # (r rencana bisnis perjanjian kontrak kaga dimaksud pada merupakan dasar kencana wani sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada gerakan urusan pemerintahanmatahari mahumata mahu dilaksanakan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik. kei perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada transparansi:matahari mahu, mengoptimalkan nilai pemuda air minum matahari mahmatahari mahumatahari mahu, mendorong agar organ pemuda air minum matahari mah matahari mahu, meningkatkan kontribusi pemuda air minum matahari mahumatahari mahumatahari mahumatahari mahmatahari mahu dengan pihak lain merupakan kewenangan direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki pemuda air minum matahari mahmatahari mahumatahari mahumatahari mahumatahari mahu untuk melaksanakan kerja sama. bagian kelima pinjaman pemuda air minum matahari mahair minum matahari mahu dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman. dalam hal pemuda air minum matahari mahmatahari mahu lambat (sembilan dena pada disampaikan paling matahari mahu ditutup kerja setelah tahun buku pemuda air oran tahunan sebagaimana dimaksud pada disahkan oleh apa gap dewan pengawas tidak menandatangani laporan bagaimana dimaksud pada harus disebutkan alasannya secara tertulis. ise ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyama akan dan penyebarluasan laporan tahunan dewan pengawas dal peraturan bupati. lawas diatur dalam paragraf pelaporan direksi laporan direksi pemuda air minum matahari mahmatahari mahu laporan tahunan bagi pemuda air minum matahari mahu paling sedikit memuat: laporan keuangan, tan laporan mengenai kegiatan pemuda air minum matahari mahmatahari mahumatahari mahuper seratus), cadangan sebesar (dua puluh per seratus), anthem untuk direksi dan dewan pengawas serta bonus untuk pegawai sebesar (lima per seratus), dan besaran penggunaan sisa laba bersih sebesar (dua puluh per matahari mahu. apabila dana cadangan sebagaimana dimaksud padaatahari mahu. besaran penggunaan laba pemuda air minum matahari mahu ditetapkan setiap tahun oleh kpm. bab xii asosiasi pemuda air minum matahari mahu berkewajiban menjadi anggota persatuan perusahaan air minum seluruh indonesia. bn. aan perusahaan" ana menemani seluruh indonesia sebagai asosiasi yang amal kegiatan kerja sama antar pemuda air minum matahari san dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait daerah. bab ximatahari mahumatahari mahuv ketentuan peralihan pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, ketentuan pelaksanaan darilembaran daerah kabupaten sumba timur tahun nomor daerah kabupaten sumba timur nomor tahun tentang organ dan kepegawaian perusahaan daerah air minum matahari mahunaam peraturan ditetapkan pelaksanaan dari peraturan daerah ini harus ing lama (satu) tah ini diundangkan. terhitung sejakadartanggal agustus yan bupati, sumi timur,a yyi mili diundangkan waingapu pada (tanggal a6usus sa) ris daerah kabur sumba timur, kon, latu hamu andomaking pisnjlaban literatur ntah aturan daerah kabupaten sumba timur nomor tahun perus tentang perusahaan umum daerah air minum matahari mahu umum untuk melaksanakan otonomi daerah dalam pemenuhan akan air bersih, pada tahun didirikan perusahaan daerah air minum matang suhu dengan peraturan daerah kabupaten daerah tingkat lumba timur nomor tahun tentang pendirian perusahaan daerah air. minum matang mahu. perusahaan daerah yang,, undangan yang baru, yakni deng,cukup jelas.r) ut cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas cukup jelas. cukup jelas. timur nomor tambahan lembaran daerah kabupaten sumba timur
bupati tora"2oi1 tentang bahwa retribusi pelayanan parkir tepi jalan umumalam rangka meningkatkan pelayanan parkir kepada masyarakat dan meningkatkan kemandirian daerah, perlu dilakukan penyesuaian tarif retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum,aiu lintas dan angkutan jalganomor tambahan l ,alu lintas1 tentang man4semen dan rekayasa, analisis dampak, serta manajemen kebutuhan l,alu lintasforum [,alu lintas dan angkutan jal20ll tentang retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum (kembaran daerah kabupaten toraja utara tahun 20ll nomor tambahan l,lembaran daerah kabupaten toraja utara nomor peraturan daerah kabupaten tor4ja utara nomor tahun tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah l,lembaran kabupaten kabupaten toraja utara tahun nomor tambahan lembaran daerah kabupaten tora peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten tora"ia utara nomor tahun tentang retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum. menetapkan beberapa ketentuan dalam peraturan daerah kabupaten toraja utara nomor tahun o1l tentang retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum (tembakfrekuensi kendaraan tempat parkir. dinas teknis wajib melakukan survei potensi parkir setiap (enam) bulan. ketentuan diubah dan ditambahkan satu yakni, jenis, dan besaran tarif kendaraan yang terparkir tepi jalan ditetapkan sebagai berikut: tingkat kepadatan parkir jenis kendaraan bermotor ta rif alat berat kendaraan tempelan gandengan mobil barang truk roda atau lebih) mobil barang truk pick dan bus rp2 ,oo sekali parkir rp3 ,oo sekali parkir rp50. oo,o0 sekali parkir rp5. sekali parkir roda dan roda) mobil bus mobil sedan, mini bus mobil penumpu.rn& dan kendaraan lainnya yang sejenis. kendara.an bermotor bajaj, via, kaisar, rossa roda iga dan sejenisnya) kendaraan bermotor jenis sepeda motor s.ooo,o0 sekali parkir rp4. ooo,oo sekali parkir rp3. sekali parkir rp2. oo,oo sekali parkir(satu) yakni (2a) dan diantara dan disisipkan (satu) yakni (4a) sehingga berbunyi sebagai berikut: (l) (2agelolaan parkir dengan kartu berlangganan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan bupati. dalam hal wajib retribusi berlanggsebutkan pada disetor secara bruto kas daerah. (4a) tata cara pelaksanaan penagihan retribusi diatur bupati. pemungutan dan dengan peraturan peraturan daerah ini mulai ber or4ja utara. diterapkan rantepao l area c19 utara, mainan diundangkan rante pao pada tanggal t;area 2a19 daerah toraja utara, bare daerah kabupaten toraja utara tahun nomor noregperaturandaerahkabupatentora"antara,provinsi sulawesi selatan nomor an" ;,. c2. c?,:.'a utara nomor tahun 2o11 tentang retribusi pelayanan parkir tepi jai,an umum umum pemerintah kabupaten .pelayanan parkir tepi jalan umum. retribusi pelayanan parkir tepi jalan umumpelaksanaan pungutan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum ini belum optimal. hal tersebut karena dalammengatur bahwa pungutan retribusi dengan kartu langganan. sebagai bentuk implementasi terhadap kebijakan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum serta dalam rangka meningkatkan pelayanan jasa perparkiran4ja utara nomor tahun tentang retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum ia utara nomor tahun tentang retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum. ii demi tambahan lembaran daerah kabupaten toraja utara nomor 1oo cukup jelas. cukup jelas.
can tgtesa adalah desa desa kabupaten kubu raycalon perangkat desa. calon perangkat desa adalah penduduk warga desertulis., dandanisian perangkat desa disesuaikan dengan perkembangan desa yang meliputibab iii mekanisme penjaringan dan penyaringan calocc. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi,tidak menggunakan mengedarkan narkotika dan obat berbahaya lainnya, surat keterangan catatan kepolisian sick),aterai cukup, surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi pegawai negeri sipil, surat izin dari atasan langsung bagi anggota tentara nasional indonesia tni) kepolisian republik indonesia polri), dan pas foto berwarna terbaru ukuran sebanyak (dua) lembar. bagian kedua panitia pelaksana dan tim penguji dalam rangka penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa, kepala desa dapat: ketua, sekretaris, dan cc. anggota. tugas panitia pelaksana sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: menyusun jadwal kegiatan, menyusun tata tertib penjaringan dan penyaringandalam halpanitiaan dan diganti. pergantian panitia pelaksana sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan kepala desa. tim penguji sebagaimana dimaksud dalam berasal dari pemerintah daerah dan dapat bekerja sama dengan pihak ketiga. tim penguji sebagaimana dimaksud pada berjumlah ganjil paling banyak (tiga) orang. tugas tim penguji sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: mempersiapkan materi soal ujian, menentukan kriteria penilaian, dan menetapkan hasil ujian. bagian ketiga pencalonan kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan caloncalon perangkat desa sebagaimana dimaksud pada paling kurang (dua) orang calon. bagian keempat penjaringan dan pendaftaran calon (l)ngumuman pada tempat tempat yang mudah diketahui oleh masyarakatijazah. yetapujuh) hari setelah penundaan ditetapkan. bab pengangkatan perangkat desa hasil penjaringan dan penyaringanproses pelaksanaan penjaringan dan penyaringujuh) hari sejak penolakan ditetapkan. bab masa jabatan perangkat desa masa jabatan perangkat desa terhitung sejak ditetapkan sampai dengan usia (enam puluh) tahun. bab pemberhentian perangkat desa dan laporanpembiayaan biaya penyelenggaraan penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja desa. bab ketentuan peralihan apabila dalam melaksanakan proses ulang sebagaimana dimaksud dalam calon perangkat desa yang mendaftar tetap kurang dari (dua) orang, kepala desa mengusulkan calon perangkat desa kepada camat untuk mendapat rekomendas bupati kubu raya, been diundangkan sungai raya usman ali pada tanggal. jangan pj. sekretaris daerah kabupaten kubu raya orang\|prasetyo lembaran daerah kabupaten kubu raya tahun. .nomor. levisumumdan urgent untuk menerbitkan peraturan daerah kabupaten kubu raya tentang pengangkatan dan pemberhentiandalam implementasinya diharapkandipandang perlu adanya pedoman tentang perangkatebupati timor tengah utara, menimbang bahwa guna meningkatkan pelayanan pada rsud kefamenanu perlu didukung dengan biaya operasional yang memadai baik yang bersumber dari pemerintah maupun dari balas jasa atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rsud, bahwa retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana yang ditetapkansudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan, bahwa dengan ditetapkannya rsud kefamenanu sebagai blue maka berbagai pendapatan rsud kefamenanu sebagai jasa atas pelayanan kesehatan tidak lagi dikategori sebagai retribusi daerah tetapi sebagai penerimaan dan pendapatan blue yang dapat dikelola langsung untuk membiayai operasional blue rsud, bahwa berdasarkan undang undang nomor tahun tentang rumah sakit diamanakefamenanrancangan peraturan daerah tentang tarif pelayanan kesehatan kelas iii pada rumah sakit umumdaerah kefamenanusingkat dprd adalah dprd kabupaten timor tengah utara. direktur adalah direktur rumah sakit umum daerah kefamenanu. rumah sakit umum daerah yang selanjutnya disingkat rsud adalah rsud kefamenanu. badan layanan umum daerahoduktivitas dan efesiensi. dokter penanggungjawab pelayanan yang disingkat ipjp adalah seorang dokter spesialis yang bertanggungjawab penuh terhadap pelayanan pasien yang dibawanya. dokter tamu adalah dokter non organik yang secara khusus diberikan wewenang membantu rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. manager kasus yang selanjutnya disingkat adalah seorang dokter umum atau perawat senior yang ditunjuk oleh direktur untuk mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanandisatu unit layanan. instalasi pelayanan kesehatan adalah unit unit usaha strategik rsud tempat diselenggarakannya kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat,tarif layanan adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya yangada rsudlembaga badan hukum penjamin yang menerima pelayanan rsud. penjamin adalah instansi lembaga badan hukum pribadi sebagai penanggungjawab atas tarif pelayanan kesehatan terhadap seseorang yang mengggunakan mendapat pelayanan rsud. pelayanan rawat jalan reguler adalah pelayanan pada pasien untuk pemeriksaan, penegakan diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan lainnya tanpa rawat inap. pelayanan rawat jalan eksekutif adalah pemberian pelayanan kesehatan rawat jalan non regulergawat darurat adalah pelayanan tindakan medis yang memberikan pelayanan pertama pada pasien dengan ancaman kematian dan atau. pelayanan rawat sehari (one day care) adalah pelayanan pasien untuk observasi,diagnosis,pengobatan rehabilitasi medis dan atau upaya kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur lebih jam sampai dengan kurang dari jam tanpa menginap rumah sakit. pelayanan home care adalah pelayanan keperawatan kekhususan yang efesien dan efektif serta berkesinambungan dan komprehensif diberikan kepada individu,keluarga, ditempat tinggal mereka yang bertujuan untuk meningkatkan,mempertahankan, memulihkan kesehatan memaksimalkan kemandirian dan meminimalkan kecacatan akibat dari penyakit. pelayanan rawat inap eksekutif adalah pemberiandengan menginap rumah sakit dengan sarana dan prasarana atas standard psikososiospritual yang komprehensifeebicara, otentik prostetik, terapihyperbaric (chamber)sah adalah pelayanan penghantaran jenasah yang meninggal rumah sakit atau luar rumah sakit dengan mobil khusus pengangkut jenasah. ruang perawatan kelas iii adalah ruang untuk merawat pasien rawat inap yang terdiri dari ruang perawatangawat darurat, isolasi, dan perawatan intensif. tindakan medikataukepada pasientindakan medik terencana efe(lima belas) tahun. high care unit yang selanjutnya disingkat hcu intermediate adalah tempat perawatan khusus yang dikelola untuk merawat pasien yang memerlukan fasilitas oksigenitas dan monitoring minimal namun tidak memenuhi syarat untuk dirawat ruang perawatan biasa, pengujian kesehatan medicsah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenasah, konservasi, bedah, bahan medik dan bahan lainnya yang digunakan langsung atau tidake, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya. pendapatan fungsional rumah sakit adalah pendapatjasa adalah setiap pelayanan tindakan, penyediaan sarana dan fasilitas rumah sakit yang diberikan atau ditawarkan oleh rumah sakit yang berguna dan dapat dinikmati pasiedalam rangka observasi, diagnose, pengobatan, dan rehabilitasi. jasa pelayanan adalah imbalan jasa yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, konsultasi, visite, rehabilitasimedik danyang mengalami kondisi kesehatan mengancam jiwa atau beresiko kecacatan dan memerlukan penanganan segerage dan pelayanan lainnya. pasien adalah seseorang yang menerima perawatan medis baik tanpa rawat inap maupun rawat inapterlantar adalah pasien yang tidak mempunyawarga negara asing yang selanjutnya disebut pasien wna adalah pasien yang bukan warga negara indonesititik pulang pokok break even poin) adalah suatu titik impas dimana hasil penjualan (tariff) adalah sama dengan biaya (cost) yang dikeluarkan. unit gawat darurat adalah salah satu bagian unit rumah sakit yang menyediakan penanganan awal bagi pasien yang menderita sakit dan cedera, yang dapat mengancam kelangsungan hidupnya. zona merah kasus berat adalah penyakit trauma yang mengancam jiwa dan memerlukan penanganan dengan segera (respon time menit). zona kuning kasus sedang adalah penyakit trauma sedang sampai berat, termasuk dalam zona ini meliputi penyakit dengan resiko tinggi, nyeri berat, gangguan psikis berat dan penurunan kesadaran akut (respon time menit). zona hijadua) atau lebih sumber daya manusia (respon time menit). zona birsatu) sumber daya manusia (respon time menit)pemungutan tarif pelayanan kesehatan kelas iii rsud kefamenanu. tujuan ditetapkannya peraturan daerah ini adalah mendorong pemerintah daerah meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat sehingga terwujud kesejahteraan masyarakatalah satunya dengan memungut biaya dalam wujud tarif sebagai imbalan atas pelayanan jasa dan pemakaian fasilitas lainnya tanpa bermaksud mencari keuntungan. bab iii ruang lingkup ruang lingkup pelayanan rsud meliputi pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan dan pelatihan, pelayanan penelitian, dan pelayanan administrasi dan manajemen. bab pelayanan kesehatan pelayanan kesehatan rsud meliputi rawat jalan reguler, rawat jalan eksekutif, cc. gawat darurat, rawat inap, perawatan intensif, pelayanan persalinan, pelayanan jantung terpadu, pelayanan tindakan medik, pelayanan penunjang medik, j . bank darah rumah sakit bars) unit transfusi darah rumah sakit utara), pelayanan jenasah, ambulance: sterilisasi alat: pemakaian gas medik, dan oo. pelayanan kesehatan lingkungan dan, pelayanan lain lain. pelayanan kesehatan rawat jalan regulerketentuan mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan pelayanan one day care diatur dengan peraturan direktur. pelayanan kesehatan rawat jalan eksekutifcc.pelayanan kesehatan rawat jalan eksekutif diperuntukan bagi pasien umum dan atau pasien asuransi. pelayanan home care diperuntukkan bagi pasien yang menginginkan perawatan lanjutan rumah pasien dengan alasan tertentu yang bertujuan menyembuhkan, mempertahankan dan meningkatkan kesehatan fisik, mental emosi pasien. pelayanan home care sebagaimana dimaksud pada meliputi kunjungan dokter, asuhan keperawatan, asuhan kebidanan, dan tindakan rawat luka. pelayanan kesehatan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah instalasi gzona merah kasus berat, zona kuning kasus sedang, zona hijau kasus ringan, dan d.zona biru kasus ringan. tarif layanan kesehatan dalam bentukgawat darurat. pelayanan kesehatan gawat darurat kepada pasien yang dikonsultasikan kepada dokter lain ditambah jasa konsultasi. pelayanan kesehatan gawat darurat kepada pasien yang memerlukan tindakan medik luar paket sesuai dengan kelompok. pelayanan kesehatan gawat darurat kepada pasien dalam kondisi khusus yang perlu observasi, perawatan, diagnose setara kelas ii. surat keterangan visum (hidup) dilayani instalasi gawat darurat dan dikenakan tarif terpisah dari tarif paket pelayanan instalasi gawat darurat. pelayanan kesehatan rawat inap sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi rawat inap kelas iii dan, rawat inap non kelas biaya yang dikenakan kepada pasien ruang rawat inap terdiri dari biaya kamar, biaya dokter, biaya perawatan, dan biaya tindakan. pasien yang dirawat ruang isolasi, tarif kamar setara dengan tarif kamar kelas tarifsecara terpisah oleh penerima jasa. perawatan intensif sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi pelayanan intensive care unit icu), pelayanan neonatal intensive care unit nica), cc. pelayanan pediatric intensive care unit picu), danpersalinan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi persalinan normal, persalinan dengan tindakan pervaginam, dan pelayanan bayi baru lahir. tarif persalinan yang ditetapkan adalah merupakan paket tarif persalinan normal. biaya pertolongan persalinan patologis ditetapkan sebesar paket persalinan normal ditambah dengan tarif tindakan yang dilakukan. tarif. pelayanan persalinan terhadap pasien yang memerlukan pendampingan anak maka akan dikenakan tambahan biaya dokter pendamping. pelayanan jantung terpadu sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi pelayanan kaderisasi jantung catherization laboratory), pelayanan intensive cardiac care unit iccu), dan cc.tindakan medik sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi tindakan medik operatif, dan tindakan medik non operatif. tindakan medik operatif sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi operasi khusus, meliputi operasi jantung, dan operasi bedah. operasi umum, meliputi tindakan operatif kecil, tindakan operatif sedang, dan tindakan operatif besar. tindakan medik non operatif sebagaimana dimaksud pada huruf dikelompokan kedalam (empat) kelompok yang terdiri dariketentuan mengenai penjabaran tindakan medik operatif dan non operatif sebagaimana dimaksud pada dan diatur lebih lanjut dengan peraturan direktur. tindakan medik yang tidak terencana (darurat cito), maka dikenakan tarif tambahan sebesar (dua puluh lima proses) dari tarif yang berlaku. yang tidak tercantum dalam unit cost. pelayanan penunjang medis sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi pelayanan laboratorium, pelayanan radiodiagnostik, pelayanan diagnostic elektro medis, pelayanan diagnosticj . pelayanan penunjang medis lainnya. pelayanan laboratorium sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi pemeriksaan patologi klinik, pemeriksaan patologi anatomi, dan cc. pemeriksaan mikrobiologi klinik pelayanan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada huruf meliputipada huruf meliputi pelayanan farmasi klinis, dan pelayanan farmasi non klinisc (kontras). pelayanan bank darah rumah sakit bars) unit transfusi darah rumah sakit utara) sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi pemeriksaan golongan darah, pengambilan darah, transfusi darah, dan pelayanan darah. pelayanan jenazah sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi pemasaran jenazah, perawatan jenazah, pengawetan jenazah, penyimpanan jenazah, visum luar, dan otopsi (bedah m). pelayanan ambulance sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi mobil ambulance: dan kereta merta mobil jenazah. penggunaan oksigen o2) dalam ambulance dikenakan tarif sama dengan tarif oksigen (o2) ruangan. pelayanan sterilisasi alat sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi alat logam, dan linen. pelayanan pemakaian gas medis sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi dinitrogen oksida n20o), oksigen (o2), dan karbon dioksida) co2. pelayanan kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi pelayanan pengolahan limbah medis padat, dan pelayanan pengolahan limbah medis cair. sifat pelayanan rsud dibagi menjadi pelayanan darurat, pelayanan terencana efektif, dan cc. pelayanan intensifbagi pasien yang mempunyai kartu indonesia sehat, jamkesda, atau kartu asuransi kesehatan lainnya diberikan pelayanan perawatan sesuai dengan hak kelas yang diperolehnya. bagi pasien sebagaimana dimaksud pada bila mengajukan permintaan kelas perawatan atas lebih tinggi kelas perawatan yang menjadi haknya dikenakan tarif tambahan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. pasien yang menderita penyakit menular tertentu dan atau pasien yang komunitasnya rendah, tempat perawatannya ditentukan secara khusus atau isolasijin pihak berwajib. rumah sakit tidak bertanggungjawab atas keamanan pasien sebagaimana dimaksud pada bab pelayanan pendidikan dan pelatihan pelayanan pendidikan dan pelatihan meliputi praktek kerja lapangan pkl), ujian praktek, biaya magang, dan orientasi study banding. bab pelayanan penelitian pelayanan penelitian meliputi penelitian observasi pengambilan kasus dan data, dan peminjaman berkas rekam medik. bab vii pelayanan administrasi manajemen pelayanan administrasi manajemen meliputi buku catatan medik pasien, visum repertum, cc. pemanfaatan aset. bab viiikesehatan rumah sakit. obyek tarif layanan kesehatan rumah sakit adalah sebagaimana dimaksud dalam dan subyek layanan kesehatan adalah setiap orang pribadi atau badan hukum yang mendapatkan pelayanan kesehatan rumah sakitserta kelas perawatan. bab prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif pelayanan kesehatan prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran pemungutan tarifftarif layanan kesehatan kepada warga negara asing wna) dikenakan (dua) kali tarif layanan kesehatan yang berlaku rumah sakit. ketentuan mengenai tarif layanan kesehatan medical tourism (wisata medis) diatur dengan peraturan direktur. bab struktur dan besaran tarif pelayanan kesehatan struktur dan besaran tarif pelayanan kesehatan dan pemakaian fasilitasmengenai rincian penetapan jasa sarana yang merupakan komponen tarif sebagaimana dimaksud dalam dengan mempertimbangkan tingkat kesulitan tindakan dan kecanggihan alat ditetapkan dengan keputusan direkturketentuan mengenaistruktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada dapat disesuaikan paling lama (tiga) tahun, dengan mempertimbangkan kebutuhan biaya operasional rumah sakit, kemampuan keuangan daerah untuk memberikan subsidi dan kemampuan ekonomi masyarakat. bab xii tata cara pembayaran pembayaran dilakukan langsung oleh pasien atau keluarga pasien tempat pembayaran yang telah ditentuxiv saat tarif layanan terutang saat tarif layan dan pembebasan tarif layanan bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan tarif layanwajib bayar antara lain untuk menganggur. bab xvi pengelolaan pendapatan rumah sakit pendapatan fungsional rumah sakit terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan. pendapatan fungsional seluruhnya disetor rekening rumah sakit dan digunakan langsung oleh rumah sakit untuk selanjutnya dikelola rumah sakit. tata cara pengelolaan seluruh pendapatan rumah sakit meliputi pemungutan, pembukuan,penyaluran, dan penggunaan dana serta pelaporan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab xvii pembinaan dan pengawasan pembinaan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilaksanakan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk. dalam rangka penertiban, pengawasan dan pengendalian pelayanan kesehatan dibentuk dewan pengawas dan tim pembina yang ditetapkan oleh bupati. susunan dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. susunan tim pembina sebagaimana dimaksud pada terdiri dari bupati, sekretaris daerah, asisten yang membidangi, kepala dinas kesehatan, dan unit teknis lainnya sesuai kebutuhan. bab xviii pendelegasian bupati berwenang untuk menetapkan obyek pelayanan kesehatan yang baru, struktur dan besaran tarif pelayanan, yang belum diatur dalam peraturan daerah ini. ketentuan mengenai obyek, struktur dan besaran tarif pelayanlaku paling lama (enam) bulan terhitung sejak ditetapkan. selama jangka waktu sebagaimana dimaksud pada bupati wajib mengusulkan obyek, struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada dalam perubahan atasketentuan mengenai obyek dan retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana diatur1l)yang terkait dengan obyek dan retribusi pelayanan kesehatan pada rumah sakit umum daerah kefamenanfkaxmunus sau fernandes diundangkan kefamenanu pada tanggal agustus pj. sekretaris daerah iknjelasanmasyarakat. rumah sakit umum daerah kefamenanu telah ditetapkan menjadtimor tengah utara nomor kep hk iv tahun tentang penetapan rumah sakit umum daerah kefamenanukefamenanutimor tengah utara nomor tahun tentang retribusi pelayanan kesehatanjuga berasal dari masyarakat yang dilayani dan dirawat rumah sakittimor tengah utara berkehendak untuk menetapkan peraturan daerah kabupaten timor tengah utara tentang tarif pelayanan kesehatan kelas iii pada rumah sakit umum daerah kefamenanlampiran peraturan daerah timor tengah utara nomor tahun tentang tarif pelayanan kesehatan kelas iii rumah sakit umum daerah kefamenanu besarnya tarif pelayanan kesehatan komponen tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud terdiri dari: jasa sarana jasa pelayanan besarnya tarif pelayanan instalasi rawat jalan tarif pendaftaran: jasa jasa jenis jumlah rp) pelayanan sarana pelayanan rp) rp) pendaftaran pasien tarif pelayanan pemeriksaan medik dan non medik: jasa jasa lah jenis pelayanan sarana pelayanan juga rp) rp) rp) ape skema: \|\|. spesialis djk spesialis ljk cc. tarif pelayanan tindakan medik dan tindakan non operatif jasa jasa lah jenis pelayanan sarana\| pelayanan jumlah rp) rp) rp) tindakan medik umum spesialistik tan luka jahit 3s. luka jahitan jasa jasa rp) rp) rp) pasang gips pasangspak melakukan kompreshangat ainun\| dewasa kali neonatal kali komplikasi hygiene hari nasal masker nrm hari ett ventilator cap kali ett cap ventilator hari jasa jasa jenis pelayanan sarana\| pelayanan jumlah rp) rp) rp) cairan hari umum perawat bidan dewasa anak bayi kali oral hari sputmekateer tl.o00\| pemeriksaan lab kali supclavicula (ivs pap angan intravenous jusulaas persoon verso0 ivj ivf sos epidural seg spal penunjang bo. bo. lo.\| pemasangan iud jasa jasa jenis pelayanan sarana\| pelayanan jumlah rp) rp) rp) pemeriksaan nst procera vaksinasi tibuhamil pemeriksaan dalam mraparaf tindakan digital ' tindakan curetage ' ' ' perawatantelinga hidung mata tindakan pori gigi manula sedang reparasi gts gigi observasi s500 hujan tana tindakan kontes ss0 tindakan operasi pasang live kecil tindakan operasi pasang live sedang .stood tindakan operasi pasang live besar pembuatan gts: jasa jasa lah jenis pelayanan sarana\| pelayanan julia rp) rp) rp)opertulectomi dll lho exo impas kelas exo impas kelas exo impas kelas iii tindakan medik spesialistik subspesialistik tht perawatan telinga hidung hari .250n ekstraksi benda asing ala hidung telinga tenggorok \|incisiabses: telinga hidung \|incisimastid laringoskopi indie aspirasi kista dan gips telinga granulasi telinga operasi kecil tumor telinga dengan anestesi local suction hidung jasa jasa rp) rp) rp) aan burger test fluoresen testsedei oo jasa jasa jenis pelayanan sarana\| pelayanan karan rp) rp) ekstrasi pterigium insist hordeolum chalazion debridement kornea heating algebra skrining rop biopsi aneka tumor jinak kelopak conjungtiva exterpasi trivialis aff heating tindakan elektromedis mata foto fundus ff) fundus fluoresen angiography ffa) ultrasonography mata secular computed tomography oct) tindakan non bedah . lokal anestesi tindakan canggih laser katarak user katarak sekunder yag laser laser glukosa laser retina sederhana laser panretinal nian, photocoagulasi laser indirect ophthal grid local macula rmoscopy tindakan non badan sedang irigasi bola mata suntikan subkonjungtiva aneh sondage angkat jahitan kata benda asi angkatan denda asi okular jasa jasa lah jenis pelayanan sarana\| pelayanan jumlah rp) rp) rp) ekspirasi lithiasis epilepsi dan cauterisasi kerokan dan debridement kornea tindakan nonbedahcangah laser retina sederhana final laser panretin: photocoagulasi laser indirect ophthalmoscopy id focal based grid foc photocoagulasi tindakan medik spesialistik orthodontik perawatan orthodontik dengan alat dekat per rahang gs000 o00o t2s, black baru pemasangan bracket lepas rebounding pemasangan molar band lepas scaling terahir retained untuk rahang atas bawah rapid palatal expanded dokular adjustment elemen pemasangan button per sesko s2s00plat retensi per rahang jasa jasa lah jenis pelayanan sarana pelayanan aan rp) rp) int rahang space maintenance lepasan per rahang relai dekat rahang serat lokal pet space regained lepasan per rahang gts acrylic ja) gigi pertama gigi berikutnya full venture per rahang palas flexible plata \|. ja) gigi pertama . ia) gigi pertama saddle b) gigi berikutnya tindakan dan mulut pena klo ginggivoplastyarsupialisasi manula dengan lokal anestesi odontektomi winding debris cement oo0 or00 too pemasangan infant per elemen igi pencabutan gigi atas dengan penyulut isi bula operasi isi fiksasi deposisi asasi dengan akhbar rahang tindakan medik spesialis gigi konservasi endodontik perawatan nol direct indirect pulp mapping rotation medication jasa jasa rp) rp) rp) tabertaksasi ldftrepanasi reading filing saturasi cold gutaperca saturasi warm gutaperca ana ronikikar es0. tunggal ganga aoconukdkar s4ooo ekspirasi vital apakan mta dosen as000g engan mta \|i) retreatmentendodontice removal brokenfile bedahendodontic a00 a00 lal kuretase apikal \|oi apioeiony terkena filme goooool hemiseksi bicuspidisasi \| intentional implantasi kontrol bedah endodontik \| endo (may only play logam pasak logam cor alumina 2anfsteik la bicachngntrakoronal \| bi caching ekstakoronal \| bleaching home use tray bleaching direct composite rendering taorcelen rendering jasa jasa jenis pelayanan sarana\| pelayanan karan rp) rp) pemasangan swarowskigigi hy preparasi dan cetak alginat naamomeeros soon alastometer pesaing areas2o \|b) gli acid3544 gkekaaso to0, iamerism ken mata bagian wajah) tar sesaat mume electrocauter elektrokoagulasi . tar sepak forsedang 55okstirpasi tumor jasa arson berselang eksis parsial koloid taseakit arson a7500 ibr sedang meski triamsmolon asroma jasa to0, berselang fekskohkeasi komika seat pbrseaang ar5000\| asetat berselang jasa jasa jenis pelayanan sarana\| pelayanan jumlah rp) rp) rp) akupunktur kecantikan akupunktur wajah \|b) akupunktur kelangsungan o akupunktur jerawat ikonmngmaa season kantung mata mengencangkan payudara \| akupunktur kesehatan iran solo i05000 derita lellnsomnia deri sendi a5000 nyeri pinggang bells palsy frozen shoulder gastric akupunktur anak '?e egg dan lepas doo00o tewas analgesik epidural \| pasang perifer tco0oo\| pemasangan gips besar ' ' ) \| pamen sanam mon dosa leg cast pemasangan gips sedang jasa jasa rp) rp) rp) lana nan sooko\| 4so000 short arm cast pemasangan gips seal backslash, hand tio. pemasangan gips tto. pemasangan spark pembinaan pemasangan colostomi \| perawatan colostomy pemasangan uvc pada eee ata mist masa man pemasangan kasus dekubitus hari\| injeksi ats tenaga bukawire tanpa anestesi) t25, remove gips keel insist abses pada ekstremitas aan ane as000g ssa00o jacket,hip spica) rawat luka infeksi kecil rawat luka infeksi sedang rawat luka infeksi besar sei emembaama de tindakan) tindakan) pleurodesis sbiromer s0, biopsi plea jasa jasa lah jenis pelayanan sarana\| pelayanan jumlah rp) rp) rp) wsd efusi pleura aff wsd fungsi pleura diagnostik fungsi pleura terapeutik aspirasi pn luka non infeksisedang buka jahitan sederhana 10cm buka jahitan kompleksperawatan luka infeksi aspirasi seroja aspirasi seroja aspirasi seroja gantiverban 3ooo angkat jahitan sederhana s d angkat jahitan kompleks tindakan kemoterapi tindakan spesialis subspesialistik kebidanan jasa jasa lah jenis pelayanan sarana\| pelayanan jumlah rp) rp) rp)ical hee loop electrosurgic exhibition prosedur) tindakan medik spesialistik subspesialistik anak nica neopuff t60, pemberian surfaktan pemasangan jalur venpasang vena dalam cabut vena dalam jasa jasa rp) rp) nn. streptekonase so0o00 \|cpr \| ) heacingminer bouginai sistostomi perkuatan jaman \|b) sedang berat t1, www kasus per kasus penanganan kasus per kasus per kasus kasus per kasus kompensasi kerja kecacatan kasus konsultasi awal penanganan kasus rujukan kedokteran kerja taat rae0 diagnosis okupasi dan terapi kedokteran kerja(per kasus) fit for work penanganan kasus rujukan kedokteran kerja(per kasus) jasa jasa jenis pelayanan sarana\| pelayanan karan rp) rpmeriksaan fisik dalam medical check pekerja (per see kanomancheck pekerja (per orang) pemeriksaan lain yang sesuai dalam medical check merek pemeriksaan lain yang sesuai dse stress kerja yang sesuai dalam medical check pemeriksaan skrining pemeriksaan kelelahan kerja yang sesuai dalam medical janpuitammi too penilaian status kesehatan kerja dalam medical check pekerja(per orang) jasa jasa jenis pelayanan sarana pelayanan karan rp) rp) penerbitan sertifikat laik kerjayang termasuk high risk penunjang (per kasus) spirometri kedokteran okupasi penunjang (perkakajasa jasa lah jenis pelayanan sarana pelayanan aan rp) rp) pemeriksaan lain yang sesuai dalam interpretasi pemeriksaan penunjang (perkakas): logam berat pemeriksaan lain yang sesuai dalam interpretasi pemeriksaan penunjang (perkakas): pelarut organik pemeriksaan lain yang sesuai dalam interpretasi pemeriksaan penunjang (perkakas): fiber pemeriksaan lain yang sesuai dalam interpretasi pemeriksaan penunjang (perkakas):debu pemeriksaan lain yang sesuai dalam interpretasi pemeriksaan penunjang (perkakas): biomonitoring lainnya pemeriksaan lain yang sesuai dalam interpretasi pemeriksaan penunjang (perkakas): stress kerja pemeriksaan lain yang sesuai dalam interpretasi pemeriksaan biomonitoring (per kasus): logam berat pemeriksaan lain yang sesuai dalam interpretasi pemeriksaan biomonitoring (per kasus): pelarut organik pemeriksaan lain yang sesuai dalam interpretasi pemeriksaan biomonitoring (per kasus): fiber pemeriksaan lain yang sesuai djasa jasa jumlah jenis pelayanan sarana\| pelayanan karina rp) rp) rp) pemerasan taman kanak kanak tkk) . golongan darah a golongan darah sekolah menengah pertama smp) golongan darah darah lengkap mahasiswa mahasiswi . neko sio00g oo darah lengkap urine lengkap jenis harga satuan ket. pemeriksaan pelayanan pemeriksaan medik narkoba si0001 pemeriksaan fisik darah lengkap urine lengkap jasa jasa jumlah jenis pelayanan sarana\| pelayanan karina rp) rp) rp) gula darah puasa gula jam so. calon pejabat sakit menahun . darah lengkap urine lengkap jenis harga satuan ket. pemeriksaan putra pesta pie gula darah puasa gula jam jasa jasa lah jenis pelayanan sarana\| pelayanan jumlah rp) rp) rp) too .a laporan hasil analisa pemeriksaan mcu org laporan hasil analisa pemeriksaan mcu: org catatan jenis pemeriksaan yang diberi tanda (") menjadi pilihan bila dibutuhkan tindakan medik spesialistik kesehatan jiwa poli psikiatri poli pko ipl ugd psikiatri terapi keluarga terapi kelompok terapi individu pemeriksaan psikologi ja) tes kecerdasan \|. jb)\|. \|g9 penjurusan studi \|. ih) mimpi anak dan remaja pedagogi terapi perilaku \|. remedial teaching paket terapi kali minggu . id) terapi wicara ke) guadricep table ll. konsultasi dokter rehab jasa jasa jenis pelayanan sarana\| pelayanan jumlah rp) rp) rp) brebes a2000 to hyswba traction s# frtrancion ekeerdse terapi \| swd guadricep tabel ' ' e status pemeriksaan psikologi ar tes kecerdasan s000 bytes seleksi rehab comes minat dan bakat evaluasi kepribadian \| brammappng amm pemyanankehabitas aap a50 bi teapiokupast ia000 bimbingan psiko motorik kasar mam noer g00o halus bimbingan rekreasi7musk 1a000 \| penganan sosomedik \|aanamnesa o00 mediasi to0 ja bimbingan sosial mama dukasi kelompok ) animasi a5 keragaman sosiodrama ihj konsultasi sosiomedik khusus terapipsikososial too00 too. dan panik spesialis konsultasi spesialis konsultasi dokter umum tarif pelayanan instalasi gawat darurat sebagai berikut tarif pendaftaran: jenis jasa sarana pelayanan jumlah pelayanan rp) rp) rp) tarif pelayanan pemeriksaan medik: jenis jasa jasa jumlah pelayanan pelayanan rp) saranatarif asuhan keperawatan hari orang jenis jasa jasa jumlah pelayanan saran bp) rp) rp) t000 hcu icu nica picu. konsultasi dokter spesialis: dokter spesialis besarnya tarif pelayanan instalasi rawat inap sebagai berikut tarif pelayanan ruang rawat inap: jenis jasa sarana jasa jumlah pelayanan pelayanan rp) rp) rp) ruang rawat inap kelas iii nica level ib ii( ) ruang isolasi ruang rawat inap perinatal bayi baru lahir level booming in) setengah tarif kelas ibu tarif pelayanan visite konsultasi: jasa layanan pelayanan rp) rp) rp) rawat inap, perinatal level aan ben men (djk) ana gan man bnn (ljk) ihevpsg 1rs0o ruangisolasi to0o0o rawat inap, perinatal level level ( ) icu picu nica layanan pemeriksaan penunjang medik yaitu pelayanan laboratorium, radiologi dan rehabilitasi medik (l) besarnya tarif pelayanan instalasi laboratorium meliputi tarif pelayanan pemeriksaan penunjang diagnostic laboratorium patologi klinik jasa sarana jasa uraian prasarana pelayanan tarif 6left hj le\|la www www loo sjatbumin kreatinin woo rubella toxrolg corona ' tarif pelayananpemeriksaan penunjang: unit transfusi darah sebagai berikut ama bea taro tar uraian prasarana jasa pelayanan tarif pemeriksaan: rhesus hasan as. syphilis o\| hev malaria bag darah ganda ' ) \| bag darah anak metode elisa: o\| o\| t00. hbs syphilis hey t00. service pendonor oas oleh dokter phlebotomi to000 trombosit besarnya tarif pelayanan instalasi sebagai berikut: tarif pelayanan pemeriksaan penunjang diagnostic radiologi pelayanan rp) pemeriksaan non kontras ' dem pemeriksaan dengankontrs fistulografi ustad tarif pelayanan pemeriksaan penunjang diagnostik peralatan elektronik rp) rp) audiometri mammography tbo.o09) modulator o00mar besarnya tarif pelayanan rehabilitasi medik sebagai berikut: jenis jasa sarana naa jumlah pelayanan rp) rp) rp) microwave diathermy ultrasound nebulizer pmaksilumbal latihan bicara pada kelainan obama also seat sn000 besarnya tarif pelayanan instalasi bedah sentral sebagai berikut: pelayanan bedah umum kebidanan tht mata : jenis pelayanan jasa jasa jumlah sarana rp) pelayanan rp) rp) sectio caesia soo000 pelayanan bedah spesialis ortopedi, urologi dan bedah mulut: jenis jasa pelayanan jumlah pelayanan sarana rp) rp) rp) operasi sedang operasi besar khusus operasi besar khusus cc. pelayanan bedah subspesialis syaraf: jenis jasa jasa jumlah pelayanan sarana rp) (ep) rp) operasi sedangdean jumlah pelayanan sarana rp) rp) operasi kecil operasi sedangrp) operasi sedang operasi besar khusus operasi besar khusus tarif pelayanan persalinan sebagai berikut persalinan spontan normal: jenis pelayanan jumlah rp) dokter spesialis kebidanan dan kandungan asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan persalinan pervagynam dengan tindakan jenis pelayanan jumlah rp) normal induksi patologis game patologis sungsang tarif pelayanan dokter pendamping persalinan: jenis pelayanan jumlah rp) dokter spesialis anak tarif pelayanan visum repertum sebagai berikut jenis jasa dea jul pelayanan sarana rp) rp) rp) pemeriksaan luar korban hidup pemeriksaan luar korban tarif pemasaran jenazah komponen jenis veteran jasa jasa tarif pelayanan gan pelayan sarana rp) rp) rp) perawatan kondisi jenazah normal perawatan kondisi jenazah tidak normal pengawetan jenazah pembedahan jenazah penitipan jenazah tanpa per hari pendingin penitipan jenazah dengan per hari pendingin pemeriksaan jenazah tarif pelayanan one day care sebagai berikut: jasa sarana uraian prasarana jasa pelayanan tarif biaya biaya bone day care itomecae tarif pelayanan farmasi sebagai berikut: jasa sarana jasa uraian prasarana pelayanan tarif biaya biaya pelayanan resep obat jadi item obat item obat pelayanan bahan medis habis pakai item obat pembuatan obatracikan l reseppulvis pembuatan obatracikan kapsul l resep pencampuran salep i3. resep konstitusi pengecekan syrup konsultasi kefarmasian visite farmasi klinik kali lo. obat bhp hna tarif pelayanan insinerator sebagai berikut: jasa sarana jasa uraian prasarana pelayanan tarif biaya biaya bahan muda terbakar kg bahan sukar terbakar kg tarif pelayanan laundry sebagai berikut: jasa jasa sarana pelayanan uraian prasarana tarif biaya biaya linen infeksius kg linen non infeksius kg umum (bukan pasien) kg setrika dan distribusi tarif pelayanan medio legal nga sata awa jasa sarana pelayanan uraian prasarana tarif rp) aan anime keenam saga o o\|tn000 kelahiran untuk surat keterangan kematian istirahat sakit (cuti melahirkan aan luar kabupaten benar benar sehat abamanandwameikanukawani sta tarif pelayanan ambulance dan mobil jenazah jenis jarak jasa jasa rp) rp) ambulance \|1kms d tanpapetugas kimia pee klinis s d klinis s d klinis klinis ambulance diatas dengan petugas bea pesek mobil jenazah s d bias mobil jenazah s d bisa man tarif pelayanan pendidikan, pelatihan dan penelitian sebagai berikut: prasarana mau mahasiswa d.iii kegiatan fee institusi magang untuk mahasiswa s1 dokter permahasiswa kegiatan mahasiswa fee institusi magang untuk mahasiswa hari mahasiswa seorang hari) jinsitsinsamsyomngypa institusi instansi orang hari jermahasiwafpesanybaan permahasiswa seorang bulan) penelitian mahasiswa perbulan) permahasiswa seorang perbulan) desai permahasiswa seorang perbulan) maa mas mangan masa perhari) peranan seo safety peruntungan) tarif pelayanan lain lain sebagai berikut: jasa sarana jasa uraian prasarana pelayanan tarif biaya biaya ewa kantor bank ntt atm bri kosovo so00000 ewa parkir roda ewa parkir roda ditetapkan kefamenanu pada tanggal agustus bupati timor tengah dara, . (kavmunous sau fernandes.tentang retribusi jasa usah..hai, n aanjagran elektrolit dosis ekor rp. u0u, vaksinasi dosis skor rp. ce)sckeskor rp. prolapsus uteri babi, kambing domba per ekor rp.cs3) jasa pemeriksaan sapi, kerbau per ekor rp. kesehatan daging babi, kambing per ekorunameningkatkan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita kabupaten muna baratdan program program yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, bahwa kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita melalui suatu pendekatan pelayanan yang menyeluruh dan berkesinambungan merupakan faktor utama bagi kehidupan keluarga dan masyarakat, karena tingkat derajat kesejahteraan dan kesehatan keluarga dapat diukur dari angka kematian ibu, angka kematian bayi dan anak balita serta masalah gizi, bahwa kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita menjadi tanggung jawab antar individu, keluarga, masyarakat dan pemerintah daerah, dan untuk memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam mewujudkannya maka diperlukan pengaturan sebagai tatanan dalam penyelenggaraan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf huruf dan karun perlu menetapkani ketentuan umum dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud denganna barat. kepala daerah adalah bupati muna barat. dinas kesehatan adalah organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas dibidang kesehatan. masyarakat adalah masyarakat kabupaten mungian ketiga pelayanan nifas tenaga kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balitaeluarga berencanaesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balitibu,kesehatan harus memberikan kesadaran dan menggalakkan program pemberian asi eksklusif. tenaga k. tenaga kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita wajib mampu, melalui dinas kesehatan berkewajiban: memantau pertumbuhan dan perkembangan bayi baru lahir, bayi dan anak balita secara rutin dan berkala:baru lahir, bayi dan anak balita. bab sumber daya kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita bagian kesatu tenaga kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita setiaphingga memahami dan memenuhi standar pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita. jenis tenaga kesehatan yang termasuk tenaga kesehatan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita atur lebih lanjut dalam peraturan bupati. pemerintah daerah berkewajibpertolongan persalinan wajib dilaksanakan oleh tenaga kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita fasilitas kesehatan. tenaga pertolongan persalinan tradisional dukun) dilarang memberi pertolongan persalinan. tenaga pertolongan persalinan tradisional hanya diperbolehkan melaksanakan pendampingan pertolongan persalinan danesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balitapuskesmas rujukan bertanggung jawab memenuhi standar pelayanan puskesmas pondsetiap rumah sakit rujukan bertanggung jawab memenuhi standar pelayanan rumah sakit pone.jenis sarana pelayanan kesehatan dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk dapat melayanisetiap tahun sesuai dengan tahap pencapaian kinerja program kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita. biaya pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita bagi keluarga miskin dapat dibiayai melalui sistem jaminan asuransi kesehatan, apbd atau sumber pendapatanesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita.melalui: pendidikan dan pelatihstandar sarana pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita, dan standar operasional prosedur pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balitibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita dankepada bupati melalui dinas kesehatan. bab vesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balitaann ada tanggal saraf koordinasi instansi unit kerja agar bupati, barat, ja. vb. di, beton jis agama laman pil nsp snake naga diundangkan lavoro pada tanggal spkbelarisdarrah kabupaten muna barat, yna lan baeumumkesehatbahwa tanggung jawab dalam penyelenggaraan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita menjadi tanggung jawab semua pihak baik pusat maupun daerah. sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita seluruh wilayah daerah, menurunkan angka kematian ibu melahirkan, bayi baru lahir dan anak balita dan merubah perilaku pola pencarian pengobatan dan pertolongan persalinan pada masyarakat. oleh karena itu, untuk menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita, maka perlu penetapan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita yang dituangkan dalam peratur. kolostrthuruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf cukup jelas cukup jelas huruf imunisasi dasar lengkap dan berkualitaskali, bcg kali, polio kali, dpt kali dan campak kali. huruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf pencemaran biologis yaitu pencemaran yang disebabkan oleh mikroorganisme dan pencemaran kimia yaitu pencemaran yang disebabkan oleh zat zat kimibaru lahir, bayi dan anak balgobatan penyakit, pemulihan kesehatan dan agn (lima puluh sembilanbayi dan anak balita adalah setiap orang yang mempunyai kompetensi dalam melakukan layanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balitdukun atau tenaga pertolongan persalinan tradisionalfasilitas pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahirrumah sakit adalah tempat pelayanan kesehatan rujukan dan spesialistikusia (nol) hari sampai (enam) bulan tanpa bantuan pemberian makanan dan minuman selainsarana: termasuk pelayanan usg minimal (dua) kali selama kehamilan, dan konseling dan penjelasan p4k dan pemberian pasca bersalin. mendapatkan pelayanan persalinan dari tenaga kesehatan yang terlatih dan kompeten fasilitas kesehatan yang meliput dini imd). mendapatkan pelayanan kesehatan masa nifas yangia buku kesehatan ibu dan anak) beserta stiker p4k: pelayanan kesehatan yang baik daninisiasi menyusu dini imd), air susu kolostrum: air susu ibu eksklusif selama bulan, imunisasi dasar yang berkualitas, dan mendapatkan injeksi vitamin kl, imunisasi hepatitis dan salep mata pada bayi baru lahir. setiap bayi berhak: pemberian asi eksklusif hingga usia bulan,vitamin stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang bayi (didik), konseling asi eksklusif:kompeten. setiap anak balita berhakyang merugikan kesehatan dan keselamatan:esehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita, memberi penerangan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita, menyediakanbaik yang digunakan untuk pemerintah daerah maupun untuk pemerintahesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita, melakukan audit maternal perinatal (gupayakan pembiayaan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita untuk penduduk miskin sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, il. melakukan koordinasi pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita dengan lintas sektor dan advokasi dengan tingkat pemerintahan yang lebih tinggi, menjamin kualitas vaksin sesuai dengan proseduresehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita, memberi pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita yang terjangkau dan berkualitas yang sesuai dengan standar pelayanan, memiliki izin operasional dari pemerintah daerah serta menyediakmelaporkan kegiatan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita kepada puskesmas wilayah kerjanya. setiap: mengikuti pasca bersalin. masyarakat wajib: mendukung pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita, mengubah perilaku yang tidak menguntungkan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita, mendukung dan mengikuti prosedur pelayanan kesehatan. bab iiesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balitaibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balitesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita milik pemerintah daerah maupun milik swasta harus segera ditangani oleh tenaga kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita. dalam hal tenaga kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balitaibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balitaibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balitad
en.dalam rangka penyesuaian nilai jual objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan mendekati riil pasar, tidak memberatkan wajib pajak, dan bisa menjadi dasar pengenaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan daerah, bahwdisesuaikan dengan keadaan dan perkembangan perekonomimpel para kos perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan badan pensepatar levii pemerintahan daerah lembaran negara republik kabur luwu timur tahun nomor tambahan lembaran pelan oli raksa republik indonesia nomor sekuel besa: asisten pem ntnw kaban ka, mao isu bag substempel pap koh serah kabupaten luwu timur nomor diubah sebagai badankrshompatan kabupaten luwu timur telah dis raksa para sekda kaba" kabid anik asuhan subidhapusstempel para kosmdinaan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang badan pendapat uje asa lau nilai perolehan baru, atau nilai jual objek pajak kabupaten lui beat telah ksa arah sejuk asisten tem bsa kaban kabid peta trag: subtempel yar tagihan pajak daerah, surat keputusan pembetulan, dan badan pengapalan kuatir kabur lusuratr keputusan pembatalan. elah para sek. asisten kaba" kabid zasusbag sustempel para aha badan pen meekoiif pungutan pajak yang selanjutnya disebut insentif sala aten loe air akn penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan lelah risk yas kinerja$ atitentu dalam melaksanakan pemungutan pajak. seksi. asisten kaba" kabin nahiyah: ka.subid ketentuan huruf dan huruf diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut tarif pbb p2 ditetapkan sebagai berikut untuk objek pbb p2 dengan nop sampai dengan rp1. (satu miliar rupiah), ditetapkan sebesar (nol koma nol satu persen), dan untuk objek pbb p2 dengan nop diatas rp1. (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar (nol koma nolyanhk. seni jer para mc badan perlapatas um. kadus.lten luwu aur periksa arah sel. au. asisten kaba". t io, asuhan kasui umum seiring dengan perkembangan pembangunan kabupaten luwu timur, potensi pajak murni dan bangunan saat ini sudah mengalami peningkatan karena banyaknya wilayah yang sudah berubah fungsi dari lahan pertanian dan perkebunan menjadi perumahan, pertokoan ataupun kawasan bisnis lainnya. penyesuaian nilai jual objek pajak pbb p2 bisa dilakukan dengan memperhatikan beberapa faktor baik secara teknis ataupun melihat asas keadilan dalam masyarakat. penyesuaian nilai jual objek pajak pbb p2 berdasarkan keadaan riil dilapangan, terutama menyangkut alih fungsi lahan, memberikan ruang kepada masyarakat yang ingin melestarikan lahan pertanian ataupun melestarikan kebudayaanl. demi angka cukup jelas. angka huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. cukup jelas. tambahan lembaran daerah kabupaten luwu timur nomor stempel para kook badan pendapatan lack kabupaten luwu timur telah t)diperiksa arah seed: asisten ang kaba". yet kabid "asas kasui puma mma pemerintah provinsi sulawesi selatan sekretariat daerah end urp sukoharjo telepon fax. makassar www www makassar, januari nomor sex huk kepada lamp. yth. bupati luwu timur hal pemberian nomor register cg. sekretaris daerah ranperda kab. luwu timur di maliki berdasarkan surat saudara nomor vhki tahun tenggat desember persetujuan bersama bupati luwu timur dan pro kabupaten luwu timur nomor z1 pem lt 1i dan nomor prd l m1 tanggal maret persetujuan bersama bupati luwu timur dan dprd kabupaten luwu timur nomor muppet limit2021 dan nomor m2 dprd lt miv2021 tanggal agustus ranperda kabupaten luwu timur sebanyak (empat) buah. maka disampaikan nomor register randiberikan nomor register b.nnk,, terima kasih. pit hukum, lh. tk. nip. tembusan: pit. gubernur hn gene: sekretaris daerah provinsi sulawesi selatan asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat laporan), ketua dprd kabupaten luwu timur.: pem l.t i2021 nomor: dprd lt im tentang rancangan peraturan daerah tentang pelestarian dan pengelola.aan cagar budaya: rancangan peraturan daerah tentang perlindungan perempuan terhadap kekerasan:: pada hari ini senin, tanggal dua puluh dua bulan maret, tahun dua ribu obertandatangan bawah ini drs. budiman, wakil bupati luwu timur dalam hat, selanjutnya disebut sebagai pihak pertama: h.m. sedia bm, wiki, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua menyatakan bahwa pihak pertama telah menyerahkan limapertama telah membahas lima,untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah yang telah diajukan oleh pihak pertama dengan beberapadengan beberapa catatan perbaikan terhadapiesaari dan perkotaasebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada berita acara ini. rancangan peraturan daerah yang telah disetujui oleh dewan perwakilan rakyat daerah dan wakil bupati disampaikan oleh pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah kepada wakilwakilwakil bupati. demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalan rangkap (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. maliki, maret lara bupati luwu timur wakil ketua dprd luwu timur drs. budiman, ban dibina bm,
, bupati bungo, menimbang aa. bahwa sesuai dengan ketentuan undang undang nomor tahun dan peraturan pemerintah nomor tahun kedudukan keuangan pimpinan dan anggota dprd kabupaten ditetapkan dengan peraturan daerah: bahwa kedudukan keuangan pimpinan dan anggota dprd sebagaimana yang diatur dengan peraturan daerah nomor tahun tidak sesuai lagi dengan ketentuan sebagaimana dimaksud padarah kabupaten bungo, yang dimaksud denganewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya disingkat pimpinan adalah pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten bungo, anggota dewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya disingkat anggotaungongobungoesa terdiri dari unsur perangkat desakepala desa: suara terbanyak adalah calon kepala desa yang memperoleh suara sekurang kurangnya (dua puluh lima persen)apabil menerima pendaftaran bakal calon kepala desakepala desa sesuai dengan persyaratan, mengajukan rencana biaya pemilihan. panitia pemilihan mempunyai wewenang menetapkan jadwal proses pencalonan dan pelaksanaan pemilihan kepala desa, mengumumkan nama nama calon kepala desakepala desa sesuai dengan urutan abjad nama calon,, menetapkan pembatalan pemilihanesa yang berhak memilih adalah warga desa:ketiga pendaftaran bakal calon kepala desa bakal calon kepala desa mendaftarkan panitia pemilihan selama masa pendaftaran. apabila bakal calon kepala desakepala desakepala desaini, tidak terdapat (dua) bakal calon kepala desa maka pelaksanaan pemilihan kepala desakepala desa ditetapkan oleh panitia pemilihan dengan persetujuan bpd. bagi kepala desa yang akan mencalonkan diri menjadi calon kepala desa untuk masa jabatan yang kedua kalinya, maka terhadap kepala desa wajib mengundurkan diri dari jabatannyesa sebagai penjabat kepala desa oleh bupati. bagian keempat. bagian keempat persyarataan, mengenal desanya dan dikenal oleh masyarakat desa, il. memahami kondisi sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat. terhadap ketentuan huruf dapat dikecualikan, apabila tidak terdapat calon yang berpendidikan minimal sekolah lanjutan tingkat pertama dan atau sederajat yang ditetapkan oleh panitia pemilihan atas persetujuan bpd. bab iii pemilihan bagian kesatu kampanye kampanye merupakan kesempatan bagi para calon kepala desa. kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemilihan kepala desa. dalam kampanye, masyarakat mempunyai kebebasan untuk menghadirikepala desa, dan atau kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang undangan. calon kepala desacalon kepala desa lain, menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan, menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintahan desa, dan atau melakudilarang melibatkan pejabat negara, pimpinan dan atau anggota dprd, cc. aparatur pemerintahan desa. bagi calon kepala desabpd memberitahukan kepada kepala desaungutan suara dalam rangka pemilihan kepala desa diselenggarakan paling lambat (tiga puluh) hari sebelum masa jabatan kepala desa berakhir. pemberian suara untuk pemilihan kepala desa dilakukan dengan mencoblos salah satu gambar photo calon kepala desakepala desa tiga) atau lebih jumlah pemilih yang terdaftar. apabila. apabila calon kepala desakepala desakepala desa dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. calon kepala desa tidak diperkenanterjadi pengunduran diri(satu) kali setelah menyerahkan surat suara yang keliru dicoblos tersebut kepadapanitia pemilihan menjaga agar setiap orang yang berhak dipcc.. a1kepala desa, mencoblos tidak tepat pada bagian dalam batas kotak gambar yang disediakankepala desacalon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah pemilih dinyatakan sebagai calon terpilihini,kepala desa yang akan diangkat menjadi kepala desa untuk kemudian diusulkan kepada bupati. bab pengangkatan dan pelantikan paling lambat (dua) hari setelah pemilihan, ketua panitia pemilihan mengajukan calon kepala desa terpilih kepada bpd dengan dilengkapi berita acara pemilihan. calon. calon kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ditetapkanditetapkan dengan keputusan bupati yang diterbitkanling lama (lima belas) hari sejak diterbitkan keputusan bupati sebagaimana dimaksud pada ini, bupati atau pejabat lain yang ditunjuk harus melaksanakan pelantikansebagaimana dimaksud pada dilaksanakan pada desa yang bersangkutan. pelantikan kepala desa dapat ditunda dari waktu yang telah diatur dalam apabilakepala desa mengucapkan sumpah janji. sumpah janji sebagaimana dimaksud pada dengbab tugas, wewenang, kewajiban larangan bagian seluruh peraturan perundang undangan, menyelenggarakan. a4apabila terjadi perselisihan masyarakat desa, mengembangkan pendapat masyarakat, dan menyampaikan laporan akhir masa jabatan kepada bpd dan bupati melalui camat. laporan penyelenggaraan pemerintahan desakepala desa berhenti, karena meninggal. a45kepala desa,(l)apat diberhentikan oleh bupati tanpa melalui usulan dari bpd atas pengaduan masyarakat yang dibuktikan dari hasil pemeriksaan pejabat yang berwenanga6jabat kepala desa penjabat kepala desa diangkat ditetapkan dengan keputusan bupati atas usul bpd. masa. at7 masa jabatan penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada paling lama (satu) tahun. segala ketentuan yang berlaku bagi kepala desa berlaku bagi penjabat kepala desa. bab viii biaya pemilihan kepala desa (d)dipergunakan sehebat mungkikepala desa dan kewajiban serta aspek aspek lain yang menyangkut penyelenggaraan pemerintahan desalam menjalankan tugas tugas penyelenggaraan pemerintahan desakepala desaxtata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa dalam kabupaten bungo yang telah diatur dengan peraturan daerah nomor tahun perlu dilakukan penyesuaian. sehubungan dengan hal tersebutdemi cukup jelas dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan tokoh masyarakat terdiri daritempat tempat terbuka merupakan lokasi yang dapat dilihat langsung olenduran diri dilakukan sejak masa pendaftaran panitia pemilihan kepala desa, dan selama pengunduran diri tersebut tugas tugas kepala desa dilaksanakan oleh sekretaris deskategori alasan alasan yang dapat diterima harus terlebih dahulu ditetapkan oleh panitia pemilihseorangpun yang mau menjadi saksi, maka penghitungan surat suara tetap dilaksanakan dan penghitungan surat suara dinyatakan sah. cukup jelas cukup jelas cukup jelas menentukan sikap dan bersifat mengikat maksudnya ketua panitia pemilihan mengambil keputusan mengenai sah atau tidaknya surat suara. cukup jelas cukup jelas cukup jelas . cukup jelas bpd dalam menetapkan calon kepala desa yang akan diangkat menjadi kepala desa, hendaknya memperhatikan unsur unsur antara lain tingkat pendidikan, usia, pengalaman dalam berorganisasi baik sebagai perangkat desa atau organisasi lainnyyelenggaraan pemerintahan desa yang disampaikan kepada bupati melalui camat dilakukan (satu) kali dalam satu tahun dan laporan keterangan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada bpd dilakukan (satu) kali dalam satu tahu: aj: taun bupati magetan provinsi jawa timur peraturan daerah kabupaten magetanmagetan, menimbang bahwa dalam rangka menggali sumber pendapatan asli desa, menyelamatkan kekayaan desa, danuntuk menumbuhkembangkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yang berasaskan pada nilai nilai kekeluargaan dan kegotongroyongan, dapat dibentuk badan usaha milik desandiri: peraturan daerah tentang pedoman pendirian dan pengelolaan badan usaha milik bupati adalah bupati magetan. kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten magetan. camat adalah unsur pimpinan perangkat daerah kecamatan yang wilayah kerjanya meliputi beberapa desa yang berada lingkungan kerjagembina bum desa adalah tim yang dibentuk oleh bupati dan bertugas untuk membina, memonitor, dan mengevaluasi terhadap pengelolaan bum desa. permodalan bum desa adalah permodalan yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan, dana masyarakat desa, dan sumber lain yang sah. penasihat adalah organ pelaksana yang berbum desa berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. pihak lain adalah instansi, lembaga, badan hukum, dan perorangan luar pemerintah desa. bab pembentukan bagian kesatu pendirian bum desa pasai pemerintah desa dapat mendirikan bum desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. bagian kedua tujuan tujuan pendirian bum desa adalah: dalam rangka menyelamatkan kekayaan desa, meningkatkan sumber sumber asli pendapatan desa, menumbuhkembangkan perekonomian masyarakat desa,: mengembangkan produktivitas usaha perdesaan melalui kegiatan investasi dan penggalian potensi lokal, pembangunan sarana dan prasarana perekonomian perdesaan, dan peningkatan keterkaitan perekonomian perdesaan dan perkotaan: mewujudkan kelembagaan perekonomian masyarakat perdesaan yang mandiri untuk memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat, meningkatkan pendapatan asli desa untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, dan pelayanan masyarakat desa, menciptakan kesempatan berusaha dan membuka lapangan kerja: dan mendorong pemerintah desa dalam upaya menanggulangi kemiskinan, bagian ketiga bentuk organisasi bum desa bum desa sebagaimana dimaksud dalam merupakan badan usaha desa. bagian keempat tatacara pendirian bum desa bum desa didirikan: cc. asas, fungsi, dan jenis usaha, permodalan, kepengurusan dan organisasi, kewajiban dan hak: penetapan dan penggunaan hasil usaha dan laba. syarat pendirian bum desa:bertujupengusulan materi kesepakatan sebagai draft peraturan desa, dan penerbitan peraturan desa. bagian kelima organisasi pengelola organisasi pengelola bum desa terpisah dari organisasi pemerintahan desa. bab iil organisasi badan usaha milik desa bagian kesatu kepengurusan organisasi pengelola bum desa paling sedikit terdiri atas: penasihat: dan pelaksana operasional. penasihat sebagaimana dimaksud dalam huruf dijabat secara ex officio oleh kepala desastruktur organisasi bumangkatan pelaksana operasional diangkat oleh kepala desa. pengangkatan pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada (l) ditetapkan dengan keputusan kepala desa. bagian ketiga persyaratan pengangkatan pelaksana operasional untuk dapat diangkat menjadi pelaksana operasional harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: warga desa yang mempunyai jiwa wirausaha, bertakwa kepada tuhan yang maha esa: bertempat tinggal dan menetap desa yang sekurang kurangnya (dua) tahun, warga desa yang dikenal jujur dan bertanggung jawab, berkepribadian baik, adil, cakap, berwibawa, dan penuh perhatian terhadap perekonomian desa: berpengalaman bidang pengelolaan usaha: (berusia minimal tahun dan maksimal tahuerpendidikan minimal sekolah menengah atas atau sederajat: sehat jasmani dan rohani: persyaratan jain yang ditetapkan dalam anggaran dasar dan atau anggaran rumah tangga. bagian keempat pemberhentian pelaksana operasional bum desa berhenti karena: meninggal dunia: mengundurkan diri: diberhentikan. pelaksana operasional bum desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada huruf karena: budak dapat melaksanakan tugas selama (tiga) bulan secara berturut turut: melakukan tindakan yang merugikan bum desa, dipidana karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana paling sedikit lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap: menderita sakit sehingga yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik: habis masa jabatan, ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengangkatan dan pemberhentian pelaksana operasional bum desa diatur dengan peraturan bupati, bab tugas dan kewenangan penasihat sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunya!bertanggung ,pengelolaan badan usaha milik desa bagian kesatu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pasaipengelolaan bum desa berdasarkan pada: anggaran dasar: dan anggaran rumah tangga. pengelolaan bum desaagian kedua hak dan kewajiban bum desa hak pengelola: f(.ngelolamemberikan sebagian hasil usaha kepada pemerintah desa: dan membuat laporan pengelolaan dan pertanggungjawaban bum desa kepada pemerintah desa. bab jenis usaha bum desatransportasi: jasa komunikasi: jasa konstruksi: jasa energi: dan jasa lainnya sesuai dengan kebutuhan dan potensi(padi: jagung, cc. buah buahan: sayuran: dan usaha perdagangan hasil pertanian lainnya sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. usaha industri kecil dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam huruf antara jain: makanan: minuman, kerajinan rakyat: bahan bakar alternatif: bahan bangunan, dan usaha industri kecil dan rumah tangga lainnya sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. bab viib vii bagi hasil usaha bagi hasil usaha desa dilakukan berdasarkan keuntungan bersih usahakepala desa. laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada (!). laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada paling sedikit terdiri dari laporan semester dan laporan tahunan. apabila laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada (fi) ditolak, maka dikembalikan untuk disempurnakan dalam waktu paling lama (satu) bulan terhitung sejak diterimanya pengembalian laporan pertanggungjawaban dimaksudjawabkan. apabila hasil penyempurnaan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada belum dapat diterima, maka laporan tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk dilakukan audit. kepala desa melaporkan pertanggungjawaban bum desa kepada bpd dalam forum musyawarah desa. keadaan memaksa,dan penyelesaian permasala. xii pertanggungjawaban. bab kerjasama dengan pihak ketigsebagaimana dimaksud dalam harus didasarkan pada prinsip ekonomi yang saling menguntungkan kedua belah pihak. pola dan besarnya bagi hasil keuntungan usaha kerjasama sebagaimana dimaksud pada dihitung oleh kedua belah pihak melalui musyawarah mufakatcc. jangka waktu, hak dan kewajiban: pendanaan unit usaha bum desa sebagaimana dimaksud dalam huruf dipimpin oleh kepala unit usaha. kepala unit usaha sebagaimana dimaksud pada diangkat dan diberhentikan oleh pelaksana operasional setelah mendapatkan persetujuan dari penasihat. ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pendirian, pengurusan, pengelolaan dan pengangkatan kepala unit usaha bum desa sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dengan peraturan bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab pembubaran dan dinyatakan pailit oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. kepailitan bum desa hanya dapat diajukan oleh kepala desa dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan. pembubaran bum desa sebagaimana dimaksud pada (l)a yang telah dibubarkan dibagi menurut nilai nominal saham atau keikutsertaan setelah dikurangi dari kewajiban kewajiban terhadap pihak pihak lainola dan besarnya bagi hasil keuntungan usaha antara bum desa dengan pihak pemerintah desa diatur dalam peraturan desa. bagi hasil usaha bum desa merupakan pendapatan bersih bum desaraturan desa sebagaimana dimaksud pada mengatur pembagian hasil usaha, paling sedikit memuat: besarnya bagi hasil,dan pemanfaatan hasil usahbagian ketiga audit kepala desa dapat meminta auditor independen untuk melakukan audit terhadap pelaksanaan pengelolaan bum desa yang dilaksanakan secara berkala setiap akhir masa jabatan kepengurusan dan atau pada saat yang diperlukan. bab xiv ketentuan peralihan modal bum desa, yang diterima sebelum berlakunya peraturan daerah ini, dengan nama dan dalam bentuk apapun, harus dicatat oleh pemerintah desa sebagai kekayaan desa. segala bentukkegiatan bum desa sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini. bum desa atau sebutan lain yang telah ada, bab xiv ketentuan penutup peraturan bupati sebagai tindaklanjuti20 desember bupati magetan, ian nek antri diundangkan magetan pada tanggal desember plt. sekretaris daerah kabupaten magetan, lembaran daerah kabupaten magetan tahun nomor an) dag (s2 i.\| ella iss lip gel ska susah y3 fase sia tepi gaga penjelasan atas peraturan daerah kabupaten magetan nomor tahun tentang pedoman pembentukan dan pengelolaan badan usaha milik desa il. umummeningkatkdemi cukup jelas. cukup jelas cukup jelas yang dimaksud badan usaha desa adalah lembaga perekonomian desa yang diberi kewenangan oleh desa untuk menjalankan kegiatan usaha yang kepemilikan sahamnya berasal dari pemerintah desa yang dipisahkan dan masyarakat serta daricam macam jenis usaha dapat disesuaikan dengan segala macam kebutuhan dan potensi desa sehingga tidak menutup kemungkinan jika ada jenis usaha luar dari ketentuan ini seperti misalnya jenis usaha pasar wisata danmberian bimbingan dalam bidang manajemen perusahaan dan bidang teknis pengelolaan usaha kepada bum desa, daerah dapat memanfaatkan ahli yang berkompeten dalam bidang manajemen perusahaan dan bidang teknis pengelolaan usaha bum desa. cukup jelas. pasai cukup jelas, cukup jelas cukup jelas cukup jelas huruf cukup jelas huruf jumlah unit usaha tergantung dengan kebutuhan dan potensi desa sehingga masing masing bum desa bisa berbeda beda unit usaha tergantung dengan jenis usaha desa cukup jelas cukup jelas cukup jelas yang dimaksud kerjasama usaha antar (dua) desa atau lebih dan dengan pihak ketiga adalah bahwa bum desa dapat bekerjasama dengan pemerintah desa lain, bum desa pada desa lain atau dengan pihak ketiga seperti toko, perseroan terbatas pt) atau pihak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. alat cukup jelas yang dimaksud dengan harus mendapat persetujuan masing masing desa adalah dalam hal kerjasama dilakukan dengan pemerintah desa lain. adapun kerjasama antara bum desa dengan pihak ketiga seperti toko, perseroan terbatas pt) atau pihak lainnya sepanjang bukan dengan pemerintah desa tidak perlu mendapatkan persetujuan dari pemerintah desa setempat. cukup jelas cukup jelas yang dimaksud kerjasama usaha desa antar (dua) desa atau lebih dalam satu kecamatan adalah kerjasama antara bum desa dengan pemerintah desa dalam satu kecamatan. dalam hal demikian maka terhadap naskah perjanjian kerjasamanya disampaikan kepada camat paling lambat (empat belas) hari sejak ditandatangani. namun apabila kerjasamanya adalah kerjasama antara bum desa dengan pihak ketiga, seperti toko, perseroan terbatas pt) atau pihak lainnya sepanjang bukan dengan pemerintah desa, maka naskah perjanjian kerjasamanya tidak wajib disampaikan kepadalasan alasan yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan adalah alasan terkait dengan muatan laporan pertanggungjawaban yang tercantum dalam ini, dimana laporan tersebut harus terdiri dari, serta laporan tersebut paling sedikit terdiri dari laporan semester dan laporan tahunan. cukup jelas alat cukup jelas yang dimaksud dengan pembinaan adalah suatu usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan untuk menjadi lebih baik, dalam hal ini mewujudkan adanya perubahan, kemajuan, peningkatan, dan pertumbuhan. yang dimaksud dengan monitoring adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas objektif suatu program. yang dimaksud dengan evaluasi adalah metode penelitian sosial yang secara sistematis menginvestigasi efektifitas dari suatu program cukup jelas cukup jelas fasal cukup jelas yang dimaksud auditor independen atau akuntan publik adalah akuntan dan akuntan publik asing yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagai diatur olehbupaten bungo nomor tahun tentang pembentukan dan susunan organisasi dinas pengelolaan keuangann barang daerah yang sesuai dengan peraturan pemerintah nomor tahun tentang pengelolaan keuangan daerah, maka perlu dibentuksusunan organisasi baddan susunan organisasi dinas pengelolaan keuangan daerah babi. bab ketentuan umum dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengans daerah adalah sekretaris daerah kabupaten bungo, dinas adalah dinas pengelolaan keuangan daerah kabupaten bungo, kepala dinas adalah kepala dinas pengelolaan keuangan daerah kabupaten bungo,, nomenklatur adalah pemberian nama terhadap utd yang akan dibentuk, bab pembentukan dengan peraturan daerah ini dibentuk dinas pengelolaan keuangan daerah dan susunan organisasinya. bab kedudukan, tugas, dan fungsi bagian pertama kedudukan (l) dinas merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kewenangan bidang pengelolaan keuangan dan barangdan fungsi dinas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan barang daerah serta tugas lain yang diberikan bupatigelolaan keuangan dan barang daerah, pelaksanaan pelayanan umum bidang pengelolaan keuangan dan barang daerah, pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait bidang pengelolaan keuangan dan barang daerah, penyelenggaraan kegiatan tata usaha dan rumah tangga badan, pembinaan terhadap utd. bab susunan organisasi susunan organisasi dinas, terdiri dari kepala dinas, bagian tata usaha, membawahi sub bagian umum dan kepegawaian, sub bagian keuangan. bidang anggaran, membawahi seksi analisa anggaran, seksi penyusunan anggaran. bidang perbendaharaan dan akuntansi, membawahi seksi perbendaharaan dan pengelolaan kas, seksi akuntansi dan pelaporan keuangan. bidang pendapatan, membawahi seksi pendataan dan penetapan pendapatan, seksi pemungutan dan penagihan pendapatan. bidang pengelolaan barang, membawahi seksi pembukuan dan dokumentasi barang, seksi administrasi pengelolaan barang. kelompok jabatan fungsional, unit pelaksana teknis dinas. . bagan struktur organisasi dinasnomenklatur utd ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan bupatdinas pendapatan dan bagian keuangan sekretariat daerah yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugas dan fungsi organisasi masing masing sampai dilantiknya pejabat pada dinas. bab vii penutup pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, maka . huruf angka danan peraturan daerah nomor tahun tentang pembentukan dinas pendapatan kabupaten bungoerah umum pengelolaan keuangan daerah yang mencakup dalamnya pengelolaan baranghingga pengelolaan keuangan daerah haruslah dilakukan dengan efektif dan efisien yangrangka pengelolaan keuangan dan barang daerah agar dilakukan dengan efektif dan efisien maka perlu adanya suatu lembaga tersendiri yang melaksanakan tugas pengelolaan keuangan dan barang daerah tersebut dan memiliki fungsi antara lain sebagai perumusan kebijakan bidang pengelolaan keuangan dan barang daerah. dari pertimbangan pertimbangan tersebut atas, maka dipandang perlu untuk membentuk dinas pengelolaan keuangan daerahama alembaga teknis daerahlembaga teknis daerah adalah unsur pendukung tugas bupati dalam menyelenggarakan tugas tertentu dalam bentuk inspektorat, badan, kantorlembaga teknis daerah dan susunan organisasinya yang terdiri dari: inspektorat. badan perencanaan pembangunan daerah. badan kepegawaian dan diklat. badan kesatuan bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat. badan. badan pemberdayaan masyarakat, pemerintahan dusun, pemberdayaan perempuan, dan keluarga berencana. kantor ketahanan pangan. kantor lingkungan hidup. kantor pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal. rumah sakit umum daerah, haji hanafi. satuan polisi pamong praja. bab iii kedudukan lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas bupati, dipimpin oleh seorang inspektur kepala badan kepala kantor direktur kepala satuinspektorat paragraf, pengendalian, dan litbang, membawakan: subbidang perencanaan dan pembiayaan, dan subbidang evaluasi dan pengendalian. bidang. bidang ekonomi, membawakan: subbidang sumber daya alam, dan subbidang sarana perekonomian. bidang sosial budaya dan pemerintahan, membawakan: subbidang sosial budaya dan kesra, dan subbidang pemerintahan. bidang prasarana wilayah dan lingkungan hidup, membawakan: subbidang prasarana wilayah, dan subbidang prasarana lingkungan hidup. kelompok jabatan fungsional,njalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada badan kepegawaian dan diklat paragraf susunan organisasi susunan organisasi badan kepegawaian dan diklat, terdiri dari: kepala. dan informasi pegawai, membawakan: subbidang perencanaan pegawai, dan subbidang informasi pegawai. bidang mutasi, membawakan: subbidang kepangkatan dan penggajian: dan subbidang promosi dan penempatan. bidang status dan kesejahteraan pegawai, membawakan: subbidang status pegawai dan pensiun, dan subbidang kesejahteraan pegawai. bidang pembinaan dan diklat, membawakan: subbidang pembinaan pegawai, dan subbidang diklat. upt, dan kelompok jabatan fungsional. struktur organisasi badan kepegawaian dan diklbidang kepegawaian dan diklat. badan kepegawaian dan diklpegawaian dan diklat, pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kepegawaian dan diklat, pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kepegawaian dan dikl. bagian keempat badan kesatuan bangsa, politik,, dan perlindungan masyarakatesatuan bangsa, membawakan: subbidang wawasan kebangsaan, dan subbidang ketahanan bangsa. bidang kewaspadaan nasional, membawakan: subbidang hubungan antar lembaga, dan subbidang analisa perilaku sosial. bidang politik dan kemasyarakatan, membawakan: subbidang sistim dan implementasi politik, dan subbidang kelembagaan politik dan organisasi masyarakat. bidang penanggulangan bencana dan perlindungan masyarakat, membawakan: subbidang penanggulangan bencana, dan subbidang perlindungan masyarakat. upt, dan kelompok jabatan fungsional. struktur organisasi badansatuan bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat mempunyai tugas memaksbadan. badan kesatuan bangsa, politik, dan perlindungan masyaraksatuan bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat, pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kesatuan bangsa, politik, dan perlindungan masyarakbadan pemberdayaan masyarakat, pemerintahan dusunmberdayaan masyarakat, membawakan: subbidang kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat, dan subbidang pemberdayaan ekonomi dan teknologi tepat gunapemberdayaan keluarga, dan subbidang perlindungan perempuan dan anak. bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera, membawakan: subbidang pelayanan keluarga berencana, dan subbidang keluarga sejahtera. bidang pemerintahan dusun dan kelurahan, membawakan: subbidang manajemen pemerintahan dusun dan kelurahan, dan subbidang kelembagaan pemerintahan dusun dan kelurahan. bidang. a40 bidang data dan informasi, membawakan: subbidang pengelolaan data, dan subbidang pengelolaan sistem informasi. upt, dan kelompok jabatan fungsional. struktur. badan pemberdayaan masyarakat, pemerintahan dusun, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencanapemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah, pembinaan dan pelaksanaan tuga kantor ketahanan pangan paragraf susunan organisasi susunan organisasi kantor ketahanan pangan, terdiri dari: kepala kantor, subbagian tata usaha, seksi. a1 seksi ketersediaan dan kerawanan pangan, seksi distribusi dan harga pangan, seksi konsumsi dan keamanan pangan, dan kelompok jabatan fungsional.kantor lingkungan hidup paragraf susunan organisasiawasan dan pengendalian, seksi pengujian kualitas lingkungan,. paragraf tugas. kantor lingkungan hidupkantor pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal paragraf susunan organisasi susunan organisasi kantor pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal, terdiri dari: kepala kantor, subbagian tata usaha, seksi pelayanan perizinan dan non perizinan, seksi pembinaan dan pengendalian perizinan seksi penanaman modal: dan kelompok jabatan fungsional. strukturserta penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penanaman modal. kantor. a43 kantor pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modalperizinan dberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pelayanan perizinan dan penanaman modal, pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pelayanan perizinan dan penanaman moda(d) diatur dengan peraturan bupati. bagian kesembilan rumah sakit umum daerah hanafi paragraf susunan organisasi susunan organisasi rumah sakit umum daerah hanafi, terdiri dari: direktur: bagian umum, membawakan: subbagian tata usaha, subbagian rumah tangga dan perlengkapan, dan subbagian perencanaan. bidang keuangan, membawakan: seksi anggaran, dan seksi perbendaharaan dan verifikasi. bidetika dan mutu keperawatan, dan seksi asuhan keperawatan. kelompok jabatan fungsional. susunan organisasi rumah sakit umum daerah hanaf. a4 paragraf tugas dan fungsi (d) rumah sakit umum daerah hanafirumah sakit umum daerah haji hanafian daerah dibidang pelayanan kesehatan, pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pelayananbagian tata usaha, seksi pembinaan operasional, seksi penyidikan dan penindakan, seksi ketertiban umum dan ketentramsatuan polisi pamong praja mempunyai tugas menegakkan perda dan menyelenggarakan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. satuan. a45 satuan polisi pamong praja dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada, dan ketenteramdalam penegakan perda dan peraturan bupati, penyelenggaraan ketertiban umum,upt susunan upt terdiri dari kepala upt. a16upt'b. bab jabatan dan eselon bagian pertama jabatan masing masing susunan lembaga teknis sebagaimana dimaksud dalam yang terdiri dari: inspektorat dipimpin oleh inspektur,, satuan polisi pamong praja dipimpin oleh kepala satuan, sekretariat dipimpin oleh sekretaris, bagian dipimpin oleh kepala bagian, bidang dipimpin oleh kepala bidang, sub bagian dipimpin oleh kepala sub bagian, j . sub bidang dipimpin oleh kepala sub bidang, seksi dipimpin oleh kepala seksi: dan upt dipimpin oleh kepala upt, bagian kedua eselon inspektur dan kepala badan merupakan jabatan struktural eselon iib. kepala kantor, kepala satuan, direktur, sekretaris dan inspektur pembantu merupakan jabatan struktural eselon iia. kepala bagian dan kepala bidang merupakan jabatan struktural eselon tiva. kepala subbagian tata usaha pada upt merupakan jabatan struktural eselon ivb. bab vli. a7 bab pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pengangkatan dan pemberhentian kepala lembaga teknis dilakukan oleh bupati. pengangkatan sebagaimana dimaksud pada untuk jabatan struktural eselon iilembaga teknis dilakukan oleh bupati atas usul kepala lembaga teknis daerah. bab vii ketentuan peralihan pejabat pada organisasi lembaga teknislembaga teknis daerahan peraturan daerah nomor tahun tentang pembentukan dan susunan organisasi kantor pelayanan perizinan terpadu lembaran daerah kabupaten bungo tahun nomor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. . a4abupaten bungo nomor tahun tentang budidaya ternak dan hewan kesayangan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bungo,udidaya ternak dan hewan kesaybahan diagnostik biologis untukbudidaya ternak dan hewan kesayngo. mutu pangan adalah nilai bahan makanan, makanan atau minuman berdasarkan kandungan gizi, organoleptik, daya warna, biologis, sifat fisik dan kimia yang dikaitkan dengan tingkat keamanan bagi kesehatan manusia. hewan hewan peliharaan adalah hewan yang cara kehidupannya untuk sebagian ditentukan oleh manusia untuk maksud tertentuternak pemerintah adalah ternak yang pembeliannya bersumber dari apbd peternakan adalah pengusahaan ternak. budidaya adalah kegiatan untuk memproduksi hasil hasil ternak dan ikatannya bagi konsumeemukpembibitan ternak adalah kegiatan untuk menghasilkan bibit ternak, bukan keperluan sendiriuatu jenis ternak. telur adalah telur unggas. limbah peternakan adalah buangan dari proses peternakan yang dimanfaatketugas pengawas mutu pakan adalah pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas pengawasan pakan ternak sesuai peraturan perundang undangan yang berlakusuai dengan jenis ternaknya. zoonosis adalah penyakit yang dapat berjangkit dari hewan kepada manusia atau sebaliknya. bab budidaya dan pembibitan ternak kegiatan peternakan khususnya pada budidaya dan pembibitan dapat diselenggarakan untuk jenis hewan atau ternak sebagai berikut: budidaya, terdiri dari: ternak besar yakni sapi potong, sapi perah, kerbau dan kuda, hewan kesayangan yakni anjing, kucing dan kera. budidaya dan pembibitan, terdiri dari ternak kecil yakni kambing dan domba, unggas, yakni ayam ras petelur, ayam ras pedaging, itik angsa, dan atau mentok, kalkun, burung puyuh, burung dara dan ayam bukan ras, aneka ternak yakni kelinci dan rusa. budidaya dan pembibitan untuk jenis hewan atau ternak lainnya akan diatur dengan peraturan bupatidan jumlah ternak pada perusahaan peternakan atau peternakan rakyat ditetapkan sebagai berikut: perusahaan peternakan jenis ternak peternakan jumlah rakyat jumlah keterangan ternak lebih dari) ternak s d) ayam ras pedaging ekor ekor produksi siklus itik, angsa, dan atau ekor ekor campuran mentok burung puyuh ekor ekor kambing dan atau ekor ekor campuran domba budidaya ekor. pada bentuk perusahaan minimal ekor. ketentuan mengenai jumlah dan jenis ternak lainnya serta penggolongan klasifikasi jenis usaha pada perusahaan peternakan dan budidaya hewan kesayangan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupatibupati atau pejabat yang ditunjuk.zin usaha. ketentuan mengenai tata cara pemberian izin usahaerusahaan peternakan yang mempunyai izin usaha dapat melakukan perluasan kegiatan usahanya setelah memperoleh izbupatiditetapkan dengan peraturan bupati. . peredaran (pemasukan dan pengeluaran) bibit ternak dari luar daerah, bawah pengawasan bupatidiatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. bab iii ternak pemerintah ternak yang pembeliannya bersumber dari dana apbd ii. dalam hal pembelian ternak yang bersumber dari dana apbd dapat berupa ternak sapi, kerbau, kambing dan unggas dalam pengembangan budidaya ternak pemerintah terdiri dari: budidaya ternak bibit, budidaya ternak penggemukan. budidaya ternak pemerintah dilakukan oleh peternak yang berdomisili dalam kabupaten bungo. tata cara tuduhan ternak pemerintah adalah sebagai berikut: petani yang memelihara ternak (satu) ekor betina diwujudkan mengembalikan anak keturunannya sebanyak (dua) ekor yaitu anak dan ii. petani yang memelihara ternak (dua) ekor (satu) jantan dan (satu) induk diwajibkan mengembalikan anak keturunannya sebanyak (tiga) ekor yaitu anak ii, iii. anak yang dikembalikan berumur bulan sistem pembagian ternak penggemukan yaitu (dua puluh dua persen) dari total penjualan untuk petani dan sisanya sebagai pendapatan asli daerah pad). ketentuan mengenai pedoman dan tata cara pengembalian ternak diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. bab pakan ternak peredaran dan pemakaian ransum makanan ternak, bawah pengawasan pemerintah daerah yang dilakukan oleh petugas pengawas mutu pakan yang berwenang. dalam . dalam hal pemakaian ransum makanan ternak sebagaimana dimaksud padadiatur lebih lanjut dengan peraturan bupati::,undangan yang berlaku. . perusahaan ransum makanan ternak yang telah memiliki iz. ketentuan mengenai pedom,berkeliaran tempat umum. bab kandang setiap pemilik hewan berkewajiban untuk membuat kandang kandang dan jumlah ternak yang dibudidayakan harus mempunyai syarat sebagai berikut: . jumlah jarak dari ayam ras petelur ekor izin peternakan rakyat ayam ras pedaging ekor izin peternakan rakyat itik, angsa dan ekor 250m izin peternakan rakyat atau mentok burung puyuh ekor izin peternakan rakyat g\|pomebaa etoooa tin peramalan rasa kambing dan atau ekor 250m izin peternakan rakyat domba sapi potong ekor izin peternakan rakyat sapi perah ekor izin peternakan rakyat bahwa dalam mendirikan kandang diwajibkan ada rekomendasi dari lingkungan yang diketahui oleh rio setempat. bab viizin terlebih dahulu dari bupati. ketentuan mengenai tata cara pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.viii kementerian pertani. perintah penutupan kandang atau halaman atau wilayah tersangka sebagaimana dimaksud pada pemilik hewan atau peternak atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada wajib melaporkan setiap kematian hewan kepada camat atau lurah atau instansi yang berwenang. jika hasil diagnosa dokter hewan terdapat penyakit hewan menular, maka bupati melaksanakan ketentuanbupati berdasarkan saran dokter hewan yang berwenang mencabut kembali ketetapan tersebut pada penetapan dan pencabutan ketetapan sebagaimana dimaksud pada dan harus disosialisasikan baik melalui media massa maupun media lainnya. jika hasil diagnosa dokter hewandalam harus segera dicabut kembali. pencabutan perintah yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud padari hewan yang sakit atau tersangka sakit atau mati karena penyakitpergunakan untuk keperluan atau bersentuhan dengan hewan tersebut, mendesinfeksikan semua orang atau benda, yang pernah bersentuhan dengan hewan yang sakit, pernah membantu di., mengadakan pengujian dan pengambilan spesimen. memelihara kebersihan kandang dan kurungan hewan sesuai dengan petunjuk. memberi tanda pengenal pada hewan sakit atau terserang sakit, mencatat tiap kelahiran dan kematian, kejadian sakit dan mutasi lainnya serta melaporkannya dalam waktu jam. hewan yang akan keluar masuktidak menular dan menular yang bersifat zoonosis terutamaadalah radang limpa anthrax), tuberculosis tbc), beberapa berasal), cysticarcisis dan penyakit lainnya. jenis penyakit hewan menular lainnya akarangka mempertahankan wilayah bebas rabies, maka harus dilaksanakan tindakan sebagai berikut: dan hewan sebangsanya yang masuk daerah tanpa ijin, cc.yang terjangkit rabies daerah. tindakan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh instansi terkait. kewajiban bagi p rabies terhadap hewan yang berumur bulan atas secara teratur setiap (enam) bulan sekali, minimal (satu) tahun sekali, hewan . hewan harus selamanya kandang atau diikat dengan rantai yang panjangnya maksimal (dua) meter. bab pengobatan penyembuhan hewan sakit setiap orang atau badan yang menyelenggarakan pengobatan penyembuhan hewan sakit harus memiliki izin praktek dari bupati. ketentuan mengenai tata cara pemberian izin praktek sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. izin praktek sebagaimana dimaksud pada harus didaftar ulang setiap (tiga) tahun sekali kepada bupati. harus memiliki izin usaha. ketentuan mengenai pedoman dan tata cara pemberian izin usaha klinik rumah sakit hewan ulang setiap (tiga) tahun sekali kepada bupati. penyelenggaraan klinik rumah sakit hewan, dibawah pengawasan bupati. pengusaha rumah sakiketentuan mengenai pedoman dan tata cara penyusunan dan penyampaian laporazin usaha. pendirian . pendirian klinik rumah sakit hewan, sebagaimana dimaksud harus memenuhi syarat syarat klinik rumah sakit hewan sesuai ketentuan standar yang berlaku. bab obat hewan dengan memperhatikan bahaya yang ditimbulkan atas pemakaian obat hewan daerah maka:setiap orang atau badan yang menyelenggarakan penyediaan dan atau peredaran obat hewan, harus memiliki izin usaha. ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberi izin usaha sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan bupati. izin usaha sebagaimana dimaksud pada harus didaftar ulang setiap (satu) tahun sekali kepada bupati. semua jenis obat hewan yang beredar daerah harus bersertifikat. pembuatan, penyediaan, peredaran, dan pemakaian obat hewan daerah, bawah pengawasan bupati yang dilaksanakandapat memerintahkan untuk: menghentikan sementara kegiatan pembuatan obat hewan. melarang peredaran obat hewan. menarik obat hewan dari peredaran. menghentikan pemakaian obat hewan yang tidak sesuai dengan ketentuan. . pengusaha pembuatan dan atau penyediaan dan atau peredaran obapenanganan, peredaran dan pemeriksaan susu setiap susu murni yang diperdagangkan, bawah pengawasan pemerintah daerah. ketentuan mengenaidanbelikan, apabila daridalam, pengusaha,dalam huruf sebanyak banyaknya ml. dan susunan susu serta kemungkinan adanya pemalsuan susu. pengujian terhadap keadaan dan susunan susu serta kemungkinan adanya pemalsuan susu, dilaksanakan dengan metode menurut ketentuan yang berlaku. ketentuan mengenai syarat kualitas susu murni dan peralatan yang dipergunakan untuk pengelolaan susu, diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. setiap orang yang berkaitan dengan penanganan susu murni, harus berbadan sehat dan bebas dari penyakit menular yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter. khusus lower pengantar susu murni darisetiap orang atau badan yang telah memiliki izxii peredaran dan pemeriksaan telur pemasukan dan pengeluaran telur dan dari daerah, dibawah pengawasan bupati oleh petugas yang berwenang. petugas pemeriksa yang berwenang sebagaimana dimaksud pada dalam melaksanakan tugasnya berwenang untuk menahan atau menghentikan peredaran telur dan dari daerah, apabila telur ternyata tidak memenuhi standar kesehatan yang berlakubar peraturan daerah kabupaten pulang pisau provinsi kalimantan tengah nomor tahun tentang menara telekomunikasi dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati pulang pisau, bahwa menara telekomunikasi merupakan infrastruktur pendukung penyelenggaraan telekomunikasi vitalcc. bahwa untuk tercapainya efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang, maka penggunaan serta perkembangan kebutuhan menara telekomunikasi bersama dengan tetap menghindari terjadinya praktek monopolang pisau tentang menara telekomunikasi. mengingatidang kominfo penyelenggaraan jaringpulang pisau, dinas perhubungan, komunikasi dan informatikalang pisri dishubkominfo dan memenuhi ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang selanjutnya disebut imb.daerah kabupaten pulang pisauoleh lebih dari satu operatorjalan arteri adalahtandard nasional indonesia atau sistem manajemen mutu untuk produk yaitu standard yang mengatur apakah proses produksi suatu produk yang dihasilkan telah memenuhi standard yang telah ditetapkan oleh standard indonesia yang selanjutnya disingkat sni. ppn adalahel, yang selanjutnya disebut csrdaerahpulang pisau, rencana penempatbupat,detail pembagian zona serta pengaturan menara telekomunikasi berdasarkan zona seperti dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. bagian kedua desain dan konstruksi menara menara telekomunikasi diklasifikasiabupaten pulang pisauri dishubkominfo dan imb menara telekomunikasi dari bupati melalui instansi terkaitoto penanggung jawab perusahaan,atau meningkatnya.mbdishubkominforencana pengguna, situasi.mbuat ukl uplabupaten dan beroperasimelalui dishubkominfo secara berkala per tri wulanbupati dinas yang ditunjukharus ditransformasikan atau dimodifikasi menjadi menara telekomunikasi bersama sepanjang memenuhi persyaratan teknis dan sesuai dengan rencana penempatan menara. bab partisipasi pembangunan penyedia menara telekomunikasi kabupaten pulang pisaussial responsibility) sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang undangan yang berlakumeliputidishubkominfo dan dapat berkoordinasi dengan instansi terkait dishubkominfo bersama lembaga teknis daerah lainnya yang terkait. bab viii sanksi administratif dan sanksi pidana bagian kesatusanksi administrasi sebagaimana di(sepuluh persen) dari nilaigian kedua sanksi pidana tindak pidana sebagaimana dimaksud pada adalah pelanggarkurungan paling lama (enam) bulan dan denda paling banyakketentuan penyidikan: menara yang digunakan untuk keperluan jaringan umum, dan atau,mb menara dan telah selesai dan atau sedang membangun menaranya, sebelum ditetapkansesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini, maka menara tersebut harus ditertibkan oleh bupati melalu instansi terkait. penyedia menara telekomunikasi yang telah mendapatkan imb menara dan belum membangun menaranya sebelum ditetapkan peraturan daerah ini, dan apabilapenyedia menara telekomunikasi ketentuanabupaten. ketentuan mengenai prosedur dan tata cara relokasikaret apn ppa penjelasan atas peraturan daerah kabupaten pulang pisau nomor tahun tentang menara telekomunikasi umum bahwa perkembangan teknologi telekomunikasi sangat cepat dan mendorong terjadinya perubahan mendasar dalam cara pandang penyelenggaraan teknologi informasi dan telekomunikasi, sehingga pemerintah kabupaten pulang pisau perlu mengadakan penataan menara telekomunikasi. penataan menara telekomunikasiuntuk menentukan lokasi pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi daerah, pemerintah daerah harus menetapkan zona penempatan lokasi menara telekomunikasi dengan peraturanuntuk, dan dapate, dan untuk penataan penyelenggaraan menara telekomunikasi wilayah kabupaten pulang pisau, maka pemerintah kabupaten pulang pisau wajib melakukan pembinaan, pemantadengan membentuk peraturan daerah tentangitu instansi yang secara legalitas memiliki kewenangan bidang perijinan, pembinaan dan pengendalian serta pengawasan menara. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan kawasan khusus adalah meliputi kawasan bandar udara pelabuhan, cagar budaya, pariwisata, hutan lindung, kawasan pengendalian ketat lainnya yang ditetapkan oleh bupati. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan berkala per tri wulan yaitu per (tiga) bulan sekali dan atau (satu) kali dalamng pisauaerah dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati sidenreng rappang, menimbang bahwa produk hukum merupakan landasan hukum segala kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahanbernegara, maka pembentukan produk hukum perlu diatur dengan baik dan benar, bahwa ketentuan mengenai penyusunan produk hukum daerah sebagaimana diatur dalam2010sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan dentukan produk hukum daerah)memuat: pokok pikiran dan materi muatan yang diatur, daftar nama, dan cc.lima perumusan 21xpemperdaoleh bapemperda. konsepsi rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada dan hasil kajian bapempemenam25xcc.yang mewakili bupati16xpemperda. untuk mendapatkan masukan terhadap rancangan peraturan daerah dalam rapat kerja atau dengar pendapat umum, panitia khusus dapat menghadirkan mengundang pd, pimpinan lembaga pemerintah daerah non pd: dan atau cc. masyarakat, dalam rangka mendapatkan tambahan referensi dan masukan sebagaicc. lembaga terkaittujuhdelapan tahap pengundangan bupati mengajukan permohonan nomor registerdalam bentuk surat yang ditandatangani oleh sekretaris daerah kabupaten atas nama bupati yang dapat disampaikan secara langsung dan atau disampaikan alamat surat elektronik resmi biro hukum provinsi. pengajuan surat permohonan sebagaimana dimaksudpara koordinasi rancangan perda yang belum mendapat nomor register, belum dapat ditetapkan kepala daerah dan belum dapat diundangkan dalam lembaran daerah. bupati melakukan penetapan dan pengundangan rancangan perda yang telah diberikan noref menjadi peraturan daerah peraturan daerah yang telah ditetapkan diberikan nomor oleh kepala bagian hukum dengan menggunakan nomor bulat sekretaris daerah mengundangkan peraturan daerah dalam berita daerah peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada gubernur peraturan daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentikasi oleh kepala bagian hukum bab peraturan bupati materi muatan peraturan bupatidan fungsi bupati bupati membentuk tim pembahasan rancang cc. anggota sesuai dengan kebutuhan tim sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan keputusan bupati tim sebagaimana dimaksud memberikan para koordinasi pada tiap halaman rancangan peraturan bupati yang telah selesai dibahas ketua tim mengajukan rancangan peraturan bupati sebagaimana dimaksud kepada bupati melalui sekretaris daerah a19raturan bupati yang telah ditetapkan dan diundangkan dalam berita daerah diberikan nomor oleh kepala bagian hukum menggunakan nomor bulat dan tahun penetapan sekretaris daerah menandatangani pengundangan peraturan bupati peraturan bupati naskah peraturan bupati sebagaimana dimaksud didokumentasikan oleh bagian hukum)fasilitasi dan klarifikasi produk hukum daerah bagian kesatu fasilitasibupati dan atau rancangan peraturan dprd fasilitasi sebagaimana dimaksud ditandatangani oleh sekretaris daerah dan atau pejabat yang ditunjuk atas nama bupatiaturan bupati dan atau rancangan peraturan dprd dalam bentuk hardcore dan softcopy dengan format pdf. dan berita acara pembicaraan tingkat x3xdenreng rappang. sekretaris dprd adalah sekretaris dprd kabupaten sidenreng rappang. perangkat daerah yang selanjutnya disingkat adalah perangksidenreng rappang. badan pembentukan peraturan daerah selanjutnya disebut bapemperda adalah alat kelengkapan dprd kabupaten sidenreng rappang yang bersifat tetap, menjalankan tugas dan fungsi legislasi dprd. produk hukumpemerintahan yang pelaksanaannya dilakukan didasarkan pada peraturan21x bagian kedua klarifikasi bupati menyampaikan peraturan daerah dan peraturan bupati kepada gubernur paling lambat (tujuh) hari setelah diundangkan perda sebagaimana dimaksud dilakukan klarifikasi atas usulan dari setiap orang kelompok orang, pemerintah daerah, badan hukum dan atau instansi lainnya, dan inisiatif bagian hukum klarifikasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh biro hukum provinsi atau nama lainnya klarifikasi sebagaimana dimaksud dilakukan dalam jangka waktu paling lama (lima belas) hari terhitung sejak tanggal surat diterima ketentuan sebagaimana dimaksud berlaku juga pada perda dan peraturan bupati yang dilakukan evaluasisesuai maupun tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada berisi rekomendasi untuk melakukan perubahan atau pencabutan perda dan peraturan bupati paling lama pada pembentukan propemperda dan atau pembentukan peraturan bupati pada tahun berikutnya perubahan atau pencabutan perda dan peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dalam hal pemerintah kabupatenparipurna,dprd. keputusan dprd ditanda (l)29x, peraturan bersama bupati dan atauaturan daerah dan peraturan bupati dalam hal mahkamah agung membatalkan peraturan daerah, bupati membentuk tim kajian hukum untuk melakukan pencernaan dan pengkajian terhadap pembatalan yang dimaksud hasil pencernaan dan pengkajian timyang dimaksud pada gubernur melalui sekretaris daerah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat melakukan pembatalan peraturan bupati. 25x pembatalan peraturan bupatigubernuraturan bupatimelalui direktur jenderal otonomi daerah membatalkan peraturan bupati. menteri melalui direktur jenderal otonomi daerah sebelum membatalkan peraturan bupati memberikan surat peringatan pertama kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk membatalkan peraturan bupati. dalam hal surat peringatan sebagaimana dimaksud paderikan surat peringatan kedua kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk membatalkan peraturan bupati. surat peringatan pertama dan kedua sebagaimana dimaksud pada dan ditindaklanjuti oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lama (lima belas) hari sejak ditandatangani. tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada dilakukan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan memberikan jawaban kepada mentatalkan peraturan bupati dalam hal menteri melalui direktur jenderal otonomi daerah membatalkan peraturan bupatiaturan bupatimbatalsebagian materi muatan keputusan gubernur tentang pembatal sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalambagian kedua tindak lanjut pembatalan peraturan dprdlah bagian hukum sekretariat dprd. pendokumentasian produk hukum yang telah ditetapkan dan diundangkan diubah kedalam softcopy berbentuk pdf untuk selanjutnya diunggah alamat jdih.sidrapkab.go.idpemperdapemperdakpd pemrakarsa. penyebarluasan peraturan bupati39xsidenreng rappang telah menetapkandimaksud sudah tidak sesuai dan perlu ditetapkan yang baru. dengan penyesuaian terhadap regulasi peraturan tersebutidenreng rappangnaskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukumyang disesuaiknomor registrasimaksud dan tujuan maksud pengaturan mengenaiiii31x23x9padangk39x praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik,ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi peraturandasarnya mencakup: ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertiandengan praktik penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yangdan peraturan dprdcc. perumusan, pembahasan,tetapkan berdasarkan skala prioritasaragraf propemperda usulan bupati propemperdapemperda sebagaimana dimaksud pada bagian hukum menerima usulan rancangan peraturan daerah dari pengusul. penyusunan propemperda sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dalam forum propemperda pemerintah daerah dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait. pembentukan forum propemperda pemerintah daerah ditetapkan dengan keputusan bupati. dalam penyusunan propemperdapemperda usulan dprd propemperda usulan dprd sebagaimana dimaksud dalam huruf disusun dan dikoordinasikan oleh bapemperda. dalam menyusun rencana propemperda, bapemperdapemperda. penyusunan propemperda sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh bapemperda dalam forum bapemperda usulan dprd. forum bapemperda sebagaimana dimaksud pada bapemperdapemperda usulan dprd. propemperda usulan bupati dan dprd dibahas bersama dalam rapat kerja antara bapemperda dengan forum propemperda pemerintah daerah. rapat kerja sebagaimana dimaksud pada menghasilkan daftar rancangan propemperda. propemperdapemperda sebagaimana dimaksud pada huruf rancangan peraturan daerah yang diajukan luar propemperdhukum pada pemerintah daerahforum propemperda pemerintah daerah. persetujuan atas rancangan peraturan daerah yang diajukan luar propemperda sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan dprd tentang perubahan bersama oleh propemperda. dalam propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud dalam huruf yangpenataan kecamatan, dan penataan desa. paragraf atau pd. xgxatau kewenangansebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan penambahan atau pengurangan. bagian ketiga tahap penyusunan paragraf penyusunan, dan atau naskah akademik. rancangan peraturan daerah hanya disertai dengan penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam huruf dalam hal rancangan peraturan daerahrintah dari ketentuan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi. penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada memuat pokok pikiran dan materi muatan rancangan peraturan daerah yang diaturbupati dilakukan oleh pimpinan dengan mengikutsertakan bagian hukumbupati dapat membentuk tim penyusun yang ditetapkan dengan keputusan bupataturan daerah. ketentuan mengenai sistematika naskahyelarasan naskah akademik rancangan peraturan daerah dilakukan oleh bagian hukum. bagian keempatbupati membentuk tim penyusun rancangan peraturan daerahcc.air limbah domestik dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati sidenreng rappang menimbang bahwa lingkungan yang baik, sehat serta kondisi kesehatan yang optimal merupakan hak asasi setiap warga yang dijamin undang undang dasarpengelolaan air limbah domestik merupakan kebutuhan mendasar masyarakat untuk menjamin terciptanya lingkungan yang baik dan sehat, bahwa undang undang nomor tahun tentang pemerintah daerah memiliki kewenanganampirja sama daerah (badan layanan umum daerah yang telah diubah dengipa sambungan rumah harus merupakan sarana yang memenuhi persyaratan teknis yang berlaku. pemasangan pipa sambungan rumah wajib mendapatkan persetujuan dari pimpinan operator pad. ketentuan lebih lanjut mengenaiakan diatur dalam peraturan bupati. perusahaan pengembang wajib membangun: unit pengolahan terpusat skala permukiman, jika wilayah yang tidak terjangkau spal t merupakan kawasan permukiman, atau unit pengolahan terpusat skala kawasan tertentu, jika wilayah yang tidak terjangkau spal t merupakan kawasan komersial dan kawasan rumah susun. pembangunan unit pengolahan sebagaimana dimaksud dalam dan wajib mendapatkan izin dari. pemerintah daerah membantu pembiayaan pemasangan pipa sambungan rumah jaringan perpipaan pengumpul dari spal t bagi masyarakat berpenghasilan rendah. bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada diberikan berdasarkan surat permohonan yang diajukanketentuan lebih lanjut mengenai bantuan pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupati. pembangunan unit pengolahan sebagaimana dimaksud dalam dan wajib mendapatkan izin dariunit pengolahan setempat skala individual. pembangunan unit pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada harus sesuai dengan imb. jika wilayah yang tidak terjangkau spal terpusat sebagaimana dimaksud pada merupakan kawasan permukiman baru, perusahaan pengembang wajib membangun unit pengolahan setempat skala permukiman atau kawasan tertentu. unit pengolahan setempat skala individual atau skala permukiman atau kawasan tertentu wajib menyediakan sarana yang memenuhi persyaratan teknis yang berlaku. pembangunan unit pengolahan setempat skala individual atau skala permukiman atau kawasan tertentu wajib mendapatkan izin dari kepala instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pengelolaan air limbah domestik. pemerintah daerah bertanggungjawab membangun unit pengolahan terpusat skala permukiman atau kawasan tertentu pada wilayah permukiman yang tidak terjangkau spal terpusat sebagaimana dimaksud dalam yang berdekatan dengan sumber air. bagian keempat operasional dan pemeliharaan spal operator spal harus melaksanakan operasional dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam huruf terhadap spal terpusat. pelaksanaan operasional dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada meliputi kegiatan: menggelontorkan dan pembersihan lumpur, pengolahan air limbah domestik, penyaluran ellen hasil olahan badan air penerima atau saluran drainase: perawatan jaringan perpipaan dan fasilitas ipad, dan perbaikan dan penggantian komponen dan pemeliharaan atas: unit pengangkutan lumpur tinja, dan plt. pelaksanaan operasional dan pemeliharaan unit pengangkutan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada huruf tersebut atas meliputi kegiatan: a.penyediaan dan pengangkutan lumpur tinja dari unit pengolahan setempat plt, perawatan alat angkut lumpur tinja, dan perbaikan dan penggantian komponen. pelaksanaan operasional dan pemeliharaan plt sebagaimana dimaksud pada huruf tersebut ataskomponeindividual paling lama (tiga) tahun. perusahaan pengembang atau kelompok manfaat dan pemelihara kpp)permukiman dan kawasan tertentumenggelontorkan dan pembersihan lumpur, pengolahan air limbah domestik, cc. perawatan jaringan perpipaan dan unit pengolahan setempat, perawatan prasarana dan sarana komponen spal dj, dan perbaikan dan penggantian suku cadang. pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan operasional dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan bagian kelima pemanfaatan spal setiap orang dapat melakukan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam huruf atas ellen dan atau lumpur hasil olahan dari spal terpusat. ketentuanpada tersebut atas akan diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati. bagian keenam pemantauan dan evaluasi spal pemerintah daerah harusharus melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf terhadap operasional dan pemeliharaan dari penyelenggaraan spal terpusat. hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada tersebut atas dilaporkan secara berkala kepada pemerintah derah melalui instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan air limbah domestik. pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf terhadap operasional dan pemeliharaan harus dilaksanakan oleh orang atas unit pengolahan setempat skala individual, dan perusahaan pengembang atau kpp atas unit pengolahan setempat skala permukiman atau kawasan tertentu. perusahaan pengembang wajib melaksanakan pengelolaan dan pemantauan terhadap operasional dan pemeliharaan dari spal t skala permukiman atau skala kawasan tertentu yang telah dibangun. pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam dan bab tugas dan wewenang pemerintah daerah pemerintah daerah bertugas menyelenggarakan spal guna memenuhi pelayanan pengelolaan air limbah domestik yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat, meningkatkan derajat kebersihan dan kesehatan lingkungan, menjamin perlindungan kualitas air tanah dan air permukaan, dan kelestarian sumber daya air. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pemerintah daerah mempunyai wewenang: menyusun dan menetapkan perencanaan dalam penyelenggaraan spal, menetapkan kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan spal, melakukan pembangunan, rehabilitasi, dan atau pengembangan prasarana dan sarana spal, membentuk utd, blue dan atau bumi, memfasilitasi pembentukan forum pelangganmelaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat, menentukan standar pelayanan minimal, menentukan zonasi wilayah layanan, dan il. melakukan kerja sama dengan pemerintah, dalam rangka pembangunan konstruksi spal, pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota lain, badan hukum, dan pemerintah atau badan hukum luar negerimbangunan konstruksimbangunan konstruksi spal sebagaimana dimaksud pada dan diatur dalam peraturan bupati. bab pelaksana penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik penyelenggaraan spal dilaksanakan oleh operator pad. operator pad sebagaimana dimaksud pada tersebut atas dapat berupa utd, blue atau bumi. pembentukan operator pad sebagaimana dimaksud pada diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangandan pemeliharaan spal, cc.d.pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan spal yang dilaksanakannya, dan pembuatan dan penyampaian laporan operasional dan pemeliharaan spal secara transparan, akuntabel dan berkala kepada pemerintah daerah. dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada tersebut atasdan meningkatkan upaya pelestarian sumber daya air. dalam pelaksanaan penyelenggaraan spal, operator pad berhak: menerima pembayaran retribusi atau tarif jasa pelayanan sesuai dengan besaran atau tarif: menetapkan dan mengenakan denda terhadap keterlambatan pembayaran tagihan, menutup atau melepas pemasangan pipa sambungan rumah jaringan perpipaan spal terpusat pelanggan yang tidak memenuhi kewajibannya, dan menggugat orang yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana spal. setiap orang yang bertugas dalam penyelenggaraan spal wajib memiliki sertifikasi kompetensi teknis sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. dalam rangka efisiensi dan efektivitas, operator pad dapat melakukan kerjasama dalam pelaksanaan penyelenggaraan spal dengan badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum. lingkup kerja sama antara operator pad dan badan usaha sebagaimana dimaksud pada tersebut atas, meliputi: operasional dan pemeliharaan, dan pemanfaatanlaksanaan penyelenggaraanlaksanaan penyelenggaraan spal sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupati bab hak dan kewajiban pelanggan jasa pelayanan pengelolaan air limbah domestik dari operator pad yang diterima oleh pelanggan dapat berupa: penyaluran air limbah domestik melalui pipa sambungan rumah jaringan perpipaan spal terpusat, atau penyediaan dan pengangkutan lumpur tinja dari unit pengolahan setempat plt. pelanggan berhapelanggan berkewajiban: membayar tagihan retribusi atau tarif atas jasa pelayanan, dan mengikuti petunjuk dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pelaksanaan penyelenggara spal. bab vii pembiayaan pemerintah daerah bertanggung jawab atas pembiayaan penyelenggaraan spal. pembiayaan penyelenggaraan spal sebagaimana dimaksud pada tersebut atersebut atas digunakan untuk memenuhi standar pelayanan minimal utd dalam pelaksanaan penyelenggaraan spal. pemerintah daerahi dalam pelaksanaan penyelenggaraan spal. pemberian pinjaman, hibah, dan atau penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada tersebut atas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. dalam hal pendapatan yang diperoleh dari jasa pelayanan pengelolaan air limbah domestik oleh bumi tidak bisa memenuhi biaya operasional dan pemeliharaan, pemerintah daerah harus memberikan subsidi untuk tercapainya keseimbangan antara pendapatan dengan biaya operasional dan pemeliharaan. pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada tersebut atas dilakukan sebagai upaya perbaikan terhadap penyelenggaraan spal yang dilaksanakan oleh bumi. pemberiretribusi pengelolaan air limbah domestik dipungut dari pelanggan sebagai biaya atas jasa pelayanan pengelolaan air limbah domestik yang diberikan oleh utd. retribusi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan daerah. dalam hal operator pad adalah blue atau bumi,pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada tersebut atas dihitung berdasarkan pada keterjangkauan dan keadilan, mutu pelayanan, transparansi dan akuntabilitas, dan pemulihan biaya. tarif pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada tersebut atas berupa struktur dan besaran tarif yang mengakomodir keterjangkauan masyarakat berpenghasilan rendah. struktur dan besaran tarif pengelolaan air limbah domestik diusulkan oleh direksi blue atau bumi kepada dewan pengawas untuk mendapatkan persetujuan. dalam hal usulan sebagaimana dimaksud pada tersebut atas disetujui, dewan pengawas mengajukan struktur dan besaran tarif pengelolaan air limbah domestik kepada bupati. bupati menetapkan struktur dan tarif pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada tersebut atas akan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. bab viii peran serta masyarakat masyarakat dapat berperan serta dalam setiap tahapan penyelenggaraan spal. peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada tersebut atas dilakukan dengan menyampaikan usul, saran, pendapat, laporan, atau pengaduan kepada kepala instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pengelolaan air limbah domestik. penyampaian usul, saran, pendapat, laporan, atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada tersebut atas dilakukan secara mandiri atau melalui forum pelanggan. pemerintah daerah harus memfasilitasi pembentukan forum pelanggan. forum pelanggan sebagaimana dimaksud pada tersebut atas beranggotakan (lima) orang yang masing masing mewakili unsur pelanggan, kelompok pengguna, tokoh masyarakat, akademisi, dan pemerintah daerah. dari jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada tersebut atas, anggota perempuan wajib berjumlah paling rendah (dua) orang. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan anggota forum pelanggan akan diatur dalam peraturan bupati. forum pelanggan mempunyai fungsi: pelaksana pengawasan terhadap operasional dan pemeliharaan spal, dan pemberi usulan kepada bupati dalam upaya perbaikan dan pengembangan penyelenggaraan spal oleh pemerintahtersebut atas dilakukan melalui kegiatan. pengawasan terhadap baku mutu ellen hasil olahan yang dibuang badan air penerima dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah yangrepublik indonesia nomor tahunperaturan menteri pupr. sidenreng rappang tahun nomor peraturan daerah kabupaten sidenreng rappangkabupatenperator pengelolaan air limbah domestik yang selanjutnya disingkat operator pad adalah unit yang melaksanakan operasi dan memiliki kewenangan bidang lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalaminstansi yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang lingkungan hidup. pengawasan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan peran serta masyarakat.miliki kewenanganorganisasi perangkat daerah yang memiliki kewenangan bidang lingkungan hidup. kepala organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam dan menindaklanjuti laporan dan atau pengaduan masyarakat kepada operator spal. operator spal harus menindaklanjuti laporan dan atau pengaduan masyarakat, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut kepada kepala organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada tersebut atas. kepala organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada tersebut atas mengawasi pelaksanaan tindaklanjut terhadap laporan dan atau pengaduan dari masyarakat yang dilaksanakan oleh operator pad. bab sanksi administratif pemerintah daerah memberikan sanksi administratif kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam dan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada meliputi: peringatan tertulis, denda administratif: penghentian sementara kegiatan usaha, pembekuan izin usaha, atau, memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana bidang lingkungan hidup, melakukan penggeledahan dan uji sampel untuk mendapatkan bahan buktierpusat yang tidak melakukan pemasangan pipa sambungan rumah jaringan perpipaan pengumpul dari spal terpusatpaling lama (enam) bulan penjara atau denda paling banyak rp50. (lima puluh juta rupiah). perusahaan pengembang dari kawasan permukiman baru yang berlokasi pada wilayah yang tidak terjangkau spal terpusat yang tidak membangun unit pengolahan setempat skala komunal50. lima puluh juta rupiah). pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada tersebut atas tidak menghapus kewajiban untuk pembangunan unit pengolahan setempat skala permukimanyang tidak melaksanakan operasional dan pemeliharaan terhadap unit pengolahan setempat skala individual atau skala komunalperusahaan pengembang yang tidak melaksanakan operasional dan pemeliharaan terhadap spal t skala permukiman atau skala kawasan tertentu yang telah dibangunpelaksanaan penyelenggaraan spal oleh operator pad, orang, perusahaan pengembang, dan kelompok masyarakat pengguna yang telah dilaksanakandua) tahun. penyelenggaraan spal yang dilakukan melalui mekanisme kerjasama sebagaimana dimaksud dalam yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya perjanjian kerjasama. unit pengolahan setempat berupa cublak kembar yang telah ada dan digunakan sebelum berlakunya peraturan daerah ini harus diganti sesuai dengan peraturan daerah inikamal,sh penjelasan atas peraturan daerah kabupaten sidenreng rappang nomoruntuk hidup sejahtera dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik. oleh karena itu pemerintah wajib mengupayakan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi seluruh rakyundang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah bahwa pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik merupakan kewenangan pemerintah daerah yang merupakan bagian dari urusan pemerintahan konsumen. pengelolaan tersebut diselenggarakan oleh pemerintah daerah dalam rangka pelayanan umum. dalam rangkaberdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan peraturan daerah kabupaten sidenreng rappang tentang pengelolaan air limbah domestik ii. demi cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan asas kemanfaamanfaatan sebesar besarnya bagi masyarakat dalam mewujudkan peningkatan derajat kesehatan. huruf yang dimaksud dengan asas keadilmencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap penduduk dalam wilayah kabupaten sidenreng rappang. huruf yang dimaksud dengan asas tanggungjawabrtanggungjawaban pelaksana penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik. huruf yang dimaksud dengan asas keterpaduterpaduan kegiatan pengelolaan air limbah domestik dengan sektor lain, khususnya pengelolaan persamaan dan pengelolaan air minum. huruf yang dimaksud dengan asas partisipatifikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik. huruf yang dimaksud dengan asas kelestarian lingkungan hidupngelolaan kekayaan negara yang memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. huruf yang dimaksud dengan asas keberlanjupentingan. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan non permanen adalah suatu tempat wahana mck yang dapat dipindah pindah (notablesetujuan adalah rekomendasi dari pimpinan operator pad untuk pemasangan sambungan unit pelayanan unit pengumpulan spal air limbah domestik adalah air buangan yang berasal dari kegiatan dan atau usaha manusia rumah tinggal, tempat usaha, atau bangunan lain mana orang bertempat tinggal, berkumpul, berniaga dan atau bekerja, termasuk tinja. pengelolaan air limbah domestik adalah kegiatan pengelolaan air limbah domestik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kebersihan dan kesehatan lingkungan, dan kehidupan yang sehat, bersih dan produktifdan sistem non fisik dari prasarana dan sarana pengelolaan agar air limbah domestik yang dibuang badan air penerima memenuhi baku mutu air limbahdimana air limbah domestik yang dihasilkan olah lokasi sumber dan hasil olahan yang berupa lumpur diangkut unitdimana secara kolektif air limbah yang dihasilkan dialirkan unit pengolahan untuk diolah sebelum dibuang badan air permukaan penyelenggaraan spal adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengoperasikan dan memelihara, memanfaatkan, serta memantau dan mengevaluasi sistem fisik dan non fisik pengelolaan air limbah domestik. izin mendirikan bangunan selanjutnya disebudalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan pernyataan administrative dan persyaratan teknis yang berlkegiatan atau usaha tertentu yang akan dibuang atau dilepas dalam media air. instalasi pengolahan air limbah domestik yang selanjutnya disingkat ipad adalah instalasi pengolahan yang berfungsi untuk mengolah air limbah yang diharapkan menghasilkan air limbah sesuai dengan baku mutu air limbah yang diizinkan. instalasi pengolahan lumpur tinja yang selanjutnya disingkat plt adalah pengelolaan secara biologis dengan memanfaatkan mikroba untuk menguraikan material organik yang berada didalamnya. unit pelaksana teknis dinas pelaksana spal. badan layanan umum pelaksana spalmerasionalisasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik badan usaha milik daerah pelaksana spal yang selanjutnya disebut bumi adalah badan usahaseluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleblak merupakan lubang yang digunakan untuk menampung air limbah manusia dari jamban dan juga air dari kamar mandi yang berfungsi sebagai tempat pengendapan tinja dan juga media perasaan dari cairan yang masuk. cukup jelas. tambahan lembaran daerah kabupaten sidenreng rappang tahun nomor orang adalah orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum swasta. pelanggan adalah orang yang memilikispal diselenggarakan berdasarkan asas: kemanfaatan, keadilan, tanggung jawab, keterpaduan, partisipatif, keberlanjutan, perlindungan sumber daya air, kelestarian lingkungan hidup, dan tata kelola kepemerintahan yang baik. spal diselenggarakan dengan maksud: memastikan penyelenggaraan spal yang efektif dan efisien serta pelayanan pengelolaan air limbah domestik yang berkualitas dan terjangkau, mendorong partisipasi masyarakat dalam pengendalian pembuangan air limbah domestik dan perlindungan kualitas air tanah dan air permukaan, dan membentuk kesadaran dan kepedulian masyarakat atas kebersihan dan kesehatan lingkungan dan kelestarian sumber daya air. spal diselenggarakan dengan tujuanmpertinggi derajat kesehatan masyarakat, dan meningkatkan upaya pelestarian sumber daya air. ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini meliputi: jenis spal, penyelenggaraan spal, (tugas dan wewenang pemerintah daerah, pelaksanaan penyelenggaraan spal, hak dan kewajiban pelanggan, pembiayaan dan pendanaan, peran serta masyarakat, dan pembinaan dan pengawasan. bab jenis sistem pengelolaan air limbah domestik bagian kesatu umum pemerintah daerah menyelenggarakan spal melalui: spal setempat: skala individual dan skala komunal, dan spal terpusat: skala kota, skala kawasan tertentu. penerapdan kemiringan tanah, dan kondisi sosial dan ekonomi mayarakat. hasil pemilihan penerapan spal sebagaimana dimaksud pada dituangkan melalui penetapan zonasi layanan. penetapan zonasi layanan sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. bagian kedua spal setempat komponen spal setempat sebagaimana dimaksud dalam hurufsebagai penampung dan pengolah air limbah domestik dari rumah tinggal, atau mandi cuci kakus yang dapat berbentuk permanen dan non permanen. prasarana dan sarana pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada dapat berupa, tangki septik, biofilter, atau unit pengolahan setempat air limbah domestik fabrikasi lainnya. prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada merupakan sarana yang memenuhi persyaratan teknis yang berlaku. unit pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: skala individual, dan skala komunal. unit pengolahan setempat skala individual sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan prasarana dan sarana pengolahan bagi (satu) unit rumah tinggal, atau tempat usaha. unit pengolahan setempat skala komunal sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan prasarana dan sarana pengolahan bagi (dua) sampai dengan (sepuluh) unit rumah tinggal, atau tempat usaha. unit pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam huruf berfungsi sebagai pelaksana penguraian dan pengangkutan lumpur tinja dari unit pengolahan setempat plt. prasarana dan. unit pengelolaan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pengolah lumpur tinja dari unit pengolahan setempat dan lumpur dari ipad unit pengolahan lumpur sebagaimana dimaksud pada berupa prasarana dan sarana plt plt sebagaimana dimaksud pada terdiri atas prasarana utama dan prasarana dan sarana pendukung unit pembuangan akhir sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai penyalur ellen dan atau penampung lumpur hasil olahan. prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: pembuangan ellen, dan penampungan sementara lumpur.pengolahan badan air penerima atau saluran drainase. penampungan sementara lumpur sebagaimana dimaksud pada huruf berupa bangunan dan atau wadah penampung lumpur hasil pengolahan sebelum dibuang tempat pemrosesan akhir atau untuk dimanfaatkan lebih lanjut. bagian ketiga spal terpusat komponen spal terpusa terpusat, dan unit pembuangan akhir. unitunit pelayanan sebagaimana dimaksud pada terdiri dari pipa tinja, pipa non tinja, bak perangkap lemak dan minyak dari dapur, pipa persil, dan bak kontrol. unit pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai penyalur air limbah domestik dari unit pelayanan unit pengolahanunit pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pengolah air limbah domestik yang disalurkan dari unit pengumpulan. prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada berupa ipar d yang terdiri atas prasarana utama dan prasarana dan sarana pendukung. unit pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: skala permukiman, skala perkotaan, dan skala kawasan tertentu. unit pengolahan terpusat skala permukiman sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan prasarana dan sarana pengolahan lingkup permukiman dengan layanan bagi (lima puluh) sampai dengan (dua puluh ribu) jiwa. unit pengolahan terpusat skala perkotaan sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan prasarana dan sarana pengolahan lingkup perkotaan atau regional dengan layanan paling rendah (dua puluh ribu) jiwa. unit pengolahan terpusat skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud padaketentuan mengenai unit pembuangan akhir sebagaimana dimaksud dalam huruf berlaku secara mutasi mutans terhadap unit pembuangan akhir spal s. bab iii penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik bagian kesatu umum pemerintah daerah menyelenggarakan spal secara terpadu dengan penyelenggaraan pengelolaan sampah untuk menjamin perlindungan kualitas air tanah dan air permukaan, dan kelestarian sumber daya air bagi keberlanjutan fungsi penyediaan air minum. tahapan penyelenggaraan spal sebagaimana dimaksud pada meliputi: perencanaan spal, pelaksanaan konstruksi, cc. operasional dan pemeliharaan, pemanfaatan, dan pemantauan dan evaluasi. bagian kedua perencanaan spalebagaimana dimaksud pada meliputi: rencana induk, studi kelayakan, dan perencanaan teknis. perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada huruf wajib memenuhi kriteria desain sistem pengelolaan air limbah domestik. ketentuan mengenai desain pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud dalam diatur dalam peraturan bupati. rencana induk sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi perencanaan pengelolaan spal t dan spal s. rencana induk sebagaimana dimaksud pada disusun dengan memperhatikan: kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat, kondisi kota dan atau perkotaan, cc. rencana tata ruang wilayah, dan kebijakan dan strategi penyelenggaraan spal. dalam rangka penyusunan rencana induk sebagaimana dimaksud pada pemerintah daerah harus melaksanakan sosialisastinjaus sebagaimana dimaksud dalam huruf disusun berdasarkan: rencana induk, hasil studi kelayakan, jadwal pelaksanaan konstruksi, kepastian sumber pembiayaan dan ketersediaan lahan, kepastian hukum, dan hasil konsultasi dengan instansi terkait. bagian ketiga pelaksanaan konstruksi spal pemerintah daerah harus melakukan pelaksanaan konstruksi spal sebagaimana dimaksud dalam huruf pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada meliputi kegiatan pembangunan baru dan atau rehabilitasi prasarana dan sarana spal yang telah ada. kegiatan pembangunan dan atau rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan sesuai dengan perencanaan teknis yang telah ditetapkapipa sambungan rumah jaringan perpipaan pengumpul dari spal t. pemasangan pipa jaringan perpipaan jaringan pengumpul sebagaimana dimaksud pada harus sesuai dengan imbmplikasi terhadap peraturan walikothuruf diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: keluarga masyarakat miskin kurang mampu yang dapat memperoleh santunan kematian bertempat tinggal daerah. keluarga masyarakat miskin kurang mampu sebagaimana dimaksud pada dengan kriteria sebagai berikut: wni yang terdaftar dalam daerah, memiliki ktp el daerah dan tercatat pada dtk atau memiliki skt: wni yang terdaftar dalam daerah dan memiliki skt, tetapi tidak memiliki ktp el daerah, atau cc. wni yang berdomisili daerah paling sedikit (enam) bulan berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh lurah dan memiliki skt, namun tidak terdaftar dalam daerah dan belum memiliki ktp el daerah. ketentuan dan huruf diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: ahli waris, badan lembaga yang mengurus pemakaman, pengurus rukun tetangga rukun warga atau lurah mengajukan surat permohonan santunan kematian secara tertulis kepada walikota melalui kepala dinas. surat permohonan santunan kematian sebagaimana dimaksud pada paling lambat (empat puluh) hari terhitung sejak wni tersebut meninggal dunia. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada dilengkapi dengan persyaratan dan kelengkapan sebagai berikut: akta kematian: surat keterangan ahli waris dari lurah yang diketahui oleh camat: surat keterangan terdaftar dtk dari dinas atau skt, rencana penggunaan santunan kematian, ktp el pemohon, nomor rekening ahli waris atau pemohon, dan pakta integritas. dalam hal akta kematian sebagaimana dimaksud pada huruf tidak ada, dapat menggunakan surat keterangan pelaporan kematian dari kelurahan. contoh format surrencana penggunaan santunan kemarta dan dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut: penerima santunan kematian menandatangani surat pernyataan tanggung jawab atas pengunaan santunan kematian sesuai dengan rencana penggunaan sebagaimana dimaksud dalam huruf dihapus. dihapus. contoh format surat pernyataan tanggung jawab pen dan dan dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut: dinas menyampaikan laporan realisasi penyaluran bantuan santunan kematian kepada walikota melalui skpd selaku ppid. dihapus. dihapus. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: santunan kematian dicatat sebagai realisasi jenis belanja tidak terduga pada ppid dalam tahun anggaran berkenaan. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: dinas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penggunaan santunan kematian. hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada walikota dalam bentuk realpril gan daerah kota tan selatan mohammad erwin arianidengan rahmat tuhan yang maha esa walikota mataram, menimbang bahwa pelaksanaan penerimaan peserta didik baru membutuhkan peraturan yang memerlukan penyesuaian terhadap dinamika kehidupan yang berkembang masyarakat, bahwa sistem penerimaan calon peserta didik baru yang memiliki prestasi pada bidang akademik non akademik dan bakat istimewa merupakan bagian penting yang harus difasilitasi melalui sistem penerimaan peserta didik baru program bina prestasi: bahwalum dapat memenuhi kondisi kekinian sehingga perlu disesuaikan dan dibeberapa kali diubah,dihapus, angka angka angka dan angka diubah, diantara angka dan angka disisipkan angka dan angka 8b, sehingga berbunyi sebagai berikut dalam peraturan walikota ini yang dimaksud dengan dihapus.ndidikan, pemuda dan olahraga kota mataram. kepala dinas adalah kepala dinas pendidikan, pemuda dan olahraga kota mataramonline,elalua. penerimaan peserta didik baru sistem manual, yang selanjutnya disingkat ppdb sistem manual adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik baru yang memenuhi syarat tertentu melalui proses pendaftaran dan seleksi serta pengumuman secara manual satuan pendidikan. 8b. penerimaan peserta didik baru program bina prestasi yang selanjutnya ppdb program bina prestasi adalah kegiatan penerimaan peserta didik baru secara manual yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki prestasi bidang akademik, olahraga dan seni baik tingkat kabupaten kota, provinsi, nasional internasionujian nasional yang selanjutnya disingkat un,nilai ujian sekolah madrasah adalah angka yang diperoleh dari hasil ujian sekolah madrassekolah madrasah situs m), sertifikat hasil ujian sekolah madrasah sous m), surat keterangan hasil ujian nasional shun), sertifikat hasil ujian nasional shun) atau surat keterangan yang berpenghargaan sama says). nilai ujian nasional yang selanjutnya disingkat nun, adalah nilai (empat) mata pelajaran yang tertera pada sertifikat hasil ujian nasional shun)dan paket dan nilai (tiga) mata pelajaran yang tertera pada sertifikat hasil ujian sekolah madrasah sous m) tingkat sd mi dan paket meliputi bahasa indonesia, matematika, dan ilmu pengetahuan alam ipa). stl, stk, situs m, shun, sous m, shun dari satuan pendidikan. calon peserta didik bina lingkungan adalah calon peserta didik kota mataram yang bertempat tinggal asal sekolah berada kelurahan lokasi sekolah yang dipilih atau bertempat tinggal asal sekolah berada pada kelurahan sekitar kelurahan lokasi sekolah yang dipilihcalon peserta didik siswketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut ruang lingkup ppdb terdiri atas pada taman kanak kanak dan sekolah dasar yang dilaksanakan dengan sistem manual: pada smp, sma dan smk negeri kota mataram yang dilaksanakan dengan sistem online dan sistem manual program bina prestasi, dan cc. program bina lingkungan. ketentuan diubah, diantara dan disisipkan (3a), huruf dihapus, diantara huruf dan huruf disisipkan (tiga) huruf, yakni huruf bl, huruf dan huruf b3, sehingga berbunyi sebagai berikutsekolah harus menaati jadwal pendaftaran dan penutupan ppdb.(3a) sekolah menengah pertama smp), sekolah menengah atas sma) dan sekolah menengah kejuruan smk) yang melaksanakan penerimaan calon peserta didik baru melalui program bina prestasi harus menyediakan formulir pendaftaran yang ak onlinemataram kecuali taman kanak kanak dan sekolah dasar diumumkan sekolah serta ppdb bina prestasi melalui web resmi sekolah atau surat pemberitahuan calon peserta didik. daya tampung tiap sekolah disesuaikan dengan kondisi eksisting yang ada masing masing sekolah, dengan ketentuan jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar kelas pada taman kanak kanak tidak melebihi (dua puluh lima) orang peserta didik: dihapus, bl. jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar kelas pada tidak melebihi (tiga puluh dua) orang peserta didik, b2. jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar kelas pada smp tidak melebihi (tiga puluh enam) orang peserta didik: b3. jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar kelas pada sma tidak melebihi (empat puluh) orang peserta didik, danpeserta didik untuk bidang studi keahlian program studi keahlian kompetensi keahlian, pekerjaan sosial, serta bisnis dan manajemen, dan paling banyak (tiga puluh) orang peserta didik untuk bidang studi keahlian lainnya. daya tampung setiap sekolditetapkan dengan keputusan kepala dinas. ketentuan diubah dan diantara dan disisipkan (la), sehingga berbunyi sebagai berikut kuota peserta didik baru masuk sd, smp, sma dan smk negeri yang berasal dari penduduk luar daerah yang diterima pada sekolah negeri ditetapkan maksimal (lima persen) dari jumlah daya tampung yang tersedia sekolah tujuan. (la) kuota peserta didik baru masuk smp, sma dan smk negeri yang yang diterima pada sekolah negeri melalui program bina prestasi dan ppdb system online ditetapkan minimal (delapan d, smp, sma dan smk negeri yang yang diterima pada sekolah negeri melalui program bina lingkungan ditetapkan maksimal 20x (dua puluh persen) dari jumlah daya tampung yang tersedia sekolah tujuan. judul bagian kelima bab iii diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut bagian kelima ppdb sekolah menengah pertama smpatau sertifikat hasil ujian sekolah madrasah sous m) sd mi program paket aj,d mi dan memiliki ijazah sd mi sederajat atau surat keterangan telah mengikuti ujian sekolah madrasah bagi peserta didik kelas sd mi yang sedang mengikuti ujian sekolah madrasah, memiliki nilai rapor sd mi kurikulum untuk mata pelajaran bahasa indonesia, matematika dan ipa minimal (delapan puluh), sedangkan bagi sekolah sasaran kurikulum dengan rapor deskripsienam bab iii diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut bagian keenam ppdb sekolah menengah atas smamp m dan memiliki ijaz:delapan puluhtujuh bab iii diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut bagian ketujuh ppdb sekolah menengah kejuruan smkcc., dan berusia paling tinggi (dua puluh satu) tahun pada tanggal dimulainya pendaftaran. meme m kecuali persyaratan pada huruf diserahkan pada saat calon peserta didik melakukan pendaftaran online. persyaratan calon peserta didik baru program bina prestasi, yaitu telah lulus smp m dan memiliki jat,tujuh puluh limaketentuan diubah dan diantara dan disisipkan (2a), sehingga berbunyi sebagai berikut masing masing sekolah penyelenggara ppdb onlineistem online pada smp sma dapat menentukan (tiga) pilihan sekolah negeri sedangkan calon peserta didik baru smk dapat menentukan (satu) pilihan smk negeri dengan memilih (dua) kompetensi keahlian dan atau memilih (dua) pilihan smk negeri dengan memilih masing masing (satu) kompetensi keahlian. (2a) pendaftaran calon peserta didik baru program bina prestasi pada smp sma smk dilakukan secara langsung oleh calon peserta didik sekolah tujuan. pendaftaran calon peserta didik baru tk sd dilakukan secara langsung oleh orang tua wali calon peserta didik sekolah tujuan. tata cara penerimaan peserta didik baru sistem online, penerimaan peserta didik baru program bina prestasi dan penerimaan peserta didik baru sistem manual ditetapkan dalam petunjuk teknis yang ditetapkan dengan keputusandiundangkan mataram pada tanggal mei plt. this pdf created simo word pdf unregiste gi at,irta anom kota banjar telah ditetapkan dengan: bahwa guna meningkatkan kelancaran tugas dan terselenggaranya kegiatan perusahaan daerah air minum tirta anom. mengingat:perusahaan daerah lingkungan pemerintah daerah:republik indonesia nomor tahun tetang pedoman akuntansi perusahaan daerah air minumgawai adalah pegawai yang bekerjaegawai honorer adalah pegawai honorereri adalah suami istethis pdf created simo word pdf unregistered version bab susunan organisasi bagian pertama dewan pengawas dewan pengawas perusahaan daerah air minum tirta anomair minum tirta anom kota banjar, termasuk pelaksanaan rencana kerja dan anggaran perusahaan. bagian kedua direktur perusahaan daerah dipimpin oleh seorang direktur dan dibantu oleh (dua) orang kepala bagian yaitu kepala bagian administrasi dan keuangan, kepala bagian teknik. direktur sebagaimana dimaksud pada bertanggung jawab kepada walikota kepala bagian sebagaimana dimaksud pada huruf dan bertanggung jawab kepada direktur. kepala bagian administrasi dan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri kepala sub bagian administrasi umum: kepala sub bagian administrasi keuangan, kepala sub bagian administrasi kepegawaian: kepala sub bagian administrasi pengolahan data dan hubungan langganan: kepala sub bagian administrasi pembukuan. kepala bagian teknik sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri kepala sub bagian produksi: kepala sub bagian transmisi dan distribusi: kepala sub bagian perencanaan teknis, kepala sub bagian perlengkapan dan gudang. kepala cabang tugas, pokok dan fungsi kepala bagian, kepala sub bagian dan pimpinan cabang, sebagaimana dimaksud dalam diatur lebih lanjut dengan peraturan direktur perusahaan daerah air minum tirta anom rsebagai berikutstaf dan kepala cabang) dengan baik.syarat tersebut pada huruf maka kenaikan gaji bersamanydithis pdf created simo word pdf unregistered version tunjangan istri suami dan anak, tunjangan kejahatan: cc. tunjangan pengobatan, tunjangan perumahan pengganti sewa rumah: tunjangan sandang pangan: tunjangan perusahaan, tunjangan jabatan: tunjangan pelaksana: tunjangan keahlian: tunjangan representasi: tunjangan tunjangan lain yang ditetapkan oleh direktu, atau sederajat: atau sederajat:bakloreat, ijazah diploma iii atau sekolah politeknik: this pdf created simo word pdf unregistered versioair minum tirta anom kota banjaryang memilikiruang cc. stub sekolah umumthis pdf created simo word pdf unregistered versionpat dilakukan sebanyak banyaknya (tiga) kali selama menjadi pegawaiterbukti menjadi teladan bagi lingkungannya yang dinyatakan dengan surat keputusan direktur, sekurang kurangnya telah (dua) tahun dalam pangkat yang dimilikinya: cc. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan bernilai amat baik selama (dua) tahun terakhir:. prestasi kerja. cc. tanggung jawab. ketaatan. kejujuran. kerja sama. prakarsa. kepemimpinan. yang dimaksud dengan:this pdf created simo word pdf unregistered versionsangatbaik baik cukup sedang kurang bawahthis pdf created simo word pdf unregistered version paragraf: jabatan: masa kerja: latihan jabatan: pendidikan:, cuti bersali. cuti tahunan diberikan secara tertulis oleh direktur atau pejabat yang ditunjuknya cuti bersalin tersebut dalam dan adalah (satu) bulancc. alasan penting lainnya yang ditetapkan kemudian oleh direkturdarikepada pegawai yang memenuhi kriteria atau persyaratan yang ditetapkan oleh direktur. this pdf created simo word pdf unregistered version: menjunjung tinggi kehormatan atau martabat perusahaan daerah: menyimpan rahasia perusahaan daerah atau rahasia jabatan dengan sebaik baiknya:erusahaan daerah: 9g.:il. membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas, menjadi dan memberi contoh serta teladan yang baik terhadap bawahannya: atau orang lain dalam maupun : menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga:ii.:this pdf created simo word pdf unregistered version bab vii pelanggaran dan pemberhentiantindak pidana yang tidak menyangkut jabatannya apabila pelanggaran tindak pidana yang dilakukannya: jika terdapat petunjuk petunjuk yang meyakinkan telah melakukanthis pdf created simo word pdf unregistered versionya dari pegawai tersebut berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada dan huruftappensio' tindakan pidana penyelewengan(lima puluh enam) tahun.kejahatan yang di:this pdf created simo word pdf unregistered version menentang negara dan atau pemerintah:cc. setelah berakhirnya cuti sakit, belum mampu bekerja kembali.,, diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai, apabila ketidak hadirinnya itu adalah karena kelalaian pegawai yang bersangkutan dan menurut pendapat direktur akan menggangthis pdf created simo word pdf unregistered versionwalikota dewan pengawas direktur kepala bagian administrasi dan kepala bagian teknik keuangan kepala sub bagian kepala sub bagian administrasi umum produksi kepala sub bagian kepala sub bagian administrasi transmisi dan keuangan distribusi kepala sub bagian kepala sub bagian administrasi perencanaan teknis kepegawaian kepala sub bagian administrasi kepala sub bagian pengolahan data dan perlengkapan dan hubungan langganan gudang kepala sub bagian (ma administrasi cabang pembukuan pelayandengan rahmat tuhan yang maha esa walikota banjar, menimbang :banjarjalan siliwangi telp fax kota banjagoalsbangunan daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kota banjarbanjar tahun bab kedudukan,organisasi perangkat daerah pemerintah kota banjar untuk menyusun rencana kerja, dan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan dan pemerintahan kabupaten kota kota banjar(l(bpa dan organisasi, keras. nyawansetiawan,s.h.m. n07d dan ketahanan pang dan ketahan, ketahanan pangternakan, perikanan, ketahanan pangan dan kehutanan, merumuskan program kegiatan bidang pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangternakan, perikanan, ketahanan pangan dan kehutanan, merumuskan standar pelayanan minimal bidang pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan kehutanan, melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian bidang pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan kehutanan:ternakan, perikanan, ketahanan pangan dan kehutanan, melaksanakan pemantauan pengelolaan sarana usaha bidang pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan kehutanan: dinascc. dan dinas: pengelolaan rumah tangga perjalanan dinas, perlengkapan, pemeliharaan barang barang inventaris, cc. dan memproses pengangkatan, pemindahan, pemberhentian,:, membuat , ketahanan pangan dan kehutanan, pelaksanaan penyusunan rencana program kerja bidang pertanian, perikanan, ketahanan pang, ketahanan pangan dan kehutanan: pengumpulan dan pengolahan data hasil monitoring dan evaluasi pembangunan pertanian, perikanan, ketahanan pangan dan kehutanan, dan pengolahan dan analisa data bidang pertanian, perikanan, ketahanan pangj . melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris. paragraf bidang ketahanan pangan dan penyuluhan bidang ketahanan pangan danpokok merencanakan dan menyusun program pengembangan ketahanan pangan. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam bidang ketahanan pangan dan penyuluhetahanan pangan dan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam dan menyelenggarakan tugas pemerintahan, meliputi merencanakan, menyusun petunjuk teknis serta fasilitasi ketahanan pangan dan penyuluhan menyusun petunjuk teknis kelembagaan tani, tenaga kerja pertanian dan aparat teknis fungsional pertanian dan program penyuluhan, cc. menyusun petunjuk teknis pengkajian, pemantauan, pengembangan ketersediaan distribusi dan konsumsi pangan, melaksanakan penyiapan bahan dan pengembangan sistem informasi manajemenpimpinan. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam bidang ketahanan pangan dan penyuluhan, terdiri dari seksi ketersediaan dan kerawanan pangan, seksi distribusi dan konsumsi pangan, dan seksi penyuluhan dan penerapan teknologi. seksi ketersediaan dan kerawanankerawanan pangan. untuk melaksanakan tugas pokokcc. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi. seksi ketersediaan dan kerawseksi ketersediaan dan kerawanan pangan, menyelenggarakan kegiatan pengembangan ketersediaan ddistribusi dan konsumsidistribusi dan konsumsi pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan dan menyiapkan bahan rencana teknis dan bimbingan distribusi dan konsumsi pangan. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam seksi distribusi dan konsumsibimbingan sarana dan prasarana, dan pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi. seksi distribusi dan konsumsiyusunan program kerja seksi distribusi dan konsumsi pangan, menyusun petunjuk teknis, pengkajian, pemantauan distribusi dan konsumsi pangan, menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis seksi distribusi dan konsumsi pangan, menyelenggarakan fasilitasi bidang penanggulangan distribusi dan konsumsi pangan, menyelenggarakan pendataan, evaluasi dan pelaporan yang berbasis dengan tugas seksi distribusi dan konsumsi pangan, menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait, menyusun laporan bidang tugasnya, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. seksi penyuluhan danpenyuluhan dan penerapan teknologi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan kebijakan dan pedoman penyuluh pertanian, perikanan, dan kehutanan. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam seksi penyuluhan dan penerapan teknologi mempunyai fungsi penyusunan kebijakan teknis seksi. penyelenggarseksi penyuluhan dantugas seksi penyuluhan dan penerapan teknologiseksi penyuluhan dan penerapan teknologidan penerapan teknologi pertanian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, membimbing penyusunan dan pelaksanaan program penyuluh pertanian tingkat kecamatan dan kota, penyediaan, penyebaran dan pelayanan informasi pertanian, melakukan pengkajian dan penerapan teknologi pertanian, mengembangkan kelembagaan petani, mengevaluasi tugas pokok penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan, melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian fungsional dan penilaian angka kredit jabatan fungsional penyuluh pertanian, j . pelaksanaan perencanaan pengembangan sdm pertanian melalui analisa jabatan pekerjaan dan prioritas pengembangan wilayah kerja, pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber daya manusia pertanian melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan pengetahuan sikap dan keterampilan, il. pelaksanaan penilaian terhadap hasil kegiatan pengembangan sumber daya manusia pertanian sebagai bahan pengembangannyusun program ddalammenyelenggarakan fasilitasi pengembangan produksi, pasca panen tanaman pangan dan hortikulturarencanakan, melaksanakan dan menyelenggarakmembinadan seksi bina usaha tanaman pangan dan hortikultura. seksi produksiproduksi tanaman pangan dan hortikultura. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam seksi produksiduksi tanaman pangan dan hortikultura sebagaimana dimaksud dalam dan menyelenggarakan tugas pemerintahan meliputi menyusun petunjuk teknis perencanaan, pelaksanaan dan fasilitasi pengembangan produksi, melaksanakan pembinaan teknis penangkaran benih bibit tanaman pangan, merencanakan, melaksanakan dan fasilitasi kegiatan rehabilitasi pengembangan lahan serta perlindungan tanaman pangan, melaksanakan pengamatan, pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit tanaman pangan, melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan peredaran serta penggunaan mutu bibit benih dan obat obatan, menyelenggarakan pengkajian program kerja seksi produksi tanaman pangan dan hortikultura, menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan produksi tanaman pangan dan hortikultura, menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi serealia, menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi palawija, menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi pengendalian opt pangan, il. menyelenggarakan fasilitasi produksi tanaman pangan dan hortikultura, menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi penyelenggaraan seksi produksi tanaman pangan dan hortikultura, menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan utd, oo. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi produksi tanaman pangan dan hortikultura, dan menyelenggartanaman pangan dan hortikultura. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam seksi sarana dan prasaransarana dan prasaranetunjuk teknis perencanaan, pelaksanaan dan fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana hortikultura dan hortikultura program kerja seksi sarana dan prasarana, melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan pengelolaan penyaluran penggunaan dan peredaran sarana, meliputi pupuk bersubsidi dan alat mesin pertanian tanaman pangan dan hortikultura, melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pengadaan serta penyaluran sarana dan prasarana pertanian tanaman pangan dan hortikultura, melaksanakan penyusunan bahan telaahan kebutuhan sarana dan permodalan, melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi akses permodalan usaha pertanian tanaman pangan dan hortikultura, melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi dan penetapan standarisasi alat mesin pertanian tanaman pangan dan hortikultura, melaksanakan penyusunan bahan penetapan norma, standar, prosedur, kriteria sarana dan prasarana melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengembangan sarana dan prasarana pertanian tanaman pangan dan hortikultura, melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi sarana dan prasarana, dan j . melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsisebagaimana dimaksud dalamdalamccnalisa dan mengembangkan kinerja bidang, dan menyusun laporan bidang tugasnyadalamdan bimbingan sarana dan prasarana peternakan, serta sarana prasarana peternakdalamdalamdalamdalamlaksanakan fasilitasi dan bimbingan, sarana dan prasarana perkebunan, memantau, mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan perkebunan, dan menyusun laporan kegiatan dalammelaksanakan pengembangan usaha hutan, melaksanakan kegiatan penyuluhan, dan menyusudalam: dan ketahanan pang, ketahanan pangdean, ny, an,s.h.,m. yo7agan susunan organisasi dinas pertanian dan ketahanan pangan kepala umum dan sub bagian program dan kepegawaian keuangan evaluasi fungsional bidang bidang bidang ketahanan pangan dan tanaman pangan dan peternakan dan perikanan dark ajang ban penyuluhan hortikultura kehutanan produksi tanaman seksi kerawanan pangan seksi sarana dan prasarana seksi distribusi dan konsumsi pangan bina usaha bina usaha ben yen tanaman pangan dan peternakan dan perikanan perkebunan dan kehutanan penerapan teknologi walikota banjar, utd ttd herman sutras
hakhun tentang standar pelayanan minimal bidang pendidikan propinsi jawa barat, keputusan menteri pendidikan nasional nomor tentang penerimaan siswa pada dan sekolah dasar,erdas istimewa dan bakat istimewaketentuanartu pengendali sosial kps) dandelap nbagi peserta didik dari keluarga tidak mampu yang dibuktikan dengan kps, kartu makin, dan skt mendaftar sekolah terdekat dengan domisili tempat tinggalnya. teknis pelaksanaan penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksudkan diatas, diatur lebih lanjut dengan keputusan kepala dinas pendidikan dan kebudayaan untuk tk, sd, smp, sma, smk negeri dan swasta serta oleh kepala kantor kementrian agama kota banjar untuk mi m ts ma. iisekolah sd mips,iii. seleksi, dan tahunilakukan dengan menggunakan nilai ujian sekolah yang kisi isinya ditentukan oleh pusat, yaitu mata pelajaran bahasa indonesia, ipa, dan matematikaeleksi calon peserta didik sma ma dan smk dilakukan dengan menggunakan peringkat surat keterangan hasil ujian negara shun) yang kisi isinya ditentukan oleh pusat yaitu mata pelajaran bahasa indonesia, matematika, ipa dan bahasa inggris. selain peringkat nilai surat keterangan hasil ujian negara shun)an pendidikan menengah universal bagi sma ma dan smk diwajibkan menerima calon peserta minimal (dua puluh persen)iv, dan sekolah wajib menerima calon peserta didik dimaksud bagaimana pun kondisi kemampuan akademis dan hasil selesainya. mengingat system yang digunakan adalah system line atau semi line yang peluang diterima peserta didik dapat diprediksi dari awal, maka tidak dilaksanakan sistem kluster. pengumuman calon siswa yang diterima pendaftaran dilaksanakan dari tanggal sampai dengan juni verifikasi penerimaan calon peserta didik baru tahun pelajaran dilaksanakan pada hari senin, tanggal juni bertempat dinas pendidikan dan kebudayaan kota banjar. pengumuman calon peserta didik yang diterima dilaksanakan secara serempak pada hari sabtu, tanggal juli vi. daftar ulang daftar ulang dilaksanakan tanggal sampai dengan juli vii.viii,ade suksesi.
iba? lng walikota banjar provinsi jawa baratota banjar mendapatkan tambahan alokasi dana desa, maka perlu melakukan perubahan terhadap peraturan walikota tentang penjabaran perubahaturalan siliwangi telp fax kota banjar707. bertambah sejumlah rp2. sehingga menjadi rp710wali kota banjar, menimbangnetapkan peraturan wali kotamemutuskan menetapkan peraturan wali kota tentang pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematibanjainspektorat daerah kota banjar agar ber, sesuai undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerahagustus tentang pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematisnama jelas materai rp. nama jelas (kemanan) nama jelasdengan rahmat tuhan yang maha esa wali kota banjar, menimbang bahwa dalam upaya penyelesaian kerugian daerah sebagai akibat kesengajaan, kesalahan atau kelalaian yang dilakukanperangkat desa, tenaga honorer dan tenaga harian, maka terhadapperlu disesuaikan dan disusupektorat adalah inspektorat daerah kota banjarbanjar, bertindak sebagai sekretariat majelis pertimbangan tgrwilayah pemerintah kota banjarnegara meliputi wali kota dan wakil wali kota banjar. tenaga honorer adalah seseorang yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian ppk)dan atau apbd. tenaga harian adalah seseorang yang melaksanakan pekerjaan lingkungan pemerintah kota banjar dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan perjanjian kerja. badan usaha milik daerah yang selanjutnya disingkat bumi adalah bumi milik pemerintah kota banjar. perusahaan daerah adalah perusahaan daerah air minum dam) tirta anom dan perusahaan daerah banjar water park. direktur adalah direktur perusahaan daerah air minum dam) tirta anom kota banjar dan direktur perusahaan daerah banjar water park kota banjar. pegawai perusahaan daerah adalah pegawai perusahaan daerah air minum dam) tirta anom kota banjar dan pegawai perusahaan daerah banjar water parpemerintah kota banjar. perangkat desa adalah perangkat desa wilayah pemerintah kota banjar akibat kelalaian dan atau kesengajaan sehinggjabat negara, pimpinan dprd anggota dprdengan tujuan menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh kesengajaan, kesalahan dan atau kelalaianrugikan keuangan dan barang daerahbarang antara kartu inventaris barang dan atau buku kartu persediaan barang dengan sisa barang yang sesungguhnya dalam penguasaan bendaharasehingga tidak layak ditagih darinya dan yang bersangkutan terbukti tidak bersalah, sehingga daerah melepaskan hak tagih baik seluruh atau, atau alasan lain yang sah) seluruhpns dan pejabat negara untuk mengembalikan kerugian daerah kota yang bertugas membantu wali kota dalam penyelesaian kerugian daerah. pelaku adalahkarena kesalahan, keadaan dan atau kelalaian menyebabkan kerugian daerah. babtata cara penyelesaian kerugian daerah ini bertujuan untuk:alam mengelola keuangan daerah dan atau barang milik daerah. bab iii ruang lingkup pelaksanaan tgr meliputi pelaku yang menyebabkan kerugian yaitu bendaharawan, dan pejabat negara, pimpinan dprd anggota dprd, pns (bukan bendahara)penyebab terjadi kerugian meliputi perbuatan manusia karena yaitu kesengajaan, kesalahan, keadaan, kelalaian: dan diluar kemampuan pelaku. kejadian alam yaitu bencana alam, dan proses alamiah seperti membusuk, mengurai, dimakan rayap. penyelesaian pelaksanaan tgr dapat dilakukan melalui upaya damai yaitu apabila penggantian dilakukan secara tunai sekaligus, dan apabila penggantian dilakukan melalui angsuran dalam jangka paling lama (dua) tahun. melalui tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi yaitu apabila upaya damai tidak tidak berhasil, dan proses penuntutan merupakan kewenangan wali kota melalui majelis pertimbangan tgr. tuntutan ganti rugi, dapat dilakukan apabila adanya kesengajaan kesalahan, keadaan, kelalaian, pelaku tidak dalam kedudukan sebagai bendaharawan, dan cc. adanya kerugian daerah. bab cara penetapan jumlah kerugian dan bobot kesalahan bagian kesatu cara penetapan jumlah kerugian dalam penetapan jumlah kerugian daerah yang diakibatkan oleh karena kekurangan perbendaharaan maka jumlah kerugian senilai yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan, kehilangan maka jumlah kerugian ditetapkan sesuai nilai yang hilang, barang yang rusak maka jumlah kerugian senilai perbaikan, dan barang yang hilang, maka penentuan kerugian untuk kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua didasarkan pada harga perhitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dari perangkat daerah yang membidangi pendapatan pada provinsi dibandingkan dengan harga pasaran umum sekurang kurangnya (dua) showroom pedagang kendaraan bermotor dan hasilnya dibagi (tiga), dan .selatan kendaraan bermotor adalah harga dihitung berdasarkan nilai susut atau berdasarkan harga pasaran dengan membandingkan harga dengan ketentuan sekurang kurangnya dari (tiga) toko. bagian kedua cara penetapan bobot kesalahan, kelalaian dikenakan bobot kesalahan ditetapkan setinggi tingginya (tujuh puluh lima persen) dari nilai kerugian, dan. waktu dan tempat timbulnya kerugian pada saat jam kerja dan lingkungan tempat bekerja atau pada saat melaksanakan tugas dikenakan bobot setinggi tingginya (lima puluh persen) dari nilai kerugian, diluar jam kerja dikenakan bobot (seratus persen) dari nilai kerugian, dan diluar jam kerja tapi masih dalam kedinasan dikenakan bobot (tujuh puluh lima persen) dari nilai kerugianmajelis pertimbangan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi bagian kesatu keanggotaan wali kota dalam menyelesaikan tgr membentuk majelis pertimbangan tgr dan sekretariat majelis pertimbangan tgr. keanggotaan majelis pertimbangan tgr dan anggota sekretariat majelis pertimbangan tgr sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan wali kota. bagian kedua sidangsetiap diperlukan. persidangan majelis pertimbangat majelis pertimbangan. majelis pertimbangan dalam sidang dapat memanggil pelaku yang melakukan perbuatan menyebabkan kerugian daerah. apabila dipandang perlu majelis pertimbangan dapat mendengar meminta keterangan ahli, pihak ketiga dan atau atasan langsung yang bersangkutan. bagian ketiga peserta sidangdari jumlah anggota majelis pertimbangankepada majelis pertimbangan melalui sekretaris majelisempat keputusan sidaterbanyak dari anggota majelisdisampaikan kepada wali kota untuk ditetapkan dalam keputusan wali kota. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada dan majelis pertimbangan dibantu oleh anggota sekretariat majelis pertimbangan. tugas anggota sekretariat majelis pertimbangan tgr meliputi: menerima, mencatat dan mengelola kasus kasus kerugian daerah yang diterima dari wali kota kota yang menyangkut tgr, dan melaksanakan rapat sekurang kurangnya sekali dalam (dua) bulan atau setiap diperlukan. bab informasi, pelaporan, penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi bagian kesatu informasi tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi informasi mengenai adanya kerugian daerah, dapat diketahui dari hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional, laporan dan atau pemberitahuan atasan langsung, kepaluntuk melakukan verifikasi: media cetak dan media elektronik, pengaduan dari masyarakat, dan perhitungan officio. bagian kedua pelaporan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi setiapngetahui atau menghilangkan uang dan atau barang daerah wajib melaporkan secara berjenjang kepada atasan langsung dan atau pihak berwajib. kepala perangkat daerah atas laporan yang diterima wajib melaporkan kepada wali kota secara tertulis dengan tembusan kepada inspektorat daerah kota banjar. pimpinan dprd anggota dprd yang menghilangkan barang daerah wajib melaporkan kepada wali kota dan atau pihak berwajib. direktur perusahaan daerah pegawai perusahaan daerah yang menghilangkan barang daerah wajib melaporkan kepada wali kota dan atau pihak berwajib. kepala desa perangkat desa yang menghilangkan barang daerah wajib melaporkan kepada wali kota dan atau pihak berwajib. atas laporan kepala perangkat daerah, wali kota memerintahkan inspektur inspektorat untuk melakukan pemeriksaan terhadap terjadinya kerugian daerah. bagian ketiga penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi paragraf penyelesaian dengan upaya damai penyelesaian kerugian daerah sedapat mungkin dilaksanakan dengan cara upaya damai oleh bendahara baik sekaligus (tunai) atau angsuran. upaya damai dengan cara angsuran paling lama dilakukan dalam jangka waktu (dua) tahun sejak ditandatangani surat keterangan tanggung jawab mutlak skt). upaya damai disertai jaminan barang yang cukup apabila: perhitungan pemotongan gaji untuk mengganti nilai kerugian sampai dengan yang bersangkutan pensiun tidak mencukupi, atau b.nilai kerugian diatas rp. (dua puluh juta rupiah). pelaksanaan upaya damai dilakukan oleh inspektur inspektorat bersama kepala perangkat daerah terkait. berdasarkan hasil laporan sebagaimana dimaksud pada inspektur inspektorat membentuk tim penyelesaian upaya damai yang terdiri dari unsur inspektorat daerah, unsur bppkad kota banjar, unsur bagian hukum dan organisasi sekretariat daerah kota banjar, tim penilai barang dan perangkat daerah terkait. tim penyelesaian upaya damai memanggil secara tertulis kepada pelaku yang merugikan daerah untuk melakukan upaya damai dengan membuat surat keterangan tanggung jawab mutlak skt) yang disaksikan oleh kepala perangkat daerah yang bersangkutan. surat keterangan tanggung jawab mutlak skt) dibuat diatas kertas bermaterai cukup yang memuat persyaratan sebagai berikut kesalahan yang telah, cc. jumlah angsuran setiap bulan, apabila diangkut, batas pelunasan kerugian daerahjenis nama barang jaminan, jika menggunakan barang jaminan, nilai barang jaminan berdasarkan hasil penilaian tim penilai pemerintah kota banjar, batas waktu penyerahan jaminan, ditandatangani yang bersangkutan pelaku yang merugikan daerah dengan saksi saksi atasan langsung dan kepala perangkat daerah yang bersangkutan. surat keterangan tanggung jawab mutlak skt) dibuat rangkap (tujuh), (dua) buah bermaterai cukup dan seluruhnya ditandatangani asli untuk disampaikan kepada wali kota, kepala perangkat daerah, direktur perusahaan daerah, kepala desa yang bersangkutan, inspektur inspektorat, kepala bppkad kota banjar, ketua majelis pertimbangan, bendahara gaji pada perangkat daerah, perusahaan daerah, desa dimana pelaku yang merugikan daerah bertugas disertai surat kuasa pemotongan gaji penghasilan lainnya, dan pelaku yang merugikan daerah. barang jaminan sebagaimana dimaksud pada huruf diserahkan oleh pelaku yang merugikan daerah bppkad paling lambat (satu) bulan setelah ditandatangani surat keterangan tanggung jawab mutlak skt). penyerahan barang jaminan harus disertai dengan berita acara penyerahan barang jaminan dan surat kuasa menjual. berita acara penyerahan barang jaminan ditandatangani oleh kepala bppkad atau pejabat yang ditunjuk, dan pelaku yang merugikan daerah. berita acara penyerahan barang jaminan dibuat rangkap (lima) disampaikan kepada ketua majelis pertimbangan, kepala bppkad kota banjar, bendahara yang merugikan daerah, kepala perangkat daerah, direktur perusahaan daerah, kepala desa dimana pelaku yang merugikan daerah bertugas, dan inspektorat daerah kota banjar. hasil penyelesaian upaya damai dilaporkan secara tertulis kepada wali kota dan kepada majelis pertimbangan. paragraf penyelesaian melalui majelis pertimbangan apabila proses tuntutan secara damai tidak dapat diselesaikan, maka inspektur inspektorat menyampaikan usulan untuk proses ganti rugi penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi kepada wali kota. usulan sebagaimana dimaksud pada disertai dengan berita acara pemeriksaan kas barang dan register penutupan kas, laporan hasil pemeriksaan, cc. jumlah kerugian yang harus diganti, dan data dokumen lain yang terkait dengan kasus tersebut. berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam wali kota memerintahkan majelis pertimbangan untuk melakukan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi. paling lambat (tujuh) hari setelah diterima perintah dari wali kota, majelis pertimbangan melakukan sidang. berdasarkan hasil sidang majelis pertimbangan memberikan pertimbangan kepada wali kota, untuk kemudian ditetapkan surat keputusan pembebanan batas waktu. surat keputusan pemberian batas waktu disampaikan kepada pelaku. pelaku diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pembelaan paling lama selama (empat belas) hari. keberatan atau pembelaan sebagaimana dimaksud pada disampaikan secara tertulis disertai bukti bukti bahwa dirinya tidak bersalah atau lalai. majelis pertimbangan dapat memanggil yang bersangkutan untuk membuktikan keberatannya dalam sidang. apabila dalam waktu (empat belas) hari tidak mengajukan keberatan atau pembelaan atau keberatan tidak terbukti, maka majelis pertimbangan mengusulkan kepada wali kota untuk menerbitkan surat keputusan pembebanan ganti rugi. apabila pelaku bedasarkan surat keputusan pemberian batas waktu tidak menggunakan hak keberatan atau pembelaan dan telah menerima surat keputusan pembebanan ganti rugi, maka dapat mengajukan banding. banding sebagaimana dimaksud pada paling lama (tiga puluh) hari sejak akhir bulan diterimanya surat keputusan pembebanan ganti rugi. majelis pertimbangan melakukan sidang lengkap atas banding yang dilakukan oleh pelaku. berdasarkan bukti bukti yang diajukan majelis pertimbangan membuat keputusan berupa membebaskan tanggungjawab sebagian atau seluruhnya atau menolak banding. berdasarkan hasil sidang majelis pertimbangan membuat pertimbangan dan disampaikan kepada wali kota untuk diterbitkan surat keputusan banding. paragraf pemantauan dan tindak lanjut penyelesaian kepala perangkat daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan surat keterangan tanggung jawab mutlak skt) dan melaporkan perkembangannya maksimal tanggal setiap bulannya kepada wali kota melalui kepala bppkad serta tembusan dikirim inspektur inspektorat daerah kota banjar disertai fotokopi bukti setor pembayaran kerugian daerah. pembayaran secara tunai dilakukan selambat lambatnya (tiga puluh) hari sejak ditandatanganinya surat keterangan tanggung jawab mutlak skt), disetorkan kas daerah. penyelesaian dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud dilakukan melalui pemotongan gaji dan atau penghasilan lainnya bagi bendahara. apabila pelaku, tetap menjadi kewajiban pelaku yang merugikan daerah dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut akan dikembalikan kepada pelaku yang bersangkutan. apabila pelaksanaan surat keterangan tanggung jawab mutlak skt) mengalami kemacetan dan atau sampai dengan berakhirnya tenggang waktu penggantian kerugian daerah tersebut tidak dapat diselesaikan, maka kepala perangkat daerah wajib melaporkan majelis pertimbangan untuk penyelesaiannya. penyelesaian kerugian daerah dibebankan kepada ahli waris dalam hal yang pelaku meninggal dunia. bab vii kedaluwarsa bagian kesatu tuntutan perbendaharaanterhadap ahli waris atau yang berhak lainnya dinyatakan kedaluwarsa lewat waktu apabila jangka waktu (tiga) tahun berakhir setelah meninggalnya bendaharawan tanpa adanya pemberitahuan, duntutan ganti rugi dinyatakan kedaluwarsa setelah lewat (lima) tahun, sejak akhir tahun kerugian daerah diketahui atau setelah (delapan) tahun, sejak akhir tahun perbuatan berakhir diketahui. bab viii penjualan barang jaminan apabila pejabat negara, pimpinan dprd anggota dprd, bendaharawan, pns, pegawai perusahaan daerah, perangkat desa, tenaga honorer dan tenaga hariankantor lelang dengan disaksikan oleh pelaku. untuk kelancaran pelaksanaan pelelangan dapatbppkad, bagian hukum dan organisasi sekretariat daerah kota banjar dan inspektur inspektorat daerah kota banjar. bab penghapusanpelaku ataupun ahli waris keluarga terdekat pengampu yang berdasarkan keputusan wali kota untuk penghapusan atas kewajibannya. permohonan sebagaimana dimaksud pada wali kota dengan surat keputusan dapat menghapuskan tgr baik sebagian ataupun seluruhnya kecuali untuk kerugian daerah lebih dari (lima milyar rupiah) harus mendapatkan persetujuan dprd terlebih dahulu. berdasarkan pertimbangan efisiensi, maka kerugian daerah yang bernilai sampai dengan (satuanggaran berkenaan. keputusan wali kota tentang penghapusan dengan tembusan kepada inspektorat daerah kota banjar. bab pembebasan dalam hal pelaku meninggal dunia tanpa ahli waris atau tidak layak untuk ditagih, yang berdasarkan keputusan wali kota bersangkutan untuk memohonkan pembebasan atas sebagian seluruh kewajiban bersangkutan. apabila biaya proses tgr lebih besar dari biaya kerugian maka yang bersangkutan dibebaskan dari tuntutan. keputusan wali kota tentang pembebasan dengan tembusan kepada inspektorat daerah kota banjar. bagi yang telah lunas mencuci diterbitkan keputusan wali kota dengan tembusan kepada inspektorat daerah kota banjar. bab ketentuan lain lain apabila pns berdasarkan laporan dan pemeriksaan terbukti telah merugikan daerah, maka wali kota dapat melakukan hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundangangr. bab xii ketentuan penutupwali kota dan atau keputusan wali kota dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dibidang pengelolaan keuangan daerah dan barangpetunjuk teknis sertaataram yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah kota mataram dan dewan perwakilan rakyat daerah kota mataramkriteria aparatur negara sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: pns dan calon pns: ppp: dan pejabat negara. aparatur negara selain sebagaimana dimaksud pada termasuk: pimpinan dan anggota dprd, dankelas jabatannya atau grafeniii pelaksana(l),kota dan wakil walikota, pimpinan dan anggota dprdb ketentuan penutup pada saat peraturan walikota ini mulai berlakutaram. ditetapkan mataram pada tanggal mer walikota8 mataram, mohan roliskana diundangkan mataram pada tanggal mer sekretaris daerah kota mataram, effendi sawit berita daerah kota mataram tahun nomor
mba angunan gedung, perluyang membidangikerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman adalah perangkat daerah penyelenggara kotadalam penyelenggaraan slf penggolongan bangunan gedung dalam penyelenggaraan slf dibedakan berdasarkan: kompleksitas dan ketinggian bangunan gedung, dan persyaratan kelaikan fungsi bangunan gedung, dandan bangunan gedung yang belum dimanfaatkan sebelum serah terima akhir bangunan gedung yang telah dimanfaatkan, bangunan gedung yang telah dilakukan serah terima akhir tata cara pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung, dan tata cara penerbitan slf,dilakukan secara swadaya ataudalam huruf dilakukan untuk: bangunan gedung baru, atau bangunan gedung yang sudah ada berupa. penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam dandidikan paling rendah sarjana s1)badan usaha, sebagaimana dimaksud dalamdalam dan dilaksanakan berdasarkan ikatan kerja dalam bentuk perjanjian tertulis. bab tata carasecara swaday:, manajemen konstruksi atau dari pengkaji teknisdan spesifikasi teknis bangunan gedung. permohonan penerbitan slf pada bangunan gedung tidak sederhana dan khusus hingga dari (lima) lantai sebagaimana dimaksud dalam huruf dan bangunan gedung tidak sederhana dan khusus lebih dari (lima) lantai sebagaimana dimaksud dalamelayanan terpadu satu pintu dan perangkat daerah penyelenggara bangunan gedung melakukan pemeriksaandilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi pelayanan terpadu satu pintu, meliputidilakukan oleh perangkat daerah penyelenggara bangunan gedung,erbitan slf bangunan gedung hasil pemeriksaan atas permohonan penerbitan slf bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam menjadi pertimbangan dalam penerbitan slf bangunan gedung. wali kota memiliki kewenangan penerbitan dan perpanjangan slf yang pada pelaksanaannya didelegasikan kepada perangkat daerah perizinan terpadu satu pintu dan perangkat daerah penyelenggara bangunan gedung. penerbitan dan pengesahan slf bangunan gedung dilakukan oleh perangkat daerah penyelenggara bangunan gedungelayanan terpadu satu pintukeagamaan dan fungsi sosial budaya, dan fungsi khusus serta konstruksi bangunan gedung tidak sederhana dan khusus hingga (lima) lantai dan bangunan gedung tidak sederhana dan khusus lebih dari (lima) lantaihunian dan fungsi usah dan cc. pengujian test sebagaimana dimaksud dalam butir dilakukan apabila diperl,elayanan terpadu satu pintu dan perangkat daerah penyelenggara bangunan gedungwali kota ini. perangkat daerah penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga teknis pada perangkat daerah penyelenggara bangunan gedungelayanan terpadu satu pintu kotapenyelenggara bangunan gedu: tentang penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam pemenuhan komitmen izin prasarana, izin usaha dan izin komersial operasional melalui sistem online single submission, lampirantata cara penerbitan slf untuk bangunan gedung dengan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan oleh penyedia jasa (rm persyaratan administratif dp tsp pemeriksaan pena selesai benkekenan sama dibangun nusa diterbitkan mm) persyaratan teknis a'dpuprpkp tata cara penerbitan slf bangunan gedung dengan pemeriksaan pengujian kelaikan fungsi bangunan oleh tim teknis opd aman pemeriksaan penjara administratif ptn paman (smear dibangun slf diterbitkan tan ik. kelaikan fungsi dan persyaratan contoh daftar simak pemeriksaan kelaikan fungsi daftar simak pemeriksaan kelaikan fungsi oleh penyedia jasa:. sesuai tidak sesuai, yaitu. pemanfaatan setiap ruang dalamdalam ke. gambar terbangun hasil :. lj) :.n sesuai tidak sesuai, yaitudna sesuai tidak sesuai, yaitulantai sesuai tidak sesuai, yaitus lo. meter sesuai tidak sesuai, yaitu . jarak sempadan sungai hasil lo. meter sesuai tidak sesuai, yaitu. jarak sempadan danau sil iii. meter sesuai tidak sesuai, yaitu. jarak rel kereta api hasil lo. meter sesuai cj) tidak sesuai, yaitu. jarak tegangan tinggi hasil lo. meter sesuaisil iii. meter sesuai tidak sesuai, yaitu . jarak dengan bangunan hasil: ii. meter sesuai cl) tidak sesuai, yaitu. jarak dengan bangunan hasil: ii. meter sesuai tidak sesuai, yaitu . dst sil ii. meter sesuai tidak sesuai, yaitu cl) tidak sesuai, yaitu . hj) rusak sedang clj) tidak rusak sesuai rusak ringan tidak sesuai, yaitu . rusak sedang cj) rusak berat pemeriksaan tata ruang dalam bangunan gedung kebutuhan ruang utamac1) rusak berat cl) tidak rusak sesuai ll) rusak ringan tidak sesuai, yaitu . ll) rusak sedang rusak berat cl) tidak rusak sesuai lj) rusak ringan tidak sesuai, yaitu . cj) rusak sedang rusak berat nan ne.ll)tinggi ruatidak sesuai, yaitu. hasil: . meter sesuai tidak sesuai, yaitu. hasil: . meter sesuai tidak sesuai, yaitu . tinggi lantai dasari mm. meter sesuai tidak sesuai, yaitu . penutup lantailj)oohrusak ringan tidak sesuai, yaitu . cl) rusak sedang ll) rusak berat lj)sesuai cj) rusak ringan tidak sesuai, yaitu . cj) rusak sedang rusak beratvisa terhadap. ll)kolomo balok pemeriksaan kondisi sampel visa ntukpelat lantaierikangom tidak rusak sesuai kj) rusak ringan tidak sesuai, yaitu . l1)pena rangka atap pemeriksaan kondisi sampel pengamatan faktual dengan rencana ke. visual terhadap pengukuran dimensi teknis dan gambar keterangan cj) tidak rusak lj) sesuai kj) rusak ringan tidak sesuai, yaitu . rusak sedang rusak berat cl) tidak rusak cl) sesuai cl) rusak ringan tidak sesuai, yaitu . rusak sedang ll)dg tea pena komponen struktur lainnya pemeriksaan kondisi era ke. visual terhadap pengukuran dimensi teknis dan gambar keterangan kerusakan terikangora cj) tidak rusak lj)ketersediaan air pengamatan pemeriksaan kondisiljloe loo alat pemadam api ringan banaaatan pemeriksaan kondisi sampel well orhacdas saku dengan rencana pengetesan dan pengujian kolerangam ke. teknis dan gambar apabila diperlukan) kerusakan terbangun tidak tersedia\| sesuai hasil peralatan pendukung lainnya pengamatan pemeriksaan kondisi sampel recall terhadap faktualdengan rencana denga even dan pengujian kolerangam ke. teknis dan gambar apabila diperlukan) kerusakan terbangun tidak rusak sesuai hasil :. rusak ringan\| tidak sesuai, yaitu . ll! rusak sedang ll! rusak berat tidak rusak sesuai hasil :. ll!tanam cl) tidak rusak sesuai rusak ringan\| tidak sesuai, yaitu .ll) rusak berat cl) tidak rusak sesuai rusak ringan\| tidak sesuai, yaitu . ll! rusak sedang ll) rusak berat sistem hantarancl)dg sistem pembumian pengamatan pemeriksaan kondisi sampel visrusak ringan\| tidak sesuai, yaitu . ll\| rusak sedang rusak berat cl) tidak rusak sesuai rusak ringan\| tidak sesuai, yaitu . rusak sedang lj) rusak berat lj) tidak rusak sesuai rusak ringan\| tidak sesuai, yaitu . rusak sedang rusak berat pooh pemeriksaan sistem instalasi listrik sumber listrik. rusak ringan\| tidak sesuai, yaitu . rusak sedang cj)instalasi listrik pengamatan pemeriksaan kondisi dan sampe visual terhadap aktual engan rencana cingstesan cikj) rusak ringan\|lo iii. pemeriksaan persyaratan kesehatan pemeriksaan sistem penghargaan ventilasi alami pemeriksaan kondisi pengamatantidak rusak sesuai rusak ringan\| tidak sesuai, yaitu . ll\| rusak sedang rusak berat cj) tidak rusak sesuaipemeriksaan sistem pencahayaan sistem pencahayaan alamiho. sistem pencahayaan buatan. rusak ringan\| tidak sesuai, yaitu . rusak sedang rusak berat loe lo. po. pemeriksaan sistem penyediaan air bersih air minum sumber air bersih air minum sampel pengamatan baba ben cana visual terhadap teknis gambar keterangan kerusakan tembang tidak rusak sesuai rusak ringan\|sistem distribusi air bersih air minum pengamat pemeriksaan kondisi ke. kerusakan teknis dan gambar terbangun tidak rusak sesuai rusak ringan\| tidak sesuai, yaitu . rusak sedang rusak berat ljlohpake daa bencana visual terhadap teknis gambar keterangan kerusakan tertanam cl) tidak rusak sesuai lj) rusak ringanll\|cl) rusak berat instalasi inlet outlet pengamat pemeriksaan kondisi ke. kerusakan teknis dan gambar terbangun cl) tidak rusak sesuai co\| tidak sesuai, yaitu. rusak sedang rusak berat sistem jaringan pembuangsistem penampungan dan pengolahcl)pemeriksaan sistem pengelolaan kotoran dan sampah penampungan sementara dalam persil sampel pengamatan pabean dani ancang visual terhadap teknis gambar keterangan kerusakan tertanam tidak rusak sesuai cu) rusak ringan\| tidak sesuai, yaitu . rusak sedang cl) rusak berat cl) tidak rusak sesuai cl) rusak ringan\| tidak sesuai, yaitu . rusak sedang cl)sampel pengamatan paket dan kencanalsampel pengamatan pake cana visual terhadap teknis tan gambar keterangan kerusakan tertanam tidak rusak lj) sesuai cu) rusak ringan\| tidak sesuai, yaitu . rusak sedang ll) rusak berat tidak rusak cl) sesuai rusak ringan\| tidak sesuai, yaitu . ll! rusak sedang ll) rusak berat tidak rusak cl) sesuai rusak ringan\| tidak sesuai, yaitu . ll\| rusak sedang rusak berat dg sistem penampungan, pengolahan, perasaan dan atau pembuangan air hujan sampel pengamatan bebe dngan rencana ke. vina terhadap teknis dan gambar keterangloeampel pengamatan visual dengan rencana teknis dan keterangan ruang ke. gambar terbangun hasil: . orang sesuai tidak sesuai, yaitu . hasil: . orang sesuai tidak sesuai, yaitu . hasil: . orang ll) sesuai tidak sesuai, yaitu . loe loo pemeriksaan persyaratan kemudahan pemeriksaan sarana hubungan horisontal antar ruang antar bangunan kondisi bukaan pintunan pemeriksaan sarana hubungan vertikal antarlantai tangga pengamat pemeriksaan kondisi sampel yus toner bakal dengan rencana kelerantamcl)! rusak berat lku).aan tempat sampah pemeriksaan kondisi sampel visa atikj) rusak ringankelengkapan lainnyaorino tidak rusak lj) sesuai rusak ringan ll) tidak sesuai, yaitu . rusak sedang ku) rusak berat tidak rusaktea daftar simak pemeriksaan kelaikan fungsi oleh tim teknis opdsesuai tidak sesuai, yaitu . pemanfaatan setiap ruang dalam bangunan gedung sampel pemeriksaan kondisi faktual uan dal pengamatan visual dengan rencana teknis dan keterangan alam gambar terbangun ke. hasil :. sesuai tidak sesuai, yaitu. hasil :. sesuai tidak sesuai, yaitu . hasil :. sesuai tidak sesuai, yaitu sesuai cl) tidak sesuai, yaitu . hasil :. sesuai tidak sesuai, yaitu. hasil:cc. lantai sesuai tidak sesuai, yaitu : jj. meter sesuai tidak sesuai, yaitu . jarak sempadan sungai hasil: jj. meter sesuai tidak sesuai, yaitu . jarak sempadan danau hasil: jj. meter sesuai tidak sesuai, yaitu . jarak rel kereta api hasil li. meter sesuai tidak sesuai, yaitu . jarak tegangan tinggi hasil li. meter sesuai cl)hasil: . meter sesuai tidak sesuai, yaitu . jarak dengan bangunan sil lio. meter sesuai tidak sesuai, yaitu. jarak dengan bangunan hasil iii. meter sesuai tidak sesuai, yaitu . dst sil lio. meter sesuai tidak sesuai, yaitu1) tidak sesuai, yaitucj) sesuai (\|\| tidak sesuai, yaitu. rusak sedang lraat keterangan ke. terhadap kerusakan gambar terbangun tidak rusak sesuai cl) rusak ringan tidak sesuai, yaitu . lj) rusak l) rusak berat tidak rusak sesuai cl) rusak ringan tidak sesuai, yaitu . rusak sedang ll) rusak berat pemeriksaan tata ruang dalamlc) semua) tidak sesuai, yaitu .cj) tidak rusak sesuaicj) rusak berat cl) tidak rusak sesuai cj) rusak ringan tidak sesuai, yaitu . cj) rusak sedang rusak beratll) rusak ringan tidak sesuai, yaitu. lc) rusak sedang rusak berat cl) tidak rusak sesuai rusak ringan tidak sesuai, yaitu. rusak sedang ll) rusak berat cl) tidak rusak sesuai cl) rusak ringan tidak sesuai, yaitu. ll) rusak sedang c1) rusak berat tinggi ruang ema reahasil . meter sesuai ana hasil: . meter sesuai owl tinggi lantai dasar pemeriksaan kesesuaian pengamatan visual kondisi faktual dengan keterangan rencana teknis dan gambar terbangun hasil ii. meter sesuai tidak sesuai, yaitu. penutup lantaill) rusak ringan tidak sesuai, yaitu . ll) rusak sedang c1) rusak berat tidak rusak sesuai cl) rusak ringan tidak sesuai, yaitu . cj) rusak sedang ll) rusak berat ben ben aanj) rusak berat tidak rusak ll) sesuai cl) rusak ringan tidak sesuai, yaitu . cj) rusak sedang ll) rusak berat ben ben aanlj) sesuai rusak ringan tidak sesuai, yaitu . rusak sedang rusak berat lc) tidak rusak sesuai lj) rusak ringan tidak sesuai, yaitu . ll) rusak sedang c1) rusak berat cl! tidak rusak cl) sesuai rusak ringan tidak sesuai, yaitu . rusak sedang rusak berat nan kolomsesuai rusak ringan tidak sesuai, yaitu . rusak sedang rusak berat ll) tidak rusak sesuai kl) rusak ringan tidak sesuai, yaitu . kj) rusak sedang ku) rusak berat cl) tidak rusak sesuai cl) rusak ringan tidak sesuai, yaitu . kj) rusak sedang ku) rusak berat nan balokcloe pelat lantai pemeriksaan kondisi sampel visa tandall!pel loo rangka atapcu) tidak rusak sesuai ui) rusak ringan tidak sesuai, yaitu . rusak sedang rusak beratuj) tidak sesuai, yaitu . rusak sedang rusak berat pel too pemeriksaan sistem proteksi bahaya kebakaran ketersediaan air sampel pengamatan pakan dan rencana visual terhadap teknis tan gambar keterangan kerusakan tembang tidak tersedia sesuai jaman omset tidak tersedia sesuai jom intel tidak tersedia sesuai asias omega owl peralatan pendukung lainnya sampel pengamatan pakan dan rlj)nan pemeriksaan sistem instalasi listrik sumber listrik sampel pengamatan kencana pengetesan dan pengujian visual terhadap teknis gambar lesti dean keterangan kerusakan terbangun tidak rusak sesuai hasil . rusak ringan tidak sesuai, yaitu . lc) rusak sedang ll) rusak berat cl) tidak rusak sesuai hasil . rusak ringan tidak sesuai, yaitu. rusak sedang ll) rusak berat cl) tidak rusak sesuai hasil . rusak ringan tidak sesuai, yaitu . rusak sedang rusak berat bel instalasi listrik pengamatan pemeriksaan kondisi ke. kerusakan teknis dan gambar apabila diperlukan) terbangun tidak rusak sesuai hasil :. rusak ringan tidak sesuai, yaitu . ll! rusak sedang rusak berat tidak rusak sesuai hasil :. rusak ringan tidak sesuai, yaitu . rusak sedang rusak berat l1j tidak rusak sesuai hasil :. ku) rusak ringan tidak sesuai, yaitu . rusak sedang rusak berat bel iii. pemeriksaan persyaratan kesehatan pemeriksaan sistem penghargaan ventilasi alami sampel pengamatan pakan dan kencana visual terhadap teknis tan gambar keterangan kerusakan tertanam tidak rusak sesuai rusak ringan tidak sesuai, yaitu . rusak sedang lj) rusak berat cjsampel pengamatan pakan dan kencana visual terhadap teknis sia gambar keterangan kerusakan serba lj) tidak rusak sesuai cu.del sistem pencahayaan buatan pengamatan pemeriksaan kondisi sampel email torihadkan aktual dengan rencana pengetesan tl pemeriksaan sistem penyediaan air bersih air minum sumber air bersih air minumcu) rusak ringan tidak sesuai, yaitu . rusak sedang cl) rusak berat cl) tidak rusak sesuai rusak ringan tidak sesuai, yaitu. ll)sistem distribusi air bersih air minum sampel pengamatan pabean dan kencana visual terhadap teknis tan gambar keterangan kerusakan tertanam tidak rusak ll) sesuai rusak ringan tidak sesuai, yaitu . rusak sedang lj) rusak berat cjbabe rencana visual terhadap teknis gambar keterangan kerusakan serba lj) tidak rusak sesuai hj)instalasi inlet outlet sampel pengamatan pabean dan kencana visual terhadap teknis tan gambar keterangan kerusakan serbasistem jaringan pembuangan sampel pengamatan pabean dan kencana visual terhadap teknis tan gambar keterangan kerusakan tembang ll) tidak rusak cl) sesuai rusak ringan tidak sesuai, yaitu . ll) rusak sedang ll) rusak berat cl) tidak rusaksistem penampungan dan pengolahan pemeriksaan kondisi sampel amalan faktual dengan rencana keterangan ke. kerusakan teknis dan gambar terbanguneta era ruang pengamatan visual dengan rencana teknis dan keterangan ke. gambar terbangun hasil . orang ll) sesuai jasataanyam hasil . orang sesuai hasil . orang sesuai del pemeriksaan persyaratan kenyamanan pemeriksaan sarana hubungan horisontal antarruang antarbangunan kondisi bukaan pintu sampel pengamatan pakan dan kapabila bangunan gedung lebih dari lantai) sampel pengamatan bebe dengan rencana ke. visual terhadap teknis dan gambar keterangan terbangun lj) tidak rusak sesuai hjtoual tertatlj) sesuai rusak ringan tidak sesuai, yaitu . rusak sedang rusak berat cl! tidak rusak cl) sesuai rusak ringan lx) tidak sesuai, yaitu . kj) rusak sedang ku) rusak berat tidak rusak sesuai ll! rusak ringan tidak sesuai, yaitu . rusak sedang rusak berat doel tempat sampah sampel pengamatan pabean dan rencana visual terhadap pengukuran dimensi teknis gambar keterangan kerusakan terbangun cl)lx) tidak sesuai, yaitu . rusak sedang ku) rusak berat tidak rusak sesuai cl) rusak ringan tidak sesuai, yaitu. kj) rusak sedang rusak berat aan kelengkapan lainnya pemeriksaan kondisi sampel visa tenasicl) rusak ringan tidak sesuai, yaitu . kj) rusak sedang ku) rusak berat del too contoh surat permohonan sertifikat laik fungsi bangunan gedung kop surat surat permohonan sertifikat laik fungsi bangunan gedung kepada yth. kepala dinas . jj.ijj nama donanananannnannnanannanannan nana nana nomor identitas onnananannnnnnnannan nana alamat onnananannnnnnnannan nana telepon donnanananannnnnannnn nana ana email donananananannnnanannana nana berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan lapang nama bangunan pnannaanana anna anna alamat bangunan bkakananananannn aan posisi koordinat donnanananannnnnannnn nana ana fungsi bangunan donnanananannnnnannnn nana ana klasifikasi kompleksitas . jj.aaa ketinggian bangunan donanananannnannnanannanannan nana nana jumlah lantai bangunan: . jj. luas lantai bangunan .i jumlah basemen donnanananannnnnannnn nana ana luas lantai basemen . luas tanah donnanananannnnnannnn nana anaota ., tanggal ulangtahun pemohon (ttd) (nama jelas) contoh berita acara hasil pemeriksaan lapangan kelaikan fungsi bangunan gedung kop surat berita acara hasil pemeriksaan lapangan kelaikan fungsi bangunan gedung nomor nnaanananaanaan tanggal oo. lampiran jo. pada hari ini, tanggal .bulan .bnanannnnnnnnnanannnanana nnn nan nana nan alamat dannaananannanann anna anna telepon bnnnannnnnnnnnnnnnn nana email anananannnnnnaaaann ana aan nana anna pelaksana pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedungnaanaannnanannnanaannna nna naa nana nomor ska nip nnnanannnnnannn anna nna nana nana telah melaksanakan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung pada nama bangunan nnaananananannnanananana aan alamat bangunan nnaananananannnanananana aan posisi koordinat nanannanananananananannn nana nama nnn ana fungsi bangunan nnaananananannnanananana aan klasifikasi kompleksitas nnnanannnnnannn anna nna nana nana ketinggian bangunan nnannanaannannnanananna nana nana jumlahsemen nnnanannnnnannn anna nna nana nana luas tanah nnaanaanannnnaan nana berdasarkan hasil pemeriksaan persyaratan kelaikan fungsi yang terdiri dari., tanggal bulan tahun pelaksana pemeriksaan kelaikan fungsi, bidang . bidang . bidang . bidang . (ttd atas (ttd atas (ttd atas (ttd atas materai materai materai materai nama jelas) nama jelas) nama jelas) nama jelas) nip nip nip nip contoh dokumen slfcooooocoooooooooooooooo dokumen slf bangunan gedung kop surat sertifikat laik fungsi bangunan gedung nomor :. wali kota banjarwali kota banjar kepala dinas oi. (ttd dan cap) (nama jelas) nip.kegakagasaiaik fungsi nomor .i,5cm putih pemerintah provinsi kabupaten kota logo pemda, pemerintah pemprov scm yang menerbitkan slf (dapat dicetak dengan hologram) 15cm sertifikat laik fungsi bangunan gedung tertipu sampa tanggal val kuning y100 color match biru :c50m0y0wali kota banjar, ttd ade suksesi
a10yong utara. staf ahli adalah aparatur sipil negara yang bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu isu strategis kepada bupati sesuai keahlidudukan staf ahli bupati berkedudukandiangkat dan diberhentikan oleh bupati. staf ahli bupati sebagaimana dimaksud dalamb iii tugas dan fungsi bagian kesatu staf ahli bupati bidang pemerintahan, hukum, dan politik staf ahli bupati bidang pemerintahan, hukum, dan politikerintahan umum, penegakan hukum, dan pembinaan politikerintahan umum, penegakan hukum, dan pembinaan politik, pengkajian dan analisis terhadap isu isu strategiscc. perumusan telaahan, dan keuanganbangunan, ekonomi, dan keuanganpengkajian dan analisis terhadapcc. perumusan telaahanmberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia pelaksanaan identifikasingkajian dan analisis terhadaprumusan telaahan berkenaan dengan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas sumberdaya manusiperangkat daerahpokok dan fungsinyarekomendasi dan atau telaahan yang diberikan oleh staf ahli bupati kepada bupati wajib dalam bentuk tertulis dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. bupati tidak berkewajiban menerima dan atau melaksanakan rekomendasi dan atau telaahan yang diberikan staf ahli bupati. staf ahli bupati dalam setiap melaksanakan tugas yang diberikan oleh bupati wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada bupatiasih menduduki jabatan pada jabatan staf ahli bupat dan tata kerja staf ahli bupatilapisbahwa penetapan batas desaimulai dari terletak laut kalimat antara pulau teman desa pelapis dan pulau kalimat desa betok ditandai oleh dengan koordinat dan arah timur sampai pada dengan koordinat dan yang terletak laut kalimat antara pulau teman desa pelapis dan pulau ular desa padang, selanjutnya arah timur menuju pada,laut kalimat antara pulau gurun kecil desa pelapis dan sungai jafar ali pulau maya desa tanjung kataiburungaurpenebang desa pelapis dan tanjung gunung sungai besar pulau maya desa dusun besar kecamatan pulau maya, selanjutnya arah barat laut sampai pada dengan koordinat dan terletak laut kalimat antara pulau penebang desa pelapis kecamatan kepulauan kalimat dan pulau hantu desa dusun besar kecamatan pulau maya, selanjutnya arah barat sampai pada dengan koordinat dan terletak laut kalimat antara pulau sirih desa pelapis kecamatan kepulauan kalimat dan pulau masa tiga desa dusun besar kecamatan pulau maya, dan selanjutnya arah barat sampai pada dengan koordinat dan terletak laut kalimat antara pulau teman desa pelapis kecamatan kepulauan kalimat dan pulau masa tiga desa dusun besar kecamatan pulauserta dalam rangkbijakan akuntansi kabupaten probolinggo berbasis akrual.. entitas pelaporan,endahara umum daerahyang bertindak sebagai bendahara umum daerah. sistem informasi manajemen pemerintahan daerah yang selanjutnya disingkat sima adalah program aplikasi berbasis jejaring online yang digunakan oleh skpd dan skpd dalam rangka pengelolaan keuangan dan barang milik daerah. bab kebijakan akuntansi kebijakan akuntansi pemerintah daerah menerapkan sistem akuntansi pemerintahanm pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan pernyataan sistem akuntansi pemerintahan atas pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam sistem akuntansi pemerintahan, pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam sistem akuntansi pemerintahan. kebijakan akuntansi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari lampiran kerangka konseptual kebijakan akuntansi lampiran kebijakan akuntansi pendapatan lra lampiran iii kebijakan akuntansi belanja lampiran kebijakan akuntansi pembiayaan lampiran kebijakan akuntansi kas dan setara kas lampiran kebijakan akuntansi piutang lampiran vii kebijakan akuntansi persediaan lampiran viii kebijakan akuntansi investasi lampiran kebijakan akuntansi aset tetap lampiran kebijakan akuntansi dana cadangan lampiran kebijakan akuntansi aset lainnya il. lampiran xii kebijakan akuntansi kewajiban lampiran xiii kebijakan akuntansi pendapatan lampiran xiv kebijakan akuntansi transfer oo. lampiran kebijakan akuntansi beban lampiran xvi kebijakan akuntansi ekuitasaj, asal: neraca, lo: lak: lpe: lkwajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahunan, yang setidak tidaknya terdiri dari aj, lo: lpe: neraca, lk. dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah ppid selaku bendahara umum daerah wajib menyusun laporan keuangan, yang setidak tidaknya terdiri dari aj, lo: neraca, lak: asal, lpe: lk. bab ketentuan peralihan kebijakan akuntansi kabupaten probolinggo berbasis akrual sebagaimana diatur dalam peraturan bupati ini, berlaku efektif untuk laporan keuangan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran tahun anggaran dan tahun anggaran selanjutnya. dengan berlakunya peraturan bupati ini, maka sh. hum pembina tingkat niptai timur, menimbang bahwa dalam rangka tindakan pengamanan terhadap kekayaan aset daerah baik berupa uang dan atau barang milik daerah yang terdapat dalam penguasaan pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain, serta penyelesaian kerugian daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian sekaligus pembinaan kepada para pegawai negeri sipil bukan bendahara dan pejabat lain, bahwa berdasarkan ketentuan undang undang nomor tahun tentang per bendahara. ape nan negara lembaran negara republik indonesia tahun nomor tambahan lembaran negara nomor43 dan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah, memutuskan: . w ti.nyaatas. dea. naa . . atau pihak ketig,:.:. ". wwe saree memutuskan:sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten kutai timur. bpkkerja. ,iv. e w w a.a.aas, tai. ketentuan peralihan pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku: putusan .sebelumnyaheryawan, pembina tk. nip. sekretaris daerah kabupaten kutai timur, irwansyah berita daerah kabupaten kutai timur tahun sasa: nomor :: salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum, waluyo heryawan an,. celahmelaporkan kepada bupati dan memberitahukan kepada bpk untuk untuk indikasi kerugian daerah yang terjadi dilingkungan satuan kerja perangkat daerah, dan bupati memberitahukan kepada bpk. tut dalam halyaitu bupati. s95.5etana anajumlah anggota tpk terdiri atas (lima) orang yang berasal dari unsur perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. bear. ea jo a55.
p), salindalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidupndalian pencemaran, pengendalian kerusakanprogram kerja bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup: penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, cc. mengkoordinasikan terhadap pelaksanaan tugas bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi(air, udara, tanah), pelaksanaan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup, pelaksanaan pemulihan pencemaran lingkungan hidup, penentuan baku mutu sumber pencemar, pengembangan sistem informasi kondisi, potensi, dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran lingkungan hidup kepada masyarakat: oo. penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar, pelaksanakerusakan lingkungan, uu. pelaksanaan pemulihan kerusakan lingkungan, pelaksanaan pengendalian kerusakan gambut, koordinasi pengelolaan ekosistem gambut, pelaksanaan pembinaan dalam rangka peningkatan kinerja perusahaan dalam pengelolapelaksanaan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam, aa. pelaksanaan pencanangan sumber daya alam, bb. pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim,, eeff. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hi, gg. penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hi, dan hh. pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hi, ii. ' perencanaan dan pengembangan taman hutan raya, dan ji. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sesuai peraturan perundang undangan. bagian ketujuh bidang pengawasan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup (\|) bidang pengawasan dan peningkatan kapasitasawasan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidupawasan, peningkatan kapasitasawasan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup mempunyai fungsi penyusunan program kerja bidang pengawasan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, cc. mengkoordinasikan terhadap pelaksanaan tugas bidang pengawasan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsiawasan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, 8gjiggssngembangan materi dan metode diklat dan penyuluhan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dd. pelaksanaan diklat dan penyuluhan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, ee. peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang lh: ff. pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lh, gg. pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan, hh. pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan lh, ii. pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten, ji. dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional, dan kk. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas bidang pengawasan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup sesuai peraturan perundang undangan. bagian kedelapan bidang pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau bidang pengelolaan sampah dan ruang terbuka hija dan ruang terbuka hijaulolaan sampah, pengelolaan ruang terbuka hijau dan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinasbidang pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau mempunyai fungsi penyusunan program kerja bidang pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau, penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau, mengkoordinasikan terhadap pelaksanaan tugas bidang pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau: pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi seksi bidang pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau sesuai peraturan perundang undangan, penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau sesuai peraturan perundang undangan, perumusan kebijakan pengurangan dan penanganan sampah: penyusunan informasi pengelolaan sampah, pelaksanaan pembinaan mendaur ulangan sampah serta penyediaan fasilitas mendaur ulangan sampah, pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana penanganan sampah, pelaksanaan koordinasi serta operasional pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah, pelaksanaan operasional dan pengawasan tempat pemrosesan akhir sampah tingkat kabupaten landak, il.oopengembangan sistem dan pengelolaan persamaan (bank sampah, daur ulang, kompos)mbinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen industri: pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah, uu. pengumpulan dan penganalisaan data pengelolaan ruang terbuka hijau, vv. penyusunan bahan petunjuk teknis terkait pengelolaan ruang terbuka hijau, pemberian rekomendasi pemanfaatan ruang terbuka hijau,ngumpulan dan penganalisaan data rencana penataan dan pembangunan ruang terbuka hijau, pembinaan, sosialisasi dan pelaksanaan penghijauan kota, aa. penerimaan pengaduan, pengendalian penebangan pohon, pemangkasan pohon, bb. pelaksanaan pemangkasan, penebangan, penyelaman dan peremajaan tanaman serta penyiraman dan pemupukan tanaman, cc. pengawasan pemanfaatan ruang terbuka hijau, dd. pengembangan pengelolaan ruang terbuka hijau dan kerjasama pengelolaan ruang terbuka hijau, ce.taman kota, ffrtamanan, gg. penyusunan petunjuk teknis lingkup pelayanan pemakaman, penataan pembangunan pemakaman serta pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman, hhmakaman, ii. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas bidang pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau, jisampah dan ruang terbuka hijau, dan kk. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas bidang kebersihan dan pertamanan sesuai peraturan perundang undangan. bagian kesembillingkungan hiduplingkungan hiduada saat ini tetap dibayarkan dan kegiatan operasional dinas lingkungan hidup tersebut tetap dilaksanakan sampai dilantiknya pejabat baru oleh pembina kepegawai?f$ salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum, manga nip. kep) aza ad own as20 ssz xc ons: (sz a50 a5x5 u05 itn a35 haa asa ira gre cpi dak para ssrn ordre uug zkxadalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah kabupaten landak bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan. kepala dinas adalah kepala dinas lingkungan hiduplingkungan hiduplingkungan hiduplingkungan hidupnyelenggaraan urusan pemerintahan bidang tata lingkungan hidup dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun), pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, pengawasan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup dan pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijaudan tugas berbantuan yang diberikan oleh bupati bidang lingkungan hidup sesuai peraturan perundang undangan. bagian kedua susunan organisasi (l) susunan organisasi dinas lingkungan hidup kabupaten landak terdiri dari: kepala dinas, sekretariat: bidang tata lingkungan hidup dan pengelolaan limbah b3, bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, bidang pengawasan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, bidang pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau, dan unit pelaksana teknis dinas utd).kepada bupati berkenaan dengan kebijakan bidang lingkungan hidup, penyampaian laporan kepada bupati terhadapyang serahberkenaan dengan kebijakan bidang lingkungan hidup, penyampaian laporan berkaitan dengantata lingkungan hidup dan pengelolaan limbah bidang tata lingkungan hidup dan pengelolata lingkungan hidup dan pengelolaan limbahtata lingkungan, pengelolaan limbahtata lingkungan hidup dan pengelolaan limbah mempunyai fungsi penyusunan program kerja bidang tata lingkungan hidup, dan pengelolaan limbah b3, penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis bidang tata lingkungan hidup, dan pengelolaan limbah b3, mengkoordinasikan terhadap pelaksanaan tugas bidang tata lingkungan hidup, dan pengelolaan limbah b3: pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi bidang tata lingkungan, dan pengelolaan limbah sesuai peraturan perundang undangan, penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang tata lingkungan hidup, dan pengelolaan limbahtata lingkungan hidup dan pengelolaan limbah b3, pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi bidang tata lingkungan hidup dan pengelolaan limbah b3: pelaksanaan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam, penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan, sinkronisasi dan sosialisasi dokumen perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup apple) kabupaten landakdokumen status lingkungan hidup daerah (sld) dan dokumen neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup (nada lh) kabupaten landak, pelaksanaan penyusunan dan pembahasan dokumen kajian lingkungan hidup strategis lhs) tingkat kabupaten landak, penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup, pemantauan dan evaluasi lhs, garesiko lh):b3xx. penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah skala kabupaten, pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah skala kabupaten: pemantauan dan pengawasan terhadap limbah b3, dan aa. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas bidang tata lingkungan hidup dan pengelolaan limbah sesuai peraturan perundang undang
pijaran menuhi ketentuan
bupati ngada peraturan bupati ngada nomor tahun tentanghalamanh(dua ratus enam milyar se12oe alla\| belanja modal se1co0\| o1\| lo4 \|o2 belanja modal. peralatan dan mesin belanja modal alat lo1l2. loa \|o2 \|os kantor dan rumah tangga belanja modal lo1 loa ios alat kantor lo1 (os penyediaan barang cetakan dan penggandaan jo12oe fos islam belanja operasi routes2700tokoh tor (eos toe lot) senja barang tere kanan kane io1 los \|o1 (ox belanja barang pakai habis jo1l2oe jos\| fasilitasi kunjungan tamu \|o1l2oe los islam belanja operasi \|oa\| jo1 joss lor belanja barang tor los \|o1 belanja barang pakai habis penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd jo1l2os los islam belanja operasi . belanja lo1\|l207jos isla\| belanja modal . loe \|o2 belanja modal. peralatan dan mesin komputerlos belanja modal komputer unit belanja modal lo2110\| peralatan komputer penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah menyurat jo12fosfor islam belanja operasi toxtosztoonoooo poros forms incolor belanja barang to2 (ox (ox belanja barang pakai habis penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik jo12oso2\|seal belanja operasi tortosztoo1ooo torres goals incolor belanja jasa besa \|o4\| \|oa penyediaan jasa pelayanan umum kantor for l2osloalslal belanja operasi \|. textos2tootoooo (onlzoslorls incolor belanja jasa b20o9 jo2 islam belanja operasi totoszto0nomor torsion goals inloaloni belanja barang bodohio1 \|o1 belanja barang pakai habis otros2 tonton inlosloz belanja asa jo1l2o9 jo2 isla\| belanja modal \|. lo2 \|o2 belanja modal\| peralatan dan mesin lo2 \|o2 \|o1 \|o3 belanja modal alat bantu \|o1 pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya jo1l2o9 jos islam belanja operasi loe \|o2 \|o3 belanja pemeliharaan belanja loe \|o2 \|o3 lozjo1l2o9 islam belanja operasi \|. dates2n00tokoh tor (os nfe telor belanja barang sasa 1o112. io2 belanja barang pakai habis for islam belanja operasi \|.tosztoonoooo teaser lors inloaloni belanja barang ssmoool to loa\| lo1 (ox belanja barang pakai habis totosztoo1ooo toaleor lors inloaloal belanja jasa ssooool belanja perjalanan dinas dalam negerio1 lo2asli belanja operasi textos2tootoooo losleonfoels inlozloeh belanja jasa s0000000) belanja jasa (o215 konsultansi non konstruksi osl2o1ozlslel belanja modal 2noftoxto32t0010000 toslzorloeisletorh belanja modal tanah os(zonfoz\|s for for belanja modal los lo2 belanja modal tanah persil lapangan jumlah belanja\| total surplus ( defisit) (looftoawez2no0nco0ofoofooofoolet ll. teemermwaan manerimaan pembiayaan\|jumlah pendapatan\| ' olok\|.0s.o. joglo.0o\|oo\|s\| \|semuanya tan bnnel2.o1 jo1 islam belanja operasi zo1 ons belanda perjalanan belanja 110s14. \|o212. lo115 io2 loa (ox perjalanan dinas dalam negeril2.o1 o7(seal belanja operasi \|o2\| (o7 slalom belanja pegawai \|. \|o1 belanja gaji dan tunjangan asn belanja (oz tunjangan ph tunjangan khusus asn\|. uraian jumlah rp) \|o2\| (o7(sl1fo2foz\| belanja jasa \|. forislal belanja operasi \|oal2. (or for belanja barang \|. \|o4 \|o1 belanja barang pakai habis pemadaman dan \|o4 \|o2 pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten kota soal201 lozislaf belanja operasi soal2. (o2(s ito for belanja barang \|o4 \|o2 io2 \|ox belanja barang pakai habis \|oal2. foz(sl1fo2foz\| belanja jasa s06250\|satuan polisi pamong praja dan kebakaran kode rekening uraian jumlah rp) belanja (o4los\| jor\| \|or(scifi\| belanjapegawai \|o1 belanja gaji dan tunjangan asn belanja gaji pokok asn to1 lo2 belanja tambahan penghasilan asn tambahan penghasilan foxio1 belanja barang pakai habis penyediaan peralatan rumah tangga 1los\| jor\|20e\|os isil betina operasi io1 belanja barang pakai habis\|. kode rekening uraian jumlah rp) mlelssaoomare gagoowmta\| ama tnos tos000000010000 jorlaoejoa\|sli\| setawaoperasi sec000\| loa to2 belanja barang pakai habis penyediaan barang cetakan dan penggandaan tnos ios000000010000 jorlaoeos\|s\|ilo2foi\| belanjabarang (os fo2 belanja barang pakai habis tnos tos000000010000 jorlaoejos\| fasilitasikunjungan tamu mesitosoonooootoooo jorfeeeefsin) saammoreras) posse2o0\| tnos ios000000010000 jorlaoeos\|s\|iloafoi\| belanjabarang loss fo2 belanja barang pakai habis penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd tnos iso00000010000 jorlaoejoo\|sli\| lawaoperasi saigon0\| ones frloelos\| ina pertanian da. belanja 110s14. lo9 io2 loa perjalanan dinas dalam negeri penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah menyurat jo1jeosjot\|sjid seuawmoperasiuraian jumlah rp) \|o1 .o8 (ot (sf1fo2 fox belanja barang . \|o1 belanja barang pakai habis penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik \|o1l2fosfor islam belanja operasi \|o1 .o8 (o2(s fglo9 o2(seal belanja operasi \|o1 .o9 fo2(s\|1fo2 fox belanja barang ). lo2 1o2 belanja barang pakai habis (ot .o9 (o2(s fo2\| belanja jasa jumlah belanja\| total surplus ( defisit)\|( oloofiozmana0007oooofer(coofoolel lt. tremanman jumlah penerimaan pengeluaran pooh apbd subunit? week 106j@noa4994nha bhw pjleowwafhi, dan belanja modal aset tetap lainnya.iar enam ratus tiga puluh satu juta lima ratus sembilan ribu duasepuluh milyar tujuh ratus enam puluh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), dan halaman sistem informasi pemerintahan daerah lampiran apbddapat\| ol lolos\| \|oo\|o.oo\|tools\| (eeuanua ke1los jor\| fosil belanja operasi 1los\| jor\| for (sf1fo1f belanja pegawai to1 belanja gaji dan tunjangan asn (ox belanja gaji pokok asn belanja to1 lo2 tunjangan keluarga asn belanja to1 tunjangan jabatan asn belanja to1 \|o5 tunjangan fungsional umum asn belanja to1 tunjangan beras asn belanja to1 tunjangan ph tunjangan khusus asn belanja to1 pembulatan gaji asn belanja lurah to1 jaminan kesehatan asn io1 belanja tambahan penghasilan astnos ios000000020000 jorlaoeoo\|sli\| setawaoperasi sritoooo\| ones rloefoe\| #tna pertanian belanja 110s14. lo9 io2los ios000000020000 jorlaosjor\|sli\| setawaoperasi 1jos ios. jorlaosjor(s\|iloajoil belanja barang to2 belanja barang pakai habis penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 110s11. penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor tnos ios000000020000 jorlaosjo3\|sle\| seuawamopa to90s000\| \|o2 belanja modal peralatan dan mesinkomputer belanja modal \|o3 peralatan komputer \|o4 penyediaan jasa pelayanan umum kantor los\| jor\|2osfoalslif setanaope rasi 1los\| jor\|2fosfor\|slifoaforl belanja barang atas99o0l loa t\| jor\|209o2 isi seranaope rasi es2s2000l los\|r05. jor\|209o2\|slifoafoil belanja barang s0012000\| (ox belanja barang pakai habis los\| jor\|209o2 isle\| lanamonal lo2 \|o2 belanja modal\| peralatan dan mesin 110s11. lo2 \|o2 \|o1 belanja modal alat bantu pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya1l2o9osislaf belanja operasi loe \|o2osfosislaf belanja operasi \|o1 .o9 fog(s fo2 fox belanja barang \|o1 \|o9 \|o1 belanja barang pakai habis jumlah belanja oo. total surplus ( density lo\|oo oo jo.oolooje\| \|pembiayaajumlah pendapatan\| ' ooo \|solo.oo\|oo\|s\| feetawua urusan pemerintahan o\|rasaonosonerobobooleo\| muatan samarts t060000. jo2l2os foz isil belanja operasi 1los1. \|o2\| \|o2(s foz lo2\| belanja jasa \|.s jo2l2o3 fossil belanja operasi \|. 1los\| \|o2\| \|os (s1 foz lo2\| belanja1los t080. soal201loa\|sj1l belanja operasi \|. apbd subunit?d4bag wne mtx bppu lxz010j a4210teeltosnonooootoooo orleorfoelsinfoeforh semata trsaooanl jos calon fee hrleefoeforf petis nan kantor program perlindungan pemeliharaan anak anak terlantar pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar idol10600000001000 jose201\|os s info2loz\| betanjasasa \| ) 3s0000\| pop kantodol106000000010000 jose202 jorlsii\| beuawmope rasi idol1060000000100 jos202\|or(s inlozloz\| betanjasasa jos611. \|o1 penyediaan gaji dan tunjangan asn (ox belanja gaji dan tunjangan asn belanja gaji jos pra apbd subunit?foz tunjangan keluarga asn belanja (o1tambahan penghasilan asn tambahan penghasilan 1lo611.t080. orl2oslo(sj1l belanja operasi i1los\| jot a.os (ot lor belanja barang fo2 belanja barang pakai habis 1lo611. penyediaan peralatan rumah tangga lost080. joel2elo3\|sf1l belanja operas2 belanja barang pakai habis 'hehmomosamaso fokeselol segi) sma tnos ios000000010000 jorlaoeoa\|s\|iloajoil belanjaarang loa belanja barang pakai habis 1lo611. joa \|o2(os to2 belanja barang pakai habis penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd tnos ios000000010000 jorlaoeoo\|s\|i\| setawaoperasi 721sa000\| jos onleosfos\|s\|ioeloaf \|. ane peranan nan belanja 1lo611. lo9 io2 (ox perjalanan dinas dalam negernunjang urusan pemerintahan daerah menyurat idol10600000001000 onl2oslorlsii\| beuawmoperasi 11o611: \|o1 \|o1 belanja barang pakai habis penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik idol106000000010000 onl2oso2\|s inlozloz\| betanjasasa notes982s0\| o \| popdol106000000010000 onl2osjorlsii\| beuawmoperasi 3ss84ao0\| oo \|o1 \|o1 io2 belanja barang pakai habis idol10600000001000 onl2obor(solo2loz\| betanjasasa pop kantor pemeliharaan peralatan magna dan mesin lainnya idol10600000001000 onl2oposisi\| beuawaope rasi oo apbd subunit? d4bag wne mtx bppu lxz010j a4210 hempat puluh enam milyar sembilan ratus lima puluh lima juta seratus tigjoe1lo611. sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya tnos ios000000010000 jorlaos to\|s\|iloafoi\| belanja barang \|o2 belanja barang pakai habis tnos ios000000010000 jorlaos to\|s\|nloajoa\| belanjasasa jos 1lo611.)\|( logo joo jo.oojoole\| jpemeiaaan jumlah penerimaan pembiayaan) ol jumlah penerimaan pengeluarjumlah pendapatan\| ' ol olok\| \|solo.color\|s\| \|eeuanua urusan pemerintahan 2lord2013s20000roooolooooooo\| urusan pemeauntana tsosooo\|los \|o2 penutupan perusahaan yang berakibat berdampak pada kepentingan (satu) daerah kabupaten kota \|osl202 joe islam belanja operasi \|os foz (sn foz lor belanja barang los (o2 (o2 (ox belanja barang pakai habis \|os (oz (sn foz \|o2\| belanja jasa belanja lo21514 ioz11lo2jos \|o2 kepada pihak ketiga pihak lain masyarakat\| o2(shafturusan pemerintahan shelasazosomewerbelaoolal osama ras\|o4l201 islam belanja operasi \|. \|o4\| (ot foz lor belanja barang ). loa\| (o1 (o2 \|o1 (ox belanja barang pakai habis \|o4\| (ot (sn \|o2\| belanja jasa belanja foz fwasaanes ono \|\|) segmemesa\| fo7(sealo7(s foz lor belanja barang202 jot islam belanja operasi \|. \|o1202 (ot(favor\| belanja pegawai io1 belanja gaji dan tunjangan asn (ot (o1 fox (o1 (io1 tunjangan beras asn belanjalistrik penerangan bangunan kantor jotjeoeot isil seuawaoperasi sitosol jotleoeot solo2oil belanjabarang sitosol \|o1 (o1 \|o2 io1 belanja barang pakai habis penyediaan peralatan rumah tangga jotleoeloa snlozjoil belanja barang a61400\| \|o1 \|o3 \|o2 io1 belanja barang pakai habis sramamosan folselal gagas saw jotjeoe joa s inlozjoil belanja barang 360ac0l \|o1 joa \|o2 io1 belanja barang pakai habis (os penyediaan barang cetakan dan penggandaan jotjeoe\|os sinlozjoil belanja barang \|o1 ios \|o2 io1 belanja barang pakai habis penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd jotleoeloo lil seuawaoperasi a1ze0oo0l ongkos sfrleelos\| sana beratkan tea000 nan1 jos isl2\| belanja modal loe fpenyediaan jasa surat menyurat jot islam belanja operasi \|o1 (sn foz lor belanja barang lo1 (o2 (ox belanja barang pakai habis penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik \|o1l208 o2(seal belanja operasi \|o1 foz (sn209 jo2 islamel2oslo2 s\|ilozloil belanja barang foz (ox \|ox belanja barang pakai habis jor\|2oslo2 s\|iloilo2\| betanjatasa mesin lainnya joel2oslo sl2\| serawamooa 8school loe \|o2 belanja modal peralatan dan mesin komputer belanja modal lalu2 molo2 peralatan komputer pemeliharaan rehabilitasi \|o1 sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya joel2sto sli\| seranmoperasi 13a7a200l joel2sto\|s\|nlozloi\| belanja barang foz (ox (ox belanja barang pakai habis joel2os(to s\|iloilo2\| betanjatasa kena \|otl2sto isl2\| \|.) bewawamopa 27season\| (oz\|( o\|oo\| \|oolooofoole\| jemsiwaan2los\| \|oo jo.joomla\| \|pendapatan para \|o8 \|ofo.ooloolali\| pendapatan daerah (pad) 2los\| joolooooolalioal lain lain pad yang sah \|. ala loa penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain \|o8 loa log (ox penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain jumlah pendapatan olok\| \|oofooofoo\|s\| (sewa urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak \|o8 \|o3\|o.color\| rocramperuin 20821300001000 \|os2o2fo2\|lil setanmoperasi o \| or219os0oo\| 2los\| \|o3\| foz silo2\| belanja barang dan jasa \|. 2loss20821300001000 \|os2o2fo2 s\|nlozfor\| ) belanja barang ot21s00\| jos belanja barang pakai habis \|. 2loss20821300001000 \|os 2o2fo2 s\|nlozfoz\| belanjasasa o3a802000\| \|os sa802000\| 2loss20821300001000 \|os2o2fo2 s\|nlozfoal o belanda perjalanan dinas c99sago\| o \| 2lo8l2. \|o2 fo2 loa is lo2 kepada pihak ketiga pihak lain masyarakat 2loss20821300001000 \|os 2o2fo2\|sle\| seranamopaa \|os\| \|o3 (oz isl2 lo2lio belanja modal komputer \|. program peningkatan kualitas 2loss2ov21socoorcowlosloooloo\| #program soogoooo2loss20821300001000 soal2info2\|snl seranaoperasi oase9tool 2los\| soal201 silo2\| belanja barang dan jasa 2loss20821300001000 joglo1fo2s\|nloefor\| belanja barang o25s39400\| jos belanja barang pakai habis 2loss20821300001000 joalonfo2s\|nlozfoe\| belanjasasa i0logo\| bangunan 2loss20821300001000 soal2o1fo2s\|nlozfoal belanda perjalanan dinas soal2. (oz (oz \|o1 belanja perjalanan dinas dalam negeris20821300001000 soal2on fossil seranaoperasi oo oas325a00\| 2los\| soal201 (os silo2\| belanja barang dan jasa 2loss20821300001000 joglo1fos s\|nlozfor\| belanja barang an8sa0o\| jos belanja barang pakai habis 2loss20821300001000 soal2o1fos s\|nloefoe\| belanjasasa 1s000\| \|os ag0000\| aloofeasamsowotonca oafeorloslslnleelosh aamarerjamnantnas seo (o34 \|o2 lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah kabupaten kota 2loss20821300001000 joa2o2fo2\|lil betanaoperasi ooo \| osaka27oo\| 2lo\| soal2o2 (oz silo2\| belanja barang dan jasa apbd subunit? z07jo nkv wad7 pi3 d93 ze@4s8vp62 l7e2los\| soal202 jo2\|s\|nlozfoil belanjabarang jos belanja barang pakai habis \|. 2los\| soal202 o2\|s\|nlozfoa\| belanjasasa tas0000\| jos ss00000\| bangunan 2los\| soal202 o2\|s\|nlozfoal belanda perjalanan dinas ) 2logo2. lokal2. lo2 lo2 loe lo1 belanja perjalanan dinas dalam negeri penguatan jejaring antar lembaga joa penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah kabupaten kota 2los\| soal202 jos\|s\|i\| betawaopr rasi o \| o16a9e2s00\| \|os\| soal202 (os silo2\| belanja barang dan jasa \|. 2los\| soal202 o3\|s\|nlozfoil belanjabaang o2s83aso0\| jos belanja barang pakai habis 25834s00\| 2los\| soal202 o3\|s\|nlozfoa\| betanjasasa jos 2los\| soal202 o3\|s\|nlozfoal belanda perjalanan dinas lokal2. \|o3 io2 joa lo1 belanja perjalanan dinas dalam negeri belanja uang dan atau jasa 21o812. \|o3 untuk diberikan kepada pihak ketiga pihak lain masyarakat belanja uang yang \|o3 lo2 los diberikan kepada pihak ketiga pihak lain masyarakat2loss2. los io1 penyediaan data gender dan anak kewenangan kabupaten kota 2los\| fosil2o1for(lil setawaope rasi oo \| o9s90so0\| 2los\| jos\| for silo2\| belanja barang dan jasa \|. 2los\| fosil201for(s\|nlozfoil belanjabaang otasasoo\| jos belanja barang pakai habis 2loss208213000010000 fosil2o1for\|sfnlozfoal belanda perjalanan dinas ) o8s400os \|o1 io2 joa lo1 belanja perjalanan dinas dalam negerit tingkat dawatl2o8213. borneo2\|or\|lil setanaoperasi sz42000\| \|os\| \|o7l202 fo1 silo2\| belanja barang dan jasa 2lol2o8213. joel2o2\|o1\|s\|ilozloal belanda perjalanan dinas 2l0o8l2. \|o1 fo2 loa io1 belanja perjalanan dinas dalam negeri urusan pemerintahan bidang hfolkmamnaoobelare memsaammwumansa arms \|o2\|o.color\| program penataan desa o2l2o1look penyelenggaraan penataan desa pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan perubahan status desa joel201jor\|sil betanmopersi o21takson\| oo \|o2\| lo1(filo2\| belanja barang dan jasa jo2l2o1 jo1\|s\|ijoalor\| belanja barang 2038s800\| belanja barang pakai habis jo2l2o1 jo1\|s\|ijoaloa\| belanda perjalanan dinas dalam negeri fo2l2o1lo2\| fasilitasi tata wilayah desa jo2l20tjo2\|sjid betanmopersi o4205780\| \|o2\| fo2(filo2\| belanja barang dan jasa jo2l201 jo2\|s\|ijoalon\| belanja barang toa97800\| belanja barang pakai habis jo2l2ot jo2\|s\|ijoaloa\| belanaperjalanan dinas \|o2 fo2 loa io1 belanja perjalanan dinas dalam negeri joel2otros\| fasilitasi penataan kewenangan desa 139soto\| joel2o1jos\|sjid seuanmoperasi o \| oo13sso1tool \|o2\| \|o3(filo2\| belanja barang dan jasa jo2l2o1jos\|s\|ijoalon\| belanja barang 135so1ool belanja barang pakai habis program peningkatan kerjasama de\|t3\| \|os\| .01joo\| fasilitasi kerjasamaantar desa o ) \| oo iox fasilitasi kerja sama antar desa dalam kabupaten kota jo3l201 o1(sl1l serawaopr rasi s023600\| \|o3\| lo1(filo2\| belanja barang dan jasa \|. jose201 o1\|slijoalon\| belanja barang 12s600\| belanja barang pakai habis \|. jo3\| jo1(s\|iloajoa belanda perjalanan dinas \|o1 fo2 loa io1 belanja perjalanan dinas dalam negeri program administrasi tahacnoomomehsalal peranan samsoal201jo1(lil setawaope rasi o \| soal201 lo1(filo2\| belanja barang dan jasa soal201 o1(s\|nlozforl belanja barang belanja barang pakai habis soal201o1(s\|ilo2soal belanda perjalanan dinas loa12. \|o1 lo2 loe belanja perjalanan dinas dalam negeri loa fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa soal201os\|sl1\| etawaope rasi osagreaool soal201 \|o3 filo2\| belanja barang dan jasa soal201o3(s\|iloafoi\| belanjabaang osesetaool belanja barang pakai habis soal201o3\|s\|ilo2soal belanda perjalanan dinas dalam negeri oalzorloal tol fasilitasi pengelolaan keuangan desa soal201 loalsfiloz\| belanja barang dan jasa \|. soal201 joa\|s\|iloafoil belanjabaang belanja barang pakai habis soal201 joa\|s\|ilozfoal belanda perjalanan dinas belanja perjalanan dinas dalam negeri soal201joa\|sle\| serawamopat 13sm20\| \|oa\| foa(selo2fio\| belanja modalkomputer penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa soal201os\|s\| setawaope rasi case24as00\| soal201 los filo2\| belanja barang dan jasa soal201os(s\|iloafoil belanjabaang o67072450\| \|oa\| fog \|o2 fox belanja barang pakai habis soal201oss\|ilo2foa\| belanjasasa o2r69s000\| 2ae2 mog0goo oslzoroole elly mama tawar sistem soal201 joo\|s\|ilozfoal belanda perjalanan dinas o2s0s7000\| lokal2. los i1lo2 loe belanja perjalanan dinas dalam negeri joglo1li\| fasilitasi penyusunan profil desa \|. soal2o1j1(sla\| etawaope rasi o13s93900\| soal201 (filo2\| belanja barang dan jasa \|. soal20111(s\|aloafoil belanjabaang belanja barang pakai habis \|. \|i8 fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan soal2o1 \|s\|sli\| setawaope rasi akses700\| soal2. mte filo2\| belanja barang dan jasa soal201 \|a\|s\|iloafoil belanjabaang belanja barang pakai habis . soal201 a\|s\|nlozfoa\| belanjasasa soal2o1 s\|s\|nlo2soal belanda perjalanan dinas lokal2. lo2 loe lo1 belanja perjalanan dinas dalam negeri belanja uang dan atau jasa loa (os untuk diberikan kepada pihak ketiga pihak lain masyarakat belanja uang yang iis fo2 \|os io1 diberikan kepada pihak ketiga pihak lain masyarakat soal2o1 \|a\|sle\| serawamopas soal201 mtelslelosf belanja modal aset tetap lainnya \|. lo412. los lo2 belanja modal barang bercorak kesenian kebudayaan olahraga lokal2. los \|o2 belanja modal tanda penghargaaneoijos lil seuanmoperasi oo o2089380\| fosil201 lo3(filo2\| belanja barang dan jasa \|. jose2infos sinlozol belanja barang belanja barang pakai habis jose2ono sinfozoal \| ) belanda perjaananoinas (os io2 \|kalo1 belanja perjalanan dinas dalam negeri fasilitasi pengembangan usaha (os (os ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa jose2infos\|sli\| setanmoperasi ossizeoool fos\| los(filo2\| belanja barang dan jasa jose2nos\|sinlozol belanja barang ass8ooo\| belanja barang pakai habis \|. fos2nos(sinfozoal \| ) betina perjaananoinas 4s2s0000\| los lo2 loe lox belanja perjalanan dinas dalam negeri (os fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna jose2ofoe\|sli\| setanmoperasi oo osistwoo\| \|os\| los filo2\| belanja barang dan jasa fos2one snlozol \| ) belanja barang o9s0100\| jos loe \|o2 jon fox belanja barang pakai habis \|. jose2o1joe(s\|nloejoal \| ) betina perjalanan dinas los loe io2 jil orlaseloo\| administrasi keuangan perangkat joglo2lo1\| penyediaan kajian tunjangan asn 2317736s81\| ot2o2\|or\|sjid \|. seuanmoperasi o o\| jo231m3sesat\| otl2o2or\|sjiloil belanjapegawai o2313desa\| zoe for (son belanja gaji dan tunjangan belanja gaji pokok asn \|o1 ios belanja tunjangan fungsional umum asn belanja tunjangan \|o1 peh banjar yar khusus asn fox belanja iuran jaminan kesehatan asn tambahan penghasilan \|o1 fo1 \|o2 io1 berdasarkan beban kerja asn \|o1\| .0elonj2oslo\|sil lanmopersi \|otf2oe lo1(filo2\| belanja barang dan jasa otj2os o1\|sjijoalon\| belanja barang belanja barang pakai habis otl2os lo2\|sle\| lanamopa ta7nao0\| \|ot (oz (selo2f1o\| belanja modal komputer komputer orlaoelosl tol penyediaan peralatan rumah tangga foto2sos\|sjid betanmoperasi \|o1f2oe \|o3(filo2\| belanja barang dan jasa otl2os jo3\|s\|ijoalon\| belanja barang o ot016100\| belanja barang pakai habis 101610o\| io.for2oso3(s\|iloajoa\| belanjasasa jotlzoeloal penyediaan bahan logistik kantor \|. for2soa\|lil setawaope rasi \|otf2oe loalsfilo2\| belanja barang dan jasa \|. for2os joa\|s\|iloafoil belanjabaang belanja barang pakai habis (os penyediaan barang cetakan dan penggandaan for2sos\|lil setawaopr rasi ot2space0\| \|o1f2oe los filo2\| belanja barang dan jasa \|. for2sos\|s\|iloafoil belanjabaang ot2space0\| belanja barang pakai habis \|. penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan for2oso\|sle\| setawamopas \|otf2oe los islalosf belanja modal aset tetap lainnya i2. loe los belanja modal bahan perpustakaan \|o1 i2. loe fox belanja modal bahan perpustakaan tercetak for2soa\| fasilitasi kunjungan tamu ans3600\| for2sos\|sli setawaope rasi ars3600\| \|otf2oe los filo2\| belanja barang dan jasa \|. for2os jos\|s\|iloafoil belanjabarang mars3600\| jon .oe joss \|o2 \|oz jon belanja barang pakai habis penyelenggaraan rapat koordinasidan konsultasi skpd for2ojos(lil setawaopr rasi o?2senator0\| \|o1f2oe los filo2\| belanja barang dan jasa \|. for2os joo\|s\|ilo2soal belanda perjalanan dinas o2senator0\| zoo (ons calm2 komoro fee fef kawasan ente assa\| for2o7oe\|sle\| serawamopas o2391es00\| \|o1\| loss lelo2fto\| belanja modal komputer .s00\|jelasan keterangan ielosnaanadoka (\|\| gentmasesa pam pemerintahan daerah 2lr3l2os2n3000010000 jorlzosfor\| penyediaansasa surat mencuat \| ) 2lr3\|2os2n3000010000 jonleosfor\|lil seranaoperasi osz600\| zlr3\|2os2n3000010000 jorlzosfor(s info\| belanja barangdantasa \| ) zlrslaoe21soo001ooo for2oscars\|iloafor\| belenjabarag zlr3\|2os2n3000010000 jorlzosfor(s\|nlo2foro\| ) belanja barang pakai habis helasmanas kepala (\|\| gegiteetasas sand 2lr3\|2os2n3000010000 jonlosfo2\|lil setanaoperasi oo o\| o26s007s0\| 2lr3\|2os2n3000010000 jonlzosfo2s\|nlz\| belanja barangdantasa o \| ) o26s007so\| zlr3l2os2n3000010000 jonlzosfo2 s inlozfoz\| belanjasasa o26s007s0\| 2li3l2os2n300001000 jorlzosfo2s\|nlo2lo2lo\| ) belanjalasa kantor 26s007s0\| iuaasansam jelas\|(\| raga mama 2lr3l2os2n3000010000 jonlzosfoa\|lil seranaoperasi oo \| o260000\| 2lr3\|2os21300001000 jorlzosfoa\|solo\| belanja barangdantasa \| zlr3\|2os2n3000010000 jorlzosfoa s inlozfoz\| belanjasasa o2640000 zihalaonasaooootoooo jorleonfoels\|iforfoelony seananasakantor heasmornlajaf dam penunjang urusan pemerintahan daerah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya dinas jabatan 2lr3l2os2n300001oo0o jonlosfor\|lil setanaoperasi oo o28s01600\| zlr3l2os2n3000010000 jonlzosfor(s info\| belanja barangdantasa oo \| o28s01600\| zli3l2os2n3000010000 jorlzosfor(s\|nlozfor\| belanja barang o2500160\| zli3l2os2n3000010000 jorlzosfor(s\|nlo2foro\| belanja barang pakai habis zli3l2os2n3000010000 jorlosfor(s\|nlozfoe\| belanjasasa 3so0000\| zlr3l2os2n300001o000 jorlzosfor(s\|nlo2fo2lo\| belanjasasa kantor 3voodoo\| \| zlr3\|2os2n300001000 jonlosfor\|sle\| seranamopa o \| ot2soo00o\| .fujonanaworoon fofoolofeejel magprtimatunan segel zli3l2os2n300001000 jorlzosfor(slelozfor\| belanja modal alat besar oo )12soo0oo\| tsl2os2n3000010000 \|orl2osforslelo2\|ordo\| ) belanja modal alat bantu 12so0000\| iuaasansam male\|\| tagemesamaes aral 2lr3\|2os2n3000010000 jonlosfos\|lil setanaopeasi oo oss1n200\| zlr3l2os2n3000010000 jonlosfoss info\| belanja barangdantasa \| ) ss1120\| 2lrslaos21s0o001oo0o for2osfosfsfiloafor\| belenjabarang ss120\| zlr3l2os2n300001000 jorlosfos(s\|nlozforjo\| ) belanja barang pakai habis ) 5s1720\| jumlah belanja\| setda219431\| oo ) . total surplus ( defisit\|( oojolo\| .0000foto.ooooje\| feemsuavaan bni jumlah penerimaan pembiayaan)ronfrosmoono0.oroooo oofooofoefa (pendapatan dar ran hmomemmemjalorahii\| gas sma 2lo9l2. joolooo oolalifoa\| lain lain pad yang sah a77o. ali lokal13 pendapatan denda retribusi daerah pendapatan \|o2 denda retribusi jasa usaha jumlah pendapatan oloolz.0o. \|oolocofoo\|s\| jera urusan pemerintahan lofassaonosomenoobeloolo\| wewsanpanga sampan)12. \|o3 \|o2 dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal hleneesaooooooteeen josfeoafoelsiih setau emas sssssssoo\| 2loslzosooo0o001. o3l2afo2\|silo2lor\| ) belanja barang 2lo912. jo3 \|o2 \|o1 (oz belanja barang pakai habis alenrosoonooootoooo jorleeeforlelnforlorl esanasasa oom \|os belanja sewa (o2\| \|o2\| peralatan dan mesin ooleonesfiloelorf inna peranan pop belanja 2lo912. jo3 \|o2 (oz perjalanan dinas dalam negeri 2lo9\| jo3 20a sifilis\| belanja hibah \|. apbd subunit?xg oggi r5zxe2khp3 nik hbh iet pwp n. anggaran penyertaan modal daerahanggaran penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam direncanakan kepada pt. bank ntthibah kepada badan, lembaga, lo215\|511105105103 nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakelosanmow fafcfe\| (\|\| sesama sal loss2oso. \|orleorforislil seranmoperasi sesosok\| 2logo2os0. \|orl2o1 \|or\|sliloaloi\| belanja barang 38s0000\| 2lo912. \|o7 io2 io1 \|o1 belanja barang pakai habis administrasi keuangan perangkat daerah 2lo92. \|o1 penyediaan gaji dan tunjangan asn 2logo2os0. ordo fot isil setanmoperasi 20269s0721\| losleonoooomootoooo jerlesefonfshnloif setniapenamar 20255s0ze, 2lo9\| foxxgktunjangan fungsional asn belanja lo9\| (o1 \|o1 ios tunjangan fungsional umum asn belanja tunjangan beras asn belanja 2lo9\| \|o1 \|o1 fo1 \|2lo9\|9\| lo2 pengamanan barang milik daerah skpd 2loss209000000010000 jorleosfo2\|lil beuanaoperasi 2losses9000000010000 joel2oso2\|slilozloz\| belanjaan administrasi umum perangkat daerah ejimoawunasa fefe (\|\| agama amal heslesoooomoreoo erleselaleh doh sammworeaa ate 2loss209000000010000 jorlaoefoa\|slilozloi\| belanja barango912. loa io1 belanja barang pakai habis \|o1 (os penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2logo2o90000. jot\|eoefosisjil seuanmoperasi hlenlresaooooooteeen toreoelosisieeloif santa solo\| 2o912. los io1 belanja barang pakai habis penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd 2loss2o90000. jotleoefoolsji\| lanmoperasi los orleosfosfrleelosf inna kerajaan pop belanja jo1 \|2logo2o90000. jorleoefor\|sji\| seuanmoperasi soo0o\| hlenlresaoooooonesen jonfeoeloris ieeloif samaran soo 21o912. \|o1 io1 belanja barang pakai habis penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2loss2o90000. jotleoefo2 sli\| lanmoperasi 33a3tto\| 2logo2o9000. jor\|eoe fo2 s iloilo2\| betanjasasa pop kantor 2lo912. penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantorloss2o9000000010000 jotfeoefoa sli\| lanmoperasi asetat00\| 2logo2o9000. jorfeoefoa s ilozlorl belanja barang 2o912. (ox belanja barang pakai habis hlenlresaooooooteson tonfeoelosis ileeloeh 7o asanarase ga2000oo\| \|os umum kantor hlesltosooonesotoooo tonfeoelerlslih smamaoreaa grosjean 2logo2o90000. jorfeoe foalsjilon\| belanja pegawai tas200\| (oa io1 belanja gaji dan tunjangan asn belanja lurah jaminan kesehatan asn 2logo2o9000. jor\|eoe foa s solo2\| belanjalasa o10s6 dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan 2logo2o90000. jor\|fosfor\|sli\| setanmoperasi hlesltosooonesotoooo tonfeoaferlslifoefot semasa sesal 2o912. \|o1 (ox belanja barang pakai habis 2loss2o9000. jorfeoo for\|s iloilo2\| belanjalasa pop hlenlresacoooooteeen jonfeonforisleh ema move seoooool \|o2 belanja modal peralatan dan mesinmodal alat bantu jumlah belanja total surplus ( defisit)( oloolzoomooano0roooofoofooofoolel irameravaan jumlah penerimaan pembiayaan\|\|inja. oo\|o.oo\|ooj\| (pendaratan daerah #lawamomoramodolahf gamma ana joofooo loolalilo2\| retribusi daerah joo fo.o food ifo2 lor retribusi jasa umum retribusi ali lo2 lot loz pelayanan persamaan kebersihan retribusi pelayanan lo2\|o1 io3 pemakaman pengakuan jumlah pendapatan doo lo\|oo\| \|oo\|o.joo\|s\| \|bertanya urusan pemerintahan program pengelolaan inlmosomaseminlorel moemraawan (anyaman \|irl2.201lor(sf1f belanja operasi fo1(s afo2 lor belanja barang (o1 io2 \|o1 \|o1 belanja barang pakai habis lor (s1 foz lo2\| belanja jasa kantor belanja \|o2 lo4 \|o1 perjalanan dinas dalam negeri201lo3 isi belanja operasi aon os\|coffee\| belanja barang dan \|o3 (s1 fo1 belanja barang \|o2 belanja barang pakai habis \|o3 s ifo2lo2\| belanja jasa belang jasa belanja sewa \|o2 \|o2 peralatan dan mesin belanja \|o2 toa io1 perjalanan dinas dalam negeri f11\|201los isle\| belanja modal \|o2 belanja modal peralatan dan mesin lo2 \|o3 belanja modal alat bantu \|o3 (oz belanja modal alat keselamatan kerja \|o3 \|o2 \|o2 belanja modal alat pelindung koordinasi dan ios sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persamaan \|201loss1f belanja operasi \|. fos slalom\| belanja pegawai \|.tambahan penghasilan (os berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn pop honorarium fos s ifo2 lor belanja barang 1os \|o2 io1 io1 belanja barang pakai habis \|201losfsla\| belanja modal \|. los \|o2 belanja modal\| peralatan dan mesin angkutan belanja modal alat angkutan (os \|o2 \|o2 \|o1 darat bermo176119537aperalatan rumah tangga jor2oe\|o3\|sfiloefor\| belanja barang lo1 \|o2 io1 io1 belanja barang pakai habis momomoca rel kaget usa lo415 \|o2 io1 io1 belanja barang pakai habis penyediaan barang (os cetakan dan penggandaan jor2oelosisfil setanmoperasi jor2oe\|os isfiloefor\|io1 (os \|o1 belanja barang pakai habis forfaoelos\| fasilitasi kunjungan tamu \|. forfzoe losislil belanja operasi \|. \|o1 loss \|o1 belanja barang 214s0. io1 loss3eaa00\| \|o1 \|o1 (s1 fo1 belanja barang . lo1 (o1 io2 \|o1 \|ox belanja barang pakai habis for (og \|o1(s ifo2lo2\| belanja jasa maa00\| kantor penyediaan jasa i2. \|o2 komunikasi, sumber daya air dan listrik forfaosloz isil belanja operasi \|. \|o1 \|o2 (s1 foz jo2\| belanja jasa apbd subunit? fi@aj740csx c4vwp hbk yn3d gp7 vxk jlgada ini mulai berlaku pada tanggal diundangkanyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor forfaosos islam belanja operasi \|. lo1 1o3 \|o2 \|o3 belanja pemeliharaan belanja 1o3\|sj1f belanja operasi font fa.og foz(s ifo2 lor belanja barang \|. \|o2 \|o1 belanja barang pakai habis \|ox \|o2(s lo2\| belanja jasa . \|2o9lo2\|sja\| belanja modal \|. lo1 lo2 \|o2 belanja modal peralatan dan mesin belanja modal lo1 lo2 io2 \|o1 alat bantu pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya forfaoslosislaf belanja operasi jon fa.og fog s afo2 lor(o9 io2 \|o1 belanja barang pakai habis for \|a.og loss ifo2 lo2\| belanja jasa jumlah belanja total surplus ( defisit\|( .0207o) look2. \|solo.oo\|pole\| \|pembiayaan tan kena bejumlah pendapatan lo\|oo\| \|oo\|o.color\|s\| \|joa peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk fo2\| loalslal belanja operasi \|o2\| loa s afo2lor\| belanja barang \|. foa\| io2 \|o1 \|o1 belanja barang pakai habis \|o2 loans fo2\| belanja jasa \|. 1o212. \|o2 belanja pemeliharaan belanja loa \|o2 \|o3 loz pemeliharaan peralatan dan mesin belanja lo4 \|o2 toa io1 perjalanan dinas dalam negeri penataan pendaftaran penduduk pengadaan dokumen kependudukan selain \|o212. \|o2 bangko ktp ei, formulir dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan fo2\|2o2 loz islam belanja operasi \|. \|o2\| \|o2(shift1\| belanja pegawaitambahan penghasilan \|o2 \|o1 berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn pop honorarium \|o2 loz is ilo2 lor belanja barang lo212. lo2 \|o2 io1 io1 belanja barang pakai habis penyelenggaraan jr) oelasaloo\| dem uduk pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa \|o2 kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk \|o2\| lo2(sf1f belanja operasi \|o2 \|o2 (s1 fo1 belanja barang . \|o2 belanja barang pakai habis belanja lo212. lo2 \|o2 toa io1 perjalanan dinas dalam negeri ios sosialisasi pendaftaran penduduk \|o2\| loss1f belanja operasi \|o2\| los s 1fo2 lor belanja barang 1o212.belanja los \|o2 loa \|o1 perjalanan dinas dalam negeri nawamoomamlajoale\| gemwem mal \|o3\| \|oo\| pelayanan pencatatan sipil \|o2 peningkatan dalam. pelayanan pencatatan sipil \|o3\| lo2\|sf1f belanja operasi \|. \|o3 loz s ifo2lor\| belanja barang \|. \|o2 \|o1 belanja barang pakai habis \|o3 \|o2(s jo2\| belanja jasa belanja lo2 \|o2 toasoal201lorsfif belanja operasi \|o4 \|o1 (s1 fo1 belanja barang lo412. \|o2 \|o1 belanja barang pakai habis foa\| lo1(s ifo2lo2\| belanja jasa \|.ioz \|o3 belanja pemeliharaan belanja \|o412. \|o2 pemeliharaan peralatan dan mesin belanja io2 loa \|soal203 losislal belanja operasi \|. \|o4 loss lot belanja barang \|. lo412. logis \|o2 io1 io1 belanja barang pakai habis belanja los io2 loa perjalanan dinas dalam negeri program pengelolaan penyusunan profil kependudukan penyusunan profil data los \|o2 perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain fos\| loz islam belanja operasi \|os \|o2(s lot belanja barang los lo2jos ieonfoaye toe tee serta laga soo) belanja los lo2 \|o2 ttar8ap1012\|\|o1 \|o1 \|o2 belanja tambahan penghasilan asn tambahan penghasilan \|o1 1o2 berdasarkan beban kerja asn \|o2 penyediaan administrasi pelaksanaan tugas asn \|or2o2o2\|sfiloalo2\| belanjasasa popjor2oelorisfil setanmoperasi 2a90soo\| \|orj2obor\|sfiloalor\| belanja barang 2290s0o0\| lo1 \|o2 io1 io1 belanja barang pakai habis \|o2 penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor \|or2oeo2\|sfiloefor\| belanja barang \|o2 io1 io1 belanja barang pakai habis penyediaan barang ios cetakan dan penggandaan jor2oslosislil lanmoperasi lo1for2delos\| fasilitasi kunjungan tamu . forfzoe losislil belanja operasi \|o1 loss fo1 belanja barang joss io2 \|o1\|o1 f\|. or\|2o7los\|sja\| belanja modal \|o112. los (oz belanja modal peralatan dan mesin belanja modal alat \|o112. los io2 ios kantor dan rumah tangga belanja modal (os \|o2 ios \|o2 alat rumah tangga penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah menyurat 2oslorsfil belanja operasi . \|ox \|o1 (s1 fo1 belanja barang . \|o2 \|penyediaan jasa \|o1 (oz komunikasi, sumber daya air dan listrik forfaoslozislil belanja operasi for fa.og loz(s ilo2lo2\| belanja jasa \|o4 penyediaan jasa pelayanan umum kantor 2osloafsj1l belanja operasi \|o1 loans lot belanja barang lot joa\|s io2 \|o1 \|ox belanja barang pakai habis font \|a.og loa s ilo2lo2\| belanja jasa 2osloalsla\| belanja modal \|. lo1 lo4 \|o2 belanja modal peralatan dan mesin loa(s belanja modal alat keselamatan kerja lo1 lo4 \|(sf1f belanja operasi \|. font \|a.og foz (si fo2 lor belanja barang \|. io1 fo2 \|o1 belanja barang pakai habis \|o1 \|o2(s jo2\| belanja jasa \|. apbd subunit?o morr7 sbp dc ymn as5bull1zpc9 eg@6efekjawa pada tanggal desember yan ntp . nak paulus#solida disndarrekan bajawa paling desember sekresi daerah kabupaten ngada, ya: des eus nono berita daerah kabupaten ngada tahun nomor halaman damai benzene buquetii bunuh nunnunnnuunnnnunsaaasuas pke ame wol forfaosozislaf belanja operasi \|o1 (o7( \|o2 belanja pemeliharaan belanja (o7 \|o2 \|o3 \|o2 pemeliharaan peralatan dan mesin jumlah belanja\| total surplus ( defisit)\|( lolos\| \|oo\|o.oojoole\| \|eemsavaan jumlah penerimaan pembiayaan\| ' o\|jumlah pendapatan\| ' look2.tao. .0o0.o1.ooo0foo\|o.0o\|oo s\| jsruanufo2\| loz isla\| belanja operasi \|. \|o2\| loz s afo2 lor belanja barang \|o2 \|o1 belanja barang pakai habis \|o2 \|o2(s jo2\| belanja jasa \|. belanja \|(ra12140. (o2 ioz loa \|o1 perjalanan dinas dalam negeri program pembinaan rajanaooo0o0o.ooo0 oslosoloofo3\| loalslal belanja operasi \|. \|o3 loans fo1 belanja barang (ra12140. foa\| io2 \|o1 \|o1 belanja barang pakai habis o3\| loafsja\| belanja modalgelolaan operasional dan sarana balai penyuluhan kubik o3\|201lo7(sla\| belanja modal (o7(s \|o2 belanja modal peralatan dan mesin belanja modal alat \|o7 kantor dan rumah tangga belanja modal lo2 alat rumah tangga (o7(s \|o2 belanja modal alat laboratorium belanja modal unit alat laboratoriumjo3\| lorislaoelzoelor(s belanja barang dan \|o3 lo1 (s1 fo2 lor belanja barang fo1 \|o1 belanja barang pakai habis \|o3 lo1(s ifo2lo2\| belanja jasa 7a9400. belanja sewa \|o2 io2 ios gedung dan bangunan belanja \|o2 loa \|o1 perjalanan dinas dalam negeri penyediaan sarana \|o2 pendukung operasional pkb pkb fo3\| loz islam belanja operasi \|o3 loz slalom\| belanja pegawai tambahan penghasilan lo2 io3 berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn honorarium \|o3 \|o2(s fo2\| belanja jasa belanja jasa \|ia\| lo2 (oz konsultansi konstruksi belanja \|o215 \|o2 loa \|o1 perjalanan dinas dalam negeri o3\| loz isle\| belanja modbelanja modal lo2 \|o3 gedung dan bangunan lo2 \|o3 belanja modal bangunan gedung belanja modal lo2 \|o3 bangunan gedung tempat kerji01 sarana penunjang pelayanan fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya (o3\| lor islam belanja operasi \|. \|o3 \|o1 (s1 fo1 belanja barang . \|o2 io1 io1 belanja barang pakai habis belanja i(o3\| tolslaf belanja operasi \|. (o3 afo2 lor belanja barang s0000\| \|o2 io1 io1 belanja barang pakai habis apbd subunit?10o312. \|o2 toa io1 perjalanan dinas dalam negeri dukungan operasional pelayanan bergerak \|o3\| (sf1f belanja operasi \|. \|o3 (s1 fo1 belanja barang . (ox belanja barang pakai habis \|o3 s ifo2lo2\| belanja jasa \|o3\| (staf belanja modal . \|o2 belanja modal peralatan dan mesin belanja modal alat \|o2 ios kantor dan rumah tangga belanja modal \|o2 ios io2 alat rumah tangga laboratorium belanja modal jos \|o3 alat peraga praktek sekolah belanja modal alat keselamatan kerja \|o2 \|o2 belanja modal alat pelindung204lo3 isf1\|o3 log lo2 lor belanja barang 1o3 \|o2 io1 io1 belanja barang pakai habis belanja 1o3 \|o2 toa io1 perjalanan dinas dalam negeri \|o4 pembinaan terpadu kampung fo3\|2oa loalslal belanja operasi \|o3 loa s afo2 lor belanja barang lo4 \|o2 io1 io1 belanja barang pakai habis belanja loa loo1 loz isle\| belanja modal lo2 \|o2 belanja modal\| peralatan dan mesin apbd subunit? adw cbn df23fuv8 kubus hpa7 gei@gwimodal lo412. lo2 \|o2 i16 alat peraga pelatihan dan percontoh los islam belanja operasi \|oa \|o3(s fo1 belanja barang 44l2140. lo412. \|o2 \|o1 belanja barang pakai habis belanja lo412. 1o3 \|o2 toa io1 perjalanan dinas dalam negeri penyediaan biaya operasional bagi pengelola dan pelaksana lo412. losislaf belanja operasi \|o4 los lot belanja barang 44l2140. lo412. loss \|o2 \|o1 belanja barang pakai habis belanja lo412. los \|o2 toa io1 perjalanan dinas dalam negerlo7(sf1f belanja operasi \|. foa\| \|o7(s afo2 lor belanja barang \|. \|o2 \|o1 belanja barang pakai habis belanja \|o2 lo1 losislal belanja operasi 274s10. \|oa loss fo1 belanja barang (os \|o2 \|o1 belanja barang pakai habis belanja \|(ra12140. (oa fos\|senyediaan gaji dan tunjangan asn for f2o2 lotislal belanja operasi\|o1 \|o1 tunjangan keluarga asn belanja fox tunjangan jabatan asn belanjalo2 berdasarkan beban kerja asn administrasi umum perangkat daerah uomomoo rbol\| kementan tai forbade loalslal belanja operasi . \|o1 luas fo1 belanja barang apbd subunit? adw cbn df23fuv8 brdapatan asi daerah pa) apotek siakkengasan sesampai honorer mobil penumpang sedan aononotoone\| pen mobil penumpang sedan aeionototoooa\| ke mobil penumpang sedan pemeran dawan anos poj bahan atorkendraan bermotor monolog penahan atartinnya aetongson0001 pang bahan akarnya p. kode rekening uraian jumlah rp) \|o1 jobs \|o1 belanja barang pakai habis penyediaan barang cetakan dan penggandaan joel2os\|os\|sli\| seuawaoperasi as00000\| \|o1 (os \|o1 belanja barang pakai habis for2oslo\| fasiltasikunjungan tamu joel2soa\|sji\| seuawaoperasi #man0ngoootoooo fonleeeloelshrloelonh h asamasama sasa \|o1 loss \|o1 belanja barang pakai habis penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah menyurat joel2os\|o1(s\|iloilo\| belanja barang 4s0000\| \|o1 fo1 \|o1t2s99eso\| \|1a12. \|o4 penyediaan jasa pelayanan umum kantor for2oslo\|sj\| seuawaoperasi 39c00000\| apbd subunit adw cbn df23fuv8 kubus hpa7 gei@ gwfoa s afia12. pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan forfzoslorislaf belanja operasi \|o1 \|o1 (s1 fo1 belanja barang (ra12140. (o1 io2 \|o1 \|o1 belanja barang pakai habis \|o1 \|o1 (s1 fo2\| belanja jasa \|. forfzoslo1 isle\| belanja modal \|. \|o1 \|o2 belanja modal peralatan dan mesin \|1a12. (o1 io2 belanja modal alat bantu jumlah belanja\| total surplus ( defisit)\|( joke.reooooooooe joo joo josef tremerawman jumlah penerimaan pembiayaan\| jumlah penerimaan pengeluaran\| ) apbd subunit adw cbn df23fuv8 brs hpa7 gei@ .1s. .o.o0.o1.coor oo\|o.oo\|oo\|a\| (pendapatan dara #slsomammomboforkelh\| gamma ema foofooo loolaftloa\| retribusi daerah \|. ofo.oo food \|o2 for retribusi jasa umum retribusi a11 lo2 lo1 \|o4 pelayanan parkir tepi jalan umum foo\|o.oo food fo2lo2\| retribusi jasa usaha . lo2 \|o2 retribusi terminal ali lo2 lo2 ios retribusi tempat khusus parkir jumlah pendapatan\| lo\|oo\| \|oo\|o.joo\|s\| \|bertany2o2 loz(slf belanja operasi \|o2(s \|o2 fo2 belanja jasa \|o2\| loz(sla\| belanja modal lo2 \|o2 belanja modal peralatan dan mesin \|o2 \|o2 \|o2 belanja modal rambu rambu belanja modal lo2 lo2 iis \|o1 rambu rambu lalu lintas darat apbd subunit?u 5b5inigaiwf716g845k3zz085mnh9rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan o2\| oalslaf belanja operasi \|. \|oz foa(s( \|o2 for belanja barang \|oa io2 \|o1 (oz belanja barang pakai habis jo2 \|oa \|o2 \|o3 belanja pemeliharaan belanja \|oa (oz pemeliharaan peralatan dan mesin belanja perjalanan dinas dalam negerijo2l2oslo(slf belanja operasi \|2os lor(s ilor belanja pegawai tambahan penghasilan jo2\| \|o1 \|o1 (o3 berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn honorarium for isa o2lo2\| belanja jasa belanja jasa konsultansi konstruksosialisasi, i2. io2 lo2 i12 bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan belanja loa perjalanan dinas dalam negeri jo2l2oslorslaf belanja modal \|. oelzosfor\|sells belanja modal gedung dan bangunan belanja modal bangunan gedung belanja modal io1 1o3 bangunan gedung tempat kerjjot2o2lor(slf belanja operasi lor(s ilor belanja pegawai io1 belanja gaji dan tunjangan asn io1 io1 belanja gaji pokok asn belanja io1 \|o1 tunjangan keluarga asn belanja io1 \|o1 \|o3 tunjangan jabatan asn belanja to1 tunjangan fungsional umum asn belanja \|o1 fox tunjangan beras asto1 \|o1 \|o7 tunjangan ph tunjangan khusus asn belanja \|o1 lo1 (ox (ox pembulatan gaji asn belanja lurah \|o1 lo1 (ox (ox jaminan kesehatan asn \|o1 io1 io2 belanja tambahan penghasilan asn tambahan lo12oslo isi belanja operasi (or (st \|o2fon belanja barang i2. (oz (ox belanja barang pakai habis penyediaan peralatan rumah tangga jot2oslo3 isi belanja operasi fo2 lor belanja barang \|. (oz \|o1 belanja barang pakai habis somonoam sela\|\| (\|\| kaget mma (2oefoalslal belanja operasi \|o1 luas \|o2 for belanja barang \|. toa belanja barang pakai habis oa(s lo2lo2\| belanja jasa \|.sewa loa loa peralatan dan mesin (os penyediaan barang cetakan dan penggandaan \|ot2oslo isi belanja operasi (os(s(t\|o2fon belanja barang (os (oz (ox belanja barang pakai habis jot2oslo isla\| belanja modal l2. los \|o2 belanja modal peralatan dan mesin komputer belanja modal (os \|o2 \|o2 peralatan komputer for 2ojos\| fasilitasi kunjungan tamu (2delos islam belanja operasi \|o1 loss \|o2 for belanja barang los \|o1 belanja barang pakai habis penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd jotfzos los isi belanja operasi .\|1l2o7fos\| pengadaan mebel fo120o7fos isle\| belanja modal (os \|o2 belanja modal\|as\| ios \|o2 ios (ot belanja modal alat kantor pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya \|o1\| (to\|sle\| belanja modal \|(2obor islam belanja operasi sto0oo\| \|ot (or (s1 \|o2 for belanja barang stoo\|jot2oslo(slf belanja operasi \|o1 \|o2(s \|o2 fo22o9loz(slf belanja operametening yura tema tap (oz (ox belanja barang pakai habis \|o1\|2oso2\|s\|ilo2lo2\| belanjasasa pop for2oslo2\|sle\| seuawamopa (oz \|o2 belanja modal peralatan dan mesin \|o2 \|o2 \|o3 belanja modal alat bantu mesin lainnya forlzosloe\|sil betawaoperasi loe \|o2 belanja pemeliharaan belanjalolos(lil betawaoperasi for2sos(s\|iloafoil belanja barang log (ox belanja barang pakai habis sismoooadotoooe tol lolos\|sfiofoaf eetamaasa leosfesfsfnfoe joon\| sean kantor fog belanja pemeliharaan belanja jo9 \|o2 io2 pemeliharaantfzoglos isla\| belanja modal s71s8o\| fog\|( olok\| \|oolooolooje\| feemeiavaan jumlah penerimaan pembiayaan\| 'gurusan serta pembakaran pengakuns\| \|oo\|o.ooloojs\| \|eewoaratan daerah #wawamontaselalamlalah\| nama joglo.oo oolafafo2\| retribusi daerah \|. joo lo.oo fool \|o1 retribusi jasa umum retribusi pengawasan a41 lo2\|o1113 dan pengendalian menara telekomunikasi joglo.oo oofafifoa\| lain lain pad yang sah \|. hasil pemanfaatan bmd yang tidak dipisahkan hasil kerja sama \|o2 pemanfaatan bmd jumlah pendapatan olok\| \|solo.color\|s\| (setarjo2 penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah \|o2l201 jos islam belanja operasi \|. belanja (o2 io2 (oa perjalanan dinas dalam negeri (os pengelolaan media komunikasi publik2leorlosislil seuawaoperasi 26s08s00\| jo2leo1los sinlozjoil belanja barang 18s3s00\| los (ox belanja barang pakai habis nan ozon (sfileelos\| anna besaran nan belanja \|o2 (os \|o2los \|o2 belanja modal. peralatan dan mesin belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar belanja modal peralatan pemancar penyelenggaraan \|o2 hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas jo2leo\|ta isil seuawmoperasiz dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten kota belanja uang dan atau jasa ijos\|eo2 jo3 s\|ilozjoa\| belanjaslasa io2 belanja pemeliharaan belanja (o3 io2 \|o3 \|o2 pemeliharaan peralatan dan mesin ozo2 sfiloelas\| asma beratkansalo1\| belanja pegawai io1 belanja gaji dan tunjangan asn fox \|o1 belanja gaji pokok asntunjangan beras asn belanja i0tambahan penghasilan asn tambahan penghasilan to2ingkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai fo1leosfot\|sel lawamopa belanja modal peralatan dan mesin belanja modal alat io2 los kantor dan rumah tangga l0112. ios belanja modal alat kantor sosialisasi peraturan perundang undangan ones heshnfoe joan sana peranan belanja lo4fo1leoefot\|sil setawaoperasi azas0o00\| \|o1l2otot\|slilozlon\| belanja barang fo2 belanja barang pakai habis \|o1l2otot\|slilozloa\| belanjalasa pop penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor lo1 \|o2 belanja modal peralatan dan mesin komputerunit belanja modal lo1 (o2 \|o2 lo2 peralatan komputer penyediaan peralatan rumah tangga fo1leos fossil setawaoperasi fo2 belanja barang pakai habis amors joke gaggsmtua\| sma fo1leoefoalsjil setawaoperasi fo1l2uefa slilozloi\| belanja barang lo4 to2 belanja barang pakai habis lo1 (os penyediaan barang cetakan dan penggandaan fo1 eos fossil setawaoperasi saat9g00\| fo1l2refs slilozlot\| belanja barang sta8900\| ios fo2 belanja barang pakai habis 2tenooosmoroooo tor (eosfosf ptt esiasitasunganama sssseeap fo1l2oe fossil setawaoperasi 9ss8000\| fo1l2refs s\|iloilo\| belanja barang 9s88000\| loss fo2 belanja barang pakai habis penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd 2nenooonmotoooo tor (eosfoslshh setmuroremsi sesssaa, apbd subunit?r4uunlzosooshifeelos\| asa besaran nan belanja \|o1 fogo1leo7posisi2\| lanamopa 2sesko\| los \|o2 belanja modal. peralatan dan mesin belanja modal alat \|lo5s i5l2lo2 los kantor dan rumah tangga los fo2 ios io1 belanja modal alat kantor penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah menyurat jorleosfotislil lawmoperasi sa1goo0\| jorjeosfotsliloalo\| belanja barang \|o1 (o1 \|o2 io1 belanja barang pakai habis nan kantor penyediaan jasa \|o2 komunikasi, sumber daya air dan listrik jorleoso2 isil lanmoperasi \|o1j2oslo2 sjilozlo2\| belanjalasa oo o24s89900\| nan umum kantor jorjeosjoalsli\| bettjeosoa s ineoojo2 lil seuawaoperasi 17a410s0\| lo21514 (oz belanja barang pakai habis jotjeooo2\|s\|ilozjoa\| belanjasasa solo0\| \|o215 \|o2 belanja pemeliharaan belanja lo2 io2 \|o3 \|o2 pemeliharaan peralatan dan mesin mesin lainnya #menencoomtoseo terleeefoelehh setan ore one lo1 los \|o2 belanja pemeliharaan belanjaoloo lil seug (oz belanja pemeliharaan belanja (og (oz pemeliharaan gedung dan bangunan jumlah belanja\| total surplus bersin\|@s7asso7igl look2.teo. .0ooo\|oo\|o.fools\| feemeiavaaninearaso00oo1oooofoofosofooe pendaratan para binlamamommemlalorbekhi\| gaga sal oofooo loolaliloal lain lain pad yang sah \|. hasil penjualan bmd yang tidak dipisahkan hasil penjualan aset tetap lainnya ala loa\| pendapatan denda retribusi daerah pendapatan denda retribusi jasa umum jumlah pendapatan o oo\| \|oo jo.oo\|tools\| \|keduaketangguhan, serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten kota fo3\|201lorislal belanja operasi \|.yertaan modal pada bumi nata saman penyertaan modal pada perusahaan milik daerah bumi bidang air minum)\|o2 lo4 \|o1201lorsfif belanja operasi \|. belanja io2 lo (o2 pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro \|o7 lo2(saif belanja operasi aon foe\|s fee belang bantuan bantuan sosial kepada individu belanja bantuan sosial loe \|o1 uang yang direncanakan kepada individu belanja bantuan \|o2 jos201lor(sf1l belanja operasi (os\| \|o1(s ifo2 lor belanja barang \|. \|o2 \|o1 belanja barang pakai habis \|os \|o1 (s1 foz lo2\| belanja jasa kantor belanja sewa gedung dan bangui01 belanja gaji dan tunjangan asn (o1 (ox belanja gaji pokok asn belanja (o1 io1 \|o1 \|o2 tunjangan keluarga asn belanja fo1 \|o3 tunjangan jabatan asn belanja fo1 \|os tunjangan fungsional umum asn belanja i01 tunjangan beras asn belanja (o1 io1 \|o1 \|o7 tunjangan ph tunjangan khusus asn belanja i01 pembulatan gaji asn belanja lurah i01 jaminan kesehatan asn \|o1 \|oz belanja tambahan penghasilan astambahan penghasilan fo1 ioz \|e lor(sf1l belanja operasi for (a06 lot (sa fo2 lor belanja barang io1 fo1 \|o1 belanja barang pakai habis .salinan abal kaget amal forfzoe loalslal belanja operasi \|o1 loans \|o1 belanja barang joa \|o1 \|ox belanja barang pakai habis penyediaan barang \|o1 i2. \|o5 cetakan dan penggandaan for2oe losislaf belanja operasi for (ae los s afo2 lor belanja barang \|o1 (os \|o1 belanja barang pakai habis penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd lor (2oe log(sf1f belanja operasi\|o1 (s1 fo1 belanja barang as0000\| fo1 \|o1 \|ox belanja barang pakai habis for (a08 \|o1(s ifo2lo2\| belanja jasa penyediaan jasa (oz komunikasi, sumber daya air dan listrik for laos loz islam belanja operasi \|ot \|o2(s jo2\| belanja jasa \|. \|o4 penyediaan jasa pelayanan umum kantor laos loans1l belanja operasi for (a08 loa s ilfor2oslo2\|sli\| sevawaoperasi 3desa000\| \|o1 fo2 \|o1 belanja barang pakai habis \|o1j2oso2\|s\|iloilo\| belanjasasa ss00000\| nan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya #3sacoooieeeo fonleonleelslil setamnopemase engkol loe \|o2 belanja pemeliharaan belanja loesos\|lil setawaoperasi a3zoom\| (o1 lo9 \|o2 belanja pemeliharaan belanja log \|o2 \|o3 pemeliharaan peralatan dan mesin belanja log io2 pemeliharaan gedung dan bangunan\|. kode rekening uraian jumlah rp) penyediaan sarana distribusi perdagangan \|o2 \|o1 belanja barang pakai habis \|osl2o1\|or\|sjilozlo2\| belanjasasa aeon for frloeloe\| #tna pertanian belanja (o1 ioz \|o1 perjalanan dinas dalam negeri \|osl2o1or\|sle\| secanamopa \|o3 (oz belanja modal peralatan dan mesin angkutan belanja modal alat angkutan \|o11512102 lo2 darat tak bermotor belanja modal alat j2102 kantor dan rumah tangga belanja modal lo11512102 lel2for\|sjid \|. seranaoperasi lol2or\|or\|silo2oil belanja barangto2 \|o1 belanja barang pakai habis jos \|o1(s ifo2lo2\| belanja jasa kantor belanja sewa \|o1 loz lo4 peralatan dan mesin belanja lo1 lo2 loa (ox perjalanan dinas dalam negeri los\|201lor(sja\| belanja modal lo1 lo2 belanja modal peralatan dan mesin belanja modal alat lo1s lo2 log bengkel dan alat ukur lo1 lo2 lo3 log belanja modal alat ukur jumlah belanja\| total surplus ( defisit)\|( lo\|oo\| \|oo jo.oo\|ooj\| \|pembiayaan tea eni jumlah penerimaan pembiayaan) ol\|rs\| \|oo\|o.ooloola\| (pen dapatan daerah kena wawomawooloajol gamma amal joo.o loolalio2\| retribusi daerah tertentu retribusi izin lo3 io1 mendirikan bangunan jumlah pendapatan\| lolos\| \|oo\|o.oo\|tools\| (eranya tea urusan pemerintahan ooloooloo\| urusan pemerintahjos \|201lor(saif belanja operasi \|. (os fo1(s 1fo2 lor belanja barang \|. los \|o2 fox io1 belanja barang pakai habis (os \|o1(s ifo2lo2\| belanja jasa \|. belanja sewa io2 \|o2 lo4 peralatan dan mesiosil2o1 lorislal belanja operasi jos\| lor (shift1f belanja pegawai . tambahan penghasilan lo1s berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn ozon versi onoafor\| nan honorarium \|o1(s 1fo2 lor belanja barang \|o1 belanja barang pakai habis fos\| \|o1(s ifo2lo2\| belanja jasa \|. belanja lo1 lo2 loa (ox perjalanan dinas dalam negeri fosil2o1 lo1 isle\| belanja modal \|. lo1 lo2 belanja modal peralatan dan mesin apbd subunit? okp2 whhuzji avec ail tgzimh ngm1bg rpendapatantransfer ' \|belanja modal alat lor lo2 los kantor dan rumah tangga lo1 lo2 los (ox belanja modal alat kantor belanja modal lor lo2 \|os \|o2 alat rumah tangga belanja modal 1o1 lo2 \|os \|o3 meja dan kursi kerja rapat pejabat lo1 lo2 belanja modal alat laboratorium belanja modal lor lo2 los (ox unit alat laboratorium komputer belanja modal lo1 lo2 komputer unit belanja modal lor omo kal (\|\| green\| aral for2o1 lozislal belanja operasi \|o1 \|o7(s foz lot belanja barang if2o2 lotislal belanja operasi \|2o2 lo1slalom\| belanja pegawaifo1 los tunjangan fungsional umum asn belanja fo1 tunjangan beras asn belanja (o1 io1 \|1 fo2barang milik daerah pada perangkat daerah pengamanan barang milik daerah skpd fon\| loz islam belanja operasi \|. \|o1 \|o2(s fo2 belanja jasa \|li\| lawaoperasi joel2os\|o1\|s\|iloilo\| belanja barang (o1 io2 \|o1 \|o1 belanja barang pakai habis owner opal kageesmewal asam joel2soa\|s\|iloajoi\| belanja barang \|o1 joa \|o1 belanja barang pakai habis penyediaan barang cetakan dan penggandaan joel2oslo\|sli\| seuawaoperasi t0ce9o00\| \|o1 (os \|o1 belanja barang pakai habis penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd menencoooieeeo forfeoeleelsil seamororemaa amsrsoo onleoefoolsfnfoefoaf sana peraonleorlosf pengadaan peralatan dan mesin lainnya for\|2o7 los isle\| belanja modalforfzoslorislal belanja operasi \|o1 \|o1 (s1 fo1 belanja barang \|. \|o1\| (o1 \|o1 belanja barang pakai habis penyediaan jasa \|o2 komunikasi, sumber daya air dan listrik 2oslo2\|sj1l belanja operasi \|. font fa.og loz(s ilo2lo2\| belanja jasa \|o4 penyediaan jasa pelayanan umum kantor 2os loafsfil belanja operasi \|. \|o1 offs lo2\| belanja jasa \|. pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahanaoslorislal belanja operasi for (a09 fo1(s afo2 lor belanja barang \|o2 io1 io1 belanja barang pakai habis \|o1 \|o1 (s1 fo2\| belanja jasa forfaoslo1 isle\| belanja modal s000000\| \|. \|o1 \|o2 belanja modal\| peralatan dan mesin l0112. lo2 \|o3 belanja modal alat bantu pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya los sf1f belanja operasi \|. loe io2faoslosislaf belanja operasi \|o1 log lot belanja barang \|. log \|o2 io1 io1 belanja barang pakai habis \|o1 log (s1 jo2 belanja jasaforfaoglosisle\| belanja modal s24000\| (o9 \|o2 belanja modal peralatan dan mesin belanja modal alat kantor dan rumah tangga belanja modal l2\| \|o2 alat rumah tangga jumlah belanja\| total surplus ( defisit)\|( .941m\| lolos2. \|solo.oo\|pole\| jpemsiavaan dana bennnnna ben jumlah penerimaan pembiayaan\| ' )jumlah pendapat\| ' ol look2. \|solo.color\|s\| \|jo2l201 islam belanja operasi a99.809m00\| \|o2\| (o9(s lor belanja barang (o9 foz (ox (ox belanja barang pakai habis \|o2\| foo\|s loz \|o2\| belanja jasa belanja (o9 foz joa (oxjasa yang diberikan jo2 los io2 kepada pihak ketiga pihak lain masyarakat \|o2l201 joo\|sl2\| belanja modal2l1912. log (oz belanja modal peralatan dan mesin lo9 is\| lo2 belanja modal alat keselamatan kerja \|o212. lo9 \|o2 \|o2 belanja modal alat pelindung(oz pengembangan organisasi keolahragaan \|o3l20afozislil belanja operasi \|. \|o3\| (o2(shafts\| belanja hibah \|. belanja hibah kepada badan, lembaga, (o21511fos (nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan program pengembangan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukartisipasi dan keikutsertaan dalam kegiatan kepramukaan soal2o1fos sjid setawaoperasi a9983s00\| jos l2o1fos slilozlot\| belanja barang loss io2 (ox belanja barang pakai habis oalzonfesfslnfoefoaf sana pertanian belanja los(1leo2fot\|lil setawaoperasi fo1leo2fot(plafon\| belanjapegawai io1 belanja gaji dan tunjangan asn belanja gaji\|o1 tunjangan beras asn belanja i01 \|o1 tunjangan ph tunjangan khusus asnbelanja \|o1 pembulatan gaji asn belanja lurah \|o1 jaminan kesehatan asn \|o1 io1 io2 belanja tambahan penghasilan asn tambahan penghasilan to2 \|o1joel2oso\|sle\| lawamopal io1 lo2 \|o2 belanja modal peralatan dan mesin belanja modal alat lo112. lo2 \|o2 los kantor dan rumah tangga lo1 lo2 io2 ios belanja modal alat kantor belanja modal lo1 (o2 \|o2 los \|oz alat rumah tangga penyediaan peralatan rumah tangga joel2offs isil \|. setawaorerasi tato7too\| joel2sos isfiloaforf belanja barang a107100\| fo2 belanja barang pakai habis lo1 \|o3 belanja modal peralatan dan mesin belanja modal alat lo112. lo3 los kantor dan rumah tangga belanja modal lo1 (o3 \|o2 los \|oz alat rumah tanggaonar fokselal (\|\| kagum war jotjeoeloalsli seuawaoperasi jotleoe joa snlozjorl belanja barang 134616o0azas0\| jotleoelos sinlozjorl belanja barang 4zas00\| \|o1 ios \|o2 io1 belanja barang pakai habis sooogonoroooo orlzoeloa pole tesirasitamungen emo tog000\| 2mso0oaonoroooo torlaooloalshh sevammoremms iso20oo\| jotjeoe jos silozjoil belanja barang \|o1 i2. los io1 belanja barang pakai habis penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd msoooonorooo torlzoelosshh sewmorama sesama orlzos shrleelos\| asa kerajaan kai nan belanja io1 i2. lo9\| jtleosjotislil seuawaoperasi also0(o1 belanja barang pakai habis penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik jorjeoalo2 lil seuanyope rasi ot02195s0\| forjeoao2s\|ifozloa\| betanjasasa o \| nan umum kantor jorfeoaloalslil oseranuopr rasi forjeooas\|ifozloa\| betanjaslo2 s\|ifozloil \| ) belanjabarang o919880\| foz (ox \|o1 belanja barang pakai habis forjeosjo2s\|ifozloa\| betanjasasa mesin lainnya jorjeoslosislil seuanyaope rasi foe (oz belanja pemeliharfoe (oz \|o2 pemeliharaan peralatan dan mesin jumlah belanja\| total surplus ( defisit\|( .oen\| lolos2. \|oo\|o.ooloole\| jpemsiavaan jumlah penerimaan pembiayaan) )ojumlah pendapatan) look22522e00o0r ooofoofoso (oo\|s tt. tertanam urusan pemerintahanfo2\|ao1 loalslal belanja operasi \|. \|o2 loans (fo lot belanja barang lats \|o2 \|o1 \|o1 belanja barang pakai habis \|o2 loans lo2\| belanja jasa belanja lats \|o2 loa \|o1 perjalanan dinas dalam negeri(o3\| los islam belanja operasi \|. (o3 \|og s alo2 lor belanja barang \|o2 io1 io1 belanja barang pakai habis belanja 1o3 io2 loa perjalanan dinas dalam negeri pendampingan penyelamatan arsip bagi pemekaran desa kelurahan o3\| loans1l belanja operasi (o3\| loa s alo2 lor belanja barang lo415 \|o2 io1 io1 belanja barang pakai habis belanja lolap lorislal belanja operasi for \|2o2 lo1slalom\| belanja pegawai fox \|o1 belanja gaji dan tunjangan asn io1 (ox belanja gaji pokok asn belanja \|o1 \|o1 tunjangan keluarga asbelanja \|o1l2. lo1 \|o1 \|o1 tunjangan jabatan asn belanja (o1 io1 \|o1 \|oa tunjangan fungsional asn belanja \|os tunjangan fungsional umum asn belanja \|o112. fo1 \|o1 tunjangan beras asn belanja (o1 \|o1 \|o1 tunjangan ph tunjangan khusus asn belanja \|o112. fo1 \|o1 pembulatan gaji asn belanja lurah \|o112. fo1 \|o1 jaminan kesehatan asn \|o112. fo1 \|o1 io2 belanja tambahan penghasilan asn tambahan penghasilan fo1 toz \|o1 berdasarkan beban kerja asn administrasi umum perangkat daerah sanaoaaw joged (\|\| reggae oom forbade loalslal belanja operasi \|o1 luas fo1 belanja barang . lo1 goals \|o1 belanja barang pakai habis penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan lot 2oe los\|sjalo1 joe belanja modal aset tetap lainnya belanja modal lo1 i2. loe \|os (ox bahan perpustakaan belanja modal lo1 los los bahan perpustakaan tercetak forfaoelos\| fasilitasi kunjungan tamu \|. lor (2s loa sj1l belanja operasi for \|a.oe loss ilo2 lor belanja barang lo1 loss \|o1 belanja barang pakai habis penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd forbade losislaf belanja operasi belanja ld2o7los\| pengadaan mebel forlap7louise\| belanja modalloz alat rumah tangga onleorlosf pengadaan peralatan dan mesin lainnya forlap7 los isle\|o1l2. loe (oz\|o1\| thfsa\|aosloz islam belanja operasi \|or \|o2(s fforjaoslorislal belanja operasi \|. for (og lo1 (sa lo2 lor belanja barang \|o1 io2 \|o1 belanja barang pakai habis.000o torpedo tone toplam t. selama jasa tool pemeliharaan peralatan l10112. than dan mesin lainnya forfaoslosislil belanja operasi \|. loe \|o2 belanja pemeliharaan belanja l1o112. loe \|o2 \|o3 \|o2 pemeliharaan peralatan dan mesin pemeliharaan rehabilitasi l10112. gedung kantor dan bangunan lainnya forfaoslosislaf belanja operasi for (aog loss afo2 lor belanja barang lo1 fog io2 \|o1 \|o1 belanja barang pakai habis \|or log lo2 belanja jasa \|. jumlah belanja\| total surplus ( defisit)\|( lo\|oo\| oo jo.oolooje\| \|remeiavaan jumlah penerimaan pembiayaan\|jumlah pendapatan) jon\|225m00000o oee onfooofoo\|s ttd. tertand(o3\| loz isla\| belanja operasi \|o3 loz s ifo2lor\| belanja barang \|o2 \|o1 \|o1 belanja barang pakai habis pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten kota pengembangan kapasitas nelayan kecil \|o3\| lors1f belanja operasi . belanja (o1 ioz loa \|o1 perjalanan dinas dalam negeri romane fapeloshke\| spon belanja bantuan \|o3 loe sosial kepada kelompok masyarakat apbd subunit?et eu2r bzz amors g664u8 aj@m jyc kim o3w eh0an kanoman too jetamaam pendapatan darmahvangsah ialah pendapatan\| seawaoprasi oobantuan sosial uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat program pengelolaan oeloooloo\| program pengelolaan pemberdayaan pemudi daya ikan kecil \|o4 pengembangan kapasitas pemudi daya ikan kecil soal2o2or\|sjid seranaoperasi oal2o2 \|or\|sjilozfo\| belanja barang lo4 (o1 io2 \|o1 \|o1 belanja barang pakai habis soal2o2 \|or\|sjilozlo2\| belanjasasa pop paleo2for isfnfoefoaf sana petuanan pop belanja (o412. \|o2 loa \|o1 perjalanan dinas dalam negeri oalzoe ons ifeq belang bantuan belanja bantuan sosial kepada individu belanja bantuan sosial (oa \|o1 uang yang direncanakan kepada individu belanja bantuan sosial loa (o1 joe \|o1 \|o2 barang yang direncanakan kepada individu52so0ngoootoooo joeleosloelshl setamumopemas tasraoe, jos\|203o2\|s\|iloajoi\| belanja barang to2 \|o1 (ox belanja barang pakai habis 52snengoootoooo joeleosloefshrlorlonh asamajasa esa oelzosfeelsfnfoefoeforf asaiadasa oelzosfeelsfnfoefoaf sana petuanan belanja lo215 to2 loa (ox perjalanan dinas dalam negeri bezos \|oe\|sfrfoe\| belang bantuan nan belanja bantuan sosial kepada individu belanja bantuan sosial lo2 (5s toe \|oz barang yang direncanakan kepada individapbd subunit?etn eu2r bzz amrifor \|2o2 lor islam(os tunjangan fungsional umum asn belanja fo1 tunjangan beras asn belanja fzumum perangkat daerah penyediaan komponen instalasi haha listrik penerangan bangunan kantor laos lors1f belanja operasi \|. \|o1 \|o1 (s1 fo1 belanja barang \|.2 io1 io1 belanja barang pakai habis penyediaan peralatan rumah tangga \|o2 io1 io1 belanja barang pakai habis \|orj2oe\|o3sfiloelo2\| belanjasasa pop aoanaaw jared (\|\| regent sms \|or2below\|sfiloeforl belanja barang lo415 \|o2 io1 io1 belanja barang pakai habis penyediaan barang ios cetakan dan penggandaan jor2oeosisfil setanmoperasi 9osaoool \|orj2geos isfiloefor\| belanja barang 90sa0o0o0\| \|o2 belanja barang pakai habis sasonvooooroae yenenslosl hit tabungan tamu anto jor2oea sil setanmoperasi ss00botol \|orj2below sfiloalor\| belanja barang 880000o0\| lo81s \|o2 belanja barang pakai habis penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd sasonvoooroae enersloolshh toll sewmaroreas smsones doeloe\| sana peranan belanja fog iozlzoefor\|sjilozlonl belanja barang io2 \|o1 belanja barang pakai habis penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listriksjilozloil belanja barang \|o1 (o2 io2 \|o1 belanja barang pakai habis apbd subunit?etnumlah belanja\| total surplus ( defisit)\|( look22sm00m00.01c0oofoofooofoos teemetavaan man man jumlah penerimaan pembiayaan\|sela2e222000anooooloolooolonla ipawoaratam paman pisbmanomnwojuojoli\| gagemwso soal foolooo loolalio2\| retribusi daerah \|. joo \|o.o lola i lo2\| retribusi jasa usaha retribusi al1lo2loz tempat: rekreasi dan olahraga jumlah pendapatan doo) lon\|22622200001000oofooofoo\|s tt. bertanya urusan pemerintahan program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya pengelolaan cagar budaya oslaseloo\| peringkat kabupaten kota moamewe jewell kegewacon mana os\| lo2\|sj1l belanja operasi \|. fos loz is alo2 lor belanja barang \|. \|os12. fo2 \|o1 belanja barang pakai habis belanja \|os12. fo2 (5s loa \|o1 perjalanan dinas dalam negeri mona jebeokhlal mapun mama belanja bantuan los lo2 los io3 sosial kepada kelompok masyarakat belanja bantuan sosial uang yang los lo2 los io3 io1 direncanakan kepada kelompok masyarakaturusan pemerintahan sahasmomaneomfofoselel tanpa aagpsrasal program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata pengelolaan daya tarik oelaonloo\| wisata kabupaten kota 1o3 pengembangan daya tarik wisata kabupaten kota jo2l2o1\|os injil setanmoperasi tambahan penghasilan 1o3 \|o3 berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn honorarium jo2l2o1\|ossfilozfor\| belanja barang 10o212. 1o3 \|o2 io1 io1 belanja barang pakai habis \|o2l2o1\|os\|sfiloelo2\| belanjasasa gas0000\| belanja jasa 1o212. (o3 lo2 \|o2 konsultansi konstruksi oelzonfes isfnfoefoaf sana petuanan pop belanja (o3 io2 loa perjalanan dinas dalam negeri jo2l2o1\|os isle\| lanamopat s13000000\| belanja modal 1o3 \|o3 gedung dan bangunan 1o212. 1o3 \|o3 belanja modal bangunan gedumodal 1o3 \|o3 io1 io1 bangunan gedung tempat kerja \|o2l2. \|o3 loa belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi belanja modal instalasi pengolahan sampah\|o212. \|o7 dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten kota joel202\|or\|sjid berawaoperasi 1o212. (oz \|o1 belanja barang pakai habis \|o2\| \|o7\|s\|iloajoa\| belanjasasa oto0919000\| nan belanja sewa peralatan dan mesin belanja sewa gedung dan bangunan ozo2forlsfnfoefoaf sana peranan belanja o212. \|o2 loa \|o1 perjalanan dinas dalam negeri \|o7(s \|o2 belanja modall0o212. loz \|o2 belanja modal alat keselamatan kerja 10o212. lo7 (s2 lo2 \|o2 belanja modal alat pelindung pengelolaan destinasi rep er2000o0000 selasafo2\| losislil belanja operasi \|o2 loss \|o1 belanja barang \|o212. los (ox belanja barang pakai habis \|o2\| loe s io2lo2\| belanja jasa 4o100. belanja sewa lo212. loe \|o2 \|o2 peralatan dan mesin belanja sewa lo212. loe io2 lo2 ios gedung dan bangunan belanja l0o212. loe \|o2 toa io1 perjalanan dinas dalam negeri \|o2\| los\|sja\| belanja modal a07400\| lo212. loe \|o2 belanja modal peralatan dan mesin 10o212. los \|o2 belanja modal alat keselamatan kerja lo212. logis \|o2 io2 belanja modal alat pelindung program pemasaralorsfif belanja operasi \|o3 lot (s1 fo1 belanja barang (ox io2 \|o1 belanja barang pakai habis (o3\| lo1(s ilo2lo2\| belanja jasa belanja sewa gedung dan bangunan belanja \|o2 loa \|o1 perjalanan dinas dalam negeri sae jalenabfsl sapaan amal belanja bantuan (o3 \|o1 loe (\|o3l201lor isle\| belanja modal \|o3 (oz belanja modal peralatan dan mesin \|o3 lo2 belanja modal alat keselamatan kerja apbd subunit?@a tsy@arti2i1 \|o2 lo2 belanja modal alat pelindung\|o2 masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata os\|201lo2(saif belanja operasi ios (rolls inlozlorh eenasamg elo los lo2 \|o2 io1 io1 belanja barang pakai habis fos\| loz s ilo2lo2\| belanja jasa \|. belanja sewa \|o2 \|o2 \|o2 lo4 peralatan dan mesin belanja sewa los \|o2 io2 \|o2 gedung dan bangunan belanja los lo2 \|o2 toa io1 perjalanan dinas dalam negeri os\|201lo2\|sla\| belanja modal a07400\| los lo2 \|o2 belanja modal peralatan dan mesin los lo2 \|o2 belanja modal alat keselamatan kerja los lo2 \|o2 io2 belanja modal alat pelindung fasilitasi proses kreasi, los produksi, distribusi konsumsi dan konservasi ekonomi kreatiffos\| losislal belanja operasi (os los s afo2lor\| belanja barang \|. (os los \|o2 \|o1 belanja barang pakai habis \|os loss foz jo2\| belanja jasa belanja sewa ios (oz lo4 peralatan dan mesin belanja sewa (os12. los \|oz \|o2 \|os gedung dan bangunan belanja (os \|o2 loa \|o1 perjalanan dinas dalam negeri fosil201 louise\| belanja modal ao7a00\| los los \|o2 belanja modal peralatan dan mesin los los \|o2 belanja modal alat keselamatan kerja los los \|o2 io2 belanja modal alat pelindung fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif fosil2o1 losislil belanja operasi \|os loss fo1 belanja barang \|os los (ox belanja barang pakai habis fos\| loe s io2lo2\| belanja jasa \|. belanja sewa loe (oz lo4belanja sewa los loe io2 \|o2 ios gedung dan bangunan belanja los loe \|o2 loa perjalanan dinas dalam negeri fosil2o1 los isle\| belanja modal ao7a00\| los loe \|o2 belanja modal\| peralatan dan mesin loe (oz belanja modal alat keselamatan kerja loe \|o2 lo2 belanja modal alat pelindulorfsfil belanja operasi for lo1(s ifo2lor\| belanja barang \|. \|o2 io1 io1 belanja barang pakai habis belanja io2 loa perjalanan dinas dalam negeri koordinasi dan \|o2 penyusunan dokumen rka skpd lot \|a201lo2\|sjid belanja operasi for foz s ifo2lor\| belanja baralo2 \|o2 io1 io1 belanja barang pakai habis koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan rka skpd lor\|2o1lo3 isil belanja operasi \|. for \|os s ifo2 lor belanja barang \|. \|o2 \|202lorsfif belanja operasi lor (shift1\| belanja pegawai (o115 fox belanja gaji dan tunjangan asn iox fox \|o1 belanja gaji pokok asn belanja \|o1 tunjangan keluarga asn belanja lo115 io1 i01 tunjangan jabatan asn belanja lo115 io1 io1 ios tunjangan fungsional umum asn belanja (o115 fox tunjangan beras asn belanja tunjangan ph tunjangan khusus asn belanja (o115 fox pembulatan gaji asn \|o2 belanja tambahan penghasilan as(oz pengamanan barang milik daerah skpd \|or\|2os o2\|s\|iloajoa\| belanjasasa 1\|s\|iloajoi\| belanja barang lot fo1 io2 \|o1 \|ox belanja barang pakai habis \|o1 penyediaan peralatan rumah tangga \|or\|2os\|o3 s\|iloilo\| belanja barang \|o1 (o3 \|o1 belanja barang pakai habis \|orl2oslo\|sle\| seuawamooa \|o1\| \|o3 (oz belanja modal peralatan dan mesin belanja modal alat kantor dan rumah tanggabelanja modal lo2 alat rumah tangga ssnaooom poenja gagewesnt\| forleoejoalsil seranjaoperasi 26086s00\| (oa \|o2 \|o1 belanja barang pakai habis penyediaan barang cetakan dan penggandaan forlzoelos\|silo2oil belanja barang (os \|o2 \|o1 belanja barang pakai habis penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan lorleoeloe\|sje\| seranamopa loe ls2s22200oo1eee torleoelesl hti asitastamungantamu as0oo\| forleoeoalsjil seranaoperasi s2s2220ooo1eee fonleoelealsliloelaf saamsaana asi) (os \|o2 \|o1 belanja barang pakai habis penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd s2sasasoooieeeo fonleoeleslslil semonoremaa a0naesoolbelanja lo1 log1srmat7los\| pengadaan mebel \|. lot \|2o7los(sla\| belanja modal 10o112.ios io3 meja dan kursi kerja rapat pejabat olzorlosf pengadaan peralatan dan mesin lainnya for2o7los isle\| belanja modal 10o112. logis \|o2 belanja modal peralatan dan mesin 10o112. logis \|o2 belanja modal alat laboratorium belanja modal los \|o2 los io1 unit alat laboratorium komputer belanja modal 10o112. logis \|o2 peralatan komputer penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah menyurat forfzoslorislil belanja operasifor (a08 \|o1(s afo2 lor belanja barang lo1\| fo1 \|o1 belanja barang pakai habis penyediaan jasa \|o1 \|o2 komunikasi, sumber daya air dan listrik forfaosloz islam belanja operasi \|o1 \|o2(slor lorsfif belanja operasi . \|o1 \|o1 (s1 fo1 belanja barang io1 fo1 \|o1 belanja barang pakai habis for (og lo1(s ilo2lo2\| belanja jasa \|. pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya lor log\|saif belanja operasi \|. \|o1 log (s1 fo1 belanja barang . lot fog io2 \|o1 \|ox belanja barang pakai habis for (a09 log s ifo2lo2\| belanja jasa \|.l0112. sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya \|2o9 tofsfif belanja operasi \|. \|o2 io3 belanja pemeliharaan belanja io2 \|o3 loz pemeliharaan peralatan dan mesin jumlah belanja\| total surplus ( defisit)\|( tools2e22200001ooo0 joofono cooled tt. teemeiwaantuan apbd subunit?og std vyujiavmrfbaroooooooroooo joofooofoofsl irenoararanoarmaa ahasmammommbololo\| gagpowwsossa mom loofooo loofafiloa\| lain lain pad yang sah ala loa113 pendapatan denda retribusi daerah pendapatan denda retribusi jasa usaha jumlah pendapatan\| olok3. ooooofoo\|s\| peruana urusan pemerintahan 3larjaztoooooooroooolooloooloo) urusan pemeran says2osz\|fo1 islam belanja operasi (ot (s1 \|o2lo1\| belanja barang \|. (o212. (o1 \|o1 belanja barang pakai habis belanja uang dan atau jasa (hewan tanaman jo2\|2ojos sjid betanaoperasi o9164020\| jo2\|2o2 \|os s jilozfotf belanja barang \|o212. \|o3 (oz (oz io1 belanja barang pakai habis \|o212. (o3 \|o2 \|o2 belanja barang tak habis pakai jo2\|2o2 \|os s iloilo2\| belanjasasa belanja sewa peralatan dan mesin oleo2folefrloelosf laa perjalanan nan belanja 10o212. \|o2 perjalanan dinas dalam negeri belanja uang dan atau jasa \|o3 \|\|o212. \|o3 (oz belanja modal peralatan dan mesin belanja modal alat bengkel dan alat ukur \|o2\| \|o3 \|o2 belanja modal alat ukupengawasan peredaran dan sertifikasi benih bibit ternak \|o2\|20s los isi\| belanja operasi kelas fos\|sifon\| belanja barang dan \|o2\| .os (os foz (or belanja barang \|. (o2 (o3 (o2 \|o1 \|o1 belanja barang pakai habis \|o2\| (og (s1 \|o2 \|o2 belanja jasa \|. belanja sewa peralatan dan mesin belanja \|o22. (o3 io2 \|o1 perjalanan dinas dalam negeri belanja uang dan atau jasa lo212. (o3 \|rogram penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian oslaorl(o3\|201fo1 islam belanja operasi aon ons itoe\| belanja barang da(ot (s1 lot belanja barang \|. fo2 \|o1 belanja barang pakai habis (oz (ox (oz belanja barang tak habis pakai fo1 (s1 \|o2 belanja jasa \|. belanja sewa peralatan dan mesin zor for selang perjalanan belanja \|o3 \|o1 perjalanan dinas dalam negeri (o3\| lo1(s kilo\|o3(o3\|201o1 isle\| belanja modal \|. \|o312. \|o1 (oz belanja modal peralatan dan mesin \|o3 \|o2 \|o1 \|o3 belanja modal alat bantu belanja modal alat kantor dan rumah tangga belanja modal \|o2 alat rumah tangg201for isi belanja operasi \|. (os (ot foz fox belanja barang \|. (os (ot (o2 (o1 \|o1 belanja barang pakai habis (os (ot (s1 \|o2\| belanja jasa \|.\|o2 perjalanan dinas dalam negeri program penyuluhan orlarorator ons belanja barang dan jo7j2o1jor\|s ilozforf belanja barang \|o1 (oz io1 belanja barang pakai habis o7jeo1\|or\|s iloilo2\| belanjasasa o 3at69999s0\| oo onlzonfor islnfoefoaf elnapejtanan belanja \|o1 loz foa \|o1 perjalanan dinas dalam negeri pengembangan kapasitas kelembagaan petani kecamatan dan desa jo7jeo1joalsjil betanyaoperasi o7j2o1 jo2 s ilozfotf belanja barang (oz fo1 \|o1 belanja barang pakai habis ozon feelsfnfoefoaf elnapettanan belanja lo2 1o2 perjalanan dinas dalam negeriuang dan atau jasa (o712. (o2 (o2 los untuk diberikan kepada pihak ketiga pihak lain masyarakat belanja jasa yang diberikan (o2 il belanja operasi \|. for (st lo2 belanja jasa \|. administrasi keuangan perangkat daerah penyediaan gaji dan tunjangan asn lo1\| lorislif belanja operasi (ot (a02 fo1 isfafor\| belanja pegawai (ox (ox belanja gaji dan tunjangan asn(o11 \|o2 belanja tambahan penghasilan asn tambahan penghasilan (oz2oe lor isil belanja operasi \|. \|o1 joe (ot (s1 \|o2\|o1\| belanja barang \|. \|o1 fo1 \|o1 belanja barang pakai habis penyediaan peralatan rumah tangga lorfaoe los islam belanja operasi (ot joe (og (s1 \|o2 lot belanja barang io112. \|o3 (oz io1 belanja barang pakai habis \|o1 joe \|o3 (s1 \|o2 belanja jaswoo (\|\| gagesmewa\| mal \|eoeloafsjil betanaoperasi jot2oejoafs ilozfotf belanja barang io1l2. loa (oz io1 belanja barang pakai habis los penyediaan barang cetakan dan penggandaan jotjeoe\|osfsjil etanaoperasi \|o1l2. los (o1 io1 belanja barang pakai habis jotjeoejosf fasiltasikunjungan tamu fol2oslo lil serawaoperasi sa7o0naoootoooo foreoeloefs inloelaf seamasaana a00 io1l2. loss (oz \|o1 io1 belanja barang pakai habis penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd otl2oslo\|lil serawaoperasi olzosfolefrloeloef #lana pertanian belanja io1 lo9 \|o2l pengadaan peralatan dan mesin lainnya jot\|eo7josfsjil betanyaoperasi season\| otl207jos sinloalor\| belanja barang 8eso0\| apbd subunit?c gula7 se 1v7a@x1e aua3 (o1\| los \|o2 \|o1 belanja barang pakai habis lo1\| los isle belanja modal los lo2 belanja modal peralatan dan mesin los \|o2 (o3 belanja modal alat bantu komputer komputer unit belanja modal lalu2 peralatan komputer penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah menyurat for fosfat islam belanja operasi \|o1 fog (ot (s1 \|o2 \|o1\| belanja barang \|. (ox i2. (o1 (o2 \|o1 \|o1 belanja barang pakai habis penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik lorfaosloz isil belanja operasi \|. (ot jang jo2 (s12oso2 islam belanja operasij. m21\|o1 \|ao9 fo2 (s1 \|o1\| belanja barang \|. \|o112. lo2 (oz io1 belanja barang pakai habis (ot \|ao9 fo2 (s1 \|o2 belanja jasa \|. orf2oso2 isle belanja modal \|o112. \|o2 (oz belanja modal. peralatan dan mesin (o1\| \|o2 \|o2 belanja modal alat bantu jumlah belanja\| total surplus ( defisit)\|( off7 \|oofoooloolel ttt. temen men jumlah penerimaan pembiayaan\|solo.oolooja\| feenoapatan daerah #albaramoonosororlalosol\| gakmmunasubatat pagar joolooofoofaliloa\| retribusibaeran \| ) 7as10000\| joo \|o.o lola ifo2 lo2\| retribusi jasa usaha retribusi rumah potong hewan jumlah pendapatan ajoofezooommoczmoo0poofooogeost tertua urusan pemerintahan slarjazmooooo0co.oooolooloooloo\| urusan pemeran #sassosoro2\|2o2 \|o2\|slilozjoz\| betanjasasa pop ozo2feelsfnfoejoaf sana petuanan pop belanja o212. \|o215 \|o2 loa \|o1 perjalanan dinas dalam\|o2 lo1 fo2 lor belanja barang \|. (o2 \|o2 \|o1 belanja barang pakai habis program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian aan osleoebol pertanian "serena pertanian pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya \|o3\| log(sf1f belanja operasi belanja fog ioz \|o1 perjalanan dinas dalam negeri \|o3\| log\|sla\| belanja modal \|. \|o3 log (oz01lor(sf1f belanja operasio2 \|o1 belanja barang pakai habis nan oalzonfor isfnfoefoaf sana petuanan belanja loa (o1 ioz loa \|o1aleo2 fee frloeloe\| itn pertanian nan belanja loa (oz ioz loa \|los\|2o1 joa\|slilozjo\| belanja barang(os (oa \|o2 \|o1 belanja barang pakai habisrfor\|sjid \|. seranaoperasi for2horor\|sjilozloil belanja barang io2 \|o1 belanja barang pakai habis nan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd former fossil seranaoperasi s7ooogonozoooo eselon joelsliforlorf asamasamna ooo\| loss \|o2 \|o1 belanja barang pakai habis for2ordo\|sjilozjo2\| belanjasasa onlzonfeelsfnfoefoefor asaiadasa pop kantor soonmesen folemjo (\|\| kaget forleorfor\|sil seranaoperasi 1a960000\|(o715 io2\|2o2 lorislal(o1 \|o1 \|o1 \|o2 tunjangan keluarga asn belanja fo1 \|o3 tunjangan jabatan asn belanja \|o1 \|o1 tunjangan fungsional asn belanja fo1 \|os tunjangan fungsional umum asn belanja (oz tunjangan beras asn belanja \|o1 \|o1 \|o7 tunjangan ph tunjangan khusus asn belanja (oz pembulatan gaji asn belanja lurah (oz jaminan kesehatan asn \|oz belanja tambahan penghasilan asn tambahan penghasilan (o1 io1 \|o2 \|o1r\|sli\| \|. lawaoperasi joel2os\|o1\|s\|iloajoi\| belanja barang fo1 io2 \|o1 \|ox belanja barang pakai habis wow opal \|\|) kageesmewal maa joel2soa\|s\|iloajoi\| belanja barang \|o1 jobs \|o1 belanja barang pakai habis penyediaan barang cetakan dan penggandaan joel2oslo\|si seuawaoperasi 1a99s00\| \|o1 (os (ox belanja barang pakai habis penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd s7ooncooozeeeo joneoeleslsil seamororemaa meta ones frloefoe\| ina pertanian for2o7os\| pengadaan mebel \|o12. los (oz belanja modal peralatan dan mesin belanja modal alat \|o5isla2lo2 \|os kantor dan rumah tangga belanja modal lo5s i5l2lo2 lo2 alat rumah tangga belanja modal los \|o2 \|os \|o3 meja dan kursi kerja rapat pejabat oleorfoe ppp pengadaan peralatan dan mesin lainnya joel2o7loe\|sl2\| seraamopa\|o2 \|o1 belanja barang pakai habis penyediaan jasa \|o2 komunikasi, sumber daya air dan listrik forleoejo2\|sjid \|. seranaoperasi as093100\| forjzoejo2\|sjilozlo2\| belanjasasaolorisfil lanmoperasi \|orj2olor\|sfiloefor\| belanja barang \|o2 belanja barang pakai habis jor2olor\|sle\| lanamopat sooooool lo1 \|o2 belanja modal\| peralatan dan mesin lo2 \|o3 belanja modal alat bantu pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya sagooommosoooo tor eos setaumorewaa soo, loe ioz \|o3 belanja pemeliharaan belanja loe \|o2 \|o3 lo2 pemeliharaan peralatan dan mespemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya log\|sf1f belanja operasi for (ag loss ifo2 lor belanja barang fog io2 \|o1 \|o1 belanja barang pakai habis \|o1 log foz jo2 belanja jasa jumlah belanja\| total surplus ( defisit)\|( lolos \|oo\|o.0o\|pole\| \|pembiayaan jumlah penerimaan pembiayaan\| ' ) o\| jumlah penerimaan pengeluaran poohkumen administrasi tendete terbaring utan man tepestooomnooooofoofooofoofa pendapatan piaraan \|o #haramonoreerlojosoboele\| gaimrmaasussan foo\|o.oo oolaliloa\| lain lain pad yang sah \|. hasil pemanfaatan bmd yang tidak dipisahkan oolooofooehrleelosfor\| aspera jumlah pendapatan\| ijfatosnamootoeofoofooolens pertama urusan pemerintahan svloavaonosoonosobosloolo\| \|\|) susacpanmamaan adasjo2l2onforisji\| seranmoperasi jo2l201fo\|sliloelor\| belanja barang 9s00000\| \|o2 \|o2 \|o1 \|o1 belanja barang pakai habis jo2l201\|o\|s\|iloilo\| betanjalaa belanja jasa konsultansi konstruksi oezonfor isfnfoefoaf sana #ejaan belanja (oz (oa perjalanan dinas dalam negeri koordinasi, sinkronisasi, (oa dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industambahan penghasilan loa \|o1 \|o3 berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn nan honorarium fo2leo1 joa sfifoefor\| belanja barang lo4 belanja barang pakai habis jo2leo1 joa sfifoelo2\| belanjasasa pop belanja jasa \|o212. loa lo2 lo2 konsultansi konstruksi oelzonfee\|sfnfoe joan sana petuanan belanja loa loa perjalanan dinas dalam negeri jo2leo1 joalsle\| seranamopat sess73so0l belanja modal lo4 gedung dan bangunan \|o212. loa1s 10x belanja modal bangunan gedung belanja modal \|o212. loa tempat kerja belanja modal loa lo4 tugu titik kontrol pasti belanja modal \|o212. loa to4 tugu tanda batas mellor oalsefor\| belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi aon forces\| belanja modal. kode rekening uraian jumlah rp) belanja modal instalasi air bersih air baku belanja modal instalasi air kotor koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat jo2l2o1losisjil seranaoperasi 34aze990o00\| o \| jo2\| \|os\|slilozfo\| benda barang 23s80\| \|o2 (os \|o2 \|o1 \|o1 belanja barang pakai habis mellor lose filoeloef sana peranan 738i belanja (os toz loa perjalanan dinas dalam negeri foss (os ios \|o2 sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar aon fos\|sfrfoe\| belanja bantuan belanja bantuan sosial kepada individu rp) belanja bantuan sosial (o2\| ios loe \|o1 io1 uang yang direncanakan kepada individu belanja bantuan lo212. ios loejose2info2sji\| seranmoperasi o33632000\| jose201\|o\|sliloelor\| belanja barang 90s00o0\| \|o3 (o2 \|o2 \|o1 \|o1 belanja barang pakai habis jo3l201fo2\|sliloeloz\| betanjalaa \| ) 100s00\|to2 tozal201fot islam belanja operasi \|o4\| fo1 is 1lo2fox\| belanja barang \|oal2. \|o1 \|o1 belanja barang pakai habis joa for (s1 fo2\| belanja jasa \|. belanja jasa (o2 konsultansi konstruksi belanja to1jeotjozisjil setawaoperasi lzonfeelslnfoefoal sena besaran. nan belanja lo2 ltjeoejorislil serawaoperasi 1293467s6s\| \|o1 \|ox belanja gaji dan tunjangan asn belanja gaji na0x \|o2 belanja tambahan penghasilanretaring urutan kame1 pengamanan barang milik daerah skpd orl2os joe\|lil seuawaoperasi otl2os joz\|slilozlo2\| belanjalasa administrasi umum perangkat daerah penyediaan komponen instalasi naa listrik penerangan bangunan kantor for2oe \|or\|slilozloil belanja barang (ox (oz belanja barang pakai habis penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor o1l2os\|oz\|sle\| seuawamopa \|o1 (o2belanja modal peralatan komputer\|o3 penyediaan peralatan rumah tangga fotfeososfsjil lensa operasi fotleoso sfifoefor\| belanja barang sr700\| belanja barang pakai habis samaran joel geger fotos loa sil setanmoperasi 33es22o0l fot\|eos loa sfifoelor\| belanjabarang lo4 belanja barang pakai habis penyediaan barang los cetakan dan penggandaan los belanja barang pakai habis ssigoonesotooee torleeelos hit eksis emunganama sos bsiaoonmnotoowo jorleeejoslif setammosenasi 2in0 saigoonemotoooe torleeefoslsifoalot semasa mena los( belanja barang pakai habis penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd fotleosloo sil seranaoperasi 43sa2too0l lzoofoslsfnfoefoaf sana petuanan belanja \|o1 log lo2 to4taterig ratan aman penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah penyediaan jasa surat menyurat \|o1leoelor\|lil seranuaoperasi \|o1lookfor\|slilozlor\| belanja barang\|otj2ogo2\|sliloajoz\| \| ) belaniasasa \| ) 257983jotleoafor\|sjid \|. serawaoperasi 1401a40\| \|otleoafor\|slijozlor\| belanja barang costa40\| \|o1 \|o2 \|o1 \|o1 belanja barang pakai habis \|o1semafor\|slijozlo2\| belanjalasa 3s00000\| pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya \|ot\|ebook\|lil \|.) serawaoperasi 27s0000\| joe \|o2 \|o3 belanja pemelihar(o1 loe \|o2 \|o3 (oz pemeliharaan peralatan dan mesin jumlah belanja\| total surplus ( defisit\|( loofeataooooo0 oooofoofoooloolel lt. teemeravaan jumlah penerimaan pembiayaan\| 'informasi dan pengelola websiteatetaning utan ema ron rontonoanon ooo oofooofoo noapama darma calon\|a. oo\|o.ooloolal1\| pendapatan asi daerah pan) mo1ncooonotoooo jooloooleolelnfos lt. merinibaeran ra00oga, joo powo fool \|o2 retribusi jasa usaha \|. ala lo2 \|o1 retribusi pemakaian kekayaan daerah jumlah pendapatan aloftotonamansooojoofooofolsl ttl turunan lalu1\|a. oo\|o.color\| sek retreat daerah program pemerintahan dan celosoloo\| program pemerintah alonleoto0o00o01oo00loelzan eol maminswasi tata pemekaran ta73an000\| 4lo114. \|o2 penataan administrasi pemerintahan \|o2\|201fo1 salo2\| belanja barang dan jasa 1e71ato0oo\| joz2l2o1for\|sfiloaloil belanda barang 4lo114. \|o2 io2 \|o2 lo4 belanja sewa. peralatan dan mesin belanja sewa 4l0o114. jo2 \|o2 gedung dan bangunan to1 (oz belanja perjalanan dinas dalam negeri o2\|2o1lo3\|filo2\| belanja barang dan jasa jo2l2o1jos sfiloaloa\| belanialasa 4lo114. (o2 1o3 \|o1 belanja perjalanan dinas dalam negeri pelaksanaan kebijakan tnlkranooooromelalrale petasan gamma apbd subunit? tfg gu84 cethhhay boe ye9lo2 (ox fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual o2\| lor(staf belanja operasi \|. \|o2\| fo1 isfalos\| belanja hibah \|.(o2 \|o1 ios i511l\|o5 (\| (o2 \|o1 \|os (o3terkait kesejahteraan sosial o2\| loz\|sjid belanja operasi \|. \|o2\| joz islands\|yang direncanakan jo2 loe joa kepada lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) calon\| \|o2 \|oo\| fasilitasi dan koordinasi hukum alor\|a01. fasilitasi penyusunan produk hukum daerah \|o2\| fo1 salo2\| belanja barang dan jasa jo2203 \|or\|sfiloaloi\| belanda barang 4lo114. jo2 \|o1 belanja perjalanan dinas dalam negeri jo22o3foe\| fasilitasi bantuan hukum \|o2\| joz silo2\| belanja barang dan jasa jo2203 joe sfiloaloi\| belanda barang 160s5000\| 4lo114. jo2 (oz \|o1 belanja perjalanan. dinas dalam negeri program perekonomian dan tnlorsonooooromelalsae (\|) damn imam) pelaksanaan kebijakan perekonomian koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi 4lo114. kebijakan pengelolaan bumi dan blue o3l201 lor (shiftgendalian dan distribusi perekonomian o3\|201lo2(shift2\| belanja barang dan jasa a1062000\| jo3 201jo2\|sfiloajoa belanda perjalanan dinas\| 4lo114. (o3 (oz \|o1 belanja perjalanan. dinas dalam negeri 4lo114. \|o3 perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil jos201fos isil setanaoperasi (o3 201fos salo2\| belanja barang dan jasa 4lo114. (o3 1o3 \|o1 belanja perjalanan. dinas dalam negeri koordinasi, sinkronisasi dan 4lo114. ios evaluasi kebijakan pendirian bumi jos 201fos injil setanyaope rasi (o3\|201os isfafo2\| belanja barang dan jasa jo3201fos isfiloaloil belanja barang dan jasa jo3203forfsfil setanaoperasi semasa17o\| tambahan penghasilan berdasarkan 4lo114. \|o3 io1 \|o3 percabangan objektif lainnya asn o3\| lor (filo3 203for\|sfiloaloa belanda perjalanan dinas\| 4lo114. (o3 \|o1 belanja perjalanan. dinas dalam negeri dan mesin belanja modal lo2 komputer komputer unit \|o1 lo2 lo2 belanja modal peralatan komputer \|o2 pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik (o3\| foz silo2\| belanja barang dan jasa \|. \|o3 jo2 sfiloaloa\| belanialasa 4lo114. (o3 lo2 \|o1 belanja perjalanan. dinas dalam negeri pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa o3\| loss fifa2\| belanja barang dan jasa \|. \|o3 203fos sfiloaloa\| belanialasa 4lo114. 1o3 foa \|o1lorf penyediaan gaji dan tunjangan jot2o2\|or\|sjid setanaoperasi 7as1a61assgaji dan tunjangan asn belanja gaji pokok io1 \|o2 belanja tunjangan keluarga asn \|o1 belanja tunjangan jabatan asn belanja tunjangan \|o115 los fungsional umum asn belanja tunjangan beras asn belanja tunjangan ph tunjangan khusus asn 4l0114. (o1 to1 belanja pembulatan gaji asn belanja lurah jaminan kesehatan asn 4l0114. 1o112. \|o2 belanja tambahan penghasilan asn tambahan \|o2 penghasilan berdasarkan beban kerja asn koordinasi dan penyusunan 4l0114. laporan keuangan bulanan triwulanan semester skpd for foz islam belanja operasi for fo7 salo2\| belanja barang dan jasa o7(s1foz lot belanja barangt2oe for(sjid belanja operasi \|. for (2oe fo1 filo2\| belanja barang dan jasa \|. for (s\|1foz \|o1\| belanja barang \|.yediaan peralatan dan perlengkapan kantor dan mesin komputer komputer unit telaamaosaw jokolel \|\|, tegesesmsea maa for f2os loss fifa2\| belanja barang dan jasa blmamamaem joke iii esa pama \|o1l2oefoasal setawaoperasi 236s11520\| for (2oe joa info2\| belanja barang dan jasa (o1 joa to2 io2 belanja sewa peralatan dan mesin to4 belanja perjalanan dinas dalam negeri penyediaan barang cetakan dan penggandaan for (2oe fos islifo2\| belanja barang dan jasa \|o1l2oe \|os(s\|iloilo\| belanja barang alo114. penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan \|o1l2oe fos\|sel lawamopa lainnya alo114. \|o1 i2. los ios belanja modal bahan perpustakbahan perpustakaan tercetak alorfwotoooo0001. jorleosfos\| fasiitasikunjungantamu lorlaoroooaoooiseoo torleosoefekil setammoremasi noise for (2oe fos silo2\| belanja barang dan jasa \|. alorfwotoooo0001. jotleoeos s\|nlozloi\| \| ) belanja barang penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd ilnferinonosommoo jnlsoeleelshl samunoresi \|onsamsmo\| for (2oe fos\|s\|ifo2\| belanja barang dan jasa lorlaotoooaoootooon torleosofshrlaeforf agamabarang snsazseof lerlkotoooooneroooo torlensfeslelifoelarh esanaperaaranonas alo1\| (o1 log \|o2to2o7los\| pengadaan mebel dan mesin belanja modal alat kantor dan rumah tangga alo114. \|o1 los los belanja modal alat rumah tangga oleerlosf lan peralatan dan mesin\| alnferinonosommoo jnleorloell semummooa mambo\| lolos\|segoe\| belanja modal peralatan pop dan mesin \|zor los\|s joe belanja modal alat angkutan belanja modal alat angkutan darat bermotor belanja modal alat14. \|o1 loe los belanja modal alat rumah tangga komputer belanja modal komputer unit penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah forfzoslor\| penyediaan jasa surat menyurat \|. for (2oso1 salo2\| belanja barang dan jasa \|. onl2oslo\|slilozjoil belanja barang alo114. jo1 \|o2 penyediaan jasa komunikasi, dean sumber daya air dan listrik ken for (2oslo2(s\|lo2\| belanja barang dan jasa \|. alorfwotooo00001. jotleoalo2 s\|iloilo2\| betanjal14. jo1 \|o2 biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan for foz islam2\| belanja barang dan jasa alorfworoooo0001. jorleosfo2 s\|nlozloil \| ) belanja barang 285sisa20\| aon aso1. dan mesiesin lainnya jorjeosjosisjil beanaoperasi oo salo2\| belanja barang dan jasa \|. for jos \|os\| belanja pemeliharaan \|. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin ankomocowooooreodeelsleh eammamoon arema dan mesin komputer belanja modal lo2 peralatan komputer pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya alankonaesooooteooo porkeeslosfehil eror asam for loss fifa2\| belanja barang dan jasa alonleoraonooootoooo torres offs inloefork setnjasarang aaasaroo, jorjeos josisjilozjoz\| \| ) belanjasasa o69388000\| soroooosooroooo torfeonfen\|sioefoelon, seeniatesakamer asesooo) alorleonaonooootoooo torleoeloofsle\| ermuamooas assessor, dan mesin belanja modal alat 5l2lo2\|os kantor dan rumah tangga alo14. los \|o2 (os belanja modal alat rumah tangga pemeliharaan rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya fi1(filo2\|edical check belanja lurah jaminan asuranssewa peralatan dan mesin belanja sewa pile driver belanja sewa alat besar darat lainnya belanja sewa alat bantu lainnya belanja sewa kendaraan bermotor penumpang belanja sewa alat angkutan apung bermotor untuk penumpang belanja sewa mebel belanja sewa alat rumah tangga lainnya home use) belanja sewa alat peraga praktik sekolahkesehatan\|orlesifor\|seal setawaoperasi 39a720098\| io1 belanja gaji dan tunjangan asn io1 \|o2 belanja tunjangan keluarga asn belanja tunjangan jabatan asn ibelanja lurah io1 jaminan kesehatan asn belanja penerimaan i01 lainnya pimpinan dprd serta kdh wkd belanja dana \|o1 loefo1\| lor (shift2\| belanja barang dan jasa belanja barang pakai pop \|o1l212fot(s\|nlozloz\| belanjasasa 113es000\| orlesefor islefee\| belanja modal peralatan dan mesin belanja modal alat \|o1 lo2 losl4. \|o1 \|o2 belanja modal alat rumah tangga \|o2 penyediaan kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah foz islam2\| belanja barang dan jasa jot\| \|o2 sfiloaloil belanja barang o6mistis20\| online loe\|see\| belanja modal peralatan dan mesin belanja modal alat 4lo114. \|o112. \|o2 io2 \|os kantor dan rumah tangga \|o2 lo2 \|os loz belanja modal alat rumah tangga 4lo114. \|o1 penyediaan kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah \|o3\|shift2\| belanja barang dan jasa \|. jot\| \|os sfiloaloa\| belanialasa dan mesin belanja modal alat 4lo114. \|o1 \|o2 \|os kantor dan rumah tangga alo1l4. \|o3 \|o2 ios belanja modal alat rumah tangga alorjaor.o. \|o1\| \|oo\| penataan organisasi o3s80s1880\| oo 4lo114. o112. (ox pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan o1\|213or salo2\| belanja barang dan jasa jot\|213for\|sfiloaloil belanda barang 4s9287601 belanja perjalanan dinas dalam negeri alo1l4. \|o2 fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana o1\| islam2\| belanja barang dan jasa \|on\| joe sfiloaforf belanja barang 4lo114. lo2 \|o1 belanja perjalanan dinas dalam negeri 4lo114. peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi \|o1\|213lo3\|shift2\| belanja barang dan jasa \|on\| \|os sfiloafoa\| belanjasasa 4lo114. 1o3 \|o1 belanja perjalanan. dinas dalam negeri orlaaaloo\| pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan forfatalor\| fasilitasi keprotokolan \|onlaafor\|sil lawaoperasi tarsesoo0\| ama lor (filo2\| belanja barang dan jasa \|. to1 (oz io1 belanja perjalanan dinas dalam negeri for lo2\|filo2\| belanja barang dan jasa \|. \|on\|2ma \|o2s\|iloafoa\| belanjasr (ata foz isafoz loa\| belanda perjalanan dinas \|. 4lo114. jo1 lo2 \|o1 belanja perjalanan. dinas dalam negeri belanja uang dan atau jasa untuk diberikan 4lo114. \|o1 io2 los kepada pihak ketiga pihak lain masyarakat belanja jasa yang lo2 io2 los io2 diberikan kepada lain masyarakat onlesales\| pendokumentasian tugas pop pimpinan for ata fos islam belanja operasi for lo3(filo2\| belanja barang dan jasa for (ata jos fifa loa\| belanda perjalanan dinas 4lo114. (o1 1o3 \|o1 belanja perjalanan. dinas dalam negeri forfatalo\|sl2\| belanja modal dan mesin belanja modal alat 4lo114. \|o1 \|o2 studio, komunikasi, dan pemancar kovogonoo0ordo esa e\|oo score\| 4lo114. \|o1 loe belanja modal alat komunikasi jumlah belanja\| total surplus ( defisit)\|( oloofaoimana0o0toooofoofsan cooled trememaman pengairan ajofeozmooocomooofoofooofoos\| jean alor\|eo20. \|oolosofoo\| sexmetararpe o \| lokaamommsmohore (\|\|) maan ame jahasmommemlabele gemeggresesan dom #jeosomametowo elemjal did katana alonso2ooooooo1.o0o0 jozeonfor\|sii\| seuawmoperasi o \| assoc\| eloefeozoooooooroooo jelek jorlsfrlosh eanaparng dansa ) ass0oo\| alonso2ooooooo1.ooo jozfeonors infozfor\| belanja barang ass0000\| alozlao2o0000001. fo2foklor\|sfifoalonloi\| ) belanja barang pakai habis )49so0o0\| lekammaman jebolan (\|\| sapewiaan memang alonso2ooo00001. jo2monroe\|sii\| seranmoperasi o \| eloefeozoooooooroooo jelek joelsfrlosh eanaparngdantaa ato0oro\| alonso2ooooooo1.ooo jozeonfo2s infozfor\| belanja barang eloefeozoooooooroooo solemn joelsfrloalortoh memnateranarararsas 251an7o\| alonso2ooo0oo1.ooo jozfeono2s infozfoaf \| ) belanda perjalanan dinas t0131800\| lekoononson lehnlokelelal keragemom amm hakamamma jebol sage sama alozlao2o0000001. fo2fonts\|sfi\| beuawaoprasi oo ) \| ) os325s7ao0\| eloefeozoooooooroooo jelek joslsfrlosh sean parang data ) ma2a5rao) alozlsozooooooo1.ooo jozeonfos\|s infozfor\| belanja barang tas0940\| elo2feozoooooooroooo joseon joslsfrloalortoh memnateranarararsans massal alonso2ooooooo1.o0oo jozfeonfos\|s infozfoaf belanda perjalanan dinas t804800\| hafamonasam jetalof fla kets mam ujasuamam feel (\|\| geatpmaaman penjelasan keterangan dan atau naskah akademik alofnozoooooooroooo former joslshih smammorerai stasemol alonso2ooo0oo1.o0o0 jozfeonoa\|info\| betanjasarangganiasa sr886100\| alonso2ooo0. .o000 joz2info\|sinfozfor\| belanja barang 2ss21100\| elofeozoooooooroooo fuelcon jaslsfrloalorfop memnateranarararsans 2sa2atom) alonso2ooo.0oo1.o0oo jozeonfoa\|sinfozfoa\| belanda perjalanan dinas \| aaaa fla adala pages ama alozlsozooooooo1.ooo jozeonfos\| penyusunan tata tertibbekp oo ) ) o308s0000\| alozlao2o00000010000 fo2feonlos isi\| beuawaoprasi ooo \| ) os08s0000\| alonso2ooooooo1.ooo jozfeonos\|info\| betanjabarangganiasa o ) \| 308s0000\| alozleo2ooo0. .o000 fo2\|infos\|sinfoefo\| \| ) belanja barang 308s0000\|roooo joefeonfos spr toegorpak seanjateranarararsans 2oas000\| alor\|eo20. \|o2\|2s2\|oo\| pembahasan kebijakan anggaran 1ta641200\| o \| elo2feozoooooooroooo joelegelori flo pembanasantunganeras alonso2ooo0oo1.o0o0 uozseo2for\|sin\| seranmoperasi o o \| alonso2ooo0oo1.ooo jo22o2forsinfoe\| belanja barangganiasa elo2feozoooooooroooo foelegeonlsfrloalorl memnatarang alonso2ooo.ooo1.ooo jo2eo2for ino2fosfor\| ) belanja barang pakai habis lekooaoaso legal\| kemenyan (amal alonso2ooo0o01.o000 uozseo2o2\|sin\| seranmoperasi o \| elo2feozoooooooroooo selene joelsfrlosh sean parang dansa alonso2ooo0oo1.ooo uozseo2o2s infozfor\| belanja barang alonso2ooo0oo1.o0o0 joke2fo2s info2fosfor\| ) belanja barang pakai habis elo2feoooooooroooo kolese jose lho pempanasanapap o po1sao0o alonso2ooooooo1.o0o0 uozseo2fos\|sin\| seranmoperasi o ) \| elofeozoooooooroooo college joslsfrlosh sean parang anta alonso2ooo0oo1.ooo joke2fos\|s infozfor\| belanja barang alonso2ooo0. .o000 jo22o2\|oz\|s info2fosfor\| ) belanja barang pakai habis elo2feooooooooroooo joelenz jasa pembanasangpap perubahan ) alonso2ooo0001.o000 uozseo2foafsin\| seranmoperasi o \| se421200\| elo2feozoooooooroooo selene joslsfrlorh seanaparang data ) alonso2ooo0oo1.o0o0 uozseo2 foa\|s infozfor\| belanja barang te9s62000\| alo2\|ao200000001. fo2\|eo2 \|oa\|sfifoalonloi\| ) belanja barang pakai habis o \| alonso2ooo00o01.o0o0 uozseo2 foa\|s infozfoaf belanaperjatanan dinas 2sa3t00o0\| hefamananse fabel eja) mentaire mom hatamomaam jebelei akan alonso2ooooooo1.o0o0 uozseo2foe\|sii\| seranmoperasi o ) \| sloss200o0\| eloefeozooooooo:ooo college joelsfrlosh eanaparng data ) s2095200\| alonso2ooooooo1.ooo uozseo2foe\|s infozfor\| belanja barang alor\|ao2o0000001. fo2\|2o2 loe\|sfifoalonlot\| ) belanja barang pakai habis alonso2ooo0oo1.o0oo uozseo2 foe\|s infozfoaf belanda perjalanan dinas 2sa3t0oo0\| hefaaranse fabel eja) bentar mem jalamommemabala\| kamagammesean dam ekosamaworor pelos\| sesyemannman sem aloefoeoooooooroooo poelemslnsh smammorerai s2r0o alonso2ooooooo1.ooo joke3forsinfoz\| betanjabarangganiasa as2toko\| \| elo2feozoooooooroooo foeleoslonisfrloalorl meanatarang alonso2ooooooo1.ooo uozseo3for info2fosfor\| ) belanja barang pakai habis alor\|ao200000001. fo2f2o3 (or\|sfifoaloal \| ) belanda perjalanan dins \| ) 15s70000\| o2 lox \|o2 ion belanja perjalanan dinas dalam negeri alo2\| \|o2 pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur lo2\|2o3 o2\|filo2\| belanja barang dan jasa \|. belanja barang pakai habis jo2\|2o3 jo2 s ilo2joan belanaerjalanan dinas alo2\| \|o2 loz \|o2 ion belanja perjalanan dinas dalam negeri 4l0214. \|o2\| (o3 pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat lo2\|2o3 (og filo2\| belanja barang dan jasa \|. belanja barang pakai habis jo2\|2o3 joa s ilozjoaf belanaperjalanan dinas alo2\| \|o2 lo3 \|o2 ion belanja perjalanan dinas dalam negeri 4l0o214. \|o2 loa pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian lo2\|2o3 oa filo2\| belanja barang dan jasa \|. belanja barang pakai habis \|o2\|2o3 joafsfiloaloal belanda perjalanan dinas \| ) alo2\| \|o2 loa \|o2 ion belanja perjalanan dinas dalam negeri alo2\| lo2 los pengawasan urusan pemerintahan bidang sumber daya alam lo2\|2o3 jos (filo2\| belanja barang dan jasa \|. belanja barang pakai habis \|o2\|2o3 jos isfiloaloal belanda perjalanan dinas )16s90000\| alo2\| \|o2 los \|o2 ion belanja perjalanan dinas dalam negeri pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh badan pemeriksa keuangan jo2l2o3 josislil seuawaoperasi so02800\| lo2\|2o3 jos\|filo2\| belanja barang dan jasa \|. k12000302010000 toz\|z0slaelnpeforl maag pastoral fos \|o2 fox belanja barang pakai habis \|. k12090902010000 toz\|z0slaelnfpeoal beta ejaan paarsoralbalekiep setan amal alonso2ooo0oo1.ooo jo2poso7\| pengawasan penggunaan anggaran 2586s000\| #loefeooooooooroooo poeleoaorlshil smammorerai 2saison alonso2ooooooo1.ooo jo2feo3fo7info\| betanjabarangganiasa ) \| 2886s000\| alozlao2o0000001. fo2jeo3(o7\|sfiloalon\| \| ) belanjaarang 1836s000\| alonso2ooooooo1.ooo uozseo3fo7(s ino2fosfor\| ) belanja barang pakai habis alonso2ooo0oo1.ooo jo22o3fo7\|sinfozfoa\| belanda perjalanan dinas t0s0000\| lekoononsone leave\|legal kerggemom 0mmj alor\|eo20. \|o2\|esoaloo\| peningkatankapasitasbp rpo \| ossgzasoool elo2feozoooooorcooo joeleoaloe flo smoinganteksoe ro onaasoo alonso2ooo0001.o000 jozfeoafo2\|sini seuanmoperasi oo ) \| osr3ssio0o\| alo2\|ao200000001. fo2female2\|silva\| ) belanja barangdansasa o ) \| 6i39s9ooo\| oo ) elofeozooooooo:ooo joelenaoelsfrloalarf meanaperatanan dinas naas0o\| lokammaram jebelkfleplal keras sman eloefoeoooooooroooo foelenalosl loo uomtasigan potamentasibewan alonso2ooo0oo1.o000 jozfeoafos\|sin\| seranmoperasi o \| eloefeozoooooooroooo joelesafoslsfrlorh sena parang anta) alonso2ooo0oo1.o0oo jozfeoafoss infozfor\| belanja barang alonso2oo00. .o000 jo2jelas\|s ino2fosfor\| ) belanja barang pakai habis \| elo2feozoooooooroooo foelenafoslsfrloaloel asanjataa alonso2ooo.0oo1.ooo jozfeoaos\|s ino2for\| belanjasasakantor lekooaoasone jerome\|\|\| preman alonso20oo00001.o000 jozfeoafoafsin\| seranmoperasi o \| autosom\| alor\|ao200000001. fo2fea loa\|swirl belanjapegawai oo \| t0080\| lehammarman jebol same mad lokasasamom lehaleki helena raman alonso2ooo00001.o000 jozfeoafoa\|s info\| betanjabarangganiasa alonso2ooo. .o0o0 jozfeoaoa\|s infozfoe\| betanjasasa elo2feozoooooooroooo joelenaas\|solo2lolo memnatasakamor datoooool alonso2ooo0oo1.o0o0 jozfeoafos\| penyediaantenaga antarras o ) \| elo2feozoooooooroooo poelesafossfrl smammorerai sr21s0oo alonso2ooooooo1.o0oo jozfeoafossinforf betanjapegawai o6oa80o00\| hafomonasa metal ala) sep segala ama lokamasma jebaekbielal kemang mam alonso2ooo00001.o000 jozjeoaos\|info\| belanja barangganiasa elo2feozooooooroooo foelenafosisfrloaloeh memantau si20000o\| alonso20oo0. .o000 fo2feoafos(info2foto\| ) belanjasasakantorra iii apaan sel alonso2ooo0o01.o000 jozfeoaoe\|sin\| oseranmoperasi o \| ato2s0o0\| eloefeoooooooroooo joelesaoelsfrlosh seanaparang data) alonso2ooo.0oo1.o0oo jozfeoaoe\|s infozfor\| belanja barang alo2\|ao200000001. fo2jeda loe\|sfifoalonloi\| ) belanja barang pakai habis alonso2ooo00001.o0o0 jozfeoafoe\|s infozfoaf belanda perjalanan dinas lahammarmam jeborekleplal kerggom mad eloefoooocoooroooo foelesalorh pemukiman program escape ro \|o t21solo\| alonso2ooooooo1.o0o0 jozfeoafor\|sii\| seranmoperasi o \| elo2feoooooooroooo foelesalorlsfrlosh seanaparnggantaa \|o alonso2ooo0oo1.ooo jozfeoafors infozforf belanja barang alo2\|ao200000001. fo2fea(o7\|sfifoalonloi\| ) belanja barang pakai habis \| ) 1270s000\| eloanmosomsomlelaesjal \|\|) kanan raaassael alozlsozooooooo1.o0o0 jozeosfor\| kunjungankeriadatambaeran eloefaozoooooooroooo joeleoslorlsih pammoperai alozlsozooooooo1.ooo jozfeosforsinfoe\| betanjabarangganiasa ) \| elofooooooooooo joeleoslon\|sfrloalarf meanaperatanan dinas lahammormam jebahefleplal beragam sama alozlao2o0000001. fo2feosjo2\| penyusunan pokok pokokrikranbp rd\| tas20000\| oo ) alonso2ooooooo1.ooo jozfeosfo2\|sin\| seranmoperasi o o\| atas2000\| alonso2ooo0oo1.o0o0 jozfeosfo2\|info\| betanjabarangganiasa elofeozoooooooroooo joeleosoelsfrloalorf memnatarang as200oo\| alonso2ooooooo1.ooo jo2fosfor2\|s info2fosfor\| belanja barang pakai habis 14s200\| alor\|ao200000001. fo2feosjos\| pelaksanaan reses o \| o11186100\| alonso2ooooooo1.o0o0 jozfeosfos\|slf seranmoperasi oo 1r861000\| alonso2ooo0oo1.o0o0 jozfeosfos\|info\| betanjabarangganiasa elo2feozoooooooroooo foeleosjoslsfrloalorl memnatarang ar2sooko\| alonso2ooooooo1.ooo jozfeosfoz s info2fosfor\| ) belanja barang pakai habis elo2feozooooooo:ooo foeleosjoslsfrloalae esanjataa as0000oo lekammarman jebabkfleflal gepareaman omar alor\|ao2o0000001. fo2\|2os\|o3\|sfifoaloal \| ) belanaerjatanan dins oo lehamarman jebabkfleplal keragmom emak jelanmamnaaehala\| gap anal alozlsozooooooo1.ooo jozeosfor\| penyusunan kodetukop oo ) alonso2ooo0oo1.o0o0 jozeosfor\|sii\| seuanmoperasi o \| eloefeoooooooooooo foeleoeorisfrlosh seanaparngdantaa alonso2ooo0. .o000 fo2\|2fosfor(sinfoefor\| \| ) belanja barang:ooo (oefeoeorlspr toegorpak peanjateranarararsans o2121s00\| alonso2ooooooo1.ooo jozosors infozfoa\| belanda perjalanan dinas soo42000\| lekoonoasone leave\|legal kenggemom mem) alonso2ooo0oo1.o0oo jozeosfoz\| pengawasankogertieop oo ) ) osa2800\| alozlao2000000010000 fo2feosloz\|sfi\| beuawaopr rasi ooo ) \| ) oso28000\| alonso2ooo0oo1.o0oo jozfeosfo2s info\| betanjabarangganiasa o ) \| osa2800\| alonso2ooo0oo1.o0oo jozeosfo2s infozfor\| belanja barang elofeoooooooroooo foeleoejoe\|solo2lorong meanateranarararsans alonso2ooo0oo1.ooo jozeosfo2s infozfoa\| belanda perjalanan dinas 4s44200\| lekoononsonelehafo\|ilegal kerggemom camat alor\|eo20. \|o2\|2s7\|oo\| pembahasanerjasamabaerah 2saz7a0oo0l #jekosomammow kelenjar banana sasa alonso2ooooooo1.o0o0 uozseo7for\|sii\| seranmoperasi oo) o2a0s3a000\| alonso2ooo0oo1.o0oo joke7or\|info\| belanjabarangganiasa 24953a00\| elo2feozooooooooooo joeleoronisfrloalorf meanaperatanan dinas lehammarmam jeboplfleplal beragam sae lokosasasoe lekmleli rggpeeeaa alonso2ooo0oo1.o0o0 jozfeorfoe\|sin\| seranmoperasi o \| os24000\| elo2feooooooooroooo joeleor joelsfrlosh seanaparang anta s20000\| alonso2ooo0oo1.o0o0 uozseo7fo2s infozfor\| belanja barang os24000\| alonso2ooo0.00o1.o0o0 jo22o7o2\|info2fosfor\| ) belanja barang pakai habis #lozlanzownooootoooojozl2calon\| tasimasituasoero)voodoo\|o sesassgoo) alonso2ooo0oo1.o0o0 jozeosfoz\| penyusunantaporankinerjabp rpo t0219000\| #loefeoooooooroooo poeleoaoelsfil smammorerai alonso2ooo0oo1.o0oo jozfeosfo2s info\| betanjasarangganiasa t021900\| alo2\|ao2o0000001. fo2fosfor2\|sfifoaloi\| \| ) belanjaarang t021900\| elofeozooooooo:ooo joeleoafoe\|solo2lolos memnateranarararsans m2100) jekosamowororr penske\| ketanpemntasman nas alozlao2o0000001. fo22sos isi\| serawaopr rasa oo \| ) 7a2s00o0\| alonso2ooo0oo1.o0o0 jozeosfos\|s info\| betanjabarangganiasa alozlao2o0000001. fo22sos\|sfiloaloi\| \| ) belanja barang ta2s000\| alonso2ooo0oo1.o0oo jozeosfos s ino2fosfor\| belanja barang pakai habis ) alonso20o000001. jozeosfoaf fasilitasi tugas pimpinan o3a6s1to00\| alozlao2o0000001. fo2j2soa\|sfi\| serawaoprrasa ooo \| osassitooo\| alonso2ooo0oo1.o0o0 jozeosfoafsinforf betanjapegawai 6ago0o\| lekoonasone legal\|elev mean hahamosma jepalehielal kang mampengawasan penataan rujoz\|2os joa islam2\| belanja barang dan jasa \|. jo2\|2os joa s ilo2loa\| betanjasasa oas120000\| jo2\|2oe joa s ilozjoaf belanaperjalanan dinas \| oo alo2\| \|o2 loa \|o2 iojotfeorjoe\|sil lawaoperasi lo1\|2o1 oz2\|filo\| belanja barang dan jasa \|o1\|2o1 jo2 s ilozjorf belanja barang o3016s0o\| belanja barang pakai habis \|. lorlaotfoaf koordinasi dan penyusunan dpa skpd \|. jotfeorjoafsfil setanaoperasi 26ssel0l lo1\|2o1 oa\|filo2\| belanja barang dan jasa \|. \|o1\|2o1 joa s ilozlorf belanja barang belanja barang pakai habis \|. lo1l2o1fo7\| evaluasi kinerja perangkat daerah lo1\| \|o7(filo2\| belanja barang dan jasa \|o1\|2o1 jor slilozlorf belanja barang o3cameo0o\| belanja barang pakai habis \|. ale orlaseloo\| administrasi keuangan perangkat pop \|ordo2 lo1\| ll. penyediaan gaji dan tunjangan asn \|. joglo2jor\|sailor belanjapegawai zoeken sifon belanja gaji dan tunjangan pop belanja gaji pokok asn alo2\| (ox ios belanja tunjangan fungsional umum asn belanja tunjangan alo2\| \|o1 hanja khusus1 belanja lurah jaminan kesehatan asn tambahan penghasilan alo2\| io2 (ox berdasarkan beban kerja asn pelaksanaan ketatausahaan dan pohon0o00 metal pengujian verifikasi keuangan skpd "eko \|o1\|eo2 joa lil seuawaoperasi 9se00\| \|o1\| (os silo2\| belanja barang dan jasa jot\|2o2 joa s ilozlorf belanja barang o9s8000\| belanja barang pakai habis \|. administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah \|o1\|203fo2\| il. pengamanan barang milik daerah skpd \|. eos joe silon\| belanja pegawai alo2\| foz belanja lurah jaminan kesehatan asn \|o1\| foz islam2\| belanja barang dan jasa \|. jo1\|2o3 jo2 s iloilo\| betanjasasa seoooooo\| administrasi kepegawaian perangkat daerah alo21402. pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi o1\|eos joo lil seuawaoperasi lo1l2os joo\|filo2\| belanja barang dan jasa kan og0 jon os\|sholeh ama pesanan pace nol alo2\| \|o1 loss \|o2 ion belanja perjalanan dinas dalam negeri lalu2\| \|o1\| \|oo\| administrasi umum perangkat daerah alo2l402. l01 penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor jotleoe jor\|lil setanaope rasi lo1zoe lot (filo2\| belanja barang dan jasa eos \|otis ilozlorf belanja barang ta1000\| belanja barang pakai habis lorlzoe oaf penyediaan bahan logistik kantor lo1\|2oe oa\|filo2\| belanja barang dan jasa \|.barang pakai habis \|. alo2\| (oz i2. los io2 ios belanja modal alat kantor dan rumah tangga belanja modal alat kantor \|. alo2\| \|o1 los penyediaan barang cetakan dan penggandaan jotleoe josislil setawaope rasi sessitool lo1zoe los (filo2\| belanja barang dan jasa belanja barang pakai habis alo2\| \|o1 penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan \|oleo posible\| lawamooa ese0ooo\| lo1zoe los lolos\| belanja modal aset tetap lainnya \|. alo2\| \|o1 loe los \|o1 belanja modal bahan perpustakaan alo2\| \|o1 loe los (ox belanja modal bahan perpustakaan tercetak alo2\| \|o1 penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd \|oleo joofsjil setanaope rasi o267a7s000\| \|o1\| .oe loss lalu2\| belanja barang dan jasa \|oleo joosfilozloal belanda perjalanan dinas o ) o267a75000\| alo2\| i206 losrl2o7los\| pengadaan mebel \|oleo7josislel lawamooa alo2\| los io2 ios belanja modal alat kantor dan rumah tangga belanja modal alat kantor keomowoweo poorly\| agamamu sama \|oleo7josislel lawamooa sot0a60o0\| \|o1\| (se \|o2f1o\| belanja modal komputer s010460\|o1l2o7loz\| pengadaan aset tetap lainnya \|eo7gorila\| seuawamopa a7331600\| alo2\| lo7!s loz los belanja modal alat kantor dan rumah tangga belanja modal alat kantor \|o1\| (oz lo2l1of belanja modal komputer \|. komputer lo1\| (o7(lolos\| belanja modal aset tetap lainnya \|. alo2l402. \|o7\|s los lo2 belanja modal barang bercorak kesenian kebudayaan olahraga alo21402. \|o7\|s los lo2 belanja modal tanda penghargaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah alo2\| lo2 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik lo1\|2os oz\|filo2\| belanja barang dan jasa tees17io1 (ox pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan lo1l2oo (filo2\| belanja barang dan jasa jotjeoojor\|sfiloalon\| belanja barang o1s0861800\| belanja barang pakai habis zoo jot s ilo2joa\| betanjasasa \|eoo gorila\| seuawamopa 2s0000\| \|o1 .o9 for (se \|o2 for belanja modal alat besar \|. belanja modal alat bantu \|. sawo poole\|\| eagmowammanuen wan jeoojosislil seuawaoperasi (o1l2o9 loss lio2\| belanja barang dan jasa\|o1 .o9 joss lo2lo3\| belanja pemeliharaan joe io2 belanja pemeliharaan peralatan dan mesin all402. \|o1 pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya joel2o9los(seal betamaoperasi kazosonoognaroo tereenfenlnlerh etmaregasah uut s2amors alo21402. lo9\| belanja lurah jaminan kesehatan asn lo1l2oo og\|filo2\| belanja barang dan jasa \|orl2o9los(slalozlon\| belanja barang \|o1 .o9 fog \|o2 \|o1 for belanja barang pakai habis \|. \|orl2o9losslalozloz\| belanjasasa kazoonoognaroo toner fefolnlpefofoh sem matahari tromol joreoglos\|sel seranamopal solo0o0\| all402. \|o1 loss los belanja modal alat kantor dan rumah tangga tangga all402. \|o1 i2. loss lo2 \|o2 belanja modal alat pelindung alor orlaasfoo\| layanan keuangan dan kesejahteraan pop alo21402. penyelenggaraan administrasi keuangan dprd jorlaislor(seal betamaoperasi sesaztisool jorlaislor(salon\| belanjapegawai esaztisool ass jon son belang gaji dan tunjangan belanja uang paket dprd alo2\| \|o1 io1 los belanja tunjangan alat kelengkapan dprd alo21402. lo1 log belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya dprdbelanja tunjangan 4l0214. lo4 komunikasi intensif pimpinan dan anggota dprd belanja pembebanan 4l0214. \|o1 loa kepada pimpinan dan anggota dprd belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota dprd 4l10o214. (o1 \|o4 belanja tunjangan transportasi dprd belanja penerimaan lainnya 4l0214. \|o1 fox pimpinan dprd serta kdhawkdh 4l021402. (ox loe io1 belanja dana operasional pimpinan dprd lo1\|aas lo2\|filo2\| belanja barang dan jasa \|. lats o2 s ilozjorf belanja barang store2tool belanja barang pakai habis \|. lorleasfos\| pelaksanaan medical check dprd \|. lot las log \|filo2\| belanja barang dan jasa \|. \|o1jasa s ilo2joa\| belanjasasa osasoooo0o\| alozlao2. \|ot\|2telor\| layanan administrsibppo ta9ec2s400\| oo alo2\| io1 (ox penyelenggaraan administrasi keanggotaan dprd jorletelor lil seuawaope rasi t030sso0\| \|o1late (o1 islam2\| belanja barang dan jasa jorletelot snloalo\| belanjasarang ot030soo\| belanja barang pakai habis 1030s.s00\| jorletelo2 lil sevawaope rasi obese7eo\| (ot late joz islam2\| belanja barang dan jasa \|. jorletelo2sliloalo\| belanjasarang obese7eoo\| oo belanja barang pakai habis \|. alo2\| fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi dprd forletelo3isi\| seuanaope rasi o \| ose230s0oo(ot late jos islam2\| belanja barang dan jasa \|. \|otletefossfiloaloal belanda perjalanan dinas ose23ogoool 4l0o214. \|o3 loa \|o1 belanja perjalanan dinas dalam negeri olesofor\| penyediaan kebutuhan rumah tangga pop \|otletefoafsfiloil belanda pegawai azs20o0\| 4lo21402. \|o1 loa fox \|o1 belanja lurah jaminan kesehatan asn lot late loafsfilo2\| belanja barang dan jasa \|. belanja barang pakai habis \|. m18s00000\| \|atlet joafsle\| lawamooa o331s22500\| \|o1 jane oa\|s \|o2foa\| belanja modal alat pertanian \|. pengolahan alo2\| 12x16 los io2 ios belanja modal alat kantor dan rumah tangga jumlah belanja\| total surplus ( defisit)\|( ) ) lolos\| \|ofo.oo\|ooj\| feemeaaan jumlah penerimaan pembiayaan\| jumlah penerimaan pengeluarannsorsastos otonom\|oo oofoofe tt. pendapatan ran \|o1\| \|solo.ooloojaf1\| pendapatan asti daerah (pad) so1sostozotooo0 joofoooloolahnfozh retribusi daerah locodol joglo.oo forlap1foto2\| retribusi jasa usaha \|. ala lo2lo2 \|o1 retribusi pemakaian kekayaan daerah jumlah pendapatan ons orsostesorooonfoofeooonfs tentaraistal belanja operasi r2l2ordo info2f belanja barang dan jasa foto1\| belanja barang ( s1foto2\| belanja jasa belanja jasa kantor ist fotos\| belanja pemeliharaan . belanja pemeliharaan peralatan dan mesin 12le.o1 (s1 fo2foa\| belanda perjalanan dinas 11o315. (o3 lo2 \|o1 belanja perjalanan dinas dalam negeri jo2\| fo2 islam belanja operasi \|.2 fo2(shift2\| belanja barang dan jasa \|o212. lo2 io1 belanja perjalanan dinas dalam negeri koordinasi pelaksanaan forum fo2leo1foa\|slf setanaope rasi joz oa shift2\| belanja barang dan jasa fo2leo1 foa\|s iloafoif belanja barang \|o212. ios pelaksanaan musrenbang kabupaten kota o2l2o1 fos islam\| belanja barang dan jasa belanja barang pakai jo2leo1\|os\|s iloajoa\| belanjalasa 6z99s000\| \|o2 los to2 lo2 \|o4 belanja sewa peralatan dan mesin belanja sewa \|o212. ios ios gedung dan bangunan los to2 loa \|o1 belanja perjalanan dinas dalam negeri oelzonfos\|stelsel belanja modal peralatan pop dan mesin belanja modal \|o212. los is12 komputer komputer unit \|o212. ios i10 belanja modal peralatan komputerjo2 \|o2 data dan informasi perencanaan pembangunan skpd jo2 fo2 istal belanja operasi o2\| lo2 iron\| belanja barang dan jasa fo2(s (ifozfo1\| belanja barang so1soto3o1ooo jozlzoe logis infozloz belanja jasa sesooooh belanja jasa kantor perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten kota jo2\| for(seal belanja operasi . jo2\| for filo2\| belanja barang dan jasa . jo2 for fo1\| belanja barang aa1o000\| o2\| lor irlozfoaf belanda perjalanan dinas io1 to2 loa is201 for (sja belanja operasi jose201 for info2\| belanja barang dan jasa jos for 1foto1\| belanja barang \|. apbd subunit? json24 mg2 blue4 r36ilw bitmap myd mkri..da tahun nomorngunan gedung kantos for 1foto2\| belanja jasa belanja jasa kantor s1510000\| jos 1foz soal belanda perjalanan dinas to2 loa io1 belanja perjalanan dinas dalam negeri asistensi penyusunan dokumen \|o2 perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan jose201 fo2\|sil belanja operasi \|. jos\| fo2(shift2\| belanja barang dan jasa \|. jos fo2 fo1\| belanja barang \|jose201fos sifat belanja operasi jos\|201fos(shift2\| belanja barang dan jasa jos fo3 foz belanja barang \|. tnnnnnni jos tfo soal belanda perjalanan dinas (o3 fo2 loa belanja perjalanan dinas dalam negeri jos\|201fos isla\| belanja modal 1s012580\| oalzonfes\|stelsel belanja modal peralatan pop dan mesin komputer komputer unit (o3 \|o2 belanja modal peralatan komputerjose202 o1(staf belanja operasi jos isfifo2\| belanja barang dan jasaperekonomian josjosleoefos\|lil serawmoperasi o \| jos fifa2\| belanja barang dan jasa \|. \|o3 \|o3 foa \|s\| isfifo2\| belanja barang dan jasa i8atas60\| joslaosfor(s ilo2lor\| betanjasarang joslaosfor(s ilo2lo2\| betanjasasa \| ) jos for 1fotos\| belanja pemeliharaan belanja \|o2 pemeliharaan peralataninfrastruktur josleosfo2\|lil serwmoperasi o \| \|o3\|jos\| fos(simo2\| belanja barang dan jasa \|. joslaosfos\|s ilo2loss betanaperjalanan dinas\| \|o3 l03 to2 loa 10\| for (shift2\| belanja barang dan jasa administrasi keuangan perangkat daerah oleo lor penyediaan gaji dan tunjangan \|o1 \|o1 \|o1 belanja gaji dan tunjangan asn belanja gaji pokok to1 loz belanja tunjangan keluarga asn belanja tunjangan jabatan asn belanja tunjangan \|o1 l01 los fungsional umum asn \|o1 \|o1 lo1 belanja tunjangan beras asn belanja tunjangan l01 ph tunjangan khusus asn belanja pembulatan \|o1 \|o1 lo1 gaji asn belanja lurah \|o1 \|o1 lo1 jaminan kesehatan asn belanja tambahan \|o1 loz penghasilan asn tambahan \|jo1202 isi belanja operasi jo1\| shift2\| belanja barang dan jasa so1sos long2o2 loss info lor belanja barang ash oo) boom ama) jo1\| foz fo2\| belanja jasa \|. belanja jasa kantor koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan triwulanan semester skpd jo1\| o7(seal belanja operasi \|o1\| o7(filo2\| belanja barang dan jasa ). \|o1\| fo7 foz for belanja barang masukan jo1202 o7(sla\| belanja modal \|.mputer \|o7 \|o2 \|o2 belanja modal peralatan komputer daerah penyediaan komponen instalasi i0115. listrik penerangan bangunan kantor jo1l2oe for isfifo2\| belanja barang dan jasa joel2oscars ifoaloif etana barang \|o1 \|o2 penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dan mesin belanja modal komputer komputer unit \|o2 \|o2 \|o2 belanja modal peralatan komputer same kal ema maa jo1 oa\|s\|afo2\| belanja barang dan jasa \|os penyediaan barang cetakan dan penggandaan jorleoefos\|lil serawmoperasi o1ss400o00\| jo1 (shift2\| belanja barang dan jasa sonsostesoroce jorfeoslosl tesmastanunaantama geser so1sostosotoooo jorfeosfoslsfrl srtammopemas sysop jo1 \|ilo2\| belanja barang dan jasa ot2offs s iloilo\| \| ) belanja barang 78es00tetakening uraian hutan (penataan keterangan! belang masa sloemsostmsorooe inferekolshl sawumoreua \|oman00al slorlsarsesnosoneoon jorleosleelshiloel asonevamodana momewol skor(so1s05tozoroooo torfeoeon\|sfrloeore dana pelayan dinas\|isonzosof lebosarmonan bekalohielelal sewaan down snkorsasresoraorolaorjal gantnsaugan masi skor(sorsostosoroooo torfeoelori (loo kemesraan asa surat menyoal rss slo'fsorsosmogotoooo jorleosforsla\| oserawmoperaa o si8000\| skor(so1s05tozoroooo orfeoefor\|sfrloz setan serang dana sisooof alonso1sostozoroooo torfeoefor\|sfrloejorh eetaryajasa isotop skor(so1s05tozoroooo torfeoefor\|sfrloejoefarl setnyasesakaner sisoooo pebocamowa lari aaaaaa mma skor(sorsestosorooo toreoeleeshl smammoremas ass, skor(sorsostosotoooo jorleosfo2\|single\| belanja baranggantasa alonso1sostozoroooo orfeoeloe\|sfrloejorh etrjajasa ransooop skor(so1s05to2oroooo orfeoeloe\|sfrloejoefar setnyasesakaner aransooof hnemamaalae \|\|) brata dame daerah penunjang urusan pemerintahan daerah penyediaan jasa pemeliharaan, operasional atau lapangan skor(sonsestosorooo orfeofeesih smamoremaso o sesama skor(sorsostosotoooo jorleosfo2\|info\| belanja barangganjasa o \| alonso1sostozoroooo torfeooloe\|sfrloejorh trjatarangosssasoa\| lebosanmonan behalepielolal mpe ame slmlsonsosnoseisoon orleselelshnfoeleel amen tromol skor(so1s05tozoroooo orfeoooe\|sfrloejoefar setnyasesakaner asap tebo pak dpd paman ame skor(sonsestosorooo orfeonfosshl saamorems asa slorfso1s05tozoroooo torfeoolos\|sfrloz setan terang kandea \| senaasof slorfso1s05tozoroooo torfeoofos\|sfrloejonh etarjatarang sesayap lebesawa eofehhlelepih sapes 1fosfor\| belanja pemeliharaan belanja (o09 fos sifat belanja operasi jo1\|2o09 fog(shift2\| belanja barang dan jasa \|o1 fog (s1 foto1\| belanja barang \|o1 (s1 foto2\| belanja jasa \|o1 fog \|oz (oz belanja jasjo12sofa1 istal belanja operasi jo1209 filo2\| belanja barang dan jasa s0150s. lorlzoo\|this infozlorh belanja barang stooaool jumlah belanja\| total surplus ( defisit\|( (lonfsoisostezo oooofolonofoolel ttl. teemeneej esmnontto1ofoaoog sele segera batan \|o2 \|oo\|o.ooloolali\| pendapatan asti daerah (pad) fooloooloolaliforf pajakbaerah oe1seutas\| \|o.o fool\| lot (or pajak kendaraan bermotor pkb) of. \|. ala lor fox \|o1 pkb mobil penumpang sedan pajak bahan bakar kendaraan oglobo eolefnfonfosf basktehangakrkendaaan ojo pool ooloooooehilorlesloe\| pemtamarantatar ajo lainnya fooloooloolalilorloe pajakttotet o923testo0l jooloooloolalilonloslon\| pajakttotet o \|oj o23testo0l fooloooloolaliforlor pajak restoran 6ersteoso\| oolooooolefnfonforforf #sskkestoandan kan sejenisnya ooooofa ae) pajak rumah makan dan sejenisnya foolooooolaliforloa) pajakttibuan pajak diskotik, karaoke, ala lo1 los los klub malam, dan sejenisnya joo fool\| lot los pajak reklame pajak reklame ala lot log lo1 papan billboard videotron megaton \|o.o fool lor \|1o\| pajak penerangan jalan ala lor pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri slreferamoro0name yonltonlenll rat tenant elrelenenonogognaro toofooo anal reform pameran ooooofa pajak mineral bukan logam dan batuan ala lot pajak mineral bukan logam\| dan batuan lainnya ala lor lis pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pbb2) nagan foolooooolalifonfislor\| p8sp2 bea perolehan hak atas tanah s0200000001. colooooofa bea perolehan hak foolooooolaliforftslon\| space pemindahan hak foolooooolalifoaf retribusibaeran jooloooloolalijoaloi\| retribusisasaumum ac97e1100\| ala \|o2 \|o1 \|o2 retribusi pelayanan persamaan kebersihan foolooooolaliloalotlos\| retribusi pelayanan pasar joo \|o.o fool 1lo2 lo2\| retribusi jasa usahaala lo2lo2lo1 retribusi pemakaian kekayaan daerah ala lo2lo2 retribusi pasar grosir dan atau pertokoan ala l4l1 \|o2 dividen) atas penyertaan modal pada bumi bagian laba yang dibagikan kepada al1 lo3 o2la lo3 lo2 lo3 pemerintah daerah dividen) atas penyertaan modal pada bumi bidang air minum) oolooofoolaliloal lain lain pad yang sah ali \|o3 hasil pemanfaatan bmd yang tidak dipisahkan ali lolo3 \|o2 hasil kerja sama pemanfaatan bmd slot\|so200000001. foolooooolaliloalos\| jasacirs \|o.oo fool joa (os \|o1 jasa giropada kas daerah slo2\|so200000001. foofooooolaliloalo7\| pendapatan bunga pendapatan bunga atas ala lolo7lo1 penempatan uang pemerintah daerah ala lo4 penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah tuntutan ganti kerugian ala loa los \|o2 daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain joo \|o.o fool lali2\| pendapatan denda pajak daerah \|. pendapatan denda pajak ala loa bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pbb2) ala loa pendapatan denda retribusi daerah ala lokal13 lo2 pendapatan denda retribusi jasa usaha is\|o2 \|oo\|o.ooloolal2\| pendapatan transfer joo.oo foofalelor\| pendapatan transfer pemerintah pusatjoo\|ooofoolaeforfor\| dana perimbangan 6387010a7000\| ala lor lot lot dana transfer umum dana bagi hasil dbh) dana transfer umum dana ooofoofa fe) dena tanker umum ana dana transfer khusus dana ooooofa fs\| dana tanker khusus dana dana transfer khusus dana ala lot \|o1 los alokasi khusus dak) non fisik foo\|o.o fool\| lot lo2\| dana insentif daerah did) \|. joo\|ooofoolafeforfoelo1l joo\|ooofoolaleforfos\| danareksa joo\|ooofoolaeforlosjor\| danareksa foolooo formal2 lo2\| pendapatan transfer antar daerah \|. joo \|o.o fool\| lo2 lor pendapatan bagi hasil \|. ooooofa pan bagi hasil s\|oz oolosofoola\|s\| lain lain pendapatan daerah yang soo lain lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan joo\|ooofoolalsfosfor\| lain lainendapatn ooofoofa for pendapatan hibah dana pop jumlah pendapatan lolos\|s \|ofo.color\|s\| percaya iso2\|s: \|ofo.color\| keuangan jig22sao91326\| program pengelolaan keuangan daerah anggaran daerah bella koordinasi dan penyusunan kua dan soo jo2\|eo1foilslil betanmope rasi fo2\|201fo1slalom2\| belanja barang dan jasa \|. jo2\|2o1fo1 sfifoelo2\| belanjasasa koordinasi dan penyusunan perubahan celaorloel koordinasi dan penyusun jelek1fo2 lil betanmoperasi \|o2\| foz silo2\| belanja barang dan jasa \|. jolo1fo2 slifoelor\| belanja barang belanja barang pakai habisoordinasi dan penyusunan peraturan s\|o2\|s: (o7 daerah tentang apbd dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran apbd slot solo000001o000 jo2l201for\|lil serwmoperasi o o o\| ats2000 \|o2\| \|oz silo2\| belanja barang dan jasa \|. slot sooko0o0o1ooo jo2l201for(s\|iloilo\| \| ) betanjasasa ats2000 \|o2 \|s. 4s200000\| koordinasi dan penyusunan peraturan s\|o2 s: \|o2 daerah tentang perubahan apbd dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan apbd slot solo000001o000 jo2l2o1fossil\| serwaoperasi oo \| o61eo0oo\| \|o2\| fosislilo2\| belanja barang dan jasa \|. slot sooko0o001ooo jo2l201fos s\|iloilo\| \| ) belanja barang 6a600oo\| fog\|s \|o2 \|o1 \|o1 belanja barang pakai habis \|. o2\| koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran slot solo0000010000 jo2l201fos\|lil beroperasi o \| o1162000 fo2\| fos silo2\| belanja barang dan jasa \|. slot sooko0o001ooo jo2l201foss\|iloejoal \| ) belanda perjalanan dinas 19t62000\| \| aon belanja perjalanan dinas dalam negeri koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah slekosomamoroon feel\| kenimssntemattanta asam slot solo0000010000 jo2l202 jor\|sli\| serwmopeasi o o ) \| o322s2300\| slot solo000001o000 jo2l202lor(silon\| belanja pegawai tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn \|o2 \|s. \|o2\| \|o1silo2\| belanja barang dan jasa \|. slot sooko0o001ooo jo2l202for(s\|iloilo\| \| ) belanja barang o2118100\| belanja barang pakai habis 2a181000\| slot solo0000010000 jo2l202lor(s\|iloilo2\| belanjasasa 1s0000 \|o2 \|s. "s000000\| slot solo00o001ooo0 jo2l202 jor(s\|iloejoal \| ) belanda perjalanan dinas \|o2 (o1 lo2z loa \|o1lot so2oo0000010000 jo2l2o2fosfslal belajar ranger oo ) uses3og73t2o\| oo\|o2\| fos slalom\|3 daerah kepada pemerintahan desa slot sooko0o001ooo jo2l202 os(slalom\| belanja bantuan keuangan belanja bantuan keuangan 41o2\|os daerah provinsi atau kabupaten kota kepada desa belanja bantuan keuangan \|o2 \|o2 (os lo2 (os (ox umum daerah provinsi atau kabupaten kota kepada desa belanja bantuan keuangan (o2 \|os (oz \|os khusus daerah provinsi atau kabupaten kota kepada de solo000001o000 jo2l202for\|sli\| sermwmoperasi o o ) or2assa0oo\| slot solo000001oo00 jo2l202fo7(silon\| betanjapegawai tambahan penghasilan (o7i511101\|o3 berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn \|o2 \|s. \|o2\| \|oz silo2\| belanja barang dan jasa . slot so2oo0000010000 jo2l202lo7(s\|iloilo\| \| ) belanja barang a3sa0oo\| belanja barang pakai habis . solo0000010000 jo2l202 fossil serwmoperasi o \| t000000\| \|o2\| los silo2\| belanja barang dan jasa \|. slot sooko0o001ooo0 jo2l202loss\|iloilo\| \| ) belanja barang sao0ool jog\|s \|o2 \|o1 belanja barang pakai habis \|. slot solo000001o000 jo2l202foss\|iloilo\| \| ) betanjasasa slot solo0000010000 jo2l202foss\|iloelozfo\| )j belanjasasa kantor pembinaan ketatausahaan keuangan pemerintah kabupaten kota slot sooko0o0o1ooo jo2l2o2 i\|si\| serwaopeasi oo) os2e83goo\| \|o2\| islam2\| belanja barang dan jasaslot sooko0o0o1ooo jo2l2o2 1i(s\|iloilo\| \| ) betanjasarang "es2290o\| belanja barang pakai habis \|. slot solo000001o000 jo2l2o2 i(s\|iloilo\| betanjasasa o3318a00\| \|o2 \|s. sn8a0oo\| slot sooko0o001ooo jo2l2o2 1i\|s\|nlozloaf \| ) belanda perjalanan dinas 2t287700\| s\|o2(s: \|o2 foz joa lot belanja perjalanan dinas dalam negeri slot solo000001o000 jo2l2o2 i\|sle\| berwamooa ze03as00\| \|o2 lol1o\| belanja modal komputer komputerslot so2oo0000010000 jo2l203 os sli\| serwmoperasi oo) "a1eoo\| \|o2\| \|os silo2\| belanja barang dan jasa ia1600\| slot so2oo0000010000 jo2l203 og s\|iloilo\| \| ) belanja barang belanja barang pakai habis . slot solo000001o000 jo2\| o3s\|iloilo2\| \| ) belanjasasa seo0o0oo\| \|o2 \|s. 3sooko0\| slot so2oo0000010000 o2l203 o3 s\|iloejoa\| \| ) belanda perjalanan dinas (o2\| \|o3 \|oz foa belanja perjalanan dinas dalam negeri konsolidasi laporan keuangan skpd, blue dan laporan keuangan pemerintah daerah slot so2oo0000010000 jo2l203falli\| beuwmopeasi ooo ) \| ) o195238800\| \|o2\| joalslilo2\| belanja barang dan jasa \|. slot solo0000010000 jo2l203goals\|iloilo\| \| ) belanja barang otasesasoo\| o \| belanja barang pakai habis \|. slot solo0000010000 jo2l203goals\|iloilo\| \| ) belanjasasa rsssf0ool \|o2 \|s. sassuolot so2oo0000010000 jo2l203fossil\| berawmoperasi o \| o2a1aza1oo\| \|o2\| los silo2\| belanja barang dan jasa 2ara7anon\| slot solo0000010000 jo2l203foss\|iloilo\| \| ) belanja barang t2ateatoolbelanja barang pakai habis \|. jo2l2oslo\|s\|nfo2loa\| belanjatasa 203s0000 jo2l2oslo\|s\|nfozloa\| belanda perjalanan dinas \| ) t026s600\| 5lo2(s. lo2 (os io2 foa lot belanja perjalanan dinas dalam negerilolos\|lil setawaoperasi (o2\| los silo2\| belanja barang dan jasa jo2l2oslo\|s\|iloilo\| belanja barang jos \|o2 \|o1 belanja barang pakai habis jo2l2oso\|s\|iloilo2\| belanjasasa jo2\|2oslo\|s\|nfo2lo2for\| belanjasasa kantor jo2l2oso\|s\|nfozloa\| belanda perjalanan dinas )9ts0a00\| \|o2 loe io2 foa \|o1: lo2 pengelolaan dana darurat dan mendesak glmleranororennmoo eeleorlm monas tenor (oz log ilor\| belanja tidak terduga \|. \|oz log(s lot (or belanja tidak terduga \|. log \|o1 \|jol2oso2\|lil setawaoperasi 26as0zso\| \|o2\|20s foz silo2\| belanja barang dan jasa jo2\|2oso2\|s\|nfo2lo2\| belanjasasa 26a907s0\| program pengelolaan barang \|o2 \|oo\| pengelolaan barang milik daerah fo3l201fo1\| penyusunan standar harga \|o3l2o1\|or(lil setawaoperasi to8se3so0\| (o3\|201fo1 silo2\| belanja barang dan jasa \|o3l201\|or(s\|nfo2lord belanja barang belanja barang pakai habis0o1ooo jose201for(s\|iloilo\| \| ) betanjasasa o2s8so0oo\| slot sooko0o0o1ooo o3l201for(s\|ilozlozfo\| )o belanjasasa kantor 248s000\| lakasmornan jebakhleleti? aagemweman wan slot sooko0o001oo00 o3201for(s\|iloejoa\| \| ) belanda perjalanan dinas g24logo\| lekmanonsam jebofokllefi) gangga slot sooko0o001ooo o3l201fos\| ketatausahaan barang miliaran 1289a7000\| o \| slot sooko0o001ooo jose201fossil berwmopeasi oo ) \| o93so2zoo\| slot sooko0o0oroooo jose201foss\|ilo\| belanja barangdansasa o ) \| ) o93so27oo\| slot sooko0o0o1ooo o3l201fos(s\|iloilo\| \| ) belanja barang o6rte1zoo\| slot sooko0o001ooo o3l201fos(s\|iloelorfo\| )o belanja barang pakai habis s8330200\| slot sooko0o001ooo jo3201fos(s\|iloilo2\| belanjasasa ssoooool slot sooko0o001ooo o3201fos(s\|iloelozfo\| ) belanjalasa kantor ssoooool \| slot sooko0o001o000 o3201fos(s\|iloejoa\| \| ) belanda perjalanan dinas lehmanonsam jebolekillefi) gear mal slot sooko0o001ooo jose201fosse\| serwamooa 3s01430\| lehawananas jobelepda seberapa lehammomman jebalekhlele\| samaran sama slot solo000001o000 o3201fos(selo2logo\| ) belanja modal alat kantor slot sooko00001o000 o3201fos(slalom\|to\| belanja mosalkomputer lehawananan lobelehdlole\| segara mms slot sooko0o0o1ooo jose2o1for\| pengamanan barang milikbaerah \| slot sooko0o0o1ooo jose201for\|sli\| serwmwaoperasi o o \| slot sooko0o0o1ooo jose201for(s\|ilo\| belanja barangdansasa oo ) slot sooko0o0o1ooo ol201for(s\|iloilo\| \| ) betanjasasa 1s00000 hafauasanae fff aff era optimalisasi penggunaan, barang milik daerah slot sooko0o0o1ooo jose2o1fro\|sli\| serwaoperasi oo) o1s000000 slot sooko0o0o1ooo jose201rosliloz\| belanja barangdansasa o1s00000\| slot solo00o001ooo0 o3201ro\|s\|iloilo\| belanja barang sao0oo\| slot solo000001o000 o3201ro\|s\|iloelonfo\| ) belanja barang pakai habis ) sao0oo\| slot solo000001o000 o3201ro\|s\|iloilo\| betanjasasa sassuolo\| slot solo0000010000 jo3201ro\|s\|iloelozfor\| ) belanjalasa kantor sassogoo\| slot sooko0o001o000 o32o1ros\|iloejoa \| ) belanda perjalanan dinas s9sgogooldalam negeri \|o3 rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah jose2o1\|n\|sjid \|. sewwaoperasi o o\|)o2532s320\| (o3\| islam2\| belanja barang dan jasa .\| jose201\| \|s\|iloilo\| belanja barang belanja barang pakai habis jose2o1\| s\|iloilo2\| belanjalasa \| ) notes0000o00\| t2000000\| jose2o1\| \|s\|ilozloal belanaperjalanan dinas 4r00800\| dalam negeri lo2l1o\| belanja modal komputer do. komputer #lelesamowasan femme\| pesat maa jose201r2\|sjid \|. sewwaoperasi oos90soo\| jose201r2\|sjiloil belanjapegawai tara20000\| tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn tara20000\| (o3\| t2\|silo2\| belanja barang dan jasa jose201r2\|s\|iloilo\| belanja barang 6posts0\| belanja barang pakai habis jose201n2\|s\|iloilo2\| belanjalasa r2a700000\| jose2o1n2\|s\|iloilo belanaperjalanan dinas 3627e8000\| oo foa \|o1 belanja perjalanan dinas dalam negeri jose2o1r2\|sle\| seuwamopa asoseool loz ios belanja modal alat kantor dan rumah tangga belanja modal alat kantor \|. program pengelolaan pendapatanegiatan pengelolaan pendapatan daerah \|o412. ios pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah soal201\|os\|sjid seuawmope rasi si9soo00o\| oa\| fos islam2\| belanja barang dan jasa soal201\|os\|s\|iloaloil belanja barang belanja barang pakai habis soal201\|os\|s\|iloajoa\| betanjalasa soaoooo0l soal201\|os\|s\|ifoajoa betina perjalanan dinas belanja perjalanan dinas dalam negeri jalan1wtf penagihan pajak daerah soal2o1\|at\|seal sewawmope rasi soal201 islam2\| belanja barang dan jasa \|. soal201\|11s\|ijoaloi\| belanja barang st92600\| belanja barang pakai habis \|. soal201\| \|s\|iloajoa\| betanjalasa \| ) soal201\| \|s\|nloajoa) betina perjalanan dinas belanja perjalanan dinas dalam negeri soal2o1it\|sle\| sewawamopa joa\| isl2los\| belanja modal aset tetap lainnya \|oa\| los belanja modal aset tidak berwujud lo412. ios logo belanja modal aset tidak berwujud pengendalian, pemeriksaan dan \|oa\| pengawasan pajak daerah soal2o1 ji3\|seal seuawmope rasi soal201i3\|sfiforf belanja pegawai \| ) 1683aset0\| tambahan penghasilan joa\| io1 berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn belanja insentif bagi asn joa\| io1 atas pemungutan pajak daerah belanja bagi asn atas \|o1 \|o3 \|o2 insentif pemungutan retribusi daerah oa\| slalom2\| belanja barang dan jasa \|. soal201 \|s\|iloilo\| belanja barang belanja barang pakai habis soal2o1 \|s\|iloajoa\| betanjalasoal2orn3\|s\|ilozloal belanaperjalanan dinas 3028st0\| io2 loa belanja perjalanan dinas dalam negeri \|o21s. lo4 pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah soal2o1ra\|sjid sewawaoperasi o o \| o615230000\| soal2ot ira\|sjiloil belanjapegawai o201000000\| tambahan penghasilan \|o1 berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn belanja insentif bagi asn (oa (a15 iox atas pemungutan pajak daerah belanja bagi asn atas \|o1 \|o2 insentif pemungutan retribusi daerah soal201 islam2\| belanja barang dan jasa \|. soal2ot ira\|sjilozlor\| belanja barang belanja barang pakai habis 7aat0000\| soal2ot ira\|s\|iloilo2\| belanjalasa belanja jasa insentif bagi \|ta15 \|o2 pegawai non asn atas pemungutan pajak daerah soal2ot ira\|s\|ilozloal belanaperjalanan dinas 1s912000el2o1lor\|sil sewawaoperasi o \| oasessool \|201fo1 silo2\| belanja barang dan jasa joel2o1\|or(s\|iloilo\| belanja barang aseosool belanja barang pakai habis \|. o1f2o1foz\| evaluasi kinerja perangkat daerah s917s00\| joel201\|or\|sil \|. sewwaoperasi es1soo\| ot\|201foz islam2\| belanja barang dan jasa s917s00\| otl201\|o7 s\|iloilo\| belanja barang 6917so0\| belanja barang pakai habis s917s00\| nlaseloo) administrasi keuangan perangkat orf2o2lo1\| penyediaan gaji dan tunjangan asnjoz so2000000010000 for\|2o2\|or\|lil serawaoperasi o o6sensasi223\| ooo \| joz so2000000010000 jor\|2o2\|or\|s ilor\| belanjapegawai o6sesat1223\| o \| face for sifon belang gaji dan tunjangan pop belanja gaji pokok asn \|. fo1 ios belanja tunjangan fungsional umum asn belanja tunjangan \|o112. (oz ph tunjangan khusus asn (o112. (ot belanja lurah jaminan kesehatan asn \|o1 belanja lurah jaminan kecelakaan kerja asn tambahan penghasilan 510o215. (o1 (o1 io2 \|o1 berdasarkan beban kerja asn \|o112. \|o2 penyediaan administrasi pelaksanaan tugas asn ot\| joz isliloz\| belanja barang dan jasa \|. shows.o200000001. jor\|2o2\|o2 s jilozlorl belanjasaang s24600\| belanja barang pakai habis \|. koordinasi dan penyusunan laporan \|o1 (oz keuangan bulanan triwulanan semester skpd joz so2000000010000 for\|2o2\|oz\|lil serawaoperasi mesisoo\| ot\| joz silo2\| belanja barang dan jasa \|. joz so2000000010000 jor\| \|o7 s jilozlorl belanjasaang belanja barang pakai habis \|z so2000000010000 joel2os\|it\|lil serawaoperasi o o o \| \|20s islam2\| belanja barang dan jasa \|. joz\|so2000000010000 for2os\|it\|slilozloil belanjasaang apbd subunit? kwe79ooroooo jon2sin(s\|iloelonfo\| )j belanja barang pakai habis slot sooko0o0oroooo on2os in(s\|nloeloz\| betanjasasa od0so00o0\| slot sooko0o0otonom onl2sin\|s\|nlozlozfor\| belanjasasa kantor dosoogool slo2 s \|o1\| .0e oo\| administrasiumum perangkat daerah sjejosamaworoon forksels\| keamanan \|otamaml slot sooko0o0o1ooo orl2for\|sli\| serwmoperasi o1s9120 slot sooko0o0oroooo orl2for(s\|ilo\| belanja barangdansasa )1s9120\| slot sooko0o0oroooo orl2for(s\|iloilo\| \| ) belanja barang 1s9120\| slot sooko0o0oroooo joel2for(s\|iloelonfo\| ) belanja barang pakai habis )1s9120\| slot solo000001o000 joel2ola\| penyediaan bahantogistik kantor 46season\| \| slot sooko00001ooo0 orl2oefoafsli\| beroperasi oo o\| oa6season\| slot sooko0o0o1ooo orl2oefoafs\|ilo\| belanja barangdansasa o ) \| 6season\| slot sooko0o0o1ooo orl2oefoafs\|iloilo\| \| ) belanja barang d6season\| slot sooko0o0o1ooo orl2oefoafs\|ilozlorfo\| )j belanja barang pakai habis \| ) 46egasoo\| o \| lahanananas bale (\|\| kegiatan ama slot sooko00001oo00 joel2oefosfsi\| serwmoperasi o \| 2as99000\| slot sooko0o001ooo joel2oe joss\|ilo\| belanja barangdansasa slot sooko0o001ooo joel2oe jos(s\|iloilo\| belanja barang 2as99000\| slot sooko0o0o1ooo or\|2oe joss\|iloelorfo\| ) belanja barang pakai habis jekaamonsam jeff ketassarees sma slot sooko0o0o1ooo onl2refs\|sli\| serwmopeasi oo ) o2661s2000\| slot sooko0o0otonom onl2refs(s\|ilo\| belanja barangdansasa oo 2661s200\| slot sooko0o0o1ooo onl2nefoss\|iloilo\| \| ) belanda perjalanan dinas 2661s200\| efouanasan febelni piala\| eren sma jalaamomnamoale gegapamemases wal slot sooko0o001ooo jorlzoslor\| penyediaansesasurat menyurat t801000\| slot sooko0o0o1ooo orlosfor\|sli\| serwmoperasi o \| ote61000\| slot sooko0o0o1ooo orl2fosfor(s\|ilo\| belanja barangdansasa t861000\| slot sooko0o0otonom jorlzosfor(s\|iloilo\| \| ) belanja barang ts000\| slot sooko0o0oroooo joel2fosfor(s\|nloelonfo\| )j belanja barang pakai habis )1s00000\| slot sooko0o0otonom orlzosfor(s\|iloilo\| \| ) betanjasasa ser00o\| slot sooko0o0otonom orlzosfor(s\|iloelozfo\| ) belanjasasa kantor 3e1n00o\| lahanasana bala (\|\| betesesasa mtm slot solo000001o000 onl2oso2\|sli\| serawmoperasi o ) \| 73s360\| slot sooko0o0o1ooo joel2oso2s\|ilo\| belanja barangdansasa 73s360\| slot solo000001o000 joel2oso2s\|iloilo2\| belanjasasa slot isozooo0o001ooo jonlosfo2fs\|iloelozlo\| ) belanjalasa kantor 73s360\| apbd subunit? kwe79 aap zso v\|o1 penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor joel2oslo sle\| seuwamopa \|o1 \|o3 (s2 lo2\| belanja modal komputer komputer jebuamaoeow pros gageenomatan mao joel2oslo\|sjid \|. seuawaoperasi o ) \| otesest0o00\| joel2oslo sjiloil belanjapegawai tambahan penghasilan \|o1 loa(s berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn 4s800000\| \|2os loa silo2\| belanja barang dan jasa joel2soa\|s\|iloilo\| belanja barang tesoooool belanja barang pakai habis \|. joel2soa\|s\|iloilo2\| belanjalasa for joa s ilo2lo3\| belanja pemeliharaan \|. (o1 loa \|o2 \|o3 \|o2 belanja pemeliharaan peralatan dan mesin otl2oslo\|s\|iloilo belanaslo(sjid \|. sewawaoperasi or\|2o9fo1 silo2\| belanja barang dan jasa joel2oslo1(s\|iloilo\| belanja barang se34aso0\| belanja barang pakai habis \|. joel2oslo1(s\|iloilo2\| belanjalasa 247s000\| jumlah belanja total surplus ( defisit alonso2o0o00001c000looloooloolel ttl tremamaan jumlah penerimaan pembiayaan) ol \|o2 \|oo\|o.ooloolel2\| pengeluaran pembiayaan foolooo footer2lo2\| penyertaan modal daerah 101715a1006yertaan modal daerah pada 2l02\|o2 badan usaha milik daerah bumi) lo2 \|o2 \|o1 penyertaan modal daerah pada bumi jumlah penerimaan pengeluaran\|an\| ' iorsosssanooorooopoojemopopsy tamtama \|jo2l2o1oe\|sjid beuawaoperasi sesazooo\| meteor fifoeloa\| sana istana belanja perjalanan dinas dalam negeri koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian jo2l2o1loe\|sjid beanaoperasi telepon bos hiloeloaf sana istana men belanja perjalanan dinas dalam negeri pengelolaan sistem informasi kepegawaian jo2l2o1to\|sjid beawaoperasi meteor kolsfiloeloaf sana istana belanja perjalanan dinas dalam negeri kepegawaian jo2l2onar\|sjid eawaoperasi bosraooo\|mellor \|efnleelorf asa berjalan belanja perjalanan dinas dalam negeri sleslenssowoooorawooloz\|202loo\| ttl utas dam promosikan 2assess) jo2l2o2lor\| pengelolaan mutasi asn fo2l2o2for\|sjid beranyaoperasi esesaooo\| joel2o2for\|slilozlo\| belanja barang jo2 \|o1 io2 (oz belanja barang pakai habis jo2l2o2for\|sjilozlo2\| betanjasasa ba000o00\| pop oeleozorsfiloeloaf ana istana belanja perjalanan dinas dalam negeri \|o2 pengelolaan kenaikan pangkat asn jo2l2o2jo2\|sjid beranyaoperasi ozl2o2 jo2\|slilozlor\| belanja barang sz8960\| jo2 \|o2 io2 \|o1 (oz belanja barang pakai habis oleo2elshnleelorf asa berjalan pop belanja perjalanan dinas dalam negeri o2\|202los\| pengelolaan promosi asn \|. fo2l2o2fos\|sjid beranyaoperasi ozl2o2 jos\|slilozlo\| belanja barang jo2 \|o3 \|o1 (oz belanja barang pakai habis jo2l2o2foz\|sjilozlo2\| belanjasasaoleo2 lshnleelorf asma berjalan belanja perjalanan dinas dalam negeri los belaaaloo\| pengembangan kompetensi lo4 pengelolaan pendidikan lanjutan asn jo2l2soa\|si\| setawaoperasi 2scooseoool zos oa\|sfrfoe\| belanja barang dan jo2\|2oslo\|s\|iloajoa\| belanjasasa loa (oz belanja beasiswa pendidikan pns celebs hiloeloaf ana istana belanja perjalanan dinas dalam negeri fasilitasi pengembangan karir dalam jabatan fungsional jo2l2os a\|sja\| setawaoperasi celebs julshnleelorf asa berjalan pop belanja perjalanan dinas dalam negeri penilaian dan evaluasi akan kinerja aparatur \|o2 pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur jo2\|2oso2\|s\|iloajoi\| belanjabarang lo2 (oz (ox belanja barang pakai habis oeleosoelshnleelorf asma berjalperjalanan dinas dalam negeri \|o2\|2kalo2\|sl2\| \|.) berayamopat jo2 \|o2 (5s ios belanja modal aset tetap lainnya jo2 \|o2 (5s ios belanja modal aset tidak berwujud belanja modal \|o21512105 aset tidak berwujud jo2l2alor\| pembinaan disiplin asn s9as2at0\| \|o2\|2alor\|slilozlo1\| belanja barang lo2 \|o7 1o2 \|o1 belanja barang pakai habis celebs lshnleelorf #guformer2for(silon\| \|.) belanjapegawai \|o1 \|o1(o1 \|o1 \|x \|o1 (o2 belanja tambahan penghasilan asn tambahan\| lawaoperasi otj2oe or\|s\|nyalon\| belanja barang belanja barang pakai habis ssawsnat fokselaf goes ama otl2meja\|sji\| setawaoperasi 2a1a1sao\| loa (oz (ox belanja barang pakai habis \|otl2oe joalsle\| setawamooak jot \|o2 belanja modal peralatan dan mesinloa \|o2 belanja modal alat keselamatan kerja loa \|o2 \|o2 belanja modal alat pelindung \|o5 penyediaan barang cetakan dan penggandaan \|ot\|lolos\|lil setawaoperasi for\|2os\|os\|s\|iloajoi\| belanja barang ios \|o1 belanja barang pakai habis \|otleoejoa\| fasiltasikunjungantamu asa9aco0\| \|ot\|eoejoa\|lil setawaoperasi asi9aco0\| jor\|2oea\|s\|iloajoi\| belanja barang belanja barang pakai habis penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd joel2oslo\|s1\| betawaoperasi onleosolelnleelorf asma berjal\|mejor\|sjilozlo1oel2oso\|sil seanaoperasi 203625so\| oo pop \|o1 penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor \|orl2ojos\|sje\| seuawamopas oseng7so\| o \| \|o2 belanja modal peralatan dan mesin belanja modal alat kantor dan rumah tangga alat kantor umum kantor joel2soa\|sjid seranaoperasi s035. \|o1\|2soa\|slilozjpemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan s03s04000010000 orleosfor\|sjid seranyaoperasi jot2osorsjilozlo2\| belanjasasa islas. \|solo.color\| pen dipika npetatiman .000l program pengembangan slolsmsowomovowobelosoel mosmrmsamaan asas) sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional5lo41o2\|2o2 los isi belanja operasi \|. oelzoeles\|s\|idol belanja barang dan fos(s ilo2lroofs2s.s0000soo0foofosofoole ll. teemararaumlah pendapat\| ofoofsotoooomoorseelonjooofos tenan lelo1\| joo.color\| inspektorat daerah program penyelenggaraan pengawasan elo oelaarloo\| penyelenggaraan pengawasan internal (oz pengawasan kinerja pemerintah daerah elorfeo1o00000010000 jo2\|201for\|slf setanaope rasi slorfeo1oo0000010000 jo2\| \|or\|slifoaforl belanja barang 1o212. (ox belanja barang pakai habis slonlentooosoonrooo toeleerlorlsinlarlarh o esamasaa ios kantor oelzonfor isfnfoefoaf sana petuanan belanja to2 loa perjalanan dinas dalam negeri pengawasan keuangan pemerintah daerah sloletooosoonrooo toeleerleelsii eruumoresase sesama elorfeoroo0000010000 jo2\| \|o2\|slifoafoil belanja barang 83z2900\| \|o215 \|o1 belanja barang pakai habis elorfeo1o00000010000 jo2\| \|o2\|s ifoafo2\| belanjasasa pop kantor oelzonfeelsfnfoefoaf sana petuanan pop belanja lo2 loa \|o1 perjalanan dinas dalam negeri slorfeo1oo0000010000 jo2\|2o1fos\| reviutaporankineja sesaosoolskor\|soto000010000 jo2l2o1\|os\|sjid berawaoperasi sesosok\| elerleoooooemoroooo jerleerlosshrleelonf semasa 2s, (o3 fo2 \|o1 belanja barang pakai habis oelzonfos isfnfoefoaf sana peranan belanja \|o212. 1o3 io2 loa (ox perjalanan dinas dalam negeri lerleooooommoroooo jerleerloal amtapoan keuangan masam ekor\|so1o. jo2laonloalslil betawaoperasi atas4000\| ekor\|so1o. jo2l2o1loa s iloilo2\| belanjasasa pop oezonfee isfnfoefoaf sana petuanan belanja (o2 loa to2 loa \|o1 perjalanan dinas dalam negeri ekor\|so1o. jozlaonlos\| pengawasan desa saat2e0\| elorlsoroooomotoooo jeeleorboslshh srmumoreaagi samsara, ekor\|so1o.o000001. jo2l2o1os s iloilo\| belanja barang (os fo2 \|o1 belanja barang pakai habis oezonfos\|s\|ioeloaf \|. ane peranan nan belanja \|o212. los io2 loa (oxeo10. jo2alonso7isil betawaoperasielorleotononosoroooo oefeonlorfsfrloelork ssamasaana desa, to2 \|o1 belanja barang pakai habis elorleotononosoroooo toefeonlorfsfrloeforh asamasasa ar20motor nan oelzonforlsfnfoefoaf sana peranan belanja \|o212. 1oz1s io2 loa (ox perjalanan dinas dalam negeri penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu tujuan tertentu elorleotononosoroooo oefeoeloelsl sawammopemsr asas, ekor\|sor0000. jo2\|202o2\|s\|iloafoil belanja barang oo (oz to2 \|o1 belanja barang pakai habis ozo2feelsfnfoejoaf sana petuanan pop belanja \|o212. lo2 io2 (oxslorleotononosoroooo esfeolorishl sam opsi asasalzonfor isfnfoefoaf sana petuanan pop belanja lo1 io2 (ox perjalanan dinas dalam negeri perumusan kebijakan teknis bidang fasilitasi pengawasan alerleoroooomoroooo jesleerboelshh smmunoreas sasa, calon fee\|s\|ioeloaf \|. ane peranan belanja lo2 io2 loa (ox perjalanan dinas dalam negeri oslaseloo\| pendampingan dan asistensi koordinasi, monitoring \|o3 dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi ekor\|soro00000010000 jo3l202os\|s\|i\| setawaoperasi as30s000\| oaleoefes isfnfoefoaf sana petuanan belanja (o3 fo2 loa \|o1 perjalanan dinas dalam negeri pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas ekor\|sor000000010000 jose202oa\|sli\| setawaoperasi 23236so0\| ekor\|sor0000. jo3l202 joa\|s\|iloafoi\| belanja barang s76so0\| \|o3 loa to2 fox belanja barang pakai habis paleo2feelsfnfoefoaf sana petua3 loa ierleooooommorooo jerleerboslshh semurora lama okovmomooro jnlenleleilaf seperi pama ekor\|so10. joel2o1foe s iloilo\| belanja barang toe fo2 \|o1 belanja barang pakai habis onlzonfee\|s\|ioeloaf \|. guna setan nan belanja loe ikor\|so1o. jorlaoe\|o1 lil betawaoperasi ekor\|so1o.o0000010000 jordan2 \|o1 sailor\| belanjapegawai io11 \|o1 fo4 tunjangan fungsional asn belanja jo1 ios tunjangan fungsional umum asn belanjangelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan alerlsatocoooootowee toreoeleelshih saamoreraa seno ekor\|sorooooooo1ooo for\|eo2os\|slilofo\| ) belanja barang \|o1 los (o2 \|o1 belanja barang pakai habiselerlsatooooooeteeee forfeoserlshih saaaoreraa sotorlsoro00000010000 or\| joa\|sfnoaloif belanjabarang jo4 \|o1 belanja barang pakai habis onleosfeelsfnfoefoaf sana petuanan belanja joa i2. hai listrik penerangan bangunan kantor slorfeo1oo0000010000 joel2fosfor\|slf setanaope rasi slorfeo1oo0000010000 joel2oe\|or\|slifoaforl belanja barang (ox belanja barang pakai habis penyediaan peralatan rumah tangga lnleromoooowe tnoslokshih semwaoress elorfeo1.o00000010000 or\|2oe\|os\|slifoafoil belanja barang (o3 \|o1 belanja barang pakai habis kelmamaoow joke tapsel usa slorfeo1o00000010000 orl2oe joalslif lanao rasi slonlentonmoooorowee tereosfoalsifoelori semasa tempo joa \|o1 belanja barang pakai habis penyediaan barang los cetakan dan penggandaan slnlemomoooorowe teoslskshh saawmores sono, slorfeoroo0000010000 or\|2oe\|os\|slifoaforl belanja barango1 (os \|o2 belanja barang pakai habis penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan skor\|sorong000010000 jot\|2oe\|osis2\| setanyamooa. os00000\| los los belanja modal aset tetap lainnya belanja modal l2los101 bahan perpustakaan belanja modal bahan perpustakaan tercetak skor\|sorong000010000 joel2ojos\| fasittasikunjungan tamu 38s00000\| skor\|sorong0o0010000 jo1\|2delos lil betanmaope rasi o38sooko0\| skor\|sorooooooo1ooo for\|eoe\|os sjilozlo\| o belanja barang 38so00o00\| loss \|o2 \|o1 belanja barang pakai habis penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd alerleooooomorooo jereeelolshl samudra loe ones frloefoe\| ina pertanian nan belanja (o9 \|o2lorot0. for2o7loss pengadaan mebel slorlsoroooomotoooo jorkeerloslsleh loo smuamooae esmzeo, los loz belanja modal peralatan dan mesin belanja modal alat \|o5 kantor dan rumah tanggabelanja modal lo51512102105 \|o2 alat rumah tangga lor orleorfoe ppp pengadaan peralatan dan mesin lainnya skor(sorot000001oo00 onl2orlosisl2\| beuawamopa. los \|o2 belanja modal peralatan dan mesin belanja modal alat lo2 kantor dan rumah tangga loe \|o2 ios belanja modal alat kantor belanja modal loe los loe alat rumah tanggaskor(sorot00000roo00 orl2oslorlsii\| beuawmope rasi skor(sorot0000010000 onl2olor(snloalor\| belanja barang \|o1 (o2 belanja barang pakai habis penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik skor(sorot0000010000 onl2oso2\|sii\| beuawmope rasi o1752250\| slorleonmoncoootoooo foeseoesinfoeforh semata rss penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor alereorooogeooteewo tonfeosjeslelhi samunoreaasi secolo i2. \|o3 \|o2 belanja pemeliharaan belanja \|oz01 pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan ejorlsoro00000010000 jorlaosjor\|sli\| setawaoperasi lerleoroooaecotoowo tonfeosorlelnfoefonf o semarang asas, fo2 \|o1 belanja barang pakai habis elorlsoro00000010000 joel2os\|or(s\|nloafoa\| belanjasasa 8soo00\| nan kantorelorlsoro00000010000 jorlaosjo2\|sli\| setawaoperasi 3i12810\| lerleorooogocotoooo ton feosforlelnfoafonf semasa arena, (o2 to2 \|o1 belanja barang pakai habis ekor\|soro000. joel2os jo2\|s\|ilo2joa\| belanjasasa nan apbd subunit? g@at a2e kub1m old2cha zkk t4x1pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya elorsoto.o00. lord2o9los\|sjid belanja operasi . lelo1\| jot a.os fos lo2 for belanja barang log \|o2 \|o1 belanja barang pakai habis jumlah belanja total surplus ( defisit)\|( joofeowoononoo ooonfoofooooofel lt. teemeravaan apbd subunit? g@at a2e kub1m old2cha zkk t4x1jumlah pendapat\| lolos\| \|oo\|o.oo\|oo\|s\| jer lanka 7lo1\| jos1f belanja operasi lor (sf1fo1\| belanja pegawai fox belanja gaji dan tunjangan asn \|o1 fox \|o1 belanja gaji pokok asn belanja \|o1 tunjangan keluarga asn belanja io1 i01 tunjangan jabatan asn belanja io1 io1 ios tunjangan fungsional umum asn belanja fox tunjangan beras asn belanjajor2oelotisfil setanmoperasi \|o2 io1 io1 belanja barang pakai habis \|o2 penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor jor2oeo isle\| lanamopat \|o2 \|o2 belanja modal\| peralatan dan mesin komputer belanja modal \|o2 \|o2 peralatan komputer penyediaan peralatan rumah tangga jor2delos injil lanmoperasi \|o2 io1 io1 belanja barang pakai habis mememooe mobile\| kaget jor2oeoalsfil setanmoperasi soaatoool \|or2oeloasfiloefor\| belanja barang sotatoool lo415 \|o2 belanja barang pakai habisa \|o2 belanja modal peralatan dan mesin komputer belanja modal peralatan komputer penyediaan barang cetakan dan penggandaan for2os\|os\|sji\| seuawaoperasi \|o1 (os \|o1 belanja barang pakai habis tornoncoooieeeo torfeoelesl hti asitastamungan tamu g00nestor\| joel2soa\|sji\| seuawaoperasi to0188000\| joel2oslo\|s\|iloajoil belanja barang to018800\| \|o1 joss \|o1 belanja barang pakai habis penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd totnencoooieeeo fonfeoeleslslil semonoremaa desa onleoefoolsfnfoefoaf sana petuanan belanja \|o1 foglos \|o2 belanja modal peralatan dan mesinel2os\|o1\|s\|iloilo\| belanja barang (o1 \|o1 \|ox7999s00\| nan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor for2os\|os\|sle\| seuawamooa t0386s00\| \|o2 belanja modal peralatan dan mesin belanja modal alat kantor dan rumah tangga 1o3 \|o2 ios io1 belanja modal alat kantor belanja modal alat rumah tangga \|o4 penyediaan jasa pelayanan umum kantor for2oslo\|sl\| seuawaoperasi 3ero0o00\|jotfzos joa\|s\|ifoaloz\| betanjalasa 3e76\|o1\|s\|iloajoi\| belanja barang te9sao0\| \|o1 fo1 \|o1 belanja barang pakai habisel2oslo2\|sli\| seuawaoperasi pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya for2joe\|s\|i\| seuawaoperasi loe \|o2 belanja pemeliharaan belanja loe \|o2 \|o3 \|o2 pemeliharaan peralatan dan mesin program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahakegiatan pemberdayaan kelurahan \|0o3 pemberdayaan masyarakat kelurahan lolos\|s belanja barangan (o3 \|o1 belanja barang pakai habis \|o3\| \|o3\|s\|iloajoa\| belanjasasa pop oaleoefes isfnfoefoaf sana petuanan pop belanja \|o3 \|o2 loa \|o1 perjalanan dinas dalam negeri \|o3\| \|os\|sle\| lawamooa 213sta00kedokteran dan kesehatan belanja modal \|o2 alat kesehatan umum belanja modal komputer belanja modal peralatan komputer program penyelenggaraan urusan pemerintahan umumpenyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah penanganan konflik sosial (os sesuai ketentuan peraturan perundang undangan fos\| losislal belanja operasi \|. (os los s ifo2 lor belanja barang (os (ox belanja barang pakai habis belanja (os \|o2 lo4 \|o1 perjalanan dinas dalam negeri pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan kecamatan fos\| losislaf belanja operasi \|. \|os loss fo1 belanja barang fos(s \|o1 belanja barang pakai habis belanja (os los \|o2 lo4 \|o1 perjalanan dinas dalam negeri jumlah belanja\| total surplus ( defisit)\|( lo\|oo joo jo.oolooje\| \|pembiayaan tan jumlah penerimaan pengeluaran pooh apbd subunit?u elit fze dtv5 kkji86e7 fb. sistem informasi pemerintahan daerah lampiran apbd7lo1 \|oo\|o.ooloola\| feewoaratan daerah "lolheraonoovosowelaloslolahi\| #ateemanassaaan agar) jooloooloolalilo2\| retibusibaerahn assooool joolooo jola\|ilo2loz\| retribusisasa usaha 4sooko\| retribusi loz (oz (ox pemakaian kekayaan daerah jumlah pendapatan olok ooloooloos\| (sene injil seuanaoperasi oricon filoeloaf sana istana belanja perjalanan dinas dalam negeri koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan rka skpd jorleorlos injil setanaoperasi onleonolehnleelorf pembesaran pop belanja perjalanan dinas dalam negeri koordinasi dan penyusunan jorleot joa\|sil setanaope cana alamde rekening uraian jumlah rp)fslal belanja operasi lors ilor belanja pegawai \|o1 \|o1 (ox belanja gaji dan tunjangan asn jjo1\|o1 \|o1 (oz belanja tambahan penghasilan asn tambahan penghasilan \|o2 berdasarkan prestasi kerja asn administrasi umum perangkatetaring t ratan amin penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor for2os\|or\|sl1\| lawaoperasi otj2mejor\|s\|nyalon\| belanja barang \|o1 belanja barang pakai habis (o3 penyediaan peralatan rumah tangga foto2oe jos\|sj\| setawaoperasi (oz \|o1 belanja barang pakai habis wamussaw fokselaf goes jor\|2soa\|s\|iloajoi\| belanja barang loa (oz \|o1 belanja barang pakai habis loa \|o2 belanja modal peralatan dan mesin komputer belanja modal peralatan komputer los penyediaan barang cetakan dan penggandaan \|otj2delos\|sjid etawaoperasi jor\|2os\|os\|s\|iloajoi\| belanjabarang ios (oz \|o1 belanja barang pakai habis otj2meja\| fasiitasikunjungan tamu fotoanoooozoeoo forfeosfoelslni sama operasi 221soolroongososooo jerlenejoelslilorlar, sasmasama ane loss \|o1 \|o1 belanja barang pakai habis penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd tmooooosesooo jerleneoslslih same more orleosbolsfiloeloaf gama tatfosl pengadaan peralatan dan mesin lainnya otl2o7oe\|sle seuawamopas jo1 loe iorl2fosfor\|sjid seranyaoperasi ose00o0o0\| joel2osorsjilozlor\| belanja barang 36000o0\| (oz \|o1 belanja barang pakai habis penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik joel2joe\|sjid seanaoperasi resep20ojoel2oso\|sfilozlo2\| belanjasasa o \| o6seg200\| umum kantor forleosjoalsjil beranyaoperasi jor\|2soa\|silo2loz\| belanjasasa o144jo2\|sjid beranyaoperasi \| ) sesosok\| \| joel2oso\|sjilozlor\| belanja barang 4s2000\| \|o2 1o2 \|o1 \|o1 belanja barang pakai habis forlaoofo2\|sjilozlo2\| betanjasasa joel2oso\|sle\| seuawamopas sooooool jo1 \|o2 \|o2 belanja modal peralatan dan mesin \|o2 (og belanja modal alat bantu pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya jor2soo\|sjid seanaoperasi forlaoofoo\|sjilozlo2\| betanjasasa ojeosbefshnfeeleefon\| aans\|honor\|lil \|. setawaoperasi alor \|elnleelorf pembesaran pop belanja perjalanan dinas dalam negers\|sonjo2\|sjid \|. setawaoperasi \|o3\| \|o2\|s\|iloajoi\| belanja barang (oz (ox belanja barang pakai habis3\| \|o1\|s\| lawaoperasi os\|eo2or\|slilozlo1l \| ) belanja barang s2s00oo0\| (ox belanja barang pakai habis \|o3 \|o2 pembangunan sarana dan prasarana kelurahan os\|eo2 o2\|sjid setawaope\|os \|oz(sfilozlor\| belanja barang \|o2 1o2 \|o1 belanja barang pakai habis \|o3 pemberdayaan masyarakat kelurahan \|os\|202o3\|sjilozlor\| belanja barang jo3 \|o3 (ozaleo ons filoeloaf ana tatanxfslal belanja operasi jos (or (s1 \|o2 for belanja barang (os \|o1 fo2 (ox sil201jos islam belanja operasi \|. belanja perjalanan dinas dalam negeri jumlah belanjatal surplus ( defisit0\|( jolo\|z.o10. \|oo\|ooo\|ooj\| emsiavaan jumlah penerimaan pembiayaanjumlah pendapatan\| ' \| jolo\| \|oolocolools\| jugl202 (ot islam belanja operasi belanja gaji dan tunjangan asn belanja asn administrasi umum perangkat daerah \|o4 penyediaan bahan logistik kantor fo1l20e loaislif belanja operasi \|o4 \|o2 belanja barang dan jasa onleosalehnleelor asia barang belanja barang pakai habis penyediaan barang cetakan dan penggandaan \|o1l20e (os islam belanja operasi (o1 iosvarian jumlah rp) onleosslefnleelor asia barang belanja barang \|o2 pakai habis penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd \|o1l2oe joo\|staf belanja operasi lo1 logl2os (ot islam belanja operasi a80. (o112. lo1 \|o2 belanja barang dan jasa onleosforfslnfoelor lai nan barang belanja barang pakai habis penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik fo1los lozislif belanja operasi \|. \|o1 lo2\| belanja jasa belanja i1\|o2 \|o2 jasa kantoremamamartenusa soo sao dobbamumtransfen despenyediaan jasa pelayanan umum kantor \|o1l2os joalslal belanja operasi \|o1 oa(s lo2\| belanja jasa \|09 (oz islam belanja operasi dan jasa ones elehnleelor\| asia barang belanja barang pakai habis \|o1 foz fo2 lo2\| belanja jasa 8s0. belanja jasal201 (ot islam belanja operasi st15000\| 1o212. io1 \|o2 belanja barang dan jasa oelzonforfslnfoelor\| bei barangfot islam belanja operasi io1belanja barang pakai habis jumlah belanja\| total surplus ( defisit)\|( jolo\| \|oo\|o.ooloole\| \|eemsiavaan jumlah penerimaan pembiayaan\| 'jumlah pendapatan) ol lolos\| \|oo\|o.ooo s\| 02 jot islam belanja operasi \|o1\| (ot isfafo1\| belanja pegawai (ox belanja gaji dan tunjangan asn \|o117. (ot (ot fox (o1 (ox belanja gaji pokok asn belanja (o1 \|o1 \|o2 tunjangan keluarga asn belanja(o1 lozadministrasi umum perangkat daerah penyediaan peralatan rumah tangga fo1leosfos injil lawaoperasi crazy0\| eos foss\|iloilo\| belanja barang crazy0\| fo2 (ox belanja barang pakai habis pameran joke gaggsmtua\| amal \|o1 eos foa\|seal setawaoperasi 2uefa s\|ifozloi\| belanja barang lo4 to2 (ox belanja barang pakai habis penyediaan barang cetakan dan penggandaan \|o1l2refs lil setawaoperasi 1season0\| \|o1\|2refs slilozlot\| belanja barang 1season0\| ios fo2 (ox belanja barang pakai habis foinesonoaroooo fnfeoelesl asitastasungan ane rasio) \|o1 eos fos sjid setawaoperasi ata92000\| \|o1\|2refs slilozlot\| belanja barang ata92000\| loss to2 belanja barang pakai habis penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd foinesonoeroooo fnfeoeeslslii setmuroremsi asesmen onleoofoelslnfoe joan sana peranan p3. o00rjeorlosisl2\| seranamooa loe \|o2 belanja modal peralatan dan mesin belanja modal alat si? lo2\|os kantor dan rumah tangga belanja modal lo2\|os\|o2 alat rumah tangga penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah menyurat jorjeoalo1(s\|ilozloil \| ) belanjabarang foz (ox \|o1yope rasi jorjeolo2s\|ifozloa\| \| ) belanjasasa umum kantor forfeoaloalslil seranmopr rasi 299s000\| islam belanja operasi \|o1 (sn foz lor belanja barang (o1 (o2 (ox belanja barang pakai habis \|o1 (sn \|o2\| belanja jasa jumlah belanja\| total surplus ( defisit\|( lolos \|oo\|o.ooloole\| jpemsiavaan jumlah penerimaan pembiayaan) )o\| jumlah penerimaan pengeluaran pool apbd subunit? yotl ag7jumlah pendapatan) ol olok\| .o1. \|oo\|o.ooo s\| bertan202 (ot isfafo1\|(os tunjangan fungsional umum asn belanja \|o112. io1 tunjangan beras asn belanja \|o1 (o1 tunjangan ph tunjangan khusus asn belanja \|o112. io1 pembulatan gaji asn belanja lurah \|o112. io1 jaminan kesehatan asn io1 io2 belanja tambahan penghasilan asn tambahan penghasilan io1 (ozadministrasi umum perangkat daerah penyediaan peralatan rumah tangga fo1 eos fossil setawaoperasi \|o12refs s\|ifozlot\| belanja barang fo2 belanja barang pakai habis amore joke gaggsmuwa\| \|o1 eos foalsjal lawaoperasi \|o1 leo foa s\|ifozlon\| belanja barang lo4 fo2 belanja barang pakai habis (os penyediaan barang cetakan dan penggandaan \|o1 eos fossil lawaoperasi \|o12geos slilozlot\| belanja barang ios fo2 belanja barang pakai habis foinesonsesoooo fnfeoele asitastanungan ane season\| \|o1 eos fos sjid setawaoperasi season0l \|o1 fos s\|iloilo\| belanja barang saas00\| loss io2 belanja barang pakai habis penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd foinesonsesoooo fnfeoeleslslii sewmuroremsi artnoooo\| onleoofoelslnfoe joan sana pera9 foz joa (ox perjalanan dinas dalam negeri penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah menyurat jorfeoalor\|lil seuanuope rasi forjeoalor(s\|ilozloil belanjabarng (o1 (o2 (ox belanja barang pakai habis penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik jorjeoalo2 s\|iloilo\| betanjasasa o o \| oo tanya umum kantor jorjeoaloa s\|ifozloa) \| ) betanjasasa jo2 lil seranmope \| bupati ngada drs. paulus solidio2 belanja barang pakai habis .000s. jotjeooo2\|s\|ilozjoa\| belanjasasa m0000) pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya .000s. jotleooloo lil seuawaoperasi totnenoooosowen forfeooenlshiforlosh semata asasoool onleososfrleeloelon\| selanaleo jotislil seuawmoperasi co39000\| .000s. jo2leo1 jot sinlozjorl belanja barang \|o212. (o1 (ox i\|o3oalzonfosfslnfoe soal sana perjalanan belanja 1o3 toa \|o13l202foe lil setawaoperasi (o215 belanja barang pakai habis \|o3 pemberdayaan masyarakat kelurahan jo3l2o2fos sjid setawaoperasi jos \|202fo3 s\|ifozlot\| belanja barang fo2 (ox belanja barang pakai habis belanja uang dan atau jasa (o3 14l201 istal belanja operasi belanja 1o412. iozislam belanja operasi \|. \|os (ot lor belanja barang se0.00o\|e201 (ot sifat belanja operasi ). belanja (oz loajose201 fos islam belanja operasi \|. belanja (o3 (oz loa perjalanan dinas dalam negeri fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa jose201 islam belanja operasi \|. apbd subunit?cs (oz loa perjalanan dinas dalam negeri rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa jose201 islam belanja operasi belanja los \|o2 loa \|o1 perjalanan dinas dalam negeri jumlah belanja\| total surplus ( defisit\|( loofrorooooooos.ooofoofosofoolef lt. trawetawaan jumlah penerimaan pembiayaan\| apbd subunit?c major\| \|oo jo.joomla\| \|pew apa tan daerah infonomoonecsoelalomlolkh\| gawemmasonaan ana joolooooolaliloz\| retribusibaerah joo lo.oo fool \|o2\| retribusi jasa usaha \|. retribusi a11 lo2 lo2\| pemakaian kekayaan daerah jumlah pendapatan olok\|z01. \|oo jo.color\|s\| perca1j2o2\|otislilo(0o112. tunjangan fungsional umum asn belanja fox tunjangan beras asn belanja io1 (oz tunjangan ph tunjangan khusus asn belanja fox pembulatan gaji aslurah jaminan kesehatan asn io1 ijeoeot lil seuanaoperasi jotleoeot s\|nlozjol belanja barang \|o1 (o1 \|o2 io1 belanja barang pakai habis wamoonsa jokoelel ogaggeesmtas\| wan jotjeoe joalsli seuawaoperasi g013700\| jotleoe joa s\|ilozjorl belanja barang \|o1 i2.jotjeoelos sinlozjorl belanja barang \|o1 (os \|o2 io1 belanja barang pakai habis totnonoooncoso terleseloef gastasitamunganrame jotjeoe josislil seuawmoperasi jotjeoe jos s\|ilo2joel belanja barang \|o1 i2. los io1 belanja barang pakai habislenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd orleoelos\|lil beuawaoperasi ongkos sfnleelor\| anna peranan ken belanja (o9 foz j9as200\| belanja barang pakai habis penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik jorleosjo2\|sli\| seuawaoperasi os3n21oo\| oo orlaoejo2fs\|ifoaloz\| belanjasasa os312100\| oo naralatan dan perlengkapan kantor jotjeosjoa lil seuawaoperasi taseeool jotleosjo3 s\|nlozjorl belanja barang aseeool \|o1 (o3 io1 belanja barang pakai habis lo1 belanja pemeliharaan belanja \|o2 \|o2 pemeliharaan peralatan dan mesin (o1 \|o2komputer unit belanja modal i02 peralatan komputer umum kantor jotjeos jobs\|ilozjoa\| belanjasasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah apbd subunit?s@ djh8ao 11v pu@ igttdpca m4h9otgajz6 rzbcso2 s\|ilozloil belanja barang foz (ox \|o1 belanja barang pakai habis joel2oslo2 s\|iloilo2\| betanjatasa test000l nan pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya orl2ososislil serawmoprrasi orl2sos s\|iloilo2\| betanjatasa orders shrfeeleelon\| #eannlorl2ost slnlozloil belanja barang foz (ox \|1 masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa jose201loris\| serawmoperasilo\|oo\| \|oo\|o.oo\|oo\|s\| \|bertanya tean fal guru kepala sekolah damar joz\|201fos islam belanja operasi otonom000 ooo0 color inlosloz selnya asa tera men belanja jasa \|o3 to2 loz konsultansi konstruksi \|o1 o2l20o1fos isle belanja modal belanja modal \|o3 io3 gedung dan bangunan \|o3 1o3 belanja modal bangunan gedung belanja modal \|o3 1o3 bangunan gedung tempat kerja \|o2 \|o4 pembangunan ruang unit kesehatan sekolah joz\| joalslal belanja operasi taroooooootoooo jozlzorlorisi oleh erna mas belanja jasa to2 loz konsultansi konstruksi tlo1f101000. joel2o1loalslel belanja modal \|. belanja modal loa lo3 gedung dan bangunan loa (o3 belanja modal bangunan gedungoalzonforlslnfoe joan sana peranan belanja toa \|ose2o2fot\|sj1l setawaoperasi paleo2 for islnfoe joan sana peranan pop belanja io2 lo4 perjalanan dinas dalam negeri \|o2 pembangunan sarana dan prasarana kelurahan jo3\|202fo2 slilozlot\| belanja barang 1o2 fo2 belanja barang pakai habis \|o3 pemberdayaan masyarakat kelurahan o3\|202o3 slilozlot\| belanja barang fo2 (ox belanja barang pakai habis jo3\|202fo3 s\|iloilo\| belanjalasa apbd subunit?s@ djh8ao 11v pu@ igttdpca m4h9otgajz6 rojot islam belanja operasi \|os (ot (sn lor belanja barang 7lo117.jolo\| joo\|o.ooloole\| \|eemeiavaan jumlah penerimaan pembiayaan\|uraian jumlah rp) ola atasowoo07oooofoofooofoofs tertanam \|o1\| \|soll202 (ot islam belanja operasi \|o1l202 (o1 slalom\| belanja pegawai io1 (ox1 \|o3 tunjangan jabatan asn belanja \|o1 ios tunjangan fungsional umum asn belanja io1 (ox tunjangan beras asn belanja io1 (ox pembulatan gaji asn belanja lurah (o1 \|o1 (ox jaminan kesehatan asn belanja \|o2 tambahan penghasilan asn tambahan penghasilan \|o2 berdasarkan beban kerja asadministrasi umum perangkat daerah \|o2 penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor \|o1l2os (o2 islam belanja operasi \|o1 lo2 io2 \|o3 belanja pemeliharaan belanja lo2 \|o2 pemeliharaan peralatan dan mesin fo1los mozilla\| belanja modal \|o1 \|o2 \|o2 belanja modal peralatan dan mesin komputer belanja modal \|o1 lo2 lo2 komputer unit belanja modal \|o1 lo2 \|o2 peralatan komputer penyediaan peralatan rumah tangga \|o1l2oe (os islam belanja operasi \|o1 (os foz lor belanja barang belanja 1o2 barang pakai habis \|o1l2os (os isle\| belanja modal \|o1 \|o3 \|o2 belanja modal peralatan dan mesin belanja modal \|o1 \|o3 io2 ios alat kantor dan rumah tangga belanja modal \|o1 \|o3 \|o2 los \|o2 alat rumah tangga penyediaan bahan \|o4 logistik kantor1l2os loalslal belanja operasi \|. tergooogoozoooo tor izoslomeholori sanasaag secolo belanja joa to2 to1 barang pakai habis penyediaan barang io1 cetakan dan penggandaan \|o1l2oe (os islam belanja operasi \|o1 (os fo2 lor belanja barang belanja (os to2 to1 barang pakai habis \|o1zoe fasilitasi kunjungan tamu\| \|o1l2oe los islam belanja operasi \|o1 \|2o06 joss fo2 lor belanja barang belanja fog io2 barang pakai habis penyelenggaraan rapat \|o1 koordinasi dan konsultasi skpd \|o1l2os loo islam belanja operasi \|. belanja to9peralatan dan mesin lainnya \|o1l2o7 los isle\| belanja modaljo1 loe belanja modal peralatan dan mesin belanja modal lalu2 alat laboratorium belanja modal 5l2lo2 unit mat. laboratorium kimia nuklir pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya \|o1l207 (to\|sle\| belanja modal jo1 belanja modal peralatan dan mesin belanja modal alat kantor dan rumah tangga (o1 lo2 \|os iox\|o1los lo1 islam belanja operasi 304s00\| tenocogooozoooo torres lors inloetorh belanja barang asal belanja barang pakai habis penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik \|o1l2os loe islam belanja operasi tenocogooozoooo torres goals inloetozh belanja jasa man ta4 penyediaan jasa pelayanan umum kantor jo1l2os loalslal belanja operasi \|o1 (oa lo9 islam belanja operasi \|o1 (oz (sa foz lor belanja barang belanja (o2 barang pakai habis \|o1 (oz olo2\| belanja jasa \|. pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya \|o1l2o9 islam belanja operasi \|o1 (og(s foz lo2\| belanja jraiosl201 (o1 isfafor\| belanja pegawai tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn honorarium jumlah belanja\| total surplus ( defisit ( ).oo lolos( joo.oofooje\| feemeiavaan apbd subunit? fp@ aksi4 v@k gh96 aru w4copy2r dul ikode rekening \|. uraian jumlah rp) jumlah pendapat\| ol lolos\| \|oo\|o.oo\|oo\|s\| \|isfafo1\| belanja pegawai .5178a8\|\|modal lo4 bangunan gedung tempat kerja (os pembangunan perpustakaan sekolah joz\|201fos islam belanja operasi tongovoooo1ooo telepon los inloeloet selama jasa belanja jasa los \|o2 io2 konsultansi konstruksi o2l20o1fos isle \|\|. belanja modal belanja modal (os gedung dan bangunan los (ox belanja modal bangunan gedung belanja modal (os bangunan gedung tempat kerja pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah o2l201fossil belanja operasi joss foz lo2\| belanja jasa belanja jasa los \|o2 io2 konsultansi konstruksi joz\| fos isl2\| belanja modal \|. belanja modal los gedung dan bangunan loe belanja modal bangunan gedung belanja modal loss bangunan gedung tempat kerja jo2 rehabilitasi sedang berat ruang kelas los islam belanja operasieosfot\|sjid lawaoperasi eos fot\|s\|iloilo\| belanja barang a68000\| fo2 belanja barang pakai habis penyediaan peralatan rumah tangga fo1leoefos injil setawaoperasi aa1200\| o1l2nefoss\|ilozfor\| belanja barang aa1200\| fo2 (ox belanja barang pakai habis memomaoo akses\| eggmamt\| amal \|o1\|2uefa slilozlon\| belanja barang lo4 to2 (ox belanja barang pakai habis (os penyediaan barang cetakan dan penggandaan \|o1l2refs slilozlot\| belanja barang ios fo2 belanja barang pakai habis fo1leosfosf fasiltasikunjungan tamu to1nooognosoooo toifeosoafsfih eruamumoresasi aootooeof \|o1\|2refs slilozlor\| belanja barang loss to2 belanja barang pakai habislenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd oleo fossil seuawaoperasi ongkos sfnleelor\| anna peranan ken\|. (os ) o30000\| belanja barang pakai habis penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik orleosjo2\|sli\| seuawaoperasi orlaoejo2s\|iloilo\| \| ) belanjasasa nadiaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor jotjeosjos isi\| seuanaoperasi m9100) jotleosjos\|s\|nfozjoil belanja barangumum kantor jotjeosjoalslil seuawaoperasi \|otleosoas\|ijeooo2 s\|ilozjoil belanja barang belanja barang pakai habis jotleooo2 s\|ilozjoa\| belanjasasa pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya totenoooosowee tonfeonleslshi seummoreaas a20\|o1 foo\|s foz(ot istal belanja operasi \|os (ox (sn foz lor\|oo \|oo jo.oooojs\| \|pembiayaan jumlah penerimaan pengeluaran ooh sistem informasi pemerintahan daerah lampiran apbd apbd subunit?g k406 ptc6p pzvilo1\| \|solo.oo jola\| jeevoapatan par emoonsowemelanjalih\| pages saga tornangoonooooo joolasolooahrlo mempesoaran joo fo.o fool lo2\| retribusi jasa usaha retribusi ala lo2 lo2 \|o1 pemakaian kekayaan daerah jumlah pendapatan doo) olok\|z. .0000ooloolools\| jsruzorlor\|sjilozloil belanja barang \|belanja gaji dan tunjangan asn belanja gaji d.ooo0 nan belanja tunjangan keluarga asn belanja tunjangan jabatan asnfo1 lzoefor\|sjilozloil belanja barang io2 belanja barang pakai habis penyediaan peralatan rumah tangga \|o2 \|o1 belanja barang pakai habis kantorjoel2osoalslil seranaoperasi o7sa7so0\| \|o2 \|o1 belanja barang pakai habis penyediaan barang cetakan dan penggandaan forleoefos injil \|. seranaoperasi forlzoefos\|sjilozloil belanja barang (os io2 belanja barang pakai habis totoengoonooooo porleeelosl ello tesitasitumungantamu see toroeoooonooooo orleosloelshl tol setamumopemas ssasasah jorlzoeloa\|silo2oil belanja barang (osis io2 \|o1 belanja barang pakai habis penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd forleoejos\|sjid seranjaoperasi passes00o\| ones frloefoe\| ina #ejaan belanja (los\| pengadaan mebel for2o7fos\|sje\| seraamopa \|o112. los (oz belanja modal peralatan dan mesin belanja modal alat los kantor dan rumah tanggamodal alat rumah tangga penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah menyurat forleoefor\|sjid \|. seranjaoperasi forlzoefor\|sjilozlonl belanja barang \|o2 \|o1 belanja barang pakai habirleoofo2\|sjid \|. seranaoperasi forlaoojo2\|sjilozloil belanja barang 6s00000\| (o2 io2 \|o1 belanja barang pakai habis nan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya forjeoojoe\|sjid \|. seranjaopetoooaonnooooo jerlennjoelsiforlosl asmara onleosfelehrleefoeforf petis nan kantor pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya tnooogennoooo terlenejoslsih setan operasi ge2cbooo\| forleoojoo\|sjilozlo2\| belanjasasa onleosfoolsfnfoefoefor asaiadasa popo1or\|sjid seranyaoperasi 9e2s0o00\| \|o2 4ic8 label rve flag salvo spp zed d. memutuskan menetapkan peraturan bupati ngadda tahun anggarcartoon00010000 jo2 t2or jos tet tol. regosol tambahan penghasilan los berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn oelzonfesfsfnforosfonf honorarium selain fos\|ffee\| belanja barang dan o2\| joss lor belanja barang \|o212. los io1 belanja barang pakai habis otonom0001o0o0 tor loss inlosloz sarana asa hao) belanja jasa los \|o2 io2 konsultansi konstruksi los \|o2rehabilitasi sedang berat ruang guru kepala sekolah joel201 jos islam belanja operasi \|. atogovoootoooo color osis inforloz selnya asa cool belanja jasa log \|o2 io2 konsultansi konstruksi log \|o2 belanja pemeliharaan belanja log pemeliharaan gedung dan bangunankode rekening ril2o1 lorislal belanja operasi jos fo1(s afo2 lor belanja barang (os \|o2 \|o1 belanja barang pakai habis jumlah belanja\| total surplus ( defisit)\|( toofroraooo00n0noo0foofooofooler ll. teemeravaan jumlah penerimaan pembiayaan)tanfotoooooarzooooloofoooloofar pevomatawoaman nlrmamosaroralolodorei\| bagewmsustas same joglo.oo oolafafoa\| lain lain pad yang sah \|. hasil pemanfaatan bmd yang tidak dipisahkan totnonooorzeseo tenloenfoofelneslosfaf mesrseraame\| sena, jumlah pendapatan olok\|z. oolooscifi\| belanjapegawai \|o1 (ox belanja gaji dan tunjangan asn belanja gajibelanja lurah jaminan kesehatan asn (o1 lo2 belanja tambahan penghasilan asn tambahan penghasilan lil seuawaoperasijeoeoa sl2\| seuanamopat meo21oo\| io1(os penyediaan barang cetakan dan penggandaan jotjeoelos sinlozjorl belanja barang \|o1 (os \|o2 io1 belanja barang pakai habis jotleoelos\| fasilitasikunjungan tamu 1864so00\| fotoanooonzoooo jorfeoeleslslif seuammoreaasi asesooo)\|orl2oe \|os\|sliloajoi\| \| ) belanja barang \|o1 los \|o2 io1 belanja barang pakai habis penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd jorleoefog isi\| lawmoperasi saas2ooo\|l ongkos sfrfoelos\| asma beratkan nan belanja io1 i2. lo9\| jozleo7joel2l \|.) lawamopa loe \|o2 belanja modal. peralatan dan mesin belanja modal alat l2l02 studio, komunikasi, dan pemancar los io2 loe \|o1 belanja modal alat studio komputer komputer unit belanja modal l2lo2 peralatan komputer pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya borneo7\|to isil lawmope rasi 15za80o0o0\| \|orl2o7(to\|sliloaloi\| belanja barang \|o112. (ox io1 belanja barang pakai habisnan jojo7\|to sle\| seuawamopa 1soo\| \|o2 belanja modal peralatan dan mesin belanja modal alat kantor dan rumah tangga ios (oxjotjeosot slnlozjoil belanja barang \|o1 (o1 \|o2 io1 belanja barang pakai habis penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik jotjeoso2 s\|ilozjoa\| belanjasasa penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor jotleosjos lil seuawaoperasi \|o1 (o3 \|o2 io1 belanja barang pakai habis umum kantor jotleosjoalslil seuawaoperasi09 islam belanja operasi \|. \|o1 foz(s foz lor belanja barang foz (ox \|o1 belanja barang pakai habis \|o1 (oz \|o2\| belanja jasa \|. (o2 \|o2 belanja pemeliharaan belanja \|o1 \|o2(ox pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait jo2l201 islam belanja operasi \|.belanja ioz t( fot islam belanja operasi (os (ot foz lor belanja barang (os (o2 (ox belanja barang pakai habis belanja (oa (oxo2\|seal belanja operasi s100000\| belanja \|o2 loa \|o1 perjalanan dinas dalam negeri jumlah belanja\| total surplus ( defisit\|( lolos\| \|solo oolooje\| jeemeiavaan jumlah penerimaan pembiayaan\|umlah pendapatan\| olok\|z. \|oolocrl2o2\|orisinil serawmoperasi so1oz8ne3al o \| joel2o2\|or(scifi\| belanjapegawai 01078ne3al \|o1 (ox belanja gaji dan tunjangan asn \|o1 (o1 (ox belanja gaji pokok asn belanja tunjangan keluarga asn belanja \|o1 ios tunjangan fungsional umum asn belanja \|o1 (o1 \|o1 tunjangan ph tunjangan khusus asn belanja lurah jaminan kesehatan asn (administrasi umum perangkat daerah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor apbd subunit? l1kj214ky rups@ eeo ca5 tbm1z bme r1 eos foe seal setawaoperasi \|o1l2ofoe slilozlon\| belanja barang fo2 (ox belanja barang pakai habis penyediaan peralatan rumah tangga \|o1l2ofo3 s\|iloilo\| belanja barang fo2 (ox belanja barang pakai habis amors joke gagmsmuwa\| wan \|o1\|2uefa slilozlon\| belanja barang lo4 to2 belanja barang pakai habis (os penyediaan barang cetakan dan penggandaan eos fossil setawaoperasi \|o1\|2refs s\|iloilo\| belanja barang los fo2 belanja barang pakai habis fo1leosfosf fasiltasikunjungan tamu eos fossil setawaoperasi foimooonassoooo tor (eos oefefnlarlonl eemmassang 0st loss to2 (ox belanja barang pakai habis penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd fo1leosfoo\|seal setawaoperasi asgteaso0\| apbd subunit?3rehabilitasi sedang berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah joz\| islam belanja operasi \|. totoeosoootoooo (oz lor mens info lot serta barang mana kena i01 belanja barang pakai habis rotooovo00 ooo loslzor iloilo salahnya asa kacoooopengadaan alat praktik dan peraga siswa joz\| \|seal belanja operasi \|. ror000000010000 joel2ore2 isinlorh tokoh tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn honorarium tatoooooootoooo jol2on eksis ozon soo 1o2 io1 belanja barang pakai habisrjeoeloss\|ifozloil \| ) belanjabarng lo9 foz (ox (ox belanja barang pakai habis ongkos sfrleelor\| adan peranan belanja log \|o2 (el2oslorisli\| betanmoperasi jorfeoalor(s\|ilozloil \| ) belanjabarang foz (ox (oxmope rasi nan umum kantor forfeoaloalslil seranyaope rasiel2oso2 sli\| seranmoprrasi s24680\| joel2oso2 s\|nlozloil belanja barang s0468000\| foz (ox (ox belanja barang pakai habis nan mesin lainnya belanja tidak oleosbelslal samgat \|o1 fos isfafo1\| belanja tidak terduga jo1 loe (ox belanja tidak terduga belanja tidak terduga pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya totoenooonsooee forfeoolealshil seummoremsa raseooo) (og \|o2 belanja pemeliharaan belanja \|o9 pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat wilayah kecamatan o2l2o2\|os lil seranmoprrasi 32solo0l apbd subunit? l1kj214kky rups@ eeo ca5 tbm1z bm8s2\|202fo3 slilozlot\| belanja barang fo2 (ox belanja barang pakai habis joe\|202o3 s\|iloilo\| belanjalasa so00000\|jo3l2o2foe seal setawaoperasi jo3\| fo2 slifozlot\| belanja barang lo2 fo2 (ox belanja barang pakai habis \|o3 pemberdayaan masyarakat kelurahan l2o2fos seal setawaoperasi s9t8s000\| belanja uang dan atau jasa 1o312. (o3 ifos sle\| laamopas \|o3 belanja modal peralatan dan mesin belanja modal alat lo3 io2 los kantor dan rumah tangga lo3 io2 ios \|o1 belanja modal alat kantorjose201 (te\|seal belanja operasi belanja foz joa perjalanan dinas dalam negeri jumlah belanja\| total surplus ( defisit\|( joofroraooso0r2oo00foofooofoolel ll. pemetaan jumlah penerimaan pembiayaan\| jumlah penerimaan pengeluaran pooh apbd subunit? l1kj214kky rups@ eeo ca5 tbm1z s8ktanfotoooooarawoooloofoooloofar tt. pevommatawoaman nlrmamosaworelolodoeki\| bagsmmsuas sama joglo.oo oolafafoa\| lain lain pad yang sah \|. hasil pemanfaatan bmd yang tidak dipisahkan toinonooorzoseo tenfoenfoofelnfeslosfaf mesrseraama\| sena, jumlah pendapatan olok\|z. \|oolooofoo\|s\| jlife1\| belanjapegawai \|o1 (ox belanja gaji dan tunjangan asn belanja gaji pald6lurah jaminan kesehatan asn lislil seuawmoperasi t0ato400\|leoeoa lil seuawaoperasi \|otleoeo3 s\|ilozfor\| belanja barang \|o1 \|o3 \|o2 io1 belanja barang pakai habis masa free gas jotjeoeloalslil seuawaoperasi seesooo\| jotjeoe joa snlozjorl belanja barang 9sesosok isinlozjoil belanja barang(os fo2 (ox belanja barang pakai habis jotjeoelosisle\| seuawamopat io1 los \|o2 belanja modal. peralatan dan mesin komputer belanja modal io2 peralatan komputer torooasomoooo orkesejoeh tesasitamngen ame rss torooooooaoooo jorleoejoelsini seuammoremws anderson jotleoe jos snlozjorl belanja barang 31se1500\| \|o1 i2. los io1 belanja barang pakai habis penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd tnooooowoooo jorkesejolsini setmamorawa sora onlzosoosfnleelos\| asa kerajaan nan belanja io1 i2. lo9 ioz. \|otleorlosisle\| seuwamopa postal0\| (o112. los \|o2 belanja modal. peralatan dan mesin belanja modal alat kantor dan rumah tangga belanja modal i5i2 lo2 \|o2 alat rumah tanggaleo7joel2\| lawamopa astro\| (o112. loerleosfotsliloajoi\| belanja barang \|o1 (o1gjo2 isi\| lawmoperasi \|o1 \|o2 \|o2 io1 belanja barang pakai habis \|orlaogjo2\|sliloajoz\| belanjasasa ken jorjeooo2 isl2\| lawamopa soooooo\|l (o1 lo2 \|o2 belanja modal. peralatan dan mesin lo2 \|o1 belanja modal alat bantukode rekening uraian jumlah rp) \|o1l209 islam belanja operasi \|o1 loe \|o2 belanja pemeliharaan belanja (oe (oz09 islam belanja operasi \|o1 (og(s. \|os (ot lor belanja barang \|. (os (o2 fox belanja barang pakai habislos \|oo\|o.ooloole\| \|pembiayaan jumlah penerimaan pembiayaan)io2 loa perjalanan dinas dalam negeri joel2only2 isle belanja modal sas172600\| \|o2 belanja modal\| peralatan dan mesin belanja modal alat (o2 lo2 los kantor dan rumah tangga lo2 ios io1 belanja modal alat kantor belanja modal lo2 komputer for (otoonaoo01oo0 belanja modal pop komputer unit penyiapan dan tindak lanjut evaluasi satuan pendidikan dasar joz\| jelaslah belanja operasi \|. rotooonoootoooo toe lsorleats ino lord dosa! 1o2 io1 belanja barang pakai habis totoooooooroooo toe lorleatsinoloeh nanga mem belanja to2 loa perjalanan dinas dalam negeri penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan sekolah dasar joz\| les islam belanja operasi \|. jozlorles teori senja pegawai tambahan penghasilan io3 berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn\| ' lonfanooooooorooee enfooofoo\|s ttd. tertanda kesatuan bangsa dan lonloovaonoooossomleoloolel saru massal2l2o1 foaislil belanja operasi alo18010. jo2 goals fo2 for belanja barang \|o2 (oa (o2 \|o1 belanja barang pakai habis alo18010. \|o2\| foa\|s lo2\| belanja jasa belanja \|o2 (oa (oz loa \|o1 perjalanan dinas dalam negeri alor\|so10. jo2\|201foafsl2\| belanja modal \|o2 (oa (oz belanja modal peralatan dan mesin belanja modal komputer belanja modal peralatan komputerjo3 lo\|so10. jo3\|201foafsfil belanja operasi \|. alo1\| \|o3\| offs fo1 belanja barang s16. \|o3 (o4 (o2 belanja barang pakai habis alot \|o3 .o1 joss \|o2\| belanja jasa . alor\|s010. jo3\| foafsftfos\| belanja hibah \|. belanja hibah loa ios bantuan keuangan\| kepada partai politikbantuan keuangan kepada partai\|so10. jos\|201foafsfil belanja operasi alo1\| jos goals fo1 belanja barang jos loa \|o2 belanja barang pakai habis belanja loa to2 gf2r0 urh2 bfg id23 \|so10. jose201fo3\|sil belanja operasi alo1\| fo3\|s lot belanja barang io1 (ox belanja barang pakai habis alot jos2.o1 (os \|o2\| belanja jasa \|. kantor belanja1jao1. former1for isil belanja operasi alo1\| jox for (s1 fo2 for belanja barang \|o1 (oz \|o1 belanja barang pakai habis koordinasi dan penyusunan dokumen rka skpdfor2or jo2\|seal berawaoperasi alonfeoraooncootecoo onfeorelsfnfeeff asam area (o215 \|o1 belanja barang pakai habis onlzonfeelsfnfoejoaf sana peranan belanja 1o2 loa perjalanan dinas dalam negeri elmamamner peka li) kerena\| snfeoraooncooteco nfeorlorlslih emamuroremsi ass slorfao1.oo0000010000 jor\| \|o7\|slifoaforl belanja barang sang2o\| (o715aorleoooosoostoooo torleselerlslii emawmoreas tae alonfeoraoooeootocoo toffee sifon sewmiapeganan kaseansas, \|ox belanja gaji dan tunjangan asn belanja gaji for belanja lo115 \|o2 tunjangan keluarga asn belanja lo1 \|o1 1o3 tunjangan jabatan asn belanja \|o1 \|os tunjangan fungsional umum asn belanja \|ox tunjangan beras asfio1 (ozalerlsoroooseootoowo toneoeerlelhi setmoronemsa gases) skor\|so1. jordan2 \|oa s iloilo\| belanja barang loa t10. jorlaoeo1 lil betawaoperasi skor\|so10. jorlaoeot s iloilo\| belanja barang (ot to2 fox belanja barang pakai habis penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor alerlsorooogeootoowo toneoejeeleleh seamamooa aman \|o1 lo2 loz belanja modal peralatan dan mesin komputer apbd subunit? gf2r0 urh2 bfg id23 @ia be@ke jumlah rp) komputer unit belanja modal lo215\| peralatan komputer #lnjanaamarasn foleselo (\|\| gagemowneal sma ekor\|so1000000010000 jorlaoeoa\|sli\| setawaoperasi oo1az27o\| alorlsetaooooootoeeo torfeoelerlsierlorh seomassana aan) loa to2 \|o1 belanja barang pakai habis ekor\|so1000000010000 jorlaoeoa\|sla\| seuawamooa \|o1 loa (5s lozskor\|soro00000010000 jorlaoeos\|s\|i\| setawaoperasi osaraoool ekor\|so1000000010000 jorlaoeos\|s\|iloajoil belanja barang serat00\| jo1 (os to2 fox belanja barang pakai habis slorlsetaooooootoeeo torfeoelesh hoo esasitomungan ame ekor\|soro00000010000 jorlaoeos\|sli\| setawaoperasi ekor\|so1000000010000 jorlaoe joe\|s\|iloafoil belanja barang jo1 loss \|o2 fox belanja barang pakai habis penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd skor\|soto00000010000 jorlaoeoo\|sli\| setawaoperasilog io2(o2 komunikasi, sumber daya air dan listrik lalu1l201. jorfeosfoz isil belanja operasi alo1\| jor \|o2\|s foz lo2\| belanja jasa fo4 penyediaan jasa pelayanan umum kantor alor\|so10. orl2osfoafsjil belanja operasi alot jot a.os jos lor belanja barang loa to2 \|o1 belanja barang pakai habis alo1\| jon foa\|s 2 perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan alor\|so10. ordo9lo2\|sil belanja operasi alot jot a.os (oz lo2 for belanja barang (o2 fo2 \|o1 belanja barang pakai habisorl2solo2\|sinaloa\| belanjasasa slerlaoioenooooroooo tonnes meleleh emamaamooal sesosok\| lo1 lo2 \|o2 belanja modal\| peralatan dan mesin lo2 lo2 \|o3 belanja modal alat bantu pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya slorfao1.o00000010000 jor\|2o9los isi lanao rasi loss belanja pemeliharaan belanjaerlaoioosooosroooo tonnes oleh aetamunopemesi ass, slorfao1.o00000010000 joel209no\|slifoafoil belanja barang 2a195s60\| (ox belanja barang pakai habis jumlah belanja total surplus (bensin\|2a12502577.ooo olonfantooooooorooloofooofoolel ltt tremataraan jumlah penerimaan pembiayaan\| ol jumlah penerimaan pengeluaraapbd subunit? gf2r0 urh2 bfg id23 f6@ia be@ke@tunjangan profesi guru tpg) pns belanja \|o4 tunjangan khusus guru tkg) pns belanja tambahan los penghasilan tamsil) guru pns i28 pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah joz\| \|es islam belanja operasi gelar es\|sfrfoe\| belanja barang dan rotooovo00 ooo0 lol2or less inloslorf senja barang seo \|o212. 1o2 io1 belanja barang pakai habis oto0ov0001ooo0 olor eksis inforloz sarana asa sosoool selang jasa belanja lo4 io1 perjalanan dinas dalam negeri pengelolaan dana bos sekolah dasar joel201les islam belanja operasi \|. selain es\|sfrfoe\| belanja barang dan \|o2 isg belanja barang dan jasa bos lo2 iss isg belanja barang dan jasa bos \|o1 o2l2o1lzoislel belanja modal los belanja modal aset tetap lainnya belanja modal los iss aset tetap lainnya bosdemang intro000. dimas pen dip 1n01. pengelolaan dana boppaud \|oleasoppauwp imo jumlah hibah pada sub kegiatan\| 'o) jumlah hibah pada skpd\| 'o ino2000. dinas tan pengelolaan upaya kesehatan khusus jumlah hibah pada sub kegiatan\| oo) jumlah hibah pada skpd\| oo j2os. dinas ketahananpangan lokal jumlah hibah pada sub kegiatan\| o jumlah hibah pada skpd\| oo) mass. dinas kepemudaan danolahraga pengembangan organisasi keolahragaan bantuan pengadaan bola volly damian lay maa marselino toa kelurahan tanalodu kec. bajawa jumlah hibah pada sub kegiatan\| oo) jumlah hibah pada skpd\| tastooooonenoooodiwas emma stan koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat jeabekranasa imo jumlah hibah pada sub kegiatan\| oo) jumlah hibah pada skpd\| oo apbd subunit?wol. ama penerima alamat penerima jamban sekretariat daerah fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual organisasi dharmawanita ursina hibah kepada gereja bethel indonesia jemaat galileo angka hibah kepada gereja orasi lindi j8) hibah kepada masjid aimee hibah kepada masjid membawa hibah kepada panitia pesparani provinsi soa panitia musnah keuskupan ip) agung ende jumlah hibah pada sub kegiatan jumlah hibah pada skpd \|s.\|. nama penerima alamat penerima bentuk jumingap) \|n. dinas pendidikan pengelolaan dana bop sekolah nonformal kesetaraan disediakan bop kesetaraan untuk paket pan spesifikasi dan jumlah hibah pada sub kegiatan jumlah hibah pada skpd jumlah total bupati ngada drs. paulus solidawol. namapenerima alamat penerima jumlah dinas perumahan kawasan permukiman dan pertanahan \|n. perbaikan rumah tidak layak huni bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya desa tepi berkali bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya desa tepi wali bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya desa tepi wawowae bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya tepi kecamatan golewa selatan jumlah bantuan sosial pada sub kegiatan jumlah bantuan sosial pada skpd dinasiskin belanja bantuan untuk siswa siswi miskin www jumlah bantuan sosial pada sub kegiatan jumlah bantuan sosial pada skpd dinas koperasi, usaha kecil menengah dan perdagangan pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro tri bantuan sosial: tri bantuan sosial: belanja dana insentif daerah kepada ukm dan pedagang jumlah bantuan sosial pada sub kegiatan jumlah bantuan sosial pada skpd dinas kelautan dan perikanan pengembangan kapasitas nelayan keciamapeneima camat penerima human gp) kana ama salah bantuan sosial pada sub kegiatan\| opo ta2sonata.o1 pengembangan kapasitas pemudi daya ikan kasi iee8belanja hibah masyarakat \|p1 salah bantuan sosial pada sub kegiatan\| ' jumlah bantuan sosial pada skpd\| 'o) ta20222000910000 dinas parmesatadan kebudayaan pengembangan cagar budaya ' iempenataan kampung adat \|) o0000000) salah bantuan sosial pada sub kegiatan\| po begun mem mati mah bak. oam negeri iempembuatan video dokumenter \|) salah bantuan sosial pada sub kegiatan\| o jumlah bantuan sosial pada skpd\| o) ta2tooooonanoooodiwaspen taman berkelanjutan kp2b dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan lcp2b jem8bantuan bibittanamn \|g1 jem bantuan hand traktor \|p jem bantuan hand traktor \|p s0000000) pembantuan hand traktor \|p a0000000) ite8bantuan mesin powermreaser maks man jem8antuanpompaair ) \|gy yos ipm8bantuan aktor mini roda \|kentang try usaha budidaya jahe try usaha budidaya jahe try usaha budidaya jahe try usaha budidaya orang try usaha budidaya orang usaha pengembangan hortikultura usaha pengembangan hortikultura usaha pengembangan hortikultura jumlah bantuan sosial pada sub kegiatan jumlah bantuan sosial pada skpd dinas perindustrian koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat disediakan untuk bantuan sosial kepada kelompok disediakan untuk bantuan sosial yang diberikan kepada pelaku tepi industri kecil menengah dana did)ntuan alat musik orgel kelompok voz alentadora paroki st. longginus wolowio penanggungjawab kristoforus deru desa wawowae kecamatan bajawa bantuan keuangan mementomori kelompok cinta alam an. stefan wudhu desa wawowae bantuan peralatan musik dan studio grosir group desa walipengembangan omk rpm ip) desa nginamanu pengembangan sarana prasarana wudhu dan toilet putra putri masjid baitul aksa date (#\| rehabilitasi kapela wolobawa desa kecewa (#\| rehab kapela wulilade stasi st. emanuel terawal an. aktris bai i#i rehab sekretariat paroki merebut sosialisasi omk borah tentang tri hari suci an. gregorius nge desa board jumlah bantuan sosial pada sub kegiatan jumlah bantuan sosial pada skpd jumlah totanama penerima alamat penerima bentuk jumlah dinas kelautan dan perikanan pengembangan kapasitas pemudi daya ikan kecil bantuan dana stimulus dalam bantuan bantuan belanja hibah sosial dan hibah masyarakat bagi pembudidaya ikan spesifikasi jumlah bantuan sosial pada sub kegiatantuan dana stimulus dalam bantuan bantuan (pl sosial dan hibah bagi pengolah dan pemasar ikan spesifikasi jumlah bantuan sosial pada sub kegiatan jumlah bantuan sosial pada skpd jumlah total bupati ngada drs. paulus solidas iss aset tetap lainnya bos pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama joz\| jo2 islam belanja operasi otonom000 ooo loss2o2 inlosloz selnya asa belanja jasa lo2 \|o2 io2 konsultansi konstruksi o2l202fo2 isle belanja modal belanja modal lo2 gedung dan bangunan lo2 belanja modal bangunan gedung belanja modal lo2 bangunan gedung tempat kerja (os pembangunan perpustakaan sekolah joz\| islam belanja operasi \|. taroooooootoooo joel2oposisi oleh erna ann belanja jasa los \|o2 io2 konsultansi konstruksi l202los isle belanja modal \|. belanja modal (os \|o3 gedung dan bangunan los belanja modal bangunan gedung belanja modal (os bangunan gedung tempat kerja pembangunan laboratoriumo2l202fossil belanja operasi 1lo1 jo2 .o2 fos is 1lo2 for belanja barang loe to2 belanja barang pakai habis taroooooaotoooo joel20posisi oleh karna tea belanja jasa loe \|o2 io2 konsultansi konstruksi belanja los is11 to2 lo4 perjalanan dinas dalam negeri joz\| los isl2\| belanja modal los \|o2 belanja modal\| peralatan dan mesin (otoonooo01oo0 zoe\|os\|soe belanja modal pop komputer (otoonooo01oo0 segoe joss belanja modal pop komputer unit belanja modal los gedung dan bangunan belanja modal loe bangunan gedung belanja modal los bangunan gedung tempat kerja pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah joz\| (r2 islam belanja operasi foz lo2\| belanja jasa belanja jasa \|o2 io2 konsultansi konstruksi joz\| (t2 isla\| belanja modal \|. jo2 lo4 belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi\|o4 belanja modal instalasi belanja modal lo4 lo2 instalasi air kotor rehabilitasi sedang berat ruang kelas sekolah joz\| (halsall belanja operasi tol2o2 (as inform belanja pegawai taroooooo\| tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn pop honorarium otoonaooo1oo0 doeloe ras life\| belanja barang dan pop oto0ov0001o000 olo2 inloslorh belanja barang cocol i01 belanja barang pakai habis (tas info lo2\| belanja jasa belanja jasa \|o2 io2 konsultansi konstruksi jo2 \|i4 to2 lo3rehabilitasi sedang berat ruang guru sekolah joz\| lis islam belanja operasi (otoonooo01oo0 doeloe is\|s belanja barang dan pop taroooooootoooo joelece isis lozloeh erna kentalperpustakaan sekolah o2l2o2 la7 asal belanja operasi otonom0001o000 loss202\| inlolozh selnya asa amallaboratorium o2l2o2 isis do) belanja operasi for (otoonaoo01oo0 doeloe salsa belanja barang dan pop (rs\|s info lo2\| belanja jasapengadaan alat praktik dan peraga siswa o2l2o2 las isle belanja modal lo2 belanja modal\| peralatan dan mesin for (otoonaoo01oo0 zoe \|as\|s loe foa\| belanja modal alat pop laboratorium2 los io1 unit alat laboratorium for (otoonaoo01oo0 zoe \|as\|s fto belanja modal pop komputer for rorooooon0tokoh belanja modal komputer unit penyiapan dan tindak lanjut evaluasi satuan pendidikan sekolah menengah pertama o2l202\| islam belanja operasi doeloe \|sr\|s ifa belanja barang dan pop oto0ov00010000 tol202137 iloilo belanja barang torso) belanja barang pakai habis totooonoooroooo toz(zo2 is7 info loe setara tasa pee man tan belanja io2 loa perjalanan dinas dalam negeri pengelolaan dana bos sekolah menengah pertama joz\| islam belanja operasi oelzoelaz\|shift\| belanja barang dan pop 11o111. ja2 lo2 iss belanja barang dan jasa bos la2 lo2 iss isg belanja barang dan jasa bos tlo1f101000. jo2\|2o2 \|se isle belanja modal ios belanja modal aset tetap lainnya belanja modal l42 los aset tetap lainnya bos belanja modal la2 los iss aset tetap lainnya bosgelolaan pendidikan oeleaaloo\| anak usia dini paud) pemeliharaan rutin (os gedung ruang kelas ruang guru paud joz\| islam belanja operasi tlo1f101000. jo2\| los(sailor\| belanja pegawai tambahan penghasilan los berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn pop honorarium ratoooooootoooo jozlzos osis olor belanja terang man men los to2 belanja barang pakai habis totooonoootoooo toe (eos loss tnfoeloeh setara tasa enooool belanja jasa los to2 lo2 konsultansi konstruksi los to2 lo3penyelenggaraan proses belajar paud jo2\| islam belanja operasi lo2 lor belanja barang i01 belanja barang pakai habis totooonoootoooo joe los rafsinfoloeh gelar tasa mol apbd subunit?z owg rcd ww4 w6yskw n9lh tmypprdibebankan untuklo4 io1 perjalanan dinas dalam negeri penyiapan dan tindak lanjut evaluasi satuan paud o2l203 lia asal belanja operasi 1lo1 jo2 .o3 (rasi lo2 for belanja barang i14 to2 belanja barang pakai habis taroooooootoooo jozlzos misi nlozloeh karna bnn belanja i14 to2 loa perjalanan dinas dalam negeri pembinaan kelembagaan dan manajemen paud o2l203 ia7 hal belanja operasi otonom0001o0o0 toslzos\| inloslorf belanja barang sasa to2 belanja barang pakai habis taroooooootoooo jozlzos isi lozloeh karna tao too belanja sewa \|o2 io2 \|o4 peralatan dan mesin belanja lo4 perjalanan dinas dalam negerihelios href pengelolaan dana bop pop jo2\| islam belanja operasi \|. joz\| (rs sifili (ox\|o1 gedung ruang kelas ruang guru nonformal kesetaraan joel2alor islam belanja operasi toroooovoonoooo tozleoaloris melolong belanja barang aseszoh oo" \|o115 \|o2 \|o1 (ox belanja barang pakai habis torooogooo1ooo tozecaloris inloeloal belanja jasa to0tool belanja jasa konsultansi konstruksi belanja \|o115 \|o2 \|oa (ox perjalanan dinas dalam negeri 1lo1 t010. jozleoalo1 isle belanja modalgedung dan bangunan \|o1 \|o1 belanja modal bangunan gedung belanja modal \|o3 (ox bangunan gedung tempat kerja pengelolaan dana bop sekolah nonformal kesetaraan joel2oa islam belanja operasi \|. joz \|2oa island(ox sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang undango4 tenaga kependidikan satuan pendidikan dasar, paud, dan pendidikan nonformal kesetaraan soal201for islam belanja operasi \|.aon lor (sie belanja barang dan pop rotogovo00toko0 lexlzor lor incolor belanja barang beoeasol to2 belanja barang pakai habis torgooogootoooo lerzolonis itloeloeh melaya jasa season oo belanja lo4 io1\|o2 pendidikan dasar paud, dan pendidikan nonformal kesetaraan soal201jo2\|seal belanja operasi tongovoooo1ooo toulon loe (sia lorong sdlrja barang sesal to2 belanja barang pakai habis tongovoooo1ooo tealonfoe infoeloe belanja jasa era men belanja (o2 t01foraroooooaotoooo tenlzorlorisi olor tas to2 belanja barang pakai habis otonom0001o0o0 tonlzor lor infosloz salahnya asa tao kantor belanja to2 lo4 perjalanan dinas dalam negeri 1lo1 t010. borneo1 for isle \|\|. belanja modal (o1 \|o2 belanja modal\| peralatan dan mesin komputer belanja modal lo1 lo2 peralatan komputer eforamaansan (ella ppi gema amsal jo1\|201fo7(seal belanja operasi \|. belanja lo4 perjalanan dinas dalam negeri 1lo1 t010. borneo1 (o7 isle \|\|. belanja modal \|o2 belanja modal\|jo1\|rtorooo0o0010000 trofeo2lo ta. senja pegawai semosearsol to1 belanja gaji dan tunjangan asn i01 belanja gaji pokok asn belanja lo1 io1 \|o2 tunjangan keluarga asn belanja lo1 tunjangan jabatan asn belanja to1 \|o4 tunjangan fungsional asn belanja lo1 ios tunjangan fungsional umum asn belanja lto1 lo2 belanja tambahan penghasilan asn tambahan penghasilan lo1 io2 berdasarkan kondisi kerja asn administrasi umum perangkat daerah penyediaan peralatan rumah tangga 1lo1 t010. jobless\|os isil belanja operasi \|o1 loe (os lor belanja barang2 belanja barang pakai habis efosovorwsa boru lip) egaamntars mama) jo12os loalslil belanja operasi tatooonoootoooo tor (eos monte tnfoslorh senja barang \|o1 lo4 io1 belanja barang pakai habis orlaoelosl lol fasilitasi kunjungan tamu jo120e jos islam belanja operasi \|. ratovonoootoooo once osis olor belanja terang sawo too los to2 belanja barang pakai habis penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd jo120e jos islam belanja operasi \|. belanja io1 i2. log to2 lo4 perjalanan dinas dalam negeri penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah menyurat jo12os jor islam belanja operasi ratooonoooroooo tor (eos lord tnfozlorh senja barang to2 belanja barang pakai habis aroognooonoooo torizostorisirloeloah senja jasa kantoryediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik jo1 jo2 islam belanja operasi torosososoroooo torfzoefoelsinlozloz\| belanja asa sasih \|o4 penyediaan jasa pelayanan umum kantor jo1 joalslal belanja operasi \|o1 foa(s foz lor belanja barang jo1 foa \|o2 \|o1 belanja barang pakai habis torooogvoo1ooo torres goals inloloal belanja jasa sac00ol jumlah belanja\| total surplus ( defisit)\|( lolos\| \|ooo.0ologie\| jeemeiavaan too jumlah penerimaan pembiayaan\|fo.oo\|ooa\| \|rewpapatan dar telunamoonowelololalah! mmm mangsa tlorltozooosoooroooo loolosoloolalnieeh too rebus bacan ssooool joglo.oo fool lor retribusi jasa umum retribusi ala lo2lo1 \|o1 pelayanan kesehatan los ttozooono0o1o000 oolooooole irloslosi tribus jasa usaha soo) retribusi ala lo2 lo2 pemakaian kekayaan daerah joolooo loolaliloa\| lain lain pad yang sah \|. mlo2 tooloooloole laurel pendapatan blue cbooo joo pendapatan pendapatan dana kapital jaminan ali logis kesehatan nasional ukn) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama ftp) pendapatan ala goals\|o1 dana kapital jkn pada ftp jumlah pendapatan jul zoom.ooroooo jooooofoofs tertahrdo2\| pembangunan puskesmas \|. loz islam belanja operasi \|. oelzonloe\|s belanja barang dan foz(s lor belanja barang \|. lo2 lo2 \|ox belanja barang pakai habis foz isla\| belanja modal \|lo2 \|o3 belanja modal gedung dan bangunan lo2 \|o3 \|o1 belanja modal bangunan gedung belanja modal (oz 1o3 \|o1 lox bangunan gedung tempat kerja pengadaan alat \|o212. kesehatan alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan oz\|2o1 (alla\| belanja modal \|o2 belanja modal\| peralatan dan mesin belanja modal alat bantu angkutan belanja modal \|o2 lo2 lox alat angkutan darat bermotor belanja modal alat lo2 los kantor dan rumah tangga belanja modal \|o2 los lo2 alat rumah tangga belanja modal alat kedokteran dan kesehatan \|o2 \|o7 belanja modal alat kedokteran belanja modal \|o2 alat kesehatan umum \|o2 belanja modal alat laboratorium belanja modal ita lo2 los unit alat laboratorium ra20000000 t0000 teler intl loo pengadaan obat akan pesan joz\| tesla belanja operasi \|oz\|reboot000010000 ozon rels belanja barang dan apbd subunit? gn7 jxt rb6y mzy wikt7ue6a wrp s9ob vwelapan ratus lima puluh delapan miliar seratus lima juta lima ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus tujuhlima miliar dua ratus satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu enam ratus enamsebesar rp. (tujuh miliar enam ratus sembilan belas juta enam ratus satu ribu seratus lima puluh rupiah). retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp. (empat miliar sembilan ratus enam juta empat ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus rupiah). hasil pengelolaan. (oz (re is ilo2 for belanja barang lo2 \|ox belanja barang pakai habis (tes foz \|o2\| belanja jasa \|. belanja sewa 1o2 \|oa peralatan dan mesin belanja loa \|ox perjalanan dinas dalam negeri mellor lal pengadaan bahan habis joel2o1f17 islam belanja operasi \|oz\|rekor0000010000 ozon rels belanja barang dan 1lo2\| \|o2\| s alo2 for belanja barang(o2 (ox pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil lor(seal belanja operasi \|. '1lo2\| \|o2 fo1 (s alo2 for belanja barang lo1 lo2 \|ox belanja barang pakai habis for (sn foz \|o2\| belanja jasa belanja sewa lo1 \|o2 los gedung dan bangunan belanja lo1 loa \|ox perjalanan dinas dalam neger pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin joz\| islam belanja operasi 187337a550\| \|oz\|reboot000010000 oelzoeloz\|size\| belanja barang dan 1lo2\|. jo22.o2 foz(s ilo2 for belanja barang lo2 \|o21514 io2 belanja barang pakai habis \|o2\| foz(sfz \|o2\| belanja jasa belanja sewa lo212. \|o21514 io2 lo2 ios gedung dan bangunan belanja \|o21514 io2 lo4 perjalanan dinas dalam negeri pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir islam belanja operasi 1lo2\| \|o2 (os (s 1lo2 for belanja barang lo3 \|o2 io1 belanja barang pakai habis o2000000010000 izo2 loss infoalozh belanja jasa tool too belanja sewa lo212. \|o3 io2 lo2 ios gedung dan bangunan belanja \|o3 io2 lo4 perjalanan dinas dalam negeri \|o212. lo4 pengelolaan pelayanan kesehatan balita loalslal belanja operasi \|oz\|reboot000010000 oelzoeloa\|s belanja barang dan tg20000000 t0000 lose osis irloafori belanja barang pepe mana dennnnn lo2 oa15 io2 belanja barang pakai habis \|o2\| foa\|s foz lo2\| belanja jasa so0uas lo2 los gedung dan bangunan \|oz\|reboot000010000 zoe\|oa\|s for belanda perjalanan belanja loa loa \|ox perjalanan dinas dalam negeri pengelolaan pelayanan (os kesehatan pada usia pendidikan dasar islam belanja operasi 1lo2\|. jo22.o2 fos is 1lo2 for belanja barang (o2 (os belanja barang pakai habis \|o2\| fos (s1 foz \|o2\| belanja jasa belanja sewa 10o212. los \|o2 lo2 gedung dan bangunan belanja los loa \|ox perjalanan dinas dalam negeri pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif l202 los islam belanja operasi \|. 1lo2\|. jo2l2.o2 fos is 1lo2 for belanja barang loe lo2 \|ox belanja barang pakai habis belanja loe loa \|o1 perjalanan dinas dalam negeri pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut l202 loz islam belanja operasi \|. 1lo2\|. jo2 (o7(s ilo2 for belanja barang11o211. \|o7ofisial belanja operasi tzoooocoo1coor jozlzoz tol inloeloi belanja barang sosasol \|o2 \|o2 (ox belanja barang pakai habis (to\|s i1foz \|o2\| belanja jasa belanja sewa o2\|os gedung dan banguz\| jat islamz\| (t2 islam belanja operasi \|. tozoooooooroooo jozleoe kreis inloefonh belanja barang so2 \|ox belanja barang pakai habis to200oooonoooo els inloelosi belanja asa denny belanja sewa lo212. \|o2 lo2 ios gedung dan bangunan belanja io2 lo4 perjalanan dinas dalam negeri pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat joel202 lis islam belanja operasi \|oz\|reboot000010000 doeloe is\|s belanja barang dan 1lo2\| jo22o2 fas lo2 for belanja barang (o212. (oz belanja barang pakai habis \|1s foz \|o2\| belanja jasa belanja sewa lo212. \|o2 lo2 ios gedung dan bangunan \|oz\|rekor0000010000 zoe iss foe\| belanda perjalanan belanja io2 lo4 perjalanan dinas dalam negeri pengelolaan pelayanan lo212. kesehatan kerja dan olahraga (tesla belanja operasi o2000000010000 toz izo2 tele infoatoni selnya barang msl lo2 \|ox belanja barang pakai habis belanja \|o2 lo4 perjalanan dinas dalam negeri pengelolaan pelayanan kesehatan lingkunganslam belanja operasi \|oz\|rekor0000010000 doeloe res belanja barang dan 1lo2\| \|o2 s alo2 for belanja barang \|o1 lox belanja barang pakai habis losleoe inloaloei salahnya asa s0ool belanja sewa io2 lo2 los gedung dan bangunan \|oz\|reboot000010000 zoe ros foe\| belanda perjalanan belanja loa perjalanan dinas dalam negeri kesehatan l20 islam belanja operasi \|. belanja loa perjalanan dinas dalam negeri teleceleolsleh too belanja modal snn man i2015 \|o2 belanja modal peralatan dan mesin 11o211. lo2 belanja modal alat keselamatan kerja \|o2 lo2 belanja modal alat pelindung pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan masalah kesehatan jiwa sdmk) ler islam belanja operasi belanja loa perjalanan dinas dalam negeri pengelolaan upaya kesehatan khususlam belanja operasi \|. islands\| belanja hibah \|. belanja hibah kepada badan, 12\| (os ios dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang undangan pelayanan kesehatan o2\| penyakit menular dan tidak menular abisal belanja operasi \|oz\|reboot000010000 oelzoeles\|shift\| belanja barang dan \|2s islam2 for belanja barang 1o2\| las lo2 \|ox belanja barang pakai habis ro2voogooonoooo toz(z02 les inloeloal selama asa men belanja sewa lo2\| io2 ios gedung dan bangunan \|oz\|reboot000010000 zoe\|es\|s foe\| belanda perjalanan belanja o2\| (oz lo4 perjalanan dinas dalam negeri lo2\| pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat l2e islam belanja operasi \|. 1lo2\| jo2l2o2 (2e sailor\| belanja pegawalo1 \|o3 berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn honorarium \|oz\|rekor0000010000 oelzoelee\|s loe belanja barang dan \|2e islam2 for belanja barang \|. \|o2 io1 iox belanja barang pakai habis \|o2 lo1 lo2 belanja barang tak habis pakai oslo tells irloaloe selama asa belanja jasa \|o2 lo2 lo2 belanja lurah jaminan asuransi belanja \|o2 toa iox perjalanan dinas dalam negeri joz\| las isla\| belanja modal \|2e \|o2 belanja modal\| peralatan dan mesin i2615 \|o2 io1 belanja modal alat bantu belanja modal alat l2e lo2 los kantor dan rumah tangga \|o2 ios iox belanja modal alat kantor belanja modal \|o2 los lo2 alat rumah tangga belanja modal l2615 \|o2 ios meja dan kursi kerja rapat pejabat belanja modal alat \|2e \|o2 studio, komunikasi, dan pemanca26 loe \|o1 belanja modal alat studio l26 \|o2z loe belanja modal alat komunikasi belanja modal alat l26 \|o2 kedokteran dan kesehatan l0212. i26 \|o2 belanja modal alat kedokteran belanja modal l26 \|o2 \|o7 \|o2 alat kesehatan umum komputer komputer unit belanja modal l26 \|o2 \|o2 peralatan komputer pengambilan dan pengiriman spesimen \|o2\| i28 penyakit potensial klb laboratorium rujukan nasional l2a islam belanja operasi ro2go00000000o oslo2 tesis lola belanja barang tee nan lo2\| \|o2 belanja barang pakai habis \|2s\|s info \|o2\| belanja jasa belanja basis \|o2 foa (ox perjalanan dinas dalam negeri operasional pelayanan rumah sakit ta200ogooonoo0o eos ieslslni belanja operasi sebotol (sn foz \|o2\| belanja jaslaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan kabupaten kota joz\| (3s islam belanja operasi \|. 1lo2\| jo22.o2 (3s s ilo2 for belanja barang 11o211. \|o2 \|o2 (ox belanja barang pakai habis tozovosovotoooo toilet2 lisis infozfozh belanja jasa iaroool belanja perjalanan dinas dalam negeri investigasi awal kejadian 11o211. \|o2 tidak diharapkan kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal) jselslal belanja operasi203dorsal belanja operasi 1lo2\| \|o22o3 for (sa lo2 for belanja barang 11o211. (oz (ox belanja barang pakai habis belanja perjalanan dinas dalam negeri apbd subunit? gn7 jxt rb6y mzy wikt7ue6a wrp s9obvtujuh milyar enam ratus sembilan belas juta enam ratus satu ribu seratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas: pajak hotel rp. (dua ratus tiga puluh lima juta seratus delapan puluh lima ribu seratus rupiah), pajak restoran (enam ratus dua puluh tujuh juta lima ratus enam belas ribu lima puluh rupiah), pajak hiburan (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), pajak reklame rp. (seratus tujuh belas juta rupiah), pajak penerangan jalan rp. (satu milyar lima ratus dua belas juta empat ratus ribu rupiah), pajak mineral bukan logam dan batuan rp. (satu milyar empat ratus juta rupiah), pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pbb2) rp. (tiga milyar empat ratus juta rupiah), dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bpt) rp. (tiga ratus duiar sembilan ratus enam puluh juta empat ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri atas: retribusi jasa umum rp. (dua milyar tia puluh juta tiga ratus sembilan ribu tiga ratus rupiah), retribusijasa usaha (dua milyar enam ratus tujuh puluh enam juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), dan retribusi perizinan tertentu (dua ratus juta rupiah),i lembaga keuangan) rp. (delapan ratus tiga puluh delapan juta seratus sembilan ribu seratus sembilan puluh dua rupiah), danz pengelolaan sistem informasi kesehatan jo2\| lo2 islam belanja operasi 1759s9. \|. 1lo2\| \|o2\|2o3 foz(s ilo2 for belanja barang ). lo2 \|ox belanja barang pakai habis \|o2\| foz (sn foz \|o2\| belanja jasa \|. belanja lo2 loa \|ox perjalanan dinas dalam negeri oz\| isla\| belanja modal o2\| \|o2 (oz belanja modal. peralatan dan mesin \|oz\|rekor0000010000 zos\|oz\|s loe belanja modal komputer \|oz\|reboot000010000 belanja modal komputer unitr islam belanja operasi belanja lo1 \|o2 loa \|ox perjalanan dinas dalam negeri pembinaan dan pengawasan \|o3 \|o2 tenaga kesehatan serta tindak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan o3l201foz islam belanja operasi lor(seal belanja operasilo2 islam belanja operasi 1lo2\| jo3l2o2 foz islilorf belanja pegawai \|. tambahan penghasilan 11o211. \|o2 \|o1 \|o3 berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn belanja jasa 11o211. (o3\| (oz \|o1 pelayanan kesehatan bagi asn \|oz\|reboot000010000 doeloe loe\|shift\| belanja barang dan tozoooooooroooo losleoelozis inloefoeh belanja jasa tasazooooo) belanja jasa belanja perjalanan dinas dalam neger3\| islam belanja operasi \|. \|o3 (or (sa lo2 for belanja barang \|. (o3\| (oz \|o1 belanja barang pakai habis ioeltozooogoooroooo foslzosloris inloefoeh belanja jasa ss0o0ol belanja sewa gedung dan bangunan belanja perjalanan dinas dalam negeri oeltozooooooo1o000 toslzoslorisleh belanja modal ssasool \|o211. (o3 \|o1 \|o2 belanja modal peralatan dan mesin komputer belanja modal peralatan komputerlo4\| islam belanja operasi jos for (sn foz lor belanja barang loa\| lo1 lo2 \|ox belanja barang pakai habis belanja perjalanan dinas dalam negeri jose203 isla\| belanja modal ). lokal2. lor \|o2 belanja modal. peralatan dan mesin komputer belanja modal peralatan kompute01for islam belanja operasi jos for (sa lo2 for belanja barang 11o211. (os \|o1 to2 \|ox belanja barang pakai habis tol tozooooooo1coo0 tosizorloris inloeloal belanja jasa sooooohsewa o2\|o2\|o5s202 lor islam belanja operasi oslo ons ifo\| belanja barang dan \|os\| for foz lor belanja barang 11o211. jos (oz io1 \|o1 belanja barang pakai habis tozoooooooroooo oslo2loris inloefoh belanja jasa m3000 belanja sewa \|o2\|os gedung dan bangunan os\|zoe ons ofoe\| belanda perjalanao3lorfslalbrian jumlah rp) 1lo2\|. (os for (s ilo2 for belanja barang . 11o211. \|r islam belanja operasi . ro2good0coor tension longs free tori belanja barang man 11o211. \|o1 (oz (ox belanja barang pakai habis belanja perjalanan dinas dalam negeri 11o211. \|o1\| \|o2 koordinasi dan penyusunan ena ana dokumen rka skpd nana \|o1\|201fo2 islam belanja operasi belanja perjalanan dinas dalam negeri koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan rka skpd \|o1\|201os islam belanja operasi ro2good0coor lenchon lost ree tor belanja barangx1lo21020. borneo2lorislal \|\|. belanja operasi (ro2000000010000 tor leo2 turis ialah secara pegawai paya men \|o1 (ox belanja gaji dan tunjangan asn \|o21. \|o1 \|o1 fox \|o1 belanja gaji pokok asn belanja \|o1 \|o1 \|o2 tunjangan keluarga asn belanja lo1 tunjangan jabatan asn belanja \|oa tunjangan fungsional asn belanja lo1 tunjangan fungsional umum asn belanja \|o1 (ox tunjangan beras asn belanjatlo2\| \|orl2o2 jos islam belanja operasi1l203lor(seal belanja operasi \|. belanja perjalanan dinas dalam negeri rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada skpd fo1l203los islam belanja operasi \|. belanja perjalanan dinas dalam negeri ketatausahaan barang milik daerah pada skpd jo1\| los islam belanja operasi \|.z\|t020. jorleosforislal \|\|. belanja operasi s11402001 1lo2\| jo1\| .os for (s ilo2 for belanja barang s1140. (oz belanja barang pakai habis "ehsameaasan halo angsa amal 1lo2\| jorlosos isil belanja operasi los ttozooon00010000 tonlzoelos irlozlori sena barang pte man (oz belanja barang pakai habis "efssamamasan kepala\| angsa amal 1lo2\| jo1los loalslal belanja operasi los ttozoooo00010000 tonlzoe osis irlozlori webnya barang team io2 belanja barang pakai habis (os penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1lo2\| jo1lolos islam belanja operasi \|. teori roots000tokoh tonfeoelos irleefori selnya barang tssooool (os (oz belanja barang pakai habis tlo\|t020. jorleosfos\| fasilitasi kunjungan tamu 1lo2\| jo1los loa islam belanja operasi los ttozooon00010000 tonlzoeosis irloslori sena barang mana \|o815 io2 belanja barang pakai habis penyelenggaraan rapat io1 koordinasi dan konsultasi skpd 1lo21020. lolos fos islamisfo1\|207lo2(sel belanja modal \|. \|o2 (oz belanja modal. peralatan dan mesin angkutan belanja modal lo2 \|o2 fo2 iox alat angkutan darat bermotor ra2v000000robot lenleorloshh too pengadaan mena peer nan \|o1207fos isl2\| belanja modal \|. los \|o2 belanja modal. peralatan dan mesin belanja modal alat los io2 ios kantor dan rumah tangga belanja modal los \|o2 \|o2 alat rumah tangga belanja modal los \|o2 ios \|o3 meja dan kursi kerja rapat pejabat pengadaan peralatan dan mesin lainnya jo1l207los isle belanja modal \|. loss (oz1lzoslorislal belanja operasi apbd subunit? gn7 jxt rb6y mzy wikt7ue6a wrp s9obv. bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada bumi bidang air minum) (tig, yang terdiri atas: hasil penjualan bmd yang tidak dipisahkan (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), hasil pemanfaatan bmd yang tidak dipisahkan (seratus enam puluh juta delapan ratus tiga ribu lima ratus rupiah), jasa giro (dua milyar rupiah), pendapatan bunga (empat milyar rupiah), penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah rp. (sepuluh milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta lima ratus empat puluh satu ribu enam rupiah), penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain rp. (enam juta rupiah), pendapatan denda pajak daerah rp. (dua puluh juta rupiah), pendapatan denda retribusi daerah rp. (enam puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah, pendapatan blue rp. (delapan belas milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah, dan j yar enam ratus lima puluh enam juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus dua puluhtiga milyar tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus2coogooonoooo tor eos lori inloelori belanja barang per io1\| lo1 \|ox belanja barang pakai habis \|o1 (sn foz \|o2\| belanja jasa penyediaan jasa komunikasi, \|o2 sumber daya air dan listrik \|o1 lo2 isil belanja operasi \|. 1lo2\| jo1 .os foz(s ilo2 for belanja barang \|o2 (oz belanja barang pakai habis lonleoeloz irloaloz salahnya asa pena \|o4 penyediaan jasa pelayanan umum kantor jo1l2osloalslal belanja operasi \|. r020000000t0000 lonleoelos irloaloei secara asa ks0roo1l2o9lo2 islam belanja operasi \|. lonleoeoz irloatori secara barang ena io1\| lo2 \|ox belanja barang pakai habis \|o1 foz (s1 foz \|o2\| belanja jasaliharaan rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya jo1 (to\|seal belanja operasi \|. tlo\|to200000001. \|oleo\|to\|s\|nloafoa\| belanjasasa \|oz\| lrlatolool peningkatan pelayanan blue (ox pelayanan dan penunjang pelayanan blue jo1l21for(seal belanja operasi \|. onlesolor(shihon\| belanja barang dan \|o2 belanja barang dan jasa blue \|o2 belanja barang dan jasa blue re2s0000001000 torlerolorleleh tol. sana modal peer man \|o1 belanja modal.) joo rozooooooonoooo jon tooofoolel ttl. tremeaman jumlah penerimaan pembiayaan\|os \|oo\|o.o\|oo\|a\| \|pendapatan rloluaoomotowoboboaololeh pemanasan saggemarol tesoocoooo1ooo loolosoloolalnfoah retribusi daerah besoocool tos promo00000010000 tooloooloole infozfozh rebus jasa usaha 1369s00000l retribusi pemakaian kekayaan daerah jumlah pendapatan olok \|solo.0o\|oo\|s\| feetawua urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang program pengelol\|o2\| ltalslaf belanja operasi tesooooooo1ooo (oz zoe (ais infoaloal belanja jasa gerasseool belanja jasa konsultansi konstruksi belanja perjalanan dinas dalam negeri o2l2o2 htalslel \|\|. belanja modal ken \|o311. jo2 (ta \|o4 belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi ace (ras belanja modal bangunan aimodal bangunan airfos\|201los islam belanja operasi oezorfos\|soe\| belanja barang dan tezoooooooroooo joel1 osis inloetonh. belanja barang seno yo) fox belanja barang pakai habis jos \|o3(s fo2fo2\| belanja jasa \|. belanja jasa .011031511lo2 jos kepada pihak ketiga pihak lain masyarakat os\|201los isle\| belanja modal \|oa belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi loa \|o1 belanja modal jalan dan jembatos (kosovo00n010000 (aon fos\|s belanja modal bangunan air belanja modal joe lo2 bangunan air kotor program olamensarerm (dpt una tertawa penyelenggaraan jalan kabupaten kota tasooossootoooo toleorleshlo pembangunan tan mana dennnnnnn \|201os islam belanja operasi tolzorfosfs\|i belanja barang dan pop rasoooooootoooo troleorlosieinlorfori serta barang sal (os to2 belanja barang pakai habis rasooosoootoooo toleorlosleinofoeh setara jasa basoogol too belanja jasa (os \|o2 \|o2 konsultansi konstruksi (os belanja pemeliharaan belanja (os \|o2 \|o4 pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi belanja (os to2 lo4 perjalanan dinas dalam negeri \|201fos isle belanja modal (os jo4 belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi (os lo4 belanja modal jalan dan jembatan jos (rosoooo0n010000 belanja modal \|o3 tolzorel poo pembangunan jembatan nan h2staf belanja operasi \|. '1lo3 fo1\| belanja barang2 belanja barang pakai habis esgooncootoooo inolzon ine inloeloeh belanja asa belanja jasa \|o2 lo2 konsultansi konstruksi belanja pemeliharaan belanja \|o2 lo4 pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi belanja to2 lo4 \|o1 perjalanan dinas dalam negeri color heller \|\|. belanja modal ken jo4 belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi belanja modal jalan joa dan jembatan loa lo1 belanja modal jembatan program pengembanganos islam belanja operasi \|. 1lo3 \|o3 (s1 fo2 belanja barang to2 belanja barang pakai habis esgooocootoooo tablesa los inloeloeh belanja asa mayor \|o3 belanja pemelihara\|o3 \|o2 \|o2 pemeliharaan peralatan dan mesin froenoonononcoon (en face setan belanja \|o3 f1lo3 joel2o2 lor(sil belanja operasi 1lo3 jo1\| or(shift1f belanja pegawai \|. \|o1 fo1fo1 \|o3 tunjangan jabatan asn belanja (o1 lo1 \|o1 ios tunjangan fungsional umum asn belanja \|o1 fo1 (ox tunjangan beras asn belanja jo1 (o1 \|o7 tunjangan ph tunjangan khusus asn belanja \|o1 fo1 (ox pembulatan gaji asn belanja lurah \|o1 fo1 (ox jaminan kesehatan asn \|o1 ioz belanja tambahan penghasilan asio1 \|o2 \|o1 penghasilan berdasarkan beban kerja asn administrasi umum orleoskol perangkat daerah om002210\| penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor 2oe lorislaf belanja operasi ma2oo\| \|o3 (sf1fo2fo1 belanja barang me200\| to2 belanja barang pakai habis penyediaan peralatan rumah tangga l2oe los islam belanja operasi sr8aco\| '1lo3\| \|o3 (s1 fo1 belanja barang sr8aco\| io2 \|o1 belanja barang pakai habis ehosesasam kala\| agent sma for 2oe loalslaf belanja operasi asoooooootoooo tor eos one inloafori serta barang dna tan to2 belanja barang pakai habis for2oe loalslef belanja modal loa \|o2 belanja modal peralatan dan mesin loa belanja modal alat keselamatan kerja lo1 \|o4 \|o2 belanja modal alat pelindung (os penyediaan barang cetakan dan penggandaan \|2oe losislaf belanja operasi rasoooosootoooo tor eos losleinloafoni serta barang gasal1o311. (os belanja barang pakai habis orlzoslosl fasilitasi kunjungan tamu \|2oe losislif belanja operasi tozoooooooroooo jorlzoslosis inloetonh belanja barang tesoool 11o311. (os (ox belanja barang pakai habis penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd orl2oe losislif belanja operar\| tofslaf belanja operasi \|. loro\|s belanja barang dan tesooogoooroooo jorlzorhols inloetonh belanja barang to2 belanja barang pakai habis tesoooooooroooo lorlzorhols inloetoeh belanja jasa presso belanja jasa konsultansi konstruksi belanja perjalanan dinas dalam negeri o1\| mtofslef belanja modal \|.\|o3 bangunan gedung tempat kerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah menyurat orl2oslorislif belanja operasi se0.0oo\| resgoogoootcoo0 ton zog longs incolor selama barang cool io2 \|o1 belanja barang pakai habis penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik for 2oslo islam belanja operasi \|. rosgoooootcoo0 ton zoe goals inoelozi selama jasa \|o4 penyediaan jasa pelayanan umum kantor \|2osloalslaf belanja operasi \|. rosgoogoootcoo0 ton (zoe goals inoeloei selama asaislam belanja operasi apbd subunit?o nabi c@foi dzy4 la9 iaw5rh fgh xr, yang terdiri atas: dana perimbangan rp. (enam ratus tiga puluh delapan milyar tujuh ratus satu juta empat puluh tujuh ribu rupiah), dan dana desa rp. (seratus sepuluh milyar tujuh ratus enam puluh juta dua ratus du, yang merupakan pendapatan bagi hasil. anggaran belanja daerah tahun anggaran direncanakan sebesar rp. (delapan ratus empat puluh tujuh milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus enamlonfecelor irlofori senja barang to2 belanja barang pakai habis lonfecelor irloafozi secara jasa mol pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya \|2o9losislaf belanja operasi loe belanja pemeliharaan belanja lo112. loe \|o2 pemeliharaan peralatan dan mesin ehosesasam bela\| dagestan asal for \|2oglozislaf belanja operasi \|. 1lo3 \|o7 (s1 foz fo1 belanja barang 10o112. to2 belanja barang pakai habis r03000000 t0000 lonfecelo7 irloalozi secara jasa tesoool belanja io2 \|o1 perjalanan dinas dalam negeri or\|2olok isle belanja modal \|o2 belanja modal peralatan dan mesin komputer komputer unit belanja modal peralatan komputeumlah belanja\| total surplus ( defisit) nan joo.ozawa.voor.ooo oofooofoolef iremeravaan jumlah penerimaan pembiayaan\| apbd subunit?o nabi c@foi dzy4 la9 iaw5rh fgdapatan\| ' ol joo oro22n00 ooo0foo josofoos tt. petaposl201os islam belanja operasi toto3210010000 toseorlos kalori belanja pegawai tambahan penghasilan (o3 (ox (o3 berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn pop honorarium totoszto01ooo tower los inloaloni belanja barang sesal oo" to2 (ox (ox belanja barang pakai habis toxtosztooroooo joslzonfosls inloeloeh belanja jasa sessooool belanja jasa konsultansi konstruksi belanja perjalanan dinas dalam negeri \|o3l201 isl2\| belanja modal \|. \|o3 \|oa belanja modal jalan, jaringan, dan irigasis fono22. infos\|sfeoafoaf belanja modal pop jaringan belanja modale201 jos islam belanja operasi tetes2t001ooo tosjeorfos kalori belanja pegawai locodol tambahan penghasilan los \|o1 berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn offer fefehrferfesforf sea pop honorarium oslzonfee\|s\|i belanja barang dan pop totoszto01ooo tower los inloaloni belanja barang konsol jos joe belanja barang pakai habis tortoszto01ooo jos eor los inloaloal belanja jasa rarooool belanja jasa konsultansi konstruksi \|o5 los \|o3 belanja pemeliharaan belanja pemeliharaan tanah belanja perjalanan dinas dalam negeri jose201 fos isla\| belanja modal(os joe \|o2 belanja modal. peralatan dan mesin 10os12. loe \|o2 belanja modal alat besar darat jos joe io2 (oz belanja modal alat angkutan belanja modal l21o02102 alat angkutan darat bermotor pengeboran belanja modal lalu2 \|o2 alat pengeboran non mesin loe loa belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi los loe loa belanja modal instalasi belanja modal instalasi pengolahan sampah(o1 infrastruktur kawasan permukiman kawasan strategis daerah kabupaten kota jo7l2orlorislal belanja operasi tetes2to0nomor orleorloris kalori belanja pegawai t000000l tambahan penghasilan \|o7 \|o1 \|o3 berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn honorariumxtosztoonoooo tortor lors inloaloel belanja jasa k0600000) kelana jasa pop belanja jasa konsultansi konstruksi jos (vos105219010000 aon for fee belanda perjalanan belanja perjalanan dinas dalam negeri o7(201for(sla\| belanja modal \|o1 \|o3 belanja modal gedung dan bangunan (o1 lo4 belanja modal tugu titik kontrol pasti belanja modal tugu tanda batas io1 loa belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi belanja modal jalan dan jembatan \|ofoe105210010000 belanja modalurusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman program kawasaingkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas bawah (sepuluh) \|o4( perbaikan rumah tidak layak huni \|o3l203 lo2 islam belanja operasi \|. totoszt001ooo jos eos fools inloaloni belanja barang smooth to2 \|o1 fox belanja barang pakai habis tortoszt001o0oo jos eos goals inloaloal belanja jasa belanja perjalanan dinas dalam negeri tortoszto01ooo toples lozlstnlosi belanja bantuan sosial\|\|o3203 \|sla\| belanja modal \|o411. (o2 (oz belanja modal peralatan dan mesin komputer komputer unitjose201joz islam belanja operasi \|.hor tro4103270010000 tos infos telo belanja pegawai se0model tambahan penghasilan 10o512. (o2 \|o1 berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn honorarium tori ro2r032 eonloz inloaton belanja barang pena denn \|o1 (ox belanja barang pakai habis tori rox032 jos eonloz inlozloz selama jasa denn belanja los \|o2 \|o2 perjalanan dinas dalam negeri tori roar32to01000 oorlog isle selama modal voodoo) los \|o2 \|o2 belanja modal peralatan dan mesin belanja modal los \|o2 \|o2 \|o1 \|o3 alat bantaf.o410321001. folio2 fosil belanja operasi lor tor loe loris inform belanja pegawai moms \|o1 (ox belanja gaji dan tunjangan asn \|o411. fox belanja gaji pokok asn belanja \|o1 iox tox lo2 tunjangan keluarga asbelanja \|o1 iox to1 tunjangan jabatan asn belanja \|o1 iox to1 l(o1 \|o1 belanja tambahan penghasilan asn tambahan \|o1 penghasilan berdasarkan beban kerja asn l0o112. \|o2 penyediaan administrasi pelaksanaan tugas asn 1loa\|r. jor\|2o2 loz isil belanja operasi mlonltoatos2700too0o toilet2 inloaloel senja jasa beo) kantor administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (oz pengamanan barang milik daerah skpd 1loa jo1l2o3 islam belanja operasi \|. tori root02270010000 onsen inlorlozi selnya asa school to administrasi umum perangkat daerahyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor jo1l2os lor islam belanja operasi \|. tloritoatos2700too0o torlzoslors inloatori senja barang io2 belanja barang pakai habis lo1 \|o2 penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1lokal1041. jo1zoe o2(sla\| belanja modal 8m.eso\| io1 lo2 \|o2 belanja modal\| peralatan dan mesin belanja modal alat lo1 (o2 ios kantor dan rumah tangga lo1 \|o2 1o2 ios belanja modal alat kantor belanja modal io2 \|o2 ios alat rumah tangga belanja modal io1 lo2 \|o2 komputer lo1 i2. (o2 \|o2 belanja modal komputer unit belanja modal lo2 \|o2 peralatan komputer lo1 i2. penyediaan peralatan rumah tangga jo12oe fos islam belanja operasi tlorltoatos2700oo00 torlzos los inloatori senja barang bcl io2 belanja barang pakai habis 'efouwamnsae frasa\| dpp agama amal orders loalslil belanja operasi mlorltoatos2700oo00 torlzos offs indoor senja barang pet man i2. lo415 io2 belanja barang pakai habis apbd subunit?@ mb7 v pg7eh pec tn8 debu9 xni1 zjo cyz onh4cc. data dan informasi keluarga, seksi pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk, dan seksi advokasi dan menggerakan lini lapangan. bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, membawakan: seksi distribusi alofon dan pembinaan kesehatan keluarga berencana, seksi jaminan pelayanan keluarga berencana, dan seksi kesehatan reproduksirlindungan anaperaturan bupati bandung barat keluarga berencana, pemberdayaan nomor tahun perempuan dan perlindungan anakiii subbagian penyusunan subbagian keuangan subbagian kepegawaian lili program dan umum bidang pengendalian bidang keluarga bidang ketahanan dan bidang pemberdayaan penduduk dan informasi berencana dan kesehatan perempuan dan perlindungan kesejahteraan keluarga keluarga reproduksi anak seksi distribusi lakon dan sejahtera perempuan berencanabijakan pengendalian penduduk keluarga berencana dan lanjut usia pemenuhan dan perlindungan anak lini lapangan kelembagaan bupati bandung barat, ttd. abubakar
dj) provinsi jawa barat bupati bandung baratandung barat, menimbang bahwa kerugian daerah sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara dan atau pegawai negeri bukan bendahara atau pihak lain yang dalam kedudukannya bukan sebagai bendahara harus diselesaikan diproses kembali agar kerugian daerah dapat dipulihkan,bagian kesatu umum dalam peraturan bupati ini, yang dimaksud dengan: daerah adalah daereriksa keuangan yang selanjutnya disingkat bpk adalah lembaga yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negarbukan bendahara adalah pegawai negeri sipil daerah termasuk calon pegawai negeri sipil yang bekerja diserahi tugas selain tugas bendaharperangkat daerah. pejabat lain adalah pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah, badan usaha milik daerah,ns atau pejabat lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkparat pengawas fungsional adalah badan pemeriksa keuangan dan inspektorat kabupatens ataunsatau kepala perangkat daerah pengelola keuangan daerah kepala perangkat daerah dalam hal skt tidak mungkin diperolehns atau pejabat lain. tunai adalah pembayaran yang dilakukan sekaligus lunasbab tata cara pelaksanaan tuntutan perbendaharaan bagian kesatu umum tuntutan perbendaharaan dibebankan kepada bendahara karena melakukan perbuatan kegiatan kelalaian yang mengakibatkan kerugian daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. bagian kedua informasi kerugian daerah informasi mengenai adanya kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam dapat diketahui dari: hasil pemeriksaan bpkbendahara atau kepala perangkat daerah, dan perhitungan ex officio. bagian ketiga pelaporan dan verifikasi kerugian daerah atasan langsung bendahara atau kepala perangkat daerahmelaporkan kepada bupati melalui skpd selaku bendahara umum daerah selambat lambatnya dalam waktu (tujuh) hari kerja setelah diketahuinya kejadian.upatisebagaimana dimaksud padaatau pengadilan. tpk harussebagaimana dimaksud pada selama dalam proses penelitian, bendahara dibebastugaskan sementara dari jabatannya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. tpk melaporkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam dalam laporan hasil verifikasi kerugian daerah dan menyampaikan kepada bupati. tpk mencatat kerugian daerah dalam daftar kerugian daerahgian keempatuntuk memproses penyelesaian kerugian daerah melalumenerbitkan skp2kcatatan kasus kerugian daerah dikeluarkan dari daftar kerugian daerah setelah tpk menerima surat rekomendasi darlimerbitkan skp2kspemberitahuan atas penerbitan skp2ks sebagaimana dimaksud pada kepada bpkenam penetapan batas waktu dalam hal bpk tidak menerima laporan hasil verifikasi kerugian daerah dari bupati atau berdasarkan pemberitahuan bahwa bendahara tidak melaksanakan skt, bpk mengeluarkan pbwperangkat daerahmengeluarkan surat keputusan pembebasan, apabila keberatan yang diajukan oleh bendahara pengampu yang memperoleh hak ahli waris diterima dan disetujutujuh pembebanan kerugian daerah bpk mengeluarkan skp2kcc.kp2kskp2 sebagaimana dimaksud dalam mempunyai kekuatan hukum yang bersifat final. bagian kedelapan pelaksanaan surat keputusan pembebanan berdasarkan skp2kkp2ktpkkp2k dihampiri dengan bukti setor. bab iii tata cara pelaksanaan tuntutan ganti kerugian bagian kesatu umum tuntutan ganti kerugian dibebankan terhadap pns. tuntutan ganti rugi berlaku atas kerugian daerah berupa uang, surat berharga, dan atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan: pns bukan bendahara, atau pejabat lain: pejabat negara, pejabat badan usaha milik daerah, pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara pns bukan bendahara. tuntutan ganti rugiinformasi dan verifikasisetiap informasi terjadinya kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam dilakukan verifikasi informasi untuk memastikan indikasi kerugian daerah. verifikasi atas setiap informasi kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada yang melibatkan pns bukan bendahara lingkungan perangkat daerah dilaksanakan oleh kepala perangkat daerah yang bersangkutangian ketigabupati membentuk tpk yang bersifat hoc atau menugaskan tpk paling lama (tujuh) hari kerja sejak diterimanya laporan. tpk melakukan pemeriksaan kerugian daerah paling lama (tujuh) hari kerja sejak dibentuk atau ditugaskanns bukan bendahara, dan atau pejabat lain, yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian daerah, melaporkan hasil pemeriksaan kepada bupati dengan melampirkan berita acara pemeriksameriksaanmeriksaan. perhitungan jumlah nilai kerugian daerah dilakukan dengan ketentuan: penentuan nilai kerugian daerah berupa uang didasarkan pada nilai nominal. penentuan nilai kerugian daerah berupa barang didasarkan pada: nilai buku: ataudalam melakukan perhitungan nilai kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada tpk dapat memperhatikan: unsur subjektif berupa pertimbangan masa kerja pihak yang merugikan, unsur objektif berupa kondisi dan keadaan saat terjadinya kerugian daerah. apabila kerugian daerah berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti dilakukan oleh pns bukan bendahara atau pejabat lain lebih dari satu orang secara bersama sama, pembebanan ganti kerugian menjadiunsur kelalaian kesalahan dan hasil yang dinikahinyadalam laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada bupatipadabupatipendapat atas laporan hasil pemeriksaan kepada bupati paling lama (dua) hari kerja. dalam hal bupatiatau kepala skpd. bagian keempatbupati atau kepala skpd menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf bupatibupatnyalimskpd. bupatiupatibupatibupatibupatisanakan pengurusan piutang negara. pelaksanaan sita jaminan dilaksanakannam penyelesaian kerugian daerah melalui majelis pertimbangan paragraf umum bupati melakukan penyelesaian kerugian daerah melalui sidang majelis untuk memeriksa dan memberikan pertimbangadan penyelesaian kerugian daerah yang telah diterbitkan skp2ks. dalam pelaksanaan sidang sebagaimana dimaksud dalam majelis mengambil keputusan. pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan untuk memberikan rekomendasi terhadap penyelesaian kerugian daerah. pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada dihadiri paling sedikit dua per tiga dari jumlah majelis. pengambilan keputusan dengan cara dilakukan dengan cara musyawarah mufakat, apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak. paragraf sidang majelis atas kerugian daerah yang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau kelalaianpat meminta revi dari inspektorat dan pihak yang memiliki kompetensi sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputus selambat lambatnya (empat belas) hari kerja sejak ditetapkannya putusan sidang. atas dasar pertimbangmajelis berkeyakinan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai maka majelis menetapkan putusan hasil sidang. dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam majelis belum berkeyakinan bahwa kekurangan uang, dan atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai, maka majelis dapat memerintahkan tpk: disebabkan perbuatan melanggar hukum atau kelalaian pns bukan bendahara atau pejabat lain,atau bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau kelalaian pns bukan bendahara atau pejabat lain,bupati. bupatipk yang menyatabupati. atas dasar putusparagraf sidang majelis atas penyelesaian penggantian kerugian daerah yanglakukan upaya penelusuran dan penelitian adanya wanprestasi, memeriksa dokumen yang terkait penetapan kerugian daerah, cc. selambat lambatnya (empat belas) hari kerja sejak ditetapkannya putusan sidangdan pihak yang merugikan pengampu yang memperoleh hak ahli waris. penyerahan skp2k harus disertai dengan penandatangan tanda terima oleh pihak yang merugikan pengampu yang memperoleh hak ahli waris. paragraf sidang majelis atas penerbitan skp2ks dalam sidang majelis untuk penyelesaian kerugian daerah yang telah diterbitkan skp2ks sebagaimana dimaksud dalam huruf dancc. memeriksa bukti yang disampaika dalam proses persidanganpk, majelis,dan pihak yang merugikan pengampu yang memperoleh hak ahli waris. bupati menugaskan kepala skpd untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan skp2k. skp2k mempunyai hak pendahulu. dalam hal pnsdaerah. hak pendahulu sebagaimana dimaksud padamajelis yang menerima seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam hurufkelalaian pnsdan bupati.bab penagihan dan penyetoran bagian kesatu tata cara penagihan kerugian daerahtata cartata cara pembebasan atau penghapusan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti kerugian daerah bagian kesatu penghapusan bendahara, pns bukan bendahara,tpktuntutan ganti kerugiannsgian kedua pembebasan dalam hal bendahara pns bukan bendahara pejabat lain pelaporan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti kerugian daerahviii bentuk, jenis dan format dokumen penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti kerugian daerah bentuk, jenis dan format dokumen yang berkaitan dengan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan gantisurat tugas verifikasi atas informasi terjadinya kerugian daerah kop perangkat daerah surat tugas nomor. (dl). dalam rangka melaksanakan tugas verifikasi atas informasi terjadinya kerugian daerah, kami menugaskan: nama nnaananaananananannananaaan nana pangkat golongan nananannannananaanananaananann (pon jabatan nananaananannananaananannaan sola nama nananaanananana nanas pangkat golongan nananaanannanannananannanannan (on jabatan nananaanannanannananannanaana dan seterusnya. untuk melaksanakan verifikasi pada tanggal . atas informasi terjadinya kerugian daerah akibat kekurangan . yang diketahui dari hasil. nomor op. tanggal s0). perihal .(ll1). surat tugas ini disusun untuk dilaksanakan dengan sebaik baiknya dan setelah selesai melaksanakan tugas maka segera menyampaikan laporan hasil verifikasi dimaksud. kepala perangkat daerah . tembusan: di. nnnanaanananaeen dan seterusnya petunjuk pengisian surat tugas diisi dengan nomor surat tugas diisi dengan nama pegawai pejabat yang mendapat penugasan verifikasi diisi dengan nama nip pegawai pejabat yang mendapat penugasan verifikasi diisi dengan pangkat golongan pegawai pejabat yang mendapat penugasan verifikasi diisi dengan jabatan pegawai pejabat yang mendapat penugasan verifikasi diisi dengan jangka waktu pelaksanaan verifikasilaporan hasil verifikasi atas informasi indikasi kerugian daerah tim penyelesaian kerugian daerah laporan hasil verifikasi atas informasi indikasi kerugian daerah pendahuluan dasar hukumdan surat tugas nomor . tanggal . ii. maksud dan tujuan untuk membuktikan kebenaran atas adanya informasi kerugian daerah lingkungan . (l). yang diketahui dari hasil pesanan sp. nomor sana pa. tanggal. perihal. untuk mengetahui apakah ada kerugian daerah akibat kekurangan. lingkungan . ., danpelaksanaan verifikasi (en oh.ii.) d2. (ea). hasil verifikasi . kesimpulan hasil verifikasi d2. au.dan seterusnya demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. kepala perangkat daerah") petunjuk pengisian laporan hasil verifikasi atas informasi indikasi kerugian daerah diisi dengan nama perangkat daerahnomor surat penugasan verifikasi diisi dengan tanggal surat penugasan verifikasiisi dengan proses pelaksanaan verifikasi isi dengan bukti pendukung yang diperoleh dari hasil verifikasi isi dengan hasil pelaksanaan verifikasi diisi dengan kesimpulan hasil verifikasiupati selaku ppid kop perangkat daerah nomor nanas sifat rahasia lampiran satu berkas hal laporan indikasi kerugian daerah yth. bupati bandung barat u.p. kepala badan pengelola keuangan daerah selaku skpd tempat. perihal .(s). . dengan kekurangan term ih. berupa . nomor. 'lbu diucapkan terimakasih. kepala perangkat daerah") tembusan: ketua badan pemeriksa keuangan, sekretaris daerah kabupaten bandung barat, kepala badan pengelolaan keuangan daerah inspektorat daerah petunjuk pengisian surat penyampaian laporan kepada bupati selaku ppidadan pemeriksa keuangan bpk) kop perangkat daerah nomor banana (oa. sifat rahasia lampiran satu berkas hal laporan indikasi kerugian daerah yth. ketua badan pemeriksa keuanganperihal.(s).. dengan kekurangan tenan. berupa iii. eeibu diucapkan terima kasih. bupati bandung barat kepala badan pengelola keuangan daerah") nip nana ink tembusan: d2. aka dan seterusnya petunjuk pengisian surat penyampaian laporan kepada badan pemeriksa keuangan bpk)bupati bandung barat kepala badan pengelola keuangan daerah diisi dengan nip kepala badan pengelola keuangan daerahtebobahwa retribusi pelayanan kesehatan pusat kesehatan masyarakat yang berlaku saat ini perlu tinjau kembali karenaubah sebagai berikut ketentuan angka dan angka ubah, sehingga berbunyi sebagai berikut, dalam peraturan daerah ini, yang maksud dengan daerah adalah kabupaten tebowewenang daerah otonom bupati adalah bupati tebo: dewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya ditnas kesehatan adalah dinas teknis yang membidangi kesehatan kas daerah adalah kas daerah kabupaten tebopuskesmas yang selanjutnya disebut pelayanan rawat jalan tingkat pertama prot) adalah pelayanan kesehatan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal diruang rawat inapeberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fasilitas rawat jalan danhalangi risiko kematian atau cacat:roda (dua) dan transportasi lainnya lokasi yang jauh dari sarana kesehatan yang adadan sarana yang tersedia, pos kesehatan desa poskesdes) adalah upaya kesehatan bersumber, tindakan medik adalah tindakan dengan atau tanpa pembedahan yang menggunakan pembiusan umum atau lokal atau tanpa pembiusan: pelayanan penunjang medik adalah pelayanan pemeriksaan kesehatan dalam rangka untuk menunjang atau menegakkan diagnosis dan terapi meliputi pemeriksaan laboratorium klinik, radiologi, dan atau diagnostik elektromedik, pelayanan kunjungan rumah adalah pelayanan yang dilaksanakan oleh petugas puskesmas dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan pelayanan kesehatan lainnya dengan mengunjungi rumah pasien, pelayanan obstetri neonatal esensial dasar selanjutnya disebut pond adalah pelayanan terpadu ibu dan bayi pada persalinan kehamilan resiko tinggi,layanan ambulance adalah pelayanan yang diberikan dengan mempergunakan mobil ambulance atau mobil puskesmas keliling pusing) sebagai alat transportasi untuk melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan p3k), mengevakuasi pasien dan atau untuk merujuk pasien, jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima petugas pelaksana pelayanan kesehatanngobatan, rehabilitasi medik, konsultasi, visite, asuhan keperawatan dan atau pelayanan kesehatan lainnyaat kesehatan masyarakat puskesmas), puskesmas keliling, puskesmas pembantu dan poskesdesalam lampiran diubah sehingga lampiran berbunyi sebagaimana tertera pada lampiran peraturan daerah iniunt elegan muara tebo pada nilai januari sekretaris daerah kabupaten tebo, lembaran daerah kabupaten tebo nomor .!. noref peraturan daerah kabupaten provinsi jambi (j: . tahun lampiran peraturan daerah kabupaten tebo nomor tahun tanggal retribusi pelayanan kesehatan pusat kesehatan masyarakat rawat jalan pemeriksaan dan tindakan tarif jasa jasa sarana dan total tarif ket pelayanan prasarana ee u u dsx poliklinik umum injeksi kali ganti pasang perban kecil (luka cm) kali sedang luka 3s d 10cm) kali cc. besar luka cm) kali buka jahitan kali poliklinik kebidanan jasa tindakan persalinan normal kali jasa tindakan persalinan dengan penyulut kali plasenta manual kbi kbe perdarahan post parfum pelayanan tindakan pra rujukan untuk ibu kali hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir dengan komplikasi resusitasi bayi lahir kali penggunaan inkubator kali terapi blue light kali pemeriksaan kehamilan kali pengadilan papsmear kali tindakan irigasi vagina kali pemasangan iud (tanpa alat kontrasepsi) kali pencabutan iud kali pemasangan implant tampa alat kontrasepsi kali pencabutan implant kali vasektomi kali tubektomi kali pelayanan pasca keguguran kuretase kali persalinan pervaginam termasuk kali pelayanan nifas dan pelayanan bayi baru lahir dengan tindakan emergency dasar ctg kali vakum ekstraksi kali avm aspirasi vakum manual kali pasang tampon kali lepas tampon kali pasang infus kali pasang kateter urine kali lepas kateter urine kali poliklinik gigi spelling bethadine alvoigi (perigi) kali pencabutan gigi biasa (normal) kali pencabutan gigi dengan penyulut kali pencabutan gigi susu kali penambahan sementara kali penambahan tetap dengan amalgam kali dengan serikat kali terpanas kali extirpasi pulpa kali pengisian saluran akar kali odontektomi kali operasi sederhana kali alvolektomi kali calling kali cabut gigi dengan komplikasi kali bongkar tambalan permanen kali operkulektomi kali konsultasi dokter spesialis puskesmas puskesmas biasa kali puskesmas terpencil kali rawat inap rawat inap satuan tarif jasa jasa sarana dan makan total pelayanan prasarana dan tarif medis para medis minum rawat inap puskesmas hari medis para medis orang pemakaian oksigen liter penunjang medik pemeriksaan dan tindakan satuan tarif jasa jasa sarana dan total tarif ket pelayanan prasarana medis para medis wow www elektromedik radiologi kali laboratorium penunjang pemeriksaan sederhana darah hemoglobin kali hitung eritrosit kali led bbs kali hitung retikolosit kali trombosit kali leukosit kali discount kali kali kali kali urine protein kali reduksi kali bilirubin kali sedimen kali urobilinogen kali urobilin kali darah samar kali stecobilin kali keton kali pemeriksaan sedang malaria kali golongan darah kali bta kali test sensitifitas kali pemeriksaan secret preparat bakteri kali dan jamur) pemeriksaan kimia darah glukosa kali kolesterol kali slot kali sept kali asam urat kali hbs kali bilirubin kali trigliserida kali reum kali kreatinin kali dbd kali hdl kali ldl kali albumin kali total protein kali hiv aids kali ad. kidal kali syphilis kali gamma kali tindakan medik pemeriksaan dan tindakan tarif jasa jasa sarana dan total tarif ket pelayanan prasarana maa aro o ppa lo1 tindakan sederhana pemasangan spark kecil kali sedang kali besar kali pemasangan vfd infus dewasa kali infus anak anak kali pembuangan segmen kali pembersih luka bakar s d kali luka robek heating 1s d kali klima kali tindik telinga kali tindakan kecil pemasangan gips kali pemasangan ransel verbal kali blast fungsi kali pembersihan luka bakar s d kali luka robek heating s d kali ekstraksi kuku kuku eksplorasi benda asing kali tindakan sedang circumsisi kali amputasi jari jari luka robek heating kali fungsi supra publik kali jahit tendon otot kali incisa abses kecil kali incisa abses besar kali ekterpati lion kecil kali ekterpati lion sedang kali ekterpati corpus mata kali telinga kali hidup kali pemakaian pusing ambulans a3r pemakaian puskesling ambulance dalam kabupaten tebo kali (para medis) ana (sopir) rsu. kabupaten lain (dalam provinsi) kali (para medis) esa sopir) rsi. provinsi kali (para medis) sopir) pemeriksaan kesehatan dalam rangka penerbitan surat keterangan visum pemeriksaan dan tindakan satuan tarif jasa jasa sarana total ket pelayanan dan tarif medis paramedis prasarana surat keterangan pemeriksaan kesehatan untuk mengeluarkan surat kali keterangan berbadan sehat visum korban hidup kali korban meninggal kali perawatan jenazah perawatan jenazah umum kali perawatan jenazah kecelakaan kali bupati tebo, portalindungan perempuan dan anak dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati gunung mas, menimbang bahwa setiap warga negara berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang secara wajar dan mendapatkan rasa aman yang konsisten dan sistematis sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak sebagaimana diamanatkan dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahun bahwaterhadap pelaksanaan pemenuhan, perlindungan, penghormatan, pemajuan dan penegakan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, bahwa untuk memberikan arah, landasan hukum dan kepastian hukum dalam perlindungan perempuan dan anak, perlu dibentuk peraturan daerah tentang perlindungananas una ray dalam huruf terhadap perlindungan perempuan dan anak wajib menyelenggarakan sistem informasi data perempuan dan anak. sistem informasi data perempuan sebagaimana dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan sistem informasi data anak. sistem informasi perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. pengarusutamaan gender sebagaimana dimaksud dalam diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. dalam rangka efektifitas penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak, pemerintah daerahperempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada bupati menetapkan tim koordinasi perlindungan perempuan dan anak. dalam kegiatan forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada tim koordinasi perlindungan perempuan dan anak bertugas: menyiapkan bahan yang diperlukan terkait penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak:perempuan dan anak. forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara berkala, paling sedikit (dua) kali dalam (satu) tahun. bagian kedua pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf dilakukan: melakukan pendidikan tentang nilai anti kekerasan terhadap perempuan dan anak: dan degian ketiga kelembagaan lembaga pelayanan teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan oleh p2tp2a dan fpk2pa. dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak pemerintah daerah wajib membentuk unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari gubernur. dalam hal pelaksanaan pelayanan teknis sebagaimana dimaksud pada pemerintah daerah dapat membentuk gugus tugas. gugus tugas sebagaimana dimaksud pada dapat juga dilakukan penguatan kelembagaan melalui kerja sama dan koordinasi dengan: gugus tugas kla, gugus tugas kra, gugus tugas k dra: sekolah dan atau lembaga pendidikan, forum anak, sanggar anak, organisasi kemasyarakatan: organisasi perempuan, dan lembaga lain yang peduli pada pemenuhan hak dan perlindungan anak. gugus tugas sebagaimana dimaksud pada merupakan lembaga koordinatif tingkat kabupaten dan kecamatan yang mengoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan kecamatan, kelurahan desa ramah anak. ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan teknis sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. paragrafdalam bentuk pola hubungan secara fungsional diantara komponen yang diarahkan untuk mencapai tujuan bersamaterdiri dari: hukum: kesehatan: rohani: dan psikologi. pelaksanaan konseling dilakukan oleh konselor dan dapat dilaksanakan: pelayanan medicolegal: pelayanan psikososial: pelayanan hukum: pelayanan reintegrasi sosial: dan pelayanan kemandirian ekonomi. ketentuan mengenai penyelenggaraan pelayanan oleh p2tp2a sebagaimana dimaksud dalam diatur dalam peraturan bupati. paragraf fpk2pa dalam rangka melindungi dan menjamin hak perempuan dan anak dari tindak kekerasan dibentuk fpk2pa. fpk2pa sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: fpk2pa daerah: fpk2pa kecamatan, dan fpk2pa kelurahan desa. pembentukan fpk2pa daerah sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan oleh bupati. pembentukan fpk2pa kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan oleh camat. pembentukan fpk2pa kelurahan desa sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan oleh lurah kepala desa. ketentuan lebih lanjut mengenai fpk2pa sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupati. bab peran serta masyarakat bagian kesatu kewajiban dan tanggung jawab orang tua dan atau keluarga orang tua wajib dan bertanggung jawab untuk: mengasuh, merawat, mendidik, mengurus dan melindungi anggota keluarga: b.menumbuhkembangkan anggota keluarga sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya: dan pencegahan perkawinan pada usia anak. peningkatan peran serta keluarga dalam perlindungan perempuan dan anak dilakukan melalui: pencegahan perkawinan pada usia anak: mendekatkan perempuan pada pelayanan kesehatan: dan meningkatkan ketahanan keluarga. bagian kedua keterlibatan masyarakat masyarakat terlibat dalam perlindungan perempuan dan anak. keterlibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada dalam bentuk partisipasi melalui pencegahan, pelayanan, pemberdayaan, pemantauan, pengawasan dan pemenuhan hak perempuan dan atau anakkomunikasi dan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak perempuan dan anak: memberikan saran dan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait perlindungan perempuan dan anak: melaporkan kepada pihak yang berwenang jika terjadi pelanggaran terhadap hak perempuan dan anak: berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak: membentuk mitra keluarga tingkat rukun tetangga rukun warga atau kelurahan desa oleh masyarakat: membentuk unit perlindungan perempuan dan anak dalam organisasi kemasyarakatan dan lembaga pendidikan: pendirian dan pengelolaan panti asuhan: pendirian tempat rehabilitasi anak: penyediaan rumah singgah dan atau sosial: pelatihan keterampilan kerja: dan memberikan pertolongan pertama pada saat terjadi pelanggaran terhadap hak perempuan dan anakrlindungan perempuan dan anak: bimbingan: cc. pendidikan dan pelatihan: pemantauan dan evaluasi: dan pelaporan. pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada untuk mewujudkan tujuan perlindungan perempuan dan anak sesuai norma standar prosedur dan kriteria yangwajib melaporkan secara berkala kepada bupati. dalam halpat bekerjasama dan berkoordinasi dengan perangkat daerah lainnya, masyarakat, instansi dan atau organisasi lembaga terkait. bab viii evaluasi evaluasi perlindungan perempuan dan anak dilakukan berdasarkan dokumen pelaksanaan pelayanan, pemberdayaan, pencegahan, pemenuhan dan hasil pemantauan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak. pelaksanaan evaluasievaluasi sebagaimana dimaksud pada meliputi evaluasi proses, dampak dan hasil. hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada merupakan bahan bagi perangkat daerah untuk menyusun laporan yang selanjutnysebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. bab pelaporan pelaporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam s5) sebagai bahan pertimbangan bupati dalam pengambilan kebijakan pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak. laporan pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan (satu) kali dalam (satu) tahun dan sewaktu waktu apabila diperlukan. bab pendanaan pendanaan pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak bersumber darimbentukan unit pelaksana teknis daerah yang menyelenggarakan perlindungan perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakanhukum to, nip. penjelasan atas peraturan daerah kabupaten gunung mas nomor1 tahunperempuan yang berperan sebagai ibu yang melahirkansedangkan anak, merekaberpangkal tolak dari hal tersebutyangl. demi cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan pemajuan adalah proses, cara perbuatan menjadikan lebih baik dalam perlindungan perempuan dan anak. huruf cukup jelas. huruf cukup jelasdiberikan kepada setiap perempuan dan atau seorangkantin cumi mastaba hurufhurufkesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, ataupun masyarakat. huruf pelayanpelayananhuruf cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan ketahanan keluarga adalah kemampuan keluarga untuk mengelola sumber daya dan masalah yang dihadapi keluarga sejahtera yaitu terpenuhinya kebutuhan seluruh anggota keluargpelanggaran hak perempuan berbentuk mitra keluarga, antara lain kelompok keluargacukup jelas huruf cukup jelas. hurufkhusus adalah: anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat aditif lainnya: anak yang menjadi korban pornografi: anak dengan hiv aids: anak korban penculikan, dan perdagangan: anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental d: anak dengan perilaku sosial menyimpang: anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf koordinasi dan integrasi, sinkronisasi pencegahan dilakukan berdasarkan pola kemitraan dengan masyarakat, swasta, dan lembaga swadaya masyarakat. huruf cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan mitra keluarga antara lain kelompok keluarga dan dasawisma. s5) cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud tanggung jawab perlindungan hak perempuan dan anak bidang pendidikpendidikan baik itu pendidikan formal maupun informal. huruf yang dimaksud tanggung jawab perlindungan hak perempuan dan anak bidang kesehatdan fasilitas bidang kesehatan. huruf yang dimaksud tanggung jawab perlindungan hak perempuan bidang politik adalah pemerintah daerah bertanggung jawab untuk dapat memfasilitasi peningkatan pengetahuan perempuan dalam bidang politik melalui sosialisasi untukdaerah, mendorong pembentukan organisasi forum perempuan. huruf yang dimaksud tanggung jawab perlindungan hak perempuan dan anak bidang hukum adalah pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memfasilitasi peningkatan pengetahuan dan kesadaran hukum bagi perempuan dan anak, mendorong pembentukan organisasi yang memberikan layanan hukum secara gratis bagi perempuan dan anak. huruf yang dimaksud tanggung jawab perlindungan hak perempuan dan anak bidang ekonomiekonomi, memfasilitasi perempuan dalam usaha meningkatkan perekonomian keluarga, memberikan bantuan permodalan atau pelatihan bagi perempuan. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud tanggung jawab perlindungan hak perempuan dan anak bidang sosialhuruf dan kegiatan untuk mewujudkan desa kelurahan ramah anak. huruf gugus tugas k dra adalah lembaga koordinatif tingkat kelurahanlayanan medis adalah pelayanan yang diterima seseorang dalam hubungannya dengan pencegahan diagnosis dan pengobatan gangguan kesehatan tertentu. huruf pelayanan medicolegal adalah standar pelayanan medis dan standar pelayanan operasional dalam bidang kedokteran. huruf pelayanan psikososial adalah pelayanan untuk mengembalikan individu atau keluarga atau kelompok pasca kejadian tertentu (bencana alam maupun bencana sosial) sehingga menjadi kuat secara individu atausakelompok masyarakat, termasuk dalamnya orang tua dan keluarga. pencegahan adalah segala upaya untuk menghilangkan segala resiko serta dampak buruk dari kekerasan terhadap perempuan delurahan desa ramah anak yang selanjutnya disingkat k dra adalah pembangunan wilayah kelurahan desa yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah kelurahan desa yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada kelurahan:rlindungan perempuan, perlindungan anak: koordinasi dan kerja sama: tanggung jawab pemerintah daerah: peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan: evaluasi: pelaporan, dan pendanaan. kabar kuat kane bab perlindungan perempuan bagian kesatu umum perlindungan perempuan meliputi: pelayanan, pemberdayaan, cc. pencegahan, dan pemantauan. bagian kedua pelayanan bentuk pelayanan perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: bantuan hukum: pelayanan kesehatan,dan pelayanan bimbingan pra perkawinan. pelayanan bimbingan pra perkawinan sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan oleh setiap perempuan yang akan melaksanakan perkawinan. bimbialam melaksanakan bimbingan sebagaimana dimaksud pada perangkat daerah dapat mengikutsertakan: instansi terkait, tokoh agama: dan tokoh adat. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelayanan perlindungan perempuan diatur dengan peraturan bupati. bab iii perlindungan anak bagian kesatu umum perlindungan anak meliputi: pelayanan, pemenuhan hak anak: cc. pencegahan, dan pemantauan. bagian kedua pelayanan bentuk pelayanan perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: bantuan hukum: pelayanan rehabilitasi sosial: dan pelayanan reintegrasi sosial. ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupati. bagian ketiga pemenuhan hak anak pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: jaminan atas hak sipil dan kebebasan: jaminan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif: cc. jaminan kesehatan dasar dan kesejahteraan: pendidikan, waktu luang, budaya dan rekreasi: dan perlindungan khusus. perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan terhadap: anak dalam situasi darurat: anak yang berhadapan dengan hukum:: ben anak dengan hiv aids:o.anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya. pengaturan mengenai pemenuhan hak anak diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian keempat pencegahan pencegahan pelanggaran terhadap hak anak dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat. pencegahan pelanggaran terhadap hak anak yang dilaksanakan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan: membentuk jaringan kerja: b.anak. pencegahan pelanggaran terhadap hak anak yang dilaksanakan masyarakat sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan: meningkatkan produktivitas anak: mengembangkan potensi diri anak: mencegah kehamilan usia muda: menurunkan angka kematian ibu dan bayi, dan mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. pembentukan jaringan kerja sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi mitra kerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pencegahan pelanggaran hak berbentuk mitra keluarga. s5) ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan pelanggaran terhadap hak anak sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupati. "wawan meng bagian kelima pemantauan ketentuan mengenai pemantauan sebagaimana dimaksud dalam berlaku secara mutasi mutans terhadap penyelenggaraan pemantauan terhadap pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. bab koordinasi dan kerja sama penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama terhadap perlindungan perempuan dan anak bertujuan untuk: meningkatkan upaya pemenuhan hak perempuan dan anak, meningkatkan hubungan kerja yang sinergi dan harmonis, dan memperoleh data dan informasi dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak. dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada pemerintah daerah bekerjasama dengan: pemerintah daerah lain, instansi terkait: lembaga non pemerintah, perguruan tinggi: dan lembaga swadaya masyarakat. kerja sama sebagaimana dimaksud pada meliputi: pertukaran data dan informasi: sosialisasi atau ceramah penyuluhan hukum, rehabilitasi korban tindak kekerasan: dan pemulangan dan reintegrasi sosial. bab tanggung jawab pemerintah daerah bagian kesatu umum pemerintah daerah bertanggung jawab dalam perlindungan hak perempuan dan anak. tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada meliputi: eka pendidikan: kesehatan, cc. politik, hukum: ekonomi, budaya, dan sosial. tanggung jawab pemerintah daerah terhadap: pelembagaan pengarusutamaan gender lingkungan pemerintah daerah: pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, ekonomi, budaya dan sosial pada organisasi kemasyarakatan tingkat kabupaten, d.penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat kabupaten: melaksanakan upaya pencegahan terjadinya kekerasan pada perempuan. tanggung jawab pemerintah daerah terhadap perlindungan hak anak sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan: a.b.perumusan norma, standar prosedur dan kriteria penyelenggaraan kabupaten layak anak dilaksanakan: monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pemenuhan dan perlindungan anak: pembinaan lembaga perlindungan anak, memberikan perlindungan khusus bagi anak: dan melaksanakan upaya pencegahan terjadinya kekerasan pada anak. pemerintah daerah dalam melaksanakan tanggung jawab pelembagaan pengarusutamaan gender sebagaimana dimaksud
non bupati sarolangun provinsi jambirolangun, menimbang bahwa berdasarkan peraturan daerah kabupaten sarolangun nomor tahun tentang pembentukan kecamatan mendingin timur, perlu dibentuk perangkat daerah untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan roda pemerintahan, bahwa untuk mewujudkan terlaksananya pelayanan yang efektif dan efisien perlu dilakukan penataan kembali terhadap pembentukan dan susunan perangkat daerah lingkunganmbentukan kecamatan mendingin timur. ketentuanyang telah beberapa kali diubah dengan peraturan daerah kabupaten sarolangun: nomor tahundiubahng asai dengan tipe kecamatan limun dengan tipe kecamatan cermin nan gedang dengan tipe kecamatan pelawan dengan tipe kecamatan singkat dengan tipe aj, kecamatan sarolangun dengan tipe kecamatan batin viii dengan tipe kecamatan pauh dengan tipe kecamatan air hitam dengan tipe kecamatan mendingin dengan tipe kecamatan mendingini bupati sarolangun, ttd cek indra diundangkan sarolangun pada tanggal juni sekretaris daerah kabupaten sarolangun, ttd: salinan sesuai dengan aslinya sekretaris daerah asisten pemerintahan u.b kepala bagian hukum dan ham, sni setda mul alik, sh.,mm penata nip.dengan rahmat tuhan yang maha esa wali kota banjarbaru, menimbang: bahwa menumbuhkembangkan budaya banjar merupakan upaya untuk memajukan kebudayaan nasional indonesia ditengah peradaban dunia dengan memelihara dan mengembangkan nilai budaya daerah, bahwa perkembangan arsitektur bangunan daerah kota banjarbarubanjarbaru sebagai pusat kebudayamengenai menata arsitektur bangunan daerah dibutuhkan pengaturan mengenai arsitektur bangunan yang berciri khas budayerciri khas budaya banjar pada bangunan gedungudaya banua dan kearifan lokaarsitektur berciri khas budaya banjar padaarsitektur adalah wujud hasil penerapan ilmu pengetahuan, tekhnologi,truksi,budaya banjar adalah pikiran, perbuatan atau tingkah laku, serta artifak artifak terkait dengan orang banjar dalam konsep sejarah maupun peninggalannya, dari masa lalu hingga kekinian yang terangkum dalam alam melayu beserta unsur pembentukarsitektur bangunan berciri khas budaya banjarwilayah kalimantan selatan pada umumnya dan kota banjarbaru pada khususnya yang terwujud pada peninggalan arsitektur bangunan masa kerajaan banjardalam penyelenggaraan arsitektur bangunan pada bangunan gedung berdasarkan pada asas, meliputi: tanggung jawab pemerintah daerah, kelestarian dan pembangunan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, pelokalan, dan otonomi daerahbudaya banjar pada bangunan gedung, dan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan arsitektur bangunan. . tujuan ditetapkan peraturan daerah ini adalah: mewujudkan bangunan gedung yang serasi dengan lingkungannya, dengan mempertimbangkan kaidah estetika bentuk dan karakteristik arsitektur bangunan gedung berciri khas budaya banjar, mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung agar menghasilkan bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan aturan yang berlaku, dan cc. mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung. ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan arsitektur bangunan dalam peraturan daerah ini meliputi: gaya arsitektur bangunan, penyelenggaraan arsitektur bangunan pada bangunan gedung, cc. pengendalian dan pengawasan, penghargaan, peran serta masyarakat, dan pendanaan. bab gaya arsitektur bangunan gaya arsitektur bangunan berciri khas budaya banjar meliputi: bentuk atap, dan ornamen, gaya arsitektur bangunan yang dapat terapkan pada bangunan gedung cagar budaya haruswali kota. gaya arsitektur bangunan diberlakukan pada bangunan dengan fungsi usaha, sosial dan budaya. gaya arsitektur bangunan sebagaimana dimaksud pada diberlakukan pada bangunan milik pemerintah daerah, atau badan usaha milik daerah. gaya arsitektur bangunan sebagaimana dimaksud pada juga dapat diberlakukan untuk bangunan gedung milik pemerintah, pemerintah provinsi, badan usaha milik negara, badan usaha milik provinsi,ada daerah. bab iii. bab iii penyelenggaraan arsitektur bangunan pada bangunan gedung bagian kesatu umum arsitektur bangunan harus mempertinggi harkat dan martabat kemanusiaan dengan ciri sebagai berikut: menciptakan keindahan, menjaga estetika, cc.budaya banjarntaati ketentuan pelestarian cagar budaya. arsitektur bangunan berciri khas selain banjar dapat diterapkan pada bangunan dengan fungsi meliputidalam hal bangunan milik pemerintah daerah dan badan usaha milik daerah yang telah ada, secara bertahap dilakukan penyesuaian mempedomani peraturan daerah ini. bab iv. bab pengendalian dan pengawasan pemerintah daerah melakukan pengendalian terhadap arsitektur bangunan. pengendalian sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui: perizinan, pengawasan,dan pengenaan sanksi administrasi. pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud pada berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang undangan. ketentuan mengenai pengendalian sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan wali kota. wali kota melakukan pengawasan penyelenggaraan arsitektur bangunan pada bangunan gedung milik pemerintah daerah. pengawasan penyelenggaraan arsitektur nataan bangunan, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. bab penghargaan walialam peraturan wali kota. bab peran serta masyarakat pemerintah daerah mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaran arsitektur bangunan daerah. peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada meliputi atau pihak yang berwenang apabila menemukan penyimpangan terhadap penggunaan gaya arsitektur bangunan, memberikan.pemerintah daerah dan dprd mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pendanaan penyelenggaraan arsitektur budaya banjar pada bangunan gedung milik pemerintah daerah. pendanaan penyelenggaraan arsitektur budaya banjar pada bangunan gedungdalam dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. bab viii ketentuan lain lain pemerintah daerah mendorong gedung milik pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah lain, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan non pemerintah lainnya yang berada daerah untuk menggunakan arsitektur bangunan gedung yang diatur dalam peraturan daerah ini. ketentuan sebagaimana dimaksud pada tetap memperhatikan persyaratan teknis bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. ketentuan penggunaan arsitektur bangunan gedung tidak boleh mengakibatkan ekonomi biaya tinggi dan menghambat kemudahan berusaha daerah. bab ix. bab ketentuan peralihan pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku maka: kebijakan daerah mengenai arsitektur bangunan gedungngunan gedung yang merupakan warisan budaya yang pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan tetap dimanfaatkan sepanjang memenuhi persyaratan teknis bangunan gedu penjelasan. penjelasan ataskota banjarbaru umum penerapan penerapan arsitektur berciri khas budaya banjar pada bangunan gedung kota banjarbaru merupakan upaya pemajuan budaya banjar yang merupakan bagian dari budaya nasional sesuai dengan ketentuan undang undang nomor tahun tentang pemajuan kebudayaan, sehingga diperlukan kebijakan daerahlakukan pengaturan dengan peraturan daerah kota banjarbaru tentang arsitektur budaya banjar pada bangunan gedung kota banjarbaru. arsitektur budaya banjar pada bangunan gedung kota banjarbaru sebagai bentuk menumbuh kembangkan budaya banjar daerah serta dalam rangka menjaga eksistensi budaya banjar daerah agar tidak tergerus oleh kemajuan pembangunan serta selaras dengan peraturan atasnya yaituada menyebutkan bahwamateri muatan peraturan daerah ini yakni: penyelenggaraan arsitektur budaya banjar pada bangunan gedung kota banjarbaru, pengendalian, penghargaan, peran serta masyarakat. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas cukup jelas . cukup jelas, tugu dan gapur
aing pasdengan rahmat tuhan yang maha esa walikota pagar alam, menimbang aa. bahwa rencana pembangunan jangka menengah daerah kota pagar alaman penataan kembali, bahwaengan beberapa peraturan, antara laimen daerah nomor tahun tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah kota pagar aleberapa ketentuan dalamkota pagar algar alam. ditetapkan pagar alam pada tanggal januari walikota pagar alam, dto alpina masoni diundangkan pagar alam pada tanggal nara sekretaris daerah kota pagar alam dto samsul bahri
angan pararigasi dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati muara enim, menimbang bahwa kekayaan alam yang terbarukan mempunyai peranan penting bagi hajat hidup orang banyak meliputi air, tanah, dan udara yang pengelolaannya harus dikuasai oleh negara dan dikontrol oleh rakyat agar memberikan kontribusi yang nyata bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan: bahwa unsur unsur kekayaanmerupakan salah satu unsur yang akan berakibat terganggunya ekosistem, bahwa pengelolaan irigasi memiliki dampak yang besar terhadap aspek sosial, ekologi, dan ekonomi bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, bahwa irigasi merupakan salah satu faktor pendukung bagi terwujudnya ketahanan pangrigdaerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari sdan untuk masyarakatjaringan irigasi blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder atau satu daerah irigasi yang dibentuk secara demokratis oleh dan untuk masyarakat petani. induk perkumpulan petani pemakai air atauatau gabungan perkumpulan petani pemakai air p3a gp3a) tingkat daerah irigasi dan wakil pengguna jaringan irigasi pada kabupatepencegahan adalah upaya yang dilakukan sebelum terjadi pelanggarcara efisien.fisien dan efektif:irigasi dikelola untuk mengatur pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi kabupaten secara efisien, efektif, terarah dan berkelanjutan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat petani. irigasi dikelola untuk menjamin ketersediaan sumber air, menjaga dan meningkatkan produktivitas lahan guna mencapai hasil pertanian yang optimalkabupatelam menyelenggarakan pengembangan d perencanaan, pengambilan keputusan, dalam pelaksanaan kegiatan pembangunansanakan oleh badan usaha, untuk kebutuhan pokok sehari ha yang diwujudkan melalui. sebagaimana dimaksud padadan pemanfaatan kembali air drainase. ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud diatur dengan peraturan bupati. pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilakukan oleh: pemerintah kabupaten untuk daerah irigasi dengan luasnya kurang dari (seribu) hektar. pemerintah desa untuk jaringan irigasi tersier dan atau kuartekabupaten dapat saling bekerja sama dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan atau pemerintah daerah lainnya. bagian kedua kelembagaan pengelolaan irigasi paragraf umum untuk mewujudkan tertib pengelolaan irigasi dibentuk kelembagaan pengelolaan irigasi kabupaten. kelembagaan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada meliputi: komisi irigasi, organisasi p3a, gp3a, ip3a, oktan, gapoktan, dan dinas dan perangkat daerah terkait yang membidangi irigasi kabupaten. kelembagaan pengelolaan irigasilembagaan masyarakat petani organisasi p3a dibentuk oleh petani pemakai air secara musyawarah dalam (satu) daerah irigasi. apabila terdapat lebih dari (satu) p3a dan atau (satu) oktan dalam (satu) daerah irigasi, dapat dibentuk gp3a dan atau gapoktan. paragraf komisi irigasi komisi irigasi kabupaten dibentuk dan ditetapkan oleh bupati serta bertanggungjawab langsung kepada bupati melalui dinas. komisi irigasi kabupaten sebagaimana dimaksud pada berkedudukan ibukota kabupaten. komisi irigasi kabupatenterkait.pada komisi irigasi kabupaten menyelenggarakan fungsi koordinasi dan komunikasi antara pemerintah kabupaten, p3a, oktan, gp3a dan gapoktan dengan pengguna jaringan irigasi untuk keperluan lainnya. penetapan komisi irigasi sebagaimana dimaksud pada dan pelaksanaan tugas komisi irigasi sebagaimana dimaksud disampaikan kepada pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah. bagian ketiga partisipasi masyarakat petani partisipasi masyarakat petani dilaksanakan berdasarkan prinsip: sukarela dengan berdasarkan hasil musyawarah mufakat, kebutuhan, kemampuan, kemandirian, dan kondisi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat petani p3a gp3a oktan gapoktan daerah irigasi yang bersangkutan, dan bukan bertujuan untuk mencari keuntunganempat pemberdayaan pemerintah kabupaten melakukan pemberdayaan masyarakat petani p3a gp3a oktan gapoktan untuk pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. pemberdayaan sebagaimana dimaksud padpendirianmerintah kabupaten menetapkan strategi dan program pemberdayaan masyarakat petani p3a dan glingkup pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada meliputi aspek sosial, ekonomi, teknis, kelembagaan, dan pembiayaan. pemerintah kabupaten wajib mendorong pemberdayaan dengan mengarusutamakan peran gender dan peningkatan peranan partisipasi wanita dalam setiap kegiatan keimigrasian. pedoman pemberdayaan masyarakat diatur dengan peraturan bupatiuk menerapkan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan, sumber daya, dan kearifan lokal. bab iii pengelolaan air irigasi bagian kesatu umum pengelolaan air irigasi merupakan serangkaian tindakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap upaya penyediaan air irigasi agar dapat dimanfaatkan petani secara efisien dan efektif sehingga tujuan pengelolaan sistem irigasi yang telah direncanakan sebelumnya dapat diwujudkan. bagian kedua ruang lingkup pengelolaan air irigasi dilakukan melalui: penyediaan air irigasi, pengaturan air irigasi, drainase irigasi, dan pengambilan air irigasi langsung dari sumber aiediaan air irigasi harus mempertimbangkan rencana tata tanam dari dinas berdasarkan usulan dari masyarakat petani dan perkumpulan petani pemakai aikomisi irigasi berdasarkan usulan masyarakat petani dsusun, dibahas dan disepakati dalam rapat.apabila ketersediaan air dari sumber tidak mencukupi sehingga menyebabkan perubahan rencana penyediaan air dan mempengaruhi pemenuhan kebutuhan air irigasi, maka komisi irigasi menyusun kembali usulan rencana tata tanam daerah irigasi. dalam hal terjadi kekurangan air irigasi daerah irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten maka pemerintah kabupaten mengupayakan tambahan pasokan air irigasingaturan air irigasi sebagaimana dimaksud pada disusun oleh dinas berdasarkan usulan p3a mengenai kebutuhan air dan rencana tata tanamketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan dan pengaturan air irigasi diatur dengan peraturan bupati. bagian kelimakabupaten, p3a dan masyarakat petani berkewajiban menjaga kelangsungan fungsi drainase. bagian keenam pengambilan air irigasi langsung dari sumber air penggunaan air irigasi langsung dari sumber air permukaan yang dilakukan oleh badan usaha harus mendapat izin dari bupatingembangan jaringan irigasi uu)kegiatan pembangun jaringan irigasi baru dan atau peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan berdasarkan. dalam penyelenggaran pelaksanaan kegiatan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasilakukan melalui tahapan sosialisasi, konsultasi publik, cc. survei, investigasi dan desain, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, dan persiapan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan. badan usaha yang melaksanakan pengembangan sistem irigasi harus melibatkan partisipasi masyarakat petani p3a gp3a ip3a. pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggungjawab kabupaten. pelaksanaan pembangunan dan atau peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilaksanakan secara swakelola atau kontraktual sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian kedua pengelolaan jaringan irigasi paragraf pengelolaan pengelolaan jaringan irigasi dilakukan meliputi: operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, pengamanan jaringan irigasi, dan rehabilitasi jaringan irigasi. paragrafmelalui: pengajuan usulan rencana tata tanam, pengajuan kebutuhan air, dandengan mengajukan usulan rencana tata tanam beserta air yang dibutuhkan kepada dinas. paragraf pemeliharaan jaringan irigasi masyarakat petani p3a gp3a ip3a daerah irigasi, dan cara pelaksanaan pekerjaan. dalam penyusunan kebutuhan biaya sebagaimana dimaksud pada hurufpaling lambat (tiga puluh) hari sebelum pengeringan dilaksanakan. paragraf pengamanan jaringan irigasi pengamanan jaringan irigasi bertujuan menjaga kelangsungan fungsi jaringan irigasi. pemerintah kabupaten menetapkan larangan membuat galian pada jarak tertentu luar garis sempadan untuk mencegah hilangnya air irigasi dan rusaknyaketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan jaringan irigasi diatur dengan peraturan bupati. sebagai usaha pengamanan jaringan irigasi diperlukan penetapan garis sempadan pada jaringan irigasi untuk bangunan dan untuk pagarsetelah memperhatikan pertimbangan komisi irigasi. pelaksanaan rehabilitasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada harus sesuai dengan dengan ketentuan, standar dan pedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangandan atau pelaksanaan rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan dinas. ketentuan mengenai rehabilitasi jaringan irigasi diatur dengan peraturan bupatbab pengelolaan aset irigasi bagian kesatu umum pengelolaan aset irigasi meliputi inventarisasi perencanaan pengelolaan, pelaksanaan pengelolaan, evaluasi aset irigasi, dan pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi yang dilakukan oleh dinas sesuai dengan kewenangan dan tugas fungdidipemerintah desa, p3a, badan usaha, badan sosial dan perseorangan wajib melakukan inventarisasi jaringan irigasi yang menjadi tanggungjawabnya secara berkelanjutan untuk membantu pemerintah kabupatenyang ditetapkan oleh yang dilakukan pada setiap daerahpada termasuk perkiraan kebutuhan biaya. badan usaha, badan sosial, perseorangan atau p3a menyusun rencana pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggungjawabnya secara berkelanjutan. dalam melaksanakan perencanaan pengelolaan aset irigasi pada daerah irigasi, pemerintah kabupaten berkoordinasi dengan komisi irigasi. perkumpulan petani pemakai air atau pemerintah desa berkoordinasi dengan komisi irigasi dan melaporkan kepada dinas. bagian keempat pelaksanaan pengelolaan aset irigasi pemerintah kabupaten melaksanakan pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud dalam huruf atau p3a dan gp3a melaksanakan pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung mengamankan, memelihara, merehabilitasi, meningkatkan, memperbaharui, mengganti, irigasi (l)dinas dan disampaikan kepada bupati untuk pengelolaan aset irigasi yang dilaksanakan oleh dinas dinas yang membidangi irigasisanakan oleh dinas setiapbadan usaha, badan sosial, perseorangandilakukan oleh pemerintah kabupaten. p3a turut serta dalam pembiayaan pemeliharaan jaringan irigasi. pemerintah kabupaten dapat membantu pembiayaan pengembangan jaringan irigasilakukan oleh pemerintah kabupaten. pembiayaan pengelolaan jaringan irigasip3a berdasarkan pengelolaan aset irigasi. pemerintah kabupatensebagaimana dimaksud padjaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan prioritaskabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh badan usaha atau perseorangan ditanggung oleh masing masing pihak. pengguna jaringan irigasi ikut serta dalam pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh pemerintah kabupaten. bab vii alih fungsi lahan beririgasi untuk menjamin kelestarian fungsi dan manfaat jaringan irigasi, pemerintah kabupatendalam hal terjadi perubahan rencana tata ruang wilayah pemerintah kabupaten mengupayakan penggantian lahan beririgasi beserta jaringannya. pemerintah kabupatenperseoranganbiaya pembangunan rehabilitasi jaringan privasinya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bab voleh komisi irigasi. bab pengawasan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan pengawasan yang dilakukan dinas dan dapatbupati melalui dinass5)sebagaimana dimaksud padadan atau sempadan irigasilain yang berada dalam, atas maupun melintasi saluran irigasi. bagian kedua sanksi administrasi setiap orang badan yang melanggar ketentuan sebagaimana yangdan atau ganti rugelesaian sengketa (l) dan difasilitasi kepala desap3a dapat menyelesaikan perselisihan sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. dalam hal penyelesaian perselisihketentuan peraturan perundang undangan. bab xii penyidikan (l)kepolisianpidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.danaret pj. bupati muara enim, dto. nasrul umar diundangkan muara enim pada tanggal maret pj. sekretaris daerah kabupaten muara enim, dto. imran tangani
bank perkreditan rakyat pd. bpr)erusahaan daerah bank perkreditan rakyat pd. bpr) garut,erusahaan daerah bank perkreditan rakyat pd. bpr)pembangunan dan penat, dan estetika lingkungan, bahwa pembangunan dan penataan sebagaimana dimaksud dalam huruf perlu penetapan zona yang disediakan untuk penempatan menara telekomunikasi dan pemanfaatan menara telekomunikasi yang sudah ada untuk menarbagian kelima pembangunan menara tambahan penghubung dan menara kamuflase pembangunan menara tambahan penghubung dapat dilakukan apabila fungsinya hanya untuk meningkatkan kehandalan cakupan coverage dan kemampuan trafik frekuensi telekomunikasi. pembangunan menara sebagaimana dimaksud pada dibangun dalam bentuk menara dan atau menara kamuflase sebagai bagian dari menara bersama. pembangunan menara tambahan sebagaimana dimaksud dalam dapat dilaksanakan apabila berdasarkan hasil kajian teknis dari pemerintah daerah memungkinkan untuk adanya menara tambahan. bentuk dan desain menara sebagaimana tersebut pada wajib berwujud menara kamuflase serta bangunan pendukungnya wajib diselaraskanbab penambahan perangkat operasional setiap penyelenggara telekomunikasi atau penyedia menara yang melakukan penambahan perangkat operasional menara wajib terlebih dahulu melaporkan kepada kepala dinas. pelaporan sebagaimana dimaksud pada dilakukan untuk setiap menara dengan melampirkan dokumen sebagai berikut identitas penyelenggara telekomunikasi dan atau penyedia menara, foto kopi izin mendirikan bangunan imb), foto kopi izin gangguan ho): surat perjanjian sewa dari pengguna shelter baru, gambar bangunan lengkap, rencana penambahan perangkat, dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan bidang lingkungan hidup. bab lokasi menara menara ditempatkan dalam lokasi sesuai dengan zona cell plan. zona cell plan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dan dihitung dalam radius (empat ratus) meter dari titik pusat zonetapan zona cell plan, penataan ruang dan pemanfaatan ruang, tata bangunan, struktur kewilayahan, estetika dan keamanan lingkungan, kebutuhan telekomunikasi pada umumnya termasuk kebutuhan luasan area menara. setiap zona cell plan berisikan menara eksisting dan atau menara baru dengan memperhitungkan pemenuhan kebutuhan coverage area layanan dan kapasitas trafik layanan selular. jangka waktu penetapan zona cell plankondisi tertentu, zona cell plan dapat ditinjau kembali lebih dari (satu) kali dan dalam waktu kurang dari (lima) tahun. kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada meliputi: terjadi bencana alam dalam skala besar dan menimbulkan akibat pada zona cell plan yang telah ditetapkan, perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan peraturan perundang undangan, cc. perubahan kebijakan nasional, regional dan daerah yang bersifat strategis yang dapat mempengaruhi pemanfaatan ruang daerah. lokasiyang berlaku untuk kawasan tersebutpelabuhan. bab pemanfaatan zona menara bagian kesatu ketentuan pemanfaatan zona menara setiap orang atau badan yang melaksanakan pembangunan menara wajib menempatkan menara pada lokasi ruang atau titik ordinat sesuai dengan zona cell plan sebagaimana dimaksud dalam setiap orang atau badan yang akan memasang bts dan antenanya pada menara, wajib menempatkan bts dan antenanya pada menara yang terletak pada zona cell plan. bagian kedua perizinan untuk dapat memanfaatkan ruang atau titik ordinat sebagaimana dimaksud pada setiap orang atau badan wajib mengajukan jin secara tertulis dalam bahasa indonesia kepada kepala perangkat daerah yang membidangi urusan perizinan. pejabat yang berwenang memberikan izin sebagaimana dimaksud pada dalam mengeluarkan izin harus terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi teknis zona cell plan dari kepala dinas. permohonan pembangunan menara baru pada suatu zona cell plan eksisting tidak diizinkan jika menara pada zona cell plan eksisting yang dimohon secara teknis masih mampu mendukung kebutuhan penyelenggara telekomunikasi. permohonan pembangunan menara baru pada suatu zona cell plan eksisting diizinkan jika menara pada zona cell plan eksisting yang dimohon secara teknis sudah tidak mampu mendukung kebutuhan penyelenggara telekomunikasi. terhadap permohonan yang tidak diizinkan sebagaimana dimaksud pada dinas mengarahkan untuk menempatkan bts dan antenna pada menara eksisting yang berlokasi pada zona cell plan yang dimohon. dalam hal menurut perhitungan teknis, dalam zona cell plan existing yang dimohon sudah tidak mampu mendukung adanya pembangunan menara baru, dinas mengarahkan untuk menempatkan bts dan antenna pada zona cell plan menara existing yang lain atau membangun menara pada zona cell plan baru. bab vii pengawasan dan pengamanan bagian kesatu pengawasan pengawasan menara telekomunikasi dilakukan oleh tim yang ditetapkan dengan keputusan bupati. keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada terdiri perangkat daerah terkait dan pihak lain apabila diperlukan. tim sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas antara lain melakukan evaluasi kelaikan teknis menara telekomunikasi eksisting dan rekomendasinya, monitoring terhadap pelaksanaan peraturan daerah ini dan tugas lain yang diperlukan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan menara telekomunikasi. bagian kedua pengamanan penyelenggara telekomunikasi, dan atau penyedia menara wajib mengamankan aset menara dan mengasuransikan menaranya untuk menjamin resiko kerugian yang timbul akibat runtuhnya sebagian atau seluruh menara. resiko kerugian sebagaimana dimaksud pada adalah resiko atau kerugian masyarakat termasuk aset masyarakat sekitar dalam radius ketinggian menara. bab vii retribusi setiap orang atau badan yang memanfaatkan ruang untuk menara telekomunikasi pada titik ordinat sebagaimana dimaksud dalam. bab sanksi administratif setiap penyedia menara atau penyelenggara telekomunikasi: penindakan,menaramenara tidak melakukan pembongkaran, maka pembongkaran dilakukan oleh pemerintah daerah atas beban biaya penyedia dan atau pengelola menara dimaksud. apabila penyedia menara yang tidak bersedia mengeluarkan biaya pembongkaran yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada maka bangunan menara beserta sarana pendukung yang melekat pada bangunan menara dijadikan sebagai pengganti biaya pembongkaran. bab ketentuan lain lain orang atau badan yang membangun menara bersama dapat memanfaatkan barang atau aset milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. pemerintah daerah dapat memanfaatkan menara untuk kepentingan pemerintah daerah. pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan kerja sama sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama dengan penyedia menara dalam rangka pemeliharaan menara telekomunikasi. bab ketentuan peralihan menara yang telah ada sebelum berlakunya peraturan daerah ini yang sesuai dengan zona cell plan sebagaimana dimaksud pada dan telah memiliki imb,telekomunikasi kabupaten banyumas. ii. demi cukup jelasyang dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat lahir batin. asas adil dan merata berarti,asas keamanan dimaksudkan agar penyelenggaraan telekomunikasi selalu memperhatikan faktor keamanan dalam perencanaan, pembangunan, dan pengoperasiannya. asas kemitraan mengandung arti bahwa penyelenggaraan telekomunikasi harus, dan keterbukaan. asas kepercayaan pada diri sendiri dilaksanakan dengan memanfaatkan secara maksimal potensi sumber daya nasional secara efisientertentu seperti, kepolisiih mampu memenuhi kebutuhan penyelenggara telekomunikasi adalah menara eksisting yang ada secara teknis memenuhi kebutuhan penyelenggara telekomunikasi seperti dengan dipegangnya bts dan antenanya pada menara eksisting mampu memenuhi coverage area layanan. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas.bangunan dan gedung, memutuskanbanyumas nomor tahun tentang pembangunan dan penataan menara telekomunikasi kabupaten banyumas titik pusat zona cell plan kabupaten banyumas \|rooms tokoh7 ha07aa jatibarang kosong kompas ha0ao1 jatibarang kong\| \|ombak tos035 jatibarang sensing. oo ebmsoo kedung banteng eksisting seo erbmxos\| ha2tea purwokene timur kong\| "es \|wmss hatta2 kembaran sensing. "oo embmsco nas21 kembaran eksisting epbmaso\| toyota ha2o0g lumbis missing enbmsso\| pasang patitraja editing\| \|embmaso\| tonga has017 patikraja kosong embmaso\| tropis cassia patikraja kosong s0 embmaso\| petamcen kong\| "os epbmasa t0nse pekuncen masing\| oo embmaso\| zona1 has6e1 pekuncen kosong bupati banyumas, ttd achmad husei,daerah yang menyelenggarakan urusan operasional bidang komunikasi dan informatika. kepala dinas adalah kepala dinas daerah yang menyelenggarakan urusan operasional bidangingkat imbatau, base station controller radio network controller, dan jaringan transmisi utama atau backbone transmission. zona cell plan adalahncana lokasi menara atau cell plan adalah titik titik lokasi menara yang telah ditentukan dalam ruang untuk menara telekomunikasi bagipus. zona cell plan menara eksisting adalah area dalam radius (empat ratus meter) meter dari titik pusat zona cell plan yang berisikan menara yang telah didirikan dan atau telah memiliki imb terhitung pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku. zona cell plan menara baru adalah area dalam radius (empat ratus meter) meter dari titik pusat zona cell plan yang mengakomodasi kebutuhan penyedia pengelola menara untuk membangun menara baruperangkat selular dengan perangkat selular. bab asas, tujuan dan ruang lingkup bagian kesatu asas pembangunan dan penataan menara bersamatujuan peraturan daerah ini adalah untuktiga ruang lingkup ruang lingkup pengaturan pembangunan dan penataan menara bersama meliputi: pembangunan dan penataan menara, penambahan perangkat operasional, lokasi menara, pemanfaatan zona menara, pengawasan dan pengamanan, dan retribusi. bab iii pembangunan menara bagian kesatu pembangunan menara bersama pembangunan menara dapat diprakarsai oleh penyelenggara telekomunikasi, penyedia menara dan atau, pelaksanaan pembangunan menara sebagaimana dimaksud pada disediakan oleh penyedia jasa konstruksi. penyedia jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam merupakan perusahaan nasional. dalam rangka efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang, menara wajibdua ketentuan pembangunan menara bersama pembangunan menara wajib memenuhi standar baku pembangunan menara sesuai ketentuan teknis yang berlaku dan persyaratan imb. standar baku pembangunan sebagaimana dimaksud pada adalah telekomunikasi, rangka struktur menara, pondasi menara, dan kekuatan angin. persyaratan standar baku pembangunan sebagaimana dimaksud dalammenara bersama memperhatikan pula tata guna lahan secara khusus, seperti kpop, area militer, area wisata, area peribadatan dan kawasan kepadatan tinggi. struktur bangunan menara baru harus mampu menampung paling sedikit (dua) penyelenggara telekomunikasi. struktur bangunan menara eksisting harus memperhatikan ketentuan teknis bangunan gedung dengan kemampuandan setelah dilakukan upaya untuk perkuatan pada bangunan menara eksisting. setiap . identitas hukum terhadap menara sebagaimana dimaksud pada memuat: beban maksimum menara. masa usia teknis menara: identitas hukum sebagaimana dimaksud pada tertulis papan dan dipasang lokasi menara. bagian ketiga ketentuan pembangunan menara eksisting menara yang telah ada sebelum ditetapkannya peraturan daerah wajib menjadi menara bersama. penyedia menara sebagaimana dimaksud pada wajib membuat pernyataan untuk menjadi menara bersama paling lama (tiga) bulan sejak peraturan daerah ini berlaku. penggunaan menara eksisting, terlebih dahulu dilakukan uji kelaikan bangunan menara dan dinyatakan mampu untuk menampung tambahan bts dan antena oleh perangkat daerah yang melaksanakan tugas teknis operasional pada bidang penyelenggaraan bangunan. menara eksisting yang dinyatakan tidak lulus uji kelaikan bangunan untuk menara bersama, paling lama dalam waktu (dua) tahun wajib menyesuaikan konstruksi bangunan menara untuk penggunaan menara bersama. bagian keempat ketentuan pembangunan menara khusus dikecualikan dari ketentuan peraturan daerah ini adalah pembangunan menara yang memerlukan kriteria khusus seperti: untuk keperluan pertahanan dan keamanan, meteorologi dan geofisika, navigasi, penerbangan dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah tertentu, dan menara radio siaran, amatir radio, tv, komunikasi antar penduduk yang secara teknis tidak mendukung untuk ditempatkannya bts dan antena, pencarian dan pertolongan kecelakaan, keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama backbone, simpul transmisi, base station control dan mobile switching centrehuruf wajib dilaporkan kepada kepala dinas.
san kon walikota bukittinggi peraturan daerah kota bukittinggi nomor tahun tentang pajak penerangan jalan dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota bukittinggidaerah yang pemungutannya menjadi kewenangan daerah kabupaten kota, bahwa pajak penerangan jalan kota bukittinggi telah diatur dan ditetapkansebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah kota bukittinggi nomor tahun untuk itukeseratus) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan bugalatasttd, isme amis diundangkan bukittinggi pada tanggal februari sekretaris daerah kota bukittinggi, dttajak penerangan jal, yang bersifat memaksa diatur dengan undang undang. peraturan daerah tentang pajak penerangan jalan kota bukittinggi telah diatur sebelumnyayang. dengan berlakunya undang undang nomor tahun tentang pajak daerah sebagai pengganti dari undang undang nomor tahun maka diperlukan penyesuaian dan pengaturan kembali peraturan daerah kota bukittinggi tentang pajak penerangwalikota untuk menerima setoran pajakdaerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerahpenerangan jaloleh rumah ibadah, panti sosial, panti asuhan, pondok pesantren, dan yayasan kematian dan atau sosial murni lainnyasetujuan walikota dengan berpedoman pada harga satuan listrik yang berlaku untuk pln. besarnya tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebagai berikut tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar (delapan persen), dengan rincitarifpenggunahuruf huruf angka huruf dan penerangan jalan. bab pemungutan dan wilayah pemungutan pajak pemungutan pajak tidak dapat digolongkan. pajak yang terutang dipungut wilayah daerah, terjadi pada saat pelayanan penerangan jalan diperoleh. bab surat pemberitahuan pajak daerah dan tata cara penetapan pajakwajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayarjak dilakukan pemungutankeringanan dan pembebasan pajak walikota
bupati gianyar peraturan daerah kabupaten gianyar nomor tahun tentang retribusi rumah potong hewan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati gianyar menimbang aa.lindungi kesehatan masyarakat yang menggunakan daging dan bahan asal hewan sebagai bahan konsumsi dan dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka penyediaan daging bahan asal hewan yang memenuhi persyaratan kesehatangianyar nomor tahun tentang retribusi rumah potong hewan umum bagi pemerintah kabupaten gianyar dalam hal pemungutan pajak dan retribusi, sesuai denganperlu disesuaikan dengan undang undang dimaksud. berdasarkan undang undang nomor tahun tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang menganut sistem class list dimana daerah tidak diperbolehkan memungut pajak atau retribusi diluar apa yang telah ditetapkan. dan disamping itu undang undang nomor tahun juga mengamanatkan bahwa semua peraturan daerah tentang pajak dan retribusi harus segera disesuaikan dengan undang undang dimaksud. berkenaan dengan hal tersebut makaharus segera harmonisasi sehingga sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam undang undang nomor tahun tentang pajak daerah dan retribusi daerah sehingga perlu menetapkan peraturan daerah tentang retribusi rumah potong hewgianyar. rumah potong hewan yang selanjutnya disebut rph adalah bangunan termasuk sarananya untuk kegiatan pemotongan hewan yang ditetapkan oleh bupati. hewan adalah sapi, kerbau, kuda, babi, kambing, ayam dan itik. kandang adalah suatu bangunan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk mengundangkan sementara hewan yang dipotong dan tempat pengawasan pemeriksaan hewan sebelum dipotong dalam areal rumah potong hewan. ahli adalah dokter hewan atau petugas dinas peternakan, perikanan dan kelautan yang ditunjuk menjalankan tugas pemeriksaan hewphanemotongan hewan ternak. bab iii golongan retribusi retribusi rp yang akan dipotongpi, kerbau, dan kuda sebesar rp. ekor babi, kambing, dan domba sebesar rp. ekor ayam dan itik sebesara.a.li nomor tahun tentang pertanggungjawaban pendapatan dan bulan. wonogiri tahun angg pemerintah kabupaten wonogiri laporan realisasi anggaran tahun anggaran maw\|'answer pemerintah pusatlainnya jumlemerintah deset tetap lainnya belanja asset lainnya belanja tidak terduga o,0o\| belanja tidak terduga transfer transfer bagi hasil bagi hasil retribusi bagi hasil pendapatan lainnya jumlah surplus defisit) pembiayaan penerimaan pembiayaan (dari provinsi penerimaan piutang pengeluaran pembiayaan #asc0nsoonoo pembentukan dana cadangan penyertaan modal pembayaran pokok utang pemberian pinjaman daerah pembayaran pinjaman kepada provinsi pembiayaan netto sisa lebih pembiayaan anggaran siapa) paten wonogiri pelaksanaan anggaran daerah kabupaten aran berlebih ( berkurang) berlebih ( berkurang) ,00j\| berlebih ( berkurang) bupati wonogiri cap ttd. danar rahmat
3g salinan ray an. pedan atau retribusi yang sudah kedaluwar, peraturan daerah kabupaten bengkulujasa umum, peraturan daerah kabupaten bengkulu utara nomor tahun tentang retribusi jasa usaha, dan peraturan daerah kabupaten bengkulu utara nomor tahun tentang retribusi perijinan tertentu, perlu menetapkan peraturan bupati bengkulu utara tentang tata cara penghapusan piutang pajak dan atau retribusin atau penanggung retribusi berpindah alamat objek retribusi tidak ditemukan lapangan yang dibuktikan dengan surat kepala desa atau lurah, satu objek retribusi memiliki lebih dari (satu) nomor pokok wajib retribusi daerah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala desa lurah, wajib retribusi dan atau penanggung retribusiretribusiretribusi atau pejabat yang berwenangretribusiretribusi secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian salinan surat teguransebab objektif lainnya. bab iii penghapusan piutang pajak dan atau retribusi pejabat pengelola keuangan daerah mengusulkbersyaratsetelah mendapat surat pertimbangan penghapusan secara bersyarat dari kepala kantor wilayah. pejabat pengelola keuangan daerah mengusulkmutlaksetelah lewat waktu (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat dan setelah memperoleh surat pertimbangan penghapusan secara mutlak dari kepala kantor wilayah. apabila wajib pajak dan atau wajib retribusi terutang melakukan pembayaran setelah penetapan penghapusan piutang secara bersyarat, dikeluarkan dari daftar nominatif usulan penghapusan piutang secara mutlak. usulan penghapusan secara bersyarat atau secara mutlak atas piutang daerah berupa piutang pajakpajak daerah dengan badan pendapatan daerah. usulan penghapusan secara bersyarat atau secara mutlak atas piutang daerah berupa piutang retribusi daerahretribusi daerah dengan skpd penanggung jawab pemungutan retribusi daerah yang menerbitkan skr. usulan penghapusan piutang daerah yang terdiri dari piutang pajak dan atau retribusi oleh pejabat pengelola keuangan daerah sebagaimana dimaksud sekurang kurangnya memuat informasitetapkan oleh:kabupaten bengkulu utara untuk jumlah lebih dari rp. (lima miliar rupiah). setelah ditetapkan oleh bupati atau oleh bupati dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten bengkulu utara,beritahukan oleh pejabat pengelola keuangan daerah kepada kepala kantor wilayahsebagaimana telah diubah denganntor wilayah adalah kantor wilayah direktorat jenderal kekayaan negara lampung dan bengkulu. pejabat pengelola keuangan daerah adalah kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah atau dengan sebutan lain yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan apbd dan bertindak sebagai bendahara umum daerah kabupatenkabupaten bengkulu utara menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapuurat teguran adalahatau badan menurut pera turun perundang undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pemungutan atau pemotong retribusi tertentu tyang bisa dihapuskan adalah piutang pajaretribusi yang dapat dihapuskan adalah piutang retribusinggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, retribusi menara telekomunikasi, dan lain lain jenis retribusi yang sahsewa alat berat: retribusi jasa laboratorium lingkungan, dan lain lain jenis retribusi yang sah retribusi perizinan tertentudan lain lain jenis retribusi yang saherkena bencana alam yang dibuktikan dengan surat kepala desa atau lurah: wajib pajak dan atau penanggung pajak berpindah alamat objek pajak tidak ditemukan mor objek pajak yang dibuktikan dengan surat kepala desa atau lurahsebab sebab objektif lainnya. piutang retribusidan atauretribusi penanggung retribusi tidak mempunyai ahli waris, wajib retribusi dan atau penanggungdan atau penanggung retribusi terkena bencana alam dan diperkuat dengan surat kepala desa atau lurah,
kj) ag, ra: bupati mesuji provinsi lampunglingkup kabupaten mesuji dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati mesuji, menimbang bahw: bahwa untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraannya diperlukan adanya suatu landasan administratif yang mengatur tata cara dalam pelaksanaan anggaran belanjdoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten mesuji dengan peraturanbagian kedelapan pejabat ketatausahaan keuangan unit oopd untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada unit opd. pejabat ketatausahaan keuangan unit oooooopdooooanggaran berjalan. bagian kedua penyiapan dpa opd ppid memberitahukan kepada kepala opd agar menyusun dan menyampaikan rancangan dpa ooopd menyerahkan rancangan dpa oopd bersama dengan kepala opd yang bersangkutan. verifikasi atas rancangan dpa ooopd melakukan penyempurnaan rancangan dpa opd untuk disahkan oleh ppid dengan persetujuan sekretaris daerah. dpa opd yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada dan disampaikan kepala opd yang bersangkutan kepada satuan kerja yang secara fungsional melakukan pengawasan internal daerah paling lambat (tujuh) hari sejak tanggal disahkan. dpa opd sebagaimana dimaksud pada dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala opd selaku pa. bagian ketigooempatopd wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada melalui pejabat ketatausahaan keuangan opd paling lambat tanggal bulan berikutnya. bendahara penerimaan pada opd wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada opd teknis yang membidangi pendapatan daerah, selanjutnya opd teknislebihan penerimaan daerah atas pembulatan satuan rupiah diakui sebagai penampakan atas penerimaan daerah. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah yang sifatnya tidak berulang pada tahun yang sama dilakukan dengan membebankan pada rekening penerimaan yang bersangkutan melalui mekanisme pindah buku atas perintah budlimaopd dan lokasi, disampaikan bendahara pengeluaran pembantu melalui pejabat ketatausahaan keuangan unitopd, disampaikan bendahara pengeluaran pembantuejabat penatausaha keuangan opd pejabat penatausaha keuangan unit oejabat penatausaha keuangan o berikut: batas waktu penerbitan surat pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (lima) hari kerja sebelum hari kerja terakhir pada bulan desember, sanksi keterlambatan penyampaian laporan pertanggung jawaban berupa penundaan upatau hari kerja terakhir pada bulan desember tahun anggaran berjalan. bagian keenamlingkup kabupaten mesuji yang pembentukannya melalui peraturan daerah. peraturan daerah, selanjutnya disebut perda adalah perda kabupaten mesuji. peraturan kepala daerah, selanjutnya disebut perkara adalah peraturan bupatimesujitang daerah,sa lebih penggunaan anggaran lpa) tahun anggaratujuhobmelalui inspektorat kabupaten mesuji dan opd yang membidangikabupaten mesujidokumen pelaksanaan anggaran organisasi perangkat daerah,. surat perintah membayar up,ananya dipergunakan untuk mengganti yang telah dibelanjakan. surat perintah membayar tu,, karena kebutuhan dananya tidak dapat menggunakan dan up. surat perintah membayar langsung,,laksanakan tugasyang ditunjuk untuk melaksanakhari adalah hari kerja. babpa dan apbdo susunan rancangan apbd, rancangan perubahan apbd, dan rancanganopidopd selaku mempunyai tugas: menyusun rka opd, menyusun dpaopd yang dipimpinnya, j .menetapkan ppt dan ppk opd, menetapkan pejabat lainnya dalam oooopt opd pa kpa dalam melaksanakan kegiatan menetapkan pejabat pada opd unit obagian ketujuh pejabat ketatausahaan keuangan opd kepala opd selaku menetapkan pejabat ketatausahaan keuangan opd sebagaimana dimaksud dalam huruf untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada opd. pejabat ketatausahaan keuangan oopd, dan menyusun laporan keuangan opd. pejabat ketatausahaan keuangan o; menimbang bupati bangli, den gan rahma tuhan yang maha esa hibah kepada inst ang peraturan bupati bangli nomor tahun bupati bangli surat edaran menteri dalam negeri republik indonesia nomor 2677tahun tanggal november perihal hibah dan bantuan daerah;sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan~ peraturan bupati tentang hibah kepada instansi vertikal, organisasi semi pemerintah ah, organisasi non pemerintah dan masyarakat kabupaten bangli tahun anggaran memutuskan menetapkan berita daerah kabupaten bangli tahun nomor plh. sekretaris da7 rah paten bangli, ~"w bagusraidarmayudha diundangkan bangli pada tanggal november made gianyar ~sejak tanggal ditetapkan. rincian jumlah karya bakti tni koni pmi perkuatan modal dgn sistem bergulir bagi anggota klp. koperasi werden sentana, tanggapan pekan sulthan susut bangli pembangunan ipar komunal kee. bangli pembangunan mck plus+ kee. tembuku pembangunan plus+ kawasan kintamani karya usaba purnama kelima keren karya pemarisudha gumi asongan pembangunan bale gong panduan selat nyaman, pengilangan pembangunan penyengker bale br. male tengah, tiga pembangunan tembok penyengker dalem pengilangan kawan, penzianzan pembangunan tembok penyengker bale alis bintang dsn sulthan pembangunan bale tegalasah kelok pembangunan bale kulkul pakaian kavubihi pernbanaunan penataran pakaian songlandak pembangunan dalem dan jepang peak selat kaja kauh sekte gong wanita songlandak pengilangan sekte gong wanita sekar sangat sulthan pengadaan gong besi stt buangan susut kwt bunga melati buletin kwt kue kamboja dukuh kwt mawar sari buletin ktt kue teratai sejati kwt sedang nadi dukuh kwt besar melati gangan kue kamboja dukuh ktt mekar nadi buletin ktt budi perti sejati ktt eka laksana mandar ktt widiasih guling kangin gusti gede balangan tegal bale agung buletin pkk sembung bale bangun lemah kangin berbarengan bangun lemah kawan dada pasek spontan tanzeahan tengah, perbaikan pellnszfhlampu ran peraturan bupati nomor tahun tent ang dada tangkas kori agung, tanggapan talang jiwa, pemulih subak merta sari pakaian serah kembang merta pembangunan bale pemujaan pria sakti bukit bangli klp ternak babi kertasari metro kelok klp ternak purwa nadi tingal tangani klp buana arta sepeda jiwa karanganyar tangal klp ternak babi mandalasari tingal ds. tangani kwt suara karya karanganyar tangani kwt suara mandiri karanganyar tangani sekte angklung sidaparna sidaparna tangani sekte gong karanganyar tangani sanggar stt kertasari tinais tangani tangkas kori agung rekaman tanggapan pekan pembangunan bale kesucian dada tangkas kori agung dada bendera pakaian tanggapan pekan, pembangunan bale kesucian pembangunan tembok penyengker dalem pengilangan kawan dada arya simpanan bukit dansa dada kayu selam batu kadang, pembangunan bale kulkul dinas kayu padi, penyensoran dan pemasangan gorong gorong klp tani ternak buana asri banua klp tani ternak pertiwi asih belacan dada sulang pinggan, perbaikan pelinggih dada pasek bendera pinggan, perbaikan pelinggih dada menculik pinggan, perbaikan pelinggih dukuh pinggan, perbaikan pelinggih subak asian bangun budi karya siakan, pembangunan bale pwaregan pkk siakan, pengadaan pakaian pemalang paman siakan, pengadaan pakaian pakaian batik, pengadaan pakaian sekda dada dewa mantle turunan, perbaikan bale gong subak asian bunut turunan, pembangunan bale kulkul dada pulosari pinggan, perbaikan pellnzsih klp pengerajin bambu dewata kencana" dinas jangkauan kavubuhi bangli pengecekan dan prada bawah gong pakaian bangkit, kavubihi bangli pembelian pakaian baris pakaian bangkit kayubihi, bangli paud kumara lokadata" dinas bangkit pengadaan lampu penerangan jalan mercury pakaian banzzklet kavubihi bangli upacara karya genteng singgih push dan bale agung pakaian banzklet kayu biji bangli upacara karya genteng singgih dalem pakaian palaktivinz klp tani satya mandiri beserta, pengobatan bangli pembangunan bale beserta pengobatan bangli dada dalem taruk panggang dada dalem melantik panggang dada arya sukat tingkat batu sekte gong ulungdasa ehem kaja dada pasek gelael pauk dada sri namanya kresna keyakinan tingkat batu kaitan dewa aj:ring bukan karang sung kaja dada pasek kayu selam pauk merajai dalem taruhan pauk dada pasek bendera batudlnding sekian klp tani ternak merasa undian kelok klp tani ternak giri kusuma dalem kln tani ternak tetap lestari bantuan klp wanita tani ternak melati kelok klp ternak manik bantu kebon kangin klp tani ternak banteng mandiri kubu such bunga lestari pasca bencana alam an. wayan jegjeg pauk dada keramas pulosari pasca bencana alam an. made candra undian kaja upacara puncak kaler adat pemulih upacara puncak tengah adat pemulih upacara puncak kelok adat pemulih sanggar hasta gina pondok santa pala santa gina, sidembunut rabat beton penutup drainase jalan subak bukal bangli depan setara sakti dwijendra adat brahmana pande bangli pembangunan bunga bale kulkul adat gunakan kel. cempaka bane:li finishing bale krama buah pasangan kayubihi (pekerjaan konsul atan.nanaeunz.rendemen dataran) upacara penataran tohoati adat pemulih upacara genteng singgih warga tujuan super dan abang batudlndinz sekda angklung darma perti batur selatan, batur selatan pembelian alat dapur kompor alas arum batur pindahan merajai namun sentana bali mula batur pembelian pakaian knd tempe undang ulundanu batur pembangunan ring dada pasek kayu selam batur pembangunan candi, penyengker dan bale gong dada dalem batas penataan susut pernbanaunan saluran air yeh aneh batur selatan pembangunan teluk biru batur upacara dalem selamat adat pemulih dada pasek kayu selam karang sung kata dada pasek kayu selam penlnloan arya wang bang pelatih, pernbanaunan neltnzaih pasek kayu selam penarikan peninjauan sekali gita santi peninjauan pasek gelgen dsn lokasi undian push dinas tingal banzai rehab pelinggih dewa hyang dada dukuh sukambrih pulosari upacara ngresigaan merajai dalem sukawati undian antasari undian perbaikan gong ukir pelawak) dada pulosari pakaian undian kelok pembelian seperangkat gong dalem tampungan dinas pernbunzan leher kip ternak sapi kue pakaian undian kaja, undian pkk romana sari dinas tandang tri buana, batur tengah pembangunan bale bubungan batur tengah pasangan batur, batur tengah sekda teruna dharma sentana yeh mampu batur selatan dada pasek segel penggambaran susut, bangli panti susut kaja klp ternak batas menari selatnyuhan penzianzan dalem ukur ukur sulthan susut, bangli pasek bendera tanggapan pekan dada tangkas kori agung. tanzzahan pekan sulthan pakaian manuk susut, kee. susut banjar kayu panas kintamani dada kayu selam tarikan santri, kintamani gelandangan, pembelian baleganjur sekda genjer pinjaman klp ternak kerta buana sari karanganyar tangani klp ternak bukti sari bukti tangani klp ternak sideparna menari sideparna tangani klp ternak galang kangin penata yanaapi klp ternak windu sari metra kaja tangal klp ternak sekar sangat imbalan tangani klp ternak tunjung sari tangani tangani klp ternak tenaga sari tenaga tangani klp ternak berbukit sidembunut, berniaga klp ternak temu lebih pauk peninjauan pakaian kebon, peninjauan, dlm rgk pembelian tigasana dan sarana upacara sekda santi mekar sari sidaparna, sidaparna dada kebutuhan pasek segel metra kelok tangani dada pasek gelgen majikan ehem kelok dada keramas sama undian ehem upacara mascot adat pemulih sanggar hasta gina pondok santa pala santa gina, sidembunut sekda gong pande tamansari upacara dada area kebon tubuh sastra upacara bale agung adat pemulih, susut upacara subak padang patung dansa upacara dada pande bangunan sastra upacara ktt sumber rejeki cenigaan dansa upacara dada kemuning cenigaan dansa upacara merajai agung adat pemulih upacara hyang soka adat pemulih upacara penganten adat pemulih upacara keladi adat pemulih upacara gunung sari adat pemulih upacara penataran agung adat pemulih penataan lingkungan dalem dan serta rekaman mungsengan catur pembelian gong dsn sekunjeng batuan ceria pembangunan meru tumpang telu rekaman gunung bau penyungsung pura dewa hyang langsir serangga asongan untuk bale kesucian penyungsung pura ida ratu meter asongan utk pemesan pemadatan penyungsung dewa dalem yeh pages asongan utk pemeran halaman den pemasangan batu sikat penyungsung dewa dalem desa asongan utk seperangkat gong babu bagian asongan utk pembangunan candi bentar pemugaran gedong bata krama dada penataran tagging kawan dalem aliran adat kawan, kel. kawan pembangunan penyungsung penataran kawan push silakan tamansari penataran keramas kawan kel. kawan klp wanita mandiri dinas metra tengah, tangani dada pasek gelgen metra metra kelok tangani, kee. tembuku pembangunan bale br, dinas delos desa pengobatan bangli pembangunan bale benang pengobatan bangli pembangunan bale penemuan pendem metra kelok, tangani upacara mendes pedagangan madya turunan pembuatan tigasana push bunut turunan muda mudi belanga upacara pindahan pande sesama abang asongan upacara teluk biru pakaian super upacara desa adat abang batudinding pande dalem majapahit, abang asongan adat abang batudinding, dlm rgk pindahan upacara pindahan muzu upacara push klatrat pembangunan pellnzglh pasek gelgen kintamani pembangunan pelinggih warga pande tuan super pande denbencingah super, abang batudinding sekda gong warga pasek bendera batudinding stt tri buana mekar super warga dada turunan klatrat abang batudinding pembangunan pellnzglh dewa compang keselatan pembangunan warga selagi upacara dalem adat super dan abang batudinding dalem pingin super klp mina lestari tiga club sepak bola super city dalem pingin kebon kangin, peninjauan pkk pakaian sidembunut upacara perenungan pujaan sanda, sastra penataran slmangganti, sanda sakti puncak brahmana bukit bangli pengadaan bibit ternak babi kwt kunjung catur pengadaan bibit jeruk dan pupuk subak asian trying seni catur banjar kayu kapas kintamani pengadaan sarana dan prasarana pemalang adat lampu, catur pembelian koral prebekel lembap pembelian pakaian seragambagi sekda pejabat lembap pelatihan menabuh, pakaian lembap perlengkapan sarana dan prasarana sekda gong adat gunakan, bane:li pembuatan tembok penyengker dan pembelian patung saraswati sdn maniklivu rabat beton menuju pondokan susut, berbekal belacan pengadaan pakaian adat pkk belacan pengadaan sarana dan prasarana pemalang adat mungsengan, catur made gianyar bupati bangli
bupati banglcooooooo penerima hibah meterai ttd lampiran iii peraturan bupati bangli nomor tahun tanggal novembertelah hibkananoooooooo penerima hibah meterai ttdeterai ttd lampiran peraturan bupati bangli nomor tahun tanggall sank sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. bangli, .oooooooooo penerima bantuan sosial meterai ttd "aa ia. lampiran peraturan bupati bangli nomor tahun tanggal november.ooo penerima bantuan sosial meterai ttdbantuan sosial meterai ttd lampiran peraturan bupati bangli nomor tahun tanggal november meterai ttdroooooooo penerima bantuan sosial meterai ttd bupati bangli, made gianyhibah dan bantuan sosial adalah dari apbd bab iii penganggaran id) pemerintah, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan untuk hi(l) hibah dan bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam rka ppid hibab pelaksanaan dan ketatausahaan pelaksanaan anggaran hianlaporan hibah,hihibah dan bantuan sosial berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi objek belanja hi:penerimamasa giro dan sisa penggunaan hibah bagi penerima hibah berupa uang wajib untuk mengembalikan kas daerah. realisasi hi sekretaris daerah kabupaten bangli, gee:gli, .ooo.ooo.oooooooeterai ttd
nama bupati bener meriah jii peraturan bupati bener meriah nomor tahun tentang perubahan atas peraturan bupati bener meriah noto tahun tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahansehubungan dengan telah ditetaptata cara penganggaran pelaksanaan dan ketatausahaperlu . mengingat'!'gatahun nomor seripenatausahberapa ketentuan dalamrita daerah kabupaten bener meriahner meri domisili: memiliki keterangan domisili dari rej kampung setempat, berkedudukan dalam wilayah administrasi kabupaten bener meriah dan atau badan dan lembaga yang berkedudukan luar wilayah administrasi kabupaten bener meripatener meriah: dan memiliki sekretariat tetap wilayah kabupaten bener meriseptember o0l muharram bupati meriah, wi! diundangkan redelong pada tanggal3 september muharram pit. sekretaris daerah kabur bener merah, aja khairul aksa berita daerah kabupaten bener meriah tahun nomorperlu merata kangyang meliputinata ruang, dinas sosial, dinas lingkungan hidup, dinas perhubungan, dinas koperasi usaha kecil menengah dan perdagangan, dinas kelautan dan perikanan, dinas pariwisata pemuda dan olah raga, dinas pertanian, badan penanggulangan bencana daerah, dinas pendidikan dayah, pejabat pengelola keuangan daerah, dinas tenaga kerja dan transmigrasi dan dinas penanaman modal dan ptspjanuari kumail awal bupati aceh besa rp) mawardi ali diundangkan kota jantan pada tangga januari kumail awal1440 sekretaris daerah kabupaten aceh besar, iskandar berita daerah kabupaten aceh besar tahun nomor
eni ra ahwa berdasarkan surat kepala badan penanggulangan bencana daerah kabupaten aceh besar nomor tanggal april perihal: pengantar rka perubahan apbd t.a. dkk, sehingga perlu dianggaran,luar yke. 'papjabat pengelolaan keuangan daerah ppid) dansya'ban bupati aceh besar, ne: mawardi ali diundangkan kota jantan pada tanggal april sya'ban sekretaris daerah kabupaten aceh besar, war berita daerah kabupaten aceh besar tahun nomor
bupati kerinci provinsi jambi peraturan bupati kerinci nomor tahun tentang tata cara mutasi pegawai negeri sipilmenuhi kebutuhan organisasi, formasi dan penempatan pegawai negeri sipil sesuai dengan kompetensi yang diperlukan oleh pemerintah kabupaten kerinci, perlu diatur ketentuan mutasi pegawai negeri sipil pada lingkungan pemerintah kabupaten kerinci,sehubungan telah terbitnya peraturan badan kepegawaian negara republik indonesia nomor tahun tentang tata cara pelaksana mutasi, perlu dilakukan pembaharuan terhadap, bahwa dalam masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai tata cara mutasi pegawai negeri sipil masuk dan keluar lingkungan pemerintah kabupaten kerinci sehingga perlu penyempurnaan, bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf huruf huruf dan huruf perlu menetapkan peraturan bupati tentang tata cara perpindahan mutasi pegawai negeri sipil masuk dan keluarmerintah nomor tahun tentang disiplin pegawai negeri sipil:, memutuskan: menetapkan peraturan bupati tentang tata cara mutasi pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah kabupaten kerinci babi ketentuan umum dalam peraturan bupati inipembina kepegawaian yang badan kepegawaian dan sumberdaya manusia daerah adalah yang selanjutnya singkat bppsdmk adalah badan kepegawaian dan pengembangan sumberdaya manusia daerah kabupaten kerinckerinci. manajemen pegawai negeri sipil adalah pengelolayang dan pembangunan. jabatan fungsional yang selanjutnya keterwakilan negara indonesia luar negeri serta atas permintaan sendiri. formasi adalah jumlah susunan pegawai negeri sipil yang diperlukan dalam suatu organisasi negebupati kerinci untuk menyelenggarakan seleksi mutasi pegawai negeri sipil dari luar daerah pemerintah kabupaten kerinci yang akan pindah tugas pemerintah kabupaten kerinci. pegawai titipan adalah pegawai negeri sipil pusat ataupun pegawai negeri sipil daerah diluar pemerintah kabupaten kerinci untukpelaksanaan proses mutasi pns dalam satu instansi daerah, antar kabupaten kota dalam satu provinsi, antar kabupaten kota antar provinsi, dan mutasi pns provinsi kabupaten kota instansi pusat atau sebaliknya. tujuan disusunnya peraturan bupati ini menjamin pelaksanaan mutasi pns dilaksanaserta untuk memperoleh pns dengan kompetensi sesuai kebutuhan daerah. bab iii ruang lingkup ruang lingkup mutasi pns meliputimutasi pns antar kabupaten kota antar provinsi, antar provinsi, dan mutasi pns provinsi kabupaten kota instansi pusat atau sebaliknya. bab ketentuan mutasi pns bagian kesatu persyaratan umum mutasi pns dalam satu instansi pusat atau instansi daerahunit kerja yang membidangi kepegawaian membuat perencanaan mutasi:,, pertimbangan teknis kepala bkn kepala kantor regional bkn diberikan dalam hal persyaratan sebagai,, dan berdasarkan penetapan pengangkatan pns dalam jabatan. mutasi pns antar kabupaten kota antar provinsi,, penetapan kepala bkn sebagaimana dimaksud pada,,, penetapan kepala bkn sebagaimana dimaksud pada huruf diberikan dalam hal persyaratan:bagian kedua pns yang pindah tugas pemerintah kabupaten kerinci pns yang mengajukan pindah tugas pemerintah kabupaten kerinciabupaten kerinci. pns yang mengajukan pindah tugas pemerintah kabupaten kerinci sebagaimana maksud disampaikan kepada bupati kerinci dengan tembusan disampaikan kepada kepala bppsdmk kabupaten kerinciabupaten kerinci sebagai maksud huruf adalah berstatus pns: memenuhi kualifikasi pendidikan, keahlian dan pengalaman sesuai kebutuhan memperoleh persetujuan tertulis dari pejabat pembina kepegawaian instansi asal: dari instansi asal. tidak dalam proses peradilan penyidikan dari pihak yang berwajib,dari instansi asal, dan berusia maksimal tahun saat pengajuan permohonan pindah kepada bupati. persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada huruf adalah: permohonan pindah 2 dua) tahun terakhir, melampirkan anja abk dari instansi asalyang terbitkan oleh instansi asal, surat bebas temuan dari inspektorat instansi asal, surat pernyataan bersedia ditempatkan dimana saja dan tidak menuntut menduduki jabatan, oo. data keadaan guru dari instansi asal dan instansi penerima bagi tenaga pendidik, data keadaan tenaga kesehatan dari instansi asal dan instansi penerima bagi tenaga kesehatan, surat izin suami istri, danbagian ketiga pegawai negeri sipil yang akan pindah tugas keluar pemerintah kabupaten kerinci pns yang akan pindah luar pemerintah kabupaten kerinciluarkeluar, tahun. hasil seleksi dan tes yang dilaksanakan digunakan sebagai dasar pertimbangan perpindahan pns yang akan pindah tugas keluarpns yang mengajukan pindah tugas keluar pemerintah kabupaten kerinci sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi persyaratan yang meliputi persyaratan umum, persyaratan administrasi, persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada huruf adalah berstatus pns, memperoleh persetujuan tertulis dari kepala skpd: memperoleh persetujuan tertulis dari pejabat pembina kepegawaian instansi yang dituju,:dengan perjanjian pernyataan, persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada huruf adalah permohonan pindah berk dua) tahun terakhir, melampirkan anja abk dari instansi asalil.m.surat bebas temuan dari inspektorat instansi asal, surat izin suami istri, dan oo.pns yang pindah tugas keluar pemerintah kabupaten kerinci yang bersangkutan wajib melaksanakan tugas seperti biasa. bab seleksi pns yang akan pindah tugas pemerintah kabupaten kerinci pns yang mengajukan permohonan pindah tugas:) tahun. hasil seleksi dan tes yang dilaksanakan digunakan sebagai dasar bahan pertimbangan perpindahanmaksud pada huruf danseleksi dan tes berikutnya. tes kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf dilaksanakan secara tertulis oleh tim seleksi. tes wawancara sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf dilaksanakan oleh tim seleksi. tim seleksi dan tes sebagaimana dimaksud pada dan dibentuk dengan susunan dan tugas yang ditetapkan dengan keputusan bupati. hasil penilaian oleh tim seleksi disampaikan kepada bupati kerinci sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan penetapan pegawai pindah tugas keluar kabupaten kerinci pindah tugas kabupaten kerinci yang akan tugas pemerintah kabupaten kerinci pns yang mengajukan mutasi dengan alasan mengikuti suami ististri sebagaimana dimaksud pada berkedudukan sebagai asn tni polri. surat persetujuan tertulis dari pejabat pembina kepegawaian sebagaimana dimaksud pada dan berlaku selama tahun semenjak tanggal dan nomor secara prinsip tidak diperkenankan untuk pindah tugas keluar dari pemerintah kabupaten kerinci, terkecuali bagi pns yang mengikuti suami istri yang bekerja luar provinsi jambi. bab vii ketentuan peralihan pns yang sudbupatibupati inirpindahan tugas pegawai negeri sipil masuk dan keluart kerinci, adirozal diundangkan sungai penuh pada tanggal march pj. sekretaris daerah kerinci, saraf berita daerah kabupaten kerincidan peraturan daerah kabupaten lombok utara nomor tahun tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa, serta untuk terselenggaranya ketertiban dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa kabupaten lombok utara, perlusecara serentak adalah pemilihan kepala desa yang dilaksanakan oleh seluruh desa wilayah kabupaten lombok utara pada hari yang samadesasa dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. bagian keempat kelompok penyelenggara pemungutan suara kpps), petugas pendataan pemilih dan pam tps dalam melaksanakan tugasnya panitia pemilihan dibantu oleh kpps, petugas pendataan pemilih dan pam tps. kpps, petugas pendataan pemilih dan pam tps dibentuk oleh panitia pemilihan. panitia pemilihan membentuk kpps yang berasal dari unsur lembaga kemasyarakatan desa, tokoh masyarakat desa dan unsur masyarakat desa lainnya. kpps sebagaimana dimaksud pada berjumlah paling banyak (tujuh) orang dengan susunan: ketua merangkap anggota, anggot: dan petugas pengamanan pemungutan suara tps. dalam rangka menjalankan protokol covid penugasan sebagaimana dimaksud dapat dilakukan secara rangkap. rangkap penugasan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh panitia pemilihan. kpps sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas ketua kpps menandatangani surat suara,: menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksidan menyampaikan surat udangan kepada pemilih. petugas pendataan pemilih sebagaimana dimaksud dalam bertugas melakukan pendataan kepada masyarakat yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih. anggota petugas pendataan pemilih sebagaimana dimaksud pada paling sedikit (satu) orang untuk setiap tps. pam tps sebagaimana dimaksud dalam bertugas menjaga ketertiban dalam pelaksanaan pemungutan suara tps. pam tps sebagaimana dimaksud pada berjumlah paling sedikit (satu) orang setiap tps. bagian kelima pemutakhiran dan penetapan pemilih paragraf umumragraf dps daftar pemilihsanakan oleh petugas pendataan pemilih sebagaimana dimaksud dalam dengan melakukan pencocokan dan penelitian dengan mendatangi pemilih secara langsung. pencocokan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada dilakukan untuk memperbaiki data pemilihsebagai pemilih baru dengan menggunakan formulir model aa kd sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini, memperbaiki data pemilih apabila terdapat kesalahan, mencoret pemilih yang telah meninggal dunia, mencoret pemilih yang telah berpindah domisili desa daerah lain: mencoret pemilih yang belum genap berumur tahun dan atau belum pernah menikah pada hari pemungutan suara, mencoret pemilih yang telahyang berkekuatan hukum tetap, mencatat pemilih yang mengalami memiliki kekurangan kemampuan fisik pada kolom disabilitas: dan mencoret pemilih yang bukan penduduk desa yang menyelenggarakan pemilihan kepala desa. petugas pendataan pemilih mencatat dan rekapitulasi hasil pencocokan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada petugas pendataan pemilih menyampaikan rekapitulasi hasil pencocokan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada kepada panitia pemilihan. panitia pemilihan menyusun daftar pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil pencocokan dan penelitian oleh petugas pendataan pemilih paling lama (dua) hari sejak menerima hasil pencocokan dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam panitia pemilihan menyusun daftar pemilih hasil pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada menjadi dps, dibantu oleh petugas pendataan pemilih dengan menggunakan formulir model a1 kd sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini. panitia pemilihan melakukan rekapitulasi dps paling lamal. kd sebagaimana tercantum dalam lampiran iii peraturan bupati inisebagaimana dimaksud pada dihadiri oleh bpd, kepala dusun, dan perangkat desa. dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi data pemilihempat tanggal lahir dan lokasi tps. apabila terdapat kekeliruan sebagaimana dimaksud pada maka petugas pendataan pemilih menyampaikan hasil perbaikan data pemilih kepada panitia pemilihan. berdasarkan hasil perbaikan datakepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan masukan. masyarakat menyampaikan tanggapan masukan sebagaimana dimaksud pada secara tertulis menggunakan formulir model a1.a kd sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini. panitia pemilihan wajib menindaklanjuti tanggapan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada dan memperbaiki dps sebagaimana dimaksud pada paragraf dps pemilih yang memenuhi syarat tapi belum terdaftar dalam dps mendaftarkan diri didaftarkan dengan menunjukkan bukti identitas kependudukan untuk dimasukkan dalam dps tb. petugas pendataan pemilih mencatat nama pemilih sebagaimana dimaksud pada dengan menggunakan formulir model a1. sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati inidata dan identitas yang tercantum dalam dps dan dps kepada petugas pendataan pemilihberkaitan dengan informasi tentang pemilih kepada petugas pendataan pemilihdibawah umur (tujuh belas) tahun, pemilih yang sudah meninggal dunia, pemilih sudah tidak berdomisili wilayah tersebut, pemilih terdaftar lebih dari (satu) tps: dan pemilih terdaftar tetapi sudah tidaketugas pendataan pemilih dengan mengisi formulir model a1.a kd dan menunjukkan serta menyerahkan fotokopi ktp, kk, dan atau identitas lainnya. jika usulan perbaikan diterima, petugas pendataan mengisi formulir tanggapan dan masukkan masyarakat terhadap dps menggunakan formulir model a2 kd sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini serta memberikan tanda bukti telah menerima usulan perbaikan identitas dan atau telah terdaftar sebagai pemilih. paragraf dpt panitia pemilihan menyusun dpt menggunakan formulir model a3 kd sebagaimana tercantum dalam lampiran vii peraturan bupati ini berdasarkan dps dan dps yang sudah diperbaiki. panitia pemilihan melakukan rekapitulasi dpt dengan menggunakan formulir model a3. kd sebagaimana tercantum dalam lampiran viii peraturan bupati ini. panitia pemilihan menetapkan dpt sebagaimana dimaksud pada dan rekapitulasi dan penetapan dptdpt sebagaimana dimaksud pada diumumkan tempat yang strategis seperti kantor desa, kantor dusun, tempat ibadah, pos ronda dan fasilitas umum lainnya desa untuk diketahui oleh masyarakat. paragraf tbetugas pendataan pemilih dengan menunjukkan kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan atau kartu identitas lainnya. petugas pendataan pemilih mendaftarkan pemilih sebagaimana dimaksud pada dalam tb dengan menggunakan formulir model a.tb1 sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini. pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada dilakukan paling lama (lima) hari setelah pengumuman dpt. petugas pendataan pemilih rekapitulasi tb dengan menggunakan formulir model a.tb1. kd sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini dan menyampaikan tb kepada panitia pemilihan paling lama (tiga) hari sejak berakhirnya pendaftaran tb sebagaimana dimaksud padaterbuka sebagaimana dimaksud pada dihadiri oleh bpd, kepala dusun, perangkat desa dan masyarakat. dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada peserta rapatdisertai dengan data autentik berupa kartu identitas dan atau bukti lainnya. petugas pendataan pemilih wajib menindaklanjuti dan melakukan perbaikan data pemilih apabila data sebagaimana dimaksud pada terbukti benar. panitia pemilihan menetapkan tb paling lama (dua) hari setelah melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada dalam hal terdapat penduduk yang pindah domisili desa yang menyelenggarakan pilkades serentak, dapat dimasukkan dalam untuk dapat dimasukkan dalam tb sebagaimana dimaksud pada penduduk yang pindah domisili tersebut melapor kepada panitia pemilihan untuk mendapatkan formulir model kdformulir model kd sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran xxxvii peraturan bupati ini paragraf koordinasi pemutakhiran data petugas pendataan pemilih dalam melakukan pemutakhiran data pemilih berkoordinasi dengan perangkat desa yang menangani administrasi kependudukan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan pemutakhiran data pemilih. bab tahapan pencalonan bagian kesatu pengumuman panitia pemilihan mengumumkandanpendaftaran bakal calon kepala desa, jadwal pemilihan kepala desa, persyaratan bakal calon kepala desa, dan persyaratan pemilih. pengumuman sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dalam jangka waktu (sembilan) hari. bagian kedua,: pas photo berwarna terbaru ukuran sebanyak (empat) lembar: lulus seleksi tambahan jika bakal calon lebih dari (lima) orang: melampirkan naskah visi dan misi yang dibuat oleh bakal calon kepala desa:cc.cc kepala desa yang mencalonkan diri kembali, harus mengajukan izin cuti kepada bupati sebelum mendaftarkan diri sebagai bakal calon kepala desa. kepala desa sebagaimana dimaksud pada diberi izin cuti terhitung sejak ditetapkan sebagai calon kepala desa sampai dengan penetapan sebagai calon kepala desa terpilih. surat izin cutpersyaratan sebagaimana dimaksud dalam dan dan dimasukkan dalam map amplop cokelat besar tertutup dan ditulis nama bakal calon kepala desa. bagian ketiga penjaringan dan pendaftaran calon kepala desa panitia pemilihan membuka pendaftaran bakal calon kepala desa. bakal calon kepala desa mendaftarkan diri secara langsung panitia pemilihan dan mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh panitia pemilihan. masa pendaftaran bakal calon kepala desa paling lama (sembilan) hari. bagian keempatpanitia pemilihan terhadap keabsahan administrasi pencalonan sebagaimana dimaksud pada penelitian dapat disertai klarifikasi langsungtelahhasil klarifikasi langsung sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam berita acara. panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap berkas pencalonan selama (tujuh) harcamat adalah camat dalam kabupaten sementara tambahan yang selanjutnya disingkat dps adalah daftar masyarakat yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih tapi belum masukatau kartu keluarga. kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon kepala desa panitia pemilihan memberitahukan secara tertulis hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam dan kepada bakal calon kepala desa, paling lambat (tiga) hari setelah selesainya masa penelitian. paragraf penetapan dan pengumuman panitia menetapkan bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan menjadi calon kepala desa berjumlahcalon kepala desa sebagaimana dimaksud pada kepada masyarakat melalui pengumuman tertulis yang ditempatkan pada fasilitas umum untuk diketahuibakal calon kepala desa yang sudah ditetapkandan dilakukan pada jam kerja. masukan dan atau keberatdan atau keberatdan atau keberatan masyarakat yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada dan atautindaklanjuti. dalam hal masukan dan atau keberatan masyarakat terbukti, panitia pemilihan menindaklanjutipanitia pemilihan tingkat kabupaten memberikan keputusan akhir dan wawancara.kepala desa. dalam melakukan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada panitia pemilihan dibantu oleh tim independen yang terdiri dari (tiga) orang unsur perguruan tinggi. dalam hal panitia pemilihan tidak dapat melaksanakan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada maka berdasarkan permohonan panitia pemilihan, pelaksanaan seleksi tambahan dilakukan oleh panitia pemilihan kabupaten. pelaksanaan tes tertulis sebagaimana dimaksud dalam diikuti oleh seluruh bakal calon yang telah lulus seleksi administrasi. ujian tertulis diselenggarakan oleh panitia pemilihan kabupaten dengan ketentuan naskah ujian disusun oleh tim independen, materi ujiakepemimpinan, naskah ujian dibuat dalam bentuk pilihan ganda, dan tim independen dibantu oleh panitia pemilihan kabupaten melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan ujian. tim independen melakukan penilaian hasil tes tulis dan mengumumkan hasil tes pada hari yang sama. hasil tes dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh tim independen. wawancara sebagaimana dimaksud dalam hanya dilakukan terhadap bakal calon yang memiliki nilai terendah yang sama untuk memperoleh (lima) bakal calon. pelaksanaan wawancara sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh tim independen. materi wawancara meliputi ideologi pancasila, wawasan kebangsaan, motivasi, dan rencana depan apabila terpilih menjadi kepala desa. hasil penilaian wawancara diserahkan oleh tim independen kepada panitia pemilihan kabupaten pada hari yang sama. penetapan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada bersifat final dan mengikat. panitia pemilihan kabupaten menyerahkan hasil pelaksanaan tes tertulis dan atau wawancara kepada panitia pemilihan untuk ditetapkan. berdasarkan hasil pelaksanaan tes tertulis dan atau wawancara sebagaimana dimaksud pada panitia pemilihan menetapkan (lima) orangtim independen sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dengan keputusan bupati. tim independen sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi syarat: tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan calon kepala desa tertentu, memiliki integritas dan moral yang tinggi: dan memiliki profesionalitas dan independepaling lama (dua) minggupedoman dan maka visi dan misi menjadi dokumen resmi. kampanye dapat dilaksanakan melalui pertemuan terbatas, tatap muka, penyebaran melalui media elektronik, penyiaran melalui radio dan atau televisi, penyebaran bahan kampanye kepada masyarakat, pemasangan tanda gambar ditempat umum, rapat umumlebih lanjut mengenai pelaksanaan kampanye dan pengenaan sanksi terhadap setiap pelanggaran diatur dalam tata tertib yang disusun oleh panitia pemilihan. paragraf masa tenang dan penyampaian surat undangansegala bentuk kampanye. panitia pengawaspenyampaian surat undangan kepada pemilih dilaksanakan oleh kppspanitia pemilihan dan dibuatkan berita acara. bab pemungutan dan penghitungan suara bagian kesatupps memberikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih paling lambat (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. surat pemberitahuan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada menggunakan formulir model c6 kd sebagaimana tercantum dalam lampiran xix peraturan bupati ini. pemilih datang tps dan mengisi daftar hadir pemilih sebelum memberikan suara. daftar hadir pemilih sebagaimana dimaksud pada dibuat menggunakan formulir model c7 kd sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati inimilih yang tidak terdaftar dalam dpt dan tb sebagaimana dimaksud dalam dan namun memenuhi syarat sebagai pemilih, menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan ktp el atau surat keterangan pengganti ktp el disertai kartu keluarga kepada kpps pada saat pemungutan suara. pemilih yang tidak terdaftar sebagaimana dimaksud pada dicatat menggunakan formulir model tb2surat keterangan pengganti ktp el sebagaimana dimaksud pada diterbitkan oleh dinas yang melaksanakan urusan bidang kependudukan dan pencatatan sipil. pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan ktp el atau surat keterangan pengganti ktp el sebagaimana dimaksud pada wajib mendaftarkan diri kepada kpps yang dilakukan (satu) jam sebelum selesai pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalampengganti ktp el. calon kepala desa dapat menunjuk (satu) orang saksi untuk (satu) tps dengan surat mandat untuk hadir ditempat pemungutan suara. desa dengan jumlah tps hanya (satu) dimungkinkan apabila jumlah pemilih yang masuk dalam dpt kurang dari (seribu lima ratus) orang pemilih yang disesuaikan dengan kondisi geografis dan luas wilayahdampingi oleh kpps dan atau orang lain atas permintaan pemilih. kpps dan atau orang lain sebagaimana dimaksud pada dalam mendampingi pemilih wajib merahasiakan calon kepala desa yang dipilih oleh pemilih yang bersangkutan. kpps dan atau orang lain sebelum mendampingi pemilih sebagaimana dimaksud pada wajib membuat surat pernyataan pendamping pemilih menggunakan formulir model c3 kd sebagaimana tercantum dalam lampiran xvi peraturan bupati ini. pemilih yang menjalani rawat inap rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, memberikan suara tps khusus. pemberian suara tps khusus sebagaimana dimaksud pada dilakukan (satu) jam sebelum selesai pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalamtata cara pemberian suara sebagaimana dimaksud dalam yaitu pemilih yang terdaftar sebagai dpt datang tps yang sudah ditentukan dan mengisi catatan kehadiran. setelah mengisi kehadiran pemilih dapat menunggu tempat yang telah disediakan sebelum diberikan surat suara oleh petugas pemberi surat suara. ketika tiba giliran pemilih mengambil surat suara meja ketua kpps dan anggotanya. petugas yang memberikan surat suara membantu membuka surat suara sebelum pemilih menuju tempat bilik pemberian suara. pemilih menuju tempat bilik pemberian suara untuk mencoblos calon kepala desa pilihannya. setelah mencoblos pemilih memasukkan surat suara dalam kotak suara yang disediakan. pemilih mencelupkan jari tinta yang disediakan sebagai tanda bahwa pemilih tersebut telah melaksanakan pemberian suara. pemilih meninggalkan tps.panitia pemilihan ketua kpps: surat suara yang dicoblos luar garis batas tanda gambar calon kepala desa:dan. bagian ketiga penghitungan suara penghitungan suara dapat dilakukan kantor desa atau tps berdasarkan kesepakatan panitia pemilihan dengan calon kepala desa yang dituangkan dalam berita acara. penghitungan suara tps sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh kpps setelah waktu pemungutan suara berakhir yang dicatat menggunakan formulir model c1 kd plant sebagaimana tercantum dalam lampiran xii peraturan bupati inanitia pengawas dan warga masyarakat. kpps mencatat hasil penghitungan perolehan suara sah menggunakan formulir model c1.a kd sebagaimana tercantum dalam lampiran xiii peraturan bupati incalon kepala desa dan saksi calon kepala desa mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada secara tertulis menggunakan formulir model c2 kd sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati inirbaikan. pelaksanaan perbaianitia pengawas dan warga masyarakatmilihapabila terjadi suatu keadaan sebagaimana dimaksud dalam calon kepala desa, saksi, dan atau masyarakat menyampaikan laporan secara tertulis kepada panitia pemilihan paling lama hari terhitung sejak berakhirnya pemungutan suara. panitia pemilihan tingkat desa wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada kepada sub kepanitiaan kecamatan selaku pengawas paling lama hari sejak diterimanya laporan. sub kepanitiaan kecamatan selaku pengawas melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada dan berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada sub kepanitiaan kecamatan selaku pengawas memutuskan hasil penelitian dan pemeriksaan. keputusan hasil penelitian dan pemeriksaan oleh sub kepanitiaan dikecamatan selaku pengawas sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada kpps melalui panitia pemilihan. kpps sebagaimana dimaksud padapanitia pemilihan tingkat desa menyampaikan permintaan saksi kepada calon kepala desasuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada diperhitungkan berdasarkan jumlah perolehan suara sah terbanyak pada wilayah dusun yang memiliki sebaran tps lebih banyak dan tingkat partisipasi masyarakat yang menggunakan hak pilih pada pemilihan kepala desa yang tinggi. kpps membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara dengan menggunakan formulir model c kd sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati inikpps menyampaikan berita acara sebagaimana dimaksud pada kepada panitia pemilihan dengan surat pengantar menggunakan formulir model c4 kd sebagaimana tercantum dalam lampiran xvii peraturan bupati ini. kpps memberikan salinan berita acara pemungutan danamplop besar berwarna cokelatpps membuat sertifikat hasil penghitungan perolehan suara tps menggunakan formulir c1.1a kd sebagaimana tercantum dalam lampiran xiv peraturan bupati ini. kpps memberikan salinan sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara kepada saksi kepala desa. saksi calon kepala desa menerima sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada dengan menandatangani tanda terima menggunakan formulir model c5 kd sebagaimana tercantum dalam lampiran xviii peraturan bupati ini. panitia pemilihan mengadakan rapat pleno rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara yang dituangkan dalam berita acara dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran xxix peraturan bupati ini. panitia pemilihan melakukan rekapitulasi hasil perolehan suara calon kepala desa masing masing tps berdasarkan formulir model daa. kd plant sebagaimana tercantum dalam lampiran xxxii peraturan bupati ini. panitia pemilihan mencatat hasil rekapitulasi perolehan suara calon kepala desa masing masing tps berdasarkan formulir model daa. kd sebagaimana tercantum dalam lampiran xxxiii peraturan bupati ini. panitia pemilihan melakukan rekapitulasi jumlah pemilih masing masing tps menggunakan formulir model daa kd plant sebagaimana tercantum dalam lampiran xxxv peraturan bupati ini.umum pemilihan kepala desa bergelombangcc.bergelombang sebagaimana dimaksud pada dengan keputusan bupati. bagian kedua, panitia pemilihan mencatat hasil rekapitulasi jumlah pemilih sebagaimana dimaksud pada menggunakan formulir model daa kd sebagaimana tercantum dalam lampiran xxxiv peraturan bupati ini. hasil rekapitulasi penghitungan suara beserta berita acara sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh panitia pemilihan, untuk selanjutnya disampaikan kepada bpd dalam jangka waktu paling lambat (tujuh) hari. bpd mengadakan rapat paripurna penetapan kepala desa terpilih berdasarkan hasil rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara dan berita acara sebagaimana dimaksud pada dan dituangkan dalam berita acara sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran xxx peraturan bupati ini. kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bpd sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran xxxi peraturan bupati inib penanganan pengaduan calon kepala desa atau masyarakat dapat menyampaikan pengaduan secara tertulis terhadap pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan kepala desa kepada panitia pemilihan. panitia pemilihan meneliti kebenaran pengaduan sebagaimana dimaksud pada pengaduan tertulis sebagaimana dimaksud pada sekurang kurangnya memuat: nama dan alamat pengadu, dan bukti pendukung apabila diperlukan. pengaduan sebagaimana dimaksud pada dan dilakukan paling lama (satu) hari sejak terjadinya pelanggaran. pengaduan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada dan tidak dapat diterima. panitia pemilihan wajib menyampaikan secara tertulis alasan pengaduan yang tidak dapat diterima sebagaimana dimaksud pada pengaduan pelanggaran dan permasalahan yang muncul setelah ditetapkannya hasil pemilihan kepala desa, tidak dapat membatalkan salah satu atau seluruh rangkaian pelaksanaan pemilihan kepala deskepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlakuproses penyelesaian pengaduan sebagaimana yang dimaksud pada tidak mengganggu proses tahapan pemilihan kepala desa. panitia pemilihan menyelesaikan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam dengan tahapan sebagai berikut mempertemukan para pihak untuk melakukan musyawarah dalam rangka mencapai kesepakatan, penyelesaian pengaduan paling lambat (tujuh) hari kerja sejak para pihak dipertemukan, dalam hal tercapai kesepakatan, maka para pihak menandatangani pernyataan kesepakatan yang diketahui oleh panitia pemilihantingkat kabupaten. dalam hal tidak tercapai kesepakatan pada penyelesaian pengaduan pada panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam maka panitia pemilihan meminta kepada panitia pemilihan tingkat kabupaten untuk memfasilitasi penyelesaian pengaduan. panitia pemilihan kabupaten menindaklanjuti penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada paling lama (tujuh) hari sejak diterimanya permintaan dari panitia pemilihan. hasil penyelesaian sengketa oleh panitia panitia pemilihan kabupaten bersifat final dan mengikat. bab vii penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa bagian kesatu umummerupakan perselisihan antara calon kepala desa dengan panitia pemilihyang mengajukan permohonan perselisihan sebagai pemohon: panitia pemilihan sebagai memohon, dan calon kepala desa terpilih dengan suara terbanyak sebagai pihak yang terkait. bupati membentuk tim penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa tingkat kabupaten dengan keputusan bupatiterdiri atas unsur: sekretariat daerah: perangkat daerah yang memiliki fungsi pengawasan, perangkat daerah yang memiliki fungsi pemberdayaan masyarakat dan desa: perangkat daerah yang memiliki fungsi kesatuan bangsa dan politik: satuan polisi pamong praja, unit kerja bidang hukum, unsur kejaksaan, dan unsur kepolisian. sekretariat tim penyelesaian sebagaimana dimaksud pada berada perangkat daerah yang memiliki fungsi pemberdayaan masyarakat dan desa. bagian kedua mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa paragraf pengajuan permohonan calon kepala desa yang keberatan dengan penetapan hasil pemilihan kepala desa mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala desa kepada bupati. pengajuan keberatan penetapan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada dilakukan dalam jangka waktu paling lama (tiga) hari sejak penetapan hasil sebagaimana dimaksud dalam perhitungan jangka waktu pengajuan sebagaimana dimaksud pada berdasarkan bukti penerimaan permohonan perselisihan oleh sekretariat tim. dokumen permohonan perselisihan sebagaimana dimaksud pada sekurang kurangnya memuat: identitas pemohon, identitas pihak memohon, keputusan panitia pemilihan yang menjadi obyek perselisihan, menguraikan alasan menurut pemohon tentang adanya kekeliruan atau kesalahan terhadap hasil penghitungan suara, menyampaikan permohonan yang diinginkan pemohon, dan melampirkan bukti bukti dan identitas saksi saksi. bupati wajib menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala desa dalam waktu paling lama (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan perselisihan sebagaimana dimaksud pada paragraf tahapan fasilitasikepala desa tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud dalam melakukan pemeriksaan dan pengkajian kelengkapan dokumen permohonan perselisihan yang disampaikan pemohon sebagaimana dimaksud dalam dalam hal berdasarkan pemeriksaan dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada terdapat kekurangan kelengkapan dokumen permohonan perselisihan, pemohon dalam jangka waktu paling lama (tiga) hari wajib melengkapi dan atau memperbaiki dokumen permohonan. dokumen permohonan perselisihan yang telah diperbaiki dan atau dilengkapi diserahkan kepada tim penyelesaian hasil pemilihan kepala desa. tim penyelesaian hasil pemilihan kepala desa melakukan pemeriksaan dan pengkajian ulang terhadap dokumen permohonan perselisihan yang telah diperbaiki dan atau dilengkapi sebagaimana dimaksud apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan atau pengkajian ulang sebagaimana dimaksud pada dokumen permohonan perselisihan dinyatakan tidak lengkap dan atau pengembalian dokumen permohonan perselisihan yang telah diperbaiki dan atau dilengkapi lewat waktu sebagaimana dimaksud pada maka permohonan perselisihan dinyatakan gugur. tim penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa memberitahukan secara tertulis hasil pemeriksaan dan pengkajian ulang sebagaimana dimaksud pada kepada pemohon. dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengkajian dokumen permohonan perselisihan yang diajukan pemohon dinyatakan lengkap, tim penyelesaian perselisihan memanggil para pihak untuk melaksanakan musyawarah. apabila berdasarkan musyawarah sebagaimana dimaksud pada tercapai mufakat, hasil kesepakatanberita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ditandatangani oleh para pihak dan diketahui oleh tim penyelesaimelaporkan hasil penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa secara musyawarah mufakat kepada bupati. dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud dalam tidak tercapai mufakat, tim penyelesaian perselisihan hasil pemilihan melakukan hal hal sebagai berikut: meminta dan mempelajari dokumen yang terkait perhitungan suara kepada panitia pemilihan sebagai memohon, melakukan pemanggilan dan pemeriksaan kepada pemohon maupun memohon: melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap bukti bukti dari pemohon maupun memohon, cc. memeriksa saksi saksi dari pemohon maupun memohon, menghimpun data dan informasi dari pihak pihak lain yang dianggap terkait dengan obyek perselisihan, dan menghimpun fakta fakta lain yang dianggap perlu oleh tim penyelesaian perselisihan. tim penyelesaian perselisihan pemilihan kepala desa melakukan musyawarah untuk mengambil kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengkajian sebagaimana dimaksud hasil kesimpulan sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam bentuk rekomendasi dan disampaikan kepada bupati. rekomendasi sebagaimana dimaksud pada menjadi dasar pertimbangan bupati memberikan keputusan. keputusan sebagaimana dimaksud pada dapat berupa: pelaksanaan pemungutan suara ulang sebagian atau seluruhnya, atau menolak keberatan pemohon dan mengukuhkan keputusan yang ditetapkan oleh panitia pemilihan dan memerintahkan kepada bpd untuk menetapkan kepala desa terpilih. bab viii penetapan bagian kesatubab jenis, standar dan kebutuhan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa bagian kesatu umum penyediaan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa berdasarkan prinsip tepat jumlah, tepatjenis, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas: dan efisien. perlengkapan penyelenggaraan pemilihan kepala desabagian kedua jenis kotak suara, suratsuara: tinta: bilik pemungutan suara, kertas segel: alat mencoblos: dan tps. dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: tanda pengenal kpps, karet pengikat suara, cc. lem perekat, kantong plastik, ballpoint, gembok, spidol, formulir dan sertifikat: stiker nomor kotak suara: j . tali pengikat alat mencoblos, pamphlet daftar calon dan alur pemberian suara mencoblos, dan il. salinan dpt dan tbberjumlah (satu) buah pada setiap tps. kotak suara dibuat dari triple. kotak suara sebagaimana dimaksud pada dibuat dengan ketentuan: berbentuk persegi empatj, pada sisi depan bagian tengah dipasang tempat untuk memasang gembok, dan berwarna putih. paragraf surat suara surat suara sebagaimana dimaksud dalam huruf digunakan untuk memberikan suara pada saat pemilihan kepala desadalam hal terjadi pemungutan suara ulang pada sebagain atau seluruh tps, surat suara yang disiapkan sesuai dengan jumlah pemilih tempat psu dilaksanakansurat suara sebagaimana dimaksud pada memuat: nomor urut calon, foto calon: dan cc. nama calon. surat suara sebagaimana dimaksud pada berbentuk empat persegi panjang dengan posisi vertikal atau horizontal dengan berbahan kertas hvs (delapan puluh) gram warna putih. surat suara sebagaimana dimaksud pada dibuat dengan memperhatikan posisi lipatan yang tidak mengena kolom calon sehingga tidak mengakibatkan kerusakan surat suara. ukuran surat suara disesuaikan dengan jumlah calon kepala desa dengan memperhatikan posisi lipatan sebagaimana dimaksud pada ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran, warna, dan spesifikasi teknis surat suara sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupatisudah melakukan pemberian suara tps. jumlah tinta sebagaimana dimaksud pada disediakan paling banyak (dua) botol setiap tpsberjumlah paling sedikit (dua) buah setiap tps. paragraf kertas segel kertas. kertas segel sebagaimana dimaksud pada dibuat menggunakan brittle paper stiker. paragraf alat mencoblos alat mencoblos sebagaimana dimaksud dalam huruf digunakan untuk memberikan tanda pada calon kepala desa yang dipilih. alat mencoblostali pengikat paku untuk mencoblos, dan bantalan alas mencoblos. paragraf tps tps sebagaimana dimaksud dalam huruf dibuat sebagai tempatntukan oleh panitia pemilihan. bagian keempat dukungan perlengkapan lainnya paragraf tanda pengenal kpps tanda pengenal kpps sebagaimana dimaksud dalam huruf memuat: judul pemilihan: logo daerah, jabatan, nama: nomor tps: nama desa: nama kecamatan, dan nama dan tandatangan ketua kpps. tanda pengenal kpps sebagaimana dimaksud pada dapat dibuat menggunakan kertas karton atau sejenisnya. paragraf gembok gembok sebagaimana dimaksud dalam huruf digunakan untuk mengunci dan mengamankan surat suara yang dimasukan dalam kotak suara. formulir dan sertifikat sebagaimana dimaksud pada dibuat dengan ketentuan: menggunakan kertas hvs berwarna putih, dancalon terdiri darisuara tps yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suaradibuat (satu) rangkapmasing masing (satu) lembar. stiker nomor kotak suara sebagaimana dimaksud pada memuat: tulisan pemilihan kepala desa: nomor kotak suara: cc. nomor tps: nama desa: dan nama kecamatandan berbentuk persegi panjang. paragraf pamphlet daftar pasangan calon pamphlet daftar calon sebagaimana dimaksud dalam huruf dibuat untuk memberikan informasi tentang calon kepala desa kepada masyarakat. pamphletpamphlet daftar calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada dibuat dengan ketentuan sebagai berikut: menggunakan kertas hvs berwarna putih, berbentuk empat persegi panjang, dan cc. ditempel depan tps paragraf salinan dpt dan tb salinan dpt dan tb sebagaimana dimaksud dalam huruf dibuat untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang daftar pemilih yang berhak memberikan suara tps. salinan dpt dan tb sebagaimana dimaksud pada disediakan masing masing (satu) lembar setiap tps. salinan dpt dan tb sebagaimana dimaksud pada dibuat dengan ketentuan: dicetak dengan menggunakan kertas hvs berwarna putih, dan ditempel depan tps. bab pengadaan perlengkapan pemungutan suara pemilihan kepala desapanitiaanitia pemilihan kabupaten dapat menyerahkan tugas pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada huruf kepada sub kepanitiaan pemilihan kecamattugas panitia pemilihan kabupaten yang ditugaskan kepada desa sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh panitia pemilihan. pembiayaan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada dibebankan pada apbd. bagian ketiga jadwal pelaksanaan pemilihan kepala desa jadwal pelaksanaan dan tahapan pemilihan kepala desa secara serentak dan pemilihan kepala desa secara bergelombang ditetapkan dengan keputusan bupati. bagian keempatngadaan perlengkapan pemungutan suara dalam pemilihan kepala desadesa. dengan berlakunya peraturan bupati ini maka peraturan bupati lombok utara nomor tahun tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak sebagaimana diubah dengan peraturan bupati lombok utara nomor tahun tentang perubahan ketiga atas peraturan bupati lombok utara nomor tahun tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak berita daerah kabupaten lomboknya dalam berita daerah kabupaten lombok utara. ditetapkan tanjung s2 pada tanggal, mei fay bupati lombok utara, mui uin tan adonan bambu diundangkan tanjung pte pada tanggal p9. sekretaris daerah kabupaten lombok.utara pari berita daerah kabupaten lombok utara nomor tahun aja pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilihan kepala desaanitia pemilihanb,cc. alatrsiapan pemilihan bagian kesatudihembusrangka pemilihan kepala desa serentak dan bergelombang, bupati memberitahukan kepada bpd perihal persiapan pelaksanaan pemilihan kepala desa. bagian kedua pembentukan, susunan, tugas dan kewajiban panitia pemilihan tingkat desa paragraf pembentukanpanitia pemilihan yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bpd. panitia pemilihan.dua ribu lima ratus) orang, jumlah panitia pemilihan paling banyak orang. desa dengan jumlah penduduk (dua ribu lima ratus satu) orang sampai dengan (tiga ribu) orang, jumlah panitia pemilihan paling banyak orang. desa dengan jumlah penduduk lebih dari (tiga ribu satu) orang, jumlah panitia pemilihan paling banyak orang. paragraf susunan panitia pemilihan panitia pemilihan tingkat desa sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat desa, dengan struktur organisasi yang masing masing dalam jabatannya merangkap anggota, terdiri dari ketua: sekretaris: bendahara, seksi pendaftaran calon dan pemilih: seksi keamanan: seksi logistik: seksi pemungutan suara, dan seksi lainnya sesuai kebutuhan. penentuan susunan panitia pemilihan. dalam hal penentuan susunan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada apabila secara musyawarah mufakatari unsur sebagaimana dimaksud pada yang ditetapkan dengan keputusan bpd. panitia pemilihan berjumlah ganjil sesuai kebutuhan masing masing desa) penandatanganan berita acara pengambilan sumpah janji: kata pelantikan oleh pimpinan bpd, amanat pimpinan bpd, dan pembacaan doa. dalam hal anggota panitia pemilihan yang akan mencalonkan diri sebagai bakal calon kepala desa sebagaimana dimaksud dalam berlaku ketentuan sebagai berikut: mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai anggota panitia pemilihan kepada bpd: bpd melaksanakan musyawarah desa untuk memilih anggota panitia pemilihan pengganti dari unsur yang sama, paling lama (dua) hari sejak permohonan diterima, cc. bpd menetapkan anggota panitia pemilihan pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf paling lama (dua) hari sejak musyawarah dilaksanakan: bpd melantik anggota panitia pemilihan pengganti sebagaimana dimaksud huruf dengan tata cara sebagaimana dimaksud pada paragraf tugas dan kewajibwajib menyusun tata tertib pelaksanaan pemilihan kepala desa. tata tertib sebagaimana dimaksud pada ,paling sedikit memuat: alamat sekretariat panitia pemilihan kepala desa jadwal pelaksanaan dan tahapan pemilihan kepala desa cc. syarat pendaftaran calon kepala desa tata cara pelaksanaan kampanye dalam melaksanakan tugas panitia pemilihan bertanggung jawab kepada bpd. dalam hal anggota panitia pemilihan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam bpd memberikan teguran lisan. dalam hal anggota panitia pemilihan tidak mengindahkan teguran lisan sebagaimana dimaksud pada bpd memberikan teguran secara tertulis sampai dengan pemberhentian. bagian ketiga pembiayaanelanja bantuan keuangan desa. pemerintah daerah mengalokasikan bantuan keuangan kepada desa untuk biayajumlah daftar pemilih tetap pemilihan umum terakhir. penetapan besaran bantuan keuangan desa dalam pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. pembiayaan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada dipergunakan untuk pengadaan surat suara, pengadaan bilik suara, pengadaan kotak suara, pengadaan kelengkapan peralatan lainnya, biaya honorarium dan operasional panitia pemilihan, kpps, pengamanan tps dan petugas pendataan pemilih, dan pengadaan kelengkapan penerapan protokol kesehatan. selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada biaya pemilihan kepala desa yang bersumber dari apbd dipergunakan untuk: pembiayaan panitia pemilihan kabupaten dan sub kepanitiaan kecamatan: pembiayaan tim penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa tingkat kabupaten, panitia pemilihan mengajukan perencanaan biaya pemilihan yang telah disetujui bpd kepada bupati melalui camat paling lama (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan. rencana biaya pemilihan kepala desa yang diajukan oleh panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada dalam bentuk rencana kebutuhan biaya pemilihan kepala desa. penyusunan rencana biaya pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada berpedoman pada standar satuan harga belanja. bupati memberikan persetujuan biaya pemilihan paling lambat (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia pemilihan. tata cara penyaluran belanja bantuan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada sebagaimana tercantum dalam lampiran xxxvi peraturan bupati ini biaya pemilihan kepala desa dalam kondisi covid dapat didukung dari apb des sesuai kemampuan keuangan desa.
bupati mesuji provinsi lampung peraturan bupati mesuji nomor tahun menimbang bahwa rumah sakit umum daerah ragam begawi cara adalah unit organisasi khusus yang menerapkan pola pengelolaan badan layanan umum daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam keputusan bupati mesuji nomor hk msj tentang penetapan rumah sakit umum daerah ragam begawi cara kabupaten mesuji sebagai unit organisasi bersifat khusus yang menerapkan pola pengelolaan badan layanan umum daerah, bahwa dalam rangka memberikan arahan kebijakan pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah maka perlu ditetapkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel, transparan dan mempunyai fleksibilitas dalam melaksanakan pengelolaan sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga dapat memberikan nilai tambah dan peningkatan terhadap pelayanan kesehatbab pelaksanaan pengelol yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. pengesahan dpa blue rsud berpedoman pada peraturan perundang undangan yang berlaku. dalam hal dpa blue rsudyang berlakuilakukan dengan melampirkan dpa. dpa blue rsudutang dan pi yang berlakudari bupati. perikatan pinjaman dilakukan oleh pemimpin blue rsud setelah diketahui dan disetujui oleh bupati. pembayaran kembali pinjaman utanganggaran berikutnyaengelolaan investasi blue rsud dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfapaling lama selama (dua belas). investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan dengean ditujukan dalam rangka manajemen kas(l)bagian kelima pengelolaanso, sewa menyewa, dan usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi rsud. kso sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan perikatan antara blue rsudtidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban blue rsud. bagian keenamelanja dalam (satu) tahun anggaran. surplus anggaran blue rsud dapat dilaksa(satu)juh. bagian kedelapan ketatausahaan ketatausahaan keuangan blue rsud ragam begawi cara paling sedikit memuat hal hal sebagai berikut: pendapatan dan belanja, penerimaan dan pengeluaran, utang dan piutang, persediaan, asset tetap dan investasi, dan ekuitassebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada ppid. bab vii kebijakan akuntansi, pelaporan dan pertanggung jawaban bagian kesatu kebijakan akuntansi blue rsuperiode akuntansi meliputi masa satu tahun buku atau tahun anggaran yang dimulai dari tanggal januari sampai dengan desember tahun anggaran berjalan. kebijakan akuntansi rsud meliputi akuntansi pendapatan, akuntansi belanja dan beban, akuntansi aktiva: akuntansi kewajiban dan pembiayaan, dan akuntansi ekuitas dan koreksi kesalset, kewajiban dan ekuitas. kebijakan akuntansi rsud sebagaimana dimaksud pada paling sedikit mencakup: daftar rekening dan atau daftar akun, pengakuan, pengukuran, pengungkapan, jurnal standar, dan format laporan keuangan dalam rangka penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual, pemimpin blue rsud. bagian kedua pelaporan dan pertanggungjawaban laporan keuangan blue rsud terdiri dari lra, laporan perubahan saldo anggaran lebih sal)), neraca, laporan operasional lo), laporan arus kas, lpe catatan atas laporan keuangan,dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada disertaiinternal dan eksternal pemerintah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku yangap. bab viii ketentuan lain lain hal hal lain yang belum diatur dalam peraturan bupati ini terkait teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut melalui. memutuskan menetapkan peraturan bupatitim anggaran pemerintah daerah, selanjutnya disingkat tapi adalah tim anggaran pemerintah kabupaten mesuji.milik pemerintah kabupaten mesuji. direktur rumah sakit yang ditetapkan sebagai pemimpin blue. badan layanan umum daerah rsud, selanjutnya disebut blue rsud adalah unit organisasi yang bersifat khusu,,,,,bendahara pengeluaran organisasi perangkat daerrsud. pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan rsudatas persetujuan kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran blue rsud. rencana strategis rsud,,, sama operasi,akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian pengikhtiaran transaksi dan kejadian keuangan, selanjutnya disingkat lra adalah laporan yang menyajikan informasi tentang anggaran dan realisasi anggaran rsud secara tersandung yang menunjukkan tingkat capaian target target yang telah disepakati dalam dpa. neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan blue rsud tentangnformasi tentang operasi rsud mengenai sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh rsud, selanjutnya disingkat lpe merupakan laporan yang menyajikan peningkatan maupun penurunan aktiva aktiva bersih atau kekayaan perusahaan selama periode tertentu yang didasarkan prinsip, selanjutnya disingkat blue rs rsudpengelolaan keuangan blue rsudr: pemimpin blue, pejabat keuangan, dan pejabat teknis. pejabat pengelola blue rsud sebagaimana dimaksud pada diangkat dan diberhentikan oleh bupati. pejabat pengelola blue rsud sebagaimana dimaksud pada melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam pengelolaan keuangan pada blue rsud sesuai dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab pendapatan dan belanja bagian kesatu pendapatan pendapatan blue rsud dapat bersumber dari: jasa pelayanan, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain,pada huruf berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat, sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah. hasil kerja sama dengan pihak iain sebagaimana dimaksud pada huruf berupa perolehan dari kso, sewa menyewa. pendapatan blueotorisasi kredit anggaran pemerintah daerah. pendapatan blue rsud yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negarayang sah sebagaimana dimaksud dalam huruf: dan pengembangan usaha., seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada dilaporkan kepada ppid setiap bulan. bagian kedua belanja belanja blue rsud merupakan belanja operasional dan belanja modal. belanja operasional sebagaimana dimaksud pada (l), mencakup seluruh biaya yang menjadi belanja blue rsud dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya. belanja modelanja blue rsud sebagaimana dimaksud pada (l)fungsi dengan kelompok, jenis, program dan kegiatan. belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari: belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja lain lain. belanja operasional sebagaimana dimaksud pada mencakup seluruh belanja blue untuk menjalankan tugas dan fungsi. belanja modal sebagaimana dimaksud pada, belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja aset lainnya. seluruh pengeluaran belanja blue rsudelanja blue rsud sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab. pengeluaran belanjelanjnggaran pendapatan dan belanja daerahud menyusun renstra untuk kurun waktu (lima) tahun berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm). renstrarenstra sebagaimana dimaksud dalam dilengkapi dengan rencana implementasi lima tahunan. renstra, dan sumber sumber pendapatan rsud target kinerja sebagaimana dimaksud dalan sebagaimana dimaksud dalan huruf merupakan hasil konsolidasi dengan rencana kerja anggaran organisasi perangkat daerah anggaran pendapatan dan belanja daerah yang merupakan ringkasan pendapatan dan biaya dalan rba yang disesuaikan dengan format rencana kerja anggaran organisasi perangkat daerah anggaran pendapatan dan belanja daerah. rba blue rsud dipersamakan sebagai rencana kerja anggaran organisasi perangkat daerah dan disampaikan kepada ppid untuk selanjutnya dilakukan penelaahan oleh tapirtaan modal pemerintah kabupaten bangli pada pt. bank pembangunan daerah bali tahun anggaran bahwa sesuai ketentuan peraturan daerah kabupaten bangli nomor tahun tentang penyertaan modal pemerintah kabupaten bangli pada pt. bank pembangunan daerah bali, menyebutkan bahwa penyertaan modal daerah yang disetor dalam setiap tahun anggaran, dilaksanakan dengan peraturan bupati; menimbang bupati bangli, dengan rahmat tuhan yang maha esa penyertaan modal pemerintah kabupaten bangli pada pt. bank pembangunan daerah bali tahun anggaran tentang mor tahun peraturan bupati bangli bupati bangli peraturan daerahadalah kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perusahaan terbatas daerah bupati adalah bupati bangli daerah adalah kabupaten bangli dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan ketentuan umum babi peraturan bupati tentang besaran penyertaan modal pemerintah kabupaten bangli pada pt. bank pembangunan daerah bali tahun anggaran memutusknyertaan modal pemerintah paten bangliplh. sekretaris daerah kabupaten bangli, ,?. bagus ,raj darmayudha berita daerah kabupaten bangli tahun nomor diundangkan bangli pada tanggal desember made gianyar bupati bangli,bangli. peraturan bupati 1n1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ketentuan penutup bab iii jumlah keseluruhan penyertaan modal dalam bentuk saham pemerintah kabupaten bangli pada pt. bank pembangunan daerah bali sampai dengan tahun sebesar rp. (lima milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta rupiah). besaran penyertaan modal pemerintah kabupaten bangli pada pt. bank pembangunan daerah bali pada tahun anggaran adalah sebesar rp. (lima ratus juta rupiah). penyerta.an modal pemerintah kabupaten bangli pada pt. bank pembangunan daerah bali adalah dalam bentuk saham. babu pelaksanaan dan besaran penyeru'aan modal
reg bupati muaro jambi provinsi jambi peraturan bupati muaroetapkan", bahwabupati muaro jambonal belanja pegawai rp. belanja barang dan jasa rp. bunga rp. belanja subsidi rp. belanja hibah rp. belanja bantuan sosial rp. jumlah belanja operasionrp. belanja aset lainnya lainnya rp. jumlah belanja modal rp. belanja tidak terduga rp. jumlah belanja tidak terduga rp. jumlah belanja rp. transfer transfer bagi hasil desa rp. bantuan keuangan kepada desa rp. transfer lainnya rp. jumlah transferrhitunglam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini. peraturan bupati muaroaro jambkhusus bupati muaro jambi, diundangkan mengerti pada tanggal kaskus daerah kabupaten muaro jambi, airin berita daerah kabupaten muaro jambi tahun nomordan; menimbang bupati bangli, dengan rahmat tuhan yang maha esa dan pencatatan sipil pendaftaran penduduk persyaratan dan tata cara tent ang nomor tahun bupati bangli peraturan bupati kabupaten bangnyelenggaraan administrasi kependudukan keputusan menteri dalam negeri nomor.; peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang ped penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil daerahsusut, camat tembuku dan camat kintamani. kepala desa lurah adalah berbekal lurah yang ada kabupaten bang imemutuskan:. sabi ketentuan umumpenyelenggaraan administrasi yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada adalah penataan penduduk mulai dari sejak lahir sampai mati, dengan proses kelahiran, kartu tanda penduduk, perkawinan perceraian, pindah dan meninggal. penyelenggaraan administrasi kependudukan yang dilaksanakan berdasarkan penetapan bupati sebagaimana dimaksud pada adalah wajib bagi penduduk yang ada diwilayah kabupaten bang ii. ruang lingkup persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan catatan sipil yang diatur dalam peraturan bupati ini meliputi tatacara dan prosedur penyelenggaraan administrasi kependudukan berdasarkan peraturan daerah. bab ruang lingkup icatatan sipil kabupaten bangli untuk me laksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh bidang pendaftaran penduduk; bidang pencatatan sipil; dan bidang perencanaan dan perkembangan penduduk. penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud adalah pihak yang diwajibkan untuk melakukan pencatatan penduduk berdasarkan peristiwa penting yang diatur berdasarkan perundang undangan. dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten bangli sebagaimana dimaksud mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan akta pencatatan sipil dalam fungsinya meliputi fungsi pelayanan pendaftaran penduduk; fungsi pelayanan penyelenggaraan pencatatan sipil; dan fungsi perpindahan penduduk. sebagai pelaksana yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan adalah dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten bangli; bab ill tata laksana catatan sipil yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam meliputi akta catatan sipil kelahiran; akta catatan sipil perkawinan; akta catatan sipil perceraian; akta catatan sipil kematian; akta ganti nama; dan akta pengakuan dan pengesahan anak. jenis pelayanan penyelenggaraan kependudukan yang diselenggarakan berdasarkan penetapan bupati sebagaimana dimaksud dalam meliputi kartu keluarga kk) kartu tanda penduduk ktp) dan surat keterangan bertempat tinggal. contoh formulir dan buku atau stanblag sebagaimana dimaksud pada adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini. bentuk administrasi yang dipergunakan dalam sistem dan prosedur pelayanan administrasi kependudukan berupa formulir, serta buku atau stanblag. bab bentuk administrasi sistem dan prosedur penyelenggaraan administrasi kependudukan se bagaimana dimaksud pada uraiannya sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini. sistem dan prosedur sebagaimana dimaksud pada meliputi pencetakan kartu keluarga; pencetakan kartu tanda penduduk; pelayanan penduduk pindah; pencatatan akta kelahiran; pencatatan akta perkawinan; pencatatan akta perceraian; penerbitan kutipan akta perceraian; pencetakan akta kematian; penerbitan kutipan akta pengesahan dan pengangkatan anak; dan penerbitan akta ganti nama. sistem dan prosedur administrasi kependudukan mencakup seluruh rangkaian proses yang harus dilakukan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk pendaftaran, pencatatan, penerbitan dan melaporkan proses kependudukan bab sistem dan prosedur pih. sekret rl? ~kabupaten bangli, bagus rai darmayudha serta daerah kabupaten bangun tahun nomor diundangkan bangli pada tanggal desember made gianyar bupati bangli, v1fif ditetapkan bangli pada tanggal desembegli. bab ketentuan penutup. pencatatan biodata penduduk untuk mendapatkan nomor induk kependudukan nik) warga negara indonesia dilakukan setelah memenuhi syarat berupa surat pengantar dari dan rw. kutipan akta kelahiran. persyaratan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan, terutama mewujudkan kepastian identitas penduduk dan akurasi data penduduk maka perlu melakukan pencatatan biodata penduduk bagi setiap penduduk yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. pencatatan biodata penduduk dapat dilakukan secara aktif oleh penduduk atas setiap peristiwa yang dialami baik peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting, atau sebaliknya pemerintah kata melalui dinas kependudukan dan catatan sipil dapat pula melakukan secara aktif. pencatatan biodata penduduk dalam penyelenggaraan pelayanan dokumen kependudukan, dinas kependudukan dan catatan sipil secara umum bertanggung jawab untuk: melakukan sosialisasi kebijakan pemerintah kata dalam hal pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. membuat standarisasi kinerja pelayanan. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan pendaftaran penduduk desa kelurahan dan kecamatan. melakukan perencanaan dan perhitungan penggunaan bangko dan formulir terhadap operasional pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. mengadakan dan mendistribusikan formulir, bangko dan bahan pendukung lainnya. melakukan perumusan perencanaan pelaksanaan dan pengawasan terhadap seluruh formulir, bangko yang digunakan dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. menempatkan tenaga operator disetiap kecamatan dalam rangka merasionalisasi pelayanan pendaftaran penduduk. melakukan ketatausahaan penerimaan retribusi pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. umum prosedur dan tata cara pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil lampiran: peraturan bupati bangli nomor tahun tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil kecamatan petugas registrasi kecamatan melakukan verifikasi meneliti data penduduk. camat atau petugas yang ditunjuk oleh camat menandatangani permohonan biodata penduduk. petugas registrasi kecamatan atau penduduk yang bersangkutan menyampaikan formulir biodata yang telah ditandatangani oleh camat kepada kepala dinas kependudukan dan catatan sipil sebagai dasar untuk penerbitan dokumen biodata penduduk. penduduk mengisi formulir biodata petugas desa kelurahan mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting. petugas registrasi desa kelurahan melakukan verifikasi meneliti isian formulir yang telah diisi olehbiodata f1. yang ditandatangani oleh penduduk. petugas registrasi desa kelurahan menyampaikan formulir biodata penduduk kepada petugas kecamatan. desa kelurahan prosedur dan tata cara pencatatan biodata penduduk pencatatan biodata penduduk bagi warga negara asing wna) yang memiliki lain tinggal tetap kitap) setelah memenuhi persyaratan berupa paspor. kartu lain tinggal tetap kitap) buku pengawasan orang asing qa). pencatatan biodata penduduk bagi warga negara asing wna) yang memiliki lain tinggal terbatas kita) setelah memenuhi persyaratan berupa paspor. kartu lain tinggal terbatas kita). buku pengawasan orang asing qa)embali indonesia berupa: paspor dokumen pengganti paspor. ijazah atau surat tanda tamat belajar. surat keterangan pindah bagi penduduk yang baru datang dari daerah asal. dalam hal terjadi perubahan biodata bagi penduduk warga negara indonesia, atau warga negara asing wna)angka dilakukan dengan menggunakan perubahan biodata pencatatan biodata warga negara asing wna) yang memiliki kartu lain tinggal terbatas kita) dan kartu lain tinggal tetap kitap) lakukan dengan tata cara mengisi formulir biodata masing masing sesuai dengan formulir yang telah tentukan untuk formulir kita dan kitap. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi formulir data peron hon.dan menandatangani biodata warga negara asing wna) siak). pencatatan biodata penduduk bagi warga negara indonesia yang baru datang dari luar negeri pindah kembali dilakukan dengan cara penduduk rnenqtsi dan menandatangani formulir biodata penduduk warga negara indonesia. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk.omor induk penduduk nik).omor induk kependudukan nik) melalui sistim informasi administrasi kependudukan. dinas kependudukan dan catatan sipil operatornomor induk kependudukan nik) berdasarkan permohonan pengisian biodata penduduk, dengan sistim informasi administrasi kependudukan siak). operator petugas registrasi dinas kependudukan kecamatan mencatat seluruh output yang diterbitkan. mengarsipkan formulir asian biodata penduduk pada tempat yang lebih amanrw, desa kelurahan dan kecamatan. orang asing yang memiliki lain tinggal tetap kitap) wajib melaporkan susunan keluarganya kepada dinas kependudukan dan ketentuan umum ii. penerbitan kartu keluarga (kk) pencatatan perubahan biodata penduduk warga negara indonesia wni) dinas kependudukan dan catatan sipil dengan tata cara operator melakukan verifikasi dan validasi data penduduk. operator merekam data kedalam data . camat atau petugas yang ditunjuk oleh camat menandatangani formulir perubahan biodata penduduk warga negara indonesia.alesa kelurahan . petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data kependudukan. kepala desa kelurahan atau petugas yang ditunjuk oleh lurah menandatangani formulir perubahan biodata penduduktata cara perubahan data warga negara indonesia wni) surat pernyataan perubahan data kependudukan. formulir perubahan biodata penduduk warga negara indonesia. formulir perubahan biodata orang asing tinggal terbatas. formulir perubahan biodata orang asing tinggal tetap. foto copy sebelumnya atau salah satu anggota keluarganya yang sudah punya nik. foto copy surat nikah kutipan akta nikah foto copy ktp kepala keluarga yang sudah memiliki nik persyaratan bagi penduduk yang membentuk rumah tangga baru membentuk rumah tangga baru. pindah tempat tinggal. mengganti karena hilang rusak. adanya perubahan data anggota keluarga karena peristiwa penting. jenis permohonan ini dimaksudkan bagi penduduk yang sudah terekam datanya dalam database kependudukan dan mengajukan baru karena permohonan baru bagi yang sudah punya nik membawa surat pengantar dari rw. membawa foto copy kutipan akta kelahiran. membawa foto copy surat nikah akta perkawinan bagi yang telah menikah. mengisi biodata setiap anggota keluarganya form) mengisi data susunan anggota keluarga. membawa surat keterangan pindah datang dari daerah asal bagi penduduk yang baru. membawa surat keterangan kedatangan dari luar negeri bagi penduduk warga negara indonesia yang datang dari luar negeri. lain tinggal tetap bagi orang asing oa). persyaratan penerbitan baru permohonan kartu keluarga baru kk) dimaksudkan bagi penduduk yang belum terdaftar atau belum terekam datanya baik kepala keluarga maupun anggota keluarganya dalam database kependudukan. penerbitan baru jenis permohonan kartu keluarga kk) catatan sipil setiap keluarga hanya memiliki satu dan setiap penduduk hanya dicatat dalam satu setiap kartu keluarga kk) harus dimuat data kepala keluarga dan anggota keluarga, serta alamat, dan nomor kk, nama lbu dan ayah, jenis kelamin, status perkawinan, pendidikan, agama, oii. penerbitan dan penandatanganan kartu keluarga kk) oleh kepala dinas. penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan kartu keluarga kk) atau formulir lain yang ditentukan. petugas registrasi pencatatterhadap datapermohonan kartu keluarga kk) kepala desa kelurahan atau petugas registrasi yang ditunjuk oleh lurah meneruskan berkas formulir permohonan kartu keluarga kk) kepada camat sebagai dasar proses penerbitan atau perubahan kartu keluarga kk) kecamatan. > ' proses desa kelurahan prosedur dan tata cara penerbitan atau perubahan kartu keluarga kk) penerbitan kartu keluarga kk) karena hilang atau rusak permohonan penerbitan kartu keluarga kk) akibat hilang atau rusak dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut surat keterangan kehilangan dari desa kelurahan kartu keluarga kk) yang rusak. foto copy dokumen kependudukan dari salah satu anggota keluarganya. dokumen keimigrasian bagi orang asing oa) permohonan kartu keluarga kk) karena pengurangan anggota sebagai akibat perpindahan anggota dan meninggal dunia dilakukan setelah memenuhi persyaratan kartu keluarga lama surat keterangan kematian. surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah. perubahan karena pengurangan anggota keluarga permohonan kartu keluarga karena penambahan anggota dalam bagi penduduk yang mengalami kelahiran dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut: kartu keluarga lama lama). kutipan akta kelahiran. kartu keluarga yang akan ditumpangi. surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah. surat keterangan datang dari luar negeri. perubahan karena penambahan anggota dan numpang foto copy lama surat keterangan pindah dari tempat asal. persyaratan bagi penduduk pindah tempat tinggal foto copy kartu lain tinggal tetap kitap). foto copy paspor. surat keterangan catatan kepolisian kck) foto copy akta perkawinan nikah. foto copy akta kelahiran semua anggota keluarga persyaratan warga negara asing wna) yang memiliki lain tinggal tetap wajib melaporkan susunan keluarganya kepada dinas kependudukan dan catatan sipil. kartu keluarga kk) warga negara asing hanya berikan kepada penduduk warga negara asing pemegang kitap yang keluarkan oleh migrasi. penerbitan wna tinggal tetap laksanakan pada dinas kependudukan dan catatan sipil. selambat lambatnya empat belas hari setelah kedatangan, sudah harus mengajukan permohonan kk. kartu keluarga wna hanya dapat berikan kepada penduduk warga negara asing wna) pemegang kartu lain tinggal tetap kitap) yang keluarkan oleh kantor migrasi. ketentuan umum ill. penerbitan kartu keluarga kk) warga negara asing wna) menerima berkas permohonan dari petugas kecamatan. meneliti kelengkapan elemen data sesuai format yang ada. melakukan entry data dalam database kependudukan. menerbitkan kartu keluarga kk) kepala dinas kependudukan menandatangani output yang telah diterbitkan dengan tanda tangan basah dan stempel basah. menerima retribusi pembayaran sesuai ketentuan yang telah diatur dalam perda. menyetor biaya pelayanan kas daerah yang telah ditunjuk oleh pemerintah kota. mendistribusikan kartu keluarga yang telah ditandatangani kecamatan. mencatat seluruh permohonan yang masuk berdasarkan aturan yang berlaku. proses dinas kependudukan dan catatan sipil petugas registrasi yang ditunjuk oleh camat melakukan verifikasi dan validasi data penduduk yang telah diterima dari desa kelurahan camat menandatangani formulir permohonan kartu keluarga kk). petugas menyampaikan formulir permohonan kartu keluarga kk) kepada kepala dinas. proses kecamatan kartu tanda penduduk ktp) adalah sebagai tanda bukti pengenal diri ataumenikah berhak untuk mendapat ktp. setiap penduduk hanya boleh memiliki satu) ktp. ktp berlaku selama lima) tahun dan wajib perpanjang selambat lambatnya empat belas) hari sebelum berakhir masa berlakunya. penduduk warga negara indonesia yang berumur enam puluh tahun atas akan berikan kartu tanda penduduk ktp) berlaku seumur hidup. penerbitan ktp baru dilaksanakan melalui proses rt, rw, lurah, camat dan dinas kependudukan dan catatan sipil. penerbitan ktp karena hilang atau rusak sebelum berakhir masa berlakunya proses langsung melalui kecamatan tempat perekaman data tdk) dinas kependudukan dan catatan sipil masing kecamatan. penerbitan ktp karena perpanjangan oleh karena habis masa berlakunya dan tidak mengalami perubahan data dapat proses ketentuan umum iv. penerbitan kartu tanda penduduk ktp) melakukan verifikasi dan validasi berkas. memberi formulir permohonan pendaftaran penduduk untuk isi dan ditandatangani oleh yang bersangkutan. operator dinas kecamatan melakukan entri data dalam database penduduk. operator dinas kecamatan menerbitkan kk. kepala dinas menandatangani dengan tanda tangan basah. menerima biaya pelayanan sesuai perda yang berlaku. menyerahkan yang telah diterbitkan kepada yang bersangkutan. dinas kependudukan dan catatan sipil membawa berkas persyaratan. mengisi dan menandatangani formulir permohonan pendaftaran penduduk tinggal tetap. mengisi formulir biodata orang asing. mengisi formulir permohonan kartu keluarga kk). menyetor retribusi penggantian biaya cetak. penduduk tata cara memiliki sponsor atau penjamin warga negara indonesia atau tempat kerja perusahaan penerbitan ktp karena perpanjangan permohonan perpanjangan maksudkan bagi penduduk wni yang telah habis masa berlaku ktp nya. persyaratan penerbitan ktp karena pindah datang. persyaratan surat keterangan pindah datanghilang atau rusak pergantian pergantian ktp maksudkan bagi penduduk yang akan mengganti ktp nya karena rusak atau hilang. persyaratan surat keterangan kehilangan dari kepolisian ktp yang rusak. foto copy kk. telah berusia tujuh belas tahun atau sudah kawin atau pernah kawin. surat pengantar rw. foto copy akta kelahiran. foto copy akta nikah kutipan perkawinan ber usia dibawah tahun. foto copy kartu keluarga. bagi penduduk yang mengajukan perubahan data melampirkan foto copy surat bukti keterangan atas peristiwa kependudukan yang alami. penerbitan ktp baru jenis permohonan kartu tanda penduduk ktp) langsung melalui kecamatan tempat perekaman data tdk) dinas kependudukan dan catatan sipil pengurusan ktp dapat masakan kepada orang lain dengan mengisi format surat kuasa dari yang bersangkutan. dalam penerbitan ktp muat pas foto berwarna dari penduduk yang bersangkutan dengan ketentuan penduduk yang lahir tahun ganjil, latar belakang pas foto berwarna merah dan penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas foto berwarna biru dengan ukuran sebanyak dua) lbr. bagi penduduk yang datang langsung tempat perekaman data tdk dapat ambil data image nya pas foto) secara langsung dengan latar belakang pas foto sesuai pain atas. ktp nyatakan tidak berlaku apabila yang bersangkutan telah mengalami perubahan tempat tinggal domisili atau yang bersangkutan telah mendapatkan surat keterangan pindah. petugas registrasi mencatat seluruh permohonan penerbitan ktp. petugas registrasi mencatat seluruh proses penerbitan out put ktp. petugas operator dinas kecamatan melakukan perekaman data kedalam data base kependudukan. dinas kependudukan dan catatan sipil petugas registrasi atau yang beri tugas kewenangan menangani urusan administrasi kependudukan kecamatan melakukan verifikasi dan validasi data pemohon. melakukan pencatatan registrasi dalam buku harian peristiwa kependudukan. kepala kecamatan atau petugas yang beri kewenangan dalam urusan administrasi kependudukan menanda tangani formulir permohonan ktp penduduk. petugas registrasi menyerahkan formulir permohonan ktp yang telah tanda tangani serta kelengkapan persyaratan lainnya kepada dinas kependudukan dan catatan sipil sebagai dasar penerbitan ktp. kecamatan: petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan. petugas desa kelurahan melakukan verifikasi dan validasi data pemohon dari penduduk. kepala desa kelurahan petugas yang beri kewenangan menangani urusan kependudukan menandatangani formulir permohonan ktp penduduk. petugas registrasi desa kelurahan menyerahkan formulir permohonan ktp yang telah tanda tangani kepada penduduk yang bersangkutan untuk laporkan kepada camat. desa kelurahan membawa persyaratan yang telah tentukan sesuai jenis pengurusan. mengisi formulir permohonan ktp yang benar. menandatangani formulir permohonan ktp. membawa dan menyerahkan formulir permohonan kepada petugas desa kelurahan penduduk prosedur dan tata cara penerbitan ktp manual surat pengantar bagi yang mengalami perubahan data data atau mengalami peristiwa kependudukan. ktp lama ditarik. foto copy kk. prosedur dan tata cara penerbitan ktp elektronik e ktp) penduduk melapor kepada petugas di; fotokopi kartu keluarga;nerima formulir permohonan ktp elektronik kedalam database kependudukan; petugas sebagaimana dimaksud pada huruf melakukan verifikasi data penduduk secara langsung;;; data yang disimpan dalam databases ; petugas operator dinas kecamatan melakukan verifikasi dan validasi data pemohon. operator dinas kecamatan melakukan penerbitan ktp. kepala dinas kependudukan dan catatan sipil menandatangani ktp dengan menggunakan teknologi scanner. petugas registrasi menyerahkan dan mendistribusikan ktp yang telah cetak. petugas operator dinas kecamatan melakukan pengambilan image foto pemotretan) kepada penduduk yang datang tdk dalam pengurusan ktp sesuai ketentuan latar belakang pengambilan fotoktp warga negara asing wna) hanya berikan bagi wna pemegang kartu identitas tinggal tetap kitap) yang keluarkan oleh instansi yang berwenang. penerbitan kartu tanda penduduk ktp) wnapenduduk dapat mengambil ktp elektronik apabila membawa kwitansi bukti pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada angka huruf;;;;;surat keterangan tinggal terbatas singkat ski). penerbitan ski laksanakan pada dinas kependudukan dan catatan sipil selaku instansi pelaksana kabupaten bangli. ketentuan umum surat keterangan tempat tinggal skt) berikan kepada penduduk warga negara asing wna) yang memiliki dokumen lmigrasian berupa kartu identitas tinggal terbatas kita). vi. surat keterangan tempat tinggal ski) petugas melakukan pemeriksaan berkas permohonan. mencatat dalam buku induk penduduk bip) terhadap permohonan ktpwna. melaksanakan pengertian data dalam data base. kepala dinas menerbitkan dan menanda tangani ktp warga negara asing dalam bentuk scanner. pelayanan dinas kependudukan menyiapkan berkas persyaratan yang telah tentukan. mengisi formulir permohonan dan menandatangani formulir permohonan ktp warga negara asing. membayar retribusi biaya cetak penerbitan ktp warga negara asing. telah berusia tujuh belas tahun atau sudah kawin atau pernah kawin. foto copy kartu keluarga kk). kutipan akta nikah akta kawin bagi penduduk yang belum berusia tujuh belas) tahun. foto copy paspor. foto copy kitap. foto copy surat keterangan catatan kepolisian sick). foto copy akta kelahiran. foto copy buku pengawasan orang asing boa). melampirkan pas foto ukuran sebanyak dua lembar. surat keterangan dari kepolisian apabila hilang rusak. tata cara persyaratan ketentuan umum pelayanan dan penerbitan ktp warga negara asing wna) tinggal tetap laksanakan pada dinas kependudukan dan catatan sipil. ktp warga negara asing wna) berikan kepada warga negara asing yang telah memiliki kitap yang keluarkan oleh instansi berwenang dan telah memiliki kartu keluarga. masa berlaku ktp warga negara asing wna) berdasarkan masa berlakunya kitap yang miliki. surat keterangan pindah berlaku selama tiga puluh hari kerja. pada saat diserahkan surat keterangan pindah kepada penduduk, maka ktp yang bersangkutan cabut dan memusnahkan oleh instansi yang menerbitkan surat keterangan pindah. surat keterangan pindah berlaku sebagai pengganti ktp selama ktp baru belum terbitkan. ketentuan umum: vii. pendaftaran pindah datang penduduk warga negara indonesia wni dalam wilayah negara kesatuan republik indonesia). menyerahkan formulir permohonan kepada wna untuk isi dan tanda tangani. menerima dan meneliti serta mencatat berkas pemohon dalam buku bina. melaksanakan perekaman data dalam data base. menerbitkan ski. kepala dinas menanda tangani skt. bendahara penerima menerima dan menyetor biaya cetak ski. menyerahkan ski yang telah tanda tangani kepada pemohon. dinas kependudukan dan catatan sipil membawa berkas persyaratan yang telah tentukan. mengisi dan menandatangani formulir permohonan pendaftaran penduduk tinggal terbatas dan formulir biodata orang asing. membayar retribusi biaya cetak ski. pemohon: tata cara foto copy kartu lain tinggal terbatas kita). foto copy paspor. surat keterangan catatan kepolisian sick). surat jaminan dari sponsor atau instansi tempat kerja. pas foto ukuran sebanyak tiga lembar buku pengawasan orang asing boa persyaratan setiap penduduk warga negara asing wna) pemegang kita wajib melapor dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten bangli untuk mendapatkan skt. selambat lambatnya empat belas hari sejak kedatangan, sudah harus mengajukan permohonan ski. masa berlaku ski sesuaikan dengan masa berlaku kita yang miliki. penduduk mengisi formulir dan menanda tangani formulir permohonan pindah. petugas registrasi desa kelurahan melakukan verifikasi dan validasi data penduduk. tata cara prosedur desa kelurahan perpindahan penduduk warga negara indonesia dengan klasifikasi (c). penduduk mengisi dan menanda tangani formulir permohonan pindah penduduk. petugas registrasidata penduduk. lurah atas nama kepala dinas kependudukan menerbitkan dan menanda tangani surat keterangan pindah. petugas registrasi desa kelurahan mencatat dalam buku induk dan mutasi penduduk. surat keterangan pindah laporkan oleh penduduk kepada desa kelurahan tujuan pindah. tata cara prosedur perpindahan penduduk warga negara indonesia dengan klasifikasi (a) dan b). surat pengantar rw. kartu keluarga kk). kartu tanda penduduk ktp) bagi yang wajib ktp. pas foto lima lembar ukuran dan berwarna. dalam satu desa kelurahan antar desa kelurahan dalam satu kecamatan. antar kecamatan dalam satu kota. antar kota dalam satu propinsi. antar propinsi dalam wilayah negara kesatuan republik indonesia. antar negara. klasifikasi klasifikasi klasifikasi klasifikasi klasifikasi klasifikasi persyaratan klasifikasi perpindahan penduduk adalah sebagai berikut persyaratan dan tata cara pendaftaran perpindahan penduduk warga negara indonesia dalam wilayah kesatuan republik indonesia lakukan dengan memperhatikan klasifikasi perpindahan penduduk surat keterangan pindah sebagai dasar dalam proses penerbitan dan ktp dengan alamat baru dalam data base kependudukan. petugas registrasi mencatat permohonan pindah penduduk. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk. petugas registrasi melakukan verifikasi terhadap perpindahan penduduk sesuai persyaratan yang telah tentukan. kepala dinas kependudukan menerbitkan dan menanda tangani surat keterangan pindah. tata cara prosedur kependudukan dan catatan sipil petugas registrasi menerima dan melakukan verifikasi dan validasi data penduduk. camat menanda tangani surat permohonan pengantar pindah klasifikasi empat dan lima petugas registrasi menyampaikan formulir permohonan pindah surat pengantar pindah kepada kepala dinas kependudukan sebagai dasar penerbitan surat keterangan pindah. tata cara prosedur kecamatan penduduk mengisi dan menanda tangani formulir permohonan pindah. petugas registrasi mencatat dalam buku induk penduduk dan buku mutasi penduduk. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk. lurah menanda tangani formulir pindah dan meneruskan permohonan pindah penduduk kepada camat. tata cara prosedur desa kelurahan perpindahan penduduk warga negara indonesia dengan klasifikasi d). petugas registrasi kecamatan melakukan verifikasi dan validasi data penduduk. camat atas nama kepala dinas kependudukan menerbitkan dan menanda tangani surat keterangan pindah. kecamatan menyerahkan surat keterangan pindah kepada penduduk bersangkutan untuk laporkan daerah tujuan tata cara prosedur kecamatan petugas registrasi mencatat dalam buku induk penduduk dan buku mutasi penduduk. lurah petugas registrasi mengetahui dan membubuhkan tanda tangan pada surat permohonan pindah penduduk. lurah petugas registrasi meneruskan berkas formulir permohonan pindah dan persyaratan persyaratan yang tentukan kepada camat. tata cara prosedur perpindahan penduduk warga negara asing klasifikasi klasifikasi dalam satu kota. klasifikasi antar kota dalam satu propinsi. klasifikasi antar propinsi dalam nkri. klasifikasi perpindahan orang asing sebagai berikut kartu keluarga kartu tanda penduduk ktp) warga negara asing. foto copy paspor foto copy kartu lain tinggal tetap kitap). menunjukan buku pengawasan orang asing bop). surat keterangan catatan kepolisian. pas foto dua) lembar ukuran cm. persyaratan bagi pemilik lain tinggal tetap kitap) surat keterangan tinggal terbatas skt foto copy paspor foto copy kartu lain tinggal terbatas kita surat keterangan catatan kepolisian. pas foto dua lembar ukuran cm. persyaratan bagi pemilik lain tinggal terbatas kita) orangpindah dengan klasifikasi sebagai mana maksud, untuksurat keterangan pindah yang terbitkan daerah asal sebagai dasar dalam penerbitan kartu keluarga kk) dan kartu tanda penduduk bagi pemilik lain tinggal tetap dan surat keterangan tempat tinggal ski) bagi orang asing pemilik lain tinggal terbatas daerah tujuan kepindahan. persyaratan dan tata cara perpindahan orang asing yang memiliki lain tinggal terbatas dan orang asing yang memiliki lain tinggal tetap dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut: ketentuan umum viii. pendaftaran pindah datang penduduk warga negara asing wna) dalam wilayah negara kesatuan republik indonesia. petugas registrasi menyerahkan surat keterangan pindah kepada penduduk yang bersangkutan untuk laporkan daerah tujuan. perpindahan penduduk antarasatuorang asing datang dari luar negeri dengan lain tinggal terbatas. orang asing yang memiliki lain tinggal terbatas atau lain tinggal tetap yang akan pindah luar negeri. persyaratan klasifikasi huruf surat pengantar rw. kartu keluarga kartu tanda penduduk ktp) persyaratan klasifikasi huruf paspor dokumen pengganti paspor. ix. pendaftaran pindah datang antar negara orang asing mengisi dan menanda tangani formulir dan surat keterangan pindah datanganda tangani surat keterangan pindah datang dan menyerahkan kepada orang asing untuk laporkan daerah tujuan. prosedur dan tata cara setiap penduduk warga negarauntuk pindah dengan klasifikasi dan melapor kepada dinas kependudukan dan catatan sipil dengan membawa persyaratan sesuai ketentuan yang telah tetapkan. ketentuan umum perpindahan penduduk warga negara asing klasifikasi dan (c). penduduk orang asing mengisi dan menanda tangani formulir surat keterangan pindah datang. petugas register melakukan verifikasi dan validasi data. petugas merekam data dalam data base kependudukan. petugas registrasi mencatat surat keterangan pindah warga negara asing. kepala dinas kependudukan dan catatan sipil menanda tangani surat keterangan pindah datang. prosedur tata cara pindah datang penduduk antar negara klasifikasi petugas menerima surat pengantar pindah luar negeri dari penduduk disertai persyaratan yang telah tentukan. petugas registrasi merekam data dalam data base kependudukan. petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk. kepala dinas kependudukan menerbitkan dan menanda tangani surat keterangan pindah luar negeri. petugas registrasi mencabut ktp penduduk yang telah mendapat surat keterangan pindah luar negeri. dalam hal satu keluarga pindah luar negeri penduduk yang pindah cabut oleh dinas kependudukan dan catatan sip iimelakukan perubahan bagi anggota keluarga yang tinggal. prosedur tata cara dinas kependudukan dan catatan sipil surat pengantar pindah luar negeri dari penduduk ketahui camat dengan membubuhkan tanda tangan. petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk. petugas meneruskan surat pengantar pindah luar negeri kepada dinas kependudukan dan catatan sipil. prosedur tata cara kecamatan persyaratan klasifikasi huruf paspor. lain tinggal terbatas. persyaratan klasifikasi huruf kartu keluarga dan kartu tanda penduduk ktp bagi orang asing yang memiliki lain tinggal tetap. surat keterangan tempat tinggal bagi orang asing yang memiliki lain tinggal terbatas. prosedur tata cara pindah antar negara klasifikasi (a) prosedur tata cara desa kelurahan penduduk mengisi dan menanda tangani formulir surat pengantar pindah luar negeri. petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk. lurah mengetahui dan menanda tangani serta meneruskan surat pengantar pindah luar negeri kepada camat. petugas registrasi mencatat dalam buku induk penduduk dan buku mutasi penduduk. orang asing rnenqist dan menanda tangani formulir pendaftaran orang asing tinggal terbataserbitkan dan menanda tangani surat keterangan tempat tinggal. prosedur tata cara orang asing yang datang dari luar negeriprosedur tata cara pindah datang penduduk antar negara klasifikasi menerima surat keterangan datang dari luar negeri dari penduduk yang bersangkutan. petugas registrasi mencatat dalam buku harian kependudukan, buku induk penduduk, dan buku mutasi penduduk. tata cara desa kelurahan melaporkan kedatangan kepada camat, lurah, dan tempat domisili dengan menyerahkan surat keterangan datang dari luar negeri yang telah tanda tangani oleh kepala dinas kependudukan dan catatan sipil. tata cara oleh penduduk warga negara indonesia mengisi dan menanda tangani formulir surat keterangan datang dari luar negeri. petugas melakukan verifikasi dan validasi data.. petugas merekam data dalam data base kependudukan. petugas menyerahkan surat keterangan datang dari luar negeri kepada penduduk yang bersangkutan. petugas melakukan pencatatan terhadap setiap surat keterangan datang penduduk dari luar negeri. prosedur tata cara dinas kependudukan dan catatan sipil warga negara indonesia yang datang dari luar negeri dan ingin menetap kembali indonesiamembentuk tim kerja bersama instansi terkait dalam pelaksanaan pengawasan dan penertiban kepemilikan dokumen kependudukan bagi masyarakat. petugas dinas memeriksa setiap penduduk kabupaten bangli yang telah wajib ktp setiap tempat pemukiman wilayah masing masing desa kelurahan dan kecamatan atau tempat tempat keramaian. petugas dinas memberi pembinaan kepada masyarakat yang belum mengurus dokumen pendudukannya untuk segera melakukan pengurusan dokumen pendudukannya desa kelurahan dan kecamatan dimana masyarakat yang bersangkutan berdomisili. petugas dinas memberi teguran kepada masyarakat dengan mengisi formulir pernyataan. petugas dinas memberi formulir kepada masyarakat yang belum memiliki dokumen kependudukan kependudukan untuk pengurusan lebih lanjut. memberi sanksi kepada masyarakat sesuai dengan perda yang berlaku terhadap masyarakat yang tidak membawa kartu tanda penduduk ketika berpergian keluar rumah dengan cara tilang tempat. petugas dinas membuat serta acara hasil investigasi pelaksanaan kegiatan. petugas dinas menyetor biaya sanksi denda yang terima dari masyarakat kas daerah. tata cara: melakukan pemetaan lokasi yang akan lakukan pelaksanaan pengawasan dan penertiban dokumen kependudukan. melakukan koordinasi dengan instansi terkait terhadap pelaksanaan pengawasan dan penertiban dokumen kependudukan. mempersiapkan segala sesuatu berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan dan penertiban dokumen kependudukan. mendorong masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan serta memberi pembinaan arti pentingnya dokumen kependudukan. memberi informasi awal kepada masyarakat akan pasukannya pengawasan dan penertiban dokumen kependudukan. ketentuan umum dinas kependudukan dan catatan sipil beserta dengan instansi terkait melakukan penertiban kepemilikan dokumen kependudukan kepada masyarakat tempat pemukiman dan atau tempat keramaian dan jalan dalam wilayah kabupaten bangli. xii. pengawasan penertiban ktp: dinas kependudukan dan catatan sipil menyampaikan data pindah datang orang asing kepada camat dan lurah untuk catat dalam buku induk penduduk dan buku mutasi penduduk. lurah melakukan pendaftaran orang asing yang melaporkan kedatangannya melalui dinas kependudukan dan catatan sipil. pencatatan kelahiran penduduk warga negara indonesia dilakukan setelah memenuhi syarat berupa surat kelahiran dari dokter sidang penolong kelahiran atau lurah. nama dan identitas saksi kelahiran. kartu keluarga orang tua. persyaratan pelayanan akta kelahiran persyaratan kelahiran warga negara indonesia wni ketentuan umum pencatatan peristiwa kelahiran dilakukan dengan memperhatikan tempat domisili ibunya bagi penduduk warga negara indonesia. luar tempat domisili ibunya bagi penduduk warga negara indonesia. tempat domisili ibunya bagi penduduk orang asing. luar tempat domisili ibunya bagi warga negara asing. orang asing pemegang lain kunjungan. anak yang tidak ketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya. pelayanan akta kelahiran setiap peristiwa kelahiran catatkan pada dinas kependudukan dan catatan sipil tempat terjadinya kelahiran. pelayanan pencatatan sipil kabupaten bangli apabila ditemukan kartu keluarga, kartu tanda penduduk, surat keterangan kependudukan dan akta catatan sipil yang dapat tampa melalui prosedur dan data yang benar serta tidak melalui sistem administrasi kependudukan siak) cabut dan atau batalkan. sebelum lakukan pencabutan dan atau pembatalan sebagai mana pejabat penyidik pegawai negeri sipil membuat serta acara pemeriksaan sap). berdasarkan serta acara sap maka dokumen kependudukan berupa kartu dan surat keterangan lainnya dapat cabut dari kepemilikan yang bersangkutan dan menerbitkan surat keterangan pembatalan status kependudukan. pencabutan atau pembatalan sebagaimana maksud khusus untuk akta catatan sipil negeri mengenai pelaporan akta sebagai mana batalkan dari kepemilikan yang bersangkutan. xiii. pencabutan dan pembatalan dokumen kependudukan: petugas dinas membuat laporan hasil pelaksanaan. penduduk warga negara asing mengisi formulir surat keterangan kelahiran dengan menyerahkan persyaratan sesuai yang telah tentukan kepada dinas kependudukan dan catatan sipil. pencatatan kelahiran penduduk warga negara asing tempat domisili ibunya atau luar tempat domisili ibunya lakukan dengan tata cara sebagai berikut penduduk warga negara indonesia jenis: formulir surat keterangan kelahiran dengan menyiapkan persyaratan yang telah tentukan kepada dinas kependudukan dan catatan sipil.nduduk warga negara indonesia mengisi formulir surat keterangan kelahiran dengan menunjuk persyaratan yang telah tentukanditanda tangani oleh pemohon dan ketahui oleh lurah. lurah berkewajiban meneruskan formulir surat keterangan kelahiran kepada dinas kependudukan dan catatan sipil untuk terbitkan kutipan akta kelahiran. pejabat pencatatan sipil pada dinas kependudukan mencatat dalam register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran dan menyerahkan kepada pemohorsyaratan kelahiran yang tidak ketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya berupa serta acara pemeriksaan dari kepolisian tata cara pengurusan kelahiran pencatatan kelahiran penduduk warga negara asing lakukan setelah memenuhi persyaratan berupa; surat kelahiran dari dokter bidan penolong kelahiran atau lurah. kutipan akta nikah akta perkawinan orang tua. dan ktp orang tua bagi pemegang lain tinggal tetap. surat keterangan tempat tinggal skt) orang tua bagi pemegang lain tinggal terbatas dan atau paspor bagi pemegang lain kunjungan. persyaratan kelahiran warga negara asing wna kartu tanda penduduk orang tua kutipan akta nikah akta perkawinan orang tua. petugas loket pelayanan menerima berkas permohonan kelahiran dari pemohon. memeriksa berkas yang sampaikan pemohon. menyerahkan resi sebagai tanda berkas telah diterima kepada pemohon. mencatat seluruh permohonan kelahiran kedalam buku register akta yang sediakan. mengumpulkan berkas pendukung permohonan akta untuk diserahkan kepada seksi penyimpanan data dan arsip. pemohon mengisi formulir permohonan kelahiran. menyiapkan formulir permohonan kelahiran yang telah tanda tangani kepada petugas loket pelayanan. melaporkan berkas persyaratan permohonan kelahiran. membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. menanda tangani lembaran register akta kelahiran. prosedur pelayanan akta kelahiran dinas pencatatan kelahiran anak yang tidak ketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya lakukan dengan tata cara sebagai berikut pelaporan pemohon mengisi formulir surat keterangan kelahiran dengan menyerahkan serta acara pemeriksaan kepolisian kepada dinas kependudukan dan catatan sipil.dalam hal terjadinya peristiwa kelahiran warga negara asing yang tidak termasuk pada lingkup kelahiran sebagai mana maksud terdahulu dalam wilayah negara kesatuan republik indonesia dapat berikan surat keterangan tanda kelahiran oleh pejabat petugas tempat kelahiran. adapun pejabat petugas maksudkhoda kapal, pilot pesawat terbang. warga negara asing mengisi formulir surat keterangan kelahiran dengan menyerahkan bukti kelahiran dari dokter bidan penolong kelahiran dan paspor lain kunjunganasing pemegang lain kunjungan lakukan dengan tata cara sebagai berikutbenda hara penerima menerima retribusi dokumen kependudukan dan akta catatan sipil sesuai ketentuan yang tertuang dalam peraturan daerah kabupaten bang ii. mencatat seluruh penerima dokumen kependudukan dan akta catatan sipil dalam buku kas dan buku pembantu lainnya yang telah tentukan. membubuhi tanda lunas pada setiap permohonan akta catatan sipil. membuat laporan terhadap seluruh jenis penerimaan dokumen kependudukan dan akta catatan sipil setiap bulannya sesuai sesuai peraturan yang berlaku. menyetor seluruh penerimaan retribusi biaya cetak dokumen kependudukan dan akta catatan sipil kas daerah setiap hari kerja. sekretaris dinas menerbitkan dan menanda tangani surat keterangan kelahiran terlambat. meneliti surat keterangan kelahiran terlambat yang keluarkan oleh pengadilan negeri terhadap kelahiran yang terlambat pelaporan melebihi satu tahun. memakai akta dan kutipan akta kelahiran yang terlambat pelaporan atas satu tahun. menyerahkbidang kelahiran menerima berkas dan kelengkapan pengurusan akta dan kutipan yang telah para oleh kepala seksi. memakai akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran meneliti hasil penerbitan akta dan kutipan akta sesuai dengan berkas yang terlampir. menyerahkan berkas serta kelengkapan pengurusseksi kelahiran melakukan pemeriksaan berkas akta kelahiran serta kutipan akta kelahiran. memakai akta dan kutipan akta kelahiran. menyerahkan akta dan kutipan akta kelahiran yang telah para kepada kepala bidang akta. meneliti hasil penerbitan akta dan kutipan akta sesuai dengan berkas yang terlampir. operator melakukan verifikasi data pemohon. melakukan entri data. mencetak akta dan kutipan akta. menyerahkan akta dan kutipan akta serta berkas pendukung lainnya untuk teliti kepada kepala seksi. surat keterangan kelahiran dari penolong kelahiranyang terjadi luar negeri terhadap penduduk warga negara indonesia yang lahir kepada dinas kependudukan dan catatan sipil melalui departemen yang bidang tugasnya meliputi urusan pemerintahan dalam negeri.catatkan pada instansi yang berwenang negara tempat peristiwa kelahiran dan laporkan kepada perwakilan republik indonesia. persyaratan bukti pencatatan kelahiran dari negara setempatlakukan pada perwakilan republik indonesia negara maksud dengan persyaratan sebagai berikusampai dengan satu tahun sejak tanggal kelahiran, dapat lakukan setelah mendapat persetujuan kepala dinas kependudukan dengan memenuhi persyaratan pengurusan kelahiran yang telah tentukan. pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu satu) tahun sejak tanggal kelahiran lakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pengurusan akta kelahiran yang telah tentukan dan telah mendapatkan penetapan pengadilan negeri. tata cara pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu tetap mengacu kepada ketentuan mengenai tata cara pencatatan pelayanan dalam pengurusan akta kelahiran. kepala dinas kependudukan dan catatan sipil menerima hasil penerbitan out put akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran yang telah para. menanda tangani akta dan kutipan akta kelahiran. penduduk mengisi formulir permohonan perkawinan. menyampaikan formulir permohonan perkawinan yang telah tanda tangani kepada petugas pelayanan tata cartanda tangani oleh pemuka penuh kepercayaan. surat nikah dari gereja vihara pura bagi yang sudah berkata oleh pemuka agama. surat pengantar dari gereja vihara pura bagi yang belum disahkan. surat sidi baptis. kutipan akta kelahiran masing masing laki laki dan perempuan. kartu tanda penduduk masing masing laki laki dan perempuan. kutipan akta perceraian bagi yang telah bercerai. kutipan akta kematian bagi pasangannya yang telah meninggal. surat keterangan belum kawin dari gereja vihara dan pura. pas foto berwarna tiga) lembar ukuran cm. dua orang saksi yang telah berusia dua puluh satu tahun keatas. lain dari komandan kesatuan bagi anggota tni dan polri. surat lain kawin dari kedutaan konsul perwakilan negara asing bagi warga negara asing wna surat lain pengadilan negeri bagi yang berbeda agama. persyaratan ii. pelayanan akta perkawinan pelayanan pencatatan perkawinan lakukan pada dinas kependudukan dan catatan sipil tempat terjadinya perkawinan. pencatatan pelaporan lahir mati lakukan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut surat pengantar dan rw. keterangan lahir mati dari dokter bidan penolong kelahiran. lurah menerbitkan dan menanda warga negara asing lakukan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil. pencatatan lahir mati menerima berkas beserta akta dan kutipan akta yang telah para oleh kepala seksi perkawinan. kepala bidang perkawinan menerima kutipan akta perkawinan dan berkas pendamping lainnya. memakai akta dan kutipan akta perkawinan. mencatat seluruh berkas permohonan akta perkawinan dalam buku perkawinan. menyerahkan akta dan kutipan akta kepada kepala bidang perkawinan. membantu kepala bidang perkawinan mencatatkan peristiwa perkawinan kepada pasangan yang akan melangsungkan perkawinannya. kepala seksi perkawinan melakukan verifikasi data. melakukan entri data. mencetak akta dan kutipan akta perkawinan. menyerahkan kutipan akta perkawinan dan berkas pendukung lainnya kepada seksi perkawinan. operator pelayanan perkawinan dinas menerima biaya retribusi perkawinan. mencatat seluruh penerimaan perkawinan. memberi tanda lunas pada berkas. menyetor kas daerah. bendahara penerima menerima dan meneliti permohonan perkawinan. menyerahkan bukti pelaporan resi pendaftaran akta perkawinan. mengumumkan rencana pencatatan perkawinan kepada masyarakat papan pengumuman dinas selama sepuluh) hari berturut turut. mencatat dalam buku pendaftaran pencatatan perkawinan terhadap seluruh pemohon perkawinan. petugas pelayanan akta perkawinan dinas perkawinan untuk teliti dan daftar sebagai pemohon perkawinan. melampirkan berkas persyaratan yang telah tentukan. menanda tangani akta perkawinan dan buku registrasi akta perkawinan. membayar retribusi biaya perkawinan sesuai ketentuan yang berlaku. menerima berkas permohonan perceraian beserta persyaratan yang telah tentukan. meneliti berkas yang sampaikan oleh pemohon perceraian. mencatat seluruh permohonan perceraian yang masuk dalam buku catatan yang telah tentukan. menyusun dan merapikan berkas permohonan perceraian untuk serahkan kepada bidang data dan informasi. petugas pelayanan mengisi formulir permohonan perceraian yang telah siapkan. menanda tangani formulir permohonan perceraian. melampirkan berkas persyaratan yang telah tentukan. membayar retribusi biaya cetak sesuai dengan ketentuan yang telah tetapkan. menerima resi sebagai tanda pendaftaran pelaporan penduduk tata cara penetapan pengadilan negeri tentang perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap. mengembalikan kutipan akta perkawinan masing masing suami dan istri. kartu tanda penduduk dan kartu keluarga. persyaratan pelayanan akta perceraian meneliti seluruh persyaratan penerbitan akta perkawinan. menanda tangani akta perkawinan dan kutipan akta perkawinan. kepala dinas: mengatur jadwal jadwal pelaksanaan perkawinan. memakai akta dan kutipan perkawinan. mencatat akta dan kutipan akta perkawinan pada buku register akta perkawinan. menerbitkan kutipan akta perkawinan. memakai akta dan kutipan akta perkawinan untuk selanjutnya sampaikan kepada kepala dinas. mencatatkan perkawinan kepada pasangan yang akan melangsungkan perkawinannya mana peristiwa perkawinan itu terjadi dan menyerahkan kutipan akta perkawinan kepada suami dan istri.dinas kependudukan petugas pelayanan dinas menerima berkas permohonan pelaporan akta pengangkatan anak. mengisi formulir pelaporan akta pengangkatan anak beserta persyaratan yang telah tentukan. membayar retribusi akta pengangkatan anak sesuai ketentuan yang berlaku. tata cara penduduk penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak. kutipan akta kelahiran anak. dan ktp pemohon. persyaratan pelayanan akta pengangkatan anak menerima berkas permohonan akta kematian beserta persyaratan yang telah tentukan. memeriksa dan meneliti berkas yang disampaikan oleh pelapor. memberi resi tanda terima permohonan akta kematian kepada pelapor. melakukan entri data base. kepala seksi dan kepala bidang melakukan penelitian terhadap seluruh berkas persyaratan serta melakukan para pada kutipan akta kematian. mencatat pada buku register akta kematian. menerbitkan akta kematian. kepala dinas menanda tangani akta kematian. menyerahkan akta kematian yang telah selesai kepada pelapor. dinas kependudukan petugas desa kelurahan menerima berkas formulir permohonan kematian beserta kelengkapannya. menerbitkan surat keterangan kematian sampaikan kepada pelapor untuk selanjutnya dinas kependudukan dan catatan sipil. desa kelurahan pelapor mengisi formulir permohonan kematian. pelapor menyampaikan formulir permohonan kematian kepada petugas beserta kelengkapan untuk teliti selanjutnya teruskan dinas kependudukan dan catatan sipil. penduduk tata cara petugas pelayanan menerima berkas yang ajukan oleh pelapor serta meneliti berkas yang ajukan. petugas pelayanan mencatat dalam register akta pengakuan anak. petugas pelayanan memberi resi tanda terima berkas kepada pelapor sebagai tanda telah ceritanya berkas oleh petugas pelayanan dinas kependudukan dan catatan sipil. bendahara penerima dinas menerima retribusi biaya cetak kutipan akta pengakuan anak sesuai dengan perda yang berlaku. dinas kependudukan pelapor mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan pengakuan anak dengan melampirkan persyaratan yang tentukan. pelapor menanda tangani formulir pelaporan pengakuan anak dan menyerahkan kepada petugas pelayanan dinas kependudukan dan catatan sipil. pelapor membayar retribusi penerbitan akta pengakuan anak sesuai perda yang berlaku. tata cara penduduk persyaratan surat pengantar yang ketahui oleh lurah. surat pengakuan anak dari ayah biologis yang setujui oleh lbu kandung. kutipan akta kelahiran anak yang akan sahkan dalam perkawinan. foto copy dan ktp ayah biologis dan lbu kandung. vi. pelayanan akta pengakuan anak meneliti berkas permohonan pelaporan akta pengangkatan anak berdasarkan persyaratan yang telah tentukan. bendahara penerima menerima retribusi biaya cetak akta pengangkatan anak untuk selanjutnya setor kas daerah. petugas operator menerbitkan kutipan akta pengangkatan anak. petugas operator melakukan verifikasi data dan entri data. kepala seksi meneliti hasil out put akta pengangkatan anak selanjutnya memakai kutipan akta. kepala seksi melaporkan hasil out put yang telah terbitkan oleh operator kepada kepala bidang untuk selanjutnya lakukan para pada akta pengangkatan anak serta memberi catatan pinggir pada akta pengangkatan anak dalam perkawinan. kepala bidang meneliti kembali hasil ketikan out put akta pengangkatan anak untuk selanjutnya ajukan kepada kepala dinas. kepala dinas menanda tangani kutipan akta pengangkatan anak. petugas pelayanan dinas menerima berkas permohonan serta meneliti pengisian formulir dan persyaratan yang telah tentukan. petugas operator merekam data pengesahan anak dalam data base kependudukan. kepala seksi kepala bidangntukan. pemohon menanda tangani formulir pelaporan pengesahan anak dan menyerahkan kepada petugas pelayanan dinas kependudukan dan catatan sipil. pemohon membayar retribusi pengesahan anak sesuai perda yang berlaku. penduduk tata cara surat pengantar dari yang ketahui oleh lurah. kutipan akta kelahiran. foto copy kutipan akta perkawinan foto copy dan ktp pemohon. persyaratan vii. pelayanan akta pengesahan anak bendahara penerima mencatat seluruh penerimaan retribusi biaya kutipan akta pengakuan anak dan menyerahkan kas daerah. petugas operator melakukan pengertian data dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak. kepala seksi meneliti kembali berkas permohonan pelapor sekaligus memakai kutipan akta pengakuan anak. kepala seksi melanjutkan seluruh berkas permohonan kutipan akta pengakuan anak beserta berkas kepada kepala bidang. kepala bidang kembali meneliti persyaratan dan sekaligus memberi para pada kutipan akta pengakuan anak. kepala bidang mengajukan kutipan akta pengakuan anak beserta seluruh kelengkapan kepada kepala dinas. kepala bidang membuat catatan pinggir pada akta register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran. kepala dinas menanda tangani kutipan akta pengakuan anak yang telah terbitkan dan telah teliti oleh kepala seksi dan kepala bidang. petugas pelayanan menerima berkas permohonan perubahan nama dari pemohon. petugas pelayanan meneliti pengisian formulir dan kelengkapan persyaratan permohonan perubahan nama yang ajukan oleh pemohon. petugas pelayanan memberi resi kepada pemohon sebagai tanda bukti telah terima kelengkapan perubahan akta perubahan nama. petugas operator melakukan perubahan data dalam data base kependudukan terhadap perubahan nama dimaksud. petugas operator menerbitkan kutipan akta perubahan nama. bendahara penerima menerima biaya penerbitan akta perubahan nama sesuai perda yang berlaku. bendahara penerima mencatat dan menyerahkan seluruh penerimaan biaya akta perubahan kas daerahkepala bidang menarik kembali kutipan akta catatan sipil yang akan rubah dari pemohon. kepala seksi kepala bidang memakai kutipan akta perubahan nama setelah terlebih dahulu lakukan penelitian terhadap persyaratan dan formulir asian yang telah lakukan oleh pemohon. dinas kependudukan dan catatan sipil: pemohon mengisi formulir pelaporan perubahan nama dengan melampirkan persyaratan sebagai mana yang telah tentukan. pemohon menanda tangani formulir pelaporan perubahan nama dan menyerahkan kepada petugas pelayanan dinas. mengisi surat pernyataan perubahan akta. pemohon membayar biaya akta perubahan sesuai dengan perda yang berlaku. pemohon menerima resi dari petugas pelayanan sebagi bukti pelaporan akta perubahan. tata cara penduduk persyaratan salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama. kutipan akta catatan sipil yang akan lakukan perubahan. kutipan akta perkawinan bagi yang sudah kawin. foto copy dan ktp. viii. pelayanan akta perubahan nama kepala dinas menanda tangani pengesahan anak yang telah buatkan catatan pinggir dan telah para oleh kepala seksi dan kepala bidang. dinas kependudukan dan catatan sipil petugas pelayanan menerima berkas permohonan perubahan status keluarga negarawan dari pemohon. petugas pelayanan meneliti pengisian formulir dan kelengkapan persyaratan, yang ajukan oleh pemohon. petugas pelayanan memberi resi kepada pemohon sebagai tanda bukti telah diterima kelengkapan perubahan putusan status keluarga negarawan. petugas operator melakukan perubahan status keluarga negarawan dalam data base kependudukan. petugas operator melakukan penerbitan kutipan akta perubahan status keluarga negarawan. bendahara penerima menerima biaya cetak kutipan akta perubahan status. bendahara penerima mencatat dan menyetor seluruh biaya kas daerah. pemohon mengisi formulir permohonan perubahan status keluarga negarawan dengan melampirkan persyaratan yang telah tentukan. pemohon menanda tangani formulir dan menyerahkan berkas permohonan beserta seluruh persyaratan yang tentukan kepada petugas pelayanan dinas. pemohon menerima resi dari petugas pelayanan sebagai bukti pelaporan perubahan status keluarga negarawan. membayar biaya cetak perubahan status keluarga negarawan. tata cara penduduk. salinan keputusan menteri yang bidang tugasnya meliputi urusan keluarga negarawan. kutipan akta catatan sipil yang akan lakukan perubahan status. kutipan akta perkawinan bagi yang sudah kawin menikah. foto copy dan ktp. persyaratan ix. pelayanan perubahan status kewarganegaraan kepala bidang mengajukan perubahan kutipan akta perubahan nama beserta seluruh berkas dan persyaratan kepada kepala din as. kepala seksi bidang menyerahkan kutipan akta perubahan nama kepada pemohon yang selesai tanda tangani oleh kepala dinas dan menarik kembali resi dari pemohon. kepala dinas menerima berkas dan menanda tangani kutipan akta perubahan nama. petugas pelayanan menerima berkas permohonan akta kutipan dari pemohon. petugas pelayanan meneliti pengisian formulir dan kelengkapan persyaratan terhadap permohonan akta kutipan petugas pelayanan memberi resi kepada pemohon sebagai bukti telah terima berkas permohonan akta kutipan ii. bendahara penerima menerima biaya retribusi penerbitan akta kutipan sesuai perda yang berlaku. bendahara penerima mencatat seluruh penerima biaya akta kutipan dan menyetor kas daerah melalui bank pembangunan daerah. petugas operator melakukan pengumpulan data akta kutipan dalam data base kependudukan. petugas operator mencetak out put cuti pan akta dan menyerahkan kepada kepala seksi. dinas kependudukan dan catatan sipil pemohon mengisi formulir pelaporan akta kutipan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana yang telah tentukan. pemohon menanda tangani formulir pelaporan akta kutipan dan menyerahkan kepada petugas pelayanan dinas. pemohon membayar retribusi biaya akta kutipan sesuai dengan perda yang berlaku. pemohon menerima rsi sebagai tanda telah melakukan permohonan penerbitan akta kutipan ii. penduduk akta catatan sipil yang musnah, cacat, hilang dan rusak. surat keterangan hilang dari kepolisian. ijazah bagi yang memiliki. persyaratan pelayanan pelaporan akta kutipan kepala seksi kepala bidang meneliti kembali berkas dan persyaratan perubahan status keluarga negarawan dan memakai kutipan akta perubahan status keluarga negarawan. kepala bidang melanjutkan berkas pero conan dan kutipan akta perubahan status kepada kepala dinas kependudukanmenyerahkan kutipan perubahan status keluarga negarawan kepada pemohon. kepala bidang mengajukan permohonan kutipan akta perubahan status keluarga negarawan beserta persyaratan yang tentukan kepada kepala dinas kependudukan. kepala dinas menerima berkas dan persyaratan dan selanjutnya menanda tangani kutipan akta perubahan status keluarga negarawan. spesifikasi bangko ktp, dan akta akta catatan sipil diatur mengacu peraturan perundang undangan sebagai berikut spesifikasi bangko ktp berbasis nomor induk kependudukan secara nasional: material terbuat dari bahan pet peta peta atau (polycarbonate); teknologi printing background bangko ktp menggunakan offset printing; teknologi printing personalisasi menggunakan dye sublimation (transfer); printing warna dipergunakan untuk mencetak latar belakang (background) bangko dan pas photo; kar aktaristik fisik, mempunyai ukuran mm, warna biru gradasi, ketebalan dari sampai dengan kedap air (waterproof) berdasarkan iso susunan lapisan layer) terdiri dari tampak depan: area judul pada bagian atas terdapat tulisan kartu tanda penduduk republik indonesia" area logo gambar": terdapat peta kepulauan indonesia. area penempatan chip berada pada sebelah kiri dalam bangko ktp. spesifikasi bangko dan jenis jenis formulir administrasi kependudukan kepala seksi meneliti seluruh berkas dan persyaratan kutipan akta serta hasil pencetakan out put akta kutipan ii. kepala seksi membubuhi para terhadap hasil pencetakan out put kutipan akta untuk selanjutnya serahkan kepada kepala bidang akta. kepala seksi menarik kembali akta kutipan yang lama. kepala seksi menyerahkan kepada pemohon akta kutipan dan resi tanda terima dari pemohon. kepala bidang akta meneliti seluruh persyaratan dan berkas serta hasil out put akta kutipan ii. kepala bidang akta membubuhi para pada buku register dan akta kutipan untuk selanjutnya serahkan kepada kepala dinas. kepala bidang akta melakukan catatan pinggir pada buku register akta kutipan ii. kepala dinas menerima berkas akta kutipan untuk tanda tangalsi berbuku lembar jumlah halaman register akta kelahiran halaman register akta perkawinan halaman spesifikasi buku dan bangko bangko akta catatan sipil spesifikasi bangko kk:: watermark, burung garuda, kontinyu prematur gsm tebal pemencaran dibawah tidak memendam dullquality) ketahanan sobek, minimum kehalusan ml min porositas ml min derajat putih: ph: desain cetakan bangko bentuk persegi panjang melipat tertutup dengan ukuran tertutup melipat: terbuka warna dasar biru gradasi keamanan pencetakan (security printing) atau setara font khusus, hologram, microtext hanya bisa dibaca dengan menggunakan kaca pembesar; pet peta peta; inlay pad; inlay core (chip); inlay pad; pet peta peta; tampak belakang: keamanan pencetakan (security printing) atau setara dengan gambar peta kepulauan indonesia dalam bola dunia; data personalisasi yang tereliminasi. keterangan penggabungan lapisan layer) dimungkinkan. jenis jenis formulir pendaftaran penduduk dan akta catatan sipil diaturdesain:rl,dengan kode formulir surat keterangan pindah penduduk orang asing dalam wilayah nkri, dengankode formulir surat pengantar pindah luar negeri desamade gianyar bupati bangli,desa kelurahan ,dengan kode dan formulir pendataan penduduk pemilik buku pas lintas batas pas lintas batas,dengan kode
aman haha lana, ternyata ada beberapa hal yang harus disesuaikan dengan kebutuhan nyata dalam pelaksanaanya, bahwa dalam rangka penyempurnaanan diubahserta pihak lain yang jdih.pakpakbharatkab.go.id ditunjuk dapat melakukan perjalanan dinas luar negeri. kepala daerah dan wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota dprd, pegawai negeri sipil, pegawai tidak tetap serta pihak lain yang ditunjuk yang akanketentuan dan diubah dan ditambah yaitudalam hal pelaksanaan perjalanan dinas dalam lingkup pemerintah kabupaten pakpak bharat sebagaimana dimaksud dalam menghadiri kegiatan dan atauketentuan diantara dan disisipkan (satu) yaitu (2a) dan diantara dan disisipkan (satu) dan jdih.pakpakbharatkab.go.id ketentuan ditambah (dua) huruf yaitu huruf dan huruf sehingga berbunyi sebagai berikut biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari: uang harian biaya penginapan, biaya transport. uang harian sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari uang saku, uang makan, transport lokal. (2a) besaran uang harian bagi pihak lain sebagaimana dimaksud dalam sebesar dari uang harian pejabat yang didampingiitempat penginapan lainnya. (3a) pihak lain sebagaimana dimaksud dalam tidak diberikan biaya hotel dan atau penginapan lainnya biaya transport pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan biaya yang diperlukan untuk: perjalanan dinaspungutan terminal bis stasiun bandara pelabuhan sesuai ketentuan yang berlaku, biaya aplikasi visa, penyetaraan klasifikasi biaya transportasi pihak lain sebagaimana dimaksud dalam disamakan dengan pejabat yang disampingnya, biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada digolongkan sebagai berikut untuk: golongan untuk bupati wakil bupati, golongan untuk pimpinan dan anggota dprd dan pejabat eselon ii, golongan untuk pejabat eselon iii dan iv, golongan untuk pegawai negeri sipil non eselon dan pegawai tidak tetap. ketentuan ditambah (satu) yaitu sehingga berbunyi sebagai berikut biaya perjalanan dinas luar negerimasuk spp beserta laporan perjalanan dinas sesuai dengan format yang tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini. satuan biaya untuk komponen biaya perjalanan dinas luar negeri diatur terpisah dalam peraturan bupati tentang standar satuan harga. jdih.pakpakbharatkab.go.id dengan berlakunya peraturan bupati ini mak. reign yolanda bermutu diundangkan salak pada tanggal april nana sekretaris daerah kepal beam mama kabupaten pakpak bharat, ken ttd. ten sahat andrea berita daerah kabupaten pakpak bharat tahun nomor jdih.pakpakbharatkab.go.id
alamat drs. landasan long a ee peraturan bupati pegunungan arfak nomor tahun tentang standar satuan harga kabupaten pegunungan arfak tahun anggaran bupati pegunungan arfak menimbang: bahwa dalam rangka penerapan prinsip efisiensi, transparan, dan akuntabel dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran organisasi perangkat daerah rka opd) kabupaten pegunungan arfak tahun anggaran maka perlu disusun standar satuan harga yang berlaku lingkungan pemerintah kabupaten pegunungan arfak tahun anggaranotonomi irian jaya barat dan kabupaten kabupaten otonomi irian jaylakuan otsus bagi provinsi papua barat.egeri: pmk. tanggal april tentang standar biaya masukan tahun anggaranperaturan gubernur papua barat nomor tahun tanggal septembeperaturan daerah kabupaten pegunungan arfak nomor . tahun . tentang pokok pokok pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah: peraturan daerah kabupaten pegunungan arfak nomor tahun tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten pegunungan arfak, peraturan daerah kabupaten pegunungan arfak nomor . tahun tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten pegunungan arfak tahun anggaran peraturan bupati pegunungan arfak nomor tahun tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten pegunungan arfak tahun anggaran memutuskan menetapkan peraturan bupati pegunungan arfak tentang standar biaya umum lingkungan pemerintah kabupaten pegunungan arfak tahun anggaransebagaimana dimaksud pada ditetapkan dalam lampiran peraturan bupati pegunungan arfak ini. standar biaya sebagaimana dimaksud dalam digunakan sebagai pedoman bagi opd lingkungan pemerintah kabupaten pegunungan arfak dalam menyusun rencana kerja dan anggaran organisasi perangkat daerah rka opd) tahun anggaran dalam hal belum ditetapkan beberapa besaran standar biaya sebagaimana dimaksud pada usulan biaya atau rab yang diajukan oleh opd dapat digunakan sepanjang perhitungan usulan biayanya dilakukan secara profesional dan dapat pertanggungjawaban dengan prinsip efisien, transparan, dan akuntabelpegunungan arfak ini dengan penempatannya dalam berita daerah kabupaten pegunungan arfak. ditetapkan long pada tanggal november rupa? lan jaka ta) (kk: pas pen yen sia sum
pemerintah kabupaten pegunungan arfak peraturan bupati nomor tahun tentang kebijakan akuntansi tuk kkk anna btr bat nee tahun anggaran bupati pegunungan arfak peraturan bupati pegunungan arfak nomor tahunmenimbang bahwa berdasarkan peraturan pemerintah nomor tahun te: bahwa berdasarkan peraturan pemerintah nomor tahun tentang standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, perlu dilakukan penyesuaian terhadap kebijakan akuntansi terdagunungan arfak tentang kebijakan akuntansi pemerintah kabupaten pegunungan arfakpegunungan arfakegunungan arfak. bupati adalah bupati pegunungan arfak. peraturan bupati adalah peraturan bupati pegunungan arfpegunungan arfakegunungan arfakkebijakan akuntansi pemerintahan maka segala aturan tentang kebijakan akuntansi yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten pegunungan arfak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. peraturan bupati ini mulai berlaku sejak awalgunungan arfak. ditetapkan pegunungan arfak. pada tanggal november bupati pegunungan arfak, sosial savoy diundangkan anggi pada tanggal november sekretaris daerah kabupaten pegunungan arfak ever dowansiba, s.ip nip. peraturan bupati pegunungan arfak nomor tahun tanggal november tentang kebijakan akuntansi pemerintah kabupaten pegunungan arfak kebijakan akuntansi pemerintah kabupaten pegunungan arfak lampiran peraturan bupati pegunungan arfak nomor tahun tanggal november daftar isi kebijakan akuntansi .cbooo woman komponen utama kebijakan akuntansi .o.co.oro wo.oo wom wom mmm kerangka konseptual akuntansi.o.o oom. an2 pendahuluan eercorvenennnntennnnnnnannnnnnannaannalnaalaaannaanaaa2 tujuan nrnnnnnnnnnnnnnnnnnllnlaalllll ruang lingkup oom inner nnnnnnnnnnnnnnnannnnnnlll asumsi dapat .o.iononnnen men cannon mann kemandirian entitas .o.ooo wom nana kesinambungan entitas s.ooooooo womomom mann keteraturan dalam satuan uang monetary measurement) .i. karakteristik kualitatif laporan keuangan .o.cbooo woo nomor mna relevan. ian nan nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannllllla angel. iii insan men nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnalalala dapat dibandingkan. dapat dip alami.oooooon ennnnnnnnnnnnnnnnnnnnlnlna prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan .coooocoo wmmnanannananannnann6 basis ansi.voodoo wmmmnnnnnnnnnnnnallaaaa prinsip nilai s.ooocoomennaanaanannn prinsip real si.ooooooonnnnnnnnnnnnnlnaa prinsip substansi mengungguli bentuk formal. prinsip periode sita s.ooococomommmnnaaaaan8 prin sip konsistensi .oooomnnnannnnnnnaaanaa8 prinsip pengungkapan lengkap .o.ocoocooomnanannaaa8 prinsip penyajian wafat. oo. nana kendala informasi akuntansi .o.bocor wo.room wommmmnannalaannanaanaannaa9 materialnya s.oooooooomomnnanannananallnaaaa pertimbangan biaya dan manfaat. mmm keseimbangan antar karakteristik kualitatif.mann10 kebijakan akuntansi pelaporan keuangan ne. oma pendahuluan e.rcervenennnnnnnnnnnnnannnnnannaannnanaalalaannaanaalaan tujuan nnnnnnnnnnnnnnnnaallallaallaallaa ruang .nannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnlna sis ansi.oooooocoonnnnnnnnnnnlllllaa tujuan laporan keuangan .coocorooro wnmnnnnnnnnnnnlnnaaanaalaa lampiran peraturan bupati pegunungan arfak nomor tahun tanggal november komponen laporan keuangan .o.cbooo wo#o wmnnnnnnnnannanannaannnna struktur dan isi .a.color wor# wooennannnnnnnnnnnnnnlannanananannaannaaknaaa13 laporan realisasi anggaran.ooooooooocom mna laporan perubahan saldo anggaran lebih. negara mara nnnnnnnnnnannnnnnnnnnnnnnnnlnn laporan opera onal.cbooo room mna laporan aru kas.o.ooo woo wommmnannnnnnnnnlnnn laporan perubahan ekuitas s.oooocmennnnnnnnnnnnaa catatan atas laporan keuangan. anna kebijakan akuntansi akun .o.oo oom mna kebijakan akuntansi aset .ooooorco. wo woman set tangan aon nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnanlnaaaaanan kas dan setara s.cocok woo wo.o wommmanananlaaaanana18 investasi jangka pendek.coco woo woman ang .ooooooo# wo# mna beban dibayar muka .ooo work woo manula persediaan .co wo.o woo mann aset untuk dikonsolidasikan.ooo womommmnanaaaaa5 aset nonlangat.oonnnennnnnnnnnnnnnnnannannanan investasi jangka panjang .ooo woomomomo. mom mmanaaaaaaana116 set eta p.oo.onna men nnnnnnnnnnnnnnnnnnaalaaalnaan konstruksi dalam pengerjaan .eni.o.oeninneninnaana. penilaian kembali (evaluasi) mo. ennnaanaann. aset bersejarah (heritage assets).i.ooocooooooomom. penghentian dan pelepasan aset tetap.o.ooocorco.roo wo. renovasi aset tetap .er.ooooow#o wmenennnnnnannnana penyusutan dan akumulasi penyusutan aset tetap. kapitalisasi aset tetap .voodoo womomomommlanannaaaa dana angan.oo w.m.mmnmnnnnnannnaaan set lainnya. nnn mna amortisasi aset tidak berwujud .coco woomom jaanaaaann98 kebijakan akuntansi kewajiban.o.oocoroo wmmnannnnnannnaanaaaaaaa1 kewajiban jangka pendek.ooooooooooommnnnnananannnaaa utang perhitungan fihak ketiga pfk) .coooooo wm. utang transfer .ooo wo.coo wom mna. utang bunga accused interest) .o.o woomommminaaaaaaaann. utang jangka pendek lainnya.oco. womommmalaaaaaan. kewajiban untuk dikonsolidasikan .coooommmnnanaann. penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo .oi.i. lampiran peraturan bupati pegunungan arfak nomor tahun tanggal november restrukturisasi utang .o.dercenennennanannnnnnana penghapusan utang .erieninnnnenannanannnaananna bagian lancar utang jangka panjang .kodomo womomom pendapatan diterima dimuka .ooo wommmenanaalaaaaaan. utang beban .ooooooco woommmnlnaalannlanaaaa. utang jangka pendek lainnya.cbooo. womommmaaaaaaaa. kewajiban jangka panjang. mo. mnnnnanan utang dalam negeri .coor wo. mom mmalalanalaaa utang luar negeri.coo woo momo mnallnlaaa113 utang jangka panjang lainnya.coo woomomommmeaaanannann114 kebijakan akuntansi ekuitas .c.cbooo wo.r work komo mann as. oo. eni nnnnnnnnnnnnnnnnnnlnlllalllan kebijakan akuntansi pendapatan lra.o.o. work woo womenunannnannanaan pendapatan asli daerah lra.on.oooronon enam pendapatan transfer lra wool pendapatan daerah yang sah lra oom kebijakan akuntansi belanja.cocok worooomnnnannalanaaan121 belanja stasi.oooiooomnnnnnannaaaa belanja modal. .o.oooooomomonnnnnnnnnnnnnnnnlan belanja tak uga.ooooocoo wor mann kebijakan akuntansi transfer .oocorcoo wo. oom mana kebijakan akuntansi pembiayaan .o.coo worooo wmmnnnnnnnnannnananaaa penerimaan pembiayaan .voodoo mna pengeluaran pembiayaan.ococmnmnnnnnnnnnnnnnn saldo anggaran lebih sal) w.eoooooonnonnonnnnnnnnnnnnnnna kebijakan akuntansi pendapatan lo.ooocoroo woo wommnunannnnnnnn129 pendapatan asli daerah lo.oooooooocooommmnnnnannn1 pendapatan transfer lo.ooooooooooo wo. woo nana lain lain pendapatan yang sah lo.o.oooocooco.ooo. woo mma pendapatan non operasional lo.ioooooocom.omnnnnnannnn pos luar biasa lo.cbooo wiomonnnnnannnnnnnannnaana kebijakan akuntansi beban .ooooocoo wo.o wommmannnlanaaannna1137 beban efa asi.oooooooooom.mmmnnnnnnannnaaaaaa beban aset.ooo wor mmm beban non opera onal .oooooooo mmm beban luar bia sa.ooooocoocoo mmm kebijakan akuntansi koreksi.bocor wo.ro nomor mna, prinsip periodisitas: prinsip konsistensi: prinsip pengungkapan lengkapbelanja, transfer, lampiran peraturan bupati pegunungan arfak nomor tahun tanggal november pembiayaan, saldo anggaran lebih, pendapatan lo:lampiran peraturan bupati pegunungan arfak nomor tahun tanggal november pendapatan lra, belanja: cc. transfer, surplus defisit lra:lampiran peraturan bupati pegunungan arfak nomor tahun tanggal november pos luar biasa:peraturan bupati pegunungan arfak nomor tahun tanggal novemberglampiran peraturan bupati pegunungan arfak nomor tahun tanggal november:: kebijakan akuntansi pendapatan lo: il. kebijakan akuntansi beban, kebijakan akuntansi lainnya.kas terdiri dari: kas kas daerah, termasuk dana desa yang belum didistribusikan desa dan dana kapital jkn (di puskesmas ftp) yang bisa digunakan secara langsung oleh ftp: kas bendahara penerimaan: kas bendahara pengeluaran, yang meliputi sisa up, dana boslampiran peraturan bupati pegunungan arfak nomor tahun tanggal november seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah atau rekening kas umum daerah dan saldo dana jkn ftp.opd).opd).pdj)akuan kas dan setara kas terkait dengan pengakuan aset dalam paragraf dan asap secara umum pengakuan aset dilakukan:piutang berdasarkan transfer antar pemerintahanmpiran peraturan bupati pegunungan arfak nomor tahun tanggal november.selain lampiran peraturan bupati pegunungan arfak nomor tahun tanggal novemberulampiran peraturan bupati pegunungan arfak nomor tahun tanggal novemberperaturan bupati pegunungan arfak nomor tahun tanggal november piutang transaksi dibayar muka dicatat berdasarkan penilaian per akhir periode pelaporan atas uang muka yang telah dibayar pemerintah daerah, dikurangi dengan prestasi pihak yang melakukan perjanjian denganlampiran peraturan bupati pegunungan arfak nomor tahun tanggal november piutang pendapatan berdasarkan perikatan dapat diakui sebagai piutang:,:lampiran peraturan bupati pegunungan arfak nomor tahun tanggal november belum dibayarkan tersebut dicatat sebagai piutang oleh pemerintah daerah:, lampiran peraturan bupati pegunungan arfak nomor tahun tanggal novemberilakukan dengan cara metode penyisihan. metode penyisihan adalah penyisihan sejumlah piutang yang diperkirakan tidak akan tertatih, lampiran peraturan bupati pegunungan arfak nomor tahun tanggal november:penetapan kriteria kualitas piutang pajak \|. self assessment official assessment lancar lancar umur piutang kurang dari umur piutang kurang dari tahun: dan atau tahun: dan atau masih dalam tenggang waktu masih dalam tenggang waktu jatuh tempo, dan atau jatuh tempo, dan atau wajib pajak menyetujui hasil wajib pajak kooperatif, dan atau pemeriksaan, dan atau wajib pajak likuid: dan atau wajib pajak kooperatif, dan atau wajib pajak tidak mengajukan wajib pajak likuid, dan atau keberatan banding. wajib pajak tidak mengajukan keberatan banding. kurang lancar kurang lancar umur piutang sampai dengan umur piutang sampai dengan tahun, dan atau tahun: dan atau apabila wajib pajak dalam apabila wajib pajak dalam jangka jangka waktu (satu) bulan waktu (satu) bulan terhitung terhitung sejak tanggal surat sejak tanggal surat tagihagihan pertama belum pertama belum melakukan melakukan pelunasan, dan atau pelunasan, dan atau wajib pajak kurang kooperatif wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan: dan atau dalam pemeriksaan: dan atau wajib pajak menyetujui wajib pajak mengajukan sebagian hasil pemeriksaan: keberatan banding. dan atau wajib pajak mengajukan keberatan banding. diragukan diragukan umur piutang lebih dari tahun umur piutang lebih dari tahun sampai dengan tahun: sampai dengan tahun, dan atau dan atau apabila wajib pajak dalam jangka apabila wajib pajak dalam waktu (satu) bulan terhitung jangka waktu (satu) bulan sejak tanggal surat tagihan terhitung sejak tanggal surat kedua belum melakukan tagihan kedua belum pelunasan: dan atau melakukan pelunasan, dan atau wajib pajak tidak kooperatif, wajib pajak tidak kooperatif: dan atau dan atau wajib pajak mengalami kesulitan wajib pajak tidak menyetujui likuiditas. seluruh hasil pemeriksaan: dan atau wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas. macet macet umur piutang lebih dari tahun: umur piutang lebih dari tahun, dan atau dan atau apabila wajib pajak dalam apabila wajib pajak dalam jangka waktu (satu) bulan jangka waktu (satu) bulerhitung sejak tanggal surat terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga belum tagihan ketiga belum melakukan pelunasan, dan atau melakukan pelunasan, dan atau wajib pajak tidak diketahui \|c. wajib pajak tidak diketahui keberadaannya ditemukan: keberadaannya, dan atau dan atau wajib pajak bangkrut meninggal wajib pajak bangkrut meninggal dunia, dan atau dunia, dan atau (e) wajib pajak mengalami wajib pajak mengalami musibah musibah (force majeure). (force majeure). penetapan kriteria kualitas piutang retribusi lancar kurang lancar diragukan macet umur piutang umur piutang umur piutang umur sampai (satu) bulan (tiga) bulan piutang lebih dengan sampai sampai dari (dua (satu) bulan: dengan dengan belas) bulan: dan atau (tiga) bulan: (dua belas) dan atau apabila wajib dan atau bulan: dan apabila wajib retribusi belum apabila wajib atau retribusi melakukan retribusi belum apabila wajib belum pelunasan melakukan retribusi melakukan sampai pelunasan belum pelunasan dengan dalam jangka melakukan dalam jangka tanggal jatuh waktu (satu) pelunasan waktu tempo yang bulan terhitung dalam jangka (satu) bulan ditetapkan. sejak tanggal waktu (satu) terhitung surat tagihan bulan sejak tanggal pertama tidak terhitung surat dilakukan sejak tanggal tagihan lampiran peraturan bupati pegunungan arfak nomor tahun tanggal november lancar kurang lancar diragukan macet pelunasan. surat tagihan ketiga tidak kedua tidak dilakukan dilakukan pelunasan pelunasan. atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara. penetapan kriteria kualitas piutang selain pajak dan retribusi kurang lancar diragukan macet piutang yang piutang yang piutang yang apabila dalam belum dilakukan dalam jangka dalam jangka jangka waktu pelunasan waktu (satu) waktu (satu) (satu) bulan sampai dengan bulan terhitung bulan terhitung terhitung sejak tanggal jatuh sejak tanggal sejak tanggal (tanggal surat tempo yang surat tagihan surat tagihan tagihan ketiga ditetapkan. pertama tidak kedua tidak tidak dilakukan dilakukan dilakukan pelunasan atau pelunasan. pelunasan. piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara. lampiran peraturan bupati pegunungan arfak nomor tahun tanggal november penyisihan piutang tidak tertatih [email protected] piutanglampiran peraturan bupati pegunungan arfak nomor tahun tanggal november::: lampiran peraturan bupati pegunungan arfak nomor tahun tanggal november:erimaan tunai atas piutang yang telah dihapuskan penerimaan tunai atas piutang yang telah dihapuskan diakui sebagai pendapatan lain lain., lampiran peraturan bupati pegunungan arfak nomor tahun tanggal novembermetode pencatatan persediaan menggunakan metode periodik. pengukuran persediaan pengukuran atas persediaan dilakukan dengan secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi fisik, meliputi persediaanatau secara perpetual berdasarkan kartu persediaanmetode perpetual adalah metode pencatatan persediaan dimana nilai persediaan akan dicatat berdasarkan kartu persediaan yang akan rekonsiliasi dengan hasil inventarisasi fisik. bila metode pencatatan ini digunakan maka pengukuran terhadap persediaan akhir menggunakan metode fifa. masing masing opd diberikan keleluasaan dalam menentukan pencatatan dan pengukuran nilai persediaan dengan menetapkan surat keputusan kepala opd tentang metode pencatatan dan pengukuran persediaan. bila opd tidak menentukan metode pencatatan dan pengukurannya maka metode pencatatan yang digunakan adalah metode periodik dengan lampiran peraturan bupati pegunungan arfak nomor tahun tanggal november pengukuran nilai persediaan menggunakan harga pembelian terakhir berdasarkan hasil inventarisasi.oopd dengan ppid. aset untuk dikonsolidasikan hanya terdiri dari satu rincian yaitu r k ooolampiran peraturan bupati pegunungan arfak nomor tahun tanggal novemberlineperaturan bupati pegunungan arfak nomor tahun tanggal november: dan bagian laba. pengakuanepasan dan pemindahan investasi pelepasan investasi dapat terjadi karena penjualan, pelepasan hak sesuai peraturan pemerintah, dan lain sebagainya,dana bergulir definisi dana bergulir dana bergulir adalah dana atau barang yang dapat dinilai dengan uang lampiran peraturan bupati pegunungan arfak nomor tahun tanggal novemberdana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat, misalnya bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat, dimasukkan dalam kelompok investasi jangka panjang non permanen. pengakuan dana bergulir pengeluaran anggaran untuk perolehan investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan, dimana pemerintah harus mengakui pengeluaran untuk dana bergulir sebagai pengeluaran pembiayaan baik dalam dokumen penganggaran, pelaksanaan anggaran maupun laporan keuangan pemerintah daerahlampiran peraturan bupati pegunungan arfak nomor tahun tanggal november dengan dikeluarkannya spm ls sp2d atau dokumen lain yang dipersamakan sesuai dengan ketentuan perundangan. dana bergulir dicatat dengan harga perolehan yaitu sebesar dana yang digulirkan. jika satuan kerja yang menerapkan pengelolaan keuangan blue menagih dana bergulir yang disalurkan kepada masyarakat, maka dana bergulir yang ditagih dari masyarakat baik yang berupa pokok dana bergulir maupun pendapatan (bunga, bagi hasil dan lain lain) tidak akan disetor rekening kas umum negara kas daerah melainkan langsung dikelola oleh blue. pengukuran dana bergulir pengembalian dana kepada satuan kerja pengelola dana bergulir dilakukan dengan cicilan atau pengembalian sekaligus. dana bergulir yang ditarik dari masyaraksatuan kerjsatker pengelola dana bergulir. perhitungan suku bunga dapat dilakukan dengan metode bunga menurun atau bunga tetap. penerapan bunga tetap akan mengakibatkan besaran cicilan pokok dana bergulir yang akan dikembalikan dan besaran angsuran bunga berjumlah tetap sepanjang masa cicilan. penerapan bunga menurun mengakibatkan besaran cicilan pokok dana bergulir yang akan dikembalikan dan besaran bunga berjumlah tidak sama sepanjang masa cicilan.lampiran peraturan bupati pegunungan arfak nomor tahun tanggal november disajikan dalam laporan realisasi anggaran maupun laporan arus kaspenyisihan dana bergulirlampiran peraturan bupati pegunungan arfak nomor tahun tanggal novemberpenentuankriteria kualitas dana bergulilancar lancar lancar umur dana bergulir lembaga keuangan umur dana bergulir sampai dengan bank lkb), sampai dengan tahun, dan atau lembaga keuangan tahun, dan atau masih dalam bukan bank lbb), masih dalam tenggang waktu koperasi, modal tenggang waktu jatuh jatuh tempo, ventura dan tempo dan atau lembaga keuangan penerima dana lainnya menyetorkan menyetujui hasil pengembalian dana pemeriksaan, bergulir sesuai dan atau dengan perjanjian penerima dana dengan pemerintahkooperatif. daerah: dan atau masih dalam tenggang waktu jatuh tempo. kurang lancar kurang lancar umur dana bergulir umur dana bergulir lebih dari tahun lebih dari tahun sampai dengan sampai dengan tahun: dan atau tahun: dan atau penerima dana apabila penerima dalam jangka waktu dana bergulir dalam bulan terhitung jangka waktu (satu) sejak tanggal surat bulan terhitung sejak tagihan pertama tanggal surat belum melakukan tagihan pertama pelunasan: dan atau belum melakukan penerima dana pelunasan.diragukan diragukan umur dana bergulir umur dana bergulir lebih dari sampai lebih dari tahun dengan tahun, sampai dengan dan atau tahun: dan atau penerima dana apabila penerima'dalamjangkawaktu dana bergulirdalam bulan terhitung jangka waktu (satu) sejak tanggal surat bulan terhitung sejak tagihan kedua tanggal surat belum melakukan tagihan kedua pelunasan, dan atau belum melakukan penerima dana tidak pelunasan. kooperatif dalam pemeriksaan: dan atau penerima dana tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan. macet macet macet umur dana bergulir lkb, lbb, umur dana bergulir lebih dari tahun koperasi, modal lebih dari tahun: dan atau ventura dan dan atau penerima dana lembaga keuangan apabila penerima dalam jangka waktu lainnya dalam dana bergulir dalam bulan terhitung jangka waktu jangka waktu (satu) sejak tanggal surat tertentu sesuai bulan terhitung sejak tagihan ketiga dengan perjanjian tanggal surat belum melakukan tidak melakukan tagihan ketiga pelunasan, dan atau pelunasan, dan atau belum melakukan penerima dana tidak lkb, lbb, pelunasan: dan atau diketahui koperasi, modal penerima dana keberadaannya, ventura dan bergulir tidak dan atau lembaga keuangan diketahui penerima dana lainnya tidak keberadaannya,mengalamai diketahui dan atau kesulitan bangkrut keberadaannya, penerima dana dan atau meninggal dan atau bergulir dunia, dan atau lkb, lbb, bangkrut meninggal penerima dana koperasi, modal dunia: dan atau mengalami musibah ventura dan penerima dana (force majeure). lembaga lainnya bergulir mengalami bangkrut, dan atau musibah (force lkb, lbb, majeure). koperasi, modal ventura dan lembaga lainnya mengalami musibah (force majeure).y4cghapusan penghapusbukulampiran peraturan bupati pegunungan arfak nomor tahun tanggal november: gedung dan bangunan: jalan, irigasi dan jaringanjenis aset tetap komponen biaya perolehan memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dll. peralatandan pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi,redunbiaya instalasyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya pada tanggal neraca::enlampiran peraturan bupati pegunungan arfak nomor tahun tanggal november unit alat laboratorium kimia nuklir alat proteksi radiasi proteksi lingkungan ola jam catatan ena ang aan denga\| aje canai monumen bangunan bersejarah tugu peringatan lain ajal jualan jembatan bangunan air irigasi bangunan air pasang surut bangunan air rawa penanggulangan bencana alam vr lampiran peraturan bupati pegunungan arfak nomor tahun tanggal november jan pengembangan sumbar adan gp. bangunan air bersih baku bangunan air kotor bangunan air instalasi air minum air bersih \|.:'alat besar alat besar darat s.d. s.d s.d s.d alat besar apung 5006s.d. s.d s.d alat bantu s.d. s.d alat angkutan alat angkutan darat s.d. bermotor lo) lampiran peraturan bupati pegunungan arfak nomor tahun tanggal november alat angkutan darat tak s.d. bermotor s.d alat angkutan apung s.d. bermotor s.d s.d. alat angkutan apung tak bermotor s.d. pso a10 alat angkutan bermotor udara 25y6 s.d s.d 75y6 sanook alat bengkel dan alat ukur alat bengkel bermesin s.d. s.d alat bengkel tak bermesin s0s.d. s.d alat ukur s0s.d. s.d alat pertanian alat pengolahan \|. 509es.d. s.d lampiran peraturan bupati pegunungan arfak nomor tahun tanggal november alat pemeliharaan tanaman alat penyimpan s.d. s.d alat kantor dan rumah tangga alat kantor 506s.d. s.d y49 alat rumah tangga 25y6 225y6 s.d y49 peralatan komputer s.d meja dan kursi kerja rapat pejabat s.d. s.d alat studio, komunikasi dan pemancar alat studio s.d. s.d y49 alat komunikasi 25y6 225y6 s.d y49 peralatan pemancar 225p s.d lampiran peraturan bupati pegunungan arfak nomor tahun tanggal november alat kedokteran dan lo. kesehatan alat kedokteran s.d. s.d 15y6 15y6 .1007y4 tni alat kesehatan umum s.d. s.d 15y6 15y6 .1007y4 alat laboratorium unit alat laboratorium s.d. 50y6 alat peraga praktek s.d. lo. sekolah s.d unit nat laboratorium s.d. s.d 55046s.d754 575yos.d. alat laboratorium fisika s.a. 525os.d504 s.d 15y6 .1007y4 alat proteksi radiasi proteksi lingkungan s.d. s.d s.d 15y6 15y6 .1007y4 radiation application non destructive laboratory s.d. lampiran peraturan bupati pegunungan arfak nomor tahun tanggal november see bnn s.d s.d oo. a00 alat laboratorium lingkungan hidup s.d. s.d ( s.d.t0o?e peralatan laboratorium polo s.d 15y6 .1007y4 po) alat persenjataan senjata api s.d. s.d 15y6 .1007y4 (oo a00 latar non senjata s.d. . s.d s.d (oo a00 amunisi s.d. ( s.d.t0o?e senjata sinar 0fos.d. poo 1o kook lampiran peraturan bupati pegunungan arfak nomor tahun tanggal november papa dan s.d. s.d s.d 575yos.d. bangunan gedung bangunan gedung tempat s.d. kerja 225y6 s.d 55046s.d754 s.d. bangunan gedung tempat s.d. tinggal s.d 6s.d \|. bangunan menara s.d. bangunan menara s.d s.d 65y6 6596s.d bangunan bersejarah s.d. 583006s.d454 s.d tugu peringatan 50g6s.d. 583026s.d454 s.d s.d lampiran peraturan bupati pegunungan arfak nomor tahun tanggal november men candi s.d. s.d s.d 6596s.d monumen s.d. s.d s.d tugu titik kontrol prasasti tugu peringatan lain s.d. 583026s.d454 s.d tugu titik kontrol pasti s.d. tug 583026s.d454 s.d s.d rambu rambu kamu rambu lalu lintas s.d. poo s250s.d50 s.d sanook rambu rambu lalu lintas sd. poo s250s.d500 s.d jalanan jembatan jalan s0ges.d. lampiran peraturan bupati pegunungan arfak nomor tahun tanggal november s.d pi. s.d 100y6 aa jembatan 50x5.d. s.d s.d 65y6 s.d bangunan air bangunan air irigasi psn 10g6s.420y6 s.d s.d s.d santo oo jaran s.d. s.d 10y6 s.d 20y6 20y6 s.d 40y6 4026s.d606 s.d 80y46 s.d bangunan air rawa s.d. s.d 10y6 s.d 20y6 s.d 40y6 s.d yos.d80 y46 s.d bangunan pengaman sungai pantai penanggulangan bencana s.d. alam s.d lampiran peraturan bupati pegunungan arfak nomor tahun tanggal november s.d s.d s.d 60y6 26046s.d804 80ves.d bangunan pengembangan sungai pantai s.d. penanggulangan bencana dalam s.d d200 oo s2000s.d4016 4026s.d606 s.d bangunan air bersih air s.d. 583026s.d454 s.d s.d bangunan air kotor 5096s.d. s.d a1oom oo bangunan air 30y6 s.d s.d 6s.d instalasi instalasi air bersih air bakuair kotor s.d. s.d 6s.d bana pengelolaan s.d. s.d s.d 6s.d beban ngo anan s.d. 583026s.d454 s.d s.d instalasi pembangkit listrik 50x5.d. s.d s.d s.d instalasi gardu listrik s.d. s.d s.d 6s.d instalasi pertahanan s.d. s.d s.d instalasi gaspengaman s.d. 58006s.d454 s.d \|. jaringan jaringan air minum 5096s.d. s.d s.d s.d jaringan listrik s.d. s.d 245y6 s.d 6s.d jaringan telepon 30y6 s.d s.d jaringan gas 50x5.d. 58006s.d454 245y6 s.d s.d, kemitraan dengan pihak ketiga: cc. aset tidak berwujud: @dsepertmasa manfaat berdasarkan masa manfaat, aset tidak berwujud dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: aset tidak berwujud dengan umur manfaat terbatas (finite life) umur manfaat aset tidset tidak berwujudidid yaituilakukan dengan membentuk akun lawan yaitu akumulasi lampiran peraturan bupati pegunungan arfak nomor tahun tanggal november amortisasi aset tidak berwujud. pengungkapan amortisasi aset) perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah daerah,: utang bunga accused interest): bagian lancar utang jangka panjang: lampiran peraturan bupati pegunungan arfak nomor tahun tanggal november pendapatan diterima dimuka:: bagian lancar utang jangka panjang: utang beban, dan utang jangka pendek lainnya. kewajiban jangka pendek opd terdiri .lampiran peraturan bupati pegunungan arfak nomor tahun tanggal november (bud)(lampiran peraturan bupati pegunungan arfak nomor tahun tanggal novembu atau timbulnya suatu kewajiban yang harus dibayar dalam satu periode akuntansi atau sebesar jumlah yang harus dibayarklampiran peraturan bupati pegunungan arfak nomor tahun tanggal novemberopd). kewajiban ini tereliminasi saat dilakukan konsolidasi antara ppid dengan oopd yang dipimpin kepala opd. akun ini menurut permendagoopd. pada laporan konsolidasi akun ini tereliminasinilai wajar aset yang dialihkan kreditur. penghapusan utang. biaya yang berhubungan dengan utang fee atas dana pinjaman yang belum ditarik: lampiran peraturan bupati pegunungan arfak nomor tahun tanggal november cc. amortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan pinjaman, @d.sapo9paragraf14) utang luar negeri, dan lampiran peraturan bupati pegunungan arfak nomor tahun tanggal novemberabupatenatau sejak tanggal pembayaran bunga terakhir,ditambah9 akunlampiran peraturan bupati pegunungan arfak nomor tahun tanggal november kelola bsk). bangun, serah,lampiran peraturan bupati pegunungan arfak nomor tahun tanggal novemberolampiran peraturan bupati pegunungan arfak nomor tahun tanggal novemberyang diterima dan digunakan langsung oleh opd luar blue: pendapatan yang diterima berupa kas dan digunakan langsung oleh opd diakui sebagai pendapatan opd pada saat diterima kaslampiran peraturan bupati pegunungan arfak nomor tahun tanggal novemberundobunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial lampiran peraturan bupati pegunungan arfak nomor tahun tanggal november adalah belanja operasi yang ada ppid: belanja pegawai serta belanja barang dan jasa adalah belanja operasi yang ada odokumen surat perintah pencairan dana sp2d): belanja modal merupakan akun yang akan dikelola oleh unit olampiran peraturan bupati pegunungan arfak nomor tahun tanggal novembermaklampiran peraturan bupati pegunungan arfak nomor tahun tanggal november(sal) definisi saldo anggaran lebih sal) saldo anggaran lebih sal) ccgakuan pendapatan pendapatan dapatcc.(lebih darilampiran peraturan bupati pegunungan arfak nomor tahun tanggal novemberocctidak lebih dar:: atau bukti lain yang sah,alampiran peraturan bupati pegunungan arfak nomor tahun tanggal novemberklo, dana otonomi khusus dan dana penyesuaian bagi pemerintah kabupatenekening kas umum daerahlampiran peraturan bupati pegunungan arfak nomor tahun tanggal novembercc.ekening kas umum daerah. pendapatan hibah diakui pada saat kas diterima rekening kas umum daerah atau perjanjian hibah disetujui untuk hibah dalam bentuk barangekening kas umum daerah atau menjadi hak pemerintah daerah untuk penerimaan dalam bentuk barangbeban diakui padasaat penurunan nilai aset sehubungan dengan prestasikesalahan dalam penerapan standar dan kebijakan akuntansi: kesalahan interpretasi fakta, kecurangan, atau: kelalai danlampiran peraturan bupati pegunungan arfak nomor tahun tanggal november,dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan lk):rubahan kebijakan akuntansilampiran peraturan bupati pegunungan arfak nomor tahun tanggal novemberdampak kumulatif darlampiran peraturan bupati pegunungan arfak nomor tahun tanggal novemberristiwa
tpa bupati pelalawan peraturan bupati pelalawan nomor tahun tentang besaran pagu maksimal uang persediaskpd, bahwa sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor tahun ketentuan mengenaiagu maksimal uang persediavinsi riau, peraturan daerah kabupaten pelalawan nomor tahun tentang pokok pokok pengelolaan keuangan daerah kabupaten pelalawan, peraturan daerah kabupaten pelalawanpelalawan tentang besaran pagu maksimal uang persediaan tahun anggaran bab ketentuan umum dalam peraturan bupati ini dimaksud daerah adalah kabupaten pelalawan, bupati adalah bupati pelalawan, wakil bupati adalah wakil bupati pelalawuang persediaan up)bab besaran pagu besaran pagu maksimal uang persediaan masing masing satuan kerjakeluarkan pembayarbupati pelalawan, harris diundangkan pangkalan kerinci pada tanggal januari sekretaris daerah kabupaten pelalawan zardewan berita daerah kabupaten pelalawan tahun nomor lampiran peraturan bupati pelalawan nomor tahun besaran pagu maksimal uang persediaan tahun anggaran pagu maksimal uang persediaan rp) dinas pendidikan rumah sakit umum daerah selasih dinas pekerjaan umum dinas tata kota, pertamanan dan kebersihan badan perencanaan pembangunan daerah dinas perhubungan, komunikasi dan informasi badan lingkungan hidupkesejahteraan sosial dinas tenaga kerja dan transmigrasi dinas koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah badan penanaman modal dan pelayanan perijinan terpadu badan kesatuan bangsa dan politik badan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran daerah satuan polisi pamong praja sekretariat daerah bendahara pengeluaran skpd bendahara pengeluaran ppid sekretariat dprd sekretariat dewan pengurus kopi inspektorat kabupaten pagu maksimal uang persediaan tan pemerintahan desa olahraga bupati pelalawan, harris
peraturan bupati kabupaten pesawaraperlu, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf tersebut diatas perlu diatur uraian tugas dan tata kerja lembaga lain sebagai dari perangkat daerah pada pemerintah kabupaten pesawaridang monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas pokok kepala sub bidang monitoring, evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman pelaksanaan kegiatan, pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi dalam penyusunan program kerja sub bidang monitoring, evaluasi dan pelaporan,uraian tugas sebagai berikut melaksanakan dan menyiapkan bahan program kerja monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penyuluhan diwilayah pertanian, perikanan dan kehutanan:monitoring, evaluasi dan pelaporan, melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan bimbingan, pemantauan, pengendalian, dan koordinasi program kerja monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penyuluhan diwilayah kecamatan dan tingkat kabupaten, melaksanakan dan menyiapkan bahan pelaporan kegiatan program kerja sub bidang monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan, menginventarisasi permasalahan yang berhubungan degan bidang tugas sub bidang monitoring, evaluasi dan pelaporan: membagi tugas sub bidang monitoring, evaluasi dan pelaporantugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. bagian keempat kepala bidang kelembagaan penyuluhan tugas pokok kepala bidang kelembagkelembagkelembagaan penyuluhan. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam kepala bidang kelembag, menyelenggarakan penyusunan kebijakan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan penyuluhan dan kelembagaan petani, menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan tugas bidang kelembagaan penyuluhan dan menyusun rencana pemecahan masalahnya, melaksanakan bimbingan dan pembinaan kepada aparatur dibawahnya dan haag kepada petani dalam hal menumbuhkembangkan kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi mikro lainnya, menyelenggarakan pembinaan dan monitoring kelembagaan penyuluhan, kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha serta kelembagaan masyarakat lainnya yang berperan yang memiliki peran dalam pembangunan dibidang pertanian, perikanan kehutanan dan pelestarian alam, 'menginventarisir, teregistrasi dan menyusun database kelembagaan petani, menyelenggarakan penyusunan bahan pelayanan fasilitasi peningkatan kompetensi kelembagaan penyuluh, kelembagaan pelaku utama, kelembagaan pelaku usaha serta kelembagaan masyarakat lainnya yang memiliki peran dalam pembangunan dibidang pertanian, perikanan, kehutanan dan pelestarian alam, menyelenggarakan pemberdayaan kelembagaan penyuluhan sebagai homebase penyuluh dan basis peningkatan profesionalisme penyuluh pertanian terutama kecamatan desa, melaksanakan bimbingan dan pembinaan terhadap kelembagaan petani agar lebih dinamis sebagai unit produksi, kelas belajar, dan wahana kerja sama, melakukan pertemuan dan bimbingan, pelatihan kursus, sekolah lapangan bagi penyuluh petani nelayan dengan menggunakan bp4k sebagai homebase kegiatan penyuluhan tingkat kecamatan, menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, pemantauan dan pengendalian terhadap kelembagaan penyuluhan, agar kelembagaan tersebut dapat terus meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan penyuluhan, melaksanakan penilaian dan evaluasi terhadap tingkat kemampuan kelas kelompok tani serta penyuluh pertanian berprestasi secara periodik berkelanjutan: membagi habis tugas pada bidang kelembagaan penyuluhan kepada bawahan,usunub bidang kelembagaan petani tugas pokok kepala sub bidang kelembagaan petani adalah melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi, pembinaan, pemantauan dan pengendalian, koordinasi serta bahan pedoman pelaksanaan dan pengembangan bidang kelembagaan petani. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam kepala sub bidang kelembagaan petani mempunyai uraian tugas sebagai berikut: menyiapkan program kerja sub bidang kelembagaan petani, menyiapkan dan melaksanakan kebijakan pengembangan kelembagaan petani, melaksankelembagaan petanipenyelenggaraan kelembagaan petani: menyusun program kelembagaan petani, melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan, bimbingan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi kelembagaan penyuluh dan petani wilayah kabupaten pesawaran, meliputi database kelembagaan, analisis kebutuhan jumlah dan fasilitas kelembagaan, penataan dan penerapan standar kelembagaan penyuluhan dan petani: membimbing penyusunan rencana kerja dan rencana usaha kelompok ruk): melaksanakan supervisi monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program penyuluhan, menyusun dan menyiapkan monografi wilayah: memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum lingkungan sub bidang kelembagaan petankelembagaan petanmenginventarisir, menghimpun dan menyusun database kelembagaan petani, serta melakukan monitoring perkembangannya, & g@. melaksanakan registrasi dan legitimasi kelembagaan petani, melaksanakan penilaian tingkat kemampuan kelembagaan petani secara berkala, membina, membimbing dan memfasilitasi kelembagaan petani dalam hal penyusunan rencana kerja, rencana usaha kelompok dan rencana pengembangan agribisnis. kepala sub bidang kemitraan dan kerjasama penyuluhan tugas pokok sub bidang kemitraan dan kerjasama penyuluhan adalah melakukan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pemantauan, pengendalian dan pengembangan kemitraan dan kerjasama penyuluhan, untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam sub bidang kemitraan dan kerjasama penyuluhan mempunyai tugas sebagai berikut menyelenggarakan penyusunan program kerja sub bidang kemitraan dan kerjasama penyuluhan, tan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, pengembangan kebijakan dan strategi sistem kemitraan dan kerjasama penyuluhan antar pelaku kepentingan, menyelenggarakan penyusunan data base sistem kemitraan dan kerjasama penyuluhan, menyelenggarakan penyiapan bahan dan fasilitasi koordinasi penyusunan program kemitraan dan kerjasama penyuluhdan kerjasama penyuluhan, melaksanakan analisis dan penyusunan rencana kebijakan, strategi, teknik dan metode kemitraan dan kerjasama penyuluhan kerjasama penyuluhan, melaksanakan penataan dan pengembangan sistem kemitraan dan kerjasama penyuluhan, melaksanakan dan menerapkan standar kemitraan dan kerjasama penyuluhan, melaksanakan, menyelenggarakan fasilitasi pengembangan kemitraan dan kerjasama penyuluhan antar pelaku kepentingan ditingkat kabupaten, propinsi dan nasional, melaksanakan, menyelenggarakan fasilitasi kegiatan pameran pembangunan, pekan daerah pada), pekan nasional panas), temu teknis, temu karya, temu usaha, jambore serta kegiatan lainnya yang tujuannya meningkatkan publikasi, transfer informasi dan investasi dibidang kemitraan dan kerjasama penyuluhan, melaksanakan, menyelenggarakan fasilitasi informasi dan publikasi kemitraan dan kerjasama penyuluhan, m il. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi lintas sektoral yang mendukung pelaksanaan tugas sub bidang kemitraan dan kerjasama penyuluhan, mengumpulkan, mempelajari peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas sub bidang kemitraan dan kerjasama penyuluhan, membagi habis dan menjabarkan tugas dan tanggungjawab sub bidang kemitraan dan kerjasama penyuluhan, oo. mengumpulkan, mempelajari laporan dan saran dari bawahan sebagai masukan untuk menyusun kebijakan dan program kerja selanjutnya,nyelenggarakan penyusunan program kerja sub bidang kemitraan dan kerjasama penyuluhan, menyelenggarakan penyusunan kebijakan, pengembangan kebijakan dan strategi sistem sub bidang kemitraan dan kerjasama penyuluhan, menyelenggarakan penyusunan data base sistem kewirausahaan antar pelaku, menyelenggarakan penyiapan bahan dan fasilitasi koordinasi penyusunan program kewirausahaantar pelaku, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sub bidang kemitraan dan kerjasama penyuluhan kepada kepala bidang, melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. bagian kelima kepala bidang penyelenggaraan penyuluhan tugas pokok kepala bidang penyelenggarpenyelenggarpenyelenggaraan penyuluhan untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam kepala bidang penyelenggarbidang kelembagaan penyuluhan dan menyusun penyelenggaraan penyuluhan wilayah kabupaten pesawaran dan menyiapkan bahan dan fasilitas, menyelenggarakan kegiatan penyusunan program penyuluhan melalui proses dan prosedur yang sesuai dengan peraturan dan perundang undangan, merancang dan menyusun mekanisme kerja penyelenggaraan penyuluhan setiap tingkatan bawahnya serta memantau pelaksanaannya, mengkaji, menetapkan, menerapkan dan rekomendasi metode penyuluhan yang efektif dan efisien dengan menggunakan pendekatan partisipatif, menghimpun, menyusun, mempersiapkan, dan menyebarluaskan materi penyuluhan sesuai dengan kebutuhan dalam penyelenggaraan penyuluhan, menyelenggarakan dan penyiapan bahan dan fasilitasi, koordinasi penyusunan program penyuluhan diwilayah kabupaten pesawaran, menyelenggardiwilayah kabupaten pesawaran menyelenggarakan dan penyiapan fasilitasi komisi penyuluhan dan forum penyuluhan kabupaten,fasilitasi norma dan penyusunan rencana kerja penyuluhan. menyelenggarakan fasilitasi,informasi, publikasi penyuluhan,pengembangan kerjasama dan kemitraan antara pelaku utama dan pelaku usaha dan institusi lainnya.ooagteknologi dan informasi penyuluhan tugas pokok kepala sub bidang teknologi dan informasi penyuluhan menyiapkan bahan pedoman pelaksanaan kegiatan pembinaan, pemantauan, pengendalian, koordinasi program dan metode penyuluhan. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam sub bidang teknologi dan informasi penyuluhan mempunyai tugas sebagai berikut menyiapkan program kerja sub bidang teknologi dan informasi penyuluhan, menyiapkan dan melaksanakan kebijakan pengembangan teknologi dan informasi penyuluhan, menginventariasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas sub bidang teknologi dan informasi penyuluhan drbsgsi bssn pemecahan masalah, melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan program penyuluhan pertanian,perikanan dan kehutanan serta informasi penyuluhan wilayah kabupaten pesawaran mengumpulkan data informasi serta mengidentifikasi data potensi wilayah faktor penentu,teknologi dan materi penyuluhan, menyiapkan dan menyajikan teknologi dan informasi dalam bentuk metode dan materi penyuluhan pertanian,perikanan dan kehutanan, melaksanakan dan menyiapkan bahan fasilitasi koordinasi program dan teknologi informasi penyuluhan wilayah kabupaten pesawarananalisis,evaluasi programa dan teknologi informasi penyuluhan, "j. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan sub bidang programa, teknologi dan informasi penyuluhan, melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. kepala sub bidang sarana dan prasarana penyuluhan tugas pokok kepala sub bidang sarana dan prasarana penyuluhanub bidang sarana dan prasarana penyuluhan mempunyai uraian tugas sebagai berikut menyiapkan program kerja sub bidang sarana dan prasarana penyuluhan: menyiapkan dan melaksanakan kebijakan pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan: melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan korelasi dengan sub bagian perencanaansarana dan prasaranasarana dan prasarana penyuluhanwilayah kabupaten pesawaran, meliputi fasilitas komisi dan forum penyuluhan, fasilitasi penyelenggaraan informasi, publikasi penyuluhan dan fasilitas pengembangan kerjasama dan kemitraan antara petani dan pelaku usaha serta institusi lainnya, melaksanakan identifikasi potensi semua sumber daya penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan maupun sumber daya manusia dalam rangka penyusunan perencanaan sarana dan prasarana, melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data, menyiapkan dan menyajikan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan, memfasilitasi dan mengupayakan pengadaan sarana, prasarana dan peralatan untuk mendukung pelaksanaan dan penerapan metode penyuluhan, agar metode yang diterapkan lebih berdaya guna dan berhasil guna, melaksanakan dan menyiapkan bahan fasilitasi penyelenggaraan dan pengembangan kerjasama dengan kabupaten kota,serta kerjasama ditingkat regional dan nasional, il. menyimpan, merawat dan mengatur mengoperasionalkan sarana, prasarana dan peralatan penyuluhan sesuai dengan peruntukannya, menyiapkan bahan dan turut serta menyusun laporan pelaksanaan bidang sarana dan prasaranaoo. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum lingkungan sub bidang sarana dan prasarana penyulu: bab ketentuan penutup pada saat peraturan bupati ini berlaku, peraturan bupati kabupateapril bupati pesawaran, dto aries sandi darma putra dikeluarkannya gedong tataan pada tanggal aprilsek,bagian hukum hard ajaran, sah pam era ingtyas, s.h. perawibag. bab ketentuan umum dalam peraturan ini yang dimaksud dengan il. daerah adalah kabupaten pesawaran: pemerintah daerah adalah pemerintah dari kabupaten pesawaran: bupati adalah bupati pesawaran: badan adalah badan pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan kabupaten pesawaran:esawaran. babpesawaran adalah sebagai berikut kepala badan. sekretariat yanginaan, monitoring dan evaluasi, membawahi sub bidang rencana kerja penyuluh, sub bidang monitoring, evaluasi dan pelaporan, bidang kelembagaan penyuluhan, membawahi sub bidang kelembagaan petani, sub bidang kemitraan dan kerjasama penyuluhan, bidang penyelenggaraan penyuluhan, membawahi sub bidang teknologi dan informasi penyuluhan, sub bidang sarana dan prasarana penyuluhan,memimpin badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi badan, melaksanakan pembinaan terhadap aparatur agar melaksanakan tugas dapat berdaya guna dan berhasil guna, mengendalikan dan mengawasi serta mengkoordinasikan pelaksaan tugas badan dalam penyelenggaraan sebagian kewenangan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan serta tugas lainnyadan mempunyai tugas sebagai berikut mempersiapkan program dan kebijaksanaan teknis bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dalam rangka pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsiyuluhan pertanian, perikanan dan kehutananyuluhan pertanian, perikanan dan kehutananyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas, membagi habis tugas badan pelaksana pertanian, perikanan dan kehutanan bidang teknis dan administrasi kepada bawahan,:fungsidan pendapatan belanja badan, serta rencana kerja sekretaris untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan tugas: memimpin, mengarahkan,ngumpulkan, mempelajari peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kesekretariatan serta peraturan peraturan lainnya yang menjadi landasan pelaksanaan tugas badan, membagi habis dan menjabarkan tugas dan tanggungjawab kesekretariatan kepada bawahan, mengumpulkan, mempelajari laporan, dan saran dari bawahan sebagai masukan untuk menyusun kebijakan dan program kerja selanjutnya, f .monitor dan mengevaluasi proses serta hasil pelaksanaan tugas bawahan, melaksanakan kerjasama dengan unit kerja yang menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, menyusun dan menyampaikan laporan kepada kepala badpekerjaanbadan, membina kegiatan keolahragaan, ketertiban, kehumasan, dan penatalaksanaan lingkungan dinas,nn mengelolamelaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.am kerja sub bagian perencanaanengan melaksanakdalam rangka pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi dalam pengelolaan administrasi keuangan,belanja langsung dan tidak langsungbinaan, monitoring dan evaluasi tugas pokok kepala bidang pembinaan, monitoring dan evaluasi adalah melaksanakan sebagian tugas badan pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dalam memfasilitasi, membina, mengendalikan dan mengkoordinasi bidang pembinaan, monitoring dan evaluasi untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud bidang pembinaan, monitoring dan pelaporan penyuluhan mempunyai uraian tugas sebagai berikut melaksanakan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan seluruh unit kerja lainnya dalam rangka penyusunan program kerjapat berjalan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan. mempelajari peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan badan pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas. menyelenggarakan dan menyiapkan bahan kebijakan pembinaan, monitoring dan pelaporan penyuluhan wilayah kabupaten pesawaran dalam menyiapkan bahan dan fasilitasi, melaksanakan pembinaan dan monitoring untuk bahan evaluasi sebagai bahan laporan dalam meningkatkan kualitas penyuluh lingkungan kabupaten pesawaran: melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pengelolaan data sebagai bahan monitoring dan evaluasi, membagi habis tugas bidang program monitoring dan evaluasi penyuluhan kepada bawahan agar setiap aparatur memahami tugas dan tanggung jawabnya. memberikan bimbingan, motivasi kepada bawahan agar mampu melaksanakan tugas secara baik berguna dan berhasil guna. mengevaluasi hasil pelaksanaan kerja bawahan dan membuat laporan kepada kepala badan sebagai bahan masukan dalam penyusunan program kerja badan lebih lanjut. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. kepala sub bidang rencana kerja penyuluh tugas pokok kepala sub bidang rencana kerja penyuluh menyiapkan bahan pedoman pelaksanaan kegiatan, pembinaan, pemantauan, pengendalian, koordinasi penyusunan rencana kerja, penyajian data dan informasi serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi rencana kerja penyuluhan. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam kepala sub bidang rencana kerja penyuluh mempunyai uraian tugas sebagai berikut melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan program kerja pada sub bidang rencana kerja penyuluhan,rencana kerja penyuluh, menyiapkan bahan bimbingan dan koordinasi, mengumpulkan, pengolahan, analisa dan penyajian data serta informasi program, melaksanakan dan menyiapkan bahan konsep rencana kerja penyuluhan, perikanan dan kehutanan, melaksanakan serta bimbingan penyusunan rencana kerja penyuluhan baik ditingkat desa, kecamatan dan kabupaten pesawaran, melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi pengendalian pelaksanaan program kerja penyuluhan wilayah kabupaten pesawaran, melaksanakan dan menyiapkan bahan bimbingan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan program kerja penyuluhan, menginventarisasi permasalahan yang berhubungan degan bidang tugas sub bidang rincian kerja penyuluhan, membagi tugas sub bidang rencana kerja penyuluh: melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.proses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan penyiapan bahan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan pembinaan dan penyuluhyiapan bahan dan menyusun laporan hasil pelaksanaan pembinaan dan penyuluhkepala bidang sesuai ketentuan. kepala seksienyelidikan dan penyidikan. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala seksi penyelidikan dan penyidikuntuk pelaksanaan kegiatan pengawasan pelanggarlaksanaan operasi pengawasan gerakan disiplin pegawai tingkat kabupaten, memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan penyusunpelaksanamengkoordinasikan dan melaksanakan usulan pengangkatan penghentian, pelantikan, pengambilan sumpah, pembuatan kartu tanda pengenal dan pembentukan tim kehormatan kode etik ppn, memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan mengoordinasikan dan kerjasama dalam pengawasan pelanggaran peraturan perundang undangan daerah dengan ppn dan atau kepolisian daerah, memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan mengiventarisir dan melaksanakan pendataan penyidik pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah kabupaten pesawaran, meakan menyiapkan bahan dan menyusun laporan dan evaluasi kegiatan pengawasan, dan melaksanakan fungsi lainnya yang diperintahkan atasan sesuai ketentuan. dalam hal pelaksanaan pengelolaan kegiatan unit kerja bidang penegakan perundang undangan daerah, dapat dibentuk kelompok substansi jabatan fungsional penyelidikan dan penyidikan. bab bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat bagian kesatu kedudukan, tugas dan fungsiketertiban umum dan ketentraman masyarakat mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan program kebijakan teknis serta melaksanakan kegimerumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan program, mengk, cc.nyelenggarakan fasilitasi dan pemeliharaan ketertiban umum, menyelenggarakan kerjasama lintas kabupaten kota provinsi lampung dalam rangkaopd lainnya dan instansi terkait serta kabupaten kota, merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan bidang kepala seksi patroli dan pengawasan, kepala seksi kerjasama, dan kelompok jabatan fungsional. kepala seksi patrolipatroli danatroli dan pengawasan. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala seksi patroli dan pengawasatroli dan pengawasan, memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan penghimpuna, cc. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan penghimpunan, menginventarisasi, mempelajaripenyusunan pedoman petunjuk teknis serta prosedur tetap (pratap) operasional satpol kabupaten pesawaran, memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan menyiapkan bahan, menyusun rencana operasi, menyiapkan personil serta sarana dan prasarana patroli dan pengawasan, memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan melaksanakan pengamanan dan pengawalan bupati dan wakil bupati, tamu pemerintah daerah dan tamu negara baik secara terbuka maupun tertutup, memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan melaksanakan sosialisasi patroli dan pengawasatroli dan pengawasan dalamngamanan aset aset pemerintah kabupaten pesawaran baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan melaksanakan pengawasan dan penertiban terhadap aset daerah, memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan melaksanapatroli dan pengawaskepalakerjasama mempunyai tugas memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan program kerja kerja sama. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala seksi kerjasamkerjasama, memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis kerjasama teknis dan operasional dengan instansi terkait, aparat penegak hukum, kabupaten kota atau provinsi lain, cc. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan melaksanakan koordinasi, kerjasama, integrasi, sinkronisasi dengan instansi terkait dmantauan, mengiventarisasi, mengevaluasi pelaksanaan kerjasama denglaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan kerjasamakerjasama ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dan melaksanakan fungsiketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dapat dibentuk kelompok substansi jabatan fungsional penyelidikan dan penyidikan. bab bidang sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat bagian kesatu kedudukan, tugas dan fungsi bidang sumber daya aparatursumber daya aparatur dan perlindungaparatur dan perlindungan masyarakat. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala bidang sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat mempunyai fungsifasilitasidalam pelaksanaan kegiatrumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pperlindungan masyarakat dan pembinaan potensimenyelenggarakan koordinasi dan kerjasama program kegiatan perlindungan dan potensi masyarakat kabupaten kota dan provinsi lain, il. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasi, merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasisatuan sesuai dengan ketentuan. bagian kedua susunan organisasi susunan organisasi bidang sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: kepala seksi sumber daya aparatur, kepala seksi perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat, dan kelompok jabatan fungsional. kepala seksisumber daya aparatur mempunyai tugas memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan program kerja sumber daya aparatur. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala seksi sumber daya aparatur menyelenggarakan fungsi memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan penyusumemproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan menyelenggarakan fasilitasi sumber daya aparatur polisi pamong praja dan ppn, cc. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasiusumproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan mmemproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan menyelenggarakbidang sesuai dengan ketentuan. kepala seksi perlindungan masyarakat danperlindungan masyarakat dan bina potensipada kepala seksi perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat menyelenggarakan fungsi: memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan penyelenggaraan penyusunan program pengkajian bahan kebijakan, mediasi, komunikasi dan fasilitasi perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat, cc. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan daya manusia satuankoordinasi dan kerjasama program kegiatan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat kabupaten kota dan provinsi lain, memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerja dalam perlindungan masyarakat dan pengembangan potensi masyarakat, memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan menyelenggarakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasina perlindungan masyarakat dan pengembangan potensi masyarakat berbasis standar pelayanan minimal, memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan menyelengarakan kebijakan disumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat, dapat dibentuk kelompok substansi jabatan pengembangan kapasitas. bab vii bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan bagian kesatu kedudukan, tugas dan fungsi bidang pemadam kebakarmadam kebakaran dan penyurusan pemerintahan mpunyai fungsi: merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan penyelenggaraan, penentuan rencana operasi dan komunikasi pemadaman, serta penyelenggaraan command center, merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikanyelenggaraan penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran, dan penerbitan rekomendasi berdasarkan hasil investigasi, dan terdampak kebakaran, serta pendataan verifikasi dan melaksanakan fungsi lainmadam kebakaran dan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: kepala seksi pemadaman dan penyelamatan, kepala seksi sarana prasarana, informasi dan pengolahan data, dan kelompok jabatan fungsional. kepala seksi pemadampemadaman dan penyelamatan mempunyai tugas memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan program kerja pencegahan. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala seksi pemadaman dan penyelamatan menyelenggarakan fungsi memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan penyelenggaraan operasi pemadaman dan pengendalpemadaman, penyelamatan dan pengendalian penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran wilayah kabupaten kota, cc. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan penyelenggaraan layanan respon cepat (response time) penanggulangan dan pengendalian kebakaran dan penyelamatan wilayah kabupaten kota, memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan penyelenggaraan operasi penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan te$tampak kebakaran pada kejadmelakumproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan penyelenggaraan penyelamatan dan evakuasi pada kejadian darurat non kebakaran, memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan penyelenggaraan standart pelayanan minimal bidang pemadaman dan penyelamatan, memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakankepala seksi sarana prasarana informasi dan pengolahan dsarana prasarana informasi dan pengolahan data mempunyai tugas memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan program kerjseksi sarana prasarana informasi dan pengolahan data menyelenggarakan fungsi memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan penyelenggaraan penyediaan sarana prasarana operasi pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam wilayah kabupaten, memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan madman dan pengendalian sarana prasarana penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran wilayah kabupaten, cc. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan penyelenggaraan analisis kebutuhan identifikasi, standarutuskan menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakpala satuan adalah kepala satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran kabupaten pesawaran tipe sekretaris adalah sekretaris pada satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran kabupaten pesawaran. bidang adalah bidang pada satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran kabupaten pesawaran. sub bagian adalah sub bagian pada satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaratuan polisi pamong praja dan pemadam kebakatuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati. satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran dipimpin oleh kepala satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan penyelenggarapenyelenggaramproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan penyiapan sistem informasi kebakaran dan penyelamatan secara terintegrasi antara pusat, provinsi, kabupaten kota, memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pengolahan dan penyajian data kebakaran dan penyelamatan, memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan verifikasi data dan laporan kebakaran dan penyelamatan, memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pemantauan, pengawasan dan evaluasiadam kebakaran dan penyelamatan, dapat dibentuk kelompok substansi jabatan pencegahan. bab viii kelompok jabatan fungsional pada masing masing unit kerja lingkungan satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaratuan polisi pamong praja dan pemadam peraturan bupati pesawaran kebakkepala satuan sub bagian sub bagian sub bagian umum perencanaan keuangan kepegawaian pelaporan aset bidang penegakan bidang ketertiban bidang sumber daya bidang pemadam perundang undangan umum ketentraman aparatur perlindungan kebakaran daerah masyarakat daerah masyarakat penyelamatan daerah seksi pembinaan seksi patroli seksi sumber daya seksi pemadaman penyuluhan pengawasan aparatur penyelamatan seksi perlindungan seksi sarana prasarana kepala seksi seksi kerjasama masyarakat bina potensi informasi dan pengawasan masyarakat pengolahan datutd ttd. rizki setiawan, s.h., m.h. ttd. penata tk. nip. denda ramadhkebakaran untuk membantu bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dan tugas pembantupelaksanaan kebijakan penegakkan perda dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat daerah, menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat, menyelenggarakanmenyelenggarmenyelenggarakan penyiapj . menyelenggarakan standart pelayanan minima bidang kebakaran, menyelenggarakan inspeksi peralatan proteksi kebakaran, il.nyelenggaraoo. menyelenggaranan kebakaran, menyelenggar, menyelenggarakan penyajian data kebakaran,dan menyelenggarakan pelaksanaan administrasi satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran: dan menyelenggarakan pelaksanadan perlindungan masyarakat, bidang pemadam kebakaran dan penysatuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaranlaporan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasidalamsesuai ketentuan yang diberikan oleh kepala sasub bagian keuangan dan aset serta melaksanakan pemantauekretariat sertadaftarfungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan ketentunyusun dan pengelolaan keuangkeuangan dan asetakuntansi: memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan perencanaan anggaran dan penyusunan dokumen anggaran, memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pelayanan perbendaharaan serta penyusunan neraca aset, memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan dan aset, memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan penyiapan bahan pembinaan administrasikeuangan dan asetsubbagian keuangan dan aset, il. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan sekretariat, memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi subbagian keuangan dan aset, memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan koordinasi pelaksanaan administrasi keuangan dan neraca aset perangkat daerah, oo.negakan perundang undangan daerah bagian kesatu kedudukan, tugas dan fungsinegakan perundang undangan daeraegakan perundang undangan daerah. untukmerumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pengkajian program kerja bidang penegakan perundang undangcc. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pengkajian bahan fasilitasi penyidikan pelanggaran peraturindakan pelanggaran peraturan daerah, merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan mengoordinasikan dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan peraturan perundang undangan daerah, merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan rencana penyuluhan dalam rangka mensosialisasikan penegakan peraturan perundang undangankegiatan penyelidikan, penyidikan pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati, merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan koordinasi dan fasilitasi penyidik pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah kabupaten pesawaran, merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pelaporan dan evaluasi kegiatan bidang penegakan peraturan daerah, merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasinegakan perundang undangan daerah sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: kepala seksi pembinaan dan penyuluhan, kepala seksi pengawasan, dan kelompok jabatan fungsional. kepala dan penyuluhan mempunyai tugas memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan program kerja pembinaan dan penyuluhan satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaranghimpunan dan mempelajari peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan penegakpenyusunan pedoman dan petunjuk teknismbinaan, pembinaan dan penyuluhan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum: memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan inventarisasi dan identifikasi peraturan daerah dan peraturan bupati yang perlu penegakan hukum, memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan penyiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan dalam pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan peraturan daerah dan peraturan bupati daerah, memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan penyiapan bahan dan melaksanakan pembinaan dan penyuluhan peraturan daerah dan peraturan bupati kepada lembaga badan hukum atau masyarakat, memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan penyiap,
tt. peraturan bupati kabupaten pesawaranfee bupati pesawaran provinsi lampungupati pesawaran, menimbang bahwperlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan pengaturan dalam penyusunan produk hukum daerah sehingga perlu diganti,doman pembentukan produk hukum daerah: cctentangi penutup.ppp yang ditetapkan dengan keputusan:, keputusan, fl.p:ba(l)hdhd(l) penandatangan phd: sekretaris dprd, alat kelengkapan dprd pemrakarsa: dan bagian hukumhdhd yang bersifat penetapan dalam bentuk keputusan sebagaimana dimaksud dalam yang meliputiproduk hukum daerah lingkungan pemerintah kabupaten pesawaran.an phdhdhddan perlu(l)aturan daerah pesawaraanpda tercantum dalam lampiran ii, dan bentuk phdpagan salinan aslinya sepak harian hukum setkab pesawaran, mean eng patmiyngtyas, s.h. nip. lampiran peraturan bupati pesawaran nomor tahun bentuk dan tata cara pengisian program penyusunan perda bentuk program pembentukan perda kabupaten pesawaran skpd #c.ccoceccoceccocaonnua. materi penjelas target pokok pelaku san unit instan penyama ket jenis tentang angan terkait akan veteran gan lal \|c6\| is\| '\|1i2 del oli koo kepala skpd nama pangkat nip. tata cara pengisian program penyusunan perda kolom nomor urut pengisian kolom perda dan atau perlu kolom penamaan perda dan atau perlu kolom materi muatan pokok yang diatur dalam perda dan atau perlu kolom penyusunan perda dan atau perlu yang baru kolom penyusunan perubahan perda dan atau perlu kolom penyusunan perda dan atau perlu merupakan delegasi perintah dari peraturan yang lebih tinggi. kolom penyusunan perda dan atau perlu disertai dengan naskah akademik na) kolom penyusunan perda dan atau perlu dan atau perlu kolom tahun penyelesaian penyusunan perda dan atau perlu kolom12 hal hal yang berkaitan dengan pembahasan perda dan atau perlu bab ketentuan umum dalam peraturan ini yang dimaksud dengan provinsi adalah provinsi lampung gubernur adalah gubernur lampung daerah adalah kabupaten pesawaran kepala daerah adalah bupati walikota bupati adalah bupati pesawawaran. biro hukum provinsi adalah biro hukum sekretariat daerah provinsi. bagian hukum adalah bagian hukum sekretariatyang selanjutnya disebut perselanjutnya disebut propemperda adalah instrument perencanaan propemperda kabupaten pesawaran yang disusun secara terpadu dan sistematis. badan pembentukan perda, yang selanjutnya disebut bppesawaran. bentuk program pembentukan perda dprd kabupaten pesawaran anggota komisi gabungan komisi atau alat kelengkapan dprd. materi penjelas target pokok pelaku san unit instan penyama ket jenis tentang angan atau terkait akan veteran pan (s3 h tete pel anggota ketua komisi gabungan komisi alat kelengkapan dprd nama tata cara pengisian program penyusunan perda kolom nomor urut pengisian kolom perda, peraturan dprd dan keputusan ketua dprd kolom penamaan perda, peraturan dprd dan keputusan ketua dprd kolom materi muatan pokok yang diatur dalambaru kolom penyusunan perubahanmerupakan delegasi perintah dari peraturan yang lebih tinggi. kolom penyusunan perda, peraturan dprd dan keputusan ketua dprd disertai dengan naskah akademik na) kolom penyusunan perda, peraturan dprd dan keputusan ketua dprd, peraturan dprd dan keputusan ketua dprd kolom tahun penyelesaian penyusunan perda, peraturan dprd dan keputusan ketua dprd kolom12 hal hal yang berkaitan dengan pembahasan perda, peraturan dprd dan keputusan ketua dprd. bupati pesawaran, dto aries sandi darma putra lampiran peraturan bupati pesawaran nomor tahun tanggal mei2015daftar isi babberkaitan dengan materi muatannt, yaitupemerintah daerah)kanapermasalahan acuanpenelitiann pendapat. metode yuridis empirisperundang undangan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. hasil dari penjelas dan yuridis landasan filosofis isi landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan peraturan yang akanperaturan yang akanperaturan yang akan dan ruang lingkup materi muatan perda ketentuan sanksi,esawaran, dto aries sandi darma putra lampiran iii peraturan bupati pesawaran nomor tahun tanggal mei bentuk produk hukum daerah bentuk peraturan daerah bupati pesawaran provinsi lampung peraturan daerah kabupaten pesawaran nomor . tahun . tentang (nama perda) dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati pesawaran, menimbang bahwa.: bahwa.: dan seterusnya.: mengingat seterusnya., dengan persetujuan bersama han(nama perdadiundangkan gedong tataan pada tanggal sekretaris daerah kabupaten pesawaran, tandatangan (nama) lembarannoref peraturan daerah kabupaten pesawaran provinsi lampung nomor urut psw tahun) bentuk peraturan bupati bupati pesawaran provinsi lampung peraturan bupati pesawaran nomor . tahun . tentang judul perlu) dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati pesawaran, menimbang bahwa., bahwa.: dan seterusnya., mengingat lah seterusnya., memutuskan menetapkan peraturan bupati tentang judul perlubersama bupati walikota rena provinsi lampung peraturan bersama bupati pesawaresawaran dan bupati walikota. nama kabupaten kota) menimbang bahwa., bahwa .: dan seterusnya.: mengingat pola dian dan seterusnya.: memutuskan menetapkan peraturan bersama bupati pesawaran dan bupati walikota. nama kabupaten kota) tentang judul perlu dan ditetapkan dengan perda. produk hukum daerah selanjutnya disingkat phd adalah produk hukum berbentuk perda, kdhhdatau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan dan gender. bab produk hukum daerah phd bersifat pengaturan dan penetapan. phd bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam meliputi babdprd kabupaten pesawaran mn) provinsi lampung peraturan dprd kabupaten pesawaran nomor . tahun . tentang nama peraturan dprd) dengan rahmat tuhan yang maha esa pimpinan dprd kabupaten pesawaran menimbang bahwa., bahwa.: dan seterusnya.: mengingat diah dan seterusnya.: memutuskan menetapkan peraturan dprd tentang nama peraturan dprd) bab ketentuan umum bab . bab. . bab. (dan seterusnya) peraturan dprdketua dprd kab.pesawaran, (atau wakil ketua dprd kab.pesawaran) tanda tangan namaupati bupati pesawaran provinsi lampung keputusan bupati pesawaran nomor. tahun. tentang judul keputusan bupati pesawaran) bupati pesawaran, menimbang bahwa.: bahwa.: dan seterusnya mengingat 2d.. bupati pesawaran, nama tanpa gelar dan pangkat) salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum tandatangan (nama) nip. keputusan dprd kabupaten pesawaran provinsi lampung keputusan dprd kabupaten pesawaran nomor. tahun. tentang judul keputusan dprd kabupaten pesawaran) pimpinan dprd kabupaten pesawaran, menimbang bahwa., bahwa.: dan seterusnya mengingatpimpinan dprd provinsi lampung keputusan pimpinan dprd kabupaten pesawaran nomor. tahun. tentang judul keputusan pimpinan dprd kabupaten pesawaran) pimpinan dprd kabupaten pesawaran, menimbang bahwa.: bahwa.: dan seterusnya mengingat d. dan seterusnya memperhatikan .: di. dan seterusnya (jika diperlukan) memutuskan menetapkan kesatu kedua ketiga keempat keputusan pimpinadan kehormatan dprd provinsi lampung keputusan badan kehormatan dprd kabupaten pesawaran nomor. tahun. tentang judul keputusan badan kehormatan dprd kabupaten pesawaran) ketua badan kehormatan dprd kabupaten pesawaran, menimbang bahwa.: bahwa.: dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan ., dx. dan seterusnya (jika diperlukan) memutuskan menetapkan kesatu kedua ketiga ditetapkan di. pada tanggal. ketua badan kehormatannama) nip. bupati pesawaran, dto aries sandi darma putra sreg? dengan salinan aslinya tes! pala bagian hukum sos1 paradise notas, s.h. pem aa sk. perda: perlu, kdh: dan peraturan dprd phd bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam berbentuk keputusan bupati, keputusan dprd: cc.pemperda dilaksanakan oleh bupati dan dprd. penyusunan propemperdperda melalui pimpinan dprd. bagian ketiga propemperda lingkungan dprd perda menyusun propemperda antara pemerintah daerah dan dprd dikoordinasikan oleh dprd melalui pemperdperhd yang bersifat pengaturan berbentuk perda sebagaimana dimaksud pada, jika diperlukan. rancangan perda yang berasal dari pemerintah.da dan atau permasalahan kepada sekretaris daerah melalui bagian hukumnanpl)
) ) peraturan bupati kabupaten pesan. alta nomor tahun tentang organisasi dan tata kerja rumah sakit umum daerah kabupaten pesawaran acapelaksanaan ketentuan dan amanat undang undang nomor tahun tentang rumah sakit dinyatakanserta dalam rangka upaya peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta pelaksanaan nomor tahun tentang organisasi perangkat daerah, maka perlu penataan organisasi dan tata kerja rsud kabupaten pesawaran, bahwa dalam pembentukan rumah sakit berdasarkan nomor tahun dan memiliki tipe rumah sakit yang ditetapkan oleh menteri kesehatan berdasarakan rekomendasi dari pejabat terkait, bahwa untuk memenuhi maksud huruf dan tersebut atas, perlu dibentuk organisasi dan tata kerja non struktural rumah sakit umum daerah kabupaten pesawaran yang dibentuk berdasarkicabutkang aeaipesawaran, pln anna pama notas, s.h. prubimpt dapat nip. ts661015 lampiran peraturan bupati pesawaran nomor tahun tanggal mei bagan struktur organisasi rumah sakit umum daerah kabupaten pesawaran kelompok jabatan direktur rsud fungsional komite medis spi instalasi spi! pemenang pen nan bagian tata 'komite! komite! instalasi! sub bagian sub bagian sub perencanaan umum dan bagian smp pelaporan kepegawaian keuangan bidang pelayanan bidang pem dan medis keperawatan medis seksi seksi pengendalian pengendalian seksi pelayanan mutu pelayanan mutu penunjang medis medis seksi seksi pengendalian pengendalian seksi sarana fasilitas pelayanan fasilitas penunjang medis medis bupati pesawaran, dto aries sandi darma putra hosuatt "ngan salinan aslinya kepala bagian hukum bedakan pesawaran, pkenyatngtyas, s.h. pemain tk. nippr aturan bupati tentang pembentukan organisasi dan tata kerja rumah sakit umum daerahkabupaten pesawaran. dinas adalah dinas kesehatan kabupaten pesawaran, kepala dinas adalah kepala dinas kesehatan kabupaten pesawaran. rumah sakit umum daerahtingkat lanjutan. rumah sakit umum daerah bernama rsud kabupaten pesawaran selanjutnya disebut rsud. lembaga non struktural adalah lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi sektoral dari lembaga pemerintahan yang sudah adafficio adalah jabatan yang melekat akibat jabatan tertentu karena tugas dan kewenangannya pada lembaga lain, direktur adalah direktur rsud kabupaten pesawini dibentuk rumah sakit umum daerah kabupaten pesawaran. rumah sakit umum daerah kabupaten pesawaran merupakan lembaga non struktural. rumah sakit umum daerah kabupaten pesawaran diberi nama rsud kabupaten pesawaran. bab iii kedudukan, tugas pokok dan fungsi bagian pertama kedudukan rsud merupakan unsur pendukung tugas bupati kabupaten pesawaran dibidang pelayanan kesehatan perorangan tingkat lanjutankabupaten pesawarankesehatrsud mempunyai fungsi penyusunan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan rumah sakikemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan: pembinaan, koordinasi, fasilitasi, pengendalian, pengawasan dan pelaporan bidang pelayanan kesehatan, pelaksanaan pelayanan teknis ketatausaharsud terdiri dari direktur bagian tata usaha membawahi sub bagian perencanaan dan pelaporan. sub bagian umum dan kepegawaian. sub bagian keuangan. bidang pelayanan medis, membawahi seksi pengendalian mutu pelayanan medis. seksi pengendalian fasilitas pelayanan medis. bidang keperawatan, membawahi seksi pengendalian mutu keperawatan. seksi pengendalian fasilitas keperawatan. bidang penunjang medis, membawahi seksi pelayanan penunjang medis. seksi sarana penunjang medis. kelompok jabatan fungsional komite medis, komite keperawatan, satuan pemeriksaan internal dan instalasi. jabatan pada rsud kabupaten pesawaran sesuai bersifat officio yang melekat pada jabatan struktural dinas: pengisian jabatan officio pada rsud kabupaten pesawaran ditetapkan melalui surat keputusan bupati berdasarkan usulan kepala dinas dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku. bab rincian tugas jabatan bagian pertama direktur direktur mempunyai tugas memimpin, merumuskan dan menyusumempunyai fungsi penyusunan dan perumusan kebijakan bidang pelayanan kesehatan, penyelenggaraan koordinasi, pembinaan pengendalian pengawasan dan pelaporan bidang pelayanan kesehatan, pelaksanaan kegiatan rsud, pelaksanaan tugas lain yang diberikan bupati. bagian kedua kepala bagian tata usaha bagian tata usaha mempunyai tugas pokok pengelolaan urusan keuangan,urusan keuangan: pengelolaan ketatausahaan, perencanaan, pelaporan, perpustakaan, publikasi dan informasi:dan penelitian, urusan surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, kehumasan dan protokol, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. bagian ketiga kepala bidang pelayanan medis bidang pelayanan medis mempunyai tugas melaksanakrencanaan dan perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan medis, penyelenggara: pembinaan, mengkoordinasikan, pengendalian, pengawasan dan pelaporan bidang pelayanan medis, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. bagian keempat kepala bidang keperawatan bidang keperawatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan asuhan keperawatan, mutu dan etika keperawatan serta logistikrencanaan dan perumusan kebijakan teknis bidang asuhan keperawatan, mutu dan etika keperawatan serta logistik keperawatan pelaksanaan kegiatan bidang asuhan keperawatan, mutu dan etika keperawatan serta logistik keperawatan pembinaan, koordinasi, pengawasan, pengendalian dan pelaporan bidang keperawatan. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. bagian kelima kepala bidang penunjang medis bidang penunjang medis mempunyai tugas melaksanakan pokok merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan serta melakukan pengawasan dan pengendalian pelayanan penunjang medis. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang penunjang medis mempunyai fungsi perencanaan dan perumusan kebijakan teknis bidang penunjang medis serta pengembangan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan penunjang medis. pelaksanaan kegiatan bidang penunjang medis serta pengembangan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan penunjang medis. pembinaan, koordinasi, pengendalian dan pelaporan bidang penunjang medis. pelaksanarumah sakitketentuan peraturan perundang undangan. bagian kesatu komite medis, komite keperawatan, satuan pemeriksaan internal dan instalasi komite medis mempunyai tugas membantu direktur menyusun standar pelayanan medis, membantu pelaksanaan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota staf medis fungsional,: komite keperawatan mempunyai tugas pokok menyusun standar keperawatan, pembinaan etika profesi dan pengembangan keperawatan lingkungan rumah sakit umum daerah, satuan pemeriksaan internal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya rumah sakitnon strukturbagian kedua instalasi sebagaimana dimaksud pada meliputi instalasi gawat darurat: instalasi rawat jalan: instalasi rawat inap, instalasi bedah, instalasi perawatan intensif: instalasi tindakan operatif: instalasi keperawatan: instalasi rehabilitasi medik dan terapi: instalasi gizi, j . instalasi fasilitas penunjang medis: instalasi farmasi: instalasi pemeriksaan visum repertum, instalasi laboratorium: instalasi pemulasaraan jenazah: oo. instalasi ambulance dan mobil jenazah: instalasi pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit. bab vii tata kerja dalam melaksanakan tugas,kepala satuan organisasi bertanggungjawab dalam memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberi bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. bab viii pengangkatan dan pemberhentian direktur rsud ditetapkan oleh bupati dari pegawai negeri sipil berdasarkan prinsip lembaga non struktural yang bersifat officio, pejabat pejabat lainnya lingkungan rsuddinas, anggaran pemerintah, subsidi pemerintah, atau sumber lain yang sah. pendapatan rsud seluruhnya disetorkan kas daerah untuk dijadikan pendapatan negara atau pemerintah daerah. bab ketentuan lain lain peraturan bupati ini berlaku sampai dengan ditetapkannya peraturan daerah rumah sakit umum daerah kabupaten pesawaran setelah didapatkannya rekomendasi menteri kesehatan atas penetapan type rumah sakit sesuai amanat peraturan pemerintah nomor tahun tentang organisasi perangkat daerah
na. dalam hal pelaksanaan pengelolaan kegiatan unit kerja bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data, dibentuk kelompok substansi jabatan fungsional yang terdiri dari kelompok substansi sistem informasi administrasi kependudukan, kelompok subtansi pengolahan dan penyajian data kependudukan, dan kelompok substansi kerja sama dan inovasi pelayanan,ndudukan dan pencatatan peraturan bupati pesawaran sipilkepala dinas kelompok jabatan fungsional e sub bagian sub bagian umum perencanaan kepegawaian keuangan bidang pelayanan bidang pengelolaan informasi pendaftaran aan administrasi kependudukan penduduk dan pemanfaatan data sub koordinator sub koordinator sub koordinator kelompok kelompok jabatan kelompok jabatan jabatan haandudukan dan pencatatan sipil kabupaten pesawaran tipe sekretaris adalah sekretaris pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten pesawaran. bidang adalah bidang pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten pesawaran. sub bagian adalah sub bagiandudukan dan pencatatan sipilpencatatan sipil, menyelenggarakan koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam penertiban pelayanan administrasi kependudukan, menyelenggarakan penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian urusan administrasi kependudukan, menyelenggarakan pengadaan bangko dokumen kependudukan selain bangko pel, formulir, buku untuk pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan, menyelenggarmenyelenggarakanmenyelenggarakan pembinaan, pembimbingan dan supervisi terhadap penugasan kepada desa atau yang disebut dengan nama lain, menyelenggarakan pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting, menyelenggarakan penerimaan dan permintaan data kependudukan dari perwakilan republik indonesia melalui menteri, menyelenggarakan fasilitasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan, il. menyelenggarakan penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan, menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan, menyelenggarakan kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi, oo. menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat, menyelenggarakan penyajian data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, menyelenggarakmenyelenggarakan pengawasan penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan, dan ss. pelaksanalayanan pendaftaran penduduk bagian kesatu kedudukan, tugas dan fungsidaftaran pendududaftaran penduduk, dan merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan perumusan kebijakan teknis pendaftaran pendudukerbitan dokumedaftaran pendudukdaftaran pendududaftaran penduduk, dibentuk kelompok substansi jabatan fungsional yang terdiri dari kelompok substansi identitas penduduk, kelompok subtansi pindah datang penduduk, dan kelompok substansi pendataan penduduk, bab bidang pelayanan pencatatan sipil bagian kesatu kedudukan, tugas dan fungsicatatan sipilcatatan sipil, merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan perumusan kebijakan teknis pencatatan sipilnerbitan dokumen pencatatan sipilcatatan sipilcatatan sipicatatan sipil, dibentuk kelompok substansi jabatan fungsional yang terdiri dari kelompok substansi kelahiran, kelompok subtansi perkawinan dan perceraian, dan kelompok substansi perubahan status anak, kewarganegaraan dan kematian, bab bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data bagian kesatu kedudukan, tugas dan fungsidan
serdang bedagai pa: anamserdang bedagai, menimbang :a.memperkokoh ketahanan nasional, bahwa angkutan barang mempunyai peranan yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, memperlancar roda perekonomian dan dapat berpengaruh terhadap semua aspek kehidupan sehingga sarana jalan sebagai pendukung perlu dipelihara dengan baik dan melakukan pengawasan mobil barang yang membawa barang melebihi muatanngendalian kelebihan muatan angkutan barangmbentukan kabupaten samosir dan kabupaten serdang bedagasaranakehakiman nomor ps. tahun tentang wewenang ppn, keputusan menteri dalam negeri nomor tahun tentang ketentuan umum mengenai ppkan tugas tertentu bidang denda sesuai dengan perundang undangan yang berlasetiap jalan dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum. penimbangan kendaraan bermotor adalah alat pengawasan dan pengamanan jalan yang dapat dipasang secara tetap dan atau di. bahan berbahaya, barang khusus, peti kemas dan alat beratusuhluk hidup lainnya. bahan galian tambang adalah semua jenis bahan yang diambil dari bawah permukaan bumi termasuk tanah, pasir dan segala jenis batuan international standart organization iso)buatditetapkan pada buku uji. kelebihan muatan adalah kelebihan muatan maksimum dari daya angkut yang diizinkan. denda daerah yang selanjutnya disebut dendenda adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang undangan denda diwajibkan untuk melakukan pembayaran denda. petugas pemungut denda yang selanjutnya disebut petugas pemungut adalah pegawai dinas yang ditunjuk oleh kepala dinas. surat setoran denda daerah yang disingkat ssd adalah surat untuk melakukan tagihan denda atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. surat tagihan denda daerah yang disingkat std adalah surat untuk melakukan tagihan denda atasdan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat tindak pidana bidang denda yang terjadi serta menemukan kerangkanya. penyediaan bidang dendaindak pidana dibidang denda terjadi serta menemukan kerangkanya. dimensi (ukuran) kendaraan adalah data ataupun ukuran panjang lebar dan tinggi kendaraan yang berada pada buku uji. bab nama, objek dan subjek denda dengan nama denda penyelenggaraan angkutan barang dipungut denda sebagai pengganti biaya administrasi, biaya pelayanan dan pengawasan atas pemanfaatan sarana jalan guna melindungi kepentingan umum. objek denda adalah pembayaran atas kelebihan muatan angkutan barang maksimum dari daya angkut yang diizinkan. subjek denda adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan menikmati pelayanan jasa umum dari pemerintah daerah. bab iii pengawasan setiap mobil barang yang beroperasi wilayah kabupaten serdang bedagai harus sesuai dengan kelas jalan yang dilalui. setiap mobilyang mengangkut peti kemas, alat berat dan barang berbahaya yang menurut sifatnya tidak memungkinkan dipisah pisahkan atau dikurangi yang beratnya melebihi dari daya angkut yang diizinkan atau yang beratnya melebihi kelas jalan, baik dengan muatan maupun tanpa muatan dilarang melalui jalan kabupaten serdang bedagai kecuali telah membayar denda. setiap pemilik mobil barang yang melintas wilayah kabupaten serdang bedagai berkewajiban membayar mengganti fasilitas jalan, jembatan yang rusak yang diakibatkan kendaraannya. bab golongan dan wilayah pungutan denda denda kelebihan muatan termasuk golongan denda jasa umum yang merupakan kegiatan pemerintah daerah melakukan pengaturan untuk melayani kepentingan kemanfaatan umum. wilayah pengawasan penyelenggaraan angkutan barang wilayah kabupaten serdang bedagai kecuali jalan negara yang telah terjangkau oleh jembatan timbang yang telah dioperasikan oleh dinas perhubungan propinsi sumatera utara). bab cara mengukur tingkat penggunaan jasa tingkat penggunaan jasa pungutan denda kelebihan muatan diukur berdasarkan jumlah kelebihan muatan. tingkat penggunaan jasa pungutan denda kelas jalan diukur berdasarkan dimensi (ukuran kendaraan. bab prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif denda prinsip dalam penetapan besarnya tarif denda didasarkan kepada tujuan untuk menutupi sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan jasa, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. besarnya biaya denda kelebihan muatan untuk mobil barang yang mengangkat bahan galian tambang tanah, pasir, batu batuan dan sebagainya) rp. (sepuluh rupiah) untuk melintasi satu ruas jalan besarnya denda kelebihan muatan untuk mobil barang yang mengangkat barang diluar jenis bahan galian tambang rp. (lima belas rupiah) untuk melintasi satu ruas jalan. besarnya denda untuk jenis mobil barang kontainer dan alat berat baik dengan muatan maupun tanpa muatan sebesar rp. , ( lima puluh ribu rupiah) satu kali lintas untuk satu ruas jalan. bab vii tata cara pemungutan pemungutan denda tidak dapat digolongkan. pungutan denda dikenakan kepada kendaraan mobil barang yang mengangkut muatan melebihi dari daya angkut yang diizinkan sesuai dengan buku uji stub). kendaraan mobil barang yang membawa lebih muatan yang telah membayar denda pemakaian kekayaan daerah perda nomor. tahun diberikan keringanan pengurangan pembayaran denda sebesar yang telah dibayarkan sesuai degan karcis dari pos perda nomor. tahun denda dipungut oleh petugas pemungut dengan menggunakan surat ketetapan denda atau dokumen lain yang dipersamakan. tata cara pelaksanaan pemungutan denda ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. bab viii uang perangsang kepada petugas pemungut dendadenda. ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. bab sanksi administrasi dalam hal tidak dapat membayar denda sesuai dengan yang ditentukan dilarang melanjutkan perjalanan. babpidana dengan kurungan paling lamdenda daerah sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomorendadendaendaendendaenda daerah. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya sebagai tersangka atau saksi. menghentikan peny tersangka dan keluarganya. melakukan tindakan lain ymor tahun tentangi. umum demi s d cukup jelas tambahan lembaran daerah kabupaten serdang bedagai tahun nomor
serdang bedagai pe: lembaran daerah kabupaten serdang bedagai nomor. tahun my.serdang bedagai tahun seri nomor dibutir s d dirubah menjadi butir s d butir s d menjadi butir s d dan disempurnakan dan dibaca masa pajak adalah jangka waktu yang ditetapkan selama (satu) tahun. masa pajak sebagaimana dimaksud pada tersebut diatas khusus penyelenggaraan reklame kain dan stiker atau sejenisnya masa pajaknya ditetapkan (satu) bulan. dihapus, menjadi yang dibaca pembagianreklamedibaca.dalam rangka memberikan pelayanan penggunaan racun api yang dimiliki oleh masyarakat agar selalu siap pakai apabila digunakan sewaktu waktu dalam pemadaman kebakaran yang mengancam setiap salayanan dan penanggulangan kebakartindak pidana sebagaimana dimaksud ini,an penanggulangan kebakar. racun api adalah bahan yang digunakan untuk memadamkan apanggulangan kebakarterhadap penggunaan racun api dan pencegahan dan penanggalan pada gedung gedung yang ada daerah. . subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan penanggulangan kebakaran dari pemerintah daerah. bab iii golongan retribusi retribusi pelayanan dan penanggulangan kebakaran digolongkan sebagai retribusi jasa umum. bab pendaftaranberat racun api dan luas lantaunaan racun api dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan. bab viitarif tanda pendaftaran penggunaan racun api jenis busa, soda, tetra dan lain yang sejenis adalah ukuran s a .ennaanananannnnan rp. ukuran s d senananaanasannann rp. ukuran s d senananaasanananna rp. ukuran s d senasannanaenannnaa rp. ukuran keatas. om. rp. tarif retribusi pelayanan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran adalah lantai dasar 0s d dikenakan retribusi sebesar . rp. 51s d dikenakan retribusi sebesar. s d dikenakan retribusi sebesar. rp. lantai kedua dikenakan tambahan sebesar lantai ketiga dikenakan tambahan sebesar lantai keempat dikenakan tambahan sebesar poin s d sebagaimana tersebut diatas jika digunakan untuk tempat usaha maupun penyimpanan barang barang yang mudah terbakar. . dengan membayar retribusi sebesar pembayaran retribusi pertamadan pembatalan pembebasan retribusi. tata .perseroan terbatas pembangunapembangunan bidang ekonomi, perseroan terbatas pt) sebagai salah satu unit usaha dalam sistem perekonomian kabupaten serdang bedagai diharapkan mampu berperan jawab: bahwa sesuai dengan ketentuan nomor tahun tentang pemerintahan daerah, daerah dapat memiliki perseroan terbatas pt) sesuai dengan peraturan perundang undangan: bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam huruf dan huruf diatas, perlu ditetapkan dalam peraturan daerah: mengingat:seroan terbatas pembangunan serdang bedagaiwakil bupatikomisaris: bagan struktur organisasi pembangunan serdang bedagai tercantum dalam lampirpembangunan serdang bedagaplh. kepala bagian hukum, juanda pasaribu, penjelasan atas peraturan daerah kabupaten serdang bedagai nomor tahun tentang pembentukan perdre pembangunan serdang bedagai penjelasan umum dalam rangka melaksanakan amanat undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, kabupaten serdang bedagai sebagai salah satu daerah otonom termuda propinsi sumatera utara bercita cita ingin menjadikan kabupaten serdang bedagai salah satu kabupaten terbaik indonesia. untuk mewujudkan cita cita tersebut dengan segala potensi yang ada pemerintah kabupaten serdang bedagai akan berusaha memberdayakan potensi tersebut sehingga dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. badan usaha milik daerah adalah salah satu wadah resmi yang dapat didirikan pada setiap pemerintahan daerah yang bertujuan untuk mengelola dan mengembangkan sektor perekonomian daerah. dengan dibentuknya pembangunan serdang bedagai pemerintah kabupaten serdang bedagai berharap secara spesifik pengelolaan dan pembangunan bidang perekonomian dapat dilaksanakan dengan baik. sehingga laju perekonomian baik besar, sedang dan kecil dapat tumbuh dan berkembang tengah tengah masyarakat. disamping itu keberadaan pembangunan serdang bedagai ini dapat menambah pendapatan asli daerah pad) pemerintah kabupaten serdang bedagai ii. penjelasan demi cukup jelas cukup jelas cukup jelas divisi industri dan jasa divisi ini menangani usaha penyediaan air minum, baik menata dan mengelola yang sudah ada maupun membangun sarana dan prasarana yang baru. divisi konstruksi dan properti divisi ini menangani usaha pembangunan dan pengadaan perumahan bagi seluruh pegawai negeri sipil serta bagi masyarakat luas kabupaten serdang bedagai. divisi ini juga menangani pembangunan sarana dan prasarana publik bekerjasama dengan pihak ketiga atau pihak pihak lain yang melakukan investasi kabupaten serdang bedagai. divisi transportasi divisi ini menangani usaha transportasi untuk meningkatkan kelancaran perekonomian baik transportasi darat maupun transportasi laut. divisi pertanian divisi ini menangani usaha pertanian dalam arti yang luas mulai dari pertanian on farming dan off farming. pertanian meliputi bidang bidang perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan divisi pariwisata divisi ini menangani bisnis pariwisata dalam arti yang luas seperti perhotelan dan pengelolaan tempat wisata. divisi perbankan keuangan divisi ini menangani usaha bidang keuangan dan perbankan yang ditujukan terutama bagi kepentingan usaha kecil dan menengah. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas saham atas nama adalah saham yang mencantumkan nama pemegang atau pemilik saham. cukup jelas.cukup jelas. cukup jelas. ketentuan ini menugaskan direksi untuk mengurus perseroan yang antara lain meliputi pengurusan sehari hari dari perserokretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten serdang bedagai: badan usaha milik daerah disingkat bumi adalah pt. pembangunan serdang bedagai yang melakukan kegiatan beberapa jenis usaha yang membantu pemerintah kabupaten serdang bedagai dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah serta membantu mendorong pendapatan asli daerah. perseroan terbatas selanjutnya disingkat adalah badan usaha yang pendiriannya diprakarsai oleh pemerintah daerah yang seluruh atau sebahagian besar modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan: rapat umum pemegang saham yang selanjutnya disingkat rups adalah lembaga tertinggi badan hukum pt. pembangunan serdang bedagai yang berwenang mengangkat dan memberhentikan dewan komisaris dan dewan direksi: dewan komisaris adalah wakil pemegang saham yang bertugas mengawasi kinerja pembangunan serdang bedagai: dewan direksi adalah pengelola pembangunan serdang bedagai yang dipimpin oleh seorang direktur utama: direktur utama adalah pimpinan pengelola tertinggi pembangunan serdang bedagai. saham adalah bukti kepemilikan modal pembangunan serdang bedagai yang memberikan hak atas deviden dan lain lain: bab pendirian perusahaan dengan peraturan daerah ini dibentuk perseroan terbatas yang berbadan hukum bernama pt. pembangunan serdang bedagai bab iii tempat kedudukan, maksud dan tujuan pt. pembangunan serdang bedagai bertempat dan berkedudukan ibukota kabupaten serdang bedagai, dan tempat lain daerah kabupaten serdang bedagai yang ditetapkan melalui keputusan rups. pembentukan pembangunan serdang bedagaidalam bertujuan menyelenggarakan usaha jasa pengelolaan bidang prasarana dan sarankegiatan usaha kegiatan usaha pembangunan serdang bedagai sebagaimana dimaksud dalam meliputi pengelolaan divisi industri dan jasa divisi konstruksi dan properti divisi transportasi divisi pertanian divisi pariwisata divisi perbankan keuangan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalampengurangan dan penambahan divisi sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan persetujuan rups. pengoperasian divisi divisi sebagaimana dimaksud dalam disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan pt. pembangunan serdang bedagai. dalam menjalankan usahanya, perseroan dapat melakukan perikatan dengan pihak ketiga dalam perikatan kerjasama atau bentuk lainnya yang dibenarkan oleh peraturan perundang undangan yang berlaku setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis rups. bab modal modal dasar perseroan ditetapkan sebesar (empat milyar rupiah) pada saat pendirian perseroan, paling sedikit yo(dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud ini, harus sudah ditempatkan. setiap penempatan modal sebagaimana dimaksud pada ini, harus sudah disetor sebesar (lima puluh persen). seluruh saham yang telah dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada, merupakan penyertaan saham yang terdiri dari pemerintah daerah sekurang kurangnya (lima puluh satu persen). pihak ketiga sebanyak banyaknya (empat puluh sembilan persen). penyertaan saham pemerintah daerah sebagaimana dimaksudbab saham saham yang dikeluarkan pembangunan serdang bedagai sebanyak (empat ribu) lembar saham atas nama dengan nilai nominal (satu juta) lembar. jenis dan nominal saham ditetapkan dalamtkepada anggaran dasar perseroan. bab viii pengangkatan direksi bagian pertama direksi terdiri dari direktur utama dan sebanyak banyaknya orang direktur, yang terdiri dari direktur administrasi dan keuangan, direktur pengembangan kelembagaan sdm serta direktur operasionalsi harus memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai berikut: mempunyai pendidikan minimal sarjana strata satu cakap dan bertanggung jawab serta memiliki wawasan luas yang disajikan dalam bentuk proposal tentang visi dan misi perusahaan. memiliki jiwa pembangunan demi kesejahteraan rakyat. teruji dan mampu bertindak tepat dalam situasi kritis. mempunyai akhlak dan moral baik. bertempat tinggal dan berkedudukan daerah pembangunan serdang bedagai. berdiri dibuktikan dengan identitas ktp tidak mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada perkumpulan lain yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari laba. pengangkatan direksi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh rups. masa jabatan direksi selama (empat) tahun dan dapat diangkat kembali (satu) kali jabatan. pengecualian terhadap dapat dilakukan apabila seorang diangkat sebagai direktur utama: pengangkatan untuk masa jabatan yang kedua sebagaimana dimaksud dilakukan apabila direksi mampu meningkatkan kinerja pt. setiap tahut. merencanakan dan menyusun program kerja periode tahunan dan (empat) tahunan yang disampaikan kepada komisaris untuk mendapat pengesahan. melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat pengesahan. membina pegawai. mengurus dan mengelola kekayaan pt. mewakili baik dalam dan ireksi dalam pengelola mempunyai wewenang sebagai berikut mengangkat dan memberhentikan karyawan pt. mengangkat dan memberhentikan serta memindahtugaskan dari jabatan dibawah direksi. menandatangani neraca perhitungan laba rugi. bab dewan komisaris bagian pertama pengangkatan pengangkatan komisaris ditetapkan melalui rups: untuk dapat diangkat sebagai komisaris harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut: menguasai manajemen pt. menyediakan waktu yang cukup. memiliki serta mempunyai akhlak dan moral yang baik. bertempat tinggal ditempat kedudukan pembangunan serdang bedagai jumlah dewan komisaris (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi ketua (disebut komisaris utama) merangkap anggota. masa jabatan anggota komisaris (empat) tahun dan diangkat kembali (satu) kali masa jabatannya apabila: mampu mengawasi pembangunan serdang bedagai sesuai dengan program kerja: mampu memberikan saran kepada direksi agar pembangunan serdang bedagaikomisaris mempunyai tugas sebagai berikut mengawasi kegiatan operasional pembangunan serdang bedagai: memberikan pendapat dan saran terhadap pengangkatan dan pemberhentian direksi: cc. memberikan pendapat dan saran terhadap program kerja yang diajukan oleh direksi: memberikan pendapat dan saran terhadap laporan neraca dan perhitungan laba rugi: memberikan pendapat dan saran atas laporan kerja pembangunan serdang bedagaimbangunan serdang bedagai: mengesahkan rencana kerja dan anggaran pembangunan serdang bedagai.: menerima atau menolak pertanggungjawaban dan program kerja direksi tahun berjalan. bab kepegawaian pegawai pembangunan serdang bedagai merupakan pekerja pembangunan serdang bedagai yang tunduk sepenuhnya pada ketentuan perundang undangan bidang ketenagakerjaan: bagi pembangunan serdang bedagai, tidak berlaku segala ketentuan kepegawaian dan eselonisasi jabatan yang berlaku pegawai negeri. bab logo untuk menegaskan identitas pt. pembangunan serdang bedagai ditetapkan suatu logo. logo sebagaimana dimaksud ini, akan diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar bab xiii tahun buku, rencana kerja dan anggaran tahun buku pt. pembangunan serdang bedaga pada setiap akhir tahun buku, dibuat laporan keuangan pt. pembangunan serdang bedagai yang terdiri dari neraca, perhitungan laba rugi, dan laporan perubahan modal stela diaudit oleh akuntan publik terdaftar. dalam waktu (lima) bulan stela tahun buku pt. pembangunan serdang bedagaipembangunan serdang bedagai pembangunan serdang bedagaipembangunan serdang bedagailain lain untuk membantu tugas tugas dewan komisaris dapat dibentuk sekretariat yang terdiri dari (dua) orang: honorarium sekretariat oleh dewan komisarispembangunan serdang bedagai atau perusahaan lainnya. apabila pada (dua) tahun berturut turut tidak mampu meningkatkan kinerja pembangunan serdang bedagai, dapat mengganti direksi pada pembangunan serdang bedagai melalui rups:ditetapkan perubahan peraturan daerah kabupaten serdang bedagai nomor tahun tentang pajak hotebutir s d dirubah sebagai berikut butir s d menjadi s d butir s d menjadi s d babhotel3huruf dalam pengerti antara lain,huruf pelayanan penunjang, antara lain telepon, faksimili, tele, foto copy, pelayanan cuci, strike, tax antara lain pusat kebugaran fitnes center), kolam renang, tenis, golf, karaoke, pub, diskotik yang disediakan atau yang dikelola hotel.hubungan industrial yang harmonis, profesionalisme dan kesejahteraan tenaga kerja perlu dilakukan pembinaan norma kerja dan pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan perusahaanbejana bertekanan dengan unit botol baja per unit rp. rp. bejana transport per unit rp. rp. cc. bejana stasioner unit cc. per unit rp. rp. pesawat pendingin unit per unit rp. rp. instalasi pemisahan jaringan pemisahan jaringan pipa uap rp. @install50, . jaringan pipa air rp. rp. cc. jaringan pipa minyak rp. rp. jaringan pipa gas rp. rp. dapur atau tanur dengan luas pemanasan rp. rp. s d ton rp. rp. 25s d100ton rp. rp. 100s d 200ton rp. rp. ton pesawat pembangkit gas karbit, dengan kapasitas pengisian rp. rp. s d rp. rp. 10s d 50kg rp. rp. s d rp. rp. pesawat pembangkit listrik dengan daya (generator) yang digerakkan \|a. s d rp. rp. turbin (uap, air, gas, atau \|b. s d rp. rp. diesel) s d rp. rp. s d rp. rp. rp. rp. mesin uap atau motor diesel jalan jaringan rel industri dengan panjang s d rp. rp. kms d5 rp. rp. cc. rp. rp. conveyed dengan kapasitas s d jam rp. rp. s d rp. rp. jam rp. rp. cc. jam mesin perkakas mesin dengan pemanasan produksi yang digerakkan \|a. s d rp. rp. motor listrik motor s d rp. rp. bensin motor diesel motor s d ton rp. rp. gas untuk setiap pk. 50s d rp. rp. 100tk rp. rp. lb. mesin perkakas mesin dengankapasitas produksi yang digerakkan \|a. s d ton rp. rp. dengan hidrolik s d ton rp. rp. (pneumatik) s d ton rp. rp. 50ton rp. rp. pesawat angkat crane dengan kapasitas s d ton rp. rp. s d ton rp. rp. 10s d ton rp. rp. s d ton rp. rp. 50s d ton rp. rp. s d ton rp. rp. ton rp. rp. forklift dengan kapasitas s d ton rp. rp. 6s d ton rp. rp. s d 25ton rp. rp. s d ton rp. rp. ton keatas rp. rp. perancah dengan luas bidang s d rp. rp. s d rp. rp. rp. rp. tanki apung dengan kapasitas s d ton rp. rp. cc. ton rp. rp. instalasi listrik s d kva rp. rp. s d kva rp. rp. s d kva rp. rp. s d rp. rp. kva rp. rp. kva otomatis titik instalasi hidrat tiap box rp. rp. hidrat hidrat pilar atau max dtk hydro titik hidrat tiap unit sprinter rp. rp. tiap pompa rp. rp. hidrat instalasi pemadam otomatis system penyesuaian rp. rp. introgratete sistem air hidrat unit dengan unit instalasi menara kontrol dengan saluran unit rp. rp. instalasi pelayanan medic per dengan saluran unit rp. rp. unit pesawat antena penerima dengan saluran unit rp. rp. gelombang elektrik instalasi petir per unit dengan saluranunit rp. rp. konvensional instalasi penyalur petir titik tiap titik rp. rp. lift per unit rp. rp. instalasi pengolahan limbah per tiap unit rp. rp. unit instalasi . instalasi radiasi per unit rp. rp. bahan kimia berbahaya b3) s d rp. rp. 501s d .000kg rp. rp. s d rp. rp. rp. rp. dan seterusnya pemeriksaan kesehatan tenaga awal rp. , org rp. , org kerja rontgen, darah, urine, berkala virus mata, woody secara menyeluruh oleh dokter berpendidikan khusus sesuai permen yo.uu surat izin operator sio) boiler per unit rp. rp. fork lift preunit rp. rp. cc. pes. rp. rp. angkat angkut per unikepala daerahavdemi s d cukup jelasrekomendasi dan pengesahandinas . dinas adalah dinas penanaman modal dan tenaga kerja daerah kabupaten serdang bedagai. kepala dinas adalah kepala dinas penanaman modal dan tenaga kerja daerah kabupaten serdang bedagai. tenaga kerjaproduksi. ketenagakerjaan adalah segala aspek yang berhubungan dengan perluasan kesempatan kerja, peningkatan mutu dan kemampuan serta hubungan ketenagakerjaan, perlindungan tenaga kerja. perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, dan memperkerjakan tenaga kerja dengan tujuan keuntungan atau tidak, baik milik swasta maupun milik negara. perlindungan tenaga kerja adalah perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja serta hak hak pekerja. pembinaan adalah kegiatan pelaksanaan yang dilakukan secara langsung terhadap perusahaan oleh pegawai yang ditugaskan bidang ketenagakerjaan. pengawasan ketenagakerjaan adalah suatu sistem terhadap pelaksanaan peraturan perundang undangan bidang ketenagakerjaan guna melakukan tindakan korektif baik secara preventif maupun represifbukan milik sendiri yang berada dan berkedudukan luar pemerintah daerah. pengurus adalah orang yang ditunjuk untuk memimpin suatu perusahaan. pekerjaan adalah kegiat: kartu pencari kerja adalah pendaftaran pencari kerja yang dikeluarkan oleh dinas. izin kerja malam bagi wanita adalah izin yang diberikan kepada pengusaha untuk mempekerjakan tenaga wanita mulai pukul wib s d cukup wib. izin penyelenggaraan pelatihan adalah izin yang diberikan kepada lembaga pelatihan yang dilaksanakan pihak swastapemeriksaan. pemeriksaan berkala adalah pemeriksaan yang dilakukan secara periodik. tempat kerja adalah tiap ruanglaboratorium pengujian lingkungan kerja adalah laboratorium keselamatan kerja yang telah mendapat sertifikat pengesahan dari kepala dinnorma kerja, pembinaan, pengawasan, keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan perusahaketenagakerjaan subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan menikmati jasa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. bab iii . bab iii golongan retribusitetapkan berdasarkan luas lantai per meter persegi per bangunan dan tempat kerja. cara mengukur pengawasan untuk mesin, pesawat, instalasi dan bahan berbahaya ketel dihitung perimeter persegi luas pemanasan: ketel listrik dihitung menurut ton kapasitas maksimum sesuai perencanaan: bejana uap, pemanas air dan elektromiser yang berdiri sendiri serta menguap dihitung menurut meter persegi luas pemanas atau liter volume, bagi yang tidak mempunyai luas pemanasan: pengering uap atau superheater yang berdiri sendiri dihitung menurut persegi luas pemanasan: bejana tekan dihitung menurut jumlah bejana atau satuan unit: instalasi pemisahan dihitung menurut unigas karbit dihitung menurut satuan unit: pesawat . pesawat pembangkit listrik dihitung menurut satuan daya tenaga kuda penggeraknya: lokomotif dihitung menurut kilometer satuan panjang: conveyor dihitung menurut kilogram satuan kapasitas angkut: jaringan rel industri dihitung menurut kilometer satuan panjang: escalator dihitung menurut satuan unit:maksimum angkat: pesawat angkat (crane) dihitung menurut ton kapasitas maksimum angkat: gondola dihitung menurut satuan unit: forklift dihitung menurut satuan unit: sky lift dihitung satuan unit: perancah dihitung menurut meter persegi luas bidang: tangki apung dihitung menurut ton kapasitas angkut: instalasi listrik dihitung menurut kilovolt ampere kva) satuan daya: instalasi alam kebakaran dihitung menurut zona atau tiap titik detektor: instalasi pemadam kebakaran dihitung tiap pipa pembagi atau max titik: instalasi penyalur petir dihitung menurut satuan titik penerima: lift dihitung menurut satuan unit: instalasi pengolahan limbah dihitung menurut satuan unit: instalasi radiasi dihitung menurut satuan: bahan kimia berbahaya dihitung menurut satuan kilogram: gambar rencana dihitung per satuan permohonan: instalasi hidrat dihitung per unit hidrat pilar: instalasi . instalasi springer dihitung menurut tiap titik: instalasi pemadam otomatis dihitung menurut unit: alat pemadam api ringan dihitung menurut unit (max instalasi pemancar radio dihitung menurut satuan unit: instalasi pelayanan medis dihitung menurut unit: pesawat antena penerima gelombang elektronik dihitung menurut unit: pemeriksaan kesehatan awal dan berkala dihitung menurut jumlah pekerja:rbinaan, pengawasan dan pengujian serta pemberian izin dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan. bab struktur dan besarnya tarif retribusi tarif retribusi pembinaan norma kerja bidang tenaga kerjaan adalah sebagai berikut wajib lapor ketenagakerjaan tenaga kerja. woo rp. tenaga kerja. woo rp. tenaga kerja. rp. tenaga . tenaga kerja kata .oo. oom rp. pendaftaran lembaga kerja bipartitus . rp. pendaftaran peraturan perusahaan pp) . rp. pendaftaran kesepakatan kerja bersama pkb). rp. pendaftaran perusahaan kki) oo rp. pendaftaran kartu pencari kerja ak1). rp. rekomendasi tenaga kerja luar negeri org rp. besarnya tarif retribusi pemberian izin pengesahan adalah izin penyimpangan waktu dan waktu istirahat www woman rp. izin kerja malam wanita. rp. rekomendasi izin kerja tenaga asing . rp. izin penyelenggaraan pelatihan . rp. izin penggunaan keselamatan dan kesehatan kerja k3) izin pesawat tenaga dan produksi. izin pesawat angkat dan angkut. rp. izin bejana tekan. izin instalasi alarm kebakaran automatic men rp. izin pesawat uap ketel uap. izin instalasi listrik. rp. izin instalasi penyalur petir . izin hidrat, sprinter. rp. izin tanur (dapur tinggi). tarif retribusi terhadap pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja adalah sebagai berikut: jenis objek . laevis ossekpencawasan klasifikasi tanto) \|. pertama berkala \|o0000. tempat kerja untuk setiap dengan luas lantai bangunan s d rp. rp. s d rp. rp. 2001s d rp. rp. s d rp. rp. rp. rp. s d rp. rp. mesin pesawat instalasi bahan dengan luas kabel uap, air panas, minyak pemanasan rp. rp. untuk setiap ketel s d rp. rp. s d rp. rp. s d rp. rp. 501s d rp. rp. ketel listrik dengan kapasitas s d ton rp. rp. uap jam rp. rp. s d ton rp. rp. uap jam rp. rp. cc. s d ton uap jam ton uap jam bejana uap pemanas atrata dengan luas ekonomis yang berdiri pemanasan rp. rp. sendiri menguap s d rp. rp. s d rp. rp. s d rp. rp. atau dengan volume rp. rp. s d liter rp. rp. 51s d liter rp. rp. s d liter rp. rp. s d rp. rp. liter rp. rp. s d liter liter pengering uap (supercheacter) dengan luas yang berdiri sendiri pemanasan rp. rp. s d rp. rp. s d rp. rp. s d rp. rp. d. hler dan penyisihan beras.hetiap orang pribadi atau badan yang melaksanakan kegiatan usaha penggilingan padi, hler dan penyisihan beras wajib memiliki izin usaha penggilingan padi, hler dan penyisihan berasstruktur tarif retribusi izin usaha penggilingan padi hler ditetapkan berdasarkan daya kuda mesin penggerak pk) adalah sebagai berikut 14pk s d sebesar rp. s d sebesar rp. s d sebesar rp. keatas sebesar rp. struktur tarif retribusi izin usaha penyisihan beras ditetapkan berdasarkan daya kuda mesin penggerak pk) adalah sebagai berikut 41p ks d sebesar rp. keatas sebesar rp. bab diubah dan dibaca masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya (lima) tahun dan wajib didaftar ulang setiap (satu) tahun. bab xidiantara bab xix dengan bab ditambah (satu) bab, sehingga dibaca bab xix tentang pelarangan penggunaan bahan kimia berbahaya pada proses penggilingan padi, fuller dan penyisihan beras beras yang diperoleh melalui penggilingan padi, fuller dan penyisihan beras dilarang menggunakan bahan kimia berbahaya. bahan kimia berbahaya sebagaimana dimaksud pada terdiri atas bahan bahan sebagaimana tercantumupaten serdang bedagai nomor tahun tanggal desember tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten serdang bedagai nomor tahun tentangretribusi izin usaha penggilingan padi, hler dan penyisihan beras bahan kimia berbahaya yang dilarang digunakan dalam proses penggilingan padi, fuller dan penyisihan beras klorin dan senyawanya, bromat dan senyawanya, asam borat dan senyawanya: asam salisilat dan garam garamnya, dietilpirokarbonat diethylpirocarbonate dec): dusun dulcis), kloramfenikol chloramphenicol), nitrofurazon nitrofurazone): larutan formaldhyde formalin, dopamin paraformaldehyde: tirosin, atau kuning metanol. ditetapkan sei rampah pada tanggal des bupati serdang bedagai, dto erry nurannggilingan padi, hler dan penyisihan bergolongan k3, wacana rp. golongan k1. woman rp. golongan menengah .ooo.o rp. golongan besar. rp. untuk . untuk perusahaan klasifikasi jenis usaha jasa konsultan adalah sebagai berikut golongan kecil. oma rp. golongan menengah. rp. golongan besar .cbooo.o.o mma rp. untuk perusahaan klasifikasi jenis usaha penyediaan barang dan jasa (leveransier) adalah sebagai berikut golongan k3, mom jana rp. golongan k1. rp. golongan menengah. rp. golongan sar .oo mom mana rp. perhitungan retribusi izin gangguan perusahaan industri yaitu lingkungan dan tarif lokasi dan index gangguan dan index luas bangunan dan index. perhitungan retribusi izin gangguan perusahaan non industri yaitu lingkungan dan tarif lokasi dan index gangguan dan index luas bangunan dan index jenis usaha dan index jenis bangunan dan index. besarnya retribusi daftar ulang izin gangguan(lima puluh persen). babdidaftar ulang setiap (satu) tahun, saat retribusi terutang ditetapkan setiap (satu) tahun. bab xii pembebasan dan pembatalan retribusi. tata cara pemberian pengurangan, keringanan, pembebasan, dan pembatalan retribusi sebagaimana dimaksud ini ditetapkan oleh kepalabab xxizin gangguanganggus d cukup jelas kerugian dan gangguan dimaksud pada ini adalah kerugian yang bersifat fisik dan phisikhologisizin gangguan perusahaan industri yaituitumendirikan perusahaan industri dan perusahaan non industri yang dapat menimbulkan kerugian dan gangguan. subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh mendirikan perusahaan industri dan perusahaan non industritata cara memperoleh izin adalah sebagai berikut setiap wajib retribusi untuk mendapatkan izin gangguan perusahaan industri sebagaimana dimaksud pada peraturan ini harus memenuhi ketentuan sebagai berikut mengisi surat pemberitahuan retribusi daerah sport). membuat membuat surat permohonapernyataan tidak keberatan dari jiran tetangga diketahui oleh kepala desa lurah: membayar biaya retribusi sesuai dengan surat ketetapan retribusi daerah yang diterbitkan: foto copy akte pendirian perusahaan yang dilegalisir. setiap wajib retribusi untuk mendapatkan izin gangguan perusahaan non industri sebagaimana dimaksud pada peraturan iniketerangan kepala desa lurah.jenis usaha sebagaimana dimaksud pada dan dalam peraturan ini selain ketentuan poin s d harus melampirkan foto copy akte pendirian perusahaan yang dilegalisir. bab v. babsertifikat izin yang asli untuk dilegalisir sebagai sudah didaftar ulang: cc. materai rp. sebanyak lembar: bukti pelunasan pembayaran pbb tahun berjalan: surat pernyataan kegiatan termaksud masih berlangsung diketahui oleh kepala desa lurahfoto copy akte pengalihan kepemilikan atau penggantian merek yang dilegalisir: surat keterangan fiskal surat keterangan pelunasan pajak retribusi yang terkait). bab vii ingkungan, lokasi, tingkat gangguan, jenis usaha dan jenis bangunagangguan yang ditimbulkan dari kegiatan industri dan non industriizin gangguan perusahaan industri dengan klasifikasi sebagai berikut lingkungan dan tarif. lingkungan industri kawasan industri rp. lingkungan pertokoan rp. lingkungan pasar rp. lingkungan pemukiman rp. lingkungan pergudangan rp. lingkungan sosial rp. lokasi dan index. jalan utama jalan sekunder jalan lingkungan cc. gangguan . gangguan dan index. besar menengah kecil luas bangunan dan index izin gangguan perusahaan non industri dengan klasifikasi sebagai berikut lingkungan dpemukiman rp. lokasi dan index. jalan propinsi inti kota kecamatan jalan propinsi pinggiran kota kecamatan jalan kabupaten inti kota kecamatan jalan kabupaten pinggiran kota kecamatan jalan lingkungan inti kota kecamatan jalan lingkungan pinggiran kota kecamatan cc. gangguan . cc. gangguan dan index. besar menengah kecil luas bangunan dan index. 40m2 101m2 m2 s d seterusnya jenis usaha dan index. usaha hewan peliharaan hotel, penginapan dan sejenisnya hiburan dan pariwisata angkutan perbengkelan dagang perbankan dan keuangan rumah sakit, klinik usaha lainnya jenis bangunan dan index. permanen lux permanen semi permanen darurat untuk perusahaan klasifikasi jenis usaha jasa pembangunan kontraktor) adalah sebagai berikutlima tahunan: bahwa untuk memenuhi maksud huruf dan huruf atas, perlu dit, pemerintah daerah adalah pemerintah kabupaten serdang bedagai, sekretaris daerah kabupaten adalah sekretaris daerah kabupaten serdang bedagai, rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun sampaidinas, badan, kantordinas badan kantordinas badan kantor. bab visi dan misi visi kabupaten serdang bedagai adalah yang pancasila, religius modern dan kompetitif. untuk merealisasikan visi dan memberikan arah dan tujuan yang akan diwujudkan, maka ditetapkan misi pembangunan kabupaten serdang bedagai sebagai berikut mendayagunakan potensi sdm dan sda secara optimal dalam konsep otonomi daerah dengan tetap berada dalam bingkai wawasan nasional dan wawasan kebangsaan. mendorong tegaknya supremasi hukum guna terciptanya iklim yang kondusif bagi pemerintahan yang bersih dan berwibawa, kegairahan perekonomian dan berkembangnya kehidupan sosial masyarakat. memanfaatkan dinamika kemajemukan masyarakat serdang bedagai sebagai faktor pendukung terbitnya masyarakat yang komparatif dan kompetitif. bab iii asas dan tujuan rpm daerah kabupaten serdang bedagai disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. rpm daerah kabupaten serdang bedagai berdasarkan asas umum penyelenggaraan pemerintahan daerah. rencana pembangunan jangka menengah daerah bertujuan menjadi acuan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergis baik antar fungsi pemerintah maupun pemerintah propinsi dan pusat. bab kedudukan dan jangka waktu rencana kedudukan rencana pembangunan jangka menengah adalah merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah nasional dan propinsi, serta kebijaksanaan kebijaksanaan pembangunan yang berlaku. merupakan acuan dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah dan renstra skpd. rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten mempunyai jangka waktu (lima) tahun, terhitung dari tahun sampai dengan tahun rencana pembangunan jangka menengah disahkan melalui peraturan daerah. bab ruang lingkup perencanaan pembangunan rpm daerah merupakan penjabaran visi, misi dan program bupati hasil pemilihan langsung yang dilaksanakan pada tahun yang dalam penyusunannya memperhatikan rpm nasional memuat strategi pembangunan daerah, arah kebijakan keuangan daerah, program program prioritas kepala daerah, program satuan kerja perangkat daerah dengan rencana kerja dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. rpm daerah sebagaimana yang dimaksud pada menjadi pedoman bagi: pemerintah kabupaten dalam menyusun rencana kerja pemerintah daerah rkd) badan dinas kantor dalam menyusun rencana strategis (renstra) satuan kerja perangkat daerah dan seterusnya susun masing masing rencana kerja tahunan skpd. badan dinas kantor melaksanakan pembangunan dalam rpm tahun yang oleh badan dinas kantor telah dituangkan dalam rencana strategis skpd tahun renstra skpd memuat visi, misi, tujuan, serta berpedoman kepada rpm daerah dan bersifat indikatif. sebelum rpm daerah menurut ketentuan undang undang nomor tahun ditetapkan, penyusunan rpm daerah tetap mengikat ketentuan undang undang nomor tahun yang menyatakan bahwarpm propinsi. bab perubahan rpm rencana pembangunan jangka menengah daerah yang ditetapkan dapat diubah sesuai dengan perundang undangan yang berlaku. perubahan sebagaimana yang dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan bupati bab vii ketentuan peralihankan dengan aslinya kasubbag perundang undangan dan dokumentasi amentiur saragih,umum rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten serdang bedagai adalah merupakan jabatan dari visi, misi dan program bupati serdang bedagai untuk tahun yang memuat strategi pembangunan daerah, arah kebijakan keuangan daerah, program program prioritas, program satuan kerja perangkat daerah dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk dijadikan pedoman dalam menyusun rkd dan renstra skpd. ii.erdang bedagai nomor
serdang bedagai ea: kan: tahun tentang jalan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati serdang bedagainfaatan dan pemeliharaan jal: jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum::: pengawasan terhadap pelaksanaan pemasangan, pembuatan, penempatan pemii wewenang, status jalan dan perubahan fungsi jalan bagian kesatu penyelenggaraan jalan penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa oleh pemerintah daerah dilaksanakan oleh bupati. untuk melaksanakan penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa bupati menugaskan kepala dinas pekerjaan umum, bina marga dan terukir kabupaten serdang bedagai. penetapan kelas jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana jalan dan ruang milik jalan dilakukan oleh penyelenggara jalan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. bagian kedua status jalan penetapan status suatu ruas jalan sebagai jalan desa dilakukan dengan peraturan kepala daerah bagian ketiga perubahan fungsi jalan dan kelasdalam hal ini gubernur provinsi sumatera utar perubahan kelas jalan berdasarkan spesifikasi prasarana jalanviii penyelenggara jalan bagian pertama umum penyelenggara jalan meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pembangunan koordinasi antar pelaku pembangunan: terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah maupun antar pusat dan daerah: cc. keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan: partisipasi masyarakat secara optimal termasuk dalam pembiayaan penyelenggara jalan: penggunaan sumber daya secara berdaya guna dan berhasil guna, berkeadilan dan berkelanjutan: sistem transportasi nasional: peran dunia usaha dalam menyelenggarakan prasarana dan sarana jalan: kondisi ekonomi nasional:peraturan bupati. rencana umum jangka panjang sebagai disusun dengan memperhatikan rencana jangka menengah jaringan jalan nasional. rencana umum jangka menengah jaringan jalan kabupaten ditetapkan dengan peraturan bupati. rencana umum jangka menengah disusun untuk priode (lima) tahun. evaluasi rencana penyusunan dan penetapan norma, standar, kriteria dan pedoman penyelenggaraan jalan: pengembangan sistem bimbingan, penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan dibidang jalan: dandan pemangku kepentingan di pelayanan kepada masyarakat, dan pemberian fasilitas penyelesaian sengketa antar kabupatenian fasilitas penyelesaian sengketa antar kabupaten atau kabupatenwajib memperhatikan keterpaduan sistem jaringan jalan, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan penyelenggaraan jalan serta berpihak serta pendidikan dan pelatihata laksana serta pengendalian dan pengawasan. pemberian bimbingan, penyuluhan dan memberikan nilai tambah dalam penyelenggaraan jalan. pengkajian, penelitian dan pengembangan bidang jal serta pengawasan dan pengendalian. kegiatan pelaksanaan pengkajian, penelitianrkerja sama dengan pemangku kepentingan penyelenggaraan jalan, termasuk perguruan tinggi, baik langsung maupun tidak langsung dengan penyelenggaraan jalan. produk pengkajian, penelitianpemograman dan penganggaran, perencanaan teknis: pengadaan tanah: pelaksanaan konstruksi: dan pengoperasian dan pemeliharaan jalan. paragraf pemograman dan penganggaran pemograman penanganan jaringan jalan meliputi program pemeliharaan jalan, program peningkatan jalan dan program konstruksi jalan baru. pemcakup pada rencana jangka menengah jaringan jal teknis jalan dan jembat ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan: dimensi jalan, muatan sumbu terberat, volume lalu lintas dan kapasitas: persyaratan geometrik jalan: konstruksi jalan: konstruksi bangunan perlengkapan: perlengkapan jalan:ajaran jalankonstruksikabupatenandi teknis struktur pengerasan jalan: teknis struktur bangunan perlengkapan jalan: teknis geometri: teknis pemanfaatan bagian bagian jalan:analisafungsi dan jalan desa. pengawasan jalan secara umum sebagaimana dimaksud dalam terhadap jalan kabupaten kegiatan evaluasi dan pengkajian pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan jalan: pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan: sistem jaringan jalan: sistem pemograman: sistem penganggaran,kabupatendalam peraturan gubernur atas usul bupati untuk jalan kabupaten dan desa pembinaan jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar tehnis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia serta penelitian dan pengembangan jalan::: penyelenggara jalan adalah kepala satuan kerja perangkat daerah yang ditunjuk oleh bupati untuk melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan: satuan kerja perangkat daerah adalah dinas bina marga dan terukir kabupaten serdang bedagai:uatu hubungan hirarkis, leger jalan adalah dokumen yang memuat data mengenai perkembangan suatu ruas jalan. bab asas, tujuan dan: mewujudkan peran penyelenggaraan jalan secara optimal dalam memberikan peyelenggaraan jalan ini mencakup pengaturan jalan umum dan jalan khusus yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten serdang bedagai meliputi jalan kabupaten dan jalan desa. jalan kabupaten terdiri atas jalan kolektor primer yang tidak termasuk jalan nasional, jalan loc. cc.jalan kabupaten dan jalan desa adalah jalan kelas iii c,yang dapat dilalui oleh lalu lintas kenderaan bermotor dengan muatan sumbu terberat yang diizinkan ton yang wewenang perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian dibawah pemerintah daerah bab dokumen jalan dokumen jalan meliputi leger jalan, dokumen aset jalan, gambar terlaksanajalan sekurang kurangnya memuat data sebagai berikut data identitas jalan, data jalan:: nama pengenal jalan: titik awal dan akhir serta jurusan jalan, sistem jaringan jalan fungsi jalan: status jalan: dan kelas jalan. data jalan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi data teknis jalan, jembatan: terowongan: titik awal dan akhir ruas jalan: batas administrasi: luas lahan: data perolehan hak atas tanah, cc. nilai perolehan: dan bukti sertifikasi hak atas tanah. bab peran masyarakat masyarakat dapat ikut berperan dalam pengaturan, pembinaan, pembangunannyusunan, pemberdayaan atau dana. peran masyarakat dalam pelaksanaan konstruksiibangun sesuai dengan ketentuan persyarat. pemerintah kabupatensebagaimana dimaksud dalam dan jalan khusus yang diambil alih oleh pemerintjalan kabupaten oleh bupati. bab xiiill jalan umum bagian kesatu penyelenggaraan jalandemi menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan republik indonesia dan demi terciptanya asas pembangunan yang adil dan merata penyelenggaraan jalan umum diusahakan sampai menjangkau daerah daerah terpencil diwilayah kabupaten: dan daya guna dan hasil guna upaya pertahanan keamanan negara. penyelenggaraanan jalan umum wajib mendorong kea jalan umum wajib mendukung pertumbuhan ekonomi din usaha mewujudkan pelayanan jasa distribusi yang seimbang, penyelenggaraan jalan umum wajib memperhatikan bahwa jalan merupakan satu kesatuan system jaringan jalan. bagian kedua jalan kolektorcc dibidang lalu lintas dan angkutan jalan setelah memperhatikan pendapat menteri. perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud padab bagian bagian jalan, ruang manfaat, ruang milik dan ruang pengawaseluruh tepi jalan, dan ambang pengalamannya. ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud sebagai merupakan kepala daerahcc. dengan berpedoman kepada: jalan kolektor primer (sepuluh) meter: cc.bagian kesatu bangunan utilitas, penanaman pohon dan prasarana moda transportasi lainyautilitas jalan. bangunan utilitasan jalan yang bersangkutan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh menteri dengan berpedoman pada peraturan menteri. dalam hal ruang manfaat jalan dan atau ruang milik jalan bersilang, berpotongan, terhimpit, melintasdiluar ruang manfaat jalan pohon pada sistem jaringan jalan dalam kota dapat ditanam batas ruang manfaat jalan, mediani dan dimensi bangunan: jangka waktu: cc.: penunjukan lokasi dan persyaratan teknis pemanfaatan pemanfaatan ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud dalam wajib memperoleh izin izin pemanfaatan ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud padapengemudi dan konstruksi jalan atau perintah melakukan perbuatan tertentu guna menjalin peruntukan ruang pengawasan tentang ketatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan negara: bahwailii tentang ketatausahaan hasil hu, dan kayu hasil hutan hak rakyat lainnya,utir diantara butir dan butir ditambah (tujuh) nomor, sehingga berbunyi butirri luar wilayah kabupaten serdang bedagai termasuk kayu bulat dan kayu olahan dari berbagai jenisa butir s d butir lama, menjadi butir s d butir ketentuan dirubah, sehingga berbunyi objek retribusi adalah pemberianketentuan dirubah, sehingga berbunyi subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperolehperizinan penebangan dan pemanfaatan untuk kayu hutan hak rakyat lainnya harus mendapat persetujuan penebangan dan pemanfaatan kayu hutan hak rakyat lainnya dari kepala dinas kehutanan dan perkebunan daerah. ketentuan dirubah, sehingga berbunyi persetujuan penebangan dan atau. penebangan dan pemanfaatan dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan penebangan dari dinas kehutanan dan perkebunan daerah kabupaten serdang bedagai. khusus penebangan kayu karet hanya diijinkan pada tanaman karet yang tidak produktif yaitu tanaman kayu yang tidak lagi menghasilkan latex karena tanaman karet yang berumur tahun atas tanaman karet yang rusak terserang hama penyakit. tanaman karet pada bidang sadap rusak. ketentuan dirubah, sehingga berbunyi struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagai berikut kayu yang berasal dari wilayah kabupaten serdang bedagai (penebangan dan atau pemanfaatan terhadap kayu karet dan kayu hasil hutan hak rakyat lainnya) kayu log diameter cm. rp. , m3 kayu non log diameter cm. rp. , m3 dihapuskan. ketentuan rubah sehingga berbunyiyangi. umum menindaklanjuti peraturan menteri kehutanan nomor menhub tentang perubahan ketiga atas keputusan menteri kehutanan nomor pts llii. demi cukup jelas cukup jelas tambahan lembaran daerah kabupaten serdang bedagai nomor
serdang bedagai pe: h, bahwa, bahwa untuk mewaspadai perkembangan jumlah gelandangan dan pengemis yang melakukan kegiatan pengemasan ditempat tempat umum, pelataran mesjid, rumah makan, traffic light dan tempat lainnya yang perilaku tersebut dapat mengganggu ketertiban orang lain dan juga merupakan penyakit mental atau budaya malas yang tidak sejalan dengan ajaran agama dan budaya masyarakat perlu untuk dilakukan penertiban: bahwa untukanggulangan gelandangan dan pengemis,dalam negeri nomor. tahun tentang bentuk produklarangan praktek, tuna susila, gelandangan dan pengemiskepala daerah adalah bupati serdang bedagai. kepala dinas adalah kepala dinas sosial daerah kabupaten serdang bedagai tuna susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis luar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa bagi dirinya maupun pihak lain dan perbuatannya tersebut bertentangan dengan norma etika sosial agama dan kesusilaan (termasuk wts psk mucikari gigolo waria) dengan kriteria sebagai berikut seseorang (laki laki perempuan waria) usia tahun keatas atau lebih menjajakan diri ditempat umum dan tempat lainnya, lokasi atau tempat pelacuran (bordir) dan tempat tempat terselubung (warung remang remang, hotel, mall dan diskotik)pekerjaan dan tempat tinggal yang tetap wilayah tertentu dan hidup mengembara tempat umum dengan kriterianya sebagai berikut anak sampai usia dewasa, tinggal sembarang tempat dan hidup mengembara atau menggelinding ditempat tempat umum. tidak mempunyai tanda pengenal atau identitas diri, berperilaku kehidupan bebas! liar terlepas dari norma kehidupan masyarakat pada umumnya. tidak mempunyai pekerjaan tetap, meminta minta atau mengambil sisa makanan atau barang bekdengan kriteria sebagai berikut anak sampai usia dewasa (usia s d tahun meminta minta rumah rumah penduduk, pertokoan, persimpangan jalan (lampu lalu lintas) pasar, tempat ibadah, dan tempat umum lainnya. bertingkah laku untuk mendapatkan belas kasihan berpura pura sakit, merintih dan kadang kadang mendoan atau membaca bacaan suci. tempat tuna susila adalah tempat yang digunakan untuk melakukan transaksi atau menampung dan menyediakan fasilitas perbuatan praktek pelacuran kesusilaan baik yang bersifat tetap maupun bersifat sementara pihak berwenang adalah penyidik yang berwenang untuk mendidik pelanggaran ketentuan penanggulangan tuna susila, gelandangan dan pengemis. mucikari adalah orang yang memfasilitasi atau menyediakan pelaku untuk terjadinya praktek tuna susila. anak yang masih berada dibawah umur adalah anak yang masih berusia dibawah tahun dan belum pernah menikah. bab larangan dilarang membujuk, merayu atau memikat orang lain dengan perkataan, dan isyarat dan atau dengan perbuatan lainnya dengan maksud mengajak, mempengaruhi serta melakukan perbuatan pelacuran ditempat tuna susila, jalan umum dan atau tempat yang diketahui dikunjungi oleh orang lain baik perorangan atau beberapa orang. dilarang dengan sengaja memanggil mendatangkan seseorang, beberapa orang untuk maksud melakukan perbuatan perbuatan pelacuran tuna susila. dilarang untuk dengan segala menyediakan fasilitas tempat tuna susila dilarang melakukan perbuatan penggelandangan dan pengemasan berkelompok atau perorangan atau dengan cara apapun dengan mempengaruhi menimbulkan belas kasihan orang lain. dilarang dengan sengaja memperalat, menggunakan orang lain dan atau mendapatkan seseorang beberapa orang (mengkoordinir) untuk maksud melakukan pengemasan. bab iii pelaksanaan dan pembina. dalam hal hal tertentu dan dipandang perlu kepala daerah dapat membentuk tim pengawasan terpadu. teknis penanggulangan praktek tuna susila, gelandangan dan pengemis diatur lebih lanjut dengan keputusan kepala daerah pemerintah daerah melakukan pembinaan terhadap tuna susila, gelandangan dan pengemis berupa kegiatan yang berbentuk penyuluhan dan keterampilan keterampilan serta keahlian lainnya, baik dalam panti rehabilitasi maupun non panti rehabilitasi. bab sanksi barang siapa yang melanggar ketentuan pada bab dan peraturan daerah ini akan dikenakan sanksi denda sebesar rp. sepuluh juta rupiah). sanksi pada poin yang melakukan praktek tuna susilayang melakukan perbuatan (tiga) kali dikenakan denda rp. sanksi pada poin (satu) yang memfasilitasi penyedia tempat adalah sbbcc. yang melakukan perbuatan (tiga) kali dikenakan denda rp. praktek mucikarig) kali dikenakan denda rp. yang melakukan perbuatan (tiga) kali dikenakan denda rp. sanksi tersebut pada huruf huruf huruf dan dikenakan per individu selanjutnya akan disetorkan kas daerah dan atau kurungan badan serendah rendahnya (lima belas) hari dan setinggi tingginya (tiga) bulan. bagi yang melakukan praktek gelandanganlakukan praktek pengemisndorong, memfasilitasi dan mengkoordinir pengemis dikenakan denda rp. (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau kurungan badan serendah rendahnya (lima belas)hari dan setinggi tingginya (tiga) bulan. bagi anak anak yang masih dibawah umur yang telahterbukti melakukan praktek pelacuran, gelandangan dan pengemis akan dilakukan pembinaan dan selanjutnya diserahkan kepada orang tuanya atau walinya atau pengasuhnya. tindakan sebagaimana dimaksud tersebut atas adalah pelanggaran bab penyidikan dan pemeriksaan pejabat pegawai negeri sipil tertentu lingkungan pemerintahanksaan dibidang pelanggaran ketentuan tentang penanggulangan tuna susila, gelandangan dan pengemis kabupaten serdang bedagai. wewenangdibidang pelanggaran ketentuan tentang penanggulangan tuna susila, gelandangan dan pengemisyang lain. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan dibidang pelanggaran ketentuan tentang penanggulangan tuna susila, gelandangan dan pengemis. menyuruh berhenti(e) mendokumentasikantuna susila, gelandangan dan pengemis. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi. menghentikan penyidikan. melakukan tindakan lain utnuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang pelanggaran ketentuan tentang penanggulangan tuna susila, gelandangan dan pengemisini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang undang nomor. tahun tentang hak asasi manudisebut peraturan daerah tentang larangan praktek tuna susila gelandangan dan pengemis kabupaten serdang bedagayidik pegawai negeri sipil dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati serdang bedagai, menimbang bahwa dalam menjalankan roda pemerintahan kabupaten serdang bedagai sudah banyak peraturan daerah yang diterbitkan baik peraturan daerah mengenai kelembagaan, pajak daerah dan retribusi daerah: bahwa agar efektifitas penegakan peraturan daerah dapat berjalan dengan baik, dipandang perlu untuk membentuk penyidik pegawai negeri sipil ppn) lingkungan pemerintahan kabupaten serdang bedagai ccserdang bedagaan pegawai negeri sipil ppn) lingkungan pemerintah daerah:yidik pegawai negeri sipilperaturan daerah adalah peraturan daerah kabupaten serdang bedagai. pegawai negeri sipilpenyidik pegawai negeri sipilmenemukan kerangkanya. pendidikan dan pelatihan ppn yang selanjutnya disingkat dengantanda lulus dan bukti bagi pegawai negeri sipil yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus bidang ppn.berkedudukan bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui pimpinan unit kerjanya. ppn mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ppn berada bawah koordinasitersebut memberitahukan hal dimaksudinsentif. besarnya insentif sebagaimana dimaksud tersebut dalam ditetapkan dengan peraturan daerahmemasuki rumah: penyitaan barang: pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi: pemeriksaan tempat kejadian:: diklat peningkatan kemampuan ppnppn sebagaimana dimaksudgian kedua pengangkatan pengangkatan ppn diusulkan oleh kepala daerah kepada menteri kehakiman dan ham melalui menteri dalam negeri dengan tembusan kepada gubernur sumatera utara. syarat syarat pengangkatan pns menjadi ppn daerah adalah pangkat serendah rendahnya pengatur muda tk. (i1 b), pendidikan serendah rendahnya sarjana muda iii), ditugaskan bidang teknis operasional: telah lulus pendidikan khusus bidang penyidikan yang dibuktikan dengan surat tanda tamat pendidikan pelatihan https):: sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan keterangan dokter, bagian ketiga mutasi mutasi ppn daerah lingkungan pemerintah daerah ditetapkan oleh bupaticc. melanggar disiplin kepegawaian:utara ppn harus mengucapkan sumpahjjanji.dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab kartu tanda pengenal jl) pegawai negeri sipil yang telah diangkat dan dilantik sebagai ppn harus mempunyai kartu tanda pengenal. kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam ditanda tangani oleh bupati. kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam berlaku selama (lima tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan, dan dapat diperpanjang kembali dengan melengkapi syarat sebagai berikutukuran2 3cm berwarna (dasar merah) sebanyak (dua) lembar. bab vii pakaian dinas ppn dalam melakukan penyidikan wajib memakai pakaian dinas ppn. bentuk pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalamalam ditandatangani oleh bupati. bab, ditetapkan bentuk formulir penyidik sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab pembinaan dan pembiayaan pembinaan umum dan operasional dilakukan oleh bupati yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan arahan, supervisi serta pendidikan dan pelatihan. pembinaan teknis yuridis dilakukan oleh pengadilan negeri, kejaksaan negeri dan polres serdang bedagai. pembinaan teknis administrasi dilakukan oleh bagian hukum sekretariat daerah. pembinaan teknis operasional lapangan oleh satpol sesuai dengan tugas dan fungsinya masing masing. biaya pelaksanaan pembinaan umum danapbd) kabupaten serdang bedagai dan dana dana lain yang sahtunjuk pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dalam peraturan bupattertiban umum dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati serdang bedagai, menimbang .a. bahwa dalam upaya menciptakan ketertiban, ketentraman, keteraturan kehidupan dan kerukunan hidup beragama masyarakat kabupaten serdang bedagai, sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten serdang bedagai: satuan polisi pamong praja adalah satuan polisi pamong praja kabupaten serdang bedagai: jalur hijau adalah setiap jalur yang terbuka sesuai rencana kota taman adalah jalur hijau yang dipergunakan dan diolah untuk pertamanan setelah diberikan peringatan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan,, hotel: tempat rekreasi, pertunjukan musik hidup: gedung bioskop: karaoke: 9g. video game: billar: panti pijat: kolam renang: kolam pemancing: kegiatan dan waktu penyelenggaraan, dan cc.cc.: dan kondisi lingkungan sekitarnya, pembuatan berita acara pemeriksaan: pemanggilan, penyegelan, rekomendasi pencabutan izin: penutupan dan atau pengosongan, dan pengajuan perkara pengadilan,: dan kelengkapan perizinan. proses penindakan, meliputi meminta kehadiran penanggung jawaban kegiatan,nteraman umum:giatan ketertiban umum:,:atau pejabat yang ditunjuk:,, dalam pelaksanaan penyidikan, pejabat,: dalam melakukan tugasnya,::, sarana kesehatan:: sarana hiburan dan rekreasi,, listrik, cc. instalasi jaringan air minum, listrik dan telekomunikasi, pos pemadam kebakaran, keamanan polisi: jalur hijau taman, jalan, persimpangan jalan dan trotoar, sungai, saluran air: waduk, jembatan, kawasan listrik tegangan tinggi, i. tempat parkir, dan:: stasiun radio siaran dan stasiun relay media elektronik tanpa izin, asatara lain bangunan rumah tinggal, sanitasi dan instalasi sarana umum, dan pemukiman penduduk. bentuk pelanggaran ketertiban pada permukiman sebagaimana pada antara lain pemukiman liar: perubahan fungsi rumah tinggal tanpa izin,:, penggalian dan pengerukan tanah tanpa izin: dan pengambilan pasir tanpa izin, dan tempat umum, tertib sungai, saluran, kolam: tertib usaha tertentu, tertib bangunan: tertib pemilik dan penghuni bangunan:,:, cc. bertempat tinggal atau tidur jalur hijau, taman dan tempat umum:, kolam dan situ setiap orang dilarang bertempat tinggal atau tidur tanggul, bantaran sungai,: mengambil atau memindahkan tutup got selokan atau saluran lainnya, tali air serta komponen bangunan perlengkapan jalan kecuali untuk kepentingan dinas, dandiubah jalan, pinggir rel kereta api, jalur hijau, taman dan tempat umum kecuali tempat yang diizinkan pemerintah daerah:di:cc.. ccdijalan, angkutan umum atau tempat umum lainnya. setiap orang dilarang berkumpul ataudibuat, setiap orang atau badan dilarang memberi kesempatan untuk berbuat asusila: pengunjung sebagaimana dimaksud pada tidak meliputi mereka yang tinggal dan menetap bersama sama didalam bangunan atau rumah itu, berserta pula keluarganya:,:::an serta mengganggu kepentingan masyarakat dan atau lingkungan: terhadap setiap aparatur pegawai(penyidik pegawai negeri sipil),ukan oeh ppn ((penyidik pegawai negeri sipil): pengajuan proses yudisial terhadap pedang kaki lima, asongan dan sejenisnya setelah sebelumnya dibuat berita acara pemeriksaan oleh ppn (:dapat:dapat pelanggarantiga puluh hari tidak ada pemilik penanggung jawab badan usaha yang datang untuk mengambil hasil penertiban,maka barang bukti sebagaimana maksud pada huruf dimusnahkan, dan
kabupaten serdang bedagai tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah. penyewaan kekayaan lainnya milik pemerintah daerah peletakkan sementara bahan bahan, barang benda untuk pelaksanaan pembangunan, pemasaran dan untuk kepentingan lainnya dipungut retribusi sebagai berikut retribusi pembuatan jalan masuk pekarangan untuk pertokoan dan usaha lain . rp. untuk perumahan dan usaha lain. rp. untuk pembuatan dan pemasangan rio. rp. setiap pembuatan atau pemasangan talud sungai dan parit dengan beton parit berondong, cocok dan kontruksi lainnya dipungut metric jaan rp. m2. pembuatan dan penutupan permukaan parit yang permanen dengan cover slay untuk kepentingan suaka dan atau disesuaikan dengan penataan kota dipungut retribusi . rp. m2. pembuatan dan pemasangan men holeperbaikan men holdix . bab xixi. bab xva7 bab xxi ketentuan penutup hal hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah retribusi pemakaian kekayaan daerah, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan peraturan kepala daerah. peraturan daerah retribusi pemakaian kekayapemakaian kekayaan daerahakaian kekayaan daerah. demi s d cukup jelas. pemakaian tanah adalah pemakaian tanah atau lapangan terbuka, pemakaian tanah untuk penempatan kabel atau pipa distribusi, pemakaian tanah untuk kabel atau pipa instalasi, perbaikan kembali galian diatas jalan, pemakaian tanah untuk penempatan ruang listrik dan tiang telepon. penebangan pohon adalah setiap pemotongan penebangan tanaman milik pemerintah daerah. pemakaian jalan oleh kendaraan adalah pemakaian jalan kabupaten dan jalan tertentu. pemakaian . pemakaian gedung adalah pemakaian gedung milik pemerintah daerah. pemakaian kendaraan bermotor adalah pemakaian kenderaan bermotor milik pemerintah daerah. pemakaian alat alat berat adalah pemakaian alat alat berat milik pemerintah daerahbeberapa hal sesuai dengan kondisi dan situasi objek retribusi dengan cara selektif bahwa pemerintah daerah dalam pemungutan retribusi dapat bekerjasama dengan pemerintahan desa kelurahan dengan mempedomani ketentuan pada peraturan pemerintah nomor tahun tentang retribusi daerahizin pemakaian kekayaan daerah adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang menggunakan kekayaan milikterdiri dari pemakaian tanah pemakaian gedung, cc. pemakaian kendaraan bermotor: pemakaian alat alat berat: subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yangjenis, jumlahperawatan pemeliharaan, penyusutan, keamanan dan kebersihan. bab vi. bab struktur dan besarnya tarif retribusi struktur dan tarif pemakaian kekayaan daerah terdiri dari: tanah dan bangunanrp. perhari jika pemakaian kurangrp. perhari. pemakaian tanah milik pemerintah kabupaten serdang bedagai yang dipergunakan untuk pertamanan rp. m2 per tiga bulan.rp. setiap m2 hari dengan pembayaran paling rendah rp. per hari untuk warung warung darurat (sifat sementara). rp. perhari kereta kereta sorong pikulan pikulan dan lain lain yang serupa dengan itu. setiap pemakaian tanah untuk penempatan kabel atau pipa distribusi dipungut retribusi sebagai berikut pemakaian dibawah jalan aspal hot mix meter t woo mma rp. pemakaian dibawah jalan aspal meter t woo mma rp. cc. pemakaian dibawah trotoar meter tahun rp. pemakaian dibawah term meter tahun. rp. setiap . setiap pemakaian tanah untuk penempatan kabel atau pipa instalasi dipungut pemakaian dibawah jalan aspal hot mix meter tah oom pemakaian dibawah jalan aspal meter tahun rp. cc. pemakaian dibawah trotoar meter tahun. rp. pemakaian dibawah term meter tahun . rp. biaya perbaikan kembali galian diatas jalan disesuaikan dengan standart harga atau analisa harga dinas pekerjaan umum. tarif pemakaian tanah untuk penempatan ruang listrik dan tiang telepon harga listrik. rp. tiang tahun tiang telepon. rp. tiang tahun setiap pemotongan penebangan tanaman milik pemerintah daerah yang telah mendapat izin dari bupati dipungut retribusi: mahoni s d m8 pohon ia. rp. atas morena anna rp. , kelumpang s d m8 pohon wa. rp. atas ienannna nana rp. , pule dan lainnya s d m3 pohon. rp. atas.ooo mna rp. , pemakaian jalan kabupaten dan jalan tertentu kenderaan pick dan sejenisnya dengan tonase untuk (satu) kali jalan sebesar lida anna nana rp. , . kenderaan yang tonasenya sampai dengan untuk (satu) kali jalan sebesar eco wen rp. , . kenderaan yang tonasenya sampai dengan untuk (satu) kali jalan seb leo mennnnannnannn rp. kenderaan yang tonasenya sampai dengan untuk (satu) kali jalan sebesar loco www diana rp. kendaraan . kendaraan jenis tonton, trailer, gandengan dan sejenisnya yang tonasenya sampai dengan untuk (satu) kali jalan sebesar. rp. kecuali bagi kendaraan yang mengangkut bahan galian golongan dan telah membayar pajak bahan galian pos yang telah ditentukan. orang pribadi atau badan yang melaksanakan kegiatan dengan menggunakan badan jalan harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari pemerintah daerah c g dinas perhubungan dan pariwisata dengan membayar retribusi sesuai tarif sebagai berikut penutupan jalan untuk keperluan komersial dan sejenisnya oom mmu rp. hari penutupan jalan untuk keperluan pesta dan sejenisnya .ood nee rp. hari penutupan jalan untuk keperluan sosial dan sejenisnya corona rp. hari pemungutan dilaksanakan dengan menggunakan media karcis yang sudah perforasi sebagai alat bukti pembayaran dengan tarif sesuai pada dalam peraturan ini. pemungutan dilaksanakan pos pos yang telah ditentukan dengan petugas pemungut berdasarkan surat perintah tugas yang dikeluarkan oleh kepala dinas pendapatan daerah. pemakaian gedung setiap pemakaian gedung, tanah, lapangan terbuka milik atau yang dikuasai pemerintah kabupaten serdang bedagai dikenakan retribusi yang besarnya sebagai berikut gedung pendopo pemakaian siang hari. rp. hari pemakaian malam hati. rp. hari gedung perbaungan pemakaian siang hati. rp. hari pemakaian malam hari. rp. hari sewa kursi berbuah oom rp. , hari pemakaian rumah dinas jalan negara komplek kantor bupati serdang bedagai rp. , bulan rumah dinas puskesmas kecamatan . rp. , bin rumah dinas camat kecamatan. rp. , bin untuk pendirian rumah dinas baru retribusinya disesuaikan dengan tarif sebagaimana huruf pemakaian. pemakaian kendaraan bermotor alat alat berat pemakaian kenderaan mobil derek setiap kali pakai rp. mobil ambulance dalam daerah sekali jalan rp. mobil ambulans keluar daerah setiap rp. kilometer sampai keturuan ditambah mobil jenazah dalam daerah sekali jalan mobil jenazah keluar daerah setiap rp. kilometer sampai keturuan ditambah pemakaian alat alat berat mesin gila ton rp. , hari mesin gila ton rp. , hari mesin gila ton rp. , hari mesin gila ton , hari tire roller (bola) ton rp. , hari aspal slayer rp. , hari composer rp. , hari excavator rp. , hari reader rp. , hari loader (score) rp. , hari stempel rp. , hari finisher rp. , hari tire roller ftr) , hari vibrator bola rp. , hari school echo rp. , hari skid loader rp. , hari motor ketel aspek rp. , hari water tank truck mobil tangki air) rp. , hari dump truck rp. , hari pompa air bensin rp. , hari pompa air diesel rp. , hari molen rp. . hari vibrator rp. , hari roller rp. , hari alat pengerat jalan rp. . hari mesin las rp. , hari trailer ton rp. , hari kabel detector rp. , hari pemotong aspal rp. , hari buldoser rp. , hari buldoser rp. , hari buldoser rp. , hari buldoser rp. , hari rp. , hari penyewaan nama rumah sakit, nama jalan dan nama stadiobaru hasil pemekaran masih memerlukan pembenahan baik supra struktur maupun infrastrukturnya demi mewujudkan visi untukbahwa untuk mewujudkan visi tersebut perlu dilakukan pembangunan baik sarana transportasi kesehatan, olah raga dan lainnya demi peningkatan kesejahteraan masyarakat kabupaten serdang bedagai, cc. bahwa untuk mengenang jasa para tokoh masyarakat kabupaten serdang bedagai, terhadap rumah sakit umum daerah, beberapa nama jalan dan stadion kabupaten serdang bedagai perlu diberi nama dengan mempergunakan nama nama para toknama rumah sakit, nama jalan dan nama stadionserdang bedagai nomor tahun tentang pembentukan tata kerja rumah sakit umum daerah kabupaten serdang bedagnama rumah sakit, nama jalan dan nama stadion,, tokoh masyarakat adalah tokoh masyarakat, adat, budaya dan agama daerah kabupaten serdang bedagai: rumah sakit umum daerah adalah rumah sakit umum daerah kabupaten serdang bedagai sebagai pusat pelayanan kesehatan masyarakat kabupaten serdang bedagai, stadion adalah stadion daerah kabupaten serdang bedagai yang terletak kecamatan dolok masihul yang berperan sebagai tempat pelatihan dan memajukan olah raga daerah kabupaten serdang bedagai. jalan adalah nama jalan kabupaten yang ada wilayah daerah kabupaten serdang bedagai. bab nama rumah sakit umum daerah, jalan dan stadion rumah sakit umum daerah rumah sakit umum daerah kabupaten serdang bedagai diberi nama rumah sakit umum sultan sulaiman. jalan jalan besar pantai cermin yang terletak kecamatan perbaungan mulai dari rumah makan simpang tiga sampai pantai cermin theme park diberi nama jalan mayjen. rizal nurdin jalan kabupaten yang terletak belakang kantor camat perbaungan tembus jalan baru diberi nama jalan sultan serdang. dari jalan lintas sumatera simpang tanjung beringin sampai pekan tanjung beringin diberi nama jalan pangeran bedagai. penataan jalan lainnya akan diatur dengan peraturan kepala daerah. stadion stadion olah raga kecamatan dolok masihul diberi nama stadion erry soedirm,alinan telah disesuaikansehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balitaderajat kesehatan keluarga dapat diukur dari angka kesakitan dan kematian ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita:erdang bedagai tentang kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita kabupaten serdang bedagaiibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita adalah: ibu adalah perempuan dalam keadaan hamil, nifas dan post nifas sampai dengan batas lima tahun: bayi baru lahir adalah bayi yang berumur hari: bayi adalah bayi yang berumur hari sampai dengan tahun, anak balita adalah bayi yang berumur hingga tahun: keluarga miskin adalah keluarga yang terdaftar biro pusat statistik yang memenuhi kriteria miskin, penerima pelayanan adalah ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita, pemberi pelayanan adalah tenaga kesehatan yang memberi pelayanan kesehatan kepada ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita: penyelenggara pelayanan adalah institusi yang memberikan pelayanan kesehatan kepada ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balitaembiayaan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayirumah sakit pone atau rumah sakit pelayanan obstetri neonatal emergency komprehensif komprehensif kegawatdaruratan kebidanan dan bayi neonatus, puskesmas atau pusat kesehatan masyarakatpuskesmas pond atau puskesmas pelayanan obstetri neonatal emergency dasar: poskesdes atau pos kesehatan desa merupakan wujud upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat ukm) yang dibentuk dari oleh dan untuk masyarakat setempat atas dasar musyawarah. penyelenggaraan poskesdes dibantu secara teknis oleh tenaga profesional kesehatan dan dukungan sektor terkait termasuk swasta, polindes atau pondok bersalin desa adalah pelayanan pada jenjang masyarakat yang melaksanakan upaya, posyandu atau pos pelayanan terpadu adalah upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (dariminimal lima program prioritas yaitu keluarga berencana, kesehatan ibu dan anak, gizi, imunisasi, dan penanggulangan diare, puskesmas keliling adalah unit pelayanan luar gedung yang dilengkapi kenderaan bermotor roda empat dan: praktekeluarga berencana secara rawat jalan,: bab asas dan tujuan bagian kesatu asas asas kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita adalah memberikan kepastian jaminan dan perlindungan pelayanan kesehatan terhadapkemanusiaan untuk mendapatkan pelayanan yang maksimal. bagian kedua tujuan penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita bertujuandaerah, terwujudnya kesehatan masyarakat dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, tercapainya penurunan angka kematian ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita dan, tersedianya pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita yang terjangkau, bermutu dan aman: bab iii pelayanan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita meliputi mendapatkan akses, mendapatkan informasi yang proporsional, mendapatkan keamanan dan kenyamanan dalam pelayanan kesehatan, ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita yang berasal dari keluarga miskin berhak mendapatkan subsidi pembiayaan kesehatan dari pemerintah daerah yang dianggarkan dalam apbd: pelayanan kesehatan kepada ibu meliputi antennata care anc) yaitu kunjungan oleh tenaga yang terlatih selama ibu hamil untuk mengawasi segala sesuatu tentang kesehatan ibu dan janin tetap baik. pelayanan yang diberikan pemeriksaan kehamilan, hb, pemberian tablet besi, tetanus toksin, gizi (bagi ibu yang kurang energi kronis dan protein kek dan kep) yang cacat. termasuk juga pengobatan malaria dan penyakit lainnya ds, hiv dan lainnya), persalinan, penanganan obstetri neonatus emergency dasar komprehensif pond pone), kontrasepsi dan kb: aborsi yang aman karena indikasi medis: post parfum yaitu memberikan konseling asi eksklusif, gizi ibu dan pemeriksaan resiko pendarahan post parfum pelayanan kesehatan kepada anak meliputi, neonatus yaitu penanganan bayi baru lahir, resusitasi bayi baru lahir, pencegahan dari hipodermik, perawatan kangguru (kontak kulit ibu dan bayi segera baru lahir terutama pada kelahiran premature), antibiotic untuk infeksi, inisiasi menyusu dini, pendidikan hygiene dan intervensi neonatal: imunisasi yaitu bcg, polio, difteri, pertussis, tetanus, campak, dan hepatitis tbs yaitu pengobatan penyakit ipa, diare, malaria, campak, kurang gizi, pelayanan gizi pemberian asi, pemberian mikronutrien, besi, vitamin yodium) dan pengobatan cacing bab ruang lingkup dan fasilitas bagian kesatu ruang lingkup ruang lingkup kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita meliputi kesehatan ibu hamil: kesehatan ibu bersalin: cc.gian kedua fasilitas jl). penyelenggaraan pemerintah dan swasta sebagaimana dimaksud pada meliputi rumah sakit umum daerah dan rumah sakit swasta, pusat kesehatan masyarakat, puskesmas pembantu, poskesdes, polindes: posyandu, swasta penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita harus memenuhi kualifikasi dan standar yang ditetapkan pemerintah: penetapan standar dan kualifikasi sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati bab pembinaan, pengawasan dan pelaporan bagian kesatu pembinaan jl) pemerintah daerah melakukan pembinaan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita: pembinaan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan tenaga pelayanan kesehatan: fasilitasi teknis pelayanan, konsultasi teknis pelayanan, dan koordinasi pelayanan bagian kedua pengawasan jl) pengawasan terhadapbupati atau pejabat yang ditunjuk: pengawasan sebagaimana dimaksud pada meliputi penyelenggaraan pelayanan kesehatan terhadap ketentuan perizinan:sarana dan prasarana kesehatan: dan standar operasional prosedur pelayanan kesehatan bagian ketiga pelaporan jl) setiap penyelenggarapejabat yang ditunjuk. bab sanksi administrasi jl) bagi penyelenggara kesehatan dan tenaga kesehatan baik pemerintah maupun swasta yang melanggar atau tidak memberikan pelayanan akan dikenakan sanksi administrasi: sanksi sebagaimana dimaksud pada berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, penutupan sementara: pencabutan izin: atau penutupan kegiatan. bab vii ketentuan peralihan hal hal yangaalestarian bangunan bersejarahmerupakan kabupaten yang mewarisi adat, budaya dan tradisi luhur serta memiliki peninggalan peninggalan berupa bangunan bangunan yang bernilai sejarah: bahwa untuk mempertahankan keberadaan bangunan yang dimaksud pada huruf pemerintah berkewajiban untuk melindungi dan memelihara bangunan bangunan tersebut agar tetap bestari dan terpeliharbangunan dan lingkungan sebagai cagar budaya daerah kabupaten serdang bedagai: mengingatlestarian bangunan bersejarahbenda cagar budaya adalah benda buatan manusia bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok atau bagian bagian atau sisa sisanyasitus adalah lokasi yang mengandung atau duga mengandung benda cagar alam budaya termasuk lingkungannya yang diperlukan bagi pengamatannya memulihkan kembali bangunan gedung bentuk aslinya: pemanfaatan bangunan gedung adalah memanfaatkan bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan: prasarana dan sarana bangunan gedung adalah fasilitasi kelengkapan dalam dan luar bangunan gedung yang mendukung pemenuhan terselenggara fungsi bangunan gedung: izin mendirikan bangunan gedung adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten serdang bedagaidinas adalah dinas pariwisata, seni dan budaya: bab tujuan bangunan bersejarah dan lingkungan daerah bertujuan melestarikan dan memanfaatkannya untuk memajukan kebudayaan daerah kabupaten serdang bedagai khususnya dan indonesia pada umumnya. bab iii penetapan bangunan bersejarah bangunan gedung bersejarah dan lingkungannyasebagai benda cagar budaya yang dilindungi dan anggap mempunyai nilai penting sejarahbersejarah dan lingkungannyayang memenuhi h syarat sebagaimana dimaksud pada untuk dilindungi dan dilestarikan. bangunan gedung bersejarahpemerintah daerah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangoleh kepala daerah atas usul kepala dinas terkait untuk bangunan gedungbersejarahpersetujuan pemilik. keputusanb upaya pelestarian pelaksanaan perbaikan, pemugaran, perlindungan serta pemeliharaan atas bangunan gedung bersejarah dan lingkungannya yang diterapkan sebagai cagar budaya hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin d. bangunan gedung bersejarahbersejarahbersejarah dan lingkungannya sebagaimana dimaksud pada terdiri atas klasifikasi utama diperuntukkan untuk bangunan gedung bersejarah dan lingkungannya yang secara fisik bentuk aslinya sama sekali tidak boleh ubah. klasifikasi madya diperuntukkan bagi bangunan gedung bersejarah dan lingkungannya yang secara fisik bentuk aslibersejarahbersejarah dan lingkungannya yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai cagar budaya yang keberadaannya harus dilindungi dan dijaga kelestariannya. identifikasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud pada sekurang kurangnya meliputi $ identifikasi umur bangunan gedung, sejarah kepemilikan, sejarah penggunaan, nilai arsitektur ilmu pengetahuan dan teknologinya serta nilai arkeologisnya. dokumentasi gambar teknis dan foto bangunan gedung serta lingkungannya. bab pengelolaan dan pemanfaatan pengelolaan bangunan gedung bersejarah dan lingkungan cagar budaya dan situs berskala lokal setempat adalah tanggung jawab pemerintah daerah. masyarakat, kelompok, atau perorangan berperan serta dalam pengelolaan bangunan gedung dan lingkungan cagar budaya dan situsb hak dan kewajiban pemilik dan pengguna bangunan gedung pemilik dari bangunan gedung dan lingkungan yang ditetapkan sebagai cagar budaya yang dilindungi dan dilestarikan mempunyai hak mendapatkan insentif sesuai dengan peraturan dari sesuai dengan peraturan perundang undangan. pemilik bangunan, gedung bersejarah dan lingkungan dan benda cagar budaya diwajibkan untuk melindungi dan memelihara keaslian dari bangunan, gedung dan lingkungan serta benda cagar budaya. setiap pemilikan, pengalihan hak atas bangunan gedung yang ditetapkan sebagai cagar budaya wajib daftarkan pada dinas pariwisata seni dan budaya. bab vii pembinaan dan pengawasan dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bangunan, gedung bersejarah dan lingkungan serta cagar budaya. bab viii larangan terhadap bangunan, gedung bersejarah dan lingkungan serta cagar budaya dilarang mengubah bentuk dan atau warna serta memugar bangunan gedung dan lingkungan cagar budaya. memperjualbelikan bangunan gedung dan lingkungan yang ditetapkan sebagai cagar budaya. bab ketentuan pidana pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam adalah tindak pidana kejahatan dikenakan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang undangan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam adalah tindak pidana pelanggaran dikenakan pidana sesuai dengan peraturan perundang undangan. bab viii ketentuan penutup hal hal yang memerlukan pengaturan lebih lanjut dari peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan kepala daerahppembuangan air limbah air atau sumber airdiatas, maka lain lain keputusan menteri dalam negeri nomor tanggal agustus tentang pemberhentian pejabat bupati dan pengesahan pengangkatan bupati serdang bedagai provinsi sumatera utara keputusan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten serdang bedagai nomor dprd tantang organisasi, pajak dani.yang merupakan perwujudan dalam menunjang penyelenggaraan dan pembangunan daerah sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah. berdasarkan hal manfaatkan oleh orang pribadi atau badan. berkenaan dengan hal maksud atas,maka pemerintah daerah dipandangti dan prosedur administrasi pajak daerahlain pembatalan yang dimaksud adalah atas izin yang telah ditertibkan. cukup jelas adalah sebagaimana dimaksud pada peraturan pemerintah nomor tahun tentang retribusi daerah. cukup jelas tambahan lembaran daerah kabupaten serdang bedagai tahun nomor serikantor adalah kantor pengendalian dampak lingkungan daerah kabupaten serdang bedagai: kepala kantor adalah kepala kantor pengendalian dampak lingkungan daerah kabupaten serdang bedagaimbah cair adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cai,daya tampung beban pencemaran ad,: sumber air adalah wadah airabupaten serdang bedagadaerah dibidangdengan nama retribusi izin pembuangan air limbah air atau sumber air objek retribusi adalah izin pembuangan air limbah air atau sumber air subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin pembuangan air limbah air atau sumber air bab iii golongan retribusi retribusi izin pembuangan air limbah air atau sumber air digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentudalam rangka pengawasan, petugas kantor pengendalian dampak lingkungan melakukan pemeriksaan kualitas air limbah (satu) kali setiap (tiga) bulan. bab perizinan tata cara memperoleh izin adalah sebagai berikut membuat surat permohonan izin yang ditujukan kepada bupati melalui kantor pengendalian dampak lingkungan daerah dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud pada lampiran keputusan menteri negara lingkungan hidup nomor tahun permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam atascc. dokumen lain yang terkait dengan pengisian formulir sebagaimana dimaksud pada kajian sebagaimana dimaksud pada poin (a) didasarkan pada jenis industri dan jenis usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan rona lingkungan cc. jumlah limbah yang dibuang daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam keputusan menteri nomor tahun tentang pedoman penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber airjenis usaha dan atau kegiatuntuk mengganti biaya pengawasan pelaksanaan ijin pembuangan air limbahndustri minyak sawit industri karet cc. pengolahan tapioka industri produk minyak nabati industri pengolahan produk perikanan industri pengolahan kayu rumah sakit hotelterutang masa izin adalah jangka waktu yang lamanya (satu, skrdbt atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud danbt dan std. tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran ditetapkan oleh.h.entang sistem pengendalian intern pemerintah serta tertib administrasi audit internalinta tanggapan pendapat terhadap lanjut hasil pengawasan, pelaksanaan tugas dan fungsi audisi dan melaksanakan inspeksi disiplin pegawai, menetapkan status proses penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan inspektorat kepada audisi, mengoordinasikan penyelesaian rencana tindakan keuangan dan pembangunan. inspektorat provinsi jawa timur. hubungan kerja dan koordinasi inspektorat daerah dengan inspektorat provinsi jawa timur. inspektorat kabupaten kota lain. hubungan kerja dan koordinasi inspektorat daerah dengan inspektorat. kementerian dalam negeri. hubungan kerja dan koordinasi inspektoratkekementerian negara pengawasan). hubungan kerja dan koordinasijenderal inspektorat utama. hubungan kerja dan koordinasi inspektodan pengawasan keuangan dan pembangunan bpk). hubungan kerja dan koordinasi inspektoratan intern pemerintah api): melakukan joint audit badan pemeriksa keuangan. hubungan kerja dan koordinasi inspektorat dengan badan pemeriksa keuangan berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan pemutakhiran data tindaklanjut hasil pemeriksaan, melakukan koordinasi pelaksanaan pemeriksaan oleh bpklembaga penegak hukum hubungan kerja dan koordinasi inspektorat lembaga pengawasan independen dan masyarakat menerima pengaduan masyarakat dan memeriksa kebenaran terkait pengaduan berdasarkan rekomendasi bupati. evaluasi berkala terhadap kinerja api oleh bupati dalam rangka pembinaan dan pengawasan bupati melakukan evaluasi secara berkala terhadap aparat pengawasan intern pemerintah api) dengan membentuk tim management oversight mo) atas pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. penutup demikian piagam audit internal atau internal audit charter ini disusun dengan harapan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. bupati probolinggo ttd, diubah sebagai berikut mengubah lampiran peraturan bupati probolinggo nomor tahun tentang piagam audit internal lingkungan pemerintah kabupaten probolinggosetiap perangkat daerah dilingkungan pemerintah daerah wajib mematuhi ketentuan dalam piagam audit indesemdilingkungan pemerintah daerah yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam mini. untuk mewujudkan pengawasan intern yang efektif, pimpinan perangkat daerah, sumberdaya manusia dan tanggungjawab kegiatan pengawasan intern oleh aparat pengawasan intern pemerintah selanjutnya atas kinerja api akan dilakukan penilaian oleh bupatidaerahperundang undangan. kedudukan dan peran inspektorat inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada bupati. visi dan misi inspektorat visi inspektorat adalah terwujudnya pengawasan yang profesional untuk mendukung terselenggaranya kepemerintahan yang baik dan bersih . misi: meningkatkan kualitas program dan sistem pengawasan. meningkatkan profesionalisme aparat pengawasan. tugas dan fungsi inspektorat tugas dan fungsi inspektorat mengacu pad tujuan dan sasaran inspektorat tujuan: meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja dilingkungan pemerintah daerah, meningkatkan kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah daerah yang profesional dan kompeten. sasaran meningkatkan kualitas program dan sistem pengawasan, meningkatkan kualitas sumber daya manasi dan aparat pengawas. kewenangan inspektoratmaka inspektorat memiliki kewenangan untuk menentukan obyek pemeriksaan yangperangkat daerahmemperoleh akses informasi secara penuh, bebas dan tidak terbatas atasseluruh informasi, aset dan personil organisasi pemerintah daerah yang diaudit serta tidak ada intervensi dan pembatasan ruang lingkup dan prosedur auditperangkat daerah dan unit kerja sebagaimana dimaksud pada nomor serta lembaga yang memperoleh dana dari apbd dan apbn (tugas pembantuan dan dekonsentrasi yang dikelola daerah)aturarat pengawasan intern pemerintah api) sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku: menerima menolak permintaan dari pihak lain atas dasar pertimbangan pertimbangan rasional yang dapat dipertanggungjawabkan tentang hasil pengawasan, dalam hal perangkat daerah tidak menyediakan informasi kepada aparat pengawasan intern pemerintah api) maka aparat pengawasan intern pemerintah api) berhak melaporkan kepada bupati. tanggungjawab inspektorat dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern pemerintah api): menyusun dan melaksanakan program kerja pengawasan tahunan ppt) yang berbasis resiko, menerapkan kode etik dan standard audit aparat pengawasan intern pemerintah api), mengupayakan kecukupan dan ketersediaan sumber. ruang lingkup pengawasan intern inspektorat untuk dapat mencapai sasaran pengawasan intern tersebut diatas, maka ruang lingkup pengawasan inspektorat mencakup adalah audit pemeriksaan ketaatan atau berkala terhadap perangkat daerah dan bumi lingkungan pemerintah daerah, audit pemeriksaan tematik terhadap perangkat daerah lingkungan pemerintah daerah, audit penanganan kasus terhadap permasalahan tertentu lingkungan pemerintah daerah, audit laporan keuangan perangkat daerah, audit kinerja perangkat daerah, audit tujuan tertentu perangkat daerah, audit investigasi, audit pengadaan barang dan jasa, review terhadap perencanaan, laporan keuangan perangkat daerah, laporan keuangan pemerintah daerah, laporan kinerja instansi pemerintah, dak dan ppd: evaluasi terhadap sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, spip dan evaluasi program strategis nasional, meng, jasa konsultasi pada perangkat daerah dilingkungan pemerintah daerah. kode etik dan standar audit aparat pengawasan intern pemerintah (api)sebagaimana surat badan pengawasan keuangan dan pembangunan bpk) nomor d2 jf perihal standar audit intern pemerintah indonesia dan kode etik sebagaimana diatur dalam keputusan aipi nomor kep aipi dpn tentang pedoman pemantauan penerapan kode etik auditor intern pemerintah indonesiaarat pengawasan intern pemerintah api): wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggungpabila terjadi penugasan audit pada satu obyek pemeriksaan yang sama, yang dilakukan oleh audit eksternal maka api tidak perlu melanjutkan proses penugasan. hubungan kerja dan koordinasi untuk dapat mewujudkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, inspektodilingkungan pemerintah daerah. hubungan kerja dan koordinasi inspektorat dengan audisi mencakuparat pengawasan intern pemerintah api) dengan audisipengembangan kawasan destinasi pariwisata, diubah sebagai berikut ketentuan bab pemanfaatan dan pengembangan diubah dan harus dibaca sebagai berikut, meliputi kawasan wisata gunung bromo, kawasan wisata air terjun bulan, kawasan wisata air terjun batu lawang, kawasan wisata puncak pundak lembu: kawasan wisata madakaripura, kawasan wisata tirto ageng, kawasan wisata puncak sari, kawasan wisata pantai bahak, kawasan wisata pulau gili ketapang, j . kawasan wisata tirta ronggojalu, kawasan wisata pantai tugu ringu, il. kawasan wisata pantai bandar sebaran, kawasan wisata pantai bentar: kawasan wisata tambak sari: oo. kawasan wisata pantai duta: kawasan pantai minor harmony bola): kawasan wisata candi jabung, kawasan wisata ranu sebaran dan air panas, kawasan wisata ranu agung, kawasan wisata kebun teh bandung biru, kawasan wisata candi kedatonhyang sakti, kawasan wisata air terjun kalipedati, kawasan suaka margasatwa dataran tinggiaa. kawasan wisata tubing, bb. kawasan wisata air terjun karangsari, cc. kawasan wisata alam sungai pekantentuan bab kawasan destinasi wisata diubah dan harus dibaca sebagai berikuttol kawasamparsata todas lal oo kawasan wisata gunung bromo ds. ngadisari kec. sukamara kawasan wisata air terjun bulan ds. sukamara kec. sukamara kawasan wisata air terjun batu lawang ds. gedung kec. sukamara kawasan wisata puncak pundak lembu ds. wonokerso kec. sumber kawasan wisata madakaripura ds. negororejo kec. lambang kawasan wisata tirto ageng ds. lambang kec. lambang kawasan wisata puncak sari ds. sapi kec. lambang kawasan wisata pantai bahak kecamatan tongas kawasan wisata pulau gili ketapang ds. giliketapang kec. sumberasih kawasan wisata tirta ronggojalu ds. pesawahan kec. tegalsiwalan kawasan wisata pantai tugu ringu ds. pabean kec. ringu kawasan wisata pantai bandar sebaran ds. ringu kec. ringu kawasan wisata pantai bentar ds. curahsawo kec. gending kawasan wisata tambak sari ds. sukokerto kec. ajarkan kawasan wisata pantai duta ds. randutatah kec. paiton kawasan pantai minor harmony bola) ds. minor kec. paiton kawasan wisata candi jabung ds. jabungcandi kec. paiton kawasan wisata ranu sebaran dan air panas ds. sebaran kec. tiris kawasan wisata ranu agung ds. ranuagung kec. tiris kawasan wisata kebun teh bandung biru ds. andungbiru kec. tiris kawasan wisata candi kedaton ds. andungbiru kec. tiris kawasan wisata air terjun dewi renggang ds. goyangan kec. krucil kawasan wisata air terjun jaringan kecamatan krucil kawasan wisata air terjun hyang sakti ds. premi kec. krucil kawasan wisata air terjun kalipedati ds. kalangan kec. krucil kawasan suaka margasatwa dataran tinggi ds. premi kec. krucilkawasan wisata tubing kecamatan gading kawasan wisata air terjun karangsari kecamatan gading kawasan wisata alam sungai pekan. kecamatan gada. iis : : : w mmen mmmm mula. bahwa gunapdate":. tunjangan kinerja daerahpeningkatan kesttibab maksud dan tujuan: bab. bab iii penerapan tunjangan kinerja daerah penerapan tunjangan kinerja daerah : tunjangan kinerja daerah sebagaimana dimaksud pada tidak diberikan kepada pejabat:. tidak meninggalkan tugas kantor pada waktu jam kerja tanpa izin. cc. mengikuti dan tidak mengikuti kegiatan kenegaraan dan kegiatan kantor lainnya tanpa izin. dengan waktu istirahat jam sampai dengan hari jumrjakan jam kerja khusus. pengaturan hari kerja dan jam kerja khusus sebagaimana dimaksud pada diterapkan dengan peraturan kepala skpdmsumber dana dana untuk pemberian tunjang kinerja daerahraiii dilingkungan sekretariat daerah dinilai oleh asisten yang membawanya dan eselon iii untuk kepala kantor dinilai oleh sekretaris daerah. eselon iiikuasa pengguna anggaran.vii besaran tunjangan kinerja daerah. bab viii tata cara pengajuan tunjangan kinerja daerahmkerja sesuai dengamprosedurr yang berlaku. pengguna anggaran mengajukan surat perintah pembayaran spm) sesuai: dengan hasil!iiipasaium wanda hab relik sah. ing diundangkan muara bulian pada tanggal pebruari sekte kabupaten batang hari ii "pa berpnsdafrah kabupaten batang hari tahun nomor lampiran peraturan bupati batang hari nomor tahun tanggal ?. @ p e zo tunjangan kinerja daerah pns dilingkungan pemerintah kabupaten batang hari jumlah per jabatan bulan memijat jumlah per tahun eselon iia rp. rp. eselon iib rp. rp. eselon iia rp. rp. eselon iii rp. rp. eselon iva rp. rp. eselon ivb rp. rp. eselon rp. rp. guru guru negeri golongan rp. rp. golongan iii rp. rp. golongan rp. rp. staf non eselon fungsional golongan rp. rp. golongan iii rp. rp. golongan rp. rp. ( a mms ma, nba golongan rp. rp. jumlah nnnndnnananananan rp. ann gie bulan cuba sara inn syahirsah. ken anna. tani nga nomor tahun tanggal : eee besar jumlah potongan tunjangan kinerja daerah pns dilingkungan pemerintah kabupaten batang hari komponen potongan edan mhn asn hari can mama tidak ada kabar alpa) tidak apel pagi tl) tanpa keterangan izin sakit tanpa keterangan dari dokter tidak masuk kantor hari pagi tanpa keterangan tidak masuk kantor hari sore tanpa keterangan keluar kantor tanpa keterangan maendibayar penuh \|. ketiga dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter. ooh. sakit tanpa pemberitahuan dianggap sakit yang dilengkapi dengan surat keterangan dokter maksimal (empatbelas)hari. dibayar penuh) cuti (semua bentuk cuti kecuali cuti diluar tanggungan negara), jika ada istri suami, anak, dibayar penuh ayah itugas belajar tabel) tugas belajar sudah habis masa waktunya tidak dibayar kin terlambat datang karena melaksanakan tugas kedinasan dan dibuktikan dengan surat dibayar penuhdibayar penuhrin cepat pulang karena terkait dengan masalah sosial seperti membusuk mengurus keluarga, dibayar penuh membusukcepat pulang karena sakit atau melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh atasan dibayar penuhtempatberurusan. untuk menghadiri undangan resmi dari instansi pemerintah atau lembaga resmi dibayar penuhyea ang es) yarirsah.
sub peraturan bupati batang hari nomor: tahun pia tentang st: kebijakan akuntansimeme peraturan pemerintah nomor natausahaan dan pertanggungjawaban bendahara serta penyampaiannytang harbagian keuangan pada sekretariat daerah kabupaten batang hari. pejabat pengelola . pejabat pengelola keuangan daerah selanjutnya disingkat ppid adalah kepala bagian keuangan pada sekretariat daerah kabupaten batang hari yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan apbd kabupaten batang hari dan bertindak sebagaan aan.oco.ooo kebijakan akuntansi pemerintah daerah #ngawur dasar dasar penyajian laporan arus kas yang memberikan: '. bab silbpesnisaran senaara rank aan sanakkelengkapan laporan keuangan. lampiran dari peraturan tentang kebijakan akuntansi ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan. bab ketentuan penutuptang hari. ditetapkan muara bulian padatanggal februari bupati bat fattah diundangkan muara bulian pada tanggal februari sekretaris daerah kabupaten batang hari yazirman berita daerah kabupaten batang hari tahun nomor
aia bupati pangkajene dan kepulauan provinsi sulawesi selatan peraturan daerah kabupaten pangkajene kepulauan nomor tahun tentang kabupaten layak anak dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati pangkajene kepulauan:generasiyang diamanahngkajene dan kepulauanrkawinan anak adalah perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang belum mencapai umur (sembilan belas) tahumadrasfasilitas kesehatan ramah anak adalah fasilitas kesehatan berupa rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), dan klinik kesehatan yang memberikan pelayanan kepada anak dengan sarana dan prasarana pendukungnya secara lengkap dan terpadu dengan tetap memperhatikan kebutuhan anak. rumah ibadah ramah anak adalah rumah ibadah berupa mesjid, gereja, vihara, pura, dan kelenteng yang memberikan fasilitas kepada anak seperti tempat bermain dan perpustakaan dengan tetap memperhatikan kebutuhan ibadahmembutuhkan perlindungan khusus adalah anak dalam situasi darurat, anakanak menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya. narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif selanjutnya disingkat napdanbab maksud dan tujun kla daerah.nyindikator kabupaten layak anak kabupaten, babsebagai berikut: akte kelahiran termasuk anak yang membutuhkan perlindungan khusus: dan kartu identitas anak sebelum mendapatkan kartu tanda penduduk termasuk anak yang membutuhkan perlindungan khusus, setiap anak berhak mendapatkan informasi yang layak pengembangan bakat dan minat sebagai berikut: tayangan khusus anak pada waktu membutuhkan tontonan dari media, memiliki rubrik khusus anak pada media cetak, mendapatkan informasi melalui pusat layanan informasi sahabat anak yang terintegrasi untuk informasi, konsultasi dengan pendekatan pelayanan yang ramah anak, dan memiliki media khusus bagi anak yang dapat secara langsung berpartisipasi untuk mengungkapkan permasalahan, menyampaikan pandangan dan menemukan solusinya. setiap anak berhak untuk berkumpul dan berorganisasi pada wadah yang ramah anak sebagai berikut: forum anak mulai dari tingkat desa kelurahan, kecamatan, dan kabupaten yang akan memberikan masukan dalam menyusun perencanaan pembangunan (musrenbang): kelompok anak lainnya seperti sanggar seni dan budaya, klub olahraga, remaja mesjid, dan karang taruna, dan lain lain. bagian ketiga hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif setiap anak berhak mendapatkan sebagai berikut: pendidikan pranikah bagi anak sekolah sesuai usia dan kedatangannya untuk mencegah perkawinan anak, pendidikan keagamaan dan menanamkan nilai nilai luhur sejak dini dari orangtua dan keluarga atau kerabat untuk mencegah terjadinya pergaulan beresiko, tidak dipisahkan dari orangtuanya, kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan terbaik bagi anak, prioritas untuk dibesarkan oleh orangtuanya sendiri, orangtua angkat yang melalui ketentuan negara, tidak dipindahkan secara ilegal, pola asah, asuh, dan asih yang baik, dan penuh kasih saying baik dari kedua orang tua, keluarga dan kerabat maupun pada lembaga pengasuhan alternatif antara lain pondok pesantren, panti asuhan, asrama siswa, dan lainnya, dukungan kesejahteraan khususnya bagi orang tua dari kelompok rentan,reunifikasi keluarga apabila terpisah khususnya bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus, setiap anak berhak mendapatkan sebagai berikut: pendidikan lembaga pendidikan usia dini yang holistik integratif sesuai dengan usia dan kedatangannya, dan pengasuhan yang baik lembaga pendidikan anak usia dini khususnya setiap desa kelurahan. setiap anak berhak mendapatkan sebagai berikut: sarana dan prasarana infrastruktur ramah anak seperti taman bermain ramah anak yang memenuhi standar, dan sarana dan prasarana rute aman selamat dari dan sekolah yang dapat diakses oleh semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus, bagian keempat hak kesehatan dasar dan kesejahteraan setiap anak termasuk anak dalam kandungan berhak untuk mendapatkan sebagai berikut: kehidupan kecuali membahayakan keselamatan ibu, gizi yang baik sejakyang bersih tanpa asap rokok atau kawasan tanpa rokok ketersediaan air bersih, layanan kesehatan ramah anak, dan akses jaminan sosial bagian kelima hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dam kegiatan budaya setiap anak berhak mendapatkan sebagai berikut: kesempatan yang seluas luasnya untuk memperoleh pendidikan wajib belajar (dua belas) tahun secara gratis termasuk anak yang memerlukan perlindungan khusus, pengembangan pendidikan vokasional sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan kreativitas, cc. wadah untuk berkreasi dan berekreasi, dan waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olahraga. akses jaminan pendidikan termasuk beasiswa khususnya anak dari kelompok rentan, layanan pendidikan yang ramah anak dalam sekolah madrasah disetiap jenjang pendidikan. bagian keenam hak perlindungan khusus setiap anak berhak mendapatkan sebagai berikut: perlindungan khusus jikauntuk pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang, perlindungan dan pendampingan secara optimal dalam tempat pengungsian anak, perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum abh) antara lain hak pendidikan, kesehatan, pembinaan mental spiritual, pengembangan bakat minat, layananpendampingan hukum, dan akses atas tumbuh kembang secara wajar dan berhak mendapatkan keadilan restoration dan prioritas diverse, cc. perlindungan khusus bagi anak dalam situasi eksploitasi ekonomi dan seksual antara lain hak untuk dikembalikan kela pendidikan bagi pekerja anak, mendapatkan layanan psikososial, layanan rehabilitasi mental, mendapatkan keterampilan vokasional dan latihan kerja bagi anak yang diatas usia (lima belas) tahun. perlindungan khusus bagi korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah maupun lingkungan dalam bentuk layanan pendampingan korban,layanan kesehatan khususnya visum, layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial. perlindungan khusus bagi korban napa dalam bentuk layanan pendampingan korban, rehabilitasi korban khususnya bagi anak korban penyalahgunaan obat obatan dan zat adiktif lainnya termasuk lem, herbal, minuman olesan dan lainnya, perlindungan khusus bagi anak korban hiv dan aids dalam bentuk layanan rehabilitasi dan pengobatan secara gratis, layanan pendampingan korban. perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, korban perdagangan anak (trafficking), korban perdagangan anak balita, dalam bentuk layanan pendampingan korban, pemulangan,rehabilitasi dan reintegrasi sosial, perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas untuk tidak menjadi korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah, perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas budaya, keagamaan, dan terisolasi atau wilayah (terluar, terdepan, tertinggal) dalam bentuk layanan pendidikan, kesehatan, jaminansosial perlindungan khusus bagi anak korban terorisme, perilaku menyimpang dan korban stigmatisasi dalam bentuk layanan pendampingan korban, kesehatan, pendidikan, layanan psikososial, rehabilitasi dan reintegrasi sosial. setiap anak yang membutuhkan perlindungan khusus berhak untuk tidak mendapatkan sebagai berikut: eksploitasi oleh media cetak dan elektronik untuk menjamin masa depannya, stigma, pengucilan dan diskriminasi dari masyarakat. bab desa kelurahan layak anak desa kelurahan layak anak menjadi bagian dari indikator, dandesa kelurahanak diatur dalam peraturan bupati. bab vii kecamatan layak anak pelaksanaan pengembangan kecamatan layak anak dapat dilaksanakan jika desa kelurahan daerah telah memenuhi kriteria desa kelurahan layak anak, tahapan pengembangan kecamatan layak anak meliputi: persiapan, meliputi: penggalangan kesepakatan para pemangku kepentingan desa kelurahan: dan pembentukan tim kerja gugus tugas. perencanaan, meliputi: pengumpulan data dan informasi permasalahan anak dan potensi yang berkaitan dengan pengembangan kecamatan layak anak yang bersumber dari desa kelurahan setempat yang telah memenuhi kriteria desa kelurahan layak anak,kecamatkecamatan layak anak. ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan kecamatan layak anak diatur dalam peraturan bupati. bab viii kewajiban tanggung jawab pemerintah pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab melakukan pemenuhannerbitan administrasi kependudukan antara lain registrasi anak, akta kelahiran, dan kartu identitas anak, melibatkan anak melalui forum anak kelompok anak lainnya tingkat desa kelurahan, kecamatan dan kabupaten dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang): menyediakan call center atau telepon sahabatsahabat anak bisa) yang sehat,aman, dan layak untuk anak serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggara jasa internet, media cetak, dan media massadan seharusnya berbasis keluarga, institusi adalah pilihan alternatif terakhir, melakukan standarisasi layanan dan pengawasan dalam pengasuhan alternatif seperti lembaga kesejahteraan sosial anak lisa), pondok pesantren, asrama anak, dan lainnya, memberikan dukungan kesejahteraan bagi kelompok rentan khususnya yang memiliki anak, memenuhi hak tumbuh kembang anak termasuk anak yang membutuhkan perlindungan khusus, melindungi anak anak dari perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia termasuk anak yang membutuhkan perlindungan khusus disetiap lokasi dan situasi, mengadakan pelatihan untuk orang tua tentang pola asuh anak yang baik melalui lembaga edukasi keluarga mulai dari tingkat desa kelurahan sampai tingkat kabupaten, berperan aktif membantu keluarga dalam menjalankan kewajibannya dalam pengasuhan antara lain: penyediaan ruang laktasi, dan tempat pengasuhan sementara anak. menyelenggarakan program pendidikan pra nikah dan bimbingan perkawinan dengan bekerjasama dengan kementrian agama, pengadilan agama dan dinas terkait lainnya, mengembangkan paud yang ada menjadi paud hi setiap desa, menyediakan infrastruktur ramah anak dalam hal ini fasilitas ruang bermain ramah anak sesuai standar mulai dari tingkat desa sampai kabupaten, menyediakan fasilitas rute aman selamat dari dan sekolah bagi anak sekolah termasuk anak berkebutuhan khusus. pemerintah daerah berkewajiban menyediakan sumber daya untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, sebagai berikut: ketersediaan tenaga kesehatan terlatih dalam pertolongan persalinan, menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan ramah anak, cc. penyediaan ruang laktasi kantor pemerintah dan atau tempat tempat pelayanan publik, ketersediaan dan pemenuhanbahan yang digunakan untuk layanan imunisasi dasar lengkap, penyediaan air bersih yang memenuhi syarat kesehatan lingkungan perumahan, layanan publik dan tempat tempat umum lainnya, dan tidak memasang iklan rokok radius (satu) kilo meter dari layanan pendidikanatau wajib belajar (dua belas) tahun termasuk anak yang membutuhkan perlindungan khusus, menyediakan sarana dan prasarana aksesibilitas bagi siswa penyandang disabilitas, cc. mengoptimalkan pendidikan keterampilan atau vokasional untuk pengembangan bakat dan minat anak, menyediakan fasilitas kesenian, ibadah, dan gelanggang olah raga sebagai wadah untuk mengasah dan mengembangkan bakat, minat, inovasi dan kreativitas anak semua bidang, mewujudkan sekolah madrasah ramah anak setiap jenjang pendidikan, memberikan bea siswa bagi anak keluarga tidak mampu, memfasilitasi anakanak yang berprestasi dalam bidang akademik, seni budaya dan olah raga, pemerintah daerah berkewajiban untuk memenuhi hak perlindungan khusus dengan: mengoptimalisasi tugas dan fungsi unit pelayanan teknis perlindungan perempuan dan anak, memberikan aksesmenyediakan rumah aman bagi anak korban kekerasan eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah termasuk korban trafficking penculikan, menyediakan layanan rehabilitasi bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus,dan pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada sampai dengan ditetapkan dengan peraturan bupati bab kewajiban dan tanggung jawab orangtua orangtua berkewajiban untuk memenuhi haksipil dan kebebasan anak, sebagai berikut: melaporkan kelahiran anak untuk registrasi dan dibuatkan akte kelahiran, mendengarkan suaratidak melakukan penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, melindungi kehidupan pribadi anak dan tidak mempublikasi tanpa seizin anak, dan memberikan ruang untuk berkumpul, berorganisasi dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan. orang tua berkewajiban untuk memenuhi hak lingkungan keluarga dan pengasuh yang sesuai dengan usia dan kematangan anak, menjaga keharmonisan keluarga, dengan selalu mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, sesuai kondisi dan kemampuan orang tua, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, cc. menjaga anak untuk tidak terjebak dalam pergaulan beresiko, menghindari sifat permisivisme, mengawasi dan mendampingi anak agar tidak terjebak dalam penyalahgunaan napa, hiv dan aids serta terlindung dari pornografi, memberikan waktu luang untuk istirahat dan bermain, memberikan dukungan kesejahteraan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. orang tulindungi anak dari asap rokok dan mencegah untuk tidak merokok, pemenuhan air bersih,dan memberikan jaminan sosial. orang tundukung wajib belajar (dua belas) tahunmadrasah dengan pihak sekolah madras. orangtua berkewajiban untuk memenuhi hak perlindungan khusus anak, sebagai berikut: mendampingi anak dalam proses hukum, mendampingi dalam proses rehabilitasi, memastikan anak korban mendapatkan hak pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan mencegah anak yang sudah menjadi korban untuk tidak menjadi korban selanjutnya, dan menjaga tidak terjadi diskriminasi anak yang menjadi korban dalam keluarga. bab kewajiban anak kewajiban anak dibagi dalam (tiga) unsur, yakni: kewajiban terhadap diri sendiri, kewajiban terhadap orang tua keluarga dan guru, dan kewajiban terhadap agama, bangsa dan negara kewajiban terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: menjaga kesehatan dan keselamatan diri, menuntut ilmu demi perkembangan dan kemajuan diri, dan menjaga diri dari segala bentuk perbuatan yang asusila. kewajiban terhadap orangtua keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: menjaga hubungan berdasarkan nilai nilai kesopanan, menyayangi dan menghormati orang tua, wali, dan guru, dan membangun komunikasi yang efektif dengan orangtua keluarga, kewajiban terhadap agama, bangsa dan negara sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: menjaga pergaulan sesuai dengan norma yang berlaku, menolong orang orang yang memerlukan sesuai dengan kemampuannya, menghargai setiap orang, dan berinteraksi dengan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab keterlibatan dunia usaha dan media serta peran serta masyarakat dunia usaha turut terlibat dalam pelaksanaan kla, keterlibatan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada meliputi: mendukung penyediaan desa kelurahan ramah anak, b.mengembangkan program pemberdayaan keluarga untuk mencegah anak dari eksploitasi, cc. penyediaan fasilitas umum yang ramah anak,ketentuan lebih lanjut mengenai teknis keterlibatan dunia usaha diatur dalam peraturan bupati. media turut terlibat dalam pelaksanaan kla, keterlibatan media sebagaimana dimaksud pada meliputi: a.maupun mediaan desa kelurahanrilaku social masyarakat,usia anak, melindungi dan mencegah anak menjadi pekerja dan pekerja rumah tanggapemantauan dan evaluasi. bab xii tahapan pengembangan kla bagian kesatu umum tahapanpadadsiadengan rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana strategis daerah, dankarena rad kla merupakan sebuah integrasi dengan rencana kerja terkait. halrad kla harus mempertimbangkan dan mendayagunakan semua potensilokal, sosial, budaya dan ekonomi serta berbagai produk unggulan setempacc.danxiii anggaran biaya biaya yang yang timbuldengan ditetapkannya peraturan daerah ini dibebankan pada: anggaranpendapatan dan belanja daerah, masyarakat, dunia usaha,xiv sanksi administratif setiap orang atau badan hukum yang melanggar hak hak anak sebagaimana diatur dalam dan dan akmekanisme dan tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan bupati. bab ketentuan peralihpemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam dan dan ditetapkan paling lama (satu) tahun setelah peraturan daerah ini ditetapkan. bab xvi ketentuan penutup peraturan bupati tentang pelaksanaan peraturan daerah ini harus sudahada tanggal l9. oktober pama buram aneka dan kepulauan, ugt sxamswdpb hamid ng, sea diundangkan pangkajene pada tanggal oktober spihpkretaris daerah kebun pangkajene dan kepulauan, jul penjelasan atas peraturan daerah kabupaten pangkajene kepulauan, sehingga untuk memberikan perlindungan terhadap anak perlu ditetapkan melalui pembentukan peraturan daerah.indahkan anak secara ilegal yang dimaksud adalah memindahkan anak dari daerahnya keluar daerah atau keluar negeri, contoh: larangan tki anak. huruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf pengasuhan alternatif yang dimaksud adalah seperti panti asuhan, lembaga kesejahteraan sosial anak lisa), dan sekolah bagi anak berkebutuhan khusus. huruf reunifikasi adalah memastikan anak untuk dipertemukan kembali dengan orang tuanya setelah terpisahkan, misalnya terpisahkan karena bencana alam, konflik bersenjata, orang tua berada luar negeri, atau karena diculik dan diperdagangkan. cukup jelas huruf cukup jelas huruf rute aman selamat sekolah rasa) terdiri atas zebra cross dan trotoar jalan. cukup jelas huruf wajib belajar tahun yang dimaksud adalah kewajiban bagi keluarga untuk menyekolahkan anak pada tingkatan pendidikan sekolah dasar tahun), sekolah menengah pertama tahun) dan sekolah menengah atas tahudesa kelurahan yang dimaksud sini tidak terkecuali daerah kepulauan yang merupakan bagian dari kabupaten pangkajenetaan layak untuk anak adalah sesuai dengan etika penulisan dan pemuatan berita terkait kasus kasusdaerah kabupaten bandung laga," mata mna nomor tahun peraturan bupati bandungadi.doku bag. hukumdi.doku bag. hukumadi.doku bag. hukumbupati tentang panitia penyelenggara ujian dinas. cckabupaten bandungccadi.doku bag. hukumadi.doku bag. hukumbandungadi.doku bag. hukumbandungbandungadi.doku bag. hukumadi.doku bag. hukumbandungadi.doku bag. hukumbandungbandung. adi.doku bag. bupati dengan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten bandung. pemerintah kabupaten bandungabupaten bandung. inspektorat kabupaten bandung adalah lembaga pengawasan yang berada kabupaten bandung. kepala inspektorat adalah inspekturdi.doku bag.hukumadi.doku bag. hukumadi.doku bag. hukum periksa apakah kabupaten bandungbandungbandungbandungbandungbandung telah menerima penetapan batas maksimal kumulatif pinjaman pemerintah kabupaten bandung. dan periksa apakah pemerintah kabupaten bandungbandungadi.doku bag. hukumadi.doku bag. hukumbandungbandungbandungadi.doku bag. hukumbandungadi.doku bag. hukumadi.doku bag. hukumiadi.doku bag. hukumadi.doku bag. hukum'adi.doku bag. huklaksana urusan pemerintahan daerahcc. pegawai daerah:: dana dekonsentrasi: tugas pembantuan: kabupaten bandung. pengawasan sebagaimana dimaksud pada dikoordinasikan oleh inspektur kabupaten bandungabupaten bandung. adi.doku bag.hukumadi.doku bag. hukumadi.doku bag. hukumadi.doku bag. hukumbandungfbandungadi.doku bag. hukumbandungadi.doku bag. hukum50y6adi.doku bag. hukumbandungadi.doku bag. hukumbandungbandungbandungadi.doku bag. hukumcoloadi.doku bag. hukumkadi.doku bag. hukum bandung. bagian kedua rencana pengawasan ppt sebagaimana dimaksud dalam meliputi ruang lingkup: sasaran pemeriksaan: skpd yang diperiksa: jadwal pelaksanaan pemeriksaan: jumlah tenaga: anggaran pemeriksaan:barat dan inspektur kabupaten bandung: dan pemeriksaan terhadap kebijakan pinjaman dan hibah luar negeri. adi.doku bag.hukum iiccbandung: mengkoordinasikan penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten: mengkoordinasikan penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan sesuai dengan kewenangan kabupaten::, masyarakat dan dunia usaha dengan rencana tata ruang: adi.doku bag. hukumkabupaten:kabupatenkabupaten, dan memberikan pengarahan serta saran pemecahanny, masyarakat dan dunia usaha berkaitan dengan penyelenggaraan penataan ruang:sekitarnya: melakukan evaluasi tahunan atas kinerja penataan ruang kabupaten: menyampaikan laporan pelaksanaan tugas board kabupaten secara berkala kepada bupati. dalam hal terjadi pemekaran wilayah kabupatenkabupaten bandung rkd). periksa apakah ipjp daerah yang telah disusun telah memperhatikan ipjp nasionalkabupaten bandung sebelum ditetapkan telah dikonsultasikan kepada pemerintah provinsi periksa apakah rpm daerah kabupaten) yang telah disusun telah berpedoman pada ipjp daerah kabupaten)bupati terpilih. adi.doku bag. hukumpemerintah provinsi. periksa apakah rencana kerja pemerintah kabupaten bandungoo. periksa apakah pemerintah kabupaten bandungkabupaten bandungkabupaten bandungbupatibupatikabupaten bandungadi.doku bag. hukum periksa apakah pemerintah kabupaten bandung telah melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten(a) berapa jumlah penduduk kabupatenkabupatenapakah pemerintah kabupaten bandung mana skpd terkaitskpd terkaitskpd terkait telah melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pemutakhiran data penduduk. cek apakah skpd terkait membuat analisis hasil pemantauan dan menyampaikan kepada gubernur sebagai penyempurnaan kebijakan yang diperlukan. cek apakah skpd terkait pelaporan. cek apakah bupatipelayanan administrasi umum pemerintahan penyelenggaraan pemerintahan daerah. bupati dan wakil bupati. periksa apakah tata cara pencalonan, pemilihan dan pengangkatan bupati dan wakil bupati telah sesuai dengan peraturan perundang undangan. periksa apakah bupati wakil bupati telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan perundangundangan. periksa apakah besarnya biaya penunjang operasional bupati dan wakil bupatibupati, keputusan bupati telah diundangkan dalam lembaran daerah berita daerah. adi.doku bag. hukumkabupaten bandung: peraturan bupatibupati wakil bupati kepada presiden melalui menteri dalam negeri.undangan. adi.doku bag. hukumkabupaten bandungsatuan polisi pamong praja tersebut telah melaksanakan tugasnya.adi.doku bag. hukum periksa apakah pemerintah daerahnyelenggaraan pemerintahan umum. batas wilayah. periksa apakah batas wilayah kabupaten dengan kabupaten yang berbatasan telah ditetapkan dengan keputusan menteri dalam negeri. periksa apakah ada perselisihan antar kabupaten mengenai sumber daya alam, langkah langkah apa yang diambil untuk mengatasinya. apakah kabupatenkabupaten tetangga, telah masuk dalam rpm daerahbupatibupati dengan instansi vertikalkabupaten bandung kepada instansi vertikalbupati yang bertentangan dengan peraturan daerah, peraturan perundangundangan lainnya dan kepentingan umum, cek pelaksanaannya. periksa apakah ada keputusan peraturan bupati yang menurut materinya harus diatur dengan perda, cek pelaksanaannya. adi.doku bag. hukumcc. periksa apakah bupati telah menetapkan peraturan tentang organisasi dan tata kerja pemerintahan desa.kabupaten sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah nomor tahun memberikan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten. menetapkan bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten. memfasilitasi penyusunan peraturan daerah kabupaten. melakukan pengawasan peraturan daerah kabupatenkabupatenkabupaten, dan melakukan upaya upaya percepatan atau akselerasi pembangunan pedesaan skala kabupatendengan berpedoman pada peraturan menteri. adi.doku bag. hukum. periksa mengenai badan perwakilan desa apakah telah ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten. oo.. uu. xx. periksa mengenai lembaga kemasyarakatan diatur dengan peraturan daerah kabupatenadi.doku bag. hukumcc. periksa apakah tugas dan fungsi serta program kerja badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten bandungkabupaten telah ditetapkan dengan peraturan daerah dan atau peraturan gubernur, bupatio1 skb xiiadi.doku bag. hukumbandungbandunglaporan hasil pemeriksaan pejabat pengawas lingkungan inspektorat kabupaten bandung disampaikan kepada bupati bandunglingkungan inspektorat kabupaten bandung disampaikan kepada bupati bandung dan tembusan kepada gubernur. adi.doku bag.hukum periksa apakah bupati telah membentuk lembaga komunitas intelijen daerah komandan) kabupatenbupati telah mendelegasikan tugas tugas dimaksud kepada wakil bupatikabupaten sudah sesuai dengan peraturan perundang undangan. periksa upaya apa saja yang dilakukan bupatibupatibupati, tokoh agama dan organisasi kemasyarakatan. periksa apakah bupatiuukabupatenxxaa. periksa apakah terjadi penyalahgunaan fasilitas negara daerah oleh calon bupati wakil bupati. bbccdi.doku bag. hukum ddee. periksa apakah bupatiapakah ada pemberdayaan kelembagaan sumber daya air tingkat kabupatenapakah ada pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten apakah ada pengendalian daya rusak air yang berdampak skala kabupaten apakah ada penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air tingkat kabupatenapakah ada pengawasan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam kabupaten apakah pengairan (drainase) ditetapkan dalam peraturan daerah dan atau rencana strategi kabupatenserta koordinasi dengan daerah sekitarnya. adi.doku bag. hu. apakah ada penyusunan rencana induk prasarana dan sarana drainase skala kabupatenapakah ada penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan kabupaten desa. apakah ada pembiayaan pembangunan jalan kabupaten des. apakah ada pengoperasian dan pemeliharaan jalan kabupaten desa. apakah ada pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen jalan kabupaten desa. apakah ada evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan kabupaten desa. apakah ada pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan kabupaten desa. bangunan gedung dan lingkungan. apakah ada penetapan kabupaten pembinaan bangunan gedung dan rumah negara tingkat kabupaten. apakah ada penetapan kelembagaan bangunan gedung kabupatenkabupaten bandungdi.doku bag. hukumyang bersangkutan. apakah ada penelitian dan pengembangan jasa konstruksi dalam wilayah kabupaten. apakah ada peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi dalam wilayah kabupatendalam penyelenggaraan jalan. periksa pengembangan teknologi terapan bidang jalan untuk jalan kabupatenadi.doku bag. hukumbupati pihak berwenang harga pasar, dengan cara bandingkan antara man di.doku bag. hukumkabupaten bandungi.doku bag. hukumradi.doku bag. adi.doku bag. hukumadi.doku bag. hukum satuan m3?kabupaten bandung. terhadap pembangunan gedung pemerintah kabupaten bandungbupati: adi.doku bag. hukum bab tindak lanjut hasil pemeriksaan hasil pemeriksaan pejabat pengawas lingkungan inspektorat kabupaten bandung sebagaimana dimaksud dalam ditindaklanjuti oleh pemerintah kabupaten bandung sesuai dengan rekomendasi. wakil bupati bandungkabupaten bandungkabupaten bandunggubernur. pemutakhiran hasil pengawasan oleh pejabat pengawas lingkungan inspektorat kabupaten bandungbab norma pengawasan dan kode etik pejabat pengawas lingkungan inspektorat kabupaten bandungadi.doku bag.di.doku bag. hukumm3bupati untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan urusan, keciptakaryaan dimana bupatievaluasi kinerja penyelenggaraan jalan kabupaten. adi.doku bag. hukum pengendalian fungsi hasil pembangunan jalan kabupaten. evaluasi kabupaten terhadap penyelenggaraan sistem drainase dan pengendali banjir wilayah kabupatenkabupaten bandung menyediakan dukungan dana untuk pemeliharaan kegiatan kegiatan yang sudah selesai. guna dan hasil an adi.doku bag. hukumdan puskesmas. adi.doku bag. hukum sebutkan jenis imunisasi yang telah diberikan (buatkan daftar).kabupaten bandung dan amati kesesuaiannya dengan program nasional serta berikan analisisnya.periksa bantuan pemerintah kabupaten bandungadi.doku bag. hukumsinkronisasi perencanaan pengadaan obat dan bahan pelengkap lainnya dari provinsi dan kabupatenadi.doku bag. hukum mana pemerintah kabupaten bandungkabupaten periksa penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan kabupatenkabupaten bandungperiksa penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan kabupatenadi.doku bag. hukum periksa pemberian ijin operasi angkutan taksi yang melayani wilayah kabupatenperiksa penetapan tarif penumpang kelas ekonomi antar kota dalam kabupate. periksa penyelenggaraan analisa dampak lalu lintas jalan kabupaten. periksa penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalulintas jalan kabupaten. periksa pelaksanaan penyidikan pelanggaran yang meliputi (a) perda kabupaten. periksa penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum jalan kabupaten. periksa pemberian ijin usaha mendirikan pendidikan latihan mengemudi dan montir. penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sdm potensial. kabupaten. adi.doku bag. hukumadi.doku bag. hukumperiksa pengalokasian tenaga potensial pendidik dan tenaga kependidikan kabupaten. periksa biaya yang dialokasikan dalam penyelenggaraan ujian sekolah skala kabupatenpakah penyaluran dan penempatan tenaga kerja sudah sesuai dengan kebijakan pemerintah kabupaten bandung. periksa apakah angkatan kerja kabupatenkabupaten sudah sesuai dengan permintaan pasar. adi.doku bag. kabupaten bandungbandungbandungbandungbandungbandungbandungbandungadi.doku bag. hukumadi.doku bag. hukumadi.doku bag. hukumadi.doku bag. hukumadi.doku bag. hukumbandung". adi.doku bag. hukum"kas negara untuk dekonsentrasi pusat dan kas daerah untuk demon provinsi. ccdi.doku bag. hukumpemprogrambandungbandungadi.doku bag. hukumbandbandung. pertemuan akhir exit briefing). tim pemeriksa menyampaikan pokok pokok hasil pemeriksaan kepada bupati atau yang mewakili dan pimpinan instansi unit kerja yang diperiksa yang mewakili. pelaporan hasil pemeriksaan. ekspor hasil pemeriksaan. selambat lambatnya (kabupaten bandungjenderal. ekspor konsep laporan hasil pemeriksaan oleh tim pemeriksa dipimpin inspektur kabupaten bandung dengan penyanggah terdiri dari para pejabat pengawas lingkungan inspektorat kabupaten bandung, kelompok kerja bidang pengawasan, kepala bagian dan kepala sub bagianbagian evaluasi laporan pengawas. selambat lambatnya (lima belas) hari setelah selesai melakukan pemeriksaan regulekabupaten bandung kepada inspektur jenderal, konsep nota dinas inspektur jenderal kepada menteri dan petunjuk menteri kepada bupati atau pimpinan komponen: perencanaan keuangan: sarana prasarana:adi.doku bag.hukuminspektur bupati bandung ttd dadang laser adi.doku bag. hukum lampiran iii peraturan bupati bandung nomorkabupaten bandung pendahuluan. simpulan hasil monitoring dan evaluasi: saran. bab uraian hasil monitoring dan evaluasi: data umum dasar, tujuan: ruang lingkup: batasan: hasil monitoring:kabupaten bandungadi.doku bag. hukum: waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi. hasil monitoring dan evaluasi kalimat penutup. tim monitoring dan evaluasi inspekturbandung: pelaksanaan. inspektorat kabupaten bandung, memantau tindak lanjut atas hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten bandbandung. inspektur kabupaten bandung melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut kepada bupati bandungbandung:: saran: adi.doku bag. hukum bab uraian hasil pemantauan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan:bupati bandung ttd dadang laser adi.doku bag. hukumadi.doku bag. hukum i'it aif gugus tugas pencegahan dan penanganan find.ak pidana perda all aif orang deng.an rahm., maka perlu membentuk peraturan bupatinomor tahun tentang pembentukan daerah 'racun uu::s nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomor undang undang nomor tahun tent.lindungan saksi dan korban lembaran negara republik indonesia tahun no1nor tambahan!\{.tentang gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang;.mahan lembaran dae.rah nomorlembaran daerah kabupaten sidenreng rappang tahun nomor tambahan lembaran daerah nomor iiejiutuskaji menetapkan peraturan pencegahan perdagaiigaii kappa.ng. bupati tentang gugus tugas dan pen. alf gan aff tll'f dak pidana orang kabupaten sidenrengrncrintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang .menjadi kewenangan:n daerah otonom. dinas pemberdayaan masyarakat, desa, perempuan clan perlindungan anakper1lindungan'l'induk pidana perdagangan orang kabupaten, kurban adalah seseorang yang manga jarla.dilin.dagangan orang. bab m.maksud alf tujuan pasa12 peraturan bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah dae.rah dalam membentuk gugus tugas kabupaten; dan pedoman bagi personalia gugus tugas kabur.ten dalam rangka melaksanakan upaya upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang daerah. peraturan bupati ini bertujuan untuk mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan langkah langkah pemberantasan dan penangan.an tindak pidana perdagangan orang; memberikan gambaran yang jelas dan lengkap tentang mekanisme kerja : gugus tugas kabupaten. organisasi pemerintah:ah daerah membentuk gugus tugas kabupaten, yang beranggotakan dari unsur unsur sebagai berikut unsur pemerintah:ah daerah; penegak hukum; organisasi masyarakat; lembaga swadaya masyarakat; organisasi profesi; peneliti akademisi, keanggotaan. gugus tugas kabupaten sebagaimana dimaksud pada {l) ditetapkan dengan keputusan bupati:i. untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas, ketua gugus tugas kabupaten dapat membentuk sub gugus tugas sesuai kebutuhan dengan surat perintah. sub gugus tugas sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh seorang koordinator sub gugus tugas yang beranggotakan dari anggota gugus tugas. pada15 anggota gugus tugas kabupaten sebagaimana dimaksud dalam dijabat secara officio oleh pejabat struktural atau fungsional pada masing masing unsur. gugus tu.gas kabupaten sebagaimana dimaksud dalam;; mengkoordinasikan.n upaya pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang; d. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerja sama; merantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum; melaksanakan pelaporan dan evaluasi; dan mendorong terbentuknya gugus tugas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pasa17 untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas, kepada gugus tugas kabupatenmasyarakat, desa, perempuan dan perlindungan anak. babpasakabupatensulawesi selatan. bagian kedua koordinasi pa.sal koordinasi gugus tugas kabupaten meliputi koordinasi pleno, koordinasi sub gugus tugas dan koordinasi khusus. pelaksanaan koordinasi didasarkan pada peraturan perundang undangan. koordinasi pleno diikuti seluruh anggota gugus tugas kabupaten, yang dilaksanakan secara berkas.la [satu] ka.li dalam [empat] bulan. koordinasi sub gugus tugas d.diikuti seluruh anggota sub gugus tugas, yang dilaksanakan secara berkala (satu) kali dalam (dua) bulan, paskabupaten dapat melaksanakan koordinasi khusus. koordinasi khusus sebagaimana dimaksud pada diikuti seluruh anggota gugus tugas kabupaten, bagian ketiga pemantau., eval dan pelaporan pemantauan perkembangan pelaksanaan tugas oleh gugus tugas kabupaten dan masing masing sub gugus tugas di1lakukan secara periodik melalui pelaksanaan koin:lunasi pleno, koordinasi sub gugus tugas, pemantauan langsung lapangan maupun menggunakan sarana komunikasi yang tersedia, evaluasi pelaksanaan tugas dilakukan secara tahunan, pertengahan periode, dan akhir periode keanggotalebih lanjut tentang pelaksanaan lugas sebagaimana dimaksud pada ayal (i) dan diatur oleh ketua gugus tugas kabupaten(l} dibahas dalam koordinasi pleno gugus tugas. pa.sa117 ketua gugus tugas kabupaten melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada bupati secara tahunan. babi anggaran anggaran pelaksanaan tugas gugus tugas dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah berdasarkan peraturan penumpang undangan. bab ketentuan penutup peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. bappeda ll':" bang ka8ag. hw<um ditetapkan <li pangkajene sidenreng pada tanggal, .,q harv biji l't. '8e1! aan ptf< empuk" can l'pil1naungan nilai\ . ,.e,v ml; i.u ait. a., it,,. "' '"', ni of i\abad peiierooam ll&&a ".a iu h bangun6,n . n .l!>ial t!o jaya magyar all.t. diundangkan pangkajene sidenreng pada tanggal, flv,?.ri ol? sekretaris der.ah kabupaten sidenreng rappang kabar. organisasi! berita daerah kabupaten sidenreng kappa.ng tahun afi jn $ agar setiap orang menge:ahlinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini den dalam berita daerah kabupaten sidenreng rapdengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bulungan, menimbang: bahwa peraturan bupati bulungan nomor tahun tentang pembentukan,sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan dan kebutuhan organisasi, bahwa dengan adanya perubahan perangkat daerah dan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan penyuluhan pertanian, dipandang perlu melakukan evaluasi dan penataan kelembagaan penyuluhan pertanian kabupaten bulngan, dinas pertanian adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian kabupaten bulungan, kepala dinas adalah kepala dinas pertanian kabupaten bulungan, kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten bulungan, unit pelaksana teknis daerah balai pelaksana penyuluhan pertanian, yang selanjutnya disingkat utd ppppp pada dinas pertanitd ppp pada dinas pertanian kabupaten bulungan, balai penyuluhan pertanian yang selanjutnya disingkat bpp adalah unit kerja non struktural untuk memudahkan pelaksanaan tugas utd ppp, pelaku usaha bidang pertanian yang selanjutnya disebutwaran satwa dan tumbuhan, didalam dan disekitar hutan, yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang, penyuluh pertanian, dan,tanian,. bab pembentukan dengan peraturan bupati ini dibentuk, utd ppp merupakan utd kelas untuk mendukung pelaksanaan tugas utd ppp dibentuk unit kerja non struktural bpp yang dipimpin oleh seorang koordinator tujuh kecamatan kabupaten bulungan, bpp sebagaimana dimaksud pada terdiri dari bpp kecamatan tanjung selor, bpp kecamatan tanjung palas, bpp kecamatan tanjung palas timur, bpp kecamatan tanjung palas utara, bpp kecamatan tanjung palas tengah dengan wilayah kerja kecamatan tanjung palas tengah dan kecamatan bunyi, bpp kecamatan tanjung palas barat dengan wilayah kerja kecamatan tanjung palas barat, kecamatan peso hilir dan kecamatan peso, bpp kecamatan sekotak. bab iii kedudukan dan susunan organisasi bagian kesatu kedudukan utd ppp adalah unsur pelaksana tugas teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang pada dinas pertanian yang menyelenggarakan sebagian tugas dinas pertanian dan berkedudukan kabupaten bulungan, utd ppppertanian kabupaten bulungan. bpp adalah suatu kelembagaan penyuluhan yang berkedudukan ditingkat kecamatan sebagai unit kerja non struktural untuk memudahkan pelaksanaan tugas utd ppp, bpp dipimpin oleh seorang koordinator yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala utd ppp. bagian kedua susunan organisasi susunan organisasi utd ppp kelas terdiri dari kepala, subbab tata usaha, kelompok jabatan fungsional. bagan struktur organisasi utdp mempunyai tugas sebagai berikutyang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan, melaksanakan pengembangan dan peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian pyang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada utd ppp menyelenggarakan fungsi pelaksanaanpeningkatan kemampuan kepemimpinan, manajerial dan kewirausahaan pelaku utama dan pelaku usaha, pemantauan pelaku utama dan pelaku usaha dalam menumbuh an kesadaran pelaku utama dan pelaku usaha terhadap kelestarian fungsi lingkungan, danbpp mempunyai fungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh pertanian, pelaku utama dan pelaku usaha, dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada bpp menyelenggarakan tugas sebagai berikut menyusun program penyuluhan pertanian pada tingkat kecamatan sejalan dengan program penyuluhan pertanian kabupatentingkat desa kelurahanab uraian tugas bagian kesatu kepala kepala utd pptanian bidang penyelenggaraan penyuluhan pertanian sesuai pedoman dan kebijakan yang telah ditetapkan, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala utd ppp menyelenggarakan fungsipemimpin dan pengendalian organisasi utd ppp agar lebih berdaya guna dan berhasil guna yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban, penyusunan rencana dan penetapan pedoman kerja utd ppp sesuai dengan pedoman dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan, pembinaan, pengendalian dan pengelolaan ketatausahaan utd ppp, penetap petunjuk teknis pelaksanaan tugas dilingkungan utd ppp dengan menetapkan sistem dan mekanisme kerja yang baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas, perumus dan penyelenggara visi dan misi dan penyelenggara penyuluhan pertanian wilayah kerjanya, pembinaan dan pelaksanaan teknis fungsional lingkup utd ppp, penginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan penyusunan petunjuk pemecahan masalah, mengkoordinasi dengan satuan unit kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, pembagian dan pendistribusian tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas masing masing, pemberi saran dan pertimbangan kepada kepala dinas yang berkaitan dengan bidang tugasnya, il. pembimbing dan pengarah serta penilai kinerja bawahan, pelaksana evaluasi dan pelaporan tata laksana rumah tangga utd ppp: dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas pertaniagelola surat menyurat dan kearsipan, inventaris dan kekayaan, rumah tangga, administrasi kepegawaian dan tugas umum lainnya, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada sub bagian tata usaha mempunyai uraian tugas menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana, program kerja dan kegiatan lingkungan lingkungan utd, melaksanakan dan menyiapkan pedoman pembinaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan tata usaha, kearsipan, kepegawaian, rumah tangga, kebersihan serta keamanan, melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan perbekalan rumah tangga utd ppp yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan pemanfaatan dan pemeliharaan serta penginventarisasian barang perlengkapan perbekalan rumah tangga, mengelola administrasi keuangan utd pppmbuat laporan pelaksanaan rencana kegiatan perbulan, semester dan pada akhir tahun, membimbing dan mengarah serta menilai kinerja bawahan, memberioordinator bpp mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis utd ppp bidang penyelenggaraan penyuluhan pertanian wilayah kecamatan masing masing sesuai pedoman dan kebijakan yang telah ditetapkan, koordinator bpp kecamatan ditunjuk dan diangkat oleh kepala utd bpp. bab kepegawaian kepala utd ppp, sub bagianpp, koordinator bpp adalah jabatan non struktural. bab viii tata kerja dalam melaksanakan tugasnya kepala utd ppp dan unsur unsur lainnya dilingkungan utd pp dan melaksanakan sistem pengendalian internal lingkungan masing masing. kepala utd ppbawahnya. setiap pimpinan unit kerja dilingkungan utd ppp wajib mengawasi bawahannyaunit kerja dilingkungan utd ppp, setiap pimpinan unit kerja lingkungan utd pppppp dibantu oleh sub bagian dan koordinator bpptanipembentukanbalai pelaksana penyuluhan pertanian pada dinas pertanian kabupaten bulungan bagan struktur organisasi utd balai pelaksana penyuluhan pertanian kelas pada dinas pertanian kepala utdlia akas bupati batang hari ani ena ena aan nat peraturan bupati batang hari nomor tahun tentang penetapan bantuan keuangan desa bupati batang hari,harpemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawabaan.co.ooo nagnetapan bantuan keuangan selanjutnya disebut add adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintahan kabupaten batang hari untuk desa,an kabupaten setelah dikurangi belanja pegawai. panitia.cbooo. bantuan keuangan desa adalah dana yang dianggarkan oleh daerah yang diperuntukkan bagi pemerintah desa dalam rangka pemerataan dan atau peningkatan kemampuan keuangan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintahan desa. bab perhitungan dan penetapan addan desa tapi) kepala desa, sebesar rp. org bulan sekretaris desa, sebesar rp. org bulan kaur desa, sebesar rp. org bulan kepala desa, sebesar rp. org bulan ketua rukun, tetangga rp. org bulan tunjangan penghasilan badan permusyawaratan desa tabid)) ketua, sebesar rp. org bulan wakil ketua, sebesar rp. org bulan sekretaris, sebesar rp. org bulan anggota, sebesar rp. org bulan biaya bantuan pemilihan kepala desa rp. untuk desa, masing masing desa rp. yang melaksanakan pemilihan kepala desa. biaya kegiatan pkk sebesar rp. tahun desa biaya tunjangan kpud orang rp. org desa biaya musrenbang desa desa tahun biaya bantuan operasional kendaraan dinas stok rp. , x motor rp. ban motor rp. motor rp. ,. bbm rp. , x motor12 bin rp. biaya pembangunan..bpk tanggal mei tentang pengaturan penghasilan yang menjabat sebagai pns. pemerintahan desa kepala desa rp. bulan. sekretaris desa rp. bulan. kaur kaur desa rp. bulan. kepala dusun rp. bulan. badan permusyawaratan desa ketua bpd rp. bulan. wakil ketua bpd rp. bulan. sekretaris bpd rp. bulan. anggota bpd rp. bulan. bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam sebesar rp. dua puluh dua milyar empat ratus empat puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah) dari perhitungan anggaran dana alokasi umum dau). bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada terdiri dari bantuan pemerintah daerah kabupaten batang hari sebesar rp. lima belas milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu delapan puluh ribu rupiah), dan alokasi dana desa add) sebesar rp. enam milyar delapan ratus sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) dari dana alokasi umum daunooocomobatang hari.naga ron eka cip, ii) fans la: sampah. diundangkan: muara bulian pada bea, at. kabupaten batang hari ang kieran berita daerah kabupaten batang hari tahun nomor jar nee asas isle pin ant iplalal ejz fiz iefelelalelala teri. feri iii 2r\|lewis ahh tee iri ser eeee si. sis sessilis isis lela jbh bbb lele lslelelslels jalalela lala jas z\|s5 isis\|z isis isis isis 4hhbhre izlelelelala \|ajelelejejaja ja)z)a)a \|c\|elelelslslelelelalal fals #level were 4hhh similis isis . sisisisisisisisis laisjaisiaisisisisisisis sisi is\|s aaa ae: sisisisis isisisisis seisi \|83i8\|8is \|sisisjs\|sis sele sesisisisi \|3i8 adaa \|es isis lla sis sis \|sisi sis isis sia 2lelalaefalalefalalalala les ines ine sisi isis sisi jala isla islalalela isis sss iss sis isisisisjsjs hubble slelalalalalelalalalalalalalala lag ine #2j2lelehelelejelalele\|2level sebab hhbbbbbe jala isis lets \|sisi\|is\|sjs sisi sis\|s\| bas kal isisislsisisisisisisis sislalaislala isisisisis ahh isis\|alesi2\|s isi2\|asli sjajajajajaja\|a\|s\|s elelalelelalalalelalalalalalea lee hee herba 4iia5 islatalatalala i2i2 isla)sjaisisisis aaa lela\| isis islelelzig (state celle\|elelelejelelel bela lele lela lela lele slelslelejelaja lela) jelelalelelelelalal ela izlelelelalalslalelalalalsis e\|elelelelelalalelelelelelelrla hama i les lelelels (rs ararat aaa "arap rek eerbebeeei slselajalsjalala hrbrarhah sisisisls\|disisi: sis sis isis (le lelelelalslslalsis lal sss\|s)ejajajajaja\|a prerpperp sjojojolo dadi bad pad bad mehra raga aha lelelelelelelelela alel ale lele lele disisi isisisisi: sisisisisisisisis level2le\|2i2 i2\| \|2i2\|2i2i2 il s\|sisi sisisisisisisi: isis sislsisisisisisis similis ole lala isisisisisisisisisisisis jbrhrar rai slslsisisis sis isis isis ahh slalelslalelelalelalalsis similis 2lelalalelalalelakajal aka \|s\| isisisisisisisis bela 2lalajelalajaja\|a\|a\|a aaa, 2lelalalele lela \|2helelelelelsleis isis sla hhhhhh lea lola lela bia dadi den den hae tai jajajala\|s) 2elelelelelelelelelaelaje\|a sis: bag badi ban isis lela lal slslelalalalalalalela)a lalu lela lele lela ( leela slefefafalelakala bis pes elle aher abai #lala las malala #elelslelelalel ip) #i'lelelelelelelelelelala slelalalal2lalai2 lela lala iss \|a\| she hari ham aha les ine tesla #elelelu 2jsjsjsjajsjajaa \|ar ela izfefs(scale isisfelalelais aha aa arabia aan ahp 2lslalslalis aga sisisisisisi\| sisi: similis isislalsisisigis ararat rgb sisisisisi: pan pagi pal 2jalajajajalajajala\|a isis sisisisisisisis is: sis disisi \|\|' lala lele lelelelelalela islslalalalalalalalal (slalslslatsis #i2lelelelelelalelela slelalelafelelalelefe ella let. ahh ara ala similis bag bagi bad pagi pan pam 2lelelale sisissjs (sis (sis ee tia seed pelafalan aaa aha 2eleelehel shell ne\| pejsjajs east selera sean sisi area similis man sis is\|s izin\|s (sz isis isis (es (bs share sle isislalsislalzisis asas tas jae sis si3\| ss\| )s) see rhh 2level sisisisisis jas (as elelelalalelalalelalalelalalal kpr terr sisisisisisisisisis slololojela sis isisisisis disisi ahhhhhbh slaisislalsisisisisleisis )s\|s agar rar aha, ahh olo njojojo i else malala sara aaa (sisizls ahh slalalalals #lelelelelelelelelslalelel 2j3 s\|s)sisjsisisisisis sialsjejaisjahs\|s\|sis\|ejejale jelajah 2lalalelalalale lala elo lelalelal elelelalelel ala hadi had sis lolotelalak sis sja sala lala ahhhhahhhahhae aaa gada solo sasis\| sisi sisi sia sara aaa \|efelelefeleelela\|elena\|e 2lelalalejalals\| (z3 similis\|sis\|sis\| selalelalelelelelalaleleleala \|2lslalslalalalalsleis izin gee lele lele jee jee gisisisisiz s\|s3\|s3\| \|3j3 iss (ss sig gelefelejalslelslejelslelalsia gelelalalelalelelalalelalalals sis iss islam aja jelelelalsl 3hhh hehe 22ls sele bis(e\|bi isis hhbhbbbhbe sanhahrah mun esa \|s\|elelelae\| \|a2\| elelelal els ses se: pjs sisisisisisisisisis sisi eer ber sisi sjs disisi? isis disisi3 (ella radar arab nenkenara para si3sisi isis antaranya kanasaaan sananananan lele lebe lelet! aja aromsaaanann nenanaksee al kecamatan perangkatdesa sman bantuan tuna. bantuan pkk band. ops ket jmpl desa pages sekdes kaur kasus serta waru serve anggota ketua jpuraves\| desa tenor oma desa kader kpud irereersere1fewer dana desa add) tae nie ita pierre jer muara memberi disemen macam\| saman emosi masam) mason\| row) samson toe\| aman cayman\| sms sama domain\| amal amal samaran amal #lmumtutan asam xo0woo\| arareoo\| sisasoool bsoowoo\| sw0w0o\| arsreoool ora2s6w0o\| te0cool oo ) 4asowoo\| arzoool @0o0ooo\| 20asx0on\| @etoooool 2es4eo0o0\| alsos o temon\| s00om\|o emosi\| maman\| mason men\| tamah teman\| namo saman) semena sama\| mom? roman meal aro semen aaaaaa \| sman sw0s0\|o mmoomf sanam? maze ramon aas termf arm arum) amal sama cemaomf amal rotan mendel eemeamf semasa #hewan oreooowoo\| @x00woo\| ararecoo\| miss00ol beooooo\| sxc0woo\| te20wo\| 4r7t20oo\| ts200000\| o o \| 4solo\| @arzooo\| @cbooo\| eno seneeoo\| 2z0ryool stemma emo 0noe\|. nose mean\| atom\| atom\| taman) isme\| geloof siram amal mol saree mon\| some amal arol masam tntenurs romcom\| se0on\|mon\| mami tarian) sosial wetan tema0\| ama sasa amen seo tama mms amal amal noah mma ms moon\| moo\|. from\| mow\| anon) mom\| sasa) tem) sama\|o masal manga sel ara mamo saga aao emo mama alm kasuma soo\|osaoom icon\| zaman (oo mawar\| soo\| smmomf teman\| sesal mam temon team\| sama\| mms mama aon masa jmtikapastus \| ot2000000\| #x00000\| 2sesosok\| ertsooo\| sevooool swooooo\| tambo\| 4socio\| @mz2tool 2s0000\| @0ooo\| #andosol @n1wol 2eselon mano torso maosorl agama ara anakan\| otome tas0tam trom\| tawon menamai? massal sommorol temon resor\| asa maser( tersloh tawas an! simpang tengan 227e00w srsewcool o7e7w000f seoowoof a20) sisexoool s5000o\| sx000ol 44s0000\| zoo\| 2s0000\| g0botol #s017o0o\| @etoooof powo mmel emas\|. paman) mason\| sambo\| oman\| setan) tema\| anon rasa\| amal sangat senin oom sewa mangsa amal can amal nnmungtan xo0roof 2suseno\| #radio\| beooooo\| sag00o\| artigo\| sacawool sergio\| 2s0tool bongo #asasoool eetovoool o2nasson juan totommo\| season\|2ambon\| memo\| mam) aman) devosi most\| ras memakai total $eoa ear emo essammoh senen jaminan recon sama\|o mammal) "emas maros\| teman\| tae\| mao\| mol ason\| wal saman asam memo teman msa\| saman nama ditangan ore0ooooof @4000o\| #re2000\| sesszooo\| aeovooo\| s400000\| s70200\| t7200\| school 4asooool @azzooo\| sooooool saroewo\| jazz0ol iwamaupua ore000ooo\| #w0ncov\| #7e20o\| sesszoool seooooo\| sa0o0o\| s702000\| school 4asooool @erzooo\| #ovoool entoewo\| sel jawara 200vo0\| ea0sl aman) hamas mom) aman\| t0noel temon emas arraoel taman woo censo son soror mel ema rasa ipunsean icon\| taman\| amman\| alma\| mama? aman\| eno berasal naso\|school meal tama sena mom scan (aman saman aras mor) dutumusingon or2000000\| sx00000\| 2seemcoo\| @rasoool seooooo\| s40000\| 44school sarwono\| soooool #2nz00ol entoeoo\| 2zsasool asas roman) saman) maroon\| tempo\| cameo0\| sensor secara) eos) mamo aras mol soon takson mean mesin same emas dear terusan or2000000\| songo\| 3small "respon\| seooooo\| s400000\| #rawon ta2s00w\| sacaoool 4solo\| @erzooo\| s0cbooo\| #tasezooo\| enter\| maoeool omm voodoo\| er0omloaamman\| asma) namun\| am honor temon ruam motor small soo emosi 0sor sonora materiel anon gagasan jeeganang eos a00 zaman) asma) raw) tomo ta0ref tom\| ngnam\| mon total oom \|osazom soto tomo eat anon evi lom #e0powo\| #4000oo\| 2570000o\| 2santo\| erersoool asooooo\| s4000o\| te200o\| te182000\| 4i7000\| sebotol 4solo\| barzoool 2s000ol @voodoo\| setosooo\| termal dmn moon raman) maan) semasa? non? tuscan\| matan usman mama. taman? taman semu mean temani mas malam tanaman) saman jaren momen\| mammal ambon\| testo\| neon setel sana tema nana rel meal ceo anal postal temon\| era rasa be ame stee\| amen) mama\| can) sambal same\| tae) amal tiram\| meet saman otaamal mama tama mms mma area mag moon nama\|among atw) taram\|oostomf semoga temon ansaof aras emend enam seat amal stone times ema meal era ion maa momo atom\| zaman awan\| swa\|sawo\| smear teman\| mom amal temon cwo aman amal sommes marvel arol misel es! pemeran momo) temon) amen aman? namo) samson samoa teman\| manja masa score) mao some amandel ono manual season meson\| aman) memesan\| atasan anton moor\| mammoth team\| maaf momo amal anal azof atom mao ormas tao sel regu nomor\| sama0\|. atom\| man\| damon\| mon\| tamah jempol oao\| mom malah ancol azo\| awam some asn ancol html jumlah \| sssonooo\| r200.00o\| #s00000\| 29sasando\| toreooool rasuooo) saat000\| sears0oo\| searaooo\| a20000o\| o \| setoowoo\| sesreooo\| 200n000\| 4eaoooo0\| taraf200no\| sessamoso\| teestanoo0) vii, pematung. come big \|o 0esa pages sekdes kur kasus ketua waru serve anggota ketua pilkades\| desa ikendrdinas) desa kadar kpud jotastsntesitswsrj dana desa add) les tes pematung comma\| meet amen 2reel sung pucat era leto tae ang anal anal sena jerestamen paten) 2amon\| membawa\| team\| temon\| 0woo\| solo\| tsmoml mm) ara sonoma aom\| aston amal srovoonf tester teen nanti hambatan (peron\| sambo\| motel temenos\| session\| sodom\| woo\| 7atom\| meson amas\| memang atom\| spoof amal soto sel eno tent i isu \| saman simon moda\| sisir\| terus\| woo\| samo\| temon temawof asrama\| anom\| tamu\| eae\| ammo sat tenaga soal tati jaman.) panen samo\| tama\| mero\| won\| soso\| show\| tempel tema\| errata\| semen atom\| poef maaf msl metal eos saat! ijumnan oo) common\| salmon\| arms\| simon\| emon\| salomon t4m0m\| 1em00\| rawa0\| sswomf nomor as2mo\| ammo mono tuaemet noah ryan ulasan otonom\| tambo\| ramosa\| teman\| ssow\| soror\| show\| 1mol rewofsrmamo\| sodomi tombak 4om\| among 2maaf tega ena nanti demo amara\| salmon\| 2more\| limit\| into\| meo\| show\| temon\| tune\| samo\| moment) amo\| rmol demo maaf tenaga era entah jha b mom\| tamu\| 2aro siwon\| turun\| sawo #010m\| 7amen\| #snail ambon\| maman\| 4t0w0\| san mof momo tieemoh entah ot hiasan piston\| ancol 2ammem\| sero\| #raison\| serif so0soo\| tamu\| sawo) ssotsoo\| amorf taszmof aman sofbol mera eta nan ot dls common\| tinta\| 2atom sisi terasa amorf dto0soo\| temon) enraomfsosseooo\| teolog) wool armor oof momo) terrae esa engan at dian mbappe\| isotop\| 2aman\| sismo\| term\| small tml tmosoo\| sammowf momo teman nomor asas a0sort soma sumer nan at kikumansem (cameo\| to0co\| 2armor\| tower treason sama tempo\| t0so\| armas\| sw00\| momo at0s00\| sasa soon soma time seth nat ot : oke memnon\| tico\| 2alam\| #emo\| #asof semua s0) 7mow\| anom mesto\| tommy ae0sof asam amor\| como teenage saat, uikusranm \| msorooo\| ado) tamu seo\| #armor atom dm0so0\| temon awomfsraso\| eno e0mo\| sarwono ton sewa tansrral teresa angel liltankaugag telepon\| assist\| 2anno rapor\| #raso\| semoga sxsw\| temon) 2mom\| atoesoo\| amen ae01of karamel tamu\| tokoh man arena at jenar lawan\| gaon\| yaman tempo taste taman\| terasa\| uses sasuke\| masa teman) ane eren anna ena tara ikang onenonf semi 2nasal mol sec among setiap tmt nasa arash maa eri ang eta reel jjkespantm remove\| taman\| 2amon\| sam\| taro) sawo #women tom) engan\| miles\| memo tokoh\| 40m ozon\| mof mol areal rem nan ut , jensen momo\| salmon\| 2armor\| simbol true) sama\| sw0x0\| two) enam\| dimasa\|o owowof hewan\| homo enzim\| aero momo urvegef sereal taman at : dhisesuaa pohon\| kanon\| 2mon\| sezon\| maron\| sawah\| a010m\| temon sawah\| son memang o 0of asal amon\| soal hmuenet atasan enam ot jjesmamm promo simon\| 2from\| tool ssow\| sewa sword) town teman\| season maal e0mal atom) momo cosmos tmerenh enol nat kasur bonuponon\| 2s0non\| damon\| tromol wmassoo\| smosh\| sambo) too eawmof mom moon 20m tom teomaof rossa enamel saat, hlammian o\|)j moto\| simon harmon\| tombol erawmonf awal\| sw0wo) tomo) sawamol enero\| mma ae0m ozon\| tamil emo tema temu ant: amino\| j osemomo\| two) tes0a\| memikul skandal moon\| salmon temon\| tanomoon tzsmoo yusooos\| temon? mawar? head\| stoo taro0wo0 tawes tenet teman asian l.tamomoenf nomor\| darsaroow\| remsmom\| torisenoor\| seusossool woaroam\| #eso0sool isotope\| #n200me\| aroma saran kama seal har assoc nasa tanam bantuan pemerintah kepala dosa bulan orang x1009rang bulan sekretaris desa bulanorang x100 orang 12bulan kaur wnooogo bulan orang x3000rang bulan kepala dusun bulan orang x33 orang bulan ang har ketua bulanorang x10orang bulan sun wak ketua spd bulanforang x100 orang bulan kia "et bekretarta bpd sentence bulan orang x1000rang 12bulan pra iv. anggota app ibulanlorang x4000rang bulan syahirsah. near bulan orang x021 orang 12bulan insentif kader kpud bulanforang x209 orang 12bulan #on.c00. kk, bantuan pilkades lopo.o000o desa desa ke0a pkk dosa menonton0o desa desa hek00000 musrenbang desa 250m000o desa desa bantuan ops end. desa desa 9en.x00. 8tnk rp. 1x2 motor ban motor rp. mater bam bidan akhir atas dera desa k00) #etoeconoo desa dasa
jak, pemerintah kabupaten sidenreng rappainstansi vertikal adalah instansi vertikal yang ada lingkungan pemerintah kabupaten sidenreng rappang. bab maksud dan tujuan maksud disusunnya keputusidentitas kendaraan dinas jabatan yang dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pemegang jabatan yang meliputibupatiip, dan kendaraan dinas pimpindalam huruf dp, diikuti nomor kendaraan dalam bentuk angka dan diakhiri dengan kode seri wilayah kabupaten sidenreng rappangmaksud sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagianidang pengelolaan aset pada badan pengelolaan keuangan daerah kabupaten sidenreng rappangg. anggaran badan pengelolaan dan aset daerah kabupaten sidenreng rappang, dan untuk kendaraan dinas milik instansi vertikal dibiayaipengelolaan keuangan daerah kabupaten sidenreng rappangduolah mando diundangkan pangkajene sidenreng pada tanggal, februari sekretaris daerah kabupaten kabupaten sidenreng rappang nomor tahun tanggal februarinomor ono wamajabatan pengguna oo kendaraan wakil ketua dprd sekretaris daerah bp83c ketua pengadilan agama dp9c pengembangan daerah pertanahan, dan lingkungan hidup berencana pintu perhubungan perlindungan anak dan transmigrasi nomor (ro wamajabatan pengguna arman camat panca rijang bp6oc cadangan pemerintah kabupaten sidenreng rappang ' ' dp66c cadangan pemerintah kabupaten sidenreng rappang ' ' dp68c cadangan pemerintah kabupaten sidenreng rappang ' dp69c cadangan instansi vertikal ' )' p8oc cadangan pemerintah kabupaten sidenreng rappang dp86c cadangan pemerintah kabupaten sidenreng rappang dp89c cadangan pemerintah kabupaten sidenreng rappang dp9oc cadangan pemerintah kabupaten sidenreng rappang dp96c cadangan pemerintah kabupaten sidenreng rappang dp98c cadangan pemerintah kabupaten sidenreng rappang dp99c bupati yan rappang, olah mando,lungan.laboratorium lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat utd laboratorium lingkungan hiduutd laboratorium lingkungan hidup merupakan utd kelasmerupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tugas dinas dalam bidang lingkungan hidup. utd laboratorium lingkungan hiduphidup kelas terdiri dari: kepala, subbab tata usaha, dan kelompok jabatan fungsional, bagan struktur utd laboratorium. utd laboratorium lingkungan hidupteknis operasional dan penunjang tugas dinas dalam bidang pengujian kualitas lingkungan hiduplaboratorium lingkungan hidup kepala utd laboratorium lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis operasikan! hidup terdiri dari pengujian sampel air, tanah, udara dan limbah wilayah kabupaten bulungan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala utd laboratorium lingkungan hidup menyelenggarakan fungsi: penyusun rencana kegiatan utd, pembagian dan pendistribusian tugas kepada bawahan, penyiapan pelaksanaan rencana dan program kegiatan pemantauan kualitas lingkungan berupa sampel air, tanah, udara dan limbah diwilayah kabupaten bulungan, penyiapan pelaksanaan penerimaan daerah yang berasal dari pengujian sampel air, tanah, udara dan limbah, penyiapan pelaksanaan pemberian tanda sah berupa keterangan tertulis surat keterangan hasil uji) terhadap hasil pengujian sampel air, tanah, udara dan limbah, mengkoordinasikan standarisasi laboratorium lingkungan hidup pada instansi dan lembaga terkait, penanggung jawab puncak utd laboratorium lingkungan hidup kabupaten bulungan, pelaksana inventarisasi, pengusulan pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana laboratorium dan gedung kantor agar tercapai pelayanan standar pelayanan prima, penyusun standar operasional prosedur laboratorium lingkungan hidup, pelaksanautd laboratorium lingkungan hidupil. pembuat laporan pelaksanaan tugas utd laboratorium lingkungan hidup sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban dan bahan rencana yang akan datang, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan utdboratorium lingkungan hidup, melaksanakan penyusunan konsep naskahlaboratorium lingkungan hidup, melaksanakan pelayanan laboratorium lingkungan hidup berupambantu kepala utd laboratorium lingkungan hidup dalam mengadministrasi penerimaan daerah yang berasal dariil. memakai dan atau menandatangani surat keterangan hasil laboratorium sesuai dengan kewenangannya dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan untuk kelancaran tugas, memakai dan atau menandatangani surat surat dan naskah dinas lainnya sesuai dengan kewenangannya danlaboratorium lingkungan hidup sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk ketepatan laporan instansi, oo. memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada kepala utd laboratoriumlaboratorium lingkungan hidupboratorium lingkungan hidup. bab kepegawaian kepala utd laboratorium lingkungan hiduplaboratorium lingkungan hidupboratorium lingkungan hidup dan unsur unsur lainnya lingkungan utd laboratorium lingkungan hiduserta melaksanakan sistem pengendalian internal lingkungan masing masing. kepala utd laboratorium lingkungan hiduboratorium lingkungan hiduplaboratorium lingkungan hidupboratorium lingkungan hiduplaboratorium lingkungan hidup dibantu oleh kasubbaglaboratorium lingkungan hidup pada dinas lingkungan hidup kabupaten bulungan bagan struktur organisasi utd laboratorium lingkungan hidup pada dinas lingkungan hidup kabupaten bulungan kepala utdjota l.salat, sh.,mm sejati pembina tk. nip.
las bupati probolinggo provinsi jawa timur peraturan bupati probolinggo nomor: tahun tentang tata naskah dintata tertib, efisiensi dan efektifitas administrasi, penyeragaman dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu, bupati adalah bupati probolinggo. wakil bupati adalah wakilrobolinggo. kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerlain adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan dalam rangka menunjang tugas tugas pemerintah daerah sebagai bagian dari perangkat daerah. satuan organisasi lingkungan pemerintahdesa kelurahan. organisasi perangkat daerah yang selanjutnya disingkat adalah perangkat daerahsisten adalah asisten sekretaris daerah kabupaten probolinggo. staf ahli adalah staf ahli bupati probolinggo. sekretaris dprd adalah sekretaris dprd kabupaten probolinggo. camat adalah kepala kecamatan. lurah adalah kepala keluretapkan oleh bupatitandar operasional prosedur yang selanjutnya disingkat sopejabat bawahannya mengenai perintah untuk melaksanakan tugas khusussidang atau rapat. memo adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenangberisi catatan tertentu, perjanjian internasional memorandum understandingefisien dan efektif', pembakuan, akuntabilitas, keterkaitan, kecepatan dan ketepatan, keamanan dan keselamatdan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam huruf yaitu penyelenggaraan tata naskah dinas harus memberikan jaminan keamanan arsip naskah dinas dari kemungkinan penyalahgunaan informasi oleh pengguna yang tidak memiliki hak dan menjamin keselamatan arsip naskah dinas dari ancaman bahaya baik yang disebabkan oleh alam atau manusia. prinsip penyelenggaraan naskah dinas terdiri atas ketelitian, kejelasan, cc. singkat dan padat, dan keselamat. tingkat keamanan dan keselamatbsaharial atau disesuaikan dengan kebutuhan spasi atau sesuai kebutuhan, cc. warna tinta adalah hitam, keputusan bupati. pengetikan naskah dinas produk hukum sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut penggunaan jenis huruf boolean old style spasi hvs diatas gram atau jenis lain, ukuran folio f4 mm). bentuk dan susunan naskah dinas surat lingkungan pemerintah daerah, terdiri atas instruksi, sopd. daftar hadir, ee. piagam, ff. sertifikat, ggsatu) tahun. pelaksana tugasenjabat sebagaimana dimaksud pada melaksanakan tugas pemerintahan pada wilayyang berwenanganpayang terdiri atas il. surat panggilan, nota dinas, lembar disposisi, pengumuman, laporan, rekomendasi telegram, berita acara, memo, piagam, sertifikat,telaahan staf, laporan, rekomendasi, memo: il: daftar hadir,, dalam bentuk dan susunan surat, surat pengantar, nobulan,psn, laporan, surat pengantar,psn: telaahan staf:ertifikat, sop. kepalkepala pd, dalam bentuk dan susunan surat yang terdiri atas surat biasa, surat keterangan, surat perintah, surat undanganopsekretaris dprd, dalam bentuk dan susunan surat yang terdiri atas surat biasa, surat keterangan,telaahan staf: pengumuman, laporan, rekomendasi, berita acara, memo,j . laporan, memo:, oo. pengumuman, laporan, rekomendasi, berita acara, memo, sop,cc. npsn, telaahan staf: laporan,soptatapara, cc. stempel pemerintahan desa, stempel ketatausahaan keuanganatau lembaga lain, stempel untuk keperluan tertentu, cc. stempel utd. stempel pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas stempel kepala desa, stempel sekretariat desa, cc. stempel badan permusyawaratan desa bpd). stempel ketatausahaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas stempel penggunaan anggaran, stempel ppk skpd, stempel bendahara penerimaan, stempel bendahara pengeluaran, stempel kasir penerimaan, stempel kasir pengeluaran, stempel pengurus barang, stempel ppt, stempel pejabat pembuat komitmenhuruf dan serta huruf dan meliputi ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan dan stempel perangkat daerah adalah cmjjarak antara (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran dalam stempel sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf danatau lembaga lain sebagaimana dimaksud dalam huruf berisi nama pemerintah daerah, nama dan atau lembaga laidan nama upt yang bersangkutan. stempel pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam huruf dan berisi nama pemerintah daerah, nama kecamatan, nama desa yang bersangkutan. stempel badan permusyawaratan desa sebagaimana dimaksud dalam huruf berisi nama lembaga, nama desa dan kecamatan. stempel ketatausahaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam berisi nama pemerintah daerah, nama jabatan ketatausahaan, namasebagaimana dimaksud dalam huruf adalah kepala pd, kepala upt, camat, lurah dan lembaga lainnya. pejabat yang berhak menggunakan stempel pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah kepala desa, sekretaris desa dan ketua badan permusyawaratan desa. pejabat yang berhak menggunakan stempel ketatausahaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam adalah pejabat ketatausahaan yang ditetapkan dengan keputusan bupati dan keputusan kepala pdbadan dinas, lembaga teknis daerah, kecamatan, kelurahan,sebagaimana dimaksud pada mengenai standarisasi dan pengamanan stempel diatur lebih lanjutkop naskah dinas perangkat daerah, kop naskah dinas pemerintahanmemuat sebutan pemerintah daerah, nama pddesa memuat sebutan pemerintah daerah, nama kecamatan, desaupt memuat sebutan pemerintah daerah, nama dinas badan, nama upt yang bersangkutan, alamat, nomor telpon, nomor famili, website, email dan kode pos serta menggunakan lambang daerahsampul naskah dinas perangkat daerah, sampul naskah dinas pemerintahan desdan sampul naskah dinas jabatan, sampul upt berisi nama pemerintah daerahdesa berisi nama pemerintah daerah, kecamatan, desakelurahan berisi nama pemerintah daerah, kecamatan, kelurahanpapan nama pemerintahan desayang bersangkutan, alamat, nomor telepon serta kode pos. papan sebagaimana dimaksud dalam huruf berisi tulisan pemerintah daerah, kecamatan dan desa yang bersangkutan, alamat, nomor telepon serta kode pos. bagian ketiga penempatan papan nama perangkat daerah, kelurahan dan desbeberapa yang berada dibawah satu atap atau satu komplek, dapat dibuat dalam satu papan nama yang bertuliskan semua nama pd. bab ketentuan lain lain format mengenai bentuk dan susunan naskah dinas, penempatan a.n., u.b.pdnaskah dinasantrian sarisedaerah pada dinas tenaga kerja dan transmigrasidaerah balai latihpama keydaerah balai latihan kerja selanjutnya disebut utddaerah balai latihan kerja adalah kepala unit pelaksana teknis daerahlatihan kerja kabupaten balangan. (lensa para kapas unit pelaksana teknis daerah balai latihan kerja kabupaten balangan merupakan utd kelas bagian kedua kedudukan utdtdtd dan pencari kerja. bagian keempat fungsi untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam utd,dbl terdiri dari unit pelaksana teknis daerah: b bagian tata usaha, cc. kelompok jabatan fungsional tenaga ahli. bagan susunan organisasi utdbalai latihan kerja tugas pokok sebagaimana dimaksuddalam dilaksanakan dengan uraian tugassebagaiberikut menyusun rencana kerja dan kegiatan utd blk, menyiapkan bahan perumusan pengembangan pelatihan kerja: cc.)dan evaluasi program dan materi pelatihan:: dan melaksanakan tugas j . c. melaksanakan administrasi kepegawaianlk(men kepala utdlagbalangan, pv) ps) rta nim diundangkan paringin pada tanggal september sekretaris daerah pn: di. gan, salin asi x). suai dengan aslinya kabar. hukum ruskartadi tan ( sea va. jika ran ady, nip. r08 &n9 berita daerah kabupaten balangan tahun nomor balai latihan kerja. bagan struktur organisasi unit pelaksana teknis daerah balai latihan kerja kabupaten balangan utd blk sub bagian tata usaha kelompok jabatan fungsional salinan sesuai dengan aslinya gan, hukum setda aa, balangan yan ao, (wan setiap, rip mana ala
ratkepegawaian dan pengembangan sumber daya manusiperlu menetapkan uraian tugas badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusiedinassekretariat badan kepegawaian daerah dan pengembangan sumber daya manusia kabupaten banjarbadan uraian tugas badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusiaegiatoordinasi dan kerjasama dengan instansi terkaitstandar pelayanan minimal:kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusiakepegawaian dan pengembangan sumber daya manusingadaan, pemberhentian, pembinaan dan kesejahtekadaan dan pemberhentian uraian tugas sub bidang pengadaan dan pemberhentian sebagai berikut menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja pengadaan dan pemberhentian, merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran sub bidang pengadaan dan pemberhentian, cc. menyiapkan berkas pelayanan, pengumpulan, pemeriksaan dan memproses berkas administrasi pemberhentian aparatur sipil negara, melaksanakan pelayanan informasi pengumuman dan persyaratan formasi calon aparatur sipil negara daerah sampai dengan menjadi aparatur sipil negara, melaksanakan ujian kenaikan pangkat, penyesuaian ijazah dan ekspor pencantuman gelar serta ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah kopi) bagi aparatur sipil negar, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengadaan dan pemberhentiidang pembinaan profesi uraian tugas sub bidang pembinaan profesi sebagai berikut menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja pembinaan profesi, merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran sub bidang pembinaan profesi: menyiapkan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan pembinaan profesi aparatur sipil negara, melaksanakan proses pemberian ijin perkawinan dan perceraian pegawai,proses penilaian kinerja, naskah pertimbangan pemberian penghargaan disanksi atas hasil penilaian kinerja aparatur sipil negara, menyiapkan naskah sanksi moral bagi pegawai yang melakukan pelanggaran, kode etik, sanksi disiplin serta perumusan keputusan pelanggaran disiplin aparatur sipil negara melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembinaan profeedudukan hukum dan kesejahteraan uraian tugas sub bidang kedudukan hukum dan kesejahteraan sebagai berikut:, melaksanakan pelayanan administrasi pengurusan kartu pegawai, kartu istri, kartu suami, kartu pegawai elektronik, kartu bpjs badan penyelenggara jaminan sosial), tabungan perumahan aparatur sipil negara perum asn) dan kartu identitas pegawai lainnya, melaksanakan pelayanan administrasi cuti, tahunan, sakit, alasan penting dan pelayanan kepegawaian lainnya serta melaksanakan kegiatan pengambilan sumpah janji dan pembekalan pegawai purnawaktukeempat bidang mutasi, promosi dan informasi uraian tugas bidang mutasi, promosi dan informasi sebagai berikut: menyusun bahan perumusan kebijakan teknis karier dan promosi, mutasi dan kepangkatan, dan data dan informasi, menyusun rencana kerja dan program karier dan promosi, mutasi dan kepangkatan, dan data dan informasi, mengkoordinasikan kegiatan pada karier dan promosi, mutasi dan kepangkatan, dan data dan informasi, merumuskan kebijakan teknis pengelolaan urusan pada karier dan promosi, mutasi dan kepangkatan, dan data dan informasi, bagian hukum setda kab. banjar menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan terkait karier dan promosi, mutasi dan kepangkatan, darier dan promosi uraian tugas sub bidang karier dan promosi sebagai berikut menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja karier dan promosi, merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran sub bidang karier dan promosi, menyiapkan administrasi pengangkatan, mutasi, promosi dan pemberhentian pns dalam dan dari jabatan fungsional, alih status dari struktural fungsional atau sebaliknya dan alih status antar jabatan fungsional, melaksanakan kegiatan pengembangan karier sumber daya aparatur, melalui pemetaan jabatan dan uji kompetensi, menyiapkan bahan evaluasi formasi jabatan struktural, fungsional tertentu khusus dari unit kerja instansikarier dan promomutasi dan kepangkatan uraian tugas sub bidang mutasi dan kepangkatan sebagai berikut menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja mutasi dan kepangkatan, merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran sub bidang mutasi dan kepangkatan, melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan unit kerja instansi yang terkait dalam kegiatan proses penyelesaian mutasi kepegawaian, gaji berkala dan perhitungan masa kerjapegawai kabupaten banjar, menyiapkan petunjuk teknis mengenai mutasi umum berupa penempatan pegawai staf, perpindahan pegawai dan pegawai negeri sipil daerah purna tugas belajar, menyelenggarakan proses penyelesaian administrasi kenaikan pangkat dan penggajian kenaikan gaji berkala kepada skpd satuan kerja perangkat daerah serta peninjau masa kerja pns pegawai negeri sipil daerah melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan terkait mutasi dan kepangkdata dan informasi uraian tugas sub bidang dan anggaran sub bidang data dan informasi, melaksanakan dan mengembangkan teknologi informasi dibidang kepegawaian dilingkungan pemerintah kabupaten banjar, bagian hukum setda kab. banjar melaksanakan analisa dan evaluasi data kepegawaian dalam rangka penyempurnaan penyajian informasi data kepegawaian lingkup pemerintah kabupaten banjar, menyiapkan pembuatan daftar urut kepangkatan duk), daftar nominatif, buku kepegawaian dalam angka dan buku profil badan kepegawaian daerah, menyiapkan data jumlah pegawai menurut kepangkatan dan tingkat pendidikan serta formasi pekerjaan sesuai data sistem informasi manajemen kepegawaian instansi pemerintah kabupaten banjar, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan terkait data dan informasi: dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan. bagian kelima bidang pengembangan aparatur uraian tugas bidang pengembangan aparatur sebagai berikut: menyusun bahan perumusan kebijakan teknisyusun rencana kerja dan programgkoordinasikan kegiatrumuskan kebijakan teknis pengelolaan urusaparatur, menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatanpenentangan dan prajabatan uraian tugas sub bidang pendidikan dan pelatihan penentangan dan prajabatan sebagai berikut menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja pendidikan dan pelatihan perpanjangan dan prajabatan, merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran sub bidang pendidikan dan pelatihan perpanjangan dan prajabatan, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan penentangan struktural dan pendidikan dan pelatihan prapatan serta penugasan penyertaan pegawai negeri sipil daerah mengikuti pendidikan dan pelatihan penentangan struktural dan pelatihan penentangan struktural dan pendidikan dan pelatihan prajabatan, menyiapkan bahan kerjasama dengan unit kerja instansi yang terkait dalam rangka kegiatan pendidikan dan pelatihan penentangan struktural serta penugasan penyertaan pegawai negeri sipil daerah mengikuti diklat penjenjanganstruktural, menyiapkan hasil koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan pendidikan penentangan struktural, penyerangan pendidikan formal dan pendidikan dan pelatihan prajabatan, bagian hukum setda kab. banjar menyiapkan pemrosesan atas usulan peningkatan kualifikasi pendidikan dan menghimpun data alumni yang telah menyelesaikan pendidikan dan pelatihan masing masing jenjang, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan terkait pendidikan dan pelatihan perpanjangan dan prajabteknis dan fungsional uraian tugas sub bidang pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional sebagai berikut menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja pendidikan dan pelaksanaan teknis dan fungsional, merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran sub bidang pendidikan dan pelaksanaan teknis dan fungsional, menyiapkan bahan analisa dan menyiapkan data pegawai negeri sipil daerah yang memenuhi persyaratan mengikuti penyertaan pada diklat teknis dan fungsional untuk menentukan program pendidikan dan pelatihan lingkup pemerintah kabupaten banjar, menyiapkan dan menyelenggarakan administrasi serta kegiatan diklat teknis dan fungsional dilingkungan pemerintah kabupaten banjar, menyiapkan kerjasama dengan unit kerja instansi yang terkait dalam rangka kegiatan diklat teknis dan fungsional serta penyertaan penugasan pegawai negeri sipil daerah mengikuti diklat teknis dan fungsional, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan terkait pendidikan dan pelaksanaan teknis danembangan kompetensi uraian tugas sub bidang pengembangan kompetensi sebagai berikut menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja pengembangan kompetensi, merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran sub bidang pengembangan kompetensi, menyiapkan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan pengembangan, daftar kebutuhan dan rencana pelaksanaan penyelenggaraan danverifikasi berkas usulan kompetensi teknis, manajerial dan sosiokultural, menyiapkan bahan dan melaksanakan hasil koordinasi serta bekerjasama dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah untuk,pengembangan kompetenfungsi: perencanaan kegiatan pengembangan dan promosi penanaman modal, pelaksanaan kegiatan pengembangan dan promosi penanaman modal, cc. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan dan promodan promonyusunan dan fasilitasi kajian perencanaan dan peningkatan iklim penanaman modal daerah, cc. menyiapkan bahan penyusunan dan pengelolaan media promosi penanaman modal, menyiapkan bahan pelaksanaan dan fasilitasi penyusunan dan pengembangan potensi dan peluang penanaman modal daerah, menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi kebijakan penanaman modal daerah: menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan kebijakan penanaman modal daerah:, dan pemerintah, menyiapkan bahan pengembangan dan fasilitasi kerjasama penanaman modal,tau mempunyai fungsi: perencanaan kegiatan pemantauan penanaman modal, pelaksanaan kegiatan pemantauan penanaman modal, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pemantauan penanaman modalpenanaman modal, menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan kegiatan penanaman modal lpm), melaksanakan koordinasi dengan mdn dan pma yang ada kabupaten, melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data seksi pemantaurencanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan penanaman modal, pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan penanaman modal, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatawasan penanaman modal, menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi penanganan permasalahan penanaman modal, menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi kebijakan penanaman modal, menyiapkan bahan dan melaksanakan pengusulan pembatalan dan pencabutan perizinan pma dan mdn yang ada kabupaten, menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dengan mdn dan pma yang ada kabupaten,frastruktur dan sosial. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada (l), kepala bidang perizinan infrastruktur dan sosialmempunyai fungsi: perencinfrastruktur dan sosial adalah sebagai berikut: merenc membawakan: seksi perizinan sektor infrastruktur, dan seksi perizinan sektor sosial.infrastruktur berdasarkan rencana kerja bidang meliputi fungsi: perencanaan kegiatan perizinan sektor infrastruktur, pelaksanaan kegiatan perizinan sektor infrastruktur, cc. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan perizinan sektorinfrastruktur, menyiapkan bahan dan melaksanakan pemeriksaan, menganalisis berkas permohonan perizinan infrastruktur, menyiapkan bahan dan melaksanakan register pendaftaran perizinan infrastruktur, menyiapkan bahan dan melaksanakan pemrosesan perizinan infrastruktur, menyiapkan bahan dan melaksanakan pencetakan perizinan infrastruktur, menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data perizinan infrastruktu mempunyai fungsi: perencanaan kegiatan perizinan sektor sosial, pelaksanaan kegiatan perizinan sektor sosial, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatsosial, menyiapkan bahan dan melaksanakan pemeriksaan berkas permohonan perizinan sosial, menyiapkan bahan dan melaksanakan register pendaftaran perizinan sosial, menyiapkan bahan dan melaksanakan pemrosesan perizinan sosial, menyiapkan bahan dan melaksanakan pencetakan perizinan sosial, menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data perizinan sosialsebagaimana dimaksud pada (l), kepala bidang perizinan ekonomi dan sumber daya alam mempunyai fungsi: perenc dan sumber daya alamadalah sebagai berikut: merenc dan sumber daya alam, membawakan: seksi perizinan sektor ekonomi, dan seksi perizinan sektor sumber daya alam. seksi perizinan sektor mempunyai fungsi: perencanaan kegiatan perizinan sektor ekonomi, pelaksanaan kegiatan perizinan sektor ekonomi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan perizinan sektor ekonomperizinan ekonomekonomi berdasarkan kebijakan teknis, sasaran dan program kerja dinas: menyiapkan bahan dan melaksanakan penerimaan berkas permohonan perizinan ekonomi, menyiapkan bahan dan melaksanakan pemeriksaan berkas permohonan perizinan ekonomi, menyiapkan bahan dan melaksanakan register pendaftaran perizinan ekonomi, menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data perizinan ekonomi, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam lingkup seksi perizinaumber daya alam mempunyai fungsi: perencanaan kegiatan perizinan sektor sumber daya alam, pelaksanaan kegiatan perizinan sektor sumber daya alam, cc. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan perizinan sektorrizinan sumber daya alam, cc.dan pengolahan data perizinan sumber daya alam, menyiapkan bahan dan melaksanakan pemrosesan perizinan sumber daya alam, menyiapkan bahan dan melaksanakan pencetakan perizinan sumber daya alam, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam lingkup seksi perizinan sumber daya alamdalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada (l), kepala bidang data dan sistem informasi penanaman modal mempunyai fungsi: perenc adalah sebagai berikut: merenc fungsi: perencanaan kegiatanevaluasi dan pelaporan kegiatan pengolahan data dolahan data dan informasi, cc.kebijakan teknis, sasaran dan program kerja dinas, menyiapkan dan melaksanakan pengumpulan data perizinan dan penanaman modal, menyiapkan bahan dan melaksanakan verifikasi, evaluasi data perizinan serta penanaman modal, menyiapkan bahan dan melaksanakan pemutakhiran data perizinan serta penanaman modal, menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan informasi penanaman modal dan perizinan, menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi serta pembinaan teknis kepada pengelola okumentasdokumentasi dan pengaduan, pelaksanaan kegiatan dokumentasi dan pengaduan, cc. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan dokumentasi dan pengadudokumentasi dan pengaduan, cc.serta pengelolaan administrasi pengaduan, menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan pengaduan perizinan, melaksanakan dokumentasi bahan dan hasil pengaduan, menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi serta pembinaan teknis kepada pengelola pengaduan, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam lingkup seksi data dan dokumentistem informasi penanaman modalsistem informasipengelolaan sistem informasi penanaman modal, pelaksanaan kegiatan pengelolaan sistem informasi penanaman modal, cc. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan sistem informainformasi penanaman modal, cc.mbangan teknologi informasi, menyiapkan bahan dan melaksanakan aplikasi data perizinan dan penanaman modal, menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan data berbasis teknologi informasi, menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam lingkup seksi sistempai eka lapan aa tahun nomor kristiani wahyuni,sh nipdalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada (l), kepala dinas mempunyai fungsicc. dan perizinan, melaksanakan kebijakan urusan penanaman modal dan perizinan, melaksanakan evaluasi dan pelaporan pengelolaan urusan penanaman modal dan perizinnaman modal, bidang perizinan infrastruktur dan sosial, bidang perizinan ekonomi dan sumber daya alam, bidang data dan sistem informasi penanaman modaldan mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan administrasi dinas, melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya,keuangan dan barang milik daerah mempunyai fungsi: perencanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, cc. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan keuangan dan barang milikrencanaan kegiatan pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan kegiatan pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, cc.sebagaimana dimaksud pada (l), kepala bidang penanaman modal mempunyai fungsi: perenc adalah sebagai berikut: merenc, dan seksi pembinaan dan pengawasan penanaman modal. penanaman modal berdasarkan rencana kerja bidang.laksanaan bina perdagangan terdiri dariseksi distribudistribuistribusi perdagangan, menyusun petunjuk teknis pelaksana distribusi perdagangan, melaksanakan analisis rencana persediaan dan kebutuhan barang kebutuhan pokok, pupuk dan pestisida bersubsidi serta barang penting, melaksanakan monitoring dan pengawasan ketersediaan kebutuhan barang kebutuhan pokok dan barang penting, memfasilitasi dan kerjasama dengan pihak pihak terkait dalam rangka monitoring dan pengawasan ketersediaan kebutuhan barang kebutuhan pokok dan barang penting, melaksanakan monitoring harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, melaksanakan analisis rencana kebutuhan pupuk dan pestisida bersubsidi, melakukan pengawasan pengadaan dan penyaluran serta penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi, memfasilitasi dan kerjasama dengan pihak pihak terkait dalam rangka pengawasan pengadaan dan penyaluran serta penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi, melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan seksi distribusi perdagangan, menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan seksi distribusi perdagangan, dan il. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang bina perdagangan sesuai bidang tugas. seksi promosi dan informainformadan informasi perdagangan, menyusun petunjuk teknis pelaksana promosi dan informasi perdagangan, cc. menyusun agenda pelaksanaan promosi dan informasi perdagangan, memfasilitasi dan memberikan informasi pelaksanaan pameran dan promosi produk unggulan dan potensi daerah, melaksanakan kegiatan promosi dan informasi perdagangan, melaksanakan kerjasama kemitraan untuk mempromosikan produk unggulan daerah dan potensi sumber daya lokal lainnya dengan media informasi baik cetak ataupun elektronik, melaksanakan dan menyusun rencana pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus, melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan seksi promosi dan informasi perdagangan, menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan seksi promosi dan informasi perdagangan, dan j . melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang bina perdagangan. seksi usaha dan pengawasan perdagangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan peningkatan kemampuan kewirausahaan, pelayanan dan pemberian bimbingan teknis pengembangan usaha dan pengendalian dan pengawasanusaha dan pengawasan perdagangan, menyiapkan dan menyusun bahan petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan usaha perdagangan, melaksanakan koordinasi dengan pihak pihak terkait untuk kegiatan usaha dan pengawasan perdagangan, menyiapkan bahan administrasi kelengkapan pembentukan dan penerbitan surat izin bidang perdagangan, yaitu:fasilitasi penerbitan tanda daftar gudang,secara elektronik luar negeri,melaksanakan bimbingan teknis, peningkatan kemampuan kewirausahaan bagi pedagang kecil dan pelaku usaha lainnya, menyusun dan menghimpun bahan untuk profil komoditi ekspor impor dan komoditi potensial daerah, melaksanakan bimbingan peningkatan kemampuan dan keterampilan pengusaha dalam melaksanakan kegiatan perdagangan, teknis manajemen, penerapan standardisasi mutu dan persaingan usaha, melaksanakan pengawasan terhadap pengadaan penyediaan, penyimpanan, pengolahan, pengemasan dan pengedaran dan penjualan bahan kebutuhan pokok dan barang barang dalam keadaan terbungkus bkt) dan barang strategis lainnya, melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada pemilik pengelola penjual makanan dan minuman untuk tidak menggunakan produk tambahan pangan berbahaya, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan lembaga perlindungan konsumen dan badan penyelesaian sengketa konsumen bps), dan melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan seksi usaha dan pengawasan perdagangan, il. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan seksi usaha dan pengawasan perdagangan, dan melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala bidang bina perdagangan sesuai bidang tugas. bagian ketujuh unit pelaksana teknis daerah pada dinas perdagdagdagdagdagdagamuhammad noor p,struktur organisasi dan fungsi, serta tata kerja dinas dinas perdagangan perdagangan kabupaten hulu sungai kabupaten hulu sungai selatan selatan dinas perdagangan jabatan fungsional sub bagian sub bagian tr umum dan perencanaan kepegawaian dan keuangan bidang bidang sarana prasarana dan bina perdagangan pelaku perdagangan seksi seksi seksi seksi seksi sarana pelaku usaha seksi distribusi, promosi dan usaha dan perdagangan perdaganganabupaten hulu sungai selatan. kepala dinas adalah kepala dinas perdagangan kabupaten hulu sungai selatan. sekretaris adalah sekretaris pada dinas perdagangan kabupaten hulu sungai selatan. bidang adalah bidang pada dinas perdagangan kabupaten hulu sungai selatan. sub bagian adalah sub bagian pada dinas perdagangan kabupaten hulu sungai selatan. seksi adalah seksi pada dinas perdagperdagangan kabupaten hulu sungai selatdagangan adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerahsarana prasarana dan pelaku perdagangan: seksi sarana prasarana: seksi pelaku usaha perdagangan, seksi kemetrologian. bidang bina perdaganganngelolaan pasar, sarana distribusi perdagangan, stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, standardisasi, pengawasan perdagangan, kemetrologian, informasi perdagangan dan promosi potensi ungguldagdagangan, perumusan kebijakan bidang pengelolaan sarana distribusi perdagangan, pelaku usaha perdagangan, kemetrologian, ketersediaan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang pentingmbinaan, pengawasan dan pengendalievaluasi dan pelapordagdagdagangan, cc. mengkoordinasikan dan konsolidasi pelaksanaan evaluasi dan pelaporan keuangan dinas perdagangan, mengkoordinasikan pelayanan perbendaharaan dan administrasi keuangan dinas perdagangan, mengkoordinasikan dan pemberian dukungan administrasi dan pelayanan umum dinas perdagdagangan, mengkoordinasikan pengelolaan persediaan dan barang milik daerah dinas perdagdagdagangan, menyiapkan bahan dan menyusun konsep laporan kegiatan dinas perdagarana prasarana dan pelaku perdagangan bidang sarana prasarana dan pelaku perdagangan melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan operasional bidang sarana prasarana, pelaku usaha perdagangan dan kemetrologian. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang sarana prasarana dan pelaku perdagangan mempunyai fungsi sebagai berikut: perumusan kebijakan teknis bidang sarana prasarana, pelaku usaha perdagangan, dan kemetrologian, penyusunan program bidang sarana prasarana, pelaku usaha perdagangan, dan kemetrologian, koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang sarana prasarana, pelaku usaha perdagangan dan kemetrologian, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang sarana prasarana, pelaku usaha perdagangan dan kemetrologpelaku perdagangan terdiri dari: seksi sarana prasarana, seksi pelaku usaha perdagangan, dan seksi kemetrologian. seksi sarana prasarana mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan, pengembangan dan peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pprasarana, melaksanakan kegiatan pemeliharaan, pengembangan, dan peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pasar, cc. menyusun petunjuk teknis pemeliharaan, pengembangan, dan peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pasar, meningkatkan, mengembangkan, dan memeliharancana pengelolaan sampah wilayah pasar, melaksanakan pengelolaan aset dan batas wilayah pasar, melaksanakan analisis revitalisasi pasardan prasarana pasar, melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan seksi sarana prasarana, menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan seksi sarana prasarana, dan il.seksi pelaku usahaku usahaku usaha perdagangan, menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pelaksana pembinaan dan pemberdayaan pelaku usaha perdagangan, melaksanakan pendataan, pemetaan, dan analisa pelaku usaha perdagangan, melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan pelaku usaha perdagangan melaksanakan pengajuan pemberian izin menempati sarana dan prasarana pasar, melaksanakan kerjasama pengelolaan pasar, memfasilitasi dan kerjasama dengan pihak pihak terkait dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan pelaku usaha perdagangan, melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan seksi pelaku usaha perdagangan, menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan seksi pelaku usaha perdagangan, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sarana prasarana dan pelaku perdagangan sesuai bidang tugas. seksi kemetrologian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, manajerial, koordinasi, peningkatan kapasitas sdm, pembinaan, konsultan, fasilitasi, pelayanan, sosialisasi, penyajian data informasi, pengendalian dan pengawasan kemetrologmetrologian, menyusun petunjuk teknis tentang kegiatan kemetrologian, melaksanakan koordinasi dengan pihak pihak terkait untuk kegiatan kemetrologian, melaksanakan pendataan dan pemetaan tentang sebaran dan potensi http untuk penyusunan program kegiatan bahan pembinaan dan pelayanan, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia kemetrologian dan reparasi http, mensosialisasikan kebijakan pemerintah terkait kemetrologian, menyusun, menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk teknis baik untuk pembinaan dan penyuluhan sosialisasi ataupun bimbingan teknis kemetrologian, memfasilitasi ketersediaan dan kesiapan sarana dan prasarana, peralatan dan perlengkapan teknis kemetrologian, melaksanakan pembinaan dan penyuluhan terhadap pemilik, pengguna pemakai alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta barang dalam keadaan terbungkus http bkt), menyelenggarakan pelayanan penerbitan surat rekomendasi dan pelayanan kalibrasi, penyelenggaraan sidang tera tera ulang dan ukur ulang, melakukan koordinasi pelayanan sidang tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan http)) il. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan terhadap penggunaan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya http)), mengkoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian standar tingkat (empat) untuk alat http, mengelola, memelihara dan mengendalikan standar ukuran, cap, tanda tera serta sarana kemetrologian lainnya, oo. melaksanakan pengawasan terhadap peralatan http yang dipergunakan pemilik, pemakai pengguna dalam berusaha, melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan seksi kemetrologian, menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan seksi kemetrologian, danbagian keempat bidang bina perdagangan bidang bina perdagangan melaksanakan perumusan kebijakan dan. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang bina perdagangan mempunyai fungsirsamanrsamanrsamankersamanersamanahersamanahrencana kerja senja) kecamatan kersamanah tahun page6perkiraan capaian tahun berjalan capaian renstra perangkat daerah tahun lalu analisis kinerja kecamatan kersamanah kabupaten garut. isu isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi kecamatan kersamanah kabupaten garutdaerah kabupaten garut. tujuan dan sasaran senja kecamatan kersamanah. program dan kegiatan babi rencana kerja dan pendanaan kecamatan kersamanah bab penutup bab hasil evaluasi pelaksanaan senja kecamatan kersamanah tahun hasilperkiraan capaian tahun berjalan. rencana kerja kecamatan kersamankersamanrencana kerja senja) kecamatan kersamanah tahun2022 page7rsamanrsamanahsebagai berikut: pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan kersamanah kunjungan tamunyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listriki. program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik koordinasi sinergitas perencanaan dan pelaksanaan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan. iii. program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa ivtahun laluersamanah dalam pelaksanaan senja terdapat satu) program satupengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan target realisasi sisa target rencana kerja senja) kecamatan kersamanah tahun2022 page9program anggaran realisasi prosentase program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten kota pengadaan kendaran perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan realisasi program kegiatan yang tidak memenuhi target program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten kota pagu anggaran realisasi prosentasedan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dpenyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrikzpw woo o o w eoeoeoeoeo azw wu rencana kerja senja) kecamatan kersamanah tahun page lamaran rehabilitasi gedung kantor dan bangunan publik nan kelurahan memtaanatmemanaetammaman tentara nasional indonesia, dan instansi vertikal wilayahrsamanah antara lain program kegiatan prosentase realisasi keuangan dengan pagu anggaran tahun rp. terealisasi rprencana kerja senja) kecamatan kersamanah tahun pagersamanersamanrsamanrsamanah berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan kecamatan kersaman. capaian renstra perangkat daerah tahun lalu renstra skpd kecamatan kersamanah merupakan rencana strategis pelaksanaan program kegiatan kecamatan kersamanrsaman. rencana kerja senja) kecamatan kersamanah tahun2022 page12 tabel capaian indikator kinerja strategis kecamatan kersamanahkualitas kepuasan public kondisi akhir maka meningkatnya persentase kualitas desa yang aan baik triwulan pemerintahan kondisi akhir kapasitas kecamatan akuntabilitas kinerja aparatur triwulan4\|kersamanah tahun page berdasarkan tabel atas dapat dilihat bahwa dari indikator kinerja kecamatan kersamanrsamanahrsamanrencana kerja senja) kecamatan kersamanah tahun page14rsamanah lembar target dan realisasi kinerja program perkiraan realisasi capaian target renstra dan kegiatan tahun lalu skpd s d tahun berjalan target realisasi target maan target kinerja kinerja hasil capaian program dan realisasi program realisasi capaian tingkat capaian inert program dan realisasi target kode urusan bidang urusan pemerintahan indikator kinerja program program keluaran senja tingkat dan kegiatan s d tahun renstra kegiatan daerah dan program kegiatan (outcomes) kegiatan renstra kegiatan s d target realisasi berjalan (output) skpd) dengan tahun senja skpd senja tahun skpd skpd tahun (tahun tahun tahun tea bea dengan tegang dengan maa pena kena ben aan snn tenaga nna ake prosentase pelayanan program penunjang urusan administrasi perkantoran pemerintah daerah jumlah laporan b.0o2 perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perencanaan, penganggaran, kinerja perangkat daerahjumlah laporan evaluasi evaluasi kinerja perangkat daerah kinerja perangkat daerah administrasi keuangan perangkat daerah jumlah laporan administrasi www rencana kerja senja) kecamatan kersamanahn ata tea ket lah gaji penyediaan gaji dan tunjangan asn kos pem ajaran saji dan tunjangan asn jumlah penyusunan koordinasi dan penyu sunan laporan laporan keuangan akhir keuangan akhir tahun skp ahun skp administrasi kepegawaian perangkat jumlah laporan administrasi daerah keuangan perangkat daerahlaporan administrasi umum perangkat daerah administrasi umum perangkat daerah jumlah item penyediaan penyediaan komponen instalasi komponen instalasi o1l\| ann listrik penerangan bangunan kantor listrik penerangan bangunan kantor o1l penyediaan peralatan dan perlengkapan jumlah jenis peralatan dan kantor perlengkapan kantor jumlah jenis penyediaan ip' cetakan o1\| orl206\| year barang cetakan can barang cetakan dan penggandaan penggandaan lah bah: penyediaan bahan bacaan dan peraturan kasa penyediaan bahan perundang undangan bacaan dan peraturan perundang undangan o1\| o1l2. fasilitasi kunjungan tamu jumlah pelaksanaan fasilitasi kunjungan tamu jumlah laporan pengadaan pengadaan barang milik daerah barang milik daerah o1\| penunjang urusan pemerintah daerah penunjang urusan pemerintah daerah www rencana kerja senja) kecamatan kersamanah tahun page jumlah unit kendaraan pengadaan kendaraan perorangan dinas perorangan dinas atau atau kendaraan dinas jabatan kendaraan dinas jabatan penyediaan jasa penunjang urusan jumlah laporan penyediaan tahan asa penunjang urusan smerintanan para pemerintahan daerah jumlah pembayaran tagihan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya asa komunikasi, sumber air dan listrik aag aya air dan listrik lah jenis kebersihan penyediaan jasa pelayanan umum kantor minyak jenis jasa ked sinan kantor jumlah laporan o112. pemeliharaan barang milik daerah pemeliharaan barang milik penunjang urusan pemerintahan daerah daerah penunjang urusan pemerintahan daerah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya jumlah unit pembayaran pemeliharaan, dan pajak kendaraan stok dan pemeliharaan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan kendaraan dinas jabatan pemeliharaan rehabilitasi sarana dan jumlah pemeliharaan rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kanto atau bangunan lainnya prasarana gedung kanto atau bangunan lainnya program penyelenggaraan prosentase pelaksanaan paten yang sesuai standar pemerintahan dan pelayanan publik pelayanan jumlah laporan koordinasi o212. koordinasi penyelenggaraan kegiatan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan pemerintahan tingkat kecamatan koordinasi sinergitas perencanaan dan rapat koordinasi lo1 pelaksanaan kegiatan pemerintahan pelaksanaan kegiatan (dengan perangkat daerah dan instansi pemerintahan kecamatan( vertikal forkopimcam) o1l peningkatan efektifitas kegiatan prosentase fasilitasi pemerintahan tingkat kecamatan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan www rencana kerja senja) kecamatan kersamanah tahun page publik yang dilaksanakan oleh kecamatan prosentase penyelenggaraan o1\| program pemberdayaan masyarakat gas pemerintah umum desakan kelurahan 100y6 tingkat kecamatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam monitoring pelaksanaan forum musyawarah perencanaan musrenbang tingkat desa pembangunan desa jumlah laporan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan pemberdayaan lembaga tingkat kecamatan kemasyarakatan tingkat kecamatan lah fasilitasi pegiat: fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan asimilasi kegiatan lembaga kemasyarakatan kewajiban lembaga kemasyarakatan kecamatan o1l program koordinasi ketentraman prosentase penyelenggaraan dan ketertiban umum tingkat kecamatan koordinasi upaya penyelenggaraan prosentase penyelenggaraan pay gas pemerintah umum ketenteraman dan ketertiban umum tingkat kecamatan sinergitas dengan kepolisian negara republik ind ja, tentara nasional o1\| oal2.o1lo1 pubhkndonesia, "antara nasional' jumlah anggota satpol indonesia dan instansi vertikal wilayah kecamatan harmonisasi hubungan dengan tokoh jumlah cabang golongan o1\| o2 agama dan tokoh masyarakat yang ikuti 01l program penyelenggaraan urusan prosentase penyelenggaraan pemerintahan umum tingkat kecamatan jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan penyelenggaraan urusan o1\| umum sesuai penugasan kepala daerah pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah www rencana kerja senja) kecamatan kersamanah tahun page fasilitasi koordinasi dan pembinaan prosentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum bintik, sosialisasi, konsultasi) wawasan yang dilimpahkan kepada kebangsaan dan ketahanan nasional kacamata program pembinaan dan pengawasan beni aan pemerintahan desa tingkat kecamatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi jumlah laporan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa fasilitasi administrasi tata pemerintahan prosentase desa yang desa berkinerja baik rencana kerja senja) kecamatan kersamanah tahun page analisis kinerja pelayanan kecamatan kersamanrsamankecamatan kersamanah provinsi kabupaten kota jawa barat garut spm indikator standar ikk tahun tahun tahun taman tahun tahun tahun man catatan nasional 2021tten an tan analisis (thn (thn n41) (thn (thn (then) ne1) mag dea dan masyarakat persentase desa yang berkinerja baik dan dagang rencana kerja senja) kecamatan kersamanah tahun pageersamanrencana kerja senja) kecamatan kersamanah tahun2022 page22rsamanrsamanrsamanah untuk melaksanakan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, anggaran tahun yang diusulkan sippa, kecamatan kersamanah sebesar rp. dengan realisasi anggaran sipil sebesar rp. persentase realisasi anggaran sebesar y,. guna mencapai target sasaran kinerja kegiatan kecamatan kersamanersamanah mengusulkan program dengan kegiatan, dan pada tahun perangkat daerah kecamatan kersamanah melaksanakan program dan kegiatan. penjelasan mengenai temuan dan catatan penting. program dan kegiatan pada kecamatan kersamanah tabel t c. rencana kerja senja) kecamatan kersamanah tahun2022 page24 tabel t c. lampiran pemetaan mdn rencana kerja pemerintah daerah (rkd) pemerintah kabupaten garut tahun nama skpd kecamatan kersamanah lembar dari prakiraan capaian kinerja dan kerangka prakiraan maju target realitas pendanaan rencana tahun nan urusan bidang indikator johan capaian sapaan kelompok daerah urusan program regia program kegiatan target sumber prioritas tan sub kegiatan sub kegiatan periode rkd target lokasi sasaran target pagu deli rpm tahun tan t2022 indikatif rp) nan indikatif jawab nasional daerah rp) es,t urusan kewilayahan ll. lo. lo. lo. ln. lo. lo. lo. lo. bidang urusan n a program penunjang (peralihan urusan pemerintah prosentase dari daerah akan permen kabupaten kota gri permen perencanaan, penganggaran jumlah perencanaan, penganggur dokumen evaluasi kinerja dan presesi kursi perangkat daerahperangkat laporan daerah daerah evaluasi kinerja perangkat jumlah laporan evaluasi tana seo ttl a aparatur jumlah laporan lingkungan administrasi keuangan administrasi keuangan 100x apbd kec. kecamatan perangkat daerah kab. kersamanah perangkat daerah keasaman " "p86xn oo: : oo op sz ocw3 o656w ev rencana kerja senja) kecamatan kersamanah tahun pagrsamanrsamann a penyusunan gaji dan jumlah pembayaran gaji sari apbd kecamatan tunjangan asn dan tunjangan asn permen kab. kersamanah gri bersamaan permen penyusunan pelaporan desa koordinasi dan penyusunan bersamaan jumlah pelaporan laporan keuangan akhir laporan tahun skp keuangan laksamana administrasi kepegawaian jumlah laporan admins asian perangkat daerah daerah angan kerangka jumlah pengadaan pengadaan pakaian dinas pakaian dinas beserta stel stet atribut dan kelengkapannya kelengkapannya jumlah pengiriman asn lahan desa robot20s. panduan dan olahan yang mengikat pend kesamaan 4pg9 kecamatan dar fungsi berdasarkan tugas dan permen bersamaan kab: kersamanah fungsi permen administrasi umum umum perangkat daerah perangkat daerah penyediaan komponen jumlah item penyediaan nana instalasi listrik penerangan komponen instalasi apbd bangunan kantor listrik penerangan laksamana kab. bangunan kantor desa jumlah penyediaan bersamaan aan dan peralatan dan jenis kecamatan perlengkapan kantor anakan bersamaan aan eet rencana kerja senja) kecamatan kersamanah tahun page desa penyediaan barang cetak dan jumlah penyediaan bersamaan penggandaan fo) fo) penggandaan bersamaan jumlah penyediaan desa nana penyediaan bahan bacaan bahan bacaan dan samp apbd dan per undang undangan peraturan perundang kab. bersamaan undangan desa bersamaan hita jumlah pelaksanaan apbd fasilitasi kunjungan tamu fasilitasi kunjungan tamu orang \| : kab. bersamaan desa penyelenggaraan rapat jumlah penyelenggaraan bersamaan koordinasi dan konsultasi rapat koordinasi dan apbd skpd konsultasi skpd ken bersamaan kenanga pengadaan barang milik jumlah laporan denga daerah penunjang urusan aan barang milik daerah penunjang urusan peter pemerintah daerah indah daerah desa seorang dinas atau perorangan dinagatau uni sayang kendaraan dinas jabatan kendaraan dinas jabatan bersamaan kab. jumlah pengadaan jumlah gedung pengadaan sarana gedung kantor yang unit memadai pengadaan sarana dan jumlah pengadaan prasarana pendukung gedung mendukung gedung unit kantor atau bangunan kantor atau bangunan lainnya lai lainnya jumlah laporan penyedia penyediaan jasa penunjang aan jasa penunjang uru urusan pemerintah daerah san pemerintahan daerah jenis www rencana kerja senja) kecamatan kersamanah tahun page jumlah pembayaran penyediaan jasa komunikasi tagihan jasa komunikasi, bulan sumber daya air dan listrik sumber daya air dan listrik bulan) desa penyediaan jasa pelayanan jumlah penyediaan jasa wah sarana umum kantor kab. orang) bersamaan jumlah laporan pemeliharaan barang milik pemeliharaan barang daerah penunjang urusan milik daerah penunjang kecamatan pemerintah daerah urusan pemerintahan daerah penyediaan jasa jumlah penyediaan jasa desa pemeliharaan biaya peliharaan biaya bersamaan pemeliharaan dan pajak pembeli harian dan pajak unit apbd kendaraan perorangan dinas kendaraan perorangan kab. bersamaan atau kendaraan dinas dinas atau kendaraan jabatan dinas jabatan jumlah pemeliharaan desa pemeliharaan gedung kantor rehabilitasi sarana dan unit bersamaan app atau bangunan lainnya kab. kantor atau bangunan bersamaan lainnya pai desa pemeliharaan rehabilitasi jumlah pemeliharaan bersamaan sarana dan prasarana gedung kantor atau unit apbd gedung kantor atau kab. bangunan lainnya bersamaan bangunan lainnya program penyerang prosentase pelaksanaan kecamatan garapan pemerintahan paten yang sesuai dan pelayanan publik standar pelayanan kersamanah jumlah laporan koordinasi penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan penyelenggaraan kecamatan tingkat kecamatan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan j$w busy u rencana kerja senja) kecamatan kersamanah tahun page koordinasi sinergitas rapat koordinasi perencanaan danforkopimcam) vertikal koprima desa prosentase fasilitasi bersamaan pan penyelenggaraan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan bersamaan apbd kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik kab. tingkat kecamatan yang dilaksanakan oleh kecamatan perencanaan kegiatan jumlah sop yang pelayanan kepada kegiatan masyarakat kecamatan dilaksanakan paten) program koordinasi bei baagaraan tugas ketentraman dan meter pemerintah umum tiban umum tingkat kecamatan mai jumlah laporan koordinasi upaya pga koordinasi upaya penyerang garapan ketenteraman dan penyelenggaraan ketertiban umum ketertiban umum sinergitas dengan kepolisian desa negara republikindonesia, bersamaan tentara nasional indonesia anggota satpol aed dan instansi vertikal nan bersamaan wilayah kecamatan desa jumlah harmonisasi harmonisasi hubungan hubungan dengan tokoh ker sarana app engan tokoh agama dan agama dan tokoh kab. tokoh masyarakat bersamaan masyarakat www rencana kerja senja) kecamatan kersamanah tahun page program prosentase penyelenggaraan penyelenggaraan tugas urusan pemerintahan pemerintah umum umum tingkat kecamatan jumlah laporan penyelenggaraan urusan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai pemerintahan umum penugasan kepala daerahjumlah pembinaan pancasila, pelaksanaan wawasan kebangsaan undang undang dasar melalui pelaksanaan negara republik indonesia upacara hari besar kegitan tahun pelestarian nasional dan upacara bhinneka tunggal ika serta nadirosentase kecamatan pembinaan bintik, sosialisasi penyelenggaraan bersamaan apbd kecamatan konsultasi) wawasan pemerintahan umum kab. kersamanah kebangsaan dan ketahanan yang dilimpahkan kepada bersamaan nasional camat kegiatan) pelaksanaan tugas forum ari int pooh pimpinan forkopincam koordinasi kali terkait covid j$w busy u rencana kerja senja) kecamatan kersamanah tahun page programpembinaan psn tugas dan pengawasan pemerintahan desa pemerintah umum tingkat kecamatan fasilitasi, rekomendasi dan prosentase koordinasi pembinaan dan penyelenggaraan tugas pengawasan pemerintahan pemerintah umum desa tingkat kecamatan kecamatan fasilitasi administrasi tata presentase desa kegiatan bersamaan apbd ani pemerintahan desa berkinerja baik kab. bersamaan pelaksanaan fasilitasi fasilitasi pelaksanaan tugas kegiatan lembaga kegiatan fungsi, dan kewajiban kemasyarakatan tk. lembaga kemasyarakatan kecamatan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan dokumen rpt partisipatif peningkatan partisipasi jumlah monitoring masyarakat dalam forum pelaksanaan musrenbang musyawarah perencanaan tingkat desa pembangunan desa j$w busy u rencana kerja senja) kecamatan kersamanah tahun pagekersamanah melalui musrenbang tingkat kecamatan kersamankecamatan kersamanah tahun2022 page32 skala prioritasiz peningkatan pelayanan bidang publik dan penguatan pelayanan publik pemerintahan kinerja aparatur pemekaran desa prioritas peningkatan desa kersamanah paket setda pelayanan publik pengadaan komputer desa dan desa nanjungjaya paket dpmd perlengkapannya desa sukamaju tim owamiaan nomor pemdngadaan tanah puskesmas sukamerang desa sukamerang paket setda kersamanah, februari kasi (ersamanah slh zap! tes mushroom suhandla.mp nip. a.nasrudin,. nip: owowoeoweeo eow oouop t .loro ve .,"$ joke eew. \|3z absossup men men peningkatan pelayanan peningkatan publikdan percepatan pemulihan prioritas kemeja terapan kersamanah unit distarkim pesan ekonomi s d kinerja pembangunan rutila masyarakat aparatur isbn bantuan listrik sid unit masyarakat miskin pembangunan rutila insentif guru mekarjaya sarana dan prasarana madrasah diniyah, dusun il, iii paket setda dan paud jompo rencana kerja senja) kecamatan kersamanah tahun pageukamaju insentif guru ngaji dusun ii, ini paket sarana dan prasarana dusun ii, ini paket madrasah diniyah desa, sukamaju, gereja kampung ya, sukamerang, kers kampung dinas amanah dan nanjungjaya ''#::mmmccccmlkegiatan sasaran daerah daerah prioritas daerah program prioritas kegiatan lokasi desa volume penanggung wab loo log bid fisik ooh peningkatan pembukaan jalan baru pelayanan pembangunan infrastruktur pesantren darussalam publik dan dan penguatan pelayanan naniungi prioritas pembangunan desa kersamanah pupr edan anjungjaya kinerja publik kersamanah sarana dan aparatur prasarana pembukaan jalan baru pesantren darussalam molo rw desa kersamanah pupr babakan penataan pembangunan pembangunan kantor desa kersamanah 50m dispora sekretariat okp peningkatan kapasitas jln naa desa nanjungjaymbangunan rehab smk, mi, kp. kubang paket disdik muhammadiyah pembangunan gedung paud kp. kancil unit disdik tpt lapang sepak bola kp. 200m dispora kondang kondang tpt sdn girijaya kp. meter disdik cibarugbug pagar sdn girijaya kp. meter disdik cibarugbug pembukaan jalan sukamara lingkungan kp. unit distarkim rw. tangerang panggang pengadaan lapang bola dispora pemasaran smp plus pembangunan pustu desa mekarjaya meter babakan sampai tpt makam desa sukamaju 50m saluran sukamaju tpt makan ken baros ken rencana kerja senja) kecamatan kersamanah tahun page desa sukamaju tpt makam parak tpt makam desa sukamaju kp. sindangheula kersamanah, februari jj. kasi pmd kersamanah kain yel eca kias mana yag! a.nasr gac nip: s07011 mushroom suhandla.mp nip.aoo $3o log peningkatan pelayanan percepatan pemulihan peningkatan desa publik dan bantuan umkm prioritas kersamanah paket negara ekonomi ekonomi kinerja s d aparatur bantuan ternak dan pembangunan lumbung naa penambahan modal panca mekar kelompok kelompok bantuan modal kelompok pengadaan bantuan bibit asa dan bantuan ternak sapi dan desa girijaya kelompok ikan lele bantuan alat alat pertanian bantuan peternak mekarjaya domba, sapi, lele, bebek dusun ii, paket dan ayambantuan modal simpan desa mekarjaya paket pinjam umkm desa sukamaju pengembangan kawasan desa unit dispertan komoditas padi pengembangan kawasan desa unit dispertan komoditas kacang tanah pengembangan kawasan desa unit dispertan komoditas ubi kayu penerapan inovasi teknis desa unit dispertan tanaman tembakau penerapan inovasi teknis desa unit dispertan tanaman tembakau alat pasca panen peningkatan kapasitas desa dispertan jalan produksi pertanian pengembangan pengendalian alih fungsi desa unit dispertan lahan io. oooioiddumah lotto dio do.kasi pmd kersamanah kersamanah, februari ieee. a.nasrudin,s. mushroom sugandi,.amp nip: rencana kerja senja) kecamatan kersamanah tahun pagersamankersamanrsamansenja) kecamatan kersamanah tahun2022 page43 kecamatan kersamanah telah sejalan dengan prioritas yang dicanangkan oleh pemerintahrsamanah mempunyai tujuan meningkatkan pelayanan publik kecamatan yang profesional dan amanah sasaran rencana kerja senja) kecamatan kersamanah tahun adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik . meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan tingkat kecamatanrsamanrsamanrsamanrsamanrsamanlampiran peraturan bupati garut nomor tahun tentang rencana kerja kecamatan kersamanah publik untuk kesejahteraan masyarakat" kecamatan kersamansenja) kecamatan kersamanah tahun page1rsamanahrsamanrsamanbesek, sumpit, tempurung rangsang (makanan khas sunda), ikan mas, nila, tempe, tahu, kripik singkong, talas kacang bandung macaroni dan sejenis makanan ringan khas sunda lainnyrsamanrsamanah tahun adalah program danersamanah sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah kecamatan kersamanah dan mencakup semua desa kelurahan,kersamanah tahun2022 page47 tabel tc rumusan rencana program dan kegiatan skpd tahun dan prakiraan maju tahun kecamatan kersamanah rencana tahun prakiraan maju rencana tahun kode program dan kegiatan indikator kinerja program kegiatan catatan target kebutuhan penting target sumber kebutuhan dana pagu lokasi capaian dana pagu indikatif capaian akan dana ana indikatif kinerja rp) kinerja bidang urusan kecamatan kersamanah program penunjang urusan case pel administrasi pemerintah daerah paparan layanan ami asi kersamanah apbd kabupaten kota perencanaan, penganggaran dan evaluasi jumlah perencanaan, penganggaran dan perangkat daerah daerah perangkat daerah tahun ou uwuwuwu www bsvuoo rencana kerja senja) kecamatan kersamanah tahun page administrasi kepegawaian perangkat daerah jumlah laporan admins rasi keuangan perangkat daerah pengadaan pakaian dinas beserta atribut jumlah pengadaan pakaian dinas beserta dan kelengkapannya atribut dan kelengkapannya jumlah pengiriman asn yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai pendidik dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi berdasarkan tugas dan fungsi administrasi umum perangkat daerah jumlah laporan admins rasi umum perangkat daerah ksbdatant! ena: penyediaan komponen instalasi jumlah item penyediaan komponen listrik penerangan bangunan kantor instalasi listrik penerangan bangunan penyediaan peralatan dan perlengkapan jumlah penyediaan peralatan dan pada perlengkapan kantor jenis jenis penyediaan barang cetak dan penggandaan jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan penyediaan bahan bacaan dan per undang jumlah penyediaan bahan bacaan dan example example undangan peraturan perundang undangan fasilitasi kunjungan tamu jumlah pelaksanaan fasilitasi kunjungan penyelenggaraan rapat koordinasi dan jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi kena kpd konsul make rencana kerja senja) kecamatan kersamanah tahun page jumlah laporan pena daan barang milik pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah daerah penunjang urusan peter indah pengadaan kendaraan seorang dinas jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan atau kendaraan dinas jabatan unit unit pengadaan meleleh jumlah pengadaan meleleh pengadaan sarana gedung kantor jumlah gedung kantor yang unit unit memadai pengadaan sarana dan prasarana jumlah pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan pendukung gedung kantor atau bangunan unit unit lainnya lainnya penyediaan jasa penunjang urusan jumlah laporan penyedia aan jasa pemerintah daerah penunjang uru san pemerintahan daerah jumlah pembayaran tagihan jasa penyediaan jasa komunikasi sumber daya komunikasi, sumber daya air dan listrik jenis jenis air dan listrik bulan) nan jumlah laporan pemeliharaan barang milik pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah penunjang urusan pemerintahan as rencana kerja senja) kecamatan kersamanah tahun page penyediaan jasa pemeliharaan biaya jumlah penyediaan jasa peliharaan pemeliharaan dan pajak kendaraan biaya pembeli harian dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas perorangan dinas atau kendaraan dinas unit unit jabatan jabatan pemeliharaan gedung kantor atau jumlah pemeliharaan rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau unit unit bangunan lainnya bangunan lainnya pemeliharaan rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan jumlah pemeliharaan gedung kantor atau unit unit lainnya bangunan lainnya program penyerang garapan prosentase pelaksanaan paten yan pemerintahan dan pelayanan sesuai standar pelayanan publik koordinasi penyelenggaraan kegiatan jumlah laporan koordinasi ata penyelenggaraan kegiatan pemerintahan pemerintahan tingkat kecamatan tingkat kecamatan koordinasi sinergitas perencanaan dan rapat koordinasivertikal forkopimcam) pan prosentase fasilitasi penyelenggaraan peningkatan efektifitas kegiatan kegiatan pemerintahan dan pelayanan pemerintahan tingkat kecamatan publik yang dilaksanakan oleh kecamatan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat kecamatan jumlah sop yang dilaksanakan (paten) kegiatan kegiatan program koordinasi ketentraman prosentase penyelenggaraan tugas dan meter tiban umum pemerintah umum tingkat kecamatan as rencana kerja senja) kecamatan kersamanah tahun page amar jumlah laporan koordinasi upaya koordinasi upaya penyerang garapanjumlah anggota satpol (orang) kecamatan harmonisasi hubungan dengan tokoh jumlah harmonisasi hubungan dengan agama dan tokoh masyarakat tokoh agama dan tokoh masyarakat program penyelenggaraan prosentase penyelenggaraan tugas urusan pemerintahan umum pemerintah umum tingkat kecamatan penyelenggaraan urusan pemerintahan jumlah laporan penyelenggaraan urusan umum sesuai penugasan kepala daerahjumlah pembinaan wawasan kebangsaan pelaksanaan undang undang dasar negara alun pelaksanaan upacara hari besar kegitan kegitan republik indonesia tahun pelestarian nasional dan upacara lainnyaprosentase penyelenggaraan pemerintahan bintik, sosialisasi konsultasi) wawasan umum yang dilimpahkan kepada camat kebangsaan dan ketahanan nasional kegiatan) pelaksanaan tugas forum koordinasi jumlah pelaksanaan rapat koordinasi kali kali pimpinan kecamatan forkopincam koordinasi terkait covid as rencana kerja senja) kecamatan kersamanah tahun page program pembinaan dan prosentase penyelenggaraan tugas pengawasan pemerintahan desa pemerintah umum tingkat kecamatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi present penvelen rain pembinaan dan pengawasan mentah nak pada pemerintahan desa emerinia kat kecamatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan montase desa berkinerja baik fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan pelaksanaan fasilitasi kegiatan lembaga kegiatan kegiatan kewajiban lembaga kemasyarakatan kemasyarakatan tk. kecamatan fasilitasi penyusunan perencanaan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan jumlah monitoring pelaksanaan musrenbang pembangunan desa kat desa make rencana kerja senja) kecamatan kersamanah tahun page bab rencana kerja dan pendanaan rencana kerja kecamatan kersamanahrsamanabupaten kota kegiatan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja rp. perangkat daerahrapat rapat koordinasi dan pembinaan kedalamgadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannyapakaian dinas beserta atributnya pada tahun hasil persentase asn yang memiliki prestasi rencana kerja senja) kecamatan kersamanah tahun page kerja baik dengan target kinerja sasaran kegiatan kantor kecamatan kersamanahdan rp. listrikrekeningmeliharaan dan perizinan kendaraan rp. dinas operasionalpajak kendaraan bermolayanan umum kantor. rp. rencana kerja senja) kecamatan kersamanah tahun pagersamanrencana kerja senja) kecamatan kersamanah tahun2022 page2honorarium petugas kebersihan serta belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih untuk keperlualat tulis kantor dan materai untuk kebutuhrencana kerja senja) kecamatan kersamanah tahun page masukan jumlah dana rp. keluaran pembayaran belanjkomponen instalasi listrik penerangan rp. bangunan kantorrencana kerja senja) kecamatan kersamanah tahun page penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang rp. undangnyediaan fasilitasi kunjungan tamumakanan dan minuman rapatrapat koordinasi dan konsultasi luar daerah capaian program persentase rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar daerahpembayaran rapat rapat koordinasi dan konsultasi luarmembelai rp. capaian program persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dengan target kinerja masukan jumlah dana keluaran jumlah kendaraan dinas operasionalehabilitasi sedang berat rumah dinas rp. capaian program persentase rehabilitasi sedang berat rumah dinas dalam kondisi baik dengan target kinerja masukan jumlah dana keluaran jumlah rumahrencana kerja senja) kecamatan kersamanah tahun page kinerja sasaran kegiatan kantor kecamatan . pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional rp. capaian program persentase rehabilitasi sedang berat rumah dinas dengan target kinerja masukan jumlah dana keluaran jumlah kendaraansarana dan sarana pendukung gedung kantor rp. bangunan lainnya capaian program persentase pembangunan rumah gedung kantor dengan target kinerja masukan jumlah dana ,nyediaan komponen listrik bangunan kantor dengan target kinerja rencana kerja senja) kecamatan kersamanah tahun page masukan jumlah dana keluaran jumlah penataan halamrsentase pembangunan gedung kantor dengan target kinerja masukan jumlah danaadministrasi kepegawaian perangkat daerah rp. pendidikan dan pelatihan formalerja masukan jumlah dana rp. keluaran jumlah pelatihan pengembangan kapasitas rencana kerja senja) kecamatan kersamanah tahun page aparatuoordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir rp. tahun pelaporan keuangan rp. capaian program persentase perencanaan dan pelaporan keuangan dalam kondisis5. program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum rp. tingkat kecamatan sinergitas dengan polri,tni dan instansi verticalkersamanmbinaan teknis pelaksanaan perlombaan desateknis pelaksanaan perlombaan desa kecamatan penataan. pada tahun hasil persentase desa yang mengikuti lomba desa dengan target kinerja sasaran kegiatan kantor kecamatan . pembinaan penyelenggaraan pemerintahan tingkat rp. kelurahpenanganan covid kecamatan kersamanah pada tahun hasil persentase desa yang berkinerja baik dengan target kinerja sasaran kegiatan kantor kecamatan . pembinaan dan monitoring pengelolaan pbbdan monitoring pengelolaan pbb kecamatan .ik. pada tahun hasil tercapainya target pbb dengan target kinerja 100y6 sasaran kegiatan kantor kecamatan . pemberdayaan masyarakat melalui penyelenggaraan kegiatan rp. pkk tingkaterdayaan masyarakat melalui rencana kerja senja) kecamatan kersamanah tahun page penyelenggaraan kegiatan pkk kecamatan . jj. pada tahun hasil persentase kader pkk yang berprestasi dengan target kinerja sasaran kegiatan kantor kecamatan . kegiatan keagamaan, harmonisasi hubungan dengan tokoh rp. masyarakat dan tokoh agamgiatan keagamaanfasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan rp. dan ketahanan nasionalersamanah tahun landasan hukum landasan hukum penyusunan rencana kerja kecamatan kersamanah tahun antara lainsenja) kecamatan kersamanah tahun page keluaran terselenggaranya sosialisasi bintik wawasan kebangsaan kecamatan kananantanananaananananforum koordinasi kecamatan forkopimcam)forum koordinasi pimpinan kecamatan kecamatan .ikmonitoring bptmonitoring penyaluran bptyusunan rpt kecamatannyusunan rpt yang memadaikegiatan kepemudaan dan olahraga kecamatan bnananannaanannanan nanp. program penyelenggaraan administrasi terpadu paten) penyelenggaraan paten rp. capaian program persentase penyelenggaraan administrasi terpadulayanan administrasi terpadursamanah\|( ikm)rsamanrsamanahrsamanah ruang lingkup perencanaan pembangunan kecamatan kersamankersamanah tahun2022 page69kecamatan kersamanah tahun pagesistem informasi pemerintah daerah, peraturan menteri dalam negeri tahun klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, beserta peraturan perundang undangan tentang pemutakhirannya, peraturan menteri dalam negeri tahun tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerahsenja) kecamatan kersamanah tahun pageperaturan bupati garut nomor kep. kec tentang rencana kerja kecamatan kersamanah kabupaten garut tahun peraturan bupati garut nomor kep. tentang tim penyusunan rencana kerja kecamatan kersamanah kab. laut tahun keputusan camat kersamanah nomor kec tentang rencana strategis kecamatan kersamanah kabupaten garut tahun maksud dan tujuan maksud maksud disusunnya rencana kerja kecamatan kersamanah tahun adalah memberikan arahan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan rencana kerja senja) kecamatan kersamanah tahun page
dimastri fei sz\| \|ez8\| ses a25 ena a52 2st eta) own ali ng year zuk g2sc ane ia523 deng 2z5 ha pot $z4 ku) sui zam lu: last fz. bbs sang egg ke2ak szz \|sb5 (ass aok oz3 oi9s3 se: \|2z2 img egg kpk 5g4x maniakii,:sub bidang pengadaan dan pemberhentian pegawai sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan seleksi pengadaan perencanaan formasi kebutuhan pegawai sesuai dengan format yang telah ditetapkan serta perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan teknis pemberhentian pegawai. ketentuan diubah dan ditambah dengan hurufgadaan dan pemberhentian pegawai mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis pada sub bidang pengadaan dan pemberhentian pegawai, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis pengadaan dan pemberhentian pegawai, pelaksanaan pembinaan pengadaan pegawai,pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan tugas sub bidang pengadaan dan pemberhentian pegawai, pemberian pelayanan umum dan teknis sub bidang pengadaan dan pemberhentian pegawai, perencanaan dan pelaporan sub bidang pengadaan dan pemberhentian pegawai, pengawasan dan pengendalian kegiatan sub bidang pengadaan dan pemberhentian pegawdaan dan pemberhentian pegawai, penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi sub bidang pengadaan dan pemberhentian pegawai, dan il. pelaksanaan tugas lain sub bidang pengadaan dan pemberhentian pegawai yang diserahkan oleh kepala bidang pengadaan, mutasi dan kepegawaian. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:rencanaan perancang penyusunan kebijakan perencanaan dan penganggaran sub bidang perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusiamerintahan dan pembangunan manusiaperekonomian dan sumber daya alamrekonomian dan sumber daya alamrekonomian dan sumber daya alam, merancang penyusunan kebijakan perencanaan dan penganggaran sub bidang perencanaan perekonomian dan sumber daya alamrekonomian dan sumber daya alaminfrastrur kewilayahan, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang perekonomian dan sumber daya alam: mengoordinasikan perumusan kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah, mengoordinasikan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah, cc. mengoordinasikan inventarisasi dokumen pelaksanaan perencanaan pembangunan pembangunan daerah, mengoordinasikan pengelolaan data dan informasi pelaksanaan kegiatan pengendalian pembangunan daerah, mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah, mengoordinoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah, mengoordinmbinaan teknis evaluasi pembangunan kepada perangkat daerah, pengordinasiaan pengendalian pelaksanaan program sektoral, mengoordinasikan penyusunan laporan secara berkala pelaksanaan pembangunan daerah,sub bidang pengendalian dan evaluasi infrastruktur kewilayahanpengendalian dan evaluasiinfrastruktur kewilayahan merancang, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi pembangunaninfrastruktur kewilayahanpengendalian dan evaluasi infrastruktur kewilayahaninfrastruktur kewilayahanpengendalian dan evaluasi infrastruktur kewilayahanmerintahan dan pembangunan manusi:merintahan dan pembangunan manusi:daerahelitian dan pengembangan daerah mempunyai fungsi sebagai berikut: penyusunerencana daerah, mengoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan penelitian dan pengembangan daerah daerah: sub bidang penelitian, pengembangan inovasi dan teknologi bidang pemerintahan dan sosial: dan sub bidang penelitian, pengembangan inovasi dan teknologi bidang kependudukan dan ekonomi pembangunan. sub bidang penelitian dan pengembangan inovasi, teknologi bidang pemerintahan dan sosial mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan pemerintahan dan sosial. tugas sebagaimana dimaksud pada mempunyai rinci: menyiapkan bahan penyusunan perencbadanss kan pan dati muhammad noor hindrencanaan pembangunan, penelitian kedudukan, susunan organisasi, tugas dan pengembangan daerah kabupaten hulu sungai selatan dan fungsi, serta tata kerja badan perencanaan pembangunan, penelitian badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah kabupaten dan pengembangan daerah hulu sungai selatan sekretariat jabatan fungsional er bag sabangrencanaan sub bidang sub bidang penelitian dan infrastruktur dan pengendalian dan pengembangan inovasi, kewilayahan evaluasi infrastruktur teknologi bidang dan kewilayahan pemerintahan dan sosial sub bidang perencanaan sub bidang pemerintahan dan pengendalian dan sub bidang penelitian dan pembangunan manusia evaluasi pemerintahan pengembangan inovasi, dan pembangunan teknologi bidang sub bidang kependudukan dan perencanaan ekonomi pembangunan perekonomian dan sub bidang sumber daya alam pengendalian dan evaluasi perekonomian dan sda bupati hulu sungai selatan, utd ttd. achmad fikri dan sub bidang perencanaan perekonomian dan sumber daya alam. bidang pengendalian dan evaluasbidang penelitian dan pengembangan: sub bidang penelitian dan pengembangan inovasi, teknologi bidang pemerintahan dan sosial: dan:cc.mengkoordinasikan pelayanan perbendaharaan dan administrasi keuangan badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, mengkoordinasikan dan pemberian dukungan administrasi dan pelayanan umumrencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, mengkoordinasikan pengelolaan persediaan dan barang milik daerahinfrastruktur kewilayahan, pemerintahan dan pembangunan manusia, serta perekonomian dan sumber daya alamdaerah, penyusunan program dan pendanaan perencanaan pembangunan daerah,oordinasi, mengoordinasikan pelaksanaan musrenbang ipjp, rpm dan rkd::mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan perangkat daerah, koordinasi, pembinaan dan pengawas, dan sub bidang perencanaan perekonomian dan sumber daya alam. sub bidang perencanaan infrastruktur kewilayahaninfrastruktur kewilayahan, merancang sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan dengan pusat dan provinsi sub bidang infrastruktur kewilayahan, merancang penyusunan kebijakan perencanaan dan penganggaran sub bidang infrastruktur kewilayahaninfrastruktur kewilayahaninfrastruktur kewilayahaninfrastruktur kewilayahan, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang perencanalelesaga rencana kerja kecamatan leles tahun2021aga rencana kerja kecamatan leles tahun tentang rancangan rencana kerja pemerintah tahun berita negara republik indonesia tahun2021 nomor5052021 nomor38ameleskecamatan lelesleslelesme . rencana kerja kecamatan lelesleslelesme .lesleslesleslelesleslesnyedia. kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor. kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja. kegiatan penyediaan alat tulis kantor. kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan. kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor. kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor. kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga. aga rencana kerja kecamatan lelesdiaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan. kegiatan penyediaan makanan dan minuman. kegiatan rapat rapatkegiatan pengadaan kendaraan dinas operasional. kegiatan pengadaan meubeulair. kegiatan pengadaan alat alat keamanan.rumah dinas. kegiatan rehabilitasi sedang berat gedung kantor. kegiatan pengadaan aplikasi papan visual elektronik. program perencanaan dan pelaporan keuangan. kegiatan pelaporan keuangan. kegiatan penyusunan dokumen perencanaan. program penyelenggaraan tugas. pemerintahan umum tingkat kecamatan. kegiatan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan tingkat desa. kegiatan pembinaan dan monitoring pengelolaan pbb tingkat kecamatan. kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui penyelenggaraan pkk tingkat kecamatan. kegiatan monitoring proyek pembangunan. kegiatan penyelenggaraan kegiatan keagamaan tingkat kecamatan. kegiatan rapat forum koordinasi kecamatan forkoncam). kegiatan monitoring bantuan pemerintah non tunai bpt). kegiatan penyusunan rpt kecamatan. kegiatan pengumpulan data lingkup kesejahteraan masyarakat. kegiatan penyelenggaraan upacara hari besar nasional dan upacara acara lainnya. kegiatan pengelolaan sampah kegiatan penyelengaraan ketentraman dan ketertiban umum tingkat kecamatan. aga rencana kerja kecamatan leles tahun kegiatan pembinaan unit kerja pemerintah daerah tingkat kecamatan. kegiatan penerapan dan penegakan perda tingkat kecamatan. program pelayanan administrasi terpadu kecamatan paten). kegiatan penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan paten). kegiatan laphali layanan pada hari libur). sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan senja perangkat daerah kecamatan lelestidak mencapai yaitualat tulis kantor y6) kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor y6) kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan y60) penyediaan makanan dan minuman y0) rapat rapat dalam daerah pengadaan kendaraan dinas dan operasional y0) pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional y0) rehabilitasi sedang berat rumah dinas pelaporan keuangan pembinaan dan monitoring pengelolaan pbb tingkat kecamatan y0) monitoring proyek pembangunan rapat forum koordinasi kecamatan forkoncam) ,83y60) aga rencana kerja kecamatan leles tahun monitoring bantuan pemerintah non tunai bpt) ,84y0) penyusunan rpt kecamatan yo) pengumpulan data lingkup kesejahteraan masyarakat pengelolaan sampah y6) penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum tingkat kecamatan y0) penyelengaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan paten) laphali layanan pada hari libur,39y6 peraturan perundang undangan penyediaan makanan dan minuman rapat rapat dalam daerahrumah dinas pembinaan dan monitoring pengelolaan pbb tingkat kecamatan monitoring proyek pembangunan rapat forum koordinasi kecamatan( forkoncam ,83y6 monitoring bantuan pemerintah ame . rencana kerja kecamatan leles tahun non tunai bpt w penyusunan rpt kecamatan pengumpulan data lingkup kesejahteraan masyarakat pengelolaan sampah penyelengaraan ketentraman dan ketertiban umum tingkat kecamatan penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan paten laphali layanan padamencapai yaitukomponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor kegiatan penyediaan alat rumah tanggalesjasa kebersihan kantor penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor penyediaan peralatan rumahlesame . rencana kerja kecamatan leles tahunlaphalilesleslesles berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan kecamatan lelesme . rencana kerja kecamatan leles tahun capaian renstra perangkat daerah tahun lalu renstra skpd kecamatan leles merupakan rencana strategis pelaksanaan program kegiatan kecamatan lelesleleslelese meningkatnya indeks indeks kualitas pelayanan kepuasan ban tamatan kondisi akhir) a21 kondisi akhir wib target meningkatnya persentase triwulan1 kualitas desa yang triwulan2 penyelenggaraan berkinerja baik siulan8 pemerintahan desa. triwulan4 kondisi akhir(r)kecamatan lelesleslelesleleslelesleles lembar . realisasi target dan realisasi kinerja perkiraan realisasi capaian target renstra target program dan kegiatan tahun nna skpd s d tahun target kinerja lalu target berjalan kinerja hasil program realisasi capaian program dan capaian urusan bidang urusan pemerintahan daerah dan indikator kinerja program (outcomes) program dan kegiatan tingkat kode target realisasi program program kegiatan kegiatan (output) renstra keluaran senja capaian senja senja tingkat dan par skpd) kegiatan skpd realisasi skpd skpd realisasi kegiatan tahun s d tahun target tahun tahun s d tahun dengan renstra tahun berjalan tahun ao koo uu u uj u3i mps nia is m9 5t749 urusanwajb o oo\| bidang urusan pemerintahan kecamatan leles lo program pelayanan administrasi perkantoran prosentase fasilitas pelayanan administrasi perkantoran penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan jumlah pembayaran rekening air, listrik listrik dan internet penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan jumlah pemeliharaan kendaraan dan kendaraan dinas operasional pembayaran stok penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah jasa kebersihan kantor 100y0 penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja jumlah peralatan kerja yang memadai 100y0 ,00y6 penyediaan alat tulis kantor jumlah alat tulis kantor atk) sesuai 100x ,a7 dengan kebutuhan penyediaan barang cetakan dan penggandaan jumlah cetakan dan penggandaan 1oox sesuai dengan kebutuhan jumlah penerangan gedung kantor penyediaan komponen instalasi listrik penerangan yang memadai 100x ,00x ,00oxs ,00y6 bangunan kantor penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor jumlah peralatan dan perlengkapan os,esx as, kantor yang memadai penyediaan peralatan rumah tangga jumlah peralatan rumah tangga yang 100x 100x6 penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang miahsuratkabar sesuaikebutuhan 100x 10x penyediaan makanan dan minuman jumlah kegiatan rapat rapat kecamatan 100y6 ,59y0 . rencana kerja kecamatan leles tahun rapat rapat pembinaan dalam daerah jumlah rapat rapat koordinasi dengan 999p 100x instansi terkait serta desa kelurahan program peningkatan sarana dan prasarana prosentase sarana dan prasarana aparatur aparatur yang memadai pengadaan kendaraan dinas operasional jumlah kendaraan dinas operasional 9a, oa,67x pengadaan meubeulair jumlah meubeulair yang memadai 100y0 ,00y6 pengadaan alat alat keamanan jumlah alat alat krama nan yang 100x 100x6 pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas jumlah kendaraan dinas operasional operasional ang memadai rehabilitasi sedang berat rumah dinas jumlah rumah dinas yang memadai 80y0 100y0 ,80y0 80y0 rehabilitasi sedang berat gedung kantor jumlah gedung kantor yang memadai 100y0 pengadaan aplikasi papan visual elektronik jumlah papan visual elektronik 100y0 program perencanaan dan pelaporan keuangan prosentase peningkatan perencanaan pelaporan keuangan jumlah data dan penyusunan ,99y6 100y6 ,99x penyusunan dokumen perencanaan jumlah dokumen perencanaan 100y0 ,00y6 program penyelenggaraan tugas pemerintah umum persentase kualitas pelayanan publik ss,2sx ss,28x ss,2sx pembinaan penyelenggaraan pemerintahan tingkat jumlah aparatur kelurahan desa yang kelurahan desa memiliki berkinerja baik pembinaan dan monitoring pengelolaan pbb tingkat jumlah pembinaan dan monitoring pbb ,86y6 kecamatan tingkat kecamatan kegiatan tp.pkk tingkat kecamatan jumlah kader yang memiliki 100x ,00x ,00oxs ,00y6 kemampuan tingkat kecamatan jumlah pelaksanaan kegiatan monitoring pembangunan desa monitoring pembangunan tingkat ,44y0 100y6 ,44y0 ,44y0 ,44y0 desa penyelenggaraan kegiatan keagamaan tingkat jumlah pelaksanaan kegiatan 100x ,00x ,00oxs ,00y6 rapat forum koordinasi kecamatan jumlah pelaksanaan kegiatan forum forkompimcam) koordinasi kecamatan ,83y6 monitoring bantuan pemerintah non tunai bpt jumlah koordinasi monitoring ,84y0 ,84y0 ,84y0 penyusunan rpt kecamatan jumlah kegiatan dan dokumen rpt 100y0 koordinasi dan pengumpulan data lingkup jumlah petugas pendeta rutila 100y6 100x ,7ox penyelenggaraan upacara hari besar nasional dan jumlah pelaksanaan hari besar upacara acara lainnya nasional dan upacara acara lainnya pengelolaan sampah jumlah pengelola sampah yang profesi s4,72x sa,72x sa, sa,72x 8a, nal tingkat kecamatan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan jumlah pelaksanaan rapat dan ketertiban umum koordinasi tantribum koordinasi unit kerja pemerintah daerah tingkat jumah pelaksanaan rapat koordinasi kecamatan forkoncam ee \|lelesrapan dan penegakan perda tingkat kecamatan jumlah pelaksanaan razia 100y0 ,00y6 program penyelenggaraan administrasi terpadu prosentase penyelenggaraan paten aten) eye'eng stasi terpadu yang sesuai dengan standar 100x pelayanan penyelenggaraan paten jumlah jenis pelayanan kecamatan ,90y0 100y0 laphali pelayanan pada hari libur jumlah pelayanan pada hari libur 100y6 ,55y0 ee \| . rencana kerja kecamatan leleslesles tahun tabel t c. pencapaian kinerja pelayanan skpd kecamatan leles kabupaten garut spm target renstra skpd indikator standar ikk catatan nasional ahun tahun tahun tahun\| tahun\| tahun tahun\| tahun analisis gy\| lalalamlat lug\| dawan pas paman , ? ?)?)? rencana kerja kecamatan leleslelesrencana kerja kecamatan leleslesleslesles sebesar rp. , . guna mencapai target sasaran kinerja kegiatan kecamatan leleskecamatan lelesles mengusulkan (enam) program dengan (tiga belas) kegiatan dan (tiga puluh dua) sub kegiatan. penjelasan mengenai temuan dan catatan penting. program dan kegiatan pada kecamatan lelesles tahun tabel t c. review terhadap rancangan awal rkd tahun kabupaten garut nama skpd kecamatan leles rancangan akhirindikator kinerja target kebutuhan penting kegiatan capaian rp.) kegiatan capaian dana rp.) ooo2o lao on persentase persentase program penunjang pemenuhan program penunjang pemenuhan urusan urusan urusan urusan pemerintahan daerah kecamatan penunjang pemerintahan kecamatan penunjang kabupaten kota pemerintah daerah les pemerintah daerah tingkat kabupaten kota daerah, dan mean kecamatan penganggaran, maa kecamatan penganggaran, evaluasi kinerja laporan evaluasi kinerja laporan kat leles dan evaluasi kat leles dan evaluasi perangkat daerah kinerja perangkat perangkat daerah kinerja perangkat daerah daerah penyusunan dokumen jumlah dokumen penyusunan dokumen jumlah dokumen kecamatan kecamatan perencanaan perangkat perencanaan dokumen perencanaan perangkat perencanaan dokumen leles leles daerah daerah administrasi keuangan jumlah laporan administrasi keuangan jumlah laporan uang kecamatan administrasi uang kecamatan administrasi perangkat daerah laporan perangkat daerah laporan leles keuangan leles keuangan perangkat daerah perangkat daerah ga'id jumlah tahun garis jumlah tahun penyediaan gaji dan penyediaan gaji dan kecamatan pembayaran gaji kecamatan pembayaran gaji tunjangan asn tunjangan asn leles dan tunjangan leles dan tunjangan asn asn jumlah laporan koordinasi dan jumlah laporan koordinasi dan penyusunan kecamatan keuangan laporan penyusunan laporan kecamatan keuangan laporan laporan keuangan akhir tahun skpd leles keuangan akhir tahun leles @aun skpd rencana kerja kecamatan leles tahun jumlah laporan jumlah laporan administrasi kepegawaian administrasi laporan administrasi administrasi laporan pes kecamatan kepegawaian perangkat kecamatan perangkat daerah leles kepegawaian daerah leles kepegawaian perangkat daerah perangkat daerah pengadaan pakaian dinas jumlah pakaian pengadaan pakaian dinas jumlah pakaian beserta atribut kecamatan dinas yang stel beserta atribut kecamatan dinas yang stel kelengkapannya leles memadai kelengkapannya leles memadai jumlah laporan jumlah laporan administrasi umum administrasi administrasi umum administrasi perangkat daerah kecamatan umum perangkat laporan perangkat daerah kecamatan umum perangkat laporan daerah daerah penyediaan komponen jumlah item penyediaan komponen jumlah item instalasi instalasi lo1lo1l2,0e\| asasi kecamatan tangan taksi kecamatan tangan listrik penerangan leles gedung kantor listrik penerangan leles gedung kantor bangunan kantor yang memadai bangunan kantor yang memadai jumlah alat tulis jenis jumlah alat tulis jenis kantor atk) dan kantor (atk) dan loro1l2,06l penyediaan peralatan dan kecamatan peralatan penyediaan peralatan dan kecamatan peralatan perlengkapan kantor leles kantorsesuai perlengkapan kantor leles kantorsesuai dengan dengan kebutuhan kebutuhan penyediaan peralatan jumlah peralatan jenis penyediaan peralatan jumlah peralatan jenis kabin tangga kecamatan rumah tangga tangga kecamatan rumah tangga leles sesuai kebutuhan leles sesuai kebutuhan jumlah cetakan jenis jumlah cetakan jenis lo1lo1l2,o6\| penyediaan parang cetakan catatan dan penggandaan penyediaan parang kecamatan dan penggandaan penggandaan leles sesuai kebutuhan akan gan feng angan leles sesuai kebutuhan penyediaan bahan bacaan jumlah surat penyediaan bahan bacaan jumlah surat dan peraturan perundang kecamatan kabar sesuai example dan peraturan perundang kecamatan kabar sesuai example undangan leles kebutuhan undangan leles kebutuhan jumlah kegiatan jumlah kegiatan fasilitasi kunjungan tamu kecamatan rapat rapat orang fasilitasi kunjungan tamu kecamatan rapat rapat orang leles kecamatan leles kecamatan rencana kerja kecamatan leles tahun jumlah rapat jumlah rapat penyelenggaraan rapat koordinasi penyelenggaraan rapat koordinasi rapat koordinasi dan kecamatan rapat koordinasi dan kecamatan dengan instansi dengan instansi konsultasi skpd leles konsultasi skpd leles terkait serta desa terkait serta desa jumlah laporan jumlah laporan pengadaan barang milik nga kan pengadaan barang milik nga kan barang milik barang milik daerah penunjang urusan kecamatan laporan daerah penunjang urusan kecamatan laporan daerah penunjang daerah penunjang pemerintah daerah leles pemerintah daerah leles urusan urusan pemerintahan pemerintahan daerah daerah jumlah jumlah pengadaan kendaraan kendaraan pengadaan kendaraan kendaraan perorangan dinas atau kecamatan unit perorangan dinas atau kecamatan unit dinas operasional dinas operasional kendaraan dinas jabatan leles kendaraan dinas jabatan leles yang memadai yang memadai jumlah jumlah pengadaan mebel meubeulair yang paket pengadaan mebel meubeulair yang paket memadai memadai jumlah laporan jumlah laporan penyediaan jasa penyediaan jasa laporan penyediaan jasa penyediaan jasa laporan penunjang urusan kecamatan jang penunjang urusan kecamatan jang urusan urusan pemerintahan daerah leles pemerintahan daerah leles pemerintahan pemerintahan daerah daerah jumlah bul jumlah bul penyediaan jasa saba aran bulan penyediaan jasa aran bulan lo1lo1\| ,og\| komunikasi, sumber daya kecamatan pem bayaran komunikasi, sumber daya kecamatan pen bayaran rekening air, listrik rekening air, listrik air dan listrik leles air dan listrik leles dan internet dan internet jumlah item item jumlah item item penyediaan jasa peralatan peralatan dan penyediaan jasa peralatan peralatan dan kecamatan perlengkapan kecamatan perlengkapan dan perlengkapan kantor dan perlengkapan kantor leles kantor yang leles kantor yang terpelihara terpelihara lo1lox\| ,og\| penyediaan jasa pelayanan kecamatan jumlah jasa bulan penyediaan jasa kecamatan jumlah jasa bulan umum kantor kebersihan kantor pelayanan umum kantor kebersihan kantor leles leles ee \| . rencana kerja kecamatan leles tahun jumlah laporan jumlah laporan pemeliharaan pemeliharaan pemeliharaan barang pemeliharaan barang milik daerah penunjang barang milik milik daerah penunjang barang milik undang kecamatan daerah penunjang undang kecamatan daerah penunjang urusan pemerintahan laporan urusan pemerintahan laporan leles urusan leles urusan area pemerintahan area pemerintahan daerah daerahlo1lol2,o0\| pemeliharaan dan pajak dan jumlah item pemeliharaan dan pajak dan jumlah item kendaraan perorangan servis kendaraan kendaraan perorangan servis kendaraan dinas atau kendaraan dinas operasional dinas atau kendaraan dinas operasional dinas jabatan yang memadai dinas jabatan yang memadaipemeliharaan, pajak, dan kecamatan dan servis unit pemeliharaan, pajak, dan kecamatan dan servis unit perizinan kendaraan dinas leles kendaraan perizinan kendaraan dinas leles kendaraan operasional atau lapangan lapangan operasional atau lapangan lapangan pemeliharaan rehabilit asi jumlah gedung unit pemeliharaan rehabilit asi jumlah gedung unit kecamatan kecamatan gedung kantor dan leles yang dipelihara gedung kantor dan leles yang dipelihara bangunan lainnya bangunan lainnyakegiatan penyelenggaraan kegiatjumlah laporan jumlah laporan koordinasi koordinasi koordinasi koordinasi penyelenggaraan kegiatan penyelenggaraan penyelenggaraan penyelenggaraan mus kecamatan kegiatan kecamatan kegiatan pemerintahan tingkat laporan kegiatan pemerintahan laporan leles pemerintahan agar leles pemerintahan kecamatan tingkat kecamatan tingkat tingkat kecamatan kecamatan rencana kerja kecamatan leleskristiani wahyuni,sh nip. terlaksananya terlaksananya pembinaan dan pembinaan dan monitoring bpt, monitoring bpt, monitoring monitoring pembangunan pembangunan desa, kepemudaan desa, kepemudaan dan dan keolahragaan, keolahragaan, pengelolaan pbb pengelolaan pbb peningkatan efektifitas kecamatan, peningkatan efektifitas kecamatan, kegiatan pemerintahan kecamatan kegiatan pemerintahan kecamatan pemerintahan tk. kegiatan pemerintahan tk. kegiatan tingkat kecamatan leles tingkat kecamatan leles desa, pembinaan desa, pembinaan perlombaan desa, perlombaan desa, sinergitas sinergitas kecamatan, kecamatan, penanggulangan penanggulangan covid upacara covid upacara hari besar hari besar nasional, nasional, pendataan pendataan rutila rutila jumlah laporan jumlah laporan penyelenggaraan penyelenggaraan urusan urusan penyelenggaraan urusan penyelenggaraan urusan pemerintahan pemerintahan pemerintahan yang tidak yang tidak pemerintahan yang tidak yang tidak dilaksanakan oleh unit kecamatan dilaksanakan oleh unit kecamatan kerja perangkat daerah leles dilaksanakan laporan kerja perangkat daerah leles dilaksanakan laporan oleh unit kerja oleh unit kerja yang ada kecamatan perangkat daerah yang ada kecamatan perangkat daerah yang ada yang ada kecamatan kecamatan jumlah laporan jumlah laporan penyusunan penyusunan perencanaan kegiatan sp sop perencanaan kegiatan sp sop pelayanan kepada kecamatan pelayanan dan pelayanan kepada kecamatan pelayanan dan masyarakat kecamatan leles skm yang masyarakat kecamatan leles skm yang dilaksanakan dilaksanakan kecamatan kecamatan rencana kerja kecamatan leles tahun peningkatan efektifitas jumlah sarana item peningkatan efektifitas jumlah sarana item lo1lo2l2,o2\| pelaksanaan pelayanan kecamatan prasarana paten pelaksanaan pelayanan kecamatan prasarana paten kepada masyarakat leles yang memadai kepada masyarakat leles yang memadai wilayah kecamatan wilayah kecamatan program persentase program persentase pemberdayaan masyarakat desa pemberdayaan masyarakat desa masyarakat desa dan kecamatan dan kelurahan masyarakat desa dan kecamatan dan kelurahan kelurahan leles yang dapat kelurahan leles yang dapat diberdayakan diberdayakan jumlah laporan jumlah laporan pemberdayaan pemberdayaan lembaga lembaga kemasyarakatan kemasyarakatan pemberdayaan lembaga tingkat pemberdayaan lembaga tingkat kemasyarakatan tingkat kecamatan kecamatan laporan kemasyarakatan tingkat kecamatan kecamatan laporan kecamatan leles pemberdayaan kecamatan leles pemberdayaan lembaga lembaga kemasyarakatan kemasyarakatan tingkat tingkat kecamatan kecamatan jumlah jumlah pelaksanaan pelaksanaan oorlog2,o3\| peningkatan kapasitas kecamatan kegiatan tp. pkk peningkatan kapasitas kecamatan kegiatan tp. pkk lembaga kemasyarakatan kegiatan lembaga kemasyarakatan kegiatan leles tingkat leles tingkat kecamatan kecamatan program koordinasi program koordinasi ketentraman dan kecamatan gangguan ketentraman dan kecamatan gangguan ketertiban umum leles ketertiban umum leles trantibum trantibum jumlah laporan jumlah laporan koordinasi upaya koordinasi upaya koordinasi upaya koordinasi upaya penyelenggaraan kecamatan penyelenggaraan penyelenggaraan kecamatan penyelenggaraan leles ketentraman dan peran ketenteraman dan leles ketentraman dan laporan ketertiban umum ketertiban umum ketertiban umum ketertiban umum . rencana kerja kecamatan leles tahun sinergitas dengan jumlah sinergitas dengan jumlah kepolisian negara republik pelaksanaan kepolisian negara pelaksanaan loreal2, indonesia, tentara nasional tamatan penyelenggaraan republik indonesia, kecamatan selenggarakan indonesia dan instansi leles ketentraman dan kegiatan tentara nasional indonesia leles ketentraman dan kegiatan vertikal wilayah ketertiban umum dan instansi vertikal ketertiban umum kecamatan wilayah kecamatan harmonisasi hubungan jamaah harmonisasi hubungan taman dengan tokoh agama dan kecamatan kegiatan kegiatan dengan tokoh agama dan kecamatan kegiatan kegiatan tokoh masyarakat leles tokoh masyarakat leles keagamaan keagamaan persentase persentase program penyelenggaraan program penyelenggaraan penyelenggaraan penyelenggaraan urusan pemerintahan urusan pemerintahan pemerintahan umum mom yang pemerintahan uumum urusan sesuai penugasan kepala kedai matan pemerintahan laporan sesuai penugasan kepala kecamatan pemerintahan laporan daerah umum sesuai daerah umum sesuai penugasan kepala penugasan kepala daerah daerah pembinaan wawasan pembinaan wawasan kebangsaan dan kebangsaan dan ketahanan ketahanan nasional dalam nasional dalam rangka rangka memantapkan memantapkan pengamalan pengamalan pancasila, pancasila, pelaksanaan pelaksanaan undang undang undang dasar jumlah undang dasar negara jumlah negara republik indonesia kecamatan pelaksanaan kali bubuk mangsa tahun kecamatan pelaksanaan kali tahun pelestarian leles phn leles phn pelestarian bhinneka. rencana kerja kecamatan leles tahun fasilitasi, koordinasi dan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan bintik, jumlah peserta pembinaan bintik, jumlah peserta lo1loss2,o1\| sosialisasi, konsultasi) kecamatan orang sosialisasi, konsultasi) kecamatan orang sosialisasi sosialisasi wawasan kebangsaan dan leles wawasan kebangsaan dan leles ketahanan nasional ketahanan nasional jumlah jumlah pelaksanaan tugas forum pelaksanaan rapat kegiatan pelaksanaan tugas forum pelaksanaan rapat kegiatan koordinasi pimpinan kecamatan forum koordinasi koordinasi pimpinan kecamatan forum koordinasi kecamatan leles pimpinan kecamatan leles pimpinan kecamatan kecamatan program persentase desa program persentase desa pembinaan dan berkinerja baik pembinaan dan berkinerja baik pengawasan kecamatan pengawasan kecamatan pemerintahan leles pemerintahan leles desa desa jumlah laporan jumlah laporan fasilitasi fasilitasi fasilitasi, rekomendasi sitasi, fasilitasi, rekomendasi asasi, rekomendasi dan rekomendasi dan dan koordinasi koordinasi dan koordinasi koordinasi pembinaan dan kecamatan pembinaan dan kecamatan pembinaan dan laporan pembinaan dan laporan pengawasan pemerintahan leles pengawasan leles pengawasan pengawasan desa pemerintahan desa pemerintahan pemerintahan desa desa fasilitasi administrasi tat: jumlah fasilitasi administrasi jumlah lo1 asli asi administrasi tata kecamatan disayang desa fasilitasi iminiis rasi kecamatan disayang desa pemerintahan desa dibina tata pemerintahan desa dibina leles leles fasilitasi penerapan dan jumlah fasilitasi penerapan dan jumlah io1 penegakan peraturan pelaksanaan razia kegiatan penegakan peraturan pelaksanaan razia kegiatan perundang undangan perundang undangan fasilitasi penyusunan jumlah fasilitasi penyusunan jumlah io1 perencanaan pembangunan pelaksanaan kegiatan perencanaan pelaksanaan kegiatan partisipatif musrenbang pembangunan partisipatif musrenbang jumlah jumlah . rencana kerja kecamatan lelesles melalui musrenbang tingkat kecamatan lelesleles kabupaten garut nama skpd kecamatan leles jenis kegiatan apbn abadi abdi swadaya jumlah ' e skpd les pamekaranrtrwdanposyandu ' penunjang sarana prasarana lembaga desa d00. \|jaringanwifidancctv penertibanaset tkd oo) , ' ) ( ' ' b ' \| pelatihan lembaga kemasyarakatan desa ) ' \| ' dpmd ' \| rial ' pengadaan kendaraan sampah o200. dlh o \| jangkung insentif gunungapi \| ) n2. oo) setda sukaraja insentif gunungapi ' ' o)o$n j50. ' ' ) \| ) setda sarana prahara madrasah \| ( setda ' \| lembang sarana komunikasi desa (tiang telepon) ) \| o100. diskominfo insentif gunungapi lo ooh setda cangkang ' insentif gunungapi lo) ooo)o\| ) ' s ) )\| salamnunggal perlengkapan sarana penunjang kelembagaan desa ) dpmd sarana penanggulangan kebakaran rumah warga ) disambar kandang mukti insentif gunungapi \| ) ' ) '\| setda pengadaankomputer s0. ' ) \| ' setda margaluyu insentif gunungapi oo) \|ooo'\| o200000. ) s )o o )\| pengadaan sarana pelayanan ' \| ' dpmd ' pancar pengadaan sertifikat massal ) \| o250. bpn penunjang sarana prasarana,rw dpmd insentifgurungaji lo ), ' ) s ) o ) \| harumkan pembinaan lembaga desa dan perlengkapannya') ) \| ( ' dpmd pengadaan kendaraan operasional desa) dpmd aa rencana kerja kecamatan leles tahun dano gedung dakwah serbaguna ' ) \| o250. kesra dpmd insentif gunungapi ) \| setda lks pembangunan saluran irigasi subdasirigasi \| ) os00. pupr hotmoxjalandesa ) \| ) pupr o \| pembangunan rtp alun alun leles persim perbaikan jalan lingkarleles pupr pembangunan drainase jalan pasopati ' ') so0. pupr ' \| peninggian tpt subbab penghindaran ) \| pupr pembangunan jaringan irigasidicipatat o200. pupr pembangunan tpt dusenii pupr pembangunan jalan gang, ) \| pupr pembangunan rehab drainase pengendalian banjir ') ) ) \| pupr pembangunan rutila 3dusun ) \| pupr pembangunan rehabmck '' pupr ' \| pembangunan tpt cikawedukan pupr pembangunan pemasangan pju jalan desa ) e o100. issuu oo \| rial ' pembangunan jalan pertanian ) \| pupr pembangunan saluran dangravel ' \| ) \| o500. pupr o \| pembangunan hotmix jalan desa disdik pembangunan rutila disk ' o \| saranaairbersih oo pupr ipemasanganpju oo ) \| jangkung pembangunan irigasi ' ) \| j o800. pupr pembangunan jalan lingkungan ) \| o300. pupr pembangunantpt \| o600. pupr o o \| pembangunan sumurbor ) \| pupr pembangunan jembatan ' ) \| o200. pupr pembangunan mck ( pupr pembangunan jalanusaha tani ' ) \| o300. pupr o \| pembangunan drainase ) \| o200. pupr sukaraja pembangunan rehab puskesmas pembantu ) '\| ' ) \| os00. dinkes rehabilitasi lapang sepak bola tpt dispora pembangunan rehab gedung sekolah seni ) \| o600. disdik pembangunan rutila too ' ) \| j o100. ' ' pupr ' o \| pembangunan rabat beton ) \| o800. persim ypu32 unt \| dishub ' \| \|lembang hotmix jalan lekordano pupr pvanisasiaribersih yeo ' ) \| o300. ' ' pupr ' \| drainase lingkungan ) \| o300. pupr pembangunan jalan lingkungan ) \| o300. pupr pembangunan embung penampungan air untuk pertanian ' \| pupr pembangunan sra ipar komunal ' ) \| o350. ' ' pupr pemasanganpju ) \| ) pupr pembukaan jalan lingkungan ) \| o300. pupr cangkang pembangunan jalan lingkungan di2rw ' pupr pembangunan pembuatan sumur bor o100. pupr on0n energy p@ "mmm ppp',, rencana kerja kecamatan leles tahun salamnunggal pembangunan das curug bane ' ) \| o200. pupr ' o\| pembangunan rabat beton kian santang o400. pupr pembangunan jembatan antar desa ) \| o100. pupr ' \| kandang mukti pembangunan tpt cihandelem ) \| pupr pembangunan sumurbor oo) jo500. pupr o \| pembangunan rutila ) \| persim pengaspalan hotmix jalan kabupaten \| os00. pupr margaluyu pembangunan irigasi \| ) oo ) disdik pembangunan rutila ' ) \| o200. persim rehabpolindes persim pemeliharaan jalan desa ) \| o600. pupr pancar pembangunan rehab ruang kelas 7ruang kelas ' ) \| pupr pembangunan rabat beton jalan desa ) \| pupr pembangunan irigasi ' \| '' pupr pembangunan sumur bor pupr harumkan pembangunan drainase jalan pasopatirt.6rw. pupr pembangunan das cikawedukan di5 pupr pgu sson oo ) \| jo300. dishub ' \| pvanisasicangkores pupr pembangunan sumur bor ) \| o650. ' pupr ' \| dano pembangunan embung desa ) pupr pembangunan jalan desa pojok ) \| pupr pembangunan tpt cikgondokan pupr pembangunan jalan desa rw.o1 tambak baya pupr \| lks pengadaan soundsistemmasjisdi5rw \|) \| o200. disbudpar ' \| pengadaan alat alat olah raga ) \| dispora penamaan alat alatkesenian disbudpar ' \| renovasimesjiddi3rw persim ruang gedung kantor daniels baru disk o \| pembangunan gedungposyandu ) \| dpmd \|ci burial ' pembangunan renovasimesjid o )'i\| adik o o \| pemabagunanrkb dpmd desawisata budaya disbudpar sapraskampung kb ) \| dpk pipa jangkung ' rehabgedungsd o600. disdik pembangunan gedung posyandu dpkbpppa sarana olahraga ) \| o200. dispora \| pengadaan saran kesenian ' ' ) \| ) disbudpar ' \| sukaraja pengadaan alatmarawis ' ) \| disbudpar pengadaanalatkesenian ' ' ) \|o ' ) \| disbudpar ' \| pengadaan kendaraan roda empat sampah dlh (lembang pembangunan gedung posyandu mawar os00. o\| pendirian sarana prasarana bumi perkemahan dispora \|pembangunan pkb disdik cangkang pembangunan desa wisata disbudpar ' \| bantuan alatkebersihan \| ) dlh aa . rencana kerja kecamatan leles tahun rehabruang kelas 1kelas ' ) \| o100. dis adik ' o o\| salamnunggal pembangunan rutila ) \| ( persim pengadaan sarana prasarana posyandu o100. dkbp kandang mukti pengadaan alat kesenian marawis ) \| disparbud pengadaan sarana olah raga lapang tenis meja ' ) \| ' ) \| dispora pengadaanwifi ) \| diskominfo margaluyu pembangunan desawisata ' ' ) \| disparbud pengadaan alatkesenian ) \| disparbud pengadaan amatlah raga ' ) \| o200. dispora \|rehabkelas 5kelas disdik pancar pembangunan kampung kb ' ) \| o100. dpkbpppa pembangunan gedung serbaguna ) \| o250. disbudpar ' \| pembangunanpkbm leo ) \| disdik o \| pembangunan rebah ruang kelas 4kelas disk ' \| harumkan pembangunan bala kampung ' dpkpppa pengadaan mobil pengangkut sampah ) \| o350. dlh o\| pengadaan alat sarana olah raga lapang poly ) \| dispora pengadaan alatsarakesenian ' ) ) \| ' ) \| o200. disbudpar ' \| pembangunan rehab kelas harumkan disdik dano pembangunan gedung olahraga ' ) \| o750. dispora ' \| pengembangan curug dano harus ) \| disparbud \|rehabruangkelas disdik leles penambahan modal bumdes dpmd pelatihan keterampilan kerajinan \| ) dinas pelatihankesenian yoo ' ) \| disbudpar ' \| bantuan modal umkm dan pedagang kecil lo ) \| diskon pelatihantataboga darius blk o \| burial bantuan sarana usaha peternakan ) \| o500. diskon pengembangan umkm desa ' ) \| o500. disana ' \| bantuan modal usaha perempuan ) \| disana jangkung pengadaan bibit peternakan ' ) \| disana ' \| bantuan bibit tanaman keras pertanian sukaraja pemberian modal usaha umkm ) \| diperindah pemberian bibit dan pupuk pertanian ) ' ) \| pertanian pembinaan alat alatkonpeksi ) \| diskon pemberian modal bibitikan pertanian \|lembang bantuan bibitpertanian ) \| dinas pertanian bantuan bibit peternakan ' ' ) \| disana ' \| pembersihan saluran air pertanian ) \| disnaker cangkang pengadaan bantuan modal umkm ) \| o240. diskon salamnunggal bantuan modal umkm ( diskon kandang mukti bantuanbibit domba o100. disana ' \| bantuan bibit perikanan ) \| disana pengadaan menjahit besar ) \| diskon bantuanumkm yoo ( diskon margaluyu pengadaan peralatan pakan ternak o200. diskon aa . rencana kerja kecamatan leles tahun bantyuanmodal umkm ' ) \| o200. pertanian pengadaan bibit dan pupuk pertanian disana pancar bantuan modalumkm yoo ' ) \| o350. diskon pemberian modal dan pelatihan (home industri) ' ) o)o i\| ) \| o200. diskon harumkan pengadaanpupuk pertanian ' ' ) \| o300. pertanian permodalanuppk diskon koprasipetani ' ) \| o500. pertanian dano pengadaanpasardesa' ) \| pertanian asinan dan perlengkapan pertanian ' ) \| o250. pertanian jumlah ' . rencana kerja kecamatan leles tahun tujuan dan sasaran perangkat daerah telaahan terhadap kebijakan nasional.a rencana kerja kecamatan leles tahun lampiran peraturan bupati garut nomor tahun tentang rencana kerja kecamatan lelesaga rencana kerja kecamatan lelesleslesleslesles tahun dapat dilihat pada tabel berikut ini rencana kerja kecamatan leles tahun tabel tujuan, sasaran, dan indikator sasaran kinerja kecamatan lelesleslesleslesleslesa rencana kerja kecamatan leleslesleslelesrencana kerja kecamatan leleslesles tahun adalah (enam) program, (tiga belas) kegiatan dan (tigles sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah kecamatan lelesles kegiatan kecamatan leles pada tahun adalah rencana kerja kecamatan lelesrencana kerja kecamatan leles tahajak kendaraanningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat wilayahpemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan sub kegiatan yang dilaksanakan yaituyaitu rencana kerja kecamatan leles tahunerapan dan penegakan peraturan perundang undangan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desaa rencana kerja kecamatan lelesleles indikator kinerja rencana tahun prakiraan maju rencana tahun rusak bidang target capaian kinerja target capaian kinerja urusan catatan lokasi ate kebutuhan program capaian keluaran sub hasil kegiatan output program keluaran hasil pagu indikatif sumber penting dana pagu eiga an gram kegiatan kegiatan sub kegiatan rp) ana tolok ukur target indikatif rp.) kegiatan kegiatan kemasan aan besaran loo program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten kota aaron aon) aman pee dara penyusunan persentase jumlah kab. dana persentase dokumen pemenuhan pelaksanaan garut, transfer pemenuhan perencanaan urusan perencanaan, leles, umum urusan perangkat penunjang jumlah penganggaran, semua dana penunjang lo1 \|o1 daerah pemerintah dokumen dan evaluasi kelurahan bulan alokasi pemerintah daerah perencanaan kinerja dokumen umum daerah tingkat perangkat tingkat kecamatan daerah kecamatan persentase jumlah laporan jumlah kab. dana persentase pemenuhan hasil survey pelaksanaan garut, transfer pemenuhan urusan kepuasan perencanaan, leles, umum urusan evaluasi penunjang masyarakat penganggaran, semua dana penunjang lo1 \|o1 l2, \|o7 kinerja pemerintah terhadap dan evaluasi kelurahan bulan alokasi pemerintah perangkat daerah kecamatan kinerja dokumen umum daerah daerah tingkat perangkat tingkat kecamatan daerah kecamatan jon \|or ppo2\| administrasi keuangan perangkat daerah batomaaapenyediaan penunjang jumlah gaji keuangan semua dana penunjang lor \|o1 l2,o2\| mani pemerintah asking pena perangkat kelurahan tahun bulan alokasi pemerintah jangan daerah tunjangan daerah umum daerah asn tingkat asn tingkat kecamatan kecamatan . rencana kerja kecamatan leles tahun rkd) untuk jangka waktu tahun dan rencana kerja skpd untuk tahun. kecamatan leleslesrencana kerja kecamatan leles tahun koordinasi dan persentase jumlah kab. dana persentase penyusunan pemenuhan pelaksanaan garut, transfer pemenuhan laporan urusan administrasi leles, umum urusan keuangan penunjang jumlah keuangan semua dana penunjang lo1 \|o1 ,o2\|os akhir tahun pemerintah bsa laporan perangkat kelurahan laporan bulan alokasi pemerintah skpd daerah ruangan daerah umum daerah tingkat tingkat kecamatan kecamatan pengadaan persentase jumlah kab. dana persentase pakaian dinas pemenuhan pelaksanaan garut, transfer pemenuhan beserta atribut urusan administrasi leles, umum urusan kelengkapannya penunjang jumlah pakaian kepegawaian semua dana penunjang lo1 \|oi1 \|o2 pemerintah dinas yang perangkat kelurahan stel bulan alokasi pemerintah daerah memadai daerah umum daerah tingkat tingkat kecamatan kecamatan (on fox aan meminta una mama dai masa esa penyediaan persentase jumlah jumlah kab. dana persentase komponen pemenuhan penerangan pelaksanaan garut, transfer pemenuhan instalasi urusan gedung kantor administrasi leles, umum urusan listrik genera penunjang yang memadai umum semua dana penunjang \|o01 \|o1 ngan pemerintah perangkat kelurahan item bulan alokasi pemerintah bangunan daerah daerah umum daerah kantor tingkat tingkat kecamatan kecamatan persentase jumlah alat jumlah kab. dana persentase pemenuhan tulis kantor pelaksanaan garut, transfer pemenuhan urusan atk) dan administrasi leles, umum urusan bene penunjang peralatan umum semua dana penunjang lor lo1 l2,06l alan pemerintah kantorsesuai perangkat kelurahan 32jenis bulan alokasi pemerintah pen wing apan daerah dengan daerah umum daerah ctor tingkat kebutuhanjumlah administrasi leles, umum urusan penyediaan penunjang peralatan rumah umum semua dana penunjang: \|o1 peralatan yang jenis bulan yang pemerintah tangga sesuai perangkat kelurahan alokasi pemerintah umat tangga daerah kebutuhan daerah umum daerah tingkat tingkat kecamatan kecamatan . rencana kerja kecamatan leles tahun persentase jumlah cetakan jumlah kab. dana persentase pemenuhan dan pelaksanaan garut, transfer pemenuhan penyediaan urusan penggandaan administrasi leles, umum urusan barang penunjang sesuai umum semua dana penunjang cetakan dan pemerintah kebutuhan perangkat kelurahan jenis bulan alokasi pemerintahkab. dana persentase bahan bacaan pemenuhan pelaksanaan garut, transfer pemenuhan dan peraturan urusan administrasi leles, umum urusan perundang penunjang jumlah surat umum semua dana penunjang \|o1 kabar sesuai bulan undangan pemerintah kebutuhan perangkat kelurahan exemplary alokasi pemerintah daerah daerah umum daerah tingkatfasilitasi penunjang, jumlah kegiatan umum semua dana penunjang lo1 \|o1 kunjungan yang rapat rapat bulan yang tamu pemerintah kecamatan perangkat kelurahan orang alokasi pemerintah daerah daerah umum daerah tingkat tingkat kecamatan kecamatan penyelenggaraan persentase jumlah rapat jumlah kab. dana persentase rapat pemenuhan rapat koordinasi pelaksanaan garut, transfer pemenuhan koordinasi dan urusan dengan instansi administrasi leles, umum urusan konsultasi penunjang terkait serta desa umum semua dana penunjang skpd pemerintah perangkat kelurahan bulan alokasi pemerintah daerah daerah umum daerah tingkat tingkat kecamatan kecamatan tjorfonaon\| ramaantenmemite decanpenanng san tememunbasah esa asma pengadaan persentase jumlah jumlah kab. dana persentase kendaraan pemenuhan kendaraan pengadaan garut, transfer pemenuhan perorangan urusan dinas operation barang milik leles, umum urusan dinas atau penunjang yang memadai daerah semua dana penunjang kendaraan pemerintah penunjang kelurahan unit jenis alokasi pemerintah dinas jabatan daerah urusan umum daerah tingkat pemerintahan tingkat kecamatan daerah kecamatan persentase jumlah kab. dana persentase pemenuhan pengadaan garut, transfer pemenuhan urusan jumlah barang milik leles, umum urusan lor \|o1 l2,o7\| pengadaan penunjang membelai daerah semua paket jenis dana penunjang mebel pemerintah cubeujair yang penunjang kelurahan pake keris alokasi pemerintah daerah memadai urusan umum daerah tingkat pemerintahan tingkat kecamatan daerah kecamatan torjorpoa\| \|emenmamanastmanrasmtmte mmmm rencana kerja kecamatan leles tahunkomunikasi, urusan rekening air, penyediaan jasa leles, umum urusan sumber daya penunjang listrik dan penunjang semua dana penunjang air dan listrik pemerintah internet urusan kelurahan bulan bulan alokasi pemerintah daerah pemerintahan umum daerah tingkat daerah tingkat kecamatan kecamatan persentase jumlah item jumlah kab. dana persentase pemenuhan peralatan dan pelaksanaan garut, transfer pemenuhan penyediaan peleng penyediaan lel umum jasa peralatan rusak perlengkapan penyediaan jasa les, mum rusak lo1 \|o1 ,o8\| dan penunjang kantor yang penunjang semua item bulan dana penunjang perlengkapan pemerintah terpelihara urusan kelurahan alokasi pemerintah kantor daerah pemerintahan umum daerah tingkat daerahpenyediaan urusan penyediaan jasa leles, umum urusan jasa penunjang jumlah jasa penunjang semua dana penunjang kebersihan bulan bulan pelayanan pemerintah kantor urusan kelurahan alokasi pemerintah umum kantor daerah pemerintahan umum daerah tingkat daerah tingkat kecamatan kecamatan tortor bos pematangan besar mit dewan telah mem tenemttabah esa serasapemeliharaan, urusan stok dan pemeliharaan leles, umum urusan biaya penunjang jumlah servis barang milik semua dana penunjang pemeliharaan pemerintah kendaraan daerah kelurahan alokasi pemerintah \|o1 dan pajak daerah dinas operation penunjang item bulan umum daerah kendaraan tingkat layang memadai urusan tingkat perorangan kecamatan pemerintahan kecamatan dinas atau daerah kendaraan dinas jabatan penyediaan persentase jumlah jumlah dana persentase jasa pemenuhan pembayaran pelaksanaan transfer pemenuhan pemeliharaan, urusan stok dan servis pemeliharaan umum urusan biaya penunjang kendaraan barang milik kab dana penunjang pemeliharaan, pemerintah lapangan daerah garu alokasi pemerintah pajak, dan daerah penunjang leles unit bulan umum daerah perizinan tingkat urusan leles tingkat kendaraan kecamatan pemerintahan kecamatan dinas daerah operasional atau lapangan pemeliharaan persentase jumlah kab. dana persentase rehabilitasi pemenuhan pelaksanaan garut, transfer pemenuhan gedung kantor urusan jumlah gedung pemeliharaan leles, umum urusan dan bangunan penunjang dipilih barang milik semua unit bulan dana penunjang lainnya pemerintah yang dipenjara daerah kelurahan alokasi pemerintah daerah penunjang umum daerah tingkat urusan tingkat mmmm rencana kerja kecamatan leles tahun kecamatan pemerintahan kecamatan daerah tor nani) formasi eyameanan braun pemerataan ingat teman era terlaksananya pembinaan dan monitoring bpt, monitoring pembangunan desa, kepemudaan persentase dan persentase fasilitasi keolahragaan, jumlah fasilitasi peningkatan penyelenggara pengelolaan pbb pelaksanaan kab dana efektifitas kegiatan tk. kecamatan, koordinasi ab. transfer penyelenggaraan kegiatan pemerintahan pembinaan penyelenggaraan garut, umum kegiatan leles, kegiatan bulan pemerintahan pemerintahan dan pelayanan pemerintahan kegiatan semua dana dan pelayanan tingkat publik yang tk. desa, pemerintahan seluruh: alokasi publik kecamatan dilaksanakan pembinaan tingkat curahan umum yang dilaksanakan oleh perlombaan kecamatan oleh kecamatan kecamatan desa, sinergitas kecamatan, penanggulangan covid upacara hari besar nasional, pendataan rutila pena nias kecamatan perencanaan persentase jumlah jumlah dana persentase kegiatan fasilitasi penyusunan pelaksanaan transfer fasilitasi pelayanan penyelenggara sp sop penyelenggaraan umum penyelenggaraan kepada kegiatan pelayanan dan urusan kab dana kegiatan masyarakat pemerintahan skm yang pemerintahan garu alokasi pemerintahan o01 kecamatan dan pelayanan dilaksanakan yang tidak leles laporan bulan umum dan pelayanan publik yang kecamatan dilaksanakan leles publik yang dilaksanakan oleh unit kerja dilaksanakan oleh perangkat oleh kecamatan kecamatan daerah yang ada kecamatan peningkatan persentase jumlah kab. dana persentase efektifitas fasilitasi pelaksanaan garut, transfer fasilitasi pelaksanaan penyelenggara jumlah sarana penyelenggaraan leles, umum penyelenggaraan lor \|o2 lo,o2\| pelayanan kegiatan prasarana urusan semua sit bul pana kegiatan kepada pemerintahan paten yang pemerintahan kelurahan item ujan alokasi pemerintahan masyarakat dan pelayanan memadai yang tidak umum dan pelayanan wilayah publik yang dilaksanakan publik yang kecamatan dilaksanakan oleh unit kerja dilaksanakan mmmm rencana kerja kecamatan leles tahun oleh perangkat oleh kecamatan kecamatan daerah yang ada kecamatan iijorlosbotl woomasirermanpemedaampan peningkatan persentase jumlah kab. dana persentase partisipasi masyarakat pelaksanaan garut, transfer masyarakat desa masyarakat desa dan koordinasi leles, umum dan kelurahan dalam forum kelurahan jumlah kegiatan semua dana yang dapat pelaksanaan kegiatan desa musyawarah yang dapat besi pemberdayaan kelurahan alokasi diberdayakan kegiatan rpt perencanaan diberdayakan desa umum pembangunan desa torjosos\| pemetayamtamma temamaraatn tngatteamaun persentase jumlah jumlah pelaksana kab. dana persentase peningkatan masyarakat pelaksanaan aan garut, transfer masyarakat desa kapasitas desa dan kegiatan tp. pkk pemberdayaan leles, umum dan kelurahan lembaga kelurahan tingkat lembaga semua kegiatan bulan dana yang dapat kemasyarakatan yang dapat kecamatan kemasyarakatan kelurahan alokasi diberdayakan diberdayakan tingkat umum kecamatan meja eaaneooaae team menamai rar aporjor han eni parama pratama televisa tana sinergitas jumlah jumlah kab. dana dengan pelaksanaan pelaksanaan garut, transfer kepolisian penyelenggaraan koordinasi leles, umum negara ketentraman dan upaya semua dana republik ketertiban penyelenggaraan kelurahan alokasi persentase persentase indonesia, penanganan umum ketenteraman umum penanganan tentara dan ketertiban kegiatan bulan nasional gangguan umum gangguan indonesia dan trantibum trantibum instansi vertikal wilayah kecamatan harmonisasi jumlah kab. dana hubungan pelaksanaan garut, transfer dengan tokoh persentase jumlah koordinasi leles, umum persentase lor \|o4 le,o1\| agama dan penanganan pelaksanaan upaya semua kegiatan bulan dana penanganan tokoh gangguan kegiatan penyelenggaraan kelurahan alokasi gangguan masyarakat trantibum keagamaan ketenteraman umum trantibum dan ketertiban umum bnn mmmm rencana kerja kecamatan leles tahun \|os o1\| penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala darah '' ' ' ' ' ) \| si9oso000\| s75000000umlah persentase persentase undang dasar pelaksanaan dana negara penyelenggara penyelenggaraan kab. transfer penyelenggaraan republik urusan jumlah urusan garut umum urusan ind pemerintahan pelaksanaan indah lel kali bulan pemerintahan indonesia pemerintahan les, ana tahun yang phn umum sesuai leles alokasi umum yang dilimpahkan dilimpahkan pelestarian kepada camat penugasan umum kepada camat bhinneka kepala daerahdana persentase koordinasi dan penyelenggara pelaksanaan transfer penyelenggaraan pembinaan urusan penyelenggaraan umum urusan bintik, pemerintahan urusan dana pemerintahan sosialisasi, umum yang jumlah peserta pemerintahan alokasi umum yang konsultasi) dilimpahkan sosialisasi umum sesuai orang bulan umum dilimpahkan wawasan kepada camat penugasan kepada camat kebangsaan kepala daerah dan ketahanan nasional pelaksanaan persentase jumlah jumlah kab. dana persentase tugas forum penyelenggara pelaksanaan pelaksanaan garut, transfer penyelenggaraan koordinasi urusan rapat forum penyelenggaraan leles, umum urusan lo1 pimpinan pemerintahan koordinasi. urusan semua kegiatan bulan dana pemerintahan kecamatan umum yang pimpinan pemerintahan kelurahan alokasi umum yang dilimpahkan kecamatan umum sesuai umum dilimpahkan kepada camat penugasan kepada camat kepala daerah eos ama rasa ramai sifat metomendas toorinai pembinaan dan pengaman fememmatanbea esa mmmm rencana kerja kecamatan leles tahun jumlah pendar pelaksanaan ata fasilitasi, asli rekomendasi daerah famili asi persentase dan koordinasi kab. pad) administrasi desa jumlah desa pembinaan dan garut, dana persentase desa tata intai berkinerja yang dibina pengawasan leles, desa bulan transfer berkinerja baik pemerintahan baik pemerintahan leles umum desa desa dana alokasi umum fasilitasi jumlah kab. dana penerapan dan pelaksanaan garut, transfer penegakan fasilitasi, leles, umum persentase peraturan desa jumlah rekomendasi semua dana persentase desa perundang pelaksanaan dan koordinasi kelurahan kegiatan bulan alokasi berkinerja berkinerja baik undangan baik razia pembinaan dan umum pengawasan pemerintahan desa fasilitasi jumlah dana penyusunan pelaksanaan transfer perencanaan fasilitasi, umum persentase kab. pembangunan desa jumlah rekomendasi garut dana persentase desa partisipatif pelaksanaan dan koordinasi kegiatan bulan alokasi berkinerja leles, berkinerja baik musrenbang pembinaan dan umum baik leles pengawasan pemerintahan desa . rencana kerja kecamatan leles tahun rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah rencana kerja kecamatan leles tahun yaitu dengan melaksanakan adalah (enam) program dan (tiga belas) kegiatan dan (tiga puluh dualespersentase pemenuhan perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan, persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah, persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah, persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah, persentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, dan persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah. hasil predikat sakit (bb) sasaran kegiatan kantor kecamatan lelesrencana kerja kecamatan leles tahundi survei kepuasan masyarakat baik) sasaran kegiatan kantor kecamatan lelesmberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatanleseraman dan ketertiban umummasukan jumlah dana rp. rencana kerja kecamatan leles tahuntotal jumlah anggaran sebesar rp. empat milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) rencana kerja kecamatan leles tahunlelesaga rencana kerja kecamatan lelesleslesles. ruang lingkup perencanaan pembangunan kecamatan leleslelesles tahunlesaga rencana kerja kecamatan leles tahun
st. abs liapendudukan dan pencatatan sipil kabupaten maluku tenggara barat. kepala dinas adalah kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipilpenduduk: seksi identitas penduduk, seksi pindah datang dan pendataan penduduk, seksi pendataan penduduk. bidang pencatatan sipil: seksi kelahiran dan kematian, seksi perkawinan dan perceraian: seksi perubahan status anak dan kewarganegaraan. bidang pengelolaan informasi dan pemanfaatan data kependudukan seksi pengolahan data kependudukan, seksi pemanfaatan data dan kerjasama, seksi inovasi pelayanan dan tata kelola sdmdentitas penduduk, pindah datang dan pendataan penduduk. bidanggelolaan identitas penduduk, pindah datang dan pendataan penduduk lingkup pemerintah daerah, pengelolaan identitas penduduk, pindah datang dan pendataan pendudukidentitasidentitas penduduk, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan identitas penduduk, penyiapan bahan, pembinaan dan koordinasi penerbitan identitas penduduk, pelaksanaan pelayanan penerbitan identitas penduduk, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan identitasindah datangindah datang dan pendataanindah datang penduduk, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pelayanan pindah datang penduduk, penyiapan bahan, pembinaan dan koordinasi pelayanan pindah datang penduduk, pelaksanaan pelayanan pindah datangdatapindah datang dan pendataan penduduk, penyiapan bahan, pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pendataan penduduk, pelaksanaan pendataancatatan sipil (l) bidang pencatatan sipi. bidanglingkup pemerintah daerahahiran dan kema pelaksanaan,: pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan kelahiran dan kematkawinan dan percerncatatan perkawinan dan perceraian, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pencatatan perkawinan dan perceraian, penyiapan bahan pembinaan dan koordinasingumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pencatatan perkawinan dan perceraubahan status anak dan kewarganegubahan status anak dan kewarganegaraan. seksi, pembinaan dan koordinasi, pelaksanaan pelayanpengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan denganlolaan informasi dan pemanfaatan data kependudukan bidang pengelolaan informasi dan pemanfaat. bidang pengelolaan informasi dan pemanfaatyiapan bahan pelaksanaanlingkup pemerintah daerah. seksi pengolah, penyiapan bahan pelaksanaan: pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan, pelaksanaan pengolahan data kependudunfaatan data dan. seksi pemanfaatan data dannfaatan data kependudukan dan kerjasama, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pemanfaatan data dan kerjasama bidang teknologi informasi dan komunikasi, penyiapan bahan, pembinaan dyiapan bahan dan pelaksanaan kerjasama bidang administrasi kependudukan, pelaksanaan kerjasama dengan seluruh stakeholder yang membutuhkan data kependudukan dan pencatatan sipil, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian datainovasi pelayanan dan tata kelola sdnovasi pelayanan dan tata kelola sdm administrasi kependudukan. seksi inovasi pelayanan dan tata kelola sdyiapan bahan pelaksanaangumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan inovasi pelayanan dan tata kelola sumber daya manusia bidang teknologi informasi dan komunikasi: pengembangan inovasi pelayanan dan tata kelola sdm bidang administrasi kependudukan, pelaksanaan tata kelolbag tal witzel diundangkan saumlaki pada tanggala "elompok jabatan tinta ga subbagian subbagian perencanaan dan umum dan keuangan kepegawaian bidang bidang bidang pengelolaan informasi pendaftaran penduduk pencatatan sipil dan pemanfaatan data kependudukan seksi seksi seksi pengolahan data seksi seksi seksi pemanfaatan data dan perkawinan dan seksi mes anak inovasi pelayanan dan pendataan penduduk dan kewarganegaraan tata kelola sdm bupati maluku tenggara barat sekda me. ass koordinasi il kabar hukum \|(:' kabar portal ' \|:\|analisis standar belanwujudkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah maka penyusunan anggaran program kegiatan harus mengacu pada standar analisis belanja sebagaimana diatur dalamsar hukum penyusunan anggaran berbasis kinerja yang mengacu pada analisis standar biaya kabupaten maluku tenggara barat belum dibentuk sehingga untuk mengisi kekosongan hukum tersebut perlu ditetapkan peraturan bupati tentang analisis tanda belanjaanalisis standar belanjmemutuskan menetapkan peraturan bupati tentang analisis standar belanja disatuan kerja perangkat daerah selanjutnya disebut skpd adalah satuan perangkat kerja daerah lingkungan pemerintah daerah kabupaten maluku tenggara baratmaluku tenggara barat yang dibentuk dengan keputusan bupati setiap tahun anggaran berkenalingkup pemerintah daerah kabupaten maluku tenggara barat untuk periode (lima) tahunebut rkd, adalah dokumen perencanaan pemerintah daerah kabupaten maluku tenggara barat untuk periode (satu) tahun analisis standar belanja selanjutnya disebumaluku tenggara barat: bab maksud dan tujuan maksud ditetapkannya analisis standar belanja sebagai acuan untuk mengukur belanja kegiatan dan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk setiap skpd, tujuan penetapan analisis standar belanja adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengendalian anggaran dalam kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan setiap skpd. bab iii pendekatan pendekatan yang digunakan dalam penyusunan standar analisis satuan belanja yaitu: pendekatan intuisi, pendekatan analisis engineering, analisis data belanja masa lalu bab penetapan penetapan analisis standar belanja dilakukan dengan memperhatikan komponen sebagai berikut kode dan nama jenis asb adalah kode urutyaitu penjelasan detail operasional penentuan dari asb dengan maksud untuk memudahkan pengelompokan kegiatan kegiatan dan mempermudah penyusunan anggaran. pengendali belanja (cost driver) berisikan faktor faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari suatu kegiatan. satuan pengedali belanja tetap (fixed cost) merupakanmenunjubelanja total merupakan rumusfixed cos dan variable cost. alokasi obyek belanja berisikanrincian analisis standar belanja sebagaimana tercantum dalam lampiran s d lampiran peraturan bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan. bab penggunaan setiap pimpinan skpd wajib menggunakan analisis standar belanja untuk mengendalikan pengelolaan anggaran pemerintah daerah pada skpd masing masing, penggunaan analisis standar belanja sebagaimana dimaksud pada untuk keperluan perencanaan keuangan, penganggaran, evaluasi program kegiatan, atau pengawasan pemeriksaan. penggunaan analisis standar belanja untuk keperluan perencanaan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan pada saat penyusunan program kegiatan musrembang, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana strategis, rencana kerja pemerintah daerah. penggunaan analisis standar belanja untuk keperluan penganggaran sebagaimana dimaksud huruf pada saat proses penyusunan rencana kerja anggaran dan daftar pelaksanaan anggaran skpd setiap tahun anggaran berkenaan.tim anggaran pemerintah daerahlembaga fungsional yang bertugas melakukan pengawasan untuk menetapkan besaran kerugian keuangan negara daerah. bab ketentuan peralihan dokumen perencanaan meliputi rencana pembangunan jangka menengah daerah, renstra skpd dan rencana kerja pemerintah daerah yang telah disusun sebelum diundangkan peraturan bupati ini dapat disesuaikan dengan analisis standar belanja sebagaimana diatur dlam peraturan bupati ini dokumen perencanaan anggaran pemerintah daerah dan skpd yang disusun sesudah pengundangan peraturan bupati ini wajib disesuaikan dengan analisis standar biaya ini paling lambat pada akhir bulan desnn pata kabar hukum witzel tempat kapal bappeda., mtp pembina utama madya nip. berita daerah kabupaten maluku tenggara barat tahun nomor
hmenuhi ketentuan(l) inspektorat melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam huruf tanpa menunggu penugasan bupati dan atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, danketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikutlampiran bagan struktur organisasi inspektorinspektorat diubah sehingga berbunyi sebagai berikut tugas dan fungsi inspektorat tugastugasfungsi dalam menyelenggarakan tugas sekretariat mempunyaisama pengawasanyelenggaraan pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumahtanggaan, keamanan dalamlaksanaan fungsi lain yang diberikan inspektur. sub bagian tugas administrasi dan sub bagian administrasi dan umum mempunyai tugas umum melakukan urusan kepegawaian, keuangan, ketatausahaan surat menyurat dan urusan rumah tangga. fungsi dalam menyelenggarakan tugas sub bagian administrasi dan umumdministrasi dan umumsub bagian administrasi dan umum, penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk bidang sub bagian administrasi dan umum, inventarisasi permasalahan permasalahan yang berhubungan dengan bidang sub bagian administrasi dan umum dan menyiapkan petunjuk pemecahan masalah, sita dan pengelolaan urusan keuangan, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan. sub bagian tugasfungsi dalam menyelenggarakan tugas sub bagian perencanaperencanaan sebagai pedoman dan landasan kerja, pengumpulan, penghimpunan, pengelolaan data dan informasi yang berhubungan dengan bidang sub bagian perencanaan, cc. penyiapan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk bidang sub bagian perencanaan, inventarisasi permasalahan permasalahan yang berhubungan dengan bidang sub bagian perencanaan dan menyiapkan petunjuk pemecahan masalah, mengdan j . pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan, sub bagian tugas evaluasi dan sub bagian evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas pelaporanfungsi dalam menyelenggarakan tugas sub bagian evaluasi dan pelaporevaluasi dan pelaporanbidang sub bagian evaluasi dan pelaporan, penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk bidang sub bagian evaluasi dan pelaporan, inventarisasi permasalahan permasalahan yang berhubungan dengan bidang sub bagian evaluasi dan pelaporan dan menyiapkan petunjuk pemecahan masalah, inventarisasifungsi lain yang diberikan oleh atasan. inspektur tugas pembantu inspektur pembantu wilayah ii, iii, mempunyai wilayah ii, iii, tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu wilayahnya masing masing. fungsi dalam menyelenggarakan tugas inspektur pembantu wilayah ii, iii, mempunyai fungsi pengusulan program kerja pengawasan wilayahnya masing masing, penyelenggaraan perencanaan dan pengusulan program pengawasan wilayah masing masingdengan ketentuan peraturan perundang undangan, pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi wilayahnya masing masing, penyelenggaraan koordinasi pengawasan sesuai standar yang ditetapkan, dan j . pelaksanaan fungsi lain yang diberikan inspektur. inspektur tugas pembantu khusus inspektur pembantu khusus mempunyai tugas dan fungsi kabupaten. fungsi dalam menyelenggarakan tugas inspektur pembantu khusus mempunyai fungsistandar yang ditetapkan, pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi wilayah sesuai ketentuan peraturan perundang undangdan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan inspektur, wakil bupatiinspektorat kabupaten muara enim lampiran peraturan bupati muara enim nomor tahun tanggal meiublic safety center (psc)lu menetapkan peraturan bupati tentang public safety center psc), mengingat undang undangsport). berita negara republik indonesia tahun nomor memutuskan menetapkan peraturan bupati tentanguara enim pemerintah daerah adalah pemerintah daerah kabupaten muara enim. bupati adalah bupati muara eniterdiri dari tipe tipe dan tipegawat darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera untuk menyelamatkkabupateyang merupakan ujung tombak pelayanan untuk mendapatkan respon cepat. tim gerak cepat adalah tim penanganan gawat darurat lapangan yang dibentuk dan bertempat dinas kesehatan kabupaten muara enim. penanganmaksud psc adalah terwujudnya pelayanan penanganan gawat darurat yang cepat, cermat dan tepat untuk menyelamatkan jiwa dan mencegah kecacatan yang dilakukan sebelum dirujuk fasilitas kesehatan yang dituju. tujuan dari psc adalah meningkatkan akses dan mutu pelayanan kegawatdaruratanmemberikan pertolongan pertama atas kasus pesawat daratan yang terjadi masyarakat, memberikan bantuan rujukan fasilitas kesehatan atas kasus pesawat daratan medis yang terjadi : "meningkatkan koordinasi pelayanan gawat darurat medis medis. bab iii penyelenggaraan bagian kesatu umum psc kabupaten dinamai dengan muara enim cepat tanggap dan disingkat dengan mantap . psc mempunyai fungsi sebagai: pemberi pelayanan korban pasien gawat daratanengan menggunakan algoritmelokasi sekretariat psc beralamat jalan gani kelurahan tunggal kecamatan muara enim kabupaten muara enim. penyelenggaraan psc dalam sport membutuhkan ketenagaan. ketenagaan sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: koordinator, tenaga kesehatan: cc. operator call center, dan tenaga lain. stuktur, tugas dan fungsi masing masing ketenagaan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan bupati. bagian kedua sistem penanganan korban pasien gawat darurat. tindakan pertolongan terhadap korban pasien gawat darurat sebagaimanapscpsc dan klinik. bagian ketiga sistem komunikasi gawat darurat sistem komunikasi gawat darurat harus dilakukan secara terintegrasi call center psc, fasilitas pelayanan kesehatan, badan penanggulangan bencana, dinas pemadam kebakaran dan kepolisiannomor lokasi bagian keempat sistem transportasi gawat darurat sistem transportasi gawat daruratbab peran serta masyarakat dan swasta program penanganan gawat darurat ini adalah program yang menyangkut kepentingan orang banyak, maka peran serta masyarakat sangat dibutuhkan. peran serta sebagaimana dimaksudkritikwajib memperhatikan faktor keselamatan kerja bagi seluruh karyawannya. dalam menjamin keselamatan kerja bagi karyawan, semua perusahaan harus memenuhi standar keselamatan kerja bagi seluruh karyawannya. keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada termasuk membuat sistem pertolongan pertama bila ada kecelakaan kerja. sistem pertolongan sebagaimana dimaksud terdiri dari, tim pertolongan pertama, pelatihan pertolongan pertama secara periodik, cc. sarana pertolongan pertama, jejaring informasi kecelakaan kerja dengan call center, dan pencatatan pelaporan, perusahaan memberikan kesempatan kepada tim psc untuk melakukan pelatihan psc kepada karyawan dan atau tim pertolongan pertama yang dibentuk oleh perusahaan tersebut. bab pendanaan sumber pendanaan psc dapat bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerahepala dinas kesehatan kabupate sumatera selatascpscpsc mhuthutperaturan bupati tentang penjabaran tugas dan fungsi dinas kehutehutanan adalah dinas kehutanan kabupaten muna barat: kepala dinas adalah kepala dinas kehutanan kabupaten muna barat: bidang adalah bidang dilingkungan dinas kehutananjabatan fungsional adalah jabatan fungsional lingkungan dinas kehutanan kabupaten muna barat. bab kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan dan susunan organisasi dinas kehuthutanan. dinas kehuthutanan mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi dibidang kehutanan. dalam menyelenggarakan tugas tersebut dalam atas dinas kehutanan mempunyai fungsi penyelenggaraan pertimbangan teknis dibidang kehutanan: penyelenggaraan inventarisasi, pengukuhan dan pengolahan kawasan hutan: cc. penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian teknis rehabilitasi hutan dan lahan rhl), perhutanan sosial dan aneka usaha kehutanan auk): penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan hutan dan ketatausahaan hasil hutan: penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan perlindungan dan pengamanan hutan: penyelenggaraan perencanaan, pengelolaan dan pemanfaatan taman hutan raya: penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian pemantapan kawasan hutan, penyelenggaraan tata usaha perkantoran. untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam dinas kehutanan mempunyai kewenangan sebagai berikut penyelenggaraan inventarisasi hutan produksi, hutan lindung dan taman hutan raya dalam skala das lintas kecamatan: pemberian pertimbangan teknis penunjukan kawasan hutan, perubahan status dan fungsi serta tukar menukar kawasan hutan::pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan dan rencana kerja usaha pemanfaatan jangka panjang dan jangka menengah unit kesatuan pengelolaan hutan produksi php) dan unit usaha pemanfaatan hutan produksi, kesatuan pengelolaan hutan lindung kph), kesatuan pengelolaan hutan konservasi kpk), dan unit pemanfaatan hutan produksi lindung: pengesahan rencana pengelolaan unit php, kph dan kpk serta rencana kerja usaha pemanfaatan tahunan (jangka pendek): 9g. pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha dua puluh tahunan dan lima tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung dan hutan konservasi, pertimbangan teknis pengesahan, koordinasi dan pengawasan pelaksanaan penataan areal kerja unit php dan kph serta usaha pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung: pengelolaan, penyusunan rencana pengelolaan: ji. tingkat kabupaten, il. pertimbangan teknis kepada menteri untuk pemberian dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan produksi: pemberian pertimbangan teknis perizinan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu pada kawasan hutan skala kabupaten: pemberian pertimbangan teknis izin usaha pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan skala kabupaten: pemberian pertimbangan teknis izin industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi serta pertimbangan teknis untuk rekomendasi izin industri primer dengan kapasitas m?: pengawasan dan pengendalian ketatausahaan hasil hutan skala kabupaten: pengusulan penetapan lahan kritis skala kabupaten: pertimbangan teknis rencana rehabilitasi hutan dan lahan das sub das: penetapan rencana pengelolaan rhl, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada hutan produksi, hutan lindung dan taman hutan raya skala kabupaten:pelaksanaan rehabilitasi hutan pada taman hutan raya, hutan produksi dan hutan lindung skala kabupaten: penyusunan, pengesahan dan pelaksanaan reklamasi hutan pada areal bencana alam skala kabupaten: pemantauan, evaluasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat didalam dan sekitar hutan, hutan hak dan aneka usaha kehutanan: xx. pertimbangan teknis calon areal sumber daya genetik, pelaksanaan sertifikasi sumber benih dan mutu benih bibit tanaman hutan:izin kegiatan lembaga konservasi (antara lain kebun binatang, taman safari) skala kabupaten serta: pelaksanaan, pemberian fasilitasi, bimbingan dan pengawasan dalam kegiat: aa. pelaksanaan diklat teknis dan fungsional kehutanan skala kabupaten serta koordinasi dan penyelenggaraan kegiatan litbang kehutanan tingkat kabupaten: bb. penguatan kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan skala kabupaten: cc. koordinasi, bimbingan, supervisi, konsultasi, pemantauan dan evaluasi bidang kehutanan skala kabupaten: dd. pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pengawasan dibidang kehutanan oleh dan kinerja penyelenggaraan kabupaten susunan organisasi dinas kehutanan terdiri atas kepala dinas, sekretariat bidang patologi, bidang rehabilitasi das dan perhutanan sosial: bidang bina usaha kehutanan buk): bidang perlindungan hutanhutanan mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dibidang kehutanan. bagian kedua sekretariat sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi perkantoran, pengolahan urusan perencanaan, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan administrasi kepegawaiurusan umum dan kepegawaian: pengelolaan urusan perencanaan: pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan. sekretariat terdiri atas sub bagian umum dan kepegawaian sub bagian programyelenggarakan administrasi umum dan urusan kepegawaian, hubungan masyarakat, protokol, penatalaksanaan dan ketertiban kantor: sub bagian program mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyusun rencana program anggaran kegiatan dinas kehutanan, sub bagian keuangan dan perlengkapan mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi, pengendalian dan pengawasan keuangan dan perlengkapan. bagian ketiga bidang patologi bidang patologi mempunyai tugas menyelenggarakan inventarisasi, pengukuran, usul pengukuhan, pemantauan dan pengendalian penggunaan kawasan hutan, penyusunan rencana dan pemetaan penggunaan kawasan hutan serta pengumpulan dan penyusunan data sumber daya hutan: bidang patologiatologi mempunyai fungsi penyelenggaraan inventarisasi, pengukuran dan usul pengukuhan kawasan hutan: penyelenggaraan perencanaan, pemantauan dan pengendalian penggunaan kawasan hutan: cc. penyelenggaraan pengumpulan dan penyusunan data sumber daya hutan. bidang patologi terdiri atas seksi inventarisasi dan pengukuhan seksi rencana dan tata guna hutan: seksi informasi dan sumber daya hutan. seksi dipimpin oleh kepala seksi yang berada bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang patologi. seksi inventarisasi dan pengukuhan mempunyai tugas menyelenggarakan inventarisasi hutan dan pengukuhan kawasan hutan, seksi rencana dan tata guna hutan mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan rencana kehutanan, pemantauan dan pengendalian penggunaan kawasan hutan: seksi informasi dan sumber daya hutan mempunyai tugas menyelenggarakan pengumpulan dan penyusunan data sumber daya hutan. bagian keempat bidang rehabilitasi das dan perhutanan sosial! bidang rehabilitasi das dan perhutanan sosial mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan, pembinaan perbenihan, persemaian pembibitan, aneka guna hutan dan lahan serta perhutanan sosial, bidang rehabilitasi das dan perhutadas dan perhutanan sosial mempunyai fungsi penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan perbenihan dan pembibitan serta rehabilitasi hutan dan lahan: penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemberdayaan masyarakat dalam dan sekitar hutan: cc. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan kegiatan pengembangan aneka guna (usaha) hutan. bidang rehabilitasi das dan perhutanan sosial terdiri atas seksi rehabilitasi dan pengelolaan das: seksi perhutanan sosial: seksi aneka guna hutan dan lahdas dan perhutanan sosial. seksi rehabilitasi dan pengelolaan das mempunyai tugas menyelenggarakan rehabilitasi, pengembangan potensi benih lokal, pengelolaan persemaian tanaman kehutanan, penyusunan rancangan rehabilitasi hutan dan lahan serta inventarisasi lahan kritis dalam dan luar kawasan hutan: seksi perhutanan sosial mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat, pengembangan hutan kemasyarakatan dan hutan rakyat serta kegiatan perhutanan sosial lainnya: seksi aneka guna hutan dan lahan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan kegiatan yang berhubungan dengan usaha peningkatan dan pengembangan hasil hutan bukan kayu. bagian kelima bidang bina usaha kehutanan buk) bidang bina usaha kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pengawas, pemungutan iuran kehutanan dan pungutan pungutan lainnya yang sah, kegiatan usaha industri primer hasil hutan, peredaran hasil hutan dan pemasaran hasil hutan, bidang bina usahabina usaha kehutanan mempunyai fungsi penyelenggaraan perizinan pemanfaatan hutan dan perizinan industri primer hasil hutan, penyelenggaraan pembinaan pengukuran pengujian hasil hutan, pemungutan iuran kehutanan dan pungutan pungutan lainnya yang sah dan tertib peredaran hasil hutan, penyelenggaraan pembinaan promosi komoditi hasil hutan unggulan dan pemantauan harga pasar hasil hutan. bidang bina usaha kehutanan terdiri atas. seksi bina usaha hutan alam dan hutan tanaman mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan manfaat hutan, serta pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha pemanfaatan kawasan, usaha pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, penggunaan peralatan dan ketenagakerjaan pada kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu: seksi bina lurah kehutanan dan peredaran hasil hutan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan penerimaan pungutan iuran kehutanan dan pungutan lainnya yang sah serta penatausahaannya dan peredaran hasil hutan: seksi bina pengolahan dan pemasaran hasil hutan mempunyai tugas menyelenggarakan perizinan, pembinaan dan pengawasan industri primer hasil hutan, serta pemasaran hasil hutan. bagian keenam bidang perlindungan hutan bidang perlindungan hutan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pengawasan, pembinaan serta penyidikan dibidang kehutanan: bidang perlindungan huutan mempunyai fungsi penyelenggaraan pengamanan hutan dengan melakukan koordinasi, pengawasan hutan, pembinaan dan perlindungan hutan, penanganan kasus kasus pelanggaran hukum bidang kehutanan: penyelenggaraan koordinasi, pengawasan dan pembinaan pengusahaan jasa wisata alam, kebun bawjupujukl): penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan penyuluhan kehutanan serta peraturan perundang undangan bidang kehutanan. bidang perlindungan hutan terdiri atas seksi pengamanan hutan: seksi konservasi hutan dan pemanfaatan jasa lingkungan: seksi humas dan kebakaran huthutan. seksi pengamanan hutan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, bimbingan, pengawasan, pengamanan dan perlindungan hutan serta penanganan kasus kasus pelanggaran dibidang kehutanan: seksi konservasi hutan dan pemanfaatan jasa lingkungan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, pengawasan dan bimbingan pengusahaan jasa wisata alam, kebun buljupl ukl): seksi penyuluhan humas dan kebakaran hutan mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan, koordinasi, bimbingan, evaluasi, pemantauan penyuluhan kehutanan dan peraturan perundang undangan bidang kehutanan. pada tanggal sp, pj. bupati muna barat) sa) boa l.m rajin tumida diundangkan lavoro pada tanggal loan a33 achmad laman berita daerah kabupaten muna barat tahun nomor
alin dengue (an bupati muna barat peraturan bupati muna barat nomor i1ys tahun tentang penjabaran tugas dan fungsi kecamatan kusamaikecamatan adalah kecamatan kabupaten muna barat kepala kecamatan adalah kepala kecamatan kabupaten muna barat sekretaris kecamatan adalah sekretaris kecamatan kabupaten muna barat seksi adalah seksi lingkungan kecamatan kabupaten muna barat bab kedudukan, tugas, fungsi kewenangan dan susunan organisasi kecamatkecamatan: kecamatan dipimpin oleh seorang camat dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah kabupaten.camat kecamatan mempunyai fungsi pelaksanaan pembinaan masyarakat kecamatan: pelaksanaan pembinaan perekonomian kecamatan: pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat kecamatan: d.pelaksanaan musyawarah penyelesaian perselisihan masyarakat kecamatan: e.pengorganisasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan: penyelenggaraan pembinaan pemerintahan desacamatan: pasaiditetapkan dengan atau berdasarkan peraturan kepala daerah. susunan organisasi kecamatan terdiri atas camat: sekretaris camat, membawahi sub bagian perencanaan dan keuangan: sub bagian umum dan kepegawaian. seksi pemerintahan: seksi ekonomi dan pembangunan: seksi kesejahteraan sosial: seksi ketentraman dan ketertiban: seksi sebagaimana dimaksud diatas dipimpin oleh kepala seksi yang bertanggungjawab langsung kepada camat bab iii penjabaran tugas pokok dan fungsi bagian pertama kepala kepala kecamatan mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan pelaksanaan urusan pemerintahan kecamatan dan membina hubungan kerja dengan kelurahankketcamatperencanaan dan keuangan mempunyai fungsi memimpin, mengatur dan mengendalikan tugas sub bagian keuanganyiapkan dan menyusun bahan rencana kebutuhan anggaran tahunan kecamatan: menghimpun daur menyiapkan bahan laporan kinerja kecamatan sub bidang umum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kehumasan, administrasi umum dan kepegawaian, pengembangan standar pelayanan minimal spm). memimpin, mengatur dan mengendalikan tugas sub bagian umum dan kepegawaian: sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai fungsi menyiapkan bahan, konsep naskah dinas sesuai arahan dari sekertaris: jawabkan pelaksanaan tugas kepada camat melalui sekertaris, melaksanakan pengadaan, pengelolaan, pemeliharaan dan inventarisasi asset aset baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dilingkungan kecamatan bagian ketiga seksi pemerintahan, seksi pemerintahan: untuk menyelenggarakan tugas, seksi pemerintahan mempunyai fungsi penyusunan program serta penyelenggaraan ketatausahaan dan kearsipan: penyusunan program serta melakukan urusan perlengkapan dan inventaris kecamatan: penyusunan program dan urusan rumah tangga kecamatan: penyusunan program dan rencana anggaran pendapatan dan belanja kecamatan: penyusunan rencana penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan pemerintahan umum: penyusunan rencana dan pengumpulan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat: g9. penyusunan program dan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan::bagian keempat seksi ekonomi dan pembangunan seksi ekonomi dan pembangunan: untuk menyelenggarakan tugas, seksi pembangunan mempunyai fungsi: a.penyusunan program dan penyelenggaraan pembangunan kecamatan: b.penyusunan program dan melaksanakan bimbingan bidang pembangunan, cc, penyu @dusun bidang program dan melakukan pej pela pembangunan, kanan kepada masyarakat penyusunan pembangun program dan melekuk jaka serta meni koordinasi fisik lin menjaga dan memuji invasi memaksa dukungan kecamatannya. memelihara prasarana dan saran bagian kelima seksi kesejahteraan seksi kesejahteraan sosial untuk menyelenggarakan tugas,:: penyusunan program dan membantu kegiatan zakat, infak dan shodagoh, penyusunan program dan pengumpulan bahan. bagian keenam seksi ketentraman dan ketertiban seksi ketentraman dan ketertiban memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai lingkup bidang tugasnya. untuk menyelenggarakan tugas, kesejahteraan rakyat mempunyai fungsi, melakukan koordinasi dalam rangka penegakan hukum dan pengulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan: melakukan pendataan dan koordinasi dalam rangka pengendalian bangunan sepanjang bantaran sungai: melakukan monitoring pelaksanaan dan koordinasi terkait penegakan peraturan daerah: menyiapkan bahan penerbitan surat ijin keramaian:: menyusun laporan tertulis atau situasi dan kondisi kecamatan tiap bulan, atau setiap saat diperlukan pada pimpinan bab tata kerja dalam melaksanakan tugas camat, sekretaris, seksi, lingkungan camat wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi yang baik kepala camatcamta tepat pada waktunya. tang setiap laporan yang diterima oleh kepala camacamatcamat, sekretaris,akan tata haa" pia sg. (on (hada diundangkan lavoro pada tanggal sekretaris daerah, (z5 (et) ber aneka kabupaten muna barat tahun nomor lampiran peraturan bupati muna barat nomor tahun tanggal januari bagan struktur organisasi kecamatan camat sekretariat kelompok jabatan fungsional nnnnnan sub bag. sub bag. iii umum dan pen osman ili kepegawaian matan seksi seksi seksi seksi pemerintahan ekonomi dan kesejahteraan sosial pembangunan ketentraman dan ketertiban muna barat, l.m rajin tumida
e., ni) kan hg! aaa, kan bupati muna provinsi sulawesi tenggara peraturan bupati munasesuai dengan peraturan presiden nomor.! tahun tentang penyelenggarsatu pintu, untuk mempercepat proses pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten kota, bupati walikota mendelegasik, terpadu satu pintuelegasimperhatikan instruksi menteri dalam negeri republik indonesia nomor tanggal agustus tentang percepatan pemberian izin dan non izin berusaha: surat menteri dalam negeri republik indonesia nomor tanggal agustus tentang percepatan pelimpahan kewenangan perizinan dan non perizinan berusaha daerah kepada lembaga ptsp.. babi ketentuan umum dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan: bupati adalah bupati muna. sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten mununa. perangkat daerah adalah perangkat daerah lingkup pemerintah kabupaten muna. kmpendelegasian wewenang bupati mendelegasikguna mempercepat proses pelayanan. perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: jenis perizinan v0, jenis non perizinan sektor penanaman modal sektor perindustrian dan perdagangan izin lokasi tanda daftar perusahaan (izin prinsip penanaman modal tanda daftar industri. kin prinsip perluasan penanaman modal tanda daftar gudang. sektor perkebunan sektor infobox izin usaha perkebunan rekomendasi pembangunan tower base transceiver station bts). sektor lingkungan hidup iii sektor perhubungan surat izin tempat usaha izin gangguan kartu pengawasan angkutan barang dan situ ho) angkutan orang angkutan pedesaan dan perkotaan. pas kecil tin lingkungan sektor kesehatan izin pengendalian dampak lingkungan sertifikat p irt amdal izin tempat penyimpanan sementara sektor sumber daya alam sd. kin pembuangan limbah cair rekomendasi pertimbangan teknis dan peruntukan ruang rencana penerbitan wilayah ben izin usaha pertambangan sektor sosial surat izin operasional dan terdaftar organisasi sosial lembaga swadaya masyarakat sektor perindustrian dan perdagangan. surat izin usaha perdagangan sup surat izin usaha perdagangan minuman sasa izin usaha industri sektor perikanan dan kelautan. surat izin usaha perikanan sup surat izin penangkapan ikan sisi) dibawah izin perikanan lainnya pembudidaya) tenan surat izin operasional rumah sakit sia surat izin apotek sito surat izin toko obat surat izin praktek dokter spesialis surat izin praktek perawat surat izin praktek bidan surat izin kerja radiologi sik ttk) suratkzin klinik (vii sektor pekerjaan umum dana izin trayek pelayaran rakyat. sektor infobox tanah. ar sx\| sektor pendidikan izin operasional dan perpanjangan lin operasional dan paud. izin operasional lembaga non formal lkp, pkb). xii sektor pariwisata. izin penggunaan kawasan wisata. xin\| sektor sumber daya alam sda) izin pengeboran air bawah tanah penambahan dan atau pengurangan jenis perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan bupati. tata cara pemberian perizinan dan nonwewenang sebagaimana dimaksud dalam kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu bertanggungjawab atas pelayanan perizinan dan nonperizinan yang. wewenang yang telah didelegasikan sebagaimana dimaksud dalam dapat dicabut apabila: adanya peraturan yang mengharuskan adanya perubahan pendelegasian wewenang bidang perizinan dan nonperizinan, kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu tidak mampu melaksanakan wewenang yang telah didelegasikan dengan mendasarkan kajian tim yang dibentuk oleh bupati. tim sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari perangkat daerah unit kerja terkait. kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu wajib menyusun dan melaksanakan standar pelayanan publik untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan. standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati tersendiri. bab ketentuan peralihan terhadap jenis perizinan dan nonperzinan yang menjadi kewenangan daerah yang telah diterbitkan sebelum peraturan bupati ini berlaku, tetap diakui keberadaannya sampai habis masa berlakunyterpadu satu pintu dan penanaman modal kabupaten muna tetap berlaku dan wajib menyesuaiuna, kust emba diundangkan raha padatanggal daerah, para koordinasi nurdin pamong unit satuan kerja para tgl sekda kab. muna ae. berita daerah kabupaten muna tahun nomor. asisten "y bagian hukum. vc san
bupati murung raya provinsi kalimantan tengah:murungpemerintah kabupaten adalah pemerintsekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten murung raya. asisten adalah asisten sekretaris daerah kabupaten murung raya. staf ahli adalah staf ahli bupati murung raekretariat daerah kabupatensusunan organisasi sekretariat daerah, terdiri atas: sekretaris daerah;administrasi pemerintahan; sub bagian administrasi kewilayahan;kan bagian pembinaan badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah; sub bagian perekonomian;; sub bagian pengendalian program; dan sub bagian evaluasi dan pelaporan. bagian pengadaan barang jasa, membawakan; sub bagian komunikasi pimpinan; dan sub bagian dokumentasi pimpinsekretaris daerah dan asisten bagian kesatu uraian tugas dan fungsimbinaan administrasi pemerintahan dan otonomi daerah, hukum dan organisasi; fasilitasi administrasi pembangunan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat; pengelolaan pengadaan barang jasa, administrasi pimpinan dan umum;;;mbangunan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat; merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan pengadaan barang jasa, administrasi pimpinan dan umum;uraian tugas dan fungsi asisten paragraf uraian;; pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang pemerintahan dan hukukan bagian pemerintahan; bagian kesejahteraan rakyat;: sub bagian administrasi pemerintahan; sub bagian administrasi kewilayahan; dan sub bagian kerja sama dan otonomi daerahbupati kepada camat; menyusun bahan kebijakan pengelolaan dana kelurahan;; memfasilitasi pengusulan izin dan cuti bupati dan wakil bupati; menyusun bahan laporan akhir masa jabatan amj) bupati dan kerjasama antar lembaga keagamaanpada si;bupati; dan melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyusun; dan melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum. paragraf uraian tugas dan fungsi; penyusun asisten perekonomian dan pembangunan, membawakan:sub bagian badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah; sub bagian perekonomian; dan sub bagian sumber daya alam. sub;sub bagian penyusunan program; sub bagian pengendalian program;; menyusun bahan kebijakan dalam rangka mempersiapkan program pembangunan daerah; menyusun pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyusunan program pembangunan daerah;; melaksanakan sosialisasi dan koordinasi dalam rangka penyusunan program pembangunan daerah; melaksanakan penyusunan program pembangunan dalam rangka mengembangkan akses pembangunan daerah;;;ngendalikan sinergitas program pembangunan baik oleh lembaga pemerintah maupun swasta;; melaksanakan monitoring dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan daerah; sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas;dan melaksanakan layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi. paragraf uraian tugas dan fungsi asisten administrasi umum asisten administrasi umum mempunyai tugas membantukan: bagian umum; bagian organisasi;atasdan melaksanakan pengelolaan kearsipanbupati dan wakil bupati;; sub bagian komunikasi pimpinan;dan sub bagian dokumentasi pimpinankandan menyusun naskah sambutan dan pidato bupati dan wakil bupati.; menyusun notulensi rapat bupati dan wakil bupati; dan memfasilitasi peliputan media terhadap kegiatan bupati dan wakil bupat;;raian tugas staf ahli bidang pemerintahan, hukum dan politikekonomi, keuangan dan pembangunannyusumberikwakiliekonomi dan pembangunan; menyusu dan pembangunan; dan pembangunan;birokedudukan bawah dan bertanggungsekretariat daerahmasing masing bagian lingkup sekretariat daerah ditetapkan oleh kepala bagian masing masing, pemangku jabatan fungsional serta pemangku maka bab iii sampai dengan dada saat mulai berlakunya peraturan bupati ini, pejabat yang telahstruktur organisasihrv ono fzu>u eig i;fish hl" he= t4<l lift\| ehir >.f f,al (nl eei "iii.t ,i.ir' r.r e a.\ ;' tlj? t'j )> ota o>fr 3uu: p=o p>= in> d a 5a7' ;ro i>; =a td.^ .y> nil> : t eie xv* >;f pe= n" *** ilm a?j> > >z >z p]a)a nile m:r!y 7j; t!m "aa) =na >=t, z=> eye {z> std 5io 59iu. ree z>z 7i\] ( ) >b >rd> 'j :.fi ;i, ;;" eqq hee e>>2li >>a > g=* ll) .. .> at2 (tl nfr >r! z9+m o3r> x1>q) at >tr : t ) r.e2lp >' , ic'=\ f7l et!t onm e;x z' l, ltz >4t!t0 r!>= 43nh za#> =>z xft arn+ l r 7ia >=d gci! ;z> es; i .^i ;=^ pn* my dsw {+r hf, oah siang
"ui salinan puewan pengawas badan layanan umum daerah yang dibentuk melaporkan hasil pengawasan dan pengendalian internal terhadap pejabat pengelola badan layanan umum daerah rumah sakit umum daerah buruk tahu kepada bupatibahwa guna tercapainya tertib administrasi dalam rangka penyampaian laporan dewan pengawas badan layanan umum daerah pada rumah sakit umum daerah buruk tahu kepada bupati, perlu diatur pedoman penyusunan lapo, mengingat undang undang nomor tahuorganisasi dan tata kerja rumah sakit umum daerah buruk tahumbina dan pengawas padabab ketentuan umum dalam peraturan bupati ini, yang dimaksud dengan bupati adalah bupati murung raya. badan layanan umum daerah, yang selanjutnya disingkat blue adalah instansi rumah sakit umum daerah kabupaten murung r,e. rencana strategis bisnis blue, yang selanjutnya disebut renstra adalah dokumen perencanaan blue untuk periode (lima) tahulue. peraturan bupati ini bertujuan untuk memberikan pedoman kepada dewan pengawas dalam penyusunan laporan pelaksanaan tugas dewan pengawas. bab dewan pengawas blue dewan pengawas dibentuk dalam rangka pengawasan dan pengendalian internal atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pengelola blue. dewan pengawas dalam melakukan pembinaan terhadap pengelolaan blue sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. dewan pengawas berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada bupati. tugas dewan pengawas adalah blue, dan kinerja blue. bab iii tata cara penyusunan laporanjika diperlukan. laporan sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada bupati paling lambat (sembilan puluh) hari kalender setelah tahun anggaran berakhir. format laporbab ketentuan lain lain selain laporan sebagaimana dimaksud dalam dewan pengawas sewaktu waktu dapatkeuangan blue, antara lain terkait dengan: dan berakhirnya masa jabatan dewan pengawas. format laporan dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada dibuat berpedoman pada lampiran peraturan ini dan disesuaikan dengan kebutuhan pelaporan. laporan dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam dan ditandatangani oleh ketua dan anggotformat laporan dewan pengawas badan layanan umum daerah rumah sakit umum daerah kabupaten murung rayadaerah blue), tujuan blue, organisasi blue, kedudukan blueblue. ruang lingkup pengawasan laporan dewan pengawasii. kondisi blue pelayanan berisikan uraian mengenai kualitas pelayanan yang telah dilaksanakan oleh blue selama periode pengawasan. keuangan berisikan uraian mengenai kondisi keuangan bluekane dalam menjalankan operasionalnya. iii. pelaksanaan pengawasan kegiatan pengawasan berisikan uraian mengenai pelaksanaan rapat pertemuan dan kesepakatan penting yang telah dilakukane. materi dan hasil pengawasan rencana bisnis dan anggaran blue (rba) penilaian terhadap rba berisikan kajian dan saran terhadap rba, kajian rba dimaksud meliputi antara lain kesesuaian rba dan renstra. implementasi rba berisikane. kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan rba berisikan uraian mengenai kendala kendala yang dihadapi oleh pejabat pengelola bluee. berisikanekan. berisikan.e atas nasebupati. iv. kesimpulan dan rekomendasi berisikan kesimpulan dari hasil pengawasan yang dilakukan dewan pengawas serta saran dan rekomendasi kepada bupati atas hasil pengawasan terhadap kinerja pejabat pengelola blue secara keseluruhan. bupati murung raya, ttd persie joseph
rms peraturan bupati musi rawas nomor tahun tentang pedoman tata kearsipuntuk meningkatkan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan pedoman standar nasional perpustakaan dan standar kearsipan, perlu disusun pedoman tatamusi rawasgubernur nomor tahun tentang pedoman tata kearsippustakaan dan kearsipdoman tata kearsipan lingkungans daerah adalah sekretaris daerah kabupaten musi rawassi rawas, pemerintah desa adalah pemerintah desa dalam kabupaten musi rawas, perusahaan daerah adalah perusahaan daerah kabupaten musi rawas, arsip daerah adal, tujuan, azas dan ruang lingkup bagian kesatu maksud maksud ditetapkannya peraturan bupati ini adalah: sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan penanganan arsip dinamis inaktif tidak teratur pada opd: pertamanya dan terselamatkannya arsip dinamis inaktif yang tidak teratur pada opd dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara serta kegiatan tugas pemerintahan. bagian kedua tujuan tujuan ditetapkannya peraturan bupati ini adalahjenis arsip, klasifikasi arsip dan penyelenggaraan kearsipan bagian kesatu jenis arsip arsip lingkungan pemerintah kabupaten meliputi: arsip dinamis, arsip aktif: arsip inaktif, arsip statis. arsip sebagaimana dimaksud pada ditempatkan ruang khusus. bagian kedua: umum, pemerintahan, politik, keamanan dan ketertiban: kesejahteraan rakyat, perekonomian, pekerjaan umum dan ketenagakerjaan: pengawasan, kepegawaian, j . keuangan. pola klasif: pemindahan arsip inaktif, penyerahan arsip statis, pemusnahan arsip. jadwal retensi diatur sendiri oleh bupati. bagian ketiga penyelenggaraan kearsipan penyelenggaraan tata kearsipan mencakupcc. penataan arsip dinamis dengan sarana klasifikasi dan indeks, pengelolaan arsip dinamis dengan sarana klasifikasi dan indeks, layanan informasi kearsipan, penyusutan arsip yang meliputi pemindahan, penyerahan dan pemusnahan diatur tersendiri. tata kearsipan sebagaimana dimaksud pada berlaku untuk opd, pemerintah desa dan perusahaan daerah. tata kearsip, pemerintah desa dan perusahaan daerahteknologi informasi. standar kearsipan sebagaimana dimaksud pada berpedoman pada standar penggunaan kertas untuk arsip bernilai guna tinggi, standar minimal gedung dan ruang penyimpanan arsip inaktif, standar boks arsip, standar folder dan guide arsip, standar sarana dan prasarana lain yang mendukung pelaksanaan kearsipan. opd, pemerintah desa dan perusahaan daerah harus mengalokasikan dana untuk pengelolaan arsip dinamis dan pengelolaan arsip statis.dinas perpustakaan dan kearsipan. setiap opd, pemerintah desa dan perusahaan daerah menyerahkan arsip inaktif yang sekurang kurangnya berusia (sepuluh) tahun dan arsip statis kepada dinas perpustakaan dan kearsipkearsipanbupati rawas, hem gunawan diundangkan lubuklinggau pada tanggal sekretaris daerah kab musi rawas, island sad berita daerah kabupaten musi rawas tahun nomor
mtanian dan perikanan kabupaten musi rawas utara .tanian dan perikanan kabupaten musi rawas utarartanian dan perikanan perlu atur dan ditetapkan dengan peraturan bupatibaran negara nomor undang undang nomor tahun tentang perimbang.ita atau findsnomor tahun tantang atanian dan perikanpertanian dan perikanan yang selanjutnya disingkat pertanian adalah dinas pertanian dan perikanan kabupaten musi rawas utara. kepala dinas adalah kepala dinas pada dinas pertanian dan perikanan kabupaten musi rawas utara. sekretariat adalah sekretariat pada dinas pertanian dan perikanan kabupaten musi rawas utara. bidang adalah bidang pada dinas pertanian dan perikanan kabupaten musi rawas utara. subbagian adalah subbagian pada sekretariat dinas pertanian dan perikanan kabupaten musi rawas utara. seksi adalah seksi pada bidang lingkungan dinas pertanian dan perikanrikanpertanian dan perikanan kabupaten musi rawas utara. bab susunan organisasi dinas pertanian dan perikansubbagian umum, kepegawaian, keuangan dan aset bidang sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari .a.membawakan: seksi perbenihan dan. perlindungan perkebunan: seksi produksi perkebunankan seksi pembibitan dan produksi peternakan: seksi kesehatan hewan: dan seksi kesehatan masyarakat veteriner kesmavet), pengolahan dan pemasaran hasil peternakan bidang prasarana, sarana dan penyuluhan membawakan: seksi lahan dan'irigasi seksi pupuk, pestisida, alat dan mesin: dan seksi penyuluhan. bidang perikanan, membawakan seksi pemberdayaan nelayan kecil: seksi pemberdayaan usaha kecil pembudidaya ikan: dan seksi pengelolaan pembudidayaan ikanpenyuluh pertanian: pengawas benih tanaman, pengendali organisme pengganggu tumbuhan, pengawas bibit ternak: pengawas mutu pakan: medik veteriner, 9g. paramedis veteriner, pengawas mutu hasil pertanian, analis pasar hasil pertanian, dan jabatan fungsional lainnya. bab iii penjabaran tugas pokok dan fungsi bagian kesatu dinas pertanian dan perikanan dinas pertaniikanan. dinaspertanian dan perikanan: pembinaan produksi bidang pertanian, 9g. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan: nennandalian aan pelaksanaan penyuluhan pertanian, pemberian izin usaha rekomendasi teknis pertanimantauan dan evaluasi bidang pertanian dan perikanan, pelaksanaan administrasi dinas pertanian dan perikanan dan perikan: dan perikanan, dengan uraian tugas pekerjaan sebagai berikut. program cc. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran bidang pertanian dan perikanan, penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan bidang pertanian dan perika dan perikanan, melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang pertanian dan perikanan, melakukan penyusunan pelaporan kinerja bidang pertanian dan perikanan, melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan subbagian perencanaan dan evaluasi:, kepegawaian, keuangan dan aset mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerja sama, kehumasan, protocol, penatalaksanaan dan melakukan penyiapan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik negara. dengan uraian tugas pekerjaan sebagai berikut: melakukan penyusunan rencana dan anggaran subbagian umum, kepegawaian, keuangan dan aset:umum: melakukan penyusunan kegiatan ruti: oobenvianan bahan nanatarteahaan aan inn anai a,..:: cc. melakukan penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan naradaran panik:bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan bidang tanamanss. melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.: cc.dana ii.: cc.9g:: penyusunan rencana kehritiihan aan as9g.:: melakukan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih bidang perkebunan: melakukan penyiapan bahan pengendalian opt bidang perkebunan: melakukan penyiapan bahan pengamatan opt bidang perkebunan::: ga: dan melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala riders ss::cc. melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil bidang perkebunan:9g. melakukan fasilitasi promosi produk bidang perkebunan:: ii.::: pemberian izin rekomendasi bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner: jasa pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil bidang peternakan: peternakan mempunyai tugas.: melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang benih bibit, pakan, dan produksi peternakan: cc.:, mutu, pakan, benih bibit hpt: peternakan::hewan: melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang kesehatan hewan, cc.:::.b.: cc.: melakukan penyiapan sertifikasi veteriner pengeluaran produk hewan: melakukan penyiapan bahan pencegahan penularan zoonosis: melakukan penyiapan bahan bimbingan rumah potong dan pemotongan hewan urban: melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil.di bidang peternakan: melakukan penyiapan bahan penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil mataram lan aan lan.: ga, sarana, dan penyuluhan pertanian: penyusunan programa pertanian penyediaan dukungan infrastruktur pertanian: cn.gg. pemberian fasilitasi investasi pertanian:nenaelalaan lahan aan #animasi, dengan uraian tugas pekerjaan sebagai berikut: .a.:ng: melakukan bimbingan pendampingan dan supervisi pembiayaan dan investasi pertanian, 9g.nadpertanian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan,.nyuluhan pertanian:bidang penyuluhan pertanian: melakukan penyiapan bahan informasi dan media pidana ass.:ukan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugasnya. bagian tujuh bidang perikanan bidang perikanan mempunyai tugasnyelenggarakan fungsi isi pelaksanaan penyiapan pemberdayaan nelayan kecil: pelaksanaan penyiapan pengelolaan dan penyelenggaraan tpi: pelaksanaan penyiapan penerbitan sup bidang pembudidayaan ikan: pelaksanaan penyiapan penerbitan tanda pencatatan usaha pembudidayaan ikan tapi), pelaksanaan penyiapan penerbitan tanda pencatatan kapal pengangkut ikan hidup pipih): pelaksanaan penyiapan pemberdayaan pembudidaya ikan kecil, dan pelaksanaan penyiapan pengelolaan pembudidayaan ikan. seksi pemberdayaan nelayan kecil, dengan uraian tugas pekerjaan sebagai berikut: melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis. benvianan bahan mer irisseksi pemberdayaan usaha keciltpi)seksiisib kelompok jabatan fungsional.a.: ". melakukan pengendalian dan pengulangan dampak perubahan iklim: mempunyai tugas antara lain: 'a. melakukan pengawasan proses produksi benih bibit ternak: pas melakukan pengawasan peredaran dan sertifikasi benih bibit ternakmempunyai tugas antara lain: ( mempunyai tugas : melakukan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewmempunyai tugas antara lain: melakukan nanaandalian hamas daa dibawah penyediaan medik veteriner: melakukan pengujian mutu hasil pertanian: cc:pen masing berdasarkan peraturan perundang undangan. ntartam.. tebar bursa ps: nas utara, patin yaa aid diundangkan di. muara rumit, pada tanggal mard, sekretaris daerah kabupaten rawas utara abdullah makin berita daerah kabupaten musi rawas utara tahun nomor
bupati nagekeongelolaan belanja tidak terduga, bahwa pengelolaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam huruf perlu menetapkan sistem dan prosedurnya sehingga lebih terarah, transparan, efisien, efektif, berkeadilan dan akuntabelorganisasi dan tata kerja kecamatan dan kelurahan kabupaten nagekeo lembaran daerah kabupaten nagekeo tahun nomor seri nomornagekeo tahun anggaran berita daerah kabupaten nagekeo tahun nomor seri nomor memutuskan: menetapkan peraturan bupati tentang sistem dan prosedurnagekeo, pemerintah daerah adalah pemerintah kabupaten nagekeo, bupati adalah bupati nagekeo, satuan kerja perangkat daerah pengelola belanja tidak terduga yang selanjutnya disebut skpd pengelola belanja tidak terduga adalah satuan kerja perangkat daerah yang sesuai tugas pokok dan fungsinya menganggarkan pos belanja tidak terduga dan skpd yang melaksanakan penggunaan dana tidak terduga,rencana kebutuhan biaya yang selanjutnya disingkat dengan rkb adalah rencana kebutuhan biaya yang disusun oleh skpd yang melaksanakan penggunaan belanja tidak terduga dalam upaya penanggulangan bencana,juga untuk membiayai kegiatan yang bersifat pendanaan keadaan darurat. pendanaan keadaan daruratnon alam maupun factor manusia sehinggabencana social adalahpenganggaran belanja tidak terduga belanja tidak terduga dianggarkan dalam pos belanja tidak terduga yang dialokasikan pada satuan kerja pengelola keuangan daerah, pengalokasian belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam diperuntukan bagi upaya penanganan bencana daerah dan membiayai kegiatakan diusulkan dalam rancangan perubahan apbd, penganggaran belanja tidak terduga daerah dialokasikan pada skpd dinas pendapatan pengelola keuangan dan aset daerah sebagai satuan kerja pengelola keuangan daerah, bab iii jenis belanja tidak terduga bencana daerah dikelompokan menjadi dua jenis yaitu bencana alam bencana akibat ulah manusia kegiatan pemerintah daerah yang tidak diprediksikan sebelumnya bencana alam sebagaimana dimaksud huruf adalah bencana yang disebabkan oleh kejadian kejadian alam seperti banjir, genangan, gempa bumi, gunung meletus, badai, kekeringan, wabah penyakit, serangan serangga,abrasi pantai,kejadian diluar kendali dan bencana lainnya, bencana akibat ulah manusia sebagaimana dimaksud huruf adalah kejadian kejadian yang disebabkan oleh perbuatan manusia seperti, kecelakaan pesawat, kendaraan, kapal laut, kapal motor, perahu, kebakaran, huru hara, sabotase, ledakan dan atau pengeboman dan lainnya, demonstrasi, kegiatan pemerintah daerah yang tidak diprediksikan sebelumnya adalah kegiatan mendesak antara lain program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya yang belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan dan. bab mekanisme pengeluaran belanja tidak terduga mekanisme pengeluaran belanja tidak terduga a). pengeluaran belanja tidak terduga didasarkan pada kejadian atau kegiatan mendesak yang terjadi, b). kejadian bencana atau kegiatan mendesak yang terjadi sebagaimana dimaksud huruf ditindaklanjuti dengan perhitungan kebutuhan biaya untuk menanggulanginya, c). perhitungan kebutuhan biaya disampaikan kepada bupati sebagai pemegang kewenangan pengelolaan keuangan daerah selanjutnya dibuat surat pemberitahuan pengeluaran dana belanja tidak terduga kepada dprd: d). berdasarkan perintah bupati bendahara umum daerah mengeluarkan sejumlah uang guna membiayai kegiatan dimaksud: bab pertanggungjawaban biaya yang telah dikeluarkan oleh bendahara umum daerah harus dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh skpd yang menangani suatu kejadian bencana, pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud meliputi surat pernyataan tanggungjawab oleh pimpinan skpd, buku kas umum, bukti bukti yang snagekeo. ditetapkan may pada tanggal desember bupati nagekeo, 224p inn samping aoh diundangkan may pada tanggal desember sekretaris daerah kabupaten nagekeo, gurus kawasan berita daerah kabupaten nagekeo tahun nomor
bupati ngada peraturan bupati ngada nomor tahun tentang tata cara pemungutan pajak reklamengada nomor tahun tentang pajak daerah, perlu diaturngadangada nomor tahun tentang pokok pokok pengelolaan keuangan daerah tahun nomor seri nomor peraturan daerah kabupaten ngada nomor tahun tentang urusan pemerintahnan kabupaten ngada nomor memutuskan menetapkan peraturan bupatingada. kepala dinas adalah kepala dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten ngadqd fiberglass, kaca, batu, logam, alat.yanggunakan bahan kain, plastik, atau bahan lain yang sejenisnyaberjalan adalah reklame yang dipasang pada kendaraan, antara lain kendaraan roda dua roda empat, atau kendaraan lain yang dipersamakan. reklame selebaran adalah reklameperagaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperdalam, mempertontondengan menggunakan gas, balon, pesawat atau alat lainya yang sejenis yang melayang udperanakan pada layar atau benda lain yang sejenis.ngkum, pancaran, pelanggaran, tayangkan, dan atau terpasang tempat yang telah umum daerah kabupaten ngada'kpd, skpdkbt, skpd,ppkadbukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untukobjek dan subjek pajak reklame kain: \|c. reklame melekat sticker): reklame selebaran brosur), reklame berjalan pada kendaraan: reklame udara balon, nama pengenal atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi tidak melebihi dari dua ratus lima puluh cm? reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah, reklame yang diselenggarakan semata mata memuat nama tempat ibadah dan tempat panti asuhan dan reklame yang diselenggarakan untuk kegiatan social, partai politiktan bab iiiadalah nilai strategis reklame ditambah nor. nilai strategis reklame sebagaimana dimaksud pada adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik kawasan pemasangan reklame nor sebagaimana dimaksud pada adalah sebesar nilai yang ditetapkan oleh dead sebagai dasar perhitungan pajak reklame dengan mengalikan luas reklame dengan dengan tarif. tarif pajak reklame sebesar dua puluh lima persen) setiap penyebaran reklame wilayah daerah harus memperhatikan keserasian lingkungan yang sesuai dengan rencana tata ruang. penentuan kawasan atau zone reklame sangat diperlukan mengingat konsentrasi penduduk yang tersebar berbagai tempat daerah yang mempengaruhi penentuan efektifitas pemasangan reklame. kawasan reklame wilayah daerah ditetapkan dalam (enam kawasan, yaitu dejkmapk ( temayardiagt kawasan kel. lebijaga, kel. jawameze, kel. bajawa, kel. susu, kawasan desa kelurahan yang berada luar ibukotabagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati :4d) tarif pajak reklame adalah sebagai berikut nilai sewa reklame nsr) jenis reklame kawasan kawasan kawasan kawasan kawasan kawasan ket reklame papan billboard metro c0.000y memakai penerangan\| m? bln m? bln m2? bln m2? bin m? bln m? bin lampu tidak memakai penerangan lampu bln bln bin bin bin m2? bin reklame kain (spanduk, tarif pajak umbul umbul m? bin m? bin m2 bin main me bin m2 bin salah reklame melekat stiker) sesuai lbr ibr ibr lbr tbr tvr perda reklame selebaran kabupaten lbr lbr ibr ibr ibr lbr ngada reklame berjalan nomor10 kendaraan roda empat hari hari hari hari hari hari tahun atas reklame suara to.0o07 t.s007 hari hari hari hari hari hari reklame udara bin bin bin bin bln bin reklame peragaan bin bin bin bln bln bin cara perhitungan tarif reklame sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran peraturan bupati yang tidak dapat dipisahkan. tarif dan jenis pajak reklame sebagaimana dimaksud pada dapat diubah sesuai dengan perubahan yang ada masyarakat dan teknologi serta kebutuhan pemerintah daerah. bab wilayah dan kewenangan pemungutan wilayah pemungutan pajak reklame adalah wilayah kabupaten ngada bupati mempunyai kewenangan pemungutan pajak meliputi pendaftaran dan atau penetapan, penetapan, penyetoran, pembukuan dan pelaporan, penagihan, natata cara pemungutan bagian kesatu pendaftaran dan pendataan setiap orang atau badan yang menyelenggarakan reklame wajib mendaftar kepada dinas pekan dengan menggunakan speed. pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ini dilakukan sebagai berikut penyelenggara wajib pajak reklame mengambil, mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh dinas pekan. formulir pendaftaran yang diisi dan ditandatangani disampaikan kepada dppkad dengan melampirkan: foto copy indentitas dari pemohon ktp sim paspor). foto copy indentitas badan usaha perusahaan sup domisili usaha. gambar, isi ringkasan reklame dan denah lokasi pemasangan. terhadap penerimaan berkas pendaftaran, dppkad memberikan tanda terima pendaftaran. apabila wajib pajak tidak melakukan pendaftaran yang ditetapkan, dinas menetapkan skpd jabatan kepada dppkad menerbitkan surat pengukuhan sebagai wajib reklame, penyerahan surat pengukuhan dan kartu ppd kepada wajib pajak reklame sesuai dengan tanda terima pendaftaran. bagian kedua ketetapan pajak setelah dilakukan pendataan, bupati melalui dinas membuat perhitungan sebagai dasar penerbitan skpd. skpd sebagaimana dimaksud pada ditandatangani oleh kepala dinas dan selanjutnya disampaikan kepada wajib pajak. bentuk dan isi skpbayaran dan penagihan pajak pembayaran pajak dilakukan berdasarkan skpd sebagaimana dimaksud dalam dan bendahara penerima menerbitkan ssd dan sts yang telah divalidasi. pembayaran pajak melalui bendahara penerima, wajib pajak menyetor uang langsung kepada bendahara penerima dan bendahara penerimaeh bendahara penerim) sebulan dihitung sejak pajak terutang dan ditagih dengan menerbitkan std. kepala dinas.sepuluh) bulan terhitung sejak saat pajak terutang. skpd atau std yang mengakibatkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi paling lama tiga puluh hari sejak tanggal diterbitkan. bentuk dan isiembalian kelebihan pajak wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihdua belas) bulan terhitung sejak diterimanya surat permohonan. apabila dalam jangka waktu dua belas bulan sejak diterimanya surat permohonan, dinas tidak memberikan keputusan, maka permohonan tersebutentuk dan ingawasan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pajak ini dilakukan oleh dinas. untuk teknis operasional pengawasan pengendalian pajak khusus dilakukan koordinasi oleh dinas dengan instansi terkait lainnya. untuk kegiatan pemeriksaan pengendalian pajak sekurang kurangnya dua) kali dalam tahun anggaran berjalan dilakukan pemeriksaan lapgada. ditetapkan baja4 na. ada tanggal maret kena mwa taram diundangkan bajawa pada tanggal maret daerah kabupaten ngada, meda moses berita daerah kabupaten ngada tahun 2013nomor penjelasan atas peraturan bupati ngada nomor tahun tentang tata cara pemungutanjenis pajak yang sebelumnya menjadi pajak provinsi menjadi kewenangan pemerintngada tahun nomor lampiran peraturan bupati tentang tata cara pemungutan pajak reklame nomor tanggal maret contoh perhitungan pajak reklame wajib pajak alex mempunyai obyek pajak papan reklame pada kawasan yang tidak menggunakan lampu penerangan dengan ukuran 60cm dan jangka waktunya bulan. besarnya pajak reklame sebagai berikut nsr nor indeks jangka waktu 60cm rp. rp. bupati ngada, marinus sae
berita daerah kabupaten nias nomor seri: aaamemenuhi ketentua::rencana kerja pembangunan daerah rkd) kabupaten nias tahun berita daerah kabupaten nias nomor seri:, memutuskan mentahun anggaran2015s5)., jumlah belanja rp. surplus defisit rp. , ) pembiayaan penerimaan rp. bnjabaran apbd sebagaimana dimaksud dalam dirinci lebih lanjut dalamiiastanggal oktober sekretaris daerah aten nias, anus larva berita daerah kabupaten nias tahun nomor seri:
berita daerah kabupaten nias pes peraturan bupati nias nomor tahun tentang pedoman penyusutan dan kapitalisasi barang milik daerahpenyusutan dan kapitalisasi barang milik kekayaan daerah pemerintah kabupaten nipedoman penyusutan dan kapitalisasi barang milik kekayaan daerah: memutuskan menetapkan peraturan bupati nias tentang pedoman penyusutan dan kapitalisasi barang milik daerah pemerintah kabupaten nias. bab ketentuan umum dalam peraturan bupati ini yang dimaksud denganebawah pengurusan atau penguasaan pemerintah kabupaten nias serta unit unit dalam lingkungannya yang terdapat dalam kabupaten nias maupun diluar kabupaten nias tidak termasuk pada badan usaha milik daerah bumi). aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki dan atau dan donasi, pertukaran dengan aset lainnya atau dari rampasan. akuntansi barang milik daerah adalah proses pengumpulan, pengklasifikasian, pengkodean, pencatatan dan peningkatan transaksi barang milik daerah dalam buku inventaris, buku persediaan dan dalam buku besar akuntansi serta pelaporan dalam laporan barang milik daerahpb yang lain didalam pemerintah kabupaten niasvpenyusutan bagian pertama tujuan pedoman penyusutannilai wajar dari suatu aktiva tetap akibat adanya penurunan kapasitas atau manfaat dari barang milik kekayaan daerah. memberikan keseragaman atas perlakuan penyusutan terhadap barang milik kekayaan daerah. bagian kedua metode penyusutan kebijakan penyusunan aset tetap, sebagai konsekuensi penggunaan aset tersebut harusigunakan dan sesuai dengan asap adalah: metode garis lurus (straight l. metode ini biasanya digunakan untuk menghitung beban penyusutan aset tetap berupa gedung bangunan, peralatan dan mesin serta jaringan dengan besaran sebagai berikut: gedung bangunan ditetapkan memiliki masa manfaat selama tahun (penyusutan per tahun kendaraan bermotor ditetapkan memiliki masa manfaat selama tahun penyusutan per tahun peralatan yang terbuat (mayoritas) dari metal besi, masa manfaatnya tahun ((penyusutan per tahun jembatan yang terbuat dari beton dan besi memiliki masa manfaat selama tahun (penyusutan per tahun jalan yang terbuat dari beton dan aspal ditetapkan memiliki masa manfaat selama tahun (penyusutan pertahun irigasi ditetapkan masa manfaat selama tahun (penyusutan pertahun dikecualikan dari penyusutan adalah aset tetap berupa tanah, konstruksi dalam pengerjaan, buku buku perpustakaan, hewan ternak, dan tanaman serta aset tetap yang diklasifikasikan sebagai aset lainnya. pengungkapan dalam laporan: (ab) selain disebutkan dalam huruf atas, seluruh aset tetap dapat disebutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. (c) aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap, harus dipindahkan pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercapainya. aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas setelah disetujui pejabat yang berwewenang, harus dihapuskan dari neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.pengeluaran biaya biaya yang digunakan untuk pembelian, pembebasan, pengosongan, pembayaran honor tim, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, perataan, pengurungan. pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai meliputi harga barang, penambahan, penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan, dan mesin, biaya perjalanan dinasf sa bahan baku.baru dan nilai pengeluaran dari hasil pengembangan, klasifikasi, renovasi, dan restorasivolume, mutu produksie,lima ratus ribu rupiah) dikecualikan terhadap nilai perolehan meja dan kursi sebesar (tiga ratus ribu rupiah). pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari (sepuluh juta rupiah). pengeluaran untuk per satuan alat alat kesehatan kedokteran yang sama dengan atau lebih dari rp. (seratus ribu rupiah). nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap sebagaimana dimaksud pada(i)rang persediaan adalah aset lancar yang dicatat buku persediaan meliputi barang pakai habis, cadang, barang yang diproses untuk jual atau diserahkan memasyarakat. barang milik kekayaan daerahbeiidalam pembukuan intra kompatibel). aman men pencatatan transfer masuk penerimaan pertukaran pengalihan masuk sebagaimana dim dalam dilakukan berdasarkan nilai pero.ralihan pada saat peraturan bupati nias ini mulai berlaku, terhadap barang milik kekayaan daerah yang sedang dilakukan kapitalisasi berlaku ketentuan lama sampai selesainya proses kapitalisasi barang milik kekayaan daerah dimaksud. bab ketentuan penutup peraturan bupati nias ini mulai berlaku pada tanggai ditetapkan. agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumumpan nias, .anus larva berita daerah kabupaten nias tahun nomor seri
berita daerah kabupaten nias nomor seri: etaanggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten nias tahun anggaranditetapkanmm, dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten nias adalah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah kabupaten nias, pemerintah daerah adalah pemerintah daerah kabupaten nias, bupati adalah bupati niasniasbelanja sekretariat dprd adalah belanja untuk menunjang aktifitas dprd dan sekretariat dprd,wakil ketua dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten nias sebesar rp. (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah): dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten nias sebesar rp. (lima juta lima ratus ribu rupiah). tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam dibayarkan terhitung mulai bulan januari kepada pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah.anggarkan dalam pos dprd. pajak penghasilan pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah atas penerimaan tunjangan perumahaniaso'obat berita daerah kabupaten nias tahun nomor seri:
i i berita daerah sa. kabupaten nias selatan or: seri: peraturanbupatiniasselatan nomor: tahun2011 tentang: ban tambahan pen hasilan pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah. kabupaten nias selatan tahun anggaran dengan rahmat tuhan yang mahesa, tag tan bupati nias selatan, imbang bahwa berdasarkan peraturan pemerintah nomor tahun tentang pengelolaan keuangan daerah dan i.'d0.k. lembaran negara republik indonesia tahun nomor tambahan t?nias selatan nomor tahun tentang (nn anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten nias selatan tahun tan, anggaran bab viapril hana bupati nias selatan, idealisme dachi diundangkan teluk dalam 'padatanggal april sekretaris daerah tag kabupaten nias selatan, politis p.o dachi berita daerah kabupaten nias selatan tahun nomor lampiran peraturan bupati nias selatan nomor tahun tanggal april2011lampiran perlu tentang pemberian tambahan penghasilan pns lingkungan pemkab nias selatan dlo.jabatan jaweejeseron\| mao \|town)\| born nss abu asisten, kadis, kaban asisten ii, ini bappeda laxo pekan panas pertanian dinas kesehatan dinas pendidikan ise sekretaris in a ,000ol kasih t2) ,oo\|. iv a jml orang sub total ika dis, kaban dinas sosial dinas perikanan dan kelautan panas perintah dinas perhubungan dinas kimpraswil panas pariwisata dan kebudayaan badan kembang lintas badan dan inspektorat sekretaris dewan sekretaris iii a kabar sekretariat dprd kabin kasi kasubbag iva 92l brahmi oo. alam pharaoh rel res000oo0\| jmlorang: sub total kabar sekretariat daerah iya ka. bag. hukum . ,00o) bag. umum bag. tape ikan bag. humas 30o00,tool ika kantor satpol ,000l kasubbag, ktu, kasi iv a jmlorang: sub total lawatan \|see eselon\| prov hewan (rowseranun frasa (or dasa. ka. bag. sosial ika bag. perpustakaan ka. bag. pembangunan ka. bag. perekonomian kasubbag sekretariat daerah) iv a camat in a ling akan dapil ii a akan link hidup il a ikatan pelayanan terpadu iw a kb) sekretaris kpud 2g. idirekturrsudlukas . sekretaris camat 1m b ikasureru iv a 97l kasubbag sekretariat kantor camat) jml orang sub total sio koran iv a nang sekretaris lurah ikasiruran sep imlorang: sub total tereeston ono boas trovsmaws imi orang sub total totaleselon total grand total bupati nias selatan, kanan idealisme dachi
tambahan lembaran negara r.iumum sjkzb. oleh karena itu setiap permasalahan sjkzb perlu mendapat tindakdalam upaya penyehatan suatu sjkzb, permasalahan yang timbul sjkzb perlu identifikasi dengan cepat dan dirumuskan secara tepat. permasalahan yang ditemukan harus segera ditangani dan apabila permasalahan terus membesar maka diperlukan peningkatan tindakan pengawasan agar mampu memberikan solusi penyelesaian atas permasalahan yang terjadi. tindakan pengawasan yang cepat bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan usaha dari sjkzb agar terus dapat menunaikan kewajibannya kepada konsumen. dalam hal dinilai bahwa sjkzb tidak dapat lagi mempertahankan kesehatannya, otoritas jasa keuangan harus dapat segera memutuskan untuk mencabut izin usahanya (exit policy). langkah pencabutan izin usaha dilakukan dengan segera setelah sjkzb diyakini tidak mampu menjaga tingkat kesehatannya agar meminimalisir kerugian terhadap konsumen. pengaturan terhadap aspek exit policy bagi koiknb diharapkan dapat memberikan panduan yang lebih komprehensif dan rinci mengenai status pengawasan, serta tindakan pengawasan baik bagi otoritas jasa keuangan maupun sjkzb sehingga hak peserta, nasabah dan atau pemegang polis dapat dipenuhi dengan segera, serta meminimalisir adanya permasalahan terkait hak peserta akibat perangkat hukum yang kurang lengkap atau karena berlarut lautnya kondisi kesehatan sjkzb. mekanisme exit policy bagi sjkzb yang efektif dan efisien pada akhirnya akan meningkatkan perlindungan konsumen sjkzb dan meningkatkan kepercayaan konsumen kepada sjkzb. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan pengawasan normal adalah pengawasan terhadap sjkzb yang memenuhi kriteria sebagai sjkzb yang dinilai tidak memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha atau sebagai sjkzb yang dinilai tidakdengan cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan sjkzb dengan status pengawasan normal dinilai memiliki potensi atau permasalahan signifikan adalah sjkzb yang memperoleh penilaian tingkat kesehatan dengan peringkat komposit (tiga) namun mempunyai potensi atau permasalahan yang dapat mengakibatkan status pengawasan meningkat menjadi intensif. cukup jelas. cukup jelas. rencana tindak yang dikenal dengan istilah (action plan) memuat langkah perbaikan yang akan dilaksanakan oleh sjkzbpenyampaian rencana perbaikan permodalan pendanaan bertujuan untuk mengatasi permasalahan permodalan pendanacabut izin usaha sjkzb adalah mencabut izin usaha bagi perusahaan perasuransian dan lembaga pembiayaan, atau menetapkan pembubaran bagi dana pensiun. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan menginformasikan adalah dilakukan antara lain melalui situs web otoritas jasa keuangan, penyampaian sjkzb, atau asosiasi. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas.yang dimaksud dengan pengawasan khususatau pengawasan intensif dengancukup jelas. huruf yang dimaksud dengan peringkat faktor tata kelola perusahaan yang baik adalah peringkat faktor tata kelola perusahaan yang baikpenilaian faktor dilakukan berdasarkan laporan keuangan sjkzbhuruf angka yang dimaksud dengan tingkat solvabilitas bagi perusahaan perasuransian adalah selisih antara jumlah aset yang diperkenankan dikurangi dengan jumlah liabilitas. yang dimaksud dengan modalyang dimaksud dengan dana barru'. angka yang dimaksud dengan rasio likuiditas adalah perbandingan jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas lancar. angka yang dimaksud dengan rasio kecukupan investasi adalah perbandingan jumlah seluruh aset yang diperketat dalam bentuk investasi dengan aset berupa kas dan bank dibandingkan terhadap jumlah cadangan teknis retensi sendiri ditambah liabilitas pembayaran klaim retensi sendiri dan liabilitas lain kepada pemegang polis atau tertanggung. huruf angka yang dimaksud dengan kualitas pendanaan adalah keadaan dana dari dana pensiun yang dinilai berdasarkan valuasi aktuaria dengan menentukan liabilitas solvabilitas dan nilai kini aktuariasio penurunan peserta adalah perbandingan jumlah peserta yang keluar terhadap jumlah seluruh peserta. huruf angka yang dimaksud dengan rasio ekuitas terhadap modal disetor adalah perbandingan antara jumlah ekuitas perusahaan pembiayaan terhadap jumlah modal disetor. angka yang dimaksud dengan rasio kualitas piutang pembiayaan bermasalah neto adalah perbandingan antaraterhadap total piutang pembiayaan. cukup jelas. cukup jelas. perhitungan jangka waktu status pengawasan sjkzbsjkzb dari tindakan pengawasan yang ditetapkan sebelumnya. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. penilaian otoritas jasa keuangan diberikan berdasarkan keyakinan bahwa dengan adanya perpanjangan waktu maka sjkzb dimaksud dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. yang dimaksud dengan penyelesaian atas rencana tindak yang telah disetujui antara lain pembayaran iuran dari pendiri dana pensiun atau proses akuisisi perusahaan perasuransian dan lembaga pembiayaan. cukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan pihak terkait adalah: bagi perusahaan perasuransian meliputi: psp, pengendali perusahaan perasuransian, dan cc. pihak yang memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan perasuransian, bagi lembaga pembiayaanbagi dana pensiun meliputi: pengurus, pendiri, mitra pendiri, atau penerima titipan, badan usaha yang lebih dari (dua puluh lima persencc. pejabat atau direktur dari badan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan hurufcukup jelas. huruf cukup jelasproduk asuransi, penerbitan surat utang, sekuritisasi aset, dan kerja samdapat dilakukan sebagian atau seluruh anggota direksi dan atau anggota dewan komisariperaturan otoritas jasa keuangan mengenai tata cara penetapan pengelola statutes pada lembaga jasa keuangan. huruf yang dimaksud dengan tindakan pengawasan lain adalah tindakan yang diberikan otoritas jasa keuangan selain huruf sampai dengan huruf untuk menyelesaikan permasalahan pada sjkzb. penilaian otoritas jasa keuangan berdasarkan pada kompleksitas permasalahan dan kapasitas usaha sjkzb. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf contoh tindakan lain antara lain mengisikan rencana bisterakhir dikenal dengan istilah ultimate shareholders. huruf cukup jelas. huruf informasi dan dokumen lain yang diperlukan berupa informasi dan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka realisasi rencana tindak atau realisasi rencana perbaikan permodalan untuk pemenuhan tingkat kesehatan sjkzb dan politik kabupaten balangan untukkesatuan bangsa dan polititahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama, mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama, menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama, menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisiukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agtahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama, il. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerjaserta mengendalikan politik dalam negeri,, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian politik dalam negeri, dan penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian organisasi kemasyarakatan, uraian tugas sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut: menyusun kebijakan teknis politik dalam negeri, organisasi kemasyarakatan, menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan politik dalam negeri, menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan organisasi kemasyarakatan, dan melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannydan memberikan fasilitasi dan supervisi politik dalam negeolitik dalam negeri, mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data politik dalam negeri, menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis politik dalam negeri, menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisimantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan politik dalam negerolitik dalam negeri, il. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja politik dalam negeri, dan melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya. sub bidang organisasi kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi organisasi kemasyararganisasi kemasyarakatan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data organisasi kemasyarakatan, menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis organisasi kemasyarakatan, menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi organisasi kemasyarakatan,usuukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan organisasi kemasyarakorganisasi kemasyarakatan, il. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerjaserta mengendalikan kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen, penang, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen, dan penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penangan konflik. uraian tugas sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut: menyusun kebijakan teknis kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen, penangan konflik, menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen, menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penangan konflikdari sub bidang kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen, dan sub bidang penangan konflik. sub bidang kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi kewaspadaan dini dan kerjasama intelijewaspadaan dini dan kerjasama intelijen, mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen, menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen, menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisiforum koordinasi pimpinan daerah kabupaten kota, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan kewaspadaan dini dan kerjasama intelijewaspadaan dini dan kerjasama intelijen, menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerjasub bidang penanganan konflik mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi penanganan konfanan konflik: mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data penanganan konflik, menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penanganan konflik: menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi penanganan konflik, menghimpun, mengolah:menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pembinaan, evaluasi dan fasilitasi penanganan konflik, j .. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan penanganan konflienanganan konflik, oo. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penanganan konfli dan politiulan balangan, hadi diundangkan paringin aliran sesuai dengan aslinya pada tanggal agustus kapan sekretaris daerah p5: hukum setda pmn abi jne balangan (setda) (ten balangan, setda ng, nama mel muhammad roti, nip. yuliansyah berita daerah kabupaten balangan tahun nomordan sub bagian tata usaha pada unit unit pelaksana teknis daerah lingkungan badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten balangan. sub bidang adalah sub bidang sub bidang pada bidang lingkungan badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten balangan. unit pelaksana teknis daerah selanjutnya disebut utd adalah utd pada badan kesatuan bangsa dan politikbalangan. bab tugas pokok, fungsi dan uraian tugas, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan, mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik, mengoordinasikan dan menyinkronisasiksatuan bangsa dan politik terdiri dari sekretariat:kesatuan bangsa dan politibadan, penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan aset daerah lingkupdan, menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan aset lingkupmbina, mengatur serta mengendalikan ideologi dan wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi, sosial, budaya, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian ideologi dan wawasan kebangsaan, dan penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama. uraian tugas sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut: menyusun kebijakan teknis ideologi dan wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama, menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan ideologi dan wawasan kebangsaan, cc. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikanmempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi ideologi dan wawasan kebangsideologi dan wawasan kebangsaan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data ideologi dan wawasan kebangsaan, menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis ideologi dan wawasan kebangsaan, menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisij . melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan ideologi dan wawasan kebangsaideologi dan wawasan kebangsaan, il. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja ideologi dan wawasan kebangsaan, dan melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya. sub bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agam::oo.kedaruratan bencana daerah, merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya kegiatan bidang penyiapan logistik bencana daerah, cc. merumuskan bahan penyusunan kebijakan teknis kewenangan::kewenangan: bidang logistik, dan melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenanganbidang rekonstruksi pascabencana daerah, cc. merumuskan bahan penyusunan kebijakan teknis dan melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenanganwilayah bencana, menyiapkan pelaksanaan perbaikan prasarana dan sarana umum, dan melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangan:il. bencana, dan oo.gpatibalangan, ad) bae ashita hab #hadi diundangkan paringin pada tanggal agustus genangan salinan sesuai dengan aslinya plersekretaris daerah plt buatan balangan, saya. hukum setda balangan (setda),) (setia . muh mad roti, yuliansyah nla hrpbalangan. kepala badan adalah kepala badan penanggulangan bencana daerah kabupaten balangan. sekretariat adalah sekretariat pada badan penanggulangan bencana daerah kabupaten balangan. bidang adalah bidang lingkungan bidang penanggulangan bencana daerah kabupaten balangan. sub bagian adalah sub bagian pada sekretariat badan penanggulangan bencana daerah. seksi adalah kepala seksi seksi pada badan penanggulangan bencana daerah kabupaten balangan. unit pelaksana teknis daerah, selanjutnya disebut utd adalah utd pada badan penanggulangan bencana, termasuk bencana kebakarkewenangancc.badbadbadpencegahan bencana:il.oo. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenanganny,melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya. seksi pelayanan kesehatan mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi terkait pelayanankesehatan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pelayanan kesehatan, menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis kegiatan pelayanan kesehatan, menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi kegiatan pelayanan kesehatan, menyiap: menyiapkan pengelolaan upaya kesehatan khusus, menyiapkan operasional pelayanan puskesmas, menyiapkan operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya, menyiapkan pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan kabupaten kota, menyiapkan pengadaan dan pemeliharaan alat kalibrasi, menyiapkan pemeliharaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan, il. menyiapkan pemeliharaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan, menyiapkanpeningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan, oo. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan pelayanan kesehatan, menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pembinaan dan pengawasan kegiatan pelayanan kesehatan, menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pembinaan dan pengawasan kegiatan pelayanan kesehatan, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan penyediaan layanan kesehatan untuk upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat rujumber daya manusia kesehatan melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi sumber daya manusiamber daya manusia kesehatan: mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data sumber daya manusia kesehatan, menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis sumber daya manusia kesehatan: menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi sumber daya manusia kesehatan, menyiapkan rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan lainnya, menyiapkan pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat, menyiapkan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar, menyiapkan pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan, menyiapmenyiapkan pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan, menyiapkan pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan serta tindak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan, il. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja sumber daya manusia kesehatan: menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan, menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pembinaan dan pengawasan kegiatan sumber daya manusia kesehatan, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan sumber daya manusiagoordinasikan, membina, mengatur serta mengendalirogram, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian surveilans dan imunisasimenular, dan ccnyusun kebijakan teknisyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan surveilans dan imunisasi, cc. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur,, dan mengendalikan serta mencegahdan seksi surveilans dan imunisasi. seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menularpetunjuk teknispengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis: menyiapkan pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi hiv, menyiapkan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menulmenularl. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannyusun petunjuk teknisyiapkan bahan dan melaksanapengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif, menyiapkan pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi, menyiapkan pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus, menyiapkan pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan napa, menyiapkan deteksi dini penyalahgunaan napa fasyankes dan sekolah:il.tidak menular dan kesehatan jiwrveilans dan imunisasi mempunyai tugas melaksanakan dan memberi, mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan datamenyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknispengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa klb), menyiapkan pengelolaan surveilans kesehatan, menyiapkan pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensial klb laboratorium rujukan nasional, menyiappelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah,pemantauan dan evaluasi pembinaan dan pengawasil.: melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan surveilans dan imunisassehatan masyarakat bidang kesehatan masyarakat mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur serta mengendalikankesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga, penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian kesehatan keluarga dan gizi, dan cc. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian promosi dan pemberdayaan masyarakatkesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan kesehatan keluarga dan gizi, menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan promosi dankesehatan masyarakat terdiri dari seksi penyehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga, seksi kesehatan keluarga dan gizi, dan seksi promosi dan pemberdayadan memberikan fasilitasi dan supervisi penyyajikan datpetunjuk teknisfasilitasi dan supervipengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan penyehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, menyiapkan penyediaan dan pengelolaan data penyehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahrapemantauan dan evalualaporan kinerjj . melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan penyehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahragasehatan keluarga dan gizi mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi kesehatan keluarga dan gizehatan keluarga dan gizi, mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data kesehatan keluarga dan gizi, menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis kesehatan keluarga dan gizi, menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi kesehatan keluarga dan gizi, menyiapkan pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil, menyiapkan pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin, menyiapkan pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir, menyiapkan pengelolaan pelayanan kesehatan balita, menyiapkan pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut, menyiapkan pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan urusan kesehatan keluarga dan gizi, menyiapkan pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perbekalan kesehatan keluarga dan gizi, il. menyiapkan bahan dan melaksanak.menghimpun, mengolah dan menyajikan datapembinaan dan bimbingan teknisoo. menyiapkan bahan pemantauan, pengawasan dan pengendalikeluarga dan gizi, menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kesehatan keluarga dan gizi, menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kesehatan keluarga dan gizi, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan sertifikasi produksi dan perbekalanromosi dan pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervigumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan datapetunjuk teknisfasilitasi dan supervisipengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, menyiapkan pengelolaan pelayanan promosi kesehatan, menyiapkan peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat, menyiapkan penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat, menyiapk: menyiapkan pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan promosi dan pemberdayaan masyarakat, menyiapkan penyediaan dan pengelolaan data promosi dan pemberdayaan masyarakat, ilpemantauan dan evalualaporan kinerja kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi kie), advokasi dan kemitrkesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana kabupaten balangan. bidang adalahub bagian adalah sub bagian pada sekretariat dinas kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana. seksi adalah seksi padaerta potensi sumberdaya promosi kesehatan termasuk uks dan remaja, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan promosi dan pemberdayagoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penduduk, pembinaan keluargpenduduk, penyusun program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pembinaan keluarga, dan cc. penyusun program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera. uraian tugas sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut menyusun kebijakan teknis pengendalian penduduk, pembinaan keluarga serta pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera, menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengendalian penduduk, menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pembinaan keluarga, menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera, dan j . melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.mbinaan keluarga berencana, dan seksi pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera. seksi pengendalian penduduk mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pengendali, mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pengendalian penduduk, menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengendalian penduduk, menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pengendalian penduduk, menyiapkan, menyiapkan penyusunan dan pemanfaatan grand design pembangunan kependudukan gdp) tingkat kabupaten kota, menyiapkan dukungan pelaksanaan survei pendataan indeks pembangunan berwawasan kependudukan, menyiapkan pelaksanaan survei pendataan indeks pengetahuan masyarakat tentang kependudukan, menyiapkan penguatan kerjasama pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal, j . menyiapkan penguatan kerjasama pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur pendidikan nonformal, menyiapkan, il. menyiapkan, menyiapkmenyiapkan implementasi pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal dan nonformal, oo. menyiapkan implementasi pendidikan kependudukan jalur informal kelompok kegiatan masyarakat binaan, menyiapkpelaksanaan sarasehan hasil pemutakhiran data keluarga, menyiapkan pelaksanaan rapat pengendalian program kubik, menyiapkan perumusan parameter kependudukan, menyiapkan penyediaan dan pengolahan data kependudukan, menyiapkan penyusunan profil kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga, menyiapkan pemetaan kependudukan, menyiapkan penyusunan kajian dampak kependudukan, menyiapkan pengembangan model solusi strategis pengendalian dampak kependudukan, menyiapnyiapkan pembentukan rumah data kependudukan kampung untuk memperkuat integrasi program kubik sektor lain, menyiapkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan sistem informasi keluarga, menyiapkan pemanfaatan data hasil pemutakhiran data keluarga, aa. menyiapkan penyediaan data dan informasi keluarga, bb. menyiapkan pencatatan dan pengumpulan data keluarga, cc. menyiapkan pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan kb, dd. menyiapkan pembinaan dan pengawasan pencatatan dan pelaporan program kubik, ee. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan pengendalian penduduff. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya. seksi pembinauarga berencana, mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pembinaan keluarga berencana, menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis bina pembinaan keluarga berencana, menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pembinaan keluarga berencana, menyiapkan advokasi program kubik kepada stakeholders dan mitra kerja, menyiapkan komunikasi, informasi dan edukasi kie) program kubik sesuai kearifan budaya lokal, menyiapkan penyediaan dan distribusi sarana kie program kubik, menyiapkan promosi dan kie program kubik melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang, menyiapkanj . menyiapkmenyiapkan pengelolaan operasional dan sarana balai penyuluhan kubik, il. menyiapkan pengendalian program kubik, menyiapkan pembinaan imp dan program kubik lini lapangan oleh pkb pkb, menyiapkan penyediaan sarana pendukung operasional pkb pkb, oo. menyiapkmenyiapkan menggerakan kader institusi masyarakat pedesaan imp): menyiapnyiapkmenyiapkan peningkatan kesehatan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang mkp)), menyiapkan penyediaan dukungan nyoman komplikasi berat dan kegagalan penggunaan mkp, menyiapkmenyiapkan penyediaan sarana penunjang pelayanan kb, menyiapkan pembinaan pasca pelayanan bagi peserta kb, menyiapknyiapkan peningkatan kompetensi tenaga pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, menyiapkan dukungan operasional pelayanan bergerak, menyiapkan promosi dan konseling pasca persalinan dan pasca keguguran, menyiapkan peningkatan kesehatan pria, aa. menyiapbb. menyiapkan integrasi pembangunan lintas sektor kampung kb, cc. menyiapkan pelaksanaan dan pengelolaan program kubik kampung kb, dd. menyiapkan pembinaan terpadu kampung kb, eeluarga berencana, ff. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pembinaan keluarga berencana, gg. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pembinaan keluarga berencana, hh.melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan pembinaan keluarga berencani. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya. seksi pemberdayaan dan peningkatddan peningkatan keluarga sejahtera, mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera, menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera, menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pemberdayaan dan peningkatdan peningkatan keluarga sejahtera, menyiapmenyiapkanj . menyiapil. menyiap.menyiapkmenyiapkan penyerangan kebijakan dalam pelaksanaan program yang mendukung tercapainya ipk, oo. menyiapkan penyediaan dan pengembangan materi ipk, menyiapkan advokasi dan promosi ipk, menyiapkan sosialisasi ipk, menyiapkan pelaksanaan koordinasi evaluasi pencapaian ipk, menyiapkanmenyiapromosi dan sosialisasi program ketahanan dan kesejahteraan keluarga bagi mitra kerja, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtersehatan, gps) balangan, hen abdul hadi diundangkan paringin salinan sesuai dengan aslinya pada tanggal agustus pe5h, sekretaris daerah pali hukum setda kan ( (setda setda\| x4) mua imam roti, oygliansyah iyg berita daerah kabupaten balangan tahun nomor unit pelaksana teknis, selanjutnya disebut upt adalah upt pada dinas kesehatan,balangan. bab tugas pokok, fungsi uraian tugas dan unsur unsur organisasi dinas kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana dinas kesehatan, pengendalian penduduk, keluarga berencana kb) dan keluarga sejahtersehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan dipelaksanaan kebijakan upaya kesehatan, sumber daya manusia (cc. pelaksanaan evaluasi dan pelapor danlaksanaan kebijakan teknis bidang pelayanan dan sumber daya manusia kesehatan: mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis kesehatan bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis kesehatan bidang kesehatan masyarakat, mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis kesehatan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, mengoordinasikan dan menyinkronisasikan pelaksanaan kebijakan teknis kesehatansehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana terdiri dari sekretariat: bidang pelayanan dan sumber daya manusia kesehatan, bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, bidang kesehatan masyarakat, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencanasehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencanbagian kedua bidang pelayanan dan sumberdaya manusia kesehatan bidang pelayanan dan sumberdaya manusia kesehatan mempunyai tugas mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur serta mengendalikan kefarmasian dan alat kesehatan, pelayanan kesehatan danmanusia kesehatan mempunyai fungsi penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian kefarmasian dan alat kesehatan, penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelayanan kesehatan, dan cc. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian sumber daya manusia kesehatan. uraian tugas sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut menyusun kebijakan teknis kefarmasian dan alat kesehatan, pelayanan kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan, menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur,, dan mengendalikan pelayanan kesehatan, menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikanidang pelayanan dan sumber daya manusia kesehatan terdiri dari seksi kefarmasian dan alat kesehatan: seksi pelayanan kesehatan, dan seksi sumber daya manusia kesehatan. seksi kefarmasian dan alat kesehatan mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi kefarmasian dan alatfarmasian dan alat kesehatan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data kefarmasian dan alat kesehatan: menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis kefarmasian dan alat kesehatan, menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi kefarmasian dan alat kesehatan: menyiapkan pembangunan puskesmas, menyiapkan pembangunan rumah dinas tenaga kesehatan, menyiapkan pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan, menyiapkan pengadaan alat kesehatan alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan, menyiapkan pengadaan bahan habis pakai, menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kefarmasian dan alat kesehatan,iapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pembinaan dan pengawasan kefarmasian dan alat kesehatan, menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pembinaan dan pengawasan kefarmasian dan alat kesehatan, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan kefarmasian dan alat kesehatanan kebudaydan kebudayoo. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan ketenagakurikulum dan penilaian paud dan pendidikan non formal, menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan kurikulum dan penilaianurikulum dan penilaian paud dan pendidikan non formal, menyiapkan pelaksanaan pengadaan perlengkapan siswa paud dan penyelenggaraan proses belajar paud, menyiapkan pelaksanaan penyediaan biaya personal peserta didik paud dan penyelenggaraan proses belajar, menyiapkan pengadaan alat praktik dan peraga siswa paud dan penyelenggaraan proses belajar non formal kesetaraan, menyiapkan pengelolaan dana bop paud, menyiapkan peningkatan kapasitas pengelolaan dana bop paud: menyiapkan penyediaan biaya personil peserta didik nonformal kesetaraan, menyiapkan pengadaan alat praktik dan peraga siswa nonformal kesetaraan, il. menyiapkan pengelolaan dana bop sekolah nonformal kesetaraan, menyiapkan peningkatan kapasitas pengelolaan dana bopurikulum dan penilaian paud dan pendidikan non formal, oo. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam rangka pembinaan kurikulum dan penilaian paud dan pendidikan non formal, menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pembinaan kurikulum dan penilaian paud dan pendidikan non formal, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan kurikulum dan penilaimbinaanserta didik dan pengembangan karakter paud dan pendidikan non formal, menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi peserta didik dan pengembangan karakter paud dan pendidikan non formal: menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan unit kerja dan instansi terkait peserta didik dan pengembangan karakter paud dan pendidikan non formal, menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja peserta didik dan pengembangan karakter paud dan pendidikan non formal, j .endidikan dasar bidang pembinaan pendidikan dasar mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikanrogram, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pembinaan ketenagaan pendidikan dasar, penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian kurikulum dan penilaian pendidikan dasar serta peserta didik,, menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pembinaan ketenagaan pendidikan dasar, cc. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan kurikulum dan penilaian pendidikan dasar, menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan peserta didik dan pengembangan karakter pendidikan dasar, dan melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya. bidang pembinaan pendidikan dasar terdiri dari seksi ketenagaan pendidikan dasar, seksi kurikulum dan penilaian pendidikan dasar, dan seksi peserta didik dan pengembangan karakter pendidikan dasarketenagaan pendidikan dasar, menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi ketenagaan pendidikan dasar, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan ketenagaendidikan dasarendidikan dasar, mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data kurikulum dan penilaian pendidikan dasar, menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan kurikulum dan penilaian pendidikan dasar, menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pembinaan kurikulum dan penilaian pendidikan dasar, menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pembinaan kurikulum dan penilaian pendidikan dasar, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan kurikulum dan penilaiendidikan dasar dan pengembangan karakter pendidikan dasarendidikan dasar, cc. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan peserta didik dan pengembangan karakter pendidikan dasar,endidikan dasar menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pembinaan peserta didik dan pengembangan karakter pendidikan dasar,kelembagaan dan sarana prasarana bidang kelembagaan dan sarana prasaranakelembagaan dan sarana prasarana mempunyai fungsiendidikan dasar, dan cc. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengelolaan asetendidikan dasar, menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengelolaan aset, dan melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya. bidang kelembagaan dan sarana prasarana terdiri dari seksi kelembagaan sarana prasarana paud dan pendidikan non formal, seksi kelembagaan sarana prasarana pendidikan dasar, dan seksi pengelolaan aset. seksi kelembagaan sarana prasaranalakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan kelembagaan dan sarana prasaranapendidik pendidikan dasar, mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan dasar,,lakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan uruslaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya. seksi pengelolaan aset mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi dalam rangket, mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pengelolaan aset, menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis dalam rangka pengelolaan aset, menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi dalam rangka pengelolaan asengelolaan aset, menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan pengelolaan aset, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan pengelolaan asebudayaan bidang kebudayaan mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan sejarah dan tradisi, cagar budaya, sejarah dan museum serta kesenian. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidangsejarah dan tradisi, penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian cagar budaya, sejarah dan museum, dan penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian kesenian. uraian tugas sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut: menyusun kebijakan teknis sejarah dan tradisi, cagar budaya, sejarah dan museum serta kesenian, menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan sejarah dan tradisi, cc. menyusun program, mengoordinasikan, mengatur dan mengendalikan cagar budaya, sejarah dan museum, menyusun program, mengoordinasikan, mengatur dan mengendalikan kesenian, dan melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya. bidang kebudayaan terdiri dari seksi sejarah dan tradisi, seksi cagar budaya dan museum, dan seksi kesenian,dan h.melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannyafasilitasi dan supervisi, menyiapkan bahan penunjukan juru pelihara,, pembinaan kesenian, menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pembinaan kesen, menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pembinaan kesenian,balangan dan kebuday dan kebudayaia), balangan, g2" bata abdul hadi diundangkan paringin pada tanggal agustus salinan sesuai dengan aslinya rlh. sekretaris daerah abu khabar. hukum setda aten balangan, spa balangan (7d fara sera: setda\| muhammad roti, ian pelan yoliansyah nip19830710 berita daerah kabupaten balangan tahun nomor kepala dinas adalah kepala dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten balangan. sekretariat adalah sekretariat pada dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten balangan. bidang adalah bidang bidang lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten balangan. sub bagian adalah sub sub bagian pada sekretariat dinas pendidikan dan kebudayaan dan sub bagian tata usaha pada unit unit pelaksana teknis lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten balangan. seksi adalah seksi seksi pada bidang bidang lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten balangan. pendidikan anak usia dini yang selanjutnya disingkat paud adalah pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan wilayah, fungsi dan uraian tugaskebudayacc. pelaksanaan evaluasi dan pelapordidikan bidang pembinaan paud dan pendidikan non formal, mengoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan kebijakan teknis pendidikan bidang pembinaan pendidikan dasar, mengoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan kebijakan teknis pendidikan bidang kelembagaan dan sarana prasarana, mengoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan kebijakan teknis pendidikan bidang kebudayaan, mengoordinasikan dan mensinkronisasikdidikan dan kebudayaan terdiri dari:kelembagaan dan sarana prasarana bidang kebudayadidikan dan kebudayngoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan paud dan pendidikan non urikulum dan penilaian paud dan pendidikan non formal:etenagaan paud dan pendidikan non formal, kurikulum dan penilaian paud dan pendidikan non formal serta peserta didik dan pengembangan karaktertenagaanpeserta didik dan pembangunan karakter padurikulum dan penilaian paud dan pendidikan non formal, melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya. bidang pembinaan paud dan pendidikan non formal terdiri dari seksi ketenagaan paud dan pendidikan non formal, seksi kurikulum dan penilaian paud dan pendidikan non formal, dan seksi peserta didik dan pengembangan karakter paud dan pendidikan non formalpelaksanaan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan paud, menyiapkan pelaksanaan pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan paud, menyiapkan pelaksanaan penyediaanngembangan karirrhitungan dan pemetaan, menyiapkan pelaksanaan penataan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan pendidikan dasar, paud dan pendidikan nonformal kesetaraan
:lembaga teknislembaga teknis daerah kabupaten takalar perdluran polisi pamong prajbabi ketentuan umum perda nomor tahunkalar. organisasi dan tata kerja lem baca t knisoaerah kabupaten takalar,kalar otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom, untuk orga sasi dan tata kerja :.: lembaga tl: knjsdaerah kao ul' til lembaga teknis daerah adalah unsur pendukung kepala daerah yang terdiri dari badan, kantor dan rumah saki! daerah dan inspektorat unit pelaksana teknis badan upt) adalah unit kerja teknis yang melaksanakan tugas tertentu dari suatu badanlembaga teknis daerah kabupaten takalar, yaitu: inspektorat kabupaten; badan perencanaan pembangunan daerah; badan kepegawaian dan diklat daerahkeluarga berencana dan pemberdayaan perempuan; badan ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan; saluran polisi pamong praja; rumah saki! umum daerah; kantor lingkungan hidup dan penanaman modal daerah; kantor perpustakaan dan arsip daerah; kantor pelayanan terpaduperda nomor tahun orca sasi dan ta'fa kerja l11maca tlo nid,\li!i.ah kabupaten takalar orca sasi dan tata l<kerja lem.baca teknis daerah kabupaten takalar perda nomor tahun bab ill insee obat kabupaten bagian kesatu tugas dan fungsi inspektorat kabupaten sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang pengawasan berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.;;; rumah saki!; sekretariat lembaga lain adalah sekretariat yang dibentuk dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas lembaga lain dalam mewadahi penanganan tugas tugas pemerintahan umum yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah,inspektorat kabupaten terdiri atas: inspektur; sekretariat; inspektur pembantu; sub bagian; seksi;perencanaan; sub bagian evaluasi dan pelaporan; sub bagian administrasi dan umum; organ sas! dan tata kerja lembaga teknisdaerah kao ul' tl: takalar organisasi oan'rata kerja lembaga teknis daerah kauupatl:n al< alar perda nomor tahun; inspektur pembantu wilayah illill; sekretariat; bidang; sub bagian; sub bidang; jabatan fungsional. perda nomor tahun organisasi dan tata kerja u\dibaca teknis el< kabupaten takalar organisasi dan tata kerja lb,.1bagi tek daerah kabupaten takalar perda nomor tahun paragraf sekretariat perda nomor tahun bagian kesatu tugas dan fungsi baby badan kepegawaian dan diklat daerah bidang ekonomi sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri alas: sub bidang pertanian dan pertambangan; sub bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, ukm dan penanaman modal. bidang sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri alas: sub bidang kesejahteraan sosial;; sub bidang pemerintahan dan hukum. bidang fisik dan prasarana daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri alas: sub bidang sda, sarana dan prasarana daerah sub bidang tata ruang, lingkungan dan permukiman. organisasi dan tata kerja lemoagajeknis daerah kabupaten ta.kabar badan kepegawaian dan diklat daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai lugas melaksanakan urusan bidang kepegawaian dan diklat daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan. organisasi dan tata kerja lembaga teknis dae rl\li kabupaten takalar perda nomor tahun paragraf dang bidang litbang dan statistik sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri alas: sub bidang penelitian dan pengembangan; sub bidang statistik, monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan. bidang sebagaimana dimaksud dalam ayal huruf terdiri alas bidang litbang dan statistik. bidang ekonomi; bidang sosial budaya; bidang fisik dan prasarana daerah; sekretariat sebagaimana dimaksud dalam ayal huruf terdiri alas: sub bagian umum dan kepegawaian; sub bagian keuangan; sub bagian programsusunan organisasi susunan organisasi badan perencanaan pembangunan daerahpegawaian dan diklat daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran ill dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan daerah inifungsi: perumusan kebijakan teknis erian dukungan penyelenggaran pemerintahaninaan dan pelaksanaan tugasparagraf bidang organisasi dan t,\ta kerja lembaga teknis opera!i kabupaten takalar paragraf sekretariat bidang pengembangan pegawai sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas sub bidang perencanaan dan informasi kepegawaian; sub bidang kompetensi. bidang sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas bidang pengembangan pegawai; bidang mutasi pegawai; bidang kinerja dan kesejahteraan; bidang pendidikan dan pelatihan.orga sasi dan tata kerja\ ll: dijaga teknis daerah kau ul' atc ta.kabar perda nomor tahun bagian kesatu tugas dan fungsi babi badan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat; pernberlandukungan penyelenggaran pemerintahan dibidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat yang meliputi bidang ldiologlpembinaan dan pelaksanaan tugas dialas: kepala badan; sekretariat; bidang; sub bagian; sub bidang; upt; jabatan fungsional. organisasi dan tata kerja lembaga teknisdaerah kabupaten!n takalar organisasi dan tata kl:: rja li.; mll,\ tf. kuis oj\l:latm kabupaten tak alar perda nomor tahun badan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan. bidang pendidikan dan latihan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas sub bidang analisis kebutuhan diklat dan desain kurikulum; sub bidang diklat struktural, teknis dan fungsional. bidang kinerja dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas sub bidang kinerja; sub bidang kesejahteraan. bidang bidang mutasi pegawai dimaksud dalam huruf terdiri alas: sub bidang mutasi kepangkatan dan jabatan; sub bidang mutasi pindah dan pensiunparagraf dang bidang sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri alas bidang ideologi dan kewaspadaan nasional; bidang ketahanan sosial dan politik; bidang ketahanan ekonomi; bidang perlindungan masyarakat. bidang ideologi dan kewaspadaan nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf, terdiri atas: sub bidang ketahanan biologi; sub bidang kewaspadaan nasional. ,, bidang ketahanan sosial dan politik dimaksud dalam huruf terdiri alas: sub bidang pengelolaan ketahanan sumber daya sosial; sub bidang pengawasan dan pengendalian politik. bidang ketahanan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasai huruf terdiri alas: sub bidang pengelolaan ketahanan sumber daya ekonomi; sub bidang pengawasan dan pengendalian ketahanan sumber daya ekonomi. bidang perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri alas: sub bidang pembinaan lintas; sub bidang pengawasan dan pengendalian lintas. bab vii badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa bagian kesatu tugas dan fungsi badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam ayal hurufberdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan. peron nomor tahun organisasi dan tata kerja ll! muara :knisoacrah kab ul' tl! bakal al\ organlsasioantatakerja lembaga teknisoaerahkabupatentakalar perda nomor tahundibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desarakat, pengelolaan sda dan teknologi;mbinaan dan pelaksanaan tugas di dan pemerintahan desa terdiri atflmberdayaan pemerintahan desa dan kelurahan; bidang penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi; bidang pengembangan ekonomi masyarakat; bidang pengelolaan sda daset dan keuangan desa kelurahan; sub bidang pengembangan kapasitas pemerintahan desa kelurahan;. bidang penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: sub bidang pengembangan kelembagaan masyarakat; sub bidang pengembangan partisipasi masyarakat. perda nomor tahun 0rca nl5 dan tata kj:rja lembaga tl! kuis daerah kabupaten takalar orga sasidantatakerja lembaga trknisdaerah kabur'ten takalar perda nomor tahun bidang pengembangan ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri alas: sub bidang pengembangan produksi dan pemasaran; sub bidang pengembangan lembaga keuangan mikro. bidang pengelolaan sda dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri alas: sub bidang fasilitasi pemanfaatan sda; sub bidang pengembangan teknologi tepat guna. bab viii badan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan bagian kesatu tugas dan fungsi badan keluarga berencana dan pemberdayaan perempudibidang keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan ana, mempunyai fungsi: perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan dan kesehatan reproduksi, ketahanan dan pemberdayaan keluarga, advokasi, kie, pengendalian kependudukan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak penyelenggaraan urusan pelayanan umummbinaan dan pelaksanaan tugasda nomor tahun organisasi dan tata kerja lembaga teknis da8rai i kaij ul' aten pakai.ar organisasi dan tata kerja lembaga tek daerah kabupaten tak.alar perda nomor tahun bidang sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri alas bidang pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi; bidang ketahanan dan pemberdayaan keluarga; bidang advokasi, kie dan pengendalian kependudukan; bidang gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. bidang pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri alas: sub bidang pelayanan keluarga berencana; sub bidang kesehatan reproduksi. bidang ketahanan dan pemberdayaan keluarga sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri alas: sub bidang ketahanan dan pemberdayaan ekonomi keluarga; sub bidang kelembagaan dan jaringan keluarga berencana. bidang advokasi, kie dan pengendalian kependudukan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri alas: sub bidang advokasi, komunikasi informasi dan edukasi kie); sub bidang pengendalian kependudukan. bidang gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri alas: sub bidang pengarusulamaan gender; sub bidang perlindungan perempuan dan anak. babi badan ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan bagian kesatu tugas dan fungsi passi badan ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhurusan dibidang ketahanan pangan dan pelaksanaan penyulu: perda nomor tahun organisasidantatakerja lembaga tek daerah kabupaten takalar 0organ1sasi dan tata kerja lembaga teknis daerah kabur takalar perda nomor tahun bagian kedua susunan organisasi perumusan kebijakan tekni; penyelenggaraan pelayanan dalam pembinaan dan pelaksanaan tugar.gan, penyuluhan pelaksanaan tugas lain yang diberikan bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. perda nomor tahunparagraf dang. bidang sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri alas: bidang ketersediaan dan penganekaragaman pangan; bidang distribusi dan informasi pangan; bidang keamanan pangan; bidang penyuluhan. bidang ketersediaan dan penganekaragaman pangan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri alas: sub bidang ketersediaan pangan; sub bidang penganekaragaman pangan. organisasi dan tata kerja ll: moga teknisdaerah kabupatentakalar bidang distribusi dan informasi pangan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri alas: sub bidang distribusi pangan; sub bidang informasi ketersediaan dan kebutuhan pangan. orga sasi kantata kerja lli marca teknis al:lt kao ul' at n takalar perda nomor tahun susunan organisasi badan ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhidang keamanan pangan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri alas: sub bidang pengembangan sumber daya pangan; sub bidang mutu pangan dan gizi. bidang penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri alas: sub bidang kelembagaan, tenaga dan sarana; sub bidang pembinaan dan pengembangan kelompok tani. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan serta penyelenggaraan ketentuan'an ketertiban umum daerah, penanggulangan kebakaran dan tanggap darurat; pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati penanggulangan kebakaran dan tanggap darurat; pelaksanaan koordinasi pemeliharaan serta penyelenggaraan ketentraman dar ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dengar aparat kepolisian negara, ppn dan atau lainnya dan penanggulangan kebakaran dan anggap daruratbi satuan polisi pamong praja untuk penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam saluran polis!nanggulangan kebakaran dan tanggap darurat; bagian kesatu tugas dan fungsi saluran polis!peraturan bupati, penanggulangan kebakaran dan tanggap darurat. perda nomor tahun susunan organisasi saluran polisi pamong praja terdiri atas: kepala saluran; sub bagian tata usaha; seksi seksiorganisasi dan tatakerja lembaga tek daerah icabupatentakalj.r seksi sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: seksi pengendalian dan pengembangan kapasitas;; seksi pemeriksaan dan penyidikan; seksi pemadam kebakaran dan tanggap darurat. organis dan tatakerja lembaga tek daerah kabupaten al< au.r peron nomor tahun babi rumah sakit umum daerah bagian kesatu tugas dan fungsi rumah sa ! umum daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang pelayanan kesehatan medik dan keperawatan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. pasa untuk menyelenggarakan t gas sebagaimana dimaksud dalam rumah sakit umum daerah mempunya, fungsi: perumusan kebijakan teknis bidang administrasi, medik dan keperawatan; penyelenggaraan urusan administrasi, medik dan keperawatan; pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang administrasi, medik dan keperawatan; pe laksanakterdiri atas: direktur; sekretariat; bidang; seksi seksi; kelompok jabatan fungsional. bagan struktur organi0:isi rumah saki! umumlayanan medik dan non medik; bidang keperawatan; bidang pelayanan masyarakat. bidang pelayanan medik dan non medik sebagaimana dimaksudkan dalam huruf, terdiri atas: seksi pelayanan medik; seksi pelayanan non medik. bidang keperawatan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf terdiri atas: seksi asuhan keperawatan seksi manajemen keperawatan. organisasidan'fatakerja lfi maga tek oaf.ra!! l<ad uf' aten takalar organisasi dan tata kerja lem baca :j<didaerah kedua tl.i takalar perda nomor tahun bidang pelayanan masyarakat sebagaimana dimaksudkan dalam huruf terdiri atas: seksi humas dan promosi kesehatan; seksi penelitian dan pengembangan. bab xii kantor nf:i dungan hidup dan penanaman modal daerah bagian kesatu tugas dan fungsi kantor lingkungan hidup dan penanaman modal daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang lingkungan hidup dan penanaman modallingkungan hidup dan penanaman modal daerah mempunyai fungsi: perumusan kebijakan teknis lingkungan hidupnyelenggaraan urusan lingkungan hidup dan penanaman modalmbinaan dan pelaksanaan tugas lingkungan hidup dan penanaman modal meliputi pengembangan kapasitas sumber daya lingkungan. manajemen pengendalian dampak lingkungan, penanaman modal daerah; pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sosial dengan tugas dan fungsinya. bagian kedua susunan organisasi susunan organisasi kantor lingkungan hidup dan penanaman modal daerah terdiri atas: kepala kantor; sub bagian tata usaha; seksi; jabatan fungsional. bagan struktur organisasi kantor lingkungan hidup dan penanaman_n modal daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan balgembangan kapasitas sumber daya lingkungan; seksi manajemen dan pengendalian dampak lingkungan; seksi penanaman modal daerah. pe rda nomor tahun orcanisasidantata kl!. rja et.f baca teknis dae rah kabupaten takalar organisasi dan tata kerja lembaga 'l'etnis dae.rah bupati pakai.ar bablaksanakan urusan dang pelayanan perpustakaan dan arsipnyelenggaraan urusan perpustakaan dan arsip serta pelayanan umummbinaan dan pelaksanaan serta pelayananlaksanaan dan pelayanan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. ba an kedua susunan organisasi susunan organisasi kantor perpustakaan dan arsip daerah terdiri atas: kepala kantor; sub bagian tata usaha; seksi seksi; jabatan fungsional. bagan struktur organisasi kantor perpustakaan dan arsip daerah seba a1las: seksi perpustakaan; seksi kearsipan; seksi pengembangan dan diklat fungsional. babxiii kantor pelayanan terpadu bagian kesatu tugas dan fungsi kantor pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud dalam pas.al huruf mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang pelayanan seniman s.secara terpadu berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan. orc\isasi dan tata kl: rja lembaga ti!kns al:. ra i kabur1'en takalar organ!sasi l'>antar \ kerja lembaga tlo kuis ol\(\lt kabupaten takalar perda nomor tahun untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam kantor pelayanan terpadu mempunyai fungsi: pe?y.usulan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi penurunan; pemberian pelayanan izin yang telah mendapat rekomendasi dart instansi terkait pengelolaan pungutan biaya perizinan dan pembukuan; pemberian bimbingan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan izin; penyusunan laporan izin yang telah diterbitkbabi unit pelaksana teknis badan unit pelaksana teknisan an; pembentukan unit pelaksana teknis badan sebagaimana , bab jabatan fungsional organisasidantatakerja lembaga teknis dae rah kabupaten pakai.ar bab xvi tatakerja perda nomor tahun formasi jabatan fungsional pada masing masing lembaga teknis daerah dan lembaga lain disesuaikan dengan kebutuhan dan diangkat berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. organisasi dan,\ kl: rja lembaga teknisoae.rai kabupatentakalar dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit kerja lingkungan lembaga teknis daerahusunan organisasi kantor pelayanan terpadu terdiri atas: kepala kantor; sub bagian tata usaha seksi; jabatan fungsional. bagan struk!ur organisasi kantor pelayanan terpadu sebagaimana tercantum dalam tamparan xiielitian administrasi dan penerbitan; seksi penerimaan dan pembukuan seksi pengawasan dan pengendalian; [:lj! titli foj j;lf mll iif e11: setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan lembaga teknis daerah vii rincian tugas dan fungsi rincian tugas dan fungsi setiap jabatan pada masing masing lembaga teknis daerahviiixix ketentuan lain lain passi pembentukan lembaga teknis daerah dan lembaga lain yang belum diatur dalam peraturan daerah ini akan diatur tersendiri dengan peraturan daerah. _,_: .,l.ernbapa teknis daerah kabupaten takalar (lembaran daerah kabupaten takalar; a'}un nomor dan ketentuan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan t1d,a berlaku. organ.isasi. dan tata kerja ll! maga teknis al! rah kabur tak organ!sasi dan tata kerja ll.: maga tl: kuis daerah kabupaten lampiran nomor tentang peraturan daerah kabupaten t kabar tahun organisasi clan tata kerja lembaga teknis daerah kabupaten takalar. diundangkan takalar a!(w. juli ,,_ lkr ;:, daerah kabupaten takalar, ' \ . . \ _;'::j .:.: !__7 \. dah'far si. ' .fu!tilt membina utama muda iris akurat: jsp cf\ el( retreat l(ecomp jabatan fung onal sub sub bagian rendahan valuasi dan arah inspect ull inspect\jr jsp 1tur pembantu mantu peri. ul' ti,i wiu.yah u.y atl wua'l'ah iii seksi """ seksi pengawas pengawas pengawas meme.muntah ol! lintah pemeiuhtah bidang bidang bidang pemerintahan rintihan pemerintahan seksi seksi sek pengawas pengawas peng.i.was perintah pu,,l(muntah mf: iijiuah &joa.ng bidang 8inang pem8bangunan pem8bangunan pem8bangunan 5aksi . . nga.was peng.i.was pengawas lintah ml: muntah pl! muiihtah bidang 91dahi 81dang kemasan atan k masyarakat )pemasar al( atan nip tahun2008 nomor lembaran daerah kabupaten takalar perda nomor tahun organisasi dan tata kerja lem!l \ga tt:: nid al: rah kabupaten takalar orga.isasi dan tata kerja f.lembaga daerah kabupaten takalar peron nomor tahun i' . . ttan prurnranuo prmblrt p11oam pam jl##;i t im j f iilfltj: uf11! [ill peran"ran daerah kabupaten takalar tahun or;anl,u; dan tata kerja lembap teknis daerah kabupaten takalar. lad10 keneurtkn den roket r11mh lampiran nomor tentang organis dan tata kerja le.maca tli kuis daerah kayu!'a tli takalar pau8akan kr!syariat kolom ol( jabatan fung onal sub 8bagian sub ba.gian mudah keuangan kepegawaian dang 81dang bidang gudang pen gl! abangan muta$l l<lengua dan pendidikan pegas pegawai kes ahteraan dan pel han sue bidang; sua indah su8 i.bidang sua 8bidang atau perencanaan dan mutasi kin!iua . kta utt norma l(! pan atah dan diikat dan d!sa1n pegadaian jabatan l<uiuiculuh sui bidang sub ladang sua bidang sue bidang diikut kom ten muta.si pindah kes ahteraan dan pensiun strukturalteknis dan fungsional rt] u>t takalar orga sasi dan tata kl! rja i.e mfl j\ga teknis al! all uc'a tl! takalar rupa tak h.t:. perda nomor tahun lampiran peran.fran daerah kabupaten takalar nomor tahun tentang organ$asl dan tata kerja lembaga teknis daerah kabupaten takalar. pala sekretariat lohpokj all atan rjngsjonal sud bagian sub bagian sub 8bagian umumkan kwan gan program kepegawaian o" ng bidang bio ang yang undangan ko nomi sosial flu( dan statis iifa'(a prasarana daerah subbidang sub bidang sub dang sub yang ,. penelitian dan serta a.n dan . mesej.t.terapan soa. sar.ana dan pengembangan pertambangan prasarana der.ah ull dang sub oan sub bidang sub bidang sta sti(, oll1' nostri.u.n, pemerintah.t.han dan tata ruang, dan at. chua pernah.\ngan dan kum gitu ngan dan peri.angkuh.an koperasi, ukm dan' permukiman pemahaman modal ji: k,= perda nomor tahun ''"""''""' . sua limuhoan kepegawaian bidang . penguatan p hg el. aan sl> oan dan genangan ,.,., '""""'"' dang . "'"""""' suan,'"" iieuhiac.mh lintas . . roa aksi dan kma math . . $u aimag pingemiah su81lo att0 sua bll all spasi . """""""""" .,,., lehiiaga keu gan tekno&.o qnt' ml! cro . up1' organisasi dan tata kerja lembaga te.kuis dae rah kabupaten takalar badan f1flat(df full hami& l'lm,rb)tuban pvm,.n daeng k.lb\ll)clean takluk t'al111n :zone da" t t. kej1 tllimll rtl lln tllblar. iw.o mf' ot( jabatan t l . . , ' pl=:::c """"'""" desa'kelurahan organisasi dan tata kerja lembu\ga teknisoacrah kaiiupatentakalar peraturan daerah kabupaten takalar tahun organs1 dtn tata kerja lembaga teknis daerah kabupaten takalar, , . i.! . ., . lampiran nomor tentang perda nomor tahun pau. sekritaiu ilo ml" oic jantan fungsi10hal su8bag1an sub bagian sui u.gli umum oan kwang aff pro rah pegadaian 8inang 8inang bidang gudang ologie oah kff ah.4nah ai. ket kanan pealinoungah )(!wa sl" omn aff putik em:ono masyarat nasiopw. su81ulang sub iida!tg sub bidang sub sudan6 aff p'mengeluh.aan pengelola\an pembjnmn ioe ogj icetahahahsumbe icetakanan sum8 elt mas oayasosial daya ekonomi sub bidang su81mang sub bidang kawasan oan st. bidang icewaspadmn pengawas.sah dai( pui cff daun nli kawasan dan nasional pengendapan putik ketahanan sumber pengendapan daya el( nomi has bupati tak .ii usr lampiran nomor tentang peraturan daerah kabupaten t_ _k_ _la_, tahun organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah kabupaten takalar. l.a term peer.tt tt:nu' tah.n """'"dall dl(ajal.enulgo joins """"' b11fnn kot1b1n1n p1neno din ptl1kun, p1nrulub1n badan keluarga berencana dan pemooroayain perempuan kepala stk jtf takut kfl mpok :tan rjngsiohal 8jang pela kanan dan pfl ook sui bidang layanan kenanga ncaa. s'\ji 11dang selatan el' roo olt jang ice"u,ka.nah dan pemberdayaan keluarga ull8 jdih icetmanan dan pem bt: rayon ekonomi keluarga sub dang kff miiagaan dan jaringan iu:larga !rencana lsa umum dan kepegawaian bisa.hg ngaiuisutamaan gender sub 810ang kl! dimakan rah sue bidang kfl pembagian sekretariat sub bagian iceuahg4n bidang .eroaymn per.empat dan p kunjungan anak sua 8inang pemberoaymn perempuan sub bidang peruntungan '""' sud 8bagian program kll jompo akibat rjngsiohal dang ice tl! sediaan dan atl keragaman . sub 8lang resmi.mn. pa.ngan suo yang p.enganekaiv.zaman pangan bidang dtmlaust dan norma pangan s.ub bidang ojstribu pangan sub 8t0ang informasi dan ceti:rseoimn oan butiran pangan unum oah kepegawaian ladang krama.nan pangan sub91dang pengembangan sumberdaya pangan su881dang mut\i pangan dang 810ang penyuluhan sob yang kelembagaan, tenaga dan sarana sub dang m8naan oan ngembancan optic tant upt sz: l!. ! = organis,\s[ dan tata kerja lembap1\ tf! d,\l:ram kabupaten bakal,\r organisasi !)an tata ke!tja ll:. muara tli knisdaerah kabupaten.ntaka.ar upt perda nomor tahun bidang pela kanan masyarakat seksi penelitian dan pengembangan seksi hom, dan promos! selatan bagian tata usaha subbab a;;;n ===;:: . u . . . gia n :;== :.u .;:;bagian umum dan keuangan program kepegawaian bidang keperawatan . manajemen keperawatan seksi asuhan keperawatan dir tur lampiran peraturan daerah nomor tahu tentang organs111l den tat.a kerja lembaga teknis _______ daerah kabupaten takalar &an,h s1nvm dwt1b seksi pela kanan medik sek pela kanan non medik dang pelayanan medik dan non kelompokjabatan :will!lll ll;i! !l bill pau. ab ': . m "" batan fungsional sek.si seksi ngendauan dan seksi pemeiuksmn dan madam p ffe8 aff aff eff ikan .,,.,m,s kebakaran oan tanggap darat perda nomor tahun organisasi! dan tata kl: rja l.em!laga teknis al: rah kabupaten pakai.ar organisasi dan tatakerja lembaga teknis daerah kabupaten pakai.ar perda nomor tahun ,.,.1111n mnh kabupaten t b!ar 12him2008 orp ntu dl,n t ta kerja lwn teknis hnl kabupaten t llar jstor ptm ji!kian dan a.alp pae@b i ; pala suiiagia atau ati kolom jabatan fungsional sej<si sej<si seksi pengembang perpustakaan pan dil< i.at rjngsiona plat11rsn da r, yb11. un table l'ah1.tn orlu t clan tata kti' l.a111b1ga kah dl *i hltiopt1 wl\ tabular. kalla unik.lang n hld11p hampir . h t11110 p tanaman d&fl'ar. kepala sub kelompokjabatan tatausaha fungsi seksi seksi pengembangan manajemen dan seksi kapasitas sumber pengelola ll. pena.naman daya kungkungan dampak modal daerah kungkungan perda nomor tahun orga nts asi dan tata kerja lembaga t kuis der,\h kabupatentakalar ,,, orga sas[ dan tata kerja lem!laga teknis daerah kab ul' aten takalar perda nomor tahun "''" ""' :hutan administrasi oan penerimaan dan dengan penerbitan pembukuan """"' perda nomor tahu organisasi dan tata kerja .embagateknisoaeram kabupaten takalar suhagiam tata usaha organisasi dan tata kl! rja ll! maga tli knisdaerah ka8 ul' aten takalar l<kepala penis jnn d1enh kabupaten kabar tahun otganlsa.sl dan tata kel1 lembaga teknis daerah kabupaten takalar k1ctor wxnr tandu l&mpr.in nomor total'!g 143i1'film1111 ji jfj,j:jij fj, fl: :comp ,.u. ,a" l'ungu?onal
lembaran daerah kabupaten takalar tahun ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf 'a', perlu membentuk peraturan daerah tentang organisasi sekretariat daerah dan sekretariat dprd kabupaten takalar dan tata l<erjasekretariat dae rah dan sekretariat dewan perda lan rakyatdaerah kabupatentakalar peron nomor tahun undang undang nomor tahunskalaab kff tuan umum dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan daerah adalah kabupaten takalanegara; otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom, untuk perda nomor tahun organjsasidantatakerjasekrbtarjatdaerah dan sekretariat dewan perwakilan rakyat der. ali kabupatentakalar organis oantatakerja sl! kretariatdaerah dan seks6tarian dewan perwakilan rakyatoaerah kabupaten kecamatan dan kelurahan; sekretariat daerah adalah sekretariat daerah kabupaten takalar; sekretariat dprd adalah sekretariat dprd kabupaten takalaengan peraturan daerah ini, dibentuk organisasi sekretariat daerah dan sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten takalar. bab ill sekretariat daerah bagian kesatu kedudukan, tugas dan fungsi sekretariat daerah adalah unsur stat yanginas daerah dan lembaga teknis daerah serta lembaga lain.organisasioantatakerja sl:. j(retariatdaerah dansekretariatdew'anperwakii.anrakyatoaerah kabupatentakalar organisasidantatakerjasekretariatdaerah dan sekretaiuatoewan perwakilan rajcyatdaerah kabupatentakalar perda nomor hun bagi::i kedua susunan organisasi susunan organisasi sekretariat daerah terdiri alas sekretaris daerah; asisten; bagian; sub bagian;sisten sekretaris dae rah sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas asisten pemerintahan; asisten ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan rakyat; asisten administrasi; paragraf asisten pemerintahan asisten pemerintahan terdiri alas bagian tata pemerintahan; bagian hukum; dan bagian humas, sandi, telekomunikasi dan pde. bagian tata pemerintahan terdiri atas sub bagian pemerintahan umum dan tugas pembantuan; sub bagian kependudukan dan administrasi kemasyarakatan; sub bagian administrasi pertanahan, kerjasama dan penghubung. bagian hukum terdiri atas sub bagihumas, sandi, telekomunikasi dan pde terdiri alas sub bagian humas; sub bagian sandi dan telekomunikasi; dan sub bagian informasi dan pde. paragraf, terdiri alas bagian perekonomian; bagian administrasi pembangunan; dan bagian kesejahteraan rakyat. bagian perekonomian terdiri alas sub bagian koperasi, usaha kecil dan menengah; sub bagian perindustrian, perdagangan dan sda; sub bagian penanaman modal dan badan usaha daerah. bagian administrasi pembangunan terdiri atas sub bagian perencanaan pembangunan; sub bagian perhubungan, kebudayaan dan pariwisata; dan sub bagian pekerjaan umum. perda nomor tahun organisasjdantatakerjasekriita daerah dan sekretariatdewan perwakilan rakyatdaerah ka8upatentakalar organisasi dan tata kerjasekretariatdaerah dan seks[itariatoewan perda i.an rakyatoaerah kabur ait tak.alar perda nomor tahun bagian kesejahteraan rakyat terdiri atas sub bagian pendidikan dan kesehatan; sub bagian sosial, tenaga kerja dan transmigrasi; dan sub bagian keagamaan. paragraf asisten administrasi asisten administrasi terdiri atas bagian organisasi dan tatalaksana; bagian umum. bagian organisasi dan tatalaksana terdiri atas sub bagian kelembagaan dan analisis jabatan; sub bagian penatalaksanaan dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah; sub bagian kepegawaian. bagian umum terdiri atas sub bagian tata usaha dan keuangan; sub bagian perlengkapan dan rumah tangga; dan sub bagian protokol dan perjalanan,iadalahfasilitasi penerimaan tamu dan aspirasi masyarakat. perda nomor tah un organisasidantatakerjasekretar!atoaerah dan sekretariatoewan perwakilan rakyatoaerah kabupaten takalar organtsasidantatakerjasekreta daerah dan sekret dewan perda krt rakyatoaerah kabupatentakalar perda nomor tahun bagian kedua susunan organisasi susunan organisasi sekretariat dprd terdiri alas: sekretaris dewan; bagian; sub bagian;sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri alas: bagian umum; bagian persidangan; bagian keuangan; dan bagian kehumasan. bagian umum sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri alas: sub bagian tata usaha dan kepegawaian' sub bagian rumah tangga dan perlengkapan; dan sub bagian perjalanan. bagian persidangan terdiri alas sub bagian persidangan dan risalah rapa!; sub bagian perundang undangan; dan sub bagian kepanitiaan. bagian keuangan terdiri alas sub bagian anggaran; sub bagian pembiayaan; sub bagian pembukuan dan verifikasi. bagian kehumasan terdiri alas sub bagian protokol; sub bagian humas dan pengaduan masyarakat; sub bagian perpustakaan, arsip dan dokumentasi.y tatakerja dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit kerja dilingkungan sekretariat daerah dan sekretariat dprd wajib menerapkan prinsip koordinasi, integral, sinkronisasi, dan amplifikasi, baik dilingkungan sekretariataerah dan sekretariat dprdtol orga sasi dan tata kerjasekretariatdaerah l!.!!j lil3; r; 1q 1wr ,: r1 1u e dansekretari.atdewanperwakilanrakyatdaerah kabupatentakalar organisasidantatakerjasekretariatdaerah danse<retariatoewan perwakilan rak\'daerah kabupaten tak.alar perda nomor tahun 1lam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada setiap p1ma laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahannya, diolah dan d1viii ketentuan peralihan pemangku jabatan lingkungan sekretariat daerah dan sekretariat dprd tetap memangku jabatannya sampai dilakukan pelantikan terhadap pejabat baru berdasarkan peraturan daerah ini. babi rincian tugas dan fungsi rincian tugas dan fungsi setiap jabatvii stafahli bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu stal ahli stat ahli diangkat dan diberhentikan oleh bupati dari pegawai negeri sipil dan merupakan jabatan struktural eselon b; jumlah staf ahli terdiri alas stat ahli bidang politik, pemerintahan, hukum dan ham; stal ahli bidang pertanian, ekonomi dan keuangan; dan stat ahli bidang sosial budaya. tugas dan fungsi stat ahli akan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati; stat ahli dalam pelaksanaan tugasnya, secara administratif dikoordinasikan oleh sekretaris daerah.hu \,update takalar lembaran daerah kabupaten takalar tahun nomor dan ketentuan pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. organisasidan tata kl:. rjasekriitariatdaerah oansekretariatde\yan perwakilan rakyatdaerah kabupatentakalar organisasioantatakerjasekretarjatdaerah dan sekretariat dewan per\wakilan rakyatdaerah kabupaten ni juli op"ati . ll:, lar :.;;, "f.j:, ,.j ' ,''."i ., :,.,,,): tt .) . "':., li}, ) .__ .;;' ij ff:ii hjb;(him dewa mm. ::::::;:;: ;:.:. '' diundangkan takalar j li \ .rth kabupaten takalar, '\ia .oah't'i\ fi "'\ .,. pangkat pembina utama muda nip. laimplrtn penlllnirt dtf. k,,ta1, )31kn total r nomor t,t111 ll)q8 t utang ()rv neul d.tnt,ta ke,ja sebetatlal daerah duet,,riat dflwfin p wakilan kyu dt .h kabur,1tea. tt.klan. sekretariat daerah a1a tahun nomor lembaran daerah kabupaten takalar perda nomor tahun organisasi dan tata kerjasekretariatoaerah dan sekretariatoewan perwakilan rakyatdaerah kabupatentakalar organis oantatakerjasekretariatoaeri\h dan sekretariat;\van perwakilan rakyat daerah kabupaten:n tak perda nomor tahun sekretariat dprd ket\ja ,. .,, ! ! )jabatan fungsional sekretaris dprd bagi.an gian gian per tangan keuangan l<kehumasan sub bag sub .jan sub bagian persidangan dan anggaran protokol rival ali rapat sue bagian sub sub8agi.v.l perundang pembiayaan humasdan undangan paduan masyarakat subbagian sub bagi arl sub bagian kepanitiaan pe.bukan dan perpustakaan, vermkasi dan dokument. .si perda nomor tahun organis. dan tata kerjasekretariat daerah dan sekretariat dewan pernah<than at.' yatdaerah kabur al' ntaka
keputusan rektor universitas lampung nomor un26 kprektor universitas lampung, menimbang: bahwa upt perpustakaan universitas lampung adalah unit pelaksana teknis yang bertugas menyediakan informasi bagi sivitas akademika lingkungan universitas lampung, bahwa dengan diadakannya kegiatan orientasi pengenalan perpustakaan diharapkan mahasiswa baru dapat mengenal lebih baik mengenai fungsi dan manfaat perpustakaan dalam menunjang kegiatan perkuliahan terutama saat ini upt perpustakaan telah menggunakan sistem layanan mandiri berbasis rid yang harus diketahui oleh pengguna perpustakaan khususnya bagi mahasiswa baru unila tahun akademik bahwa mahasiswa baru diharapkan untuk dapat memanfaatkan koleksi perpustakaan secara efisien dan efektif untuk menunjang kelancaran kegiatan belajnsknuptikesatsebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. kedua panitia orientasi pengenalan perpustakaan bagi mahasiswa baru universitas lampung tahun akademik bertugas: ketua menentukan jadwal kegiatan orientasi pengenalan perpustakaan bagi mahasiswa baru unila tahun akademikorientasi menyiapkan daftar hadir panitia dan peserta orientasi perpustakaan menyiapkan daftar peserta orientasi perpustakaan membuat rekaman laporan pertanggung jawaban akhir kegiatan doc: filtra, d:l hukum tata laksana nsk\|upt perpustakaan\| narasumber membuat materi yang akan disampaikan pada kegiatan orientasi pengenalan perpustakaan bagi mahasiswa baru universitas lampung menyampaikan materi kepada mahasiswa tentang perpustakaan sehingga nantinya mahasiswa dapat menggunakan fasilitas perpustakaan sebagai penunjang kegiatan perkuliahan secara maksimal pemandu memandu mahasiswa baru peserta orientasi pengenalan perpustakaan untuk berkunjung setiap ruangan pelayanan perpustakaan memandu mahasiswa dalam hal registrasi mandiri memandu mahasiswa baru dalam menggunakan sarana penelusuran untuk memudahkan mencari koleksi bahan pustaka melalui komputer yang disediakan memandu mahasiswa baru dalam proses meminjam koleksi bahan pustaka sebagai penunjang kegiatan perkuliahan anggota menyiapkan tempat dan peralatan yang dibunuh untuk kegiatan orientasi pengenalan perpustakaan bagi mahasiswa baru universitas lampung tahun akademik ketiga panitia orientasi pengenalan perpustakaan bagi mahasiswa baru universitas lampung tahun akademikye. lip doc: filtra, d'a hukum tata laksana1201 nsknupt perpustakaan\| lampiran keputusan rektor universitas lampung nomor: un26 kp tanggal julipanitia orientasi pengenalan perpustakaan bagi mahasiswa baru universitas lampung tahun akademik emeneaaa pengarah rd. emi fitria, sos, msi. eaa sri sunarsih, s.e. il. bendahara tt. narasumber ana mama sumiyati pemandu masa ii.b pemandu pemandu neti yuliawati pemandu agung fahri, md. pegawai kontrak anggota desi mulai melayari, md. pegawai kontrak anggota filia dewi hidayah, md. pegawai kontrak anggota julmansyah pegawai kontrak anggota bae hibah atmelateslatun pnnnmamtpa nana trisha, pd. pegawai kontrak ina oktadiani, pd. pegawai kontrak anggota danang rahmat sugandi, md. pegawai kontrak pakuan pegawai kontrak anggota farid kembali prihantoro, md. pegawai kontrak anggota pegawai kontrak anggota bahrain anggota pegawai kontrak anggota fitri maulida, s.e. pegawai kontrak anggota wan pegawai kontrak anggota soni irawan keamanan thohir zen laka keamanan pama kotak area al azhar pegawai kontrak anggota beni srikandi pegawai kontrak anggota ditetapkan bandar lampung rektor universitas lampung, mat nae doc: filtra, d:\| hukum tata laksana1201 n sk\|upeti perpustakaan
kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi universitas lampung ra. fakultas kedokteran jalan prof. dr. sumantri bojonegoro telp fax bandar lampung laman email: kompres dipandang perlu untuk mengangkat panitia pelaksanaan oscekompres fakultas kedokteran universitas lampung kesatu mengangkat panitia pelaksanaan oscekomprespr. nas lek sal lanl inn aas ae) dr. dr. suharto pelaksanaan oscemerry indahsari., ked., med. wakil ketua dr. dita ontario., ked., pd. ked anggota dr. dian isti anggiani., ked., m.ph dr. arif yudha prabowo., ked dr. nur ayu virginia dirawat., ked dr. nurul utami., ked dr. eka mania., ked dr. muhammad maulana., ked makmur murid., yulisnawati, ida rohani, sally, md, kep heri nofriza., md. kep vienna edisi, novi nuri., md. gory ayun, lin wahyuni., s.e syamsudin narrow sudarto suseno erik riyadi., hermansyah., kom sayur sudirman asri muslihudin bukhari ditetapkan bandar lampung pada tanggal januari dekan, sas span ipa ih" aaa nam! dr. dr. muhiirtanor ked., kes., sp. n1p.
s. kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi universitas lampung fakultas kedokteran aya kes bidang umum dan keuangan dr. fitria catarina.ety aprilia. ked. biome dr. ficha rahmayadi. ked., sp. dr. dewi nordiana., ked., sp. kfr dr. diska tri putri., ked dr. bougenvile ungu.,, ked dr. rishi grahami., ked dr. hanif akhirudin., ked dr. eka mania. ked dr. annisa nuansa kausal., ked makmur murid. anomali., rusdi yulisnawati, ida rohani, suriah, heri nofriza, sally. md, kep novi nuri, romani., heri nofriza., md. kep vienna edisi, gory ayun, lin wahyuni., s.e indah permata sari., sip fahmi aria chairul nisa. zeta puspita., agustina., mega putri., s.e andres hid. lutfianawati., shintanear dr. dr. suhartono' s,j ed., kes., sp. nip. 1970f208 260ff2 samekan, saja pasaran dayak ea) aal aan maka nya dr. dr. suhartono, kgd., kes., sp. nip. to701dan tam
walikota lhokseumawe provinsi acehakemutuskan:nag" adalah walikota lhokseumawe. kemampuan keuangan daerah pemerintah kota lhokseumawe yang selanjutnya disebutanggaran pendapatan dan belanja kota, yang selanjutnya disingkat apbd adalah rencana keuangan tahunan kota lhokseumawe yang ditetapkan dengan qanun kota lhokseumebut dbhad, dbh, dan dau. dbh sebagaimana dimaksud pada merupakan dbh yang bersumber dari transfer pemerintah pusat dana perimbangan, tidak termasuk pendapatan daerah pada kelompok pendapatan lain lain pendapatan daerah yang sah). pendapatan daerah pada kelompok pendapatan lain lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada seperti dbh pajak dari provinsi kepada kota serta dana penyesuaian dan otonomi khususbelanja gaji, meliputi:dalam dan dengan perhitungan sebagai berikut: pendapatan umum daerah pad rp. pajak rp. retribusi rp. hasil pengelola yang dipisahkan rp. zakat infak shadagah rp. lain lain pad yang sah rp. dbh pajak bagi hasil bukan pajak rp. dbh pajak rp. dbh sumber daya alam pusat rp. dau rp. jumlah rp. belanja pegawai asn belanja gaji gaji pokok rp. tunjangan rp. tunjangan keluarga rp. tunjangan jabatan rp. tunjangan fungsional rp. tunjangan fungsional rp. umum tunjangan beras rp. tunjangan ph tunjangan khusus rp. pembulatan gaji rp. iuran bpjs kesehatan rp. tunjangan profesi rp. guru j)) tambahan penghasilan guru rp. tambahan penghasilan pegawai asn rp. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja rp. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja rp. tambahan penghasilan berdasarkan objektif lainnya bantuan megang) rp. jumlah rp. kemampuan keuangan daerah, sebagai berikut: pendapatan umum daerah belanja pegawai asn rp. rp. kemampuan keuangan daerah,c.di bawah rpberdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dalam kelompok rendeda api jum otl hte walikota saidi yahya diundangkan lhokseumawe pada tanggal peta api jump sekretaris daerah kota lhokseumawe, adnan berita kota lhokseumawe tahun nomor penjelasanpenjelasan umum hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat kota lhokseumawe diatur deng dandimana pemberiannya diberikan berdasarkan kemampuan keuangan kota lhokseumawe yang dikelompokkan menjadi (tiga) kelompok, yaitu kelompok tinggi, kelompok sedang dan kelompok rendah dengan perhitungannya berdasarkan data realisasi (dua) tahun anggaran sebelumnya. bahwdan hak keuangan dan administrasi lainnyakota lhokseumawekota berdasarkan identifikasi kebutuhan. perencanaan pengadaan sesuai dengan rpg(l)il. gambar rencana kerja (apabila diperlukan), spesifikasi teknis (apabila diperlukan): dan rencana anggaran biaya rab) nilai pengadaan. rab nilai: cc. spesifikasi teknis, rab dan pengadaan anggaran pelaksanaan rap) serta analisa harga satuan, rencana penggunaan tenaga kerja (tenaga harian borongan kelompok kerja) dan: rencanamagterdekats5)(l) swakelola dilaksanakan berdasarkan dokumen persiapan pengadaan yang disusun oleh kasi kaur naya dimaksud pada atau
walikota lhokseumawe provinsi aceh peraturan walikota lhokseumawe nomor tahundengan rahmat allah yang maha kuasa walikota lhokseumawe, menimbang: bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pada lampiran kebijakan akuntansi nomor laporan operasional dan laporan perubahan ekuitas, kebijakan akuntansi nomor pendapatan, kebijakan akuntansi nomor piutang, kebijakan akuntansi nomor persediaan kebijakan akuntansi nomor aset tetap dan kebijakan akuntansi nomor aset lainnya, maka perlu dilakukanlhokseumawmutuskan: menetapkan peraturan walikota. mengubah lampirakota lhokseumawe nomor sebagaimana telah diubah dengan:aerah kota lhokseumawemel ramadhan . padanan yep tal lhokseumawe, saidi yahya diundangkan lhokseumawe pada tanggal me) ran ramadhan laa rem ras dae kota lhokseumawe, adnan berita kota lhokseumawe tahun .otensi ketenagalistrikan daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati kapuas hulu, menimbang bahwa ketenagalistrikan merupakan hajat hidup orang banyak yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta dapat mendorong kegiatan perekonomian, sosial dan budayadaya alam guna memenuhi kebutuhan listrik masyarakat, bahwa dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dibidang ketenagalistrikan diperlukan upaya memanfaatkan sumber sumber energi untuk pembangkit tenaga listrik secara optimal, guna menjamin ketersediaan tenaga listrik dimasa sekarang dan masa yang akan datang. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalamperundang undangan dibidkapuas hulu.nyidik pegawai negeri sipil lembaran daerah kabupaten kapuas hulu tahun nomor seri nomororganisasi dan tata kerja kantor pelayanan perizinan terpadu kabupaten kapuas hulu lembaran daerah kabupaten kapuas hulu tahun nomor seritensi ketenagalistrikan daerah.rnur adalah gubernur kalimantan barat.apuas hulu yang memiliki lingkup tugas dan tanggung jawab bidang ketenagalistrikan. dinas adalah skpd yang secara teknis membidangi ketenagalistrikan kabupaten kapuas hulu. potensi adalah sebuah kemampuan dasar yang dimiliki berupa sumber daya yang sangat mungkin untuk dikembangkan untuk energihramahjaringan distribusi adalah jaringan tenaga listrik yang bertegangan kerja sampai dengan kva. jaringan transmisi adalah jaringan listrik yang bertegangan atas volttenaga listrik. penggunaan cadangan adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan sewaktu waktuapuas hulngembangan potensi ketenagalistrikan daerah berasaskan kepada: manfaat, efisiensi dankepada kemampuan sendiri, kaedah usaha yang sehat, keamanan dan keselamatan, kelestarian fungsi lingkungan, dan tidak bertentangan dengan kewenangan pusat. tujuan pengembangan potensi ketenagalistrikan daerah untuk menjamin tersedianya tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, berkualitas, dan harga yang wajar dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat kabupaten kapuas hulu yang adil dan merata serta berkelanjutan: a.pengembangan potensi ketenagalistrikan daerah dapat dilakukan oleh badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, badan usaha swasta, koperasi, dan perorangan, pada wilayah yang memungkinkan secara teknis dan ekonomis, pengembangan potensi ketenagalistrikan daerah untuk kepentingan umum dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, cc. pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama investasi usaha pengembangan potensi ketenagalistrikan daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah,gembangan potensi ketenagalistrikan daerah. bab iii rencana umum pengembangan potensi ketenagalistrikan daerah bupati menetapkan rencana umum pengembangan potensipengembangan potensipengembangan potensi ketenagalistrikan daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. bab usaha pengembangan potensi ketenagalistrikan daerah bagian kesatu umum usaha pengembangan potensi ketenagalistrikan daerah meliputi: usaha penyediaan pembangkit tenaga listrik, usaha penyediaan transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, usaha penunjang pengembangan potensi ketenagalistrikan daerah meliputi: pembangunan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan, pemeliharaan peralatan ketenagalistrikan, pengembangan teknologi yang berkaitan dengan ketenagalistrikan, izin usaha pengembangan potensi ketenagalistrikan daerah sebagaimana dimaksudkanpengembangan potensi ketenagalistrikan daerah usaha penyediaan pengembangan potensi ketenagalistrikan daerahpotensi ketenagalistrikan daerahdengan peraturan bupatpotensi ketenagalistrikan daerahpotensi ketenagalistrikan daerah untuk kepentingan umum. untuk wilayah yang belum mendapatkan pelayanan potensi ketenagalistrikan daerahbadan usaha milik desa, koperasi dan swadaya masyarakat sebagai penyelenggara usaha penyediaan potensi ketenagalistrikan daerah. usaha penyediaan potensi ketenagalistrikan daerah untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: sumber daya, pembangkit tenaga listrik, pembangkit transmisi, dan distribusi tenaga listrik. badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, koperasi, swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan perorangan menyediakan potensi ketenagalistrikan daerahusaha penyediaan potensi ketenagalistrikan daerah untukb perizinan bagian kesatu umum izin usaha penyediaan potensi ketenagalistrikan daerah meliputi: izin usaha penyediaan potensi ketenagalistrikan daerah, izin operasi, dan izin usaha penunjang potensi ketenagalistrikan daerah. bagian kedua izin usaha penyediaan potensi ketenagalistrikan daerah setiap usaha penyediaan potensi ketenagalistrikan daerah untuk kepentingan umum pemerintah daerah terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari pemerintah. permohonan izin sebagaimana pada diajukan secara tertulis oleh bupati kepada pemerintah. izin usaha penyediaan potensi ketenagalistrikan daerah sebagaimana setelah mendapat izin dari pemerintah, selanjutnya bupati dapat memberikan izin kepada badan usaha yang: wilayah usahanya berada dalam daerah, menjual tenaga listrik dan atau menyewakalam ditetapkan sesuai dengan jenis usahanya sebagaimana dimaksud dalam izin usaha penyediaan potensi ketenagalistrikan daerah: masa berlaku izin telah habis, izin dicabut oleh pejabat yang berwenang, dikembalikan oleh pemegangpotensi ketenagalistrikan daerah: kapasitas tertentu. fasilitas instalasi ketenagalistrikan mencakup dalam daerah: instansi pemerintah daerah, badan usaha milik desa, badan usaha milik daerah, badan hukum swasta, koperasi, perseorangan, dan lembaga swadaya masyarakatketentuan lebih lanjut mengenai tatacara dan persyaratan pemberian izin usaha penunjang tenaga listrik diatur dengan peraturan bupati. babkeselamatan ketenagalistrikan setiap kegiatan pengembangan potensi ketenagalistrikan daerah: pengamanan instalasi tenaga listrik dan cc. pengamanan manfaat tenaga listrikdaerahmberdayaan masyarakat pemegang izin usaha pengembangan potensi ketenagalistrikan daerah,. bab hak dan kewajiban pemegang izin usaha setiap pemegang izin bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin yang bersangkutan. pemegang izin usaha penyediaan pengembangan potensi ketenagalistrikan daerah berhak untuk: melintasipengembangan potensi ketenagalistrikan daerah,pengembangan potensi ketenagalistrikan daerahdalam hal pemegang izin pengembangan potensi ketenagalistrikan daerah melakukan pelanggaran atas ketentuan maka bupati dapat memberikan sanksi berupa: peringat, acara pidana. barang siapa melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin usaha ketenagalistrikan, dipidana sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku,siapa karena kelalaian menyebabkan kematian dan kerugian materi pihak lain karena ketenagalistrikan dipidana sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, apabila kelalaian sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh pemegang izin usaha ketenagalistrikan, dipidana sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, selain pidana sebagaimana dimaksud dalam pemegang izin usaha ketenagalistrikan juga diwajibkan untuk memberi ganti rugi, penetapan, tata cara dan pembayaran ganti rugi, sebagaimana dimaksud dalam diaturadalah kejahatanmbangan potensi ketenagalistrikan daerah umum dalam undang undang dasar republik indonesia tahun khususnya pada menyatalanjutnya, menentuerdasarkan undang undang dasar republik indonesia tahun pada dan tersebut diatas jelas bahwa listrik sebagai sumber energi sekunder mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan kemakmuran yang sebesar besarnya untuk seluruh rakyat indonesia, sehingga sumber daya ketenagalistrikan yang merupakan salah satu dari hajat hidup orang banyak, maka harus dikuasai oleh negara. untuk itu pemerintah harus menjamin ketersediaan ketenagalistrikan, merata dan bermutu. makna dikuasai oleh pemerintah adalah pengembangan potensi ketenagalistrikan daerah kabupaten kapuas hulu harus diatur dan diawasi oleh pemerintah agar tidak merugikan baik terhadap masyarakat, pemerintah dan pengelola ketenagalistrikan yang bersangkutan. untuk itu tujuan utama dari pengembangan potensi ketenagalistrikan daerah khususnya kabupaten kapuas hulu adalah untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, merata dan berkualitas serta dengan harga yang terjangkau terutama oleh masyarakat menengah kebawah (harga yang wajar). sebab fakta menunjukkan bahwa ketersediaan daya listrik masih belum memadai, sehingga tidak mengherankan tidak semua masyarakat dapat menikmatinya. selain itu karena keterbatasan daya juga maka listrik menjadi kurang berkualitas yang ditandai dengan sering pemadaman bergilir dan terkadang voltase menurun (tidak stabil). lebih ironi lagi disisi yang lain tarif dasar listrik dari tahun tahun terus mengalami kenaikan. iluntuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat daerah. huruf yang dimaksud dengan asas efisiensi berkeadilan adalahmasyarakat daerahdengan baik agar penyediaan tenaga listrik untuk masyarakat daerah tetap berkelanjutan,dalam sumber energi untuk pembangkitan tenaga listrik harus memperhatikan ketersediaan sumber energi. huruf yang dimaksud dengan asas mengandalkan kepada kemampuan sendiri adalah bahwa pembangunan ketenagalistrikan dilakukan dengan menggunakan kemampuan daerah. huruf yang dimaksud dengan asas kaedah usaha yang sehat adalah bahwa usaha ketenagalistrikan dilaksanakan dengan menerapkan mengunadikkapuas hulu, menimbang bahwa dalam rangka melaksanakan surat gubernur kalimantan barat.tan yang berpotensi masalah, maka perlu membentuk peraturan daerah tentang pencabutan peraturan daerah kabupaten kapuas tan hulu nomor tahun tentang tan penyelenggaraan dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi: mengingat undang undang dasar tan negara republik indonesia tahun g undang undang nomor tahun tentang telekomunikasi lembaran negara naa republik indonesia tahun nomor tambahan lembaran negara republik daanactiotmenteri dalam negeri nomor tanipang peddinari pengelolaan keuang. nomor tan tentang pedoman pembangunan dan penggunaan:tag. tentang: penyelenggaraan dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi. kan peraturan daerah kabupaten kapuas hulu nomor tahun paumumdilakukan untuk meminimalisir peraturan daerah yang berpotensi bermasalah. hal tersebut berdasarkan surat gubernur kalimantan baratyang berpotensi masalah. surat gubernur kalimantan barat tersebut adalah menindaklanjuti surat menteri dalam negeri nomor otda perihal penyampaian pembatalan peraturan daerah wilayah provinsi kalimantan barat yang berpotensi masalah. sehubungan dengan hal tersebut, maka agar tidak menimbulkan potensi masalah terhadap peraturan daerah yang berkelanjutan, makperlu dicabut. untuk selanjutnya, pengaturan retribusi menara telekomunikasi akan diatur dengan peraturan daerah tersendiri. ii: demi cukup jelas. cukup jelas. tambahan lembaran daerah kabupaten kapuas hulu nomoraah bnn bupati kapuas hulu, tan a.m. nasir diundangkan putussibau padatanggal november sekretaris daerah kapuas hulu, muhammad suri k00
hat bupati klaten provinsi jawa tengah peraturan daerah kabupaten klaten nomor tahun tentang irigasi dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati klaten, menimbang bahwa air merupakan karunia tuhan yang maha esa yang harus dikelola dan dimanfaatkan secara profesional untuk kesejahteraan masyarakat daerah, bahwa irigasi merupakan salah satu komponen pendukung keberhasilan pembangunan bidang pertanian, yang dikelola berdasarkan prinsip kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan, keadilan, kemandirian serta, transparansi, dan akuntabilitas daerah:lbab maksud, tujuan, dan fungsi bagian kesatu maksud dan tujuan penyelenggaraan irigasi daerah dimaksudkan sebagai dasar pengaturan dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi secara efisien, efektif, terarah dan berkelanjutan, serta mengutamakan kepentingan petani. penyelenggaraan irigasi bertujuan untukbagian kedua fungsi irigasi berfungsi untuk mempertahankan keberlanjutan kegiatan usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat petani. keberlanjutan sistem irigasi untuk kegiatanruang lingkup ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan irigasi dalam peraturan daerah ini meliputi: wewenang dan tanggungjawab, pola pengaturan air irigasi, pembangunan jaringan irigasi, operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, rehabilitasi dan peningkatan irigasi, pengelolaan aset, kelembagaan pengelolaan irigasi, koordinasi pengelolaan sistem irigasi, partisipasi masyarakat petani, p3a gp3a ip3a dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, j . pengawasan, larangan, dan il. sanksi administratif.sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari (seribu) hektar dan dalam wilayah satu daerah. wewenang dan tanggung jawab pemerintah desa adalah melaksanakan peningkatan dan pengelolaan sistem irigasi tersier, melaksanakan peningkatan dan pengelolaan sistem: dan menjaga efektivitas, efisiensi dan ketertiban pelaksandan. pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannyab pola pengaturan air irigasi bagian kesatu hak guna air untuk irigasisebagaimana dimaksud pada diberikan oleh bupati sesuai dengan kewenangannya kepada p3asebagaimana dimaksud padairigasi diberikan dalam bentuk izin pengusahaan sumber daya air dan atau izin pengunaan sumber daya air. izin pengusahaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada diberikan kepada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi atau perseorangan yang menggunakan air, sumber air dan daya air untuk kegiatan usaha. izin penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada harus dimiliki oleh instansi pemerintah, badan hukum, badan sosialm dan peribadatan. pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada huruf berupa budi daya pertanian yang meliputi pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan dan perkebunan yang dikelola oleh rakyat dengan luas tertentu yang kebutuhan airnya tidak lebih dari liter detik per kepala keluarga. pemegang izin pengusahaan sumber daya air dan atau izin pengunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada dapat menggunakan jaringan irigasi yang telah ada. ketentuan lebih lanjut mengenai izin pengusahaan sumber daya air dan atau izin penggunaan sumber daya air dengan peraturan bupati.pola tanam dan tata tanam. rencana pola tanam dan tata tanam sebagaimana dimaksud pada disusun berdasarkan usulan dari p3a. rencana pola tanam dan tata tanam sebagaimana dimaksud padasebagaimana dimaksud dalam dilakukan pada setiap daerah irigasi. rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud padaencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh bupati3a3a, dalam rangka pembagian dan pemberian air secara tepat guna untuk setiap daerah irigasi, p3a menetapkan prioritas pembagian air irigasi sesuai dengan situasi dan kondisi setempat dengan menerapkan sistem golongan dan giliran. untuk melaksanakan penyelenggaraan penggunaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada p3a menunjuk petugas pembagi air. bagian kelima drainase irigasi setiap bangunan jaringan irigasi dilengkapi dengan bagian keenam pengambilan airsesuai dengan peraturan perundang undangansesuai dengan peraturan perundang undangan. bab pembangunan jaringan irigasi pembangunan jaringan irigasi dalam rangka pengembangan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengembangan irigasi daerah yaitu:ber pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi wewenang dan tanggungjawab pemerintah daerah. pembangunan jaringan irigasi tersier menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah desa bersamadengan mendasarkan pada rencana induk pengembangan irigasi setelah mendapat izin persetujuan design induk pengembangan irigasi dari perangkat daerah yamg membidangi. pembangunan jaringan irigasi yang menyebabkanmbangunan jaringan irigasi yang menyebabkan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi bagian kesatu wewenang, tugas, dan tanggung jawab p3a memiliki wewenang, tugas, dan tanggung jawab dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier wilayah kerjanya. dalam menyelenggarakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier yang berfungsi multiguna, p3a melakukan koordinasi dengan para pemakai air irigasi tersier untuk keperluan lainnya melalui forum koordinasi daerah irigasi. p3a sebagaimana dimaksud pad3adalam upaya pengamanan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam p3a. dalam rangka mencegah hilangnya air irigasi dan rusaknya jaringan irigasi, setiap orang atau badan dilarang membuat galian pada jarak tertentu luar garis sempadan, sesuai dengan ketentuan yang berlakurangkat daerah yang membidangi. ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan garis sempadan pada jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam diatur dengan peraturan daerah tersendiri. bab viii rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi rehabilitasi dan peningkatanperangkat daerah. perangkat daerah melaksanakan pengawasan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder. rehabilitasiohonan dari p3a dengan memperhatikan prinsip kemandirianpersetujuan dari bupatitersier harus mendapatkankeberlanjutan sistem irigasi bagian kesatutrw. alih fungsi lahan beririgasi sebagaimana dimaksud dalam tidak dapat dilakukan kecuali terdapat: perubahan rtrw, atau bencana alam yang mengakibatkan hilangnya fungsi lahan dan jaringan irigasi. perangkat daerahtrw sebagaimana dimaksud pada huruf wajib mengganti lahan beririgasi beserta jaringannya. bagian kedua pemberdayaan pemerintah daerah melakukan pemberdayaan p3a melalui penguatan dan peningkatan kemampusebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui penguatan yang meliputi: kelembagaan, dan teknis: bab pengelolaan aset irigasi bagian kesatu umum pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan oleh perangkat daerah. aset irigasi sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: jaringan irigasi,dilakukan melalui3aketentuan lebih lanjut mengenaiatur dengan, yang meliputidalam meliputi rencana: pembentukan dan pemberdayaan p3a sesuai dengan kebutuhan, peningkatan kemampuan juru, penjaga pintu air dan petugas operasi bendung serta pengembangan unit pengelola teknis wilayah, cc.sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh perangkat daerah3a3a yang bersangkutan. ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencanaoleh perangkat daerah secara berkelanjutan berdasarkan rencana pengelolaan aset irigasi yang telah ditetapkan. p3a melaksanakan pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung bab kelembagaan pengelolaan irigasi kelembagaan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud dalam huruf dibentuk oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan tertib pengelolaan irigasi. kelembagaan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada meliputi: perangkat daerahwilayah desa yang mendapat bocoran aliran irigasi, secara demokratis. dalam hal terdapat lebih dari (satu) p3a dalam (satu) daerah irigasi sebagaimana dimaksud pada maka dapat membentuk gp3a. dalam hal terdapat lebih dari (satu) gp3a sebagaimana dimaksud pada maka dapat membentuk ip3a. komisi irigasi sebagaimana dimaksud dalam huruf dibentuk untuk mewujudkan keterpaduan pengelolaan sistem irigasi daerah. komisi irigasi sebagaimana dimaksud dalam dibentuk oleh bupati. keanggotaan komisi irigasi sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: wakil pemerintah daerah, wakil p3a, dan wakil kelompok pengguna jaringan irigasi lainnya. komisi irigasi sebagaimana dimaksud pada bertugas membantu bupati, meliputi:sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dengan keputusan bupatixiii partisipasi masyarakat petani p3a gp3a ip3a dalamartisipatif dan pelaksanaannya dilakukan dengan berbasis pada partisipasi masyarakat petani p3a gp3a ip3a. partisipasi masyarakat petani p3a gp3a ip3a sebagaimana dimaksud pada dalam kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan berdasarkan prinsip:, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya membuka kesempatan seluas luasnya, serta mendorong masyarakat petani p3a bagian kedua partisipasi masyarakat petani p3a gp3a ip3a dalam pengembangan sistem irigasi pengembangan sistem irigasi meliputi kegiatan pembangunanrencanaanlakukan melalui tahapan sosialisasi dan konsultasi publik, survei, investigasi dan desain,pelaksanaan konstruksi, serta persiapan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharawujudkan dalam bentuk sumbangan pemikiran, gagasan, waktu, tenaga, material, dan dana dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan. bagian ketiga partisipasi masyarakat petani p3a gp3a ip3a dalam pengelolaan sistem irigasi pengelolaan sistem irigasi meliputi kegiatan operasi, pemeliharaan, pengaman, pemeliharaan, pengamanan, dan rehabilitasi padalaksanaan kegiatan operasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dalam kegiatanartisipasi masyarakat petani p3a gp3a ip3a dalam pemeliharaan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan melaluipada daerah privasinya berdasarkan kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh penanggungjawab kegiatan dan wakil masyarakat petani p3a gp3a ip3a. partisipasi masyarakat petani p3a gp3a ip3a dalam pengamanan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan melalui: perbaikan darurat jaringan irigasi, dan menyampaikan laporan kerusakan jaringan irigasi akibat bencana atau kejadian lain yang tidak dapat ditangani sendiri kepada penanggung jawab kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi. partisipasi masyarakat petani p3a gp3a ip3a dalam rehabilitasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan berdasarkan kesepakatan kerjasama penanggungjawab kegiatan dengan masyarakat petani p3a gp3a ip3a bagian keempat persyaratsekunder melalui p3a gp3a ip3a wilayah kerja masing masingsekunder terhadap hal yang tidak mempunyai dampak secara kolektif dan bersifat sukarela. paragraf tata laksana partisipasi tata laksanakepadapemerintah dearah menyusun nota kesepahaman partisipasi dengan p3a gp3a ip3a. bagian kelima pemantauan, evaluasi, dan pengawasannerapan prinsip partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pengelolaan pada jaringan irigasi primer dan sekunderrangkat darah yang membidangi. bab xiv peran serta masyarakat perangkat daerahperangkat daerah. perangkat daerahwajib ikut serta menjaga kelangsungan fungsi jaringan p3a dan drainaseil.vi sanksi administratif setiap orang, badan, atau korporasi yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam danpembekuan izin, cc. penyegelan, penghentian sementara kegiatan, danumum,, badan, atau korporasi yang melanggarbab xix yangmaka peraturan daerah kabupaten klaten nomor tahun tentang irigacopa sesuai dengan aslinya ditetapkan klaten sma pada tanggal oktober kepala bagian hukum plt. bupati klaten, cap bambang srigiyanta, sh, hum ttd pembina tk.irigasi umum. sebagaimana diamanatkan dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahu.. sejalan dengan semangat demokratis, desentralisasi, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan .. berkenaan dengan hal tersebut atas, dan dalam rangka memberikan dasar hukum bagi penyelenggaran irigasi kabupaten klaten maka perlukan pengaturan tentang pengelolaan irigasi. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf irigasi tersier baik milik pemerintah daerah, pemerintah provisi, dan pemerintah pusat. huruf irigasi lintas desa adalah irigasi yang keberadaan salurannya melintasi lebih dari satu desa. huruf cukup jelas. cukup jelas cukup jelas. cukup jelas batas penyediaan air untuk kebutuhan lainnya penuhi sesuai dengan urutan prioritas prioritas pertama air minum, rumah tangga, pertahanan dan keamanan nasional, peribadatan, danrioritas kedua pertanian rakyat peternakan, perkebunan, dan perikanan. cc. prioritas ketiga ketenagaan, industri, pertambangan, lalu lintas air, danuntuk bangunan irigasi primer dan sekunder, izin ditujukan diberikan oleh perangkat daerah. untuk bangunan irigasi tersier izin diberikan oleh p3aperangkat daerahmbaran tentang pelaksanaan pengelolaan aset irigasi antara lain berupa capaian tingkat pelayanan, keterlambatan atau hambatan pelaksanata aset pendukung pengelolaan irigasidan luas lahan yang bersangkutan dengan kegiatyang dimaksud dengan tempat yang ditentukan adalah bangunan sadap dan bangunan bagi sadapmri der toy tai ali bayang, mar tan maan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati sanggau menimbang log,satuan polisi pamong praja kabupaten sanggau: cc. bahwa untuk maksud huruf diatas, peri penetapan kembali pembentukan dan susunan organisasi satuan polisi pamong praja,atuan polisi pamong prajaga. sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten sanggau: satuan polisi pamong praja adalah unsur pelaksana pemerintah daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daer pemerintah propinsi kepada kabupaten kota dan atau desa serta dari pemerintah kabupaten kota kebonia kabupaten sanggau. bab iii susunan organisasi un) susunan organisasi satuan polisi pamong raja terdiri dari kepala: sub bagian tata usaha: cc. seksi sebanyak banyaknya (liga) seksi: dan kelompokkedudukan, tugas dan fungsi asal satuan polisi pamong praja merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah: satuan polisi pamong praja dipimpin oleh seorang kepala: satuan polisi pamong praja mempunyai tugas menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum sera menegakan pelaksanaan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, keputusan kepala daerah serta kebijakan kepala daerah: untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud peraturan daerah ini,daerah: cc..e.: pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya. bab kulon,pok jabatan fungsional pada satuan polisi pamong prajafasal polisi parking praja: aan (ian bab tata kerja dalam menjalankan tugasnya kepala satuan polisi pamong praja organisasi dalam lingkungan satuan polisi padang prajkepala satuan polisi pamong praja berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas kepala satuan polisi pamong praja dilaksanakan clean pejabat yang ditunjuk oleh kepala daerahsatuan polisi pamong praja adalah jabatan struktural eselon ili.a: kepala sub bagian tata usaha dan kepala seksi adalah jabatan struktural eselon iv.a. kepala satuan polisi pamong praja diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat: pejabat struktural eselon dilingkungan satuan polisi pamong pria dapat diangkat dan diberhentikan oleh sekretaris daerah atas pelimpahan kewewenagean dar kepala daerah: pengangkatan pejabat struktural eselon iii dan dilingkungan satuan polisi pamong prajavi: satuan polisi pamong praja yang terbentuk berdasarkan peraturan daerah ini, harus sudah au tanggal desember bupati sanggau, ttawww bab ketentuan lain lain pusatcar bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi: satvwaan polisi pamong praja: iitansesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah nomor tahun untuk menunjang kegiatan partai politik kabupaten ogan komering ulu timurmakaperlu diadakan penyesuaian, bahwa untuk melaksanakan maksud dimaksud pada huruf perlu mengatur dan menetapkan kembali ketentuan bantuan keuangan pemerintah kabupaten ogan komering ulu timur kepada partai politik, cc. bahwa sehubungan pertimbangan pada huruf dan partai politik yang diatur dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten ogan komering ulu timur. mengingat: undang undang dasar negenomor tahun tentang perubahan kedua atas peraturan daerah nomor tbeberapa ketentuan dalamlembaran daerah kabupaten ogan komering ulu timur tahun nomor diubah sebagai berikut ketentuan bab iii diubah serta dihapus, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut ten (an pemerintah kabupaten kubu raya peraturan daerah kabupaten kubu raya nomor235 tahun tentang pembentukan desa menggalang jambu kecamatan kubu dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati kubu raya, menimbangerat iii nomor tahunandang perlu membentuk desa menggalang jambu sebagai pemekaran desa serat iii kecamatan kunggalang jambu kecamatan kubnggalang jambu kecamatan kubu, batas wilayah dan pusat pemerintahan dengan peraturan daerah ini dibentuk desa menggalang jambu wilayah kecamatan kubu kabupaten kubu raya. wilayah desa menggalang jambu berasal dari sebagian wilayah desa serat iii yaitu dusun karya bhakti. dengan dibentuknya desa menggalang jambu sebagaimana dimaksud dalam wilayah desa serat iii dikurangi dengan wilayah desa menggalang jambu sebagaimana dimaksud dalam desa menggalang jambu mempunyai batas batas wilayah: sebelah utara berbatasan dengan desa menggalang: sebelah timur berbatasan dengan desa pelita jaya dan desa olak olak kubu, sebelah selatan berbatasan dengan desa datang, dan sebelah barat berbatasan dengan desa sungai nibung kecamatan teluk pakaidesa menggalang jambumenggalang jambu. hasil penetapan batas wilayah desa sebagaimana dimaksud pada ditetapkan kemudian dengan peraturan daerah. pusat pemerintahan desa menggalang jambu berkedudukan dusun karya bhakti. bab iii pemerintah desa dan perangkat desa untuk memimpin jalannya pemerintahan desa menggalang jamberat iii yang berdomisili desa menggalang jambu dan dipilih oleh bpd desa serat iii berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat biodata penjabat yang diusulkan:perpanjangmaka untuk mengefektifkan pemerintahan desa camat menunjuk salah satu staf kecamatan sebagai penjabat kepala desa. j0) penjabat kepala desa dan camat memfasilitasi pembentukan bpdnggalang jamb(d0) untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa menggalang jambu, kepala desa serat iii menginventarisasi dan mengatur penyerahan kepada pemerintah desa menggalang jambu sebagai berikut: perangkat desa yang karena jabatannya diperlukan oleh pemerintah desa menggalang jamberat iii yang berada dalam wilayah desa menggalang jambunggalang jambnggalang jambu. bab urusan rumah tangga desa kewenangan desa menggalang jambunggalang jambu sebagaimana dimaksud dalam dibebankan kepada apb desa serat iii. untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa menggalang jambu, segala biaya yang diperlukan pada tahun pertama sebelum dapat disusun apb desa menggalang jambu, dibebankan pada apb desa serat iii berdasarkan perimbangan hasil pendapatan yang diperoleh dari wilayah desa serat iiierat iii bupati kubu raya diundangkan sungai raya naga. r010 hendra wan sekretariat daerah kabupaten kuru raya ia? kubu raya tahun. 2lg.corr nomor sono lampiran peraturan daerah kabupaten kubu raya nomor tahun tanggal tentang pembentukan desa menggalang jambu kecamatan kubu kabupaten kubu raya mag aan ta) ea, na, an, a79 jya . sus yo. lah mn" wal hk: han bea gue) tas ahh tan base pen tae ae" kan lih kebon aas mad rupa ni kubu raya, diundangkan sungai raya pada tanggal.oooooooo.ooooooomo.m sekretariat daerah kabupaten kuru raya uda\| make dra husein skutik lembaran daerah paten kubu raya tahun.ooccoooox1caso1 nomor.o.ooromervevtesoenn more" penjelasan atas peraturan daerah kabupaten kubu raya nomor tahun tentang pembentukan desa menggalang jambu kecamatan kubu umum desa serat iii kecamatan, kubu mempunyai luas wilayah dan jumlah penduduk jiwa, yang meliputi dusun serat iii, dusun ingin makmur, dusun harapan baru, dusun setia maju, dusun karya bhakti dan dusun sinar pagierat iiierat iii nomor tahun dibentuk desa menggalang jambu kecamatan kubu. desa menggalang jambu yang dibentuk mempunyai luas wilayah dan jumlah penduduk jiwa yang meliputi sebagian dusun menggalang jambu dan dusun karya bhakti. sesuai dengan peraturan menteri dalprd menetapkan peraturan daerah tentang pembentukan desa. oleh karena itu, pembentukan desa menggalang jambu kecamatan kubu kabupaten kubu raycukup jelas. cukup jelas. penetapan batas wilayah desa secara pasti antara desa serat iii dan desa menggalang jambu ditetapkan oleh bupati setelah mempertimbangkan usul dan saran camat setempat dan atau pejabat lain yang ditunjuk, pengukuran dan pemasokan lapangan yang dituangkan dalam bentuk berita acara. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. fasilitasi dimaksudkan adalahata mena bupati kapuas hulu tag provinsi kalimantan barat peraturan daerah kabupaten kapuas hulu daan nomor tahun tentang .(dengan rahmat tuhan yang maha'esa bupati kapuas hulu, menimbang bahwa dalam rangka menindaklanjuti keputusan gubernur kalimantan barat nomor hk tentang pembatalan peraturan ., makaanna naahan tentang pemerintahan daerah lembaran negara republik indonesia tahun aan nomor tambahan lembaran negara dah.lembaran daerah kabupaten kapuas hulu tahun pes nomor tambahan lembaran daerah kabupaten kapuas nan hulu nomor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. naa penjelasan atas peraturan daerah kabupaten kapuas hulu nomor tahun tentang banbah bahwa dengan terbitnya keputusan gubernur kalimantan barat nomor hk tanggal juni tentang pembatalan peraturan daerah kabupaten kapuas hulu nomor tahun tentang pembatalan peraturan pemberdayaan masyarakat berbasis konservasi wilayah danau sentrum, bupati kapuas hulu dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kapuas hulu diminta segera mencabut peraturan daerah dimaksud. pembatalan oleh pemerintah provinsi kalimantan barat dengan pertimbangan bahwa. sentrumberdasarkan pertimbangan tersebut atas maka perlu .membentuk rancangdemi cukup jelas. .. provinsi kalimantan barat: kananjalgaris sempadrahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman lembaran daerah kabupaten klatedengantiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum. masyarakat orang perseorangan dan kegiatannya bidang perumahan dan kawasan permukimlandasan dan pedoman bagi upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. bagian keduadan menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi perumahan dan permukiman. bagian ketigdan permukiman. kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud padardr dan atau rtl belum ditetapkjambanngelolaan air limbah pada perumahan atau permukiman dimana: jambansampah domestik, pengumpulan sampah, cc. pengangkutan sampah, dan pengolahan sampahliputi tidak tersedianya: alat pemadam api ringan agar), mobil pemadam kebakaran, cc.letak lokasi secara geografis sebagaimana dimaksud pada meliputi: ditepi air, dataran, perbukitan, dan daerah rawan bencana. ciri ciri(sungai, danau, waduk, dan sebagainya), namun berada luar garis sempadan badan air. ciri ciri tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh datar) persen. ciri ciri) persen dan kurang dari (empat puluh) persen. ciri ciri, khususnya banjir, gempa bumi, tanah longsor, dan erupsi gunung merapi. babdalam dan terdapat ketidaksesuaian, media sosial, dan media elektronikevaluasipelaporanapatdbupatidalam huruf dapat disampaikan melalui media elektronik, media sosial, media cetak, dan atau secara langsung kepada masyarakat. pelayanan informasi dilaksanakan oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam urusan komunikasi dan informatika dan perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam urusan perumahan dan kawasan permukiman. pemberian informasi dilakukan dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. bab ibagian kedua penetapan lokasi paragraf umum proses pendataan sebagaimana dimaksud dalam meliputi: identifikasi lokasi: dan penilaian lokasi. paragraf identifikasi lokasi identifikasi lokasi sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan terhadap: kondisi kebutuhan, legalitas tanah, dan cc. pertimbangan lainatuanatur dalam sampai dengbukti izin pemanfaatandikaitkan deektar, sedang yaitu kepadatan penduduk antara (seratus lima puluh satu) sampai dengan (dua ratus) jiwa hektar, tinggi yaitu kepadatan penduduk antara (dua ratus satu) sampai dengan (empat ratus) jiwa hektar, dan sangat padat yaitu kepadatan penduduk atas (empat ratus)rangkatmenghasilkan: nama lokasi, luas, lingkup administratif, titik koordinat: kondisi kebutuhan, status tanah:hurufbagian ketiga perencanaan penangananempat polproses pembongkaran pada lokasi pemukiman eksisting, pemanfaatan, dan pemeliharaan dan perbaikan. bagian kelimatetapkan dengan keputusan bupati,setiap orang dilarang memberikan keterangan yang tidak benar dalam proses pendataan, pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan pengawasan. setiap orang dilarang mengubah semuasetiap orang melanggarwewenang ppn sebagaimana dimaksud pada adalah:nan daerah pada tanggal oktober kepala bagian hukum plt. bupati klaten cap cap bambang srigiyanta, sh, humklaten tahun adalah terwujudnya masyarakat klaten sejahtera yang berketurunan, cerdas, mandiri dan berbudaydalam mendukung keberadaan masyarakat klaten sejahtera, berke tahanan, cerdas, mandiri, dan berbudaya, kedua, mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis pada agropolitan dengan sumber daya yang bersifat potensial, andalan dan unggulan, ketiga, mewujudkan otonomi daerah bersendikan tata pemerintahan yang baik (good governance), demokratis dan bertanggung jawab dan didukung oleh profesionalitas aparatur serta bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, keempat, mewujudkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang menunjang pembangunan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah, kelima, mewujudkan kehidupan sosial budaya yang sejahtera, aman dan damai, keenam, mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lestari dan bersinar bersih sehat indah nyaman aman dan rapi). kabupaten klaten telah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, mengalami perkembangan seluruh bidang kegiatan,klatenlatelatepemantauan yang dilakukan melalui pengamatan lapangan pada lokasi yang indikasi berpotensi menjadi kumuh. huruf yang dimaksud dengan tidak langsung adalah pemantauan yang dilakukan berdasarkanpemangku kepentingan yang terkait denghatikan karakteristik, daya dukung, dan daya tampung lingkungan hidup misalnya:pln kana aan nanah asahan thaag, gama gai peraturan daerah kabupaten ogan komering ulu timur nomor tahun tentang pengelolaan zakat dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati ogan komering ulu timurelolaan zakat: bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut pada huruf dan atas,kabupaten adalanantor departemen agama adalah kantor departemen agama ogan komering ulu timur. pengelolaan zakat adalah aktifitas yang dilaksanakan badan amil zakat dan lembaga amil zakat tentang zakat, infak, shadagah, hibah, wasiat, waris, dan aparat.dibaz)atau lembaga amil zakat laz), infak, shadagah, hibah, wasiat, waris dan aparat. badan amil zakat yang selanjutnya disebut baz adalah organisasi pengelola zakat, infak, shadagah, hibah, wasiat, waris dan aparat yang dibentuk oleh pemerintah kabupaten ogan komering ulu timur, wasiat, waris dan aparat sesuai dengan ketentuan agama islam. dewan pertimbangan adalan unsur lembagaamil zakat yang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksana serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat. badan pelaksana adalah unsur lembaga amil zakat yang yang bertugas melaksanak, mengumpulkan dan mengelola, infak, shadagah, hibah, zakat yang selanjutnya, infak, shadagah, hibah, wasiat, waris dan aparat dan harta waris orang yang tidak memiliki ahli waris untuk melayani muzakki yang berada desa kelurahan, instansi instansi pemerintah dan swasta. nisab adalah batasan minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. bab assyari'at islam, pancasila, undang undang dasar, shadagah, hibah, wasiat, waris dan aparat sesuai dengan tuntunan agama islam: meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam, shadagah, hibah, wasiat, waris dan aparat. bab iii pengelolaan zakat bagian pertama pengelola dan pengumpul zakat pengelolaan zakat, infak, shadagah, hibah, wasiat, waris dan aparat dilakukan oleh baz dan laz. baz sebagaimana dimaksud terdiri dari, baz kabupaten dan baz kecamatan. zakat terdiri dari zakat maal dan zakat fitrah harta yang dikenai zakat adalah emas, perak dan uang, perdagangan dan perusahaan, hasil pertanian, hasil perkebunan,al menurut nisab, kadar dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama islsetujuan muzakki. baz dapat menerima harta selain zakat, yaitu infak, shadagah, hibah, wasiat, waris dan aparat. setiap orang yang beragama islam atau badan yang dimiliki oleh orang islam yang hartanya telah mencapai nisab berkewajiban menunaikan zakat dan memberikan zakat, infak, shadagah, hibah, wasiat, waris dan aparat melalui baz, upz dan atau llaz berkewajiban memberikan bantuan kepada muzakki untuk menghitungnya. zakat yang telah dibayarkan kepada baz danundang undangan yang berlaku. bagian kedua pendayagunaan zakat hasil pengumpulan zakat diyang dimaksud dalam diatur dengan peraturan bupati yang berpedoman pada peraturan ketentuan yang berlaku. hasil penerimaan zakat, infak, shadagah, hibah, wasiat, waris dan aparat sebagaibadan pelaksana sebagaimana dimaksud pada terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua seorang wakil ketua ii, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris seorang wakil sekretaris il, seorang bendahara dan seorang wakil bendahara, bidang pengumpulan, bidang pendistribusian, bidang pendayagunaan ditetapkan dengan keputusan bupati. pejabat kantor departemen agama kabupaten yang membidangi zakat dan pejabat pemerintah kabupaten karena jabatannya sesuai tingkatan angkat dalam kepengurusan baz. bagian kedua pembentukan dan penggantian pengurus baz pembentukan baz. kepala kantor wilayah departemen agama kabupatelembaga swadaya masyarakat yang terkait serta unsur pemerintah kabupaten menyusun kriteria calon pengurus baz mempublikasikan rencana pengurus pembentukan baz secara luas kepada masyarakat: melakukan penyeleksian terhadap calon pengurus baz sesuai dengan keahliannya apabila terjadi penggantian pengurus karena habis masa baktinya maka akan dibentuk tim penyeleksian kembali sebagai mana dimaksud pada bagian ketiga unit pengumpul baz dapat membentuk upz pada instansi lembaga pemerintah, bumn,bumi dan perusahan swasta yang berkedudukan kabupaten ogan komering ulu timur yang pembentukannya ditetapkan dengan keputusan pengurus baz kabupaten. upz dibentuk dengan keputusan badan pelaksana baz. prosedur pembentukan upz dapat dilakukan melalui langkah langkah sebagai berikut: baz mengadakan pendataan diberbagai instansi dan lembaga sebagaimana tersebut dalam baz mengadakan kesepakatan dengan pimpinan instansi dan lembaga sebagaimana dimaksud hurufkemaslahatan umat islam. laz sebagaimana dimaksud dikukuhkan dengan keputusan bupati atas usul kepala kantor wilayah departemen agama kabupaten. pengukuhan lazditempat lembaga berada. mendapat rekomendasi dari kantor departemen agama kabupaten ogan komering ulu timur telah mampu mengumpulkan dana rp. (lima ratus juta rupiah) dalam satu tahun. melampirkan surat pernyataan bersedia disurvei oleh tim yang dibentuk oleh kantor departemen agama dan diaudit oleh akuntan publik. dalam melaksanakan kegiatan bersedia berkoordinasi dengan badan amil zakat daerah (banda) dan kantor departemen agama kabupaten wilayah operasional yang dibentuk oleh bupati, sebagaimana dimaksud pada laz mempunyai kedudukan sebagai lembaga pengelola zakat yang dibentuk atas prakarsa masyarakat. baz dan laz mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat, infak, shadagah, hibah, wasiat dan aparat sesuai ketentuan agama islam. dalam melaksanakan tugasnya baz dan laz sebagaimana dimaksud bertanggung jawab kepada bupati untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud baz dan l pengelolaan zakat. dewan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada, dan aparat yang wajib diikuti oleh pengurus baz: memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada badan pelaksana dan komisi pengawas, menampung, mengolah dan menyampaikan pendapat umat tentang pengelolaan zakat, mengawasi pelaksanaan kebijakan kebijakan yang telah ditetapkan,, menunjuk akuntan publik untuk melakukan audit pengelolaan zakat dan aparat. badan pelaksana mempunyai tugas mempunyai rencana kerja yang meliputi rencana pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat, infak, shadagah, hibah, wasiat dan aparat: melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai rencana kerja yang telah disahkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan, cc. menyusun laporan tahunan: menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada bupati: bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama baz baik dalam maupun luar. bab vii lingkup kewenangan baz baz kabupaten mengumpulkan zakat, infak, shadagah, hibah, wasiat dan aparat dan harta waris orang yang tidak memiliki ahli waris pada instansi lembaga pemerintah daerah dan swasta, perusahaan perusahaan, dinas unit kerja kabupaten. pembayaran zakat dan pelaksanaan infak dan shadagah dapat dilakukan kepada upz dan baz kabupaten secara langsung atau melalui rekening bank. bab viii tata kerja baz kabupaten mempunyai hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif dan informatif dengan baz nasional, baz propinsi, dan baz kecamatan dengan struktur kerjsatu sama lain. pimpinan baz kabupatpimpinan baz kabupatenbidangketuapimpinanbagian pertamabupati, infak, shadagah, hibah, wasiat dan aparat. bab pembinaan, pengawasan tata cara pembinaan terhadap lembaga pengelola zakat ditetapkan oleh bupati. pengawasan terhadap pelaksaan tugas baz dilakukan oleh komisi pengawas baz. dalam melakukan pemeriksaan keuangan baz, komisi pengawas menggunakan jasa akuntan publik. masyarakat turut berperan aktif serta dalam pengawasan baz dan laz. bab pelaporan baz kabupaten memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada bupati dan dprd kabupaten ogan komering ulu timur laz memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada bupati selambat lambatnya (tiga) bulan setelah akhir tahun.da dan aparat sebagaimana dimaksud dalam dan diancam dengan hukuman kurungan dan atau denda sesuai dengan undang undang nomor tahun tentang pengelolaan zakat. setiap petugas baz dan laz yang melakukan tindak pidana kejahatan dibidang pengelolaan zakat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku bab xiv ketentuan lain lain dalam menunjang pelaksanaan tugas baz sebagaimana dimaksud dalam pemerintah kabupaten memberikan bantuan biaya operasional baz melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah. bab ketentuan peralihan selambat lambatnya satu tahun sejaknggal jenis harta dan perhitungan zakat tumbuh tumbuhan tiap timbangan beras padi gabah panen sedemikian itu adalah bila setiap beras gabah menghasilkan beras. kalau gabah itu dibakar dengan ukuran takaran cm, panjang, lebar dan tingginya. untuk yang menggunakan sistem irigasi untuk tadah hujan. biji bijian seperti seukuran tiap jagung, kacang nisab panen kedelai, kacang perdagangan tanah dan kacang gram ijo. emas) buah buahan seukuran tiap seperti, mangga, nisab panen jeruk, pisang, duku, perdagangan durian, rambutan, gram kelapa, kopi, emas) cengkeh, lada, nilam, kelapa sawit. sayur sayuran, seukuran tiap seperti: bawang, nisab panen wortel, cabe, perdagangan mentimun, terong, gram kol. emas segala jenis seukuran tiap tumbuh tumbuhan nisab panen yang lainnya yang perdagangan bernilai ekonomis gram emas aan perdagangan dan senilai tiap perusahaan gram emas tahun industri seperti senilai tiap pupuk, minyak dsb. gram emas tahun usaha senilai tiap perhotelan, hiburan gram emas tahun restoran dsb. perdagangan, senilai tiap eksport, import, gram emas tahun kontraktor, real estate, percetakan penerbit an, swalayan, supermarket dsb. travel, biro, senilai tiap salon, transportasi, gram emas tahun pergudangan, perbengkelan, dsb. usaha perikanan, senilai tiap peternakan. gram emas tahun perhiasan dan senilai tiap harta simpanan gram emas tahun emas mumi perhiasan senilai tiap perabotan peleng gram emas tahun apan rumah tangga dan emas. batu permata, senilai tiap intan, berlian dsb. gram emas tahun uang simpanan, senilai tiap deposito, giro, cek, gram emas tahun surat berharga, dsb. penghasilan dan senilai tiap tiap jasa gram emas dapat hasil dan jasa hewan atau ekor satu ekor tiap setiap bertambah binatang ternak dua ekor tahun ekor, zakatnya kambing, biri biri ekor tiga ekor tiap ditambah satu ekor. tahun sapi, kerbau ekor satu ekor tiap umur tahun ekor setahun tiap satu ekor tahun umur dua ekor tahun dua ekor tiap umur tahun ekor setahun dua ekor setiap bertambah umur tiap ekor zakatnya ekor setahun tahun seekor umur satu seekor tahun. dan setiap umur dua bertambah ekor, tahun zakatnya seekor tiap umur dua tahun. tahun zakat fitrah punya bulan kelebihan ramadhan makanan untuk diri dan keluarga pada hari idul fitri vii barang tambang senilai tiap seperti batu bara, gram emas tahun migas, emas, dll. vii rika barang senilai pada temuan) gram emas saat ditemukan bupati ogan komering ulu timur, herman deru lampiran peraturan daerah kabupaten oku timur nomor tanggal struktur organisasi badan amil zakat (baz) dewan badan komisi pertimbangan naa pelaksana nata pengawas ketua ketua ketua wk. ketua ketua wk. ketua ketua wk. sekretaris wk. sekretaris anggota bidang bidang anggota anggota bidang bidang pengumpulan pendayagunaan anggota anggota anggota anggota bidang bidang pendistribusian pengembangan anggota anggota anggota anggota anggota anggota anggota bupati ogan komering ulu timur herman deru lampiran iii peraturan daerah kabupaten oku timur nomor tanggal susunan organisasi badan amil zakat (baz) nas prop. prop. prop. p upz baz upz nian kab. kab. kab. d upz baz upz nian kec. kec. kec. d desa lurah ket: alur data d alur dana rb koordinasi, informasi dan konsultasi lx, alur data dan dana bupati ogan komering ulu timur, herman deru
aan naaan!an, perikanan dan kehutanan kabupaten sanggau dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati sanggau menimbang bahwa penyelenggaraan pelayanan, khususnya pelayanan penyuluhan, book dibidang pertanian, perikanan maupun kehutanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat petani merupakan suatu kewajiban dan perlu semakin ditingkatkan book dari seg! kualitas maupun kuantitas, pertama dalam rangka upaya peningkatan ketahanan pangan: bahwa dalam upaya peningkatan efektivitas penyelenggaraan pelayanan penyuluhan bidang pertanian, perikanan dan kehutanan kepada masyarakat petani perlu disusun dan ditata mekanisme dan prosedur penyelenggaraan pelayanan penyuluhan, sesuai undang undang nomor tahun tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan: bahwa penyelenggaraan pelayanan penyuluhan bidang pertanian, perikanan dan kehutanan merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan pemerintah kabupaten dan oleh karena perlu dibentuk lembaga penyuluhan sesuai dengen peraturan pemerintah nomor tahun tentang organisasi perangkat daerah: bahwa untuk maksud diatas, perlu dibentuk badan pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan kabupaten sanggau dalam suatu peraturan daerwww aever tahun tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat don daerah lembaran nagarorganisasi peritenggara. bab ketentuan umum pasatras: dprd, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan: badan pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan adalah perangkat daerah yang. memiliki tugas pokok dan fungsi pelaksanaan penyuluhan dibidang pertanian, perikanan dan kehutanan kabupaten sanggau: penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanv dan mampu menolong danmengorganisasikodesentralisasi odolojatay desa serta dari pemerintah kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tugas tertentu: j.v.ini dibentuk badan pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan kabupaten sanggauo) sub bagian: cc. bidang, dan masing masing bidang membawahi sebanyak banyaknya (dua) sub bidang: sub bagian: sub bidang: unit pelaksana teknis badan: dan www 9g. kelompok jabatan fungsional. sekretariat, bidang. sub bagian, sub bidangjan peraturan yang berlaku: struktur organisasi, tata kerja, rincian tugas pokok dan fungsi badai pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan don kehutanan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. bab kedudukan, tugas dan fungsi! il) badan sebagaimana tersebut pada peraturan daerah ini, mempunyai tugas menyusun kebijakan dan programa penyuluhan, melaksanakan penyuluhan, pembinaan dan pengembangan kerjasama penyuluhan, meningkatkan kapasitas kelembagaan dan penyuluh pns. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasai peraturan daerah ini, badan pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan, mempunyai fungsi mo. fasilitasi proses pembelajaran pelaku utama dan pelaku usaha pengupoya: '1c. peningkatan kemampuan kepemimpinan, manajerial. dan kewirausahaan pelaku utama dan pelaku usaha: md. pemecahan masalah serta merespon peluang dan tantangan yang dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha yeng menge!ola usaha, ye. peningkatan kesadaran pelaku utama dan pelaku usaha terhadap kelestarian fungsi lingkungan: pelembaga: dan pelaksanaan hugos lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan lugas dan kewenangannya. bab unit pelaksana teknis pada badan pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dapat dibentuk unit pelaksana teknis badan, untuk melaksanakan tugas tugas teknis operasional badan, bidangnya yeng mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa kecamatan:. rss pasa! orbbadan pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanano. kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ini dapat dibagi aladan pelaksanao alam hal kepala badan berhalangan, tugas tugasnya dilakukan oleh seorang kepala bidan ibu sekretaris yang ditunjuk oleh kepala daerah dengan memperhatikan daftar urut angkatan. bab vii! eselon, pengangkatan dan pemberhentian kepala badan adalah jabatan struktural eselon io. sekretaris adalah jabatan struktura! eselon ill. his lon il.b. kepala bidang adalah jabatan struktural esekepala sub bagian pada unit pelaksana teknis badan adalah jabatan struktural eselon iv.b. kepala badan diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syaraf, setelah berkonsultasi secara tertulis dengan gubernur kalimantan barat: sekretaris dan kepala bidang pada badan pelaksana penyuluhan diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat: kepala sub bagian, sub bidang, dan kepala upt badan pada badan pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dapat diangkat den diberhentikan oleh sekretaris daerah dar pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat, atas pelimpahan kewenangan dar kepala daerah:, pengangkatan pejabat eselon, ill dan dilingkungan badan pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan, mempertimbangkan soroebod peraturan daerah in! yang bersifat teknis administratif diatur median dangan peraturan kapal daerahbadan pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan don kehutanaun lembaran daerah kabupaten sanggau tahun nomor "gcrkeuangan desamampuan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan memerlukan adanya pengelolaan keuangan desa bahwa berdasarkan ketentuan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah dan ketentuan bab vii sampai dengan peraturan pemerintah nomor tahun tentang desa, dipandang perlu menggali potensi sumber sumber pendapatan desa dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa cc. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf dan maka perlu ditetapkan peraturan daerah tentangcamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten
undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, maka perlu ditetapkan susunan organisasi dan tata kerja pemerintah kecamatan dalam kabupaten ogan komering ulu timur, bahwa untuk melaksanakan maksudkabupaten yang selanjutnya disebut sekda adalah sekretaris daerah kabupaten ogan komering ulu timur kecamatan adalah kecamatan dalam kabupaten ogan komering ulu timur camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraansekretaris camat adalah sekretaris camat dalam kabupaten ogan komering ulu timur. bab kedudukan tugas dan fungsi kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten kecamatanyang meliputi perizinan: rekomendasi, cc. koordinasi, pembinaan: pengawasan: fasilitasi. pelaksanaan tugas umum pemerintahan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan kecamatb iii susunan organisasi pemerintah kecamatan terdiri dari camat sekretaris sub bag perencanaan dan program sub bag kepegawaian dan keuangan sub bag umum dan perlengkapan seksi tata pemerintahan: seksi ketentraman dan ketertiban umum seksi pemberdayaan masyarakat dan desa kelurahan seksi kesejahteraan sosial seksi pelayanan umum dan humasadalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan derah ini. sekretaris mempunyai tugas membantu camat melaksanakan urusan kesekretariatan atau ketatausahaan dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan. sekretaris berada bawah dan bertanggungjawab kepada camat. sub bag perencanaan dan program mempuyai tugas membantu camat dalam melaksanakan urusan perencanaan dan program pada sekretariat kecamatan sub bag perencanaan dan program dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berada dan bertanggungjawab kepada camat sub bag kepegawaian dan keuangan mempunyai tugas membantu camat dalam melaksanakan urusan kepegawaian dan keuangan pada sekretariat kecamatan sub bag kepegawaian dan keuangan dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berada dan bertanggungjawab kepada camat sub bagian umum dan perlengkapan mempunyai tugas membantu camat dalam melaksanakan urusan umum dan perlengkapan kecamatan sub bagian umum dan perlengkapan dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berada dan bertanggungjawab kepada camat, dan pembinaan polisi pamong praja kecamatan. seksi pemerintahanseksi pemberdayaan masyarakat dan desa kelurahan mempunyai tugas membantu camat dalam melaksanakan urusan pembinaan pemberdayaan masyarakat dan desa kelurahan. seksi pemberdayaan masyarakat dan desa kelurahan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang beradajawab kepada camat. seksi pelayanan umum dan humas mempunyai tugas membantu camatdan bertanggungjawab kepada camat. seksi tata pemerintahan mempunyai tugas pemerintahan umum dan pembinaan pemerintahan desa kelurahan seksi tata pemerintahan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dan bertanggungkecamatancamat,kecamatan maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing masing. uraian tugas dan fungsi kecamatan ditetapkan dengan keputusan bupatiswasta, lembaga swadaya masyarakatkecamatan dinyatakan tidak berlaku lagi. hal hal yang belum diatur, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya,tati 55r deg apan s299 13or tea past (ai tp35 gcy isa cap zz05 no) o25 0x9 z50 $sz
luaslaten, menimbang bahwa negara menjamin dan bertanggung jawab atas terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara dengan meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hiduphidupan yang layak dan bermartabat serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia, bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial daerah yang melembaga, terarah, terpadu, dan berkelanjutan, bahwa untuk memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian serta meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial, bahwa berdasarkan undang undang nomor tahun tentang kesejahteraan sosial, maka pemerintah daerah berwenang untuk daerah provinsi adalah pemerintah daerah provinsi jawa tengnyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial. menteri adalah menteri yang membidangi urusan sosial. asas penyelenggaraan kesejahteraan sosial, meliputi: kesetiakawanan, keadilan, kemanfaatan: keterpaduan, kemitraan,pas, termasuk tugas pembantuan, cc. memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan daerah: pelaksanaan kerja sama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan pemerintah daerah lain,dan pelestarian nilai kepahlawanan, perintisan, dan kesetiakawanan sosial. pemerintah daerah menyusun rencana penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimanpusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah lain. bab iii: pks, dan asks. penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud padaengan kriteria yangmerintah daerah melakukan pendataan dan pengelolaan data pks dan asks sebagaimana dimaksud dalam huruf dan hurufdapat dilaksanakan secara:upt, panti sosial,, paragraf umum jaminan sosial diberikan dalam bentuk: bantuan langsung berkelanjutan, dan tunjangan berkelanjutan. pemberian bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan dengan menggunakan data yang ditetapkan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang sosial berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. paragraf bantuan langsung berkelanjutan jaminan sosial dalam bentuk bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam hurufpemberian jaminan sosial dalam bentuk bantuan langsung diatur dalam peraturan bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. paragraf tunjangan berkelanjutan jaminan sosial dalam bentuk tunjangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan sebagai penghargaan kepada:huruf dan hurufhurufdiatur dalam peraturan bupati. bentuk pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada meliputmelalui peningkatan pks sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanalaksanaan pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud padacc. rujukan, dan terminasi. pemberdayaan sosial melaluilaksanaan pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksuddan cc. pendayagunaan berkelanjutan. bagian kelima perlindungan sosial paragraf umumparagraf fasilitasi bantuan hukumb asks pemerintah daerah mengelola data asks daerah. asks sebagaimana dimaksud pada meliputi: pekerja sosial profesional, pekerja sosial masyarakat, cc. penyuluh sosial, taruna siaga bencana, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, lks organisasi sosial, karang taruna, saka bina sosial, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, rehabilitasi sosial berbasis masyarakat, dan badan usaha. ketentuan lebih lanjut mengenai teknis asks diatur dalamb.d.sg. jawab bupati yang dibentuk dengan keputusan bupati. bab partisipasi masyarakat bagian kesatu umum masyarakat berkesempatanbagian kedua lksbagaimana dimaksud pada sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. lksbupati. bab vperangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidangbupati. ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pendaftaran lembaga kesejahteraan sosial,bupati.viii berkoordinasi yang dengan pemerintah daerah provinsi. sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada bertugas melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. penyelenggaraan kesejahteraan sosial oleh sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada danbupatibupati,dan e.bupatidalam lingkup daerahyang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang sosial dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah,ketentuan produk hukum daerah yang mengatur dan berkaitan secara langsung dengan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial haruscopy sesuai dengan aslinya pada tanggal oktober sekretaris daerah astradengan diundangkannya peraturan daerah ini diharapkan, khususnya wilayah kabupaten klatehuruf hurufpenyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ini. cukup jelas. hurufhuruf cukup jelas. huruf cukup jelas. hurufhuruf jaminan sosial dalam bentuk bantuan langsung berkelanjutan dimaksudkanhuruf jaminan sosial dalam bentuk tunjangan berkelanjutan dimaksudkan untuk menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa jasmisal: gerhana, angin topan, lumpur latino dan lain lainokok pokok pengelolaan keuangan daerah dengan rahmat tuhan.mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparansi, akuntabilitas dan taat peraturan yang berlaku perlu diatur dalamekubutjasaendali kegiatan adalah pejabat yang diangkat oleh kepala skpd dalam rangka mengendalikan program kegiatan yang dilaksanakan oleh ppemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota lainnya1an ditetapkan,dppkad)akuntansi keuangan daerah selanjutnya disingkat said, tugasnegara(ll)il bagian kedua koordinator pengelolaan keuangan daerah (!. keuangan daerah (l) kepala satuan kerja pengelola keuanganpiutang daerahsi gu tu dan spm lsngendali kegiatan danngendali kegiatan danngendali kegiatan danengendali kegiatan danngendali kegiatan mempunyai tugas mengendalikan kegiatan yang dilaksanakan oleh ppt!,(!) apbd disusun,.17. jl tersebut sesuai dengan peraturan perundang undangan(!)anan, perumahan rakyat, penataan ruang, perencanaan pembangunan: 8g. perhubungan, lingkungan hidup, ii. pertanahan: kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan,, penanaman modal, g . kebudayaan, pemuda dan olah raga, ss. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri::ak yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. (!(!)ketrampilan khusus dan langka. kriteria pemberian tambahan penghasilan!aengan peraturan bupati. itertentu, pemerintah destetapkan dalam peraturan perundang undangan,provinsi, pemerintah desa dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten kota tertentudesa penerima bantuanbelanja desa penerima bantuan. adadiatur lebih lanjutarus didukung dengan bukti bukti yang sahbupati. s5) tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjutan,a terdiri dari: belanja pegawai, belanja barang dan jasa: belanja modal,a,, penerimaan pengeluar yang jatuh tempoij3.an.penijtelah (bitan obligasi daerah ditetapkan dengan peraturan daerah. pengelolaan obligasi daerah sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan daerah. bagian kedelapdan klasifikasi urusan pemerintahan daerah dan organisasi sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. bab penyusunan rancangan apbd bagian kesatu azas umum jl) penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanajl)ilebih lanjut dengan peraturan bupati. tahapan waktu penyusunan apbd dan perubahan apbd diatur lebih lanjut.(l) rancangan kua dan rancangan pas disampaikan bupati kepada dprd paling lambatbulan juli tahun anggaran berjalan. (l) kua dan pasbupati ddpa skpd dan dpa ppid. aek(ikeputusan gubernur bagi kabupateserta gubernur telah membatalkan peraturan daerah dan peraturan bupati maka paling lama (tujuh) haribupati bersama dprd mencabut peraturan daerah dimaksud. penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam danjadwal penyusunan apbd diatur lebih lanjut dengan peraturan bupatatau diatur lain oleh bupati. semua penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada apabila berupa cek ataudanaan keadaan daruratatur lebih lanjut dengan peraturan bupatan format anggaran kas pemerintah daerah diatur dalam peraturan bupati. bagian ketiga pelaksana3 mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan. bab vii perubahan apbd bagian kesatu dasarbagian kedua kebijakan umum dan pas perubahan apbd dalam rancangan kebijakan umum perubahan apbd dan pas,sarbupati. pedoman penyusunan rka skpd dan atau kriteria dpa skpd diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. tata cara penyusunan rka skpd sebagaimana dimaksud dalam berlaku ketentuan dalam dan setiap kepala skpd wajib menyusun perubahan dpa skpd yang diformulasikan dalam format dokumen pelaksana perubahan anggaran skpd (dpp skpd) jika perubahan apbd telah ditetapkan. format dpp skpd sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. untuk kebijakan penyelenggaran pemerintahan, pembangunan daerah, bupatipada dapat dilakukan sehubungan dengan: penambahan anggaran pendapatan dan atau belanja dari pemerintah pusat dan atau pemerintah provinsi, adanya kebijakan pemerintah pusat, dan cc. adanya kegiatan dalam keadaan darurat dan atau keadaan mendesak lainnya, yang belum cukup tersedia dan atau belum dianggarkan dalam apbd. pergeseran anggaran sepanjang tidak menyangkut pergeseran antar unit organisasi antar kegiatan dan antar jenis belanja. penyempurnaan apbd mendahului penetapan peraturan daerah tentang perubahan apbd dilakukangeseran anggaran antar unit organisasi antar kegiatan, dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf serta pergeseran antar objek belanja diformulasikan dalam dpp skpdprrancangan penyempurnaan apbd sepanjang tidak termasuk pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada dan disampaikan kepada dprd. rancangan penyempurnaan apbd yang telah ditetapkan dengan peraturan bupati dan untuk selanjutnya ditampung dalam perubahan apbd. bagian ketigprogram danmpatkegiatan baru sebagaimana dimaksud pada diformulasikan terlebih dahulu dalam rkanampenyampaian, pembahasan dan penetapan perda perubahan apbd jaaekayaan dan kewajiban daerah bagian kesatu pengelolaan uang daerah uang daerah adalah uang yang berada kas umum daerah, uang pada bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran daerah. semua transaksi penerima dan pengeluaran daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah. kepala satuan kerja pengelola keuangan daerahuang daerah ppid selaku bud membuka rekening kas umum daerah pada bank sentral dan atau bank umum yang sehat. penunjukan bank yang sehat sebagaimana dimaksud pada ditunjuk oleh bupati dan ditetapkan dengan keputusan bupati dan diberitahukan kepada dprd. (s5)dimaksuudas secara periodik kepada bud. ketentuan lebih lanjut mengenai ruang lingkup, periode dan bentuk proyeksi sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati mengenai sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah. dalam halbagian kedua pengelolaan barang jasakuasa pengguna barang wajib mengelola dan menatausahakan barang jasaengan mengutamakan produk dalam negeri sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.dijelaskan sesuai keppres (l) barang jasa milik daerah dibelijasa yang diperoleh dari hibah sumbangan atau yang sejenis, barang jasajasa yang diperoleh berdasarkan penetapan karena peraturan perundang undangan, dan barang jasa yang diperoleh dari putusan pengadilandaerah yang diperlukan untukbagian ketiga pengelolaan kas non anggaran (l) pengelolaan kas umumihak ketiga. laporanketentuan mengenai tata cara pengelolaan kas non anggaran sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut25f!ketentuan mengenai tata cara dan prosedur tentang kelengkapan administrasi ketatausahaan penerimaan diatur lebih lanjutatur lebih lanjut dengan peraturan bupatsung ls). ketentuan mengenai format, prosedur serta dokumen permintaan pembayaran diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. ketentuan batas jumlah spp up dan spp gu sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf diatur lebih lanjut dengan peraturan bupatmengenai format, prosedur, waktu serta dokumen penerbitan spm diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. sea paragraf pencairan dana js5) ketentuan mengenai format, prosedur serta dokumen penerbitan sp2d diatur lebih lanjut dengan peraturan bupatetentuan mengenai format surat penolakan penerbitan sp2d sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan bupatetentuan mengenai format dan dokumen ketatausahaan sp2d diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. paragraf pertanggungjawaban penggunaan dana (l) bendahara pengeluaran secara administratif wajib 'a. ketentuan mengenai format, prosedur, dan dokumen laporan pertanggungjawaban pengeluaran sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan bupat: dan menguji kebenaran sesuaia tanggal (lima) bulan berikutnya. bendahara pengeluargeluaran. ketentuan mengenai format, prosedur dan dokumen dalam ketatausahaan pengeluarketentuan mengenai format berita acara pemeriksaan kas dan register penutupan kas diatur lebih lanjut dengan peraturan bupatnya. pemerintah dapat memberikan tugas pembantuan kepada pemerintah provinsi atau kabupatendan atau pemerintah desa untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah provinsi. pemerintah kabupaten kabupaten. atas dasar pelimpahan kewenangan dari pemerintah, provinsi,, provinsi dan atau kabupaten pemerintahan desa. administrasi ketatausahaan dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pembantuan dilakukanatauedoman ketatausahaan pelaksanaan pendanaan tugas pembantuan kabupaten dan desa diatur lebih lanjut dengansusun dengan berpedoman prinsip pengendalian intern sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. sistem akuntansi pemerintah daerah sebagaimana maksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan bupatitansi aset, kode akuntansi kewajiban, dan kode akuntansi ekuitas dana. kode rekening untuk menyusun laporan realisasi anggaran terdiri dari kode akuntansi pendapatan, kode akuntansi belanja, dan kode akuntansi pembiayaan. kode rekening sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan bupatippk skpd. prosedurppk skpd. prosedur akuntansi pengeluaran kas pada skpd diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. paragraf prosedur akuntansi aset pada skpd (!.rosedur akuntansi aset dilaksanakan oleh dppkad serta pejabat pengurus dan penyimpan barang skpd. ketentuan mengenai prosedur dan dokumen akuntansi asetdariketentuan mengenai prosedur dan dokumen akuntansi selain kas diatur lebih lanjut dengan peraturan bupat, laporan tersebutstandar akuntansi pemerintah daerah. ketentuan mengenai format laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan skpd diatur lebih lanjut denganskpdgeluaran kas diatur lebih lanjut dengan peraturan bupatet tetap yang dikuasai digunakan skpd. prosedur dokumen akuntansi aset pada skpds kejadian selain kas. prosedur dan dokumen akuntansi selain kas pada skpd diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. paragraf laporan keuangan pada skpd (l) kepala skpd menyusun dan melaporkan laporan arus kas secara periodik kepada bupati. ketentuan mengenai format dan prosedur penyusunan laporan arus kas diatur lebih lanjutsesuai dengan standar akuntansi pemerintah daerahmengenai format laporan realisasi semester pertama diatur lebih lanjut dengankeuangan daerah beserta prognosis paling lama minggu kedua bulan juli dan untuk selanjutnya disampaikan kepada bupati. ketentuan mengenai format, prosedur dan jadwal penyusunan laporan realisasi semester pertama diatur lebih lanjut dengan peraturan bupat yang dihampiri dengan surat pernyataan kepala skpc. catatan atas laporan keuangan. ketentuan mengenai format surat pernyataan dan laporan keuangan skpd serta prosedur penyusunan laporan keuangan skpd diatur lebih lanjut denganngendalian intern yang memadai. laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada disampaikan oleh bupati kepada bpk untuk dilakukan pemeriksaan paling lama (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaianformat laporan keuangan, laporan kinerja, ikhtisar laporan keuangan bumi perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam dan rancangan peraturan daerah dan peraturan bupati beserta laporannya sebagaimana dimaksud dalam serta jadwal pertanggungjawaban pelaksanaan apbd diatur lebih lanjut dengan peraturan bupatidapat dipublikasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang udangan yang berlaku. laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada adalah laporan keuangan yangsebagaimana dimaksud pada tidaksebagaimana pengawasan yang dilaksanakan oleh pejabat fungsionalupati mengangkat pejabat satuan pengawasan internal untuk melakukan pemeriksaan internal pengelolaan keuangan daerah. pelaksanaan pemeriksaan internal atas pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh inspektorat daerah. pejabat pemeriksa internal sebagaimana dimaksud pada melaporkan hasil pemeriksaannya kepada bupati. bupati dapat memberikan izsepanjang lembaga dari aparat pengawas tersebut memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan daerah dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan pejabat pengawas internal daerah yang berlakumengenai tata cara tuntutan ganti kerugian daerah dan pengenaan ganti kerugian daerah terhadap bendahara dan pegawai negeri sipil bukan bendahara diatur lebih lanjut dengan peraturandalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.dengan peraturan bupati. bab sistem serta menteri teknis terkait sesuai kebutuhan. penyampaian informasi keuangan daerah dilakukan secara berkala melalui dokumen tertulis dan media lainnya. pemerintah daerah menyelenggarakan sistem informasi keuangan daerah sid) daerahnya masing masing. penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah sid) sebagaimana dimaksud pada diselenggarakan untuk mendukung pemerintah daerah dalam menyusun anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan daerah. bab xvi ketentuan peralihan semua peraturan daerah berikut petunjukddd tanggal @ ) 2t bupati kubu,raya, sedangkan tanggal. loyo baris daerah kabupaten kubu raya muda mahendrawan husein yau lembaran daeramka bup aten tahun nomor. raya penjelasan atas peraturan daerah kabupaten kubu itu pengelolaan keuangan daerah juga mengacu yang baik memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. dalam upaya mencapai tujuan tersebut diatas serta untuk memudahkan dalam pelaksanaannya dan tidak menimbulkan multi tafsir dalam pelaksanaannya didaerah, sehingga perlu diatur ketentuan tentang pokok pokok pengelolaan keuangan daerah yang diatur denga peraturan daerah. selanjutnya berdasarkan peraturan daerah dimaksud, bupati menetapkan peraturan bupati tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang terkait dengan perencanaan, ketatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah termasuk didalamnya berkenaan dengan asetftttidak terduga yang digunakan untuk mengatasi tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial serta kebutuhan mendesak yang dilakukan dengan carakepala daerah dapat mengambil tindra cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelasm.daerah dibatasi maksimum sama dengan anggaran belanja dalam perubahan apbd tahun anggaralayanan dasar masyarakat sesuai dengan kebutuhan tahun anggaran berkenaan. penampakan batas tertinggi dari jumlah pengeluaran hanya diperkenalta ni: aan provinsi kalimantanbarat . pena ann hah peraturan daerah kabupaten kapuas hulu naa daan nomor tahun han pan tentang kan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran . dengan rahmat tuhan yang mahupati wajibpan anta dan ann bahwa peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) yang diajukan nkaoni benua kanakanana as. republik indonesia tahun nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomor paha sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor tahun perubahan atas mag bas undang undang nomor tahun tentang pajak bumi. peundang undang nomor tahun tentang sistem perencanaan pembangunan nasional tea lembaran negara republik indonesia tahun nomor tambahan lembaran negara me. indonesia nomor naa (ee peraturan pemerintah nomor tahun tentang kedudukan protokoler dan keuangan . (ee pimpinan dan anggota. dewan perwakilan rakyat daerah lembaran negara republik indonesia. :'. dea tahun nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomor sebagaimana. ooh telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan pemerintah nomor tahun tentang nhaa tea republik indonesia tahun nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomor pan ala seed. peraturan pemerintah nomor tahun tentang pengelolaan keuangan badan layanan umum ana lembaran negara republik indonesia tahun nomor tambahan lembaran negara ana tana . republik indonesia nomor sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor daan tahun tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor. tahun tentang tabnn nana d3, peraturan pemerintah nomor tahun tentang sistem informasi: keuangan daerah de. hal tahun tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor tahun tentang . aoo sistem informasian negara republik indonesia tahun nomor tambahan lembaran negara republik sen pan indonesia'anan spa dan peraturan pemerintah nomor tahun tentang standar akuntansi pemerintahan lembaran bpanna dapenyusunan anggaran nara pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran ) . pap permendagkuan keputusan gubernur kalimantan barat nomor bukan tentang evaluasi rancangan ban banatan ann t.nun dan belanja daerah tahun anggaran berdasarkan hasil evaluasi gubernur kalimantan barat: dengan persetujuan bersama nan nan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kapuas hulu. bupati.kapuas hulu.does sebagai berikut ph. pendapatan daerah rp. kan . belanja daerah rp.l. inn nan surplus ( defisit) rp. oa. pembiayaan daerah rai bnn naa bana penerimaan snn rp. (200k pengeluaran rp3 pembiayaan netto rp. ) sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan rp. tan pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari: uga pendapatan asli daerahsejumlah rp. dana perimbangan sejumlah rp. lain lain pendapatan daerah yang sah sejumlah rp. nan rp. hasil.ka, ta. dana bagi hasil sejumlah rp. ob. dana alokasi umum sejumlah rp. maa dana alokasi khusus sejumlah tauana rp. dana darurat sejumlah tan rp. 'c. dana bagi hasil pajak sejumlah rp. dad. dana penyesuaian dan otonomi khusus sejumlah bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah ken daerah lainnya sejumlah maa pan inn belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari: nan belanjatidaklangsungsejumlah rp. san belanjalangsungsejumlah rp. belanja. tidak langsung sebagaimana dimaksud pada huruf '@a terdiri dari jenis belanja da. belanja pegawai sejumlah pan rp. belanja bunga sejumlah rp. bnn belanja subsidi sejumlah rp. belanjahibah sejumlah rp. belanja bantuan sosial sejumlah rp. tan belanja bagihasil sejumlah rp kan belanja bantuan keuangan sejumlah rp. tenun pai belanjatidakterdugasejumlah rp. belanja langsung sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari jenis belanja tan kn belanja pegawai sejumlah tenan rp. . . aan belanja barang dan jasa sejumlah men rp. ce. belanja modal sejumlah rp3 pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari: . pai ban penerimaan sejumlah ana tan rp. pengeluaran: sejumlah rp. nan penerimaan sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari jenis pembiayaan nana sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran . sebelumnya siapa) sejumlah rp. san, penerimaan pinjaman daerah sejumlah rp. . apa penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah rp3 was penerimaan piutang daerah sejumlah arp hak pengeluaran sebagaimana dimaksud pada'e. pembayaran pokok utang sejumlah dean rp. pemberian pinjaman daerah sejumlah. nas rp. inn senna sen tana lea hge: rincian apbd menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan, nah ara lampiran tang,mean lampiran ta, daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah: tanah kembali dalam tahun anggaran ini: dan. lampiran xiii.maa tea nan peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. kana gheh ditetapkan putussibau tan lha pala pada tanggal: desember kana diundangkan putussibau". nomor been noref peraturan daerah kabupaten kapuas hulu, ta provinsi kalimantan barat
tag" peraturan daerah kabupaten ogan komering ulu timur nomor tahun tentang pembinaan dan retribusi penanggulangan bahaya kebakaran dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati ogan komering ulu timurkhususnya kabupaten ogan komering ulu timur, oleh karena itu perlu ditanggulangi secara lebih berdayaguna dan berkesinambungan: bahwa untuk memenuhi maksudanmbinaan dan retribusibupati adalah bupati kabupatenbadan kembang dan lintas adalah badan kembang dan lintas kabupaten ogan komering ulu timur, kepala badan kembang dan lintas adalah kepala badan kembang dan lintas kabupateninstansi atau pejabat yang berwenang adalah instansi atau pejabat yang mempunyai hak atau wewenang untuk mengambil tindakan kebijakan dalam hal penanggulangan kebakaran. petugas adalah pegawai penanggulangan bahaya kebakaran kabupaten ogan komering ulu timur yang ditunjuk dan dilengkapi dengan surat tugas yang tandatangani oleh kepala badan. alat pemadam api adalah alat untuk memadamkan kebakaran yang mencakup alat pemadam api ringan yang selanjutnya disingkat agar dan alat pemadam api berat yang selanjutnya disingkat apa denganabupaten, hidran halaman dan hidran gedung, pemetik (springer) otomatis adalah suatu sistem pemancaran yang bekerja otomatis bilamana temperature ruangan mencapai suhu tertentu: sistem pemadam khusus adalah(foam), gas, dan atau jenis kimia kering:rancu, tangga, kaleng kering pasar: standar nasional indonesia yang selanjutnya disingkat sni adalah standar yang dikeluarkan oleh badan standarisasi nasional: ventilasi mekanis adalah lubang udara yang dilengkapi dengan alat penutup yang dioperasikan secara manual,ya yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari (dua lima persepuluhbangunan adalah suatu perwujudan fisik arsitektur yang digunakan sebagai wadah kegiatan manusia: bangunan terdahulu adalah bangunan yang telah dibangun sebelum peraturan daerah ini berlakulebih darilebih dari (delapan) lantai, bangunan pabrik adalah bangunan yang peruntukannya dipakai untuk segala macam segala kegiatan kerja untuk beberapa rumah yang dibentuk dalam suatu kopelangka dan diatas:elemen ikatan atau campuran bersifat mudah menyala terbakar, korosif dan l: bahaya yang mudah terbakar adalah bahaya yang apabila terkena panas kilatan api, mudah terbakar dan mudah menambatkan api: bahan yang tidak mudah terbakar adalah bahan yang apabila terkena api kilatan api tidak mudah dibakar dan lambat menambatkan api: pelayanan pemeriksaan alat pencegah kebakaran, alat pemadam kebakaran dan alat atau sarana penyelamatan jiwa adalah pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian oleh pemerintah kabupaten terhadap alat pencegah kebakaran, alat pemadam kebakaran dan alat atau sarana penyelamatan jiwa yang dimilki dan atau yang dipergunakan oleh badan usaha dan masyarakat: retribusi pemeriksaan dan atau pengujian alat alat penengah kebakaran, pemadam kebakaran dan alat atau sarana penyelamatan jiwa yang selanjutnya disebut retribusi adalah biaya yang dipungut atas pemeriksaan dan atau pengujian alat alat pencegah kebakaran, pemadam kebakaran dan atau alat atau sarana penyelamatan jiwa: kas daerah adalah kas pemerintah kabupaten ogan komering ulu timurogan komering ulu timur: surat ketetapan retribusi daerah yang dapat disingkat skr adalah surat keputusan yang menetapkan besarnya retribusi yang berhdaftaran dan pendataan adalah serangkai kegiatan untuk memperolaupwanghitungan retribusi daerah adalah rincian besarnya retribusi daerah yang harus dibayar oleh retribusi daerah wr) baik pokok retribusi, kelebihan pembayaran retribusi maupun sanksi administrasitapkan besarnya retribusi daerah yangkabupaten ogan komering ulu timurhutang retribusi atas nama wajib retribusi yang tercantum pada std, skr kb atau skr yang belum kadaluarsa dan masih terutang, alat pencegah kebakaran adalah alat yang berupa alarm kebakaran, hidran kebakaran, pemetik (springer) otomatis, maupun system pemadaman khusus untuk digunakan dalam angka pencegahan tahap awal kendaraan bermotor adalah kendaraan yang lajunya digerakkan dengan mesianik roda (tiga) atau lebih digunakan untuk angkutan umum baik barang maupun orang: angkutan sungai adalah kendaraan bermotor diatas air yang digunakan untuk angkutan umum baik barang maupun orang diluar perahu ketek, surat izin khusus sik) adalah surat yang dikeluarkan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk bagi perusahaan atau badan usaha yang memasang instalasi proteksi kebakaran, memproduksi, mendistribusikan, mengimpor, memperdagangkan dan atau mengadakan untuk menjual mengecek segala jenis alat pencegah dan pemadam kebakaran atau bahan berbahaya lainnya b3). bab maksud dan tujuan pembinaan penanggulangan bahaya kebakaran dimaksudkan sebagai arahan, pedoman dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan bahaya kebakaran tujuan pembinaan dan pengaturan penanggulangan bahaya kebakaran, adalah sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan dibidang penanggulangan bahaya kebakaran sehingga terwujud kemanan dan ketentraman. bab iii pencegahanasa terjangkau oleh pancaran air mobil pemadam dari jalan lingkungan yang ada,ir kebakaran dan lingkungan bangunan yang berjarak lebih dari (seratus) meter dari jalan lingkungan dilengkapi hidran tersendiri, persyaratan hidran kota atau halaman adalah sebagai berikut masing masing hidran berkapasitas minimum (seribu) liter menit: tekanan mulut hidran minimum (dua) kg cm?: maksimal jarak antara hidran (dua ratussekurang kurangnya (sepuluh ribu) liter air: sekeliling sumur gali atau reservoir diperkeras supaya mudah dicapai mobil pemadam kebakaran. setiap lingkungan bangunan, khususnya perumahan harus direncanakan sedemikian rupa untuk dilengkapi dengan sarana komunikasi umum yang dapat dipakai setiap saat, jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada dilarang untuk tempat parker kendaraan, pemasangan portal dan atau gapura yang dapat menghalangi atau menghambat ruang gerak mobil pemadam kebakaran. peralatan instalasi yang merupakan bahan bakar gas harus memenuhi persyaratan kesehatan dan keamanan serta ketentuan tentang gas yang berlaku, penempatan instalasi gas beserta sumber gas harus aman dari sumber api dan atau sumber panas: instalasi gas harus dilengkapi dengan peralatan khusus untuk mengetahui kebocoran gas dan yang secara otomatis mematikan aliran gas, pemasangan instalasi gas beserta alat pemanas gas dan kelengkapannya harus diuji oleh instansi yang berwenang sebelum dipergunakan: instalasi gas harus diuji secara berkala oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku: persediaan gas dalam bangunan untuk keperluan sehari hari harus dibatasi jumlahnya sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku. sumber daya listrik dapat diperoleh dari sumber utama perusahaan listrik negara dan atau generator. alat dan kelengkapan instalasi listrik yang dipergunakan pada bangunan dan cara pemasangannya harus memenuhi peraturan umum instalasi listrik kuil) dan sni panel induk instalasi harus dilengkapi dengan pemutus tenaga hubungan singkat tanah. pembangkit listrik darurat harus dilengkapi dengan pengalih tenaga otomatis. setiap instalasi listrik dan perlengkapan bangunan serta peralatannya harus dirawat, diperiksa dan diteliti secara berkala oleh penanggung jawab bangunan. setiap kabel listrik yang digunakan untuk penanggulangan harus dari jenis yang tahan panas,api,benturan dan pancaran airgedungyang tercantum dalam sni tentang tata cara instalasi penangkal petir untuk bangunan dan sni tentang tata cara instalasi penyalur petir yang berlaku. mengambil dan menggunakan air dari hidran kota harus seiring bupati atau pejabat yang ditunjuk. dilarang membiarkan benda atau alat yang berapi yang mudah menimbulkan kebakaran tampa pengawasan. dalam lingkungan perumahan, sekolah, rumah sakit atau rumah perawat dan perkantorankebakaran tinggi. bab proteksi umum kebakaran setiap alat pencegah dan pemadam kebakaran yang gunakan harus memenuhi ketentuan standar nasional yang ditetapkan oleh kabupaten oku timur setiap alat pemadam apipasang pada tempat yang mudah dilihat dan harus selalu dalam keadaan baik,bersih sehingga dapat dibaca serta dapat mengerti dengan jelas. penemuan jenis dan ukuran alat pemadam kebakaran yang disediakan untuk pencegahan dan pemadam,harus disesuaikan dengan klarifikasi jenis kebakaran dan kemampuan fisiknya. kecuali tetapkan lain,harus digunakan sebagai bahan pemadam pokok pada setiap kebakaran. alat pemadam dan alat perlengkapan lainnya harus ditempatkan pada tempat yang mudah capai dan ditandai dengan jelas,sehingga mudah dilihat dan digunakan oleh setiap orang pada saat diperlukan. penentuan jumlah alat pemadam,penempatan,pemasangan dan pemberian tanda tandanya harus disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bupati oku timur atau pejabat yang ditunjuk. setiap bangunan berupa bangunan pabrik dan atau gudang,bangunan umum dan perdagangan,bangunan perumahan berdasarkan analisis resiko kebakaran harus menyediakan kebutuhan air minimum untuk penanggulangan bahaya kebakaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. setiap alat pemadam api ringan harus siap pakai sesuai dengan ketentuan yang berlakuinstalasi sebagaimana dimaksud pada harus selalu dalam kondisi siap pakai. pada bangunan menengah dan tinggi terdahulu yang tidak memiliki kopling pengeluaran yang berdiameter (dua lima persepuluh) inci harus dipasang pipa tegak kering (dry riset). pipa tegak kering sebagaimana dimaksud harus dilengkapi dengan kopling penyambung yang sesuai dengan kopling yang digunakan penanggulangannya bahaya kebakaran (fire brigade connection) dan penempatannya harus mudah dicapai oleh mobil pompa penanggulangan bahaya kebakaran.detector) yang gunakan harus sesuai dengan sifat penggunaan ruangannya. pemasangngunan, jumlah lantai dan jumlah luas minimum berlantangunan atau bagian yang harus dilindungi dengan instan yan ditetapkan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk,:osko penanggulangan bahaya kebakaran. instalasi pemetik otomatis yang dipasang pada setiap bangunan atau bagian bangunan yang harus sesuai dengan klasifikasi ancaman bahaya kebakaran bangunan yang penggunaannya ditetapkan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan klasifikasnggunaan ruang atau bagian bangunan yang mempunyai ancaman bahaya kebakaran tinggi harus mendapat perlindungan baik dari ketahanan api struktur termasuk dinding, maupun kelengkapan instalasi proteksi kebakaranminimal antara bangunan harus diperhitungkan sesuai ketentuan yang berlaku berdasarkan tinggi, lebar dan presentase buk(radiasi0 kebakaran tersebut, jarak antara bangunan yang bersebelahan dengan bukaan saling berhadapan harus memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. sisti, saluran (kucing) pendingin harus dilengkapi dengan alat penahan api (fire damper) yang dapat menutup secara otomatis apabila terjadi kebakaran: alat penahan api (fire damper) sebagaimana dimaksud ini pemasangannya harus disesuaikan dengan kompartemen bangunannya.berdekatan, ruang panel kontrol control panel room), staf saluran mekanikal dan elektrikal harus dilindungi dengan bahan bahan tahan api yang mempunyai ketahanan minimum jam.im pengadilan asap. ruang bawah tanah, ruang tutup, tangga kebakaran, yangbab sarana penyelamatan jiwa bagian pertama umumbupati atau pejabat yang ditunjukt. kecuali ditentukan lain oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peruntukan bangunan, kapasitas jumlah orang untuk sarana jalan keluar, ditentukan sebagai berikut jalan keluar mendatar, termasuk jalan lain landai klas orang per eksis unit: jalan keluar menurun, termasuk jalan landai orang per eksis unit. ukuran sarana jalan keluar harus dihitung per unit eksis, dengan lebar per unit adalah (enam puluh cm, kelebihan hitungan dibawah (satu eksis unit, ditentukan dengan pembulatan atas menjadi bilangan tengah atau satuan penuh. unit eksis diukur tempat yang paling sempit dengan langkah boleh menonjol maksimum kedua sisi dan sebuah balok boleh menonjol maksimum cm. apabila diperlukan lebih dari satu jalan keluar unit (satu) tingkat, maka letak masing masing jalan keluar harus berjauhan dan harus diatur dan dibuat sehingga mengurangi kemungkinan terulangnya penggunaan jalan keluar tersebut oeh api ataucm, dan minimal pada kedua sisi terjauh bangunan harus disediakan tangga kebakaran tambahan. jarak tempuh seuntuk perkantoran maksimum (empat puluh lima), untuk pertokoan maksimum (tiga puluh) meter, untuk perhotelan termasuk bangunan rumah susun maksimum (tiga puluh) meter, untuk rumah sakit (termasuk panti panti) maksimum (tiga puluh) meter:jalan keluar bagi bangunan yang mempunyai pemetik maksimum (seratus lima puluh persen) dari jarak tempuh dari bangunan tak mempunyai pemetik sebagaimana dimaksud ini. jarak tempuh sebagaimana dimaksud pada danjalan keluar pada bangunan yang mempunyai pemetik maksimum (dua pulu) meter dan pada bangunan yang tidak mempunyai pemetik maksimum (lima belas) meter. penempatan setiap jalan keluar dan pencapaiannya harus diatur sehingga dapat digunakan dua dilalui setiap saat. jalan menuju keluar harus diatur sehingga tidak melalui bagianimum (seratus dua puluh) dan sesuai dengan jumlah penghuni serta peruntukan bangunannya. setiap bagian merupak, padat rata dan bagian bagian yang terbuka harus mempunyai pagar pelindung setinggi minimum (sembilan puluh) dan terbuat dari bahan yang kuat tahan api. bagian kedua sarana jalan keluardua persepuluh) meter. lantai diatas.setiap jalan keluar mendatar dibuat dari bahan yang tidak mudah terbakar dan letaknya diatas sedemikian jalan tersebut merupakan jalan yang tidak terputus menuju keluar bangunan. pintu yang mengubungkan jalan keluar mendatar tersebut tidak boleh terkunci. jalan keluar pada lantai bahwa yang tidak dilindungi oleh bahan yang tidak mudah terbakar harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: terpisah dari lantai atas bawahnya dengan kontruksi tahan api (dua) jam. jalan keluar pada lantai atas maupunmeter, kemiringan minimum (satu) (sepuluh): cc. perbedaan ketinggian antara dua brides,tidak terbatas, kepastian per unit eksis,ke bawah (seratus) orang atas (tujuh puluh lima) orangminimum (satu) (delapan): cc. perbedaan ketinggian antara dua border maksimum (empat) meter, kapasitas orang per unit eksis,kebawah (tujuh puluh lima) orang,ke atas (enam puluh) orangperaturan perundang undangan yang berlaku. setiap ruangan yang digunakan oleh lebih dari (enam puluh) orang, harus dilengkapi minimum (dua) pintu keluar yang ditempatkan berjauhan satu dengan yang laintangga dan halaman luar,atau jalan umum dan tidak merupakan pintu dorong atau pintu roda, lebar pintu minimum (sembilan puluh) cm. pintu putar hanya boleh digunakan apabila disamping pintu putar tersebut dipasang pintu jalan keluar yang memenuhi persyaratan. semua tangga kebakaran yang berada dalam bangunan harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang tetapkan bupati atau pejabat yang ditunjuk. dilarang menggunakan tangga spiral sebagai tangga utama,(lima) orang. tangga yang tidak tergolong dalam jalan keluar pelindung yang digunakan untuk jalan yang tidak lebih dari (dua) tingkat dengan penghuni yang sama tidak perlu diberi pelindung,diuang kosong dikerap asap harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk. babapi ringan yang berdaya pada minimum 5b 10b dan ditempatkan pada tempat tempat yang jangkauannya maksimum (dua puluh: setiap bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran ringan(satu) titik hidran: setiap bangunan pabrik dengan ancaman kebakaran sedang yang mempunyaiinimum harus ditambah minimum (satu) titik hidran: setiap bangunan pabrik dengan ancaman kebakaran tinggiminimum (satu) titik hidran: setiap bangunan pabrik dan atau bagiannya yang di, setiap bangunan gudang yang menyimpan bahan bahan, baik yang berada kompleks bangunan pabrik maupun yang berdiri sendiri hari mendapat perlindungan dari ancaman bahwa kebakaran sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk,: apabila penggunaan air untuk pemadaman dapat membahayakan harus digunakan alat pemadam jenis gas otomatis: setiap ruangan instalasi listrik, generator, gas, turbin atau instalasi pembangkit tenaga listrik yang dihubungkan dengan sistim alarm otomatis dan sistim pemadam otomatis: setiap ruangan tempat penyimpan atau bahan cairan dan bahan lainnya yang dapat menimbulkan ancaman bahaya kebakaran harus tersimpan terpisah sesuai dengan ketentuan yang berlaku,: ruang atau daerah dalam bangunan pabrikmesin, tabung gas dan ruang atau daerah laindenganum jenis bahan berbahaya yang diperkenankan disimpan dalam kompleks sesuaiim unit pada dinding bagian luas bangunan harus dilengkapi dengan sakim ventilasi atau penghubung sistim sentral dilengkapi dengan penahanan api otomatis, bila menggunakan sistim penahanan api dengan cara manual, maka penahanannya harus dapat mudah dibuka dan ditutup luar ruangan: pemasangan ventilasi dengan sistim sentral pengoperasiannya harus dapat dikendalikan dari ruangan dan asap yang dikeluarkan dari pesawat ventilasi harus tidak mengganggu keselamatan umum. setiap tempat parker tertutup harus dilindungi dari bahaya dengan alat api ringan dari jenis gas atau jenis kimia kering serba guna, sesuai dengan ketentuan dalam dan atau dilindungi dengan sistim pemadam otomatis, setiap pelataran parker terbuka yang luas tidak lebh dari harus ditempatkan minimum (dua) alat pemadam api ringan jenis gas atau jenis kimia kering serbaguna, yang berukuran minimum dipasang ditempat yang mudah dilihat dan mudah diambil untuk digunakan: setiap ruangan harus dilindungi dari bahaya kebakaran dengan agar yang luasnya tidak lebih dari harus ditempatkan minimum (dua) buah tabung agar, dan khusus ruangan yang bersekat sekat atau kedap suara harus ditempatkan agar minimum (satu) tabung. setiap kelebihan luas dengan sebagaimana dimaksud pada harus ditambah dengan sebuah alat pemadam api. paragraf bangunan umum dandan ditempatkan dengan jarak jangkau maksimal dari setiap tempat. setiap bangunan tempat beribadatb 5b dan ditempatkan dengan jarak jangkau maksimumapi ringan yang berbahaya pada minimum setiap bangunan umum atau tempat perawatan, perkantoran, dan pertokoan pasar untuk 800m? harus dipasang minimum (satu) titik hidran. setiap bangunan tempat beribadat dan pendidikan untuk setiap harus dipasang minimum (satu) titik hidran. bangunan gedung parker harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan alat pemadam api ringan, alarm kebakaran, hidran kebakaran dan pemetik (springer)e minimum 5b 10b dan ditempatkan pada setiap tempat dalam jarak jangkau maksimum dari setiap tempat. setiap pool kendaraan harus dilindungi dengan hidran kebakaran sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam setiap bangunan umum dan atau perdagangan harus dilindungi sistem alarm sesuai dengan ketentuan dalam setiap bangunan rumah sakit atau perawatan, laboratorium yang terdiri (tiga) lantai atau lebih harus dilindungi dengan sistem pemetik (springer) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. pada perumahan dalam lingkungan perkampungan padat, disetiap rukun warga rw) harus disiapkan minimum (satu) unit pompa mudah jinjing dan tangki penampung air dengan kapasitas minimum dan menyediakannya dibebankan kepada pemerintah kabupaten, sedangkan tanggungjawab penggunaan serta perawatannya diserahkan kepada lurah yang bersangkutan. setiap bangunan perumahan dengan luas minimumritayang sejenisnyaritas dan alat pemadam kebakaran berukuran besar. ruang pembangkit tenaga listrik atau sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ,harus ditempatkan tersendiri sesuai denan ketentuan yang berlaku. setiap rukun tetangga rt) lingkungan perumahan harus menyediakan sebuah alat pemadam api ringan yang mempunyai daya pemadam minimum dan harus disediakan ditempat yang mudah terlihat dan digunakdisamping ketentuan sebagaimana dimaksud pada dan setiap lingkungan rukun warga rw) yang rawan kebakaran minimal harus dilengkapi dengan sebuah pompa kebakaran mudah jinjing dan tangki air penampung air atau hidran kebakaran yang bertanggung jawab menyediakannya dibebankan kepada pemerintah kabupaten, sedangkan tanggungjawab penggunaan dan perawatannya diserahkan kepada lurah yang bersangkutan. pengawasan teknis dan administrasi pompa kebakaran sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh dinas penanggulangan bahaya kebakaran. setiap komplek perumahan perkampungan harus menyediakan pasir, karung, ember, persediaan air seperlunya dan kelengkapan pemadam lainnya yang ditempatkan suatu tempat sehingga mudah digunakan. perlengkapan pemadam sebagaimana dimaksud pada harus selalu berada dalam keadaan baik dan sewaktu waktu siap untuk digunakan sedang tanggung jawab tentang penyediaan alat tersebut diserahkan kepada lurah yang bersangkutan. paragraf bangunan campuran terhadap setiap bangunan campuran berlaku ketentuan dan pemadam kebakaran yang terberat dari fungsi bagian bangunan yang bersangkutan. pengecualian dari ketentuandua bangunan menengah konstruksi dinding dan bagiannya dari suatu bangunan harus memiliki konstruksi tahan api bedasarkan pengujian standar tahan api dan sesuai dengan persyaratan ketahanan apadalah sebagai berikut dindingras (dari bahan plesteran dan bata yang boleh dipergunakandinding pemisah (dua) jam pengujian sebagaimana dimaksud pada tidak diperlukan terhadap bahan yang telah memenuhi standar tahan api dari instalasi yang berwengin tempat bukaan tegak yang bersangkutan:: setiap bukaan luar atap harus dilindungi oleh pagar pelindung dengan tinggi minimum dan dibuat dari bahan yang kuat dan tahan api: setiap koridor jalan keluar harus memiliki konstruksi tahan api sebagaimana dimaksud dalam setiap pintu kebakaran jalan keluar harus merupakanpintu yang dapat menutup sendiri tahan api minimum (satu) jam.daya api (satu) jam dan ditempatkan secara berurutan.mencapai derajat celcius atau derajat celcius atas suhu maksimal ruangan. alat pencatat suhu harus dipasang pintu. pintu dalam suatu ruangan yang berhubungan (interconnected doors) otomatis apabila suhu ruangan menggerakan alat tersebut pada pintu yang dapat menutup sendiri dilarang ditetapkan alat lain yang dapat menghalangi bekerjanya alat penutup tersebut. setiap bangunan menengah harus melindungisistim pengendalian asap yang ketentuan pemasangannya memperhatikan hal hal sebagai berikut.: ruang bawah tanah, ruang tertutup, tangga kebakaran,: peralatan ventilasi mekanis maupun peralatan lainnya yang bekerja secara terpusat, harus dapat dikendalikan baik secara otomatis maupun manual dari ruang sentral: sisikucing: setelan pemasangan sistim pengendalian asap selesai, perlu dilakukan pengujian dengan memberikan asap pada saluran yang diim pengendalian asap yang dipasang pada tanggal kebakaran harus dapat bekerja secara otomatis bila terjadi kebakaran:. cerobong atau ruang kerekan dengan luas penampang lebih daridan untuk cerobong lainnya maksimum m. ventilasi asap tunggal pada bukaan tegak hanya diizinkan apabila lubangnya menembus atas, apabila tidak menembus harus dipasang (dua) bulan ventilasi asap yang luasnya sama dengan lubang ventilasi asap tunggal yang berujung pada sisi yang berlainan. ventilasi sebagaimana dimaksud pada harus mempunyai dinding yang tidak berlubang berlubang dan tidak berhubungan dengan atau melayani lubang ventilasi maupun cerobong lainya. kamar instalasi mesin lift termasuk lift makanan dan barangkamar mesin dengan cerobong lift harus terharus memenuhi ketentuan sebagai berikut:buat sebanyak dan sebesar mungkin dengan luas penampang minimum untuk setiap dari ruang tersebut, pengisap asap pada ruang ketel didih, gudang bahan bakar,atasnya harus dilindungiisap dari bangunan bertemu, maka cerobong tersebut harus terpisah satu dengan lainnya: untuk pemasangan dan pemeliharaan berlaku ketentuan sebagai mana dimaksud dalam huruf dan huruf sistim penyediaan udara segera pada bangunan harus memenuhi ketentuan yang berlaku. sistim penyedia udara segar sebagaimana dimaksud pada harus dibuat sedemikian rupa, sehingga bila terjadi kebakaran dapat berhenti secara otomatis. setiap bangunan menengah harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan sistim pemetik otomatis sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam sesuai denga kebutuhan, bagian bangunan yang tidak menggunakan sistim pemetik otomatis harus dilengkapi detektor yang dihubungkan dengan sistiim tabir air (water curtain), pemasangan tabir air harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. setiap bangunan menengah harus dilindungi oleh suatu sistim alarm otomatis sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan setiap bangunan menengah harus dilindungi oleh suatu sistim hidran sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pemasangan hidran harus sedemikian rupa agar denga panjang selang dan pancaran air seluruh permukaanlantai didalam bangunan dapat dicapai dan dilindungi. hidran ketika digunakan harus dapat memancarkan air dengan tekanan kerja yang konstan. setiap tempat pada bangunan menengah harus dilindungi dengan alat pemadam apiinginan meter harus dipasang sistitelah dimanfaatkan dan atau dipergunakan, walaupun bangunan belum selesai keseluruhannya, diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dan setiap bangunan menengah harus dilengkapi dengan lift dan atau alat pengangkat mekanik dan atau escmasihum sebuah lift kebakaran yang dilindungi dengan dinding ruang luncur tahan api minimum (dua) jam. lift sebagaimana dimaksud padaditetapkan oleh bupati atau pejabat ditunjuksap, bagian dalam, termasuk hiasan dalam kendaraan lift harus dibuat dari bahan yang tidak mudah terbakar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. bagian luar atap atau lantai kendaraan lift harus dibuat atau dilapis dengan bahan yang mudah terbakar, sedangkan lapisan terakhir harus tahan api sesuai dengan ketentuan yang berlaku. ruang luncur lift harus mendapat ventilasi sesuai ketentuan yang berlaku. lift tunggal harus memenuhi ketentuan sesuai dengan lift kebakaran. setiap lantai harus dilayani oleh minimum sebuah lift kebakaran dengan ukuran pintu yang minimal harus dapat dilalui usungan (bandar) secara horizontal yang berukurandipindah secara otomatis apabila terjadi kebakaran dan aliran listrik tersebut terdiri sendiriuntuim pemetik otomatis secara penuh. tangga kebakaran pada bangunan tinggi harus tipe yang kedap asap sebagaimana dimaksud dalam. penyediaupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mevii penanggulangan kebakaran pada alat angkutan setiap kendaraan bermotor roda atau lebih kegiatannya diperuntukan sebagai angkutan umum baik orang maupun barang wajib memiliki alat pemadam kebakaran berupa tabung racun api agar sekurang kurangnya (satu) tabung ukuran agar2a atau yang setara dan ditempatkan pada tempat yang mudah dijangkau, khusus untuk mobil tangki bahan bakar minyak atau gas sekurang kurangnya (dua) tabung agar ukuran atau yang setara. setiap angkutan sungai berupa kapal motor, motor sungai, kapal ferry, kapal laut, speed boat dan sejenisnya menggunakan motor sebagai tenaga penggerak, yang kegiatannya dipergunakan untuk angkutan umum sungai baik orang barang kecuali jenis ketek wajib memiliki alat pemadam kebakaran berupa tabung racun api agar yang diatur sebagai berikut: kapal motor, motor sungai, speed boat dan sejenisnya sekurang kurangnya (satu) tabung racun api agar dengan ukuran 10a atau yang setara kapal laut, kapal ferry, dan sejenisnya sesuai dengan ukuran dan jenis. bab viduksi kebakaran dan atau saran penyelamatan jiwa pada bangunan harus mendapat persetujuan dari bupatibupati atau pejabat yang ditunjukcahaya kebakaran. pemeriksaan persyaratan pencegahan kebakaran sebagaimana dimaksud pada adbagaimana dimaksud dalam serta ketentuan penyediaan alat pemadam selama pembangunan sedang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalamatau pejabat yang ditunjuk dapat memerintahkan untuk mengadakan penelitian dan pengujian. semua pembiayaan untuk pelaksanaan dimaksud pada dan menjadi beban sepenuhnya dari pemilik atau pengelola, dan atau penanggungjawab bangunan tersebut,kan stiker klasifikasi tingkat bahaya dan sertifikattelah memenuhi persyaratan) meter dari permukaan tanah atau lantai agar dilihat. sertifikat layak lakatau pejabat yang ditunjuk kebakaran, alat pemadam kebakaran dan alat atau sarana penyelamatan jiwa dapat diperiksasetiapnanggulangan bahaya kebakaran yang harus dilengkapi dengapakai untuk waktu tertentu berdasarkan ketentuan yang berlaku. pemilikrawatan, perbaikan, dan penggantian alat tersebut sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan daerah bupati atau yang ditunjuk dalam melakukan tugas dapat memasuki dengan leluasa dan tanpa membayar dimana diadakan pertunjukan, keamanan, keramaian umum, pertemuan atau kegiatan lainnya. pelanggaran pertunjukan atau pertemuan sebagaimana dimaksud pada wajib melakukan tindakan yang diperintahkan oleh petugas sebagaimana dimaksud pada untuk kepentingan pencegahan bahaya kebakaran baik sebelum, selama dan sesudah berlangsungnya pertunjukan atau pertemuan tersebut. setiap perorangan dan atau badan yang melaksanakan pemasangan sistim instansi proteksi kebakaran harus mendapat izin dari bupati dan atau pejabat yang ditunjuk. setiap perorangan dan atau badantunjuk tentang seluruh kegiataninya kepada posko pengulangan bahayakebakaran wajib menyampaikan kepada posko penanggulangan bahaya kebakaran. wajib mengikuti program jaminan penanggulangan resiko kebakaran. pelaksanaan atas penyelenggaraan program jaminan penanggulangan resiko kebakaran ditetapkan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk. sebelum petugas penanggulangan bahaya kebakaran tiba tempat terjadinya kebakaran, komandan barisan sukarela kebakaran, atau terjadinya kebakaran, komandan barisan sukarela kebakaran, atau penanggung jawabpengamnanggulangan bahaya kebakaran tiba tempat terjadinya sebagaimana dimaksud pada wewenang dan tanggung jawab beralih pada pimpinan petugas penanggulangan kebakaran. setelah kebakaran dipadamkan, pimpinan petugas penanggulangan bahaya kebakaran,sebagaimana dimaksud pada harus segera menyerahkan kembali wewenang dan tanggung jawab dimaksud kepada pengguna jawab tempat tersebut, kecuali ditentukan lain oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk. sebelum pimpinan petugas penanggulangan bahayapenanggulangan bahayayang berlaku. untuk memperoleh dara lengkap tentang sebab kebakaran penanggulangan bahayananggulangan bahaya kebakaran menyebabkan kembali wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ini, makla posko penanggulangan bahaya kebakaran. pada waktu terjadi kebakaran siapapun yang berada daerah kebakaran diwajibkan mensebabkan karena tidak dipenuhinya petunjuk atau perintah sebagaimana dimaksud pada adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari yang bersangkutan. dilarang memindahkan dan atau membawa barang barang luar dari daerah kebakaran tampa izin petugas sebagaimana dimaksud ketentuan dalam dan pemilik danlam danmilik pekarangan wajib mengadakan tindakan dan memberikan kesempatan demi terlaksananyatugas pemadaman guna mencegah menjaganya kebakaran, atau menghindari bahaya kebakaran, baik didalam maupun pekarangan rumahnya atau bangunan lain. apabila bekas kebakarannanggulangan bahaya kebakaran atau kepolisian, tanpa menuntut ganti rugi kepada siapapun. wewenang dan tanggungjawab tentang penutupan daerah kebakaran dan jalan umum berada tangan pimpinan petugas penanggulangan bahaya kebakaran dan atau pimpinan petugas kepolisian yang bertugas tempat kebakaran tersebut, kecuali ditentukan lain oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk. penutupan daerah kebakaran dan atau penutupan jalan umu sebagaimana dimaksud pada harus segera dilaporkan kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk. bab pembinaan badan kembang dan lima harus melaksanakan program latihan pencegahan dan pemadam kebakaran kepada aparat badan penanggulangan bahaya kebakaran dan atau pihak terkait lainnya secara berkala, teratur dan terus menerus kecuali ditentukan lain oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk. dalam rangka pembinaan, badan kembang dan lintas melalui partisipasi masyarakat membentuk barisan sukarelawan kebakaran kabupaten ogan komering ulu timur, yang pengaturannya lebih lanjut ditetapkan oleh bupati atau pejabat yang ditunjukterhadap bangunan yang sudah dilengkapi agar, kepada pemilik atau pengusaha atau pengelola agar mengikutsertakan stafnya untuk didik dan dilatih keterampilannya mengenai penggunaan agar. bab retribusi bagian pertama obyek dan subyek retribusi obyek retribusi adalah pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian alat alat pemadam kebakaran oleh pemerintah kabupaten. subyek retribusi adalah orang atau badan yang mendapat pelayanan dari pemerintah kabupaten dibidang pelayanan. golongan retribusi retribusi penanggulangan bahaya kebakaran digolongkan sebagai retribusi jasa umum, masa retribusi masa berlaku retribusi penanggulangan bahaya kebakaran adalah selama yang bersangkutan masih aktif melakukan kegiatannya. bagian kedua struktur dan besarnya tarif retribusi struktur dan besarnya tariff retribusi adalah sebagai berikut pengujtitik hidran gedung. mu. rp. titik pemetik springer. rp. , titik alarm kebakaran. rp. lantai alat penahan api (fire damper) dengan oto t. jitu rp. buah sambungan lebur. rp. buah kipas angin bertekanan s d efm. rp. buah s d efm. rp. buah s d lebih. rp. buah instalasi pemadam khusus. rp. instalasi lainnya yang belum termasuk butir berdasarkan luas lantai. rp. , m? berdasarkan peralatan yang dinas sang. week rp. buah alat pemadam api jenis air bertekanan l.iau. rp. tabung keatas. rp. tabung jenis busa kimia oom. rp. tabung keatas. rp. tabung jenis busa mekanik oom. rp. tabung keatas. rp. tabung jenis kimia kering serbaguna oom. rp. tabung keatas. rp. tabung jenis kimia kering serbaguna gl. rp. tabung keatas. rp. tabung pemeriksaan visual luas ruangan s d m2. rp. tabung s d m0. rp. , s d m2. rp. s d m0. rp. s d m?. rp. , m? keatas rp. , m? bahan bahan berbahaya b3) bahan mudah menyala. rp. bahan bahan pada kondisi normal mudah menyala. rp. ton bahan bahan yang karena pengaruh panas benda lain mudah terbakar. rp. ton bahan bahan lain yang belum termasuk dalam angka s d . rp. pemeriksaan visual luas ruangan) s d me. rp. s d m2. rp. , s d m2. wo. rp. s d m2. rp. , s d m2. rp. keatas. rp. , m? bahan bahan berbahaya b3) bahan bahan yang mudah menyala. juuuuu. rp. bahan bahan beracun. rp. , kg bahan bahan perusak. rp. kg bahan bahan pada kondisi normal sangat mudah terbakar (minimal ton). rp. ton bahan bahan karena pengaruh panas benda lain akan mudah terbakar. rp. ton bahan bahan yang belum termasuk dalamangka sia bowo rp. ton pengujian instalasi hidran kebakaran aa. halaman. rp. titik gedung . jk. rp. titik alarm otomatis (minimal m?). rp. lantai s d m8. rp. , s d me. rp. , s d m. rp. , m?. rp. , .001s d m. rp. , keatas. rp. pemetik (springer). rp. lantai (minimal s d m8. rp. s d me. rp. s d m. rp. s d m?. rp. , s d m. rp. , keatas. rp. , m? sistem pemadam khusus. rp. buah alat penahan api (fire dame) dengan motor. rp. buah sambungan lebur. rp. buah kipas angin bertekanan s d efm. rp. buah s d efm. rp. buah efm keatas. rp. buah alat pemadam api jenis air bertekanan aa. s d lu. rp. tabung keatas. rp. tabung jenis dry chemical s d l.iie. rp. tabung keatas. rp. tabung jenis carbon dioksida oz) sia kg. rp. tabung keatas. rp. tabung pengujian alat pencegahan dan pemadaman kebakaran jenis air bertekanan berukuran sas look rp. tabung sia l.i.cbooo rp. tabung keatas.ii jj.cdiuuu. rp. tabung jenis busa dan busa mekanik ukuran sia lu. rp. tabung sia ll. rp. tabung keatas rp. tabung jenis carbon dioksida co2 ukuran 3a. s a kg. rp. tabung s d kg. rp. tabung kgkeata s.j. rp. tabung jenis kimia kering (dr chemical)ukuran la. sia kg. rp. tabung kgs d kg. rp. tabung keatas.i jj. rp. tabung pengujian dan pemeriksaan alat pemadam kebakaran mobil unit kebakaran. rp. unit selang kebakaran. rp. unit pompa portable. rp. unit bantahan panas. rp. unit safety hel met. jejak rp. unit alat pernapasan (breathing apparatus) rp. unit pengujian dan pemeriksaan alat evakuasi tali uncut.beanaannn rp. sliding roll, spiral. rp. type tangga darurat. juuuuk. rp. , jumping set matra s.j. rp. unit kendaraan bentrokan roda atau lebih angkot, taksi, travel, pick up, bajaj dan sejenisnya. cekatan rp. , tahun truck, bus kota, akan, akbp dan sejenisnya.oooooeeeekakaaaaan rp. tahun mobil tangki, bbm gas dan sejenisnya.oooooeeeekakaaaaan rp. tahun kendaraan bermotor angkutan sungai kapal laut, feri dan sejenisnya. rp. tahun kapal motor sungai, bus air, tongkang, tuk boat, speed boat dan yang sejenisnya. le.oocenanaa rp. tahun bagian ketiga golongan retribusi retribusi merupakan golongan retribusi umum. bagian keempat cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi cara mengukur tingkat retribusi adalah jumlah pemeriksaan dan atau pengujian yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten ogan komering ulu timur. bagian kelimaf retribusi adalah untuk menutup sebagian atau semua biaya penyelenggaraan pelayanan retribusi, biaya sebagaimana dimaksud pada adalah biaya penyediaan peralatan matai temple, operasional dan pemeliharaan. bagian keenam wilayah pemungutan retribusi pemeriksaan dan atau pengujian aat pencegat kebakaran, alat pemadam kebakaran dan alat atau sarana penyelamatan jiwa dipungut dalam daerah. bagian ketujuh pemeriksaan dan saat retribusi terutang pemeriksaan berkala (satu) tahun sekali, masa retribusi adalah (satu) tahun tanwin. retribusi terutangndataan dan pendaftaran untuk mendapatkan wajib retribusi perlu dilaksanakan pendataan dan pendaftaran terhadap wajib retribusi baik yang berdomisili dalam kota maupun yang berdomisili luar daerah tetapi memiliki obyek retribusi daerah tersebut: yang bersangkutan: setelah formulir pendataan dan pendaftaran disampaikan kepada wajib retribusi diisi dengan jelas lengkap dan benar, dikembalikan kepada petugas retribusi sebagai bahan mengisi daftar induk pegawai retribusi dir) berdasarkan nomor urut: daftar induk wajib retribusi dir) sebagaimana dimaksud pada selanjutnya dipergunakan sebagai dprdk. retribusi dipungut dengan menggunakan surat ketetapan retribusi daerah skr). bagian kesepuluh1x24 jam, atau pejabat yang ditunjuk. bagian kesebelas tata cara pembukuan dan pelaporan skr, skr secara jabatan, skr tambahan dan std untuk wajib retribusi dicatat sesuai dprd: skr, skr secara jabatan, skor tambahan dan std untuk wajib retribusi dicatat sesuai dprd, berdasarkan daftar penerimaan dimaksud pada dibuat laporan realisasi penerimaan retribusi sesuai masa retribusi. bagian kedua belastersebutbb paling lamanakan kepada wajib retribusi paling lamablsanksi administrasi setiap pelanggaran terhadap kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemilik atau pengelola atau penanggung jawab bangunan sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini, bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan tindakan menunda atau tidak mengeluarkan izin dan atau rekomendasi: mencabut izin dan atau rekomendasi yang dikeluarkan: cc. memerintahkan menutup atau melarang penggunaan bangunan seluruhnya atau sebagian. bab xipenanggulangan bahaya kebakapenanggulangan bahaya kebakaran:perizinan dan retribusi penanggulangan bahayadan retribusi penanggulangan bahaya kebakarn retribusi penanggulangan bahaya kebakpenanggulangan bahaya kebakarandan retribusi penangatas perizinan dibidang penanggulangan bahaya kebakarandan adalah pelanggaran. bab ketentuan penutup badan kembang dan lintas sebagai instansi pelaksana peraturan daerah ini, dinas pendapatan daerah kabupaten ogan komering ulu timur merupakan koordinator pungutan retribusi daerah: hal hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini ditetapkan oleh bupati sepanjang pelaksanaannya., dto herman deruhun tanggal oktober persyaratan pemasangan alam kebakaran menurut jenis jumlah lantai, dan luas lantai klasifikasi jumlah jumlah luas minimum tipe bangunan senisbangunan anri tiap lantai (mp) alarm manual hotel ta.b otomatis tab otomatis manual pertokoan dan pasar ta.b otomatis tab otomatis manual perkantoran ta.b otomatis tab otomatis ta.b manual rumah sakit dan ta.b otomatis nan ta.b manual bangunan industri ta.b otomatis tab otomatis ta.b manual tempathburan lab otomasi tab otomatis perumahan otomatis asrama ta.b otomatis tab otomatis sekolah ta.b otomatis tab otomatis tempat ibadah otomatis tab otomatis keterangan khusus ruangan yang bersekat dan kedap suara harus ditempatkan minimum (satu) titik alarm.t.a.b (tidak ada batasan), t.d (tidak disyaratkan)kepekaan kepala pemetik (springer) tersebut ditandai dengan pemberian warna tertentu baik pada segel maupun pada cairan yang terdapat dalam tabungan gelas kepekaan kepala springer sesuai dengan warna segel suhu lebur segel ( c) warna segel tak berwarna putih biru kuning merah kepekaan kepala pemetik (springer) sesuai dengan warna tabung gelas suhu lebur segel ( c) warna segel jingga merah kuning hijau biru ungu hutan bupati ogan komering ulu timur, dto herman deru lampiran iii: peraturan daerah kabupaten oku timur nomor tahun tanggal oktober ketahanan api jenis komponen struktur dan ketinggian struktur bangunan dinyatakan dalam lantai keterangan jumlah lantai jumlah lantai ketahanan api empat nora$, lantai empat lantai tempat dari dan atas teratas komponen struktur alam dewa bagian yang jam jam jam lantai s d terkena api lantai dari ham oom t t ma, mantissa baek lantaitddar (amp kes dpn bupati ogan komering ulu timur, dto herman deru lampiran iv: peraturan daerah kabupaten oku timur nomor tahun tanggal oktober ketebalan komponen struktur bangunan dan lapisan penutupnya (dalam cm) pada ketahanan api jam, jam dan jam komponen ketahanan api struktur jenis uraian bangunan 3jam 2jam jam tebal total minimum lantai untuk semua jenis lantai lantai mond lantai pracetak berbentuk harus terdapat penutup dan beton pada tulangan pokok beton tebal total minimum lantai setebal minimum untuk berulang balok berongga, lantai pracetak ketahanan api jam dan berbentuk kotak atau minimum untuk balok tebal minimum dinding tanpa ketahanan api yang kurang pelindung tambahan dari jam tebal minimum dinding untuk semua dinding harus pelindung tambahan terdapat penutup beton pada tebal minimum dinding dengan tulangan pokok setebal dinding plesteran amen atau pipa setebal minimum pada kedua permukaan lantai tebal minimum penutup beton pada tulangan pra tekan tebal minimum lantai balok tebal minimum penutup beton pada tulangan pra tekan kabar minimum balok keterangan semua ukuran tersebut dalammutu bahan bangunan terhadap api mutu mutu mutu mutu mutu tingkat tingkat tingkat iii tingkat tingkat beton papan wol kayu kayu tipis yang papan polyester sirap bambu bata semen dilindungi bertulang sirap bukan ubin batak exelsiorboard) papan yang polymath dengan atau kayu jati asbes papan semen pulp mengandung lebih tulang anyaman bambu alumunium serat kaca semen dari fibre glass bahan atap aspal kaca pelat baja lapis pvc papan partikel yang berlakukan mineral besi dilindungi kayu kamper baja papan wol kayu kayu meranti adukan semen kayu terentang adukan gips kayu lapis adukan semen mm ubin keramik cardboard ubin marmer papan partikel panel kalsium silikat rock wool glass wool genteng keramik wired glass lembaran baja lapis seng bupati ogan komering ulu timur, dto herman deruanak dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati klateabupaten klateanamasyarakatdalah tempat tinggal sementara bagi perempuan dan anak anak yang mengalami eksploitasi seksual, kekerasan domestik dan juga perdagangan manusia. perlindungan anak berasaskan pancasila dan berlandaskan undang undang dasarkekerasan perlakuan salah, eksploitasi, penelantaran secara sistematis, terintegrasi, dan berkesinambungan, diskriminasi, demi terwujudnya anak indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera..pemerintah daerah dan orangtua bagian kesatuabupatencc., melakukan upaya pencegahan terhadap adanya perkawinan usia dini: dan melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi. bagian kedua kewajiban orangtua orangmw)ngangkatan anak sebagaimana dimaksud dalampemberian air susu ibu eksklusif selama bulan dan dilanjutkan sampai dengan (dua) tahun.abagian ketiga perlindungan anak bagi anak usia sekolahorganisasi sosialkerjakan anak, kecuali anak telah dalm4)wm)yang terburuk sebagaimana yangmengadaksmsm sebagaimana dimaksud pada antara lainorganisasi sosialmasyarakat, lsm dan organisasi sosial lainnyaengan peraturanb penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak dan keluarga bagian kesatu umummerintah daerah berkewajiban dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak dan keluarga melalui pencegahan dan penangananprdlayanan primer sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupati. bagian ketiga layanan sekunder paragraf bentuk: a.b.layanan sekunder sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dalam peraturan bupatimonitoringlebih lanjut dalam peraturan bupati. bab vii kelembagaan perlindungan anak bagian pertamayang. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pembinaan dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati.dii kabupaten layak anak kriteria kabupaten layak anak terdiri dari indikatorriteria penguatan kelembagaan terlihat dari indikatoabupaten layak anakpenyandang disabilitaskriteria yang dapat dilihat darkriteria yang dapat dilihat dari indikatorketentuan lebih lanjut mengenai tahapan pengembangan kabupaten layak anak sebagaimana dimaksud dalam dan diatur dengan peraturan bupati. tahapan sebagaimana dimaksud pada paling sedikit terdiri dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporanketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan kabupaten layak anaksm, organisasi profesi, dunia usaha: dan media massa. bab pembiayaan pembiayaan kegiatan penyelenggarakabupatenmbekuan sementara izin: dan pencabutanyelenggaraanmengesahkan salinan foto copy sesuai dengan aslinya pada tanggal desember a.n bupati klaten sekretaris daerah u.b kepala bagian hukum bupati klaten, cap cap luciano rina damayanti, sip, ttd pembina tk.laten tentang perlindungan anakd, bupati bangli peraturan bupati bangli nomor89\| tahunda saran, angsuran, penundaan, pengurangan, kelebihan pemda saran pajak. deng rahmat tuhan yang maha esa bup ati bangli, menimbang .a. bahwa sebagai pelaksanaan peraturan daerah kabupaten bangli nomor tahun tentang pajak air tanah perlu disusun tentang harga dasar air pengenaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air tanmbayaran, angsuran, penundaan, pengurangan, kelebihan pembayaranair tanah lembaga.bayaran, angsuran, penundaan, pengurangan, kelebihan pemda saran pajak. babi ketentuan umum dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan: bupati adalah bupati bangli. daerah adalah daerah kabupaten bangli. pemerintah daerah adalah pemerintah kabupaten bangclcolek:tidak bentuk usahabendahara penerimaan pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk membantu, menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, clclan atau bangunan. surat pemberitahuharga dasar air tanah (l) menetapkan harga dasar air tanah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini. khusus untuk air tanah yang dipergunakan oleh: pertamina dan para kontraktomya untuk kegiatan industri pertambangan dan untuk kegiatan industri pertambangan minyak bumi dan gas bumi ditetapkan sebesar rp. (dua ratus lima puluh rupiah untuk air tanah. yang digunakan oleh dam ditetapkan rp. dua ratus lima puluh rupiah untuk air tanah. harga dasar air sebagaimana dimaksud dalam dan digunakan sebagai dasar untuk menetapkan besaran pajak pengambilan dan pemanfaatan air tanah. (l) besarnya nilai perolehan air tanah dapat diperoleh dengan cara mengalikan volume air yang diambil dengan harga dasar air. harga dasar pengenaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air tanah dapat dilihat pada lampiran bab iii perizinan wajib pajak wajib mengurus izin pengambilan air tanah melalui dinas pekerjaan umum kabupaten bangli dengan persyaratan: mengajukan permohonan kepada bapak: bupati melalui kepala dinas pekerjaan umum kabupaten bangli: fotokopi kartu penduduk, melampirkan rekomendasi dari bagian sumber daya alam dan mineral: dan melampirkan rekomendasi dari kepala dusun diketahui oleh berbekal dan camat yang mewilayahi. wajib pajak wajib memasang meteran air untuk mengukur pemakaian air tanah. kepala dinas pekerjaan umum kabupaten bangli dapat mempertimbangkan paling lambat (sepuluh) hari sejak permohonan tersebut diajukan. bab tata cara pengisian surat pemberitahuan pajak daerah (l) setiap wajib pajak wajibebagaimana dimaksud pada lampiran ii. babi tatacarapembayaran wajib pajak melakukan pembayaran pajak air tan.ah terutang dengan menggunakan surat setoran pajak daerah ssd). surat setoran pajak daerah dibuat dalam rangkap enam disampaikan untuk bendahara penerima, bidang pendataan dan penetapan, bidang pelaporan, bidang penagihan dan arsipinas pendapatan pasawahan agung kabupaten bangli. surat setoran pajak daerah ssd) sebagaimana dimaksud pada diatur sebagaimana pada lampiran illbab tata cara penagihan (d0) prosedur penagihan dilakukan untuk menagih pajak air tanah terutang yang belum dibayar oleh wajib pajak. surat tagihan pajak daerah std) atau surat ketetapan pajak daerah dapat diikuti dengan surat teguran dan atau surat paksa jika diperlukan. surat tagihan pajak daerah std) diatur sebagaimana pada lampiran iv. bab vii tata cara pengambilan kelebihan pembayaran (d0) wajib pajak dapat mengajukan permohonan kelebihan pembayaran pajak kepada bupati dengan mempergunakan bahasa indonesia. kelebihan pembayaran pajak akan dimasukkan sebagai piutang pajak tahun berikutnydimanaetal 0w ma ealsoelyal ember mania matan met "ane: ("cl (dag ban tele lola 7el i ala ala (elu (lak jasa 2si iai tas oli ats ller lil cc: met murni ksm non kang mil. in. jung.l isi i i an, rol jet wii .alkil kel) 1c: cal ialah ia, co. tia tip: re22 ft? a,n2 202m 2m22 lam ja) ad, italic susul ig olu, . oom sar si sss isi ssi sisi i2rn tua 33e lem li, all mko s252 juta. isi s sisi) jal sate 2e as) sll brc) snail en" opa . ssi ssi sisi sss sal uli meja ban (las sega gelagissipal ssi lal pan "ann benar nyala wahai wj sss4 swiss iss is iis iwj olslolola oto gie isi loc apsis wis 2isisisisiel (els isis sis isis siais (si (relasi bee sla jae sis isi lola mis disisipi is\| (sis ais sis isis sisleisi disisi sisi\| isil sasis ala sisi isi tel isis si3\| list isolasi (gia iis les is\| sal isi isis sis kalsel lal els\| sel isl isis ket (sis iel isi legal lele ieee ile sib isi @pmid sis isi sie tis 21z ca. s1z sio sis lai jajejwjerjal lolelela lele lala lwlelula jelalelala\|s sis isis isis isisisis (z8 ujujujbaju ulu zio jsisisisisid (similis isis isis isis isis 5lg sis aja lojojojojojw telolelu los lum laiviola uu. lelelala\|els \|s\|s isis similis sisi isl be ) \| big 2leela: sis lalu loss lala lalslela uu, una sisisisisi4 sis\|sis isize3i8s se\|class: sele jala isle\|s ulu ole \|s\|s i3 \|ele \|els (ale islas il. surat pemberitahuan pajak daerah pin pemerintah kabupaten bangli dinas pendapatan daerah pasawahan agung sms jalan brigjen ngurah rai nomor telp. bang surat pemberitahuan obyek pajak daerah spp pengambilan clan pemanfaatan air tanah pajak itj kepada hanya diisi oleh petugas yth. di perhatian: harap diisi dalam rangkap dua ditulis dengan huruf cetak. setelah formulir spp ini diisi clan ditanda tangani, diserahkan kembali kepada dinas pendapatan pasawahan agung kabupaten bangli, jalan brigjen ngurah rai bangli, langsung atau dikirim melalui pos paling lambat tanggal beri tanda pada kotak yangtersedia untukjawaban yang diberikan. diisi oleh wajib pajak keterangan: nama badan merek usaha alamat photo copy surat keterangan domisili dilampirkan jalan nomor rt rw r.k kelurahan kabupaten kotamadya nomor telepon surat ijin yang dimiliki photo copy surat ijin harap dilampirkan) surat ijin usaha tgl surat ijin. tgl. surat ijin. tgl. surat ijin . tgl keterangan mengenai pemilik pengelola nama pemilik pengelola jabatan alamat empat tinggal jalan nomor rt rw rk kelurahan kabupaten k.kotamadya nomor telepon tanda bukti diri ktp sim paspor jumlah pegawai mengadakan pembukuan pencatatan ( ) tidak menyediakan kas register tidak keteranganpemanfaatan air air tanah cara pengambilan air dengan cara tradisional ( ) tidak dengan cara tehnologi ( ) tidak kalau pengambilan dengan cara tehnologi peralatan yang dipakai besama k.kekuatan kapasitas volume pemanfaatan air perifer perhari. pemanfaatan air untuk keperluan bangli, nama jelas jabatan tanda tangan ill. tentang surat setoran pajak daerahsurat setoran pajak daerah ssd ssd no? sewenevenese tmn tempat penyetoran dinas pendapatan pasawahan agung kabupaten bangli nomor rekening dinas pendapatan pasawahan agung kabupaten bangli kewosennueneemeeamananaa harap diterima uang sebesar maan anna dengan huruf) (even rincian obyek setoran pajak air tanah untul pemakaian pada bulan .food tahun. bulan berjalan tunggakan lawan pajak nama perusak sama lana "semar area alamat wajib pajak ememonesa temanmu telp. kantor hoo. pnomokoo. mata ntmewotn o on nomor akhir paavveomuonous tawes nomor urut skpd mmo, nan aman besaran yang dibayar sesuai skpd meeooomnemmeneak nyaman tanggal penetapan ninnin penggunaan total air lee domnwmnerneanan loan temanmu jatuh tempo pelunasan pembayaran pnnnnnmonnnnnnannnnnn enne jenis setoran dengan tunai cheese bank .o oo) dengan rincian penyetoran sebagai berikut pewarnaan dna dna eee pen pen pen pen pen ben pen dea pen pen pen ben pen pen pen pen pen pen .aa tanggal penerimaan oleh bendahara penerima menyetor, cop perusahaan coret yang tidak perlu dan lengkapi bola menggunakan cheese ssd dalam rangkap wp, bendahara penerima, bid. pembukuan& pelaporan, bid. pendataan dan penetapan, bidang penagihan, arsip. iv. surat tagihan pajak daerah (std) . se, kabupaten bangli dinas pendapatan daerah pasawahan agung kabupaten bangli ? surattagihan pajak daerah (std) pajak pengambilan air tanah nomor kepada yth. bpk ibu sdr. berdasarkan ketetapan yang tercantum pada skpd nomor tanggal kenaneanaanamaaeaeaaf"sian bulan tahun pajak pengambilan dan pemanfaatan air tanah jatuh tempo pembayaran tempat pembayaran an. kepala dinas pendapatan daerah! seduhan agung kabupaten bangli nip. perhatian std inl jib dilunasi palin& lambat hart sejak tanpa penerbitan. dalam hal pelunasan sebagaimana dimaksud pada aneka tidak dipenuhi, maka terhadap subyek jak dibebankan sanksi administrasi berupa bun&a setiap bulan. dalaman pelunasan sebaplmana dimaksud pada anp.a belum dilunasi sampai dengan tanggal jatuh temp. ditetapkan bangli pada tanggal jp2) :.), bupati bangli, yss imadegianyar diundangkan bangli pada tanggal ji, sekretaris daerah kabupaten bangli, iwayansutapa berita daerah kabupaten bangli tahun nomor surat ketetapan pajak daerah (skpd)nomor: surat ketetapan pajak daerah (skpd) pajak pengambilan dan pemanfaatan air tanah nama berkas nomor akhir nama wajib pajak : bagian bulan alamat wajib pajak tahun nama perusahaan tanggal penetapan alamat perusahaan peruntukan penghitungan pajak volume( m3) harga dasar air m3)\| nilai perolehan air tarif pajak pajak terutang 30x2 catatan: pelunasan pajak terutang, harus dilaksanakan kepala dinas pendapatan daerah dalam batas waktu paling lama (tiga puluh) pasawahan agung kabupaten bangli, hart sejak skpd ditetapkan. pembayaran setelah batas waktu yang tentukan dikenakan saksi administrasi berupa bunga sebesar per bulan drs. ket t riang. pembayaran dilakukan pada kantor dinas nip. pendapatan daerah pasawahan agung kabupaten bangil jin. brigjen lurah ral nomor bangli. bupati bangli, madegianyar
timutang pokok.laten, menimbang bahwa negara menjamin dan mewujudkan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar sebagai martabat yang melekat pada diri setiap warga negara termasuk penyandang disabilitas secara penuh dan setara, b.bahwa kurangnya pemahaman baik dari masyarakat maupun dari aparatur pemerintah terkait arti disabilitas dan keberadaan penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga negara, dimana penyandang disabilitas disamakan dengan orang sakit dan tidak berdaya, sehingga hak penyandang disabilitas untuk berkembang dan berkreasi tidak dapat terpenuhi, c.bahwa guna mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang mandiri dan tanpa diskriminasi, makad.bahwa dengan berlakuundang undang nomor tahun tentang penyandang disabilitas, maka peraturan daerah kabupaten klaten nomor tahun tentang kesetaraan, kemandirian, dan kesejahteraan difabel, maka perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang undangan, e.kabupatenklaten dan bupati klatenrkomite perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang selanjutnya disingkat kp2hpddalam rangka perlindungandan pemenuhan hak penyandang disabilitasruang lingkup peraturan daerah ini meliputi: ragam penyandang disabilitas, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, peran serta masyarakat, koordinasi, kerjasama, kp2hpd, pembinaan dan pengawasan, bab ragam penyandang disabilitas (l)perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas bagian kesatu umum (l) hak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam huruf paling sedikit:p . rehabilitasi dan rehabilitasi konven(l) dan merendahkan martabat manusia. bagian ketiga hak bebas dari stigma (l): bebas dari pelecehan, bebas dari penghinaan, dan bebas dari pelabelan negatif terkait kondisi disabilitasnya. bagian keempat hak privasi (l) setiap orang wajib menghormatimemperoleh penghormatan rumah dan keluarga, mendapat perlindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga,(l) setiap orang wajib menghormati hak keadilan dan perlindungan hukum bagidikerjaan, kewirausahaan, dan koperasi paragraf pekerjaan (l) penyandang disabilitas berhak untuk: memperoleh kesempatan yang setara untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan kemampuannya, memperoleh informasi mengenai lapangan pekerjaan dan potensi kerja, mendapatkan pelatihan kerja untuk meningkatkan kompetensi sesuai dengan kemampuannya,kesempatan pekerjaan yang layak sebagaimana dimaksud pada huruf berlaku pada instansi pemerintahan maupun pihak swasta. informasi sebagaimana dimaksud pada huruf harussistem(l)mudah diakses sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja dengan kedisabilitasannya dengan cara memberikan bantuan berupa modal usaha. modal usaha sebagaimana dimaksud pada dapat berupa: pendanaan permodalan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kesempatan berusaha, promosi dan pemasaran, dan dukungan kelembagaan. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupati. paragraf koperasi (l)ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara fasilitasi usaha sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupati. bagian ketujuh hak pendidikan (l) penyandang disabilitas berhak untuk: memperoleh pendidikan pada setiap satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan,, dan mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik. informasi pelayanan publikpendidikan. pemerintah daerah wajib menyelenggarakan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitaspenyelenggaraan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada dapat memperoleh bantuan dari pemerintah daerah berupa: bantuan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi, bantuan dalam penerimaanbantumudah diakses(l)f pendampingftenaga pendidik sebagaimana dimaksud dalam huruf angka harus memiliki kompetensi untuk mengelola sistem pembelajaran pada penyelenggaraan pendidikan inklusif. pemenuhan tenaga pendidik yang berkompeten sebagaimana dimaksud pada(l) pemerintah daerah membentuk unit layanan disabilitas sebagai pendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif. unit layanan disabilitas sebagaimana dimaksud pada merupakan lembaga hoc padunit layanan disabilitas sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupati. bagian kedelapan hak atas kesehatan (l) perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan harus memenuhi hak kesehatan penyandang disabilitas. hak kesehatan sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: layanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu penyandang disabilitas, pendidikan kesehatan reproduksi, dan atau jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur tentang jaminan kesehatan. layanan kesehatan yang berkualitas sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: sumber daya manusia, obat: alat kesehatan, fasilitas pelayanan, jaminan kesehatan, dan alat non kesehatan. layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui: pelayanan dasar, dan pelayanan rujukan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang ditunjuk dalam wilayah kerjanya. layanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan dengan caradapatkan dukungan penuh dari keluarga, masyarakat dan petugas sosial kecamatan dan desa, dan mendapatkan persetujuan penyandang disabilitas dan atau walinya atas tindakan medis yang dilakukan. layanan kesehatan rujukan sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan dengan didahului perjanjian kerjasama dengan badan penyelenggara jaminan kesehatan yang ditunjuk oleh pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur tentang kesehatan. bagian kesembilan hak atas politik penyandang disabilitas berhak untuk: menyampaikan pendapat politik baik secara lisan, tertulis, dan atau melalui bahasa isyarat, memperoleh informasi dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan atau kemasyarakatan, dipilih dan memilih dalam jabatan publik dan jabatan politik, yang mengatur tentang politik dan organisasi, mendapatkan fasilitas khusus yang mudah diakses dalam proses pemilihan umum, menentukan pilihan tanpa intimidasi dalam pemilihan umum. pemerintah daerah berkewajiban untuk:ada tingkat desa, tingkat kecamatan dan tingkat daerah, menyediakan fasilitas dan alat bantu yang mudah diakses sesuai dengan derajat kedisabilitasan dalam proses pemilihan umum, dan memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk dapat berpartisipasi sebagai penyelenggara dalam pemilihan umum. bagian kesepuluh hak atas keagamaan setiap penyandang disabilitas berhak untuk: memeluk agama sesuai dengan keyakinannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. mendapatkan kesempatan yang sama dalam menjalankan kegiatan keagamaan. mendapatkan fasilitas khusus dalam menjalankan kegiatan keagamaan. mendapatkan bimbingan rohani oleh pemuka agamanya masing masing. bagian kesebelas hak atas keolahragaan penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk melakukan kegiatan keolahragaan. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keolahragaan berkewajiban untuk: menyediakan tempat olah raga khusus dan fasilitas khusus yang mudah diakses bagi penyandang disabilitas,, pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada hurufdisabilitasan,,diselenggarakan melalui kegiatan: pengenalan olahraga, penataran, pelatihan olahraga, kompetisi berjenjang dan berkelanjutan, dan turnamen baik tingkat kabupaten kota, provinsi, nasional maupun internasional. dalam melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada huruf pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan organisasi perkumpulan olahraga penyandang disabilitas. turnamen sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan secara berjenjang paling sedikit (satu) kali setiap tahun. bagian keduabelas hak atas kebudayaan dan pariwisata setiap penyandang disabilitas berhak untuk: mendapatkan fasilitas dan layanan kebudayaan dan pariwisata yang mudah diakses: dan didampingi oleh pemandu wisata yang memiliki keterampilan khusus untuk mendampingi penyandang disabilitas. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan pariwisata berkewajiban untuk: mengoordinasikan dan memfasilitasi pengembangan budaya dan pariwisata bagi penyandang disabilitas, menyediakan fasilitas kebudayaan dan kepariwisataan yang mudah diakses bagi penyandang disabilitas, dan menyelenggarakpenyediaan fasilitas kebudayaan dan pariwisata sebagaimana dimaksud pada huruf diatur dalam peraturan bupati. bagian ketigabelas hak atas kesejahteraan sosial paragraf umum (l)dimaksud pada merupakan tugas dan tanggung jawab perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidangdimaksud pada meliputi: rehabilitasi sosial, rehabilitasi medikselenggarakan dalam lingkungan: keluarga, masyarakat, dan atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada paling sedikit dilakukan melalui kegiatanrehabilitasi medik rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dengan cara memberikan pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu melalui tindakan medik yang berupa dan sosial medik, rehabilitasi mediaragraf jaminan sosial perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial berkewajiban untuk memberikan jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf kepada penyandang disabilitas. jaminan sosial sebagaimana dimaksud padapada diberikan dalam bentuk:dalam bentuk bantuan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlakuyang. ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupatpenyedia(l)ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan lembaga kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf diatur dalam peraturan bupati. paragraf perlindungan sosial perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam hurufpada huruf bersifat sementara dan diberikan ketika penyandang disabilitas mengalami musibah dan atau kerentanan sosial. bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada diberikan berupa: sandang, pangan dan papan, pelayanan kesehatan, dan mudah diakses bagi penyandang disabilitas, pelayanan terapi psikososialpadabagian keempatbelas hak atas aksesibilitas penyandang disabilitas berhak untuk: mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas umum, dan mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu. (l) pemerintah daerah, pihak swasta, dan masyarakat berkewajiban untukpaling sedikit meliputi aksesibilitas pada: bangunan umum, sarana lalu lintas: sarana komunikasi, jalan umum, pertamanan dan pemakaman umum transportasi umum, sarana keagamaan, sarana pendidikan, sarana kesenian, kebudayaan, dan olahraga, sarana jasa keuangan dan perekonomian, sarana teknologi dan informasi, dan sarana politik, aksesibilitas non fisik sebagaimana dimaksud pada huruf paling sedikit meliputi: pelayanan informasi, dan pelayanpelaksanaan aksesitrotoar, guiding block, texture paving: hand grip, tutup selokan,(l)adaptif sebagaimana dimaksud pada antara lain berupa:kendaraan umumdatau sinyal. aksesibilitas pada transportasidan tanda atau sinyal. toilet: tanda atau sinyal. bagian kelimabelas hak atas pelayanan publik penyandang disabilitas berhak mendapatkan pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik yang mudah diakses dengan sikap dan perilaku yang baik. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pelayanan publik berkewajiban untuk memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada penyandang disabilitas. perlaku yang membutuhkan pelayanan. ketentuan mengenai penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang pelayanan publik kepada penyandang disabilitas diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. bagian keenambelas hak atas perlindungan dari bencana paragraf umum penyandang disabilitas berhakpenanggulangan bencana perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana berkewajiban untuk: memberikan informasi yang mudah diakses tentang bencana kepada penyandang disabilitas, memberikan pengetahuan tentang pengurangan resiko bencana berupamemberikan prioritas utama kepada penyandang disabilitas yang mengalami bencana berupa: penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan psikososial, dan pemenuhan kebutuhan dasar. yang berlaku. bagian ketujuhbelas hak atdelapanbelas hak atas pendataan (l) penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan pendataan. pendataan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada meliputi: pendataan sebagai penduduk dengan disabilitas dalam kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, dokumen kependudukan, dan kartu penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. pendataanudukan dan pencatatan sipil bekerja sama dengan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang statistik. selain pendataan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada penyandang disabilitas dapat secara aktif terlibat dalam kegiatan pendataan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada penyelenggaraan pendataan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat rukun tetangga rukun warga sampai tingkat kecamatan. bagian kesembilanberkewajiban untuk: memfasilitasi penyandang disabilitasmasyarakat dapaorangan, keluarga, kelompok, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga pendidikan, badan hukum, badan usaha, dan atau lembaga swadaya masyarakat. peran serta masyarakat dalam upaya,)j .rlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. bab koordinasi (l) dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas pemerintah daerah melaksanakan koordinasi keterpaduan. koordinasi keterpaduan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh tim koordinasi yang ditetapkan dengan keputusan bupati. tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada bertugas untuk menyelenggarakan dan menyinkronkan kebijakan program dan anggaran pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. hasil penyelenggaraan dan sinkronisasimekanisme hasil penyelenggaraan dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupati. bab kerja sama (l) bupati mengembangkan pola kerjasama dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. kerjasamaukan dengan: pemerintah provinsi pemerintah kabupaten kota pihak luar negeri, dan atau pihak ketiga lainnya yang membidangi disabilitasatau kerjasama lain sesuai kesepakatan. bab vii kp2hpd (l) bupati membentuk kp2hpd dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. keanggotaan kp2hpdsosial, perwakilan organisasi penyandang disabilitas, perwakilan badan hukum, perwakilan badan usaha, perwakilan akademisi, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. fungsi kp2hpd sebagaimana dimaksud dalam adalah sebagai berikut, dan menindaklanjuti aduan dari penyandang disabilitas. tugas kp2hpd sebagaimana dimaksud dalam adalah sebagai berikut: memberikan usulan, pertimbangan,upaya peningkatan partisipasi aktif penyandang disabilitas, keluarga dan masyarakat dalam perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hakterkait penyandang disabilitas kepada pihak yang berwajib, membangun jaringan kerja dengan berbagai pihak dalam upaya pengembangan program yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. ketentuan lebih lanjut mengenai kp2hpd sebagaimana dimaksud dalam diatur dalamp2hpd dan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial. pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada meliputi: penyuluhan, bimbingan, pelatihan, dan pemenuhan kebutuhan dasarnghargaan (l) bupatipenyedia fasilitas publik yang mudah diakses bagi penyandang disabilitas: dan ataumbiayaan (l) pembiay yang berlaku. setiap perangkat daerah berkewajiban untuklarangan (l)mendiskriminasikan penyandang disabilitas dalam jenjang pendidikan, menghambat dan atau menolak penyandang disabilitas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf dan atau huruf dan atau huruf dan atau huruf dan atau huruf dan atau huruf dikenakan sanksi administratif berupa: peringatan tertulis, pemberhentian sementara kegiatan, pembekuan izin kegiatan, dan atau pencabutan dan atau pembatalan rekomendasi izin. ketentuan mengenairalihan (l)perangkat daerah terkait, maka paling lama dalam waktu (lima) tahun sejak diundangkannya peraturan daerah ini harus menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses bagi penyandang disabilitas. lembaga perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang dibentuk pemerintah daerah sebelum berlakunya peraturan daerah ini tetap berlaku dansetaraan, kemandirian,meat kalengan aslinya ditetapkan klaten sekretaris daerah pada tanggal kepala bagian hukum bupati klaten, ttd cap luciano rina damayanti sip,)dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati lumajang, menimbang bahwa penyelenggaringkatkan kesejahteraan dan mencapai keadilan sosial bagi masyarakat daerah, bahwa guna meningkatkan kinerja perusahaan umum daerah, perlu dilakukan penataan dan perbaikan tata kelola organisasi sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, bahwa berdasarkan dhasahaan umum daerah air minum tirta mahaguebut dprd adalah dprdahaguru, selanjutnya disebut pemuda air minum tirta mahaguru adalah perusahaan umum daerah air minum milik pemerintah kabupaten lumajamahaguru, adalah organ pemuda air minum tirta mahaguruahagurahaguru yang bertanggungjawab atas pengurusan pemuda air minum tirta mahaguru untuk kepentingan dan tujuan perusahaan serta mewakili pemuda air minum tirta mahaguru baik didalam maupun dimahagurutetapkan bahwa pemuda air minum tirta mahaguru yang didirikan berdasarkan peraturan daerah kabupaten daerah tingkat lumajang nomor tahun tentang pendirian perusahaan daerah air minum kabupaten daerah tingkat lumajang diubah status badan hukumnya menjadi pemuda air minum tirta mahaguru. perubahan status badan hukum menjadi pemuda air minum tirta mahaguru sebagaimana dimaksud pada meliputi pula kepemilikan atas aset, hak dan kewajiban, dan atau hubungan hukum yang terjadi atas nama pemuda air minum tirta mahaguru. atas perubahan status badan hukum sebagaimana dimaksud pada dilanjutkan berdirinya berdasarkan peraturan daerah ini. pemuda air minum tirta mahaguru sebagaimana dimaksud dalam berkedudukan ibukota kabupaten lumajang dan dapat mendirikan cabang unit kerja seluruh wilayah kabupaten lumajang. pemuda air minum tirta mahaguru dapat melakukan pengembangan unit usaha dan mendirikan anak perusahaan. pengembangan unit usaha dan pendirian anak perusahaan sebagaimana dimaksud harus mendapat persetujuan kpm. bab iii maksud dan tujuan maksud pendirian pemuda air minum tirta mahaguru adalah memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat dan meningkatkan perekonomian daerah melalui tata kelola perusahaan yang baik. tujuan pendirian pemuda air minum tirta mahaguru meliputi: memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, mendorong pertumbuhmemperoleh laba dan atau keuntungan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. bab modal usaha sumber modal pemuda air minum tirta mahaguru terdiri atas: penyertaan modal daerah, pinjaman, hibah, dan sumber modal lainnyaair minum tirta mahaguru seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. modal dasar sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: modal disetor berupa uang, modal disetor berupa tanah dan bangunan. modal dasar pemuda air minum tirta mahaguru adalah rp55. (lima puluh lima miliar dua ratus delapan puluh lima juta empat ratus tiga puluh empat ribu seratus delapan puluh lima rupiah koma sembilan puluh delapan sen) pemuda air minum tirta mahaguru bagian kesatu umum organ pemuda air minum tirta mahaguru, terdiri dari: kpm: dewan pengawas, dan direksi. setiap orang dalam organ sebagaimana dimaksudmahaguruhagurhaguru secara melawan hukum. kpm, dewan pengawas dan direksiaptata cara seleksi sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati. untuk melakukan seleksi sebagaimana dimaksud dalam dibentukmahaguru,haguru, dan cc. memeriksa dan menyampaikan rencana bisnis dan anggaran tahunan yang dibuat direksi kepada kpm untuk mendapatkan pengesa menilai kinerja direksi dalam mengelola pemuda air minum tirta mahaguru: menilai laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan oleh direksi, cc. meminta keterangan direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan pemuda air minum tirta mahagurukemampuan pemuda air minum tirta mahaguruhagurubagian dari jasa produksi dan uangbagian jasa produksi dan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada harus memperhatikan kemampuan keuangan pemuda air minum tirta mahaguru. paragraf pemberhentian dewan pengawas diberhentikan oleh kpmtindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada pemuda air minum tirta mahagur. tata cara pemberhentian dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada dan diatur lebih lanjut dalam peraturuntuk jangka waktu paling lama (enamtata cara pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dalam peraturan bupatimahaguryang diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada tetapataumahaguru. dalam hal direksi berjumlah paling banyak (tiga) atau, dan direksi lainnya sebagai direktur. ketentuan mengenai mekanisme pengangkatan direksi diatur lebih lanjuthagurmahagurupemuda air minum tirta mahaguru menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan,, penyusunan rencana bisnis sebagaimana dimaksud huruf memperhatikan aspirasi para pemangku kepentingan dan disetujui oleh dewan pengawas serta disahkan oleh kpm, dan menyusun dan menyampaikan laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan seluruh kegiathaguruhagur. anggota direksi tidak berwenang mewakili apabila: terjadi perkara pengadilan antara pemuda air minum tirta mahagurueadaan sebagaimana dimaksud pada yang berhak mewakili yaitu: anggota direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan perusahaan, dewan pengawas dalam hal seluruh anggota direksi mempunyai benturan kepentingan dengan perusaha. kpm dapat menunjuk pejabat dari internal untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusmahagurukeuangan pemuda air minum tirta mahagurucuti, cuti untuk menunaikan ibadah haji, cuti nikah, cuti bersalin: dan atau cuti diluar tanggungan perusahadan. ketentuan mengenai pemberhentian direksi sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dalam peratursidang sebagaimana dimaksud pada sebagai bah: tidak pernah dihukum penjara, mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan, dinyatakan sehat berdasarkan surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh pemuda air minum tirta mahaguruketentuan tentang pengangkatan tenaga honorer atau tenaga kontrak diatur lebih lanjut dengan keputusan direksialing banyak terdiri atas: gaji, tunjangan, fasilitas, dan jasa produksi atau insentif pekerjaan. tirta mahagurtirta mahagurutirta mahaguruuntuk menunaikan ibadah haji, cuti nikah: cuti bersalin, dan cuti diluar tanggungan pemuda air minum tirta mahagurutirta mahagurutirta mahaguridilarang melakukan kegiatan yang merugikan perusahaan, pemerintahpemerintah daerah dan atau negara, dan menjadi pengurus partai politik. bab vii sanksi administratif pegawai lainnysakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya dan didukung dibuktikan dengan surat keterangan dokter, telah mencapai usia pensiun, atau 'tirta mahaguru. bab viii atau yang diselenggarakan oleh gabungan pemuda air minum tirta mahaguru. bab tarif air minum pemuda air minum tirta mahaguru menyusudengan mempertimbangkan mutu pelayanan, pemulihan biaya dan target peningkatan cakupan pelayanan, bupati menetapkan tarif air minum sesuai peraturan perundang undangan yang berlakuir minum tirta mahaguruunit kerja lainnya dalam perusahaan,rencana kerja dan anggaran perusahaanbisnis. rencana kerja dan anggarperusahadan anggaran perusahaan, maka ditetapkan oleh direksi dengan persetujuan dewan pengawas. bagian kedua operasional paragraf standar operasional prosedurmahaguru dikewajaran. prinsip tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud padamahaguruparagraf pinjaman pemuda air minum tirta mahaguremuda air minum tirta mahagudalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada mensyaratkan adanya jaminan, aset pemuda air minum tirta mahaguru yang berasal dari hasil usaha pemuda air minum tirta mahaguru, dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman. ketentuan mengenai pinjamanmahagumahagu laporan keuangan, laporan mengenai kegiatan perusahaan, laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, dan rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha perusahaantahun buku dan penggunaan laba bagian kesatu tahun buku laba tahun buku pemuda air minum tirta mahaguru disamakan dengan tahun taklim. perusahaan melakukan perhitungan hasil usaha setiap akhir tahun anggaran. bagian kesatu penggunaan labanggunay6: dana cadangan sebesar dana sosial dan pendidikan sebesar 10y6, sumbangan dana pensiun dan sokongan sebesar dan jasa produksi sebesar 5y6. apabila cakupan pelayanan perusahaan belum mencapai (delapan puluh per seratus), maka perusahaan tidak wajib setor laba bersih kepada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud huruf bab xiii anak perusahaan pemuda air minum tirta mahaguru dapat membentuk anak perusahaan atas persetujuan kpm. dalam membentuk anak perusahaan, pemuda air minum tirta mahaguru dapat bermitra dengan badan usaha milik negara atau bumi lainnyabab xiv evaluasi dan perubahan bentuk hukum bagian kesatu evaluasi evaluasi perusahaan dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi. evaluasi perusahsendirrusahaanmenjadi dasar evaluasi perusahaan. bagian kedua perubahan bentuk hukum pemuda air minum tirta mahagudan restrukturisasi. perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada yamuda air minum tirta mahaguru sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan daerah. bab pembubaran pembubaran pemuda air minum tirta mahaguru ditetapkan dengan peraturan daerah. fungsi pemuda air minum tirta mahagurmahaguru dikembalikan kepada daerah. bab xvi kepailitan perusahahagurusahdan pengelolaan pemuda air minum tirta mahaguruair minum tirta mahaguru, dan cc.air minum tirta mahagumahaguru. bagian kedua pengawasan pengawasan terhadap pemuda air minum tirta mahaguasosiasi pemuda air minum tirta mahagurumahagurtirta mahaguru dalam dan luar negeri serta berkoordinasi dengan instansi terkait pusat dan daerah. bab xix kerjasama perusahaan dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan,engan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah, b.antar perusahaan daerah dan atau pihak lain dalam daerah:. dati lumajang nomor tahun tentang pendirian perusahaan air minum kabupaten daerah tingkat lumajang, dan.lumajang telah ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten daerah tingkatuda air minum tirta mahagurumahagupengetahuan yang memadai dibidang air minum dibuktikan dengan sertifikat, surat keterangan atau ijazah tentang air minsepertirehabilitasi adalah merupakan suatu pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semulapernah dihukum penjara adalah calon pegawai yang tidak pernah melakukan tindak pidana berdasarkan keputusan pengadienaikan pangkat pengabdian adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian pegawai pemuda air minum tirta mahaguru serta sebagai dorongan kepada pegawai pemuda air minum tirta mahaguru untuk lebih meningkatkan prestasi kerja dan pengabdlainnya adalah tindak pidana yang ancaman hukumannya lebih dari (empatnya adalah komite yang dibentuk dewan pengawas untuk membantu melakuktirta mahaguair minum tirta mahaguhuruf yang dimaksud dengan penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional pemuda air minum tirta mahaguru berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. huruf yang dimaksud dengan penilaian tingkat kesehatan adalah penilaian yang meliputi aspek keuangan, aspek operasional dan aspek administrasi. huruf yang dimaksud dengan penilaian pelayanan adalah penilaian berdasarkan tingkat kepuasan pelanggan pemuda air minum tirta mahaguru terhadap kinerjapasai rencana. kerja. pemerintah daerah tahun merupakan.pasa'i!asai rencana kerja pemerintah daerah tahun sebagaimana tersebutdina ini macan kala kaca ono berita daerah kabupaten sleman tahun nomor seri
kr, para ffffec65 .sleman, menimbang :a. bahwa dalam rangka penataan tata laksana proses penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, perlu adanya standar baku dalam pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur: standar operasional prosedur administrasi pemerintahan yang selanjutnya disingkat sop a, dan manfaat tujuan dari pedoman ini adalah untuk memberikan panduan bagi organisasorganisasi perangkat daerah memiliki standar operasional prosedur administrasi pemerintahan masing masing:manfaat yang diharapkan dapat dicapai melalui pedomanap prinsip penyusunan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan adalahadalah: konsisten. sop aaa. sop ajenis jenis sop yang ada dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan adalah: sop berdasarkan sifat kegiatan dikategorikan dalam dua jenis, yaitu sop teknis dan sop administratif: sop menurut cakupan dan besaran kegiatan dikategorikan dalam dua jenis, yaitu sop makro dan sop mikro: sop menurut cakupan dan kelengkapan kegiatan dikategorikan dalam dua jenis, yaitu sop final dan sop parsial, sop menurut cakupan dan jenis kegiatan dikategorikan dalam dua jenis, yaitu sop generik (umum) dan sop spesifik khusus). sop teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakanmakro sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakandalam huruf merupakansop final sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakansebagaimana dimaksud dalam huruf merupakansop generik umumsop spesifik khusus format sop sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini. bab penyusunan sop bagian kesatu siklus penyusunan sop penyusunan sop meliputi siklus sebagai berikut: pembentukan timmbentukan tim pembentukan tim sebagaimana dimaksud dalam huruf sebagai, terdiri dari: tim penyusun sop tingkat kabupaten tim penyusun sop tingkat opd tim penyusun sop tingkat kabupaten dibentuk dan bertanggung jawab kepada bupati. tim penyusun sop tingkat opd dibentuk dan bertanggung jawab kepada kepala opd tim penyusun sop tingkat kabupaten bertanggungjawabbagi seluruh opd, serta menyusun sop lintas opd atau lingkup pemerintah kabupaten sleman. tim penyusun sop tingkat opd bertanggungjawab untuk melakukan penyusunan sop lingkup opd. anggota tim dapat berasal dari personil internal maupun eksternal organisasi. tim bertugas sebagai berikut: melakukan identifikasi kebutuhan:: memonitor dan melakukan evaluasi:bagian ketiga, dengan langkah langkah sebagai berikut: menyusun rencana tindak penilaian kebutuhan melakukan penilaian kebutuhan cc. membuat sebuah daftar mengenai sop yang akan dikembangkan membuat dokumen penilaian kebutuhan sop menyusun rencana tindak penilaian kebutuhan sebagaimana dimaksud pada huruf merupak, sehinggamelakukan penilaian kebutuhan sebagaimana dimaksud pada huruf padyang akan dikembangkan sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan sebuah daftar mengenai sop apa saja yang akan disempurnakan maupun dibuatkan yang baru. membuat dokumen penilaian kebutuhan sop sebagaimana dimaksud pada huruf merupakanagian keempat pengembangan sop pengembangan sop ap, pengujian dan revi sop ap, penetapan sop ap. pengumpulan informasi dan identifikasi alternatif sebagaimana dimaksud huruf untuk dapat menentukan berbagai informasi yang dibutuhkan untuk pengembangan sop ap, baik informasi dari sumber primer maupun sekunder, antara lain dengan metode brainstorming, focus group discussion, wawancara, survey, benchmark, dan telaahan dokumen. analisis dan pemilihan alternatif sebagaimana dimaksud huruf untuk menentukan mana alternatif prosedur yang akan dipilih untuk distandarkan agar mengetahui keuntungan dan kerugian dari setiap alternatif yang diajukan berdasarkan prinsip penyusunan sop sebagaimana dimaksud dalam penulisan sop sebagaimana dimaksud hurufsebagaimana terlampir dalam lampiran peraturan bupati ini. pengujian dan revi sop sebagaimana dimaksud hurufetapan sop sebagaimana dimaksud huruf merupakan tindakan pengambilan keputusan oleh pimpinan, yaitu: penetapan dokumen sop ap dalam lingkungan opd dilakukan oleh kepala opd. penetapan dokumen sop ap lintas opd atau lingkup pemerintah kabupaten dilakukan oleh bupati. bagian kelima integrasi dalam manajemen untuk menjamin keberhasilan penerapan sop diperlukan strategi penerapan terintegrasi dalam manajemen yang meliputi langkah langkah sebagai berikut: perencanaan penerapan sop ap: pemberitahuan notification), distribusi dan aksesibilitas: pelatihan pemahaman sop ap: supervisi. perencanaan penerapan sop sebagaimana dimaksud huruf(notification) sebagaimana dimaksud huruf adalah proses pemberitahuan penyebarluasan informasi perubahan. distribusi dan aksesibilitas sebagaimana dimaksud huruf merupakan pendistribusian salinan copy dari berbagai sop yang dikembangkan dan aksesibilitas terhadap sop yang baru dikembangkan. pelatihan pemahaman sop sebagaimana dimaksud hurufyaitu: motivasi, alih informasi, kesempatan untuk melatih keterampilan baru, dan peningkatan kemampuan. supervisi sebagaimana dimaksud huruf merupakan supervisi secara terus menerus sampai sop benar benar dikuasai oleh para pelaksana. bab, dengan cara monitoring dan evaluasi. monitoring sop sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan secara reguler setiap (enam) bulan sekali. metode monitorievaluasi sop sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan: secara reguler dilaksanakan dalam kurun waktu (satu) tahun. secara insidentil dapat dilakukan sesuai kebutuhan organisasiformat standar operasional prosedur administrasi pemerintahan format sop format sopc )) untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir: simbol kotak process c7) untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi: simbol belah ketupat decision ( )lj) untuk mendeskripsikan hubungan antar simbol yang berbedasistematika penyusunan dokumen so: tahun pembuatan, informasi lain yang diperlukan. pelat aa pra ooopd, nomenklatur opemerintah kabupaten sleman". kap) to) ore ktw zd tp) ken) s2 t5a .nz k7) kopi ke) kas) tas kei han ig. e\| (kr v\| hy. cc. yo! ct usu s3" $le lag 2s. gas api see, co ye? sat h5 han oia perez men yk en ini tej (te) ka) some ke) kn) s\| \| c\|s ku) o\|s (fe kr) kai tw ku) kei pang kau) (ai lang san ku. ke) . hua a x sis "$$ ke) w'e e$x $y ke) los non sis cyrus)s5. ku) is. koi k7, ke) ts) fan fs) ke) so. sci ke) e \|w sela sx\|s s5sis (#s3ls3 \|asli se2 kai ku) c\| es\|z8 sei ps\|ss (ssc (nm wol svn\|u sla las s9\| ku) tej ku) ku) ku) (ta) kn) ku) kel fee) ka) iss iss \|( kej raj r) ks) fat) fe ) fe) kel ke: ka) ko) sc pics \|esia is. fa) c\|s (eksis$ z\|z (eksis ci\|s ts\| k2) sel ke) \|s sis ss\| . s \|s t2\|$ s\|s vul\|v akan s8\| 05x cv3\|s s1\| # s10 asia su us\| ag. kas le) ta) r2) t\| o3. plus dima ks) a34 ke) kw) ss\|s oya sis \|(s tai \|e c\|s warga a19 plus\|s mue sic tag sa(sci so sa\| is4 v kej tn) sc15 o is3\|s pan pad ke) nu. kon ke) taj kej sa\|c \|(kelas \|og\| sic ke) ku) kau) tt. (scalaris a15 cal s215 c\|x x\|o sisa? z'v sg\| sf\|sel8 ke) av: yso? ka) sa. sic3\|sz\|s i88 (sz ke) (solo (gs sao \|(s9 solo s1 $s5 ka) a18 ka, ketentuan lain lain untuk mempermudah penggunaan sop, pada dokumen sop dapat dilengkapi dengan:bupati sleman,hwa pejabat pembuat komitmen dapat memutuskan kontrak secara sepihak, apabila berdasarkan penelitibahwa berdasarkanbahwa,gubah peraturan bupati nomor tahun tentang petunjuk pelaksantambahkan (empat) yakni danpermohonan kebutuhan danayang dilakukan bersama antaraantara dan disisipkan (empat) yakni dan sehingga berbunyi sebagai berikut:jasa. kesempatan menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksudatankuasa pengguna anggaran, terhadap penyedia barang dantuangkan dalam bentuk berita acara. apabila keputusan pengguna anggarandead dan kepala bagian administrasi dan pengendalian pembangunan sekretariat daerahanggaracc. pengguna anggaranjasa tidak dapat disetujui oleh pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran, maka pengguna anggarandendum kontrakdengan tembusan pejabat pembuat komitmen, dankuasa pengguna anggaran dengan tembusan bagian administrasi dan pengendaljasa untuk menyerahkan garansi bankcc. denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan, kemampuan keuangan penyedia barang jasa. klaim pencairan jaminan pelaksanaan' kurs bupati sleman daerah istimewa yogyakarta peraturan bupati sleman nomor tahun tentangsalah satu kebutuhan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak adalah kemudahan dalam melakukan transaksi pembayaran pajak, bahwa salah satu upaya untuk memberikan kemudahan masyarakat dalam melakukan transaksi pembayaran pajak melalui pembayaranpajak adalah lembaga perbankan dan atau lembaga non perbankan yang ditunjuk untuk menerima pembayaran pajakrekening kas umum daerah adalah bank pembangunan daerah daerah istimewa yogyakarta yang ditunjuk sebagai rekening tempat pembukaan rekening kas umumyment online system yang selanjutnya disingkat pos adalah sistem data wajib pajak daerah yang dikelola oleh didendanomor transaksi bank yang selanjutnya disingkat ntb adalah nomor unik yang diberikan oleh sistem tempat pembayaran sebagai konfirmasi pembayaran kepada wajib pajak pada saat sistem fine. kode bayar adalah kode unik yang dikeluarkan oleh didenda yang meliputi nomorsurat setoran pajak daerah elektronik yang selanjutnya disingkat ssd adalah ssd yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sebagai ssd. akhir adalah nomor urut yang secara otomatis diberikan oleh sistem untuk setiap proses penetapan pajak daerahruang lingkup setiap pembayaran pajak yang menjadi kewenangan daerah dilakukan secara online. jenis pajak sebagaimana dimaksud pada meliputibayaran pajak dibedakan berdasarkan cara penghitungan pajak, yaitu berdasarkan penetapan didenda dan berdasarkan laporan wajib pajak. jenis pajak yang perhitungan pajaknya berdasarkan penetapan didenda terdiri dari: pajak reklame: pajak air tanah: dan cc. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. jenis pajak yang perhitungan pajaknya berdasarkan laporantata cara pembayaran dan pelimpahan pajak bagian kesatu pembayaran pajak wajib pajak membayar jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam dengan menyerahkan spot skpd skpd skpdkbt std tempat pembayaranot skpd skpd skpdkbt std. wajib pajak membayar jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam dengan menyerahkan speed dan atau skpd skpdkbt std. dokumen speed sebagaimana dimaksud pada disediakan tempat pembayaran pajak, dan wajib pajak mengisi data secara jelas, lengkap dan benar. dokumen skpd skpd skpdkbt std disampaikan oleh didenda kepada wajibeed dan atau skpd skpd skpdkbt std. setiap wajib pajak membayar pajak secara online tempat pembayaran pajak yang ditunjuk oleh bupati. tempat pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. pembayaran pajak tempat pembayaran pajak dapat dilakukan melalui: counter teller loket teller, atau anjungan tunai mandiritanda bukti pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ditandatangani dan diberikan tanda validasi oleh petugas tempat pembayaran pajak. wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak melalui anjungan tunai mandiri mendapatkan struk pembayaran sebagai tanda bukti pembayaran pajak. tanda bukti pembayaran pajak yang diterima oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam dan berlaku sebagai tanda bukti pembayaran pajak yang sah. tempat pembayaran pajak yang menerima pembayaran pajak melalui counter teller loket teller menerima speed dan atau spot skpd skpd skpdkbt std sebagaimana dimaksud dalam melakukan verifikasi data wajib pajak dengan menggunakan nod dan atau nomor akhir. tempat pembayaran pajak yang menerima pembayaran pajak melalui anjungan tunai mandiri melakukan verifikasi data pembayaran pajak dengan data wajib pajak menggunakan nod dan atau nomor akhir. tempat pembayaran pajak melakukan verifikasi dengan meneliti dan mencocokkan speed dan atau spot skpd skpd skpdkbt std sebagaimana dimaksud pada dan dengan data yang terdapat dalam pos. tempat pembayaran pajak memberikan data pembayaran pajak kepada didenda secara online setiap hari. tempat pembayaran pajak melakukan rekapitulasi dan rekonsiliasi harian atas penerimaan pajak dengan didenda. bagian kedua pelimpahan pajak tempat pembayaran pajak wajib melimpahkan seluruh hasil penerimaan pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak rekening kas umum daerah dalam jangka waktu 1x24 jam. ketentuan pelimpahan hasil penerimaan pajak oleh tempat pembayaran pajak rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut: hasil penerimaan pajak sampai dengan pukul wib dilimpahkan pada akhir hari kerja bersangkutan, hasil penerimaan pajak setelah pukul wib dilimpahkan pada hari kerja berikutnya, hasil penerimaan pajak pada hari libur dilimpahkan pada hari kerja berikutnya. bank rekening kas umum daerah menyerahkan dokumen berupa nota kredit, rekening koran dan lampiran rincian transaksi hasil penerimaan pajak didenda pada akhir hari kerja bersangkutan. didenda meneliti dan mencocokkan dokumen sebagaimana dimaksud pada dengan data dalam pos. berdasarkan hasil penelitian dan pencocokan sebagaimana dimaksud pada didenda melakukan pengesahan pendapatan daerah. apabila terdapat perbedaan data transaksi dengan data wajib pajak, didenda dan bank rekening kas umum daerah menyelesaikan perbedaan tersebut. dokumen sebagaimana dimaksud pada yang tidak sesuai dengan data dalam pos, dikirim kembali tempat pembayaran pajak dan bank rekening kas umum daerah untuk dilakukan rekonsiliasi. babi rekonsiliasi didenda dan tempat pembayaran pajak melakukan rekonsiliasi dalam penerimaan pajak. rekonsiliasi dalam penerimaan pajak meliputi: rekonsiliasi data transaksi, dan rekonsiliasi data penerimaan pajak. (l) rekonsiliasi data transaksi sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dengan mencocokkan data transaksi dan data wajib pajak berupa speed dan atau spot skpd skpd skpdkbt std dengan data dalam pos. rekonsiliasi data transaksi sebagaimana dimaksud pada (l) dilakukan setiap hari pada akhir waktu layanan(l) rekonsiliasi data penerimaan pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dengan mencocokkan data penerimaan pajak antara nota kredit, rekening koran, lampiran rincian transaksi dan dokumen pembayaran ssd didenda. rekonsiliasi data penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan setiap bulan paling lama tanggal bulan berikutnyabab monitoring monitoring pelaksanaan pembayaran pajak secara online dilakukan oleh didenda. dalam melakukan monitoring sebagaimana dimaksud pada didenda mengikutsertakan satuan kerja perangkat daerah yang berhubungan secara fungsi. bab gangguan sistem apabila terjadi gangguan sistem antara tempat pembayaran dan didenda maka tempat pembayaran melakukan pelayanan pembayaran pajak secara office dengan memberikan ntb dan melakukan transaksi store forward setelah sistem kembali normal. pelayanan pembayaran pajak secara offline sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi teknis store forward. bab vii ketentuan peralihan penyiapan prasarana dan sarana dalam rangka pelayanan pembayaran pajak secara online dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama (enam) bulan sejak peraturan bupati mulai berlaku. pelayanan pembayaran pajak secara langsung didenda masih dapat dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama (enam) bulan sejak peraturan bupati mulai'k
sep bupati sleman peraturan bupati sleman nomor 22a tahun tentang kebijakan akuntansi keuangan daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati slemanketentuan peraturan daerah kabupaten sleman nomor tahun tentang: peraturan bupati tentang kebijakan akuntanntitas pelaporan keuangan daerah adalah pemerintyang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keukeuangan daerahruang lingkup kebijakan akuntansi keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam meliputi: peranan dan tujuan laporan keuangan: penggunaan laporan keuangan: entitas pelaporan dan entitas akuntansi, prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan: kendala informasi akuntansi yang relevan dan andal: mata uang pelaporan, bahasa laporan keuangan, komponen laporan keuangan: laporan keuangan skpd, kebijakan akuntansi per komponen laporan keuangan, kebijakan akuntansi keuangan daerah berdasarkan: tanggal kebijakan akuntansi keuangan daerah peranan dan tujuan pertujuan laporan keuangan pemerintah daerah adalah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna laporan untuk pengambilan keputusan dan menilaiperaturan perundang undangan:. pengguna laporan keuangan pengguna laporan keuangan pemerintah daerah adalah: masyarakat:: pemerintah provinsi: dan pemerintah pusat. entitas pelaporan dan entitas akuntansi entitas pelaporan adalah skpd. entitas pelaporan wajib menyusun laporan keuangan yang meliputi: laporan realisasi anggaran: neraca, laporan arus kas: laporan surplus defisit, dan catatan atas laporan keuangan. laporan keuangan dihampiri dengan: laporan keuangan blue bentuk ringkas. ikhtisar laporan keuangan perusahaan daerah. entitas akuntansi adalah skpd. entitas akuntansi wajib menyusun laporan keuangan meliputi: laporan realisasi anggaran: neraca, cc. laporan surplus defisit, dan catatan atas laporan keuangan masing masing skpd. prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan pemerintah daerah adalah: basis akuntansi basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah, terdiri dari: basis kas untuk: pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran,setelah dilakukan validasi atas bukti pengeluaran oleh skpd. basis akrual untuk: pendapatan dan belanja laporan surplus defisit: pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca. nilai perolehan prinsip nilai perolehan digunakan untuk mencatat aset sebesarrealisasi pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui apbd selama s. substansi mengungguli formalitas. transaksi sertadengan aspek formalitasnya,e utama laporan adalah tahun anggaran, namun untuk laporan realisasi anggaran adalah semester. dalam keadaan tertentu, laporan keuangan disajikan dengan suatu periode kurang dari satu tahun, dengan mengungkapkan informasi sebagai berikut: alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu. metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat metode yang barupenyajian wajar laporan keuangan pemerintah daerah menyajikan dengan wajar laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan surplus defisit dan catatan atas laporan keuangan. dalam menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu, diperlukankendala informasi akuntansi yang relevan dan andal kendala dalam mewujudkan. kendala dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan: materialis kriteria materialis adalah suatu kondisi tidak dicantumkannya informasi dalam laporan keuangan dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan. pertimbangan biaya dan manfaat kriteria pertimbangan biaya dan manfaat adalah apabila manfaat yang dihasilkan dari informasi yang dimuat dalam laporan keuangan melebihi biaya yang diperlukan untuk penyusunan laporan keuangan. keseimbangan antar karakteristik kualitatifpertimbangan profesionalkan dengan menggunakan kurs tengah yang dikeluarkan oleh bank indonesiomponen laporan keuangan laporan realisasi anggaran laporan realisasi anggaranneraca mencantumkan paling sedikit pos pos berikut: kas dan setara kas, investasi jangka pendek: ekuitas dana.diklasifikasikan berdasar aktivitas operasi, investasi, pembiayaan, dan non anggaran selama suatu periode.pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. biaya adalah kewajiban pemerintah daerahungkapan yang memadai antara lain: menyajikan informasi tentang kebijakan keuangan, ekonomi makro, pencapaian target, kendala dan hambatan yang dihadapi. menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan kebijakan akuntansi untuk diterapkan atas transaksi transaksi dmengungkapkan informasi pos pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual. komponen komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas kecuali laporan arus kas yang hanya disajikan oleh entitas pelaporan dalam hal ini pemerintah daerah. laporan keuangan skpd laporan realisasi anggaran skpd laporan realisasi anggaran skpd menyajikan perbandingan antara anggaran pendapatan dan belanja skpd. neraca skpd neraca menyajikan informasi tentang posisi keuangan satuan kerja perangkat daerah. posisi keuangan satuan kerja perangkat daerah adalah posisi mengenai aset, kewajiban dan rekening r k) pemerintah daerah pada suatu tanggal tertentu. laporan surplus defisit skpd laporan surplus defisit menyajikan informasi tentang kinerja keuangan skpd. kinerja keuangan skpdskpd yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. biaya adalah kewajiban skpdskpdterdiri atas: menyajikan informasi tentang pencapaian target kinerja keuangan, kendala dan hambatan yang dihadapi:kebijakan akuntansi per komponen laporan keuangan akuntansi pendapatan pengertioperasional adalah hak pemerintah daerpendapatan daerah diklasifikasikan menurut: urusan pemerintah: organisasi, dan kelompok. klasifikasi kelompok akun keuangan dirinci menurut: jenis, obyek: dan cadalah pendapatan yang berasal dari sumber ekonomi: lain lain pendapatan asli daerah yang sah, pendapatan transfer adalah penerimaan dana dari entitas pelaporan lain terdiri dari: dana dari pemerintah pusat dana perimbangan: dana dari pemerintah pusat lainnya, dana dari pemerintah provinsi. lain lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan yang bukan berasal dari pendapatan asli daerah maupun dana perimbangan terdiri dari: pendapatan hibah: pendapatan dana darurat, pendapatan lainnya: pengakuan pengakuan pendapatan dalam laporan realisasi anggaran lra) adalah pendapatan diakui pada saat diterima rekening kas umum daerah. pendapatan dalam laporan surplus defisit diakui pada saat diyakini telah terjadi kenaikan ekuitas bersih, yaitu: pendapatan diakui pada saat diterima rekening kas umum daerah: pajak daerah dengan sistem self assessment pendapatan diakui pada saat diterima rekening kas umum daerah dan pada saat diterbitkan surat ketetapan pajak daerah kurang bayar skpd) surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan (skpdkbt): pajak daerah dengan sistem official assessment pendapatan diakui pada saat diterbitkannya surat ketetapan pajak daerah: retribusi daerah pendapatan diakui pada saat diterbitkannya surat ketetapan retribusi daerah (skpd) atau dokumen lain yang dipersamakan. untuklue. koreksi pendapatan pengembalian yang sifatnya normal dan berulangsebelumnya dibukukan sebagai belanja tahun berkenaan. transaksi pendapatan berbentuk barang dan jasa dilaporkan dalam neraca dan yang dianggap perlu. akuntansi belanja dan beban pengertian belanja adalah semua pengeluaran kas umumsemua penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dana yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. klasifikasi belanja belanja daerah yaitu: belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang meliputi: belanja pegawai adalah pengeluaran dalam bentuk gaji dan tunjangan, atau kompensasi yang diberikan kepada pegawai. belanja barang dan jasa adalah pengeluaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari (dua belas) bulan. bunga merupamerupamerupamerupa. transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan entitas pelaporan lain. klasifikasi menurut organisasi adalah pengelompokan belanja menurut organisasi lingkungan pemerintah daerah. klasifikasi menurut fungsi adalah pengelompokanbelanjaejabat pengelola keuangan daerah (ppid)endapatan asli daerah yang s yang terjadi pada periode periode sebelumnya, yang mempengaruhi saldountuk blue, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai blue. perlakuan akuntansi belanja modal belanja modal akan diperlakukan sebagai aset tetap jika memenuhi kriteria sebagai berikut: manfaat ekonomi lebih dari (dua belas) bulan: perolehan dimaksudkan untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual: diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan: nilainya material. pengukuran belanja diukur dan dicatat berdasarkan realisasi pengeluaran kas, informasi lain yang dianggap perlu. akuntansi pembiayaan pengertilasifikasi pembiayaan pembiayaan terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. penerimaan pembiayaan, dan pencairan dana cadangan. pengeluaran pembiayaanan pengeluaran pembiayaan dicatat sebesar realisasi penerimaan dan atau pengeluaran rekening kas umum daerah yang dianggap perlu. kebijakan atau rawa, kekayaan dasar laut, kandungan pertambangan, dan harta peninggalan sejarah seperti candiiukur dengan andal: pada saat diterima atau kepemilikannya dan atau penguasaannya berpindah:yang dibuktikan dengan berita acara serah terima barang dan jasa: nilai barang dan jasa yang diterima adalahklasifikasi aset aset diklasifikasikan dalam: aset lancar pengertianjenis aset lancar terdiri dari: kas dan setara kas (a)surat berharga harus segera dapat diubah menjadi kas(tiga) bulan). (b) kas terdiri atas: (a) kas kas daerah, (b) kas bendahara penerimaan: dan (c) kas bendahara pengeluaran. (c) setara kas terdiri dari: simpanan bank dalam bentuk deposito: surat berharga yang sangat likuid atau jangka waktunya kurang dari (tiga) bulan. (d) pengakuan penerimaan kas berasal dari: pendapatan asli daerah, dana perimbangan: lain lain pendapatan yang sah, dan penerimaan pembiayaan. penerimaan kas diakui pada saat terjadi arus masuk kas kas daerah. pengeluaran kas terdiri dari belanja, pengeluaran pembiayaan. belanja dan pengeluaran pembiayaanpidpengeluaran kas dari kas daerah skpd merupakan peralihan aktiva dari pemerintah daerah bendahara umum daerah bud) skpd sehingga tidak dianggap sebagai belanja. (e)(a) pengertianatau sama dengan (dua belas) buldan surat berharga yang mudah diperjualbelikan dicairkan. (b) pengakuan investasi jangka pendek diakui pada saat terjadinya realisasi belanja investasi. (c) pengukuran investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga dicatat sebesar nilai perolehan. nilai perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi ditambah denganinvestasi dalam bentuk surat berharga yang tidak diketahui nilai kebolehannya, maka dinilai sebesar harga pasar surat berharga pada tanggal perolehan. investasi jangka pendek dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut. (dperubahan harga pasar investasi jangka pendek(a) pengertian piutang adalah klaim entitas pemerintah daerah kepada pihak lain atas uang, barang dan atau jasa atau akibat lain berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, antara lain terdiri dari: piutang pajak, piutang retribusi: piutang pendapatan asli daerah lainnya: piutang dana bagi hasil, piutang dana alokasi umum: piutang dana alokasi khusus, piutang lain lain terdiri dari: piutang bagian lancar penjualan angsuran, piutang ganti atas kekayaan daerah, piutang hasil penjualan barang milik daerah, od. piutang de9g. piutang penguatan modal: piutang lainnya. (b) pengakuan piutang diakui pada saat diyakini telah timbul hak, yaitu pada saat: diterbitkannya surat ketetapan pajak daerah untuk pajak yang ditetapkan diterbitkannya surat ketetapan retribusi daerah untuk retribusi yang ditetapkan ditandatanganinya komitmen untuk retribusi yang menggunakan komitmen diterbitkannya keputusan presiden menteri untuk piutang dana alokasi umum dana alokasi khusus: saat ditetapkannya dana bagi hasil oleh pemerintah atasan timbulnya hak untuk menagih piutang pendapatan asli daerah lainnya dan piutang lain lain. (c)persediaan (a)terdiri dari: persediaan alat tulis kantor, persediaan bahan pakai habis: persediaan alat listrik: persediaan alat kebersihan, persediaan alat alat olah raga, persediaan alat kontrasepsi: persediaan material bahan, persediaan barang cetakan, persediaan cindera mata, persediaan benda pos, persediaan bahan bakar, persediaan bahan makanan: persediaan obat: persediaan bibit: persediaan ternak: persediaan suku cadang, persediaan lainnya. (b) pengakuan persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan dapat diukur dengan andal. persediaan dicatat dengan menggunakan pendekatan surplus defisit, maka pembelian dicatat sebagai belanja, dan pada akhir periode akuntansi dilakukan penyesuaian berdasarkan hasil pemeriksaan fisik. persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki pada kegiatan swakelola tidak dimasukkan sebagai persediaan dalam kelompok aset lancar, tetapi dibebankan rekening aset tetap yaitu konstruksi dalam pengerjaan. (c) pengukuran persediaan disajikan neraca, antara lain bahan baku, tenaga kerja langsung, bbm dan biaya langsung lainnya. persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar yaitu nilai pasar yang berlaku pada saat penilaian. (d) lancar diklasifikasikan menjadi:(a)dapat berupa: pembelian obligasi atau surat utang negaradana bergulir kepada kelompok masyarakat: investasi non permanen lainnya. (b)ada perusahaan negara perusahaan daerah, lembaga keuangan negara, badan usaha milik. (c) pengakuan investasi jangka panjang dapat diakui apabila memenuhi kriteria: kemungkinan manfaat ekonomi, manfaat sosial atau jasa potensial dimasa yang akan datang atas suatu investasi dapat diperoleh, nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai. pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. (d) pengukuran investasi non permanenperolehan yang meliputi harga transaksi, komisi, jasa bank dan biaya lainnya. investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal proyek proyek pemerintah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan dalam penyelesaian proyek sampai diserahkan pihak ketiga. meliputi harga transaksi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut. (e)yang diperoleh dicatat mengurangi nilai investasi dan tidak dicatat sebagai pendapatanalam jumlah yang sama. (f) penilaian penilaian investasi jangka panjang dilakukan dengan (tiga) metode, yaitu: metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. metode ekuitas,da akan mengurangi nilai investasi pemda dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, digunakan untuk kepemilikan yang akan dijual dalam jangka waktu dekat. pelepasan dan pemindahan investasi pelepasan investasi: pelepasan sebagian dari investasi tertentu yang dimiliki pemda dinilai dengan menggunakan nilai rata rata yaitu membagi total nilai investasi terhadap total jumlah saham yang dimiliki:(h permanen dan non permanen, perubahan harga pasardan fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. klasifikasi aset tetap terdiri dari: (a) tanah peralatan dan mesin terdiri dari: alat alat berat: alat studio dan komunikasi, alat alat kedokteran: alat alat laboratorium, alat alat keamanan. gedung dan bangunan terdiri dari: bangunan gedung, bangunan monumen: bangunan taman. jalan, irigasi dan jaringan terdiri dari: jalan dan jembatan, bangunan air irigasi: instalasi, jaringan: akuntansiterdiri dari: buku perpustakaan: barang bercorak kesenian kebudayaan. cc. hewan dan ternak serta tanaman, konstruksi dalam pengerjaan. pengakuan (a)(b)(c)aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea import dan biaya yang dapat dilekatkan secara langsung sampai aset tersebut siap untuk digunakan. (c) tanah diakui sebesar biaya perolehan yangj(d)(e)(f) (9g) (h) nilai konstruksi dalam pengerjaan yang dicataperubahan nilai, jika ada, mutasi aset tetap lainnya. (c) informasi penting lainnya. pertukaran aset (a) aset tetap yang diperoleh karena pertukaran dinilai sebesar nilai wajar aset tetap yang diperoleh atau diserahkan. (b)donasi (a) pengertian aset donasi adalah aset tetap yang diperoleh oleh pemerintah daerah sebagai transfer aset tetap tanpa persyaratan apapun(b) pengakuan(c) pengukuran aset donasi disajikan neraca sesuai dengan nilai perolehan:: perolehan aset donasi diakui sebagai pendapatan pada laporan surplus defisit. penghentian dan pelepasan aset tetap retirement and disposal): (a)harus direklasifikasi akun aset lainnya sesuai dengan nilai tercapainya. (b). dana cadangan pengertian (a(b) dana cadangan dapat dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan, dengan dirinci menurut tujuan pembentukannya. (c) pembentukan maupun peruntukan dana cadangan berdasarkan pada peraturan daerah. pengakuan dana cadangan diakui pada saat terjadi realisasi pembentukan dana cadanganaset tak berwujud (a) pengertian aset tak berwujud adalah aset yang: aplikasi sistem informasi, lisensi dan franchise: hak cipta( copyright), paten dan hak lainnya, hasil kajian penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang. (b) penilaian aset tak berwujud dinilai sebesar nilai perolehan tagihan piutang penjualan angsuran (a) pengertian tagihan piutangihak lain yang jangka waktu penugasannya lebih dari satu tahun. (b) penilaikas daerah danrugi tgr) pengertian merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara jika dalam kepengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaanmtugas kewajibannya. tgr merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri dalam kedudukannya bukan sebagai bendaharalunasan tuntutan tersebut dilaksanakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun. penilaitgr dinilai sebesar nilai nominal dalam surat keterangan tanggung jawab mutlak dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai(a) pengertian, kelola, serah atau built operate transfer bks bot) dan bangun, serah, kelola atau built transfer operate (bsk bto). bks bot adalahsk btoantara lain dengan sistem bagi hasil. (b) pengakuanapat timbul dari::kewajiban diklasifikasikan menjadi: kewajiban jangka pendek kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar (atau jatuh tempo) dalam waktu (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, yang terdiri dari: utang kepada pihak ketiga utang kepada pihak ketiga yang berasal dari kontrak dimana hak atas perolehan barang jasa sudah diterima tetapilurah akses, aspen dan perum, antara lain: pendapatan diterima muka, utang biaya. kewajiban jangka panjang kewajiban jangka panjang adalah, yang terdiri dari: utang dalam negeri merupakan utang jangka panjang yang dapat berasal dari sektor perbankan, obligasi, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota lainnya dan diharapkan akan dibayar lebih dari (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. utang luar negeri merupakan utang jangka panjang yang sumber dananya dari luar negerikewajiban tersebut atas dasar jangka panjang. hal tersebut harus didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembalibeberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu yang menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek jika persyaratan terkait dengan posisi keuangan dalam perjanjian tersebut dilanggar.meminta pelunasan sebagai konsekuensi adanya pelanggaran:dilakukan dengan: pembayaran kas, penyerahan aktiva lain, pemberian jasa, penggantian kewajiban tersebut dengan kewajiban lain: atau konversi kewajiban menjadi ekuitas. pengakuan kewajiban diakui padaa kepada pihak lain. kewajiban dapat timbul dari: transaksi dengan pertukaran, transaksi tanpa pertukaran, sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan. belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan: kejadian yang berkaitan dengan pemerintah: kejadian yang diakui pemerintah. pengukura tanggal neraca. pengungkapan kewajiban dibagi menjadi kewajiban lancar da neraca. r k pemerintah daerah, yaitu selisih antara jumlah surat perintah pencairan dana sp2d) yang diterima skpd dari skpd dengan jumlah setoran unit kerja kas daerah. r k dinas, yaitu selisih antara jumlah sp2d yang diterbitkan skpd kepada skpd dengan jumlah setoran dinas kas daerah. rekening ini mencerminkan investasi pemerintah daerah pada skpd. surplus defisit, yaitu selisih antara pendapatan dan biaya selama periode pelaporan. pengakuan ekuitas diakui saat terjadi transaksi sebagai akibat penerapan model desentralisasi akuntansi keuangan daerah. r k pemerintah daerah digunakan oleh skpddaerah. sisi kredit: penerimaan sp2d dari skpd dan atau penerimaan aktiva non kas dari pemerintah daerah. r k dinas digunakan oleh pemerintah daerah, untuk mencatat: sisi debut: penerbitan sp2d dan atau penyerahan aktiva non kas skpd. sisi kredit: penerimaan setoran uang dan atau penerimaan aktiva non kas dari unit kerja. r k pemerintah daerah dsurplus defisit disajikan sebesar selisih antara pendapatan dajak penerangan jalan karena pemberitahuan dari pihak pln barua pemakai laporan membuat evaluasi dan keputusan, maka informasi yang diberisri purnomo
peraturan bupati sleman nomor: tahubeberapa kalislemaab standar harga sarana kerja pada: huruf mesin kantor, setelah angka time recorder mesin absensi simple ditambahkan (tiga) angka baru yaitu angka angka angka sehingga secara keseluruhan angka angka angka berbunyi sebagai berikut: mesin kantor sudah termasuk pajak lane nama bara satuan harga keterangan mesin genset kapasitas kva unit honda kapasitas kva unit hatch perlu mesin potong rumput schl unit shil mesin facsimile panasonic unit huruf perabot kantor diubah, sehingga secara keseluruhan huruf perabot kantor berbunyi sebagai berikut: perabot kantor sudah termasuk pajak no\| nama barang harga rp) harga rp) filling cabinet vip buah laci vip buah laci vip buah laci brother buah laci brother buah laci gta buah laci acre buah laci acre buah laci acre buah 2laci datafile buah laci datafitg. lion buah laci almari gambar graphitegue) la. brother (h buah brother (hlaci buah tinggi \|e. brother buah tinggi kaca brother bulan ichsan hs buah beratindustrian, perdagangan, dan koperasiindustrian, perdagangan, dan koperaspelaksanaan tugas bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, dan usaha kecil dan menengah,, pembinaan dan pengembangan perindustrian, perdagangan, koperasi, dan usahadan koperasi terdiri dari: kepala dinas: sekretariat,:,, seksi usaha koperasi dan usaha kecil dan menengah:pasaiindustrian bidang perindustrian mempunyai tugas menyelenggarakan. bidang perindustrian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi: penyusunan rencana kerja bidang perindustrian: perumusan kebijakan teknisusaha industri, penyelenggaraan dan pembinaan pelayanan registrasi dan pengendalian industri, dan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja bidang perindustrian. seksi pengembangan produksi industri mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan produksi industri. seksi pengembangan produksi industri dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi: penyusunan rencana kerja seksi pengembangan produksi industri: penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan produksisarana dan prasarana produksi industri, penyelenggaraan dan pembinaan penerapan standar produksi, penyelenggaraan dan pembinaan pengembangan komoditas industri, dan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja seksi pengembangan produksi industri. seksi pengembangan usaha industri mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan usaha industri. seksi pengembangan usaha industri dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi: penyusunan rencana kerja seksi pengembangan usaha industri: penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan usaha industri: cc. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan usaha industri, penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kewirausahaan industri: penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia usaha industri: dan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja seksi pengembangan usaha industri. seksi registrasi dan pengendalian industri mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan pelayanan registrasi dan pengendalian industri. seksi registrasi dan pengendalian industri dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi: penyusunan rencana kerja seksi registrasi dan pengendalian industri, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan pelayanan registrasi dan pengendalian industri, penyelenggaraan pelayanan registrasi industri, penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian perizinan industri, penyelenggaraan pengendalian usaha dan produksi industri: dan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja seksi registrasi dan pengendalian industri. bagian ketiga bidang perdagangan bidang perdagangan mempunyai tugas menyelenggarakan, membina, dan memantau. bidang perdagangan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi: penyusunan rencana kerja bidang perdagangan: perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan, pembinaan, dan pemantauan: cc. penyelenggaraan, pembinaan, dan pemantauan perdagangan dalam negeri: penyelenggaraan, pembinaan, dan pemantauan perdagangan luar negeri: penyelenggaraan bimbingan usaha dan pendaftaran perusahaan: dan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja bidang perdagangan. seksi perdagangan dalam negeri mempunyai tugas menyelenggarakan, membina, dan memantau perdagangan dalam negeri. seksi perdagangan dalam negeri dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi: penyusunan rencana kerja seksi perdagangan dalamngendalian informasi pasar dan stabilisasi harga, penyelenggaraan, pembinaan, dan pengendalian barang beredar dan jasa: penyelenggaraan, pembinaan, dan pemantauan perlindungan konsumen, dan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja seksi perdagangan dalam negeri pasai seksi perdagangan luar negeri mempunyai tugas menyelenggarakan, membina, dan memantau perdagangan luar negeri. seksi perdagangan luar negeri dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi: penyusunan rencana kerja seksi perdagangan luarluar negeri,
bupati sleman v : bbb peraturan bupati sleman nomor: tahun tentang bantuan biaya kesehatan bagi mantan bupati dan mantan wakil bupati dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati sleman, menimbang: bahwa untuk menghargai jasa mantan bupati sleman dan mantan wakil bupati sleman perlu diberikan penghargaan berupa bantuan biaya kesehatan: bahwa untuk kelancaran pemberian bantuan biaya kesehatan perlu menetapkan peraturan bupati tentang bantuan biaya kesehatan bagi mantan bupati dan mantan wakilutuskan: menetapkan: peraturan bupati tentang bantuan biaya kesehatan bagi mantan bupati dan wakil bupati. babi ketentuan umum ataumantan bupati dan mantan wakil bupati adalah mantan bupati sleman dan mantan wakil bupati sleman. 'st suamimendampingi selama melaksanakan tugas dalam jabatan. janda dudatelah meninggal dunia, dan lemah mendampingi selama melaksanakan tugas dalam jabatan. biaya kesehatan adalah biaya untuk pengobatan dan atau perawatan, serta pemeliharaan kesehatan seperti biaya pemeriksaan kesehatan (check up) dan biaya laboratorium. bab biaya kesehatan bagi mantan bupati dan mantan wakil bupati pemerintah daerah menyediakan bantuan biaya kesehatan bagi mantan bupati dan mantan wakil bupati termasuk istri suami atau janda duda. bantuan biaya kesehatan sebagaimana dimaksud dalam diberikan kepada mantan bupati dan mantan wakil bupati termasuk istri suami atau janda duda, masing masing paling banyak sebesar rp10. (sepuluh juta rupiah) per tahun. pasai satuan biaya kesehatan diberikan kepada mantan bupati dan mantan wakil bupati dengan dihampiri bukti pembayaran biaya kesehatan yang sah. bab ketentuan penutup "ada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, peraturan bupati sleman aicabut v#kabupaten sleman, sutrisno seryakniinas pendidikan, pemuda, dan olah raga yana., nasional yang selanjutnya disingkat skhuasbn, yang selanjutnya disingkat skuad,huruf dan huruf diubah, dan diubah,ketentuan dan diubah, sehingga pasai, dan rintisan sekolah bertaraf internasional rabi) ditambah dengan psikosis. seleksi calon peserta didik kelas vii smp dilaksanakan dengan menggunakan skhuasbn, shun, atau skuad (tiga) mata pelajaran. seleksi calon peserta didik kelas svi! sekolah menengah pertama andalan dan kelaspelaksanaan penerimaan peserta didik baru rintisan sekolah bertaraf internasional dilakudengan bentuk kegiatanketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. sekolah dasar, sebesar rp25. (dua puluh lima ribu rupiah): sekolah menengah pertama, sebesar rp30. (tiga puluh ribu rupiah): sekolah menengah atas, sebesar rp35. (tiga puluh lima ribu rupiah): sekolah menengah kejuruan, sebesar rp45. (empat puluh lima ribu rupiah), taman kanak kanak dan sekolah dasar model sebesar rp100. (seratus ribu rupiah). rintisan sekolah bertaraf internasional rabi) sekolah dasar, sebesar rp100. (seratus ribu rupiah) sekolah menengah pertama, sebesar rp200. (dua ratus ribu rupiah) sekolah menengah atas, sebesar rp200. (dua ratus ribu rupiah), kecuali dan smp rintisan sekolah bertaraf internasional rabirabi)ibuktikan dengan kartu keluarga miskin. ketentuan huruf huruf dan huruf dan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:ns tni polri pegawai bumn bumanak dari mereka yang bukan pns tni polri pegawai bumn bum:
pen bupati sleman peraturan bupati sleman nomor tahun tentang perizinan pedagang kaki lima dengan rahmat tuhan yang maha esa,edagang kaki lima, tata cara memperoleh izin diatur oleh bupati, bahwa untuk efektivitas dan kelancaran penerbitan izin pedagang kaki lima, perlu menetapkan peraturan bupati tentang pesisiran pedagang kaki li#erah lembaran negara republik indonesia tahun nomer s9, tambahan:ibmuwa yogyakarta berita negara tahun nomor 59j, peraturan daerah kabupaten sleman nomor tahun tentang pedagang kaki limarizinasar kabupaten sleman. kepala dinas ialah kepala dinas pasar kabupaten sleman. pedagang kaki lima yang selanjutnya disingkat pkl,ruang milik jalan atau fasilitas umum dengan menggunakan sarana berdagang yang mudah dipindahkan dan dibongkar pasang. izin lokasi pkl adalah izin yang yang wajib dimiliki oleh pkl untuk menjalankan kegiatan usahanya pada waktu dan lokasi tertentu, yang terdiri dari ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu dibuat ruang manfaat jalan. bahu jalan adalah bagian dari badan jalan yang berada pada ruang milik jalan, berupa jarak dari tepi jalan rintangan, dinyatakan dalam satuan (meter). fasilitas umum adalah lahan, bangunan, beserta kelengkapannya yang tersedia untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas. tempat usaha adalah lokasi tempat melakukan aktivitas jual beli barang dan atau jaspenataan pedagang kaki lima pemerintah daerah melakukan penataan pkl melalui penetapan lokasi pkl dan perizinan pkl. lokasi pkl ditetapkan dengan mempertimbangkan: lokasi tidak mengganggu kepentingan umum, tidak berada sekitar bangunan kantor pemerintahan, makam pahlawan, monumen, objek wisata, serta tempat peribadatan, cc. jarak dari persimpangan jalan, lingkungan instalasi gardu induk perusahaan listrik negara, stasiun pengisian bahan bakar bulk liquid petroleum gas. dan stasiun pengisian bahan bakar umum, paling sedikit (lima puluh meter). lokasi pkl ditetapkan dengan keputusan bupati. kegiatan pkl yang dilakukan pada lokasi selain yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan penertiban oleh satuan polisi pamong praja bersama instansi terkait. bab iii penyelenggaraan pkl sarana perdagangan pkl pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam dapat berupa bangunan, tenda, atau kendaraan. ukuran bangunan yang dapat dipergunakan oleh pkl paling besar berukuran panjang (empat meter), tinggi (dua meter), dan lebar paling banyak (limapuluh persen) dari lebar bahu jalan apabila lokasi menggunakan ruang milik jalan. tenda yang dapat digunakan oleh pkl dalam bentuk: konstruksi tenda bongkar pasang, bahan kerangka dapat terbuat dari besi dan atau kayu dan atau bambu: cc. atap tenda dapat terbuat dari bahan terpal atau sejenisnya. penggunaan kendaraan oleh pkl hanya diperbolehkan pada lokasi pkl yang menggunakan fasilitas umum sarana perdagangan pkl sebagaimana dimaksud dalam harus dibongkar pada saat waktu operasional pkl berakhir. pkl dibedakan berdasarkan klasifikasi jenis barang dagangan. klasifikasi jenis barang dagangan ditetapkan oleh kepala dinas setiap pkl dalam melakukan kegiatan mendasarkan pada waktu operasional kegiatan pkl. waktu operasional kegiatan pki. sebagai berikut: pagi pukul wib sampai dengan pukul wib siang pukul wib sampai dengan pukul wib malam pukul wib sampai dengan pukul wib. pkl dalam melakukan aktivitas kegiatan lokasi pkl berdasarkan rencana tapak lokasi pkl. dinas menyusun rencana tapak setiap lokasi pkl. bab ketentuan perizinan bagian kesatu izin lokasi pkl setiap pkl wajib memiliki izin lokasi pkl. izin lokasi pkl diterbitkan oleh kepala dinas. (l) setiap izin lokasi pkllokasi pkl tidak dapat dipindahtangankan tanpa izin dari kepala dinas. izin lokasi pkl sebagaimana dimaksud dalam berlaku selama (satu) tahun. izin lokasi pkl dapat diperpanjang. pengajuan perpanjangan izin lokasi pkl paling lama (empat belas) hari sebelum masa izin berakhir. penerbitan izin lokasi pkl sebagaimana dimaksud dalan tidak dikenakan biaya. bagian kedua aspek pemberian izin lokasi pkl dasar pemberian izin lokasi pkl didasarkan pada aspek sebagai berikut: kelengkapan dan kebenaran persyaratan administrasi permohonan izin: ketersediaan lokasi kegiatan usaha pkl, klasifikasi jenis barang dagangan: dan cd. kesesuaian dengan rencana tapak lokasi pkl. paragraf persyaratan administrasi permohonan izin lokasi pklizin lokasi pkl dihampiri dengan persyaratan: fotokopi kartu tanda penduduk kabupaten sleman atau surat keterangan tinggal sementara calon pkl yang masih berlaku, surat pernyataan belum memilik tempat usaha bermaterai rp6000, (enam ribu rupiah), cc. surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan serta fungsi fasilitas umum bermaterai rp6000, (enam ribu rupiah), tanpa menuntut ganti rugi apapun kepada pemerintah daerah bermaterai rp6000, (enam ribu rupiah), dan pas foto terbaru ukuran 4x6 sebanyak (dua) lembar. paragraf prosedur pemberian izin lokasi pkl berkas permohonan izin lokasi pkllokasi pkl. keputusan atas permohonan izin lokasi pkl. setiap pkl dalam menjalankan kegiatannya memperoleh hak, mempunyai kewajiban dan larangan sesuai peraturan perundang undangan. bab sanksi! setiap pkl yang tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan bupati ini dikenakan sanksi administrasi berupa: peringatan tertulis, pembekuan izin lokasi pkl, cc. pencabutan izin lokasi pkl. sanksi administrasi diberikan oleh kepala dinas. tata cara dan tahapanngawasan, dan pengendalian (!) pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan usaha pkl dilakukan oleh dinas. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian dilakukan bersama instansi terkait. bab ketentuan peralihan setiap pkl yang telah menjalankan kegiatannya sebelum berlakunya peraturan bupati ini, wajib mengajukan permohonan izin lokasi pkl paling lama (satu) tahun sejak tanggal diberlakukannya peraturan bupati ini. bab vhuni bupati sleman, sri purnomo diundangkan sleman sekretaris daerah kabupaten sleman, o suhartono berita daerah kabupaten sleman tahun nomor seriyang terdiri dari sekretariat daerah dan staf ahli lingkungan pemerintah kabupaten gunung maskesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan, bagian hukum, asisten perekonomian, membawakan: bagian administrasi pembangunan, bagian administrasi perekonomian dan sda, bagian pelayanan pengadaan barang dan jasa pemerintah, asisten administrasi umum, membawakan: bagian umum, bagian organisasi, bagian keuangan, bagian bagian terdiri atas: bagian administrasi pemerintahan, membawakan: sub bagian administrasi pemerintahan daerah, sub bagian administrasi kependudukan, ketertiban umum dan kerjasama antar daerah, sub bagian fasilitasi penanganan sengketa dan tata batas: bagian kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan, membawakan: sub bagian agama, pendidikan dan kebudayaan, sub bagian pemuda, olahraga dan seni, sub bagian bina kesejahteraan masyarakat, bagian hukum, membawakan: sub bagian perundang undangan, sub bagian dokumentasi hukum dan ham, sub bagian bantuan hukum dan sengketa hukum, bagian administrasi pembangunan, membawakan: sub bagian perencanaan, sub bagian monitoring dan evaluasi, sub bagian pelaporan, bagian administrasi perekonomian dan sda, membawakan: sub bagian pengembangan dan potensi daerah, sub bagian sarana dan prasarana perekonomian, sub bagian produksi dan distribusi, bagian pelayanan pengadaan barang dan jasa pemerintah, membawakan: sub bagian pembina pengadaan barang jasa, sub bagian pelaksana pengadaan barang jasa, sub bagian pendukung pengadaan barang jasa secara elektronik, bagian umum, membawakan: sub bagian rumah tangga dan tata usaha, sub bagian perlengkapan, sub bagian protokoler dan perjalanan, bagian organisasi membawakan: sub bagian analisis jabatan dan kelembagaan, sub bagian tata laksana, sub bagian pendayagunaan aparatur dan kepegawaian, bagian keuangan membawakan: sub bagian verifikasi, sub bagian perbendaharaan, dan sub bagian akuntansi dan pelaporanalan sesuai dengan aslinya anne rata hukum, sia setan ntp: struktur organisasi lampiran peraturan bupati gunung mas sekretariat daerah dan staf ahli nomor tahun (tipebupati staf ahli staf ahli staf ahli sekretaris bidang politik, bidang ekonomi, bidang hukum dan keuangan dan kata di: daerah pemerintahan pembela nan maa dm, can kelompok jagung iii asisten asisten asisten pemerintahan dan perekonomian adminstrasi kesejahteraan rakyat umum bagian bagian bagian bagian bagian bagian pelayanan bagian bagian bagian administrasi kesra dan hukum administrasi administrasi pengadaan umum organisasi keuangan pemerintahan kemasyarakatan pembangunan perekonomian dan barang jasa sda pemerintah subbab subbab subbab subbab subbab pembina subbab subbab administrasi agama, pendidikan perundang undangan subbab pengembangan dan pengadaan barang rumah tangga dan analisis jabatan subbab pemerintahan dan kebudayaan perencanaan potensi daerah jasa tata usaha dan kelembagaan verifikasi daerah subbab administrasi subbab subbab subbab subbab subbab pelaksana kependudukan, pemuda, olahraga dokumentasi monitoring dan sarana dan pengadaan barang subbab subbab ketertiban umum dan prasarana jasa subbab kerjasama antar daerah dan seni hukum dan ham evaluasi perekonomian perlengkapan tata laksana perbendaharaan subbab subbab subbab pendukung subbab subbab subbab subbab subbab fasilitasi bina kesejahteraan bantuan hukum dan pelaporan produksi dan pengadaan barang protokoler dan pendahagi! naan akuntansi dan penanganan masyarakat naam distribusi jasa secara elektronik perjalanan aparatur dan pelaporan sengketa dan tata batasdaerah, administratif terhadap pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan tugas pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara perangkat daerah serta pada instansi daerah, dan pelayanan administratif. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. asisten pemerintahan dan membantu sekretaris perumusan kebijakan dan koordinasi pembinaan kesejahteraan rakyat daerah dalam perumusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, administrasi kebijakan, koordinasi kependudukan, ketertiban umum dan kerjasama antar daerah, pelaksanaan program, pelaksanaan fasilitasi penanganan sengketa dan tata batas, pelayanan administrasi, perumusan kebijakan dan koordinasi pembinaan pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan agama, pendidikan dan kebudayaan, pemuda, administrasi pemerintahan, olahraga dan seni serta bina kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan dan perumusan kebijakan dan koordinasi pembinaan kemasyarakatan serta penyelenggaraan peraturan perundang undangan, hukum. dokumentasi hukum dan ham, serta bantuan hukum dan sengketa hukadministrasi fasilitasi perumusan mengoordinasikan dan fasilitasi pelaksanaan tugas desentralisasi pemerintahan kebijakan, koordinasi dan tugas pembantuan, pembinaan ketentraman dan ketertiban program dan pelayanan serta perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana, serta urusan administrasi pelaksanaan tugas tampungtantra dan atau urusan pemerintahan daerah, pemerintahan sisa, administrasi kependudukan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas menyusun materi ketertiban umum dan pelaksanaan otonomi daerah, penegasan, penetapan dan kerjasama antar daerah, pemantauan batas antar provinsi, kabupaten, kecamatan dan penanganan sengketa dan kelurahan desa, tata batas., perencanaan dan mengoordinasikan dalamkecamatan, kademangan kelurahan dan desa, mengoordinasikan kegiatan perumusan kebijakan dan penghimpunan, penganalisaan, penyusunasama luar negeri, mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan pembinaan adminstrasi kependudukan proyeksi dan penyerangan kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil, pelaksanaanub bagian menyiapkan data pengumpulan data penyelenggaraan urusan desentralisasi, administrasi pemerintahan penyelenggaraan pengevaluasian pelaksanaan urusan pemerintahan daerah desentralisasi daerah. kabupaten, kecamatan dan kelurahan desa, .penghimpunan bahan koordinasi pembinaan ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat, penghimpunan bahan koordinasi pembinaan penanggulangan bencana, .pelaksanaan fasilitasi dan penyusunan pedoman maupun aturan penyelenggaraan urusan pemerintahan kabupaten, kecamatan dan kelurahan kota, pelaksanaan penyusunan dan penyediaan antara lain unsur rupa bumi, pelayanan administrasi terpadu kecamatan patenkpud)koordinasi mengoordinasikan, pembinaan dan fasilitasi serta monitoring administrasi hubungan kerjasama dan penyelenggaraan administrasi kependudukan, kependudukan, ketertiban fasilitasi perselisihan antar pembinaan pengolahan data kependudukan secara reguler, umum dan kerjasama antar daerah dan regional serta penyiapan materi dan fasilitasi pembentukan hubungan daerah menyusun rencana kerja dan kerjasama antar daerah dan regional, melaksanakan pembinaan pembinaan hubungan kerjasama antar daerah dan regional, administrasi kependudukan, pelaksanaan kegiatan perumusan kebijakan dan pengirim proyeksi dan penyerangan punah, penganalisaan, penyusunan dan mengkoordinasikan kebijakan kependudukan. program kerjasama luar negeri, mengoordinasikan penyelesaian perselisihan antar daerah dan regelesaian sengketa, pelaksanaan tugas yang sifatnya mediasi berdasarkan asas fasilitasi penanganan permasalahan tata batas musyawarah, mufakat terhadap permasalahan yang terjadi sengketa dan tata batas dan penyelesaian batas dalam lingkup pemerintahan daerah. pelaksanaan mediasi antar provinsi, kabupaten, dilakukan terhadap permasalahan: kecamatan dan bila terjadi perselisihan antar pihak investor dengan kelurahan desa. investor lainnya, atau bila terjadi perselisihan antar pihak investor dengan masyarakat. penyelesaian permasalahan tata batas pemerintahan antar pemerintahan daerah kabupaten gunung mas dengan pemerintah daerah lainnya yang berbatasan, penyelesaian sengketa permasalahan tata batas antar kecamatan, kelurahan dan desa sampai kepada penetapan dan penyelesaian batas antar kecamatan, kelurahan dan desa lingkupkesejahteraan fasilitasi perumusan penyusunan bahan kebijakan pemerintah daerah bidang rakyat dan kemasyarakatan kebijakan, koordinasi kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan, program dan pelayanan penyusunan bahan perencanaan strategis bidang urusan agama, pendidikan kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan, dan kebudayaan, pemuda, penyusunan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi olahraga dan seni, bina bidang bina mental spiritual, bina sosial, bina kesejahteraan masyarakat.gama, menyediakan bahan penyusunan bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah pendidikan dan kebudayaan perumusan kebijakan bidang keagamaan, pendidikan dan kebudayaan, pemerintah daerah bidang penyusunan rencana dan program kerja pelaksanaan kegiatan keagamaan, pendidikan dan keagamaan, pendidikan dan kebudayaan, kebudayaan, penyusunan pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan rencana dan program kerja, kegiatan keagamaan, pendidikan dan kebudayaan, pelaksanaan dan pelayanan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan administrasi, fasilitasi dan kegiatan keagamaan, pendidikan dan kebudayaan, dan koordinasi, penyiapan bahan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. penyelenggaraan sistem informasi serta pementasan, evaluasi dan pelaporan bidang keagamaan, pendidikan dan kebudayaan. kepala sub bagian menyusun bahan perumusan penyusunan bahan kebijakan pemerintah daerah bidang pemuda, olahraga dan kebijakan daerah bidang pemuda, olahraga, seni dan pariwisata, seni pemuda, olahraga, seni dan penyusunan bahan perencanaan strategis bidang pemuda, pariwisata, bahan olahraga, seni dan pariwisata, perencanaan strategis bidang penyusunan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi pemuda, olahraga, seni dan pemuda, olahraga, seni dan pariwisata, pariwisata, serta bahan .penyusunan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dan pelayanan bidang pemuda, olahraga, seni dan pariwisata, administrasi, fasilitasi dan penyusunan bahan penyelenggaraan sistem informasi bidang koordinasi, penyelenggaraan pemuda, olahraga, seni dan pariwisata, sistem informasi, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan tugas, dan pelaporan bidang bina pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. pemuda, olahraga dan seni. kepala sub bagian bina menyusun perumusan penyusunan bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah kesejahteraan masyarakat kebijakan pemerintah bidang bina kemasyarakatan, daerah bidang bina peran penyusunan bahan rencana dan program bidang bina masyarakat, bina adat dan kemasyarakatan, sosial budaya serta bina penyusunan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi tenaga kerja dan bidang bina kemasyarakatan, transmigrasi, penyusunan .penyusunan bahan fasilitasi dan koordinasi peran rencana dan program kerja, masyarakat, adat dan sosial budaya serta bina tenaga kerja pelaksanaan dan pelayanan dan transmigrasi, administrasi, fasilitasi dan .penyusunan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan koordinasi, penyiapan bahan bidang bina kemasyarakatan, penyelenggaraan sistem pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan informasi serta pemantauan, tugas, dan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. bidang bina kemasyarakatan. kepala bagian hukum fasilitasi perumusan mengoordinasikan penyusunan dan perumusan peraturan kebijakan, koordinasi perundang undangan daerah, program dan pelayanan pengkajian dan penelaahan hukum, urusan pembinaan dan pendokumentasian hukum, fasilitasi produk hukum penyelenggaraan bantuan hukum, pembinaan dan pengawasan produk hukum desa, mengoordinasikan pemenuhan hak asasi manusikoordinasi penyiapan bahan koordinasi penyusunan dan perumusan perundang undangan penyusunan dan perumusan rancangan peraturan daerah kabupaten gunung mas, rancangan peraturan daerah penyiapan bahan koordinasi penyusunan dan perumusan kabupaten gunung mas, rancangan peraturan bupati, keputusan bupati dan menelaah peraturan bupati, instruksi bupati: keputusan bupati dan instruksi pati, bupati, mengkaji peraturan pengkajian peraturan perundang undangan, perundang undangan dan penyusunan program legislasi daerah kabupaten gunung mas, menyusun program legislasi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan daerah kabupaten gunung mas. tugas, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. kepala sub bagian mengkoordinasikan urusan pencatatan dan penomoran pengundangan peraturan daerah dokumentasi hukum dan publikasi, sosialisasi, serta dalam lembaran daerah dan pengundangan peraturan bupati, ham mengumpulkan bahan peraturan bersama bupati dalam berita daerah, dokumentasi produk produk pengumpulan dan pengelolaan bahan dokumentasi produk produk hukum dan pelayanan hukum, perpustakaan hukum dan penyelenggaraan layanan perpustakaan hukum memperhatikan pemeliharaan dan penataan perpustakaan hukum, permasalahan ham yang ada sosialisasi dan pengawasan mengenai ham kabupaten gunung kabupaten gunung mas. masgumpulkan bahan pengumpulan bahan penyelesaian sengketa hukum, bantuan hukum dan penyelesaian sengketa pemberian bantuan dan perlindungan hukum kepada unsur sengketa hukum hukum serta memberikan pemerintah kabupaten gunung mas dalam hubungan bantuan dan perlindungan kedinasan, hukum kepada unsur pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lhp) pemerintah kabupaten lingkungan sekretariat daerah kabupaten gunung mas, gunung mas dalam pelaksanaan monitoring proses sengketa aset pemerintah hubungan kedinasan dan daerah, sengketa aset pemerintah pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan daerah. tugas, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. asisten perekonomian membantu sekretaris pelaksanaan penyusunan kebijakan dan program bidang daerah dalam perumusan perekonomian, infra struktur dan sumber daya serta kebijakan, koordinasi administrasi pembangunan dan layanan pengadaan barang pelaksanaan program, dan jasa pemerintah daerah. pelayanan administrasi, pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas dan program pemantauan, dan evaluasi skpd sesuai dengan pemandangan tugas asisten terkait dengan perekonomian dan pembangunan, penyelenggaraan urusan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan program skpd sesuai pemerintahan bidang dengan pemandangan tugas asisten perekonomian dan perekonomian, infrastruktur pembangunan, dan sumber daya serta pelaksanaan pembinaan administrasi bidang administrasi pembinaan dan perekonomian, administrasi infrastruktur dan sumber daya pengendalian administrasi serta pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah, dan pembangunan dan layanan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah. kepala bagian administrasi fasilitasi perumusan penyusunan bahan kebijakan pemerintah daerah bidang pembangunan kebijakan, koordinasi pembangunan daerah, program dan pelayanan penyusunan bahan perencanaan strategis bidang urusan perencanaan, pembangunan daerah, monitoring dan evaluasi dan penyusunan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi pelaporan.rencanakan, menyusun, penyusunan dan penyiapan rencana kerja tahunan senja) perencanaan menyiapkan dan lingkup sekretariat daerah kabupaten gunung mas, melaksanakan tugas sub penyusunan dan penyiapan rencana strategis lima tahunan bagian perencanaan renstra) lingkup sekretariat daerah kabupaten gunung mas, lingkup sekretariat daerah penyusunan dan penyiapan rencana dan program kerja rka kabupaten gunung mas. dan dpa dpp) lingkup sekretariat daerah kabupaten gunung mas, penyusunan dan penyiapan rencana umum pengadaan rup) lingkup sekretariat daerah kabupaten gunung mas, s.perencanaan asn lingkup sekretariat daerah untuk mengikuti bintik dan kursus kursus singkat lainnya, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. kepala sub bagian pelaksanaan monitoring dan penyusunan rencana kerja sub bagian monitoring dan monitoring dan evaluasi evaluasi bidang evaluasi sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk pembangunan untuk digitalisasi oleh pimpinan, menunjang tugas kepala penanggung jawab pelaksanaan kegiatan dan program bagian administrasi monitoring dan evaluasi bidang pembangunan sesuai dengan pembangunan, menyusun, peraturan yang berlaku guna integritas, mengiventarisasi, menyiapkan pelaporan hasil kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan melaksanakan tugas untuk bahan penanggung jawaban kepada atasan, sub bagian monitoring dan pengarsipan dokumen sesuai dengan peraturan yang berlaku evaluasi lingkup untuk bahan pertimbangan dalam perumusan tindak lanjut sekretariat daerah penyelesaian dari atasan, dan kabupaten gunung mas.rumusan kebijakan pemerintah daerah pelaporan kebijakan pemerintah bidang pengendalian dan pelaporan pembangunan, daerah bidang pengendalian penyiapan bahan rencana dan bahan program bidang dan pelaporan pengendalian dan pelaporan pembangunan, pembangunan, pelaksanaan penyiapan bahan penyelenggaraan sistem informasi bidang dan pelayanan administrasi, pengendalian dan pelaporan pembangunan, dan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. penyelenggaraan sistem informasi. kepala bagian administrasi fasilitasi perumusan penyiapan rencana kerja bagian administrasi perekonomian perekonomian dan sda kebijakan, koordinasi dan sda sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman program dan pelayanan pelaksanaan tugas, urusan pengembangan dan pembagian pembimbingan pelaksanaan tugas bawahan potensi daerah, sarana dan lingkungan bagian administrasi perekonomian dan sda, prasarana perekonomian penyiapan bahan penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan produksi dan distribusi.investasi dan pengendalian serta memantau perkembangannya, .penyusunan bahan fasilitasi dan koordinasi serta penyelenggaraan sistem informasi perekonomian dan sumber daya alam, monitoring, evaluasi dan pelaksanaan tugas, pelaporan pelaksanaan tugas bagian administrasi perekonomian dan sda kepada atasan,rencanakan, menghimpun, pengidentifikasian dan pemetaan potensi usaha, ketersediaan pengembangan dan potensi melaksanakan, monitoring lahan, sarana dan prasarana penunjang penanaman modal daerah evaluasi dan pelaporan sektor primer dan tersier serta pendokumentasiannya, program kegiatan sub bagian pengumpulan data potensi daerah, potensi investasi daerah pengembangan dan potensi yang berpotensi untuk dikembangkan, daerah. pengolahan data sumber daya alam yang potensial untuk ditawarkan kepada investor (penanaman modal), penyiapan data untuk menyusun profil komoditi unggulan profil investor, pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan fungsi, pengumpulan data dan informasi sebagai lahan peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia sdm) bidang penanaman modal, pengkajian dan penelitian sumber daya potensi daerah, penyiapan makalah bahan seminar, simposium, temu usaha dan lain laisarana menyiapkan bahan penyusunan pedoman pembinaan pengembangan usaha dan prasarana perumusan kebijakan daerah badan usaha milik daerah, koperasi, usaha mikro, perekonomian pemerintah daerah bidang kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian, sarana dan prasarana .penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan perekonomian, penyusunan pengembangan usaha daerah badan usaha milik daerah, rencana dan program kerja koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perdagangan dan bidang sarana dan perindustrian, prasarana perekonomian, pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan penyusunan pedoman, fungsi, petunjuk teknis pembinaan penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi pengembangan usaha serta fasilitasi dan koordinasi bidang pengembangan badan daerah badan usaha milik usaha milik daerah dan lembaga perekonomian daerah, daerah perbankan, koperasi, pelaporan pelaksanaan tugas, dan usaha mikro, kecil dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. menengah, perdagangan dan perindustrian. kepala sub bagian menyediakan bahan penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang pembinaan produksi dan distribusi perumusan kebijakan produksi dan distribusi, pemerintahan daerah bidang penyusunan petunjuk teknis distribusi logistik, bina produksi dan distribusi, penyusunan petunjuk teknis pemanfaatan pengelolaan menyusun rencana dan produksi dan distribusi program kerja, pelaksanaan pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan dan pelayanan administrasi, fungsi, fasilitasi dan koordinasi. .mengoordinasikan dan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan produksi dan distribusi,pelayanan memberikan pelayanan pelaksanaan teknis operasional sekretariat dalam bidang pengadaan barang dan jasa administratif dalam pelayanan dan pembinaan pengadaan barang jasa pemerintah yang pemerintah pengadaan barang jasa dalam implementasinya oleh kelompok kelompok kerja pokja melalui penyelenggara pengadaan barang jasa), barang jasa yang penghimpunan dan menyusun serta melaksanakan strategi pengadaan barang jasa pemerintahan bidang pembinaan pembiayaannya sebagian atas mini daan: buruhnya bersumber dari administrasi pengadaan, seluruhnya penginventarisasian paket paket kegiatan yang ada dalam anggaran sebagian atau lingkup pemerintah kabupaten yang akan dilelang diseleksi, seluruhnya bersumber dari evaluasi dan pengkajian berbagai permasalahan atau kendala yang anggaran pendapatan belanja dihadapi serta mencari solusi pemecahan masalah dalam negara apbn) maupun pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintahan, anggaran pendapatan belanja pengelolaan sistem pengadaan dan sistem informasi manajemen daerah apbd) sesuai dengan pengadaan, ketentuan dan perundangan pemberian rekomendasi dan pelaksanaan pelayanan umum bidang undangan yang berlaku.kelompok kerjarumuskan, penyusunan dan penetapan standar operasional prosedur sop) pembina pengadaan mempersiapkan dan pelaksanaan pengadaan barang jasa, barang jasa melaksanakan strategi penyebarluasan strategi, kebijakan standar, sistem dan prosedur kebijakan pengembangan pengadaan barang jasa pemerintah, sumberdaya manusia bidang pengembangan dan pembinaan sdm bidang pengadaan pengadaan barang jasa barang jasa, dengan melakukan pendataan dan penjaringan personil berbagai skpd pembinaan dan peningkatan lingkungan pemerintah kabupaten gunung mas untuk dipilih kompetensi terhadap seluruh menjadi kelompok kerja yang dapat memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, dan perangkat bagian pengadaan barang jasa pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. kepala sub bagian merencanakan, mengoordinasikan dengan kelompok kerja pengadaan pelaksana pengadaan mempersiapkan dan barang jasa dalam menyusun rencana pelaksanaan barang jasa pemprograman pengadaan barang jasa, pelaksanaan pengadaan .penghimpunan seluruh kegiatan pelelangan dengan barang jasa serta membantu berkoordinasi pada setiap skpd lingkungan pemerintah mempersiapkan administrasi kabupaten gunung mas untuk selanjutnya menjadi tugas penyelesaian singgah dalam dan tanggung jawab kelompok kerja dalam pengadaan proses pengadaan barang barang jasa, jasa. penyusunan jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan, penyiapan dan penetapan dokumen pengadaan seleksi, .mengoordinasikan dengan lpse kabupaten gunung mas mengenai rencana pelaksanaan pengadaan barang jasa, pengusulan tenaga ahli dalam hal pengadaan barang jasa bersifat khusus dan atau memerlukan keahlian khusus yang berasal dari pegawai negeri ataupun swasta, penyampaian laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada kepala bagian layanan pengadaan kabupaten, penyimpanan dokumen asli pengadaan barang jasa, persiapan secara administratif atas.mengoordinasikan dengan kelompok kerngkoordinasikan kegiatan mengoordinasikan dengan skpd lingkungan pemerintahan pendukung pengadaan pengadaan barang dan jasa kabupaten gunung mas untuk menghimpun rencana umum barang jasa secara dengan pihak layanan pengadaan barang jasa lingkungan pemerintahan elektronik pengadaan secara elektronik kabupaten dan mengumumkan website pemerintah lpse) kabupaten mengenai kabupaten gunung mas dan portal pengadaan nasional sistem informasi rencana melalui lpse kabupaten gunung mas, umum pengadaan sirup) penyusunan program kegiatan, ketatausahaan, evaluasi dan dan jaringan internet untuk pelaporan pengelolaan pengadaan barang jasa secara pelaksanaan pengadaan elektronik lingkungan kabupaten gunung mas, barang dan jasa penyediaan sarana akses internet bagi kelompok kerja kabupaten gunung mas. barang jasa, perencanaan anggaran pengadaan barang jasa pada tahun anggaran berikutnya, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. asisten administrasi umum membantu sekretaris daerah penyusunan bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah dalam pelayanan administratif bidang administrasi umum, dan pembinaan aparatur sipil penyusunan rencana strategis bidang administrasi umum, negara pada instansi daerah mengoordinasikan penyusunan perumusan kebijakan pemerintah terkait dengan daerah bidang organisasi, kepegawaian, keuangan dan aset serta mengkoordinasikan layanan umum administrasi sekretariat daerah, fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan tugas bidang organisasi, pembinaan dan pengembangan kepegawaian, keuangan dan aset serta umum, organisasi, pembinaan dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang organisasi, fasilitasi koordinasi perangkat kepegawaian, keuangan dan aset serta umum, daerah, kepegawaian, keuangan mengoordinasikan penyelenggaraan sistem informasi bidang dan aset serta umum. organisasi, kepegawaian, keuangan dan aset serta umumum penyiapan bahan kebijakan penyusunan bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah pemerintah daerah bidang tugas bidang tugas bagian umum, bagian umum, penyusunan penyusunan bahan petunjuk teknis bidang tugas bagian umum, bahan pembinaan dan petunjuk penyusunan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi teknis ketatausahaan, bidang tata usaha, tata usaha keuangan, perlengkapan, dan rumah kearsipan, melaksanakan tangga sekretariat daerah, urusan rumah tangga, penyusunan bahan fasilitasi dan koordinasi bidang tata usaha, tata ketatausahaan keuangan, usaha keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga sekretariat verifikasi dan akuntansi, dan daerah, perlengkapan serta koordinasi pelaksanaan tata usaha umum dan tata usaha pimpinan, penyusunan program lingkup pelaksanaan urusan tata usaha keuangan sekretariat daerah, sekretariat daerah.tata usaha keuangan, perlengkapan, dan rumah tanggrumah melaksanakan urusan penyiapan tempat ruangan dan akomodasi untuk kegiatan tangga dan tata usaha kerumahtanggaan pimpinan rapat kenegaraan, pelantikan serta pengurusan rumah dan kantor, pemeliharaan tangga bupati dan wakil bupati, peralatan dan gedung kantor pelaksanaan pemeliharaan keindahan dan kebersihan kantor dan rumah jabatan bupati, serta rumah jabatan bupati, wakil bupati dan sekretaris wakil bupati, sekretaris daerah, daerah dan kendaraan penyiapan pengelolaan kendaraan dinas operasional operasional serta pelayanan lingkungan sekretariat daerah, administrasi umum, .pelaksanaan urusan pemanfaatan, pengaturan dan administrasi surat menyurat, pengamanan lingkungan kantor dan rumah jabatan bupati penyediaan bahan rencana dan wakil bupati serta sekretaris daerah, dan program kerja serta s.penghimpunan bahan untuk penyusunan rencana dan mengoordinasikan pelaksanaan program kerja bagian, pelaporan bagian. perencanaan kegiatan bidang rumah tangga dan tata usaha bagian, pengelolaan surat masuk dan surat keluar lingkungan sekretariat daerah, pengelolaan arsip, pelaksanaan urusan keperluan rumah tangga bupati dan wakil bupati, rumah jabatan bupati dan wakil bupati, pengurusan barang barang keperluan bupati dan wakil bupati, pelaksanaan pelayanan bahan bakar minyak, pelaksanaan pelayanan akomodasi dan konsumsi, pelaksanaan pengaturan penggunaan kendaraan operasusunan analisa dan penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang perlengkapan rencana kebutuhan, perlengkapan pengadaan dan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program bidang pemeliharaan, menyimpan perlengkapan, dan mendistribusikan penyusunan kebutuhan perlengkapan, lingkungan sekretariat pengadaan perlengkapan dan perbekalan, daerahatalaksanaan penatalaksanaan keprotokolan pimpinan, protokoler dan perjalanan keprotokolan pimpinan, pengelolaan dan pengolahan materi acara resmi, acara, tamu pemerintah penanganan keprotokolan tamu tamu pemerintah daerah, daerah, administrasi penanganan urusan administrasi perjalanan dinas pimpinan perjalanan dinas pimpinan dan pegawai lingkup sekretariat daerah, dan pegawai lingkup pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan sekretariat daerah tugas, dan kabupaten gunung mas pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. serta tamu pemerintah daerah. kepala bagian organisasi menyusun bahan kebijakan penyusunan bahan kebijakan pemerintah daerah bidang pemerintah daerah bidang organisasi, organisasi, perencanaan penyusunan bahan perencanaan strategis bidang organisasi, strategis bidang organisasi, penyusunan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi pelaksanaan dan pelayanan bidang kelembagaan, penatalaksanaan, dan pendayagunaan administrasi, fasilitasi, aparatur pemerintah daerah dan kepegawaian lingkup koordinasi dan informasi, sekretariat daerah, penyelenggaraan sistem dan penyusunan bahan fasilitasi dan koordinasi bidang penataan prosedur, pemantauan, kelembagaan, penatalaksanaan, dan pendayagunaan aparatur evaluasi dan pelaporan pemerintah daerah, bidang pembinaan .penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pola kelembagaan, ketatalaksa karier pegawai negeri sipil, naan, standar pelayanan penyusunan bahan pembinaan dan petunjuk teknis minimal dan pendayagunaan pembakuan tata kerja dan prosedur kerja serta standar aparatur pemerintah pelayanan minimal, daerah, tatakelola penyusunan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan pemerintahan yang baik dan analisis jabatan, formasi jabatan dan evaluasi jabatan, kepegawaian serta pelaksanaan penataan kelembagaan perangkat daerah, pengelolaan tata usaha dan pelaksanaan pembinaan, pengkajian, fasilitasi, analisis dan rumah tangga bagian. evaluasi kelembagaan, pelaksanaan, pembinaan, pengkajian, fasilitasi analisis jabatan dan evaluasi jabatan, pelaksanaan administrasi dan kebijakan kepegawaian sekretariat daerah, formasi jabatan, evaluasi pendayagunaandayagunaan aparaturnalisis menyiapkan bahan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pemerintah daerah jabatan dan kelembagaan perumusan kebijakan bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pemerintah daerah bidang penyiapan bahan penyusunan rencana dan program bidang kelembagaan dan analisis kelembagaan dan analisis jabatan, jabatan, menyiapkan rencana penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis bidang dan program, pelaksanaan kelembagaan dan analisis jabatan dan pelayanan administrasi, pelaksanaan penataan kelembagaan perangkat daerah, fasilitasi dan koordinasi, pelaksanaan koordinasi kelembagaan dan analisis jabatan, pengkajian dan pembinaan, penyusunan petunjuk pembinaan, pengkajian, fasilitasi, analisis penyelenggaraan penataan dan evaluasi kelembagaan, kelembagaan, analisis pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia perangkat organisasi, pemantauan, daerah, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan, pembinaan, pengkajian, fasilitasi analisis jabatan kelembagaan, pelaksanaan dan evaluasi jabatan, peningkatan sumber daya pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan manusia perangkat daerah tugas, dan serta analisis jabatan. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. kepala sub bagian tata mengumpulkan bahan penghimpunan bahan rencana dan program sub bagian dalam laksana pembinaan dan petunjuk rangka pengelolaan tugas penatalaksanaan, teknis pelaksanaan tugas perencanaan kegiatan penatalaksanaan, bidang penatalaksanaan, pengumpulan bahan pembinaan dan petunjuk teknis menghimpun bahan untuk pelaksanaan penatalaksanaan, penyiapan standar pelayanan penyiapan bahan penilaian unit kerja percontohan dan dan akuntabilitas serta kompetisi pelayanan antar daerah, menghimpun bahan untuk penyiapan bahan petunjuk standar pelayanan, penetapan rencana dan program kerja kinerja, laki kabupaten, dan standar operasional prosedur, serta pelaporan bagian penyiapan bahan pengkajian, pembinaan, pemantauan dan organisasi. evaluasi pelaksanaan tugas bidang penatalaksannyusunan rencana dan program bidang pendayagunaan aparatur perumusan kebijakan pendayagunaan aparatur dan kepegawaian, dan kepegawaian pemerintahan daerah bidang penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pendayagunaan aparatur dan pelaksanaan administrasi kepegawaian, formasi jabatan, dan kepegawaian, menyiapkan evaluasi pendayagunaan aparatur serta pengelolaan tata rencana dan program kerja, pemerintahan yang baik, pelaksanaan dan pelayanan pelaksanaan administrasi dan kebijakan kepegawaian administrasi, fasilitasi dan sekretariat daerah, formasi jabatan, evaluasi pendayagunaan koordinasi, penyelenggaraan aparatur dan pengelolaan tata pemerintahan, informasi bidang .penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pendayagunaan aparatur dan pola karier pegawai negeri sipil, kepegawaian lingkup pengelolaan kesejahteraan dan pembinaan pegawai lingkup sekretariat daerah, evaluasi sekretariat daerah, pendayagunaan aparatur dan pelaksanaan urusan pendayagunaan aparatur, pengelolaan tata .pembinaan dan aktualisasi prinsip prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. pemerintahan yang baik, pengkajian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tata dan pelayanan dalam hal pengurusan cuti, kenaikan pangkat dan penilaian prestasi kerja lingkungan sekretariat daerah kabupaten gunung mas, pengoptimalisasian peningkatan penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara lakon), pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pendayagunaan aparatur, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. kepala bagian keuangan menyusun program dan perencanaan kegiatan bagian keuangan sekretariat daerah pelaporan, melaksanakan berdasarkan rencana operasional sesuai dengan ketentuan pengujian kebenaran yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas, penagihan dan menyiapkan pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan penerbitan surat perintah tanggungjawab masing masing untuk kelancaran membayar spm), serta pelaksanaan tugas bagian keuangan, pelaksanaan verifikasi dan pembimbingan pelaksanaan tugas bawahan lingkungan akuntansi pelaporan bagian keuangan setiap saat sesuai dengan tugas dan keuangan sekretariat tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib daerah..pelaksanaan pembinaan teknis pengelolaan keuangan lingkungan sekretariat daerah, pencatatan penerimaan dan pengeluaran keuangan sekretariat daerah, evaluasi pelaksanaan tugaspelaksanaan penilaian kinerja bawahan, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. kepala sub bagian memberikan pelayanan perencanaan kegiatan sub bagian verifikasi berdasarkan verifikasi teknis dalam urusan rencana operasional bidang keuangan sesuai dengan menerima, memeriksa dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas, meneliti surat pertanggung pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan jawaban spj) dari seluruh tanggung jawab masing masing untuk kelancaran bagian, sub bagian pelaksanaan tugas sub bagian verifikasi, lingkup sekretariat daerah, pembimbingan pelaksanaan tugas bawahan lingkungan memberikan pembinaan sub bagian verifikasi setiap saat sesuai dengan tugas dan teknis kepada seluruh tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib bendahara pengeluaran dan dan lancar, penerimaan lingkup pemeriksaan hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai sekretariat daerah peraturan dan prosedur yang berlaku supaya diperoleh hasil kabupaten gunung mas. kerja yang benar dan akurat, pembuatan konsep surat yang berkaitan dengan pelayanan teknis dalam urusan verifikasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab untuk mendapat tindak lanjut dari pimpinan, pelayanan teknis dalam urusan pembinaan verifikasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab untuk mendapat tindak lanjut dari pimpinan, laksanakan pengujian perencanaan kegiatan berdasarkan rencana operasional perbendaharaan atas permintaan pencairan perbendaharaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dana anggaran sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas, daerah berdasarkan surat pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan perintah membayar spm) tanggung jawab masing masing untuk kelancaran belanja tidak langsung dan pelaksanaan tugas sub bagian perbendaharaan, tidak langsung dari pejabat pembimbingan pelaksanaan tugas bawahan lingkungan sub pengguna anggaran. bagnelitian dan verifikasi kelengkapan dokumenpengendalian dan pencatatan belanja tidak langsung berdasarkan atas pagu anggaran sekretariat daerah, penyusunan dan pembuatan laporan realisasi pengeluaran kas berdasarkan spm, akuntansi melakukan proses akuntansi perencanaan kegiatan sub bagian akuntansi dan pelaporan dan pelaporan proses pembukuan dan berdasarkan rencana operasional sesuai dengan ketentuan yang pengikhtisaran setiap transaksi berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas, keuangan yang dilakukan oleh pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan sekretariat daerah dalam tanggung jawab masing masing untuk kelancaran pelaksanaan rangka pelaksanaan apbd, tugas sub bagian akuntansi dan pelaporan, serta menghimpun data dan pembimbingan pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan sub menyajikan laporan keuangan bagian setiap saat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang pelaksanaan apbd serta diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar, laporan keuangannyusunan laporan realisasi penerimaan apbd lingkungan sekretariat daerah secara periodik (bulanan, triwulan, semester dan tahunan), verifikasi, analisa dan koreksi terhadap kesalahan realisasi penerimaan, evaluasi pelaksanaan tugas lingkunganbupati gunung mas, ttd argon dortaf ahli staf ahli bidang hukum, politik membantu bupati dalam pengumpulan, pengolahan dan penyusunan bahan kebijakan dan pemerintahan memberikan telaahan daerah bidang hukum, politik dan pemerintahan sebagai mengenai hukum, politik bahan pertimbangan bupati dalam mengambil kebijakan dan pemerintahan bidang hukum dan politik, penyusunan telaahan berupa saran dan pendapat bidang hukum, politik dan pemerintahhukum dan politik, pemberian pemikiran dan pertimbangan bidang hukum, politik dan pemerintahhukum dan politik, perwakilan bupati untuk menghadiri acara atau kegiatan bidang hukum, politik dan pemerintahan berdasarkan perintah tertulis penugasanmengenai ekonomi, sebagai bahan pertimbangan bupati dalam mengambil keuangan dan kebijakan bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan, pembangunan,.upati gunung mas, ttd argon dorong
bupati buru selatan provinsi maluku peraturan bupati buru selatan nomor tahun tentang strategi penanggulangan kemiskinan daerah (spkmewujudkan efektivitas program pembangunan dalam menangani wilayah wilayah miskin, maka perlu adanya perencanaan program penanggulangan kemiskinan daerah, bahwa sesuai dengan ketentulu mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan secara terkoordinasistrategi penanggulangan kemiskinanrencana pembangunan jangka panjangrencana pembangunan jangka menengah daerah rpm)tentang pembentukan dan penetapan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah kpk) kabupaten buru selatan tahun memutuskan menetapkan peraturan bupati tentang strategi penanggulangan kemiskinan daerah (spk)buru selatburu selatan sebagaiuru selatan. forum organisasi pemerintah daerah selanjutnya disingkat forum opd adalah forum pembahasan sektoral maupun lintas sektor yang diikuti oleh beberapa organisasi perangkat daerah serumpun dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait. kebijakan adalah arah tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untukmusyawarah perencanaan pembangunan tahunan daerah meliputi forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana kerjapagu indikatif adalah antar antar pagurogram penanggulangan kemiskinan opd atau rencana kerja oberbasis kewilayahan adalah program kegiatan dalam rangka mengatasi permasalahan kemiskinan dengan mendasarkan pada analisa kondisi dan karakteristik kemiskinan tiap wilayah (desa kecamatan). program penanggulangan kemiskinan organisasi pemerintah daerah adalah dokumen perencanaan penanggulangan kemiskinan tingkat organisasiaksi daerah program penanggulangan kemiskinan selanjutnya adalah dokumen perencanaan penanggulangan kemiskinan untuk (satu) tahun yang merupakan penjabaranpembangunan jangka menengah organisasi perangkat daerah yang berisiisirganisasi perangkat daerah yang berisi dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode (satu) tahun kegiatan pembangunan untuk mewujudkan tujuan yang sama. sinergitas program penanggulangan kemiskinan adalah kesesuaian pandangan, komitmen dan gerak langkah bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dengan pemangku kepentingan terkait dalam menanggulangi kemiskinan melalui program kegiatan pembangunan yang efektifbab maksud, tujuan dan fungsi bagian kesatu maksud spk dalam peraturan bupati ini dimaksudkan sebagai dokumen panduan tata laksana yang sinergis dalam menyusun, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan kabupaten buru selatan selama lima) tahun depan. bagian kedua tujuan penanggulangan dalam peraturan bupati ini bertujuan untuk mewujudkan sinergitas program dan efektivitas kegiatan anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam rangka penanggulangan kemiskinan kabupaten buru selatan. program penanggulangan kemiskinan dalam peraturan bupati ini bertujuan untuk: memberi akses seluas luasnya terhadap manfaat program dan kegiatan anggaran pendapatan dan belanja daerah bagi masyarakat miskiprovinsi serta mendukung komitmen global internasional sustainable development goals gs). bagian ketiga fungsi penanggulangan kemiskinan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diarahkan untuk mengatasi kesenjangan dan penyebab penyebab kemiskinan pada wilayah wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi. bab iii ruang lingkup dan tahapan bagian kesatu ruang lingkup ruang lingkup penanggulangan kemiskinan meliputi: pemanfaatan basis data terpadu, dan. bagian kedua tahapan pemanfaatan basis data terpadu sebagaimana dimaksud dalam huruf melalui tahapan sebagai berikut: penyusunan profil kemiskinan, dan penyusunan peta kemiskinan. sebagaimana dimaksud dalam huruf melalui tahapan sebagai berikut: perencanaan program penanggulangan kemiskinan pelaksanaan rencana program penanggulangan kemiskinan cc. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. bab pemanfaatan basis data terpadu bagian kesatu penyusunan profil kemiskinan bappeda menyusun profil kemiskinan berdasarkan basis data terpadu, profil kemiskinan sebagaimana dimaksud pada memuat informasi tentang kondisi dan karakteristik kemiskinan tiap wilayah. bagian kedua penyusunan peta kemiskinan bappeda menyusun peta kemiskinan berdasarkan basis data terpadu, peta kemiskinan sebagaimana dimaksud pada memuat gambaran tentang status dan sebaran kemiskinan tiap wilayah, profil kemiskinan dan peta kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam dan menjadi dasar bagi opd dalam menyusun rancangan program penanggulangan kemiskinan opd. profil kemiskinan dan peta kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam dan disusun paling lambat tanggal desember sebelum tahun perencanaan. bab tata laksana perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan bagian kesatu perencanaan program penanggulangan kemiskinan bappeda menyusun rancangan awal rad penangkis berdasarkan dokumen spk. rancangan awal rad penangkis memuat arahan kebijakan tentang program penanggulangan kemiskinan untuk masa (satu) tahun anggaran. bappeda menyiapkan surat edaran bupati tentang penyusunan rancangan program penanggulangan kemiskinan opd, opd menyusun rancangan program penanggulangan kemiskinan opd berdasarkan rancangan awal rad penangkis, profil kemiskinan, dan peta kemiskiancangan program penanggulangan kemiskinan opd memuat tentang usulan rencana program kegiatan sektoral dalam rangka penanggulangan kemiskinan didaerah, berikut indikator kinerja dan pagu indikatifnya. bappeda menyusun rancangan rad penangkis berdasarkan rancangan program penanggulangan kemiskinan opd. rancangan rad penangkis memuat tentang rencana program kegiatan penanggulangan kemiskinan daerah, berikut indikator kinerja dan pagu indikatifnya. opdopd. bappeda melakukan integrasi, sinkronisasi dan sinergi rancangan rad penangkis dengan rancangan rkd. rancangan program penanggulangan kemiskinan opd sebagai bagian tidak terpisahkan dari rancangan senja opd dibahas dalam forum opd. rancangan rad penangkiskpk kabupaten melaksanakan rapat koordinasi perencanaan untuk membahas rancangan rad penangkis dengan memperhatikan hasil musrenbang kabupaten. bappeda menyempurnakan rancangan rad penangkis berdasarkan hasil pembahasan dalam rapat koordinasi perencanaan yang dilaksanakan oleh kpk kabupaten dan dituangkan dalam rancangan akhir rad penangkis. opd melaksanakan pemutakhiran rancangan program penanggulangan kemiskinan opd berdasarkan rancangan akhir rad penangkis. opd melakukan integrasi, sinkronisasi dan sinergi rancangan akhir program penanggulangan kemiskinan dengan rancangan akhir senja opd. bappeda dan litbang melakukan integrasi, sinkronisasi dan sinergi rancangan akhir rad penangkis diintegrasikan, disinkronkan dan disinergikan dengan rancangan akhir rkd. rancangan akhir rad penangkis ditetapkan oleh bupati menjadi rad penangkis, paling lambat (empat belas) hari setelah penetapan rkd, rancangan akhir program penanggulangan kemiskinan opd ditetapkan oleh kepala opd menjadi program penanggulangan kemiskinan opd paling lambat (tujuh) hari setelah penetapan rad penangkis dan diverifikasi oleh bappeda. bagian kedua pelaksanaan rencana program penanggulangan kemiskinan kpk kabupaten mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. kpk kabupaten melaksanakan rapat koordinasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan paling sedikit (kali) dalam setahun. bagian ketiga pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan bupati melakukan pengendalian terhadap kebijakan perencanaan dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, pengendalian: dan kepala opd untuk program kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. pengendalianmantauan pelaksanaan program kegiatan oleh kepala opd sebagaimana dimaksud pada hurufopdopd. kpk membahas rancangan lp2kd dalam rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, bappeda menyempurnakan rancangan lp2kd menjadi rancangan akhir lp2kd bappeda mengirim lp2kd kepada tnp2k melalui kpk provinsi paling lambat akhir bulan maretulawesi tenggara peranti'rain bi'pati koi{att selatan tour tapi iff tentang keditditi(aii, sustiiiait organisasi, tugas dan fungsi, serta tata r.ra dinas kou irigasi, info ril atika dan persandian kali'patent konate selatan ifi} rahiiiat tt'ikan tfr ifr kita i'sa bt'nrrbahan k!a\| tambahan lembaran negara republik indonesia nomor bs7); peraturan menteri komunikasi dan informatika republik indonesia nomor tahun arcl); menetapkan pratt'rai{ bi'pati ttittaitg kit'di'i(ai{, susuiiian organisasi, tugas dati fi'nasi, serta tata ker.ja dinas kompi{isasi informatika dan persaiidiai{ kabupaten{ konawe selatan. bab tei[t.i'ai{lahkomunikasi, informatika dan persandian kabupaten konawe selatandinas komunikasi, informatika dan persandimutus(an bab bent'k, nomenklatur dan tipe perajtgxat dataid bag:omunikasi dan informatika, bidang persandikomunikasi dan informatikasandimunikasi, informatika dan persandiomunikasi,{2l,, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. bab iii peduduk ail dati sus uil ait organisasi bagian kesah kedudukyang menjadi kewenangan daerah. tzl. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam dinas komunikasi, informatika dan persandian menyelenggarakan fungsi perumusy{ikmesevaluasi dan pelaporfik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem tik smart kabupaten pelaksanaan tata kelola persandian untuk keamanan penjaminan informasi; penyusunan pengelolaan sumber daya persandian; penyelenggaraan statistik sektoral lingkup daerahomunikasi, informatika dan persandian kabupaten konawe selatan, terdiri atas kepala dinas; sekretariat; bidang informasi dan komunikasi publik; bidang pengelolaan data center; bidang aplikasi, teknologi informasi dan komunikasi; bidang persandian;kabupaten konawe selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini. bab tugas dati }., merumuskan dan melaksanakan kebijakan dibidang komunikasi dan informatika, bidang persandrencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan.n, penyusunan program drogram, anggaran dan pelaporan dinas komunikasi dan informatika; pengelolaan administrasi kepegawaian; pengelolaan surat men1surat, dokumentasi, rumah tangga kearsipan dan perpustakaan; pelaksanaan pembinaan organisasi dan penatalaksanaan; pemeliharaan gedung dan peralatan elektronik; pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepa1a dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. sekretariat, terdiri atas sub bagian program; sub bagian umum dal kepegawaian; sub bagirencanaan dan penyusunan program dan pelaporan dinas. sub bagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam (l) huruf mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, penatalaksanaan, umum dan perlengkapan. sub bagian keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas pelaksana<an pengelola^an administrasi keuangan lingkup dinasserta;nyiapnyusunan coronnyusunan corona, standar, prosedur, dan kriteria seksi opini publik dan media komunikasi publik; seksi pengelolaan informasi dan sumber daya komunikasi publik; seksi layanan informasi dan kemitraan publiopini publik dan media komunikasi publik sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas menetapkopini dan aspirasi publik, serta penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik. seksi pengelolaan informasi dan sumber daya komunikasiinformasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah kabupatenl,layanan informasi dan kemitraanyanan informasi publik serta layanan hubungan media kabupaten. bagian keempat bidang pengelolaan data center bidang pengelolaan data center mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dandan layanan sistem komunikasi antara pemerintah kabupaten dan melaksanakan pengelolaan statistik sektoral lingkup daerah kabupaten. bidang pengelolaan data centeta center menyelenggarakan fungsi: penyiapprovinsilaksananyusunan nomin4smberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang infrastruktur dasar data.nyelenggaraan statistik sektoral lingkupdata center, terdiri atas seksi infrastruktur data center, teknologi informasi dan komunikasi; seksi manajemen data statistik; seksi keamanan informasi. seksi sebagaimana dimaksud pada (l), dipimpin oleh kepala seksi yang berada bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang. pasa j22 i1) seksi infrastruktur data center, teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan l4serta layanan pengembangan internet dan penggunaan akses internet daerah. i2) seksi manajemen data statistik sebagaimana dimaksud dalam (l) huruf mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, data statistik sektoral lingkup daerah. i3) seksi keamanan informkeamanan informasi government serta layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah. bagian kelima bidang aplikasi, teknologi informasi dan komunikasi bidang aplikasi, teknologi informasi dan komunikasi mempunyai tugas melaksanakan menyiapkc, spesifik. bidang aplikasi, teknologi informasi dan komunikasiaplikasi, teknologi informasi dan komunikasi menyelenggarakanpelaksanaan kebijaknyusunan coronkomputer pemerintah kabupaten dan masyarakat daerah;laksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsi ya. bidang aplikasi, teknologi informasi dan komunikasi, terdiri atas seksi pengembangan dan pengelolaan aplikasi; seksi pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi; seksi pengembangan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi. i2)il) seksi pengembangan dan pengelolaan apliki2) seksi pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayal huruf mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pen ekosistem teknologi informasi dan komunikasi smart kabupaten, serta layanan nama domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan daerah. i3) seksi pengembangan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasa1 huruf mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan keb{akan, pen5serta pengembangan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi. bagian keenam bidang persandian bidang persandian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, penyusunan peraturan, pengelolaan, pengembangan, dengan nan, pengembangan kompetensi sumber daya, pengawasan dan evaluasi bidang persandian. bidang persandsandian menyelenggarakan fungsi delapan perumusan kebijakyusunan peraturan bidang persandian yang meliputgembangmanembangan kompetensi sumber dayawasan dan evaluasisandian, terdiri atas seksi tata kelola persandian; seksi operasional pengamanan persandian; seksi pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandrseksi operasional pengamanan persandian sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunya tugas melaksanakan operasional pengamanan.n persandian lingkungan pemerintah daerah. seksi pengawasan dan evaluasi penyelengaraan persandian sebagaimana di.k{a yang besar; dan unit pelaksana teknis dinas kelas untuk mewadahi beban ke{a yang kecil. (a)t?lt'a pasa114i1nataii, penganti(atan, eselon alr pimberiieittiait dalam jabatan{ kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan dinas komunikasi, informatika dan persandian kabupaten konawe selatan, berpedoman pada peraturan perundangan undangan yang berlalu. kepala dinas diangkat dan diberhentikan oleh bupati atas usul sekretaris daerah. kepalasekretaris dinas komunikasi, informatika dan persandian kabupaten konawe selatan merupakan jabatan eselon ia. kepala bidang lingkupkepala sub b,gian dan kepala seksi lingkup dinas dinas komunikasi, informatika dan persandiomunikasi, informatika dan persandifrater tanggal 20t8 selatan, h.s din tangga diundangkan andosol pada tanggal d%.cwr baris daerah konawe selatan, 20t8 ajang berita daerah kabupaten konawe selatan tahun nomor j,i. para koordinasi instan para kabar hukum;i \\\ lampiran pratt'rai{ bi'pati konawe selatan nomor tah uil tag}g}al: $rt^ct fr( tei{tai{g kedudukan.ii, susuiiaii organ{isasi, tugas day ft'itsi, serta tata xer.'a ir{ komi,i{isasi, iivforuatiiia dan persaitdiait i(abt'patent konawe selatan bagai{ stri'ktt'r organ{isasi diatas i{mui{isasi, uyiiormatika dan persaitdiaait kabitpatei{ konawe selatan trp nr0m0[ til rute gst0[ bupati sei,tait, para (koordinasi lns1first lg* :,bc otp kabar plu lna sinxttris labia! pr.gram bagian &rudal bidang lfornmi lon'nirari profil lila prrqchlau data certa; bidang lplilad, ieholoqi irama:i lonuilui; bidang pendiam lobi lata kelola radial &bi di!i pelit dar redir &nilai hallii lobi pugcnlalqar dar pflqddaar luar l.hi hiarrrltu data ltr, &brl.gi hfomari dar ftnuilui tadi $bi filmr dal &bi 0pcradoalal ftrqrmoar nario lli p!ry.lao hfomari fitur dara xcnuifai hasil $rbi layanan bflrna:i &ni hlist seri hrqemlalgal $ribu dara fthllogi dition $bi p{rawat dar lahan pnyderggaraal hnaldial cipta teu s koa afi din tangga luar urn &gcgaraiar sri pugdole der hlg.ular! thold irf fbi leanaral horni l'. iter!erapa: saung nagar kubang koto berawak kecamatan bayang nagari kapan kos berupa lembar snn nagari koto berapa ne. skala lan nagari koto baru koto serapan ikat wonder petunjuk letak peta diagram lokasi ha. ih nan ii eta una mann aah pena bisa pen mun sea tangan lan peta met ata" yag lean kan dan nagari kapelan koto beras mann kara wine kereta kanan provinsi sumatera barat . pesisir bang produksi tense murni ani era esapauwanawe kecamatan bayang gg akan datum horizontal moon zen2 an. kreasi koto serempak fa. dibuat dan dicetak oleh: tune paereiain kep, b7. ng lapan kaa kelana tag adan 2ras selena daerah. inn mar pensiun tae anna pas keterangan nagari aur pagi ling tai agk wait bean maa spam erna ann gmn tan ons maan arena dana snn idea tara meme eneoamdeaa pama ant tits hentai meme l. kesan mat sar te1 konten ( n pai got enam aan prank kereta mem nurani utan jam aga sae gal bawa pehasrsuk tun absensi bevetansaattesra kesah tn: paya nan saman kes ea: (engan ten pen tentenwworkontes hat daftar titik kartometrik batas nagari naa sah san buana sedia jas two tag norma sat menrarara alunan layanan pita, rak dala aman tn: tere mumpnasongaa dak jaran manuk ear sel ami ma. aan alga ten saba kana ia. seok nagan momsnussnanm gu pasa motif aon men mean htm anita kinadota0) on jan joni moon peta maen kguparaan a mano ons nang nan gara sla bale akan ame mai dera akan penn jas man see aditya sana minosaan layan bosan an, mat mena matan ulun ppengtarg nagari talak pasangan ena t ana setnumeematarling hasil koe citra satelit tegak resolusi tinggi ditindas), tahun akuisisi pembaruan penutupan lahan hasi interpretasi ira sate tegak resolusi nama june tinggi pleiades). tahun akuisisi hillshade dibuat dari dem besar resolusi spasial meter. tahun nascar gurun panjang utara, pengadaan pengolahan oleh big keran resamataniv jurai garis kontur diperoleh dari interpolasi dem besar dengan interval 10m. adri nagari partisipatif kartornetrik dan survei lapangan, tahun berjalting dibuat dicetak dan diedarkan oleh: pemerintah kabupaten pesisir selatan dan mca indonesia fun catatan petani disusun berdasarkan kegiatan penetapan dan penegasan maca app4 nui jaya talk da:ny ditetapkan oleh hendrajoni o tree rw: g mm:titik koordinat batas nagari koto berapa segmen batas nagari koto berapa sungai serial limpo nama titik tempat) nama titik bukik panci oo2 segmen batas nagari koto berapa gurun panjang utara nama titik tempat) nama titik tone kta s2016 gaon s0sinema bukik rimba panjang tk003 .o\| kook tk1301062005062019005 ) \| m03 \|riro\| gestosogg segmen batas nagari koto berapa talak nama titik tempat) nama titik kom \|orsorgnamsoszmeoti \|os1 a03 doa skor erovesan seater021 segmen batas nagari koto berapa aur begabung talak nama titik tempat) nama titik dang daa tangan dengan tangan dengan baki dan batas parak bandar dapur) masih asmara tko12 tikungan kincir tk013 pbu pbu ujung utara parak tarzan tko14 ko15 lorong keroncong samulo tk016 segmen batas nagari koto berapa duku nama titik tempat) nama titik dea akan bag mala mia lorong keroncong samulo tko16 puncak galau segmen batas nagari koto berapa kapelan koto berapa nama titik tempat) nama titik bag basa basa dasi milan puncak galau tko17 kong ko19 banda luruh tk020 ping jalan pasar baru asam kumbang (depan ppy pbu tko22 lubuk yanti tko23 lubuk batu kambing tk024 ios erasssas bukik panci o01 segmen batas nagari koto berapa nama titik tempat) nama titik \|reis0n052005052010005 pas teriakan\| oeoraansa \|rrisoron21s002m6011 \| ost a03 skor erovesan seater021 ios \|nis0ro02005002014 \|osn asas dom toga erooenan seon28e5 petiaonanamosos201so asn ana erosa peron2n2n\| titinoimeamesesasos toe a25 tersisa 0eo22021erapaoto berapa kecamatan bayang. bab iii batas nagari koto berapa batas nagari koto berapakditetapkan dengan koordinat batas nagari sebagai berikut: batas dengan nagari sungai serial limpo kecamatan jurai dimulai dari bukik panci yang merupakan titik pertemuan batas tiga nagari yaitu nagari kapelan koto berapa, nagari koto berapa dan nagari sungai serial limpo yang ditandai sebagai dengan koordinat "ls dan menyusuri punggungan bukit arah barat daya menuju titik pertemuan batas tiga nagari yaitu nagari koto berapa, nagari gurun panjang utara, dan nagari sungai serial limpo batu babak atau puncak ladang acak yang ditandai sebagai batas dengan nagari gurun panjang utara: dimulai dari batu babak atau puncak ladang acak yang ditandai sebagai 002dengan koordinat dan menuju arah barat laut mengikuti punggungan bukit sampai bukik rimba panjangyang ditandai dengan dengan koordinat dan lalu menuju arah selatan mengikuti punggungan bukik rimba panjang sampai lembaran, lalu kearahbarat daya menuruni pancuran lurah batu kartik yang ditandai dengan dengan koordinat dan kearah barat daya mengikuti kaki bukit bendera sampai dengan koordinat dan kearah selatan mengikuti irigasi lurah batu kartik sampai parak ibu alini kearah barat melewatiparak sampai bertemurumah ibu liar dan parak ibu rini sampabatas dengan nagari talak: dimulai dardengan koordinat dan menuju arah utara mengikuti punggungan bukik bendera melewati parak syakir selanjutnya melewati parak nur rajo intan sampai puncak bukik bendera kemudian menuruni bukit melewati ladang dasar dan ladang munaf, selanjutnya kearahutara menuju sebelah timur pondok pak edi yang ditandai dengan dengan koordinat dan kearahtimur hingga melewati ladang edi dan sawah edi, lalu kearahutara menuju banda sungai suku lalu selanjutnya menuju sawah gemuk sapi) dan zama alm) hingga sampai banda kapuk dua, lalu menuju arah barat mengikuti aliran banda kapuk dua sampai sawah edi alu dan sawah yus mita, melintasi pematang sawah dan sawah gus, melintasi pematang sawah nonsawah er, melintasi pematang sawah dan sawah eksis. kemudian menuju kearahutara mengikuti sawah nur nani nonsawah pik ros, sawah nur nani dan sawah pik ros, lalu menuju kearahbarat laut melewati sawah jus niat dan sawah pik ros, lalu melewati sawah win dan sawah ariani yang ditandai dengan dengan koordinat dan melewati sawah win dan sawah ariani. kemudian menyusuri pematang sawah ismail dan sawah ariani, sawah mus dan sawah us, sawah rusli dan sawahljun. selanjutnya kearahtimur laut melewati sawah artis ujang dan sawah rusli, sawah artis ujang dan sawah tara, sawah artis ujang dan sawah rohani. selanjutnya menuju kearahutara menuju sawah artis ujang dan sawah raya, dari sawah artis ujang dan sawah raya menuju kearahbarat laut menuju sawah artis ujang dan sawah sarin. berbelok kearahbarat daya melewati pematang sawah artis ujang selanjutnya kearahbarat laut melewati banda gadang hingga sampai tugu batas koto berapa talak pinggir jalan pasar baru asam kumbang yang ditandai dengan dengan koordinat dan melewati batas rumah sendi dan rumah musik, lalu kearahbarat laut melewati parak sendi dan parak musik. kearahbarat batang bayang sani, lalu kearahselatan mengikuti batang bayang sani. selanjutnya berbelok kearahbarat melewati parak sian dan parak musik lalu berbelok kearahbarat laut melewati parak size dan parak kira, parak yuris dan parak kira, sawah dasar dan sawah yuris, dari sawah dasar dan sawah yuris menuju kearahutara melewati parak sumardi dan sawah yuris, parak martina dan parak sumardi, lalu berbelok kearahbarat melewati parak martina hingga belakang rumah nur aina, parak afrizal. selanjutnya berbelok kearahbarat daya menyusuri rumah susastra, melewati parak jul bangko, lalu melewati belakang rumah martina yangditandai dengan dengan koordinat dan lalu berbelok kearahbarat laut menyusuri parak yuris dan parak musik, melintasi batas antara parak yuris dan parak musik kearahbarat melewati parak pak rajin dan parak musik, lalu kearahbarat laut melewati parak pak rajin dan parak eti melewati rumah andi. kemudian kearahbarat daya menuju jalan pesisir selatan sampai titik ol1 dengan koordinat dan lalu menuju kearahbarat laut menuju parak asri dan parak kurnia sampai titik yang ditandai sebagai pbu pbu dengan koordinat dan melewati parak asri dan parak kurnia, lalu kearahtimur laut menuju parak masih dan parak kurnia. kemudian kearahbarat laut melewati parak masih dan parak win, melewati parak masih dan parak nurani. kemudian menyusuri batas antara parak masih dan parak nurani sampai pertemuan parak bandar, parak masih dan parak nurani yang merupakan yang ditandai dengan batas dengan nagari aur begabung talak: dimulai dari pertemuan parak bandar, parak masih dan parak nuraniyang merupakan ) yang ditandai sebagai dengan koordinat dan tkearahtimur laut melewati parak bandar dan parak kanan, melewati parak baike dan parak today sampai batas parak mira, lalu kearahtenggara menuju parak mak dan parak today. kemudiankearahtimur laut melewati parak jeh dan sawah mak in, melewati parak rasmi dan sawah nona wae majo basa, melewati parak rasmi dan parak nona wae majo basa. kemudian kearahselatan sampai ujung batas parak rasmi dan parak nona wae majo basa, kearahtimur laut hingga batas parak nona wae majo basa. kemudian kearahbarat laut mengikuti parak nona wae majo basa, kearahutara melewati sawah amir empang dan parak montir mudo, melewati parak rosniati. kemudian kearahtimur laut melewati parak kaisar dan parak yoon, melewati perumahan kincir dan parak tamar hingga jalan kincir, lalu menyusuri jalan kincir kearahtimur laut sampai tikungan kincir yang ditandai dengan dengan koordinat dan tkearahutara sampai pinggir jalan kincir yang ditandai sebagai pbu pbu dengan koordinat dan melewati parak dari gamunyang dan parak nadin,parak bagian dan parak dari dt. gamunyang, parak dari gamunyang dan jalan kapal koto. kemudian menuju kearahtimur laut melewati parak dari gamunyang dan rumah sambil hingga parak sanur tarzan,kearahbgarat laut melewati parak sanur tarzan dan parak kalis, parak pires dan parak sanur tarzan sampai ujung utara parak tarzan yang ditandai dengan dengan koordinat dan kearahbarat laut menuju batang bayang. dari batang bayang menuju parak pirehkearahtimur parak pires, kemudian kearahbarat laut melewati parak pilek sampai sawah edi. selanjutnya menuju arah utara melewati sawah edi sampai banda. dari banda kearahutara sampai kaki bukik kaca. kemudian kearahbarat laut mengikuti punggungan bukit sampai titik yang ditandai dengan 015dengan koordinat dan menyusuri punggungan bukit sampai bukik lantik. kemudian menyusuri punggungan bukit sampai puncak keroncong dan bukik tampak. selanjutnya mengikuti punggungan bukit sampai lorong keroncong samulo yang merupakantitik pertemuan batas tiga nagari, yaitu nagari koto berapa, nagari aur begabung talak dan nagari duku yang ditandai dengan batas dengan nagari duku kecamatan koto tarusandimulai dari lorong keroncong samulo yang merupakan pertemuan batas tiga nagari, yaitu nagari koto berapa, nagari aur bergaung talak dan nagari duku yang ditandai dengan 016dengan koordinat dan kearahutara menyusuri punggungan bukit sampai puncak galau bukik banda dalamanbatas dengan nagari kapelan koto berapa: dimulai dari puncak galau bukik banda dalamdengan koordinat dan menyusuri punggungan bukit arah tenggara sampai kaki bukit galau sampai titik yang ditandai dengan dengan koordinat dan lalu menuju arah tenggara menyusuri area persawahan kaum dt. rajo pangulu korong chaniago, kemudian menyusurisawah dari jamak dan sawah supir jamak, sawah dari jamak dan supir jamak, sawah juni jamak dan sawah supir jamak. kemudian melewati sawah juni jamak dan sawah izin jamak, lalu berbelok kearahtimur laut melewati sawah iwan melayu dan izin jamak. kemudian kearahtenggara melewati sawah iwan melayu dan sawah rasa jamak, sawah maka melayu dan sawah rasa jamak, sawah maka melayu dan sawah akar jamak, lalu kearahutara melewati sawah syamsul bahri dt. rajo bandara dan sawah akar jamak, lalu kearahtenggara menyusuri sawah syamsul bahri dt. rajo bandara dan parak dan melayu, parak kamar dan parak kamar, kemudian berbelok kearahtimur menyusuri batas antara parak kamar dan parak murni melayu. kemudian kearahtimur menuju aliran batang bayangan ditandai dengan dengan koordinat dan dari aliran batang bayang menuju arah tenggara menyusuri parak era munir dan sawah ujang melayu, lalu menuju muaro banda talas dan mengikuti aliran banda kayu kakek sampai pintu air banda luruh yang ditandai dengan dengan koordinat dan dari pintu air menyusuri aliran banda luruh kearahtimur laut sampai pertemuan sawah ilas jamak dan sawah pak using, lalu berbelok kearahtenggara menyusuri sawah ilas jamak dan sawah pak using, sawah anas rilis dan sawah pak using sampai sawah sardi, lalu kearahtimur laut melewati sawah rizal montir dan sawah pak using, sawah rizal montir dan sawah anas rilis, lalu kearahtenggara menyusuri sawah akar dan sawah amis jamak, sawah seni dan sawah amis jamak, sawah seni dan sawah nurhaliza chaniago. selanjutnya melewati lagi sawah murni dan sawah nurhaliza chaniago, dan melewatiladang murni dan sawah nurhaliza chaniago, lalu kearahtimur laut menyusuri banda cacing talas. selanjutnya kearahtenggara menyusuri sawah jasmani dan sawah asbirjon, lalu kearahselatan menyusuri sawah jasmani dan ladang ema melayu, lalu kearahtenggara melewati ladang ema melayu dan ladang ema melayukearahtimur laut melewati rumah yos dan ladang ema melayu, kearahtenggara sampai pinggir jalan pasar baru asam kumbang (depan rumah yos) yang ditandai sebagai pbu pbu dengan koordinat dan kearahbarat daya menyusuri jalan pasar baru asam kumbang sampai pertemuan sawah boy datuak mudo dan sawah zul, kearahtenggara melewati sawah boy datuak mudo dan sawah zul sampai banda pnp yang ditandai dengan dengan koordinat dan kearahutara mengikuti aliran banda ppm sampai pertemuan sawah masih dan sawah iwan, lalu berbelok kearahtimur melewati sawah masih dan sawah iwan, lalu melewati lagi sawah masih dan sawah iwan, lalukearahselatan melewati sawah masih dan sawah masih, kearahtenggara menyusuri sawah buk nas dan sawah masih,kearahutara melewati sawah pak mahar dan sawah masih. selanjutnya kearahtenggara melewati banda cacing kapal parak sampai pertemuan sawah pak mahar dan sawah ius tanjung, lalu berbelok kearahbarat daya menyusuri sawah pak mahar dan sawah ius tanjung, sawah makmur dan sawah ius tanjung, sawah makmur dan parak jagung sampai banda irigasi. lalu menyusuri saluran banda irigasi kearahtenggara sampai sawah iwan, kearahbarat daya melewati sawah iwan, lalu melewati sawah siman. selanjutnya melewati sawah pak mahar dan ius tanjungkearahtenggara sampai sawah hijab dan batang kapuakmelewati pondok bangka dan batang kapuk, lalu kearahbarat daya menyusuri banda lurah sumuakearahselatan melewati sawah mutrizal dan sawah ciri,sawah mutrizal dan ladang bangka, kearahbarat daya menyusuri aliran banda pua, lalu kearah timur melewati sawah irwan dan sawah jurnal, lalu melewati sawah irwan dan sawah ujang, kearahselatan menuju sawah irwan dan sawah suke lalu sampai banda lurah semua, kemudian berbelok kearahbarat daya menyusuri banda lurah semua sampai titik lubuk yanti yang ditandai dengan 023dengan koordinat dan kearahtenggara menyusuri aliran batang bayang sani sampai lubuk batu kambiangyang ditandai dengan dengan koordinat dan dari lubuk batu kambing menaiki punggungan bukit sampai titik yang ditandai dengan dengan koordinat dan menuju arah tenggara sampai puncak bukik pancisungai serial limpo yang ditandai dengan peta batas nagari
nag men bupati sampang provinsi jawa timur peraturan bupati sampang nomor tahunpengembangan potensi sumber daya alam untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat perdesaan melalui program pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam p3sda) kabupaten sayak sebesar rp. enam puluh juta rupiah) untuk lokasi (satu) yaitu desa sokobanah daya kecamatan sokobanah. dana bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ditransfer langsung nomor rekening pt. bank pembangunan daerah jawa timur cabang sampang. jenis dana bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada untuk peningkatan sarana prasarana kegiatan pengembangan potensi kawasan perdesaan dan perdesaan. bab mekanisme pelayanan bagian kesatu tahapan pra persiapan tahapan pra persiapan dilaksanakan sebelum tahun pelaksanaan meliputi kegiatan sebagai berikut sosialisasi: musyawarah antar desa, dan musyawarah desa. kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada huruf, musyawarah antar desa persiapan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: musyawarah antar desa persiapan forum antar desa yang memilik kekuasaan tertinggi dalam pengambilan keputusan strategis pengelolaan kegiatan bad, pelaksanaan musyawarah antar desa untuk membentuk lembaga pengelola p3sda berbasis kawasan perdesaan membentuk bad dan struktur kepengurusan bad, musyawarah antar desa persiapan bertujuan membentuk bad dan struktur kepengurusan bad, musyawarah antar desa persiapan akan diselenggarakan oleh camat, dan difasilitasi oleh dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, musyawarah antar desa sekurang kurangnya harus dihadiri oleh: kepala desa dari desa, ketua bpd dari desa: calon pengurus bad) dari masing masing desa, dan perwakilan dari masyarakat. agenda dalam musyawarah antar desa persiapan adalah: pembentukan bad: pemilihan dan penetapan pengurus bad, dan penyusunan rencana kerja bad musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: merupakanyawarah desa diselenggarakan oleh kepala desa. musyawarah desa sekurang kurangnya harus dihadiri oleh:yawarah desa meliputi: penjelasan program, penyampaian pemetaan sumber daya alam local unggulan, penjelasan kriteria dan tata cara pemilihan calon pengurus lembaga pengelola, dan pemilihan calon pengurus lembaga pengelola. bagian kedua tahapan3sda meliputi kegiatan sebagai berikut: review data dan identifikasi potensi dan kebutuhan, perumusan rencana pengembangan sumber daya alam, dan penyempurnaan usulan. review data dan identifikasi potensi dan kebutuhan sebagaimana maksud dalam huruf meliputi melakuk, review data dan identifikasi potensi dan kebutuhan dilaksanakan oleh lembaga pengelola bad ku, dansebagaimana dimaksud dalam huruf diwujudkan dalam bentuk skema pengembangan sumber daya alam berbasis kawasan perdesaan dan berbasis perdesaan skema pengembangan sumber daya alam berbasis kawasan perdesaan dan berbasis perdesaan sebagaimana dimaksud pada wajibsebagaimana dimaksud dalam huruf yang harus dipenuhi. penyempurnaan usulan sebagaimana dimaksud pada harus memuat hasil analisis kelayakan dan kemanfaatan setiap kegiatan bagi pengembangan sumber daya lokal secara bertanggungjawab dan berkelanjutan (sustainability). penyempurnaan usulan memuat penyesuaian rencana anggaran biayaharus divalidasi manfaat dan kelayakannya. desa kelurahan yang telah ditetapkan sebagai lokasi p3sda wajibup dan tahapan lainnya. bagian ketiga tahapan pelaksanaan tahap pelaksanaan program dilaksanakan oleh bad up yang usulannya telah diterima dan ditetapkan melalui keputusan bupati sampang, tahapan tahapan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada meliputi: pembinaan dan penguatan kelembagaan p3sda yang sesuai dengan budaya dan kearifan lokal, mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan p3sda3sda kepada masyarakat dan stakeholder,,, dan. bagian keempat tahapan penguatan tahapan penguatan dilaksanakan oleh bad up yang dinilai berprestasi dalam pelaksanaan program p3sda berdasarkan hasil evaluasi. bagian kelima tahapan kemandirian tahapan kemandirian merupakan tindak lanjut dari tahapan penguatan yang bertujuan untuk mendorong kinerja lembaga pengelola bad up dapat menjalankan kegiatan pengelolaan sumber daya alam secara mandiri dan bertanggungjawab. bab vii prosedur layanan bagian kesatu validasi usulan calon lembaga bad validasi usulan calon lembaga bad up dilaksanakan oleh dinas pemberdayaan masyarakat dan desa tahun anggaran validasi usulan bad sebagaimana dimaksud pada meliputi:, menentuk, penentuan kelompok sasaran adalah penerima manfaat pengelolaan p3sda yang berada lokasi program, dan penemuan program p3sdabad up ku. bagian kedua monitoring dan evaluasi kegiatan bad monitoring dan evaluasi pelaksanaan p3sda meliputi pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten sampang,, hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai bahan dasar untuk perbaikan pelaksanaan program,bad up ku, sampai dinas pemberdayaan mayarakat dan desa kabupaten sampang,dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf berupa laporan kemajuan kegiatan lembaga pengelola bad up kepada bupati cg. dinas pemberdayaan masyarakat dan desa secara berkala dan telah diperiksa pengawas bad up tingkat desa, pengawasan internal oleh api. bagian ketiga pertanggungjawaban p3sda pertanggungjawaban pelaksanaan p3sda oleh bad ku, meliputi pertanggungjawaban administratif meliputi laporan kegiatan program, dan laporan pertanggungjawaban keuangan program,, melalui musyawarah antar desa dengan agenda pertanggungjawaban mengundang para stakeholder meliputi dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, camat bidang pemberdayaan masyarakat, pengurus bad up ku, pengawas bad up ku, kepala desa dan wakil perangkat desa yang berasal desa, ketua wakil ketua kelompok masyarakat, wakil rtm, wakil organisasi masyarakat tokoh perempuan, tokoh agama masyarakat, dan tenaga fasilitator, dan hasil musyawarah antar desa dengan agenda pertanggungjawaban bad dituangkan dalam berita acara pertanggungjawaban, yang dilaporkan oleh bad up dengan mengetahui bupati cg. dinas pemberdayaan masyarakat dan desa. bab viii jangka waktu penyelesaian bagian kesatu penyelesaian layanan persiapan jangka waktu penyelesaian layanan persiapan, sebagai berikut: penyusunan petunjuk teknis memerlukan waktu pelaksanaan (satu) bulan: sosialisasi p3sda tingkat kabupaten memerlukan waktu (satu) hari, musyawarah desa untuk menjelaskan program p3sda pada masyarakat lokasi program, memerlukan waktu (satu) hari, musyawarah antar desa persiapan memerlukan waktu (tiga) hari dengan spesialisasinya masing masing desa (satu) hari: review data potensi lokal masing masing desa memerlukan waktu (dua) minggu, musyawarah desa perencanaan memerlukan waktu (satu) hari, musyawarah antar desa perencanaan memerlukan waktu (satu) hari, penulisan dan pengiriman usulan proposal kegiatan memerlukan waktu (tiga) minggu, identifikasi pada calon lokasi program p3sda memerlukan waktu (empat) minggu,dan pemprosesan keputusan bupati sampang tentang lokasi dan alokasi program p3sda perdesaan melalui bagian hukum sekretariat daerah kabupaten sampang memerlukan waktu (dua) minggu. bagian kedua penyelesaian layanan pelaksanaan jangka waktu penyelesaian layanan pelaksanaan, sebagai berikut: pencairan dana p3sda memerlukan waktu (tiga) minggu setelah pengajuan usulan pencairan dana program, pelaksanaan p3sda memerlukan waktu minimal (tiga) bulan, musyawarah desa pertanggungjawaban memerlukan waktu (satu) hari pada setiap desa lokasi p3sda, musyawarah antar desa pertanggungjawaban memerlukan waktu (satu) hari pada setiap kawasan lokasi p3sda. bagian ketiga penyelesaian layanan pengendalian penyelesaian layanan pengendalian dilaksanakan dalam bentuk monitoring dan evaluasi pada lokasi p3sda memerlukan waktu lebih kurang (tiga) bulan, sesuai dengan pelaksanaan program p3sda lapangan. bab kompetensi pengelola p3sda bagian kesatu pengelola program kegiatan tingkat kabupaten pengelola p3sda tingkat kabupaten dilaksanakan oleh dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, pengelola p3sda tingkat kabupaten, bertugas dan bertanggung jawab sebagai berikut: menyusun kebijakan lokal yang mendukung pelaksanaan p3sda kabupaten sampang dengan tetap mengacu pada petunjuk teknis, melaksanakan pengendalian p3sda wilayah kabupaten, melaksanakan kegiatan sosialisasi tingkat desa, memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola bad up melalui forum musyawarah desa atau musyawarah antar desa, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan p3sda wilayahnya,dan melaporkan hasil pelaksanaan p3sda kepada bupati sampang. bagian kedua pengelola program tingkat kecamatan pengelola p3sda tingkat kecamatan dilaksanakan oleh camat selaku pembina dan pengawas. pengelola p3sda tingkat kecamatan, bertugas dan bertanggung jawab sebagai berikut, mendorong terciptanya situasi yang kondusif bagi terlaksananya p3sda wilayahnya, memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa pada p3sda, menyelenggarakan musyawarah antar desa musyawarah desa, dengan agenda p3sda, memfasilitasi penyediaan sarana prasarana lembaga pengelola p3sda, melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan p3sda yang dilaksanakan oleh bad up ku, dan melakukan upaya pelestarian p3sda secara berkelanjutan. bagian ketiga pengelola program tingkat desa pengelola p3sda tingkat desa dilaksanakan meliputi: pemerintah desa: bad, dan ku. pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam huruf selaku pembina dan pengawas p3sda tingkat desa, bertugas dan bertanggung jawab sebagai berikut: mendorong terciptanya situasi yang kondusif bagi terlaksananya p3sda wilayahnya, menyediakan sarana prasarana untuk lembaga pengelola bad up ku) berupa ruang sekretariat, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan p3sda wilayahnya, dan menjamin keberlanjutan dan pelestarian p3sda. lembaga pengelola bad sebagaimana dimaksud dalam huruf selaku pelaksana dan pengelola p3sda berbasis kawasan perdesaan, ditentukan berdasarkan kesepakatan dari tiga) desa dan dipilih pada yang memiliki lokasi yang paling strategis, serta dapat berada kantor kecamatan ataupun kantor desa. pengurus bad,berjiwa wirausaha,dan bukan merupakan unsur pemerintah desa, pengurus bad sebagaimana dimaksud pada bertugas dan bertanggungjawab sebagai berikut: menyelenggarakan musyawarah antar desa, review hasil pemetaan potensi kawasan dan identifikasi kebutuhan pengembangan sumber daya lokal, menyusun usulan kegiatan pengembangan sumber daya lokal dan rencana anggaran, membuka rekening atas nama bad bank pembangunan daerah jawa timur cabang sampang, menyampaikan pertanggungjawaban melalui forum musyawarah antar desa, dan melaporkan pelaksanaan dan perkembangan kegiatan secara berkala kepada dinas pemberdayaan masyarakat dan desa. pengawas bad meliputi camat kepala seksi pemberdayaan masyarakat pada kecamatan lokasi p3sda, dan kepala desa dari masing masing desa lokasi program. pengawas bad sebagaimana dimaksud pada bertugas dan bertanggung jawab sebagai berikut: melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan p3sda wilayahnymendorong terciptanya situasi yang kondusif bagi terlaksananya p3sda wilayahnya, mengawasi pelaksanaan tugas pengurus bad sesuai dengan ketentuan dan prinsip pengelolaan program, mengawasi pelaksanaan kegiatan kegiatan program secara berkala minimal (satu) bulan sekali,ngelola sebagaimana dimaksud dalam huruf selaku pelaksana dan pengelola p3sda berbasis perdesaan, dikelola secara otonom oleh masyarakat yang memiliki sosial benefit interest untuk meningkat taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. lembaga pengelola sebagaimana dimaksud pada berada lokasi program dan pemerintah desa dapat memfasilitasi penyediaan sekretariat kantor desa setempat. pengurus, anggota pengurus berpendidikan minimal sta sederajat, mempunyai jiwa sosial, bukan unsur pemerintah desa, tidak terikat hubungan keluarga (anak istri) perangkat desa, dan menyertakan kaum perempuan dalam pelaksanaan program pengurus sebagaimana dimaksud pada bertugas dan bertanggungjawab sebagai berikut: melakukan pemetaan (mapping) rumah tangga sasaran, bersama tenaga pendamping masyarakat melaksanakan pemetaan kondisi awal desa dan pengkajian potensi, masalah, peluang dan ancaman desa, berdasarkan musyawarah desa menetapkan skala prioritas kegiatan, memfasilitasi pelaksanaan musyawarah desa, memfasilitasi pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat (poems): menyusun dan menetapkan berbagai aturan berkaitan dengan pengelolaan program, membuka rekening atas nama lembaga pengelola ku) pada pt. bank pembangunan daerah jawa timur cabang sampang dengan specimen ketua dan bendahara: menerima, mengelola, dan mempertanggungjawabkan dana kegiatan program, bertanggung jawab terhadap keberlanjutan dan pelestarian program, j . mendokumentasikan setiap pelaksanaan kegiatan, danbupati cg. dinas pemberdayaan masyarakat dan desa. pengawas meliputi kepala seksi pemberdayaan masyarakat pada kecamatan lokasi program, kepala desa, tokoh masyarakat, pengawas ku sma, yang ditetapkan oleh kepala desa. pengawas sebagaimana dimaksud pada bertugas dan bertanggungjawab sebagai berikut: melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program, mendorong terciptanya situasi yang kondusif bagi pelaksanaan p3sda berbasis perdesaan, mengawasi pelaksanaan tugas pengurus sesuai dengan ketentuan dan prinsip pengelolaan program, mengawasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan program secara berkala minimal (satu) bulan sekali,bab sarana dan prasarana pelayanan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, dan lembaga pengelola bad up harus memenuhi sarana prasarana p3sda sebagai berikut: kantor sekretariat: perlengkapan, alat tulis kantor, sarana komunikasi, dan kendaraan operasional, dan ruang kerja lembaga pengelola bad up yang berada lokasi progrslamet junaidinyusunan peraturan desa berita daerah kabupaten sampang tahun nomor kabupaten adalah kabupaten samp. aparat pengawasan intern pemerintah yang selanjutnya disebut apiprogram pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang selanjutnya disingkat p3sda adalah salah satu program pendampingan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa daya alam perdesaan. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten sampangrencana anggaran biaya yang selanjutnya disebu program pengembangan ekonomi kawasan yang selanjutnya disingkat dengan ppen adalah program berbasis kawasan yang bersumber daya alam dan memiliki karakteristik yang sama dari masing masing desa. rumah tangga miskin yang selanjutnya disebut rtmprogram pemberdayaan masyarakat potensi desa kelurahan yang selanjutnya disingkat p3dk, adalah program yang berbasis perdesaanp2mpp, adalah program yang berbasis perdesaan desa khusus daerah pesisir dan pantai. badan kerjasama antar desa yang untuk selanjutnya disebuuangan yang untuk selanjutnya disebut adalah lembaga pengelola kegiatan ekonomi masyarakat milik desa kelurahan, dan dikelola secara otonom oleh masyarakat. sumber mata air yang selanjutnya disingkat dengan sma adalah program yang berbasis sumber mata air. bab maksud dan tujuan maksud pelaksanaan p3sda, meliputi, danp3sda bertujuan, sebagai berikut,, cc, danbab iii prinsip layanan p3sda dilaksanakan berdasarkan prinsip prinsip sebagai berikut partisipatif, bahwa proses pengambilan keputusan dalam tahapan pengelolaan kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan semua pelaku program, terutama kelompok miskin, swadaya, bahwa pengembangan program berdasarkan potensi aktual yang ada untuk meningkatkan dan mempercepat perbaikan kondisi ekonomi masyarakat, transparan, dan akuntabel, bahwa pengelolaan kegiatan wajib terbuka untuk umum, memberikan peluang keterlibatan masyarakat dalam memberikan kritik dan pengawasan, terpadu, bahwa pengelolaan program dilakukan secara komprehensif sesuai dengan potensi, kemampuan dan dukungan serta kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah, pengusaha, lsm, perguruan tinggi dan pihak lainnya, peningkatan peran dan kapasitas kaum perempuan, bahwa kaum perempuan mendapatkan kesempatan yang sama sebagai pengelola maupun penerima manfaat program, serta berperan dalam proses pengambilan keputusan, otonomi, bahwa masyarakat dan pemerintah desa berwenang mengelola kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. keberlanjutan pelestarian), bahwa perencanaan keberlanjutan dikembangkan sejak awal pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kondisi dan kinerja pelaksana kegiatan. bab persyaratan layanan bagian kesatu persyaratan lokasi bupati menetapkan lokasi p3sda dengan mempertimbangkan persyaratan,kesamaan potensi wilayah kawasan sebagaimana dimaksud pada huruf berupa kesamaan potensi wilayah kawasan pesisir, kesamaan potensi wilayah kawasan perikanan, kesamaan potensi wilayah kawasan peternakan, kesamaan potensi wilayah kawasan perhutanan, kesamaan potensi wilayah kawasan perkebunan, kesamaan potensi wilayah kawasan pertanian, dan kesamaan potensi wilayah kawasan pariwisata alam. bad mengajukan usulan kegiatan berbasis kawasan perdesaan kepada bupati,.. bagian kedua persyaratan lembaga lembaga pengelola berbasis kawasan perdesaan adalah badan kerjasama antar desa sebagai pengelola dan penanggungjawab program sebagai pelaksana pendukung program setiap desa. lembaga pengelola berbasis kawasanbad sekurang kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, struktur kepengurusan bad ditetapkan oleh camat,lembaga pengelola berbasissekurang kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, struktur kepengurusan ditetapkan oleh kepala desa, dapat membentuk tim pelaksana kegiatan melalui musyawarah desa yang melibatkan lembaga pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain, dan struktur kepengurusan tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf sekurang kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. bagian ketiga persyaratan penerima manfaat persyaratan penentuan penerima manfaat berbasis kawasan ditetapkan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut: mempertimbangkan hasil musyawarah antar desa serta hasil pemetaan (mapping) rumah tangga sasaran yang dilakukan oleh bad dan didampingi oleh tenaga fasilitator serta mendapatkan persetujuan dari camat: kegiat, dan penentuan penerima manfaat terdiri dari rumah tangga sasaranpersyaratan penentuan penerima manfaat berbasis perdesaan ditetapkan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:, melakukbagian keempat persyaratan pencairan dana bupati menetapkan bad up sebagai penerima dana bantuan sosial pada p3sda tahun melalui keputusan bupati sampang. bad up sebagaimana dimaksud pada wajib melengkapi dokumen administrasi sebagai berikut foto copy nomor rekening bad bank jatim, keputusan camat tentang kepengurusan bad, foto copy kartu tanda pendudukyang telah disetujui oleh dpmd kabupaten sampang, dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak pakta integritas. kelengkapan dokumen yang dimaksud pada dibuat rangkap (empat). bab produk layanan produk layanan p3sda tahun anggaran meliputi: dana bantuan sosial yang diberikan dari apbd kabupaten sampang untuk p3sda berbasis kawasan perdesaan adalah ex. ppen sesuai usulan dan paling banyak sebesar rp. dua ratus puluh lima juta rupiah) kepada (tiga) lokasi desa kecamatan kedungdung antara lain desa gunung oleh, desa palenggiyan dan desa dalaman. untuk masing masing lokasi desa sebesar rp. tujuh puluh lima juta rupiah), dana bantuan sosial yang diberikan dari apbd kabupaten untuk p3sda berbasis perdesaan adalah ex. p3dk sesuai usulan dan paling banyak sebesar rp. seratus juta rupiah) untuk (satu) lokasi desa yaitu desa amber timur kecamatan sokobanah, dana bantuan sosial yang diberikan dari apbd kabupaten untuk p3sda berbasis pesisir adalah ex. p2mpp sesuai usulan dan paling banyak sebesar rp. tujuh puluh juta rupiah) untuk (satu) lokasi desa yaitu desa pulau pandangan kecamatan sampang, dana bantuan sosial yang diberikan dari apbd kabupaten untuk p3sda berbasis perdesaan adalah ex. sma diberikan sesuai usulan dan paling
"t bupati bima provinsi nusa tenggara barat peraturan bupati bima nomor 32tahun tentang tenaga ahli bupati dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bima, menimbang bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bupati perlu didukung dengan tenaga ahli bupati yang memiliki kompetensi dan keahlian bidang tertentu, bahwa untuk menjamin kompetensi dan keahlian tenaga ahli bupati sebagaimana dimaksud huruf perlu diatur pedoman pengangkatan, penjabaran tugas, fungsiundangan gus tai pp memutuskan menstapkum kemanjuran bupati bima tentang tenaga ahli bupati. bab ketentuan umumadalah orang yang mempunyai keahlian bidang tertentu dan atau kalangan akademisi, yang ditugaskan untuk membantu dan memberikan saran serta pertimbangan kepada bupati. bab kedudukan, fungsi dan tugas tenaga ahli bupati berada bawah dan bertanggung jawab langsung kepada bupati. tenaga ahli bupati sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati sesuai dengan kebutuhan. tenaga ahli bupati mempunyai fungsi: pertimbangan, saran, dan rekomendasi. dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam tenaga ahli bupati mempunyai tugas: memberikan saran dan pertimbangan kepada bupati dalam rangka merumuskan kebijakan daerah, memberikan saran dan pertimbangan mengenai hal hal yang bersifat strategis yang perlu mendapat perhatian bupati: dan memberikan pertimbangan dan atau rekomendasi sesuai keahliannya dalam rangka mewujudkan visi misi daerah. undangan man man pengangkatan tenaga ahli bupati dilaksanakan dengan mempertimbangkan: pendidikan formal, ahli pada bidang tertentu, cc. pengalaman dan atau riw pekerjaan. tenaga ahli bupati bukan aparatur sipil negara. dalam hal tenaga ahli berasal dari perguruan tinggi dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada bab tanggung jawab tenaga ahli bupati bertanggung jawab atas: kebenaran dan ketepatan pemberian saran serta pertimbangan dalam perumusan kebijakan, dan b.kebenaran dan ketepatan pemberian rekomendasi pemecahan permasalahan. bab tata kerja dalam melaksanakan tugas tenaga ahli bupati ditetapkan salah satu anggota sebagai koordinator. koordinator sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. tenaga ahli bupati dalam memberikan saran, pertimbangan, dan rekomendasi harus disampaikan secara tertulis. dalam hal tertentu terhadap saran, pertimbangan, dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada dapat. saran, pertimbangan, dan rekomendasi tenaga ahli bupatitanpa izin pemerintah daerah. undangan tanpa makan bab hak dan kewajiban bagian kesatu hak tenaga ahli bupati berhak atas honorarium yang diberikan sesuai ketentu. bagian kedua kewajiban tenaga ahli bupati mempunyai kewajiban: melaksanakan tugas sesuai bidang keahliannya, menyimpan dan menjaga rahasia tugas dan jabatan, dan menaati ketentuan peraturan perundang perundangan. bab vii pembiayaan segala pembiayaan atas pengangkatan tenaga ahli bupatitetap mengacu pada kemampuan keuangan daerah. bab viii masa kerja dan pemberhentian bagian kesatukebutuhan. bagian kedua pemberhentian tenaga ahli bupati diberhentikan dengan keputusan bupati. undangan elis tenaga ahli bupati diberhentikan apabila: a.tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam dan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam tidak menunjukan kecakapan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, mengundurkan diri: melanggar norma dan etika serta peraturan perundang undangan yang berlaku, dan tidak dibutuhkan lagi tenaganya dalam jabatan tenaga ahli bupati. tenaga ahli bupati berhenti apabila masa kerja berakhir:aya hj. ind undangan pir lit
bupati maluku tenggara provinsi maluku peraturan bupati maluku tenggaka perlu dibentuk peraturan bupati tentang teknis pemberian tunjangan hari raya, gaju;uku tenggaraluku tenggarluku tengg, bendahara umum negara untuk pelaksanapad
bupati pulau morotai provinsi maluku utara peraturan bupati pulau morotai nomor tahun tentang pembayaran dan pemungutan pajak daerah pan retribusi daerah secara sistem online dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati pulau morotaiudahline, ata bahwa pembayaran dan pelaporan transaksi usaha pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir melalui sistem online, dengan perkembangan sistem penerapan online sehingga dalam upaya memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak melalui sistem online yang terintegrasip. peraturan perundang undangan lembaran negara republik plh indonesia tahun nomor tambahan lembaran negara tae pia, republik indonesia nomor setau mere yang dare ceri haa aan samba meta scanned cam scanner era here undang undang nomor akan tentang pemerintahan daerah lembaran negara republik indonesia tahun nama a4, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor korrah,ama loeyang yang diberi kewenangan untuk mengelola pajak daerah dan retribusi kabupaten pulau morotaidesagelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten pulau morotai. pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. li(ea tah pen lula scanned cam scannerbahaneee nina bni apa pen para apa kane ter pee scanned cam scannernasbapa apa uin mua lau scanned cam scanner: cc. asas proporsionalitas, asas profesionalitas, cc.,: meningkatkan efisiensi dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi: telepon, facsimile, internet:,aan aan ash beban tuna ay! scanned cam scanner: dan service charge. data transaksi lainnya yang berkaitan dengan pembayaran pajak pajak hiburan, g&. minuman beralkohol karcis berlangganan (member): persewaan pengelolaan tempat parkirukukan. berdasarkan kerja sama sebagaimana dimaksud pada bank bersama bukukukan. scanned cam scanner aan deal ani pera keep nan bert sistem online pelaporan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada asan.ukan::pembukaan rekening wajib pajak ui) dalam rangka pelaksanaan sistem online pelaporan data transaksi usaha gang dansa senna int pink: gaib gejala media mennililai tara memipnlen aang aas wajib pajak harus memilih salah satu rekening untuk proses sistem online dan th. para (eri sera naa aas dara sima anu mrt tapa bawah peta bean sar nga pen can mat are aga wee masa ela bnn erna lae gan artha tai pes tap san pan hen nnt tne scanned cam scannerukan. bentuk format dan isi surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh bukanjae lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak. kap mana penyampaian ssd sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh bank pen scanned cam scanner baghma belas bulan berikutnya. gg"1ga amin semen, yani lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak. sama penyampaian speed dilakukan oleh bank melalui sistem online tenar surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam huruf ina bab vii pembayaran dan pelaporan pajak secara manual ig iparim, dalih memiliki rekening nanah atau membuka rekening baru pada salah satu bank sebagaimana dimaksud dalam iannataoaktiana.menerima jaringan untuk sistem pelaporan secara online yang dilakukan oleh bukan, memberikan kemudahan kepada buk1x24 (satu kali dua puluh empat) jam kepada badan pengelola keuangan dan aset daerah apabila perangkat dan atau sistem mengalami kerusakan atau tidak berfungsi beroperasiukananne mengubah atas data sistem online dengan cara dan dalam bentuk apapun: pan ban alajek menggunakan alat atau sistem selain yang telah ditetapkan oleh bukan: dan ara mengalihkan perangkat dan sistem kepada pihak lain tanpa seizin bukanterdiri atas pihak internal bukan dan dapat menyertakan opdukukan dapat meminta bantuan kepada satuan polisi pamong praja kabupaten pulau berada morotai untuk dilakukan penutupan sementara tempat usaha wajib pajak serta sean menerbitkan rekomendasi kepada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu untuk dilakukan pencabutan izin tempat usaha wajib pajak. ena tae tega men scanned cam scannerfs,ov bupati buk(ag muda rie berita daerah kabupaten pulau morotai tahun nomor pesat para eat hai bau scanned cam scanner
beyesuaian pagu besar dana desa secara proporsional terhadap nilai alokasi dasar untuk kabupaten bima, sehingga harus dilakukan penyesuaian secara merata terhadap alokasi dasar setiap desa melalui perubahlampiriubah seluruhnya sehingga menjadi lampirhj. ind damayanti putri diundangkan bima pada tanggal sekretaris daerah kabupaten bima, yel. h.m. taufik hak berita daerah kabupaten bima tahun nomor dana desa (dds) kecamatan jumlah dds per ket. afirmasi kinerja formula ing lag bo: tee baik sfondo esi999goo0o\| ol of sinn,tool sa7.i to000l alsmpsi essosoooo\| asasasoool torossrooo\| sie pitanga esiaogoo0o\|l of ass38000l mona esi,99000o0\| of of b25,22000o! sakura esi, ol ol barulah esi9900oo\| ol ol ke6s53s000\| olmotouwwi esi999000\| jiolwiamaa tesisooooo\| isaseaoool sawoosoool pela c12\| tangga baru es1, as07a2000l contorta esi990.o00ol . ol. ao7sa7o00o\| sangat00\| cid waro esi, 2e2oieoool los ecasooo aarssoooo\| ses2emo00o\| besnctooool as0. bot altname sies0o0o\| ragu0good\| 733s6x000\| rasabou esi,e00ooo\| ol rao esi00tool ot bi60220001 alkananga esi990o00o\| ol iangesoool leu eras0ooo\| tor te22 cool setim esse0ooo\| or e0ssonccol sa8690,000o\| bontokape esi9090o0\| tol ena. ooo sis7is,o00o\| isondosia esi, ,00o0\|l of esais.cool ngrambe esi,9990oo\| ol pia aas.oc0 bes,4da,o00\| c10 santo esisogooo\| tol segera,ooo\| tumpu esisoaooo\| of se0isnoool lise0ool ci2i rada @s10000001 ah re0 ilisikara esresaoool of of ,5sa,oo0\| darussalam l000, ol ol 2essisoool seosisoool aprseoooo\| 2es1n2000\| bes77i2o00l ooo mfa kali ( , tega esi9good\| of ol lsesooo\| shrine tesisanoooh tes,i20000\| rahakodo esi,900000o\| of ol bao87a,o00\| os)sami esi,se0,ooo\| i81e3a,000ol ol b86asi, sikalampa sies0oo0o\| ol rag00s0001 o7i rsa les0ooo\| l68a000ol isi pantai estos0oo0\| ol tagoseoool donggoboo esi,9o0ooo\| of oh \| ca0lbadibu esiosgooo\|l e0es00oo ba2679, \| lil taliabu sies9,oo0o\| loizlnaru esiosgooo\| ol so9880,tool .14i waduwani esia00tool or 2ee72 tao,e71, 15i mencapai esiesaooo\| .00ol cool sa4. s20n, isma bahan nama nana a nera esi00900o0o\|l 18163a00o0\|l ol pe6soooool o2lsid soo9ooo\| rasoseoool loss0,tool lang size9ooo\| serasi,000o\| renda simo0,ooo\| oh o78000 sicengu esi999,0o0ol . b0o5s10ooo\| sak tanggal a28 oo besayesamar ane bungsu haa tesisosooo\|l toh s2275000o0o\| oma esiesgooo\|l asli13,000o\| siap l9school 1oneraoo0o\| erootoool eresaooo esa cool kessasroool laras1solo\| gas malawi mei oo esssaooo\| of 2ssr5,000o\| ser,87a,0o0o0\| 3l maia es lesaooo\| ol mie asssoooal rasasooo\| raba alkimia lo99,ooo\| ol i7s,oa8,000o\| marattara loseooo\| ,000o\| kombo esiesaooo\| sire31,o00\| alriamas lassoool le3a000o\| 2essesooo\| e cbooo istssaooo\| is2 case i a tissa l99ao0o0ol of of yoga22. iptek esiosgoool ol loo0ooo\| ol s24162, 97e,isi, sana aje mes ooo siaran terbaru es loo9,tool ol sse,i77,oo0ol telkasabou losaooo\|l of he9sr7,o0o0o\|l s21, disangka esi999tool asal95, nae losooool 1e8, tglkioi o esisogoool 2r2co9,o0o0o\| karantina esi9990001 18163a,000o\|l ao5210, tilkowo le9g,o0oo\| di3, yel buntu exists,ooo\| l634, 4o3403.00o0l halnya sisi9,ooo\| seas26. ,a59, tal bajo pulo esiosaoool 2s9, 9a1, \| naru barat los0000\| as4a07a,00o0o\| ramah buih biasa,o0oo\| 1z04r0,000o\| s22, tallameee sisi9,tool soosi,oo0o\| seloimai o esse.o0ool 7a3, tansesencoo\| eaooaoooo sss tec00\| te2s0soo0\| serta ann ep. talkie esisesoool a63, ,000o\| pop esresoooo\| sigosao0oo\| alnungai esi9o9,ooo\| 20819e, os0, hawai es logo.tool slmsawasa los9ooo0ol ol 1aa006,00o0o\| oss,is7, flora es lso9tool 4is025, \| pisangan esi9o9,ooo\| sa1,os5,o0o0o\| tal baa serasa.cool of ao6s00000o\| ,os8, oloitwu " esi,9s9o,0ool toltadewa esi, tol ,000o! s52630, til nangawera simo0tool as20s2, l2l ranggasoo esi,so9,tool 1e8s01,o0o0\| tslkalajena esi, ,e3a,o0o0o\| tal manga sisa.cool of 1ago55,000ol amiosoool a020001 ta1226rl000\| ameosasa a iboridungga esiosoool 2a7,iss,ooo\| tika esissaoool af 1s0,5s5, ss1, 3loo esrosaoool 20967a,00o0\| ser,e73,000ol gimana eksis9o.tool le3a.000l gs241r,000ol obama lesacool 4r8115,000o\|l ss0o,ita,o0o0\| tel rsa esi,se0ooo\| 1727e3, s24,7e2, miti merasa mangan albumipajo esisegooo\| 18163a0oo\|l s65sesi00\| tondano nak els89, 2570a4o00\| ses.c4s.oo0\| aemssnoool sanaoaooo s0217 be00 smear a ping sies0tool 255srs,oo0\| 9os,s77,oo0ol slam esisesoool of raa006000\| ka ternsonooo ol hara esiasaoool ol tag08000\| 40a,sas. alatas eissn,tool ol of maio5,00o0o\| sana to eksis0s0tool of 255627ooo\| been alka esisonooo\| langowan esigsnoool tagore0oo\|l eriseaoool a637e0, lssaoool lesaooo\| altaapii losoooo\| re1s34o00\| lake sisi00ool lemo00ol si26a6,o00o\| l146, o ss11 o94, beragam a a a alwaworada lesacool ol of ao1es80o00o\| bases7,o00\| aikarumbu esissooool salute esiasaoool mo0e000o\| ,000o\| talkaodu oo esissaoool l634, 12a, tahta ssaoool daewoo tes lsssoool rax006, 2e8449, lau es logo,tool a26863000\| ,o00\| alkana l999, 2i8109000\| l0s1, talkarami esiesooool sosis.oo0o\| loss,4ss,oo0\| tefwaduruka si9, ,o00o\| tilbuma esissacool ras00e,o0ol telkom tes lsesaoool a7eoo7oo0\| talsaraa rama esrsesoool 201es3,000o\| alias sites.tool 2s50a7, tersimpan es1s0s0tool tambo8,ooo\| .77o.oa5.c00 tea a pn a esissaoool ol 8s2297, simpati losoooo\| ss2also0o\| same tesi,s99,oo0\| basis0, tahan tesresacool of a27,se1,o00o\| insee esi,9o0,ooo\| be3, ,ooo\| sm,os9ooo\| l,s8e, alias esresacool ol s51, ,000o\| tum esisssoool of tol a7e, esissao0ol i8 se0, kartu lse0.tool 11esa,o0o0o\| a14s7 holgidrasa es 1a20, ditata barat testasacool ,ooo\| talmanyu esisonooo\| ma.o00, 2r66a5000\| salsangga eres9ooo\| a73,s20, talun exists.cool 30a0s0, v ,s20, naga ane ain agrasacooh ol 3s8505, salastampa estassooo\| o\|. 2s0602,o00o\| sal mui estos9ooo\| ts96a0, tongas,0o00o\| hana esrasacool ol 77a. simone esi9regosol 0o\| telaga sisi0good\|l a74s01, dana desa (dds) kecamatan jumlah dds per er. afirmasi kinerja formula esa iman ten ima nol 7i rade 1a4,0o96,0o001 si tonda esi, ,000ol of ia7ssa000ol boo lo9o,tool of n29607,000l ras05.000l 10l mada wau es1900000\| 1ilncandi esi000. sos,oe6,o00ol . lol. megan aomonnfo men now ant oven pewetemm anf 1i labuan kenanga esi, ,000l esi,o24,00o0ol \|kalinya nae es,o9a,tool a7e, sikawinda toi esi, ,63a, aloi panah esi999000\| slot bura esi, 3e3, sori96,o0o0o\| joi katup 6s1, 2raa27,o00\| ses, rasabou esi9o9,00ool lol. ebenina" amma oo. al bao esi,ss9,tool of 1a4006,00o0o\|l ,00o0! 2lui esi9o9,00o0\| oof a425ta.00o0ol 3i wadukopa esi, ,tool asi216,00o0ol so32isc0o0ol dikananta esi,o99, 1i81, ,0o00ol 4asi900001 sisa esi9990001 apa2680001 kampung lo90000\| isi,63a,o001 si3isg000ol r346,7o5000l lewintana 155s20, s07, ,00o0o\| means apa paradowane 65i, a72iso00\| 1i24ra0. parade rato ikut esiosaooo\|l 0of ee0osooool oi20700001 alkana esi, ,tool s0a, silver esi999000ol ,a72, uso esa saban comma, ikaboro esi90o,o0ool of cepogo0oo\|l 77a0a7, 2luka esi,9sa00o0ol of are1,tool isambori esi,sogno0o\| 1i8 le3a,00o0ol alta esi999,00o0ol 7re,s000001 pak esissamool amonooo\| maoremoh lond stool tenesaooo roof goo sen cool mess servamp oo, oo. ppang series9tool o0sexo0ol beto 1e2781, 3i tonggondea esi, ,00o0ol as3sogoool sosok,tool tonggorisa es1999,000o\|l 2isa9a000ol segsogoool site esi99s9a0oo\|l tunggu esi,o9900o0o\| nata asi900,00o\| kecamatan jumlah dds per er. afirmasi kinerja formula ore dore es l990, 8l roi esiosaoool tt ca0lagi lesaoool taa708000\| paolo \| loggoool bre esi9oooool ott ol ti3eaa000l besrasaoool tos02asaoool oi) 2a581s00000\| 744o08000\| ta7e210001 s2070,ss00o0\| te7 s03 pati a.\| hj. pem putri
salinan sia bupati magelang provinsi jawa tengah peraturan bupati magelang nomor tahun tentang penjabat dan pelaksana sekretaris daerah serta pelaksana tugas, dan pelaksana harangkatan pelaksana tugas dan pelaksana harian lingkungan pemerintah kabupaten magelang telah diundangkan, bahwa beberapa ketentuan dalamperhatikan surat edaran kepala badan kepegawaian negara nomor se i tanggal januarpi gian hukum, rar duran anti, s.h., m.h. pembina tingkat ne)nipmagelang penjabat sekretaris daerah yang selanjutnya disebut pj.berhalangan tetap adalah keadaan mana pejabat definitif karena alasan tertentu tidak dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya secara terus menerus paling singkat (satu) bulan atau lebih, atau apabila pejabat definitif berakhir masa jabatannya. berhalangan sementara adalah keadaan dimana pejabat definitif karena alasan tertentu tidak dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya paling singkat (tiga) hari dan paling lama (tiga puluh) hari. jabatan pimpinan tinggi pratama,pejabat pimpinan tinggi pratama adalah pegawai negeri sipil yang menduduki ppt pratama. jabatan administratoriii yang bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan pada perangkat daerah. pejabat administrator adalah pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan administrator. jabatan pengawas adalahnegeri sipil yang menduduki. bab penjabat sekretaris daerah bagian kesatu penugasan pj., dan atau terjadi kekosongan sekretaris daerah. sekretaris daerah tidak bisa melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam hurufluar tanggungan negara. sekretaris daerah tidak bisa melaksanakan tugas karena mendapat penugasan yang berakibat sekretaris daerah tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinyabupati. sekretaris daerah tidak bisa melaksanakan tugas karena menjalankan cuti selain cuti luar tanggungan negara sebagaimana dimaksud pada huruf terhitung sejak tanggal pelaksanaan cuti berdasarkan keputusan bupati. kekosongan sekretaris daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf terjadi karena atau mengundurkan diri dari jabatan dan atau sebagai pegawai negeri sipil. terjadinya kekosongan sekretaris daerah karena diberhentikan dari jabatannya atau diberhentikan sementara sebagai pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada huruf dan hurufsebagaimana dimaksud pada huruf terhitung sejak ditetapkan oleh bupati berdasarkan keterangan dari pihak yang berwenang. mengundurkan diri dari jabatan dan atau sebagai pegawai negeri sipilmengundurkan diri dari jabatan dan atau sebagai pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud padabupati. bupati mengangkat pj. sekretaris daerah untuk melaksanakan tugas sekretaris daerah setelah mendapat persetujuan atau dianggap mendapat persetujuan dari gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. masa jabatan pj. sekretaris daerah sebagaimana dimaksud paling lama (enam) bulan dalam hal sekretaris daerah tidak bisa melaksanakan tugas sekretaris daerah dan paling lama (tiga) bulan dalam hal terjadi kekosongan sekretaris daerah. calon pjmemiliki pangkat paling rendah pembina tingkat golongan ruangrendah bernilai baik dalam (dua) tahun terakhir, memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik, tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan atau berat, dan tidak sedang menjalani proses hukuman disiplin. bagian kedua mekanisme pengangkatan penjabat sekretaris daerah proses pengangkatan pj. sekretaris daerah dilaksanakan oleh kpud sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. pelaksanaan pelantikan pj. sekretaris daerah dilaksanakan paling lambat (lima) hari kerja terhitung sejak ditetapkannya keputusan bupati tentang pengangkatan pj. sekretaris daerah. bagian ketiga berakhirnya tugas tugas sebagai pj. sekretaris daerah berakhir jika: pejabat sekretaris daerah definitif aktif kembali melaksanakan tugas, dilantiknya pejabat sekretaris daerah definitif, telah melaksanakan tugas sebagai pj. sekretaris daerah selama (enam) bulan dalam hal sekretaris daerah tidak bisa melaksanakan tugas, atau telah melaksanakan tugas sebagai pj. sekretaris daerah selama (tiga) bulan dalam hal terjadi kekosongan sekretaris daerah. pj. sekretaris daerah yang diangkat karena sekretaris daerah tidak bisa melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf meneruskan jabatannya selama (tiga) bulan berikutnya apabila terjadi kekosongan sekretaris daerah. bab iii pelaksana harian sekretaris daerah bupati menunjuk plh. sekretaris daerahcalon plhdan memiliki pangkat paling rendah pembina tingkat golongan ruang iv b. proses penunjukan plh. sekretaris daerah difasilitasi oleh kpud. penugasan pns sebagai plh. sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada melalui surat perintah tugas oleh bupati. bab iii pelaksana tugas dan pelaksana harian bagian kesatu penugasan penugasan plh. dilaksanakan untuk melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara. penugasan plt. dilaksanakan untuk melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap. penugasan plt dan plh dapat diberikan kepada pns yang menduduki jabatan: jpt pratama: administrator, pengawas, atau pejabat fungsional. pns yang diberikan penugasan plt. atau plh.akan ditugaskan. pns yang dapat ditugaskan sebagai plt. dan plh. diatur sebagai berikut: plt. dan plh. pejabat pimpinan tinggi pratama selain sekretaris daerah berasal dari: pejabat pimpinan tinggi pratama lingkungan pemerintah daerah, pejabat administrator lingkungan pemerintah daerah, atau pejabat fungsional jenjang ahli madya lingkungan pemerintah daerah. pit. dan plh. pejabat administrator diatur sebagai berikut: plt. dan plh. kepala bagian pada sekretariat daerah berasal dari: pejabat administrator lingkungan pemerintah daerah, pejabat pengawas pada sekretariat daerah, atau pejabat fungsional jenjang ahli madya atau jenjang ahli muda lingkungan sekretariat daerah. plt. dan plh. camat berasal dari pejabat administrator lingkungan pemerintah daerahdinas kesehatan, pejabat pengawaspejabat administrator sekretaris badan dinas inspektorat berasal dari: pejabat administrator sekretaris badan dinas inspektorat lingkungan pemerintah daerah, pejabat administrator pada perangkat daerah yang bersangkutan, atauadministrator pada sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah berasal dari: pejabat administrator pada sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, pejabat pengawas pada sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, atau pejabat fungsional jenjang ahli madya atau jenjang ahli muda pada sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah. plt. dan plh. sekretaris kecamatan berasal dari pejabat pengawas pada kecamatan yang bersangkutan. plt. dan plh. pejabat administrator selain pejabat sebagaimana dimaksud pada angka angka angka angka angka dan angka angka dan angka berasal dari pejabat administrator, pejabat pengawas,pengawas diatur sebagai berikut: plt. dan plh. lurah berasal dari: pejabat pengawas pada kelurahan atau kecamatan yang bersangkutan, atau pejabat fungsional jenjang ahli muda atau jenjang ahli pertama pada kelurahan atau kecamatan yang bersangkutan. plt. dan plh. kepala unit pelaksana teknis daerah berasal dari: pejabat pengawas pada perangkat daerah yang bersangkutan, atau pejabat fungsional jenjang ahli muda atau jenjang ahli pertama pada unit pelaksana teknis daerah atau perangkat daerah yang bersangkutan. plt. dan plh. kepala puskesmas berasal dari: kepala puskesmas lain, pejabat pengawas yang dijabat oleh tenaga kesehatan pada puskesmas yang bersangkutan atau dinas kesehatan, atau pejabat fungsional kesehatan jenjang ahli muda atau jenjang ahli pertama pada puskesmas yang bersangkutan atau dinas kesehatan. plt. dan plh. pejabat pengawas selain angka angka dan angka berasal dari pejabat pengawas, pejabat fungsional jenjang ahli muda atau jenjang ahli pertama pada perangkat daerah yang bersangkutan. dalam hal tidak terdapat pns yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf dan penugasan plh. atau pltdua mekanisme penugasan pelaksana tugas dan pelaksana harian penugasan pns sebagai plt. dilakukan oleh bupati. penugasan pns sebagai plh. jpt pratama, camat, dan kepala bagian pada sekretariat daerah dilakukan oleh bupati. penugasan pns sebagai plh selain jpt pratama, camat, dan kepala bagian pada sekretariat daerah sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh: sekretaris daerah untuk penugasan pns sebagai plh. jabatan administrator selain camat dan kepala bagian pada sekretariat daerah, dan kepala kpud untuk penugasan pns sebagai plh. jabatan pengawas dan jabatan yang setara jabatan pengawassebagaimana dimaksud pada proses penugasan sebagai plt. atau plh. difasilitasi oleh kpud. proses fasilitasi sebagaimana dimaksud pada diawali dengan usulan dari perangkat daerah, kecuali penugasan plt. atau plh. jpt pratama, kepala bagian pada sekretariat daerah, dan camat. bagian ketiga wewenang dan tugas pelaksana tugas dan pelaksana harianl,dan kewenangan plt. dan plh. pada aspek kepegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, memberikan izin mengikuti seleksi jabatan pimpinan tinggi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dan j . mengusulkan pegawai untuk mengikuti pengembangan kompetensi. dalam menetapkanharus menyebutkan atas nama pejabat pemerintah yang memberikan mandat. bagian keempat masa penugasan pelaksana tugas dan pelaksana harian penugasan plt. ditetapkan untuk jangkajabat definitif, plt.enugasan plh. ditetapkan untuk waktu paling singkat (tiga) hari dan paling lama (tiga puluh) hari. bagian kelima berakhirnya masa penugasan pelaksana tugas dan pelaksana harian tugas sebagai plt. berakhir jika: diangkat pejabat definitif, diangkat plt. yang baru, pejabat definitif telah dapat melaksanakan tugas kembali, pindah tugas, atau telah melaksanakan tugas sebagai plt. selama (tiga) bulan. plt. yang telah melaksanakan tugas sebagai plt. paling lama (tiga) bulan, dapat diperpanjang paling lama (tiga) bulan. tugas sebagai plh. berakhir jika: diangkat plh. yang baru, pejabat definitif telah dapat melaksanakan tugas kembali, cc. pindah tugas, atau telah melaksanakan tugas sebagai plh. selama (tiga puluh) hari. bagian keenam pelaporan tugas pelaksana tugas dan pelaksana harian plt. atau plh. melaporkan pelaksanaan tugas kepada pejabat pemerintahannya sebagai plt. atau plh. bab ketentuan peralihan plttiga) bulan, tetap melaksanakan tugas sebagai plt. sampai dengan (tiga) bulan, selanjutnyatiga) bulan, diberikan perpanjangan paling lama (enam) bulan terhitung mulai tanggal surat perintah yang bersangkutan ditugaskan menjadi plt. plhsatu) bulan, tetap melaksanakan tugas sebagai plh. sampai dengan (tiga puluh) hariyang ditunjuk oleh bupati. pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku:enam) bulan dinyatakan berhenti sebagai plt, dan plhsatu) bulan dinyatakan berhenti sebagai plh
walikota pekanbaru provinsi riau peraturan walikota pekanbaru nomor a5tahun tentang perubahan ketigdengan rahmat tuhan yang maha esa walikota pekanbarukepala daerah; bahwa peraturan walikota nomor tahun o1perlu dilakukan perubahan dalam rangkarr huruf perlu menetapkan peraturan walikota tentang perubahan ketign atas undang undang nomor tahun oo7 tentang penagihan pajak dengan surat paksa16 tentang ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajako18pekanbaru nomor tahun tentang bea perolehan hal< atas tanah dan bangunanpajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (l,wa_lan ketetapan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan berita daerah kota pekanbaru tahun nomormemutuskan: peraturan walikota tentang perubahan ketiga atas peraturan walikota pekanbaru}ian hak atas tanah dan bangunan. menetapkan ketentuan huruf diubah sehingga berbunyi sebagai berikut wajib pajakyaitu wajib pajak orang pribadi yang memperoleh hak milik dari kegiatan pendaftaran tanah sistematis ungkap pts) dengan besaran dan kriteria sebagai berikut: wajib pajak orang pribadi yang memiliki total nop kecil dari atau warna dengan rp. (dua ratus lima puluh juta rupiah), diberikan pengurangan sebesar (seratus persen) dari pajak yang terutang; beberapa ketentuan dalam peraturan walikotanomor o6)r,.sehingga diubah sebagai berikut wajib pajak orang pribadi yang memiliki total nop lebih dari rp. (dua ratus lima puluh juta satu rupiah) s d rp. (lima ratus juta rupiah), diberikan pengurangan sebesar (lima puluh persen) dari pajak yang terutang; wajib pajak orang pribadi yang memiliki total nop lebih dari rp. (lima ratus juta satu rupiah) s d rp. (satu milyar rupiah), diberikan pengurangan sebesar (dua puluh lima persen) dari pajak yang terutang; dan wajib pajak orang pribadi yang memiliki total nop lebih dari rp. i.ooo.ooo.ooo (satu milyar rupiah), diberikan pengurangan sebesar nol persen) dari pajak yang terutang. wajib pajak orang pribadi yang memperoleh hak milik melalui program pemerintah bidang pertanahan dalam rangka konsolidasi tanah, sebesar ioo (seratus persen) dari pajak yang terutang, sebesar (dua puluh lima persen) dari pajak yang terutang untuk wajib pihak dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut luas tanah tidak melebihi (seratus dua puluh meter persegi); luas bangunan tidak melebihi (tiga puluh enam meter persegi); harga jual tidak melebihi sebesar rp. (seratus tiga puluh juta rupiah); merupakan rumah pertama yang dimiliki dan akan; dan kebolehannya dibiayai melalui bank konvensional atau bank syari'ah. wajib pajak orang pribadi yang menerima hibah, hibah wasiat dan atau waris (), sebesar (lima puluh persen) dari pajak yang terutang; dan kondisi wajib pajak yang ada hubungannya yang ada hubungannya dengan sebab sebab tertentu yait'atau rumah jabatan pemerintah pemerintah daerah, sebesar (tujuh puluh lima persen) dari pajak yang terutang; wajib pajak badan korps pegawai republik indonesia kopi) yang memperoleh hak dan atau bangun.nan dalam rangka pengadaan perumahan bagi anggota kopi pns, sebesar 5o% (lima puluh persen) dari pajak yang terutang; wajib pajak yang memperolehdalam waktu paling lama (satu) tahun sejak bukti pelunasan terakhir setelah menerima ganti rugi, sebesar (lima puluh persen) dari pajak yang terutang untuk wajib pajak. wajib pajak pribadi badan yang memperoleh hak atassosial masyarakat yang tidak ditujukan mencari keuntungan. pemberian pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud pada diatas dapat diberikan dengan besaran sebagai berikutsosial antara lain untuk panti asuhan, panti jompo dan rumah yatim piatu diberikan sebesar (tujuh puluh lima persen);pendidikan dan atau rumah sakit swasta diberikan sebesar (lima puluh persen)tanggal vd\ au walikota pekanbaru, ttd. firdaus diundangkan pekanbaru padatanggal intent fo:t sekretaris daerah kota pekanbaru, ttd muhammad jamil berita daerah kota pekanbaru tahun 2o2i nomor salinan sesuai dengan aslinya hukum, nip o00 oo1 sekret dae

Subsets and Splits